+ All Categories
Home > Documents > akuntabilitas kinerja pengelolaan pajak hotel pada dinas ...

akuntabilitas kinerja pengelolaan pajak hotel pada dinas ...

Date post: 09-Jan-2023
Category:
Upload: khangminh22
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
77
i AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG Oleh: KHINTA MARIA DAMI NIM: 232010202 KERTAS KERJA Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Sebagian dari Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI : AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2016
Transcript

i

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGELOLAAN PAJAK HOTEL PADA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG

Oleh:

KHINTA MARIA DAMI

NIM: 232010202

KERTAS KERJA

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Guna Memenuhi Sebagian dari

Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2016

ii

iii

iv

v

vi

MOTTO

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,

dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

(Amsal 3:5)

Karena masa depan sungguh ada,

dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Don’t be upset by the results,

you didn’t get with the work you didn’t do.

vii

ABSTRACT

Implementation of autonomy not only provide discretion to the local

government but also give accountability performance on their financial

management. One of the local revenue is hotel tax that support the regional

growth as a result of good governance. The purpose of the study to find out is the

accountability performance system by Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

can support hotel tax management as one of the local revenue. The result showed

that the government performance accountability system has been implemented

properly so that the performance of the management of hotel tax shows good

result, in which realization of achieving the target since fiscal year 2009-2014

exceeded the target, except in 2013. Nevertheless, according to the research of

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, there is still a problem that isn’t

optimal coordination and control in the management of PAD, the limited quality

of human resources, low awareness of taxpayers and need to upgrade the

infrastructure and facilities work.

Keyword: Accountability, Management, Hotel Tax, SAKIP.

viii

SARIPATI

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya memberikan keleluasaan kepada

pemerintah daerah tetapi tuntutan untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja

(akuntabilitas) dalam mengurus dan mengelola rumah tangganya, salah satunya dalam

pengelolaan sumber penerimaan daerah (pajak hotel) guna mendukung kelancaran

pembangunan daerah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah sistem

akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah

mendukung pengelolaan pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hasil

penelitian menunjukan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah

diimplementasikan dengan baik sehingga kinerja pengelolaan pajak hotel menunjukan

hasil yang baik, dimana realisasi pencapaian target sejak tahun anggaran 2009-2014

melampaui target kecuali pada tahun anggaran 2013. Walaupun demikian, Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya

koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan PAD, terbatasnya kualitas SDM, masih

rendahnya kesadaran wajib pajak dan perlu peningkatan sarana dan prasarana kerja.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Pajak Hotel, SAKIP.

ix

KATA PENGANTAR

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

setiap kegiatan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dengan

ditetapkannya sistem yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), diharapkan agar segala kegiatan pemerintah salah satunya

kegiatan dalam mengelola keuangan daerah (termasuk pengelolaan pajak hotel)

dapat dipertanggungjawabkan baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam

pengelolaannya.

Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai sistem akuntabilitas kinerja

yang diterapkan telah mendukung pengelolaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang. Skripsi ini merupakan karya penulis, sebagai syarat yang

harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Kristen

Satya Wacana.

Penulis mengharapkan saran, kritik, dan koreksi yang membangun

terhadap kekurangan skripsi guna perbaikan penelitian serupa di kemudian hari.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Salatiga, 1 Mei 2015

Penulis

x

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih

karuniaNya yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi dengan judul

Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kota Kupang dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya

peran, bimbingan serta doa dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan

skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada:

1. Tuhan Yesus, yang senantiasa memberikan tuntunan dan pertolongan-Nya,

memberikan segala kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

ini.

2. Prof. Christantius Dwiatmadja, SE., ME., PhD., selaku Dekan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga.

3. Dr. Theresia Woro Damayanti, SE., Msi., Akt., CA, selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW.

4. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA., Dr, selaku dosen pembimbing bagi

penulis. Terima kasi atas kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan

yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Yeterina Widi Nugrahanti selaku wali studi, terima kasih atas segala

bimbingan selama masa studi di UKSW.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses

perkuliahan.

7. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang

telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi.

8. Bapa, Mama dan Adik Dio, Mama Corry, Mama Essy, Ka Yoce, terima kasih

atas motivasi, dukungan dan doa.

xi

9. Teman-teman FEB 2010, Alya, Insos, Kitty, Ka Lucy, Candra, Francklyn,

Asty, Ida, Vira, Tata, teman-teman kos yang memberikan motivasi dan

dukungan.

Penulis menyadari bahwa penyajian maupun pembahasan skripsi ini masih

jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat

menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang membutuhkan.

Salatiga, 1 Mei 2016

Penulis

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ............................................................................................. iv

ABSTRACT ............................................................................................................. v

SARIPATI ............................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii

UCAPAN TERIMAKASIH ................................................................................. viii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ x

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii

1. PENDAHULUAN...................................................................................... ......... 1

2. KAJIAN PUSTAKA... ......................................................................................... 4

2.1 Akuntabilitas Kinerja ................................................................................ 4

2.2 Pengelolaan Pajak Hotel ......................................................................... 12

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel ..................................... 14

3. METODE PENELITIAN ................................................................................... 18

3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... 18

3.2 Data dan Sumber Data ............................................................................ 18

3.3 Teknik Analisis Data .............................................................................. 19

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................... 21

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................ 21

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang ................ 21

4.1.2 Pengelolaan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang...... 23

4.2 Penerapan SAKIP pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang .......... 25

4.3 Pembahasan ............................................................................................ 37

5. PENUTUP .......................................................................................................... 43

5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 43

5.2 Saran ....................................................................................................... 43

xiii

5.3 Keterbatasan ........................................................................................... 45

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 46

DAFTAR RIWAYAT HIDUP............................................................................... 49

LAMPIRAN ........................................................................................................... 51

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kupang Tahun 2009-2014 ............ 2

Tabel 2 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan ..................................... 22

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Kupang Tahun 2009-2014 ........ 24

Tabel 4 Perubahan Peraturan SAKIP .................................................................... 25

Tabel 5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang Tahun 2014 ............................................................................... 31

Tabel 6 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun

2009-2014 ............................................................................................... 32

Tabel 7 Perbandingan Antara LAKIP Yang Disusun Dengan LAKIP Yang

Sesuai Peraturan ...................................................................................... 34

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penerimaan Hasil Pajak Hotel Tahun 2009-2013 ............................ 51

Lampiran 2 Usaha Jasa Hotel Dalam Wilayah Kota Kupang Tahun 2009-2014 52

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Peneltian .......................... 55

Lampiran 4 Kuisioner .......................................................................................... 59

16

1. PENDAHULUAN

Selama pemerintahan orde baru sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem

sentralistik, dimana intervensi pemerintah pusat terhadap daerah sangat kuat yang

mengakibatkan daerah tidak dapat bertumbuh atau tidak dapat berkreasi dalam pelaksanaan

pembangunan, sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Puncak dari krisis tersebut terjadi pada tahun

1998, dimana semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (Good Governance) atau tuntutan masyarakat untuk segera dilakukan reformasi

diberbagai bidang, baik dibidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang hukum dan juga

birokrasi. Oleh sebab itu, pada tahun 1999 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 1999 dan telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai dengan undang-undang tersebut

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan prinsip desentralisasi

kewenangan, desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi sehingga daerah diharapkan

dapat lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termaksud

kemandirian dalam mengurus dan mengelola sumber-sumber penerimaan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa daerah diharapkan lebih

mandiri dalam mengurus dan mengelola sumber penerimaan yang salah satu sumber

penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan

retribusi daerah. Pajak merupakan uang yang diperoleh dari rakyat sehingga penggunaan atau

pengelolaannya perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah

menetapkan sebuah sistem yang menjadi landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

17

masyarakat, termaksud pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem yang dijalankan dalam SAKIP sangat menentukan keberhasilan dalam

mempertanggungjawabkan pengurusan rumah tangga pemerintah daerah, dimana sistem yang

disebut SAKIP terdapat subsistem yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi

kinerja harus dijalankan karena hubungan saling keterkaitan sehingga mendukung

terlaksananya suatu sistem (SAKIP) yang baik.

Kedudukan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi memiliki keuntungan tersendiri yaitu

merupakan tempat persinggahan (transit) bagi 20 kabupaten dan/atau kota, selain itu terdapat

pula kantor-kantor pemerintah, baik kantor pemerintah pusat dan juga daerah serta menjadi

pusat kegiatan ekonomi di NTT dengan demikian maka sangat dibutuhkan hotel baik jumlah

maupun kualitas yang memadai. Oleh karena itu pertumbuhan hotel di Kota Kupang sangat

pesat, dimana pada akhir tahun 2009 jumlah hotel di Kota Kupang baru sekitar 44 hotel,

sedangkan pada tahun 2014-2015 jumlah hotel mencapai 66 hotel dengan berbagai

klasifikasi.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kupang Tahun 2009 - 2014

Tahun Pertambahan Hotel

Per Tahun Jumlah Hotel

2009 - 44

2010 9 53

18

Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Kupang Tahun 2009 - 2014 (Lanjutan)

Tahun Pertambahan Hotel

Per Tahun Jumlah Hotel

2011 3 56

2012 3 59

2013 4 63

2014 3 66

Sumber: BPS Kota Kupang

Tingkat pertumbuhan hotel yang pesat ini tentunya menjadi potensi bagi peningkatan

pendapatan dari hasil pajak daerah, khususnya pajak hotel. Besarnya potensi harus didukung

dengan sistem pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pajak hotel tersebut sehingga dapat

memberikan hasil sebagaimana sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah: Apakah sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan telah mendukung

pengelolaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntabilitas

kinerja yang diterapkan yang meliputi subsistem yang dimulai dari rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta

review dan evaluasi kinerja oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah mendukung

sehingga dapat tercapainya sistem akuntabilitas kinerja.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi

pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan SAKIP

secara optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak hotel.

19

2. KAJIAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan

yuridis bagi pengembangan otonomi daerah, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan

penyerahan kewenangan yang seluas-luasnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah sehingga daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu

dalam undang-undang disebutkan pula bahwa pengembangan otonomi daerah

diselenggarakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan

otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut

prakarsa dan aspirasi masyarakat. Artinya, daerah sekarang diberikan kewenangan yang luas

untuk merancanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

kebijakan-kebijakan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan yang

luas untuk mengatur rumah tangganya tetapi pemerintah juga diharapkan untuk mengatur

rumah tangganya dengan bersikap transparan terhadap segala kegiatan yang dilakukan untuk

pembangunan daerah dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan atau program yang

dijalankan kepada publik yaitu dengan menunjukkan keberhasilan atau pencapaian target

yang direncanakan sesuai misi yang ditetapkan organisasi.

2.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor

239/IX/6/8/2003, Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

20

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran

dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan demikian apabila dikaitan dengan penulisan ini yang diarahkan pada instansi

pemerintah maka yang dimaksudkan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawaban kinerja, dalam

mencapai keberhasilan atau kegagalan atas sasaran dan tujuan yang ditetapkan pemerintah

membutuhkan suatu sistem yang tertata untuk digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk

menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya. Sistem yang digunakan

pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam pencapaian sasaran atau tujuan, instansi pemerintah harus menetapkan visi, misi

dan strategi yang dilaksanakan sehingga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan program dan kebijakan yang

21

ditetapkan. Kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan

dan/atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, hal ini disebut

sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 ada persyaratan-persyaratan yang harus

dipenuhi, yaitu:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang

konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

3. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat sistem yang digunakan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, sistem

ini disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Untuk petunjuk

teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan

22

kinerja terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

a) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis (cara mencapai

tujuan dan sasaran). Tujuan dalam sebuah instansi pemerintah adalah apa yang akan

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengarah

pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi.

Visi dalam perencanaan strategis dirumuskan sebagai berikut: (a) mencerminkan apa

yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

(c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat

dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap

jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi; (e)

mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f)

mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga

terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan

atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Pada

perumusan misi hendaknya mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam

visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan

petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d)

23

memperhitungkan berbagai masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

Sasaran dalam instansi pemerintah merupakan hasil yang akan dicapai nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu, ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan

setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau

tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program

atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,

tujuan serta visi dan misi intansi pemerintah. Program merupakan kumpulan kegiatan yng

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna

mencapai sasaran tertentu.

b) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

24

kinerja mewujudkan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja,

tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria

sebagai berikut spesifik (specific), dapat terukur (measureable), dapat dicapai

(attainable), relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Perjanjian kinerja bertujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur; menciptakan tolok ukur sebagai dasar evaluasi kineja aparatur; sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk

melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja

penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan

dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala

(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja

harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

25

Dalam menggambarkan kinerja pemerintah dapat dilakukan pengukuran kinerja

pemerintah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun ini

atau beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada),

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja.

d) Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan

data kinerja. Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar (baseline data),

penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan

dan penyimpanan data serta pengkompilasian dan perangkuman. Pengumpulan dan

perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi

pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang

digunakan.

e) Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

26

pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja

yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian

kinerja dan menyajikan informasi mengenai uraian singkat organisasi, rencana dan target

kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap

sasaran strategis atau hasil program atau kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya

terwujud.

f) Review dan Evaluasi Kinerja

Review adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan

kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Penelaah

atas laporan kinerja dilaksanakan untuk menilai keselarasan antara Renstra pemerintah

daerah atau dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, terutama keselarasan sasaran,

indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Tujuan review adalah membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan

informasi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau

informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang

berkualitas. Review terhadap laporan kinerja harus dilakukan oleh aparatur pengawasan

intern pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu. Review dilakukan pada saat

pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan review dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan review

yang pokoknya mengungkapkan prosedur review yang dilakukan, kesalahan atau

27

kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang

telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, hal tersebut

merupakan dasar dalam penyusunan pelaporan review. Hasil pelaporan review berisikan

pernyataan antara lain review telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun kerja

bersangkutan, review telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman review laporan kinerja,

semua informasi yang dimuat dalam laporan review adalah penyajian manajemen dan

informasi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau

informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang

berkualitas.

2.2 Pengelolaan Pajak Hotel

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab mengelola keuangan daerah yang salah

satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih difokuskan pada pengelolaan pajak

hotel sebagai salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

pendapatan daerah Kota Kupang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dibagi dalam perencanaan 5 (lima) tahunan

daerah yang disebut dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka

Dinas Pendapatan Daerah akan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dalam Renstra akan

28

ditetapkan target/misi yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah yang salah satunya

adalah menetapkan besarnya target pajak hotel yang harus dicapai.

Dalam Rencana Strategis, Dinas Pendapatan Daerah melalui akan mendaftarkan fasilitas

penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yaitu hotel, yang mencakup motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selanjutnya akan dilakukan pendataan berapa

jumlah jasa penginapan dan pelayanan yang disediakan termaksud jasa penunjang yang

meliputi fasilitas telepon, faxmail, telex, internet, foto kopi, pelayanan cuci, setrika,

transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel, fasilitas

olahraga dan hiburan seperti pusat kebugaran. Setelah didaftar dan didata, selanjutnya akan

ditetapkan berapa jumlah hotel dan jasa penginapan lainnya yang harus membayar pajak pada

pemerintah daerah berdasarkan hasil pendataan.

Sesuai dengan peraturan daerah APBD Kota Kupang tahun berjalan dan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah jenis pajak yang

dibayar sendiri oleh wajib pajak (self-assessment system) dengan dasar pajak hotel adalah

jumlah pembayaran atau yang harus dibayar kepada hotel dikalikan dengan tarif pajak

sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian self-assesment system merupakan suatu

proses pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak baik orang pribadi atau

badan yang mengusahakan hotel berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

29

formulir atau menggunakan cara lain melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh

kepala daerah.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel

Pemerintah daerah sebagai pihak yang telah diberikan kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri, dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik

salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini lebih dikhusus pada

pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dimana

dalam mengelola pajak hotel harus memperhatikan ketertiban, ketaatan peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga dapat mencapai

keberhasilan (target) yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja

pengelolaan pajak hotel merupakan kewajiban instansi pemerintah, dalam hal ini adalah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap

atasan (Walikota) dan masyarakat mengenai pencapaian kineja dalam pengelolaan pajak

hotel. Selanjutnya menurut Keputusan Kepala LAN, agar Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dapat terwujud dengan baik ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu beranjak

dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas

umum penyelenggaraan negara.

Sistem tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematik

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

30

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

5 (lima) tahun termaksud didalamnya ditetapkan target atau misi yang harus dicapai, yang

salah satunya adalah menetapkan besarnya target pajak hotel yang harus dicapai, serta

ditetapkan visi yang menjadi pandangan ke depan menyangkut kemana harus dibawa dan

diarahkan, hal tersebut terkait dengan komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

mengarahkan dan menjelaskan apa yang ingin dicapai organisasi.

Setelah ditetapkan Renstra selanjutnya dibuat perjanjian kinerja yang berisikan

penugasan dari Walikota Kupang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Melalui Bidang Pendapatan I akan didistribusikan dan diterima kembali formulir pendaftaran

yang telah diisi oleh wajib pajak dan dibuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak

yang belum diterima kembali, lalu akan dicatat nama pemilik hotel dan alamat wajib pajak

dan ditetapkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bidang Pendapatan I akan menghimpun

dan mengelola serta mencatat objek dan subjek pajak hotel, kemudian melakukan

pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya dan membuat daftar mengenai

formulir SPT yang belum diterima kembali dan terakhir akan menghitung serta menetapkan

jumlah pajak hotel yang terhutang.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat, maka selanjutnya pemerintah akan

melakukan pengukuran kinerja yang akan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Derah ialah membandingkan antara target

pajak hotel yang ditetapkan dan realisasi pajak hotel tahun bersangkutan, membandingkan

31

antara realisasi serta capaian pajak hotel dengan tahun yang bersangkutan atau beberapa

tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja pajak hotel sampai dengan tahun

bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas

Pendapatan Daerah, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan dari target pajak hotel yang ditetapkan serta solusi yang dilakukan

untuk mengatasi hal tersebut, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam

pengelolaan pajak hotel, serta menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

atau kegagalan pengelolaan pajak hotel. Setelah memperoleh data dari pengukuran kinerja,

data tersebut kemudian dikumpulkan dan dirangkum serta harus memperhatikan indikator

kinerja yang digunakan sehingga mempermudah pengelolaan kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan atau kegagalan target pajak hotel yang telah ditetapkan, pemerintah diwajibkan

untuk menyajikannya pelaporan kinerja secara jujur, obyektif, transparan dan akurat. Dalam

penyajian keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan pajak hotel, Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang selaku instansi yang mengelola pajak hotel harus

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan tingkat kinerja yang telah dicapainya. Pelaporan

kinerja tersebut akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Walikota) setahun sekali.

Setelah penyusunan LAKIP, tahap terakhir dari penyelenggaraan SAKIP adalah

melakukan review dan evaluasi atas kinerja. Dari review yang dilakukan akan dilihat apakah

laporan kinerja yang susun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah disajikan

dengan andal, akurat dan berkualitas sesuai dengan data dan informasi yang telah dirangkum

dan dikumpulkan. Pelaporan kinerja harus direview oleh auditor aparat pengawas intern

32

pemerintah yaitu inspektorat daerah Kota Kupang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

33

3. METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu

berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subyek yang telah diamati dan memiliki

karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak dirubah serta

menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri

penelitian deskriptif kualitatif yaitu data penelitiannya diambil dari hasil wawancara atau

penelitian, analisis data dilakukan setelah data terkumpul, pengumpulan data secara deskriptif

ditulis dalam bentuk laporan data berupa kata-kata dan gambar.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer

yang diperlukan dalam penelitian ini terkait dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(SAKIP) peroleh melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner, sedangkan data

sekunder diperoleh melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yaitu data rencana strategis (Renstra) yang memuat tentang visi, misi dan tujuan Dinas

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, perjanjian kinerja, pengukuran

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Selain

itu dibutuhkan data mengenai pelaporan Dinas Pendapatan Daerah mengenai pencapaian

kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran, dan pelaporan.

34

Data primer terkait penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait

dengan pengelolaan pajak hotel yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, selain

itu sekunder juga diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2014 dan beberapa dokumen seperti Review Rencana Strategi Tahun 2014/2017, Rencana

Kinerja Tahunan Tahun 2014, dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah pengumpulan dan teknik pengambilan data yang dilakukan

meliputi: data mengenai perencanaan kinerja yang didalamnya memuat mengenai sasaran

yang ingin dicapainya dalam tahun yang bersangkutan dan beserta indikator serta rencana

tingkat capaiannya (targetnya), program-program yang akan dilaksanakan pada tahun

bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sesuai dengan kebijakan serta

pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan, dalam kegiatan ini perlu

ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits), dampak (impacts) terhadap pengelolaan pajak hotel dan

rencana pencapaiannya.

Data mengenai pengukuran kinerja yaitu akan dilihat tahapan penetapan, pengumpulan

data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Selanjutnya dilihat data evaluasi terhadap

pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan pajak hotel. Data

mengenai analisis akuntabilitas kinerja yang meliputi keterkaitan kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi. Dalam data

35

tersebut juga dapat dilihat perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara

efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Langkah pengumpulan dan teknik analisis data yang dilakukan meliputi:

1. Peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang mengenai kebijakan-kebiajakn operasional dan program pendukung akuntabilitas

pengelolaan pajak.

2. Setelah melakukan wawancara, selanjutnya peneliti melihat kembali hasil wawancara

lalu peneliti akan mengolah hasil wawancara tersebut dengan memfokus pada hal-hal

yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada

pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola pajak hotel.

3. Setelah hasil wawancara dikelola, peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan

menyajikannya sebagai sebuah data. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks yang

bersifat naratif.

4. Dari data tersebut lalu peneliti akan menarik kesimpulan apakah pemerintah

mempertanggung-jawabkan pengelolaan pajak hotel.

36

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kota Kupang. Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah ini telah mengalami beberapa kali

perubahan, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Kupang yang menetapkan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Pada tahun 2013, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tersebut diatas,

sehingga nomenklatur dinas kembali menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan

tugas pokok yaitu “Membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah

daerah dibidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sedangkan

fungsi Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan;

3. Membina dan melaksanakan tugas dibidang pendapatan;

4. Membina unit pelaksanaan teknis dinas;

37

5. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan,

keuangan, kepegawaian dan pelaporan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota dibidang pendapatan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 145 orang yang

terdiri dari PNS sebanyak 108 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 37 orang.

Tabel 2

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1 PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Pasca Sarjana/S2

b. Sarjana/S1

c. Sarjana Muda/D3

d. SMU/SMK

e. SMP

f. SD

4 orang

50 orang

4 orang

50 orang

- orang

- orang

Total 108 orang

2 TENAGA HONORER

a. Sarjana/S1

b. SMU/SMK

c. SD

8 orang

29 orang

1 orang

Sumber: LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014

38

4.1.2 Pengelolaan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Sesuai penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang maka

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

dikhususkan pada pengelolaan pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah yang memberikan

kontribusi yang cukup besar bagi pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Kupang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 32 tentang

Pajak Daerah, sistem pemungutan pajak hotel yang digunakan Kota Kupang merupakan self-

assessment system. Pengelolaan terhadap pajak hotel dimulai dengan pelaporan omset

pemilik hotel (wajib pajak) pada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Daerah, dimana

omset yang telah dilaporkan akan lakukan pendataan dan pendaftaran untuk melihat berapa

banyak hotel yang telah melaporkan omset dan setelah dilakukan pengolahan data omset

maka selanjutnya akan dihitung untuk mengetahui jumlah pembayaran atau dasar pengenaan

pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2011 akan ditetapkan besaran pokok pajak hotel dengan mengalikan dasar pengenaan

pajak hotel dengan tarif pajak hotel sebesar 10%. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Kupang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 32 tentang Pajak Daerah, setelah pemilik hotel

melaporkan omset dan diketahui besaran pokok pajak hotel maka pemilik hotel (wajib pajak)

akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap dan

ditandatangani oleh wajib pajak untuk melaporkan pembayaran serta Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak pada Bidang Pendapatan I

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

39

Realiasasi pembayaran pajak hotel dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Kupang Tahun 2009 - 2014

Tahun

Anggaran

Target Pajak Hotel

(Rp)

Realisasi Pajak Hotel

(Rp) Presentase (%)

2009 1.420.000.000 1.921.407.179 135,31%

2010 1.800.000.000 2.097.769.918 116,54%

2011 2.549.419.000 2.619.562.437 102,75%

2012 3.015.487.000 3.617.254.144 119,96%

2013 5.107.468.000 4.332.621.400 84,83%

2014 5.186.781.084 5.743.185.399 110,73%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2013, realisasi pajak

hotel sebesar 4.332.621.400 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu

sebesar 5.107.468.000, berbeda dengan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 dimana realisasi

bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang tidak tercapainya target tahun 2013 disebabkan oleh

kualitas dan jumlah sumber daya manusia (aparatur) yang terbatas dan sarana dan prasarana

operasional seperti laptop atau komputer, kendaraan operasional (kendaraan bermotor untuk

kegiatan lapangan) yang belum memadai. Selain permasalahan tersebut diatas, maka sesuai

hasil penelitian ditemukan pula permasalahan yakni rendahnya kesadaran wajib pajak,

dimana terdapat cukup banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan omset yaitu

tidak melapor secara benar saat adanya penambahan pembangunan kamar dan penggunaan

fasilitas hotel lainnya.

40

4.2 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas

Pendapatan Daerah

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang ingin mengetahui apakah Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang telah mendukung pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 (Peraturan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku).

Namun setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa dalam penerapan akuntabilitas kinerja

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang ternyata masih menggunakan undang-undang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lama yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4

Perubahan Peraturan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 (Tidak Berlaku) Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 (Berlaku)

- Perencanaan Strategis (Renstra)

- Perencanaan Kinerja

- Pengukuran Kinerja

- Pelaporan Kinerja.

- Rencana Strategis (Renstra)

- Perjanjian Kinerja

- Pengukuran Kinerja

- Pengelolaan Data Kinerja

- Pelaporan Kinerja

- Review dan Evaluasi Kinerja

Sumber: LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 dihapus dan diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sehingga terdapat

beberapa perubahan dan penambahan komponen pada pedoman penyelenggaraan

41

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam penyelenggaraan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan

diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tanggal 21 April 2014 yang

implementasinya diberlakukan secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014.

Akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dilaksanakan dengan menyusun

perencanaan strategis (Renstra), perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan

kinerja. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) dalam SAKIP berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategis

(cara mencapai tujuan dan sasaran). Tujuan dalam sebuah instansi pemerintah adalah apa

yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang

akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa daerah berkewajiban menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dibagi dalam

perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka

42

Menengah Daerah (RPJMD). Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kupang Tahun

2013 - 2017, Penyusunan Renstra memuat visi yang berkaitan dengan pandangan ke

depan menyangkut kemana Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus dibawa dan

diarahkan. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang menyusun visi sebagai

berikut: “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Untuk Mendukung Percepatan

Pembangunan Daerah”. Dengan visi tersebut diharapkan dapat mencerminkan apa yang

ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah kota Kupang, memberi arah dan fokus yang jelas,

mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam

dinas, memiliki orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh

jajaran dalam dinas dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka harus ditetapkan misi

sebagai bentuk penjabaran dari visi. Misi pada dasarnya memuat sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan oleh dinas. Oleh sebab itu Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang telah menetapkan misi yang disusun sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinamis,

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya

manusia dan sarana prasarana,

3. Mewujudkan penegakan kepastian hukum pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyusunan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang tersebut diharapkan

melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan

yang akan dicapai, memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani

43

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, dan memperhitungkan berbagai masukan

dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Berdasarkan penyusunan visi dan misi, serta isu-isu dan analisis strategi maka dinas

telah merancang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam waktu

1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang disebut tujuan. Dari visi dan misi yang

telah disusun maka dijabarkan tujuan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

adalah: “Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif

dengan tidak membebani rakyat serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

daerah”. Penyusunan tujuan tersebut akan mengarahkan pada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai oleh dinas secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu

dalam sasaran juga dirancang indikator sasaran, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang menetapkan sasaran yaitu: “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”,

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Jumlah pendapatan pajak daerah;

3. Jumlah pendapatan retribusi daerah;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan

Daerah membutuhkan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan

program-program. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan agar pendapatan daerah

meningkat maka diperlukan strategi dan kebijakan. Berdasarkan misi yang harus

44

dilaksanakan, berikut penjabaran strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang yaitu sebagai berikut:

1. Misi I: Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinamis;

a. Strategi:

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

b. Kebijakan:

- Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan.

2. Misi II: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber

daya manusia (SDM) dan sarana prasarana;

a. Strategi:

- Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak daerah dan

retribusi daerah;

- Meningkatkan dan memenuhi standar minimal sarana dan prasarana

penunjang pelayanan.

b. Kebijakan:

- Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;

- Mewujudkan penerapan sistem online terhadap pengelolaan PAD.

3. Misi III: Mewujudkan penegakan kepastian hukum pajak daerah dan retribusi daerah:

a. Strategi:

- Menetapkan peraturan daerah dan aturan pelaksanaan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

45

b. Kebijakan:

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib

pajak;

- Memberi sanksi hukum terhadap wajib pajak sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Setelah strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah dijabarkan, selanjutnya

disusun program yang sistematis dan terpadu untuk mendukung tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu, sehingga Dinas Pendapatan Daerah menyusun program untuk mendukung tujuan

dan sasaran yaitu dengan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,

meningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan disiplin aparatur, meningkatkan

penunjang pelayanan administrasi, meningkatkan sumber daya aparatur, meningkatkan

dan mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah, serta meningkatkan dan

mengembangkan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan penyusunan Renstra, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dapat

mengetahui apa yang ingin dicapai dengan adanya visi sebagai pemberi arah dan fokus

strategi yang jelas serta memiliki orientasi terhadap masa depan dan mampu

menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam dinas dan mampu menjamin

kesinambungan kepemimpinan organisasi.

46

2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari perencanaan startegis (Renstra)

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2014 - 2017, Renstra dijabarkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. Dalam RKT disusun tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam tahun yang

bersangkutan, cara mencapai tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan, program dan

kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2014 dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 5

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2014

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

(PAD) 100,923,871,583.00

2. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah 47,023,367,364.00

3. Jumlah Pendapatan Retribusi

Daerah 23,291,427,858.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dari tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dilihat bahwa sasaran strategis

Dinas Pendapatan Daerah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan

indikator kinerja salah satunya adalah jumlah pendapatan pajak daerah termasuk jumlah

pendapatan pajak hotel. Untuk dapat mencapai sasaran strategis maka Dinas Pendapatan

Daerah perlu meningkatkan jumlah pendapatan pajak daerah (termasuk pajak hotel)

47

dengan melakukan langkah efisensi yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana

yang ada, serta sumber daya aparatur juga sangat berperan penting yaitu pengetahuan

pegawai (aparatur) dalam mengelola pendapatan pajak daerah (pajak hotel) terutama

dalam tahap perencanaan yang menetukan berapa besarnya target dan langkah-langkah

yang harus dilakukan sehingga target dapat tercapai.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, sehingga laporan kinerja dapat

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah

Kota Kupang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran (Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah) dan program kegiatan yang dilakukan melalui rencana kinerja yang

membandingkan antara target dan realisasinya. Dikaitkan dengan pengelolaan pajak hotel

maka kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang diukur berdasarkan tingkat

pencapaian sasaran adalah peningkatan pendapatan pajak hotel dan membandingkan

antara target pajak hotel dengan realisasi yang dicapai.

Tabel 6

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2009 - 2014

Tahun Target

(Rp)

Realisasi

(Rp) Indikator

2009 1.420.000.000 1.921.407.179

Jumlah

Pendapatan Hasil

Pajak Daerah

(Pajak Hotel).

2010 1.800.000.000 2.097.769.918

2011 2.549.419.000 2.619.562.437

2012 3.015.487.000 3.617.254.144

2013 5.107.468.000 4.332.621.400

48

2014 5.186.781.084 5.743.185.399

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah sesuai tabel tersebut menunjukan

bahwa tahun 2013 realisasi pajak hotel tidak mencapai target sebagaimana yang

diharapkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dilihat dari realisasi pajak hotel pada tahun 2013 yang tidak tercapai maka pada

tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang melakukan berbagai usaha (inovasi)

agar dapat tercapainya target pada tahun 2014, antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang akan menjadi faktor

yang penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Kupang.

2. Mengoptimalkan aset-aset daerah yang berpotensial menjadi sumber pendapatan

daerah.

3. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak untuk mengetahui potensi pajak daerah.

d. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyajikan informasi

tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran

kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, analisis ini juga

mencakup atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai

49

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang juga telah menyusun laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan dan diawasi oleh Sekretariat. Dengan penyusunan laporan kinerja

tersebut diharapkan agar dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat (Walikota) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk

meningkatkan kinerjanya.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dijadikan sebagai acuan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menyusun

laporan pertanggungjawaban (LAKIP). Tabel dibawah akan menjelaskan apakah

penyusunan LAKIP oleh Dinas Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang SAKIP.

Tabel 7

Perbandingan Antara LAKIP Yang Disusun Dengan LAKIP Yang Sesuai Peraturan

No. LAKIP Dinas Pendapatan

Daerah Tahun 2014

Keputusan Kepala LAN No.

239/IX/6/8/2003

Sesuai/ Tidak

Sesuai

1 Ikhtisar Eksekutif:

Telah menjelaskan tujuan dan

sasaran, pencapaian sasaran

yang ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT),

realisasi pencapaian indikator

sasaran dan perbandingan

Ikhtisar Eksekutif:

Disajikan tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dalam

Renstra serta pencapaian dan

kendala serta langkah dalam

mengatasi kendala.

Sesuai

50

Perbandingan Antara LAKIP Yang Disusun Dengan LAKIP Yang Sesuai Peraturan

No. LAKIP Dinas Pendapatan

Daerah Tahun 2014

Keputusan Kepala LAN No.

239/IX/6/8/2003

Sesuai/ Tidak

Sesuai

capaian indikator kinerja.

Tidak menjelaskan mengenai

kendala dan cara mengatasinya

karena mencapai target pada

tahun 2014 dengan interpretasi

memuaskan.

2 Pendahuluan:

Telah menjelaskan tugas dan

fungsi Dinas Pendapatan

Daerah, maksud dan tujuan

penyusunan LAKIP, dasar

hukum yang digunakan, profil

layanan dan struktur organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota

Kupang.

Pendahuluan:

Menjelaskan gambaran

umum instansi.

Sesuai

3 Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja:

Uraian tentang visi-misi,

tujuan, sasaran, indikator

kinerja, strategi, kebijakan,

rencana kinerja dan penetapan

kinerja.

Rencana Strategis

(Renstra):

- Rencana Strategis

Uraian singkat tentang

Renstra mulai dari visi-

misi, tujuan, sasaran serta

kebijakan dan program.

- Rencana Kinerja

Disajikan Rencana Kinerja

Tahunan bersangkutan,

menyangkut kegiatan

dalam mencapai sasaran

sesuai dengan program dan

indikatornya.

Sesuai

4 Akuntabilitas Kinerja:

Capaian Kinerja

- Perbandingan antara target

dan realisasi tahun 2014,

- Perbandingan realisasi kinerja

serta pencapaian kinerja pada

tahun 2014 dengan tahun

sebelumnya,

Akuntabilitas Kinerja:

Menyajikan hasil pengukuran

kinerja, evalusi dan analisis

akuntabilitas kinerja,

termasuk keberhasilan dan

kegagalan, hambatan serta

langkah dalam mengatasi

hambatan.

Sesuai

51

Perbandingan Antara LAKIP Yang Disusun Dengan LAKIP Yang Sesuai Peraturan

No. LAKIP Dinas Pendapatan

Daerah Tahun 2014

Keputusan Kepala LAN No.

239/IX/6/8/2003

Sesuai/ Tidak

Sesuai

- Perbandingan realisasi kinerja

sampai tahun 2014 dengan

target RPJMD,

- Analisis tentang penyebab

keberhasilan atau kegagalan

kinerja,

- Langkah efisiensi terhadap

sarana prasarana, pegawai

/aparatur dan keuangan,

- Program yang dilakukan

untuk meningkatkan PAD.

Realisasi dan Anggaran

5 Penutup:

Kesimpulan

Telah menyajikan keberhasilan

Dinas Pendapatan Daerah

dalam mengelola pendapatan

daerah.

Saran

Penutup:

Menyajikan secara umum

tentang keberhasilan dan

kegagalan, hambatan dan

kendala serta pemecahan

masalah yang dilaksanakan

ditahun mendatang.

Sesuai

6 Lampiran - Lampiran

Menyajikan dokumen

penetapan kinerja tahun 2014,

keputusan Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kota

Kupang tentang LAKIP, dan

struktur organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kota

Kupang

Lampiran - Lampiran:

Menyajikan perhitungan,

gambar dan aspek pendukung

seperti SDM, sarana

prasarana. Keputusan atau

peraturan dan perundang -

undangan.

Sesuai

Sumber: LAKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Keputusan Kepala LAN No.

239/IX/6/8/2003

52

4.3 Pembahasan

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003,

akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan oleh seseorang/badan hukum/ pimpinan

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban.

Agar penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat

terlaksana dengan baik maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan

pelaksanaan AKIP tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang

konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pada instansi pemerintah dibutuhkan sistem yang

dapat mengatur penyelenggaraan akuntabilitas sehingga dalam menjalan tugas dan

fungsinya instansi pemerintah tersebut dapat menjamin penggunaan sumber daya. Sistem

yang mengatur mengenai akuntabilitas (AKIP) terdapat pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

melingkupi Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Review dan Evaluasi Kinerja .

53

Namun dalam penelitian ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai instansi

pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengelola pendapatan daerah

agar menjamin penggunaan sumber daya yaitu pendapatan pajak daerah yang salah

satunya bersumber dari pajak hotel masih menerapkan peraturan sistem akuntabilitas

(SAKIP) yang lama yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Meskipun

menggunakan peraturan lama, penyelenggaraan SAKIP tetap diawali dengan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) oleh Pemerintah Daerah Kota

Kupang dan kemudian membaginya dalam Rencana Pembungan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Kupang tahun 2013 - 2017 yang akan digunakan sebagai dasar

bagi Dinas Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setelah penyusun Renstra

maka dilakukan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan dokumen penugasan

dari Walikota (pemimpin instansi yang lebih tinggi) kepada Kepala Dinas Pendapatan

Daerah (pemimpin instansi yang lebih rendah). Dengan melakukan perjanjian kinerja

maka akan mewujudkan komitmen antara penerima amanah (Kepala Dinas Pendapatan

Daerah dan seluruh staf) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur (pegawai) agar menjadi tolok ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur serta

sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah yang masih menggunakan

peraturan lama yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, perjanjian kinerja dapat

dilihat pada komponen penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja

54

atau kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dari

laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Kupang

ditemukan permasalahan mengenai komitmen pimpinan dan seluruh staf (pegawai) Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang yaitu belum ditanda tanganinya dokumen penetapan

kinerja yang termasuk dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 oleh Walikota

Kupang sebagai pemimpin instansi yang lebih tinggi atau pemberi amanah untuk

mewujudkan target kinerja.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan maka Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang harus menetapkan terlebih dahulu visi, misi dan strategi yang

terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra). Dari visi dan misi yang telah disusun maka

dijabarkan tujuan dan sasaran. Berkaitan dengan penulisan ini, maka dari visi dan misi

yang disusun maka dijabarkan tujuan yaitu “Mengembangkan Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah yang Potensial dan Kreatif dengan Tidak Membebani Rakyat serta

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dari penyusunan tujuan tersebut

maka dirumuskan sasaran yaitu salah satunya “Peningkatan Pajak Daerah” dengan pajak

hotel sebagai salah satu sumber pendapatannya.

Agar dapat menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Kupang dalam mengelola pajak hotel (pendapatan pajak daerah), Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang telah melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan

membandingkan antara target pajak hotel yang telah ditetapkan dengan realisasi pajak

hotel (Tingkat pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.2 Pengkuran Kinerja Dinas

Pendapatan Daerah Tahun 2009 - 2014).

55

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Dengan diselenggarakannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), maka secara otomatis Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang akan menyusun

Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

strategi dari Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan

akuntabilitas kinerja (AKIP).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah harus

menggunakan visi dan misi sebagai dasar untuk menjalankannya, seperti penerapan

sasaran dan tujuan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan sehingga pada

saat menjalankan sasaran dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus

melihat apakah sasaran dan tujuan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi yang

ditetapkan.

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat.

Dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi maupun kegagalan yang juga harus dijelaskan sehingga

dari kegagalan tersebut dapat dilakukan evaluasi agar dapat memperbaiki kinerja, untuk

itu sangat penting bagi instansi pemerintah untuk jujur, obyektif, transparan dan akurat

demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Penyelenggaraan SAKIP pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dilakukan

agar dapat mepertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola

pendapatan daerah (termasuk pajak hotel) karena pendapatan daerah tersebut nantinya

akan digunakan untuk pembangunan daerah. Keberhasilan maupun kegagalan dalam

56

mengelola pendapatan daerah harus diinformasikan kepada pihak yang membutuhkan

informasi (sepeti Walikota sebagai pemberi amanah agar dapat mengetahui bagaimana

pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang) tersebut dengan jujur,

obyektif, transparan dan akurat sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan untuk

melakukan evaluasi dalam mengelola pendapatan daerah sehingga dapat memperbaiki

kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan.

Dalam tahap terakhir penyelenggaraan SAKIP baik itu berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 atau Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999,

mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas yang

dipercayakan kepada instansi dalam penggunaan sumber daya.

Dalam penulisan ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menyusun laporan

pertanggungjawaban (LAKIP) dengan menggunakan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 sebagai pedoman dalam penyusunan

LAKIP. LAKIP akan menerangkan pencapaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas atas

keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah (termasuk

pengelolaan pajak hotel) agar dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Pendapatan Daerah

Kota Kupang untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) telah diimplementasikan dengan baik oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

57

1999 dan telah memenuhi persyaratan mengenai pelaksanaan SAKIP sesuai dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.

58

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

dalam tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah yang mengelola pendapatan daerah

(termasuk pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah) meliputi Rencana

Strategis (Renstra), Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, telah

dijalankan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang telah menerapkan SAKIP sehingga dapat

mendukung pengelolaan pendapatan daerah (termasuk pajak hotel) dan mencapai target yang

telah ditetapkan, namun berdasarkan penelitian dan LAKIP tahun 2014 masih terdapat

beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan PAD,

2. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia,

3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak,

4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut diatas, maka dalam rangka untuk lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan

pendapatan daerah termasuk pajak hotel, sehingga kedepan dapat memberikan kontribusi

59

yang lebih besar dalam pembentukan PAD Kota Kupang mengingat tingkat pertumbuhan

hotel yang cukup pesat, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan dalam mengelola PAD, khususnya

pajak hotel dengan dinas-dinas pengelolaan PAD tingkat pemerintah Kota Kupang dan

instansi terkait lainnya.

2. Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pegawai

dalam pelatihan perhitungan pajak dan retribusi daerah.

3. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap wajib pajak, dalam hal

ini para pengusaha hotel, losmen dan lain - lain untuk lebih meningkatkan kesadarannya

sebagai wajib pajak. Selain itu perlu segera diwujudkan penerapan sistem on-line dalam

pengelolaan pajak hotel di Kota Kupang yang sudah merupakan kebijakan dinas

sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2014

- 2017.

4. Perlukannya peningkatan akan kebutuhan sarana dan prasarana kerja dengan memperbaiki

gedung perkantoran, meja dan kursi, mobil dinas dan lain sebagainya, agar lebih

memadai, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Selain beberapa masalah yang terdapat diatas alangkah baiknya jika Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP segera diimplementasikan secara penuh oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yaitu

diberlakukan secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014.

60

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data serta kurangnya pemahaman

responden mengenai pengelolaan pajak hotel dan data mengenai penyelenggaraan SAKIP

pada tahun 2009 - 2013 sehingga menyebabkan peneliti kesulitan saat melakukan wawancara

dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

61

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Jajang dan Chairunnisa, Irna. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance.

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ:Prentice Hall.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba

Empat. Jakarta.

Husaini, Usman. 2004. Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara.

Surabaya.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. 2000.

Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.

Mardiasmo, 2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.ANDI.Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Tahun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Kupang.

62

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas - Dinas Daerah Kota Kupang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Riwu Kaho, Josef. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.PT Raja

Grafindo Persada. Jakarta.

Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.Fakultas

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka

Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru.2010. Pengelolaan Keuangan Daerah Sebuah

Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Fokusmedia.

Bandung.

Syah, Irwan. 2014. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Skripsi S1 Fakultas

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

63

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widyastuti, Mita. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengalaman

Beberapa Daerah Peserta Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintah Daerah

(P2TPD).

64

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Khinta Maria Dami

Alamat : Jl. Cempaka 3 No. 442, Salatiga, Jawa Tengah

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 13 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Telp : 081353990003

Email : [email protected]

Latar Belakang Pendidikan

2016 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Program Studi Akuntansi

2007 SMA Kristen Mercusuar, Kupang

2005 SMP Negeri 1, Kupang

1999 SD Negeri Bonipoi 2, Kupang

Pengalaman Organisasi

2013 Panitia Salatiga Film Festival (SAFFEST)

2013 Panitia FEB Show

2012 Panitia Paskah UKSW

Pengalaman Lainnya

2010 Seminar “How to Trade In The Futures Market”

2011 Seminar Redenominasi Rupiah

2011 Peserta Kuliah Umum BRI

2012 Peserta Seminar Nasional Kewirausahaan “Inspire, Instruct, Improve:

Other Side Of Business”

65

2012 Peserta Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan

2015 Peserta Seminar Nasional (DESNA)

66

LAMPIRAN

67

PENERIMAAN HASIL PAJAK HOTEL TAHUN 2009 - 2013

Pajak Hotel 1,420,000,000.00 1,921,407,179.00 135.31% 501,407,179.00

Hotel Bintang Tiga 797,427,250.00 844,145,123.00 105.86% 46,717,873.00

Hotel Bintang Dua 419,639,000.00 722,992,291.00 172.29% 303,353,291.00

Hotel Bintang Satu 72,781,000.00 122,298,830.00 168.04% 49,517,830.00

Hotel Melati Tiga 130,152,750.00 231,970,935.00 178.23% 101,818,185.00

Pajak Hotel 1,800,000,000.00 2,097,769,918.00 116.54% 297,769,918.00

Hotel Bintang Tiga 810,000,000.00 784,243,289.00 96.82% (25,756,711.00)

Hotel Bintang Dua 633,600,000.00 886,689,938.00 139.94% 253,089,938.00

Hotel Bintang Satu 106,400,000.00 136,806,828.00 128.58% 30,406,828.00

Hotel Melati Tiga 250,000,000.00 290,029,863.00 116.01% 40,029,863.00

Pajak Hotel 2,549,419,000.00 2,619,562,437.00 102.75% 70,143,437.00

Hotel Bintang Tiga 875,000,000.00 814,684,164.00 93.11% (60,315,836.00)

Hotel Bintang Dua 928,019,000.00 1,178,505,914.00 126.99% 250,486,914.00

Hotel Bintang Satu 307,468,000.00 231,664,715.00 75.35% (75,803,285.00)

Hotel Melati Tiga 438,932,000.00 394,707,644.00 89.92% (44,224,356.00)

Pajak Hotel 3,015,487,000.00 3,617,254,144.00 119.96% 601,767,144.00

Hotel Bintang Tiga 1,000,000,000.00 1,240,428,169.00 124.04% 240,428,169.00

Hotel Bintang Dua 1,258,019,000.00 1,738,693,267.00 138.21% 480,674,267.00

Hotel Bintang Satu 307,468,000.00 188,534,800.00 61.32% (118,933,200.00)

Hotel Melati Tiga 450,000,000.00 449,597,908.00 99.91% (402,092.00)

Pajak Hotel 5,107,468,000.00 4,332,621,400.00 84.83% (774,846,600.00)

Hotel Bintang Tiga 1,800,000,000.00 1,746,705,369.00 97.04% (53,294,631.00)

Hotel Bintang Dua 2,400,000,000.00 1,748,156,893.00 72.84% (651,843,107.00)

Hotel Bintang Satu 207,468,000.00 222,124,040.00 107.06% 14,656,040.00

Hotel Melati Tiga 700,000,000.00 615,635,098.00 87.95% (84,364,902.00)

TARGET REALISASIU R A I A N % REALISASIBERTAMBAH /

(BERKURANG)TAHUN

2013

2012

2011

2010

2009

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

68

USAHA JASA HOTEL DALAM WILAYAH KOTA KUPANG TAHUN 2009-2014

NO KECAMATAN KELURAHAN NAMA HOTEL NAMA PEMILIK KLASIFIKASI ALAMAT

I. Kelapa Lima Kelapa Lima 1. Sasando Stanislaus Sanga Ama Bintang 2 JL. R.A. Kartini

2. Pelangi Petrus Djoni Ratu Doko NB 4 Jl. Veteran

3. Citra Sammin Taka NB 2 Jl. Diponegoro No. 16

4. Kelapa Lima Indah Benyamin Kalelena NB 2 Jl. Hans Kapitan I No. 2

5. On The Rock Gunawan Satia Darma Bintang 3 Jl. Timor Raya

6. Ina Boi Frouke Hege Bubu, Bsc NB 3 Jl. Cokroaminoto

7. Lumba-Lumba H. Tanjung Jl. Timor Raya

8. Aston Kupang Marthin Fanggidae Bintang 4 Jl. Timor Raya

Oesapa Barat 1. Ima Fredy Ongko Saputra Bintang 2 Jl. Timor Raya

2. Bahtera Int. M. Arifin NB 2 Jl. Pulau Indah

3. Royal A. Rotinggo NB 3 Jl. Timor Raya

4. King Stone Samin Hendrik Taka NB 4 Jl. Timor Raya

5. Palm Beach Non Lakusa NB 2 Jl. Timor Raya

Oesapa 1. Wingslow Ludia Efrodia Isliko- Taka NB 3 Jl. Timor Raya KM 8

2. Ti'i Langga Helena Mandala NB 3 Jl. Timor Raya

3. Brenton Benyamin Mandala NB 3 Jl. Timor Raya

4. Graha Timor Grasia Toni Sinatra Jl. Piet A. Tallo

Oesapa Selatan 1. T-More Juvenile Jodjana Bintang 3 Jl. Piet A. Tallo

2. Hotel Le-Detadu Albert Wilson Riwukore NB 3 Jl. Matahari

II. KOTA LAMA Pasir Panjang 1. Swiss Berlin Kristal David Fulbertus Bintang 3 Jl. Timor Raya No. 59

Tode Kiser 1. Pantai Timor Hengky Tanone NB 3 Jl. Sumatra

2. Maya J.N. Manafe NB 4 Jl. Sumatra No. 31

69

USAHA JASA HOTEL DALAM WILAYAH KOTA KUPANG TAHUN 2009-2014

NO KECAMATAN KELURAHAN NAMA HOTEL NAMA PEMILIK KLASIFIKASI ALAMAT

3. Maliana Theolina Toebe Simatupang NB 2 Jl. Sumatra

4. Susi Theolina Toebe Simatupang NB 2 Jl. Sumatra No. 35

Solor 1. Rahmat Ridlo Rahman Hasan NB 2 Jl. Sunan Gunung Jati

2. Family Faizal Beladjam Jl. Gunung Mutis

LLBK 1. Kupang Sea View Teddy Tanonef NB 2 Jl. Ikan Tongkol No. 1

2. Surya Kencana Deny Surya NB 4 Jl. Soekarno

3. Insana Eddy R. Inggunau NB 4 Jl. Soekarno

Oeba 1. Nusantara Adrianus Ndolu NB 2 Jl. Timor Raya

Merdeka 1. Mustika Fatuleu Jimmy Mourits Ronald Sine NB 2 Jl. Gunung Fatuleu

2. Syariah Kelimutu Group Nurhayati J. F. B. Beladjam NB 3 Jl. Kelimutu No.38

3. Laguna In Louis Ronald Yermia Los NB 4 Jl. Gunung Kelimutu

4. Syariah Komodo Group Nurhayati J. F. B. Beladjam NB 2 Jl. Gunung Kelimutu

5. Orchid Garden Non Lakusa NB 2 Jl. Gunung Fatuleu

6. Marina Patricia Maria Porsiana NB 2 Jl. Ahmad Yani

Bonipoi 1. Salunga Hj. Pipie Rofiah NB 2 Bonipoi

2. Nirwana Nursyamsi Saka NB 2 Jl. Merpati

3. Setia Kefarudin Abubakar NB 2

III. ALAK Nunbaun Delha 1. Kupang Beach Pemerintah Kota NB 3 Jl. Pahlawan

IV. OEBOBO Oebobo 1. Carvitha Charles Y. Malessy NB 4 Jl. Lalamentik

2. Jolly Marvel J.P Ledo NB 2 Kelurahan Oebobo

70

USAHA JASA HOTEL DALAM WILAYAH KOTA KUPANG TAHUN 2009-2014

NO KECAMATAN KELURAHAN NAMA HOTEL NAMA PEMILIK KLASIFIKASI ALAMAT

3. Grenia Marlin Eka Ningsih Seme NB 3 Jl. Hati Mulia

4. Cendana J. Sita Lada Bintang 1 Jl. El Tari No. 23

Oebufu 1. Romytha Thomas Djone Ora NB 4 Jl. Lalamentik

2. John's Yohanes Paulus Tesman NB 4 Jl. W.J. Lalamentik

Kayu Putih 1. Dua Lontar Charlos M. Mala NB 2 Jl. Dua lontar

2. Olive Ny. Lada Sita NB 3 Jl. Dua lontar

3. Joniar Naema Riwu Dida NB 2 Jl. Dua lontar

4. Elmilya Hardian Amalia NB 3 Jl. Manafe

5. Kupang Inn Christiana Suhartiningsih NB 3 Jl. Perintis Kemerdekaan

Tuak Daun Merah 1. Amaris Christopher Malonda Jl. Bundaran PU

Oetete 1. Nusa Lontar A Ndolu NB 2 Jl. Cak Doko

2. Dewata Erni Lerik NB 3 Jl. Tompelo

Fatululi 1. Merry Christmas Andreas Sinyo Langoday NB 2 Jl. Bajawa

2. Debitos Paskasitus M. B. Sola NB 4 Jl. Frans Seda

3. Naka Ir. Charles J. Angkiriwang Jl. Frans Seda

Liliba 1. Lavender Elizabeth Albertina Lada NB 2 Jl. Kiu Leu

2. La - Hasenda Izaak Melianus Tomasowa NB 2 Jl. Adi Sucipto

V. KOTA RADJA Naikoten II 1. Cahaya Bapa Dando Regina NB 3 Jl. Herewila

Kuanino 1. Flobamor Elisabeth Nathan Kosad Bintang 3 Jl. Sudirman

71

USAHA JASA HOTEL DALAM WILAYAH KOTA KUPANG TAHUN 2009-2014

NO KECAMATAN KELURAHAN NAMA HOTEL NAMA PEMILIK KLASIFIKASI ALAMAT

Nunleu 1. Astiti Made Adi Kusuma Bintang 2 Jl. Jendral Sudirman

Naikoten I 1. Silvia Daniel Adolf Nggai Bintang 3 Jl. Soeharto

2. Dewi Indah Edyanto Fulbertus NB 2 Jl. Anggur

Fontein 1. Gajahmada Naemnuke Liadi NB 3 Jl. Gajah Mada Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang

Keterangan : NB 1 = 1 - 9 Rooms NB 2 = 10 - 24 Rooms NB 3 = 25 - 40 Rooms NB 4 = 41 - 100 Rooms

72

73

74

75

76

77


Recommended