analisis framing pemberitaan pengesahan

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENGESAHAN

PERATURAN PRESIDEN (PERPES) NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA ONLINE

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Ahmad Muhajirin

NIM: 11140510000004

PROGRAM STUDI JURNALISTIK

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019/1440 H

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENGESAHAN

PERATURAN PRESIDEN (PERPES) NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

DI DETIK.COM DAN REPUBLIKA ONLINE

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Ahmad Muhajirin

NIM: 11140510000004

Pembimbing

Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si

NIP: 197608122005011005

PROGRAM STUDI JURNALISTIK

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhajirin

NIM :11140510000004

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Framing

Pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Detik.com dan Republika Online adalah benar

merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam

penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya

cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses

yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata

skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 31 Mei 2019

Ahmad Muhajirin

11140510000004

i

ABSTRAK

Ahmad Muhajirin. Analisis Framing Pemberitaan Pengesahan Peraturan

Presiden (Perpes) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (TKA) Di Detik.com dan Republika Online.

Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) oleh Presiden Joko Widodo Pada

26 Maret 2018 menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pihak-pihak yang pro

menganggap Perpres TKA akan memberikan investasi lebih banyak dari luar

negeri ke dalam negeri. Sementara, pihak-pihak yang kontra justru merasa Perpres

TKA akan membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras

dan mengancam tenaga kerja lokal. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dan

pemberitaan di berbagai media massa. Terlihat Detik.com dan Republika Online

cukup masif memberitakan pengesahan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut munculah pertanyaan yaitu bagaimana

Detik.com dan Republika Online membingkai pemberitaan pro kontra mengenai

Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan framing

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki?

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan

kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model framing tersebut

menggunakan empat struktur dalam membedah teks yaitu, sintaksis, skrip, tematik

dan retoris.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas

yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang menyatakan

bahwa konstruksi media massa atas realitas sosial melihat bagaimana realitas

dipandang oleh individu secara subjektif.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Detik.com dan

Republika Online memiliki perbedaan perspektif dalam memberitakan pro kontra

mengenai pengesahan Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018. Detik.com menilai

deregulasi mengenai kebijakan tenaga kerja asing perlu dilakukan melalui

Pengesahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018, agar lebih resposif terhadap

perkembangan zaman sehingga berdampak pada peningkatan investasi di

Indonesia. Sementara, Republika Online mengkonstruksikan Perpres Nomor 20

Tahun 2018 sebagai kebijakan yang bermasalah karena bertentangan dengan

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perpres TKA juga dikonstruksikan sebagai

kebijakan yang tidak memberikan solusi atas permasalahan TKA terutama terkait

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan TKA di

Indonesia.

Kata Kunci : Kontroversi, Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018, Tenaga Kerja

Asing, Framing, Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki, Detik.com, Republika

Online.

.

ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Sang Maha Pengasih dan Penyayang

Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan ridho dan rahmat kepada

penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis

Framing Pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Detik.Com

Dan Republika Online. Shalawat seiring salam juga penulis sanjungkan kepada

Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat beliau, yang telah menjadi pelita

terdepan di jalan agama Allah SWT.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang disusun guna melengkapi

salah satu syarat yang telah ditentukan dalam menempuh program studi Strata Satu

(SI) Jurusan Jurnalistik di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karya tulis ini tentu jauh dari kata sempuma karena keterbatasan penulis

sebagai manusia biasa. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa

skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta Suparto, M. Ed, Ph.d., Wakil Dekan II Bidang

Administrasi Umum, Dr. Hj. Roudhonah, M.Ag., serta Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan, Dr. Suhaimi, M.Si.

2. Ketua Prodi Jurnalistik, Kholis Ridho, M.Si dan Sekretaris Prodi Jurnalistik,

Dra. Musfirah Nurlaily, MA, yang telah membantu penulis selama masa

perkuliahan.

3. Ade Masturi, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan

iii

memberikan banyak pelajaran, serta menyemangati peneliti dengan

kesabaran untuk dapat menyelesaikan penelitian ini degan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi

penulis.

6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang

telah menyediakan buku serta fasilitas lainnya, sehingga penulis mendapat

banyak referensi dalam penelitian ini.

7. Segenap Pimpinan dan staf Detik.com dan Republika Online. Khususnya

Koordinator Liputan Detik Finance Hans Henricus B.S.A Editor Nasional

Republika Online Karta Raharja Ucu yang telah memberikan waktu dan

bantuan dalam proses wawancara.

8. Kedua orang tua tercinta Umi dan Bapak serta para orang tua asuh, Ibu Hj

Nani Rohani, Kak Majid, Kak Erni dan Pak Burhan terima kasih atas segala

cinta, kasih sayang dan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan

dan keberhasilan penulis.

9. Kakak-Kakakku tersayang, Rahmat Jazuli, Irma Juiiawati, Kiki Rizkillah

dan M. Ikbal Fuadi yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam

bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan

baik. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keselamatan di

dunia dan akhirat.

10. Pejuang-pejuang tangguh keluarga besar Forum Mahasiswa Beasiswa

Bidikmisi 2014 (Formabi) dan Mahasantri Ma'had Al-Jamiah yang sudah

bersama-sama berjuang dan berproses meraih mimpi dan cita-cita.

11. Guru sekaligus bapak asuh Ma'had Al-Jamiah Mr. H. Utob Tobroni, Lc.,

MCL, yang senantiasa membangunkan subuh kami dengan hentakan sorban

dan suara lantangnya "qum! qum! ya walad! wake up!" yang akan penulis

selalu rindukan.

12. Keluarga Rabbani dan Rumah Tahfidz AI-Hikam terima kasih sudah

memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari keluarga

Qurani. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua.

iv

13. Sahabat DNK TV 5.0 : Abdul, Ndep, Mpip, Ncop, Oci, Ucon, Dhita, Silpa,

Wilu, Dita, Irna, Arita, kak Nisa, kak Urr, dan kak Ryan, dan kak Bibah.

Terimakasih sudah mau berbagi kisah, tertawa, dan menangis bersama

menjadi keluarga. Momen bersama kalian tak akan terlupakan.

14. Dedi Fahrudin, M.Ikom, General Manager Komunitas Dakwah dan

Komunikasi Televisi (DNK TV), serta keluarga besar DNK TV yang telah

memberikan pengalaman dan berbagi ilmu seputar dunia pertelevisian.

15. Kawan-kawan Jurnalistik 2014 yang telah berjuang bersama dalam

mengikuti perkuliahan selama hampir empat tahun. Terima kasih atas

pertemanan, pembelajaran, dan pengalaman yang telah diberikan kepada

penulis.

16. KKN MAP AN 88 yang sudah berbagi pengalaman yang tidak terlupakan.

Semoga silaturahmi yang terjalin akan tetap terjaga selamanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung,

mendo"akan, dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam menyusun

skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan budi baik mereka

dengan balasan yang setimpal. Peneliti menyadari skripsi ini masih belum

mencapai kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin

untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak.

Wassalamnalaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, April 2019

Ahmad Muhajirin

v

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................. vi

DAFTAR TABEL .................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Identifikasi Masalah.............................................................. 6

C. Batasan dan Batasan Masalah ............................................... 7

D. Tujuan Penelitian .................................................................. 8

E. Manfaat Penelitian ................................................................ 8

F. Metodologi Penelitian ........................................................... 9

G. Sistematika Penulisan ......................................................... 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konstruksi Sosial Media Massa ......................................... 16

B. Konseptualisasi Media Massa ............................................ 21

1. Definisi Media Massa ..................................................... 21

2. Fungsi Media Massa ....................................................... 22

3. Media Online .................................................................. 23

C. Konseptualisasi Berita ........................................................ 25

1. Definisi Berita ................................................................. 25

2. Nilai Berita...................................................................... 27

3. Jenis Berita...................................................................... 29

D. Analisis Framing ................................................................. 30

1. Konsep Framing.............................................................. 30

2. Efek Framing .................................................................. 34

3. Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ........... 36

E. Tenaga Kerja Asing ........................................................... 43

1. Definisi Tenaga Kerja Asing .......................................... 43

2. Landasan Pengaturan TKA ............................................. 46

3. Pengaturan TKA Pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 .. 47

F. Kajian Pustaka ...................................................................... 49

G. Kerangka Berfikir ................................................................ 54

BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Detik.com............................................................................ 56

B. Republika Online ................................................................ 58

vi

BAB IV DATA TEMUAN PENELITIAN

A. Berita Pekan Pertama ........................................................ 62

1. Sintaksis ......................................................................... 62

2. Skrip ............................................................................... 71

3. Tematik .......................................................................... 73

4. Retoris ............................................................................ 76

B. Berita Pekan Kedua ........................................................... 79

1. Sintaksis ......................................................................... 79

2. Skrip ............................................................................... 87

3. Tematik .......................................................................... 89

4. Retoris ............................................................................ 94

C. Berita Pekan Ketiga............................................................ 97

1. Sintaksis ......................................................................... 97

2. Skrip ............................................................................. 104

3. Tematik ........................................................................ 105

4. Retoris .......................................................................... 109

D. Berita Pekan Keempat ...................................................... 114

1. Sintaksis ....................................................................... 114

2. Skrip ............................................................................. 124

3. Tematik ........................................................................ 125

4. Retoris .......................................................................... 128

BAB V PEMBAHASAN

A. Pembahasan ...................................................................... 131

B. Interpretasi........................................................................ 137

BAB VI PEMBAHASAN

A. Kesimpulan ...................................................................... 142

B. Saran ................................................................................. 143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Judul Berita Detik.com dan Republika Online ......................................... 7

Tabel 2.1 Skema Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ............. 37

Tabel 4.1 Headline Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ........... 62

Tabel 4.2 Lead Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama .................. 64

Tabel 4.3 Latar Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ................. 65

Tabel 4.4 Kutipan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ............. 67

Tabel 4.5 Pernyataan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ........ 69

Tabel 4.6 Penutup Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama............. 70

Tabel 4.7 5W+1H Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ............. 72

Tabel 4.8 Detail Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ................ 73

Tabel 4.9 Koherensi Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ......... 74

Tabel 4.10 Kata Ganti Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ...... 76

Tabel 4.11 Leksikon Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama ......... 76

Tabel 4.12 Grafis Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Pertama .............. 77

Tabel 4.13 Headline Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ............ 79

Tabel 4.14 Lead Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua .................. 80

Tabel 4.15 Latar Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua .................. 81

Tabel 4.16 Kutipan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ............. 82

Tabel 4.17 Pernyataan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua......... 85

Tabel 4.18 Penutup Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ............. 86

Tabel 4.19 5W+1H Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ............. 87

Tabel 4.20 Detail Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ................ 88

Tabel 4.21 Koherensi Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua .......... 91

Tabel 4.22 Kata Ganti Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ......... 92

Tabel 4.23 Leksikon Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ........... 94

Tabel 4.24 Grafis Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Kedua ................ 95

Tabel 4.25 Headline Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ........... 97

Tabel 4.26 Lead Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga .................. 98

Tabel 4.27 Latar Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga .................. 99

Tabel 4.28 Kutipan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ........... 100

vi

Tabel 4.29 Pernyataan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ...... 102

Tabel 4.30 Penutup Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga .......... 104

Tabel 4.31 5W+1H Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ........... 105

Tabel 4.32 Detail Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga.............. 106

Tabel 4.33 Koherensi Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ....... 107

Tabel 4.34 Kata Ganti Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ...... 109

Tabel 4.35 Leksikon Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga ......... 109

Tabel 4.36 Grafis Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Ketiga.............. 112

Tabel 4.37 Headline Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ..... 114

Tabel 4.38 Lead Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ............ 115

Tabel 4.39 Latar Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ........... 117

Tabel 4.40 Kutipan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ....... 117

Tabel 4.41 Pernyataan Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat .. 122

Tabel 4.42 PenutupDetik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ........ 122

Tabel 4.43 5W+1HDetik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ........ 124

Tabel 4.44 DetailDetik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ........... 125

Tabel 4.45 Koherensi Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ... 126

Tabel 4.46 Kata Ganti Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat .. 127

Tabel 4.17 Leksikon Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat ..... 128

Tabel 4.18 Grafis Detik.com dan Republika Online Edisi Pekan Keempat .......... 128

Tabel 5.1 Perbedaan Frame Detik.com dan Republika Online Edisi .................... 134

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dapat dihindari

mengingat masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Indonesia

dan berkembangnya kerjasama global di bidang investasi dan

ketenagakerjaan. Keberadaan tenaga kerja asing tersebut merupakan

tantangan bagi pemerintah, karena sampai dengan saat ini Indonesia masih

menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, baik di dalam negeri

maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hal ini perlu ditinjau dari

keinginan politik negara terhadap tenaga kerja asing di Indonesia, yang

diproses melalui politik hukum formal maupun material, yang kemudian

direalisasikan dalam bentuk kebijakan.

Negara yang diberi mandat Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan pelindungan terhadap

seluruh rakyat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

harus mengatur ketenagakerjaan asing tersebut dengan baik. Pengaturan

ketenagakerjaan asing harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara,

hubungan antarnegara, dan instrumen hukum internasional. Agar

pengaturan tersebut komprehensif, maka perlu dibuat undang-undang yang

khusus mengatur tenaga kerja asing. Untuk menjalankan perintah

peraturan perundang-undangan maka diperlukan kebijakan turunan yaitu

Peraturan Presiden (Perpres).

Pada 26 Maret 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan

kebijakan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Perpres ini sekaligus

menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Pada bagian

Menimbang Pengesahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk

mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja

melalui peningkatan investasi.

2

Pengesahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menuai pro dan kontra

di tengah masyarakat. Pihak-pihak yang pro menganggap TKA akan

memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan investasi di

Indonesia. Sementara, pihak yang kontra menganggap Perpres TKA

berdampak negatif karena akan membuat arus kedatangan pekerja asing ke

dalam negeri semakin masif.

Beberapa pihak, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) serta instansi lainnya seperti

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap Perpres

Nomor 20 tahun 2018 bukan sebagai masalah. Menteri Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Hanif Dakhiri menyebutkan bahwa

Perpres TKA bukan untuk membebaskan keberadaan tenaga kerja asing

(TKA) di Indonesia tapi untuk menyederhanakan prosedur dan mekanisme

birokrasi sehingga bisa lebih cepat dan efisien. Kebijakan tersebut

diharapkan dapat mengundang investasi asing serta mendongkrak

kemudahan berbisnis di Indoensia agar semakin kompetitif. Sependapat

dengan Hanif, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai menilai bahwa Perpres tersebut sangat

penting dalam rangka mendukung terwujudnya iklim investasi yang lebih

baik.

Sementara, di sisi lain para buruh yang tergabung dalam

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beranggapan bahwa Perpres

TKA salah arah dan justru mengancam pekerja Indonesia. Tujuan

kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa Perpres itu tetap berbahaya

bagi keberlangsungan para pekerja dalam negeri meskipun aturan itu

membuka peluang investasi tapi di sisi lain membuka peluang masuknya

tenaga kerja kasar (unskilled worker) dari pihak asing secara masif.1

Sejalan dengan Ikbal, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja

Tekstil Sandang Kulit, Indra Munaswar, menganggap bahwa Perpres

Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang. Ketentuan

1 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12412811/kspi-perpres-tka-

ancam-keberlangsungan-pekerja-lokal. diakses pada 10 Mei 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12412811/kspi-perpres-tka-ancam-keberlangsungan-pekerja-lokal


3

Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dinilai bertentangan dengan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

Ketenagakerjaan). Demikian pula, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres

TKA dianggap memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA) di

Indonesia. Salah satu poin yang bertentangan adalah dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan telah mewajibkan adanya Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sementara dalam Pepres Nomor 20 Tahun

2018 justru tidak mensyaratkan RPTKA untuk posisi seperti komisaris

dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. Pengesahan

Perpres TKA ini juga menjadi salah satu dari tiga tuntutan utama yang

disuarakan para buruh diberbagai daerah pada peringatan May Day 2018

lalu2.

Menyikapi penerbitan Perpres TKA, Komisi IX DPR RI telah

melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR

RI perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas TKA yang telah

dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan

terhadap TKA.

Pengaturan mengenai TKA pada dasarnya diperbolehkan dan

diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Bab VIII

tentang penggunaan TKA. Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah

pertama, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan

professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja

Indonesia (TKI). Kedua, untuk mempercepat proses pembangunan

nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekhnologi

dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di

Indonesia. Keberadaan TKA juga diawasi oleh Tim Pengawas Orang

Asing yang merujuk pada UU. No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

pasal 66 sampai pasal 76 .

Berdasarkan data dari Direktorat PPTKA diketahui bahwa TKA

yang bekerja di Indonesia pada 2017 tercatat sebanyak 85.974 orang.

Berdasarkan data PPTKA Kemnaker, Jumlah IMTA (Izin Menggunakan

2https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/may-day-3-tuntutan-buruh-

aksi-besok-1/full (diakses pada 10 Mei 2018)

https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/may-day-3-tuntutan-buruh-aksi-besok-1/full


4

Tenaga Kerja Asing) yang diterbitkan bagi TKA jangka panjang dan

jangka pendek pada 2015 sebanyak 111.536 orang, 2016 sebanyak

118.088 orang dan 2017 sebanyak 126.006. Sedangkan data Jumlah IMTA

yang berlaku pada tahun 2015 sebanyak 77.149 orang di 2016 sebanyak

80.375 dan pada tahun 2017 sebanyak 85.974 orang. Berikut data lengkap

mengenai jumlah TKA di Indonesia dari tahun ke tahun:

Gambar 1.1

Grafik Data TKA di Indonesia

S

umb

er:

PPT

KA Kemenaker

Pro dan kontra terkait pemberitaan pengesahan Perpres TKA tak

luput dari sorotan media massa. Sebagai alat penyampai berita media

massa bertugas untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa dan pesan yang

ingin disampaikan ini bisa diterima secara serempak oleh khalayak luas.

Setiap berita yang disajikan oleh media massa tentunya telah didesain

dengan kepentingan media baik secara internal maupun eksternal. Dengan

demikian maka teks media sangat dipengaruhi oleh pekerja media secara

38634 41459 47641 55515 60670

70120 73624 77149 80375 85974 95335

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah TKA di Indonesia

5

individu, rutinitas media, organisasi media itu sendiri, institusi diluar

media dan ideologi.3

Dalam menyampaikan pesannya media massa mengkonstruksikan

berbagai realitas yang akan dipublikasikan. Sehingga seluruh isi media

merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang

bermakna. Media mencoba mengkonstruk realitas dengan cara melakukan

penyeleksian isu, dimana media mencoba melakukan pemilihan fakta.

Aspek mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak. Mengalihkan

fakta yang satu dengan fakta lain, atau bahkan mungkin menutupi sisi

tertentu. Selain itu, media juga mencoba menonjolkan satu aspek tertentu

dari pemberitaan, sehingga tampak menarik dan melekat dihati khalayak.4

Bingkai pemberitaan dari media yang berbeda-beda ini akan

menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.5 Terlebih untuk

memperkuat kebenaran atas pemberitaannya, media mencoba

menyuguhkan berbagai argumentasi yang dinilai kuat untuk mendukung

gagasannya tersebut. Sehingga tak heran, jika hasil konstruksi atas realitas

bentukan media nampak benar dan terlihat apa adanya, sesuai dengan apa

yang terjadi di lapangan.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, membuat

masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang akurat dan menarik

tetapi akses kecepatan dan kepraktisan karena hal tersebut sangat

dibutuhkan diabad informasi saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan

media online merupakan salah satu media yang paling sering digunakan

oleh masyarakat saat ini.

Media online yang secara aktif mengangkat pemberitaan Perpres

TKA adalah Detik.com dan Republika Online. Tercatat selama periode

April Detik.com sudah menerbitkan 63 berita dan Republika Online

sebanyak 67 pemberitaan. Alasan penulis memliih Detik.com dan

3 Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, Mediating The Messege: Theories

Of Influence on Mass Media Content, (New York: Longman Publishing Group, 1996) h.

223. 4 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media,

(Yogyakarta: LKiS, 2012), cet ke-VII, h. 224. 5 Wina Armada Sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode

Etik Jurnalistik, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), cet ke-II, h. 398.

6

Republika Online karena kedua media tersebut memiliki latar belakang

dan ideologi yang berbeda.

Selain itu Detik.com dan Republika Online juga merupakan portal

media terbesar di Indonesia. Merujuk pada hasil survei alexa.com, sebuah

perusahaan yang menyediakan data komersial terkait traffic web6

menjadikan kedua media tersebut sebagai 40 besar dalam jajaran Top Sites

in Indonesia pada kategori News (Berita). Dalam kategori tersebut

Detik.com dan Republika Online berturut-turut berada diurutan pertama

dan kelima dengan jumlah Total Sites Linking In sebanyak 58,872 dan

Republika Online Sebanyak 15,580.7

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam sebuah judul penelitian

“Analisis Framing Pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di

Detik.com dan Republika Online.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis

mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pemberitaan mengenai

Polemik Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Detik.com dan Repubika Online .

Diantaranya:

1. Permasalahan mengenai regulasi atau kebijakan tenaga kerja asing di

Indonesia seringkali terjadi. Hal tersebut ditandai dengan masih

adanya pelanggaran seperti hadirnya tenaga kerja asing unskill worker

yang mengancam tenaga kerja lokal. Dalam hal ini peran perintah

sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Polemik mengenai pengesahan Perpres TKA Nomor 20 tahun 2018

dinilai bermuatan unsur kepentingan elite politik.

6Alexa Internet, https://id.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet diakses pada 15

Mei 2018 7 Top Sites In Indonesia,

https://www.alexa.com/topsites/category/World/Bahasa_Indonesia/Berita, diakses pada

15 Mei 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet

https://www.alexa.com/topsites/category/World/Bahasa_Indonesia/Berita

7

3. Detik.com dan Repubika Online terlihat berbeda pandangan dalam

menuliskan pemberitaan mengenai pro dan kontra pengesahan Perpres

TKA Nomor 20 tahun 2018.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah maka penulisan ini dibatasi pada

analisis tekstual dari berita “Pengesahan Perpres TKA Nomor 20

Tahun 2018”. Adapun media massa yang akan dianalisis ialah media

online Detik.com dan Republika Online edisi April 2018.

Kemudian pada edisi tersebut penulis menentukan sampel berita

yang relevan dengan penulisan ini. Setiap pekannya penulis memilih

masing-masing satu berita dari Detik.com dan Republika Online.

Sehingga selama edisi April 2018 total berita yang penulis analisis

berjumlah delapan berita. Pemilihan sample berita ini menggunakan

Sampling Purposive. Menrurut Prov. Dr Sugiyono Sampling Purposive

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.8 Pada

penulisan ini penulis mempertimbangkan aspek kesesuaian judul dan

isi berita dengan judul skripsi serta memilih berita yang utuh dan

lengkap. Delapan berita yang dipilih antara lain:

Tabel 1.1

Judul Berita Detik.com dan Republika Online

Pekan Detik.com Republika Online

Pertama Perpres TKA Terbit

Menaker: Perpendek

Birokrasi

Perpres TeVnaga Kerja

Asing Perkecil Kesempatan

Pekerja Lokal

Kedua Menaker: Tak Akan Ada

Banjir Tenaga Kerja Asing

Regulasi TKA Lemah

Penegakan Hukum

Ketiga Perpres Tenaga Kerja

Asing Ditolak, Wacana

Pansus Muncul di DPR

Pemerintah Diminta Cabut

Perpres Tenaga Kerja Asing

Keempat Perpres 20/2018, Karpet

Merah Investor atau Tenaga

Kerja Asing?

Ekonom Indef: Perpres

Memudahkan TKA Bekerja

di Indonesia

8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.124

8

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Detik.com dan Republika Online membingkai

pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana frame Detik.com dan Republika

Online membingkai pemberitaan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan framing Zhongdang

Pan dan Gerald M. Kosicki.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi terhadap

pengembangan keilmuan komunikasi khususnya dalam penelitian analisis

framing. Penelitian ini juga diaharapkan bids memberikan pengetahuan

tentang bagaimana kerja redaksional di media dengan proses konstruksi

realitas sosial di media massa terkait berita Pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada

pembaca mengenai isu-isu tenega kerja asing khususnya terkait Regulasi

penggunaan TKA di Indonesia yang termuat dalam Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan

referensi dalam penelitian serupa dalam bidang komunkasi massa

khususnya dalam penelitian analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald

M. Kosicki.

9

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Dani Vardiansyah, diartikan sebagai cara

pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan

mempengaruhi dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku.9

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis.

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas

yang natural tapi terbentuk dari hasil konstruksi.10

Paradigma ini

mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks

berita yang dihasilkanya.

Dalam kontek berita realitas bisa saja terjadi pada peristiwa

yang sama namun dikonstruksikan berbeda. Perbedaan konstruksi

realitas ini dimulai dari level individu wartawan yang bisa jadi

mempunyai pandangan dan konsepsi yang bebeda ketika melihat suatu

peristiwa. Bagaimana wartawan mengkstruksi peristiwa dapat

diwujudkan dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruktivis

bukan merupakan fakta dalam arti yang sebenarnya ia adalah produk

dari interaksi antara wartawan dengan fakta. Oleh karena itulah bagi

kaum konstruktivis realitas itu bersifat subjektif tergantung sudut

pandang wartawan.11

2. Pendektan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang yang dipakai dalam

melihat permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan

penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna,

penalaran, definisi, suatu definisi tertentu, lebih banyak meneliti yang

berhubungan dengan sehari-hari.

Menurut Craswell, beberapa asumsi dalam pendekatan

kualitatif yaitu pertama, peneliti kualitatif lebih memerhatikan proses

9 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT

Indeks, 2008), h. 27. 10 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media,

(Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2002) h.43. 11 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media,

(Yogyakarta:PT LkiS Pelangi Aksara, 2002) h.20.

10

dari pada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan

interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam

mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus

terjun langsung ke lapangan melakukan observasi partisipasi di

lapangan. Keempat, penelitian kualitatif menggambarkan bahwa

peneliti terlibat dalam proses penelitian interpetasi data, dan

pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar.12

Pendektan kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami

apa yang dialami subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam

bentuk konteks yang khusus dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah.13

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis framing

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis ini terbagi menjadi

empat struktur besar, yaitu: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur

tematik dan struktur retoris.

Penulis menganalisis pemberitaan mengenai pengesahan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja

Asing. Kemudian, penulis menyimpulkan hasil temuan dari analisis

tersebut. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan

gambaran mengenai bagaimana Detik.com dan Republika Online

mengkonstruksi pemberitaan mengenai pengesahan Peraturan Presiden

No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian : Detik.com dan Republika Online

12

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma, dan Diskursus

Teknologi Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006)

h. 307 13

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya 2006), h.6.

11

b. Objek Penelitian : Berita mengenai Pengesahan Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Detik.com di Gedung

Transmedia - Lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12-14 A, Jakarta

Selatan, pada 25 Maret 2019 dan kantor Republika Online yang

beralamat di Jl.Warung Buncit Raya No.37 Jakarta Selatan, 12510

pada 06 April 2019.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Teks

Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan sebagai

teknik pengumpulan data. Observasi menurut Gordon E.Mills

adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat

dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem

yang memilik tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di

balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.14

Penulis melakukan pengamatan secara sistematis dengan meneliti

teks berita tentang mengenai Pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

di Detik.com dan Republika Online.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview).

Wawancara mendalam merupakan proses tanya jawab antara

pewawancara dengan narasumber yang dilakukan dengan cara

komunikasi langsung bertatap muka guna memperoleh data secara

mendalam. Sama seperti teknik wawancara lainnya, hanya saja

14 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai

nstrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.131.

12

wawancara mendalam membutuhkan waktu yang lama bersama

informan di lokasi penulisan.15

Wawancara dilakukan dengan Hans Henricus B.S.A selaku

Koordinator Liputan Detik Finance dan Karta Raharja Ucu sebagai

Editor Nasional Republika Online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu

media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat

langsung oleh subjek yang bersangkutan. 16

Penulis mengumpulkan dan mempelajari data melalui

sumber bacaan, seperti buku-buku yang relevan dengan masalah

yang dibahas dan mendukung penelitian yang bisa diperoleh

penulis dari internet, perpustakaan, atau sumber lain yang bisa

digunakan untuk analisis dalam penelitian ini.

7. Teknik Analsis Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berita-berita yang

terkait berita tersebut. Setelah berita dikumpulkan penulis mengambil

beberapa berita yang menarik itu untuk diteliti dan difokuskan, lalu

penulis membuat pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Setelah itu, penulis menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan

Gerald M.Kosicki, menganalisis pemberitaan mengenai Pengesahan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing di Detik.com dan Republika Online.

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yakni

memberikan gambaran mengenai bagaimana Pengesahan Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja

Asing di Detik.com dan Republika Online.

15 Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010), h.108. 16 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Imu Sosial,

(Jakarta: Salemba Humanika, 2012) Cet ke-3, h.143.

13

8. Model Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisa pemberitaan

pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Detik.com dan Republika Online

menggunakan teknik analisis framing model analisis Zhongdang Pan

dan Gerald M. Kosicki. Perangkat framing ini menganalisis media

melalui struktur bahasa yang digunakan dalam mengkonstruksi suatu

realitas.

Analisis framing model ini membagi perangkat framing

kedalam empat struktur golongan besar. Keempat struktur tersebut

dibagi kedalam framing sebagai berikut:

1. Struktur sintaksis, yaitu susunan bagian berita seperti headline,

lead, latar informasi, sumber, dan penutup dalam suatu kesatuan

teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk

yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi

pedoman bagaimana fakta hendak disusun

2. Struktur skrip, yaitu cara wartawan untuk mengisahkan atau

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Skrip juga

digunakan sebagai strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita.

Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W+1H yaitu who,

what, when, where, why, dan how.

3. Struktur tematik, yaitu bagaimana sebuah peristiwa diungkap oleh

wartawan melalui tulisan menjadi sebuah teks berita. Perangkat

pengamatannya seperti koherensi, detail, bentuk kalimat, dan kata

ganti.

4. Struktur retoris, yaitu menggambarkan pilihan kata yang dipilih

wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Beberapa

elemen yang dipakai wartawan yaitu, dipakai oleh wartawan yaitu,

leksikon, pemilihan, dan pemakaian kata tertentu. Penekanan

pesan dalam berita juga dapat dilakukan dengan menggunakan

unsur foto atau grafis.

14

9. Pedoman Penulisan Skripsi

Penelitian ini mengacu pada pedoman yang berlaku di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman

tersebut digunakan penulis untuk mengikuti aturan tentang

keseragaman penulisan karya ilmiah. Buku pedoman karya ilmiah ini

diterbitkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Nomor 507 Tahun 2017 .

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini bersifat sistematis, maka penulis

membaginya menjadi enam bab yang tiap-tiap babnya terdiri dari sub-

sub bab. Adapaun penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada ini dipaparkan mengenai latar belakang, pembatasan dan

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan yaitu, definisi

konstruksi realitas sosial, definisi analisis framing, analisis framing

model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, definisi media massa,

fungsi media massa, konsep, nilai dan jenis berita, kode etik jurnalistik

dan konsep Tenaga Kerja Asing.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini penulis membahas tentang gambaran umum profil dan

sejarah berdirinya Detik.com dan Republika Online.

BAB IV DATA DAN TEMUAN DAN PENELITAN

Pada bab ini berisi analisis framing dan kosntruksi realitas sosial

terhadap pemberitaan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

2018. Temuan penelitian menggunakan analisis framing model

Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan melihat pada unsur

sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.

15

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, teori dan rumusan teori baru

dari penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan

sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan

masalah, serta menyampaikan implikasi, saran-saran dan lampiran-

lampiran yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konstruksi Sosial Media Massa

Sebagai sarana penyampai informasi, media massa memiliki

kekuatan untuk membentuk realitas sosial di dalam masyarakat. Peter L.

Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya „Social Construction of

Reality, a Treatise in the Socialogical of Knowledge’ berpandangan bahwa

sebuah realitas merupakan suatu bentukan (konstruksi). Konstruksi sosial

menggambarkan dimana terjadinya proses sosial melalui tindakan dan

interaksinya, individu menciptakan secara terus menerus (intens) akan

menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.1

Konstruksi sosial merupakan suatu teori yang dapat digunakan

dalam metode analisis framing. Teori ini mengenai pembentukan sebuah

realitas yang dilihat dari bagaimana sebuah realitas sosial itu memiliki

makna. Sehingga realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi oleh individu

secara subjektif kepada individu lainnya sehingga realitas tersebut dapat

dilihat secara objektif dan pada akhirnya individu akan mengkonstruksi

realitas yang ada dan merekonstruksikan kembali ke dalam dunia

realitasnya.

Manusia memaknai dirinya dan objek di sekelilingnya berdasarkan

sifat-sifat atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan dengan objek

tersebut. Pemaknaan tersebut berasal dari tindakan yang terpola dan terjadi

secara terus menerus yang pada akahirnya mengalami objektifasi dalam

kesadaran mereka yang mempersepsikannya. Dalam aspek psikologis

manusia melihat sebuah realitas akan memiliki persepsi yang berbeda

sesuai dengan apa yang dipahaminya. Oleh kerenanya, realitas yang sama

bisa jadi akan dipahami dan digambarkan secara berbeda pula oleh setiap

individu. Individu mampu secara aktif dan kreatif mengembangkan segala

realitas sesuai dengan stimulus dalam kognitifnya.

Berger dan Luckmann menilai proses mengkonstruksi melalui

interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas, yakni symbolic

1 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,

Analiis Semiotik, Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006) H.91.

17

reality, objective reality, dan subjective reality yang berlangsung dalam

suatu proses dalam tiga momen simultan yaitu eksternalisasi, objektivasi,

dan internalisasi.2

Objective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas

(termasuk ideologi dan keyakinan) gejala-gejala sosial, seperti tindakan

dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering

dihadapi oleh individu sebagai fakta.

Symbolic reality, merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari

realitas objektif, yang umumnya diketahui oleh khalayak dalam bentuk

karya seni, fiksi serta berita-berita di media.

Sedangkan objective reality merupakan Realitas sosial pada

individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas sosial

simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu

dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang

dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri

dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu

lain dalam sebuah struktur sosial.

Adapun dalam pandangan Peter L. Berger tiga tahapan tersebut

adalah3:

1. Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke

dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah

menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke

tempat dimana dia berada. Proses ini berawal dari latar belakang

seseorang dalam melakukan pencurahan dirinya kedalam sebuah

realitas. Proses ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, sosial,

ekonomi dan lain sebagainya. Latar belakang akan mempengaruhi

seseorang dalam melihat realitas.

2. Objektivikasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik

dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan

2 Muhammad Mufid, Komunikasi dan Regulasi penyiaran,( Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2007), h. 92 3 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta:

LKiS,2002), h. 16

18

realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu

sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari

manusia yang menghasilkannya. Setelah manusia mencurahkan

dirinya ke dalam sebuah realitas, maka mereka akan menghasilkan

sebuah pemaknaan pada dirinya terkait dengan realitas sekitarnya.

Latar belakang seseorang akan menghasilkan realitas yang berbeda

dalam melihat kondisi sosial.

3. Internalisasi, proses ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia

objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif

individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam

unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap

sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala

internal bagi kesadaran. Malalui internalisasi, manusia menjadi hasil

dari masyarakat. Dalam tahap ini adalah bagaimana manusia kembali

merefleksikan apa yang telah ia hasilkan melalui pencurahan dirinya

ke dalam sebuah realitas dan melihat apa yang dipersepsikan oleh

lingkungan sekitar terhadap realitas yang sama. Misalnya, sebagai

pekerja media, seorang wartawan tidak akan mungkin menuliskan

hasil pencurahan dirinya dalam sebuah realitas untuk dijadikan sebuah

berita. Biasanya mereka dibatasi oleh pengertian-pengertian yang

dihasilkan oleh rapat redaksi dalam membuat realitas dalam sebuah

pemberitaan. Dan ini terjadi pada tubuh media manapun.

Kemudian proses pembentukan realitas dalam media massa memiliki

tiga tahap, yang terdiri dari tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap

sebaran konstruksi dan tahap pembentukan konstruksi realitas.4 Pertama

tahap menyiapkan materi konstruksi yang terpenting adalah melihat

keberpihakan media massa kepada kapitalisme yang menjadi dominan,

mengingat dimana media massa adalah mesin produksi kapitalis yang

harus menghasilkan keuntungan. Kedua, pada tahap sebaran konstruksi,

dilihat dari strategi media massa dalam menyebarkan informasi. Pada

umumnya persebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model

4 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

2011), h. 195-197.

19

satu arah. Dimana media berkuasa penuh terhadap penyebar informasi dan

penonton atau pembaca tidak memiliki pilihan selain mengonsumsi

informasi tersebut. Ketiga, tahap pembentukan konstruksi realitas, yang

terdiri atas pembentukan konstruksi realitas, pembentukan konstruksi citra.

Terakhir, tahap mengkonfirmasi, tahapan ini ketika media massa maupun

pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya

untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.

Realitas yang ditampilkan oleh media pada dasarnya merupakan

hasil konstruksi media itu sendiri. Realitas dalam media massa

dikonstruksi dengan melalui tiga tahap, yaitu tahap konstruksi realitas

pembenaran, kesediaan dikonstruksi oleh media massa dan sebagai pilihan

konsumtif. Pertama, konstruksi realitas pembenaran merupakan realitas

yang dikonstuksi media massa dan apa yang disajikan di media massa

seluruhnya diangap sebagai suatu kebenaran. Kedua, tahap kesediaan

dikonstruksi oleh media massa, kesediaan khalayak menjadi konsumen

media. ketiga, tahap pilihan konsumtif, yaitu ketergantungan individu

terhadap media.5

Media massa berupaya mengkonstruksi realitas dipengaruhi

beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan yang dilakukan oleh internal

organisasi media untuk memahami konteks dimana gambaran sebuah

media dihasilkan. Faktor lainnya adalah kepemilikan dan pasar, iklan,

hegemoni, pesan penting dan kerjasama kepemilikan.

Saat melakukan konstruksi atas sebuah realitas, media massa

melakukan tiga tindakan yang berpengaruh terhadap pembentukan citra

atas realitas tersebut, yaitu:

1. Pemilihan kata atau simbol (bahasa)

Ketika media menyajikan sebuah laporan mengenai peristiwa,

pemilihan kata atau simbol tertentu akan memengaruhi seseorang

dalam memaknai sebuah realitas.

5 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

2011), h. 195-197.

20

2. Mekanisme Framing

Hal ini dilakukan media untuk menyederhanakan sebuah berita karena

adanya tuntutan teknis. Dalam menentukan sebuah bingkai, media

memiliki kepentingan internal maupun eksternal yang bersifat teknis,

ekonomis, politik maupun ideologis. Dari kepentingan-kepentingan

tersebut dapat dilihat arah media dalam menentukan berita.

3. Adanya agenda setting media

Ketika media menyediakan ruang dan waktu dalam menampilkan

sebuah informasi, maka realitas itu akan mudah diterima oleh

khalayak. Media memiliki kekuatan besar ketika menyampaikan

sebuah peristiwa. Saat media menganggap penting sebuah peristiwa,

maka masyarakat pun akan melihat peristiwa tersebut sebagai

peristiwa yang dianggap penting.

Dalam konstruksi realitas bahasa adalah unsur yang sangat penting.

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan realitas

dalam sebuah peristiwa. Bahasa merupakan alat konseptualisasi dan alat

narasi.6 Konten media massa adalah bahasa, baik itu bahasa verbal

maupun non verbal. Bahasa verbal dapat berupa lisan dan tulisan.

Sementara bahasa non verbal dapat berupa gambar, foto, grafik, angka

tabel dan lain-lain. Dalam konstruktivis pula, bahasa dalam media massa

dianggap sebagai faktor utama dalam kegiatan komunikasi serta hubungan

sosial. Bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menggambarkan

realitas objektif dan dipisahkan dari subjek penyampai pesan. Bahasa

memiliki kemampuan untuk mengontrol maksud-maksud tertentu dalam

sebuah wacana.

B. Konseptualisasi Media Massa

1. Definisi Media Massa

Media massa merupakan alat yang digunakan untuk

menyampaikan informasi dari sumber kepada khalayak. Media massa juga

sebagai sarana yang secara terorganisasi digunakan untuk menyampaikan

6 Ibnu Hamad, Konstruksi Relitas Politik di Media Massa: Sebuah Study Cricital

Discourse Analysis (Jakarta: Granit, 2004 ), h. 12.

21

pesan kepada khalayak dengan cara terbuka dalam jangka waktu yang

singkat.7 Ada tiga jenis media massa yang dikenal masyarakat, yaitu media

cetak, media elektronik dan media online (new media). Definisi

komunikasi massa paling sederhana dikemukakan oleh Bitter yakni,

komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media

massa pada sejumlah besar orang.8 Menurut Cangara, karakteristik media

massa adalah:9

1. Bersifat melembaga; artinya pihak yang mengelola media bukan

hanya satu orang melainkan terdiri atas banyak orang yang

terlebaga. Mulai dari proses pengumpulan, mengelola hingga

menyajikan informasi.

2. Bersifat satu arah; artinya komunikasi yang dilakukan bersifat

monolog, yakni tidak ada dialog antara komunikator dan

komunikan.

3. Meluas dan serempak; artinya masyarakat dimanapun bisa

mendaptkan informasi dalam waktu seksama.

4. Memakai peralatan teknis dan mekanis seperti radio, televisi, surat

kabar dan sebagainya.

5. Bersifat terbuka; artinya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana

saja tanpa mengenal usia, ras, jenis kelamin dan agama.

2. Fungsi Media Massa

Menurut Elvinaro, media massa berfungsi sebagai pemberi

informasi, secara edukasi, pengawas, pewearis nila-nilai, hiburan dan

persuasif. Sedangkan menurut Jay Blackdan Fedrick C. Whitney

fungsi media massa antara lain;10

7 Nuraini Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,

2010), h. 198 8 Siti Karlinah, dkk, Komunikasi Massa, Cet-11( Jakarta: Universitas terbuka,

2000), h.13. 9 Elvinaro Ardinato dan Lukianti Komala Erdinaya, Komunikasi Massa: Suatu

Pengantar (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), h.50-57 10

Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

2007) h. 64.

22

a. To Inform (Menginformasikan)

Memberikan informasi kepada masyarakat secara terus-

menerus dan rutin dalam bentuk penafsiran dan perspektif

masyarakat.

b. To Entertaint (Memberi hiburan)

Memberikan alternatif segmen kepada masyarakat dan

khalayak dalam memberikan penyegaran yang bersifat hiburan

ringan.

c. To Persuade (Membujuk)

Memberikan perspektif yang dibentuk media kepada khalayak

yang menyaksikan agar terpengaruh oleh informasi yang

disebarkan media massa.

d. Transmission of the culture (transmisi budaya)

Memberikan efek trasnmisi budaya yang dibentuk dari adanya

media massa dan arus informasi.

e. To Educate (Mendidik)

Menurut Alexis S. Tan, seperti dikutip Nurudin, salah satu

fungsi media massa adalah mendidik.11

Media massa

merupakan sarana pendidikan bagi khalayak. Media massa

harus menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik melalui

konten yang ditampilkan. Media massa juga harus memberikan

pengetahuan dan terampilan, mengajarkan nilai, etika serta

aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

3. Media Online

Dalam kurun waktu 20 kebelakang perkembangan teknologi

semakin mempengaruhi berbagai aktivitas keseharian masyarakat

dunia. Dalam hal ini perkembangan media turut ambil bagian dalam

penyebaran informasi. Media online menjadi salah satu media

mainstream yang kini menjadi sebuah alat untuk mendapatkan

11

Ibid, h. 65.

23

informasi. Kehadiran media online mempermudah orang lain untuk

mendapatkan informasi yang dia inginkan, bahkan informasi yang

berada sangat jauh dari diri mereka. Kecepatan dan kemudahan

menjadikan media online sebagai primadona pada zaman ini.

Perkembangan media online tentu saja tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh internet. Sebuah sistem sederhana yang saling

menghubungkan tiap-tiap data yang ada dalam sebuah server

kemudian ditransmisikan dengan ribuan kilometer kabel yang

terbentang diseluruh dunia yang kemudian data tersebut dapat dengan

mudah dikonsumsi didepan komputer pribadi masing-masing.

Internet adalah jaringan dunia yang mengembangkan ARPANET,

suatu sistem komunikasi yang terkait dengan pertahanan keamanan

yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Manfaat sistem komunikasi

yang berjejaringan ini dengan cepat ditangkap oleh peneliti dan

pendidik secara umum.12

Penemuan ini mengubah siapapun dalam mencari informasi.

Pengguna media online tidak dapat diatur dalam tata cara

penggunaannya. Mereka memiliki kuasa penuh atas apa yang mereka

konsumsi setiap hari, mereka akan fokus mencari apa yang mereka

butuhkan tanpa perlu permisi atau bahkan tidak perlu jauh-jauh datang

ke sebuah daerah atau negara untuk mendapatkan berita yang mereka

inginkan. Aktivitas belajar dan mengajar pun kini sudah terpengaruhi

dengan kehadiran media online. Sebagian besar orang dalam lingkup

akademisi menggunakan media online dalam kesehariannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa media online merupakan media

yang menggunakan internet. Sepintas lalu orang akan menilai media

online merupakan media eletronik, tetapi para pakar memisahkannya

dalam kelompok tersendiri. Alasannya media online menggunakan

gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang

12 Werner J. Severin and James W. Tankard, Teori Komunikasi: Sejarah,

Metode, danTerapan Dalam Media Massa, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h.

457.

24

disalurkan melalui sarana eletronik, tetapi juga berhubungan dengan

komunikasi personal yang terkesan perorangan.13

Adapun perbedaan antara media online dengan media cetak dan

elektronik yaitu: 14

Pertama, pada media online berita-berita yang disampaikan jauh

lebih cepat, bahkan setiap beberapa menit dapat di-up date. Peristiwa-

peristiwa besar yang baru saja terjadi sudah dapat diketahui dengan

membaca media online, masyarakat tidak harus menunggu esok hari

lewat koran atau pekan depan lewat majalah. Faktor kecepatan inilah

yang tidak diperoleh lewat media cetak.

Kedua, dalam media online sangat mudah untuk mengakses berita-

berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat komputer atau

laptop yang dipasang internet, tetapi lewat ponsel atau HP pun bisa

sehingga sangat mudah dan praktis. Pembaca juga bisa berbagi cerita-

cerita penting dari media online itu kepada banyak orang yang tidak

bisa dilakukan di media cetak maupun elektronik.

Ketiga, pembaca media online dapat memberikan tanggapan atau

komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau

tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah

disediakan. Pembaca dapat mengekspresikan pikiran dan unek-

uneknya. Jadi, pembaca tidak perlu menulis surat pembaca yang

pemuatannya bisa memakan waktu beberapa hari.

C. Konseptualisasi Berita

1. Definisi Berita

Istilah “berita” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Vrit yang

kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi Write, yang memiliki

arti “ada” atau “terjadi”. Sebagian ada yang menyebutnya Vritta masuk

13

Mondry, Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik (Bogor: Ghalia Indonesia,

2008), h. 13. 14

Zaenuddin HM, The Journalist, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 7-9.

25

dalam Bahasa Indonesia menjadi “berita” atau “warta”.15

Sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti berita adalah laporan

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berikut definisi berita

menurut beberapa tokoh:

1. Menurut Tom Clarke, seorang direktur sebuah institut jurnalistik

mengatakan bahwa NEWS (berita) berasal dari suatu akronim

(singkatan) yaitu: N(orth), E(ast), W(est), S(outh). Dari akronim

tersebut Clarke ingin menggambarkan bahwa berita sebagai suatu

hal yang dapat memenuhi kebutuhan naluri keingintahuan manusia

dengan memberi kabar dari segala penjuru dunia. Maksudnya

adalah sifat berita yang menghimpun keterangan atau informasi

dari empat penjuru arah.16

2. Jakob Oetama mendefinisikan berita bukalah suatu fakta, tapi

laporan tentang fakta itu sendiri. Suatu peristiwa menjadi berita

hanya apabila ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan atau

membuatnya masuk dalam kesadaran publik dan dengan demikian

menjadi pengetahuan publik.17

3. Menurut Paul De Maeseneer menyebutkan bahwa berita

merupakan informasi yang memiliki pengaruh pada khalayak serta

relevan dan layak dinikmati oleh khlayak.18

4. Menurut prof. Mitchel V. Charney berita adalah laporan tercepat

menganai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik

minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar

penduduk).19

15 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung : PT. Remaja Rosda

Karya, 2004), Cet. III, h. 46 16 Sedia Willing Barus, Jurnalistik:Petunjuk Teknis Menulis Berita, (Jakarta:

Erlangga, 2010), h. 25. 17

Ibid, h. 26 18

Helena Olii, Berita dan Informasi: Jurnalistik Radio, (PT. Indeks, 2007). Cet

ke-1, h. 25. 19

Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komuikasi, ( Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2003), h. 131

26

5. Definisi berita menurut Dean M. Lyle Spencer adalah setiap fakta

yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik perhatian bagi

sejumlah besar pembaca.20

6. Kemudian, definisi berita dalam praktiknya, menurut AS Hari

Sumadiria berita adalah semua hal yang terjadi di dunia, apa yang

ditulis dalam surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang

ditayangkan oleh televisi. Berita menyampaikan fakta tetapi tidak

setiap fakta merupakan berita, berita menyangkut orang-orang

walau tidak setiap orang menjadi berita, dan berita merupakan

sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi sebagian kecil yang

dilaporkan.21

Dari beberapa pengertian pakar tersebut, penulis

menyimpulkan bahwasannya berita ialah jalan cerita atau laporan

tentang suatu peristiwa baik sekitar kita maupun di seluruh penjuru

dunia. Peristiwa tersebut merupakan fakta disekitar kita atau diseluruh

penjuru dunia yang baru terjadi, aktual, mengandung unsur

keluarbiasaan, ketokohan, langka, konflik, entertainment dan penting

diketahui khlayak serta memiliki pengaruh terhadap khalayak. Laporan

peristiwa tersebut dimuat di media tertentu, baik media cetak,

elektronik maupun online.

Ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana berita tersebut

diproduksi. Faktor-faktor tesebut adalah:22

1. Rutinitas Organisasi

Setiap hari institusi media secara teratur memproduksi berita, dan

proses seleksi itu adalah bagian dari ritme dan keteraturan kerja

yang dijalankan setiap hari.

20 Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2011), h.68. 21 AS. Haris Sumardiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature,

(Bandung: Rosdakarya, 2008), cet ke-III, h. 63. 22 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media,

(Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 119

27

2. Nilai Berita

Nilai berita bukan hanya menentukan peristiwa apa yang akan

diberitakan, tetapi juga bagaimana berita dikemas. Peristiwa tidak

lantas dapat disebut sebagai berita tetapi ia harus dinilai terlebih

dahulu apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita.

3. Kategori Berita

Kategori dipakai untuk membedakan jenis isi berita dan subjek

peristiwa yang menjadi berita.

4. Ideologi Profesional/Objektivitas

Objektivitas dalam produksi berita digambarkan sebagai tidak

mencampuradukkan antara fakta dan opini. Objektivitas

merupakan standar professional yang berhubungan dengan jaminan

bahwa apa yang disajikan adalah suatu kebenaran.

2. Nilai Berita

Nilai (news value) berita merupakan karakteristik intrinsik

dalam berita. Nilai berita menjadi ukuran yang berguna dan diterapkan

untuk menentukan kelayakan berita (newsworthy).23

Nilai-nilai

tersebut adalah:24

a. Immediacy atau timeliness: nilai tersebut terkait dengan

kesegaran peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita dituntut

untuk memiliki nilai aktualitas karena sering dinyatakan

sebagai laporan dari sebuah kejadian/peristiwa yang baru

terjadi. Semakin segar sebuah berita yang dilaporkan akan

semakin bernilai berita itu.

b. Proximity: merupakan kedekatan peristiwa dengan pembaca

atau pemirsa dalam keseharian hidup mereka. orang-orang akan

lebih tertarik dengan peristiwa yang menyangkut kehidupan

mereka. semakin dekat berita tersebut dengan pembaca maka

akan semakin bernilai pula berita itu.

23

Luwi Iswara, Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Cet-3, (Jakarta: Kompas

2007) , h.53 24

Santana K, Septiawan, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2005), h. 18-20

28

c. Consequence; artinya berita yang mengubah kehidupan

pembaca adalah berita yang mengandung konsekuensi. Nilai

konsekuensi umumnya menjadi ukuran pentingnya suatu berita.

Pentingnya sebuah berita dinilai dari timbulnya rangkaian

peristiwa yang dapat memengaruhi banyak orang.

d. Conflict; artinya pemberitaan mengenai ketegangan, perang,

demonstrasi bahkan kriminal merupakan contoh elemen yang

membuat sebuah berita dapat menarik perhatian pembaca.

e. Oddity; artinya peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa

unik dan tidak lazim di masyarakat. Peristiwa yang tidak biasa

terjadi akan diperhatikan oleh masyarakat.peristiwa tersebut

jarang dijumpai oleh pembaca sehingga mereka tertarik untuk

membaca berita yang dilaporkan.

f. Sex; artinya dalam dunia jurnalistik sex juga memiliki nilai

berita. Sex kerap jadi elemen utama dalam sebuah pemberitaan,

misalnya perselingkuhan public figure, tindakan asusila dan

pelecehan sexsual. Tak jarang pula, sex menjadi elemen

tambahan bagi pemberitaan tertentu, seperti pada berita

olahraga, kriminal dan selebritis.

g. Emotion; artinya berita tersebut memiliki human interest.

Berita yang disajikan mampu menyentuh perasaan khalayak.

Berita-berita mengenai kisah-kisah yang mengandung

kesedihan, kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian,

kebahagiaan atau humor dapat membuat berita tersebut

memiliki nilai yang mampu menarik minat pembaca.

h. Prominence; artinya ketokohan yang terlibat dalam peristiwa

yang diberitakan. Elemen ini adalah unsuryang menjadi dasar

istilah “name “make news” atau “ nama membuat berita”.

Unsur ketokohan selalu menjadi incaran pembuat berita karena

menarik minat pembaca.

i. Suspense; artinya berita tersebut adalah berita tentang peristiwa

yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nilai faktualitas

29

(kebenaran) tetap menjadi hal terpenting yang dituntut oleh

khalayak.

j. Progress; elemen ini merupakan elemen perkembangan

peristiwa yang ditunggu masyarakat. Lahirnya penemuan-

penemuan baru, pengobatan baru dan alat-alat baru merupakan

sebuah progress yang menjadi nilai kelayakan berita.

3. Jenis Berita

Terdapat banyak macam atau jenis berita dalam dunia

jurnalistik. Setiap jenis berita memiliki karakteristiknya sendiri.

Terdapat lima jenis berita yang dikenal dimasyarakat, masing-masing

Straight News, Depth News, Investigative News, Interpretative News

dan Opinion News.25

Berikut adalah penjelasan mengenai kelima jenis

berita tersebut:

a. Straight News; adalah berita yang langsung pada sasaran secara

singkat dan lugas. Diberitakan tanpa mencampurkan opini

penulis. Dsiarkan secara cepat dan biasanya menjadi berita

utama.

b. Depth News; atau berita mendalam merupakan jenis berita yang

dikembangan dari peristiwa yang ada dibawah suatu

permukaan atau dari sebuah peristiwa yang sudah diketahui

secara umum.

c. Investigative News; adalah berita yang dihasilkan melalui

proses penyelidikan atau investigasi dan biasanya diangkat dari

kasus penting yang diketahui oleh masyarakat luas, serta

berdasarkan penelitian dari berbagai sumber.

d. Interpretative News; adalah berita yang dikembangkan dari

pendapat wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.

e. Opinion News; adalah berita menganai pendapat seseorang,

biasanya pendapat pakar cendekiawan mengenai suatu

peristiwa.

25 Asep Syamsul Ramli, Jurnalistik Untuk Pemula, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2009), H.23

30

D. Analisis Framing

1. Konsep Framing

Gagasan mengenai pembingkaian atau framing pertama kali

dilontarkan oleh Beterson pada 1995. Menurut para ahli analisis framing

merupakan pengembangan dari analisis wacana sehingga akhirnya

menghasilkan metode baru yang digunakan untuk melihat fenomena di

media.26

Pada mulanya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan

dan wacana serta menyediakan kategori-kategori standar untuk

mengapresiasi realitas. Kemudian, konsep ini dikembangkan oleh

Goffman pada 1974. Ia mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan

perilaku yang membimbing individu untuk membaca realitas.

Framing termasuk kedalam bagian bentuk dari konsep-konsep teori

terkemuka oleh Maxwel Mc. Comb dan Daniel L. Shaw melalui teori

agenda setting. Framing merupakan sebuah strategi penyusunan realitas

sedemikian rupa yang menghasilkan sebuah wacana. Dalam media massa,

wacana ini paling banyak berbentuk berita.27

Framing dilakukan media

membuat suatu berita dan ditampilkan secara terus-menerus sehingga

muncul agenda publik. Secara singkat, framing dapat dikatakan sebagai

sebuah cara media menyajikan sebuah peristiwa.28

Framing juga sebagai

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau

cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan

menulis berita. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa

yang diambil bagaian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta

hendak dibawa kemana berita tersebut.29

26

Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, ( Yogyakarta: LkiS,

2001), h. 2-7. 27 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Jakarta:

Granit, 2004), h.21-22 28

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media.

(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h.66. 29

Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik, Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006) H.162.

31

Dalam framing pasti ada bagian yang terbuang dan ada bagian

yang terlihat. Sehingga analisis framing digunakan untuk mengetahui

kenapa suatu peristiwa diberitakan dan yang lainnya tidak, kenapa satu

peristiwa diberitakan dengan sudut pandang berbeda, mengapa suatu

peristiwa ditonjolkan sedang yang lain tidak, dan lain sebagainya.30

Jadi

analisis framing untuk menjawab kenapa suatu berita dikonstruksikan

sedemikian rupa oleh media.

Teori mengenai framing berkembang karena pandangan kaum

konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memiliki pandangan sendiri

terhadap media dan teks beritas yang dihasilkannya. Konsep

konstruktionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas

Luckman. Menurut mereka realitas tidak dibentuk secara ilmiah atau

berasal dari Tuhan, namun hasil bentukan dan konstruksi.31

Dalam perspektif ilmu komunikasi, analisis framing digunakan

untuk menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan. Konsep mengenai

framing sering digunakan oleh media untuk menggambarkan proses

seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Dalam analisis framing

akan terlihat asumsi bahwa media massa memiliki peran yang strategis

dalam menentukan apa yang penting bagi publik.

Setiap media memiliki ideologi yang berbeda. Ideologi dapat

diartikan sebagai cara melihat dunia. Hal tersebut akan menghasilkan

sebuah interpretasi bagaimana sebuah ideologi bisa berdampak pada

produksi dan konsumsi teks-teks.32

Adanya ideologi akan membuat sudut

pandang penulisan sebuah peristiwa menjadi beragam diberbagai media

massa. Hal tersebut membuat konten di media massa berbeda-beda.

Terdapat lima faktor utama yang memengaruhi isi media. Kelima faktor

30

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana,

2006), h. 225 31


Analisis Semiotik, Analisis Framing , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006) h. 91. 32

Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik di Media Massa: Sebuah Study

Critical Discourse Analysis, (Jakarta: Granit, 2004), h.12.

32

tersebut adalah individu, kerutinan media, organisasi, ekstra media dan

ideologi. berikut adalah penjelasannya:33

1. Level Individu

Pada tingkat ini individu dari pekerja media, karakteristik individu

(seperti gender, etnis dan organisasi seksual) dan latar belakang dan

pengalaman pribadinya (seperti pendidikan, agama dan status sosial

ekonomi orang tua) tidak hanya membentuk sikap, nilai dan

kepercayaan pribadi individu, namun mengarahkan latar belakang dan

pengalaman profesionalnya. Seorang jurnalis memiliki orientasi nilai

tertentu dalam berhadapan dengan realitas yang sedang terjadi

(memiliki pengaruh dalam menciptakan konstruksi sosial).

2. Level kerutinan media

Level ini merupakan tahap ketika jurnalis sudah dibiasakan untuk

menjalankan suatu pekerjaan dengan cara atau prosedur yang pasti

atau tetap. Rutinitas media massa memengaruhi praktik-praktik

diantaranya deadline dan kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dan

penerbitan, struktur piramida terbalik untuk menulis berita, nilai

berita, standar objektivitas dan kepercayaan reporter pada sumber-

sumber berita.

3. Level Organisasi

Pada tingkat organisasi media, yang menjadi fokus adalah tujuan

organisasi media. Pemberitaan di media bukanlah sebuah hasil yang

bersifat perseorangan, melainkan kerja kelompok yang menunjukan

aspek kolektivitas. Tujuannya adalah memproduksi konten yang

berkualitas dengan tujuan mencari keuntungan.

Framing dapat digunakan untuk menyederhanakan peristiwa yang

panjang, lebar dan rumit.34

Misalnya ketika media cetak ingin

menyampaikan sebuah peristiwa, namun memiliki keterbatasan pada

kolom dan halaman serta pada media elektronik yang memiliki

33

Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa ( Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada 2012), h.52. 34

Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik di Media Massa: Sebuah Study

Critical Discourse Analysis, (Jakarta: Granit, 2004), h. 21

33

keterbatasan waktu. Pada saat itulah media tidak dapat menampilkan

peristiwa secara utuh sehingga framing dapat digunakan untuk

menyederhanakan peristiwa yang akan diberitakan.

Terdapat dua aspek dalam framing, yakni memilih fakta atau

realitas dan menuliskan fakta.35

Pertama, memilih fakta merupakan proses

dimana seorang wartawan melihat suatu peristiwa. Fakta dipilih

berdasarkan asumsi serta perspektif wartawan. Wartawan akan memilih

realitas mana yang akan diambil dan memilih angle tertentu. Dengan

pemilihan ini artinya terdapat aspek tertentu dari realitas yang tidak

diberitakan dan aspek tertentu justru ditonjolkan. Jika demikian, tentunya

pemahaman dan konstruksi realitas atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda

antara satu media dengan media lain.

Kedua, menuliskan fakta atau realitas. proses ini merupakan

bagaimana cara wartawan menyajikan fakta yang telah dipilih dengan cara

penonjolan realitas. Bagaimana wartawan menekankan fakta tersebut

dalam bentuk kata, kalimat dan proposisi tertentu serata dengan bantuan

aksentuasi foto dan gambar. Selain itu fakta yang telah dipilih ditekankan

agar nampak lebih menonjol, misalnya dengan nempatkan sebagai

headline depan atau bagian belakang, pengulangan, pemakaian grafis

untuk mendukung dan meperkuat penonjolan, pemakaian lebel tentu untuk

mendeskripsikan orang atau peristiwa, asosiasi terhadap simbol budaya,

generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan

sebagainya.

Pemilihan fakta dan penulisan fakta yang menggunakan kata,

kalimat atau foto itu merupakan hubungan memilih aspek tertentu dari

realitas. Aspek tertentu yang sengaja ditonjolkan tersebut akan

mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibanding aspek lain.

Sehingga kemenonjolan tersebut, memiliki peluang besar untuk sebuah

berita diperhatikan, dianggap lebih bermakna dan akan lebih diingat oleh

khalayak.

35 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media.

(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h.79.

34

2. Efek Framing

Framing berkaitan dengan dengan bagaimana realitas dibingkai

dan disajikan kepada khalayak. Sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan

dimaknai secara berbeda oleh media. Bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan

sangat berbeda.36

Salah satu efek framing yang paling mendasar adalah

realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan

dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi

logika tertentu. Framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk

dan dikemas dalam kategori yang dikenal oleh khalayak. Karena itu,

framing menolong khalayak untuk memproses informasi ke dalam

kategori yang dikenal, kata-kata kunci dan citra tertentu. Khalayak bukan

disediakan informasi yang rumit, melainkan informasi yang tinggal ambil,

kontekstual, berarti bagi dirinya dan dikenal dalam benak mereka.37

Framing umunya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari

realitas. Akibatnya pembaca lebih terfokus kepada aspek yang satu dan

aspek lainnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam

menyajikan berita, wartawan juga menampilkan sisi tertentu dan

melupakan sisi yang lain, hal ini menyebabkan adanya sisi lain yang tek

terlihat oleh pembaca yang mempengaruhi bagaimana realitas itu

dipahami. Kemudian berita seringkali memfokuskan pemberitaan pada

aktor dan melupakan aktor yang lain yang mungkin lebih penting dalam

pemberitaan tersebut. oleh karena itu, framing bisa membuat khalayak

digiring pada ingatan tertentu mengenai suatu peristiwa. Kemudian

Eriyanto dalam bukunya membagi efek framing menjadi dua, yaitu:38

1. Mobilisasi Masa

Dalam suatu peristiwa sosial, ada strategi bagaimana khalayak

mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu. Kesamaan

pandangan ini ditandai dengan menciptakan masalah bersama,

musuh bersama, dan pahlawan bersama. Dengan persamaan itulah

36


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 165 37


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 166 38

Ibid, h. 169

35

khalayak bisa digerakkan dan dimobilisasi. Framing berguna untuk

menarik dukungan publik karena dapat membatasi kesadaran serta

persepsi publik atas suatu peristiwa. Maksudnya media hanya

menyediakan perspektif tertentu yang telah mereka pilih, kemudian

disajikan kepada khalayak sehingga mereka berkeyakinan bahwa

hanya perspektif. itulah yang dapat digunakan untuk memahami dan

mendefinisikan masalah. Media bisa secara tidak sadar melemparkan

kesalahan pada pihak lain.

2. Menggiring Khalayak Pada Ingatan Tertentu.

Individu bisa mengetahui peristiwa sosial dari pemberitaan media.

Pembingkaian realitas tertentu oleh media dapat berpengaruh pada

bagaimana individu menafsirkan peristiwa tersebut. Kemudian

secara aktif khalayak akan membentuk pemahaman dan perspektif

mereka atas suatu realitas.

Beberapa hal yang membuat berita mudah diingat adalah berita yang

dramtis dan diabadikan. Hal ini dapat sangat berpengaruh bagaimana

seorang melihat suatu peristiwa. Dalam hal ini G. Lawrence

menyebutnya sebagai ikon berita (news icon).39

Ikon dalam suatu

berita dapat didefinisikan sebagai simbol dan citra yang digambarkan

secara sempurna dan dramatis. Hal tersebut membentuk pola pikir

khalayak terhadap sesuatu yang dramatis dan sempurna yang dapat

meninggalkan kenangan yang kuat. Jika suatu ketika diberitakan

mengenai peristiwa yang serupa, maka khalayak akan kembali

mengingat pada pola pikir mereka yang dulu dibentuk oleh media.

3. Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis framing model

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam pendekatan ini terdapat dua

konsepsi framing yang berkaitan, yakni konsep psikologi dan konsep

sosiologi. Konsep psikologi lebih menekankan pada bagaimana seseorang

memproses berita dalam dirinya. Sedangkan konsep sosiologis menekankan


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 178

36

pada bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan

menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di

luar dirinya.

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi perangkat framing

kedalam empat struktur golongan besar yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan

retoris. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang

menghubungkan antara makna proposisi dalam wacana dengan kerangka

acuan wacana itu dalam dunia nyata. Melalui keempat struktur ini, dapat

dilihat bagaimana kecondongan wartawan dalam memahami suatu

peristiwa dan menginterpretasikan pemahamannya ke dalam bentuk berita.

Pendekatan- pendekatan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema

sebagai berikut:40

Tabel 2.1

Skema Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

STRUKTUR PERANGKAT

FRAMING

UNIT YANG DIAMATI

Sintaksis

Cara Wartawan

Menyusun Fakta

Skema Berita

Headline, lead, latar

indormasi, kutipan,

sumber, pernyataan,

penurup.

Skrip

Cara Wartawan

Mengisahkan Fakta

Kelengkapan Berita 5W+1H

Tematik

Cara Wartawan

Menulis Fakta

Detail

Koherensi

Bentuk Kalimat

Kata Ganti

Paragraf, Proporsisi

kalimat, hungan

antarkalimat

40


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 295

37

Retoris

Cara Wartawan

Menekankan Fakta

Lekison

Grafis

Metafora

Kata, idiom, gambar/foto,

grafik

Perangkat framing pada tabel diatas terdiri dari empat elemen.

Pertama, struktur Sintaksis berkaitan dengan bagaimana wartawan

menyusun skema teratur terhadap sebuah peristiwa dalam bentuk teks

berita. Kedua, Skrip berkaitan dengan bagaimana wartawan mengisahkan

peristiwa dengan pola yang lengkap dalam bentuk teks berita. Ketiga,

struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan

mengungkapkan fakta melalui tulisannya kedalam prosisi, kalimat, atau

hubungan antar kalimat, yang membentuk teks berita secara keseluruhan.

Keempat, struktur retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan

menekankan arti tertentu yang ingin ditonjolkan dalam berita.

a. Sintaksis

Secara umum pengertian sintaksis adalah susunan kata atau frase

dalam kalimat. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan

menyusun peristiwa kedalam susunan kisah berita. Dalam wacana

berita, sintaksis merujuk pada pengertian susunan dan bagian berita

seperti headline, lead, latar informasi, sumber, penutup yang terdapat

dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan.41

Struktur sintaksis yang paling populer dalam teks berita ialah

bentuk piramida terbalik, yaitu bagian yang atas ditampilkan lebih

penting dibanding dengan bagian bawahnya. Selain itu struktur

piramida terbalik ini mengacu pada pengorganisasian bagian-bagian

struktur yang runtut, seperti headline (judul utama), lead (kepala berita

atau penduhuluan), episode (runtutan cerita), background (latar

belakang), dan ending or conclusion (penutup atau kesipulan).

Headline merupakan aspek sintaksis yang menunjukan tingkat

kemenonjolan dan kecenderungan berita. Pembaca cenderung

41


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 296.

38

mengingat headline ketimbang bagian berita. Headline mempengaruhi

bagaimana kisah dimengerti untuk kemudian digunakan dalam

membuat pengertian isu dan peristiwa sebagaimana media paparkan.42

Headline biasanya menjadi pusat perhatian pembaca sebelum bagian

berita lainnnya, oleh sebab itu kemasan dan variasi dari headline

dibutuhkan untuk lebih menarik bagi pembaca.

Elemen sintaksis selanjutnya adalah lead. Pada umumnya lead

menunjukan sudut pandang dari berita serta menunjukan perspektif

tertentu dari peristiwa yang diberitakan. Lead yang disebut juga teras

atau intro dalam berita ialah sebuah kalimat atau sejumlah kalimat

pertama pada sebuah berita yang dimaksudkan untuk menarik minat

agar khlayak mengikuti berita tersebut. Lead juga dimaksudkan untuk

membuat jalan supaya alur berita tersusun dan untuk menekankan arti

berita.43

Lead berita terbagi menjadi beberapa macam. Pada berita yang

ditulis dengan cara piramida terbalik lead terbagi menjadi dua macam.

Pertama, formal lead yaitu lead yang mengandung unsur (5W+1H).

Kedua, informal lead yaitu lead yang hanya mengandung sebagian

unsur berita.

Selain headline dan lead ada pula aspek sintaksis lain yakni

latar atau latar belakang dari sebuah peristiwa. Melalui latar yang

dipilih akan menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan

dibawa. Kenampakan latar biasanya berada pada awal bagian berita

sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul. Hal ini

memberikan kesan bahwa pendapat wartawan dalam berita nantinya

bukanlah pandangan subjektif dari wartawan, namun padangannya

sangat beralasan. Melalui latar dapat diketahui bagaimana wartawan

memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.

Kemudian yang termasuk dalam struktur sintaksis ialah

pengutipan sumber berita. Bagian ini dalam penulisan berita

42

Ibid, h. 297. 43

Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Ciputat: Kalam Indonesia, Desember

2005), h.97-98

39

dimaksudkan untuk membangun objektivitas. Pengutipan sumber

berita juga bertujuan untuk memberikan penekanan bahwa apa yang

ditulis oleh wartawan bukanlah pendapat wartawan melainkan

pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu.44

Pengutipan

sumber ini menjadi prangkat framing atas tiga hal. Pertama,

mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat

dengan mandasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Kedua,

menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang

berwenang. Ketiga, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu

yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas sehingga

pandangan tersebut tampak sebagai menyimpang.45

c. Skrip

Skrip merupakan salah satu strategi wartawan dalam mengemas

berita. bagaimana sebuah peristiwa dipahami dengan cara menyusun

bagian tertentu. Dalam struktur framing skrip, laporan berita sering

disusun dalam bentuk cerita. Hal ini karena dua hal. Pertama, banyak

laporan berita yang berusaha menunujukan hubungan, peristiwa yang

ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Kedua, berita

umumnya berorientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan

lingkungan pembaca.

Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W+1H, who, what,

when, where, why dan how.46

Unsur kelengkapan pola 5W+1H

merupakan penanda framing yang penting. Meski pola ini tidak selalu

dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan, kategori informasi ini

yang diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan.

d. Tematik

Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi,

kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 298. 45


(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h.298-299. 46

Ibid., h.299

40

keseluruhan.47

Struktur tematik melihat bagaimana fakta tersebut

ditulis, bagaimana kalimat yang digunakan, bagaimana menempatkan

dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Terdapat

beberapa elemen dalam perangkat tematik, yaitu detail, koherensi,

bentuk kalimat, dan kata ganti.

Koherensi ialah pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau

kalimat.48

Koherensi berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat atau

dua proposisi dari fakta yang berbeda, sehingga kedua fakta tersebut

tampak memiliki kaitan (berhubungan). sederhananya, koherensi

memberikan kesan kepada khlayak bagaimana dua fakta diabstraksikan

dan dihubungkan.

Terdapat beberapa jenis koherensi; pertama, koherensi sebab-

akibat. Kalimat atau proposisi satu dipandang sebagai akibat atau

sebab dari proposisi lain. Contoh kata penghubungnya ialah

“mengakibatkan” atau “menyebabkan”. Kedua, koherensi penjelas.

Kalimat atau proposisi yang satu sabagai penjelas dari proposisi lain.

Koherensi penjelas ini ditandai dengan kata “dan”, “lalu”, atau “yang”.

Ketiga, koherensi pembeda. Proposisi atau kalimat satu dipandang

sebagai lawan dari proposisi atau kalimat lain. Koherensi pembeda ini

ditandai dengan kata hubung “dibandingkan” atau “sedangkan”.

Kemudian elemen kedua dari tematik adalah detail. Detail

berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan wartawan.49

Melalui elemen detail dapat diketahui bagaimana wartawan

mengekspresikan sikapnya secara tersembunyi dan akan nampak

seberapa besar ruang yang disediakan wartawan untuk menguraikan

aspek tertentu dari pemberitaan. Detail dapat diketahui dengan melihat

keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan secara

panjang lebar dan bagian mana yang diuraikan dengan detail sedikit.

47


Analisis Semiotik dan Analisis Framing, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 176 48 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media.

(Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2012), h. 302. 49

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: PT.

LKIS Pelangi Aksara, 2011), h. 238.

41

Mengapa wartawan lebih memilih menguraikan dimensi tertentu dan

bukan dimensi lain? Apa efek dari penguraian detail itu terhadap

seseorang atau kelompok atau gagasan yang diberitakan oleh

wartawan.50

Elemen tematik selanjutnya adalah Bentuk kalimat. Hal ini dapat

menentukan apakah subjek dieksperesikan secara implisit atau eksplisit

dalam teks. Penempatan kalimat diawal atau diakhir dapat

mempengaruhi makna yang timbul karena akan menunjukan bagian

mana yang lebih ditonjolkan kepada khalayak. Bentuk kalimat dapat

pula diamati dalam teks berita dari bentuk kalimat yang digunakan.

Apakah berita tersebut menggunakan bentuk deduktif atau induktif.

Kalimat deduktif ialah kalimat yang inti kalimatnya (umum) berada

diawal kalimat dan kemudian kalimat khusus. Sedangkan kalimat

induktif sebaliknya, dimana kalimat khusus diletakan diawal, dan inti

kalimat diletakkan di akhir. Dalam bentuk kalimat deduktif,

penonjolan terhadap aspek tertentu lebih terlihat sementara dalam

bentuk induktif inti kalimat nampak samar dan tersembunyi, karena

diletakan diakhir kalimat.51

Kemudian elemen terakhir dari tematik adalah kata ganti. Kata

ganti merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk

menunjukan dimana posisi seseorang dalam wacana. Misal dalam

pemakaian kata ganti “kita” atau “kami” mempunyai gambaran

menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, serta mengurangi

kritik dan oposisi hanya kepada diri sendiri. Selain itu kata ganti

“kami” menandakan batas antara komunikator dan khalayak dengan

sengaja dihilangkan untuk menunjukan apa yang menjadi sikap

komunikator juga menjadi sikap khalayak. Berbeda jika menggunakan

kata “saya” atau “kita”, seolah menunjukan sikap tersebut merupakan

sikap resmi komunikator semata-mata. Begitupun dengan kata ganti

“kami” dan “mereka” justru menciptakan jarak dan memisahkan antara

50


LKIS Pelangi Aksara, 2011), h. 238. 51

Ibid, 252.

42

pihak “kami” dan “mereka”. Untuk yang dianggap sependapat dengan

wartawan maka digunakan kata ganti “kami”, tetapi bagi yang tidak

sependapat digunakan kata ganti “mereka”.52

Kata ganti merupakan

elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu

komunitas inmajinatif.53

e. Retoris

Struktur retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan

menekankan arti tertentu kedalam berita.54

Struktur retoris dari wacana

berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh

wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh

wartawan.

Wartawan menggunakan perangkat retoris untuk membuat citra,

meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan

gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retoris dari

wacana berita juga menunjukan kecenderungan bahwa apa yang

disampaikan tersebut adalah suatu fakta dan kebenaran bukan sekedar

persuasi.55

Terdapat beberapa elemen dari struktur retoris yang dipakai oleh

wartawan. Elemen tersebut ialah elemen leksikon, grafis dan metafora.

Leksikon merupakan elemen terpenting, leksikon melihat pada

pemilihan dan penggunaan kata-kata tertentu untuk menandai atau

menggambarkan peristiwa. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa

kata yang memiliki sinonim kata. Diantara beberapa sinonim kata

tersebut, komunikator bebas memilih kata mana yang akan digunakan.

Namun, pilihan kata yang digunakan tidak semata-mata hanya sebuah

kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukan bagaimana

52


LKIS Pelangi Aksara, 2011), h. 253-254 53

Ibid, h. 254. 54 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik dan Analisis Framing, (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.

176. 55


LKIS Pelangi Aksara, 2011), h. 304

43

pemaknaan seseorang terhadap realitas.56

Bahkan tak jarang apabila

suatu peristiwa yang terjadi mengenai keburukan komunikator,

penggunaan kata yang dipilih akan nampak lebih halus dengan

menggunakan kosakata yang dihaluskan (eufemisme). Pilihan kata

tersebut menunjukan sikap dan ideologi tertentu.

Elemen kedua dari retoris ialah grafis. Selain lewat kata,

penekanan pesan dalam berita juga dapat dilakukan dengan

menggunakan unsur grafis. Grafis biasanya muncul lewat bagian

tulisan yang dibuat berdeda dibandingkan tulisan lain. Pemakaian

huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat

dengan ukuran yang lebih besar.Termasuk di dalamnya adalah

pemakaian caption, raster, grafik, foto, gambar, atau tabel untuk

mendukung arti penting suatu pesan. Bagian-bagian yang ditonjolkan

ini menekankan kepada khalayak pentingnya bagian tersebut. Bagian

yang dicetak berbeda tersebut adalah bagian yang dianggap penting

oleh komunikator, dimana ia menghendaki khlalayak menaruh

perhatian lebih pada bagian tersebut. Elemen grafik memeberikan efek

kognitif, ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan

menunjukan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik

sehingga harus dipusatkan atau difokuskan.57

Elemen retoris yang terakhir ialah metafora. Dalam suatu

wacana berita, wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok

lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksudkan

sebagai bumbu pelengkap dari suatu berita. Akan tetapi, pemakaian

metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti

makna suatu teks.

56


LKIS Pelangi Aksara, 2011), h.305. 57


LKIS Pelangi Aksara, 2011), h.306.

44

E. Tenaga Kerja Asing

a. Definisi Tenaga Kerja Asing

Istilah Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang

lumrah. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA

di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya. Ketika Belanda

membuka perkebunan besar di beberapa daerah di Indonesia, seperti

Sumatera Timur, alasan kelangkaan sumberdaya manusia sebagai

pekerja/buruh yang mendorong pemerintah belanda ketika itu

mendatangkan pekerja asing dari negara lain. Kini dengan semakin

berkembangnya IPTEK maka alasan kebutuhan akan tenaga kerja yang

memiliki keahlian dalam bidang tertentu menjadi alasan utama digunakan

TKA.

Tenaga Kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara

Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun

maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk

memenuhui kebutuhan masyarakat.58

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja

Asing ditinjau dari segi Undang-Undang pada pasal 1 angka 13 UU No. 13

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjan dijelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing

adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di

wilayah Indonesia.

Menurut Budiono ada beberapa tujuan penempatan TKA di

Indonesia yaitu:59

a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada

bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja

Indonesia (TKI).

b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan

mempercepat proses alih teknologi atau ilmu pengetahuan,

terutama dibidang industri.

58

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2009), h.27 59

Budiono, Abdul Rachmat, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 115

45

c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)

d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal

pembanguna di Indonesia.

Mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 42 hingga pasal 49. Pasal 42 intinya

menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja

asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau penjabat yang ditunjuk.

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja

asing dan tenaga kerja asing tersebut dapat dipekerjakan di Indonesia hanya

dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.9

Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya

pengusaha dan pekerja/ buruh saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait.

Luasnya para pihak ini karena masing-masing pihak yang terkait dalam

hubungan industrial saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam

mengahasilkan barang dan/jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan

tersebut adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,

organisasi pengusaha, dan pemerintah/penguasa.

b. Landasan Pengaturan TKA

Peraturan-peraturan sebagai landasan hukum penggunaan TKA,

antara lain:

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya

menyangkut BAB VIII Tentang Penggunaan TKA;

2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP

3. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

4. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

5. Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan di

Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban

Membayar Kompensasi;

46

6. Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang cara pengesahan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA

7. Kepmenakertrans No. 20/Men/III/2004 tentang Tata Cara

Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

8. Kepmenakertrans No. 21/Men/IV2004 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi.

9. Permenakertrans No. 07/MEN/III/2006 juncto No. 15/MEN/2006

tentang Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Izin

Mempekerjakan TKA.

10. Permenakertrans No. 02/Men/XII/2004 Tentang Pelaksanaan

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing.

c. Pengaturan TKA Pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018

Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018 disahkan dan ditandatangani

Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018. Perpres ini secara otomatis

menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 yang dibuat di

era Presiden SBY yang berisi tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 huruf a

Perpres TKA. Namun pengesahan kebijakan tersebut menuai kontroversi

di masyarakat. Beberapa substansi Perpres TKA yang dianggap

mengundang kontroversi yaitu:

1. Pasal 9 Perpres TKA

Dalam pasal tersebut menyatakan pengesahan bahwa RPTKA

merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Ketentuan ini

dipandang Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil

Sandang Kulit Indra Munaswar, bertentangan dengan Pasal 43 ayat

(1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pasal 43 ayat (1)

menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA

yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam

47

penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan

izin kerja TKA.60

Dengan adanya Pasal 9 Perpres TKA berarti pengesahan

RPTKA merupakan izin memperkerjakan TKA. Adapun dalam UU

Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan TKA dan RPTKA diatur

dalam pasal yang berbeda. Izin mempekerjakan TKA diatur dalam

Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sedangkan RPTKA diatur

dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Artinya, pengesahan RPTKA bukan merupakan izin untuk

memperkerjakan TKA. Dalam hal ini, substansi dalam Pasal 9

Perpres TKA seharusnya bukan dalam bentuk Peraturan Presiden,

namun harus dituangkan dalam bentuk perubahan Pasal 42 ayat (1)

dan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

2. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA

Dalam pasal tersebut menyatakanbahwa pemberi kerja

TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA

yang merupakan direksi atau anggota dewan komisaris pada

Pemberi Kerja TKA; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor

perwakilan negara asing; dan TKA yang dibutuhkan oleh

pemerintah. Pengecualian ini tidak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU

Ketenagakerjaan yang mengatur pengecualian hanya bagi instansi

pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara

asing. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA memperluas pengecualian

dalam UU Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum

diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perpres TKA seharusnya

merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan

bukan membuat norma baru. Dalam hal ini, perluasan pengecualian

tersebut seharusnya diatur dalam bentuk perubahan UU

Ketenagakerjaan, bukan dalam Peraturan Presiden.

60

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-

tenaga-kerja-asing

48


Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat imigrasi pada

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas

paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara

lengkap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Said Iqbal menilai proses pemberian Vitas selama dua hari sebagai

pelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia.61


Dalam pasal tersebut mengatur bahwa setiap pemberi kerja

TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja

pendamping; melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki

oleh TKA; dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa

Indonesia kepada TKA. Menurut Said Iqbal, ketentuan tersebut

tidak mencantumkan secara tegas kewajiban TKA untuk

melakukan transfer of job dan transfer of knowledge TKI.

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja

Indonesia yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh

pemberi kerja TKA.62

Berikut pemaparan lengkap mengenai

perbedaan Perpres TKA Nomor 72 Tahun 2014 dan Perpres No 20

Tahun 2018

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi penulis melakukan tinjauan pustaka di

untuk dijadikan referensi penelitian yang mendukung dan menjadi acuan

penulisan skripsi ini. Analisis yang penulis gunakan merujuk pada

penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang membahas tentang

analisis framing, khususnya framing Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan dan

61

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-

pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka 62

ibid

49

plagiat. Beberapa Skripsi mengenai analisis framing yang menjadi acuan

diantaranya yaitu:

1. Penelitian dari Aji Sasongko (NIM 1110051100094), Kosentrasi

Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2015 dengan skripsi berjudul Bingkai

Pemberitaan Penyergapan Terorisme Ciputat: Studi Komparasi

Berita Di Liputan6.Com Dan Tempo.Co.

Skripsi ini membahas tentang pemberitaan penyergapan teroris

yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penelitian

menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki. Dengan menggunakan empat dimensi struktural teks berita

sebagai perangkat framing, keempat struktur tersebut adalah sintaksis,

skrip, tematik, dan retoris.

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya perbedaan antara

Liputan6.com dan Tempo.co dalam membingkai pemberitaan

penyergapan terorisme Ciputat. Pada pemberitaanya Liputan6.com

menekankan pemberitaan mengenai kinerja Polri pada penggerebekkan

teroris Ciputat harus diapresiasi dan sudah sesuai prosedur. Pada

pemberitaan ini, Liputan6.com dikuatkan dengan pernyataan Wakil

Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Kapolri Jenderal Sutarman.

Sedangkan Tempo.co menekankan mengenai kritikan terhadap kinerja

Polri pada penggerebekkan tersebut. Pada pemberitaan ini, Tempo.co

dikuatkan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR

Tubagus Hasanudin dan Pengamat Kontraterorisme Harits Abu Ulya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis

lakukan terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu analisis

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Meski menggunakan

pisau analisis yang sama namun subjek dan objek yang digunakan

berbeda.

2. Penelitian dari Muhammad Rifat Syauqi (NIM 107051002468),

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 dengan skripsi

50

berjudul Anslisis Framing Pemberitaan Satu Tahun SBY Boediono

di Harian Media Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang pemberitaan rekam jejak

pemerintahan SBY Boediono selama setahun di Harian Media

Indonesia. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori

ekonomi politik namun hanya komodifikasi saja. Adapun metodologi

yang dipakai adalah metode kualitatif, dengan pendekatan analisis

framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian

ini menunjukan semua berita di Media Indonesia terkait satu tahun

pemerintahan SBY Budiono lebih menekankan kepada evaluasi selama

satu tahun pemerintahan yang dipimpin SBY dan Budiono. Terlihat

dari berita yang disajikan, terdapat angka merah terhadap kinerja dari

pemerintahan yakni di bidang hubungan internasional, kinerja

ekonomi, kinerja hukum, dan kinerja politik dan kemungkinan adanya

reshuffle. Bahasa jurnalistik dan pesan dakwah terhadap pemerintahan

SBY di Media Indonesia masih terdapat kata-kata yang tidak sesuai

dengan kaidah bahasa jurnalistik yakni tidak tunduk kepada etika

seperti kata “mendepak” dan “penggulingan” dan secara dakwah, kata

– kata tersebut tidak sesuai dengan qoulan karimah atau perkataan

yang mulia apalagi ini berita tentang seorang pemimpin di sebuah

Negara.




pisau analisis yang sama namun objek yang digunakan berbeda.

3. Penelitian Yusuf Nurdian (NIM 108051100068) Konsentrasi

Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2013 dengan skripsi berjudul: Analisis Framing

Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Taman Kanak- Kanak Jakarta

International School (JIS) Pada Surat Kabar Media Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang kasus pelecehan seksual yang

terjadi di taman kanak-kanak Jakarta International School (JIS)

51

menjadi bahan sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan

seksual tersebut telah menelan lebih dari satu korban, ditambah lagi

kasus tersebut terjadi di tempat yang seharusnya steril dari tindakan

pelecehan seksual dan bisa dibilang lingkungan kedua bagi anak,

selain lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan paradigma

penelitian konstruktivis dengan analisis data kualitatif dan jenis

metode penelitian yang digunakan ialah analisis framing model

Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukan

bahwa Media Indonesia lebih cenderung membela pihak korban

kekerasan JIS serta berisi saran untuk pemerintah, khususnya

Kemendikbud dan pihak kepolisian untuk menanggapi dengan tegas

kasus pelecehan seksual tersebut dengan segera menutup TK JIS dan

menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kasus

yang sama tidak terulang kembali dikemudian hari.




pisau analisis yang sama namun objek dan subjek yang digunakan

berbeda.

4. Penelitian Panji Febrian Nugraha (NIM 1112051000039), Jurusan

Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 dengan skripsi

berjudul Konstruksi Realitas Sosial Kasus Tewasnya Terduga

Teroris di Media Online (Analisis Framing Berita Siyono di

Kompas.com).

Penelitian ini membahas tentang kasus tewasnya terduga teroris

Siyono yang diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88.

Kontroversi kematian Siyono semakin berkembang dan menjadi

polemik setelah PP Muhammadiyah dan Komnas HAM mengeluarkan

rilis hasil otopsi ulang Siyono yang berbeda dengan rilis Polri terkait

penyebab kematian Siyono.. Analasis pada penelitian ini, dilakukan

dengan cara menelaah lima buah berita di Kompas.com terkait berita

52

tewasnya terduga teroris Siyono dilihat dari perangkat framing

Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki yang memiliki empat elemen

struktural yakni: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com dalam membingkai

berita terkait tewasnya terduga teroris Siyono ini, lebih menonjolkan

fakta kesalahan Polri terkait hasil pemeriksaan penyebab kematian

yang dinilai di bawah standar dan berbeda dengan hasil otopsi yang

dilakukan oleh PP Muhammadiyah dan Komnas HAM. Selain itu,

pemberitaan Kompas.com juga cenderung menyudutkan tindakan

Densus 88 dan Polri dan meminta evaluasi serta pengawasan terhadap

Densus 88 oleh Polri.




pisau analisis yang sama namun objek dan subjek yang digunakan

berbeda.

5. Listia Guntari, (NIM : 1111051000027), Jurusan Komunikasi

Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 dengan skripsi berjudul Analisis

Framing Pemberitaan di Republika Online tentang Penolakan

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pasca

pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat.

Penelitian ini membahas tentang pemberitaan Disahkannya

pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat yang dinilai semakin

menguatkan gerakan-gerakan persamaan hak lesbian, gay, biseksual,

dan transgender (LGBT). Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian

framing Robert N. Entman dan memakai paradigma konstruktivisme.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Republika Online dalam

membingkai pemberitaan mengenai penolakan LGBT pasca pelegalan

pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat bahwa Republika Online

mengidentifikasi mengenai pelegalan pernikahan sesama jenis yang

53

ada di Amerika Serikat itu sebagai arus besar yang akan masuk ke

Indonesia, peneybab masalahnya yaitu karena sudah muncul di public

internasional dan sudah sampai ke indonesia, nilai moralnya adalah

indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa dimana setiap warga

negara harus melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian solusinya

adalah untuk mencoba membuka mata para perilaku LGBT bahwa

mereka masih bisa disembuhkan.


lakukan terletak pada subjek media yang diteliti yaitu Republika

Online. Meski menggunakan subjek yang sama namun subjek

penelitian dan pisau analisis yang digunakan berbeda.

G. Kerangka Berfikir

Bagan diatas menggambarkan bahwa penelitian ini menggunakan

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dengan

objek penelitian yaitu berita mengenai polemik pengesahan Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Berita mengenai polemik pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja pada Detik.com dan

Republika Online edisi April 2018

Hasil Analisis:

Pembingkaian berita polemik pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

yang dikonstruksi oleh Detik.com dan Republika Online

Analisis framing model Zhongdang Pan

dan Gerald M.Kosicki

Mendeskripsikan bagaimana Detik.com dan Republika Online

membingkai pemberitaan polemik pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

menggunakan struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris.

54

pada Detik.com dan Republika Online edisi April 2018. Dari

pembingkaian berita tersebut maka akan ditemukan frame yang dibangun

dalam pemberitaan pengesahan Perpres TKA.

55

BAB III

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN

A. Detik.com

1. Sejarah Singkat

Detik.com merupakan portal berita online dibawah naungan

perusahan PT. Agracom (Agranet Multicitra Sibercom) yang berdiri

pada tahun 1995. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dibidang

penyedia jasa konsultasi, pengembangan dan pengelolaan website.

Semenjak krisis moneter pada 1997, PT Agracom melemah sehingga

para pendiri perusahaan memutuskan untuk mencari cara untuk

membuat bisnis yang bisa bertahan dalam situasi krisis.

Pendiri Agracom yakni Budiono Darson (mantan wartawan

Detik), Yayan Sopyan (mantan waratwan Detik) Abdul Rahman

(mantan wartwan Tempo) akhirnya sepekat untuk mendirikan situs

berita online. Media online dirasa sangat dibutuhkan karena melihat

kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin banyak. Pada saat

itu Detik.com bukanlah media online satu-satunya karena sebelumnya

sudah ada media online seperti Republika.co.id, Kompas.co.id dan

Tempo yang merupakan perpindahan versi cetak ke online. Para

pendiri Detik.com pada saat itu berkeinginan untuk mendirikan media

online yang bersifat breakingnews dan selalu update. Sehingga

Detik.com tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak harian,

mingguan dan bulanan, namun per detik.

Akhirnya media online Detik.com resmi diluncurkan pada 9

Juli 1998 yang pada saat itu lebih fokus pada peliputan seputar politik,

ekonomi dan teknologi informasi. Kemudian pada saat kondisi politik

mereda dan perekonomian mulai membaik Detik.com memutuskan

untuk melampirkan berita hiburan dan olahraga. Kemudian Detik.com

terus berkembang menjadi situs berita digital populer dikalangan

pengguna internet di Indonesia. 1

1 Sejarah berdirinya detik.com, http://digilib.unila.ac.id/247/11/BAB%20IV.pdf

(diakses pada 2 Desember 2018, pukul 13.35)

http://digilib.unila.ac.id/247/11/BAB%20IV.pdf

56

Pada 3 Juli 2011 Pemilik C.T Corp, Chairul Tanjung

Mengakuisisi Detik.com dengan nilai US$60 juta atau Rp 521-540

miliar. Setelah diambil alih, maka selanjutnya jajaran direksi akan diisi

oleh pihak-pihak dari Trans Corp — sebagai perpanjangan tangan CT

Corp di ranah media.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan

konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/

mobile.

b. Misi

a. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada

pelanggan.

b. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi

tempat yang baik untuk berkarier.

c. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi

pemegang saham. 2

3. Struktur

Direktur Konten : Alfito Deannova

Dewan Redaksi : Alfito Deannova, Ardhi Suryadhi, Elvan

Dany, Sutrisno, Odillia Winneke, Sudrajat,

Fajar Pratama, Fakih Fahmi

Pemimpin Redaksi/

Penanggung Jawab : Alfito Deannova

Wakil Pemimpin

Redaksi : Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

Kepala Peliputan : Herianto Batubara (Jakarta)

Andi Saputra (Daerah dan Luar Negeri).

2 Dokumen resmi Detik.com.

57

B. Republika Online

1. Profil Singkat

Kehadiran Republika diawali sebagai media massa cetak berupa

koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan Komunitas Muslim bagi

publik di Indonesia. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Terbitnya Republika diperoleh atas upaya-upaya Ikatan Cendekiawan

Muslim se-Indonesia (ICMI) yang sukses menembus pembatasan ketat

pemerintah untuk izin penerbitan pada saat itu. Setelah kiprah politik ICMI

surut, kini sebagian besar saham Republika dimiliki oleh Mahaka Media.

Tujuan awal didirikannya Republika adalah untuk menampung aspirasi

komunitas muslim dalam konteks wacana nasional yang disalurkan

melalui pluralisme informasi kepada masyarakat luas.

Sejak awal terbit, dalam kurun waktu yang relatif singkat, oplah

Republika mencapai 100.000 pada 15 Januari 1993. Memasuki tahun

1995, distribusi pembaca mampu menjangkau 11 kota di Indonesia, dan

jumlah tirasnya mencapai 130.000. Masih pada tahun yang sama, jumlah

pembaca harian Republika mencapai 550.000. Menurut data SRI, harian

Republika berada pada urutan ke-2 sebagai media nasional yang paling

banyak dibaca serta memiliki daya beli lebih.

Dua tahun setelah Koran Republika terbit, pada tahun 1995,

Republika resmi melebarkan sayap dengan melahirkan jurnalisme versi

online dengan menyajikan layanan berita di situs web internet, dengan

alamat www.republika.co.id. Ini adalah koran pertama di Indonesia yang

tampil di dunia internet, situs ini kemudian dinamakan Republika.co.id dan

biasa disebut ROL (Republika Online). Pada saat itu, muatan ROL hanya

menduplikasi materi berita-berita koran Republika secara lengkap.

Tujuan Tujuan utama penerbitan Republika versi internet adalah

untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran cetak dan

untuk pembaca yang berada di luar negeri. Pada fase berikutnya

Republika.co.id secara bertahap mulai berkembang sesuai dengan

58

kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi. Desain dan berbagai

layanan web dan materi beritanya pun lebih diperkaya.3

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media,

Republika.co.id kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan

campuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan

diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal,

menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain

menyajikan informasi, Republika.co.id juga menjadi rumah bagi

komunitas muslim. Republika.co.id kini juga hadir dalam versi English.4

Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan Republika.co.id

tetap mengedepankan Komunitas Muslim sebagai basis pengunjungnya.

Oleh karena itu, Republika.co.id lebih mengangkat content-content

bermuatan Islam. Dengan ideologi tersebut Republika.co.id menjadi media

online yang berciri khas keislaman.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang

terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk,

toleran, damai, cerdas, dan profesional. Namun mempunyai prinsip

dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan

umat Islam yang berdasarkan pemahaman rahmatan lil alamin.

b. Misi

Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien

dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara

professional.

3. Struktur

Pemimpin Redaksi : Irfan Junaidi

Wakil Pemimpin Redaksi : Nur Hasan Murtiaji

Redaktur Pelaksana ROL : Elba Damhuri

3 Dokumentasi resmi Republika.co.id

4 http://www.republika.co.id/page/about diakses pada 12 Januari 2018

http://www.republika.co.id/page/about

59

Wakil Redaktur

Pelaksana ROL : Joko Sadewo

Asisten Redaktur

Pelaksana ROL : Didi Purwadi, Muhammad

Subarkah, Budi Rahardjo

60

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Temuan Teks Berita Detik.com dan Republika Online

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) disahkan Presiden Joko Widodo pada

26 Maret 2018. Perpres ini sekaligus menggantikan kebijakan sebelumnya

yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Kerja Pendamping. Pengesahan Perpres TKA disebutkan guna mendukung

perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui

peningkatan investasi.

Penerbitan Perpres TKA mengundang kontroversi di masyarakat.

Beberapa pihak menilai Perpres TKA dalam beberapa pasalnya diangap

bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga

cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Sementara pihak

pemerintah menilai penerbitan Perpres TKA semata-mata untuk

mendongkrak perekonomian di tanah air.

Pro dan kontra terkait pemberitaan pengesahan Perpres TKA tak

luput dari sorotan media massa termasuk Detik.com dan Republika Online.

Dalam menyampaikan pesannya media massa mengkonstruksikan

berbagai realitas yang akan dipublikasikan. Sehingga seluruh isi media

merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang

bermakna. Media mencoba mengkonstruk realitas dengan cara melakukan

penyeleksian isu, dimana media mencoba melakukan pemilihan fakta.

Aspek mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak. Mengalihkan

fakta yang satu dengan fakta lain, atau bahkan mungkin menutupi sisi

tertentu. Selain itu, media juga mencoba menonjolkan satu aspek tertentu

dari pemberitaan, sehingga tampak menarik dan melekat dihati khalayak.1

Maka dari itu pada bab ini penulis mencoba menganalisa dan

membandingkan bagaimana bingkai pemberitaan mengenai pengesahan

1 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media,

(Yogyakarta: LKiS, 2012), cet ke-VII, h. 224.

61

Perpres TKA melalui analisis tekstual menggunakan metode analisis

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penulis mencoba melihat

bagaimana keberpihakan kedua media tersebut melalui empat struktur

besar, yaitu: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur

retoris.

Dalam penelitian ini penulis memilih masing-masing empat berita

dari Detik.com dan Republika Online pada edisi April 2018. Judul berita

pada Detik.com antara lain: Perpres TKA Terbit Menaker: Perpendek

Birokrasi, Menaker: Tak Akan Ada Banjir Tenaga Kerja Asing, Perpres

Tenaga Kerja Asing Ditolak, Wacana Pansus Muncul di DPR, Perpres

20/2018, Karpet Merah Investor atau Tenaga Kerja Asing. Sementara

Judul berita pada Republika Online antara lain: Perpres Tenaga Kerja

Asing Perkecil Kesempatan Pekerja Lokal, Regulasi TKA Lemah

Penegakan Hukum, Pemerintah Diminta Cabut Perpres Tenaga Kerja

Asing, Ekonom Indef: Perpres Memudahkan TKA Bekerja di Indonesia.

Pemberitaan Pekan Pertama pada Detik.com dan Republika Online

5 dan 7 April 2018

1. SINTAKSIS

a. Headline

Tabel 4.1

Headline Detik.com dan Republika Online

Unsur Detik.com Republika Online

Headline Perpres TKA Terbit

Menaker: Perpendek

Birokrasi

Perpres Tenaga Kerja

Asing Dinilai Pinggirkan

Pekerja Lokal

Pada pekan pertama April 2018 pemberitaan mengenai polemik

pengesahan Perpres TKA mulai mencuat ke permukaan dan menjadi

sorotan di berbagai media. Pada pekan ini penulis mengambil masing-

masing satu pemberitaan dari Detik.com dan Republika Online.

62

Pada tabel 4.1 Detik.com dan Republika Online mulai mengangkat

isu ini dengan judul yang yang berbeda. Detik.com mengangat berita

dengan judul “Perpres TKA Terbit Menaker: Perpendek Birokrasi” yang

merupakan kutipan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

Dalam judul tersebut secara tegas menyebutkan tujuan diterbitkannya

Perpres TKA adalah untuk Perpendek Birokrasi. Kata Perpendek memiliki

arti ringkas atau sebentar. 2 Awalan “Per” pada kata tersebut berfungsi

untuk “membuat lebih” pada kata kerja. Artinya Menaker ingin

menyampaikan bahwa tujuan Perpres tersebut untuk “lebih meringkaskan”

birokrasi atau sistem pada Perpres sebelumnya yang memiliki proses

panjang dan berbelit. Hal ini secara tidak langsung Detik.com mencoba

menonjolkan bahwa Perpes TKA memiliki kelebihan dari pada aturan

sebelumnya.

Sedangkan pada judul yang diangkat oleh Republika Online lebih

menekankan pada dampak yang terjadi akibat diterbitkannya Perpres TKA

Nomor 20 Tahun 2018. Kata pinggirkan berasal dari kata pingir yang

artinya tepi, sisi,3 dengan dengan akhiran “an” merujuk pada arti akibat

atau hasil perbuatan. Secara tidak langsung Perpres TKA akan berdampak

atau akan berhasil menyampingkan atau meminggirkan keberadaan tenaga

kerja lokal karena posisi tenaga kerja lokal diisi oleh tenaga kerja asing.

Dalam judul ini Republika Online lebih menekankan bahwa diterbitkannya

Perpres TKA berdampak negatif karena mengancam keberadan tenaga

kerja lokal. Pemilihan judul tersebut terlihat bahwa berita yang akan

diarahkan Republika Online lebih kepada dampak lain dari Perpres TKA

yang tidak disebutkan dalam Judul Detik.com

2 https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 29 Januari 2019

3 https://kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 29 Januari 2019

https://kbbi.kemdikbud.go.id/


63

b. Lead

Tabel 4.2

Lead Detik.com dan Republika Online


Lead Jakarta - Presiden Joko

Widodo (Jokowi) telah

merilis Peraturan Presiden

(Perpres) yang mengatur

tenaga kerja asing di

Indonesia. Kebijakan ini

diatur dalam Perpres nomor

20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA).

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Wakil Ketua

Badan Kerjasama Antar

parlemen (BKSAP) Rofi

Munawar menyesalkan

kebijakan Presiden Jokowi yang

telah secara resmi mengeluarkan

Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perpres ini menggantikan

Perpres Nomor 72 Tahun 2014

tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing yang dibuat pada

era presiden Susilo Bambang

Yudhoyono.

Pada tabel 4.2 Sepintas lead dalam teks berita Detik.com dan

Republika Online memiliki kesamaan yaitu pemaparan informasi terkait

berita Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun jika diamati kedua media ini memiliki

arah pemberitaan yang berbeda.

Pada lead Detik.com pemberitaan mengarah pada aspek posisi

pemerintah yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengesahkan

Perpres TKA terbaru yang termuat dalam Perpres nomor 20 Tahun 2018.

Detik.com menggunakan kata “mengatur” dalam lead tersebut yang

mengartikan bahwa Perpres TKA menertibkan segala proses yang

berhubungan dengan TKA. Kata tersebut tidak ditampilkan Republika

Online.

Kemudian Republika Online mengarah pada poisis wakil rakyat

dalam hal ini dari Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

(BKSAP) Rofi Munawar yang menyuarakan penyesalannya terkait

pengesahan Perpres TKA. Pada kalimat terakhir Republika Online

menyebutkan bahwa Perpres TKA akan menggantikan kebijakan yang

64

sama yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2014 yang dibuat pada era

sebelumnya. Jika diamati kata penyesalan mengartikan bahwa Rofi tidak

ingin mengganti Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tersebut dengan Perpres

Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini mengartikan bahwa Perpres terbaru tidak

lebih baik dari Perpres sebelumnya dan bahkan lebih buruk.

Lead Detik.com jelas lebih menekankan pada arah pemberitaan

untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa ada kebijakan baru yang

akan mengatur Tenaga Kerja Asing. Sedangkan Republika Online lebih

menekankan kepada penolakan Perpes TKA dengan menyesali kebijakan

tersebut.

c. Latar

Tabel 4.3

Latar Detik.com dan Republika Online


Latar Merespons kebijakan ini,

Menteri Ketenagakerjaan

(Menaker) Hanif Dhakiri

meminta masyarakat tak

perlu khawatir soal aturan

tenaga kerja asing ini.

Menurut Hanif Perpres ini

untuk mempercepat proses

perizinan, namun tidak

menggerus pengendalian dan

pengawasan TKA.

Tujuannya, kata Hanif,

Perpres tersebut dapat

memudahkan investasi yang

masuk ke Indonesia.

pemerintah mengeluarkan

perpres ini dengan kacamata

tunggal dan dengan pola pikir

eksternalitas. Ironisnya, kata

dia, pada saat yang bersamaan

tidak cukup cermat

memperhatikan faktor-faktor

penentu lainnya secara internal

seperti inventarisasi masalah

industrial yang akan terjadi

dikarenakan kelonggaran

terhadap TKA.

Pada tabel 4.3 Latar yang digunakan Detik.com adalah terkait

respon Hanif Dhakiri mengenai kekhawatiran yang berkembang di

masyarakat mengenai penerbitan Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018

yang dianggap mengganggu keberadaan tenaga kerja lokal. Hanif ingin

meyakinkan kepada masyarakat bahwa Perpres TKA tidak akan

65

berdampak negatif bagi tenaga kerja lokal dan meminta masyarakat untuk

tidak perlu khawatir dan tetap tenang. Berikut kutipan pernyataan:

“Merespons kebijakan ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

Hanif Dhakiri meminta masyarakat tak perlu khawatir soal aturan

tenaga kerja asing ini.”

Selain itu latar Detik.com mengatikan dampak positif dan keuntungan

Perpres TKA yang dapat memperbaiki perekonomian Indonesia melalui

peningkatan Investasi. Peningkatan tersebut dapat diraih dengan

mempermudah perizinan bagi para investor namun tanpa menyampingkan

unsur pengendalian atau pengawasan. Dalam latar ini Hanif

menyampaikaN dua poin utama yaitu mempermudah perizinan dan

memperketat pengawasan bagi para investor yang ingin berinvestasi di

Indonesia sehingga suhu investasi di Indonesia semakin baik.

Sedangkan latar yang digunakan Republika Online adalah terkait

dampak negatif dari pengesahan Perpres TKA. Republika Online

mengambil pernyataan dari Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar yang

menyatakan bahwa dalam mengeluarkan perpres tersebut pemerintah

dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek penting lain yang seharusnya

dapat dijadikan landasan dalam pengesahan Perpres TKA. Berikut kutipan

pernyataannya:

..pemerintah mengeluarkan perpres ini dengan kacamata tunggal

dan dengan pola pikir eksternalitas..

Melalui pernyataan Rofi, Republika Online mengarahkan

pemberitaan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang cermat

dalam memperhatikan faktor-faktor penentu lainnya secara internal seperti

inventarisasi masalah industrial yang akan terjadi dikarenakan kelonggaran

terhadap TKA.

66

d. Kutipan

Tabel 4.4



Kutipan "Nggak usah terlalu khawatir.

Ini kan memperpendek jalur

birokrasinya

menyederhanakan proses aja.

Nggak hanya TKA aja tapi

juga untuk TKI juga. Secara

prinsip seluruh peraturan itu

perlu dideregulasikan, tanpa

ada kualifikasi tertentu,"

(Menteri Ketenagakerjaan,

Hanif Dhakiri)

"Percaya kepada pemerintah,

pemerintah memiliki skema

pengendalian yang jelas, yang

masuk tetap memiliki

kualifikasi dan yang pekerja

kasar juga tetap dilarang, dan

ini untuk investasi dan

lapangan kerja juga makin

banyak,"

(Menteri Ketenagakerjaan,

Hanif Dhakiri)

"Di digital e-commerce

mereka perlu orang kalau

memang harus RPTKA

semua, ada jalan keluar juga

kalau diperlukan tiba-tiba, di

Perpres ada jalan keluarnya,"

(Menteri Koordinator

Perekonomian, Darmin

Nasution)

"Dengan keluarnya regulasi

Perpes yang baru disahkan,

nampaknya desakan publik

agar tidak gampang

memberikan kelonggaran

terhadap masuknya TKA

hanya dianggap angin lalu

oleh Pemerintah. Padahal

dengan keluarnya peraturan

tersebut secara alamiah akan

memperkecil kesempatan

pekerja Indonesia,"

"Proses pengawasan yang

tidak optimal akan

berdampak pada penggunaan

TKA pada bidang-bidang

kerja yang seharusnya

ditempati oleh pekerja

domestik,"

"Pemerintah harus cermat

menentukan kebijakan dan

regulasi yang akan di ambil

guna menjaga keseimbangan

antara tenaga kerja asing

dengan tenaga kerja dalam

negeri,"

"Saya berkeyakinan masih

banyak putra-putri bangsa

Indonesia yang cukup

mumpuni untuk memegang

pekerjaan yang selama ini

dikerjakan untuk TKA,"

(Wakil Ketua Badan Kerja

Sama Antar Parlemen

(BKSAP) Rofi Munawar)

67

Pada Tabel 3.3 Detik.com mewawancarai dua narasumber yaitu

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dan Menteri Koordinator

Perekonomian, Darmin Nasution.

Jika diamati, pernyataan kedua narasumber tersebut menyetujui

disahkannya Perpres TKA. Hanif meminta kepada masyarakat untuk tidak

perlu khawatir terkait Perpres TKA. Karena pada dasarnya Perpres

tersebut hanya menyederhanakan proses tanpa memudahkan masuknya

TKA ke Indonesia. Hanif juga menegaskan bahwa peraturan tersebut

hanya mengatur untuk kualifikasi tertentu sehingga pekerja kasar atau

unskill worker tetap dilarang masuk. Pada kutipan selanjutnya Menteri

Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mebenarkan pernytaan hanif

dengan merelasikan Perpres TKA dengan fenomana digital e-commerce

atau perusahaan digital yang dianggap relevan dan sangat dibutuhkan di

era saat ini. Jika diamati pada kutipan diatas, Detik.com sengaja

memasukan kutipan Darmin untuk mempertegas dan untuk memperkuat

pernyataan Hanif.

Kemudian dalam pemberitaan diatas Republika Online hanya

mengutip wawancara dari Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

(BKSAP) Rofi Munawar. Jika diamati secara keseluruah dalam kutipan

tersebut Rofi terlihat kontra terhadap Perpres TKA. Dalam hal ini sangat

jelas bahwa Republika Online ingin mengarahkan pemberitaan kepada

penolakan terhadap Perpres TKA.

Dari semua kutipan yang ditampilkan Republika Online bermuara

pada kesimpulan bahwa Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Perpres

TKA dianggap sebagai bentuk kebijakan yang lebih menguntungan

Tenaga Kerja Asing. Kutipan tersebut juga lebih kepada mengkritisi

langkah pemerintah yang dianggap tidak cermat karena tidak

memperhatikan aspek penting lain, salah satunya terkait segi pengawasan

yang seolah diabaikan.

68

e. Pernyataan

Tabel 4.5

Pernyataan Detik.com dan Republika Online


Pernyataan Menurut Hanif Perpres ini

untuk mempercepat proses


menggerus pengendalian

dan pengawasan TKA.

Tujuannya, kata Hanif,

Perpres tersebut dapat

memudahkan investasi

yang masuk ke Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan



eksternalitas. Ironisnya, kata

dia, pada saat yang

bersamaan tidak cukup

cermat memperhatikan

faktor-faktor penentu lainnya

secara internal seperti

inventarisasi masalah



terhadap TKA

Ia (Rofi) mengatakan

berdasarkan data dari

Kemenakertrans, jumlah

pengawas TKA sangat

sedikit, yakni hanya 1.200

orang. Angka ini tidak

sebanding dengan kebutuhan

pengawasan terhadap TKA

yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia.

Pada Tabel 4.5 Pernyataan Detik.com dan Republika Online

terlihat sangat kontras. Detik.com menggunakan pernyataan dari Menaker

yang menganggap Perpres TKA akan berdampak positif bagi Indonesia.

Dalam pernyataan yang ditampilkan Detik.com Hanif menegaskan bahwa

proses percepatan perizinan tidak akan berdampak pada masuknya TKA

secara masif ke Indonesia karena peraturan tersebut tetap memperhatikan

pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Sedangkan Republika Online memasukan pernyataan dari Wakil

BKSAP yang mengkritisi Perpres TKA. Dalam pengesahan kebijakan

tersebut pemerintah dianggap kurang cermat karena hanya menggunakan

kacamata tunggal dan pola pikir eksternalitas. Pernyataan Republika

69

Online juga megarah pada pemaparan jumlah pengawas TKA yang

dianggap tidak sebanding dengan jumlah TKA yang harus diawasi.

Dari aspek pernyataan sangat terlihat frame atau pembingkaian

yang dilakukan Detik.com dan Republika Online. Bagaimana kedua media

ini menampilkan realitas satu dan membuang realitas lain, sehingga

realitas yang ditampilkan seolah menjadi realitas mutlak. Detik.com

menampilkan realitas bahwa dengan kebijakan baru, Perpres TKA dapat

memperbaiki suhu investasi di Indonesia sehingga berdampak pada

perbaikan ekonomi negara. Namun secara bersamaan Detik.com tidak

menampilkan dari segi pengawasan TKA yang bermasalah. Begitupula

dengan Republika Online yang hanya menampilkan realitas hanya pada

pengawasan yang bermasalah.

f. Penutup

Tabel 4.6

Penutup Detik.com dan Republika Online


Penutup "Di digital e-commerce

mereka perlu orang kalau

memang harus RPTKA

semua, ada jalan keluar

juga kalau diperlukan tiba-

tiba, di Perpres ada jalan

keluarnya,"

Presiden Jokowi

menandatangani Perpres

Nomor 20 Tahun 2018


Kerja Asing. Perpres ini

ditandatangani Jokowi pada

26 Maret 2018 dan

diundangkan Menteri Hukum

dan HAM Yasonna Laoly

pada 29 Maret 2018.

Pada Tabel 4.6 Detik.com menutup pemberitaan dengan

menampilkan kutipan wawancara dari Menteri Koordinator Perekonomian,

Darmin Nasution yang secara tidak langsung mebenarkan pernyataan

Menaker yaitu merelasikan Perpres TKA dengan fenoma digital e-

commerce atau perusahaan digital yang dianggap relevan dan sangat

dibutuhkan di era saat ini. Sedangkan Republika Online menutup dengan

informasi terkait penandatanganan Perpres TKA yang disahkan pada pada

26 Maret 2018.

70

Hal menarik pada komparasi ini adalah isi teks pada bagian

penutup yang digunakan Republika Online merupakan lead atau teras

berita yang dipakai Detik.com dalam pemberitaanya. Artinya satu fakta

atau realitas yang sama ditempatkan pada posisi yang berbeda oleh kedua

media ini. Tentunya hal ini bukan tanpa tujuan, melainkan sebuah strategi

bagi media untuk menonjolkan fakta atau realitas yang dianggap penting.

Jika merujuk pada konsep struktur Piramida Terbalik bahwa aspek

yang dianggap menarik atau penting diletakan dibagian atas teks (lead)

kemudian penjelasan tambahan dijadikan sub judul yang berbeda berikut

dengan penutupnya. Informasi atau realitas terkait pengesahan Perpres

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 diposisikan berbeda oleh kedua

media ini. Detik.com menjadikan realitas tersebut sangat penting sehingga

diletakan sebagai lead berita. Sedangkan Republika Online menganggap

realitas tersebut hanya sebagai informasi tambahan sehingga di letakan di

bagian penutup. Perbedaan poisis tersebut berdampak pada bingkai

pemberitaan yang digunakan Detik.com dan Republika Online.

2. SKRIP

a. Kelengkapan Berita

Tabel 4.7

5W+1H Detik.com dan Republika Online


5W+1H (What)

masyarakat tak perlu

khawatir soal aturan tenaga

kerja asing (Peraturan

Presiden Nomor 20 Tahun

2018)

(Siapa)


(Menaker), Hanif Dhakiri.

Dimana (When)

Komplek Istana Presiden,

Apa yang terjadi (What)

menyesalkan kebijakan

Presiden Jokowi yang telah

meneken Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018


Kerja Asing (TKA).

Who (Siapa)

Wakil Ketua Badan Kerja

Sama Antar Parlemen

(BKSAP), Rofi Munawar.

71

Jakarta.

Kapan (Where)

Kamis, 5 Aril 2018

Mengapa (Why)

Perpres ini (Peraturan


2018) diterbitkan untuk

mempercepat proses



dan pengawasan TKA.

Tujuannya, tersebut dapat



Bagaimana (How)

Perpres TKA hanya

memperpendek jalur

birokrasinya

menyederhanakan proses

aja. Tidak hanya TKA aja

tapi juga untuk TKI juga.

Secara prinsip seluruh

peraturan itu perlu

dideregulasikan, tanpa ada

kualifikasi tertentu.

Dimana (When)

(wawancara tertulis)

Kapan (Where)

Sabtu, 7 Aril 2018

Mengapa (Why)

Karena pemerintah

mengeluarkan perpres ini

dengan kacamata tunggal dan

dengan pola pikir

eksternalitas.

Bagaimana (How)Sebelum

mengeluarkan kebijakan ini

pemerintah harusnya melihat

kebutuhan dan permintaan

TKA, disesuaikan dengan

ketersediaan sumber daya

manusia yang ada. TKA

yang didatangkan oleh

perusahaan hendaknya benar-

benar tenaga yang terampil

sehingga dapat mendorong

investasi, proses

pembangunan ekonomi dan

teknologi di Indonesia.

Pada Tabel 4.6 memaparkan tentang unsur skrip yang akan melihat

bagaimana pembingkaian dilakukan kedua media ini. Dari unsur ini kita

akan mengetahui unsur apa yang dihilangkan dan ditonjolkan.

Teks berita Detik.com secara lengkap memaparkan semua unsur

skrip yang memenuhi standar 5W+1H. Namun Unsur Where Pada

Republika Online tidak dicantumkan karena kutipan yang digunakan

Republika Online didapatkan dari keterangan tertulis narasumber .

Terdapat perbedaan penonjolan dalam teks Detik.com dan

Republika Online pada unsur Why. Detik.com lebih mengarah pada

penjelasan terkait Perpres TKA tidak akan memberikan kelonggaran

terhadap tenaga kerja asing. Sehingga Detik.com menonjolkan bahwa

masyarakat tidak perlu khawatir terkasi kebijakan ini. Sedangkan Unsur

72

Why pada teks berita Republika Online lebih mengkritisi Perpres TKA

karena dalam pengesahan kebijakan tersebut Pemerintah menggunakan

kacamata tunggal dan dengan pola pikir eksternalitas. Sehingga Republika

ingin menonjolkan kepada pembaca bahwa Perpres ini perlu

dikhawatirkan dapat memberikan kelonggaran masuknya TKA ke

Indonesia.

3. TEMATIK

a. Detail

Tabel 4.8

Detail Detik.com dan Republika Online


Kalimat Presiden Jokowi telah

menandatangani Perpres ini

pada 26 Maret 2018, dan

aturan ini berlaku setelah 3

bulan terhitung sejak

tanggal diundangkan, 29

Maret 2018, oleh Menteri

Hukum dan HAM,

Yasonna Laoly di Jakarta.

Ironisnya, kata dia, pada saat

yang bersamaan tidak cukup

cermat memperhatikan

faktor-faktor penentu lainnya

secara internal seperti

inventarisasi masalah



terhadap TKA.

....jumlah pengawas TKA

sangat sedikit, yakni hanya

1.200 orang. Tidak sebanding

dengan kebutuhan

pengawasan terhadap TKA

yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia.

Pada Tabel 4.7 Detail yang coba ditampilkan Detik.com pada

pemberitaan ini adalah penonjolan mengenai pengesahan Perpres TKA

yang dijelaskan secara lebih lengkap. Lebih lanjut Detik.com memaparkan

kapan aturan tersebut akan diberlakukan secara resmi.

.....dan aturan ini berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal

diundangkan,

73

Pada detail tersebut Detik.com mencoba meyakinkan kepada

pembaca bahwa Perpres TKA pasti akan berlaku walaupun pada realitanya

aturan ini menjadi polemik di tengah masyarakat dan mungkin bisa saja

batal untuk diberlakukan. Artinya bagimanapun besarnya penolakan dari

masyarakat hal tersebut tidak akan berdampak pada aturan ini dan akan

tetap diberlakukan tiga bulan setelah pengesahan.

Kemudian detail yang ditampilkan Republika Online lebih kepada

mengkritisi terkait langkah yang diambil pemerintah dalam pengesahan

aturan ini. Kata Ironisnya secara tegas Republika Online menggambarkan

realita kecerobohan pemeritah karena tidak memperhatikan faktor penting

lain yang akan berdampak negatif bagi negara. Kemudian pada paragraf

selanjutnya Republika Online memaparkan secara faktual dan jelas terkait

jumlah pengawas TKA yang dianggap tidak ideal dengan jumlah yang

seharusnya. Artinya media ini mencoba mempertegas dan meyakinkan

bahwa pemerintah tidak bijak dalam pengesahan Perpres TKA.

b. Koherensi

Tabel 4.9

Koherensi Detik.com dan Republika Online


Koherensi ....Perpres ini untuk

mempercepat proses



dan pengawasan TKA

....Perpres tersebut dapat



..pemerintah mengeluarkan



eksternalitas.

Visa terbatas merupakan

syarat mutlak bagi TKA

untuk mendapatkan Izin

Tinggal Sementara yang

izinnya dikeluarkan oleh

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (HAM).

Padahal, kata Rofi, menurut

UU Ketenagakerjaan Nomor

Nomor 13 Tahun 2003, izin

hanya boleh diberikan oleh

Kementerian

Ketenagakerjaan.

74

Pada tabel 4.8 Detik.com menampilkan dua koherensi pada

paragraf ke-7 yaitu koherensi pembeda dan koherensi sebab akibat.

Koherensi pembeda ini terlihat antara dua fakta/kalimat berbeda yang

sengaja diabstraksikan sehingga kedua kalimat tersebut saling berkaitan.

Kalimat “mempercepat proses perizinan” dan “tidak menggerus

pengendalian dan pengawasan TKA” dihububungkan dengan kata namun.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesan positif kepada pembaca

bahwa langkah yang diambil pemerintah dibarengi dengan hal positif.

Kemudian koherensi sebab akibat menggambarkan tujuan atau akibat dari

pengesahan Perpres TKA yang dihubungkan dengan kata dapat. Sehingga

hal tersebut juga memberikan citra positif bahwa Perpres TKA akan

berdampak baik bagi negara.

Kemudian koherensi yang ditampilkan oleh Republika Online

adalah koherensi penjelas dan koherensi pembeda. Koherensi penjelas

terdapat pada paragraf ke-3. Dua fakta yang sama dihubungkan

menggunakan kata dan dengan tujuan untuk mempertegas atau

memperjelas dua fakta tersebut sehingga terkesan semakin negatif. Lalu

pada koherensi pembeda ini terlihat pada paragraf ke-7 dan ke-8. Kedua

paragraf tersebut dihubungkan dengan kata padahal yang menjelaskan

bahwa aturan yang disahkan pemerintah bertentangan dengan aturan lain

yang sejajar. Dalam hal ini Republika menampilkan kalimat terkait

wewenang dalam pengurusan Vitas (Visa terbatas). Pada paragraf ke-7

wewenang pengurusan Vitas dalam Perpres TKA diberikan oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan pada

Pada paragraf ke-8 dalam UU Ketenagakerjaan Nomor Nomor 13 Tahun

2003 menyebutkan wewenang pengurusan Vitas Kementerian

Ketenagakerjaan. Dua hal tersebut sengaja dibenturkan Republika Online

untuk menegaskan bahwa Perpres TKA bertentangan sehingga

memberikan kesan negatif kepada pemerintah.

75

c. Kata Ganti

Tabel 4.10

Kata Ganti Detik.com dan Republika Online


Kalimat ....kata dia dalam keterangan

tertulis yang diterima

Republika.co.id...

...Ironisnya, kata dia, pada

saat yang bersamaan tidak

cukup cermat ....

Pada Tabel 4.8 Kata ganti dia yang digunakan Republika Online

menggambarkan bahwa pandangan atau sikap tersebut merupakan

pernyataan dari narasumber. Republika Online mempertegas dengan

menggunakan kata ganti dia agar memberikan nada bahwasanya

pandangan tersebut bukanlah pandangan Republika Online secara subjektif

melainkan pandangan narasumber.

4. RETORIS

a. Leksikon

Tabel 4.11

Bentuk Kalimat Detik.com dan Republika Online


Kata/Frasa Perpres ini untuk

mempercepat proses

perizinan,

Aturan, Kebijakan

..Pemerintah mengeluarkan


tunggal dan dengan pola

pikir eksternalitas..

Kebijakan

Pada tabel Tabel 4.19 Detik.com menggunakan kalimat

mempercepat proses perizinan untuk digunakan pada paragraf ke-6 untuk

mempertegas kutipan pada paragraf sebelumnya. Kalimat tersebut

digunakan Detik.com mengutip dari wawancara dengan Hanif Dhakiri

yang berbunyi:

76

“....Ini kan memperpendek jalur birokrasinya menyederhanakan

proses aja..”

Kalimat memperpendek jalur birokrasi sengaja diparafrasekan oleh

Detik.com menjadi mempercepat proses perizinan untuk mempermudah

pemahaman kepada khalayak. Ini artinya secara tida langsung Detik.com

membantu meyakinkan kepada pembaca bahaw Perpres TKA berdampak

positif.

Kemudian Republika Online mengambil sudut pandang berbeda

yaitu mengkritisi Perpres TKA. Kata Kacamata tunggal merujuk pada

pengertian perspektif, pemahaman atau pandangan satu sisi dan

mengabaikan sisi lain. Sedangkan pola pikir eksternalitas merujuk pada

hal atau kegiatan yang dapat mengganggu kesejahteraan orang lain, dalam

hal ini adalah pekerja lokal.

Kemudian Detik.com mempunyai kesamaan dalam penggunaan

parafrase Perpres TKA yaitu menggunakan kaya Kebijakan dan Aturan.

Sedangkan Republika Online hanya menggunakan kata kebijakan.

b. Grafis

Tabel 4.12



Gambar

atau Foto

Menteri Ketenagakerjaan,

Hanif Dhakiri

Foto Ilustrasi Tenaga

Kerja/Karyawan

Huruf Kalimat judul ditampilkan

dengan ukuran besar dan

tebal (Bold)

Kalimat judul ditampilkan


tebal (Bold)

Dibawah judul dan gambar

ilustrasi Republika

menampilkan tulisan

Perpres tersebut

77

memberikan kelonggaran

terhadap masuknya

pekerja asing ke Indonesia.

Dengan ukuran huru setara

dengan artikel namun diberi

ketebalan .

Gambar yang ditampilkan Detik.com adalah foto Menteri

Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri sedang menyampaikan argumen kepada

audiens dengan mimik wajah yang serius. Sedangkan Republika

menggunakan gambar ilustrasi kumpulan pekerja yang sedang berjalan.

Dari segi grafis Republika Online mencoba memberikan penekanan

dengan menampilkan tulisan yang terlihat mencolok dibawah gambar

ilustrasi. Kalimat yang ditampilkan adalah: “Perpres tersebut

memberikan kelonggaran terhadap masuknya pekerja asing ke

Indonesia” tulisan tersebut ditampilkan dengan menggunakan huruf tebal

(bold). Penempatan dan bentuk tulisan sengaja dilakukan Republika

Online untuk memberikan arti penting dalam berita tersebut. Republika

Online ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa Perpres TKA

berdampak negatif dan mengancam tenaga kerja lokal.

Pemberitaan Pekan kedua pada Detik.com dan Republika Online

9 dan 10 April 2018

1. SINTAKSIS

a. Headline

Tabel 4.13



Headline Menaker: Tak akan Ada

Banjir Tenaga Kerja

Asing

Regulasi TKA Lemah

Penegakan Hukum

78

Pada Tabel 4.12 Lead pada Detik.com dan Republika Online

terlihat sangat kontras. Detik.com mengangkat judul dari pernyataan

Menaker yang menepis kekhawatiran masyarakat terkait polemik Perpres

TKA yang dianggap akan memberikan kelonggaran bagi TKA. Sedangkan

Republika Online mengangkat isu dengan judul yang seolah menpis

pernyataan Menaker. Yaitu terkait realita di lapangan yang menyatakan

bahwa Regulasi TKA lemah penegakan hukum.

Judul Detik.com “Menaker: Tak akan Ada Banjir Tenaga Kerja

Asing” merujuk pada pernyataan Menaker dalam keterangan tertulis yang

disampaikan pada 9 April 2019. Dari banyak pernyataan, Detik.com

memilih judul tersebut tentunya ada hal ingin ditekankan dalam

pemberitaan ini. Kata Banjir memiliki arti datang (ada) banyak sekali,

meluap atau melebihi kapasitas.4 Detik.com ingin menekankan bahwa

aturan dalam Perpres TKA tidak akan mendatangkan TKA secara masif

melebihi kuota atau kapasitas yang sudah ditentukan sehingga akan

mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Aturan yang termuat pada

Perpres TKA justru mengatur masuknya TKA secara tertib sesuai dengan

aturan.

Berbeda dengan Detik.com, judul Republika Online jelas

menunjukan pandanganya. Dalam judul tersebut secara jelas mewakili

informasi yang akan disampaikan, yakni terkait banyaknya pelanggaran

yang tidak tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait keberadaan TKA

di Indonesia.

b. Lead

Tabel 4.14



Lead Jakarta - Menteri

Ketenagakerjaan Hanif

Dhakiri menyebut

terbitnya Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor


REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta --

Regulasi tenaga kerja asing

dinilai lemah di sisi penegakan

hukum. Hal itu bila

implementasi di lapangan tidak

sesuai aturan normatif sehingga

4 https://kbbi.kemdikbud.go.id


79

penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA), dilakukan

untuk penyederhanaan

prosedur. Aturan tersebut

tak lantas menghilangkan

prinsip penggunaan TKA

yang selektif dan syarat

kualitatif.

rawan pelanggaran.

Lead yang ditampilkan Detik.com dan Republika Online terlihat

sangat kontras. Lead Detik.com menunjukan perspektifnya terkait tujuan

disahkannya Perpres TKA yaitu untuk memangkas birokrasi tanpa

mengabaikan unsur pengawasan yang selektif. Berbeda dengan sudut

pandang Republika Online yang secara jelas memaparkan sisi lain dari

regulasi Perpres TKA yang bermasalah yaitu ketidaksesuaian antara aturan

yang berlaku dengan keadaan dilapangan.

Dalam lead-nya Republika Online menggunakan unsur why

mengapa Perpres TKA lemah disisi penegakan hukum. Berikut

kutipannya:

“...implementasi di lapangan tidak sesuai aturan normatif

sehingga rawan pelanggaran..”

Dalam kutipan diatas terlihat bahwa alasan perpres TKA dinilai

lemah secara penegakan hukum. Hal tersebut terjadi karena ada

kesenjangan antara aturan normatif (kaidah yang berlaku dalam dalam

Perpres TKA) dengan implementasi (pelaksanaan atau penerapan Perpres

TKA) dilapangan sehingga rawan terjadi pelanggran.

Kelengkapan unsur why dalam lead tersebut berfungsi sebagai

kelengkapan informasi yang disajikan. Hal ini juga mengindikasikan

dengan makna yang sebenarnya ingin ditekankan Republika Online agar

sejak awal pembaca setuju pada alasan mengapa Perpes tersebut lemah

secara penegakan hukum. Hal ini sangat jelas menunjukan sudut pandang

serta ke arah mana pemberitaan ini akan dikembangkan.

Di sisi lain, Detik.com hanya terdapat satu unsur lead yaitu what

lead. Detik.com hanya ingin menjelaskan tujuan Perpres TKA yang

80

memperpendek birokrasi yang selama ini cukup rumit. Selain itu

Detik.com juga menampilkan bahwa dengan disahkan aturan tersebut tetap

mengacu pada prinsip penggunaan TKA yang selektif dan syarat

kualitatif.

c. Latar

Tabel 4.15



Latar “...Perpres yang akan keluar

ini adalah prosedur perizinan

TKA agar lebih cepat dan

lebih responsif terhadap

perkembangan zaman,

termasuk dengan munculnya

jenis-jenis pekerjaan baru,"

( Paragraf ke-2)

...dengan sekarang regulasi

dilonggarkan. Saat

implementasi melenceng dari

rencana, tidak pernah ada

penegakan hukum. Padahal

regulasi berfungsi mengatur

implementasi.

( Paragraf ke-4)

Latar informasi yang ditampilkan Detik.com mengenai alasan

pokok mengapa Perpes TKA disahkan. Dari latar yang ditampilkan terlihat

bahwa Perpres TKA sangat diperlukan di era saat ini. Secara tidak

langsung latar mengarah pada perspektif aturan TKA Nomor 72 Tahun

2014 yang dibuat pada ere sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan

kondisi saat ini sehingga perlu dibuatkan kebijakan terbaru.

Detik.com ingin mengarahkan kepada khalayak bahwa Perpes

TKA Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebuah solusi pembaharuan yang

mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat pada

kalimat “termasuk dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru.” Seolah

menegaskan bahwa saat ini perkembangan semakin maju dan pekerjaan

baru muncul dengan karakteristik yang berbeda pula. Perkembangan ini

merujuk pada fenomena era digital saat ini yang menyentuh hampir

seluruh aspek termasuk pada bidang ketenagakerjaan. Tentunya dalam

menghadapi perubahan zaman sangatlah diperlukan regulasi atau

kebijakan baru yang mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

81

Latar pada Republika Online menggambarkan sisi lain dari Perpres

TKA yaitu permasalahan dari segi penegakan hukum. Hal tersebut

ditandai dengan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah ketika terjadi

pelanggaran di lapangan, padahal sudah jelas regulasi bukan hanya

mengatur tetapi penegakan hukum kepada TKA. Pada latar tersebut

Republika Online secara tidak langsung mengarahkan kepada pembaca

bahwa pemerintah tak cukup hanya mengesahkan Perpres TKA tapi juga

mengawasi pada tahap implementasi sehingga berjalan sesuai dengan

kebijakan yang ada.

d. Kutipan

Tabel 4.16

Kutipan Detik.com dan Republika Online


Kutipan "Semangat dari Perpres yang

akan keluar ini adalah

prosedur perizinan TKA agar

lebih cepat dan lebih

responsif terhadap

perkembangan zaman,

termasuk dengan munculnya

jenis-jenis pekerjaan baru,"

"Intinya, semua hal terkait

soal perizinan bukan hanya

soal TKA, tapi juga

perizinan tenaga kerja di

dalam negeri. Misalnya isu

Pekerja Migran Indonesia

(PMI) mau ke luar negeri, ini

juga kita reformasi. Jangan

sampai orang mau bekerja

keluar negeri, butuh waktu

bertele-tele dan panjang.

Sementara secara kualitatif

dia memenuhi syarat untuk

bekerja keluar negeri, "

"Kebutuhan tersebut

dipenuhi dengan

memanfaatkan TKA

profesional dari luar negeri,"

"Sehingga regulasi ini jadi

kekhawatiran di bursa tenaga

kerja karena penegakan

hukumnya lemah,"

"Tinggal bagaimana itu bisa

dikunci dan sesuai regulasi,"

"Juga dijelaskan TKA yang

boleh itu apa saja, jangan cek

kosong,"

Direktur (INDEF) Enny Sri

Hartati

82

"Dalam Perpres tersebut

diatur pengaturan baru

masuknya TKA akan

mempermudah prosedur dan

ketenangan berinvestasi di

Indonesia dengan kepastian

hukum dan berusaha bagi

investor dan TKA. Namun

persyaratan dan ketentuan

tetap ketat, "

"Kalau ada pelanggaran ya

ditindak, termasuk tindakan

deportasi,"

"Yang pasti, Perpres bukan

bertujuan untuk

membebaskan TKA, tapi

sekedar memudahkan

prosedur, birokrasi sehingga

investasi makin banyak dan

lapangan kerja makin

tercipta.

"Lapangan kerja tercipta,

pasti untuk rakyat Indonesia,

bukan untuk yang lain,"

(Pernyataan Hanif Dhakiri.

Menteri Ketenagakerjaan)

Dalam teks berita Detik.com menampilkan kutipan Hanif Dhakiri

sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Dalam kutipan tersebut dinyatakan bahwa

Perpres TKA tak hanya mempermudah izin bagi tenaga kerja asing tetapi

juga bagi tenaga kerja domestik yang akan bekerja ke luar negeri. Regulasi

ini pada akhirnya akan berdampak pada kemudahan prosedur bagi para

investor yang akan berinvestasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan

baru di Indonesia. Dalam kutipan penutup Hanif mempertegas bahwa

Perpres TKA justru akan memberikan efek positif bagi rakyat indonesia

karena semakin mudah investasi semakin banyak lapangan pekerjaan dan

semakin banyak menyerap tenaga kerja lokal. Seluruh kutipan yang

ditampilkan Detik.com bersumber dari Hanif Dhakiri. Ini artinya secara

tidak langsung sangat terlihat Detik.com berpihak kepada pemerintah.

83

Berbeda dengan Detik.com, kutipan yang digunakan Republika

Online mengarah pada aspek kesesuaian normatif dengan implementasi

pada Perpres TKA. Kutipan tersebut bersumber pada pernyataan Direktur

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri

Hartati. Permasalahan yang sering terjadi adalah pada level implementatif.

Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kehadiran TKA

yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah

keberadaan TKA unskill worker atau TKA tanpa keahlian yang tidak

ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Penggunaan kutipan pada teks berita pekan kedua, Detik.com dan

Republika Online sama-sama menggunakan narasumber tunggal. Pada teks

Detik.com seluruh artikel merupakan perkataan Hanif Dhakiri, Menteri

Ketenagakerjaan sedangkan Republika Online seluruh artikel bersumber

pada pernyataan Enny Sri Hartati, Direktur INDEF yang diuraikan kedalam

satu berita. Kutipan tunggal tersebut menunjukan aspek kredibelitas

narasumber untuk menunjukan kredibelitas fakta. Itu artinya kedua media

ini belum memenuhi aspek cover both side sehingga penilaian validitas

informasi tidak berimbang.

e. Pernyataan

Tabel 4.17



Pernyataan Dia (Hanif) mengatakan,

pekerja asing hanya

boleh menduduki

jabatan-jabatan tertentu

yang terbatas dan bersifat

skilled, paling rendah

adalah engineer atau

teknisi. Pekerja kasar

tidak boleh dan jika ada

maka sudah pasti

merupakan pelanggaran.

Dia mengatakan, dengan

sekarang regulasi

dilonggarkan. Saat

implementasi melenceng dari

rencana, tidak pernah ada

penegakan hukum. Padahal

regulasi berfungsi mengatur

implementasi.

Dia mengatakan, memang

perlu ada riset, bila TKA

mentransfer teknologi, berapa

besar bisnis yang bisa

diekspansi dan SDM lokal

yang merasakan transfer ilmu.

84

Pada tabel 4.16 Pernyataan Detik.com mengarah kepada penegasan

bahwa Perpres TKA hanya untuk mengatur pada posisi atau jabatan yang

memerlukan skill. Sehingga penggunaan TKA sangat dibatasi hanya pada

posisi seperti komisaris, direksi dan jabatan-jabatan keahlian seperti

engineer atau teknisi. Detik.com mengarahkan pandangan publik agar

tidak perlu khawatir akan maraknya TKA masuk ke Indonesia. Karena

pada dasarnya pekerja yang unskill worker tetap akan dilarang dan

ditindak tegas.

Pernyataan Republika Online mengarah kepada permasalahan dari

aspek implementasi dari Perpres TKA. Pelanggaran sering terjadi pada

hadirnya tenaga kerja asing unskill worker yang tidak ditindaklanjuti oleh

pemerintah. Secara tidak langsung Republika Online ingin mengarahkan

kepada pembaca bahwa Pemerintah lalai dalam melakukan

pengawasan terhadap masuknya TKA unskill worker dan tidak tegas dalam

penegakan hukum kepada TKA yang melanggar.

f. Penutup

Tabel 4.18



Penutup "Yang pasti, Perpres bukan

bertujuan untuk

membebaskan TKA, tapi

sekedar memudahkan

prosedur, birokrasi

sehingga investasi makin

banyak dan lapangan kerja

makin tercipta. "Lapangan

kerja tercipta, pasti untuk

rakyat Indonesia, bukan

untuk yang lain,"

Sebelumnya, Badan

Kerjasama Antarparlemen

(BKSAP) menyesalkan

kebijakan Presiden Jokowi

yang telah secara resmi

mengeluarkan Peraturan


2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA)

karena mengurangi

kesempatan kerja tenaga

lokal. Perpres ini

menggantikan Perpres Nomor



Asing yang dibuat pada era

presiden Susilo Bambang

Yudhoyono.

85

Dalam penutupnya Detik.com kembali menegaskan bahwa

penyederhanaan prosuder pada Perpres TKA pada akhirnya akan

berdampak pada kemudahan investasi sehingga dapat membuka lapangan

pekerjaan yang semakin banyak. Pernyataan kalimat penutup pada teks

berita Detik.com merupakan pengulangan pada paragraf ke-1, ke-2, ke-10

dan paragraf ke-11. Hal ini jelas bahwa pengulangan kalimat tersebut

merupakan penekanan guna mengarahkan khalayak bahwa kalimat

tersebut sangat penting. Disisi lain Detik.com meyakinkan kepada

pembaca bahwa Perpres TKA akan berdampak positif bagi negara sehingg

kebijakan ini perlu didukung.

Republika Online menutup pemberitaan dengan pernyataan Badan

Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) yang menyesalkan Perpres TKA.

Dalam hal ini Republika Online tidak menyebutkan secara detail siapa dari

BKSAP yang menyatakan penyesalan terhadap kebijakan ini. Secara tidak

langsung dalam teks Republika Online terdapat bentuk generalisasi yang

ditunjukan dengan cara menghilangkan atau tidak mencantumkan subjek

atau tokoh tertentu. Sehingga dalam hal ini terkesan bahwa seluruh

anggota BKSAP menyesalkan kebijakan ini.

2. SKRIP


Tabel 4.19



5W+1H Apa (What)

Terbitnya Peraturan

Presiden (Perpres) TKA

dilakukan untuk

penyederhanaan prosedur.

Aturan tersebut tak lantas

menghilangkan prinsip

penggunaan TKA yang

selektif dan syarat

kualitatif.

Apa (What)

Regulasi tenaga kerja asing

dinilai lemah di sisi

penegakan hukum.

Siapa (Siapa)

Direktur Institute for

Development of Economics

and Finance (INDEF) Enny

Sri Hartati

86

Siapa (Siapa)


Hanif Dhakiri

Dimana (Where)

---------

Kapan (Whene)

Senin, 9 April 2018

Mengapa (Why)

Perpres tersebut merupakan

simplifikasi aturan dari

beberapa K/L. Keberadaan

tenaga kerja pendamping

merupakan kunci proses

alih teknologi, pengetahuan

dan keahlian yang berguna

untuk meningkatkan

kompetensi dan keahlian

bagi pekerja.

Bagaimana (How)

Indonesia perlu melakukan

upaya untuk mendongkrak

kualitas kemudahan

berbisnis agar bisa bersaing

dengan negara-negara lain.

Salah satu upaya yang akan

dilakukan pemerintah

adalah dengan

penyederhanaan regulasi

perizinan penggunaan TKA

di Indonesia tadi.

Dimana (Whre)

---------

Kapan (Whene)

Selasa, 10 April 2018

Mengapa (Why)

..yang jadi masalah adalah

kesesuaian normatif dengan

implementasi.

Bagaimana (How)

....memang perlu ada riset,

bila TKA mentransfer

teknologi, berapa besar bisnis

yang bisa diekspansi dan

SDM lokal yang merasakan

transfer ilmu.

Dalam unsur skrip yang ditampilkan Detik.com dan Republika

Online mencakup unsur what, who, when, where dan how namun pada

unsur where kedua media ini tidak mencantumkan karena keterangan

87

narasumber yang digunakan bersumber melalui keterangan tertulis dan

keterangan melalui telepon.

Dalam keseluruhan skrip Detik.com lebih menekankan pada unsur

what dan why yaitu terkait apa saja kebijakan yang dirubah dan mengapa

Perpres TKA perlu diterbitkan. Pada unsur what pada teks berita

Detik.com banyak sekali paragraf menjelaskan bahwa perpres ini lebih

kepada penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan unsur pengawasan

secara selektif. Kemudian unsur why menegaskan bahwa Perpes TKA

pada akhirnya akan berdampak pada kemudahan investasi sehingga

mampu membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kedua unsur tersebut

ditekankan Detik.com supaya pembaca tidak perlu khawatir terkait

diterbitkannya Perpres TKA.

Tinjauan unsur skrip yang ditampilkan Republika Online

menekankan pada unsur why yang menginformasikan kepada pembaca

bahwa Perpres TKA sering terjadi masalah pada kesesuaian antara unsur

normatif dan implementasi disebabkan karena lemahnya penegakan

hukum bagi TKA yang melanggar.

3. TEMATIK

a. Detail

Tabel 4.20



Kalimat ...selain menyederhanakan

prosedur dan persyaratan

tetap ketat, juga untuk

meningkatkan daya saing,

meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, memperluas

kesempatan kerja, kepastian

berusaha, mengurangi

ekonomi yang tinggi, dan

efisiensi administrasi.

(Paragraf ke-9)

...misalnya untuk aturan

penggunaan TKA untuk

keahlian yang belum

dipunyai tenaga kerja

Indonesia, ternyata banyak

dilanggar dengan

mempekerjakan juga pekerja

dasar dengan alasan

berpegang pada aturan

formal.

(Paragraf ke-3)

88

Peringkat EoDB Indonesia

masih berada di bawah

Singapura yang menduduki

peringkat 2 dengan nilai

84,57, dan beberapa negara

ASEAN lainnya.

Contohnya Malaysia di

peringkat 24 dengan nilai

78,43, Thailand 26 dengan

nilai 77,44, dan Brunei

Darussalam di posisi 56

dengan nilai 70,60, dan

Vietnam di posisi 68

dengan nilai 67,93.

(Paragraf ke-12)

..pekerja asing hanya boleh

menduduki jabatan-jabatan

tertentu yang terbatas dan

bersifat skilled, paling

rendah adalah engineer atau

teknisi. Pekerja kasar tidak

boleh dan jika ada maka

sudah pasti merupakan

pelanggaran.

(Paragraf ke-15)

Pada tabel 4.19 Detik.com menampilkan detail pada paragraf ke-

9,12 dan 15. Paragraf ke-9 Detik.com secara lengkap menjabarkan kalimat

pendukung terkait tujuan pengesahan Perpres TKA. Kata “selain” dalam

kalimat tersebut menegaskan bahwa pengesahan Perpres TKA bukan

hanya sekedar menyederhanakan prosedur melainkan banyak tujuan positif

lainnya. Padahal jika kalimat pada paragraf ke-9 tidak dicantumkan

pembaca tetap mengkap apa tujuan Perpes ini disahkan. Hal ini

menandakan bahwa Detik.com secara tidak langsung ingin meyakinkan

pembaca bahwa pengesahan Perpres TKA memberikan banyak dampak

positif, seperti yang dijabarkan pada kalimat berikut:

89

...untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan

ekonomi,memperluas kesempatan kerja, kepastian berusaha,

mengurangi ekonomi yang tinggi, dan efisiensi administrasi.

Fakta lain yang dijabarkan secara lengkap oleh Detik.com terlihat

pada paragraf ke-12. Paragraf ini memaparkan secara gamblang terkait

data indkes kemudahan berbisnis yang merujuk pada data Ease of Doing

Business Index (EoDB) yaitu sebuah indkes yang dibuat oleh Bank Dunia.

Secara lengkap Detik.com menggamarkan presentasi kemudahan berbisnis

Indonesia dan mengurutkan serta membandingkan dengan negara lain.

Pada data tersebut Indonesia berada jauh dibawah negara-negara di

ASEAN. Dengan menampilkan data tersebut secara tidak langsung

Detik.com ingin membuat data pendukung untuk memperkuat alasan

Perpres TKA harus disahkan oleh pemerintah.

Lalu pada paragraf ke-15 Detik.com memaparkan detail terkait

jabatan yang boleh diisi oleh TKA dan diatur dalam Perpres TKA. Pada

paragraf ditegaskan bahwa jabatan yang boleh diisi hanya untuk posisi

yang membutuhkan skill atau kemampuan khusus. Kalimat diperjelas

dengan pengecualian jabatan yang tidak boleh diisi dan dianggap

melanggar Dalam hal ini disebut dengan TKA unskill worker. Paragraf

tersebut dapat meyakinkan pembaca bahwa kebijakan ini tidak akan

mengganggu dan mengancam tenaga kerja lokal.

Kemudian aspek detail yang ditampilkan Republika Online terlihat

pada pada paragraf ke-3. Pada Paragraf tersebut Republika Online

memaparkan secara lengkap contoh pelanggaran yang dilakukan

pemerintah dalam penegakan Perpres TKA dalam hal ini masalah

implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan. Hal ini

amemberikan gambaran lengkap kepada pembaca bahwa Pemerintah tidak

melaksanakan hal yang sangat penting dalam sebuah aturan yaitu

implementasi dari pengawasan dalam hal ini pengawasan terhadap TKA

ilegal arau unskill worker yang tidak ditindak tegas oleh pemerintah.

Secara tidak langsung pemerintah dianggap tidak melaksanakan atau

90

telahmengabaikan dua tugas utama yaitu pengawasan dan penegakan

hukum terhadap TKA ilegal.

b. Koherensi

Tabel 4.21



Koherensi ...Perpres Nomor 20 Tahun

2018 selain

menyederhanakan prosedur

dan persyaratan tetap ketat,

juga untuk meningkatkan

daya saing, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi,

memperluas kesempatan

kerja, kepastian berusaha,

mengurangi ekonomi yang

tinggi, dan efisiensi

administrasi.

Kemudahan berbisnis

dapat mempengaruhi iklim

usaha di suatu Negara.

Sektor swasta menjadi

mampu berkembang

dengan lebih baik lagi,

sehingga dapat

meningkatkan pertumbuhan

ekonomi negara

. dengan sekarang regulasi

dilonggarkan. Saat

implementasi melenceng

dari rencana, tidak pernah

ada penegakan hukum.

Padahal regulasi berfungsi

mengatur implementasi.

..Karena saat investasi

berjalan, dampaknya juga

pada pembukaan kesempatan

kerja baru..

Koherensi yang ditampilkan Detik.com adalah jenis koherensi

penjelas dan koherensi sebab akibat. Kohernesi penjelas terdapat pada

paragraf ke-9 yang ditandai dengan kata “selain dan juga” kata tersebut

menjelaskan secara detail tujuan lain disahkannya Perpes TKA yang secara

garis besar menampilkan citra positif sehingga akan memengaruhi

pembaca. Kemudian koherensi sebab akibat telihat pada paragraf ke-13

yang ditandai dengan kata “dapat” yang memaparkan dampak, akibat atau

manfaat dari disahkannya Perpres TKA yaitu dapat memperbaiki iklim

investasi di Indonesia.

Kemudian koherensi yang diterdapat pada teks berita Republika

Online yaitu koherensi pembeda dan kohernsi sebab akibat. Koherensi

91

pembeda terlihat pada paragraf ke-4 yang ditandai dengan kata “padahal”

menjelaskan tentang penegakan hukum yang diabaikan pemerintah.

Koherensi sebab akibat terdapat pada paragraf ke-5 yang memaparkan

akibat dari adanya investasi.

c. Kata Ganti

Tabel 4.22



Kalimat ...semua hal terkait soal

perizinan bukan hanya soal

TKA, tapi juga perizinan

tenaga kerja di dalam

negeri. Misalnya isu

Pekerja Migran Indonesia

(PMI) mau ke luar negeri,

ini juga kita reformasi.

Jangan sampai orang mau

bekerja keluar negeri,

butuh waktu bertele-tele

dan panjang..

....dia mengatakan...

Pada tabel 4.21 dalam teks berita Detik.com terdapat kata ganti

jamak (lebih dari satu orang) pada paragraf ke-5 yaitu kata ganti kita. Kata

ganti tersebut merujuk pada pernyataan dari Hanif Dhakiri yang

sebenarnya menunjukan bahwa pernyataan tersebut mewakili sikap dari

lembaga yang ia jabat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Ini artinya

pernyataan tersebut bukan merupakan representasi sikap dari pribadi Hanif

Dhakiri seorang, melainkan mencakup seluruh jajaran kementerian dan

pemerintah. Namun penggunaan kata “kita” menurut penulis kurang tepat.

Karena kata ganti tersebut mencakup pembicara dan lawan bicara

(khalayak/pembaca/masyarakat). Seharusnya jika kata ganti tersebut

merujuk pada sikap Hanif dan Kemnenterian Ketenagakerjaan maka

seharusnya menggunakan kata ganti kami yang menunjukan sikap

pembicara tanpa melibatkan lawan bicara (khalayak/pembaca/masyarakat).

Namun penulis menganggap penggunaan kata ganti kita bukan tanpa

tujuan melainkan memberikan kesan bahwa pernyataan tersebut

merpresentasikan seluruh masyarakat Indonesia.

92

Kemudian pada teks Republika Online kata ganti yang sering

digunakan adalah kata ganti tunggal yaitu “dia”. Kata ganti dia yang

digunakan Republika Online menggambarkan bahwa pandangan atau sikap

tersebut merupakan pernyataan dari narasumber. Republika Online

mempertegas dengan menggunakan kata ganti tersebut agar memberikan

nada bahwasanya pandangan tersebut bukanlah pandangan Republika

Online secara subjektif melainkan pandangan narasumber.

4. RETORIS

a. Leksikon

Tabel 4.23

Leksikon Detik.com dan Republika Online


Kata/Frasa ...karena pemerintah

mengendalikan melalui

perizinan dan syarat-syarat

masuk cukup ketat..

..syarat yang dilonggarkan,

implementasinya bisa lebih

longgar...

Pada tabel 4.2 menampilkan unsur leksikon yang digunakan oleh

Detik.com dan Republika Online. Dalam memaparkan kalimat terkait

syarat-syarat atau perizinan yang terdapat pada Perpres TKA, kedua media

ini menggunakan pilihan kata yang berbeda. Hal tersebut secara tidak

langsung dilakukan untuk mendukung ideologi atau tujuan dari media

tersebut dalam pemberitaan ini. Detik.com menggunakan kata

“mengatur” yang memiliki kata dasar atur dengan awalan me. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengatur memiliki arti lain yaitu

menata, merapikan, mengurus dan menyusun. Makna mengatur yang

digunakan Detik.com mempertegas bahwa syarat-syarat dalam perizinan

TKA benar-benar dijaaga dan dipantau dengan baik oleh pemerintah. Hal

ini pada akhirnya memberikan kesan halus (eufimisme) kepada pemerintah

terkait kebijakan ini.

Berbeda dengan Detik.com, dalam mengungkapkan kalimat syarat

dan perizinan TKA, Republika Online menggunakan kata dilonggarkan

yang memiliki kata dasar longgar dengan awalan di dan akhiran an. Kata

tersebut secara tidak langsung memberikan kesan bahwa pemerintah

93

secara sengaja melonggarkan perizinan TKA. Hal ini memberikan kesan

negatif kepada pemerintah dan menganggap pemerintah membebaskan

masuknya TKA ke Indonesia.

b. Grafis

Tabel 4.24



Gambar

atau Foto

Foto Hanif Dhakiri Menteri

Ketenagakerjaan

Foto Ilustrasi tenaga kerja

asing

Huruf Kalimat judul ditampilkan


tebal (Bold)

Kalimat judul ditampilkan


tebal (Bold)

Dibawah judul dan gambar

ilustrasi Republika

menampilkan kalimat

Saat implementasi

melenceng dari rencana,

tidak pernah ada

penegakan hukum.

Dengan ukuran huruf setara

dengan artikel namun diberi

ketebalan .

Pada unsur grafis Detik.com menampilkan Foto Hanif Dhakiri

Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan jajaran pemerintah lainnya.

Detik.com tidak memeberikan caption atau penjelasan terkait foto tersebut.

Dalam foto tersebut Hanif terlihat sedang menyampaikan pendapat, pidato

atau konferensi pers kepada audiens atau wartawan. Foto yang digunakan

Detik.com secara tidak langsung mendukung artikel yang ditampilkan

Detik.com pada pemberitaan ini. Karena dalam teks berita Detik.com

secara keseluruhan menampilkan kutipan wawancara dari Hanif Dhakiri.

Kemudian pada penulisan judul ditampilkan lebih besar dan tebal dengan

tulisan “Menaker: Tak akan Ada Banjir Tenaga Kerja Asing.” Judul

tersebut juga sesuai dan berkaitan dengan foto yang ditampilkan yaitu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

94

Dari segi grafis Republika Online menampilkan gambar ilustrasi

tenaga kerja asing. Jika diamati illustrasi tersebut menampilkan

rombongan TKA berwajah oriental terlihat sedang berjalan menyebrang di

zebra cross. Penggunaan illustrasi tersebut seolah mendukung isi artikel

pada berita ini yaitu terkait tenaga kerja asing di Indonesia. Kemudian

pada judul seperti biasa ditampilkan dengan ukuran besar dan diberi

ketebalan. Namun ada sebuah kalimat di bawah gambar illustrasi yang

bertuliskan “Saat implementasi melenceng dari rencana, tidak pernah ada

penegakan hukum”. Kalimat tersebut ditampilkan dengan menggunakan

huruf tebal (bold). Penempatan dan bentuk tulisan sengaja dilakukan

Republika Online untuk memberikan arti penting dalam berita tersebut.

Republika Online ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa dalam

Implementasinya pengakan hukum terhadap TKA yang melanggar tidak

pernah ditindak oleh pemerintah. Hal ini memberikan kesan bahwa

pemerintah tidak tegas dalam mengawasi dan menagakan hukum bagi

TKA yang melanggar.

Pemberitaan Pekan ketiga pada Detik.com dan Republika Online

19 dan 18 April 2018

1. SINTAKSIS

a. Headline

Tabel 4.25



Headline Perpres Tenaga Kerja

Asing Ditolak, Wacana

Pansus Muncul di DPR RI

Pemerintah Diminta Cabut

Perpres Tenaga Kerja Asing

Pada tabel 4.24 pemberitaan mengenai Perpres TKA edisi pekan

ketiga pada Detik.com dan Republika Online memasuki babak baru yaitu

terkait munculnya aksi penolakan dari beberapa pihak. Kedua media ini

sama-sama menampilkan isu yang sama. Namun dalam pemberitaannya

Detik.com dan Republika Online memiliki sudut pandang yang berbeda.

95

Judul pemberitaan yang ditampilkan Detik.com adalah aksi

penolakan dari Perpres TKA yang berujung wacana pansus di DPR RI.

Dalam hal ini Pansus (Panitia khusus) merupakan alat kelengkapan DPR

RI yang bersifat sementara. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan

dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum

dapat menyelesaikan tugasnya.5 Pansus dibentuk dan dibubarkan oleh

DPR RI setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya

dinyatakan selesai. Dalam judul tersebut Detik.com memberikan gambaran

kepada pembaca bahwa aksi penolakan Perpres TKA ini jelas berasal dari

DPR RI dan baru tahap wacana.

Berbeda dengan Detik.com Republika Online menampilkan judul

terkait pemberitaan penolakan terhadap Perpres TKA dengan meminta

agar kebijakan tersebut dicabut. Dalam judul ini Republika Online tidak

mencantumkan secara jelas siapa yang meminta agar Perpres ini dicabut.

Dalam hal ini secara tidak langsung Republika Online melakukan

nominalisasi subjek. Seingga kesan yang muncul seolah Perpres TKA ini

menuai penolakan dari banyak kalangan.

Berkaitan dengan keterangan di atas bahwa Detik.com dan

Republika Online sama-sama menampilkan fakta terkait penolakan

Perpres TKA namun kedua media tersebut berbeda dalam pengemasan

judul berita. Judul Detik.com lebih menampilkan aksi Pansus dari DPR RI

sedangkan Republika Online lebih kepada permintaan agar Perpres TKA

dicabut.

5 http://www.DPR RI.go.id

http://www.dpr.go.id/

96

b. Lead

Tabel 4.26



Lead Jakarta - Perpres Tenaga

Kerja Asing (TKA) yang

diterbitkan Presiden Joko

Widodo menuai kritik dari

sejumlah anggota DPR RI.

Wacana pembentukan

panitia khusus (pansus) pun

mencuat.

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR

RI RI Koordinator bidang

Kesejahteraan Rakyat (Kokesra)

Fahri Hamzah mengakui bahwa

keberadaan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018

tentang Tenaga Kerja Asing,

selain bertentangan dengan

Undang-Undang (UU)

Ketenagakerjaan, juga

mengundang kecemburuan yang

besar dari para buruh lokal. Oleh

karenanya, Pemerintah harus

segera mencabut Perpres tersebut

sebelum menimbulkan persoalan

yang lebih serius.

Pada Tabel 4.25 Lead yang ditampilkan Detik.com dan Republika

Online terlihat kontras dengan pandangannya masing-masing. Teks dalam

lead Detik.com menggunakan what lead dan who lead yang menunjukan

pandangan bahwa Perpres TKA yang disahkan Joko Widodo menuai kritik

dari sejumlah anggota DPR RI. Dalam teks tersebut detik menggunakan

kata “sejumlah” untuk mempertegas bahwa kritik tersebut tidak berasal

dari seluruh anggota DPR RI melainkan hanya beberapa anggota saja. Hal

ini terlihat bahwa Detik.com tidak ingin melakukan nominalisasi subjek

dalam hal ini lembaga DPR RI.

Kemudian teks dalam lead Republika Online menggunakan jenis

what lead, who lead dan why lead. Lead tersebut menampilkan pandangan

Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR RI dari partai PKS yang

menaggap bahwa Perpres TKA bermasalah. dalam lead tersebut terdapat

dua hal yang menjadi alasan mengapa Perpres tersebut bermasalah, yaitu

melanggar UU ketenagakerjaan dan mengundang kecemburuan para buruh

97

lokal. Kedua alasan tersebut seolah ingin menguatkan pernyataan

setelahnya bahwa Perpres TKA haris dicabut.

Dalam lead yang ditampilkan kedua media tersebut secara garis

besar adalah merujuk pada subjek yang sama yaitu dari pihak DPR RI.

Namun bingkai yang ditampilkan keduanya sangat berbeda. Detik.com

menampilkan bahwa DPR RI hanya pada batas mengkritik saja sedangkan

Republika Online lebih dari sekedar mengkritik yaitu menampilkan agar

Perpres ini dicabut. Secara tidak langsung frame yang ingin dibangun

Detik.com adalah Perpres TKA tidak berbahaya karena dalam hal ini kritik

lebih dianggap sebagai bahan perbaikan untuk Perpres TKA. Sedangkan

pandangan Republika Online secara tidak langsung mengaggap Perpres

TKA berbahaya dan perlu dicabut.

c. Latar

Tabel 4.27



Latar Fadli berpendapat

penerbitan perpres tersebut

salah arah dan tidak

memihak tenaga kerja

lokal.

"Saya rasa ini tidak adil, dan

harus segera dihentikan oleh

Pemerintah, karena itu

membuat orang-orang kita

cemburu,"

Latar yang dipilih Detik.com menggambarkan bahwa Perpres TKA

tidak memihak kepada tenaga kerja lokal. Sedangkan Republika Online

menggambarkan bahwa Perpes TKA tidak adil. Latar yang ditampilkan

kedua media ini sama-sama berasal dari pernyataan yang disampaikan oleh

wakil ketua DPR RI RI yaitu Detik.com menampilkan pernyataan Fadli

Zon sedangkan Republika Online menampilkan pernyataan dari Fahri

Hamzah. Mesikipun berasal dari lembaga dan jabatan yang sama yaitu dari

wakil ketua DPR RI namun nada kalimat yang di tampilkan berbeda.

Bahkan dalam teks Republika Online ditambahkan “harus dihentikan”

yang memiliki arti lain bahwa Perpres TKA harus dicabut seperti

mempertegas argumen pada judul dan lead pada teks berita Republika

Online.

98

Jika dilihat dari struktur jabatan wakil ketua DPR RI. Fahri

Hamzah dan Fadli Zon membawahi bidang yang berbeda. Fadli sebagai

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan sedangkan Fahri

Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan. Penulis

mengamati pemilihan narasumber ini bukan tanpa alasan. Secara tidak

langsung Detik.com mengaitkan Perpres TKA dengan unsur politik

sedangkan Republika Online mengaitkannya dengan kesejakteraan rakyat.

d. Kutipan

Tabel 4.28



Kutipan "Saya menyesalkan adanya

relaksasi aturan tenaga kerja

asing yang dilakukan oleh

pemerintah. Perpres No

20/2018 tentang


Asing tak berpihak pada

kepentingan tenaga kerja

lokal,"

"Sebelum ada Perpres No

20/2018 saja lonjakannya

sudah besar, apalagi sesudah

ada perpres ini,"

"Saya menilai pemerintah

tidak peka pada kepentingan

tenaga kerja kita,"

"Jadi, bila perlu nanti kita

usulkan untuk dibentuk

pansus mengenai tenaga

kerja asing agar lebih punya

taring. Bahaya sekali jika

pemerintahan ini berjalan

tanpa kontrol memadai,"

(Fadli Zon)

"Jadi kita tahu karena ini

tahun politik, isu tenaga

kerja pasti digoreng-goreng.

"Saya rasa ini tidak adil, dan

harus segera dihentikan oleh

Pemerintah, karena itu

membuat orang-orang kita

cemburu,"

"Bahkan sekarang ini, hak-hak

pasar mereka di bawah yang

unskillable (tidak punya

keahlian), diambil oleh

datangnya pekerja asing yang

tidak punya keahlian secara

masif,".

"Tapi ternyata yang datang ini,

dan yang dilegalkan melalui

Perpres ini, justru yang tidak

punya keahlian yang pasarnya

di Indonesia ini banyak sekali

karena pengangguran sangat

besar. Kita tahu, pertama-tama

karena penyerapan tenaga

kerja bersumber dari

pertumbuhan ekonomi.

Sementara ekonomi kita

mandeg,"

"Sekali lagi, ini harus

dihentikan. Sebab kalau tidak,

saya siap berbicara dengan

kawan-kawan di DPR RI

99

Tapi sekali lagi kami

tegaskan, perbaikan yang

dilakukan dalam perpres itu

adalah administrasi,

pengurusan. Agar misalnya

seorang direktur yang sudah

bekerja di sini kan banyak,

kemudian mereka harus

keluar dulu ke Singapura

untuk izin sementara, baru

masuk lagi. Nah, izin-izin

begitulah yang diatur,

dipermudah,"

(Pramono Anung)

bahwa ini tidak bisa dibiarkan,

dan harus ada investigasi,"

(Fahri Hamzah)

Dalam teks berita tersebut Detik.com mewawancarai Wakil Ketua

DPR RI Fadli Zon dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fadli Zon

menanggapi terkait pengesahan Perpres TKA yang menurutnya tidak

berpihak kepada tenaga kerja lokal. Fadli juga memberikan penegasan

bahwa Perpres ini adalah sebuah bentuk kemunduran dari kebijakan

sebelumnya yang menurutnya masih bermasalah. Hal ini menjadi landasan

Fadli untuk mengusulkan Pansus DPR RI untuk Perpres TKA. Dari segi

susunan kutipan narasumber Detik.com menempatkan kutipan Pramono

Anung setelah pernyataan Fadli. Hal tersebut terlihat bahwa Detik.com

memberikan ruang kepada pihak pemerintah untuk menanggapi dan

mengkalarifikasi pernyataan Fadli. Anung memberikan nada bahwa regulasi

pada Perpres TKA tidak bermasalah namun hanya dimainkan oleh pihak

tertentu karena situasi politik sedang hangat.

Pada teks berita Republika Online hanya mewawancarai Wakil

Ketua DPR RI Fahri Hamzah, sehingga narasumber dalam teks ini adalah

narasumber tunggal. Jika diamati poin utama dalam kutipan tersebut terkait

Perpres TKA yang harus segera dicabut.

Dari segi kelengkapan narasumber terlihat bagimana Detik.com

dan Republika Online mengarahkan pemberitaan ini. Detik.com

menampilkan dua sudut pandang yang berbeda sehingga pemberitaan

tersebut memenuhi unsur cover bothside. Namun dari susunan narasumber

100

terlihat bahwa pernyataan narasumber kedua seolah menepis pernyataan

narasumber sebelumnya dengan nada bahwa pernyataan narasumber

pertama tidak benar. Sedangkan Republika Online hanya menampilkan

narasumber tunggal dan tidak memenuhi unsur cover bothside sehingga

jelas arah pemberitaan adalah terkait perpres TKA perlu dicbut.

e. Pernyataan

Tabel 4.29



Pernyataan ... Kabinet Pramono Anung

mengatakan Peraturan

Presiden No 20 Tahun

2018 tentang Tenaga Kerja

Asing (TKA) untuk

mempermudah

administrasi TKA level

manajer ke atas, bukan

untuk memudahkan TKA

masuk Indonesia. Pramono

sadar isu TKA itu sengaja

dimainkan oleh pihak

tertentu pada 'tahun politik'

seperti saat ini. Meski

demikian, dia menegaskan

perpres itu berkaitan

dengan administrasi.

Dikemukakan Fahri kalau

DPR RI dan Pemerintah

sudah sukses melahirkan UU

Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (PPMI) Nomor 18

Tahun 2017, yang

melindungi pekerja

Indonesia di luar negeri.

Tetapi, para buruh ini merasa

pekerja di dalam negeri

sendiri tidak dilindungi, baik

itu hak-haknya dalam

pembayaran dan sebagainya.

Pada tabel Tabel 4.28 Detik.com menggunakan pernyataan dari

Pramono Anung yang memandang bahw Perpres TKA ini berkaitan

dengan kemudahan administrasi yang diberikan kepada level manajer ke

atas. Ini artinya pernyataan Anung sekaligus memberikan penekanan

bahwa Perpres tersebut tidak menyentuh ranah TKA yang tidak memiliki

keahlian (unskill worker) yang selama ini menurutnya selalu

dipermasalahkan dan sengaja dimainkan oleh pihak tertentu ditahun

politik.

Sedangkan Republika Online menggunakan pernyataan Fahri

Hamzah yang menunjukan bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap

tenaga kerja lokal. Hal tersebut terlihat dari hadirnya kebijakan yang

101

melindungi tenaga kerja indonesia di luar negeri yang termuat dalam UU

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 18 Tahun 2017

sedangkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal tidak ada. Secara tidak

langsung teks ini mengarahkan bahwa Perpres TKA tidak mampu menjadi

payung hukum yang melindungi tenaga kerja lokal.

Dari unsur pernyataan terdapat perbedaan bingkai yang dilakukan

oleh Detik.com dan Republika Online. Frame Detik.com lebih mengarah

kepada penonjolan regulasi pada Perpres TKA hanya pada TKA terlatih

dalam hal ini tingkat manajer ke atas. Sikap tersebut menegaskan bahwa

kemudahan bagi TKA terlatih bukan sebagai bentuk kemudahan bagi TKA

masuk ke Indonesia melainkan kemudahan dalam aspek administrasi.

Sedangkan frame yang dilakukan Republika Online lebih mengarah pada

sikap pemerintah yang dianggap tidak adil terhadap tenaga kerja lokal

pada tingkat level buruh.

f. Penutup

Tabel 4.30



Penutup "Jadi kita tahu karena ini

tahun politik, isu tenaga

kerja pasti digoreng-

goreng. Tapi sekali lagi

kami tegaskan, perbaikan

yang dilakukan dalam

perpres itu adalah

administrasi, pengurusan.

Agar misalnya seorang

direktur yang sudah

bekerja di sini kan banyak,

kemudian mereka harus

keluar dulu ke Singapura

untuk izin sementara, baru

masuk lagi. Nah, izin-izin

begitulah yang diatur,

dipermudah,"

Fahri juga menyebutkan

bahwa keluarnya Perpres

No.20/2018 ini, apa yang

sebenarnya melanggar UU

Ketenagakerjaan sekarang

mau dilegalkan. Sehingga

akan lebih banyak lagi

berdatangan buruh-buruh

unskillable itu.

Pada bagian penutup Detik.com memaparakan kutipan wawancara

dari Pramono Anung yang menegaskan secara jelas bentuk perbaikan

102

dalam Perpres TKA. Hal ini secara tidak langsung Detik.com ingin

mengajak agar isu terkait pengesahan tidak perlu dikhawatirkan karena

tidak akan berdampak pada kelonggaran bagi TKA masuk ke Indonesia.

Sedangkan penutup Republika Online lebih menekankan pada

aspek pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pengesahan

kebijakan tersebut sehingga akan berdampak pada kelonggaran bagi TKA

golongan unskillable masuk ke Indonesia. Bagian akhir ini terlihat bahwa

Republika Online konsisten dalam membahas terkait bentuk pelangaran

yang terdapat pada Perpres TKA. Hal tersebut untuk memperkuat

argumennya bahwa kebijakan TKA yang disahkan Joko Widodo tersebut

harus dicabut.

2. SKRIP


Tabel 4.31



5W+1H (What)

Perpres Tenaga Kerja

Asing (TKA) yang

diterbitkan Presiden Joko

Widodo menuai kritik dari

sejumlah anggota DPR RI.

Wacana pembentukan

panitia khusus (pansus)

pun mencuat.

(Who)

Sejumlah anggota DPR RI

(Why)

...penerbitan perpres

tersebut salah arah dan

tidak memihak tenaga

kerja lokal.

(When)

Kamis, 19 April 2018

(What)

Perpres TKA No 20/2018

harus segera dicabut sebelum

menimbulkan persoalan yang

lebih serius.

(Who)

Wakil Ketua DPR RI Fahri

Hamzah

(Why)

..keberadaan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 20

Tahun 2018 tentang Tenaga

Kerja Asing, selain

bertentangan dengan Undang-

Undang (UU)


mengundang kecemburuan

yang besar dari para buruh

lokal.

103

(Where)

Tidak dicantumkan

(How)

..pemerintah seharusnya

menerbitkan aturan yang

melindungi tenaga kerja

lokal.

(When)

Selasa, 17 April 2018

(Where)

Jakarta

(How) DPR RI dan Pemerintah

sudah sukses melahirkan UU

Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (PPMI) Nomor 18

Tahun 2017, yang melindungi

pekerja Indonesia di luar

negeri. Tetapi, para buruh ini

merasa pekerja di dalam

negeri sendiri tidak

dilindungi, baik itu hak-

haknya dalam pembayaran

dan sebagainya.

Dari struktur skrip ini pembingkaian kedua media akan terlihat dari

unsur skrip mana yang coba dihilangkan atau dimunculkan. Dari segi

kelengkapan unsur 5W+1H pada teks Detik.com cukup lengkap hanya saja

unsur where tidak dicantumkan karena pernyataan didapatkan dari akun

media sosial narasumber. Sedangkan unsur 5W+1H pada teks Republika

Online sudah lengkap.

Jika diamati terdapat perbedaan pada unsur what dan why. Pada

Unsur what Detik.com memaknai Perpres TKA menuai kritik dari DPR RI

sedangkan pada teks Republika Online lebih memaknainya sebagai aturan

yang berbahaya sehingga harus segera dicabut. Kemudian perbedaan pada

unsur why Detik.com memaknai perpres TKA sebagai kebijakan yang

salah arah dan tidak memihak kepada tenaga kerja lokal. sedangkan

Republika Online lebih memaknainya Perpres TKA sebagai kebijakan

yang melanggar UU ketenagakerjaan dan dapat menimbulkan

kecemburuan sosial terutama bagi tenaga kerja lokal. Padahal kedua

pernyataan tersebut berasal dari lembaga yang sama yaitu DPR RI, namun

104

pemaknaan sangat terlihat kontras. Hal ini menentukan arah pemberitaan

yang hendak dibawa oleh kedua media ini.

3. TEMATIK

a. Detail

Tabel 4.32



Kalimat ..Dia mengutip data

Kementerian

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

(Kemnakertrans) per Maret

2018 yang menyebutkan

sekitar 126 ribu tenaga

kerja asing ada di

Indonesia. Angka ini

melonjak 69,85 persen

dibandingkan jumlah

tenaga kerja asing pada

Desember 2016, yang

masih 74.813 orang.

Bahkan, sambung Fahri

Hamzah, dalam ekonomi

yang mandeg saat ini maka

otomatis tidak bisa menyerap

tenaga kerja, karena

investasinya itu masih

dominan dikerja oleh mesin.

Ditambah lagi, pasar

tenaga kerja Indonesia

diserobot oleh tenaga kerja

asing.

Pada unsur detail Detik.com menjelaskan secara lengkap data

jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Terlihat Detik.com mempertegas

data tersebut dengan membandingkan data pada tahun sebelumnya. Hal ini

memperlihatkan kepada pembaca presentasi kenaikan jumlah TKA

sebanyak 69,85%. Namun Detik.com tidak memaparkan apakah kenaikan

tersebut masih dalam batas wajar sesuai kebijakan Perpres TKA

sebelumnya. Sehingga pembaca lebih fokus pada pada kenaikan

presentasinya saja.

Berbeda dengan Detik.com, detail yang ditampilkan Republika

Online lebih kepada kondisi tenaga kerja lokal yang dianggap dirugikan

karena peluang atau pasar tenaga kerja diambil oleh TKA. Namun

pernyataan tersebut tidak dijelaskan pasar jenis apa yang diambil, apakah

posisi pada pasar yang membutuhkan keahlian atau posisi tanpa keahlian.

105

b. Koherensi

Tabel 4.33


Unsur Republika Online Republika Online

Koherensi

Hubungan

antar

kalimat

...Dia menegaskan kebijakan

Joko Widodo ini perlu

dikoreksi. DPR dulu pernah

membentuk Panja Pengawas

Tenaga Kerja Asing. Tapi

Fadli menyebut

rekomendasinya diabaikan.

Pramono sadar isu TKA itu

sengaja dimainkan oleh

pihak tertentu pada 'tahun

politik' seperti saat ini.

Meski demikian, dia

menegaskan perpres itu

berkaitan dengan

administrasi.

..DPR dan Pemerintah

sudah sukses melahirkan

UU Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia (PPMI)

Nomor 18 Tahun 2017,

yang melindungi pekerja

Indonesia di luar negeri.

Tetapi, para buruh ini

merasa pekerja di dalam

negeri sendiri tidak

dilindungi..

Pada tabel 4.31 koherensi yang digunakan Detik.com mencakup

dua paragraf yaitu paragraf ke-5 dan ke-7. Koherensi pertama menggunakan

jenis koherensi pembeda yang ditandai dengan kata “tapi” yang

menghubungkan dua kalimat berbeda pada paragraf ke-5 sehingga saling

berkaitan. Hal ini bertujuan untuk memberikan nada bahwa Presiden Joko

Widodo telah mengabaikan usaha yang dilakukan DPR dalam upaya

pengawasan bagi keberadaan tenaga kerja asing. Kemudian koherensi

selanjutnya juga menggunakan jenis koherensi pembeda yang ditandai

dengan kata “meski” yang menghubungkan dua kalimat pada paragraf ke-5.

Hal tersebut menunjukan sikap pemerintah yang tetap meyakinkan bahwa

Perpres TKA tetap bertujuan untuk mengatur arus TKA di Indonesia

meskipun terdapat penolakan dari berbrbagai pihak.

Kemudian unsur koherensi pada teks berita Republika Online

terdapat pada paragraf ke-3 dengan menggunakan jenis koherensi pembeda

yang ditandai dengan kata “tetapi”. Koherensi tersebut menunjukan bahwa

106

buruh lokal tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja

migran yang telah diberikan perlindungan oleh pemerintah melalaui

kebijakan yang terdapat pada UU PPMI. Koherensi itu sengaja digunakan

untuk memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak adil kepada sesama

pekerja baik lokal. Hal tersebut juga memberikan penegasan pada kalimat

yang sudah tertulis dalam lead berita ini.

c. Kata Ganti

Tabel 4.34



Kalimat Meski demikian, dia

menegaskan perpres itu

berkaitan dengan

administrasi.

Kita tahu, pertama-tama

karena penyerapan tenaga

kerja bersumber dari

pertumbuhan ekonomi.

Sementara ekonomi kita

mandeg

Kata ganti yang digunakan Detik.com adalah kata ganti dia, yang

merujuk pada narasumber Pramono Anung. kata ganti tersebut

menciptakan jarak antara wartawan (Detik.com) dengan narasumber.

Detik.com ingin memberikan kesan objektif dengan menyatakan bahwa ini

adalah pernyataan narasuber bukan pernyataan subjektif media.

Kemudian kata ganti yang digunakan Republika Online ialah kita.

menggunakan Kata ganti tersebut merujuk pada representasi bagi sikap

bersama. Pada kalimat tersebut Republika Online membenarkan fakta

bahwa penyerapan tenaga kerja bersumber dari pertumbuhan ekonomi.

4. RETORIS

a. Leksikon

Tabel 4.35



Kata Kritik datang dari Wakil

Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli berpendapat

..Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 20 Tahun 2018

tentang Tenaga Kerja Asing,

107

penerbitan perpres tersebut

salah arah dan tidak

memihak tenaga kerja

lokal.

... tidak memihak tenaga

kerja lokal.

selain bertentangan dengan

Undang-Undang (UU)



yang besar

..dari para buruh lokal.

Penggunaan kata atau frasa yang digunakan Detik.com dan

Republika Online dalam mengungkapkan bentuk pelanggaran dalam

Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018 dalam bentuk teks dan kalimat cukup

berbeda. Detik.com menggunakan kata “salah arah” dan “tidak memihak”

sedangkan Republika Online menggunakan kata bertentangan dan

“mengundang kecemburuan”.

Dalam teks Detik.com dalam menilai Perpres TKA menggunakan

kata “salah arah”. Kata tersebut memiliki arti lain yaitu tidak sesuai

dengan tujuan atau melenceng dari tujuan semula. Maksudnya perpres

tersebut yang semula untuk melindungi tenaga kerja indonesia tapi malah

memudahkan tenaga kerja asing. Dalam hal ini Detik.com mengaitkan

Perpres TKA dengan objek dari kebijakan tersebut yaitu tenaga kerja itu

sendiri. Sedangkan Republika Online menggunakan kata “bertentangan”

yang memiliki arti lain tidak selaras. Maksudnya Perpres TKA tidak sesuai

dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dalam hal ini

adalah tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Republika Online lebih

menitikberatkan pada kebijakan itu sendiri yaitu Perpres TKA. Kata “salah

arah” dan “bertentangan” secara makna memiliki persamaan, namun kata

tersebut memilki keterkaitan yang berbeda. Kata “salah arah” lebih kepada

objek dari kebijakan tersebut (tenaga kerja) sedangkan kata “bertentangan”

lebih berkaitan dengan subjeknya yaitu kebijakan (Perpres TKA).

Detik.com juga menggunakan kata “tidak memihak” dalam

menjelaskan maksud kritik dari Perpres TKA. Tidak memihak dalam hal

ini adalah bahwa Perpres TKA ini tidak menguntungkan bagi tenaga kerja

indonesia. Hal ini memberikan nada bahwa sebagian besar atau

keseluruhan kebijakan dalam Perpres TKA menguntungkan bagi tenaga

108

kerja asing. Kemudian dan Republika Online dalam teksnya menggunakan

kata “mengundang kecemburuan” bagi tenaga kerja indonesia kepada

tenaga kerja asing. Penggunaan kata tersebut lebih mengungkapkan

dampak dari Perpres TKA sedangkan Detik.com lebih mengungkapan

kritik pada isi kebijakan Perpres TKA itu sendiri.

Kemudian perbedaan pada teks Detik.com dan Republika Online

lainnya juga terletak pada penggunaan tenaga kerja dan buruh. Dalam teks

berita di atas Detik.com menggunakan kata “tenaga kerja lokal” dan dan

Republika Online menggunakan kata “buruh lokal”.

Secara pengertian Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (13 tahun 2003

Bab I pasal 1 ayat 2).6

Sedangkan pengertian buruh, pekerja, tenaga kerja atau karyawan

pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan

kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik

berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja

atau Pengusaha atau majikan.7

Secara makna tenaga kerja dan buruh memang memiliki

persamaan. Namun pemilihan frasa ini pasti memiliki konotasi atau kesan

yang berbeda. Dalam budya masyarakat kita kata “Buruh” berkonotasi

sebagai pekerja yang lebih rendah dan lebih besar menggunakan

otot/tenaga. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah

sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada

buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Pada

intinya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal

tersebut terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang

berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Namun menurut penulis perbedaan mendasar penggunaan kata

buruh dan tenaga kerja adalah kata buruh lebih umum dan memiliki

6 https://id.wikipedia.org

7 https://id.wikipedia.org

109

cakupan yang luas sedangkan kate tenaga kerja lebih kepada bahasa yang

sering dipakai dalam bahasa hukum atau undang-undang sebagaimana

yang tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2.

b. Grafis

Tabel 4.36



Gambar

atau

Foto

Dalam artikel berita terdapat

1 ilustrasi dan 2 foto.

Ilustrasi tersebut berupa

kumpulan icon dari

berbagai jenis

pekerjaan/jabatan dan

diletakan sebagai gambar

utama.

Lalu terdapat foto Fadli Zon

dan Pramono Anung sebagai

gambar pendukung.

Terdapat satu foto Fahri

Hamzah sebagai Wakil

Anggota DPR RI sedang

memberikan keterangan di

depan wartawan.

Huruf Judul dicetak dengan ukuran

huruf lebih besar dan diberi

ketebalan.

Judul dicetak dengan ukuran


ketebalan.

Kemudian terdapat tulisan

“Perpres tersebut dinilai


besar dari buruh lokal.”

yang diletakan setelah gambar

utama dan caption. Dengan

ukuran sama dengan artikel

namu diberi ketebalan.

Grafis yang digunakan Detik.com adalah satu ilustrasi tenaga kerja

sebagai gambar utama dan dua foto yaitu Fadli Zon dan Pramono Anung

sebagai gambar pendukung. Ilustrasi yang digunakan Detik.com bertujuan

untuk mendukung tema pemberitaan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Kemudian foto Fadli Zon diletakan diatas artikel yang berisi pernyataan

dari Fadli Zon juga foto Pramono Anung diletakan di atas artikel yang

berisi pernyataan dari Pramono. Penggunaan kedua foto tersebut bertujuan

untuk memberikan penegasan bahwa pernyataan yang terdapat dalam

110

artikel tersebut berasal dari kedua narasumber yang berbeda. Untuk grafis

teks terdapat pada judul artikel dengan diberikan ketebalan dan ukuran

lebih besar untuk membedakan dengan teks pada artikel/body berita.

Kemudian grafis yang terdapat pada Republika Online berupa foto

Fahri Hamzah yang sedang memberikan keterangan di depan para

wartawan. Penggunaan foto tersebut sengaja digunakan untuk memberikan

penekanan bahwa dalam artikel tersebut berisi pernyataan dari Fahri

Hamzah. Kemudian pada judul menggunakan huruf yang lebih besar dan

diberi keteblan untuk menonjolkan kalimat tersebut. Lalu di bawah

gambar utama dan sebelum teks artikel terdapat kalimat “Perpres tersebut

dinilai mengundang kecemburuan besar dari buruh lokal.” dengan teks

yang diberi ketebalan. Penggunaan kalimat tersebut bertujuan untuk

mempertegas gagasan Republika Online sekaligus supaya menjadi

perhatian utama sehingga kalimat tersebut menjadi sangat penting.

Kalimat tersebut secara makna sekaligus menunjukan sikap Republika

Online untuk mengkritik kebijakan Perpres TKA yang akan berdampak

negatif pada tenaga kerja lokal.

Pemberitaan Pekan Keempat pada Detik.com dan Republika Online

25 dan 28 April 2018

1. SINTAKSIS

a. Headline

Tabel 4.37



Headline Perpres 20/2018, Karpet

Merah Investor atau Tenaga

Kerja Asing?

Ekonom Indef: Perpres

Memudahkan TKA Bekerja di

Indonesia

Pada Tabel 4.36 headline/judul yang digunakan Detik.com adalah

jenis question headline atau judul berita kalimat tanya. Dalam judul

tersebut Detik.com memberikan pertanyaan terkait bagaimana arah dan

untuk siapa Perpres Nomor 20 tahun 2018. Kata “Karpet Merah” dalam

111

judul tersebut adalah bentuk ungkapan yang memiliki arti sambutan

istimewa atau kemudahan. Judul tersebut juga dilengkapi dengan kata

penghubung “atau” untuk menghubungkan subjek yang berbeda antara

Investor dan Tenaga Kerja Asing. Detik.com secara tidak lasngsung

membenarkan adanya dua fakta berbeda yang menjadi pedebatan di

masyarakat terkait apakah Perpres TKA memudahkan Investor untuk

berinvestasi di Indonesia atau memudahkan Tenaga Kerja Asing bekerja di

Indonesia. Pembenaran dua fakta tersebut disertai argumentasi pada isi

pemberitaan dan kemudian pembaca yang akan menilai terhadap dau fakta

yang disajikan.

Jenis headline/udul seperti ini sengaja digunakan Detik.com untuk

menarik perhatian pembaca karena diharapkan menjawab pertanyaan atau

rasa penasaran pembaca terkait Polemik dan pro konta mengenai Perpres

TKA yang sedang hangat diperbincangkan. Penggunaan judul ini juga

secara sadar wartawan ingin melibatkan pembaca dan reaksi yang

diharapkan adalah pembaca tertarik dan melanjutkan menyimak berita

yang disajikan.

Berbeda dengan Detik.com, judul pada berita Republika Online

menggunakan jenis Quotation Headline atau judul berita kutipan. Kutipan

yang digunakan dalam judul tersebut berasal dari lembaga riset

independen dalam bidang ekonomi dan keuangan bernama INDEF

(Institute for Development of Economics and Finance). Judul tersebut

memaparkan bahwa Perpres TKA memberikan kemudahan bagi TKA

bekerja di Indonesia sehingga sudah jelas arah pemberitaan yang akan

diarahkan Republika Online yaitu untuk mengkritisi kebijakan ini.

Perbedaan judul pada Detik.com dan Republika Online sangat

kontras terlihat. Detik.com memberikan pernyataan sedangan Republika

Online memberikan pernyataan. Judul tersebut akan berlanjut pada isi

berita kedua media. Pada isi teks Detik.com secara jelas akan

menampilkan pemaparan dua sudut pandang atau fakta yang disertai

dengan argumen dan kutipan terkait apakah Perpres TKA memudahkan

bagi Investor atau TKA. Pada akhirnya penyusunan dua argumen tersebut

112

dapat dilihat kemana arah pemberitaan Detik.com. Sedangkan pada teks

Republika Online fakta yang ditampilkan sudah jelas sebagai bentuk kritik

bahwa Perpres TKA memudahkan bagi Tenaga Kerja Asing.

b. Lead

Tabel 4.38



Lead Jakarta - Isu serbuan

tenaga kerja asing (TKA)

kembali mencuat.

Pemerintah dianggap

mempermudah masuknya

TKA dengan menerbitkan

Perpres Nomor 20 tahun

2018 berisi 10 bab dan 39

pasal yang membahas

mengenai TKA.

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Ekonom Indef

Bhima Yudhistira Adinegara

menegaskan, konteks dari

Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Tenaga Kerja Asing (TKA)

pada intinya tetaplah

memudahkan TKA bekerja di

Indonesia. Meskipun, kata dia,

selama ini pemerintah selalu

berdalih Perpres tersebut

bertujuan untuk

menyederhanakan birokrasi

perizinan.

Lead yang terdapat pada teks berita Detik.com membahas tentang

tuduhan yang diberikan kepada pemerintah terkait kemudahan yang

diberikan kepada TKA untuk bekerja di Indonesia melalui Pengesahan

Perpres TKA Nomor 20 tahun 2018. Tuduhan tersebut ditandai dengan

kata “dianggap” yang sekaligus dikaitkan dengan informasi serbuan TKA

ke Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan pada akhir April 2018.

Kata “isu” dalam lead tersebut memberikan penegasan bahwa informasi

serbuan tenaga kerja asing masih belum terjamin kebenarannya. Dalam hal

ini Detik.com sangat berhati-hati dalam menuliskan fakta dalam lead

tersebut sehingga informasi serbuan TKA bukan dianggap sebagai fakta

melainkan hanya sebuah isu

Kemudian lead yang digunakan Republika Online secara eksplisit

memaparkan bahwa Perpres TKA yang disahkan pemerintah berujung

pada kemudahan masuknya TKA ke Indonesia. Kata “intinya” pada teks

113

tersebut seolah memberikan bantahan terhadap apa yang disampaikan

pemerintah terkait tujuan Perpres TKA yaitu untuk menyederhanakan

birokrasi perizinan perizinan. Dalam leadnya Republika Online jelas ingin

membawa pemberitaan ini untuk mengkritisi pemerintah.

Secara garis besar perbedaan dalam lead Detik.com dan Republika

Online terlihat pada sikap pemerintah terkait pengesahan Perpres TKA.

Detik.com pada lead menggunakan kata “dianggap” yang secara tidak

langsung memberikan nada bahwa pemerintah hanya diduga memberikan

kemudahan bagi TKA. Sedangkan pada lead Republika Online sudah

secara jelas menganggap pemerintah memberikan kemudahan bagi TKA

melalui pengesahan Perpres Nomor 20 tahun 2018.

c. Latar

Tabel 4.39



Latar Pemerintah mengeluarkan

kebijakan itu dengan tujuan

mempermudah proses

administrasi TKA. Salah

satu tujuan lainya menambah

jumlah investasi yang masuk

dan mengontrol jumlah TKA

yang ada.

konteks dari Peraturan



Kerja Asing (TKA) pada

intinya tetaplah memudahkan

TKA bekerja di Indonesia.,

Latar yang ditampilkan Detik.com adalah terkait pemaparan tujuan

disahkannya Perpres Nomor 20 tahun 2018 yaitu menambah jumlah

investasi yang masuk dan mengontrol jumlah TKA yang ada. Latar ini

digunakan sebagai argumen atau fakta-fakta yang digunkan Detik.com

untuk menegaskan arah pemberitaanya pada sudut pandang pemerintah.

Berbeda dengan Detik.com, latar informasi yang ditampilkan

Republika Online mengajak pembaca untuk mengkritisi kebijakan dalam

Perpres TKA yang akan berdampak pada kemudahan tenaga kerja asing

bekerja di Indonesia. Latar ini digunakan sebagai argumen yang digunakan

114

Republika Online untuk menegaskan arah pemberitaanya pada sudut

pandang INDEF sebagai lembaga riset independen dalam bidang ekonomi

dan keuangan sehingga memberikan kesan bahwa apa yang disampaikan

INDEF bersifat subjektif. Republika Online secara tidak langsung

mengarahkan pembaca untuk berfikir bahwa Perpres TKA dapat

membahayakan keberlangsungan tenaga kerja lokal.

d. Kutipan

Tabel 4.40

Kutipan Detik.com dan Republika Online


Kutipan "Pertama soal data perlu

diperdalam. Karena yang

kami dapat berda-beda satu

bilang 86 ribu beberapa hari

lalu, tapi lewat Setkab 126

ribu. Ini apakah 85 ribu yang

jangka panjang atau seperti

apa? Jadi harus clear dulu,"

Bhima Yudhistira

Adhinegara

(INDEF)

"TKI di negara lain, besar.

TKI kalau survei World

Bank, ada 9 juta TKI di luar

negeri, 55% di Malaysia,

13% di Saudi Arabia, 10% di

China-Taipei, 6% di

Hongkong, 5% Singapura,"

"Jika diperbandingkan

dengan jumlah TKA di

negara lain persentase TKA

kita hanya di kisaran kurang

dari 0,1% karena jumlah

TKA kita hingga akhir 2017

hanya sekitar 85 ribu dari

berbagai negara,"

"Jadi saya ingin katakan, di

Perpres ini, kemudahan dari

sisi prosedur dan birokrasi,

bukan membebaskan. Yang

"Jadi kita tidak lagi berputar-

putar dengan kata itu, apapun

itu alasannya, pada intinya

Perpes itu adalah

memudahkan TKA bekerja di

Indonesia,"

"Ini yang saya kira harus

disinkronkan dulu. Terutama

oleh Kemenaker, Imigrasi dan

juga Pemerintah Daerah.

Mungkin data juga bisa

dimaksimalkan di Pemda, tapi

kalau Pemda tidak tahu data

terkini tentang TKA ini akan

menimbulkan kegaduhan yang

berkepanjangan,"

"Yang kita ingin kan

tranfaransi yang lebih luas

penggunaan TKA di Indonesia

plus korelasinya kepada

pertumbuhan ekonomi dan

investasi. Dari dulu INDEF

sudah mengkritisi tentang

TKA, tidak terpengaruh oleh

politik atau tidak,"

Bhima Yudhistira Adhinegara

(INDEF)

115

dulu pekerja kasar dilarang

masuk, sekarang dilarang

masuk. Misalkan ada orang

asing bekerja kasar, itu

pelanggaran dan pelanggaran

pasti ditindak,"

Hanif Dhakiri (Menteri

Ketenagakerjaan)

"Pelatihan pendidikan bukan

hanya soal kurikulum tapi

juga pengajarnya.

Pengajarannya tidak cukup,

maka kita permudah

masuknya tenaga kerja

asing,"

"Kita tahu kita nggak punya

instruktur, nggak cukup dari

yang kita perlukan. Katakan

kita tidak cukup untuk e-

commerce, tidak cukup

tenaga coding, sehingga kita

siapkan pendidikan dan

pelatihannya. Kita siapkan

kebijakannya tapi kita tahu

tetap tidak cukup dalam

jangka pendek, kita buka

kerannya,"

Darmin Nasution (Menteri

Koordinator bidang

Perekonomian)

"Karena sekarang isunya

akhir-akhir ini isunya adalah

TKA, Tenaga Kerja Asing.

Padahal, sebetulnya yang

kita reform adalah

bagaimana menyederhanakan

prosedur administrasi untuk

TKA. Berbeda,"

"Ini lah namanya politik,"

Joko Widodo (Presiden RI)

116

Pada tabel 4.39 Detik.com dan Republika Online secara umum

sama-sama menggunakan kutipan Bhima Yudhistira Adhinegara dari

lembaga riset independen dalam bidang ekonomi dan keuangan INDEF.

Kutipan tersebut sama-sama membahas tentang kepastian data TKA.

Keduannya menganggap pemerintah dianggap tidak transparan terkait data

TKA yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari perbedaan data TKA

di berbagai lembaga yang punya wewenang dalam pendataan TKA di

Indonesia seperti Kemenaker, Imigrasi dan juga Pemerintah Daerah.

Meskipun sama sama menjadikan Indef sebagai narasumber utama, namun

porsi yang diberikan kedua media tersebut berbeda.

Pada teks berita, selain menampilkan kutipan wawancara dari

INDEF Detik.com juga menampilkan kutipan wawancara dari Hanif

Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, Darmin Nasution, Menteri Koordinator

bidang Perekonomian dan Presiden Joko Widodo. Dalam teks berita itu

jika diamati pernyataan dari INDEF adalah satu-satunya yang bernada

kontra terhadap pengesahan Perpres TKA, sedangkan tiga narasumber

lainnya setuju. Jika melihat susunan wawancara yang ditampilkan

Detik.com pernyataan dari INDEF yang mengkritisi kebijakan Perpres

TKA dengan menyebutkan bahwa Pemerintah tidak transparan terkait data

TKA seolah langsung dibantah oleh kutipan Hanif Dhakiri yang diletakan

setelah pernyataan INDEF. Pernyataan Hanif tersebut terlihat cukup

eksplisit dengan menampilkan data perbandingan jumlah TKA dan jumlah

tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri. Hal tersebut terlihat

pada kutipan dibawah ini:

"Jika diperbandingkan dengan jumlah TKA di negara lain

persentase TKA kita hanya di kisaran kurang dari 0,1% karena jumlah

TKA kita hingga akhir 2017 hanya sekitar 85 ribu dari berbagai negara,"

Pernyatan Hanif juga dilengkapi dengan penegasan bahwa Perpres

20/2018 dibuat untuk menyederhanakan aspek prosedur, birokrasi, dan

mekanisme perizinan tanpa menghilangkan syarat kualitatif TKA, seperti

jangka waktu dan kualifikasi jabatan yang ditawarkan kepada TKA.

117

Pernyataan Hanif diperkuat oleh narasumber lainnya yaitu Darmin

Nasution dan Presiden Jokowi. Dalam pernyataan tersebut Darmin

menyebutkan bahawa penyederhanaan prosedur TKA sangat dibutuhkan

dibidang Pendidikan. Darmin menyebut Indonesia masih butuh tenaga ahli

dari luar negeri untuk memberi pelatihan terhadap sumber daya manusia

(SDM) dalam negeri sebagimana terlihat dalam kutipan dibawah ini.

"Pelatihan pendidikan bukan hanya soal kurikulum tapi juga

pengajarnya. Pengajarannya tidak cukup, maka kita permudah masuknya

tenaga kerja asing,"

Pada bagian akhir Presiden Jokowi juga memberikan tanggapan

terkait isu miring yang menyebutkan bahwa Indonesia diserbu TKA yang

dikaitkan dengan Perpres TKA yang disahkannya pada akhir maret 2018.

Jokowi menyebut isu tersebut sengaja dimainkan dan dijadikan komoditas

politik.

Tiga pernyataan yang setuju dengan Perpres TKA yaitu dari Hanif,

Darmin dan Presiden Jokowi disusun oleh Detik.com setelah pernyataan

dari INDEF. Kutipan pernyataan INDEF yang mengkritisi pemerintah

terkait transparansi data TKA di Indonesia berjumlah 6 paragraf, disusun

pandangan yang setuju dengan Perpres TKA yaitu pernyataan Hanif

sebanyak 7 paragraf, pernyataan Darmin sebanyak 5 paragraf dan

pernyataan Jokowi sebanyak 7 Paragraf. Skema semacam ini akan bukan

hanya menempatkan pandangan INDEF yang tidak mencolok, melainkan

menjadi minoritas di antara pandangan lain. Perpindahan pandangan

menentang dan mendukung Perpres TKA dibuat dengan kalimat pada

paragraf ke-13 “Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pun buka suara”.

Pemakaian kalimat semacam itu mensugestikan kepada pembaca bahwa

pandangan INDEF dibantah dan dianggap salah.

Kemudian pada kutipan yang ditampilkan Republika Online hanya

menggunakan pernyataan tunggal dari INDEF. Dalam kutipan tersebut

terdapat tiga poin yaitu Perpres Perpres Nomor 20 tahun 2018 pada

dasarnya tetap memudahkan TKA, pemerintah diminta untuk

menselraskan data TKA diberbagai instansi dan pernyataan INDEF yang

118

menegaskan bahwa segala bentuk kritiknya tidak dipengaruhi oleh politik.

Berbeda dengan Detik.com, Republika Online memberikan porsi yang

lebih besar untuk menampilkan kutipan dari INDEF.

e. Pernyataan

Tabel 4.41



Pernyataan riuhnya isu serbuan TKA

salah satunya juga

disebabkan sikap

pemerintah yang dianggap

tidak transparan dalam

data TKA di Indonesia.

keresahan yang selama ini

meluas terkait isu TKA

bermula dari berbeda-

bedanya data TKA di

Indonesia.

Pada tabel pernyataan Detik.com dan Republik Online sama-sama

membahas isu serbuan TKA ke Indonesia. Detik.com memandang isu

tersebut disebabkan sikap pemerintah yang tidak transparan terkait data

TKA di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi penyebab riuhnya isu

serbuan TKA kembali muncul. Sedangkan Republika Online memandang

isu serbuan TKA disebabkan oleh perbedaan data TKA yang ada

diberbagai lembaga salah satunya dari Kemenaker, sehingga hal tersebut

menimbulkan keresahan bagi tenaga kerja lokal. Mesikipun sama-sama

menggunakan isu dan pernyataan yang sama namun keduanya terlihat

berbeda dalam pemilihan bahasa. Dalam mengungkapkan dampak

perbedaan data TKA Detik.com menggunakan kata “riuh” sedangkan

Republika Online lebih menggunakan kata “keresahan”. Kedua kata

tersebut tentunya memiliki perbedaan maknda dan konotasi.

119

f. Penutup

Tabel 4.42



Penutup Jokowi pun mengatakan,

isunya ini jadi bahan

politik. "Ini lah namanya

politik," katanya.

"Yang kita ingin kan

tranfaransi yang lebih luas

penggunaan TKA di

Indonesia plus korelasinya

kepada pertumbuhan

ekonomi dan investasi. Dari

dulu INDEF sudah

mengkritisi tentang TKA,

tidak terpengaruh oleh politik

atau tidak,"

Pada tabel penutup telihat perbedaan yang sangat kontras antara

Detik.com dan Republika Online. Pada bagian penutup Detik.com

menggunakan pernyataan dari Presiden Jokowi yang menanggapi isu

serbuan TKA dan Pengesahan Perpres pengesahan Perpres TKA yang

menurutnya di politisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga memberikan

citra negatif terhadap pemerintahan dan menjadikan suasana semakin

gaduh. Namun dalam penutup tersebut tidak menyebutkan subjek atau

lembaga secara eksplisit. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan

kesan bahwa pernyataan Jokowi ditunjukan untuk semua kalangan yang

menolak Perpres TKA.

Dalam penutup Republika Online justru terlihat kontras dengan apa

yang terdapat dalam penutup Detik.com. Republika Online menggunakan

pernyataan INDEF yang secara eksplisit mengomentari pemerintah.

Menurutnya apa yang segala apa yang diungkapkan INDEF terkait kritik

Perpes TKA yang disahkan pemerintah tidak harus selalu dinilai sebagai

bentuk politisasi karena dalam hal ini INDEF sebagai ekonom atau pakar

yang indepenen.

Penulis mengamati pada bagian penutup berita, kedua media ini

sudah terlihat bagaimana arah pemberitaan yang hendak diarahkan.

Detik.com ingin menonjolkan dari sisi pemerintah dengan menampilkan

pernyataan dari Jokowi sehingga memberikan kesan bahwa segala bentuk

120

kritik terkait Perpres TKA dianggap sebagai pihak yang hanya

memanfaatkan keadaan untuk kepentingan politik. Sedangkan sudut

pandang yang hendak dibangun adalah pemerintah seharusnya bersikap

bijak dalam menilai sebuah kritik dengan cara melihat siapa lembaga yang

mengkritisi. Jika dalam hal ini seorang pakar, pengamat dan akademisi

tidak serta merta dinilai sebagai bentuk politisasi.

2. SKRIP


Tabel 4.43



5W+1H (What)

data-data tenaga asing yang

ada di Indonesia diminta

untuk di jabarkan secara jujur

dan trasnparan.

(Who)

INDEF (Institute for


and Finance).

(Why)

riuhnya isu serbuan TKA

salah satunya juga disebabkan

sikap pemerintah yang

dianggap tidak transparan

dalam data TKA di Indonesia.

(When) Rabu 25, April 2018.

(Where)

Kantor Detik.com

(How)

Bhima mengusulkan agar

pemerintah menerbitkan data

setiap triwulanan terkait

(What)

konteks dari Peraturan



Kerja Asing (TKA) pada

intinya tetaplah memudahkan

TKA bekerja di Indonesia

(Who)

INDEF (Institute for


and Finance).

(Why)

--

(When)

Sabtu, 28 April 2018

(Where)

Warung Daun Cikini, Jakarta

(How)

--

121

jumlah TKA di Indonesia.

Dengan begitu masyarakat

bisa mengetahui pasti jumlah

TKA yang menjadi

pesaingnya.

Dari struktur skrip ini pembingkaian kedua media akan nampak

dari unsur skrip mana yang dihilangkan kedua media online tersebut. Teks

berita Detik.com memaprakan setiap unsur skrip yang memenuhi unsur

5w+1H.

Sedangkan pada teks Republika Online. Unsur skrip yang coba

dihilangkan adalah unsur why yang tidak menjelaskan mengapa Perpres

TKA tetap memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Kemudian unsur how juga tida ditampilkan terkait bagaimana solusi atau

sikap yang sehrusnya diambil pemerintah dalam Perpres TKA tersebut.

Hal ini secara tidak langsung Republika Online dalam pemberitaannya

hanya berfokus pada kritik mengenai Perpres TKA tanpa menjelaskan

alasan mengapa kebijakan tersebut harus dikritik.

3. TEMATIK

a. Detail

Tabel 4.44



Kalimat dengan menerbitkan

Perpres Nomor 20 tahun

2018 berisi 10 bab dan 39

pasal yang membahas

mengenai TKA.

-----

Detail yang ditampilkan Detik.com adalah terkait jumlah bab dan

pasal dalam Perpres TKA. Dalam hal ini kalaupun Detik.com tidak

mencantumkan kalimat tersebut pembaca tetap memahami bahwa Perpres

TKA tersebut berisi dari beberapa bab dan pasal. Namun pemaparan

jumlah pasal tersebut pada akhirnya mengingatkan pembaca bahwa

kebijakan dalam Perpres TKA berisi bab dan pasal yang lebih banyak

122

daripada Perpres TKA sebelumnya yaitu berjumlah 10 bab dan 39 pasal

sedangkan pada Perpres TKA sebelumnya terdiri dari 6 bab dan 19 pasal.

Hal ini secara tidak langsung memberikan asumsi bahwa kebijakan

Perpres TKA dengan jumlah bab dan pasal yang lebih banyak mampu

mengatur TKA lebih ketat lagi.

b. Koherensi

Tabel 4.45



Koherensi Pemerintah mengeluarkan

kebijakan itu dengan tujuan

mempermudah proses

administrasi TKA. Salah

satu tujuan lainya

menambah jumlah

investasi yang masuk dan

mengontrol jumlah TKA

yang ada.

Namun beberapa pihak

memandang bahwa perpres

tersebut mempermudah

masuknya TKA.

Jika yang mengkritik adalah

seorang politisi, kata dia,

kemungkinan isu TKA

dipolitisasi, itu ada. Namun,

kalau kritik tersebut muncul

dari akademisi, ekonom,

pengamat, atau lain-lain yang

mengkritisi berdasarkan data,

maka tidak etis jika disebut

sebagai bentuk politisasi

Pada tabel 4.31 menampilkan koherensi yang digunakan oleh

kedua media. Teks berita Detik.com terdapat koherensi pembeda yaitu

pada paragraf kedua dan ketiga. Koherensi atau jalinan kata tersebut

ditandai dengan kata “namun” yang menunjukan bahwa terdapat dua hal

yang berbeda antara kedua paragraf tersebut. Jika dilihat pada paragraf

kedua berisi keterangan tentang tujuan pemerintah mengesahkan Perpes

TKA yaitu menambah jumlah investasi yang masuk dan mengontrol

jumlah TKA. Kemudian pada paragraf ketiga terlihat kontras berbeda

dengan memaparkan bahwa Perpres TKA akan berdampak negatif yaitu

mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Pada awal kalimat paragraf

kedua terdapat kata “namun” yang bertujuan untuk menghubungkan kedua

paragraf tersebut sehingga menjadi saling berkaitan satu sama lain.

123

Penggunaan kata “namun” pada koherensi yang terdapat pada paragraf

kedua, memberikan kesan bahwa ungkapan pada paragraf tersebut

terdengar aneh dan berbeda dan memberikan kesan benar untuk paragraf

kedua.

Kemudian pada teks Republika Online koherensi yang digunakan

juga sama dengan Detik.com yaitu koherensi pembeda. Namun koherensi

digunakan untuk menghubungkan pada tema yang berbeda. Koherensi

Republika Online terdapat pada paragraf kelima yang memaprakan dua

kalimat berbeda yaitu terkait ungkapan INDEF yang meminta agar

pernyataanya tidak dianggap sebagai bentuk politisasi karena dirinya

dalam hal ini INDEF berperan sebagai pakar dan akademisi. Sedangkan

jika kritik itu datang dari kalangan politisi maka hal tersebut patutt

dicurigai bermuatan poiitik. Kedua kaimat tersebut dihubungkan denga

kata “namun” sehingga memberikan perbedaan yang jelas antara kritik dari

apakar dan akademisi dengan kritik yang berasal dari politisi.

c. Kata Ganti

Tabel 4.46



Kalimat Dia mengatakan untuk

menciptakan SDM

Indonesia masih

kekurangan instruktur

untuk memberi pelatihan

dan pendidikan. Dalam

jangan pendek cara satu-

satunya adalah merekrut

tenaga asing.

Sementara itu, dia juga

meminta, agar kritik dan

masukan terhadap TKA tidak

lantas disebut sebagai bentuk

politisasi

Kata ganti dia yang digunakan Detik.com dan Republika Online

menggambarkan bahwa pandangan atau sikap tersebut merupakan

ungkapan narasumber. Kata ganti dai pada teks Detik.com merujuk pada

pernyataan Darmin Nasution dan kata ganti pada teks Republika Online

merujuk pada Pernyataan Bhima Yudhistira. Detik.com dan Republika

Online mempertegas dengan menggunakan kata ganti dia agar

124

memberikan nada bahwasannya pandangan tersebut bukanlah pandangan

Republika secara subjektif, namun itu merupakan pandangan narasumber.

4. RETORIS

a. Leksikon

Tabel 4.47



Kata/Frasa Bhima Yudhistira

Adhinegara mengatakan,

riuhnya isu serbuan TKA

salah satunya juga

disebabkan sikap

pemerintah yang dianggap

tidak transparan dalam data

TKA di Indonesia.

menurut Bhima, keresahan

yang selama ini meluas

terkait isu TKA bermula dari

berbeda-bedanya data TKA

di Indonesia..

Dalam mengungkapkan dampak terhadap perbedaan data TKA di

Indonesia menggunakan kata riuh sedangkan Republika Online lebih

memilih menggunakan kata keresahan. Kedua kata tersebut tentunya

memiliki perbedaan makna dan konotasi. Kata riuh memiliki arti lebih

kepada arti suasana gaduh, sedangkan kata resah lebih bermakna gelisah

dan tidak tenang. Kata riuh lebih menggambarkan suasana di ruang umum

yang luas sedangkan resah lebih bermakna suasana hati atau perasaan

pribadi. Jika dikaitkan dengan unsur ini isu serbuan TKA ini Detik.com

memaknainya sebagai penyebab kegaduhan diperpolitikan Indonesia

sedangkan sedangkan Republika Online memaknainya sebagai penyebab

tenaga kerja lokal merasa resah.

125

b. Grafis

Tabel 4.48



Gambar

atau

Foto

Terdapat tiga ilustrasi ikon

tenaga kerja dan dua foto

Terdapat foto ilustrasi tenaga

kerja yang membawa

bendera negara Cina

Huruf/

Kalimat



ketebalan.

Terdapat sub judul pada

halaman 2-5 dengan tulisan


ketebalan. Judul tersebut

diantaranya:

1. Pemerintah Diminta Jujur

Soal Data TKA

2. Menaker Buka-Bukaan

Soal Data TKA

3. Pemerintah Sebut RI

Kekurangan Tenaga Ahli

Infrastruktur

4. Jokowi Curiga Isu TKA

Hanya Ajang Pertempuran

Politik



ketebalan.

Terdapat tulisan “Kritik dan

masukan terhadap TKA

jangan disebut-sebut

sebagai bentuk politisasi.”

yang diletakan setelah

gambar utama dan caption.

Dengan ukuran sama dengan

artikel namu diberi

ketebalan.

Berita yang ditampilkan Detik.com termuat dalam lima

halaman/slide. Setiap halaman terdiri dari empat sub judul dengan tema

dan narasumber yang berbeda namun tetap berkaitan satu sama lain.

Grafis yang digunakan Detik.com adalah tiga ilustrasi tenaga kerja

yang terdapat pada halaman satu sampai tiga. Kemudian pada halaman

keempat terdapat foto proses pembangunan insfrtuktur dari kementerian

PUPR dan halaman kelima terdapat foto Presiden Jokowi. Penggunaan

garfis tersebut bertujuan untuk mendukung sub judul sesuai dan sesuai

dengan tema yang dibahas pada setiap halaman tersebut.

Kemudian grafis yang terdapat pada Republika Online berupa

ilustrasi kartun tenaga kerja yang menggunakan jas dan membawa koper

126

dengan mengibarkan bendera negara Cina di tanganya dengan posisi

seperti sedang berlari. Jika dimaknai ilustrasi tersebut adalah tenaga kerja

asing asal Cina. Penggunaan ilustrasi tersebut sengaja digunakan untuk

mendukung artikel berita Republika Online yang membahas isu serbuan

tenaga kerja asing. Pengunaan bendera Cina pada ilustrasi tersebut

menurut penulis berlandaskan pada data yang menyebutkan mayoritas

TKA yang ada di Indonesia adalah bersal dari negaran Cina.

Kemudian pada judul menggunakan huruf yang lebih besar dan

diberi keteblan untuk menonjolkan kalimat tersebut. Lalu di bawah

gambar utama dan sebelum teks artikel terdapat kalimat “Kritik dan

masukan terhadap TKA jangan disebut-sebut sebagai bentuk politisasi.”

dengan teks yang diberi ketebalan. Penggunaan kalimat tersebut bertujuan

untuk mempertegas gagasan Republika Online sekaligus supaya menjadi

perhatian utama sehingga kalimat tersebut menjadi sangat penting.

Kalimat tersebut secara makna sekaligus menunjukan sikap Republika

Online untuk mengkritik sikap pemerintah yang selalu menanggap orang

atau atau pihak yang mengkritisi Perpres TKA selalu diangap sebagai

tindakan politisasi.

127

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Temuan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab awal, tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pembingkaian terkait pemberitaan polemik

pengesahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada media Online Detik.com dan

Republika Online.

Berdasarkan hasil analisis penelitian teks berita pada bab

sebelumnya mengenai pemberitaan polemik pengesahan Perpres TKA

Nomor 20 Tahun 2018 edisi April 2018 dengan menggunakan studi

analisis pembingkaian Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, maka

penulis menetapkan sebagai berikut :

Dilihat dari struktur sintaksis, keempat teks berita dari Detik.com

mengangkat tentang kebijakan pengaturan tenaga kerja asing pada Perpres

sebelumnya yang terlalu rumit dan sudah tidak relevan dengan kondisi saat

ini termasuk dengan hadirnya jenis-jenis pekerjaan baru. Sehingga

pengesahan Perpres TKA perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan

tersebut. Sementara Republika Online mengangkat tentang permasalahan

kebijakan tenaga kerja asing aspek pengawasan dan implementasi

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada Perpres

sebelumnya. Sehingga peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja

asing lebih dibutuhkan daripada penegsahan Perpres TKA Nomor 20

Tahun 2018.

Dalam hal ini, wartawan Detik.com mengkonstruksi pengesahan

Perpres TKA, dengan cara mengeksternalisasikan pengesahan tersebut dan

mengobjektivasikannya sebagai pemangkasan birokrasi, peningkatan

investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Sementara Republika

Online mengkonstruksi pengesahan Perpres TKA, dengan cara

mengeksternalisasikan pengesahan tersebut dan mengobjektivasikannya

sebagai kebijakan yang bermasalah, pelonggaran terhadap tenaga kerja

asing dan ancaman terhadap tenaga kerja lokal. Lalu, wartawan dari

128

Detik.coam Republika Online menginternalisasikan berbagai peristiwa

tersebut yang dilihatnya sehingga jadilah empat buah berita.

Dilihat dari struktur skrip, keempat buah berita pada Detik.com dan

Republika Online cenderung menonjolkan unsur why (kenapa) dan how

(bagaimana). Dalam beritanya, Detik.com berusaha untuk mengkonstruksi

dengan cara menggiring opini pembaca dengan menyampaikan fakta-fakta

yang berkaitan dengan kondisi investasi dan kemudahan berbisnis di

Indonesia yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan deregulasi

kebijakan mengenai pengaturan tenaga kerja asing yaitu dengan

pengesahan Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018. Sementara Republika

Online berusaha untuk mengkonstruksi dengan cara menggiring opini

pembaca dengan menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan kondisi di

lapangan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya

pengawasan dan impementasi penegakan hukum dari pemerintah sehingga

keberadaan tenaga kerja asing menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal.

Kemudian pada unsur who dalam menyebutkan narasumber yang

dianonimkan oleh kedua media tersebut masih dalam takaran wajar sesuai

dengan Kode Etik Jurnalistik.

Dilihat dari struktur tematik, beragam tema yang hendak

dimuncukan teks berita pada Detik.com dan Republika Online terlahir dari

koherensi penjelas, koherensi penghubung serta detail. Koherensi

koherensi pada Detik.com disampaikan melalui berbagai pemaparan

mengenai kondisi investasi kemudahan berbisnis di Indonesia yang

menurun dan menghubungkannya fenomena era Industri 4.0 seperti e-

commerce yang membutuhkan akses fleksibelitas dan kecepatan birokrasi.

Detik.com juga terihat sangat konsisten memaparkan secara detail terkait

kemudahan perizinan pada Perpres TKA tanpa mengabaikan aspek

pengendalian dan pengawasan. Sementara Koherensi koherensi pada

Republika Online memaprakan bahwa kemudahan dalam Perpres TKA

tidak memihak kepada tenaga kerja lokal dan menghubungkannya dengan

hadirnya tenaga kerja asing unskill worker sebagai dampak lemahnya

pengawasan dan penegakan hukum. Republika Online memaparkan

https://www.google.com/search?q=e-commerce&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicou67643iAhXaXisKHUwPA7UQkeECCCooAA

https://www.google.com/search?q=e-commerce&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicou67643iAhXaXisKHUwPA7UQkeECCCooAA

129

Perpres TKA sebagai kebijakan yang bermasalah karena melanggar

undang-undang ketenagakerjaan dan memaparkan secara detail pasal-pasal

yang bermasalah tersebut.

Dilihat dari segi retoris, penekanan fakta pada kedua media

tersebut oleh penggunaan elemen leksikon dan gaya bahasa. Adapun

penggunaan elemen leksikon dan gaya bahasa tersebut datang dari ragam

pemilihan kata/diksi yang berkarakter kata majemuk. Detik.com pada

teksnya lebih banyak menggunakan kata kebijakan/aturan, mengendalikan,

mengesahkan, dikoreksi dan riuh. Sementara Republika Online

menggunakan kata kebijakan/regulasi, melonggarkan, mengeluarkan,

dicabut dan resah. Kata majemuk yang digunakan Detik.com hadir dalam

bahasa atau istilah-istilah seperti: deregulasi (proses menghilangkan atau

mengurangi segala aturan), responsif, tenaga kerja lokal dan sebagainya.

Sementara istilah yang digunakan Republika Online adalah

kacamata tunggal, eksternalitas, buruh lokal dan lain.lain. Penggunaan

kata dan istilah yang digunakan Detik.com dan Republika Online terlihat

berbeda karena masing-masing media baik cetak maupun elektronik

mempunyai visi dan misi, kepentingan yang berbeda-beda bahkan

keberpihakan secara terang–terangan pada salah satu pihak pun terlihat

pada tajuk rencana yang dibuat oleh editorial masing-masing media,

bentuk pemberitaan, serta gaya bahasa antara satu media dengan media

lainnya juga berbeda.

Pemaparan lengkap mengenai perbedaan bingkai pemberitaan

polemik pengesahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing pada Detik.com dan Republika Online adalah sebagai

berikut:

130

Tabel 5.1

Perbedaan Frame Detik.com dan Republika Online

Edisi Media Online dan

Judul

Frame

Pekan

Pertama

April 2018

Detik.com

“Perpres TKA

Terbit Menaker:

Perpendek

Birokrasi”

(1) Detik.com menekankan

pemberitaan pada aspek

perlunya dilakukan deregulasi

terkait kebijakan yang

mengatur soal TKA (Perpres

TKA lama) karena dianggap

sudah tidak relevan dengan

kondisi saat ini. Hal tersebut

secara tidak langsung

memberikan pemahaman

kepada pembaca bahwa

pengesahan Perpres TKA

Nomor 20 Tahun 2018 adalah

sebuah keputusan yang sudah

tepat.

(2) Teks Detik.com menonjolkan

penjelasan mengenai maskud

kemudahan dalam Perpres

TKA bahwa kemudahan

tersebut lebih kepada aspek

regulasinya tanpa mengabaikan

aspek pengawasan dan

pengendalian TKA. Sehingga

masyarakat tidak perlu

khawatir bahwa kebijakan

tersebut dapat melonggarkan

tenaga kerja asing masuk ke

Indonesia.

(3) Detik.com mengaitkan Perpres

TKA dengan fenomena yang

sedang berkembang saat ini

yaitu perusahaan digital e-

commerce. Dalam teks

pemberitaan keberadaan

perusahaan digital

membutuhkan akses kecepatan

dan fleksibelitas terkait

perizinan. Sehingga hal ini

semakin memperkuat gagasan

bahwa pengesahan Perpres

TKA Nomor 20 Tahun 2018

sangat dbutuhkan.

131

Republika Online

Perpres Tenaga

Kerja Asing Dinilai

Pinggirkan Pekerja

Lokal

(1) Republika Online menonjolkan

pemberitaan mengenai Perpres


sebagai bentuk pengabaian atas

desakan publik untuk

mengetatkan masuknya TKA.

Karena terdapat sejumlah

faktor internal yang diabaikan

seperti masalah jumlah

pengawas TKA yang tidak

sebanding dengan jumlah TKA

sehingga berdampak pada

kelonggaran terhadap Tenaga

Kerja Asing.

(2) Republika Online menilai

pengawasan yang tidak

optimal, akan berdampak pada

penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA) pada bidang

kerja yang seharusnya

ditempati pekerja lokal.

Sehingga hal ini merupakan

acaman yang serius.


beberapa pasal dalam Perpres

TKA bertentangan dengan UU

Ketenagakerjaan.

Pekan

Kedua April

2018

Detik.com

Menaker: Tak akan

Ada Banjir Tenaga

Kerja Asing

(1) Detik.com menekankan bahwa

penyederhanaan prosedur pada

Perpres TKA tidak

menghilangkan prinsip

penggunaan TKA yang selektif

dan syarat kualitatif. Sehingga

TKA yang masuk ke Indonesia

hanya boleh menduduki

jabatan-jabatan tertentu yang

terbatas dan bersifat skilled

(2) Detik.com melihat Perpres

TKA sebagai simfilkasi aturan

dari beberapa kementerian atau

lembaga yang sebelumnya

cukup rumit dan memerlukan

waktu lama.

(3) Detik.com memaparkan secara

detail mengenai dampak positif

Perpres TKA pada aspek

132

kemudahan berbisnis yang

berdampak pada peningkatan

investasi di Indonesia.

Republika Online

Regulasi TKA

Lemah Penegakan

Hukum


Perpres TKA Nomor 20 Tahun

2018 tidak memberikan solusi

terhadap permasalahan krusial

soal TKA pada kebijakan

sebelumnya yaitu terkait

penegakan hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan

TKA di Indonesia.

(2) Republika Online lebih

mengkritisi Perpres TKA pada

aspek implementasi yang

rawan pelanggaran.

(3) Republika Online memberikan

nada negatif bahwa Perpres

TKA bisa menjadi

kekhawatiran di bursa tenaga

kerja karena penegakan

hukumnya lemah.

Pekan

Ketiga

April 2018

Detik.com

Perpres Tenaga

Kerja Asing

Ditolak, Wacana

Pansus Muncul di

DPR RI

(1) Detik.com lebih menekankan

bahwa pengesahan Perpres


yang dianggap tidak terlalu

berpihak kepada tenaga kerja

lokal hanya perlu dikoreksi.

Republika Online

Pemerintah

Diminta Cabut

Perpres Tenaga

Kerja Asing

(1) Republika Online melihat

Perpres TKA Nomor 20 Tahun

2018 sebagai kebijakan yang

akan menimbulkan

permasalahan dan dianggap

berbahaya sehingga harus

segera dicabut. Republika

Online menekankan bahwa

pada aspek isi kebijakan

tersebut melanggar Undang-

undang dan dapat

menimbulkan kecemburuan

bagi tenaga kerja lokal.

Pekan

Keempat

Detik.com

Perpres 20/2018,

Karpet Merah

Investor atau

(1) Detik.com menonjolkan pada

aspek jumlah tenaga kerja lokal

(TKI) diluar negeri dengan

jumlah tenaga kerja asing

133

April 2018 Tenaga Kerja

Asing?

(TKA) di Indonesia yang

memiliki perbandingan sangat

jauh. Jumlah TKI mencapai

jutaan orang sedangkan jumlah

TKA hanya pada angka ratusan

ribu saja. Hal tersebut

menekankan bahwa tidak bisa

dikatakan jika TKA menyerbu

Indonesia.

(2) Detik.com menekankan bahwa

isu serbuan TKA sebagai

bentuk politisasi dari pihak

tertentu.

Republika Online

Ekonom Indef:

Perpres

Memudahkan TKA

Bekerja di

Indonesia

(1) Republika Online

menonjolkan pada aspek

bahwa kebijakan dalam Perpres

TKA pada akhirnya tetap

berujung pada kemudahan bagi

tenaga kerja Asing.

(2) Republika Online juga

menekankan bahwa segala

bentuk kritik terkait TKA tidak

serta-merta disebut bentuk

politiasai namun harus dilihat

dulu pada konteks siapa yang

mengkritik.

B. Interpretasi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan Presiden Jokowi pada 26

Maret 2018 menuai kontroversi di masyarakat. Pemerintah menilai perlu

dilakukanya pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA dengan cara

menerbitkan Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018 guna mendukung

perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui

peningkatan investasi. Sementara menurut sebagian pihak lain pengesahan

Perpres TKA justru berdampak negatif karena terdapat beberapa

kekurangan dan kelemahan baik dari segi formil dan materil.

Pemberitaan mengenai kontroversi Pengesahan Perpres TKA tak

luput dari sorotan media massa. Pemberitaan ini menjadi perbincangan di

masyarakat karena berkaitan dengan isu serbuan tenaga kerja asing dan

sempat menjadi tranding topic di media sosial. Media online Detik.com

134

dan Republika Online juga tak luput mengangkat isu ini dalam

pemberitaanya.

Secara garis besar hasil anilsisis pada bab sebelumnya terlihat

perbedaan sudut pandang yang digunkan Detik.com dan Republika Online

dalam membingkai pemberitaan pengesahan Perpres TKA. Dari

keseluruhan teks berita, Detik.com melihat pengesahan Perpres TKA

adalah keputusan yang tepat karena kebijakan tersebut sudah relevan dan

kondisi saat ini. Detik.com memandang perlu adanya kebijakan baru yang

mengatur TKA karena kebijakan pada Perpres sebelumnya terlalu rumit

sehingga menghambat proses Investasi. Pemangkasan birokrasi dalam

Perpres TKA Nomor 20 Tahun 2018 memberikan kemudahan akses bagi

investor sehingga kemudahan tersebut berdampak pada peningkatan

investasi di Indonesia. Terkait hal ini, pihak Detik.com memberikan

keterangan sebagai berikut:1

“Peraturan kita sebelumnya terlalu rumit dengan aturan tenaga

kerjanya saja padahal di sisi lain proyek dari para investor dari

negara lain harus sudah berjalan dan membutuhkan tenaga ahli dari

mereka (investor). Jika izin bagi mereka para TKA ahli tersebut

terlalu rumit dan lama hal tersebut akan mengahambat proses

investasi berlangsung. Maka ada bebrapa aturan dari Perpres TKA

yang lama harus dipangkas tapi KITAS harus tetap ada. Sehingga

para investor tidak merasa kesusahan untuk dan atau akan

berinvestasi di Indonesia. Jadi dalam hal ini peraturan sudah tegas

hanya soal pengawasannya saja harus ditingkatkan. Dalam hal ini

aparat juga harus terlibat karena beberpa perusahaan juga berada di

daerah dan pelosok yang jauh dari pengawasan.”

Berbeda dengan Detik.com, Republik Online menilai terbitnya

Perpres TKA, cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia,

padahal banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan

pekerjaan. Republika Online memahami pemerintah membutuhkan TKA

untuk menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia, namun pada sisi lain

Perpres TKA akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar,

1 Wawancara dengan Hans Henricus B.S.A, Koordinator Liputan Detik Finance,

Jakarta 25 Maret 2019

135

mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan

pengawasan. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara penulis dengan

pihak Republika Online, sebagai berikut.

"Bagi pemerintah pada awalnya Perpres TKA ini disahkan untuk

memperbaiki ekonomi di Indonesia melalui peningkatan investasi

dengan cara mempermudah izin bagi TKA masuk ke Indonesia.

Tapi menurut kami itu harus ditinjau ulang dulu. Karena angka

pengangguran di Indonesia itu cukup tinggi dan pada masa

pemerintahan saat ini yang sudah hampir empat tahun berjalan,

angka penurunan pengangguran masih cukup sedikit. Terlihat dari

angka penurunan kemiskinan hanya di bawah 1% yaitu pada angka

9,82% menjadi 9,16%. Melihat hal tersebut mengapa pemerintah

tidak memberikan lapangan pekerjaan tersebut untuk tenaga kerja

lokal dulu bukan kepada TKA.

Tapi dalam hal ini Perpres TKA harus tetap dilaksanakan,

karena pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri. Tapi tetap

dalam hal ini setiap investasi pasti ada perjanjian-perjanjian yang

tidak bisa dipisahkan. Misal terkait penggunaan beberapa tenaga

kerja dari pemberi investasi itu sendiri. Memang tujuan awal

pemerintah adalah untuk mempermudah izin yang semula terlalu

rumit dengan cara memotong beberapa regulasi itu. Tapi imbasnya

adalah persaingan antara tenaga kerja lokal dengan TKA akan

semakin ketat.”

Kemudian Terkait perbedaan framing tersebut, kedua media memiliki

alasan masing-masing. Dalam pemberitaannya Detik.com tidak terlalu

mendetailkan terkait Perpres TKA sebagai kebijakan yang menjadi

polemik tapi pemberitaan lebih mengarahkan aspek pemaparan dampak

positif dari Perpres TKA. Hal tersebut terlihat dari pemilihan narasumber

dengan tidak terlalu menampilkan pernyataan pro dan kontra dari lembaga

buruh yang menolak atau setuju pada kebijakan ini. Hal tersebut terlihat

dari hasil wawancara penulis dengan pihak Detik.com sebagai berikut.

“Dalam pemberitaan tersebut kita tidak mencari atau menampilkan

pro dan kontra terkait Perpres TKA. Jadi disini kita mau

menunjukan bahwa ada sebuah kebijakan yang baru diterbitkan

dan kita meminta pengamat untuk memberikan pendapat.

Kebetulan pada saat itu hanya INDEF yang merespon dan bersedia

untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini INDEF posisinya sebagai

pengamat yang kami anggap netral dan lebih kredibel. Kalo kita

ngambil wawancara atau narasumber dari organisasi buruh susah

dan kurang mewakili karena organisasi buruh tersebut sudah

136

terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok buruh yang pro

(KSPSI) dan kelompok buruh yang kontra (KSPI). Maka dari itu

kita mengambil narasumber dari pihak yang tengah (netral) saja

yaitu INDEF.”

Republika Online memiliki asumsi tersendiri dalam mengemas

pemberitaan terkait polemik pengesahan Perpres TKA. Republika Online

beranggapan segala kebijakan yang disahkan pemerintah tak lepas dari

kritik. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara penulis dengan pihak

Detik.com sebagai berikut.

“Menurut kami kebijakan itu harus tetap dilaksanakan terlepas dari

pro dan kontranya. Sebagai warga negara Indonesia kebijakan itu

harus didukung. Tapi dukungan itu tidak menutup kemungkinan

untuk dikritik. Karena Perpres ini berdampak secara horizontal jadi

ada efek terhadap aspek sosial juga. Apakah dengan Perpres TKA

ini lapangan pekerjaan di Indonesia semua akan digarap oleh

TKA? lalu bagaimana dengan tenaga kerja pribumi?”

Pembingkaian kedua media ini juga terlihat dari pernyataan

narasumber yang ditampilkan. Baik Detik.com maupun Republika Online

keduanya terlihat adanya ketidak berimbangan dalam memberikan ruang

kepada masing-masing pihak secara proporsional. Dalam hal ini, dari

setiap edisi Detik.com yang mengangkat pemberitaan Pengesahan Perpres

TKA, hanya sebagian kecil ruang yang diberikan Detik.com untuk

menampilkan pernyataan dari narasumber yang mamberikan kritik

terhadap kebijakan tersebut, sebaliknya Detik.com lebih banyak

memberikan ruang untuk narasumber yang berasal dari pihak pemerintah

untuk melakukan klarifikasi soal Perpres TKA yang dianggap tidak

berpihak kepada tenaga kerja lokal. Sebaliknya, ruang yang diberikan

Republika Online sebagian besar diberikan untuk pernyataan-pernyataan

dari narasumber yang memberikan kritik terhadap Perpres TKA.

Dengan demikian kedua media membingkai pemberitaan

Pengesahan Perpres TKA dengan tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah

jurnalisme yang diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 3 yang

menyebutkan bahwa ―wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan

137

opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran dari kata memberitakan secara berimbang ialah memberikan

ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara

proporsional.2

Media mengkonstruksi berita dengan cara tertentu sehingga

masyarakat melihat sebuah realitas dari pandangan yang berbeda-beda

sesuai dengan cara pandang media. Detik.com dan Republika Online tanpa

bisa dihindari juga melakukan keberpihakan meski dengan alasan

kebijakan dari media atau kondisi dan situasi saat itu. Detik.com dan

Republika memandang Pengesahan Perpres TKA dengan cara yang

berbeda, mengkonstruksinya dengan cara mereka masing-masing,

sehingga menghasilkan pemaknaan yang berbeda. Berita di media online

tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang sesungguhnya, karena

berita ada melalui proses panjang yang didalamnya terdapat pertarungan

kepentingan dan ideologi. Posisi dilematis media inilah yang seharusnya

menjadi alasan pembaca untuk kritis terhadap isi pemeberitaan di media.

2 Wina armada sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab, UU Pers dan Kode Etik

Jurnalistik, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), cet ke- II, h. 389

138

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa teks berita Detik.com dan Republik Online, kemudian

didukung data hasil wawancara dari kedua media tersebut. Maka dapat

disimpulkan hasil analisis framing berita polemik pengesahan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada media

Online Detik.com dan Republika Online dengan menggunakan model analisis

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai berikut:

Dalam bingkai Detik.com, deregulasi mengenai kebijakan tenaga kerja

asing perlu dilakukan karena pada kebijakannya sebelumnya (Perpres TKA

Nomor 72 Tahun 2014) dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Detik.com mengkonstruksikan kebijakan yang termuat pada Perpres Nomor 20

Tahun 2018 lebih resposif terhadap perkembangan zaman termasuk dengan

munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Framing yang ditonjolkan Detik.com yaitu

pemaparan mengenai kemudahan dalam Perpres TKA lebih kepada

penyederhanaan aspek prosedur, birokrasi, dan mekanisme perizinan tanpa

menghilangkan syarat kualitatif TKA. Pada akhirnya penyederhanaan tersebut

berdampak pada kemudahan dan peningkatan investasi sehingga mampu

memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

Sementara Republika Online mengkonstruksikan Perpres Nomor 20 Tahun

2018 sebagai kebijakan yang bermasalah karena bertentangan dengan Undang-

undang ketenagakerjaan. Perpres TKA dinilai tidak memberikan solusi bagi

permasalahan TKA terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap

pelanggaran yang dilakukan TKA di Indonesia. Teks berita Republika Online

menonjolkan pada aspek bahwa kebijakan dalam Perpres TKA pada akhirnya

tetap berujung pada kemudahan bagi tenaga kerja Asing sehingga persepsi yang

terlihat bahwa pengesahan Perpres TKA bukan solusi terbaik karena tidak

memihak kepada tenaga kerja lokal.

139

B. Saran

1. Sebagai media nasional, Detik.com dan Republik Online, dalam

memberitakan polemik pengesahan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), hendaknya dapat memberikan

pemberitaan yang berimbang. Pemberian atau menampilkan porsi yang

berimbang terhadap narasumber dari kedua belah pihak. Menyajikan

pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Serta menyajikan

informasi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas

kepentingan pihak-pihak lain.

2. Masyarakat sebaiknya lebih kritis ketika membaca pemberitaan di media

massa. Masyarakat juga sebaiknya tidak hanya membaca berita dari satu

sumber karena setiap media memiliki pertimbangan tersendiri ketika

menampilkan sebuah tema pemberitaan. Media dalam memproduksi berita

tentu akan melakukan proses konstruksi. Realitas yang ditampilkan media

bukanlah realitas yang terjadi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardianto, Elvinaro dan Lukianti Komala Erdinaya. 2007. Komunikasi Massa:

Suatu Pengantar. Bandung. Simbiosa Rekatama Media.

Barus, Sedia Willing. 2010. Jurnalistik:Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta.

Erlangga

Budiono, Abdul Rachmat, 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Burhan. 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi

Komunikasi di Masyarakat. Jakarta. Kencana.

Djuroto, Totok . 2004. Manajemen Penerbitan Pers, Bandung. PT. Remaja Rosda

Karya,

Efendi, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komuikasi. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Eriyanto. 2012. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media.

Yogyakarta. PT. LKIS Pelangi Aksara

_______.2011. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Cet ke- IX.

2011. Yogyakarta. PT. LKIS Pelangi Aksara

Hamad, Ibnu. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta:

Granit.

Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai

instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers,

_______. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Imu Sosial, Jakarta:

Salemba Humanika,

Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta. Buku Kompas

Karlinah, Siti dkk. 2000. Komunikasi Massa, Jakarta: Universitas terbuka.

Khakim, Abdul. 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung,

Kriyantono, Rachmat. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Edisi 1.Cet ke-III. 2008.

Kencana: Jakarta

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja

Rosdakarya.

Mondry. 2008. Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik. Bogor. Ghalia

Indonesia.

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Persada.

Olii, Helena. 2007. Berita dan Informasi: Jurnalistik Radio. Jakarta PT. Indeks.

Ramli, Asep Syamsul. 2009. Jurnalistik Untuk Pemula. Bandung. PT. Remaja

Rosdakarya.

Septiawan, Santana K. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta. Yayasan Obor

Indonesia

Severin , Werner J. and James W. 2004 Tankard, Teori Komunikasi: Sejarah,

Metode, danTerapan Dalam Media Massa. Jakarta. Prenada Media

Group

Sobur, Alex. 2006. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung. PT Remaja

Rosdakarya.

Soyomukti, Nuraini. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jogjakarta. Ar-Ruzz

Media

Sudibyo, Agus. 2006. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta . LkiS

Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk

dan Kode Etik. Bandung. Nuansa.

Sukardi, Wina Armada. 2013. Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers Dan

Kode Etik Jurnalistik. Jakarta. Dewan Pers.

Sumardiria, AS. Haris. 2008. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature.

Cet ke-III. Bandung. Rosdakarya

Sunandar. 2008. Dakwah dalam Medium Televisi Kajian Formalisasi Program

Dakwah di TPI. Disertasi tidak diterbitkan. Sekolah pascasarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik. Bogor:

Ghalia Indonesia

Tamburaka, Apriadi. 2012. Agenda Setting Media Massa Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Tebba, Sudirman. 2005. Jurnalistik Baru. Kalam Indonesia: Ciputat

Vardiansyah, Dani. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Jakarta: PT

Indeks.

Zaenuddin HM. 2011. The Journalist, Bandung. Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Ariany, Nevey Varida. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing

Ilegal Di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Referensi Pendukung

Alexa Internet, https://id.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet diakses pada 15 Mei

2018

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12412811/kspi-perpres-tka-ancam-

keberlangsungan-pekerja-lokal

https://www.alexa.com/topsites/category/World/Bahasa_Indonesia/Berita, diakses

pada 15 Mei 2018.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/may-day-3-tuntutan-buruh-aksi-

besok-1/full diakses pada 15 Mei 2018.

Top Sites In Indonesia,

https://www.alexa.com/topsites/category/World/Bahasa_Indonesia/Berita, diakses pada

15 Mei 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet







.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel Perbandingan Pengaturan Tentang Tenaga Kerja Asing Perpres 72

Tahun 2014 Dan Perpres No 20 Tahun 2018

Ketentuan Perpres TKA

Nomor 72 Tahun 2014

Perpres TKA

Nomor 20 Tahun 2018

PENGGUNAAN

TENAGA KERJA

ASING

Bab II

Pasal 2

Penggunaan TKA dilakukan

oleh Pemberi Kerja TKA

dalam hubungan kerja untuk

jabatan tertentu

dan waktu tertentu.

Bab II

Pasal 2

(1) Penggunaan TKA

dilakukan oleh Pemberi

Kerja TKA dalam hubungan

kerja untuk jabatan tertentu

dan waktu tertentu.

(2) Penggunaan TKA

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kondisi

PEMBERI KERJA

TKA

Pasal 3

a. instansi pemerintah,

perwakilan negara asing,

badan badan internasional;

b. kantor perwakilan dagang

asing, kantor perwakilan

perusahaan asing dan kantor

berita asing yang melakukan

kegiatan di Indonesia;

c. perusahaan swasta asing

yang berusaha di Indonesia;

d. badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum

Indonesia atau badan usaha

asing yang terdaftar di

instansi yang berwenang;

e. lembaga sosial,

keagamaan, pendidikan, dan

kebudayaan; dan

f. usaha jasa impresariat.

Pasal 3

a. instansi pemerintah,

perwakilan negara asing,

badan badan internasional,

dan organisasi internasional;

b. kantor perwakilan dagang

asing, kantor perwakilan

perusahaan asing, dan kantor

berita asing yang melakukan

kegiatan di Indonesia;

c. perusahaan swasta asing

yang berusaha di Indonesia;

d. badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dalam bentuk

Perseroan Terbatas atau

e. Yayasan, atau badan usaha

asing yang terdaftar di

instansi yang berwenang;

f. lembaga sosial,

keagamaan, pendidikan, dan

kebudayaan;

g. usaha jasa impresariat;

dan

h. badan usaha sepanjang

tidak dilarang Undang

Undang.

KEWAJIBAN

PEMBERI KERJA

Pasal 4 (1) Setiap Pemberi Kerja

TKA wajib mengutamakan

penggunaan tenaga kerja

Indonesia pada semua jenis

Pasal 4

(1) Setiap Pemberi Kerja

TKA wajib mengutamakan

penggunaan tenaga kerja

Indonesia pada semua jenis

jabatan yang tersedia.

(2) Dalam hal jabatan


ayat (1) belum dapat

diduduki oleh tenaga kerja

Indonesia, jabatan tersebut

dapat diduduki oleh TKA

jabatan yang tersedia



ayat (1) belum dapat

diduduki oleh tenaga kerja

Indonesia, jabatan tersebut

dapat diduduki oleh TKA.

PEMBATASAN TKA

Tidak ada

Pasal 5

(1) TKA dilarang

menduduki jabatan yang

mengurusi personalia

dan/atau jabatan tertentu.

(2) Jabatan tertentu


ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri.

(3) Dalam hal kementerian

/lembaga mensyaratkan

kualifikasi dan kompetensi,

atau melarang TKA untuk

jabatan tertentu,

menteri/kepala lembaga

menyampaikan syarat atau

larangan dimaksud kepada

RANGKAP

PEKERJAAN

Tidak ada

Pasal 6

(1) Pemberi Kerja TKA pada

sektor tertentu dapat

mempekerjakan TKA yang

sedang dipekerjakan oleh

Pemberi Kerja TKA yang

lain dalam jabatan yang

sama.

(2) TKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

dipekerjakan paling lama

sampai dengan berakhirnya

masa kerja TKA

sebagaimana kontrak kerja

TKA dengan Pemberi Kerja

TKA pertama.

(3) Jenis jabatan, sektor, dan

tata cara penggunaan TKA


ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri.

KEWAJIBAN Pasal 5 Pasal 7

PEMBERI KERJA

MEMILIKI RPTKA


TKA harus memiliki

RPTKA yang disahkan oleh

Menteri atau pejabat yang

ditunjuk sebelum

mempekerjakan TKA.

(2) Untuk memiliki RPTKA


ayat (1), Pemberi Kerja TKA

harus mengajukan

permohonan secara tertulis

kepada Menteri atau pejabat

yang ditunjuk.


TKA yang menggunakan

TKA harus memiliki

RPTKA yang disahkan oleh


ditunjuk.

JANGKA WAKTU

RPTKA

Pasal 7

(1) RPTKA dapat diberikan

untuk jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang untuk

jangka waktu yang sama

dengan memperhatikan

kondisi pasar kerja dalam

negeri.

Tidak ada

ISI RPTKA Pasal 7

(2) RPTKA sebagaimana


dapat dilakukan perubahan,

meliputi:

a. alamat perusahaan;

b. nama perusahaan;

c. jabatan;

d. lokasi kerja;

e. jumlah TKA; dan/ atau

Pasal 7



paling sedikit memuat:

a. alasan penggunaan TKA;

b. jabatan dan/atau

kedudukan TKA dalam

struktur organisasi

perusahaan yang

bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan

TKA; dan

d. penunjukan tenaga kerja

Indonesia sebagai

pendamping TKA yang

dipekerjakan

(5) Selain informasi


ayat (2), RPTKA dapat

memuat rencana penggunaan

TKA untuk pekerjaan yang

bersifat sementara atau

sewaktu-waktu dengan masa

kerja paling lama 6 (enam)

bulan, seperti pekerjaan

untuk melakukan audit,

kendali mutu produksi,

inspeksi pada cabang

perusahaan di Indonesia, dan

pekerjaan yang berhubungan

dengan pemasangan atau

perawatan mesin.

PROSEDUR

PENGESAHAN

RPTKA

Tidak ada

Pasal 7

(3) Untuk mendapatkan

pengesahan RPTKA


ayat (1), Pemberi Kerja TKA

mengajukan permohonan


yang ditunjuk.

(4) Permohonan pengesahan

RPTKA sebagaimana


disampaikan oleh Pemberi

Kerja TKA dengan

melampirkan:

a. surat izin usaha dari

instansi yang

berwenang;

b. akta dan keputusan

pengesahan pendirian

dan/atau

b. perubahan dari

instansi yang

berwenang;

c. bagan struktur

organisasi

perusahaan;

d. surat pernyataan

untuk penunjukan

Tenaga Kerja

e. Pendamping dan

pelaksanaan

pendidikan dan

f. pelatihan kerja; dan

g. surat pernyataan

untuk melaksanakan

pendidikan dan

h. pelatihan kerja bagi

tenaga kerja

Indonesia sesuai

i. dengan kualifikasi

jabatan yang

diduduki oleh TKA.

BATAS WAKTU

PENGURUSAN

PENGESAHAN

RPTKA

Tidak ada

Pasal 8

Pengesahan RPTKA

diberikan oleh Menteri atau

pejabat yang ditunjuk paling

lama 2 (dua) hari sejak

permohonan diterima secara

lengkap.

IJIN

MEMPEKERJAKAN

TKA

Pasal 5



digunakan sebagai dasar

untuk memperoleh IMTA

Pasal 8


TKA wajib memiliki IMTA

yang diterbitkan oleh


ditunjuk.

Pasal 9

Pengesahan RPTKA

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 merupakan

izin untuk mempekerjakan

TKA

JANGKA WAKTU Pasal 9

(1) IMTA diberikan untuk

jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun dan dapat

diperpanjang.

(2) Perpanjangan


ayat (1) diberikan paling

lama 1 (satu) tahun dengan

ketentuan tidak melebihi

jangka waktu berlakunya

RPTKA.


komisaris dan direksi,

perpanjangan IMTA

diberikan paling lama 2

(dua) tahun dengan

ketentuan tidak melebihi

Pasal 11

(1) RPTKA yang telah

disahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8

berlaku sesuai dengan jangka

waktu rencana penggunaan

TKA oleh Pemberi Kerja

TKA.



wajib dilakukan perubahan

sepanjang terdapat

perubahan mengenai:

a. alamat Pemberi Kerja

TKA;

b. nama Pemberi Kerja

TKA;

c. jabatan yang akan

diduduki TKA;

d. kebutuhan

menggunakan TKA

untuk pekerjaan yang

bersifat sementara

dan tidak tercantum

dalam RPTKA

sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (5);

e. jangka waktu

penggunaan TKA;

f. jumlah TKA yang

melebihi jumlah

TKA dalam RPTKA

awal; dan/atau

g. penunjukan tenaga

kerja Indonesia

sebagai pendamping

TKA yang

dipekerjakan.

PROSEDUR

PERPANJANGAN

IJIN KERJA

Pasal 9

(4) Perpanjangan IMTA


pada ayat (1), diterbitkan

oleh:

a. Menteri atau pejabat

yang ditunjuk untuk

TKA yang lokasi

kerjanya lebih dari

satu provinsi;

b. gubernur atau pejabat

yang ditunjuk untuk

TKA yang lokasi

kerjanya lebih dari

satu kabupaten/kota

dalam satu provinsi;

atau

c. bupati/walikota atau

pejabat yang ditunjuk

untuk TKA yang

lokasi kerjanya

Pasal 11

(3) Pemberi Kerja TKA

menyampaikan perubahan

RPTKA sebagaimana



yang ditunjuk

PENGECUALIAN

KEWAJIBAN

MEMILIKI RPTKA

Pasal 6

Kewajiban memiliki RPTKA


dalam Pasal 5 ayat (1) tidak

berlaku bagi instansi

pemerintah, perwakilan

negara asing, dan badan –

badan internasional

Pasal 10


tidak wajib memiliki

RPTKA untuk

mempekerjakan TKA yang

merupakan:

a. pemegang saham

yang menjabat

sebagai anggota

Direksi atau anggota

Dewan Komisaris

pada Pemberi Kerja

TKA;

b. pegawai diplomatik

dan konsuler pada

kantor perwakilan

negara asing; atau

c. TKA pada jenis

pekerjaan yang

dibutuhkan oleh

pemerintah.

(2) Jenis pekerjaan yang

dibutuhkan oleh pemerintah


ayat (1) huruf c ditetapkan

oleh Menteri.

PEKERJAAN

BERSIFAT

DARURAT &

MENDESAK

Tidak ada

Pasal 13

(1) Untuk pekerjaan yang

bersifat darurat dan

mendesak, Pemberi Kerja

TKA dapat mempekerjakan

TKA dengan mengajukan

permohonan pengesahan

RPTKA kepada Menteri atau

pejabat yang ditunjuk paling

lama 2 (dua) hari kerja

setelah TKA bekerja.

(2) Pengesahan RPTKA


ayat

(1) diberikan Menteri atau

pejabat yang ditunjuk, paling

lama 1 (satu) hari kerja

setelah permohonan diterima

secara lengkap.

KEWAJIBAN

MENYAMPAIKAN

DATA TKA

SEBELUM

MEMPEKERJAKAN

TKA

Tidak ada

Pasal 14

(1) Pemberi Kerja TKA yang

akan mempekerjakan TKA

menyampaikan data calon

TKA kepada Menteri atau

pejabat yang ditunjuk.

(2) Data calon TKA


ayat (1)

meliputi:

a. nama, jenis kelamin,

tempat dan tanggal

lahir;

b. kewarganegaraan,

nomor paspor, masa

berlaku paspor, dan

tempat paspor

diterbitkan;

c. nama jabatan dan

jangka waktu

bekerja;

d. pernyataan

penjaminan dari

Pemberi Kerja TKA;

dan

e. ijazah pendidikan

dan surat keterangan

pengalaman kerja

atau sertifikat

kompetensi sesuai

dengan syarat jabatan

yang akan diduduki

TKA.

(3) Menteri atau pejabat

yang ditunjuk

menyampaikan notifikasi

penerimaan data calon TKA


ayat (1) kepada Pemberi

Kerja TKA paling lama 2

(dua) hari kerja dengan

tembusan Direktorat

Jenderal Imigrasi

KEWAJIBAN

MEMBAYAR DANA

KOMPENSASI

Tidak ada

Pasal 15


wajib membayar dana

kompensasi penggunaan

TKA atas setiap TKA yang

dipekerjakan setelah

menerima notifikasi.

(2) Pembayaran dana


TKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan

melalui bank yang ditunjuk

oleh Menteri.

(3) Pembayaran dana


TKA oleh Pemberi Kerja

TKA merupakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

PENGECUALIAN

KEWAJIBAN

MEMBAYAR DANA

KOMPENSASI

Pasal 16

(1) Instansi pemerintah,

perwakilan negara asing, dan

badan internasional yang

mempekerjakan TKA, tidak

Tidak ada

diwajibkan memiliki

RPTKA dan membayar dana


TKA.

(2) Penggunaan TKA pada

lembaga sosial, lembaga

keagamaan, dan penggunaan

TKA pada jabatan tertentu di

lembaga pendidikan, tidak

diwajibkan membayar dana


TKA.

(3) Ketentuan mengenai

jabatan tertentu di lembaga

pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri.

PEMBAGIAN DANA

KOMPENSASI

Tidak ada

Pasal 24

(1) Pembayaran Dana

Kompensasi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing

dilakukan setiap tahun sesuai

dengan jangka waktu TKA

bekerja di wilayah

Indonesia.

(2) Dalam hal penggunaan

TKA lebih dari 1 (satu)

tahun, pembayaran dana

kompensasi untuk tahun

kedua dan tahun berikutnya


ayat (1) menjadi:

a. penerimaan negara

bukan pajak, dalam

hal TKA bekerja di

lokasi lebih dari 1

(satu) provinsi;

b. penerimaan daerah

provinsi, dalam hal

TKA bekerja di

lokasi lebih dari 1

(satu) kabupaten/kota

dalam 1 (satu)

provinsi; dan

c. penerimaan daerah

kabupaten/kota,

dalam hal TKA

bekerja di lokasi

dalam 1 (satu)

kabupaten/kota.

KEWAJIBAN

MEMILIKI VISA

TINGGAL

TERBATAS (VITAS)

dan IJIN TINGGAL

TERBATAS

Tidak ada

Pasal 17

1) Setiap TKA yang bekerja

di Indonesia wajib

mempunyai Vitas untuk

bekerja.

(2) Vitas sebagaimana


dimohonkan oleh Pemberi

Kerja TKA atau TKA

kepada menteri yang

membidangi urusan

pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi

manusia atau pejabat

imigrasi yang ditunjuk.

(3) Pejabat imigrasi yang

ditunjuk sebagaimana


termasuk pejabat imigrasi

yang berada di Perwakilan

Republik Indonesia di luar

negeri.

Pasal 18

Permohonan Vitas


dalam Pasal 17 ayat (2)

dimohonkan dengan

melampirkan notifikasi dan

bukti pembayaran

Pasal 19

Pejabat imigrasi pada

Perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri

memberikan Vitas paling

lama 2 (dua) hari sejak

permohonan diterima secara

lengkap.

Pasal 20

(1) Permohonan Vitas



sekaligus dapat dijadikan

permohonan Itas.

(2) Dalam hal pengajuan

permohonan Itas dilakukan

sekaligus dengan

permohonan Vitas


ayat (1), proses permohonan

pengajuan Itas dilaksanakan

Perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri yang

merupakan perpanjangan

dari Direktorat Jenderal

Imigrasi.

Pasal 21

(1) Pemberian Itas

dilaksanakan di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Itas sebagaimana


merupakan izin tinggal

untuk bekerja bagi TKA.

(3) Izin tinggal untuk bekerja

bagi TKA untuk pertama

kali diberikan paling lama 2

(dua) tahun dan dapat

diperpanjang sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pemberian Itas bagi TKA


ayat (1) sekaligus disertai

dengan pemberian Izin

Masuk Kembali untuk

beberapa kali perjalanan

yang masa berlakunya sesuai

dengan masa berlaku Itas.

VITAS & ITAS

DALAM KEADAAN

DARURAT

Tidak ada

Pasal 22

Dalam melaksanakan

pekerjaan yang bersifat

darurat dan mendesak, TKA

dapat menggunakan jenis

visa dan izin tinggal yang

diperuntukkan bagi kegiatan

dimaksud sebagaimana

diatur dalam peraturan

perundang-undangan

.

BIAYA VITAS &

ITAS

Pasal 23

Permohonan Vitas untuk

bekerja dan Itas bagi TKA

Tidak ada

dikenakan biaya Penerimaan

Negara Bukan Pajak

kementerian yang

membidangi urusan

pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi

manusia sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

KEWAJIBAN

MELINDUNGI TKA

Tidak ada

Pasal 25

Setiap Pemberi Kerja TKA

wajib menjamin TKA

terdaftar dalam Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan bagi

TKA yang bekerja lebih dari

6 (enam) bulan dan/atau

polis asuransi di perusahaan

asuransi berbadan hukum

Indonesia.

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

TENAGA

PENDAMPING

Pasal 11


TKA wajib:

a. menunjuk tenaga

kerja Indonesia

sebagai Tenaga Kerja

Pendamping; dan

b. melaksanakan

pendidikan dan

pelatihan sesuai

dengan kualifikasi

jabatan yang

diduduki oleh TKA.

(2) Ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku bagi TKA

yang menduduki

jabatan direksi dan/ atau

komisaris.

Pasal 26


TKA wajib

a. menunjuk tenaga

kerja Indonesia

sebagai Tenaga Kerja

Pendamping

melaksanakan

pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga

kerja Indonesia

sesuai dengan

kualifikasi jabatan

yang diduduki oleh

TKA

b. memfasilitasi

pendidikan dan

pelatihan Bahasa

Indonesia kepada

TKA

(2) Ketentuan sebagaimana


huruf a

tidak berlaku bagi TKA yang

menduduki

jabatan direksi dan/atau

komisaris

Pasal 12 Pasal 27

Penunjukan tenaga kerja

Indonesia sebagai Tenaga

Kerja Pendamping



huruf a dilaksanakan untuk

alih teknologi dan alih

keahlian.

Penunjukan tenaga kerja

Indonesia sebagai Tenaga

Kerja Pendamping



huruf a dilaksanakan untuk

alih teknologi dan alih

keahlian.

Pasal 13

(1) Pendidikan dan pelatihan



huruf b dapat dilaksanakan

di dalam dan/ atau di luar

negeri.

(2) Pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan di dalam

negeri sebagaimana


dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pendidikan dan pelatihan



huruf b dapat dilaksanakan

di dalam dan/atau di luar

negeri.

(2) Pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan di dalam

negeri sebagaimana


dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang undangan

Pasal 14

Tenaga Kerja Pendamping

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13

mendapat sertifikat pelatihan

dan/ atau sertifikat

kompetensi sesua1 dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 29

Tenaga Kerja Pendamping

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan mendapat

sertifikat pelatihan dan/atau

sertifikat kompetensi sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

PEMBINAAN &

PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap Pemberi

Kerja TKA dilakukan oleh

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dan dinas

yang membidangi

ketenagakerjaan di provinsi

dan kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya,

Pasal 32

Pembinaan terhadap Pemberi

Kerja TKA dalam

penggunaan TKA serta

pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan dilakukan oleh

kementerian yang

membidangi urusan di

bidang ketenagakerjaan dan

dinas yang membidangi



dengan kewenangannya.

Pasal 16

Pengawasan atas

pelaksanaan penggunaan

TKA serta pelaksanaan

pendidikan clan pelatihan

tenaga kerja pendamping

sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden ini

dilakukan oleh pegawai

pengawas ketenagakerjaan

pada Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dan

dinas yang membidangi



dengan kewenangannya.

Pasal 33

(1) Pengawasan atas

penggunaan TKA

dilaksanakan oleh:

a. Pengawas

Ketenagakerjaan

pada kementerian

dan dinas provinsi

yang membidangi

urusan di bidang

ketenagakerjaan; dan

b. pegawai imigrasi

yang bertugas pada

bidang pengawasan

dan penindakan

keimigrasian, secara

terkoordinasi sesuai

dengan lingkup tugas

dan kewenangan

masing-masing.

(2) Pengawas

Ketenagakerjaan


ayat (1) huruf a melakukan

pengawasan pada norma

penggunaan TKA sesuai


perundang-undangan.

(3) Pengawasan pendidikan

dan pelatihan Tenaga Kerja

Pendamping dilakukan oleh

Pengawas Ketenagakerjaan

pada kementerian dan dinas

provinsi yang membidangi

urusan di bidang

ketenagakerjaan secara

bersama-sama atau sendiri-

sendiri sesuai dengan

lingkup tugas dan

kewenangan masing-masing.

PELAPORAN Pasal 17

(1) Pemberi kerja TKA

wajib melaporkan


TKA setiap 6 (enam) bulan

kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana


Pasal 30


wajib melaporkan


TKA setiap 1 (satu) tahun

kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana


meliputi:

a. pelaksanaan

penggunaan TKA;

dan

b. pelaksanaan

pendidikan dan

pelatihan tenaga

kerja pendamping.

(3) Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara

pelaporan diatur dengan

Peraturan Menteri.

meliputi:

a. pelaksanaan

penggunaan TKA;

dan

b. pelaksanaan

pendidikan dan

pelatihan Tenaga

Kerja Pendamping.

(3) Dalam hal kontrak kerja

TKA akan berakhir atau

diakhiri sebelum masa

kontrak kerja, Pemberi Kerja

TKA wajib melaporkan

kepada Menteri dan Kepala

Kantor Imigrasi di lokasi

tempat tinggal TKA.

Pasal 31


ditunjuk harus

menyampaikan data TKA

yang dipekerjakan oleh

Pemberi Kerja TKA kepada

unit kerja pemerintahan

provinsi/kabupaten/kota

yang membidangi

ketenagakerjaan sesuai

dengan lokasi kerja TKA

27. SANKSI

Tidak ada

Pasal 34


melanggar ketentuan

penggunaan TKA,

pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan Tenaga Kerja

Pendamping, dan pelaporan

dikenakan sanksi sesuai


perundangundangan di

bidang ketenagakerjaan.


memberikan keterangan

tidak benar dalam

pernyataan penjaminan atau

tidak memenuhi jaminan

yang diberikannya dan TKA

yang melanggar ketentuan

izin tinggal keimigrasian

dikenakan sanksi sesuai


perundang undangan di

bidang keimigrasian.

PEMBIAYAAN

Tidak ada

Pasal 35

Segala biaya yang

diperlukan untuk

pelaksanaan Peraturan

Presiden ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi,

serta sumber pendanaan

lainnya yang sah sesuai


perundangundangan.

Di sisi lain Penerbitan Perpres TKA akan menimbulkan dampak positif.

Penyederhanaan perizinan TKA akan mendorong meningkatnya investasi di Indonesia

dan membuka semakin banyak kesempatan kerja. Namun Perpres TKA juga

menimbulkan dampak negatif yaitu pertama, meningkatnya TKA akan mengurangi

peluang tenaga kerja Indonesia terutama skilled worker dalam mendapatkan

kesempatan kerja. Kedua, dengan tidak dibutuhkannya RPTKA bagi TKA sebagai

komisaris, direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah, secara tidak langsung

berpotensi menurunkan kompensasi TKA dalam bentuk penerimaan negara bukan

pajak (PNPB). Ketiga, meningkatnya TKA akan menambah beban pemerintah dalam

hal pengawasan TKA, sementara selama ini pemerintah sering menyatakan memiliki

keterbatasan dalam pengawasan TKA, khususnya di daerah. Keempat, pengaturan

dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan memungkinkan

dilakukannya upaya hukum pengujian materil Perpres TKA ke Mahkamah Agung

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPP.

DOKUMENTASI

Date post:	18-Nov-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

analisis framing pemberitaan pengesahan

Documents