capacity1.Delapan Kementerian Dirombak Jokowi Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika, Rohimat Nurbaya, Eka Permadi, Nur Eka Sukmawati Rabu, 22 Oktober 2014, 23:58 WIB

VIVAnews - Presiden Joko Widodo merombak delapan kementerian dalam penyusunan kabinet 2014-2019. Kementerian-kementerian itu ada yang dilebur, ada yang sekadar berubah nama atau nomenklatur.

Perubahan nomenklatur itu telah disampaikan Presiden melalui surat ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan nomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober 2014.

Berikut beberapa pokok surat yang dikirim Jokowi kepada pimpinan DPR pada Rabu, 22 Oktober 2014 itu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipersingkat namanya menjadi Kementerian Pariwisata.

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Risetdan Teknologi dilebur menjadi dua kementerian. Pertama, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

4. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dijadikan satu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian yakni Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal.

6. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menjelaskan jumlah kementerian yang diajukan oleh presiden yang akrab disapa Jokowi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara yakni UUNo 39 Tahun 2008 bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari 34 kementerian.

"Dalam surat itu mengajukan adanya suatu penambahan dan perubahan," ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta,  Rabu 22 Oktober 2014. Hanya saja, dia mengaku tak melihat ada penambahan Menko Maritim.

Dalam undang-undang, kata Setya, kementerian yang tidak bisa diubah adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. "Tentunya DPR mempunyai waktu sampai 7 hari untuk memberikan pertimbangan. Tentu saya akan secepatnya dan segera mungkin membalas," kata dia.

Menko Maritim

Meski tak disebutkan dalam surat ke DPR, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto, menuturkan, ada empat menteri koordinator (Menko) nantinya. Menko keempat adalah Kementerian Kemaritiman karena berdasarkan visi-misi Jokowi-JK pada saat kampanye adalah menitikberatkan pembangunan Indonesia dari segi kemaritiman.

"Ada satu kementerian koordinator baru yang menangani tentang maritim yang dipersiapkan untuk menyiapkan visi-misi dari Pak Jokowi bahwa laut merupakan halaman depan kita," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Hasto menuturkan, dengan adanya satu menteri koordinator yang baru itu, diharapkan kemaritiman di Indonesia bisa maju pesat, baik itu dari segi jalur perdagangan, transportasi dan tentunya

meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional di Indonesia.

Pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri koordinator hanya ada tiga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dan kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Presiden Joko Widodo merealisasikan janjinya untuk membentuk kementerian khusus untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif dan MICE (Meeting, Incentive Travels, Convention, Exhibition) Kadin, Budyarto Linggowiyono, menyatakan bahwa komitmen Jokowi yang disampaikan di Rumah Transisi pada awal September lalu untuk membuat tiga kementerian khusus (kedaulatan pangan, ekonomi kreatif, dan maritim) layak mendapat perhatian serius.

Menurut Budyarto, ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang dapat mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan visipembangunan Indonesia hingga 2025. Pada periode 2010-2013 industri kreatif rata-rata dapat menyerap tenaga kerja sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional.

Pimpinan DPR Minta Koalisi Jokowi Serahkan Kelengkapan Dewan

Hal ini didorong oleh pertumbuhan jumlah usaha di sektor industrikreatif pada periode tersebut sebesar 1 persen, sehingga jumlah industri kreatif pada 2013 tercatat 5,4 juta usaha yang menyerap angkatan kerja sebanyak 12 juta jiwa. Selain itu, memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp119 triliun atau sebesar 5,72 persen dari total ekspor nasional.

Namun demikian, saat detik-detik susunan kabinet yang baru akan diumumkan, beredar informasi adanya perubahan rencana pembentukanKementerian Ekonomi Kreatif menjadi hanya sebuah Badan Ekonomi Kreatif. "Informasi ini tentunya merisaukan dan memupuskan

harapan besar adanya perhatian khusus dan komitmen kuat dari pemerintahan baru atas perkembangan industri kreatif dan MICE di Indonesia," kata Budyarto.

Menurut Budi, patut disesalkan apabila rencana pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam struktur kabinet baru dihilangkan. Karena, ini dikhawatirkan menjadi bukti berubahnya komitmen terhadap ekonomi kreatif yang potensinya sangat besar. "Jika Indonesia menghapuskan Kementerian Ekonomi Kreatif, ini merupakan langkah mundur," kata Budyarto.

Sementara Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan nomenklatur baru yang dibentuk Jokowi ini tak menjawab masalah lingkungan hidup dan pertanahan. Walhi melihat nomenklatur kementerian yang berkembang saat ini, di mana lingkungan hidup dan kehutanan sertaagraria dan tata ruang merangkap Kepala BPN justru menimbulkan kerancuan.

"Dan tidak menjawab problem struktural Lingkungan hidup dan sumber daya alam," kata Direktur Eksekutif Walhi Bali, Suriadi Darmoko.

Walhi, ia melanjutkan, mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup. Karena yang diharapkan adalah bagaimana tata ruang dapat menjadi pengendali pembangunan yang mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan berbasiskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Tata ruang mengatur pola dan struktur ruang, bukan mengatur hak tenurial," tambah Darmoko.

Oleh karena itu, Darmoko menyebut Walhi mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup, bukan agraria. "Agraria diusulkan berdiri sendiri dengan tupoksi fokus pada pengaturan hak tenurial dan penyelesaian konflik dan masalah tenurial lainnya," sarannya.

Penggabungan secara tidak tepat, Darmoko melanjutkan, justru melemahkan komitmen Presiden Joko Widodo terkait penguatan

institusi lingkungan hidup di pemerintah. "Juga, mengancam percepatan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup," kata Darmoko.

Hambatan

Namun terlepas dari bagaimana nomenklatur baru, pengumuman kabinet baru Jokowi bisa saja terhambat persetujuan DPR. Problemnya teknis, DPR belum melengkapi alat-alat kelengkapan dewan. Partai-partai koalisi Jokowi belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk duduk di komisi atau badan kelengkapan DPR.

"Surat dari presiden kan harus disampaikan dulu di paripurna, kemudian dibahas di Bamus (Badan Musyawarah), lalu dibawa ke komisi terkait. Ini masalahnya komisinya belum terbentuk, jadi kami sangat dilematis," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Meski begitu, menurut Taufik, Presiden Jokowi bisa mengumumkan nama-nama menteri yang tidak mengalami perubahan nomenklatur. Dalam surat yang diterima oleh pimpinan DPR, lanjut dia, hanya ada delapan kementerian yang mengalami perubahan.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden JokoWidodo agar tidak tergesa-gesa mengumumkan susunan kabinetnya. Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mendapat pertimbangandari DPR terkait perubahan nomenklatur kabinet.

"Ada baiknya Pak Jokowi jangan sampai pagi-pagi melanggar undang-undang. Ketentuan harus dipelajari secara baik ya. Tolong pada penasihatnya itu secara tulus menasihati Pak Jokowi," ujarnya di Gedung DPR.

Fahri menjelaskan perubahan nomenklatur kabinet itu terkait dengan perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Ketiga hal itu, menurutnya, menentukan cara kerja legislatif dengan eksekutif.

"Karena itulah undang-undang mengingatkan jika ada perubahan-perubahan nomenklatur seperti itu, maka harus ada konsultasi

dengan dewan," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga berharap agar lima fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan bertugas di alat kelengkapan dewan untuk bisa secepatnya menyelesaikannya. "Supaya konsultasi presiden itu ada mekanismenya. Jangan lupa, presiden hanya diberikan waktu 14 harisetelah dia dilantik. Jadi waktunya tidak banyak, mari bekerja cepat," ujarnya.

Fahri menyatakan, jika sejak awal Jokowi sudah melanggar undang-undang, maka mantan Wali Kota Solo itu bisa terancam terkena hak angket.

"Jangan lupa ya, dalam Undang-Undang MD3 sekarang ini menggunakanangket itu gampang banget. Itu nanti jadi persoalan. Jadi jangan beliau ada masalah," katanya. UU MD3 adalah UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. (ita)

2. Nama menteri pada kabinet Jokowi-JK, anak muda gak ketinggalan 06.31 Vika Rida

Halo teman , Setelah pada 20 oktober bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalladilantik sebagap Presiden dan Wapres untuk 5 tahun kedepan , saatnyapak Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya , susunan kabinet merupakanpenilaian awal dari sistem pemerintahan era Jokowi , bagaimana kedepan pembantu pembantu presiden membantu pekerjaan pak Jokowi.Beberapa kali pak Jokowi menengaskan kriteria menteri yang jujur , maubekerja , kompeten dan juga tidak boleh merangkap sebagai ketua umumpartai , karena ini akan mengurangi efisiensi kerja paramenteri.Susunan menteri ini beberapa ada yang diisi menteri sebelumnya, contohnya Lukman Hakim yang pada saat era pak SBY selama empat bulanterakhir menjadi menteri agama setelah menggantikan Surya Dharma Ali .Juga ada beberapa nama yang memang sudah diprediksi akan menjadimenteri di Kabinet Kerja Jokowi JK , sebut saja Puan Maharani, TjahjoKumolo, Ryamizard Ryacudu, Rini Soemarno, Lukman Hakim, Khofifah Indar

Parawansa, Anies Baswedan, Marwan Ja’far, Ignasius Jonan, dan lain-lain. Berikut Susunan Menteri pada kabinet Jokow-JK selengkapnya :

Presiden : Joko Widodo Wakil Presiden RI: M. Jusuf Kalla

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said Menteri Pariwisata: Arief Yahya Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof

Chaniago Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:Yuddy Chrisnandi

Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro Menteri BUMN: Rini M Soemarno Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga Menteri Perindustrian: M Saleh Husin Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel Menteri Pertanian: Amran Sulaiman Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan

Yambise

Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: AniesBaswedan

Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:

Marwan Ja’far

Setelah kita mengetahui daftar nama para Menteri,   mari kitamembahasnya. Pertama sebagai generasi muda kita harus tau siapamenteri pendidikannya guys , menteri pendidikan untuk periode iniadalah bapak Anies Baswedan , mungkin namanya sudah familiar, beliauadalah rektor dari universitas Paramadina , beliau pernah mendapatkanpenghargaan sebagai rektor termuda lho, beliau juga penggagas gerakanagar mau mengjar di daerah pedalaman , sungguh sosok tauladan yangpatuh di contoh kita para generasi muda ya. Kemudian ada Menterisosial juga yaitu Puan Maharani yang juga merupakan putri kandungMegawati Soekarno putri , Mantan Presiden RI yg ke 5 yang jugamerupakan Ketua umum partai PDIP.

3. JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 menteri yang mengisi Kabinet Kerja. Namun, ada sejumlah menteri yang dianggap kurang layak untuk mengisi kabinet tersebut. Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, PangiSyarwi Chaniago, setidaknya ada tiga menteri yang tidak layak masuk ke kabinet.

Mereka adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RiniSoemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jokowi menunjuk Susi menurut saya bukan alasan atau pertimbangankapasitas dan kompetensi keahlian. Kemungkinan alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan donatur pilpres," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Sementara itu, terkait Rini, menurut dia, mantan Ketua Tim Transisi itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pangi pun

mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak memasukkanRini ke dalam rapor merah kabinet Jokowi.

"Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century. Kalau seperti ini komposisi Kabinet Kerja Jokowi, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, walaupun ada beberapa nama menteri yang punya kapasitas juga," ujarny

4. hukum

Partai Aklamasi Belajar dari Tahun Politik 2014 Etika, Hukum, dan Tradisi Politik

1

Oleh Abdul Hakim G Nusantara

KOMPAS.com - GEBRAKAN hukum Presiden Joko Widodo, yakni menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan dan menolak grasi para terpidana mati pengedar narkoba disambut antusias oleh sebagian masyarakat.

Namun, penolakan grasi atas terpidana mati pengedar narkoba terusdipersoalkan legitimasinya oleh pembela hak asasi manusia karena melanggar hak hidup sebagai HAM konstitusional universal. Gebrakan hukum Jokowi itu menyampaikan pesan yang jelas kepada rakyat Indonesia dan dunia bahwa dia serius dalam menegakkan daulat hukum.

Namun, ini baru permulaan kisah yang belum dapat disimpulkan. Efektivitas penegakan hukum dalam makna konsistensi prinsip, kebijakan, dan tindakan hukum, berkurangnya  secara signifikan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta bentuk kejahatan umumlainnya masih harus dibuktikan  dalam masa kepresidenan Jokowi.

Dalam sistem daulat hukum demokrasi konstitusional Indonesia,

Presiden punya tanggung jawab penegakan hukum melalui tiga institusi. Pertama, institusi pejabat tata usaha negara (PTUN) non atau kuasi yudisial, seperti kementerian dan jajarannya, lembaga pemerintah non- kementerian—baik sipil maupun militer, dan jajarannya, pemda dan jajarannya. Mereka inilah, menurut Roger Cotterrel (Cotterrel 2012 : 337-349 ), para agen penyelenggara hukum yang mengelola kebijakan dan perizinan bagi berbagai aktivitas ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan budayayang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.

Penegakan hukum di sektor ini jelas dimaksudkan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan korupsi dan bersamaan dengan itu memaksimalkan pelayanan publik, pendapatan negara, danmelindungi aset publik. Di sektor ini, dari mulai pemerintahan Megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono tak berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif.

Kedua, institusi Polri sebagai penyidik yang punya wewenang penyelidikan dan penyidikan segala rupa perkara pidana, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan publik. Reformasi Polri selama lebih dari satu dasawarsa belum berjaya membersihkan dirinya dari praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan berlebihan. Bahkan, saat ini acap terjadi bentrokan antara oknum polisi dan oknum TNI.

Ketiga, institusi kejaksaan sebagai penuntut belum sepenuhnya tuntas menjalankan reformasi. Kejaksaan belum berhasil pula membersihkan dirinya dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat atas integritas para jaksa.

Koordinasi dan sinergi

PTUN non atau kuasi yudisial, polisi, dan jaksa punya tugas dan wewenang—termasuk diskresi—untuk menegakkan hukum di lingkungan masing-masing dengan beragam sasaran. Walaupun tugas, wewenang, dan diskresi para penyelenggara hukum itu berbeda, sesungguhnya berhubungan. Misalnya, PTUN di bidang kesehatan memastikan semua pemangku kepentingan mematuhi standar dan persyaratan yang

ditetapkan. Setiap pelanggaran pasti dikenai sanksi administratifatau, apabila ada unsur pidana, akan diselidiki dan disidik oleh pegawai penyidik dan atau polisi, yang kemudian bisa jadi akan diikuti dengan penuntutan oleh jaksa.

Keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan hukum atas suatu kasus di sektor tertentu tak terhindarkan mengundang pertimbangandan diskresi dari setiap penyelenggara hukum itu, yang bisa pula mengundang perbedaan pendapat dan benturan yang membawa dampak pada efektvitas penegakan hukum.

Karena itu, PTUN non atau kuasi yudisial, polisi, dan jaksa sebagai subsistem dalam sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum di bawah presiden harus mampu berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang kebijakannya ditetapkan oleh presiden. Persis di situ letak kelemahan penegakan hukum di Indonesia, yaitu presiden gagal mengoordinasi dan menyinergikan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang semestinya dilakukan, yang berakibat rendahnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Efektivitas penegakan hukum ditentukan pula oleh faktor-faktor, seperti kejelasan hukum, pengetahuan, dan pemahaman atas hukum yang berlaku, situasi kasus yang dihadapi, kecerdasan, dan keberanian penegak hukum untuk mengambil keputusan, sumber daya yang memadai, dan peran serta masyarakat.

Maka, efektivitas penegakan hukum Presiden Jokowi akan ditentukanoleh, pertama, konsistensi prinsip, kebijakan, dan tindakan hukumberkenaan kejelasan wilayah prioritas penegakan hukum. Kedua, mengoordinasikan dan menyinergikan PTUN non atau kuasi yudisial, polisi, jaksa sebagai subsistem dari sistem penegakan hukum. Ketiga, keberanian dan kecerdasan mengambil putusan atas berbagaikasus yang dihadapi, termasuk penggunaan diskresi yang bertanggung jawab. Keempat, sumber daya yang cukup dan dukungan masyarakat luas. Kelima, pengadilan yang bersih,  responsif, dan progresif terhadap tuntutan keadilan publik.

Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum di

bawah Presiden Jokowi harus diukur dengan indikator, antara lain konsistensi dalam prinsip, kebijakan dan tindakan hukum, menurunnya secara signifikan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaandi jajaran PTUN, polri, dan jaksa, serta kejahatan umum lainnya; meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik; rasa aman dan nyaman dalam kehidupan di kalangan masyarakat luas; meluasnya budaya kepatuhan hukum; serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, jika semua indikator itu dapat dipenuhi pada erakepemimpinan Jokowi, kita bersama akan berada dalam kehidupan hukum yang lebih baik daripada zaman sebelumnya.5. Abadijaya News : Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengumumkan 34 nama menteri kabinet pada Minggu (26/10) sore di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi menyebutkan jajaran pembantunya dengan nama Kabinet Kerja yang dipilih dengan prinsip kehati-hatian sehingga memang benar-benar dipilih orang-orang yang tepat dan akurat.

Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kabinet Jokowi-JK yang barudibentuk. Menurut Lucius, kekuatan ini memungkinkan Jokowi-JK dapat merealisasikan program-program sebagaimana terungkap dalam Nawacita.

Sedangkan kelemahan menjadi tantangan Jokowi-JK untuk mengolah kelemahan ini menjadi kekuatan baru, bukan penghambat dalam mewujudkanprogram-programnya.

“Salah satu kekuatan kabinet Jokowi-JK adalah profil sejumlah menteri di dalam kabinet itu memang cukup mendukung. Sejumlah direktur BUMN, akademisi, dan profesional dipilih untuk posisi-posisi tertentu,seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan,” ujar Lucius di Jakarta pada Senin (27/10).

Lucius mengharapkan mereka dapat mewakili roh kabinet kerja yang menjadi slogan kabinet Jokowi-JK. Dengan latar belakang profesional mereka diharapkan kabinet baru ini akan langsung tancap gas

menyelesaikan program-program unggulan Jokowi-JK.

Apresiasi lain yang patut disampaikan kepada Jokowi-JK, lanjutnya adalah pilihan untuk mempercayakan sejumlah departemen kepada perempuan. Menurutnya, ini tentu sebuah langkah maju bagi dunia politik kita yang selama ini dikritik karena dianggap masih didominasikaum pria.

“Keputusan mengangkat delapan menteri perempuan sekaligus memberikan signal kebangkitan kaum perempuan dalam politik Indonesia ke depan. Kesetaraan bisa akan lebih berpengharapan,”katanya.

Di samping kekuatan tersebut, Lucius menilai ada kelemahan dari struktur kabinet ini yang terlalu didominasi oleh figur menteri parpoldan lingkaran kekerabatan petinggi partai atau Jokowi-JK sendiri.

“Sejumlah nama condong mengabaikan syarat profesionalisme karena kedekatan mereka, baik kepada partai politik atau kepada Jokowi dan JKsendiri. Bahkan beberapa nama termasuk dalam daftar nama yang diragukan integritasnya oleh publik juga masih dipakai oleh Jokowi-JK,” jelas Lucius.Menurutnya, kelemahan ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Jokowi-JK masih belum total lepas dari kungkungan kepentingan partai pengusung. Juga bisa dikatakan bahwa ada motivasi balas budi kepada beberapa orang untuk jasa mereka selama proses pilpres. Dengan demikian tantangan utama kabinet ke depan adalah membuktikan bahwa para menteriini tidak dipilih karena alasan-alasan subyektif dan emosional belaka.

“Kabinet juga harus membuktikan bahwa mereka akan menghabiskan waktu dan energi untuk membangun bangsa, bukan mengenyangkan partai masing-masing,” tandasnya.

Dia mengakui bahwa secara umum kehadiran sejumlah menteri yang diragukan integritas dan kapasitas melahirkan pesimisme publik. Jokowi-JK, lanjutnya tak sepenuh hati bersikap tegas untuk menolak permintaan parpol pengusung yang menyetorkan nama untuk didapuk menjadi menteri.

“Walau pesimisme menggelayut, kabinet kerja harus mulai bekerja. Dan kerja serius mereka akan membuktikan kapasitas dan integritas mereka selanjutnya,” tegasnya.

6. Setelah sempat ditunda, Presiden Jokowi Widodo akhirnya mengumumkan siapa saja yang terpilih menjadi pembantunya. Ada sejumlah wajah lama yang mengisi pos kementerian. Ada juga wajah baru yang sebelumnya diprediksi kuat menduduki posisi menteri.

Komposisi Kabinet Kerja yang baru diumumkan pada Minggu sore (26/10/2014) menarik untuk dianalisis. Bagaimanapun, komposisi kabinet merupakan jawaban atas sekian banyak harapan yang diamanahkan rakyat pemilih kepada Jokowi-JK. Hak prerogatif yang melekat pada Presiden Joko Widodo menempatkan dirinya sebagai sosok sentral dan strategis dalam menentukan nama-nama yang kelakdiajaknya “bekerja” dalam kabinet.

Terhitung ada delapan menteri perempuan yang dipercaya Jokowi danJK sebagai pembantunya. Para perempuan ini datang dari pelbagai latar belakang. Mulai dari politisi, akademisi, birokrat karir, hingga praktisi atau pelaku bisnis. Sisi menarik dari menteri perempuan dalam Kabinet Kerja ini adalah ditunjuknya Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Yohana menjadi perempuan pertama dari Papua yang diberi kepercayaan duduk di kursi menteri. Adapun Susi menjadi menteri yang hanya berijazah SMP.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Susi merupakan terobosan tersendiri. Jejak akademik sepertinya dikecualikan saat Jokowi melakukan fit and proper test. Di sini, selaku presiden, Jokowi lebih melihat rekam jejak Susi sebagai pengusaha bidang perikanan dan penerbangan. Susi memang dikenal sukses dengan bisnis ikannya yang dilabeli Susi Brand. Kepak bisnisnya juga diakui lewat Susi

Air. Raihan ijazah akademik rupanya tak membatasi ruang gerak Susi untuk bisa mandiri secara ekonomi.

Unsur keterwakilan

Kabinet Kerja Jokowi dan JK kali ini berasal dari enam unsur, yaitu: politisi, praktisi, akademisi, birokrat karir, teknokrat, serta purnawirawan. Jumlah dan persentase keterwakilan unsur bisadilihat pada grafik berikut.

Unsur Kabinet Kerja berdasarkan latar belakangnya

Persentase Kabinet Kerja berdasarkan latar belakangnya

Sebanyak 38% pos menteri diisi oleh para politisi. Jumlah ini tergolong moderat. Porsi para menteri yang datang dari luar politisi lebih dominan. Persentasenya mencapai 62%. Dengan komposisi ini Presiden Jokowi ingin menunjukkan kepada publik

bahwa dirinya tak sekadar bagi-bagi kursi menteri kepada Parpol yang mendukungnya. Meski tetap harus diakui skema pembagian kursitoh harus ada. Mengingat tak ada makan siang yang gratis di ranahpolitik.

Parpol pendukung jelas mendapat jatah kursi. Parpol debutan baru Hanura dan Nasdem masing-masing sukses menempatkan dua politisinya. Sementara PDIP dan PKB masing-masing mengisi empat pos kementerian. Bagi PKB, jatah kursi menteri kali ini tergolongbanyak.

Di atas kertas PKB hanya mendapat empat kursi menteri. Namun darihasil penelusuran, ada enam kader NU yang duduk di kabinet. Empatmenteri dari PKB jelas merupakan kader NU. Adapun dua kader NU lainnya adalah Lukman Hakim Saifuddin selaku Menag dan M. Nasir yang dipercaya sebagai Menristek dan Pendidikan Tinggi.

Dugaan publik untuk menjadi Puan Maharani sebagai menteri rupanyaterbukti. Putri Megawati yang meraup suara terbanyak di Dapil V Jateng ini mendapat jatah sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jabatan Menko ini merupakan jabatan menteri senior. Di usianya yang tergolong muda, politisi PDIP ini seolah ditantang bekerja dan berlari bersama Jokowi. Penunjukan Puan sebagai menteri merupakan langkah politis untuk menunjukkan kiprahnya yang berdampak pada popularitasnya kelak. Bila selama ini Puan banyak berada di parlemen, kini Puan berkesempatan menjajal diri di ranah eksekutif. Muncul tanya, mengapa harus Puan? Tentu para elit PDIP punya serangkaian alasan penting atas penunjukannya.

Hal mencolok lain dari Kabinet Kerja ini adalah jumlah unsur militer yang tergolong sedikit. Hanya ada dua menteri yang berstatus purnawirawan. Yakni, Ryamizard Ryacudu selaku Menhan serta Tedjo Edy Purdjianto yang dipilih sebagai Menko Polhukam. Jabatan Menhan yang di masa SBY dipegang oleh sosok sipil kini dikembalikan kepada sosok yang berlatar belakang militer. Sementara, posisi Menko Polhukam tetap mengandalkan purnwirawan jenderal.

Wajah lama

Dari ke-34 nama yang dipilih, Presiden Jokowi hanya menyisakan satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dialah Lukman Hakim Saifuddin. Sesuai perkiraan, Lukman tetap ditugaskanmenggawangi Kementerian Agama atau Kemenag. Pilihan terhadap Lukman sekaligus menepis isu yang sempat beredar pada masa kampanye. Isu itu menyebut, kelak Menag berasal dari golongan Syiah jika PDI Perjuangan yang mengendalikan pemerintahan. Terbukti, isu itu sebatas perkiraan yang tak berujung bukti pada saat susunan Kabinet Kerja diumumkan.

Selain menyodorkan wajah baru, hadir pula wajah lama dalam Kabinet Jokowi-JK. Ada tiga nama lama yang dulu pernah mengisi kabinet di era sebelumnya. Mereka ialah: Khofifah Indar Parawansa, Rini M. Soemarno, dan Sofyan Djalil. Nama pertama pernah dipercaya menjadi menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri (1999-2001) sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Adapun Rini sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era pemerintahan Megawati-Hamzah Haz (2001-2004).

Setelah satu dekade lebih absen dari hiruk pikuk pemerintahan, kedua perempuan ini kembali ke lingkaran kekuasaan dan dipercaya membantu Jokowi-JK. Rini mendapatkan pos baru sebagai Menteri Negara BUMN. Lulusan Amerika Serikat dan eksekutif Astra Indonesia ini memang dikenal piawai mengurusi sektor ekonomi dan perdagangan. Penunjukan Rini sudah diprediksi, mengingat dialah yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Transisi. Artinya, Rini sudah berkeringat di masa peralihan pemerintahan dari SBY kepada

Jokowi.

Di luar itu, Rini Soemarno juga dikenal sangat dekat dengan KetuaUmum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam beberapa acara resmi, Rini terlihat selalu duduk berdekatan dengan Megawati. Saat melawat ke luar negeri, Rini kerap menemani Megawati yang kala itu menduduki kursi kepresidenan.

Kursi menteri bagi Khofifah tak diperolehnya secara gratis. Di masa kampanye Pilpres 2014 lalu, Khofifah boleh dibilang merupakan jenderal lapangan di wilayah Jawa Timur. Massanya tersebar. Maklum, Khofifah adalah Ketua Umum Muslimat NU. Sebuah organisasi otonom (Ortom) di bawah NU. Selama ini, Khofifah dikenal sebagai aktivis NU yang mau turun ke bawah untuk menyapa basis pendukungnya secara langsung.

Kekuatan itulah yang dimanfaatkan untuk menggalang dukungan bagi Jokowi-JK melalui jejaring pengajian ibu-ibu di kalangan nahdliyin. Keringat yang menetes dari kerja kerasnya di lapangan,kembali mengantarkan Khofifah menjadi Menteri Sosial di era Jokowi-JK.

Di luar keempat nama di atas, ada wajah lama yang sudah surut dari sorotan media. Dialah Ryamizard Ryacudu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini sempat dikenal sebagai jenderal tempur.Pungkas menjabat KSAD pada 2004 lalu, sang jenderal ditugaskan sebagai staf ahli Panglima TNI. Padahal sebelumnya, nama jenderalkelahiran Palembang Sumsel ini sempat dinominasikan sebagai Panglima TNI. Jabatan panglima batal direngkuh Ryamizard. Dalam Kabinet Kerja, Ryamizard masuk ke dalam deretan wajah lama. Selama lima tahun ke depan Ryamizard dipercaya sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Purnomo Yusgiantoro.

Tentu publik berharap, aksi berlari yang dilakukan para menteri yang ditunjuk Jokowi saat dikenalkan tak berhenti di depan layar kaca semata. Negara ini butuh orang yang mau bekerja. Mau kerja saja tidak cukup. Dibutuhkan pula orang-orang jujur yang bernyalimengubah situasi. Selamat bekerja.

Sumber : http://ift.tt/1t64Hqn

7. Pengamat politik Syamsuddin Haris berpendapat pilihan penamaanKabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo saat mengumumkan jajaranmenteri di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, memberi kesanpositif. "Kabinet Kerja penamaannya positif, karena tidaksimbolik," kata dia saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu mengatakanpilihan nama kabinet periode 2014-2019 ini sebaiknya dibarengidengan kinerja yang sepadan. "Mudah-mudahan secepatnya kabinetini bekerja, sehingga punya dampak positif terhadap negara," ujardia.

Ia juga mengatakan Jokowi terlihat berusaha menonjolkan kalanganprofesional dalam Kabinet Kerja. Dalam Kabinet Kerja terdapat 16menteri dari kalangan partai politik, dan 18 menteri darikalangan profesional. "Para kalangan profesional itu terlihatsudah cukup punya kompetensi," katanya.

Pilihan Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak para menterimelalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporandan Analisis Keuangan (PPATK) dinilainya sebagai mekanisme yangpatut dipuji. "Ini untuk menjamin integritas dan kebersihananggota kabinetnya," kata dia.

Mantan Wakil ketua DPD Laode Ida menilai komposisi Kabinet Kerjapilihan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kallakurang menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia.

"Komposisi Kabinet Kerja, Jokowi-JK jika dilihat dari latar

belakang etnik dan budaya orang-orangnya, sungguh menunjukkankurang sensitifnya Jokowi terhadap basis budaya yang beragam dinegeri," kata Laode, Jakarta, Minggu.

Menurut Laode dari 34 pos menteri, hanya empat orang dari kawasantimur, yakni Rahmat Gobel (Gorontalo - di mana ia kalah telak),Saleh Husin (NTT, dari Partai Hanura dan Muslim - padahal scarabudaya provinsi itu bisa dikatakan sbagai basis Katolik), ibuYohanan Yambise dari Papua, dan Amran Sulaiman (Sulsel).Sementara, putra Kalimantan belum teridentifikasi. Selebihnya,sebanyak 30 orang lainnya dari suku Jawa dan Sumatera.

"Ini sungguh luar biasa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalaukebijakan rekrutmen pengelola negeri sungguh tak sensitif atasrealita keragaman suku dan budaya seperti itu," kata Laode.

Laode mengaku tak tahu apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi.Padahal selama ini Jokowi dianggap orang yang bisa sensitif ataskeragaman budaya bangsa, akan berdiri di antara keragaman itu danharusnya memperoleh ruang yang sama di pemerintahan.

"Bukan diabaikan seperti sekarang ini," kata Laode.

 Diumumkannnya Yohana Yambise sebagai Menteri PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 dinilai pengamat politik dari Universitas Negeri JakartaUbedilah Badrun masih kurang mewakili Indonesia bagian timur.

"Pada Kabinet Kerja ini perwakilan dari seluruh Indonesia sudahcukup hanya saja harusnya perwakilan dari bagian timurdiperbanyak, tidak hanya dari Papua tetapi ditambah dari wilayahyang lain seperti Maluku," kata Ubedilah di Jakarta, Minggumalam.

Ia mengatakan hal itu diperlukan agar program kerja Joko Widodo

dan Jusuf Kalla untuk membangun poros maritim tercapai karenasebagian besar wilayah maritim Indonesia berada di wilayah timurIndonesia. Ia memuji komposisi praktisi Kabinet Kerja semakinmeningkat dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya.

Sementara, Anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengakuragu dengan menteri-menteri yang berada di Kabinet Kerja JokoWidodo-Jusuf Kalla.

"Melihat jajaran menteri kabinet baru, saya ragu akan berjalansesuai harapan," ujar Bambang di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan apa yang disebut-sebut sebagai Kabinet Kerja yangbersih hanya menjadi merk dagang.

"Figur berkualitas seperti Pramono Anung dan Eva K Sundari yangbisa mengimbangi Koalisi Merah Putih di parlemen, justru tidakmasuk." Juga, sambung dia, stabilo merah dan kuning dari KomisiPemberantasan Korupsi juga tidak berlaku. "Buktinya rekomendasidan peringatan KPK dan PPATK tidak menjadi pertimbangan".

Capability

1. => Joko Widodo-Jusuf Kalla(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang Menteriparpol : 16 orang

Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga ementerian baru.

Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan

Pangan yang merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

HUKUM

- 17 -Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERIKajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

KABINET JOKOWI-JKAryojati Ardipandanto*)AbstrakKabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudah bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politis dan “tarik-ulur” yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetap mempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapi melakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian.Dalam Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementerian tersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niat baik  presiden  untuk  mengefisienkan  dan  mengefektifkan  struktur,  komposisi,  dan  kinerja kabinetnya . PendahuluanPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan Kabinetnya pada 26 Oktober 2014, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Sebelumnya, pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai Presiden Jokowi berada dalam situasi sulit dalam meramu kabinet yang ideal. Ia memaklumi jika Jokowi belum sangat berhati-hati dalam memutuskan menteri-menteri yang akan membantu pekerjaannya.Ray mengatakan, ada ekspektasi besar dari publik terhadap Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan terbentuknya kabinet dengan menteri-menteri yang ideal. Ideal yang dimaksud

adalah bebas dari rekam jejak korupsi, bebas dari latar belakang kepentingan usaha tertentu atau “mafia”, bukan pelanggar hak asasi manusia, serta bukan berlatar belakang Orde Baru.Hubungan Eksekutif – Legislatif ke DepanMomentum penting seorang Presiden setelah dilantik adalah pembentukan kabinet. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa penunjukan para menteri kabinet merupakan prerogatif presiden, sebagaimana dinyatakan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat 2, dalam praktiknya kewenangan itu tidak mudah diimplementasikan.Pembentukan kabinet oleh presiden selalu diwarnai tarik-ulur. Faktor paling menonjol yang membuat pemilihan menteri *)Peneliti Pertama Politik pada bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, PusatPengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com- 18 -MenteriNama pejabatMenteri Sekretaris NegaraPratiknoMenteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalAndrinof ChaniagoBidang PerekonomianMenteri Koordinator PerekonomianSofyan DjalilMenteri KeuanganBambang S BrodjonegoroMenteri PerindustrianSaleh Husin

Menteri PerdaganganRahmat GobelMenteri PertanianAmran SulaimanMenteri Tenaga KerjaHanif DakhiriMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahAnak Agung Gede Ngurah PuspayogaMenteri Badan Usaha Milik NegaraRini SoemarnoMenteri PU dan Perumahan RakyatBasuki HadimulyonoMenteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPNFerry Mursyidan BaldanMenteri Kehutanan dan Lingkungan HidupSiti NurbayaBidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanPuan MaharaniMenteri KesehatanNila F MoeloekMenteri SosialKhofifah Indar ParawansaMenteri AgamaLukman Hakim SaifuddinMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakYohana YembiseMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiMarwan JafarMenteri Pemuda dan OlahragaImam NahrawiMenteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan MenengahAnies BaswedanMenteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan TinggiM NasirBidang Politik, Hukum, dan

KeamananMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan KeamananTedjo Edhi PurdijatnoMenteri Dalam NegeriTjahjo KumoloMenteri Luar NegeriRetno LP MarsudiMenteri PertahananRyamizard RyacuduMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaYasonna H LaolyMenteri Komunikasi dan InformatikaRudyantara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiYuddy ChrisnandiBidang kemaritimanMenteri Koordinator KemaritimanIndroyono SoesiloMenteri Kelautan dan PerikananSusi PudjiastutiMenteri PerhubunganIgnasius JonanMenteri PariwisataArief YahyaMenteri ESDMSudirman Saidsumber: http://news.liputan6.com/read/2122996/Tabel Susunan Kabinet Jokowi-JK- 19 -berjalan alot adalah adanya ‘calon titipan’ dari pihak-pihak yang merasa telah berkontribusi atau berjasa bagi presiden saat pemilu lalu. Hal inilah yang menyandera seorang presiden, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggunakan hak prerogatif.Sebelum kabinet diumumkan, wacana yang mengemuka adalah bahwa perampingan kabinet memang memiliki beberapa dampak

jika selama ini kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdiri dari 34 kementerian, dan pemerintahan dapat berjalan secara baik, maka Jokowi ketika itu berencana akan melakukan beberapa opsi pembentukan kabinetnya. Termasuk pengusulan 3 opsi terkait susunan kabinetnya yang akan membantunya dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagai Presiden.Ketiga opsi itu adalah pertama, status quo, dengan mempertahankan 34 jumlah kementerian yang sama dengan era Presiden SBY dengan perubahan nomenklatur nama kementerian yang berubah. Kemudian, opsi kedua, perampingan hingga 27 kementerian dengan tiga menko, dan opsi ketigaada dua versi, yaitu 3 A dan 3 B. Opsi 3 A adalah opsi 20 kementerian dan opsi 3 B berjumlah 24 kementerianTernyata Presiden Jokowi memilih opsi mempertahankan jumlah 34 Kementerian pada kabinetnya. Perlu dilihat bahwa sekali lagi memang dalam prakteknya, presiden tidak bisa sepenuhnya mengimplementasikan hak prerogatifnya dalam membentuk kabinet. Hal itulah yang tampaknya juga dialami Presiden Jokowi saat ini. Terlihat sebelum pengumuman Kabinet, rencana pengumuman kabinet pada Rabu 22 Oktober 2014 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sempat dibatalkan. Meskipun muncul alasan bahwa Presiden Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR terkait surat pemberitahuan mengenai perubahan

nomenklatur kementerian, tetap tak bisa dihindari adanya spekulasi bahwa Presiden tersandera oleh tekanan banyak pihak yang menitipkan calonnya untuk diakomodasi sebagai anggota Kabinet.Kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan JK saat pilpres lalu, tak lepas dari sokongan lima parpol, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, serta PKPI. Konstelasi koalisi inilah yang diyakini melahirkan tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan Kabinet. Hal itu tercermin dari pernyataan Jokowi saat sebelum dilantik, yang memberi alokasi 16 kursi menteri bagi calon dari parpol.Kita memahami, tidak mudah membagi 16 kursi tersebut kepada parpol-parpol penyokong. Belum lagi ada parpol yang belakangan bergabung ke dalam koalisi, yang konon juga dijanjikan kursi menteri sebagai kontraprestasi dukungan politik di parlemen. Ini membuat distribusi menteri ke parpol-parpol semakin pelik. Langkah mengakomodasi calon menteri dari parpol, dalam praktiknya tak bisa dihindari. Sebab, dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun ke depan, Presiden membutuhkan dukungan politik dari parlemen agar semua programnya bisa terlaksana dengan lancar. Dukungan publik semata dirasa tak cukup. Sebab, praktik ketatanegaraan mensyaratkan adanya keterlibatan parlemen, yang artinya juga berarti keterlibatan parpol.Di atas itu semua, hal terpenting adalah bagaimana Kabinet Jokowi dapat membuat program-program kerja yang bisa mendapatkan dukungan dari Legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, efektivitas pemerintahan bisa terbentuk jika program atau kebijakan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Artinya, kebijakan pemerintah yang tak mendapat persetujuan dari parlemen membuktikan bahwa hubungan yang terjalin di antara dua lembaga tersebut tak efektif. Ini karena sistem pemerintahan kita menghendaki adanya perkawinan kekuasaan antara eksekutif dan parlemen atau convergence of power.Selanjutnya, dari sisi hukum tata negara, tampaknya memang Presiden Jokowi belum menyampaikan secara lengkap substansi laporan perubahan nomenklatur Kabinetnya kepada DPR. Hal ini harus dipenuhi Presiden Jokowi karena dasar hukumnya sudah jelas, yaitu Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perlu dicermati pula bahwa sebenarnya dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 ini Presiden masih diberikan keleluasaan dalam menentukan pengubahan nomenklatur kabinet, karena DPR hanya memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Artinya pertimbangan tersebut, bisa dituruti dan bisa juga tidak dituruti. Jadi kalau Presiden mengusulkan pengubahan nomenklatur suatu kementerian, namun DPR memberikan pertimbangan untuk tidak perlu dirubah. Dalam hal ini presiden bisa saja tetap pada rencananya untuk mengubah nomenklatur - 20 -tersebut (tanpa mengikuti pertimbangan

DPR). Namun apabila presiden tidak meminta pertimbangan DPR, dikhawatirkan masalah ini akan menjadi batu sandungan di awal pemerintahan Jokowi-JK. Akan muncul persoalan politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi, akibat terganggunya hubungan eksekutif-legislatif. Presiden Jokowi telah memilih, dan kita harus menghormatinya. Kini kita menunggu langkah-langkah cepat Jokowi dan para menteri di Kabinet Kerja ke depan. Langkah Jokowi untuk meminta KPK memberi briefingkepada para Menteri juga merupakan langkah baik. Langkah cepat yang diharapkan dari Jokowi adalah realisasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat bawah. Yang krusial juga adalah keputusan kenaikan BBM serta bagaimana menciptakan sistem untuk memberi “kail” kepada masyarakat miskin terdampak, bukan dalam bentuk “ikan” atau uang tunai. PenutupKabinet Presiden Jokowi sudah terbentuk. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, Presiden Jokowi kini harus membuktikan keefisienan dan keefektifan komposisi, struktur, dan kinerja Kabinetnya, sebagaimana yang menjadi tuntutan atau amanat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kedua, Presiden Jokowi harus menjalin sinergi

dengan DPR RI sebagai mitra dalam bekerja membangun bangsa dan Negara ini melalui upaya yang kongkrit seperti menunjuk 1 (satu) orang menjali penghubung dengan DPR RI dan/atau lembaga negara lainnya, sehingga segala program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, rekomendasi untuk Anggota Kabinet Jokowi, para menteri juga sebaiknya mengikuti langkah Jokowi dalam memilih anak buah, yaitu melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih jajaran pemimpin direktorat di Kementeriannya. Ini tentu menjadi tambahan beban kerja bagi kedua lembaga itu, namun lebih baik sibuk di depan daripada sibuk di belakang menyeret para dirjen yang kemudian terkena kasus

2, AKARTA – Gambaran struktur kabinet presiden dan wakil presidenterpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai terkuak. Senin (15/9) Jokowi-JK mengumumkan bahwa kabinet yang akan mendampingi mereka terdiri atas 34 menteri. Perinciannya, 18 menteri dari kalangan profesional murni dan 16 lainnya dari kalangan profesional partai. Belum semua nama kementerian disebutkan. Karena itu, Jokowi meminta masyarakat turut berperan dengan mengusulkan nama yang pas.

Pengumuman struktur kabinet itu dilakukan di Rumah Transisi selepas magrib. Jokowi didampingi JK. Tim transisi juga hadir lengkap. Ada Kepala Staf Deputi Rini Soemarno dan lima deputi, yaitu Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Akbar Faisal, dan Eko Putro Sandjojo.

Dalam konferensi pers di teras Rumah Transisi, Jokowi mengatakan bahwa pertemuan kemarin dilaksanakan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif sekaligus sesuai dengan sistem

presidensial. Tentu kinerja presiden dan wakil presiden harus dibantu menteri-menteri negara. ”Ini agar terciptanya pemerintah yang bekerja, terkonsolidasi, dan hadir di tengah-tengah rakyat. Kami putuskan kementerian jumlahnya 34,” tuturnya.

Jumlah itu terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai. Dia menjelaskan, dari pembagian kementerian untuk kalangan profesional dan profesional partai tersebut, ada tiga menteri koordinator yang tetap dipertahankan. Selain itu, khusus untuk wakil menteri (Wamen), yang mungkin masih diperlukan adalah Wamen di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). ”Cukup, sekarang tanya saja,” ujar Jokowi, mengakhiri pengantar jumpa pers.

Terkait dengan penyebutan kementerian untuk orang-orang profesional, dia menegaskan bahwa arti profesional itu bukan sosok yang berasal dari partai. ”Ya itu saja, tidak dari partai,”tegas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Mengapa jumlah kementerian masih 34, padahal sebelumnya ada rencana dirampingkan? Jokowi menuturkan, ada negara tetangga yangjumlah penduduknya 24 juta jiwa dan jumlah menterinya 24 orang. ”Kalau Indonesia jumlah penduduknya 240 juta, lalu apakah seharusnya menterinya 240?” tanya Jokowi.

Dia juga menyatakan bahwa nama kementerian sudah hampir final. Artinya, belum semuanya selesai. Karena itu, nama kabinet dan siapa yang diangkat sebagai menteri akan diumumkan lain waktu. ”Lain waktu ya lain waktu,” ucap dia.

Dengan begitu, ada ruang publik bagi masyarakat untuk memberikan masukan soal nama kementerian dan sosok yang pantas menjadi menteri. Jokowi memastikan bahwa pihaknya ingin mendapatkan banyak masukan dari masyarakat untuk dua hal tersebut. ”Caranya, bisa lewat banyak cara, salah satunya Twitter. Setelah disampaikanke kami, baru kemudian dibahas tim,” celetuknya.

Namun, setelah didesak, akhirnya Jokowi melunak. Dia menyebutkan tiga kementerian baru, yakni Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Maritim, dan Kementerian Kependudukan. Selain itu,

ada Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tiba-tiba Wapres JK berceletuk bahwa ada juga Kementerian Pertanian. Jokowi langsung mengiyakan pernyataan wakilnya tersebut. ”Nah, iya, pertanian juga,” ujarnya, disambut tawa sejumlah wartawan.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, perampingan nanti dipertajam di tingkat direktorat jenderal (ditjen). Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi pada pemerintahan. ”Ini yang dirapikan,” jelasnya.

Selama mempelajari struktur pemerintah saat ini, tim transisi menemukan 61 fungsi yang tumpang tindih di kementerian. Hal tersebut menjadi salah satu sebab tingkat ditjen dirampingkan. ”Temuan ini selama berkomunikasi dengan pemerintah,” jelasnya.

Efisiensi itu juga diterapkan untuk anggaran, misalnya pada Kementerian Koperasi dan UKM. Ternyata, di kementerian tersebut anggaran belanja terbesar justru untuk perindustrian. ”Anggaran ini yang akan dikurangi dan diberikan untuk yang prorakyat,” terangnya.

Terkait dengan anggaran untuk 34 kementerian, apakah sudah siap? Andi menuturkan, anggaran kementerian itu sudah disiapkan. Artinya, walau ada pergantian nama kementerian, anggaran tidak terpengaruh. ”APBN siap,” ujarnya.

Namun, akan ada sedikit pembengkakan anggaran untuk mengganti berbagai kebutuhan administrasi. Misalnya biaya penggantian kop surat dan biaya kantor. ”Itu tidak esensial lah,” terangnya sebelum pengumuman struktur kabinet.

Sementara itu, Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung Jokowi-JK menyambut baik komposisi tersebut. ”Saya kira proporsional,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan.

Menurut dia, komposisi yang tidak berselisih banyak antara profesional murni dan profesional dari parpol tersebut bisa diartikan bahwa Jokowi-JK tidak mendikotomikan unsur partai dan nonpartai. ”Semua yang penting tetap harus memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, memiliki reputasi yang baik, dan mampu kerjasebagai bagian dari teamwork,” tuturnya.

Dia menegaskan, menteri dari kalangan profesional murni dan profesional partai bukan sekadar pada jumlah. Tapi, menurut dia, lebih pada komposisi yang diharapkan proporsional. ”Yang terpenting adalah pemerintahan yang solid, fokus, dan mampu bergerak cepat mengatasi persoalan bangsa,” ujarnya.

Pos Ekonomi

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai, keputusan Jokowi-JK menetapkan empat pos menteri, yakni menteri keuangan, menteri ESDM, menteri BUMN, dan menteri pertanian, dari kalangan profesional cukup melegakan bagi para pelaku usaha. ”Itu memang pos-pos penting. Jadi, sudah seharusnyadiisi profesional,” ujarnya saat dihubungi (15/9).

Namun, menurut Destry, hal itu belum cukup. Dia menyatakan, masihada pos-pos kementerian yang mestinya juga diduduki oleh orang-orang profesional, salah satunya adalah menteri koordinator (Menko) perekonomian. Menurut dia, posisi Menko Perekonomian sangat strategis karena harus memegang fungsi koordinasi seluruh kementerian yang terkait dengan ekonomi. ”Jadi, sosok Menko Perekonomian harus punya leadership kuat dan kompetensi agar dihormati oleh menteri-menteri ekonomi,” papar dia.

Destry menyebut perekonomian Indonesia sangat kompleks sehingga harus dikawal oleh sosok dengan pemikiran luas. Jika tidak, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah cenderung parsial dan tidak komprehensif. Dia mencontohkan aturan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang sebenarnya sangat bagus karena mendorong hilirisasi sektor tambang. ”Sayangnya, tidak ada aturan yang mendukung pengembangan industri penunjang. Karena itu, begitu aturan diberlakukan, justru belum siap,” ucap dia.

Selain itu, terang Destry, salah satu pos yang mestinya juga diisi sosok profesional adalah menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans). Menurut dia, selama ini pos tersebutsering dikeluhkan investor karena dinilai kurang berhasil dalam memediasi kepentingan pelaku usaha dengan buruh. ”Menakertrans juga harus lihai mendorong pengembangan kapasitas tenaga kerja karena ada jutaan penduduk usia produktif di Indonesia yang harusdikelola dengan baik,” papar dia.

Jika diminta memilih, lanjut Destry, para pelaku ekonomi akan cenderung memilih sosok-sosok profesional untuk mengisi seluruh pos menteri ekonomi. Namun, pasar pun memaklumi jika Jokowi-JK juga harus berkompromi dengan partai politik pendukungnya dengan mengakomodasi masuknya politisi dalam jajaran kabinet. ”Itu sebuah keniscayaan. Tapi, pasar tetap berharap politisi yang duduk di kursi menteri adalah politisi yang punya kompetensi, tidak asal punya kedudukan di partai,” ucap dia. (idr/dyn/owi/c11/kim)

http://www.bjgp-rizal.com/2014/10/menteri-kabinet-kerja-jokowi-jk-perode.html

http://www.bjgp-rizal.com/2014/10/menteri-kabinet-kerja-jokowi-jk-perode.html