Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

STEELYANA INDRIASARI, M.Si

PENGERTIAN Administrasi publik terdiri dari

dua kata, yaitu administrasi dan publik.

Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan

Ada 3 unsur dalam administrasi :1)Kerjasama2)Sekelompok orang3)Tujuan

PENGERTIAN Publik dapat diartikan sebagai negara, umum, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan.

Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

BATASAN ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat.

Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) administration of publik, for public dan by public.

Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

MAKNA ADMINISTRASI PUBLIK

ADMINISTRATION OF PUBLIC (administrasi dari negara). Disini pemerintah menjadi agen tunggal kekuasaan, masyarakat pasif harus tunduk dan menerima apa saja kehendak pemerintah

ADMINISTRATION FOR PUBLIC (administrasi untuk negara). Pemerintah memberi pelayanan untuk masyarakat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

ADMINISTRATION BY PUBLIC (administrasi oleh publik). Lebih kearah pemberdayaan masyarakat dan demokrasi, pemerintahan oleh rakyat

PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara

Leonard D. White (1955: 1) dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration. New York. Collier and MacMillan, mengatakan “Public Administration consist of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy” (Administrasi publik terdiri dari semua kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik).

John. M. Pfiffner and Robert Presthus (Public Administration. New York. Ronald Press. 1967. p. 7) mendefinisikan administarsi publik sebagai “…the coordination of individual and group efforts to carry out public policy” (…koordinasi dari usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik).

Marshall E. Dimock, G. O. Dimock and L.W. Keonig, dalam bukunya Public Administration (New York. Holt, Rinehart and Winston. 1958. p. 12) menyebutkan public administration examines every aspect of government’s efforts to discharge the laws and to give effect to public policy (administrasi publik mengamati setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik).

Dengan penjelasan ini semakin nampak jelas keterkaitan dan hubungan antara kebijakan publik dengan administrasi publik.

Lokus ilmu administrasi publik

lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair)

KONSEP KEPENTINGAN PUBLIK

Kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan

Nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat

Harus ada mekanisme khusus untuk mengontrol agar tidak terjadi manipulasi kepentingan non publik yang diatas namakan sebagai kepentingan publik

focus ilmu administrasi publik

Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen

Kajian administrasi publik

Kebijakan Publik Keuangan negara Administrasi Pembangunan Otonomi Daerah Hubungan Eksekutif dan Legislatif Etika Administrasi Publik Pelayanan Publik Manajemen Sumber Daya Manusia Sek

tor Publik Organisasi dan Manajemen Publik

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM MENJADI DISIPLIN ILMU ( ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON )

ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI DISIPLIN ILMU

Prinsip Prinsip Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON

PIMIKIRAN CONFUCIUS ( Plato, Aristoteles, Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu, Bonnin, Hegel, Vivien,Mil ) sudah mengenal administrasi publik dimana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik ( Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah Prinsip Prinsip Administrasi

Publik

ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON

Plato ( The Laws ) masa yunani Kuno membagi administrasi kedalam tiga cabang Pengawas Kota, Pengawas agora, dan Pengawas tempat ibadah serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya

Aristoteles ( Politics ) / ( On Athennian Constituon ) menambahkan satu jenis pengawasan lagi pengawas daerah pedalaman Prinsip Prinsip Administrasi

Publik

ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON

Marchiavelli ( The Prince ) Administrasi sebagai pelayan publik yang membantu negara

Montesquieui ( The Spirit of Laws) Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional

Rosseau ( The Sosial Contract ) bahwa ketika negara semakin besar beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara Prinsip Prinsip Administrasi

Publik

ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM WILSON Vivien ( Etudes administratives ) ada

dikotomi antara administrsi dan politik, Fungsi eksekutif dibagi dua yaitu fungsi politik ( membuat kebijakan / aturan ) dan administrasi ( yang menjalankan aturan/kebijakan )

Hegel ( the Philosophy Of Rights ) Administrasi sebagai pelayan publik fungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani

KESIMPULAN : BAHWA BERDASARKAN TULISAN KUNO ( JAUH

SEBELUM WILSON ) ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH GENCAR DIPERSOALKAN

Prinsip Prinsip Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU Pada perkembangan Administrasi sebagai disiplin Ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang.

Menurut Nicholas Henry ( publicAdministration and public affairs ) menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma

Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu mencakup Locus dan Focus Prinsip Prinsip Administrasi

Publik

ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI DISIPLIN ILMU Locus adalah letak/kelembagaan dari administrasi berada,

sedangkan focus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi.

Robert T. Golimbiewski menyatakan paradigma AN akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah Locus dan Focus tersebut.

Prinsip Prinsip Administrasi Publik

Paradigma I : Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda: 1)fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara, 2)fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat pada ( government Bureucracy ) birokrasi Pemerintahan. Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kakian apa yang akan dibahas dalam Administrasi Publik kurang dibahas secara jelas

Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.

Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)Di awali dengan

terbitnya Principles of Public Adminisration karya W F Willoughby. Pada fase ini Administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi,

Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi Focus kajian Administrasi Publik

sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, dimana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan Prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Pada paradigma kedua ini pengaruh manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-tokohnya adalah :

F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerka terbaik ; perlu dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawan dengan kerjanya ; perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah ; perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan ( prinsip management ilmiah Taylor )

Kemudian disempurnakan oleh Fayol dan Gullick dan Urwick

Paradigma III Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970) Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb

Administration ) Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari “public Administration “ menurut Simon bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik

Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark ( element Of Public Administration yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik san ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin

Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.

Paradigma IV: Administrasi Negara Sebagai Administrasi (1956-1970) Istilah

Administrative Science digunakan dalam paradigma IV ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan, sebagai suatu paradigma pada fase ini Ilmu Administrasi hanya menekankan pada focus tetapi tidak pada locusnya,

ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, pengembangan paradigma ke-4 ini bukannya tanpa hambatan, banyak persoalan yang harus dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang public (negara) dalam administrasi tersebut dan banyak persoalan lainnya.

Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplain AN: 1)Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu Administrasi Negara yang murni 2)satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persolan mengenai kebijaksanaan publik.

Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (Public Affairs).

Selain Pendapat Henry diatas banyak tokoh yang punya sudut pandang berbeda dalam mebjelaskan perkembangan Ilmu Administrasi Publik

Gerald E. Caiden membagi Administrasi Publik dalam beberapa aliran : Aliran Proses POSDCORB sebagai proses Administrasi publik

Aliran Empiris Kasus dan studi parktek Aliran perilaku Komunikasi, motivasi, Kepemimpinan, interaksi, Konflik

Alliran analisis birokrasi _ peraturan / aturan yang rasional ( weber )

Aliran Sistem sosial sistem organisasi Aliran Pengambilan keputusan Aliran matematik Aliran pendekatan holistik

Barzelay dan Armajani Mengemukan bahwa administrasi publik mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma Post BirokratikParadigma Birokratik :

1.Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasim dan kontrol

2.Mengutamakan fungsi, otoritas, dam struktur

3.Ketaatan aturan dan prosedur

4.Beroperasinya sistem-sistem

Paradigma Post Birokratik :1.Menekankan hasil yang

berguina bagi nasyrakat, kualitas dan nilai produksi, keterikatan pada norma

2.Mengutamakan pemberian penilaian masyrakat, akuntabilitas dan hubungan kerja

3.Penerapan pemahaman, identifikasi maslah

4.Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan

LIMA MODEL ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN TEORITISI

UNIT ANALISIS CIRI-CIRI NILAI YANG DIMAKSIMALKAN

MODEL BIROKRASI KALSIK:TAYLOR, WILSON, WEBER,GULLICK URWICK

ORGANISASI :KELOMPOK PRODUKSI,INSTANSI PEMERINTAH,BIRO,KELOMPOK KERJA

STRUKTUR,HIRARKI, PEGENDALIAN,OTORITAS,DIKOTOMI, KEBIJAKAN ADMIISTRASI,RATAIPERINTAH, KESATUAN PERINTAH, RENTAG KENDALI, PENGANGKATAN ATAS KEMAMPUAN, SENTRALIASASI

EFISIENSI, EKONOMI, DAN EFEKTIFITAS

MODEL NEO BIROKRASI :SIMON,CYERT, MARCH,GORE

KEPUTUSAN POSITIVIS LOGIS,PENELITIAN OPERASI, ANALISA SISTEM,ILMU MANAJEMEN, PRODUKTIVITAS

RASIONALITAS, EDISIENSI, EKONOMI

MODEL INSTTITUSI : LINDBLOOM, J. THOMPSON, MOSHER, BLAU, RIGGS

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN TAMBAHAN, PRILAKU ORGANISASI, PERILAKU INDIVIDU, PERBANDINGAN PERILAKU ORGANISASI, ORGANISASI DAN KEBUDAYAAN

EMPIRIS, POSITIVIS, BIROKRASI ADALAH CERMINAN KEBUDAYAAN, KOMPETISI, TEKHNOLOGI, RASIONALITAS, INKREMENTALISME, KEKUASAAN, ERILAKU BIROKRASI

ILMU ANALISA NETRAL TENTANG PERILAKU ORGANISASI, INKREMENTALISME, PLURALISME KRITIK

TEORI DAN TEORITISI

UNIT ANALISIS CIRI-CIRI NILAI YANG DIMAKSIMALKAN

HUBUNGAN KEMANUSIAAN: MCGREGOR, ARGYRIS

INDIVIDU DAN KELOMPOK KERJA : HUB. PENGAWAS DAN PEKERJA, DAYA GUNA PENGAWAS/PEKERJA, PERUBAHAN PERILAKU

HUB. ANTAR PRIBADI DAN ANTAR KELOMPOK, KOMUNIKASI, MOTIVASI, PERUBAHAN, PEMBAGIAN OTORITAS, KONSENSUS

KEPUASAN KERJA, PERKEMBANGAN PRIBADI, HARGA DIRI INDIVIDU

MODEL PILIHAN PUBLIK : OSTROM, BUCHANAN, OLSON, OPPENHEIMER

HUB. ORANISASI/KLIEN DAN DISTRIBUSI BARANG-BARANG MASY. UMUM: DESENTRALISASI STRUKTUR, SEKTOR PUBLIK SEBAGAI PASAR, BESARNYA KELOMPOK KLIEN DAN DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK

ANTI BIROKRASI, ORIENTSI PELAYANAN PUBLIK, DESENTRALISASI, HUKUM PASAR

PILIHAN ATAU KEHENDAK WARGA NEGARA, KESEMPATAN MEMPERGUNAKAN PELAYANAN YANG SAMA, PERSAINGAN

Sumber: Frederickson, 1987

D. Osborn dan T Gaebler dan dioperasionalkan Osborn dan Plastrik Pemerintahan yang katalistik , memberdayakan, semamgat kompetisi, beriorientasi pada misi, mementingkan hasil bukan cara, mengutamakan pelanggan, wirausaha, antisipatif, dandesentralistik, dan berorientasi pasar

Era New Public Administration ( J. V. Denhard ) dalam “ New Public service Melayani warga masyrakat bukam pelanggan; Mengutamakan kepentingan Publik ; Lebih menghargai warga negara bukan kewirausahaan, Berfikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari akuntabilitas bukan suatu yang mudah, melayani dari pada mengendalikan, menghargai orang buka produktivitas semata

Ciri Administrasi Negara1. Aministrasi Negara adalah

suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (Unavoidable), titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary(sewaktu-waktu)

2. Administrasi Negara mempunyai Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya

Negara Mempunyai kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan Kepatuhan terhadap Hukum, Kekuasaan untuk melaksanakan Paksaan dipahami sebagai (coercive power),

administrasi negara merupakan penjelamaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, Kehakiman, dll

3. Administrasi Negara Mempunyai Prioritas

Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahtrakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya.

4.Administrasi Negara mempunyai Ukuran yang tidak terbatas

Diamana terdapat lingkupan masyarakat dalam negar yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara.

5. Top mangement dari Administrasi Negara bersifat Politis.

Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan Privat.

6. Pelaksanaan Administrasi negara relatif sulit diukur

administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai perdamain dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara,

karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka AN menjadi relatif sulit untuk diukur .

PERTEMUAN KE DUA

Pada tataran keilmuan, administrasi publik mengalami perubahan dewasa ini terutama sejak tahun 1990an. Administrasi publik yang semula dianggap sebagai konsep ekslusif yang berfokus kepada masalah efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi konsep yang multidisipliner. Administrasi publik tidak saja berfokus kepada efisiensi tetapi lebih luas lagi seperti isu demokrasi, pembedayaan, afirmative action dsb.  Secara garis besar konsep administrasi publik dibagi menjadi empat generasi

KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK (4 GENERASI)

generasi pertama yang menonjolkan karakteristik scientific administration, generasi kedua yaitu pluralism administration dimana administrasi berkembang berkat dukungan atau kontribusi ilmu ilmu sosial yang lain, generasi ketiga yang ditandai dengan kedewasaan jatidiri administrasi publik sebagai domain studi tersendiri dan generasi keempat dimana administrasi dipandang sebagai proses governance

Generasi pertama Kendati pengajaran ilmu administrasi telah dimulai sejak abad 18 terutama melalui pengajaran kameralisme di Jerman oleh Frederick William (1788) dan di Prancis pada era Napoleon, dalam literatur administrasi publik, karya Wilson lebih banyak dikenal sebagai tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Generasi pertama pemikiran administrasi publik banyak menekankan sisi scientifik dan prinsip prinsip universal untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Woodrow Wilson melalui karyanya “the study of administration”, tahun 1887, berpendapat bahwa administrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik. Seperti  yang dikatakannya bahwa “The science of administration is the latest fruit of that study of the science politics which was begun some twenty-two hundred years ago..”.

meskipun merupakan hasil dari perkembangan ilmu politik, Wilson menegaskan bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik.  Wilson yang tertarik dengan administrasi yang dikembangkan di Prancis dan Jerman pada masa itu, berpendapat bahwa administrasi berfungsi untuk membantu executif untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga harus dipisahkan dari politik.

“

“The field of administration is a field of business. It is removed from hurry and strife of politics; it is at most points stands apart even from debatable ground of constitutional study (..) the object of administrative study is to rescue executive methods from confussion and costliness of empirical experiment and set them upon foundation laid deep in stable principle”.

Pendirian Wilson ini menjadi dasar pemikiran awal kelahiran ilmu administrasi publik di awal abad 20. Karya penting yang memperkuat pandangan dikotomi antara administrasi dan politik adalah dikemukakan oleh Frank J Goodnow (1900) dan Leonard D White. Goodnow menegaskan bahwa terdapat dua fungsi yang berbeda dalam pemerintahan.

Pertama, politik yaitu fungsi menyangkut pembuatan kebijakan atau expresi dari kehendak negara. Dan administrasi yaitu fungsi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Perbedaan ini didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Cabang legislatif dibantu oleh kemampuan intrepretatif dari cabang kekuasaan judisial, bertugas menjalankan kehendak negara. Sedangkan cabang kekuasaan eksekutif bertugas untuk mengadministrasikan kebijakan tersebut secara imparsial dan non diskriminatif.

Pemisahan administrasi publik dari ilmu politik menjadi semakin kokoh dengan kontribusi dari prinsip prinsip saintifik dalam administrasi. Pada masa itu beberapa pemikiran saintifik manajemen seperti yang dipublikasikan oleh Frederick Taylor (1912) dan Frederick Henry Fayol (1916) berjudul Administration Industrielle et Général sangat berpengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu. Pengaruh pemikiran manajemen saintifik tersebut diperkuat dengan karya Luther Gullick dan Lyndall Urwick yang berjudul Papers on the science of administration (1937).

Kedua penulis tersebut, hampir sama dengan Fayol dan Taylor berkeyakinan bahwa terdapat prinsip prinsip universal yang dapat diterapkan dalam mengelola di setiap organisasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi sosial dsb. Prinsip tersebut adalah Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting.

Generasi kedua Memasuki tahun 1950an, ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda. Peter Self menyebut masa ini adalah muncul adanya pluralisme teori administrasi publik. Ada dua pengaruh dalam perkembangan administrasi publik saat itu yaitu ilmu politik dan manajemen. Menguatnya pengaruh ilmu politik, dimulai dari pernyataan D. Waldo (1950) yang menyatakan bahwa “A theory of Public Administration means in our time a theory of politics also”.  Ilmu politik sebagai ibu dari administrasi publik menyumbangkan pemikiran yang signifikan terhadap konsep konsep demokrasi, masyarakat pluralist, kesetaraan, dan birokrasi.

Sumbangan ilmu politik ini lahir dari konteks dunia khususnya negara barat waktu itu yang dihadapkan pada masalah perang ideologi, dominasi birokrasi dalam menopang wellfare state. Ilmu politik menyumbangkan studi birokrasi dalam kaitannya dengan pembangunan politik. Hal ini misalnya terlihat dari karya La Palombara, Bureaucracy and political development (1963),  Lucian W Pye (Crisis in political development, l972). Pengaruh ilmu politik juga membuahkan pendekatan baru dalam administrasi publik yaitu ilmu kebijakan publik. Hal ini dipelopori oleh karya terutama Linbolm (1968), Wildavsky (1964).

Demikian pula halnya dengan ilmu manajemen. Pengaruh ilmu manajemen dalam administrasi publik adalah cara pandang adanya prinsip prinsip manajemen yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi. pandangan ini mendorong para sarjana administrasi publik membuat jurnal administrative science quarterly pada tahun 1956. Jurnal ini menggambarkan sikap para sarjana administrasi publik yang berpendapat bahwa ilmu administrasi adalah sama dengan ilmu manajemen (generic management) yang dapat diterapkan disegala bentuk organsisasi, publik, privat, sosial dsb. Karena pengaruh manajemen yang kuat dalam administrasi publik, banyak sekolah di awal tahun 1960an menempatkan studi administrasi bisnis dan administrasi publik dan ilmu sosial lainnya dalam satu naungan.

Perlu perkembangan karakter pluralisme dalam ilmu administrasi di dorong oleh ketertarikan masyarakat keilmuan terhadap peran birokrasi yang dominan setelah perang dunia kedua. Berbagai sumbangan dari disiplin ilmu lain disamping politik dan manajemen yang sangat signifikan adalah berasal dari ilmu sosiologi. Karya Michel Crozier Le phenomenon bureaucratic (1964), Merton (1954), Parkinson (1955), dsb. Para sosiolog memberikan sumbangan dalam pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika birokrasi dalam masyarakat.

Generasi ketiga administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

Perkembangan administrasi publik masa sebelumnya membentuk sikap percaya diri bagi sarjana dan penyelenggara pendidikan administrasi publik untuk menjadikan administrasi publik sebagai suatu disiplin tersendiri. Di Amerika, sekolah yang menyelenggarakan program administrasi publik mendirikan persatuan yaitu National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) pada tahun 1970. Sebanyak 250 akademi dan universitas yang tergabung dalam asosiasi tersebut membuka program Master of Public Administration yang memberikan gelar MPA bagi lulusannya. Di tingkat internasional, pada tahun 1970 dibentuk IASIA (International Association of School and Institut of Administration) dengan anggota lebih dari 160 sekolah dan institut ilmu administrasi.

 

Generasi keempat Menguatnya konsep konsep manajerialisme di awal tahun 1980an memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan konsep administrasi publik di tahun 1990an. Berawal dari kritik pendekatan public choice yang berkembang di tahun 1970an terhadap model birokrasi dalam negara negara yang menganut ideologi wellfare state, para akademisi dan praktisi di negara negara barat terdorong untuk menerapkan pendekatan manajemen sektor privat ke dalam sektor publik.

Cara kerja sektor swasta yang menekankan kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dianggap merupakan formula yang tepat untuk memperbaiki masalah pemborosan, inefisiensi, iresponsifitas pemerintah yang banyak dikritik oleh para  akademisi public choice.  Trend manajerialisme di sektor publik mendorong pendekatan baru yang dikenal sebagai pendekatan new public management. Istilah “new” ini digunakan untuk membedakan dengan  public management yang lama.

Yang disebut belakangan ini, diartikan sebagai tindakan manajerial didalam konteks kebijakan tertentu dan kelembagaan. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz dalam bukunya Public Management : The essential Readings (1991) public management memberikan tekanan bahwa “administrasi publik merupakan suatu profesi dan para public managers sebagai praktisi dari profesi tersebut”.

Kendati menekankan aspek manajerialisme dalam penyelenggaraan kebijakan, konsep public management secara tegas berbeda dengan private sector management. Menurut Les Metclafe dan Sue Richards (1993 :115) “what distinguishes public management is explicit acknowledgement of responsibility for dealing with structural problems  at the level of the system as a whole”. Public management adalah penerapan manajemen oleh para manajer publik di birokrasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik.

Berbeda dengan konsep public management “lama”, menurut Christopher Hood (1991) new public management lebih menekankan pada pengukuran kinerja daripada proses penerapan kebijakan, lebih menitiknberatkan pada pelayanan yang kompetitif yang dijalankan melalui organisasi publik semi otonom atau sistem kontrak dengan swasta ketimbang melalui pelayanan oleh birokrasi dan memberikan kebebasan kepada manajer publik bekerja seperti rekannya di sektor swasta.

Kendati demikian konsep new public management (NPM) tidak sepi dari kritik. Richard Rhodes (1994 :148) misalnya konsep tersebut cenderung menciptakan “bahaya adanya fragmentasi kelembagaan pemerintah, hilangnya akuntabilitas, dan merosotnya kemampuan pemerintah mengendalikan sistem”. Secara tegas, Rhodes berpendapat bahwa “NPM could be a disaster waiting to happen” (1994: 149).

Perdebatan antara “Old” Public Management” dan “New” Public Management” mendorong pendekatan baru yang memandang administrasi publik sebagai governance. Fokus utama bukan lagi pada pemerintah (government) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan menjadi penyedia utama pelayanan publik melainkan lebih pada proses.

Governance merupakan proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen hukum, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Implikasi dari pendekatan ini adalah :

  Kaburnya batasan konsep pemerintah sebagai lembaga yang ekslusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk penguatan gagasan demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah diharapkan mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam memecahkan masalah masalah publik. Dalam konteks ini, konsep kunci pemerintahan telah bergeser dari konsep pemerintah sebagai “ruler” atau penguasa kepada konsep pemerintah sebagai pemberdaya (enabler). Demikian halnya gambaran proses pemerintahan yang bersifat hirarkis dan ekslusif bergeser kepada proses interaksi dalam sistem jejaring (network) dan kemitraan.

Menguatnya pendekatan multidispliner dalam studi ilmu administrasi publik. Mengaburnya batasan lembaga pemerintah yang tidak lagi bersifat ekslusif, membawa implikasi dalam dimensi keilmuan. Studi administrasi publik semakin bersifat multidipliner dengan kontribusi terutama dari displin ilmu politik, manajemen dan hukum. Ilmu politik memberikan pemahaman terhadap konteks operasional administrasi publik, sedangkan manajemen dan hukum memperkuat pemahaman atas sarana bertindak dari para manajer publik.

c.    Menguatnya gagasan bahwa manajemen publik adalah sebuah profesi. Pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pemecahan masalah menuntut kemampuan konseptual dan teknis. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk memperkuat profesionalisme tidak saja bagi para manajer publik tetapi juga para pimpinan organisasi swasta dan masyarakat yang menjalankan kerjasama dengan insitusi pemerintah. 

Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus (1967), adalah sebuah disiplin ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik. Hal tersebut sejalan dengan gagasan awal Woodrow Wilson (1887) yang dianggap sebagai orang yang membidani lahirnya ilmu administrasi publik modern di Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa disiplin administrasi publik merupakan produk perkembangan ilmu politik, namun Wilson mengusulkan adanya pemisahan disiplin administrasi dari ilmu politik. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi. Ilmu administrasi publik, menurut Wilson, berkaitan dengan dua hal utama, yaitu:

Ilmu administrasi publik, menurut Wilson, berkaitan dengan dua hal utama, yaitu:

1. What government can properly and successfully do?

2. How it can do these proper things with the utmost possible efficiency and at the least possible cost either of money or of energy?

Bertolak dari gagasan dasar tersebut, dapat diyakini bahwa administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal proses demokratisasi sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena pada dasarnya administrasi publik berurusan dengan persoalan bagaimana menentukan to do the right things dan to do the things right. Dengan kata yang berbeda, administrasi publik bukan saja berususan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses demokratisasi, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan proses demokratisasi itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Persoalannya sekarang adalah, mungkinkah para administrator publik dapat menjadi tulang punggung bagi proses demokratisasi? Jawaban empirik terhadap pertanyaan tersebut mempunyai dua versi. Dalam satu situasi, peran para administrator publik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan demokratisasi cukup signifikan.

Di Taiwan, misalnya, seperti juga di beberapa negara sedang berkembang lain, pemerintah berurusan dengan masalah dilematis bagaimana merekonsiliasi pertentangan antara budaya tradisional, kultur demokrasi baru dan industrialisasi sebagai usaha negara membangun ekonomi. Untuk menghadapi persoalan tersebut, para ahli administrasi publik membantu para pengambil keputusan di Taiwan untuk menyelesaikan reformasi administratif yang kompleks dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis (Sun dan Gargan, 1996).

Mengenai peran administrasi publik tersebut, O’Toole (1997) membuat kesimpulan bahwa administrasi publik yang berkembang saat ini sangat mendukung proses demokratisasi, karena sudah tidak terlalu hirarkis dan parokial, tetapi lebih mirip sebuah jaringan (network). Kecenderungan ini mempunyai implikasi yang sangat penting dan positif terhadap perkembangan demokrasi, termasuk tanggungjawab yang berubah terhadap kepentingan publik; terhadap pemenuhan prefrensi publik, dan terhadap perluasan liberalisasi politik, kewargaan, dan tingkat kepercayaan publik.

Administrasi publik yang berbentuk jaringan dapat mengatasi hambatan menuju pengelolaan yang demokratik, dan dapat membuka kemungkinan untuk memperkuat pemerintahan yang bergantung kepada nilai-nilai dan tindakan-tindakan administrasi publik. Hal tersebut dikemukakan O’Toole dalam rangka mengenang Dwight Waldo yang juga pernah mengemukakan, bahwa jika administrasi adalah inti dari pemerintahan, maka teori demokrasi harus pula mencakup administrasi.

Dalam situasi lain, administrator publik tidak dapat diharapkan menjadi katalisator proses demokratisasi. Di negara-negara Afrika sub-sahara, seperti juga di tempat lain, ketika rezim militer menguasai pemerintahan, mereka memerintah dengan komando; melarang partai-partai politik, membekukan konstitusi, dan melumpuhkan lembaga-lembaga legislatif.

Sebagai akibatnya, tidak ada saluran institusi politik bagi warganegara pada proses pengambilan keputusan. Penguasa militer biasanya memperoleh input bagi proses perumusan dan pengambilan keputusan dengan cara mengangkat elit politik sipil. Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan transisi kepada pihak sipil dan sebagai teknik politik untuk melakukan proses sipilisasi rezim militer.

Pengalaman empirik menunjukkan, bahwa keterlibatan sipil dalam rejim militer merupakan prediktor bahwa rezim tersebut akan mengikuti aturan-aturan militer dan bukan sebaliknya. Dalam konteks inilah administrasi publik tidak kondusif bagi proses kristalisasi demokrasi, tetapi malah sebaliknya, dapat menjadi katalisator bagi pelanggengan pemerintahan lama yang otoriter.

Dalam banyak hal, reformasi politik yang bergulir sampai saat ini, sekali lagi tampak berada dalam jalur yang benar. Yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk bertahan dan konsistensi untuk melakukan langkah-langkah sistematik yang diperlukan. Proses demokratisasi di Indonesia tidak hanya diuji melalui pemilihan presiden secara langsung, namun terutama ditantang untuk mampu keluar dari berbagai masalah agar dapat memenangkan pertarungan dengan bangsa-bangsa lain.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, administrasi publik dapat menempati tempat di jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak tiga persyaratan. Pertama, mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh seperti yang dilakukan di Taiwan seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan. Kedua, mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial seperti yang dikemukakan O’Toole. Ketiga, membebaskan diri dari pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik.

Mengenai perencanaan strategis, Indonesia mempunyai pengalaman dan institusi perencanaan seperti Bappenas di tingkat pusat, dan Bappeda di tingkat daerah. Yang diperlukan adalah revitalisasi dan reposisi fungsi-fungsi institusional yang disesuaikan dengan konteks demokrasi yang dikehendaki. Mekanisme perencanaan bottom-up dapat terus dijalankan bukan sekedar basa-basi atau mencari legitimasi.

Untuk dua syarat yang terakhir, struktur dan kultur birokrasi, masih membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk melakukan perubahan secara inkremental untuk mengurangi (jika tidak dapat menghindari) biaya sosial, politik, dan ekonomi yang tinggi. Dalam kaitan dengan ini, pembicaraan mengenai isu reformasi administrasi publik tetap memiliki relevansi. Pertanyaan berikutnya adalah reformasi ke arah mana?

Birokrasi jenis ini tidak lagi efektif, efisien dan sudah ketinggalan zaman dalam tatanan ekonomi-politik dunia yang semakin mengglobal. Oleh karena itu birokrasi di Amerika Serikat harus melakukan reformasi institusi administrasi publik agar lebih memiliki karakter kewirausahaan. Apakah reformasi administrasi publik seperti ini layak menjadi model bagi reformasi administrasi publik di tanah air?

Tampaknya perlu disimak lebih cermat hasil-hasil penelitian di balik hingar-bingarnya konsep reinventing government. Wolf (1997), dengan menggunakan meta-analisis terhadap 170 studi kasus dari 104 biro federal, menyimpulkan bahwa jalan menuju efektivitas birokrasi dari biro-biro pemerintah federal tidaklah mengalami perubahan; tiada berkesudahan dan lebih bersifat politis daripada kisah reinventing government seperti yang umumnya dipercaya orang.

Kritik terhadap pendekatan kewirausahaan administrasi publik juga ditunjukkan oleh Cope (1997) yang menyorotinya dari sudut responsivitas politik. Ia berpendapat, bahwa banyak konsep dan teknik yang berhubungan dengan reformasi birokrasi sekarang ini (baca: reinventing government) sarat dengan berbagai implikasi negatif terhadap responsivitas politik.

Ada empat kesimpulan yang dihasilkan penelitiannya.

Pertama, review terhadap unjuk kerja pegawai memang mampu memperkuat birokrasi dan para pejabat terpilih, namun ternyata cenderung memperlemah responsivitas politik para administrator publik tersebut.

Kedua, dengan mengadopsi pendekatan kewirausahaan terhadap sistem keuangan publik, memang ada peluang untuk meningkatkan jumlah pendapatan, namun hal tersebut cenderung mengurangi tingkat responsivitas politik.

Ketiga, penekanan terhadap pelayanan pelanggan tidak serta merta meningkatkan responsivitas politik, karena dalam prakteknya hal itu ternyata berarti hanya memperhatikan kepentingan individu-individu tertentu; padahal pelayanan kepada masyarakat seharusnya ditujukan untuk meningkatkan responsivitas kepada publik tanpa diskriminasi

Keempat, kemitraan sektor publik dengan swasta yang ditawarkan oleh model reinventing government, dalam prakteknya ternyata menimbulkan masalah etik. Khusus mengenai masalah etik, Ghere (1997) menyimpulkan bahwa dalam gema ‘reinventing government’, ada indikasi bahwa etika administrasi publik terlupakan. Ia melakukan studi kasus tentang kemitraan antara ‘county government’ (setingkat kecamatan) dengan ‘local chamber of commerce’ (Kadin-daerah) dari dua perspektif, standar moral pribadi para pelaku dan etika kebijakan institusional.

Studi kasus ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan keuangan publik dalam kemitraan dua lembaga tersebut. Jika di tempat kelahirannya saja, model yang ditawarkan secara global tersebut sarat dengan masalah, haruskah kita latah menggunakan pendekatan yang sama tanpa kajian seksama?

Model alternatif reformasi administrasi publik yang mendukung proses kristalisasi demokrasi adalah model Korea Selatan seperti yang digambarkan oleh Jung (1996). Bagi masyarakat Korea Selatan, reformasi aparat atau para pejabat administratif bukanlah merupakan isu utama. Mereka lebih tertarik pada dua hal; proses demokratisasi politik dan teknik penyaluran langsung ‘public goods and services’ kepada rakyat.

Dari praktek menunjukkan bahwa, baik proses demokratisasi politik maupun kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah, pada kenyataannya sangat tergantung pada sistem administrasi publik.

Oleh karena itu, reformasi administratif yang dibuat Kim Young-Sam yang merupakan pemerintahan sipil pertama setelah 30 tahun rezim militer, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap dua hal.

Pertama, tumbuhnya ekonomi Korea Selatan. Kedua, meningkatnya menambah legitimasi negara di depan rakyat, meskipun pemerintahan Kim adalah regim sipil yang dibentuk melalui prosedur demokratik oleh politisi-politisi sipil. Dari kasus Korea, orang paling tidak dapat belajar tiga hal.

Pertama, tumbuhnya ekonomi Korea Selatan.

Kedua, meningkatnya menambah legitimasi negara di depan rakyat, meskipun pemerintahan Kim adalah regim sipil yang dibentuk melalui prosedur demokratik oleh politisi-politisi sipil. Dari kasus Korea, orang paling tidak dapat belajar tiga hal.

Pertama, menempatkan reformasi administrasi publik dalam agenda politik merupakan langkah yang strategis.

Kedua, proses demokratisasi selain menjadi tujuan, juga menjadi sarana bagi tujuan yang lebih utama, menyelenggarakan pelayanan publik.

Ketiga, memperbaiki sikap aparat merupakan hal yang baik, namun lebih penting membangun sistem yang memungkinkan aparat bertindak baik.

Keempat, legitimasi negara di depan rakyat tidak selalu harus ditegakkan dengan senjata. Orang sipil pun mampu memimpin dan mengurus negara. Model manakah yang tepat untuk Indonesia? Kiranya perlu dikaji lebih teliti, karena apa yang berhasil di tempat lain, belum pasti tepat untuk diadopsi. Sebaliknya, jika sudah ada orang yang pernah melakukannya, mengapa harus mulai dari awal just to reinvent the wheel?

erinspirasi oleh prinsip-prinsip revitalisasi konsep publik yang, disertai dengan usaha untuk melebarkan pandangan melalui komparasi dengan pengalaman bangsa lain, serta dengan melakukan kontemplasi teoritik, beberapa rekomendasi yang mungkin berguna untuk melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia, yang tidak hanya diarahkan untuk mendukung proses demokratisasi, namun juga dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat tanpa diskriminasi, baik secara politik, etnik, kelas sosial, agama, maupun kelompok budaya.

namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa reformasi administrasi tidak perlu menyentuh pengembangan manusia yang harus bekerja di dalam sistem. Ini adalah tugas pendidikan administrasi publik.

Secara substansial reformasi administrasi publik harus diarahkan pada revitalisasi konsep publik, yang berlandas pada kepatuhan terhadap konstitusi, pemahaman tentang virtuous citizen, pemahaman tentang kepentingan publik, dan pemahaman tentang kebajikan dan kasih. Belajar dari Korea Selatan, secara formal reformasi administrasi publik harus diarahkan pertama-tama dan terutama pada pembangunan sistemik yang menyangkut perubahan struktur administrasi, pengembangan kultur baru, penetapan prosedur-prosedur kerja, dan bukan pada aparatnya.

Dalam hal ini berlaku prinsip, the first things first. Investasi waktu, uang dan energi untuk membangun sistem yang memungkinkan orang biasa dapat bekerja baik, selalu lebih baik dari pada melakukan investasi untuk mengembangkan orang-orang hebat untuk bekerja dalam sistem yang buruk. Mengenai pilihan ini, ada pengalaman menarik.

Ketika seorang mahasiswa ditanya apakah dia akan korupsi jika nanti menjadi pejabat publik. Dia menjawab, ”... tidak janji, Pak.” Ketika ditanya lagi mengapa? Sambil berkelakar dia membalas, ”...kalaupun malaikat dari surga disuruh jadi pegawai negeri di Indonesia, dia pasti korupsi juga, apalagi saya. Kecuali jika ada yang mampu mengubah keadaan di bumi Indonesia seperti di dalam surga...” Sebuah kelakar yang sungguh tidak lucu, namun memberi inspirasi dari mana reformasi administrasi publik harus dimulai, jika tidak ingin menempatkan anak-anak muda yang penuh idealisme dan kesungguhan bekerja, dalam lingkungan yang menjadikan mereka apatis.

Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun, tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan (Blau dan Meyer, 2000: 3).

Siagian (1994), misalnya, mengakui adanya patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. Demikian juga� Kartasasmita (1995) menyebutkan, bahwa birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self serving), mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan. Benarkah demikian ?

Menurut Islamy (1998:8), birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak� obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian (Santoso, 1993; Thaba, 1996; Fatah, 1998), bahwa birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah �parkinsonian�, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur. Disamping itu, terdapat pula kecenderungann terjadinya birokrasi �orwellian� yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien. Pada kondisi yang demikian, sangat sulit diharapkan birokrasi siap dan mampu melaksanakan kewenangan-kewenangan barunya secara optimal

SOSOK ADMINISTRASI PUBLIK

Tujuan kegiatan administrasi publik : memenuhi kepentingan umum atau secara akademik dikenal dengan istilah PUBLIC INTEREST

Didalam masyarakat terdapat banyak kepentingan seperti kep publik, kep pribadi, kelompok, partai dll

Yang harus diperjuangkan oleh administrasi publik adalah KEPENTINGAN PUBLIK

KONSEP KEPENTINGAN PUBLIK

Kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan

Nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat

Harus ada mekanisme khusus untuk mengontrol agar tidak terjadi manipulasi kepentingan non publik yang diatas namakan sebagai kepentingan publik

Kepentingan publik dapat diakomodasikan secara baik bila proses administrasi publik dijalankan secara demokratis

pemerintah tidaklah cukup mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor publik; pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan sektor publik. Oleh karena itu keterlibatan unsur swasta, masyarakat dan kelembagaan masyarakat lainya dalam menyelenggarakan sektor publik merupakan pilihan tepat untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, pemberdayaan masyarakat

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani.

PARADIGMA ADMINISTRASI Soni Menurut Nicholas Henry, administrasi negara mengenal lima paradigma berikut:Paradigma 1 : Dikhotomi politik-administrasi (1900-1926).Paradigma 2 : Prinsip - prinsip administrasi negara (1927-1937).Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 - sampai sekarang).

CIRI ADMINISTRASI PUBLIK (ALISON, 1987)

Tidak bergantung pada pasar Bersifat monopoli Memberi dampak sangat luas Kegiatannya mendapat penilaian dari publik

Mendapat harapan dari publik untuk bertindak adil, tanggungjawab,jujur

Bersifat hati-hati sehingga menjadi kaku dalam bertindak

SOSOK ADMINISTRASI PUBLIK Administrasi publik dituntut menguasai prinsip, metode dan tehnik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi publik

James L. Perry (1989 : 602-625) menggambarkan administrasi publik yang ideal adalah yang memiliki technical skill, human skill, conseptual skill, responsif terhadap institusi demokratis, berorientasi pada hasil, mampu mengembangkan jaringan kerja, memiliki kemampuan melakukan komunikasi dan menjaga keseimbangan antara keputusan dan kegiatan

KOMPETENSI ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik membutuhkan kompetensi strategis dalam bidang kebijakan, manajemen,pengaturan struktur organisasi, bertindak sesuai prinsip moral dan etika yang benar, mampu beradaptasi dengan lingkungan, menunjukan akuntabilitas kinerja

ISU BENTURAN NILAI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Sifat kegiatan administrasi publik sangat komplek karena ditandai adanya dilema atau benturan nilai :

Efisien >< keadilan Rasional >< kepuasan Netralitas >< keberpihakan Intervensi >< keberpihakan

Robert Mclver menyatakan bahwa tidak ada ilmu dalam pengambilan keputusan di tubuh pemerintah, yang ada adalah seni mengambil keputusan

Oleh karena itu seorang administrator harus diberikan keleluasaan dalam bertindak

Seorang administrator harus melakukan adjustment sesuai dengan kode etik profesi dan tuntutan masyarakat dan itulah titik paling kritis dalam dunia administrasi publik

SIFAT DISIPLIN ADM. PUBLIK

Multidisiplin Meminjam ide , konsep, teori, metodologi, pendekatan dari ilmu-ilmu lain.

Contoh : psikologi : Teori motivasi, teori kepribadian ; Sosiologi : teori kelompok, teori konflik, ilmu ekonomi, konsep efisiensi dan efektivitas, ilmu politik, konsep kekuasaan, konflik, partisipasi, antropologi, konsep tentang budaya, dsb

14 PRINSIP ADMINISTRASI

Pembagian kerja Wewenang dan tanggungjawab Disiplin Kesatuan perintah Kesatuan arah atau tujuan Mendahulukan atau mengutamakan kepentingan umum diatas

kepentingan pribadi Pengupahan atau penggajihan Sentralisasi Skala hirarkhi Tata tertib Keadilan atau kesamaan Stabilitas masa jabatan Prakarsa atau inisiatif Solidaritas kelompok kerja

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Thomas Kuhn : “”The Structure of Scientific Revolution” menyebut paradigma adalah “A framework of basic assumptions including standard for determining devalidity of knowledge, rule of evidence and inference and basic principles of cause and effects shared by scientific community

Secara sederhana paradigma dapat diartikan sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori inti, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Frederickson : Birokrasi klasik Birokrasi Neo klasik Kelembagaan Hubungan kemanusiaan Pilihan publik Administrasi negara baru

Birokrasi klasik Fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur atau disain organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen.

Lokusnya adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis.

Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ekonomi

Birokrasi Neo Klasik

Nilai yang dianut dan ingin diwujudkan adalah serupa dengan birokrasi klasik yang berbeda hanya lokus dan fokusnya.

Lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan.

Fokusnya adalah proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem, dan penelitian operasi.

Paradigma kelembagaan atau institusi

Fokus perhatiannnya pada pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang sebagai suatu organisasi yang komplek.

Masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapatkan perhatian.

Perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual yang oleh Charles Lindbloom dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birikrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat-pejabat politik.

Hubungan Kemanusiaan (Human Relation)

Nilai yang mendasari paradigma ini adalah keikut sertaan dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan perbedaan dalam status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat keputusan.

Fokusnya adalah pada demensi-demensi kemanusiaan dan aspek sosial psikologi pada setiap organisasi termasuk birokrasi.

Pengembangan dari paradigma ini mencakup bidang-bidang seperti organisasi development, dinamika kelompok dan latihan kepekaan

Pilihan Publik (Public Choise)

ANE menurut paradigma ini tidak dapat terlepas dari politik.

Fokusnya adalah pada pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks

Administrasi Negara Baru Fokus dari paradigma ini meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi dapat berjalan kearah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat

Mereka menolak bahwa para administrator dan teori-teori administrasi bersifat netral dan bebas nilai.

Frederickson mengatakan bahwa apabila birokrat mau mengikut sertakan para pekerja dan warga negara dalam pengambilan keputusan, kesamaan sosial, maka pilihan-pilihan warga negara dan tanggung jawab administrasi terhadap efektivitas program adalah konstelasi dari nilai-nilai yang harus dimaksimumkan dalam administrasi negara modern, maka cara-cara atau alat-alat struktural dan managerial yang bagaimana yang dapat dipakai agar nilai-nilai ini dapat dicapai.

Masing-masing paradigma yang telah disebutkan diatas mempunyai konsep-konsep, teori-teori dan pendekatan tertentu, serta permasalahan tertentu yang dapat berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternatip, pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi oleh para praktisi maupun teoritisi administrasi negara.

DIMENSI STRATEGIS ILMU ADMINISTRASI

1. Dimensi kebijakan2. Dimensi organisasi3. Dimensi manajemen4. Dimensi moral dan etika5. Dimensi lingkungan6. Dimensi akuntabilitas kinerja

DIMENSI KEBIJAKAN Menyangkut pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan

Dianalogkan sebagai OTAK

DIMENSI ORGANISASI Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hierarkhi yang meliputi pembentukan unit, [embagian tugas antar unit, penetapan prosedur, aturan dan standart untuk mencapai tujuan

Dianalogkan sebagai sistem organ manusia

DIMENSI MANAJEMEN Menyangkut proses bagaimana kegiatan yang dirancang dapat diimplementasikan

Dianalogkan sebagai sistem jantung dan urat nadi yang menyalurkan darah keseluruh tubuh agar organ tubuh dapat berfungsi

DIMENSI MORAL DAN ETIKA Memberikan tuntunan moral terhadap administrasi tentang apa yang salah dan apa yang benar atau apa yang baik dan apa yang buruk

Dianalogkan sebagai sistem sensor dalam tubuh manusia seperti kata hati nurani yang sering memberikan teguran atau pengendalian diri manusia

DIMENSI LINGKUNGAN Sebagai suatu kondisi atau suasana yang mempengaruhi atau mewarnai

Dianalogkan sebagai suatu kondisi atau iklim dimana lokasi manusia beradaorganisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral

DIMENSI AKUNTABILITAS KINERJA

Administrator yang telah dipercaya sebagai pihak yang profesional dan bermoral dituntut untuk mempertanggungjawabkan sebagai perbuatannya kepada publik yang mereka layani

PERTEMUAN KE 3

BATASAN ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) administration of publik, for public dan by public. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

MAKNA ADMINISTRASI PUBLIK

ADMINISTRATION OF PUBLIC (administrasi dari negara). Disini pemerintah menjadi agen tunggal kekuasaan, masyarakat pasif harus tunduk dan menerima apa saja kehendak pemerintah

ADMINISTRATION FOR PUBLIC (administrasi untuk negara). Pemerintah memberi pelayanan untuk masyarakat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

ADMINISTRATION BY PUBLIC (administrasi oleh publik). Lebih kearah pemberdayaan masyarakat dan demokrasi, pemerintahan oleh rakyat

PENGERTIAN DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

1. Administrasi publik dalam konteks politik

2. Administrasi publik dalam konteks hukum

3. Administrasi publik dalam konteks manajerial

4. Administrasi publik dalam konteks pekerjaan

Administrasi publik dalam konteks politik

Administrasi publik merupakan apapun yang dilakukan pemerintah

Administrasi publik bisa langsung maupun tidak langsung. Langsung (palayanan publik), tidak langsung (menyewa swasta untuk menyediakan layanan kepada masyarakat)

Administrasi publik merupakan sebuah fase dalam siklus pembuatan kebijakan

Administrasi publik merupakan pelaksanaan kepentingan publik

Administrasi publik adalah pelaksanaan secara kolektif apa yang dapat dilakukan secara individu

Administrasi publik dalam konteks hukum

Administrasi publik adalah pelaksanaan hukum publik misalnya UU Otda, UU Hak Cipta

Administrasin publik adalah peraturan (apa yang boleh dilakukan warga negara dan yang tidak)

Administrasi publik adalah penganugrahan dari raja (pemberian penghargaan dari pemerintah)

Administrasi publik adalah pelindung HAM

Administrasi publik dalam konteks manajerial

Administrasi publik adalah fungsi pemerintah eksekutif

Administrasi publik adalah kekuasaan manajerial

Administrasi publik adalah seni Bagaimana proses informasi dikelola secara efektif dan efisien

Kelebihannya : profesionalisme birokrasi, birokrasi netral

Administrasi publik dalam konteks pekerjaan Administrasi publik adalah merupakan kategori pekerjaan

Administrasi publik adalah kegiatan yang idealis (pelayan dan pelindung masyarakat)

Administrasi publik dalam bidang akademik (bidang studi yang multidisipli karena mengadopsi dari ilmu politik, sosiologi, bisnis, psikologi, hukum, antropologi dll)

RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK

ORGANISASI PUBLIK (model-model organisasi dan perilaku birokrasi)

MANAJEMEN PUBLIK (MSDM, anggaran pemerintah, evaluasi program)

IMPLEMENTASI (pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, otonomi daerah, etika birokrasi)

PERBEDAAN ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI

SWASTA Administrasi publik bekerja melayani kepentingan publik, swasta melayani klien/pribadi

Administrasi publik berorientasi pelayanan, swasta profit

Administrasi publik mempertimbangkan aspek keadilan dan akuntabilitas, swasta efisiensi

Administrasi publik sangat dipengaruhi politik, swasta dipengaruhi ekonomi

Dampak aktivitas administrasi publik sangat luas, administrasi swasta terbatas pada klien

KARAKTERISTIK PUBLIK PRIVAT

SUMBER PEMBIAYAAN APBN HASIL PENJUALAN

ORIENTASI PELAYANAN KEUNTUNGAN

PELAKSANA PNS NON PNS

MODE OF CONTROL MASYARAKAT PASAR

DASAR PEMBENTUKAN UU KESEPAKATAN PENDIRI

KEPEMILIKAN PEMERINTAH PEMEGANG SAHAM

PERGESERAN STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pergeseran paradigma administrasi publik tidak lagi mempersoalkan obyek kajian (organisasi publik) tetapi beralih pada permasalahan fokus (kebijakan), lokus (masalah publik dan kepentingan publik)

Jadi administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari proses kebijakan yang menyangkut masalah publik dan kepentingan publik. Tidak lagi dipersoalkan apakah proses kebijakan tersebut dilakukan oleh organisasi publik atau privat

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRSI PUBLIK

Mesir kuno ( negara paling tua yang memiliki administrasi birokrasi : pengaturan air sungai nil secara publik dan organisasi kepegawaian yang ketat)

Cina Kuno (penyelenggaraan rumah tangga yang baik dan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur)

Yunani Kuno (konsep pemerintahan yang demokratis) Romawi (mereka yang terlibat dalam urusan

pemerintahan perlu berorientasi pada rakyat dan perlu jaminan bahwa lembaga politik dan lembaga pemerintahan memberikan manfaat pada rakyat)

Abad pertengahan ( reformasi administrasi fiskal, kepegawaian dan sistem pelaporan)

Austria (negara bisa jaya jika manajemennya baik) Amerika Serikat (penempatan orang dalam jabatan

publik dengan menggunakan amatirisme/profesional ketimbang spoilsystem/orang parpol

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK

Kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik

Peran administrasi publik sangat vital dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan demokrasi

Peran administrasi publik dapat diamati secara jelas dari dinamika pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri, pemilihan kepala daerah dll

PERKEMBANGAN PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Paradigma administrasi publik hanya dapat dimengerti dari istilah LOKUS dan FOKUS

FOKUS ( sasaran spesialisasi dari bidang/apa yg dipelajari)

LOKUS (tempat/letak bidang secara institusional berada)

PARADIKMA ADMINISTRASI Menurut Nicholas Henry, administrasi negara mengenal lima paradigma berikut:Paradigma 1 : Dikhotomi politik-administrasi (1900-1926).Paradigma 2 : Prinsip - prinsip administrasi negara (1927-1937).Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 - sampai sekarang).

PARADIGMA 1 (DIKOTOMI POLITIK – ADMINISTRASI) Ada 2 fungsi yang berbeda dari

pemerintahan:1. Fungsi politik (kebijakan publik.

Kemauan negara)2. Fungsi administrasi (pelaksanaan

kebijakan) Administrasi publik harus

berpusat pada birokrasi pemerintahan. Pemisahan kekuasaan : eksekutif (administrasi publik), legislatif dan yudikatif (politik)

DIKOTOMI POLITIK – ADMINISTRASI (2)

Politik seharusnya tidak boleh ikut campur tangan dalam administrasi

Administrasi publik harus bebas nilai

Misi pokok administrasi publik : efisiensi dan ekonomis

DIKOTOMI POLITIK – ADMINISTRASI (3)

Administrasi publik adalah fungsi eksekutif (birokrasi)

Muncul gerakan pelayanan masyarakat umum

PARADIGMA 2 (PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI)

Prinsip-prinsip administrasi berlaku universal yang dapat ditemukan dan berlaku kapan saja dan dimana saja (DAPAT DIPELAJARI)

Seorang administrator bisa menjadi ahli dan cakap di bidangnya bila mau belajar menerapkan prinsip-prinsip administrasi

KRITIK PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI

Prinsip administrasi tidak konsisten karena pengembangan prinsip administrasi terhalang oleh perbedaan tujuan bagi organisasi, perbedaan kepribadian dari masing-masing individu dan kerangka sosial yang beragam dari satu kultur ke kultur lain (Robert A. Dahl)

Metodologi yang digunakan untuk menentukan prinsip tidak konsisten. Nilai efisiensi dan ekonomis terlalu sempit (D. Waldo)

Disetiap prinsip administrasi didalamnya ada prinsip tandingan (Herbert A.Simon)

contoh :Prinsip rentang kendali berfungsi untuk mengatur komunikasi atasan bawahan, tetapi yang terjadi :

1. Komunikasi berputar-putar2. Kontrol tidak efektif akhibat bagan

organisasi yang memanjang.Prinsip tandingannya adalah bagan organisasi yang tambun agar komunikasi efektif dan mengurangi distorsi/penyimpangan

PARADIGMA 3 (ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU

POLITIK) Tulisan yang muncul selalu mengkaitkan administrasi publik dengan ilmu politik dengan penekanan pada wilayah kepentingan

Politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan (H. Simon)

PARADIGMA 4 (ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI)

Latar belakang kemunculannya : sarjana administrasi publik dianggap warga negara kelas dua dari ilmu politik

Ilmu administrasi segala studi di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen

PARADIGMA 5 (ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ADMINISTRASI PUBLIK)

FOKUS : teori organisasi dan analisa kebijakan publik (bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana orang berperilaku dalam organisasi dan bagaimana keputusan diambil)

LOKUS : birokrasi pemerintahan dan persoalan masyarakat

determinan penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah adalah dibutuhkan ”Infra-Struktur Admnistrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi : (a) organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh; (b) sistem administrasi atau tata laksana yang efektif dan efisien; dan (c) susunan aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi profesional, orientasional yang disertai rasa dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia

Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne, 1992).

pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, prosedur berbelit-belit, rendahnya ketidakpastian waktu pelayanan. Gejala ini oleh Bryant dan White (1987) sebagai suatu gejala ketidak mampuan administratif, umumnya terjadi di Negara-negara sedang berkembang.Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan; dan bukan pada faktor-faktor output atau outcomes-nya, misalnya tingkat efisiensi biaya, kualitas layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara lain perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance) dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya

peningkatan kinerja birokrasi

Pertama, birokrasi harus membangun partisipasirakyat. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwauntuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat

amatdiperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah(grassroots) yang efektif adalah apabila

diselenggarakansecara bersama dalam lingkup kelompok-kelompokmasyarakat (local comunities). Bentuk dan cara

partisipasiseperti itu akan menghasilkan sinergi dan manfaatekonomi yang dapat dinikmati oleh semua orang yang

ikutserta di dalamnya. Merupakan tugas birokrasi untukmerangsang terjadinya partisipasi dan kegiatan

kelompokmasyarakat serupa itu dalam rangka membangunmasyarakat yang maju dan mandiri

Kedua, birokrasi hendaknya tidak berorientasikepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang

lemahdan kurang berdaya (the under privileged). Sikappemilihakan ini hanya akan ada kalau ada pemahaman

dankepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat

dilapisan bawah. Untuk itu, hambatan psikologis harusdiatasi karena birokrasi banyak negara berkembang(terutama di lapisan atas yang justru menentukan)umumnya merupakan kelompok elite suatu bangsa, yangtidak selalu tanggap dan mudah menyesuaikan ataumengasosiasikan diri dengan rakyat miskin danterbelakang

Ketiga, peran birokrasi harus bergeser darimengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi

menjadi memberdayakan (empowering). Ini merupakan

konsep yang amat mendasar, dan untuk negara di mana

hubungan birokrasi dengan rakyat bersifat paternal

(patronizing) memerlukan penyesuaian budaya birokrasi

yang cukup hakiki.

Keempat, mengembangkan keterbukaan(transparancy) dan kebertanggunjawaban (accountability).

Yang acap kali membuat birokrasi jauh dari masyarakat

atau masyarakat yang harus dilayanainya jauh dari

birokrasi adalah ketertutupan. Sebgai akibat ketertutupan,

masalah masalah dan pikiran-pikiran pembahruan dan

tidak mudah diterima.

OLD PUBLIK ADMINISTRATION

Ada perbedaan yang jelas antara administrasi dengan politik

Titik perhatian pemerintahan pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh pemerintah yang berwenang

Public policy berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan

Administrator bertanggungjawab pada pejabat politik

Program kegiatan diadministrasikan melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh pejabat dari hierarki atas organisasi

Nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas

Keterlibatan masyarakat sangat terbatas Peran administrasi publik dirumuskan secara luas

seperti perencanaan, organisasi, staffing, directing, coordinating, budgeting dll

KONSEP NEW PUBLIK MANAGEMENT

Mentranformasikan kinerja yang digunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik (mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh beda mengatur dan mengendalikan bisnis)

PRINSIP MEWIRASWASTAKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

Pemerintahan bersifat katalis Pemerintah milik masyarakat Pemerintah kompetitif Pemerintah berorientasi misi Pemerintah berorientasi pada hasil Pemerintah berorientasi pada pelanggan Pemerintah wiraswasta Pemerintah antisipatif Pemerintah desentralisasi Pemerintah berorientasi pada pasar

Pemerintahan katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagai pengarah (membuat kebijakan , peraturan) dengan fungsi pelaksana

Mereka menggunakan berbagai metode (hadiah , intensif)

Pemerintah milik masyarakat, masyarakat diberdayakan, mengalihkan wewenang kontrol ke tangan masyarakat

Pemerintah kompetitif artinya mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga

Pemerintah berorientasi misi maksudnya melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan, menyederhanakan sistem yang menghambat

Pemerintah berorientasi pada hasil maksudnya intansi pemerintahan mengukur kinerja menetapkan target dan memberi imbalan pada intansi yang mampu mencapai atau melebihi target

Pemerintah berorientasi pada pelanggan artinya pemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan masyarakat

Pemerintah wirswasta : meningkatkan sumber ekonomi yang dimiliki pemerintah dari yang tidak produktif menjadfi produktif

Bukan menghabiskan anggaran

Pemerintah antisipatif artinya pemerintah berpikir ke depan dengan menggunakan perencanaan strategis

Pemerintah desentralisasi artinya memberikan dan melimpahkan sebagian wewenang pada bawahan bukan ditangani sendiri

Pemerintah berorientasi pada pasar artinya memberikan pelayanan tidak didasarkan pada perhitungan laba rugi tapi rasa pengabdian kepada masyarakat umum