VOLUME 8, NO. 15, Juni 2015 ISSN: 1979-0899X IMPLEMENTASI ...

VOLUME 8, NO. 15, Juni 2015 ISSN: 1979-0899X

Herni Ramayanti; 33-63 Page 33

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH (SPIP) DALAM PENINGKATAN DISIPLIN KERJA

(Studi Kasus di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Oleh:HERNI RAMAYANTI

Dosen FISIP Universitas BaturajaNIDN. 0210117002

ABSTRACT

This study, entitled "The policy and control implementation system (SPIP) In DistrictWest Baturaja Ulu Ogan (A Case Study of Government Personnel Work Discipline)".Internal Control System has a very important meaning in determining the success of thegovernment in accordance with established policy. Internal controls are attached to themanagerial function is intended to ensure and guarantee that the vision, mission, goals,objectives, programs and activities can be implemented and achieve results well.This research was conducted using qualitative methods, as for the selection ofinformants using purposive techniques. Data collection techniques used in this researchthrough interviews, observation and documentation.These results indicate that efforts to communicate the district head of West Balfoureverything for the betterment of the District of West Balfour to the human resources thatexist in this case the apparatus districts is good enough. Where every Monday to do anevaluation meeting to follow up the work achieved during the previous week. Throughthe opportunity of the entire apparatus districts are invited to jointly lead itscommitments to always have a high integration of the work presented, with attention toethics staffing applicable, which of course camat as leader provide exemplary good tothem, by pledging them to be open, honest, and discipline at every opportunity.Required a strong commitment for Government Agencies to be able to implement all theelements of control that exists in SPIP in every action and activity continuously by allemployees and the head of the institution for the purpose of SPIP that created theactivity of effective and efficient governance clean and accountable can materialized.

Keywords: Implementation, SPIP, Work Discipline

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnyaadalah cara agar sebuah kebijakan dapatmencapai tujuannya (tidak lebih dantidak kurang). Selanjutnya Nugroho,mengemukakan perencanaan atausebuah kebijakan yang baik akanberperan menentukan hasil yang baik.Konsep (yang didukung data daninformasi masa depan) kontribusinyamencapai proporsi sekitar 60 persenterhadap keberhasilan kebijakan

tersebut dan proporsi sekitar 40 persenterhadap implementasi yang haruskonsisten dengan konsep.

Implementasi kebijakan publiksebagai salah satu aktivitas dalamproses kebijakan publik, seringbertentangan dengan yang diharapkan,bahkan menjadikan produk kebijakanitu sebagai menjadi batu sandunganbagi pembuat kebijakan itu sendiri.Itulah sebabnya implementasi kebijakanpublik, diperlukan pemahaman yangmendalam tentang studi kebijakan



publik, menurut Saefullah dalamTachjanbahwa studi kebijakan publiktersebut dapat dipahami dari duaperspektif, yakni: Pertama, perspektifpolitik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi,maupun evaluasinya pada hakekatnyamerupakan pertarungan berbagaikepentingan publik di dalammengalokasikan dan mengelola sumberdaya (resources) sesuai dengan visi,harapan dan prioritas yang ingindiwujudkan. Kedua, perspektifadministratif, bahwa kebijakan publikmerupakan ikhwal berkaitan dengansistem, prosedur, dan mekanisme, sertakemampuan para pejabat publik (officialofficers) di dalam menterjemahkan danmenerapkan kebijakan publik, sehinggavisi dan harapan yang diinginkandicapai dapat diwujudkan di dalamrealitas. Memahami kebijakan publikdari kedua perspektif tersebut secaraberimbang dan menyeluruh akanmembantu kita lebih mengerti danmaklum mengapa suatu kebijakanpublik tersebut meski telah dirumuskandengan baik namun dalamimplementasinya sulit terwujudkan.Perkembangan pengendalian intern diIndonesia mulai ditandai denganterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Terbitnya Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)merupakan amanat Pasal 58 ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara. Intidari Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 adalah menciptakan suatuSistem Pengendalian Intern yang dapatmewujudkan praktik good governancedalam pemerintahan. Sejalan denganperkembangan, Peraturan PemerintahNomor 60 mengadopsi pendekatanCOSO dengan beberapa modifikasi.

Pertimbangan pemilihan pendekatanCOSO ini disebabkan SistemPengendalian Intern yang baik dalamrangka memberikan keyakinanmemadai atas tercapainya tujuanorganisasi, tidak cukup hanyamenekankan pada prosedur dankegiatan saja, tetapi juga menempatkanmanusia sebagai faktor yang dapatmembuat pengendalian tersebutberfungsi. Konsep dasar pengendalianmemandang bahwa SistemPengendalian Intern bukan suatukejadian atau keadaan yang terjadisesaat dan mandiri, akan tetapimerupakan suatu rangkaian tindakanyang mencakup seluruh kegiataninstansi yang dilakukan untukmendapatkan keyakinan yang wajarbahwa tujuan akan dicapai. Konsep inimemberikan prinsip umum yang harusdiperhatikan dalam menerapkan SistemPengendalian Intern menurut PeraturanPemerintah yaitu:1. Sistem Pengendalian Intern sebagai

proses yang integral dan menyatudengan instansi atau kegiatan secaraterus menerusSistem Pengendalian Intern akanefektif apabila dibangun ke dalaminfrastruktur suatu instansi denganmenjadi bagian dari organisasi yangdikenal dengan istilah ”built-in”.Pengertian built-in adalah suatuproses yang terintegrasi dengankegiatan, dan akan menyatu denganpelaksanaan fungsi manajemen,mulai dari perencanaan sampaievaluasi.

2. Sistem Pengendalian Interndipengaruhi oleh manusiaEfektivitas SistemPengendalian Inten sangatbergantung pada manusia yangmelaksanakannya. Manajemenmenetapkan tujuan, merancang danmelaksanakan mekanismepengendalian, memantau serta



mengevaluasi pengendalian.Selanjutnya, seluruh pegawai dalaminstansi memegang peranan pentinguntuk melaksanakan SistemPengendalian Intern secara efektif.

3. Sistem Pengendalian Internmemberikan keyakinan yangmemadai, bukan keyakinan yangmutlakBetapapun baiknya perancangan danpengoperasian Sistem PengendalianIntern dalam suatu instansi, tidakdapat memberikan jaminankeyakinan yang mutlak bahwatujuan instansi dapat tercapai. Halini disebabkan kemungkinanpencapaian tujuan tetap dipengaruhioleh keterbatasan yang melekatdalam seluruh Sistem PengendalianIntern, seperti kesalahan manusia,pertimbangan yang keliru, danadanya kolusi.

4. Sistem Pengendalian Internditerapkan sesuai dengan kebutuhanukuran, kompleksitas, sifat, tugasdan fungsi Instansi PemerintahBentuk, luasan dan kedalamanpengendalian akan tergantung padatujuan dan ukuran instansi, sertasesuai dengan kebutuhan dan cirikegiatan serta lingkungan yangmelingkupinya, karakter operasi danlingkungan dimana kegiatan instansidilaksanakan. Melalui konsep ini,tidak ada pengendalian yang dimilikisuatu instansi yang langsung dapatditiru dan diterapkan pada instansilain.

Terdapat beberapa faktor yangmempengaruhi keberhasilan penerapanSistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP), antara lain:1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalahmerupakan modal utama danpenggerak dalam suatu organisasi,dan merupakan soft control dalampenerapan SPIP ini. Sumber daya

manusia yang dimaksudkan adalahSDM yang memiliki integritas danmentaati nilai etika. Sumber dayamanusia yang mempunyai integritasdan mentaati etika adalahmerupakan komponen pentingdalam mendorong agar organisasidapat berjalan pada relnya.

2. KomitmenKomitmen merupakan keterikatanuntuk melaksanakan suatu kegiatan.Keberhasilan dan kunci suksestercapainya tujuan organisasi sangatdipengaruhi oleh komitmen dariseluruh pimpinan dan pegawaidalam menjalankan organisasi.Dalam penerapan SPIP, komitmenpimpinan sangat diharapkansehingga apapun keputusan maupunkebijakan yang akan diambil terkaitdengan perbaikan terhadappengendalian intern, prosedur danaturan yang akan dilaksanakanmendapatkan dukungan sepenuhnyadari pimpinan.

3. Keteladanan dari PimpinanLingkungan pekerjaan sangatmempengaruhi pembentukankarakter dan budaya kerja dalamsuatu organisasi. Dalam suatukondisi lingkungan yang kondusif,dengan pimpinan yang selalumemberikan contoh perilaku yangpositif, selalu mendorong bawahanuntuk terbiasa bersikap terbuka,jujur dan disiplin akan memudahkanorganisasi dalam pencapaiantujuannya. Keteladan pimpinandalam bersikap dan bertingkah lakuakan dapat mendorong terciptanyabudaya kerja yang selalumengedepankan nilai-nilaikejujuran, etika dan disiplin.

4. Ketersediaan InfrastrukturKeberadaan infrastruktur mencakupantara lain: pedoman, kebijakan, danprosedur yang terintegrasi denganunsur-unsur SPIP lainnya, sesuai



Implementasi Kebijakan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) dalam Peningkatan Disiplin Kerja

(Studi Kasus di Kecamatan Baturaja BaratKabupaten Ogan Komering Ulu)

Peningkatan DisiplinKerja Aparatur

Pemerintah

1. Komunikasi2. Sumber daya3. Disposisi4. Struktur Birokrasi

1. Sanksi atau hukuman2. Ketegasan3. Hubungan kemanusiaan

dengan proses bisnis dankarakteristik suatu InstansiPemerintah terkait denganpenyelenggaraan SPIP. Keberadaaninfrastruktur harus didukung olehimplementasi dari infrastruktur SPIPtersebut.

Keberhasilan penerapan SPIPpada suatu daerah tidak terlepas darikesamaan persepsi dan dukungan dariseluruh jajaran yang dilingkungannyauntuk berkomitmen menerapkan unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur yangtermuat di dalam Peraturan PemerintahNomor 60 tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP),untuk itu nsetiap Instansi Pemerintahdiharapkan sudah memahami tahapandan langkah-langkah yang harusditempuh untuk mensukseskanpenerapan SPIP di daerahnya.

Kerangka PikirUpaya penyempurnaan sistem

pengelolaan keuangan Negara, dansebagai tindak lanjut pasal 58 ayat (1)dan ayat (2) undang-undang nomor 1tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara, pemerintah telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 Tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP). SistemPengendalian Intern Pemerintah inidilandasi pada pemikiran bahwa SistemPengendalian Intern melekat sepanjangkegiatan, dan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta harus dapatmemberikan keyakinan yang memadai.Hal ini baru dapat dicapai jika seluruhtingkat pimpinan menyelenggarakankegiatan pengendalian sesuai komitmenyang ada atas keseluruhan kegiatan diinstansi masing-masing dengandidukung ketersediaan infrastruktur.

Pemerintah dalammengimplementasikan pengendalianinternal pada hakekatnya adalah segalaupaya yang dilakukan dalam suatuorganisasi untuk mengarahkan seluruhkegiatan agar tujuan organisasi dapatdicapai secara efektif, efisien danekonomis, dengan memperhatikanbagaimana cara mengkomunikasi-kan,ketersediaan sumber daya yang ada,disposisi serta struktur birokrasi yangberlaku, agar tujuan dari pengendalianinternal tersebut dapat maksimal.Berdasarkan kerangka konsep tersebutdi atas, maka dapat digambarkansebagai berikut:

Bagan 2.1Kerangka Pikir



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini motode yangdigunakan adalah metode kualitatifdengan teknik deskriptif. Dalampenelitan kualitatif analisis datadilakukan secara terus menerus sejaksebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan, seperti yang dijelaskan olehNasution (dalam Sugiyono, 2005: 89-90) yang menyatakan bahwa “Analisistelah dimulai sejak merumuskan danmenjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampaipenulisahan hasil penelitian.Analisis data dalam metode penelitiankualitatif merupakan proses mencaridan menyusun secara sistematis datayang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasidengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalamunit-unit, melakukan sintesa, menyusunke dalam pola, memilih mana yangpenting dan yang akan dipelajari, danmembuat kesimpulan sehingga mudahdifahami oleh diri sendiri maupun oranglain (Sugiyono, 2005: 89).

Menurut Miles dan Hubermandalam Sugiyono (2005: 91-99) aktivitasdalam analisis data kualitatif dilakukansecara interaktif dan berlangsung terusmenerus sehingga datanya sudah jenuh.Akitvitas analisis datanya adalahsebagai berikut:1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yangpenting, mencari tema dan polanya.Dengan mereduksi data akandidapatkan gambaran yang lebihjelas, dan mempermudah penelitiuntuk melakukan pengumpulan dataselanjutnya. Pereduksian data

dipandu oleh tujuan yang akandicapai.

2. Penyajian dataPenyajian data biasa dilakukandalam bentuk uraian singkat, bagan,hubungan antar katagori, flowchartdan sejenisnya. Yang paling seringdilakukan adalah penyajian datadengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan danverifikasi.Kesimpulan dalam penelitiankualitatif adalah merupakan temuanbaru yang belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripisi ataugambaran suatu obyek yangsebelumnya remang-remang ataugelap hingga setelah diteliti menjadijelas, dapat berupa hubungan kausalatau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama satu dekade terakhir,peran sistem pengendalian intern dilingkungan instansi pemerintahmendapat perhatian luas dari paraauditor intern, auditor ekstern, penyusunlaporan keuangan asosiasi profesi, danbadan-badan legislatif serta parabirokrat. Salah satu isu yang menjadiperhatian adalah banyaknya kejadianyang terkait dengan kegagalan sistempengendalian intern dalam pengelolaanbisnis pemerintah, seperti terjadinyapenggelapan pajak, penyuapan,pencurian informasi, penyalahgunaanaset negara, serta penyusunan laporankeuangan yang tidak sesuai ketentuan.

Banyak pihak berpendapat bahwasalah satu penyebab terjadinyapermasalahan tersebut di atas adalahkarena kelemahan sistem pengendalianintern. Opini disclaimer oleh BPKdisebabkan tidak memadainya



kompetensi sumber daya manusia dalampengelolaan keuangan negara.Sedangkan tingginya tingkat korupsikarena bentuk pemberantasan korupsiyang ada masih bertumpu pada tindakanpenindakan (represif) dari padapencegahan (preventif) yang menitikberatkan pada perbaikan/penguatansistem pengendalian intern.

Salah satu komitmen pemerintahdalam mewujudkan penyelenggaraannegara yang bersih dan bebas dari KKN(Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)adalah dengan membangun sistempengendalian intern pemerintah yangefektif sesuai dengan amanat pasal 58ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor1 tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara, yaitu dengan diterbitkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 Tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah.

Bermacam strategi harusdirancang dan dilaksanakan olehInstansi Pemerintah (IP) untuk memulaidan mempercepat proses pembangunanSPIP di lingkungannya. Salah satuInstansi Pemerintah yang jugaberkewajiban menyelenggarakan SPIPdilingkungan kerjanya yaitu KecamatanBaturaja Barat.

Salah satu faktor yangmempengaruhi implementasi kebijakanmenurut George C. Edwards III dalamSuharto adalah komunikasi, dimanakeberhasilan implementasi kebijakanmensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan.Tujuan dan sasaran kebijakan harusditransmisikan kepada kelompoksasaran (target group) sehingga akanmengurangi distorsi implementasi.Tujuan dan sasaran tidak jelas ataubahkan tidak diketahui sama sekali olehkelompok sasaran, maka kemungkinanakan terjadi resistensi dari kelompoksasaran.

Implementasi akan berjalanefektif apabila ukuran-ukuran dantujuan-tujuan kebijakan dipahami olehindividu-individu yangbertanggungjawab dalam pencapaiantujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dantujuan kebijakan dengan demikian perludikomunikasikan secara tepat denganpara pelaksana. Konsistensi ataukeseragaman dari ukuran dasar dantujuan perlu dikomunikasikan sehinggaimplementor mengetahui secara tepatukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasimerupakan suatu proses yang amatkompleks dan rumit. Seseorang bisamenahannya hanya untuk kepentingantertentu, atau menyebarluaskannya, disamping itu sumber informasi yangberbeda juga akan melahirkaninterpretasi yang berbeda pula, agarimplementasi berjalan efektif, siapayang bertanggungjawab melaksanakansebuah keputusan harus mengetahuiapakah mereka dapat melakukannya.Sesungguhnya implementasi kebijakanharus diterima oleh semua personel danharus mengerti secara jelas dan akuratmengenai maksud dan tujuan kebijakan,jika para aktor pembuat kebijakan telahmelihat ketidakjelasan spesifikasikebijakan sebenarnya mereka tidakmengerti apa sesunguhnya yang akandiarahkan. Para implemetor kebijakanbingung dengan apa yang akan merekalakukan sehingga jika dipaksakan tidakakan mendapatkan hasil yang optimal.Tidak cukupnya komunikasi kepadapara implementor secara seriusmempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancarayang peneliti lakukan denganHeryamin, menyebutkan bahwa:“Yang saya lakukan selaku CamatKecamatan Baturaja Barat, untukmengkomunikasikan kepada bawahansaya agar memiliki integritas yangtinggi dan mentaati nilai etika yang ada



adalah melalui rapat evaluasi yangdilakukan setiap hari Senin. Dimana didalam rapat tersebut saya mengajakseluruh aparatur kecamatan untukbersama-sama memperbaiki hasil kerjayang belum maksimal, danmeningkatkan hasil kerja yang dinilaisudah maksimal, yang tentunya diiringidengan etika kepegawaian yangtertuang di dalam undang-undangkepegawaian yang berlaku. Dan padakesempatan itu pula, saya menekankankepada bawahan saya untuk memilikikomitmen yang tinggi terhadap hak dankewajiaban yang dimiliki, hal inidimaksudkan agar produktivitas kerjayang dicapai dapat maksimal, selaluberperilaku positif, dan membiasakanmereka untuk terbiasa bersikap terbuka,jujur dan disiplin terhadap semuapekerjaan yang dibebankan kepadamereka. Hal ini dimaksudkan agar paraaparatur negara, khususnya yangbertugas di Kecamatan Baturaja Baratmemiliki integritas yang tinggi kepadapekerjaan yang dimiliki. Selain itu juga,saya berupaya menanamkan kepadamereka untuk memiliki loyalitas yangtinggi kepada kewajibannya, denganterlebih dahulu memahami kewajibanmereka agar dapat melaksanakanpedoman, kebijakan, dan prosedur yangterintegrasi dengan unsur-unsur SPIPlainnya dengan baik dan maksimal,dengan memberlakukan disiplin kerjayang tepat berdasarkan sanksi danhukuman yang berlaku, danmelaksanakannya dengan tegas sertahubungan kemanusiaan.

Tujuan SPIP seperti yangdiamanatkan dalam pasal 2 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 adalah untuk memberikankeyakinan yang memadai bagitercapainya efektivitas dan efisiensipencapaian tujuan penyelenggaraanpemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan. Peraturanpemerintah ini juga menegaskan bahwapimpinan instansi pemerintah wajibmenciptakan dan memeliharalingkungan pengendalian yangmenimbulkan perilaku positif dankondusif untuk penerapan SPI dalamlingkungan kerjanya (pasal 4),melakukan penilaian resiko (pasal 13),menyelenggarakan kegiatanpengendalian sesuai dengan ukuran,kompleksitas, dan sifat dari tugas danfungsi instansi pemerintah yangbersangkutan (pasal 18),mengidenditifikasi, mencatat, danmengkomunikasikan informasi dalambentuk dan waktu yang tepat (pasal 41),dan melakukan pemantauan terhadappenerapan SPI (pasal 43).

Pernyataan dan teori di atastersebut diperkuat oleh hasil wawancarapeneliti dengan Ikhsan, yaitu:

Upaya yang dilakukan olehpihak Kecamatan Baturaja Baratdalam mengkomunikasikankepada aparaturnya agarmemiliki integritas yang tinggidan mentaati nilai etika yang adaadalah melalui rapat evaluasiyang dilakukan setiap hariSenin. Dimana di dalam rapattersebut kami diberikan arahanbagaimana cara untuk mencapaihasil kerja yang maksimal sesuaidengan hak dan kewajiban yangdimiliki sesuai dengan undang-undang kepegawaian yangberlaku. Selain itu juga, kamidiwajibkan untuk memilikikomitmen terhadap kewajibanyang ada, agar produktivitaskerja yang dicapai dapatmaksimal, dengan cara selaluberperilaku positif, danmembiasakan bersikap terbuka,jujur dan disiplin terhadap



semua pekerjaan. Misalnya,dapat menyelesaikan tugas tepatwaktu, tidak menunda-nundapekerjaan, dan apabila dilanggarakan ditindak tegas sesuaidengan sanksi dan hukumanyang berlaku.

Penerapan pengendalian internpada instansi pemerintah, memiliki artipenting, dimana disebutkan bahwakebijakan penyelenggaraan SPIPdijadikan sebagai salah satu indikatorpengarusutamaan tatakelolapemerintahan yang baik, yang harusdilaksanakan oleh setiap instansi danmenjadi landasan operasional bagiseluruh pelaksanaan pembangunan.

Begitu juga dengan pendapatMahromi, yang menyebutkan bahwa:

Setiap hari Senin, di KecamatanBaturaja Barat selalu dilakukanrapat terbuka bagi seluruhaparatur kecamatan. Bahasanyang dibicarakan dalam rapattersebut antara lain uapaya yangdilakukan agar kami memilikiintegritas yang tinggi terhadappekerjaan yang kami miliki yangberpedoman pada undang-undang kepegawaian yangberlaku. Dan didalamkesempatan tersebut, kamiditekankan untuk selaluberperilaku positif, danmembiasakan untuk bersikapterbuka, jujur, disiplin danmemiliki loyalitas yang tinggiterhadap semua pekerjaan yangdibebankan. Misalnyamendahulukan kepentinganumum dibandingkankepentingan pribadi dan apabiladilanggar akan ditindak tegassesuai dengan sanksi danhukuman yang berlaku.

SPIP bertujuan untukmemberikan keyakinan yang memadaiterhadap empat hal, yaitu: 1)Tercapainya efektivitas dan efisiensipencapaian tujuan penyelenggaraanpemerintahan negara; 2) Keandalanpelaporan keuangan; 3) Pengamananaset Negara; dan 4) Ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan. Tujuantersebut mengisyaratkan bahwa jikadilaksanakan dengan baik dan benar,SPIP akan memberi jaminan dimanaseluruh penyelenggara negara, mulaidari pimpinan hingga pegawai diinstansi pemerintah, akan melaksanakantugasnya dengan jujur dan taat padaperaturan. Akibatnya, tidak akan terjadipenyelewengan yang dapatmenimbulkan kerugian negara. Ini dapatdibuktikan, misalnya, melalui laporankeuangan pemerintah yang andal danmendapat predikat wajar tanpapengecualian.

Hasil wawancara Fikri tidakjauh berbeda dengan hasil wawancarapeneliti dengan informan sebelumnya,menyatakan bahwa:“Setiap hari Senin kami selalumelakukan rapat. Di dalam rapattersebut, dibahas berbagai macamkendala yang dihadapi, baik yangberhubungan dengan intern maupunekstern dari lingkungan KecamatanBaturaja Barat. Namun di dalam rapattersebut, camat Baturaja Barat selalumenekankan kepada bawahannya untukselalu memiliki integritas yang tinggiterhadap pekerjaan yang dimiliki,dengan memperhatikan etikakepegawaian yang ada, dengan caraselalu bersikap positif terhadap bebankerja yang dimiliki, membiasakan untukbersikap terbuka, jujur, disiplin danmemiliki loyalitas yang tinggi terhadapsemua pekerjaan yang dibebankan, halini dimaksudkan agar para aparaturkecamatan dapat memberikanpelayanan yang maksimal kepada



masyarakat. Misalnya, jujur terhadapkemampuan yang dimiliki, agarpekerjaan yang diberikan dapatmenghasilkan kualitas yang maksimaldan apabila dilanggar akan ditindaktegas sesuai dengan sanksi danhukuman yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untukmemperkuat dan menunjang efektivitaspenyelenggaraan SPIP dilakukanpengawasan intern dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP. Pengawasanintern merupakan salah satu bagian darikegiatan pengendalian intern yangberfungsi melakukan penilaianindependen atas pelaksanaan tugas danfungsi instansi pemerintah. Lingkuppengaturan pengawasan intern inimencakup kelembagaan, lingkup tugas,kompetensi sumber daya manusia, kodeetik, standar audit, pelaporan dantelaahan sejawat. Sedangkan pembinaanpenyelenggaraan SPIP meliputipenyusunan pedoman teknispenyelenggaraan, sosialisasi,pendidikan dan pelatihan, pembinaan,pembimbingan dan konsultasi SPIP,serta peningkatan kompetensi auditorAparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) pada setiap instansi pemerintah.

Senada dengan hasil wawancaradi atas, Ningcik menyebutkan bahwa:“Camat Baturaja Barat setiap hari Seninselalu mengadakan rapat denganbawahannya. Pada kesempatan itu,Bapak Camat menekankan kepadabawahannya untuk selalu memilikiloyalitas terhadap pekerjaan yangdimiliki diiringi dengan etikakepegawaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga,Bapak Camat berharap kepada kamiuntuk selalu bersikap positif terhadapbeban kerja yang dimiliki,membiasakan untuk bersikap terbuka,jujur, dan disiplin yang tinggi di setiapkesempatan. Hal ini dimaksudkan agar

dalam bekerja dapat memilikiresponsivitas yang baik. Misalnya, jujurketika ijin tidak masuk kerja, danmembiasakan disiplin kerja yang baikdengan cara datang tepat waktu danpulang sesuai dengan jadwal yangditentukan, dan apabila dilanggar akanditindak tegas sesuai dengan sanksi danhukuman yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkandalam Pasal 59 Ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah, BPKP dinyatakan sebagaiPembina penyelenggaraan SPIP yangmempunyai kewajiban menyusunpedoman teknis penyelenggaraan SPIP,mensosialisasikan SPIP, melakukanpendidikan dan pelatihan SPIP,melakukan pembinaan dan konsultasiSPIP, serta melakukan peningkatankompetensi auditor aparat pengawasanintern pemerintah.

Pernyataan di atas didukungdengan hasil wawancara peneliti denganYongki, yang menyebutkan bahwa:“Sudah seharusnya seorang aparaturpemerintah yang baik untuk dapatmenjalankan tugasnya secaratransparansi, jujur, dan disiplin sehinggahasil kerja yang dicapai dapatmaksimal, dan pada akhirnya dapatmelayani masyarakat secara akuntabeldan transparansi.

Integritas publik politisi ataupejabat publik diuji ketika berhadapandengan konflik kepentingan. Konflikkepentingan terjadi ketika pejabatpublik menyalahgunakan wewenangnyadengan mengambil keputusan bukanuntuk kepentingan publik, tapi untukkepentingan pribadi, partai politik,organisasi keagamaan atauperusahaannya. Peran pemerintah yangstrategis, akan banyak ditopang olehkemampuan aparat pemerintah



melaksanakan tugas dan fungsinya.Salah satu tantangan besar yangdihadapi pemerintah adalah kemampuanmelaksanakan kegiatan secara efektifdan efisien, karena selama ini aparatpemerintah identik dengan kinerja yangberbelit-belit, penuh dengan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan hasil wawancarapeneliti dengan Yuliza, yangmenyebutkan bahwa:

“Seorang aparatur pemerintah,sudah sepatutnya agar dapatmemberikan pelayanan yangterbaik kepada masyarakat,dimana hal ini merupakantanggung jawab mereka. Selainitu juga, hendaknya dapatbersikap terbuka kepada setiaplapisan masyarakat dalam setiapsegala sesuatu pengurusan yangberhubungan dengan mereka,tujuannya agar terjalin rasasaling percaya antaramasyarakat dengan aparaturpemerintah, sebab tidak banyakdari masyarakat berpandanganburuk kepada aparaturpemerintah yang manakebanyakan dari merekamelakukan KKN.

Pelayanan publik dapatdikategorikan efektif apabilamasyarakat mendapatkan kemudahanpelayanan dengan prosedur yangsingkat, cepat, tepat dan memuaskan.Keberhasilan meningkatkan efektifitaspelayanan umum ditentukan oleh faktorkemampuan pemerintah dalammeningkatkan disiplin kerja aparatpelayanan. Dimana menurut KeputusanMenteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 13 Tahun 2009 TentangPedoman Peningkatan KualitasPelayanan Publik bahwa peningkatankualitas pelayanan publik diperlukanuntuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap aparatur sebagaipenyedia pelayanan publik dalamrangka peningkatan kesejahteraanmasyarakat dengan menjadikan keluhanmasyarakat sebagai sarana untukmelakukan perbaikan pelayanan publik.

Disini peneliti dapat menarikkesimpulan berdasarkan hasilwawancara di atas, bahwa upaya yangdilakukan camat Baturaja Barat untukmengkomunikasikan segala sesuatudemi kemajuan Kecamatan BaturajaBarat kepada sumber daya manusiayang ada dalam hal ini aparaturkecamatan sudah cukup baik. Dimanasetiap hari senin dilakukan rapatevaluasi guna menindaklanjuti hasilkerja yang dicapai selama satu minggusebelumnya. Hal ini sesuai dengan teoriyang menyebutkan bahwa pimpinaninstansi pemerintah wajibmengidentifikasi, mencatat, danmengkomunikasikan informasi dalambentuk dan waktu yang tepat.Komunikasi atas informasi wajibdiselenggarakan secara efektif.

Melalui kesempatan tersebutseluruh aparatur kecamatan diajak untukbersama-sama menjalani komitmenyang ada untuk selalu memilikiintegrasi yang tinggi terhadap pekerjaanyang diberikan, dengan memperhatikanetika kepegawaian yang berlaku, yangtentunya camat selaku pemimpinmemberikan keteladanan yang baikkepada mereka, dengan caramembiasakan mereka untuk bersikapterbuka, jujur, dan disiplin yang tinggidi setiap kesempatan, dan apabiladilanggar akan ditindak tegas sesuaidengan sanksi dan hukuman yangberlaku. Hal ini sesuai dengan esensidan spirit yang mendasari peraturanpemerintah yang diadopsi daripengertian pengendalian intern menurutCommittee of Sponsoring Organizationsof the Treadway Commission (COSO)yang merincikan pengendalian intern ke



dalam 5 unsur yakni: lingkunganpengendalian, penilaian risiko, kegiatanpengendalian, informasi dankomunikasi serta pemantauan/monitoring, yang kemudian dituangkandalam Bab II Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tersebut.

Satu hal yang menarik dalamkonsep pengendalian intern menurutCOSO ini adalah munculnya Aspek softcontrol yaitu aspek si pelaku sistemyang tercermin dalam komponenlingkungan pengendalian, antara lainintegritas dan nilai etika, filosofismanajemen dan gaya operasi. Initerlihat pada Pasal 5 PP-SPIP,ditegaskan bahwa “Penegakan integritasdan nilai etika sekurang-kurangnyadilakukan dengan menyusun danmenerapkan aturan perilaku;memberikan keteladanan pelaksanaanaturan perilaku pada setiap tingkatpimpinan instansi pemerintah;menegakkan tindakan disiplin yangtepat atas penyimpangan; danseterusnya. Penerapan integritas dannilai etika perlu diterapkan suatu aturanperilaku yang berisi praktik yang dapatditerima dan praktik yang tidak dapatditerima termasuk benturankepentingan. Sebagai contoh, batasan“ucapan terima kasih” yang bolehditerima dari pihak yang menerima jasapelayanan birokrasi pemerintahmemang sulit untuk ditentukan dandibuktikan dalam praktiknya. Hal inimendorong unsur Soft control ini jugaperlu dibarengi dengan mekanismepengawasan dan penerapan sanksiapabila terjadi pelanggaran etika.

Sumber DayaButir kedua dari faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakanmenurut George C. Edwards III dalamSuharto adalah sumber daya. Sumberdaya disini adalah isi kebijakan sudahdikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementorkekurangan sumber daya untukmelaksanakan, implementasi tidak akanberjalan efektif Sumber daya tersebutdapat berwujud sumber daya manusia,yakni kompentensi implementor dansumber daya finansial. Sumber dayaadalah faktor penting untukimplementasi kebijakan agar efektif.

Sumber daya yang akan dibahaslebih lanjut dalam penelitian ini adalahsumber daya manusia. Sebab sumberdaya manusia merupakan faktor utamasebagai penggerak berhasil atautidaknya suatu organisasi. MenurutHasibuan, sumber daya manusia adalahkemampuan terpadu dari daya pikir dandaya fisik yang dimiliki individu.Pelaku dan sifatnya dilakukan olehketurunan dan lingkungannya,sedangkan prestasi kerjanya dimotivasioleh keinginan untuk memenuhikepuasannya. Sumber daya manusiaatau man power, merupakan sesuatuyang dimiliki oleh manusia. Sumberdaya manusia terdiri dari daya pikir dandaya fisik setiap manusia. Tegasnyakemampuan nsetiap manusia ditentukanoleh daya pikir dan daya fisiknya.Sumber daya manusia atau manusiamenjadi unsur utama dalam setiapaktivitas yang dilakukan. Peralatan yanghandal atau canggih tanpa peran aktifsumber daya manusia, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yangdibawa lahir (modal dasar) sedangkankecakapan diperoleh dari usaha (belajardan pelatihan).

Setiap organisasi atau instansidalam melaksanakan program yangdiarahkan selalu berdaya guna untukmencapai tujuan instansi. Salah satucaranya adalah meningkatkan kinerjapegawai. Masalah kinerja tentu tidakterlepas dari proses hasil dan daya guna,dalam hal ini kinerja atau prestasi kerjamerupakan hasil kerja secara kualitasdan kuantitas yang dicapai oleh seorang



pegawai dalam melaksanakan tugasnyasesuai dengan tangung jawab yangdiberikan kepadanya.

Kompetensi sebagai kemampuanseseorang untuk menghasilkan padatingkat yang memuaskan di tempatkerja, termasuk diantaranya kemampuanseseorang untuk mentransfer danmengaplikasikan keterampilan danpengetahuan tersebut dalam situasi yangbaru dan meningkatkan manfaat yangdisepakati. Berdasarkan hasilwawancara yang peneliti lakukandengan Heryamin, menyebutkan bahwa:

“Menurut saya yang menjadikendala pemerintah dalammenyediakan sumber daya manusiayang baik adalah sulitnyamemberikan penekanan kepadamereka yang tidak mau memahamibahwa kita yang bekerja padainstansi pemerintah merupakanperpanjangan tangan pemerintahpusat untuk menyelenggarakansistem pemerintahan yang baik didaerah. Untuk itu diperlukanpembentukan komitmen yang baikantara pemimpin dengan pegawailainnya selaku bawahan agarimplementasi kebijakan SPIP dapatberjalan dengan baik, diantaranyaberupaya meningkatkan kompetensiyang dimiliki guna menunjangkelancaran pekerjaan yangdiberikan.

Kompetensi merupakankarakteristik individu yang mendasari

kinerja atau perilaku di tempat kerja.Kinerja dipekerjaan dipengaruhi oleh: a)pengetahuan, kemampuan, dan sikap; b)gaya kerja, kepribadian,kepentingan/minat dasar-dasar, nilaisikap, kepercayaan dan gayakepemimpinan.


“Menurut saya sikap yang harusdimiliki seorang pemimpin dalammengimplementasikan kebijakanSPIP adalah dengan mendengarkansemua yang menjadi hambatandalam mengimplementasikan SPIPtersebut, hal ini dimaksudkan agardapat dievaluasi untuk mencarijalan keluarnya. Menurut saya yangharus dilakukan agar semuaaparatur pemerintah dapatmelaksanakan pedoman, kebijakan,dan prosedur yang terintegrasidengan unsur-unsur SPIP lainnyaadalah dengan cara memberikannyapelatihan pelaksanaan SPIPtersebut, agar aparatur dapatmemahami dengan baik bagaimanacara melaksanakan SPIP sertatujuan dari pelaksanaan SPIP itusendiri.

Hasil wawancara di atas sesuaidengan data yang penulis dapatkanterkait pendidikan terakhir, pangkat/golongan dan jabatan yang dimiliki olehpegawai Kecamatan Baturaja BaratKabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:



Tabel 4.1 Nama, Pangkat/ Golongan dan Jabatan Pegawai Kecamatan BaturajaBarat Kabupaten Ogan Komering Ulu

No Nama/NIP Pangkat/ Golongan Jabatan1 2 3 41 Heryamin, S.Ag., SP.,M.Si

NIP.196503091998301001PembinaIV/a

Camat

2 Tommy, SH.,M.SiNIP.198210182005011000

Penata Tk. IIII/d

Sekretaris Camat

3 Nungcik ArifinNIP.196102281985121002

Penata Tk.I III/d

Kasi Pelayanan Umum danHumas

4 SuharmanEffendiNIP.196208011986031016

Penata Tk.I III/d

Kasi PMD

5 Edi EdwarNIP.196212151985031006

Penata Tk. IIII/d

Kasi Kesra

6 Ahmad Ikhsan, SENIP.196604081993031003

Penata Tk. IIII/d

Kasi Tramtib

7 Syamsurizal Fikri, S.I.KomNIP.196301311986031007

Penata Tk. IIII/d

Kasi Pemerintahan

8 Wenni YuliantiNIP.196507041986032008

PenataIII/c

Ka.Subag Keuangan

9 NingcikNIP.195809071981012001

PenataIII/c

Ka.Subag Kepegawaian

10 Mahromi, SENIP.196705201988031003

PenataIII/c

Ka.Subag Umum

11 RusdawatiNIP.196206291985032004

Penata Muda Tk IIII/b

Administrasi Persuratan

12 Hardi PutraNIP.196711091989031002

Penata Muda Tk IIII/b

Administrasi Kearsipan

13 Ani KusmitaNIP.196407271986032007

Penata MudaIII/a

Adminitrasi Perizinan

14 Karina Rahmadhoni, SENIP.198406022010012001

Penata MudaIII/a

Operator Komputer

15 TjikmanNIP.195811281985031007

Penata MudaIII/a

Adminitrasi Kearsipan

16 Bambang PurnamaNIP.197312071994031004

Penata MudaIII/a

Analisis Pelaporan

17 Syarif Aziz, S.AgNIP.197105052009061006

Penata Muda Tk IIII/a

Bendahara

18 Ediar Batran, SENIP.196612061999031003

Penata MudaIII/a

Adminitrasi Kepegawaian

19 Christiani, A.MdNIP.198109212008012005

Pengatur Tk. III/d

Operator Komputer

20 RidwanNIP.196104161987031004

PengaturII/c


21 Devi Ismey WatiNIP.197811202006042000

PengaturII/c

PengadministrasiKependudukan

22 Nova MarlinaNIP.198511232010012003

PengaturII/c


23 YuniarniNIP.197306062008012005

Pengatur Muda Tk. III/b

Operator Komputer

24 Susi ArisantiNIP.197608082008012002



25 Yuli UsantiNIP.198202282009012001


Administrasi Umum



Penempatan pegawai pada posisiyang sesuai dengan kompetensinya jugamerupakan salah satu faktor penentudalam peningkatan kepuasan kerja.Kompetensi merupakan suatukemampuan untuk melaksanakan ataumelakukan suatu pekerjaan atau tugasyang dilandasi atas keterampilan danpengetahuan serta didukung oleh sikapkerja yang dituntut oleh pekerjaan

tersebut. Kompetensi menunjukkanketerampilan atau pengetahuan yangdicirikan oleh profesionalisme dalamsuatu bidang tertentu sebagai sesuatuyang terpenting, sebagai unggulanbidang tersebut. Berikut ini merupakandata pegawai Kecamatan Baturaja Baratberdasarkan jenjang pendidikan yangdimiliki.

Tabel 4.2Data Pegawai Kecamatan Baturaja Barat

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah1. S-2 22. S-1 93. D-3 24. SMA 415. SMP -6. SD 1

Jumlah 55

Berdasarkan tabel di atas dapatdiketahui bahwa rata-rata jenjangpendidikan yang dimiliki oleh pegawaiKecamatan Baturaja Barat adalah SMA(Sekelah Menengah Atas), sehingga halini akan mempengaruhi kualitas dankuantitas hasil kerja yang dicapai. Hasilwawancara Fikri dengan peneliti,menyebutkan bahwa:

“Menurut saya yang menjadi kendalapemerintah dalam menyediakansumber daya manusia yang baikadalah masih ada saja pegawai yangmelakukan pelanggaran-pelanggaranterhadap kaidah- kaidah disiplin yangtertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, yangdi dalamnya mengatur tentangkewajiban dan larangan yang harusditaati oleh setiap Pegawai NegeriSipil (PNS). Dimana masih

banyaknya para pegawai yang seringdatang terlambat, pulang lebih awaldan sering tidak masuk kerja. Hal inidisebabkan tidak adanya sanksi yangtegas bagi mereka yang melanggar.Untuk itu diperlukan pembentukankomitmen yang baik antarapemimpin dengan pegawai agarimplementasi kebijakan SPIP dapatberjalan lancar, diantaranya membuatsemacam peraturan yang disepakatibersama mengenai sanksi bagimereka yang melanggar kedisiplinkerja, sehingga pelanggaran disiplintidak terulang lagi.

Hasil wawancara sesuai dengandata yang penulis dapatkan terkaitdengan daftar hadir pegawai KecamatanBaturaja Barat periode Januari s/dMaret 2016 yaitu:



Tabel 4.3Daftar Hadir Pegawai Kecamatan Baturaja Barat

Kabupaten Ogan Komering Ulu periodeJanuari s/d Maret 2016

BulanJumlah Tidak Hadir Pegawai Kecamatan Baturaja Barat

Kabupaten Ogan Komering Ulu periodeJanuari s/d Maret 2016

C Ket S Ket I Ket DL Ket TK KetJanuari - - 20 (4 org) 35 (5 org) - - 30 (7 org)

Februari - - 10 (5 org) 32 (5 org) - - 21 (7 org)Maret - - 11 (4 org) 21 (5 org) - - 29 (9 org)

Berdasarkan tabel di atas dapatdilihat bahwa frekuensi tidak masuk/daftar hadir pegawai KecamatanBaturaja Barat relatif buruk karenasetiap bulannya rata-rata ada 10(sepuluh) orang yang tidak masuk kerjabaik yang sakit izin dan tanpaketerangan.

Selain kompetensi, faktorkedisiplinan juga mempengaruhi kinerjaseseorang. Dimana kedisiplinanmerupakan salah satu gambaran sikapdan perilaku seorang pegawai terhadappekerjaanya. Faktor kedisiplinanmemegang peranan yang amat pentingdalam pelaksanaan kerja pegawai.Seorang pegawai yang mempunyaitingkat kedisiplinan yang tinggi akantetap bekerja dengan baik walaupuntanpa diawasi oleh atasan. Seorangpegawai yang disiplin tidak akanmencuri waktu kerja untuk melakukanhal-hal lain yang tidak ada kaitannyadengan pekerjaan. Demikian jugapegawai yang mempunyai kedisiplinanakan mentaati peraturan yang ada dalamlingkungan kerja dengan kesadaranyang tinggi tanpa ada rasa paksaan,pada akhirnya pegawai yangmempunyai kedisiplinan kerja yangtinggi akan mempunyai produktivitaskerja yang baik karena waktu kerjadimanfaatkannya sebaik mungkin untukmelaksanakan pekerjaan sesuai dengantarget yang telah ditetapkan.

Peraturan sangat diperlukanuntuk memberikan bimbingan danpenyuluhan bagi pegawai dalam

menciptakan tata tertib yang baik didalam organisasi, dengan tata tertibyang baik, semangat kerja, moral kerja,efisiensi, dan efektivitas kerja pegawaiakan meningkat. Hal ini akanmendukung tercapainya tujuanorganisasi, pegawai, dan masyarakat.

Senada dengan hasil wawancaradi atas, Ningcik menyebutkan bahwa:

“Menurut saya sikap yang harusdimiliki seorang pemimpin dalammengimplementasikan kebijakanSPIP adalah dapat memberikancontoh yang baik kepadabawahannya, dapat bertindak tegasterhadap semua pegawainya dantidak tebang pilih, dengan harapanagar pegawai dapat mematuhisegala peraturan yang ada. Menurutsaya yang harus dilakukan agarsemua aparatur pemerintah dapatmelaksanakan pedoman, kebijakan,dan prosedur yang terintegrasidengan unsur-unsur SPIP lainnyaadalah dengan caramengikutsertakan pegawai dalampelatihan secara berkala, sehinggasemua pegawai mendapatkangilirannya masing-masing sesuaidengan jadwal yang telahdisepakati bersama.

Menyadari bahwa sumber dayamanusia adalah aset penting bagisebuah organisasi, yang memilikikemampuan berkembang sebagaipenentu keberhasilan organisasi dalamjangka panjang, maka peningkatan



keterampilan sumber daya manusiayang teruji keterampilan, kemampuandan kesetiaan terhadap organisasi sertabersemangat dalam mencapai tujuanorganisasi. Banyak pendekatan yangdapat dilakukan untuk mengelolasumber daya manusia. Upaya tersebutperlu dilakukan sebagai respon dariperkembangan teknologi. Salah satunyadengan melakukan program pelatihankerja secara berkala danberkesinambungan. Tujuan dari adanyapelatihan kerja pegawai adalah untukmemperbaharui kemampuan pegawaidan membantu mereka untukberadaptasi terhadap teknologi baru.Pelatihan diartikan sebagai imbalankegiatan organisasi yang didesain untukmemperbaiki atau meningkatkanpengetahuan, keterampilan, dan sikappegawai sesuai dengan kebutuhanorganisasi sehingga yang bersangkutandapat lebih maju dalam melaksanakantugas tertentu.

Pernyataan di atas didukungdengan hasil wawancara peneliti denganYongki, yang menyebutkan bahwa:

“Menurut saya sikap yang harusdimiliki seorang pemimpin sebagaiseorang aparatur pemerintah dalammengimplementasikan setiapkebijakan yang ada adalah harusdapat bertanggungjawab atas segalasesuatu yang menjadikeputusannya, karena hal inimerupakan kewajiban formal yangharus dipertanggungjawabkankepada pemerintahan yang lebihtinggi. Untuk itu mereka harusmemiliki citra yang baik melaluikemampuannya dalammenyelesaikan pekerjaannya secaraefektif dan efisien sesuai denganwaktu yang diberikan.

Akuntabilitas administratif,merujuk pada kewajiban untukmenjalankan tugas yang telah diberikan

dan diterima dalam kerangka kerjaotoritas dan sumber daya yang tersedia,dalam konsepsi yang demikian,akuntabilitas administratif umumnyaberkaitan dengan pelayan publik,khususnya para direktur, kepaladepartemen, dinas, atau instansi, sertapara manajer perusahaan milik negara.Mereka adalah pejabat publik yangtidak dipilih melalui pemilu tetapiditunjuk berdasarkan kompetensi teknis.Kepada mereka dipercayakan sejumlahsumber daya yang diharapkan dapatdigunakan untuk menghasilkan barangatau jasa tertentu.


“Setiap aparatur pemerintah harusmemiliki rasa tanggung jawab yangtinggi terhadap apa yang telahmenjadi kewajibannya, karena halini akan berimbas pada hasil kerjayang ditugaskan kepadanya.Dengan dimilikinya rasa tanggungjawab tersebut maka segalasesuatunya akan berjalan sesuaidengan prosedur yang ada,sehingga terhindar dari praktekKKN.

Keberadaan akuntabilitas dalamorganisasi sangatlah vital, karenaakuntabilitas merupakan perwujudankewajiban untukmempertanggungjawabkan danmenerangkan kinerja dan tindakanseseorang/ pimpinan suatu organisasikepada pihak yang memiliki hal dankewenangan untuk meminta keteranganatau pertanggungjawaban ataskeberhasilan atau kegagalanpelaksanaan misi dalm pencapaianorganisasi. Sehingga dapat ditarikkesimbulan bahwa keberadaanakuntabilitas memiliki manfaat yangcukup besar untuk meningkatkankinerja pegawai dengan harapan agar



pegawai memiliki tanggung jawab padatugas dan fungsinya masing-masing.Akuntabilitas dapat mempengaruhi polakinerja pegawai dalam menjalankantugawa sesuai dengan kewenangan yangdiemban tergantung sejauhmanakuntabilitas tersebut dijalankan.

Disini peneliti dapat menarikkesimpulan berdasarkan hasilwawancara di atas, bahwa kendalapemerintah dalam menyediakan sumberdaya manusia yang baik adalah sulitnyamemberikan penekanan kepada parapegawai untuk menyadari bahwamereka adalah pelayan masyarakat yangbertanggung jawab atas kepuasanmereka, rendahnya pegawai yangmemiliki kompetensi/ gelar kesarjanaansesuai dengan bidang pekerjaan/ subbagian pekerjaan yang dimiliki, danmasih ada pegawai yang memilikikedisiplinan kerja yang rendah. Bentukkomitmen yang baik agar implementasikebijakan SPIP dapat berjalan denganbaik, diantaranya berupayameningkatkan kompetensi yang dimilikiguna menunjang kelancaran pekerjaanyang diberikan, melalui bimbingan danteknologi yang diadakan oleh pihakpemerintah maupun swasta, gunameningkatkan kemampuan yangdimiliki. Selain itu juga membuatsemacam peraturan yang disepakatibersama mengenai sanksi bagi merekayang melanggar kedisiplin kerja,sehingga pelanggaran disiplin tidakterulang lagi.

Dimana kedisiplinan adalahkesadaran dan kesediaan seseorangmenaati semua peraturan perusahaandan norma-norma sosial yang berlaku.Kesadaran adalah sikap seseorang yangsecara sukarela menaati semuaperaturan perusahaan dan sadar akantugas dan tanggung jawabnya. Jadi diaakan mematuhi/ mengerjakan semuatugasnya dengan baik, bukan ataspaksaan. Kesediaan adalah sikap,

tingkah laku, dan perbuatan seseorangyang sesuai dengan peraturanperusahaan baik yang tertulis maupuntidak. Hukuman diperlukan dalammeningkatkan kedisiplinan danmendidik karyawan supaya menaatisemua peraturan perusahaan. Pemberianhukuman harus adil dan tegas terhadapsemua karyawan, dengan keadilan danketegasan, sasaran pemberian hukumanakan tercapai. Peraturan tanpa diikutipemberian hukuman yang tegas bagipelanggarnya bukan menjadi alatpendidik bagi karyawan. Hukumandapat digunakan sebagai salah satuacara untuk mengatasi masalahkedisiplinan.

Sikap yang harus dimilikiseorang pemimpin dalammengimplementasikan kebijakan SPIPadalah mau mendengarkan semuakeluhan dari para pegawai dalammengimplementasikan SPIP tersebutagar dapat dievaluasi untuk mencarijalan keluarnya. Selain itu juga seorangpemimpin harus dapat memberikancontoh yang baik kepada bawahannya,dapat bertindak tegas terhadap semuapegawainya dan tidak tebang pilih,dengan harapan agar pegawai dapatmematuhi segala peraturan yang ada.Dimana menurut Rivai, kepemimpinanadalah salah satu perilaku dengan tujuantertentu untuk memengaruhi aktivitaspara anggota kelompok untuk mencapaitujuan bersama yang dirancang untukmemberikan manfaat individu danorganisasi, sehingga dalam suatuorganisasi kepemimpinan merupakanfaktor yang sangat penting dalammenentukan pencapaian tujuan yangtelah ditetapkan oleh organisasi.

Upaya yang dapat dilakukanagar semua aparatur pemerintah dapatmelaksanakan pedoman, kebijakan, danprosedur yang terintegrasi denganunsur-unsur SPIP lainnya adalah dengancara memberikannya pelatihan



pelaksanaan SPIP tersebut secaraberkala, sehingga semua pegawaimendapatkan gilirannya masing-masingsesuai dengan jadwal yang telahdisepakati bersama. Perhatian terhadapSumber Daya Manusia (SDM)sangatlah penting guna memperolehkinerja pegawai seperti yang diharapkandalam rangka mencapai visi dan misiserta tujuan organisasi. Kinerja adalahtentang melakukan pekerjaan dan hasilyang dicapai dari pekerjaan tersebut,dan hasil yang dicapai dari pekerjaantersebut baik secara kualitas dankuantitas, apabila kinerja pegawai tidaksesuai yang diharapkan, tingkat absensiserta ketidakhadiran pegawai tinggi,dapat dipastikan terdapat suatu masalahyang bersangkutan dengan karyawandan akan berdampak pada penurunankinerja organisasi. Upaya yang dapatdilakukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada adalah denganmelakukan pelatihan. Pelatihan adalahprogram-program untuk memperbaikikemampuan melaksanakan pekerjaansecara individual kelompok dan/atauberdasarkan jenjang jabatan dalamorganisasi. Pelatihan juga merupakanproses melengkapi para pekerja denganketerampilan khusus atau kegiatanmembantu dalam memperbaikipelaksanaan pekerja yang tidak efisien.

DisposisiPoin ketiga dari teori

implementasi kebijakan menurutGeorge C. Edwards III, sebagaimanadikutip dari buku Analisis KebijakanPublik oleh Suharto teori implementasikebijakan menurut George C. EdwardsIII adalah disposisi. Disposisi adalahwatak dan karakteristik yang dimilikioleh implementor, seperti komitmen,kejujuran, sifat demokratis, apabilaimplementor memiliki disposisi yangbaik, maka dia akan dapat menjalankankebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan,ketika implementor memiliki sikap atauperspektif yang berbeda denganpembuat kebijakan, maka prosesimplementasi kebijakan juga menjaditidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancarayang peneliti lakukan denganHeryamin, Menyebutkan bahwa:

“Manfaat yang dapat diterimadengan adanya implementasiPeraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Kecamatan BaturajaBarat Kabupaten Ogan KomeringUlu salah satunya adalah memilikipedoman khusus dalammenyelenggarakan SistemPengendalian Intern dan sebagaitolok ukur untuk mengujiefektivitas penyelenggaraan SistemPengendalian Intern tersebutmelalui pertimbangan dari aspekbiaya-manfaat (cost and benefit),sumber daya manusia, kejelasankriteria pengukuran efektivitas, danperkembangan teknologi informasi.

Melalui komitmen dan upayanyata menerapkan SPIP secarakonsisten dan berkesinambungan,kiranya SPIP menjadi suatu kebutuhandan bahkan suatu budaya. EfektivitasSPIP sangat ditentukan oleh berhasiltidaknya SPIP menjelma menjadiinternal control culture organisasipemerintahan di Indonesia gunamenciptakan good governance danclean government.


“Manfaat yang dapat diterima olehmasyarakat dengan adanyaimplementasi Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern



Pemerintah (SPIP) di KecamatanBaturaja Barat Kabupaten OganKomering Ulu adalah melalui SPIPdapat melindungi para aparaturpemerintah tidak terjerumus kedalam salah urus manajemen ataumal adiminsitrasi bahkan“terpeleset” ke ranah tindak pidanakorupsi, sehingga masyarakat tidakmerasa dirugikan.

Ketika internal control systemyang dijabarkan dalam SPIP bekerjasecara otomatis melakukan fungsipengawasan, maka setiap insanbirokrasi pemerintah suka tidak sukaakan bekerja “under control” ataudibawah pengawasan system yangberlaku. Selanjutnya apabila kondisi inidipertahankan maka terciptalah internalcontrol culture, artinya sistempengendalian intern menjadi bagian daribudaya organisasi pemerintahan diIndonesia.Mahromi, menyebutkan bahwa:

“Yang harus dilakukan agar semuaaparatur pemerintah dapatmengimplementasikan SPIP denganjujur adalah dengan caramemahami dengan baik tujuan daninti dari Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), karenaperaturan pemerintah tersebutmerupakan langkah konkrit untukmembentuk internal control systemartinya pengawasan by system.Siapapun pemegang amanahbirokrasi pemerintahan, makadengan sendirinya sistem yang akanmelakukan pengawasan gunamencapai visi, misi dan tujuanorganisasi dalam arti sempit danmencapai visi, misi dan tujuanbernegara dalam arti seluas-luasnyasebagaimana termaktub dalamPembukaan UUD 1945, antara lain

untuk memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskankehidupan bangsa, dan seterusnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP)merupakan aspek hard control, karenamemiliki fungsi sebagai alat pengendalidalam manajemen pemerintahan. Salahsatunya adalah kegiatan pengendalianyang terdiri dari beberapa item antaralain review atas kinerja instansipemerintah, pengendalian ataspengelolaan sistem informasi,pengendalian fisik atas aset, penetapandan review atas indikator dan ukurankinerja serta pemisahan fungsi.

Hasil wawancara Fikri tidakjauh berbeda dengan hasil wawancarapeneliti dengan informan sebelumnya,menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang harusdilakukan jika sikap atau perspektifyang dimiliki para aparatur negaraberbeda dengan pembuat kebijakanyang harus dijalankan adalahmempertimbangkan risiko dalampengambilan keputusan dalammenerapkan manajemen berbasiskinerja serta respon positif terhadappelaporan terkait keuangan,penganggaran, program dankegiatan.

Sebagai pelaksanaan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 Tentang SPIP tersebut,Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran Nomor120/2536/SJ tanggal 25 Juni 2010, yangpaling tidak berisi lima ietm pokok,yang meliputi 1) Meningkatkanefektivitas SPIP di lingkunganpemerintah daerah; 2) Mempercepatpenyusunan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota yang mengaturpenyelenggaraan SPIP; 3) Membentuk



Satgas SPIP dalam rangka menjagakeberlangsungan penyelenggaraanSPIP; 4) Pimpinan dan seluruh pegawai,agar mengikuti sosialisasi dan diklatSPIP; dan 5) Untuk kelancaranpelaksanaan kegiatan penyelenggaraanagar bekerja sama dan bersinergidengan BPKP.

Pernyataan di atas didukungdengan hasil wawancara peneliti denganYongki, yang menyebutkan bahwa:

“Menurut saya, jika sikap atauperspektif yang dimiliki paraaparatur negara berbeda denganperaturan perundang-undanganyang ada adalah harus bersikapbijaksana, karena pemerintah dalampembuatan peraturan perundang-undangan tersebut telah dipikirkansecara baik-baik dampak positif dannegatifnya, sehingga seorangaparatur pemerintah sudahseharusnya dapat menjalankanperaturan perundang-undangansebaik mungkin sesuai dengankapasitasnya sebagai aparaturnegara yang salah satunya memilikikewajiban memberikan pelayanansebaik mungkin kepadamasyarakat. (Hasil WawancaraZepri Yongki. 17 Maret 2016)

Undang-undang Nomor 25Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publikdan Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2012 Tentang PelaksanaanUndang-undang Nomor 25 Tahun 2009merupakan bentuk keseriusan peme-rintah untuk memberikan pelayanankepada masyarakat. Dimana, padahakekatnya pelayanan umum adalah:

1. Meningkatkan mutu produktivitaspelaksanaan tugas dan fungsiinstansi pemerintah di bidangpelayanan umum

2. mendorong upaya mengefektifkansystem dan tatalaksana pelayanan,sehingga pelayanan umum dapat

diselenggarakan secaraberdayaguna dan berhasil guna

3. Mendorong tumbuhnyakreativitas, prakarsa dan peranserta masyarakat dalampembangunan serta denganmeningkat-kan kesejahteraanmasyarakat luas


“Menurut saya, jika sikap atauperspektif yang dimiliki paraaparatur negara berbeda denganperaturan perundang-undanganyang ada adalah harus tetapmenjalankannya dengan hati yangihklas, karena peraturan perundang-undangan sudah menjadi keputusanbersama yang dilakukan olehpemerintah pusat demi kepentinganbersama, baik bagi pemerintahsebagai fasilitas pemberi pelayananmaupun masyarakat sebagaipenerima pelayanan.(Hasil Wawancara Lina Yuliza. 18Maret 2016)

Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Pokok-PokokKepegawaian Bab I butir 8menyebutkan bahwa selaku aparaturpemerintah memiliki kewajiban untukbertugas memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara professional. Selakupelayan masyarakat, Pegawai NegeriSipil (PNS) harus memberikanpelayanan yang terbaik atau primakepada penerima pelayanan tanpapandang bulu. Jadi Pegawai NegeriSipil (PNS) berkewajiban memberikanpelayanan atau melayani, bukan mintadilayani.

Secara keseluruhan, hasilwawancara di atas dapat disimpulkanbahwa manfaat yang dapat diterimadengan adanya implementasi Peraturan



Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) di KecamatanBaturaja Barat Kabupaten OganKomering Ulu salah satunya adalahmemiliki pedoman khusus dalammenyelenggarakan Sistem PengendalianIntern dan sebagai tolok ukur untukmenguji efektivitas penyelenggaraanpemerintahan. Sedangkan manfaat yangdapat dirasakan oleh masyarakat adalahmasyarakat akan terhindar dari kerugianyang disebabkan oleh mal adiminsitrasidan tindakan pidana korupsi yangdilakukan oleh aparatur pemerintah.Upaya yang dilakukan agar semuaaparatur pemerintah dapatmengimplementasikan SPIP denganjujur adalah dengan cara memahamidengan baik tujuan dan inti dariPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 Tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP), danmempertimbangkan risiko dalampengambilan keputusan dalammenerapkan manajemen berbasiskinerja serta respon positif terhadappelaporan terkait keuangan,penganggaran, program dan kegiatan.

Indonesia sudah cukup banyakmemiliki perangkat hukum untukmengatur penyelenggaraan prinsip goodgovernance. Kesemuanyamengamanatkan kepada presiden untukmengendalikan langsungpenyelenggaraan tata kelolapemerintahan yang baik. Salah satunyaadalah Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang SPIP.Pengendalian internal akan melengkapipengendalian eksternal yang sudahditegakkan pemerintah, seperti melaluilembaga kepolisian, kejaksaan,pemberantas korupsi, pengawaskeuangan maupun lembaga peradilanlainnya, yang membedakan sistempengendalian intern ini adalahmekanisme pengendaliannya yang lebih

menjamin kualitas dan kinerjapemerintahan secara keseluruhan(apalagi jika berhasil diterapkan diseluruh lembaga pemerintah pusat dandaerah). Prakondisi ini selanjutnya akanmenghindarkan penyelenggara negaradari tuntutan hukum administrasi,perdata maupun pidana. SPIP (SistemPengendalian Intern Pemerintah) adalahsistem pengendalian intern yangdiselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat danpemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang SPIP mewajibkanmenteri/ pimpinan lembaga, gubernurdan bupati/walikota untuk melakukanpengendalian terhadap penyelenggaraankegiatan pemerintahannya. Tindakanpengendalian diperlukan untukmemberikan keyakinan yang memadai(reasonable assurance) terhadappencapaian efektivitas danefisiensi pencapaian tujuanpenyelenggaraan pemerintahan negara.Pengendalian intern akan menciptakankeandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara dan ketaatanterhadap peraturan perundang-undanganyang berlaku. Sistem pengendalianintern merupakan proses integral padatindakan dan kegiatan yang dilakukansecara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai pemerintah. Tindakanini untuk memberi keyakinan yangmemadai atas tercapainya tujuanorganisasi pemerintah yang optimal.Tentu saja optimalitas itu terjadi jikaorganisasi dapat berjalan secara efektifdan efisien, memiliki keandalanpelaporan keuangan, menjalankanpengamanan aset negara, dan taatterhadap peraturan perundang-undangan.



Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yangmempengaruhi implementasi kebijakanmenurut George C. Edwards III dalamSuharto adalah struktur birokrasi.Struktur organisasi yang bertugasmengimplementasikan kebijakanmemiliki pengaruh yang signifikanterhadap implementasi kebijakan. Salahsatu dari aspek struktur yang pentingdari setiap organisasi adalah adanyaprosedur operasi yang (standardoperating procedures atau SOP). SOPmenjadi pedoman bagi setiapimplementor dalam bertindak. Strukturorganisasi yang terlalu panjang akancenderung melemahkan pengawasandan menimbulkan red-tape, yakniprosedur birokrasi yang rumit dankompleks. Ini pada gilirannyamenyebabkan aktivitas organisasi tidakfleksibel.

Adanya suatu SOP (StandardOperation Procedure) yang mengaturtata aliran pekerjaan dan pelaksanaprogram. SOP juga memberikankeseragaman dalam tindakan parapegawai dalam organisasi yangkompleks dan luas, dimana dalampelaksanaannya dapat menghasilkanfleksibilitas yang sangat baik (seseorangdapat dipindahkan dari suatu lokasi kelokasi yang lain) serta adanya keadilandalam pelaksanaan aturan.

SOP (Standard OperationProcedure) yang dijadikan patokanKecamatan Baturaja Barat KabupatenOgan Komering Ulu untukmeningkatkan disiplin kerjapegawainya, yaitu:

1. Hukuman disiplin ringan, terdiriatas:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara

tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang terdiriatas:a. Penundaan kenaikan gaji berkala

untuk dan masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan danpaling lama 1 (satu) tahun;

b. Penurunan gaji sebesar satu kalikenaikan gaji berkala untukmasa sekurang-kurangnya 3(bulan) dan paling lama 1 (satu)tahun; dan

c. Penundaan kenaikan pangkatuntuk sekurang-kurannya 6(enam) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

3. Hukuman disiplin berat terdiri atas:a. Penurunan pangkat pada

pangkat yang satu tingkat lebihrendah untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan danpaling lama 1 (satu) tahun;

b. Pembebasan dari jabatan untukmasa sekurang-kurangnyaselama 1 (satu) tahun;

c. Pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS); dan

d. Pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS).

Berdasarkan hasil wawancarayang peneliti lakukan denganHeryamin, menyebutkan bahwa:

Dalam pelaksanaan SPIP diKabupaten Ogan Komering Ulukhususnya di KecamatanBaturaja Barat sudah berjalansesuai dengan apa yangdiperundang-undangkan, karenadalam hal ini monitoring danevaluasi dilakukan dalam bentukpemantauan, pembinaan, danpenyelesaian masalah terhadappenyelenggaraan SPIP tersebut.Sebagai bukti seriusnyapemerintah Kabupaten Ogan



Komering Ulu dalammenjalankan SPIP, pada tanggal06 Oktober 2010 diterbitkanlahPeraturan Pemerintah DaerahNomor 15 Tahun 2010 TentangTata Tertip Pelaksanaan SPIPyang dibantu oleh BadanPengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP).(Hasil Wawancara Heryamin. 15Maret 2016)

Sebagaimana diamanatkandalam Pasal 59 Ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP)dinyatakan sebagai pembinapenyelenggaraan SPIP yang mempunyaikewajiban menyusun pedoman teknispenyelenggaraan SPIP,mensosialisasikan SPIP, melakukanpendidikan dan pelatihan SPIP,melakukan pembimbingan dankonsultasi SPIP, serta melakukanpeningkatan kompetensi auditor aparatpengawasan intern pemerintah.


“Dalam pelaksanaan SPIP diKabupaten Ogan Komering Ulukhususnya di Kecamatan BaturajaBarat lebih mengacu peraturanyang ada. Sesuai kebijakanpemerintah, SPIP ini di maksudkansebagai panduan mengenai desaindan pelaksanaan sistempengendalian intern yang berlaku dilingkungan pemerintah pusat danpemerintah daerah melaluiPeraturan Pemerintah (PP) Nomor60 Tahun 2008) tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah.(Wawancara Ahmadi Ikhsan.Tanggal 15 Maret 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 mewajibkan pimpinaninstansi pemerintah untuk menciptakandan memelihara lingkunganpengendalian yang menimbulkanperilaku positif dan kondusif untukpenerapan SPIP dalam lingkungankerjanya melalui hal-hal sebagaiberikut: (1) penegakan integritas dannilai etika, (2) komitmen terhadapkompetensi, (3) kepemimpinan yangkondusif, (4) pembentukan strukturorganisasi yang sesuai dengankebutuhan, (5) pendelegasianwewenang dan tanggung jawab yangtepat, (6) penyusunan dan penerapankebijakan yang sehat tentang pembinaansumber daya manusia, (7) perwujudanperan aparat pengawasan internpemerintah yang efektif, dan (8)hubungan kerja yang baik denganinstansi pemerintah terkait.

Begitu juga dengan pendapatMahromi, yang menyebutkan bahwa:

“SPIP ini cukup memberikandampak positif bagi kegiataninstansi pemerintah, karena melaluiSPIP tersebut setiap aparaturpemerintah dapat bertanggungjawab dan terbuka dalampelaksanaan kegiatan kerjanyadalam suatu instansi. SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP) adalah proses yang integralpada tindakan dan kegiatan yangdilakukan secara terus menerusoleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntuk memberikan keyakinan yangmemadai atas tercapainya tujuanorganisasi melalui kegiatan yangefektif dan efisien, keandalanpelaporan keuangan, pengamananaset negara, dan ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan.(Hasil Wawancara Mahromi. 15Maret 2016)



SPIP dilaksanakan denganmenitikberatkan pada lima unsur, yaitulingkungan pengendalian, penilaianrisiko, kegiatan pengendalian, informasidan komunikasi, serta pemantauanpengendalian intern. Kelima unsur SPIPmenjadi fokus yang harus diperhatikanbagi instansi pemerintah dalammencapai tujuan baik itu tujuan umuminstansi, tujuan unit, dan tujuan tingkatkegiatan. Penerapan SPIP dalamlingkup instansi pendidikan diharapkandapat meningkatkan akuntabilitaskeuangan Kemdikbud di kemudian hari.(Pratiwi, W. 2012:82-103)

Hasil wawancara Fikri tidakjauh berbeda dengan hasil wawancarapeneliti dengan informan sebelumnya,menyatakan bahwa:

“Seperti yang disampaikan dalampenjelasan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian InternPemerintah salah satu tujuan yangingin dicapai adalah ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan. Dimana diharapkan paraaparatur perintah dapat lebihakuntabel dan transparan dalammenjalankan segala tugas yangdiamanatkan kepadanya mulai dariperencanaan, pelaksanaan,pengawasan, sampai denganpertanggungjawaban secara tertib,terkendali, efektif dan efisien.(Hasil Wawancara SyamsurizalFikri. 15 Maret 2016)

Unsur Sistem PengendalianIntern berfungsi sebagai pedomanpenyelenggaraan dan tolok ukurpengujian efektivitas penyelenggaraanSistem Pengendalian Intern. SPIP dalampelaksanaannya, agar dapat berjalantertib, terkendali, efektif dan efisienharus mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber dayamanusia, kejelasan kriteria pengukuran

efektivitas, dan perkembanganteknologi informasi serta dilakukansecara komprehensif, dengan harapansegala sesuatu yang diharapkan dapattercapai secara maksimal.

Senada dengan hasil wawancaradi atas, Ningcik menyebutkan bahwa:

“Sistem pengendalian interndibutuhkan pemerintah dalammencapai tujuan organisasinya.Pemerintah melakukanpengendalian untuk dapatmemantau pelaksanaan kegiatansehingga lebih menjaminpencapaian tujuan yang telahditetapkan. Adapun tujuan SPIPpada Pemerintah Daerah akantercapai dengandiimplementasikannya unsur-unsurdan sub unsur-sub unsur SPIP dilingkungan Pemerintah Daerahyaitu Lingkungan Pengendalian,Penilaian Resiko, KegiatanPengendalian, Informasi danKomunikasi, serta PemantauanSistem Pengendalian Intern. (HasilWawancara Ningcik. 15 Maret2016)

Unsur pertama SPIP yang wajibdiimplementasikan pada lingkupinstansi pemerintah adalah lingkunganpengendalian. Lingkunganpengendalian berdasarkan PP Nomor 60Tahun 2008 didefinisikan sebagaikondisi dalam instansi pemerintah yangmempengaruhi efektivitas pengendalianintern.

Unsur kedua dari SPIP yaitupenilaian risiko. Menurut PP Nomor 60Tahun 2008, penilaian risikodidefinisikan sebagai kegiatan penilaianatas kemungkinan kejadian yangmengancam pencapaian tujuan dansasaran instansi pemerintah. Dalammenerapkan penilaian risiko, pimpinaninstansi pemerintah berdasarkan PP



Nomor 60 Tahun 2008 wajibmelaksanakan hal-hal sebagai berikut:(1) merumuskan tujuan baik tujuaninstansi maupun tujuan tingkat kegiatan,(2) identifikasi risiko, dan (3) analisisrisiko. Kegiatan pengendalian dalam PPNomor 60 Tahun 2008 merupakanunsur ketiga SPIP yang wajibditerapkan dalam instansi pemerintah.Kegiatan pengendalian adalah tindakanyang diperlukan untuk mengatasi risikoserta penetapan dan pelaksanaankebijakan dan prosedur untukmemastikan bahwa tindakan mengatasirisiko telah dilaksanakan secara efektif.Kegiatan pengendalian yangdiselenggarakan oleh instansipemerintah menurut PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008dapat berupa: (1) reviu atas kinerjainstansi pemerintah yang bersangkutan,(2) pembinaan sumber daya manusia,(3) pengendalian atas pengelolaansistem informasi, (4) pengendalian fisikatas aset, (5) penetapan dan reviu atasindikator dan ukuran kinerja, (6)pemisahan fungsi, (7) otorisasi atastransaksi dan kejadian penting, (8)pencatatan yang akurat dan tepat waktuatas transaksi dan kejadian, (9)pembatasan akses atas sumber daya danpencatatannya, (10) akuntabilitasterhadap sumber daya danpencatatannya, dan (11) dokumentasiyang baik atas sistem pengendalianintern serta transaksi dan kejadianpenting.

Unsur SPIP berikutnya adalahinformasi dan komunikasi. PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008mendefinisikan informasi sebagai datayang telah diolah yang dapat digunakanuntuk pengambilan keputusan dalamrangka penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah; sedangkankomunikasi adalah proses penyampaianpesan atau informasi denganmenggunakan simbol atau lambang

tertentu baik secara langsung maupuntidak langsung untuk mendapatkanumpan balik. Sehubungan dengandefinisi tersebut, maka PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008mengatur bahwa untukmenyelenggarakan informasi dankomunikasi yang efektif, pimpinaninstansi pemerintah minimal harus: (1)menyediakan dan memanfaatkanberbagai bentuk dan sarana komunikasi,antara lain berupa pedoman kebijakandan prosedur, surat edaran,memorandum, papan pengumuman,situs internet dan intranet, rekamanvideo, email dan arahan lisan, termasukpula tindakan pimpinan yangmendukung implementasi SPIP, dan (2)mengelola, mengembangkan, danmemperbarui sistem informasi secaraterus menerus.

Unsur terakhir dari SPIP adalahpemantauan pengendalian intern dimana Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 mendefinisikanpemantauan pengendalian internsebagai proses penilaian atas mutukinerja sistem pengendalian intern danproses yang memberikan keyakinanbahwa temuan audit dan evaluasilainnya segera ditindaklanjuti.Pemantauan pengendalian internmenurut Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengancara: (1) pemantauan berkelanjutan, (2)evaluasi terpisah, (3) tindak lanjutrekomendasi hasil audit dan reviulainnya.

Secara keseluruhan, hasilwawancara di atas dapat disimpulkanbahwa dalam pelaksanaannya SPIP diKabupaten Ogan Komering Ulukhususnya di Kecamatan Baturaja Baratsudah berjalan sesuai dengan apa yangdiperundang-undangkan dan PeraturanPemerintah Daerah Nomor 15 Tahun2010 Tentang Tata Tertip PelaksanaanSPIP yang dibantu oleh Badan



Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP). SPIP ini cukupmemberikan dampak positif bagikegiatan instansi pemerintah, karenamelalui SPIP tersebut setiap aparaturpemerintah dapat bertanggung jawabdan terbuka dalam pelaksanaan kegiatankerjanya dalam suatu instansi. Dimanadiharapkan para aparatur perintah dapatlebih akuntabel dan transparan dalammenjalankan segala tugas yangdiamanatkan kepadanya mulai dariperencanaan, pelaksanaan, pengawasan,sampai dengan pertanggungjawabansecara tertib, terkendali, efektif danefisien. Sesuai dengan unsur-unsur dansub unsur-sub unsur SPIP di lingkunganPemerintah Daerah yaitu LingkunganPengendalian, Penilaian Resiko,Kegiatan Pengendalian, Informasi danKomunikasi, serta Pemantauan SistemPengendalian Intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 disebutkan bahwaterciptanya SPIP ini dilatarbelakangioleh penyelenggaraan kegiatan padasuatu instansi pemerintah, mulai dariperencanaan, pelaksanaan, pengawasan,sampai dengan pertanggungjawaban,harus dilaksanakan secara tertib,terkendali, serta efisien dan efektif.Sehingga dibutuhkan suatu sistem yangdapat memberi keyakinan memadaibahwa penyelenggaraan kegiatan padasuatu instansi pemerintah dapatmencapai tujuannya secara efisien danefektif, melaporkan pengelolaankeuangan negara secara andal,mengamankan aset negara, danmendorong ketaatan terhadap peraturanperundangundangan. Sistem ini dikenalsebagai Sistem Pengendalian Internyang dalam penerapannya harusmemperhatikan rasa keadilan dankepatutan serta mempertimbangkanukuran, kompleksitas, dan sifat daritugas dan fungsi instansi pemerintahtersebut.

SPIP diharapkan dapat menjadialat untuk antisipasi dan deteksi dini(built in control) terhadapketidaksesuaian atau celah pelanggaranyang mungkin timbul dalam organisasi.Ketika internal control system yangdijabarkan dalam SPIP bekerja secaraotomatis melakukan fungsi pengawasan,maka setiap insan birokrasi pemerintahsuka tidak suka akan bekerja “undercontrol”. Selanjutnya, apabila kondisiini dipertahankan maka terciptalahinternal control culture, artinya sistempengendalian intern menjadi bagian daribudaya organisasi pemerintahan diIndonesia.

PENUTUPBerdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan maka dapatdisimpulkan bahwa:1. Komunikasi2. Unsur pertama SPIP yang wajib

diimplementasikan pada lingkupinstansi pemerintah adalahlingkungan pengendalian.Lingkungan pengendalianberdasarkan PP Nomor 60 Tahun2008 didefinisikan sebagai kondisidalam instansi pemerintah yangmempengaruhi efektivitaspengendalian intern.

3. Unsur kedua dari SPIP yaitupenilaian risiko. Menurut PP Nomor60 Tahun 2008, penilaian risikodidefinisikan sebagai kegiatanpenilaian atas kemungkinankejadian yang mengancampencapaian tujuan dan sasaraninstansi pemerintah. Dalammenerapkan penilaian risiko,pimpinan instansi pemerintahberdasarkan PP Nomor 60 Tahun2008 wajib melaksanakan hal-halsebagai berikut: (1) merumuskantujuan baik tujuan instansi maupuntujuan tingkat kegiatan, (2)



identifikasi risiko, dan (3) analisisrisiko. Kegiatan pengendalian dalamPP Nomor 60 Tahun 2008merupakan unsur ketiga SPIP yangwajib diterapkan dalam instansipemerintah. Kegiatan pengendalianadalah tindakan yang diperlukanuntuk mengatasi risiko sertapenetapan dan pelaksanaankebijakan dan prosedur untukmemastikan bahwa tindakanmengatasi risiko telah dilaksanakansecara efektif. Kegiatanpengendalian yang diselenggarakanoleh instansi pemerintah menurutPeraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 dapat berupa: (1) reviuatas kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan, (2) pembinaansumber daya manusia, (3)pengendalian atas pengelolaansistem informasi, (4) pengendalianfisik atas aset, (5) penetapan danreviu atas indikator dan ukurankinerja, (6) pemisahan fungsi, (7)otorisasi atas transaksi dan kejadianpenting, (8) pencatatan yang akuratdan tepat waktu atas transaksi dankejadian, (9) pembatasan akses atassumber daya dan pencatatannya,(10) akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya, dan (11)dokumentasi yang baik atas sistempengendalian intern serta transaksidan kejadian penting.

4. Unsur SPIP berikutnya adalahinformasi dan komunikasi.Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 mendefinisikaninformasi sebagai data yang telahdiolah yang dapat digunakan untukpengambilan keputusan dalamrangka penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah;sedangkan komunikasi adalahproses penyampaian pesan atauinformasi dengan menggunakansimbol atau lambang tertentu baik

secara langsung maupun tidaklangsung untuk mendapatkan umpanbalik. Sehubungan dengan definisitersebut, maka Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 mengaturbahwa untuk menyelenggarakaninformasi dan komunikasi yangefektif, pimpinan instansipemerintah minimal harus: (1)menyediakan dan memanfaatkanberbagai bentuk dan saranakomunikasi, antara lain berupapedoman kebijakan dan prosedur,surat edaran, memorandum, papanpengumuman, situs internet danintranet, rekaman video, email danarahan lisan, termasuk pula tindakanpimpinan yang mendukungimplementasi SPIP, dan (2)mengelola, mengembangkan, danmemperbarui sistem informasisecara terus menerus.

5. Unsur terakhir dari SPIP adalahpemantauan pengendalian intern dimana Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 mendefinisikanpemantauan pengendalian internsebagai proses penilaian atas mutukinerja sistem pengendalian interndan proses yang memberikankeyakinan bahwa temuan audit danevaluasi lainnya segeraditindaklanjuti. Pemantauanpengendalian intern menurutPeraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 dapat dilakukan dengancara: (1) pemantauan berkelanjutan,(2) evaluasi terpisah, (3) tindaklanjut rekomendasi hasil audit danreviu lainnya.

6. Secara keseluruhan, hasilwawancara di atas dapatdisimpulkan bahwa dalampelaksanaannya SPIP di KabupatenOgan Komering Ulu khususnya diKecamatan Baturaja Barat sudahberjalan sesuai dengan apa yangdiperundang-undangkan dan



83

Peraturan Pemerintah DaerahNomor 15 Tahun 2010 Tentang TataTertip Pelaksanaan SPIP yangdibantu oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP). SPIP ini cukupmemberikan dampak positif bagikegiatan instansi pemerintah, karenamelalui SPIP tersebut setiapaparatur pemerintah dapatbertanggung jawab dan terbukadalam pelaksanaan kegiatankerjanya dalam suatu instansi.Dimana diharapkan para aparaturperintah dapat lebih akuntabel dantransparan dalam menjalankansegala tugas yang diamanatkankepadanya mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, sampaidengan pertanggungjawaban secaratertib, terkendali, efektif dan efisien.Sesuai dengan unsur-unsur dan subunsur-sub unsur SPIP di lingkunganPemerintah Daerah yaituLingkungan Pengendalian, PenilaianResiko, Kegiatan Pengendalian,Informasi dan Komunikasi, sertaPemantauan Sistem PengendalianIntern.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 disebutkan bahwaterciptanya SPIP ini dilatarbelakangioleh penyelenggaraan kegiatan padasuatu instansi pemerintah, mulaidari perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, sampai denganpertanggungjawaban, harusdilaksanakan secara tertib,terkendali, serta efisien dan efektif.Sehingga dibutuhkan suatu sistemyang dapat memberi keyakinanmemadai bahwa penyelenggaraankegiatan pada suatu instansipemerintah dapat mencapaitujuannya secara efisien dan efektif,melaporkan pengelolaan keuangannegara secara andal, mengamankanaset negara, dan mendorong

ketaatan terhadap peraturanperundangundangan. Sistem inidikenal sebagai SistemPengendalian Intern yang dalampenerapannya harus memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan sertamempertimbangkan ukuran,kompleksitas, dan sifat dari tugasdan fungsi instansi pemerintahtersebut.

8. SPIP diharapkan dapat menjadi alatuntuk antisipasi dan deteksi dini(built in control) terhadapketidaksesuaian atau celahpelanggaran yang mungkin timbuldalam organisasi. Ketika internalcontrol system yang dijabarkandalam SPIP bekerja secara otomatismelakukan fungsi pengawasan,maka setiap insan birokrasipemerintah suka tidak suka akanbekerja “under control”.Selanjutnya, apabila kondisi inidipertahankan maka terciptalahinternal control culture, artinyasistem pengendalian intern menjadibagian dari budaya organisasipemerintahan di Indonesia.

9. Sumber Daya Manusia : Kendalapemerintah dalam menyediakansumber daya manusia yang baikadalah sulitnya memberikanpenekanan kepada para pegawaibahwa mereka adalah pelayanmasyarakat yang bertanggung jawabatas kepuasan mereka, rendahnyapegawai yang memiliki kompetensi/gelar kesarjanaan sesuai denganbidang pekerjaan/ sub bagianpekerjaan yang dimiliki, dan masihada pegawai yang memilikikedisiplinan kerja yang rendah.Bentuk komitmen yang baik agarimplementasi kebijakan SPIP dapatberjalan dengan baik, diantaranyaberupaya meningkatkan kompetensiyang dimiliki guna menunjangkelancaran pekerjaan yang



diberikan, melalui bimbingan danteknologi yang diadakan oleh pihakpemerintah maupun swasta, gunameningkatkan kemampuan yangdimiliki. Selain itu juga membuatsemacam peraturan yang disepakatibersama mengenai sanksi bagimereka yang melanggar kedisiplinkerja, sehingga pelanggaran disiplintidak terulang lagi.

10. Disposisi: Manfaat yang dapatdirasakan oleh masyarakat adalahmasyarakat akan terhindar darikerugian yang disebabkan oleh maladiminsitrasi dan tindakan pidanakorupsi yang dilakukan olehaparatur pemerintah. Upaya yangdilakukan agar semua aparaturpemerintah dapatmengimplementasikan SPIP denganjujur adalah dengan cara memahamidengan baik tujuan dan inti dariPeraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP), dan mempertimbangkanrisiko dalam pengambilan keputusandalam menerapkan manajemenberbasis kinerja serta respon positifterhadap pelaporan terkaitkeuangan, penganggaran, programdan kegiatan.

11. Struktur Birokrasi: PelaksanaannyaSPIP di Kabupaten Ogan KomeringUlu khususnya di KecamatanBaturaja Barat sudah berjalan sesuaidengan apa yang diperundang-undangkan dan PeraturanPemerintah Daerah Nomor 15Tahun 2010 Tentang Tata TertipPelaksanaan SPIP yang dibantu olehBadan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP). SPIP inicukup memberikan dampak positifbagi kegiatan instansi pemerintah,karena melalui SPIP tersebut setiapaparatur pemerintah dapatbertanggung jawab dan terbuka

dalam pelaksanaan kegiatankerjanya dalam suatu instansi.Dimana diharapkan para aparaturperintah dapat lebih akuntabel dantransparan dalam menjalankansegala tugas yang diamanatkankepadanya mulai dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, sampaidengan pertanggungjawaban secaratertib, terkendali, efektif dan efisien.Sesuai dengan unsur-unsur dan subunsur-sub unsur SPIP di lingkunganPemerintah Daerah yaituLingkungan Pengendalian, PenilaianResiko, Kegiatan Pengendalian,Informasi dan Komunikasi, sertaPemantauan Sistem PengendalianIntern.

SaranBerdasarkan uraian pada bagian

kesimpulan di atas, maka dapatdiberikan beberapa saran dalampenelitian ini sebagai berikut.1. Dapat meningkatkan lagi

kominukasi yang terjalin antarapimpinan dengan bawahan, jikaperlu pertemuan yang dilakukanjangan terpaku pada hari Senin saja,tetapi hari-hari lainnya, agar tujuanorganisasi dapat tercapai lebihmaksimal.

2. Meningkatkan sumber daya manusiayang ada, misalnya denganmelakukan tugas belajar bagipegawai yang berprestasi danpelatihan bimbingan dan teknologiyang dilakukan bersama-samadengan instansi terkait. Dimana halini dapat meningkatkan motivasikerja juga dapat meningkatkankompetensi yang dimiliki pegawai.

3. Memperbaiki dan meningkatkankinerja yang dicapai dengan caramelaksanakan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) baik dan jujur.



4. Dapat meningkatkan rasa tanggungjawab dan terbuka dalampelaksanaan setiap kegiatan kerjadalam instansi secara tertib,terkendali, efektif dan efisien.Sesuai dengan unsur-unsur dan subunsur-sub unsur SPIP di lingkungan

Pemerintah Daerah yaituLingkungan Pengendalian, PenilaianResiko, Kegiatan Pengendalian,Informasi dan Komunikasi, sertaPemantauan Sistem PengendalianIntern.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Fatma Lubis. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis, Medan,USU Press. 2011.

Edi Suharto. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2008.

Fadillah. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Inu Kencana Syafiie. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Keban Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu,Penerbit Gaya Media Yogyakarta. 2004.

Lexy Moleong. Metodologi Gabungan: PenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan AnalisaData. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. 2004.

Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Bumi Aksara:Jakarta. 2006.

Medyah Indreswari. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah,Situs Resmi Madiknas Kosgoro. 2010.

Miftah Thoha. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.2007.

Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Yogyakarta. 2010. Hal: 22

Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke ImplementasiKebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Sondang, P Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumiaksara. Jakarta. 2011.

Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: Penerbit AIPI Bandung- PuslitKP2W lemlit UNPAD. 2006.



Wayne Parsons. Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana. 2006.

http://badilag.net/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sosialisasi-pp-nomor-60-tahun-2008-tentang-spip-di-lingkungan-pta-yogyakarta-276 Diakses Tanggal 14April 2016 Pukul 10.10 WIB

http://anggaardiana.blogspot.co.id/2013/02/sistem-pengendalian-intern-pemerintah.htmlDiakses Tanggal 14 April 2016 Pukul 10.10 WIB

Pratiwi, W. (2012) “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern: Studi KasusPemerintah Kabupaten Bungo”. Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus SalimBukittinggi, XII (2), 82-103.

Rahadi, F. ICW: Dinas Pendidikan Institusi Paling Korup. Diakses darihttp://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/13/lxpvfv-icw-dinaspendidikan-institusi-paling-korup pada tanggal 25 April 2016.

Date post:	26-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

VOLUME 8, NO. 15, Juni 2015 ISSN: 1979-0899X IMPLEMENTASI ...

Documents