TUGAS ANALISA PUTUSAN Hak Atas Kekayaan Intelektual Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Oleh : Sri Nurmina Sari, Fakhruddin AS, Lisa Risma, Nuraima, Ratna. Nim : 10400114216, Analisa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.69/PDT.SUS HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA. JKT.PST- (terlampir) merupakan kasus perdata khusus, yang mengenai sengketa Hak Cipta yang terdiri dari 2 Pihak. Pertama adalah DR. MUCHTAR PAKPAHAN,SH.,MH, selaku Penggugat yang kemudian melawan pihak Tergugat I Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI). Tergugat II Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI). Tergugat III Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan-Serikat Buruh Sejatera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI). Tergugat IV Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI). Tergugat V Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit, Dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI). Tergugat VI Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau –Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI). Tergugat VII Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan Dan Energi – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI). Tergugat VIII Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan Dan Rumh Sakit Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES – SBSI). Tergugat IX Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin Dan Elektronik- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI). Tergugat X Dewan Pengurus Bpusat Federasi Pendidikan, Pengajaran Dan Pegawai Negeri – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI). Tergugat XI Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI). Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 05 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2014, yang pada pokoknya menerangkan pihak tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Hak Cipta Slogan dengan nomor dan tanggal permohonan (065536-7 Januari 2013), Hak Cipta Mars/lagu dengan nomor dan tanggal pendaftaran (065537-7 januari 2013) dan Logo (yang sementara dalam proses pendaftaran) kepunyaan Penggugat dan meminta kepada tergugat I-XI untuk menganti kerugian.
Transcript
TUGAS ANALISA PUTUSAN
Hak Atas Kekayaan Intelektual
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Oleh : Sri Nurmina Sari, Fakhruddin AS, Lisa Risma, Nuraima, Ratna.
Nim : 10400114216,
Analisa Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.69/PDT.SUS
HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA. JKT.PST- (terlampir) merupakan kasus perdata khusus, yang
mengenai sengketa Hak Cipta yang terdiri dari 2 Pihak. Pertama adalah DR. MUCHTAR
PAKPAHAN,SH.,MH, selaku Penggugat yang kemudian melawan pihak Tergugat I Dewan
Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI). Tergugat II
Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi – Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (FKUI-SBSI). Tergugat III Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan
Perbankan-Serikat Buruh Sejatera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI). Tergugat IV Dewan Pengurus
Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB
HUKATAN-SBSI). Tergugat V Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit, Dan
Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI). Tergugat VI Dewan Pengurus Pusat
Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau –Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI). Tergugat VII Dewan Pengurus Pusat Federasi
Pertambangan Dan Energi – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI). Tergugat VIII Dewan
Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan Dan Rumh Sakit Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (F KIKES – SBSI). Tergugat IX Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin Dan
Elektronik- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI). Tergugat X Dewan Pengurus
Bpusat Federasi Pendidikan, Pengajaran Dan Pegawai Negeri – Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (FESDIKARI-SBSI). Tergugat XI Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KOPAG-SBSI).
Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 05 Nopember 2014 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 06 Nopember 2014, yang pada pokoknya menerangkan pihak tergugat I telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Hak Cipta Slogan dengan nomor
dan tanggal permohonan (065536-7 Januari 2013), Hak Cipta Mars/lagu dengan nomor dan
tanggal pendaftaran (065537-7 januari 2013) dan Logo (yang sementara dalam proses
pendaftaran) kepunyaan Penggugat dan meminta kepada tergugat I-XI untuk menganti
kerugian.
A. MENGENAI DUDUK PERKARA
KRONOLOGI
Penggugat adalah Pendiri dan Deklarator sekaligus inisiator berdirinya Serikat Burruh
Sejahtera Indonesia yang disingkat (SBSI) pada tanggal 24-26 April 1992 diwisma Cipayung,
Bogor, Jawa Barat. Sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah
menyiapakan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut
untuk dijadikan sebagai lambing organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan
diterapkan menjadi lambing resmi SBSI.
Tanggal 25 April 1992 penggugat diangkat menjadi ketua umum pertama SBSI, sejak
saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambing resmi dalam setiap
aktivitas organisasi. Selain menciptakan logo penggugat juga menciptakan slogan kata-kata
untuk Buruuh di Indonesia yang dikenal dengan TRIDARMA SBSI serta bersama amor
menciptakan lagu MARS SBSI yang selalu dinyayikan pada setiap acara di SBSI sebagai lagu
resmi organisai.
Lagu, slogan SBSI telah didaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Hak
Kekayaan Intelektual:
1. Daftar ciptaan atas nama : Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,M.A,
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300048, 7 januari 2013
Jenis Ciptaan : Slogan
Judul Ciptaan : TRI DARMA SBSI
Nomor Pendaftran : 065536
2. Daftar ciptaan atas nama : Amor tampubolon, SH
Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,M.A,
Nomor dan tanggal permohonan : C002013000049, 7 Januari 2013
Jenis Ciptaan : Lagu
Judul Ciptaan : MARS SBSI
Nomor Pendaftran : 065537
Sedang untuk logo SBSI masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelktual sesuai hasil putusan pengadilan niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN.
NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 444 K/Pdt.Sus-
HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013.
Setelah penggugat mendaftarakan ciptaannya ternyata logo SBSI sudah didaftarkan oleh
Rekson Silaban pada tanggal 14 Mei 2004 dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia” dengan nomor 028742 dengan patikan Hak cipta oleh direktorak
Jenderal Haki tertanggal 06 Februari 2013 nomor HKI.2-HI,07-06;
Setelah penggugat mengetahui telah didaftarkannya logo SBSI yang dibutanya oleh
Rekson Silaban maka penggugat melakukan upaya hukum yaitu dengna melakukan gugatan
perdata terhadap Rekson pada pengadilan negeri Jakarta Pusat ditahun 2013, dengan
perkara nomor : 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA-JKT PST. Dan pada persidangan
tersebut selain pihka tergugat juga terdapat pihak tergugat intervensi yaitu Eduard
Parsaulin dan telah diputus pada tanggal 1 Mei 2013 dengna mengabulkan gugatan
pengguat dengan putusan sebagai berikut.
Atas putusan terssebut Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan Upaya kasasi
ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pad
tanggal 9 Desember, dengan amar sebagai berikut :
Dengan atas dua putusan penggugat menganggap bahwa Logo SBSI adalah merupakan
milik penggugat dan juga merupakan satu kesatuan dengan nama SErikat Buruh Seajhtera
Indonesia yang ada dalam logo SBSI (jadi antara nama dan logo SBSI adalah merukapan
sutu kesatuan).
Akan tetapi kemudian pada kenyataannya setelah putusan pengadilan negeri Jakarta
pusat dan juga putusan kasasi pada mahkamah agung tidak membuat tergugat dalam hal ini
Rekson dan Eduard untuk berhenti menggunakan logo SBSI milik penggugat hal itu
dibuktikan dengan adanya balasan surat teguran dari penggugat kepada Rekson dan Eduard
yang didalam kop surat terdapat logo SBSI.
Sehingga penggugat merasa bahwa hak cipta milik telah digunakan tanpa adanya lisensi
dari penggugat dan hal tetrsebut sangat merugikan penggugat baik moril maupun materiil.
DASAR GUGATAN
Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 tentang HAK CIPTA
Pasal 44 Butir e
“kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena”
Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap.
Pasal 45
(1) Pemegang hak cipta berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain
berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 2.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung
selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku diseluruh wilayah negear republic
Indonesia.
Pasal 56
(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatn ganti rugi kepada pengadilan niaga
atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta terhadap benda yang diumumkan
atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
(2) Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar
memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagaian penghasilan yang diperoleh
dari penyelenggaran ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya
yang merupakan hasil pelanggaran Hak cipta.
(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar
pada pihak yang haknya dilanggar. Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk
menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang
yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
Pasal 72
(1)
Adapun petitum pada gugatan, sebagai berikut :
SEDANG DALAM POKOK PERKARA,
DUDUK PERKARA
Karena merasa telah dirugikan baik Moril maupun materiil penggugat kemudian
menggugat melalui pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat menunut agar
menyatakan tergugat telah mekaukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi
secara tunai dan sekaligus kerugian metriil senilai Rp. 1.800.000.000,- ( satu miliar delapan
ratus juta rupiah) dan membayar denda secara tanggung renteng sebesar rp.
5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah)
Pada hari sidang yang telah diterapkan dari pijak penggugat telah hadir kuasanya
Budiyono,SH., sedang tergugat hadir dipersidangan Saut Pangaribuan,SH, Parulian
Sianturi,SH, Abdullah Sani, SH, dan Surisna,SH.
JAWABAN TERTULIS TERGUGAT
Atas gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat tersebut pihak tergugat Kemudian
memberikan jawaban dalam konvensi, yang pada pokoknya menyangkal secara tegas dalil
penggugat dan menganggap bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta
pusat tidak berwenang mengadili gugatan penggugat, gugatan penggugat tidak cermat
dan salah alamt (error inpersona), gugatan premateur.
1. Tentang Pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang
mengadili perkara a quo.
Yang pada pokoknya tergugat menerangkan bahwa gugatan penggugat dimohonkan
kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat adlah gugatan perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad) dan ganti kerugian atas hak cipta. Sebagaimana
diatur pasal 1365 KUHPer “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut” dengan demikian menurut tergugat pengadilan umumlah
yang seharusnya mengadili perkara a quo, sehingga pengadilan niaga pada pengadilan
negeri Jakarta pusat tidak dapat menerima, memeriksa dan mengadilinya, olehnya itu
gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard/NO).
2. Gugatan penggugat tidak cermat dan salah alamat (error in persona)
Didalam gugatan penggugat terdapat beberapa alamat dan juga kekliruaan penggugat
tentang nama lengkap dari lembaga lembaga yang digugatnya.
3. Gugatan Premateur.
Pada pokoknya tergugat menerangkan bahwa sejak gugatan diajukan oleh penggugat
hingga kemudian diseidangkan, penggugat belum terdaftar sebagai pencipta loho SBSIm
permohonan pendaftaran hak cipta masih dalam proses di Kementerian Hukum dan
HAM republic Indonesia direktorat HKI. Dengan demikian gugatan penggugat dikatakan
premateur.
Selain hal tersebut tergugat juga membantah dalam pokok perkara
Tergugat mengemukakan bahwa pembuatan logo SBSI sudah dipersiapkan oleh
panitia sebelum pertemuan buruh nasional yang diadakan pada tanggal 24-26 April
1992, didalamnya adalah salah satunya adalah Eduard P. Marpaung, sehingga dalil
penggugat yang menyatakan bahwa penggugat sendirilah yang menyiapkan gambar
logo SBSI adalah tidak benar.
Dan juga tentang Slogan Tridarma SBSI dan Mars SBSI adalah tidak benar dan
mengada ada, karena sebenarnya tridarma SBSI itu adalah hasil keputusan Pertemuan
Buruh Nasional (PBN) tanggal 25-27 April 1992 dan lagu mars adlaah merupakan ciptaan
sdr, Amor Tampubolon, SH. Sehinggga menurut tergugat dalil penggugat yang
menyatakan bahwa 3 ciptaan tersebut adalah miliknya tidaklah benar.
Kemudian dalil penggugat yang menyatakan para tergugat menggunakan hak cipta
penggugat tanpa izin lisensi dari penggugat haruslah ditolak, oleh Karena tergugat II
sampai dengan Tergugat XI memiliki logo organisasi yang berbeda berdasarakan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
Selanjutnya dalam pasal 57 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta “hak dari
pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap
ciptaan yang berada pad pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut
semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan
komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan yang komersial”. Hal
ini berkaitan dengan tujuan dan fungsi organisasi SBSI dimana para tergugat sebagai
pengurus serikat buruh yaitu;
a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia
melalui Pembagunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menyalurkan dan
memperjuangankan aspirasi buruh dengan hak untuk mengadakan perjanjian
perburuhan dan perlindungan hukum.
b. Membela, melindungi dan memperjuangankan hak, kepentingan serta aspirasi.
Dengan demikian para tergugat bukan merupakan organisasi komersial (mencari
keuntungan). Sehingga dalil penggugat yang menggunakan pasal 56 UU No. 19 tahun
2002 patut dikesampingkan.
Dalam jawaban tertulisnya pihak tergugat juga mengajukan gugatan Rekovensi (balik),
yang pada pokoknya menerangkan;
Didalam bagian awal gugatan rekovensi para penggugat rekovensi/tergugat konvensi
menjelaskan tentang sejarah pembentukan dan beridirinya SBSI. Dan menjelaskan
bahwasahnya Penggunaan logo SBSI, Tridarma SBSI dan lagu mars SBSI tercipta berdasarkan
adanya putusan pada kongres SBSI yang diadakan pada tahun 1992.
Dan pada bagian selanjutnya para penggugat rekovensi/tergugat konvensi
menejelaskan tentang proses pergantian bentuk SBSI yang semula berbentuk Unitaris
menjadi Konfederasi, hal tersebut disesuaikan dengan adanya suatu regulasi yang
mengamanatkan hal tersebut (UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh).
Pada kongres IV SBSI, terpilih ketua umum KSBSI Rekson Silaban,S.E, sementara tergugat
rekovensi/penggugat konvensi terpilih sebagai ketua majelis pertimbangan organisasi
(MPO) KSBSI.
Kemudian pada kongres V 21-24 April 2007, terjadi beberapa perubahan diantaranya;
istilah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP KSBSI) berubah menjadi Dewan
Eksekutif Nasional (DEN KSBSI), sehingga yang menjadi ketua ialah Rekson Silaban, S.E dan
tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sebagai Mejelis Pertimbangan Organisasi DEN
KSBSI. Pemakaian logo SBSI pada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
masih memakai logo yang samaa dengan apa yang dipakai sebelum SBSI berubah menjadi
konfederasi tanpa adanya keberatan daripada tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.
Sedangkan federasi yang menjadi anggota anggota KSBSI yaitu penggugat
rekonvensi/tergugat konvensi II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan X tidak lagi memakai logo SBSI
sebagai logo organisasinya.
Kemudian sejak saat itulah tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dengan alasan
yang tidak jelas melakukan klaim dan menyatakan bahwa logo, mars dan slogan tridarma
SBSI, adalah hasil ciptaanya dan oleh karenanya tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi
dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi (Rekosn SIlaban, SE) telah berperkara
untuk memperebutkan siapa yang berhak atas ciptaan logo tersebut.
Sebagai kesimpulan pada gugatan rekonvensi, para penggugat memperjelas bahwa
Logo, Mars dan Slogan Tridarma SBSI merupakan suatu produk yang dibuat berdasarkakn
suatu kongres dan diputuskan oleh para peserta kongres dan sudah menjadi hak daripada
masyarakat buruh yang diakui kebenarannya.
Dan juga para penggugat rekonvensi/tergugat koonvensi dalam menjalankan roda
organisasi KSBSI dengan bukanlah bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi hanya
sebagai lambang untuk mempersatukan butuh dan pengurus yang merupakan anggota
KSBSI untuk memperjuangkan.
B. KEPUTUSAN
MASALAH PEMBUKTIAN
A. Penggugat mengajukan replik pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian para
tergugat mengajukan duplik pada tanggal 23 Desember 2014, dalam tahapan
pembuktian penggugat menguatkan dalil gugatan dengan menyertakan berbagai
bukti (P1 sampai dengan P-15) dan penggugat juga menghadirkan dua orang saksi.
Untuk Para tergugat mengajukan bukti (TI-1 sampai dengan TI-19), (TII-1TII-2), (TIII-
1-2) dsb. Dan juga mengajukan 4 orang Saksi.
Penggugat dan para tergugat menagjukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal
17 Maret 2015.
PERTIMBANGAN HUKUM
Melihat perkembangan dan jawab jinawab antara pihak penggugat dan
dan para tergugat selama persidangan serta adanya berbagai bukti-bukti serta pada
pokoknya gugatan dari penggugat adalah bahwa para tergugat telah melakukan
perbuatan melawan huku telah menggunakan hak cipta Logo, lagu mars, dan Sloga
Tridarma SBIS tanpa adanya lisensi dari penggugat dan hal tetrsebut sangat
merugikan penggugat baik moril maupun materiil.
Untuk menjawab ini majelis hakim kemudian menggunakan dimensi yuridis
apakah tergugat dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan
melawan hukum telah menggunakan hak cipta Logo, lagu mars, dan Sloga Tridarma
SBIS tanpa adanya lisensi dari penggugat dan hal tetrsebut sangat merugikan
penggugat baik moril maupun materiil, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan
hukum.
1. Pasal 56 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
2. Pasal 58 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
3. Pasal 57 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
4. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undnag No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
5. Pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
FAKTA HUKUM
Setelah menghubungkan dalil penggugt, tergugat, alat bukti. Maka mejelis hakim
mempertimbangkan, telah ditemukan fakta;
1) Bahwa terbentuknya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) hasil
pertemuan Buruh Nasioanl tanggal 24-26 April 1992 yang dihadiri ±107
deklarator yang diprakarsai antara lain penggugat bersama dengan
Almarhum KH. Abdurahman Wahid
2) Bahwa penggugat sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 terpilih
menjadi ketua umum SBSI dan sampai tahun 2015 penggugat menjadi
Majelis Pertimbangan Organisasi.
3) Bahwa nama SBSI, logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI telah
dipergunakan sejak tahun 1992 sampai sekarang pada setiap kegiatan SBSI.
4) Bahwa konfederasi SBSI merupakan perubahan atau kelanjutan dari SBSI.
Mejelis hakim menarik kesimpulan terlepas siapa pencipta logo SBSI, mars SBSI,
Slogan SBSI adalah diciptakan untuk organisasi SBSI, maka sesuai dengan ketentuan
pasal 8 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, logo SBSI, mars SBSI, dan
Slogan SBSI, menjadi milik organisasi SBSI dan SBSI selaku pemegang hak cipta.
Perbuatan penggugat Konvensi mengajukan gugatan/tuntutan terhadap tergugat
bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena setiap orang yang meras memiliki
suatu hak, berhak untuk menuntut pemenuhan atau pengembalian haknya dimuka
pengadilan demikian sebaliknya para penggugat berhak pula untuk mempertahankan
haknya.
PUTUSAN MAJELIS HAKIM
Atas pertimbangan majelis hakim inilah menyatakan bahwa penggugat konvensi
dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar yang tercatum
pada amar;
Pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 kemudian majelis hakim diketuai oleh
MAS’UD,SH.,MH dan hakim anggota ASWIJON,SH.,MH dan SUTIO JUMAGI
AKHIRNO,SH.,M.Hum serta dibantu panitera pengganti TATI DORESLY,SH putusan
