BAB IXBENTUK-BENTUK BADAN USAHA (1)

Kata “bisnis” diambil dari Bahasa Inggris Business yangberarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis seringdiartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yangdijalankan oleh orang atau badan secara teratur danterus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untukdiperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakandengan tujuan mendapatkan keuntungan.Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkanatas 5 bidang usaha, yaitu sebagai berikut:a. Bidang Industrib. Bidang Perdaganganc. Bidang Jasad. Bidang Agrarise. Bidang EkstraktifDalam kegiatan bisnis, ada pula yang membedakannya dalam3 bidang usaha, yaitu sebagai berikut:a. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (Commerce),

yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukanoleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negerimaupun di luar negeri ataupun antara negara untuktujuan memperoleh keuntungan.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 69

STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASARSetelah mempelajari Bab X dan XI ini anda diharapkan dapat:1.Menjelaskan pengertian dan aktivitas oeprasional dari

berbagai bentuk badan usaha.2.Menjabarkan mengenai landasan hukum/asas dan landasan

praktis tentang status dan mekanisme praktek badan usaha di Indonesia .

3.Mengidentifikasi perbedaan dari masing-masing badan usaha.4.Menjabarkan struktur organisasi dan struktur kepemeilikan

dari tiap jenis badan usaha.5.Menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing

b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (Industry), yaitukegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barangyang nilainya lebih berguna dari asalnya.

c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (Service), yaitukegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baikoleh orang maupun badan.

Unsur perkumpulan, yaitu:1. adanya unsur kepentingan bersama, 2. adanya unsur kehendak bersama,3. adanya unsur tujuan, dan4. adanya unsur kerjasama yang jelas.Keempat unsur tersebut selalu ada pada tiap-tiaporganisasi atau perkumpulan, baik yang berbadan hukummaupun yang bukan badan hukum. Pengertian badan usaha menurut Drs. T. Gilarso adalahorganisasi ekonomi yang dilakukan oleh satu/sekelompokorang dalam wadah kelembagaan formal, dikelola secarateratur berkesinambungan untuk membuat, menyediakan ataumendistribusikan barang dan jasa.Badan usaha secara garis dibedakan menjadi Badan UsahaMilik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN,termasuk BUMD). BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta danmemiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yangsebesar-besarnya. Pendirian BUMS berlandaskan UUD 1945pasal 33 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2. Permodalan BUMSberasal dari modal pemilik, laba ditahan, cadangan,penyusutan, pinjaman modal asing. Sedangkan BUMN adalahbadan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimilikioleh negara.Bentuk-bentuk badan usaha diantaranya adalah sebagaiberikut:Badan Usaha PerseoranganPerusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimilikidan dipimpin oleh satu orang.Kebaikan perusahaan perseorangan:

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 70

(1) Seluruh keuntungan diterima oleh pemilik.(2) Cepat mengambil keputusan.(3) Rahasia perusahaan terjamin.(4) Mudah mendirikan.(5) Organisasinya sederhana.Kelemahan perusahaan perseorangan:(1) Perluasan usaha sulit karena modal terbatas, keahlianterbatas.(2) Kelangsungan usaha kurang terjamin.(3) Tanggung jawab keuangan perusahaan sepenuhnyaditanggung pemilik.(4) Kemampuan karyawan sukar berkembang.Firma (Fa)

Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebihuntuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama,setiap anggota firma bertanggungjawab penuh atas segalahutang. Keputusan satu anggota firma mengikat semuaanggota.Dalam Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa yang dinamakanpersekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdatayang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan namabersama.Sesuai bentuk usahanya, ada 2 kesulitan peran dantanggung jawab anggota firma, yaitu:a. Setiap anggota firma selalu mempertaruhkan seluruh

kekayaan pribadinya.b. Kelangsungan hidup firma tidak terjamin, misalnya ada

salah seorang peserta keluar atau meninggal.Kebaikan firma:(1) Pimpinan dibagi menurut keahlian.(2) Keputusan lebih rasional karena dapat dimusyawarahkanlebih dahulu.(3) Modal lebih besar serta mudah memperoleh pinjaman.(4) Kelangsungan perusahaan lebih terjamin dibandingkanperushaan perseorangan.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 71

(5) Mempunyai kekuatan hukum.Kelemahan firma:(1) Lambat dalam mengambil keputusan.(2) Perselisihan antar anggota firma dapat mengancamkelangsungan hidup firma.(3) Tanggung jawab tiap anggota firma tidak terbatas.Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV)

CV adalah suatu persekutuan unntuk menjalankanperusahaan. Dalam CV ada 2 (dua) macam sekutu, yaitusekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktifbertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan danhutang perusahaan, sedang sekutu pasif hanya memasukkanmodal dan bertanggungjawab sebatas modal yang disetor.Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa perusahaankomanditer (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankansuatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang ataubeberapa orang persero yang secara tanggung menanggungbertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawabsolider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebihsebagai pelepas uang pada pihak yang lain.Macam- macam CV

Dalam kepustakaan, dikenal ada 3 macam CV, yaitu:1. CV dengan diam-diam;2. CV dengan terang-terangan; dan3. CV dengan saham-saham.CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakandirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketigasebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakandiri sebagai firma, tetapi ke dalam sudah menjadi CV.Sedangkan CV dengan terang-terangan yaitu CV yang denganterang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepadapihak ketiga. Untuk CV dengan saham, sebenarnya merupakanCV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. CV dengan saham ini sebenarnya hampir sama denganperseroan terbatas, dan tidak diatur dalam KUHD.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 72

Persamaan CV dan PT:1. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun

bagi persekutuan komanditer dengan saham berbentuksaham atas nama; sedangkan pada perseroan terbatasdapat berbentuk atas nama atau atas pembawa;

2. Pengawasan, di mana pada CV dengan saham dapatditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagaikomisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaansekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagaipengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditertetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan,meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuanditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu,sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dahulukepada sekutu komanditer/ pengawas tersebut.

Perbedaan CV dan PT:1. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab

penuh secara pribadi untuk keseluruhan.Pertanggungjawaban semacam itu dalam PT ada padadireksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukumsebelum pendaftaran dan pengumuman PT yang bersangkutanseperti dimaksud dalam Pasal 39 KUHD;

2. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktuselama-lamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengansaham dapat diangkat untuk selamanya.

Kebaikan CV:(1) Mudah menambah modal yaitu dengan cara menyertakan

sekutu komanditer (sekutu pasif).(2) Kemampuan memperoleh pinjaman lebih besar.(3) Kemampuan menejemen lebih baik.Kelemahan CV:(1) Sekutu aktif bisa tidak jujur terhadap sekutu pasif.(2) Kelangsungan perusahaan tidak terjamin karena hanya

mengandalkan sekutu aktif.(3) Kesulitan menarik kembali modal yang disetor.Perseroan Terbatas (PT)

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 73

PT adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan.Permodalan PT terbagi atas saham-saham (sero/andil) danberbadan hukum. PT memiliki kekayaan dan hutang sendiriyang terpisah dengan pribadi pemilik saham. Pemilik sahamakan memperoleh deviden yaitu bagian keuntunganperusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Pemiliksaham mempunyai tanggungjawab sebanyak saham yangdimiliki.Definisi dari Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yangmulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996:Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamundang-undang serta peraturan pelaksanaannya.Sedangkan menurut Prof. Soekardono, Perseroan Terbatasadalah suatu perserikatan yang bercorak khusus untuktujuan memperoleh keuntungan ekonomis.Permodalan PT dari penjualan saham dan obligasi.Pendirian PT

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diaturdengan jelas bahwa suatu perseroan didirikan oleh 2 orangatau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat dalambahasa Indonesia. Orang di sini dimaksudkan adalah orangperseorangan atau badan hukum.Syarat mendirikan PT:(1) Syarat permodalan atau material.

(a) Modal statuter yaitu modal yang tercantum dalamanggaran dasar saat mendirikan PT.

(b) Modal ditempatkan yaitu saham yang sudahterjual, sekurang-kurangnya 20% dari modal statuter.

(c) Modal disetor yaitu saham yang sudah dibayar,jumlahnya paling sedikit 10% dari modal ditempatkan.

Contoh perhitungan:Sebuah PT memiliki modal statuter sebesar 100 milyarrupiah. Setiap lembar saham bernilai Rp10.000,00, maka

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 74

PT tersebut harus mencetak saham sebanyak 10 jutalembar saham.Modal ditempatkan = 20 % x 10.000.000 lembar= 2.000.000 lembar= 2.000.000 lembar x Rp10.000,00= 20 milyar rupiah.Modal disetor = 10 % x 2.000.000 lembar= 200.000 lembar= 200.000 lembar x Rp10.000,00= 2 milyar rupiah.

(2) Syarat formal adalah syarat yang tertera dalam aktapendirian Dalam akta pendirian PT sekurang-kurangnya harus memuatantara lain:a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,

tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraananggota direksi dan komisaris yang pertama kalidiangkat; dan

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagiansaham, rincian jumlah saham, nilai nominal ataunilai yang diperjanjikan dari saham yang telahditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Selain itu, ada 2 hal yang tidak boleh dimuat dalamakta pendirian PT, yaitu:a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;

danb. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi

kepada pendiri atau pihak lain.Pendirian PT harus dengan akta notaris, disyahkan olehmenteri kehakiman, didaftarkan ke pengadilan negeriserta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia(BNRI).

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT terdiri dari:(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 75

(2) Komisaris.(3) Dewan direksi.RUPS

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT, pemegangsaham memiliki hak suara, bila pemegang hak suaraberhalangan hadir maka bisa mewakilkan kepada orang lainyang disebut dengan proxy. Hasil keputusan dari RUPSdilimpahkan kepada komisaris, oleh komisaris akanditeruskan kepada direksi.Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS.(1) Menentukan, mengangkat dan menghentikan direksi dan

komisaris.(2) Menetapkan gaji direksi dan komisaris.(3) Meneliti kinerja perushaan.(4) Menentukan kebijakan perusahaan yang harus dilakukan

direksi.(5) Mengumumkan pembagian laba.Komisaris

Secara tegas, Pasal 97 Undang-undang No. 1 Tahun 1995menyebutkan bahwa komisaris bertugas mengawasikebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan sertamemberikan nasihat kepada direksi.Dilihat dari hukumnya, status/kedudukan komisaris ada 3macam, yaitu:1. Komisaris yang diangkat tanpa upah dan bukan merupakan

pemegang saham. Maka status hukumnya adalah sebagaipemegang kuasa perusahaan atau RUPS.

2. Komisaris yang diangkat dengan upah, dan bukan merupkanpemegang saham. Maka status hukumnya adalah buruhpemegang saham.

3. Komisaris yang diangkat dengan diberi upah, maka statushukumnya adalah buruh pemegang kuasa dan anggota RUPS.

Kewajiban direksi adalah melaporkan PT ke kepaniteraanpengadilan negeri apabila PT mengalami kerugian lebihbesar atau sama dengan 50 % dari modal agar diketahuioleh para pemegang saham dan pihak ketiga.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 76

Tugas komisaris:(1) Mengawasi kegiatan direksi.(2) Memeriksa pembukuan PT.(3) Memberi petunjuk dan menegur direksi.(4) Memberhentikan tugas direksi (sementara) sampai

diselenggarakan RUPS.Tugas direksi adalah menjalankan dan mengembangkan PT,maka direksi memiliki wewenang:(1) Mewakili PT berhubungan dengan pihak ke tiga.(2) Melaksanakan fungsi badan usaha.(3) Menentukan besarnya laba yang ditahan dan deviden.Direksi

Menurut Pasal 84 UU Perseroan Terbatas, ada 2 hal di manaanggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, yaitudalam hal:a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan

dengan anggota direksi yang bersangkutan; danb. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan

yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.Selain itu, ada 4 kewajiban direksi yang telah ditentukanundang-undang, yaitu:a. Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham,

risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.b. Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan.c. Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan

sahamnya dan atau keluarganya.d. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besarkekayaan perseroan.

Kebaikan dan Keburukan PT

Kebaikan PT.(1) Kelangsungan PT lebih terjamin.(2) Pengelolaan PT lebih efisien karena dikelola oleh

orang yang profesional.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 77

(3) Mudah menambah modal dengan menjual saham atauobligasi.

(4) Terjadi pemisahan kekayaan antara pemilik danpengeloa usaha.

(5) Mudah melakukan perluasan usaha.Kelemahan PT.(1) Biaya organisasi besar dan rumit.(2) Pendirian lebih sulit karena memerlukan akta

notaris.(3) PT merupakan subyek pajak.(4) Rahasia perusahaan tidak terjaga karena harus

melaporkan kepada pemegang saham.(5) Bidang usaha sulit berubah karena harus sesuai

dengan akta pendirian.(6) Hubungan antar personal dilakukan secara formal. Koperasi

Yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kerja samaantara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapaisuatu tujuan kemakmuran bersama, bukan untuk mencarikeuntungan.Pengertian di atas sesuai dengan yang dijelaskan dalamUndang-undang Perkoperasian, yaitu badan usaha yangberanggotakan orang seorang atau badan hukum koperasidengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yangberdasar atas asas kekeluargaan.Perbedaan koperasi dan bentuk usaha lainnya, dapatdilihat dari unsur-unsur yang ada pada koperasi danbentuk usaha lainnya (Firma, CV, dan PT), yaitu:- Unsur para pihak- Unsur tujuan- Unsur modal- Pembagian sisa hasil usahaFungsi, Prinsip dan Bentuk Koperasi

Menurut UU Koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah:

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 78

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuanekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat padaumumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dansosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggikualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatanketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagaigurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkanperekonomian nasional yang merupakan usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi berdasarkan Pasal 5 UU Perkoperasianadalah:1. Keanggotaan bersifat sukarela2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masinganggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal5. Kemandirian6. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 s. d. Pasal 14, setelahakta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah, makakoperasi akan memperoleh status sebagai badan hukum.Keanggotaan dan Perangkat Organisasi

Tiap anggota dalam koperasi mempunyai hak dan kewajibanyang disebutkan dalam Pasal 20, yaitu sebagai berikut:Hak-hak anggota koperasi, yaitu:

a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suaradalam rapat anggota;

b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus danpengawas;

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 79

c) meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalamanggaran dasar;

d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;

e) memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yangsama antara sesama anggota; dan

f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasimenurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Kewajiban anggota koperasi adalah:

a) mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sertakeputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;

b) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yangdiselenggarakan oleh koperasi; dan

c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atasasas kekeluargaan.

Menurut Pasal 21, ada 3 perangkat koperasi, yang terdiridari:1) Rapat Anggota2) Pengurus3) PengawasHal-hal yang biasanya ditetapkan dalam rapat anggotaadalah: Anggaran dasar. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan

usaha koperasi. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan

pengawas. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja

koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam

pelaksanaan tugasnya. Pembagian sisa hasil usaha, dan

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 80

Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubarankoperasi.

Mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi, telahdijelaskan dalam Pasal 30, yang berbunyi sebagai berikut:Tugas pengurus:a. Mengelola koperasi dan usahanya.b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan

rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.c. Menyelenggarakan rapat anggota.d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris

secara tertib, danf. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.Wewenang pengurus:a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalamanggaraan dasar.

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dankemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnyadan keputusan rapat anggota, dan

d. Mengangkat pengelola koperasi yang diberi wewenang dankuasa untuk mengelola usaha koperasi.

Tugas pengawas:a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan

dan pengelolaan koperasi.b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.Wewenang pengawas:a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.c. Merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 81

Modal, SHU dan Pembubaran Koperasi

Menurut Pasal 41, modal koperasi terdiri atas 2 macam,yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksuddengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resikoatau disebut modal ekuiti. Modal sendiri berasal dari:Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari: Anggota,koperasi lainnya dan/ atau anggota, bank dan lembagakeuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utanglainnya, serta sumber lain yang sah.Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapatanggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Pembubarankoperasi berdasarkan keputusan pemerintah akan dapatdilakukan bila terdapat 3 alasan, yaitu:a) terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak

memenuhi ketentuan undang-undang;b) kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum

dan/atau kesusilaan; danc) kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi

diharapkan.

Yayasan

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004tentang Yayasan, berarti landasan hukum pembentukan suatuyayasan telah jelas. Dimana isi Pasal 1 menjelaskan bahwayayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaanyang tidak mempunyai anggota.Pasal 28 Ayat (1) menegaskan bahwa Pembina adalah organyayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkankepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tentangyayasan atau anggaran dasar yayasan. Pengawas tersebutadalah perseorangan sebagai pendiri yayasan atau merekayang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 82

mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dantujuan yayasan.Pembina mempunyai kewenangan meliputi:a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan

anggota pengawas.c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran

dasar yayasan.d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

yayasan, dane. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran yayasan.Hal kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaanyang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selainitu, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:

g) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalahsumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasanbaik dari negara, masyarakat maupun dari pihak lainyang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Wakaf;i) Hibah;j) Hibah wasiat; dank) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran

dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Selanjutnya suatu yayasan dapat bubar dengan beberapaalasan seperti diatur dalam Pasal 62, yaitu karena:a) Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar

berakhir;b) Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar

tercapai atau tidak tercapai;

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 83

c) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap berdasarkan alasan:1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan

pailit; atau3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi

utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 84

BAB XBENTUK-BENTUK BADAN USAHA (2)

Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaanatau badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnyadimiliki pemerintah suatu negara.Ciri-Ciri BUMN

Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan baik secara hirarki maupun secara fungsional

dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada

di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang

berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung

jawab pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu

sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang

menguasai hajat hidup orang banyak. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada

masyarakat. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan

utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untukmemupuk keuntungan.

Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan

efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan

negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila

sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebihBahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 85

dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki olehnegara.

Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk

kesejahteraan rakyat. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usahayang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki olehNegara Republik Indonesia yang bertujuan untukmenyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telahmelakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya denganmembuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yangsahamnya bisa dimiliki oleh publik. Sejak tahun 2001seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya olehKementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang MenteriBUMN.Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroanterbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51%dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejarkeuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialahuntuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermututinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntunganuntuk meningkatkan nilai perusahaan.Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada

presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan

memperhatikan perundang-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur

berdasarkan undang-undang

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 86

Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari

kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang

saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri

berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagaipemegang saham perseroan terbatas

RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai swastaFungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegangsegala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPSjuga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi.Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab ataspengurusan persero baik di dalam maupun di luarpengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okehRUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalampengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya padaRUPS.Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentangprivatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atauseluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatankualitas. Persero yang bisa diprivatisasi adalah perseroyang bidang usahanya kompetitif dan teknologinya cepatberubah. Sedangkan Persero yang tidak bisa diprivatisasiialah: Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk

BUMN.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 87

Persero yang bergerak di bidang hankam Negara. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan

masyarakat. Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang

secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU.Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negarayang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapisekaligus mencari keuntungan.Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum): Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan

swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuatkontrak kerja dengan semua pihak.

Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah darikekayaan negara.

Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dapat menghimpun dana sendiri dari berbagai pihak.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintahdaerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalahmilik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaandaerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomidi daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerahantara lain adalah perusahaan air minum (PDAM) dan BankPembangunan Daerah (BPD). Dasar pendirian BUMD adalah UUNo. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan

usaha.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 88

Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang sahamdalam pemodalan perusahaan.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalammenetapkan kebijakan perusahaan.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan. Sebagai stabillisator perekonomian daerah dalam rangka

menyejahterakan rakyat. Sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah:a. melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan daerah.b. pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah.c. mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.d. memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan

publik.e. menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang

diminati swasta.Di samping bentuk-bentuk badan usaha tersebut di atas,dewasa ini terdapat pula berbagai bentuk penggabunganatau kerjasama antar badan usaha. Bentuk-bentuk tersebutdiantaranya adalah:a) Joint Venture

Joint venture adalah bentuk kerjasama beberapaperushaan dari berbagai negara untuk mencapaikonsentrasi/kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ciri-ciri joint venture:(1) Modal berupa saham yang disiapkan oleh

perusahaan pendiri. (2) Perusahaan pendiri masih tetap berdiri dan

memilki kebebasan masing-masing. (3) Kerjasama antara perusahaan domestic dan asing.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 89

(4) Resiko ditanggung bersama antar pendiri joint venture.

b) Holding Company.

Holding company adalah badan usaha besar berbentukcorporation/berbadan hukum PT. Holding company memilikisebagian besar saham dari beberapa badan usaha. Badanusaha yang bergabung diatur dan dijalankan olehpimpinan holding company.Ciri-ciri holding company:(1) Holding company menguasai/mengambil alih badan

usaha yang dibeli.(2) Resiko ditanggung oleh badan usaha yang

mengambil alih.(3) Badan usaha yang diambil alih kehilangan

identitas.(4) Dapat dimanfaatkan untuk skala ekonomi yang

lebih besar. c) Trust.

Trust adalah gabungan beberapa badan usaha, badanusaha-badan usaha tersebut melebur diri menjadi satubada usaha raksasa. Badan usaha-badan usaha yangmelebur diri/fusi tidak memiliki kebebasan berusaha.

d) Kartel.

Kartel adalah kerja sama beberapa badan usaha untukmemproduksi atau menjual barang sejenis dibawahperjanjian tertentu.Ciri-ciri Kartel:(1) Masing-masing badan usaha tetap berdiri.(2) Masing-masing badan usaha mempunyai kedudukan

yang sama.(3) Masing-masing badan usaha sewaktu-waktu bisa

membatalkan perjanjian. e) Concern.

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 90

Concern sama dengan holding company, jika holdingcompany berbentuk PT, maka concern berbentuk perusahaanperseorangan.

f) Consolidation.

Consolidation hampir sama dengan holding company. Jikaholding company hanya memiliki saham-saham daribeberapa badan usaha, maka consolidation mengharuskansemua harta dan utang badan usaha-badan usaha yangbergabung menjadi milik harta dan utang consolidation.

g) Gentlement’s agreement.

Gentlement’s agreement adalah persetujuan secara lisanbeberapa produsen mengenai daerah penjualan dengantujuan mengurangi persaingan.

h) Pool

Pool adalah gentlemant’s agreement secara tertulis,apabila anggota pool melanggar perjanjian akan dihukumsesuai isi perjanjian.

i) Trade Association.

Trade association adalah persetujuan tentang harga dansyarat penjualan. Trade association tidak mencari labatetapi bertujuan memajukan kepentingan anggota.

j) Merger.

Merger adalah peleburan dua atau lebih perseroanmenjadi satu perusahaan, dengan salah satu perusahaanmenjadi pemimpin yang tetap berdiri, sementaraperusahaan lainnya lenyap.

k) Konglomerat

Merger beberapa perusahaan yang menghasilkan barang danjasa yang berbeda, misal perusahaan makanan, sepatu,mobil, elektronik.

Selain itu, berbagai bentuk badan usaha tersebut di atasada yang dikategorikan sebagai badan usaha yang tidakberbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Dalamliteratur hukum, ada 3 macam perkumpulan yang tidak

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 91

termasuk kategori sebagai badan hukum, (bukan badanhukum), yaitu persekutuan perdata, persekutuan/perusahaanfirma (Fa), dan persekutuan/perusahaan komanditer (CV).Sedangkan yang berbadan hukum adalah PT, Koperasi, danYayasan.Perbedaan yang sangat utama antara bentuk usaha yangberbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum tampakdari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Bilaseseorang akan mendirikan perkumpulan/perusahaan yangmerupakan badan hukum, maka diperlukan syarat adanyapengesahan akta pendirian oleh pemerintah, sedangkanuntuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, hal tersebuttidak diperlukan, kalaupun diperlukan hanya ijin usaha. UJI KOMPETENSI IX –X. 1. Identifikasikan secara ringkas mengenai perbedaan

secara spesifik antara Perusahaan Perseorangan, Firma,CV, Koperasi, Yayasan, PT, BUMN, BUMD, dan Perum!Sajikan analisis anda dalam format tabel!

2. Apakah ada dampak tertentu jika pemerintah mewajibkanpengesahan akte pendirian pada perusahaan perorangan,Firma, dan CV? Berikan opini anda!

3. Beberapa BUMN yang juga berstatus PT (Persero)sebelumnya berasal dari Perum. Jelaskan secara singkatmengenai keuntungan dan kerugian dari badan-badanusaha yang telah beralih status dari Perum kepada BUMN(Persero)?

4. Apakah praktek BUMN/BUMD yang ada di RepublikIndonesia telah sesuai dengan Pembukaan dan BatangTubuh UUD 1945? Berikan opini anda!

Bahan Ajar Hukum Bisnis, 2012 Hal 92