Daftar Pertanyaan Satker

DAFTAR PERTANYAAN PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF INSPEKTORAT JENDERALPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN

I. TERTIB ADMINISTRASI

A. UMUM

1. Apakah dalam penyusunan RENSTRA, RKT, Renja KL, RKA-KLdan LAKIP telah melibatkan seluruh unit Eselon II?

2. Apakah penyusunan dan pengiriman RENSTRA, RKT, RenjaKL, RKAKL dan LAKIP telah dilaksanakan tepat waktu?Sebutkan nomor Surat Pengantar pengiriman ke unitterkait.

3. Uraikan program dan kegiatan Satker Saudara tahunanggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan.

4. Apakah kegiatan seluruh unit Eselon II telah sesuaidengan RKT? Apabila tidak coba jelaskan dan mengapasampai terjadi.

1

5. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan di luar RKT? Apabila ada, jelaskan dan bagaimana dengan anggarannya ?

6. Jelaskan secara singkat mengenai faktor-faktorpenghambat kelancaran pelaksanaan RKT?

7. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasihambatan yang dihadapi?

8. Apakah Satuan Kerja Saudara telah melaksanakan evaluasikegiatan secara berkala? Jelaskan.

9. Apakah output dan outcome masing-masing kegiatan telahtercapai sesuai perencanaan? Jelaskan.

B. KEPEGAWAIAN

10. Apakah dilakukan rapat staf secara regular, baik di tingkat Eselon II maupun Eselon I? Apakah hasil rapat staf dicatat secara baik dan dibagikan kepada pejabat terkait?

11. Apakah bezetting pegawai telah sesuai formasi yang2

ditetapkan? Apabila tidak, harap jelaskan!

12. Apakah pada Satuan Kerja Saudara terdapat PejabatFungsional Diplomat? Jika ya, sebutkan jumlah dantingkatannya serta tugas yang diberikan kepada mereka.

13. Apakah para Pejabat Fungsional Diplomat tersebut telahmembuat Satuan Kerja Individu (SKI) dan menyampaikan keBiro Kepegawaian tepat waktu?

14. Apakah pernah terjadi penangguhan usul kenaikan pangkatPNS dan tingkat/gelar PDLN pegawai? Jika ada, harapjelaskan!

15. Apakah terdapat pegawai yang tidak masuk kantor tanpamemberikan keterangan? Apa tindakan yang diambil?

16. Apakah ada pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplindan atau dikenakan tuntutan ganti rugi? Jika ada,jelaskan

17. Apakah pelaksanaan cuti pegawai telah sesuai denganketentuan ?

18. Apakah pejabat struktural/fungsional yang mengakhiritugasnya telah membuat Memorandum Akhir Tugas/Laporan

3

Pelaksanaan Tugas dan melaksanakan serah terima jabatan?

C. KEUANGAN

19. Apakah setiap unit Eselon II mengetahui jumlah alokasi dana dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan?

20. Apakah Satuan Kerja Saudara mengelola anggaran selainDIPA? Jika ya, sebutkan jumlah dan peruntukannya.

21. Uraikan jumlah realisasi anggaran pada tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan!

22. Apakah ada keterlambatan dalam pencairan Uang Persediaan(UP)? Jelaskan.

23. Apakah pengiriman SPJ dan SPP-GU dilakukan secarateratur dan tepat waktu? Apabila tidak, harap jelaskanapa hambatannya!

24. Apakah ada pengajuan SPP-GU yang belum/tidakditerbitkan SPM dan SP2D-nya? Jika ada, jelaskan

25. Apakah pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangantelah menggunakan SIMKEU Real Time? Jika sudah, apakahada kendala dalam pelaksanaannya, jelaskan!

4

26. Apakah Satuan Kerja Saudara melakukan rekonsiliasikeuangan dan BMN setiap bulan dengan KPPN dan DJKNL?

27. Apakah Satuan Kerja Saudara telah menyusun danmenyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan PMK No.171/PMK.05/2007 baik per semester maupun tahunansecara tepat waktu? Jika belum, jelaskan apa yangmenjadi hambatannya.

28. Apakah pengelola keuangan (KPA, PPK) melaksanakanpemeriksaan Kas? Seluruh Dokumen BAPK agar disampaikankepada Tim pada saat pemeriksaan.

29. Pada akhir tahun anggaran, apakah ada kendala untukmelakukan tutup buku tepat waktu? Jika ada, jelaskan.

30. Apakah pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkanprinisip hemat, efektif, efisien, dan transparan, denganmelakukan pembahasan dalam rapat staf? Jelaskan.

31. Apakah Satuan Kerja Saudara menyusun dan mengirimkanLaporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) setiap triwulan?Lampirkan.

32. Jika Satuan Kerja Saudara mengelola PNBP, jelaskan5

bagaimana mekanisme pemungutan dan penyetorannya sertasebutkan jumlah penyetoran PNBP tahun lalu dan tahunanggaran berjalan.

33. Apakah terdapat kendala dalam penyetoran sisa UangPersediaan (UP) di akhir tahun secara tepat waktu?Jelaskan.

34. Apakah Satuan Kerja Saudara memungut dan menyetorkanpajak sesuai ketentuan yang berlaku?

35. Kapan terakhir kali Satuan Kerja diperiksa olehItjen/BPK/BPKP? Apakah seluruh temuan hasil pemeriksaantelah ditindaklanjuti?

D. BARANG MILIK NEGARA36. Apakah perencanaan kebutuhan barang/jasa dibahas dalam

rapat staff dengan melibatkan seluruh unit Eselon II ?

37. Dalam pembuatan laporan BMN apakah Satuan Kerja Saudaratelah menggunakan aplikasi SIMAK BMN, sesuai PermenkuNo. 171/PMK.05/2007 dan apakah ada hambatan dalampenggunaan aplikasi tersebut ? Jika ada, jelaskan.

38. Apakah Satuan Kerja Saudara telah membuat dan6

mengirimkan Laporan BMN Semester I dan II tepat waktu?Sebutkan nomor surat pengantar pengirimannya.

39. Apakah Satuan Kerja Saudara memiliki ruangan khusus untuk menyimpan ATK, bagaimana pencatatan penerimaan danpenyalurannya ?

40. Apakah Satuan Kerja Saudara memiliki gudang untuk menyimpan barang-barang yang akan dihapuskan? Jika tidakpunya, bagaimana mengatasi hal tersebut?

41. Dalam pencatatan barang persediaan apakah telahmenggunakan aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan PerdirjenPerbendaharaan No.Per-40/PB/2006 dan apakah ada hambatandalam penggunaan aplikasi tersebut ? Jelaskan

42. Apakah Daftar Barang Ruangan (DBR) telah dimutakhirkansesuai dengan kondisi yang ada di setiap ruangan? Apakahtelah disesuaikan/diperbaharui pada setiap awal tahun ?

43. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjangpelaksanaan tugas? Sebutkan kendala-kendala yangdihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

44. Apakah ada usulan penghapusan BMN yang telah diajukan keBiro Perlengkapan namun belum memperoleh persetujuan?

7

45. Apakah input data SIMAK BMN dilakukan berdasarkan SP2Datas belanja modal dan sesuai dengan rincian Aset? Apabila terdapat penambahan Aset Tetap yang diperolehselain dari belanja modal apakah dicatat dalam SIMAKBMN? Jelaskan dan lampirkan.

46. Apakah kepemilikan Aset Tetap berupa tanah, gedung,bangunan (jika ada) dan kendaraan dinas dibuatkan KartuInventaris Barang (KIB)?

47. Apakah pengadaan barang yang pembayarannya dilakukansecara bertahap (melalui termin) telah dicatat sebagaiKonstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)? Jelaskan.

48. Sebutkan secara rinci sarana mobilitas yang dimilikiSatuan Kerja, apakah memadai untuk mendukung kegiatanoperasional. Jika tidak, apakah Satuan Kerja Saudaratelah mengajukan usulan ke Biro Perlengkapan untukpengadaan sarana mobilitas?

II. TERTIB WAKTU

49. Bagaimana Satuan Kerja Saudara mencatat kehadiran8

pegawai? Jelaskan.

50. Apakah dilakukan evaluasi secara berkala ataspelanggaran jam kerja dan bagaimana mekanisme penjatuhansanksi ? jelaskan!

51. Apakah Satuan Kerja Saudara menjawab permintaan data/tanggapan dari Perwakilan/ Satuan Kerja/instansi lainsecara tepat waktu?

52. Apakah terdapat kelambatan Perwakilan/ SatuanKerja/instansi lain dalam menanggapi permintaandata/tanggapan yang disampaikan oleh Satuan KerjaSaudara? Jelaskan.

III. TERTIB FISIK

53. Berapa anggaran pemeliharaan gedung yang tersedia dalamDIPA Satuan Kerja Saudara tahun lalu dan tahun anggaranberjalan. Apakah jumlah tersebut mencukupi?

54. Apakah ruang kerja masing-masing pegawai telah tertatarapih? Bagaimana bentuk kepedulian mereka untuk

9

mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman?

55. Apakah Satuan Kerja Saudara memiliki ruang penyimpananarsip? Apakah pengelolaan arsip dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku?

56. Apakah pernah dilakukan pemusnahan Arsip? Jelaskan.

IV. PENGAMANAN

57. Bagaimana prosedur pengamanan berita masuk/keluar?Jelaskan.

58. Apakah pegawai mendapatkan sosialisasi prosedur mengenaipengamanan sehari-hari dan dalam keadaan darurat?

59. Peralatan pengamanan apa yang ada di Satuan KerjaSaudara, apakah telah dilakukan pengecekan berkalaterhadap peralatan tersebut? Jelaskan.

60. Bagaimana pengaturan untuk kunjungan tamu dinas/pribadi?Jelaskan.

61. Apakah setiap pegawai mematuhi peraturan mengenaipenggunaan Kartu Identitas Pegawai dan bagaimana

10

pengawasannya?

V. PELAYANAN

62. Apakah Satuan Kerja Saudara melakukan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat? Jelaskan:

a. jenis pelayanan yang dilakukan

b. anggaran yang tersedia

c. jumlah pegawai yang menangani

d. sarana dan prasarana yang tersedia

e. prosedur pelayanan

f. penetapan tarif jasa layanan

g. tata cara pemungutan bea/jasa layanan

h. kendala yang dihadapi

i. langkah-langkah untuk mengatasi kendala

11

63. Apakah Satuan Kerja Saudara melakukan fungsi pelayanan kepada pegawai? Jelaskan:

a. jenis pelayanan yang dilakukan

b. anggaran yang tersedia

c. jumlah pegawai yang menangani

d. sarana dan prasarana yang tersedia

e. prosedur pelayanan

f. kendala yang dihadapi

g. langkah-langkah untuk mengatasi kendala

VI. PERLINDUNGAN

64. Apakah Satuan Kerja Saudara melakukan fungsi perlindungan WNI/BHI? Jelaskan:

12

a. kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan perlindungan

b. ketersediaan data base

c. anggaran yang tersedia d. jumlah pegawai yang menangani

e. sarana dan prasarana yang tersedia

f. prosedur kerja

g. koordinasi dengan Perwakilan RI/instansi terkait

h. kendala yang dihadapi

i. langkah-langkah untuk mengatasi kendala

65. Pertanyaan untuk Direktorat RegionalJelaskan:

a. Apakah Satuan Kerja Saudara melakukan pemantauanmengenai masalah perlindungan WNI/BHI pada PerwakilanRI di wilayah regional?

13

b. Pada RKT, apakah ada kegiatan yang terkait denganmasalah perlindungan WNI/ BHI?

c. Sejauh mana masalah perlindungan WNI/BHI menjadiperhatian di negara-negara wilayah regional?

d. Masalah apa saja yang mengemuka di negara-negarawilayah regional, terkait dengan perlindungan WNI/BHI.

e. Bagaimana penanganan masalah tersebut?

f. Apakah dilakukan koordinasi dengan DirektoratPerlindungan WNI/BHI dan instansi terkait lainnya?

g. Kendala apa yang dihadapi dalam penanganan masalahperlindungan WNI/BHI di negara-negara wilayahregional?

h. Apakah ada kebijakan untuk menyelesaikan kendalatersebut?

VII. PENGEMBANGAN EKONOMI66. Apakah dalam RKT terdapat kegiatan-kegiatan yang

mendukung upaya diplomasi ekonomi? Jelaskan.

14

67. Apakah Direktorat regional memiliki strategi diplomasiekonomi yang harus dilaksanakan Perwakilan? Jelaskan.

68. Bagaimana peran Direktorat regional dalam kegiatanpromosi ekonomi yang dilakukan Perwakilan? Jelaskan.

69. Sejauh mana Direktorat regional memanfaatkan laporanyang disampaikan oleh Perwakilan mengenai perkembanganekonomi, investasi dan pariwisata?

70. Bagaimana hubungan koordinasi dengan instansi yangmenangani isu ekonomi, investasi dan pariwisata?Jelaskan.

71. Berapa jumlah SDM yang menangani isu ekonomi padaDirektorat regional? Apakah jumlah tersebut telahmencukupi?

72. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensiSDM di bidang diplomasi ekonomi?

15

Diaspora, ‘brain drain’ and education Aimee Dawis, Jakarta | Opinion | Wed, August 21 2013, 10:33 AM Opinion News

The recent Congress of Indonesian Diaspora focused on the collaborations between Indonesia and diasporic Indonesian communities around the world. An article published in The Jakarta Post on Aug. 20, 2013, lauds this conference because collaborations between the Indonesian government, various business circles and diasporic communities may boost Indonesia’s economy.

A strong emphasis is placed on pulang kampung or “going home”. The conference organizers may have chosen this theme after careful consideration on the assumption that Indonesian communities living abroad may someday return to their homeland, or to contributing in their own ways to their country oforigin.

The ties that bind all Indonesians living in Indonesia and abroad are sinuous and based on a concept that Benedict Anderson calls “imagined communities”. In his theory of nationhood, Anderson posits that nations are drawn together in their collective memory of a shared past, to truly “believe in” their nation and, therefore, to act in its interests. In this respect, history and rituals are essential to instill nationalist pride in Indonesian citizens.

In every country, the flag is symbolic of a nation. It represents a country at the United Nations andis especially significant as a beacon of independence for countries with a colonial past such as

16

Indonesia. This flag is flown during solemn ceremonies across the country during our Aug. 17 Independence Day celebrations, from kindergartens to a lavish event at the Presidential Palace. Similar ceremonies are also conducted every Monday at national schools around the country.

Such ceremonies, however, are not enough. Pride in being Indonesian can only be created through education and a personal sense of belonging to a country that is also respected internationally. As achild growing up in Indonesia, I remember being taught to recite the state ideology of Pancasila (belief in one supreme God, humanism, nationalism, popular sovereignty and social justice) and our national motto of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity).

However, a deeper understanding and practical application of these principles was not emphasized in the schools that I attended.

School children and all Indonesian citizens should understand that these unifying principles are crucial to bringing our diverse country together. Our country’s diverse population, rich natural resources and cultural heritage are key aspects that have drawn international attention to this country.

As it is commonly understood, our younger generation is more enamored with popular culture, Facebook and Twitter rather than exploring the rich resources that our country has to offer. Members of our younger generation, who may go abroad to study or begin their careers abroad, need to be armed with this significant knowledge to help promote our country, and to draw them back to Indonesia after theyhave obtained education and experience overseas. Even if they choose to stay abroad as members of Indonesian diasporic communities, their pride in their country of origin will allow them to maintain close political, economic and social ties with Indonesia.

Opportunities in Indonesia for our diaporic student communities should also be an important factor

17

for the government to focus on in order to reduce a “brain drain”. According to Professor Yohannes Surya, an educator who has groomed our country’s best minds to win various medals in physics and mathematics Olympiads, Indonesia is thriving in brilliant young minds that need to maximize their potential to help build Indonesia’s science and technology sectors.

Surya, himself a brilliant physicist, went on to pursue a master’s and doctorate in physics at the College of William and Mary in the United States after obtaining his undergraduate degree at the University of Indonesia (UI) in 1986. He attained his postgraduate degrees in 1990 and 1994, respectively, and received the highest honors possible for both.

Having completed his tertiary education, Surya began working as a consultant in theoretical physics at the US Nuclear Physics Center in Virginia. Although this work earned him a green card to stay in the US as a permanent resident, he decided to return to Indonesia.

Contrary to the prevailing belief that those who graduate overseas tend to stay abroad, Surya claimedthat most scientists who obtained their degrees abroad “long to return to Indonesia, provided that they can contribute their skills and research to help their country”.

One of his former students, Hendra Kwee, who participated in the International Physics Olympiad in 1997 and earned his doctorate in 2007 from the College of William and Mary, is now back in Indonesia to train the current Indonesian physics team for the Olympiad. Others like him would be committed to returning to their homeland when there were laboratories and research centers for them to develop andcontribute their skills, he added.

What Surya and the nation’s other scientists need now is public support to make his dreams a reality.To his satisfaction, the Education and Culture Ministry has pledged to provide scholarships for the winners of the International Physics Olympiad. Other initiatives from the private sector will also

18

encourage these exceptional students to return to their homeland.

As Indonesia becomes an important global economic player, it is necessary for the government to gear its efforts toward educating the nation and creating opportunities for Indonesia’s best and brightestminds that make up part of the Indonesian diasporic communities.

After all, as Professor Surya reminded us, “Education is the key to a nation’s advancement. These students deserve the attention and support of various organizations, corporations and the government.In time, they will definitely push Indonesia to the forefront of science and technology.”

The writer, who earned her PhD in media studies at New York University, lectures at the University ofIndonesia’s departments of communications and humanities. She is currently completing a course at theNational Resilience Institute (Lemhannas).

Paper Edition | Page: 6Read also:

19

SBYs Outlines 9 points for Reconciliation and Conflict Resolution at First Strategic Review Forum in Jakarta; Renews Indonesian Diaspora Outreach for National Development

On 17th July 2012, President Susilo Bambang Yudhoyono arrived from Surakarta and later in the afternoon officially opened the Strategic Review Forum and its official launching of the Strategic Review Journal at the Shangrila Dialogue. Later in the evening he also receive Indonesian Ambassador to Washington DC, Dr Dino Pati Djalal to share the findings of the recent Conference on Indonesian Diaspora in Los Angeles earlier in the month.

Sharing Indonesia's Experience in Reconciliation and Conflict Resolution

The first Strategic Review Forum was attended by former Timor Leste President Ramos Horta, former Prime Minister Thaksin Shinawatra, and former Prime Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim. The room was packed with scholars, , diplomats, high ranking military and police officials and also the media.

20

In his remarks, President SBY congratulated the organisers and the Chief Editor, former Foreign Minister Dr Hassan Wirajuda for making the Indonesian Journal a landmark for Indonesian contribution in international foreign policy publications and also encouraging more Indonesian thinkers to contribute more to global discourse of international relations.

"I hope Strategic Review will continue to bring a world of ideas to Indonesia and also project Indonesia’s ideas to the world. I would also like to use this occasion to encourage Indonesian scholars and intellectuals to write more for national and international journals – for some reason, Indonesia still falls short in terms of published works in academic journals, and I knowwe can do better because we have a vibrant intellectual community here in our country".

Since its soft launch in August 2011, Strategic Review has published four more editions, thus staying true to its original promise sof regularity, consistency, and quality. Strategic Reviewhas also been enriched by the contributions of numerous prominent Indonesian and international political, social, and economic figures.

Along the lines of the discussion at hand, President SBY also conveyed the particular circumstance which Indonesia possesses in the field of reconciliation and confidence building.

"Reconciliation and conflict resolution is also something that is critical to the stability of nations and to the future of our region. Here in Indonesia, owing to our particular situation, we have found that the hard work of nation-building and democratic transition constantly involveefforts to resolve conflicts and promote reconciliation. In my years as President, I have foundthat healing the wounds can be not just the most challenging task, but also the most rewarding. There is no peace, no freedom, no stability unless we take out the cancerous seeds of conflict

21

and hatred from our society, and replace them with seeds of amity and good will. I do believe that the basic thrust of the human heart is that of love and goodness, and this makes the struggle for peace possible, even in the most difficult situations involving sworn enemies. Indeed, hope is the most powerful weapon to destroy the ills of the world : tyranny, poverty, diseases, extremism, ignorance and others" SBY remarked.

The President stated that Indonesia has been blessed to be where it was today. "Our democracy is strong. Our civil society is robust. Our economy is growing reasonably well. Our international position is more solid. And, insya Allah our future is bright" he declared.

And yet he reminded that such earnings were not always evident, not always certain and definitely not always something the Indonesians could believe in.

"Some of us may be tempted to take all this for granted – as if this is the way it should alwaysbe. Well, don’t. These things did not come easy to us : we earned them. Since 1999, we have re-built our system brick by brick. We made sure every election was done right, and that every vote counts. We relentlessly pushed for policy reforms. We over-came every trials and tribulation that stood in our path. And we sorted out each of our conflicts one by one" SBY uttered

Sharing his lessons, President SBY pointed out nine factors of success, namely: "Firstly, I believe very strongly that every conflict is amenable to peaceful political solutionThis may not be obvious to all conflict situations, but I do believe that this is true" SBY called out.

22

The fact that some conflicts remain unresolved after decades, and even centuries, did not mean that they are permanently irreconcilable he stated. Someday, the right combination of events, interests, generational changes, evolving leaders – and also luck – will unlock the situation. looking at Apartheid and also the case of Northern Ireland, SBY professed hope also for the ArabIsraeli Conflict.

"In this spirit, I do believe that the age-old Arab-Israeli conflict will find resolution in thedecades of the 21st century, something which most likely will require a transformational approach to renew the bonds between the Abrahamic religions of Islam, Christianity and Judaism"

"Second, every conflict has its own personality. No two conflicts are alike. Every conflict has its own character, its own, rhytim, its own dynamics, its own idiosyncrasies. So many conflicts linger on, and become worse, because decision makers fail to scratch the surface, and thus could not understand the real essence of the conflict. Knowing the profile of the conflict, is the first step in figuring our the right formula to fix it."SBY underlined. In his attempt to under-stand the conflict, there was always something new that he can learn andevery detail – no matter how small – helped in the decision making

"Third, it is always better to prevent conflict before it happens, than to cure it once it erupts. Preventing conflict before it happens is better, easier, cheaper, safer, faster and moreeffective" "Fourth, reconciliation and conflict resolution requires leadership. The function of leadershipis to drive and push a political process, that is usually very difficult to construct and get off the ground. Leadership means having the courage to make difficult decisions, sometimes going

23

against the tyde, and take the risks even if it leads to his or her own downfall"

When the government pursued the peace process in Aceh in 2005 after the tsunami, it was not a popular thing to do – and some questioned it.

"There was a high risk of failure but we took the odds, because we knew, post-tsunami Aceh couldnot be rebuild without peace on the ground. I know that my good friend Jose Ramos Horta and Xanana Gusmao also took this risk when dealing with difficult issues with Indonesia – but in theinterest to promote reconciliation, they wisely took the hits and stood their ground, because they knew it was the right thing to do, and the right fight to fight. That is leadership" SBY stated as he looked to President Horta. the floor was filled with clapping hands.

"Fifth, when a conflict cannot be resolved, then manage it. If the conditions for resolution are absent, do not force it, but keep the conflict contained, manageable, and controllable."

He also stated that there will come a time when the calculus and the dynamics will change, perhaps even the players will change, and suggested that when that time comes-- to make the bestof it.

"This applies best in the South China Sea, where 6 claimants – 4 of them from ASEAN – are involved in territorial and jurisdictional disputes. It is safe to assume, given the extreme complexity of the overlapping claims, that we will not see a diplomatic resolution of the South China Sea disputes in the short term, perhaps even in the medium term. Short of a comprehensive resolution, the claimants must do their best to manage and contain the disputes, to make sure that it does not escalate or worst, lead to the outbreak of military clashes, as had happened inthe past. The countries in the region should help the claimants manage their disputes and keep

24

the temperature low. This is why the work of the ASEAN – China Working Group to produce a meaningful and practicable Code of Conduct in the South China Sea is central to improving confidence building. It will help enhance strategic predictabili-ty and bolster regional, stability in a region that desperately need it" SBY reminded.

"Sixth, in every conflict, there will always be a window of opportunity. This window of opportunity is usually small and momentary, but it can lead to possible solutions. The hard part for leaders is to spot it and not miss it"

In Aceh, the window came in the aftermath of the tsunami. In the midst of enormous desperation,we saw an opening for a new peace effort, judging from the psychological predisposition of the Acehnese people. Surely, anyone with conscience would have to be moved by the incredible sufferings in Aceh and respond to peace gesture – and this they did. If we had missed that narrow windown of opportunity, who knows, Aceh would not be the place it is today : peaceful andrehabilitated.

Seventh, to promote reconciliation and conflict resolution, it is always helpful to adopt a pragmatic, flexible, forward-looking approach. A rigid dogmatic approach is not likely to deliver results. Finding the ingredients for peace takes a lot of listening, and a lot of challenging the old assumptions"

Again on the case of Aceh, SBY reminded that to revive the peace talks in Aceh that finally led to permanent peace, all parties needed an open mind and also to change the mindset.

" I was convinced that a purely military solution would not deliver peace. I was convinced thata win-win strategy that regards our negotiating counterparts as potential partners for peace

25

would undo the gridlock" SBY added

"This leads to my eighth point : the most critical thing to achieve in a peace deal is trust building between the actors in conflict. In the Aceh negotiations, there was a critical time, aturning point, when the negotiating actually began LISTENING to one another, rather than talkingpast one another. This emergence of trust and confidence carried the negotiations a long way. It broke walls, and allowed them take greater risks. And even until today, the negotiating partners remain friends".

This was a case suggested also for Myanmar SBY added.

"I believe it is also this emergence of trust between Daw Aung San Suu Kyi and President Thein Sein – something which she has publicly acknowledged - that has made democratic developments in Myanmar more hopeful these days. This trust – which did not exist before – became a powerful force driving positive change and optimism in Myanmar, and we all hope that they continue to harness it and spread it" SBY underlined.

"Finally, the ninth point, it must be said that the only thing more important than making peace is keeping it. There are too many examples in history, where a hard won peace crumbled because the stake-holders became complacent afterwards. Peace-building requires systemic, long term efforts. And it must be comprehensive, involving political, legal, economic, social, and cultural measures. Ultimately, peace building requires sustained political will by the leadership. The difference between a good peace building and a poor one is, the difference between a short-lived peace and a long lasting one" SBY stated.

Again referring to the case of Timor Leste he stated that reconciliation and conflict resolution26

is a powerful force as he was emotionally blown away during his last visit to the country.

"A few weeks ago, in May, I had the privelege to visit Dili to attend the 10th Anniversary of Restoration of Timor Leste’s Independence. It was a truly memorable occasion – not just becauseof the impressive official ceremonies, but because of the public affection that I witnessed. As President of Indonesia, everywhere I went, I was warmly greeted with smiling faces and welcomingchants by the people of Timor Leste. I was so deeply touched by this massive gesture of friend-ship and kindness shown to me, and by extension, to Indonesia. It was then that I realised thisthe people of Timor Leste, like us in Indonesia, wanted to build a future, not stuck and burdened by the past. This is what we both deserve : a future of peaceful partnership and common prosperity"

In finishing his statement, SBY referred to the ongoing tense situation other parts of the worldand hoped for peace to continue spreading in all regions, including the Middle East

"In this regard, I do hope that the democratic transition process that is sweeping the Middle East and North Africa will will transform the region into full-fledge democracies. At the same time, we need to further nurture the transition process, by ways of supporting nation-building and reconciliation. In the case of Syria, I believe that we must find a solution to the on-going conflict. The international community cannot stay idle as innocent victims continue to fall. I have been in close communications with Secretary General Ban Ki-Moon on this, and I have proposed several recommendations to him along the lines of the solution of the Lebanon-Israel conflict. In 2006, I too had a similar consultation with then UN Secretary General Kofi Annan on the Lebanon crisis" SBY stated.

With this, he once again declared the commitment of Indonesia in forging peace, stability and 27

prosperity

"For our part, Indonesia will continue our active contribution towards international peace and security, as we have done so in the past. In the 1990s, we assisted in the peaceful resolution of conflicts in southern Philippines, and Indonesia was the first country to be able to engage all the claimants in the South China Sea and all ASEAN states in an informal track-two process. More recently, we are playing a role in facilitating talks on the Thai-Cambodia border disputes,and we actively supported the democratic transformation in Myanmar, and we continue to do so" SBY concluded.

Renewed Commitment to Strengthen Diaspora Dialogue for Development

Later in the evening, President SBY received Ambassador Djalal to hear the outcomes of diplomacyto reach out to Indonesians not in Indonesia at the first Conference on Indonesian Diasporas in Los Angeles. Attending the briefing was not only Cabinet Secretary and Minister for State Secretariat but also Foreign Minister, Education and Culture Minister and Chairman of the Economic Commite. In his deliberations, the Ambassador reported that some 2000 participants hadattended with Indonesians not only from all over the US but from Canada, Madagascar, Suriname, Middle East and South Africa and also Europe. It was suggested that there may be as much as 10 million Indonesian diasporas abroad. the nature of such diasporas were considered to be mostly skilled and were eager to participate in national development. To this end, the next CID will be hosted in Jakarta in August, with the theme "Diapora Pulang Kampung" where an expected 10,000participants will be anticipated.

To this, the President agreed with the recommendations of the CID, which is to establish a special visa classification for the diaspora's, continue the policies of the Foreign Office in

28

reaching out to the diasporas and facilitate their intent to invest and contribute to national development.

Beyond 2014 and the Role of Youths in Summitry

The year 2013 may already behind us, but the momentum it brings should remind us that Indonesia has come a long way from the times it embarked on reform and transformation in 1998. Today, Indonesia’s existence continues to receive the respect it deserves as a vast country with a large population rediscovering its role in the newly evolving world. The Asia Pacific century, where the countries in Asia are now facing new challenges in the region-while other countries in other regions slowly recover from its economic crisis 5 years ago, is a time for countries like Indonesia to continue its role in fostering dialog to promote regional peace stability and prosperity.

Although it faces continued (painful) transformation as a country, especially in preserving harmony, tolerance and unity, Indonesia is still in the right time in history to be that country

29

to forge a regional peace and stability that would reassure other countries in the region that dialog, trust and partnership is still the way to achieve prosperity and progress.

President Yudhoyono has made a long run since holding office in October 2004, spreading such ideals of dialogue and partnership. He has a remaining ten months and 20 days before his term ends as Indonesian President on October 20th, 2014. Despite such a deadline, Indonesia’s role indiplomacy, especially in Summit Diplomacy, is not expected to end with the countries new leadership. The Indonesian diplomatic engine will continue to play an active leadership role inthe region and also an influential role on the global stage.

Be that as it may, although President Yudhoyono has lifted Indonesian diplomacy to new heights, it remains crucial that all stakeholders play an active role in the countries international relations. It is proven now that diplomacy is not privy to the diplomats alone, particularly when Yudhoyono has played the role of Diplomat in Chief.

An important recognition must be given to the next generation of leaders, not only those campaigning to take the national helm during the Presidential elections, but particularly the youths of Indonesia who will inherit President Yudhoyono’s legacy in diplomacy.

After Indonesia’s involvement of the G20, since the first meeting in Washington DC, and the new role of youths at the Youth 20 in Toronto, it is evident that this premier forum for international economic cooperation is not merely restricted to governments nor business nor labour unions alone. The role of youth is now an important element in leaders decision making and policy formulating process. The upcoming a Youth 20 Summit taking place in Sydney mid-2014 is an important phase in rejuvenating the Indonesian diplomatic spirit. The role of Indonesian Youth Diplomacy just launched in late December therefore can serve as an important

30

platform to empower all stakeholders in Indonesian diplomacy and better Parepare the country in facing global and regional issues

For President Yudhoyono, as he looks into this year and beyond 2014, while the seeds of his 10 years of presidential diplomacy evolve for the next 10 years to come, he would probably be comforted to know that his legacy of reshaping Indonesian diplomacy will be pursued vigourously not only by diplomats and academian, but particularly by the younger generation. In the mean time, it is important that Indonesia continues to consolidate its diplomatic achievements in 2013 as part of the groundwork for the country’s future international relations.

*The writer is Assistant Special Staff of the President for International Relations. He is expressing his personal views. Hecan be contacted by Twitter :aosny2011

31

Konferensi para menteri anggota Organsasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 telah berakhir pada hariSabtu tanggal 7 Desember 2013, atau mudur sehari dari waktu yang direncanakan. Hasil konferensidi Bali ini dapat dikatakan menjadi penyelamat dari rasa putus asa yang semakin menumpuk setelahbertahun-tahun konferensi WTO tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti. Sejak Putaran Doha(Doha Round) diluncurkan pada tahun 2001 di Doha-Qatar, negosiasi tidak pernah mengalamikemajuan. Bali yang indah mempesona, hangat, sekaligus memiliki aura yang menenangkan hati,tampaknya mampu membuat para delegasi saling memberi dan menerima, yang pada akhirnya sampaipada kesepakatan. Kesepakatan konferensi WTO di Bali, yang disebut Paket Bali, disambut gembiraoleh negara-negara para peserta konferensi, yang memiliki berbagai latar belakang ideologipembangunan ekonomi yang berbeda-beda.

Perdebatan Putaran Doha, atau disebut juga Agenda Pembangunan Doha, dimaksudkan untukmenciptakan aturan tunggal yang berlaku bagi 159 negara anggota WTO di berbagai bidang, sepertimenurunkan pajak impor, mengurangi subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan, danmenciptakan prosedur standar kepabeanan. Dengan disepakati dan diterapkannya aturan-aturanyang seragam tersebut, diharapkan pergerakan barang antar negara dapat lebih lancar danperdagangan dunia semakin meningkat lebih cepat. Dasar pemikiran Putaran Doha adalah, jikaseluruh negara menjalankan aturan perdagangan yang sama maka semua negara akan dapat memperolehkeuntungan dari perdagangan, baik itu negara kaya maupun negara miskin. Perdagangan yang

32

semakin berkembang diharapkan akan menciptakan peluang-peluang usaha yang lebih banyak lagi danmembuka kesempatan kerja yang lebih besar.

Dalam prakteknya, banyak negara yang merasa bahwa perdagangan yang lebih bebas ternyata tidakmemberikan manfaat seperti yang diharapkan. Perdagangan memang meningkat pesat, baik volumemaupun nilainya, namun distribusi manfaat dari perdagangan itu dipandang belum adil. Pada aspekkeadilan inilah kritik keras disuarakan oleh banyak pihak di luar ruang-ruang konferensi WTO diberbagai tempat dan waktu. Dalam sambutan pembukaan konferensi WTO di Bali, Presiden RI jugamengingatkan perlunya perdagangan yang memenuhi aspek keadilan bagi semua.

Aspek keadilan telah menjadi hambatan utama bagi konferensi-konferensi WTO untuk mencapaikesepakatan di tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin juga di tahun-tahun mendatang. Tiadanyakemajuan yang berarti dalam konferensi-konferensi Putaran Doha WTO telah menyebabkan banyaknegara membuat kesepakatan-kesepakatan perdagangan bilateral dan kesepakatan-kesepakatanperdagangaan regional dan antar kawasan, seperti Trans-Pacific Partnership antara AmerikaSerikat dengan 11 negara kawasan Pasifik ataupun pasar bebas Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Itu sebabnya, kesepakatan yang berhasil dicapai pada konferensi WTO di Bali ini dipandangsebagai salah satu tonggak penting pagi kemajuan menuju Agenda Pembangunan Doha, sekaligusmenyelamatkan relevansi WTO sebagai lembaga perdagangan multilateral.

Paket Bali (Bali Package) terdiri dari 10 dokumen yang mencakup fasilitasi perdagangan, pertanian,dan berbagai isu pembangunan. Paket Bali memberikan ruang dan fleksibilitas bagi negara-negaraberkembang untuk mengatur kebijakan ketahanan pangannya. Bagi Indonesia, Paket Bali tidakmemberikan hambatan terhadap agenda-agenda ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yangselama ini telah dijalankan. Subsidi maksimal sebesar 10 persen dari total produksi pangandalam rangka stok untuk ketahanan pangan, yang menjadi isu panas dalam konferensi WTO di Bali,juga belum pernah terlampaui oleh Indonesia. Perbaikan prosedur kepabeanan yang ada dalam PaketBali, juga telah menjadi program pemerintah selama ini. Perbaikan prosedur kepabeanan di

33

Indonesia tidak hanya dimaksudkan agar barang lebih mudah mengalir keluar-masuk, tetapi jugaagar korupsi dan pungutan liar dapat dihilangkan dari kepabeanan.

Posisi pemerintah Indonesia tetap tegas dalam menempatkan pertanian sebagai sektor strategisdalam pembangunan. Pemerintah menyadari sektor pertanian masih menjadi sumber matapencaharianbagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia, dan di sektor ini masih banyak petani yang tarafkehidupannya perlu ditingkatkan. Indonesia juga telah mengalami dampak buruk dari lonjakan-lonjakan harga pangan. Harga pangan yang naik tajam tidak saja menurunkan daya beli danmendorong inflasi, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik. Iklim yangsemakin tidak mudah diramalkan menjadikan risiko produksi dan risiko harga meningkat, sehinggaketahanan pangan Indonesia menjadi rentan apabila sepenuhnya mengandalkan pada pasarinternasional. Indonesia tetap perlu memiliki stok pangan sebagai salah satu faktor penunjangpenting ketahanan pangan. Stok pangan nasional pada tingkat yang aman juga tetap diperlukanuntuk program-program pengentasan kemiskinan dan dalam menghadapi bencana. Berbagai aspektersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan Indonesia di berbagai forum WTO.Dalam konferensi WTO di Bali, Indonesia bersama-sama dengan negara berkembang lain tetapmemperjuangkan subsidi pertanian.

Bagi Indonesia Paket Bali bukanlah akhir, tetapi awal dari upaya-upaya lebih keras untukmeningkatkan daya saing pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani. Subsididan topangan harga adalah kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan untukmeningkatkan produksi dan pendapatan petani. Tetapi kebijakan-kebijakan ini sering tidakberkelanjutan hasilnya dan juga dapat menciptakan ketidakadilan baru, karena sifatnya yang poorlytargeted. Kebijakan yang bertumpu hanya pada harga sering mengalami hambatan dari sisi penyediaananggaran dan ketepatan waktu, sehingga efektivitasnya redah. Kebijakan harga dapat membenturkankepentingan produsen dengan kepentingan konsumen, apabila anggaran yang dialokasikan tidak

34

memadai. Kebijakan meningkatkan harga untuk membantu produsen dapat berarti naiknya harga ditingkat konsumen. Sebaliknya, menurunkan harga di tingkat konsumen bisa berdampak menekan hargayang diterima petani.

Keberlanjutan pertanian tergantung pada kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkankesejahteraan petani secara berkelanjutan. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasaranapertanian, jalan desa, kelembagaan pemasaran faktor produksi dan hasil produksi, akses terhadapsarana produksi, akses terhadap tanah dan kapital, dan penemuan benih/bibit unggul dan teknikbudidaya pertanian yang lebih baik adalah tugas-tugas publik yang perlu terus ditingkatkan daritahun ke tahun, untuk memastikan petani meningkat kesejahteraannya. Tugas pemerintah, daritingkat pusat sampai daerah, untuk memastikan bahwa produktivitas pertanian terus tumbuh daritahun ke tahun. Tanah-tanah pertanian juga perlu terus dikembangkan dan tidak hanyamengandalkan tanah-tanah di Jawa. Untuk itu diperlukan pemuliaan tanaman dan pengembanganteknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi agro-ekologi setempat.

Kebijakan harga dan subsidi harga memang hasilnya dapat secara cepat dapat dilihat daripadakebijakan non-harga. Itu sebabnya kebijakan harga dan subsidi harga adalah kebijakan yangpaling banyak digunakan di berbagai negara. Namun kebijakan harga dan subsidi harga memilikibanyak kelemahan dari aspek sosial ekonomi, karena sifatnya yang distortif. Sebaliknyakebijakan non-harga memerlukan kerja keras dan waktu yang lebih lama untuk memperlihatkanhasilnya. Kebijakan non-harga, seperti kebijakan irigasi, kebijakan kelembagaan, maupunkebijakan teknologi memerlukan konsistensi dan persistensi dalam jangka panjang, sebelumhasilnya dapat dilihat dan dirasakan dengan nyata. Pada aspek inilah tampaknya yang belumdimiliki Indonesia, yaitu konsistensi dan persistensi kebijakan pertanian dari waktu ke waktu,antar pemerintahan dan antar generasi. Perjalanan Putaran Doha, dimana Paket Bali menjadibagiannya, diperkirakan masih memerlukan waktu panjang dan masih tinggi risikonya untuk gagal.

35

Namun berbagai upaya peningkatan kesejahteraan petani perlu lebih keras lagi dilakukan. Peningkatan kesejahteraan petani adalah suatu keharusan dan tidak perlu menunggu Putaran Dohaselesai didiskusikan dan diterapkan.

Negara negara berkembang harus terus berjuang memperoleh kesepakatan yang adil di dalam tatanan

perdagangan dunia yang ada saat ini. Salah satunya adalah mendesak negara negara maju untuk

menghormati kepentingan negara berkembang seperti menghapuskan subsidi ekspor. Pada KTM ke-9

WTO di Bali inilah kesempatan terbuka. Setelah dalam pertemuan di Jenewa belum disepakati

beberapa poin penting, maka diharapkan di dalam KTM Bali ini muncul kesepakatan. Presiden RI

menekankan hasil KTM Bali penting bagi masa depan WTO dan masa depan sistem perdagangan

multilateral. Apabila gagal maka yang dirugikan adalah negara negara berkembang. Kegagalan

36

tersebut bukanlah pilihan. Maka menteri-menteri yang berkumpul di Bali perlu kerja keras dan

fleksibel dalam mencapai kesepakatan.

Dalam perundingan paket Bali di Jenewa (26/11/2013) tidak dihasilkan kesepakatan terhadap draf

teks dalam Perjanjian Trade Facilitation dan Perjanjian Pertanian, khususnya proposal G-33.

Namun pada KTM ke-9 WTO di Bali ini para anggota WTO telah merumuskan empat usulan dari usulan-

usulan yang telah menjadi bahan perundingan pertanian dalam Putaran Doha sejak tahun 2008. Empat

usulan tersebut adalah subsidi ekspor dan kompetisi ekspor, quota tariff, ketahanan pangan dan

jasa-jasa umum yang menjadi kepentingan khusus negara-negara berkembang yang akan dimasukkan ke

dalam "green box", yaitu kategori dukungan domestik yang dianggap tidak akan mengganggu

perdagangan.

Mampetnya Perjanjian Trade Facilitation dikarenakan penerapan prosedur kepabeanan dalam Section

1 Perjanjian Trade Facilitation yang menjadi beban negara berkembang, sehingga banyak draft yang

ditolak akibat perbedaan kepentingan antara Negara Berkembang dan Negara Maju. Keengganan Negara

Maju untuk berkomitmen dalam section II Trade Facilitation tentang pendanaan untuk capacity building

bagi Negara Berkembang dan Negara Terbelakang ikut membuat terhambatnya perundingan Trade

Facilitation. Pada Perjanjian pertanian, khususnya Proposal G33 tentang Public Stockholding and food37

security juga mengalami hambatan karena sulit dicapainya kesepakatan mengenai peace clause atau

“pengecualian yang bersifat sementara”. Peace clause ini berlaku 4 tahun, yang bertolak belakang

dengan keinginan Negara berkembang yang menghendaki perubahan aturan perjanjian pertanian

tentang batas maksimal pemberian subsidi untuk negara berkembang..

Para menteri negara kelompok G-20 menjelang KTM ke 9 WTO di Bali mengeluarkan komunike bersama

yang isinya mendesak agar negara negara maju menghapus subsidi ekspor yang selama ini dianggap

mendistorsi perdagangan. Hal serupa telah diserukan pada tahun 2003 di Cancun. Dan sampai saat

ini kelompok G-20 masih menunggu langkah nyata negara maju untuk merealisasikan. Kelompok negara

G-20 berpendapat subsidi ekspor merupakan kebijakan yang paling buruk yang berperan dalam

mendistorsi perdagangan dunia. Kelompok G-20 menyesalkan berbagai alasan ekonomi, politik,

teknik dan etis untuk mempertahankan kebijakan distortif tersebut.

Dampak belum adanya kesepakatan akan dirasakan oleh usaha kecil dan menengah di negara

berkembang. UKM di negara miskin yang akan paling dirugikan bila terdapat kegagalan dalam

perundingan WTO ini. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendukung proposal G-33. Tokoh

tokoh LSM dari berbagai negara mendesak KTM ke 9 WTO untuk menghapuskan segala hambatan untuk

menciptakan ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan. Secara khusus dukungan38

terhadap proposal yang diajukan G-33 dan paket kebijakan yang diusulkan kelompok negara miskin

(Least Development countries). Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di

Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC) II pada 3 Desember 2013.

Oleh karena itu seluruh anggota WTO perlu secara aktif dan konstruktif dalam KTM ke-9 WTO di

Bali dan menekankan pentingnya perkuatan lebih lanjut pada negosiasi agenda putaran Doha. Para

anggota WTO memiliki kesempatan langka untuk menunjukan kepada dunia bahwa WTO masih relevan dan

para anggotanya mampu menyisihkan perbedaan untuk kepentingan kolektif perekonomian dunia.

Selasa, 3 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 - 6 Desember 2013. Konferensi menteri ini merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Konferensi ini biasanya diselenggarakan sekali dalam dua tahun, dimana

39

para menteri perdagangan dari semua negara anggota mengambil keputusan keputusan mengenai semua masalah yang di atur dalam perjanjian dagang multilateral.

Konferensi tingkat menteri di Bali ini merupakan konferensi yang ke sembilan, sedangkan delapankonferensi lainnya diselenggarakan di Jenewa pada 15-17 Desember 2011, Jenewa pada 30 Nopember- 2 Desember 2009, Cancun pada 10-14 September 2003, Doha pada 9-13 Nopember 2001, Seattle pada 30Nopember- 3 Desember 1999, Jenewa, 18-20 Mei 1998, dan Singapura, 9-13 Desember 1996.

Para menteri negara-negara anggota WTO yang bertemu di Bali ini diminta bekerja keras dan bersama sama untuk menghasilkan terobosan yang diperlukan, yang di kenal dengan Paket Bali. Paket Bali adalah sebuah kesepakatan yang akan menjadi langkah-langkah penting bagi pertumbuhan,perdagangan dan pembangunan dunia. Oleh karena itu, dengan keterlibatan politik yang tepat seluruh anggota WTO dapat membuat kompromi yang diperlukan untuk merampungkan kesepakatan.

Desakan untuk membuat terobosan mengemuka seperti dalam pernyataan bersama para pimpinan KTM ke 9 WTO sebelum konferensi dimulai. Empat pimpinan KTM WTO adalah Ketua adalah Menteri PerdaganganIndonesia Gita Wiryawa, tiga wakil ketua masing-masing Stephen Green (Menteri Perdagangan Inggris), Francois Kanimba (Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rwanda), Mangali Silva VelardeAlvarez (Menteri Perdagangan dan Pariwisata Peru).

Keempat pimpinan konferensi tersebut menyatakan keprihatinan atas perkembangan perundingan di Jenewa pekan lalu yang belum dapat mensekapati dokumen untuk disepakati di Bali. Konferensi di Bali ini merupakan peluang untuk merampungkan kesepakatan. Keberhasilan KTM Bali dapat menghidupkan kembali Agenda Pembangunan Doha yang selama ini mengalami kebuntuan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang berarti.

40

Terdapat tiga paket yang dikenal dengan Paket Bali yang meliputi beberapa aspek penting dalam agenda pembangunan Doha. Paket pertama, adalah Least Development Countries (LDCs) yaitu paket yang diusulkan negara negara miskin dan sedang berkembang. Ini sudah disepakati oleh 159 negaraanggota. Paket kedua terkair dengan paket pertanian. Terdapat tiga komponen, yaitu tariff rate quota (TRQ), dengan paket ini diharapkan negara negara berkembang dan miskin bisa melindungi petani kalau nantinya terjadi importasi produk pertanian dari negara-negara yang teknologinya lebih maju. Komponen kedua terkait export competition. Hal ini merupakan aspirasi negara sedang berkembang agar negara maju mau mengurangi subsidi mereka. Ke depan, negara-negara tersebut harus mengurangi subsidi agar daya saing produk produk pertanian negara berkembang meningkat.

Paket ketiga, terkait aspirasi India melalui kelompok G-33 yang meminta diberikan kesempatan memberikan subsidi kepada produk pertanian mereka. Subsidi ini tidak dibatasi di 10 persen dari output nasional, tetapi di 15 persen. Selain itu besaran output ditentukan bukan berdasarkan harga ketika Putaran Uruguay tahun 1986 melainkan di rekalibrasi ke harga sekarang atau tiga tahun terakhir.

Negara negara maju sudah memberikan konsesi, yaitu memberikan perkecualian tetapi dibatasi sampai empat tahun. India tidak mau dibatasi empat tahun, tetapi solusi interim (sementara) diperbolehkan sebelum adanya solsusi permanan. Persoalan ini pelik dan perlu kesepakatan dan dibahas di Bali.

Putaran Doha sudah berlangsung 12 tahun. Diharapkan kita keluar dari KTM Bali dengan membawaSolusi. " Harus ada solusi di Bali,” tekas Menteri Perdagangan RI Gita Wiryawan . (Ak,wid, BP, humas setkab)

41

Konferensi tingkat Menteri WTO ke-9 yang mengemas proposal “Paket Bali” akhirnya membuahkanhasil kesepakatan yang dapat diterima oleh 159 delegasi anggota setelah sebelumnya padapertemuan General Council of WTO di Jenewa pada 26/11/2013 gagal menghasilkan kesepakatan .Disepakatinya Bali Package yang memuat tiga agenda yakni trade facility, sektor pertanian, danpembangunan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) menjadi momentumbersejarah dalam perjalanan WTO sejak didirikan tahun 1995. Selama ini sejumlah perundingan WTOyang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan karena adanya benturan kepentingan antara negara-negara anggotanya. Seperti yang kita ketahui pengambilan keputusan dalam WTO menganut prinsip

42

single undertaking approach dimana konsensus hanya dapat dicapai jika disetujui oleh semua negaraanggota tanpa terkecuali.

Kesepakatan pada pertemuan WTO Bali kali ini menjadi babak baru sejarah perdagangan duniakhususnya ketika perdagangan global dalam beberapa tahun ini relatif tertekan. Perubahanstruktur dan rantai pasok global memerlukan pendekatan holistik untuk mendorong perdaganganglobal serta meredam perlambatan global yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan disepakatinyaPaket Bali ini, perdagangan global diharapkan dapat bergairah kembali dan mendorong percepatanpemulihan ekonomi global.

Paket Bali dengan tiga agenda: fasilitas perdagangan-pertanian-pembangunan negara kurangberkembang, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia kepada WTO yang selamaini dipandang hanya megutamakan kepentingan negara maju. Disepakatinya Paket Bali ini jugamemberi ruang kesetaraan dan semangat saling membantu antara negara-negara maju, berkembang dankurang berkembang sehingga agenda pembangunan dunia berjalan dengan kongruen. Kongruensi inidirefleksikan dari kesepakatan dalam memberi ruang gerak kelompok G-33 khususnya di sektorpertanian dan ketahanan pangan. Kelompok G-33 (33 negara berkembang) yang diketuai olehIndonesia memandang perlunya memperhatikan struktur, pola dan kapasitas perdagangan di negara –negara berkembang dan kurang berkembang khususnya terkait dengan isu ketahanan pangan. PaketBali dengan tiga agenda yang disepakati ini tentunya dipandang lebih realistis dibanding 19agenda dalam Putaran Doha di Qatar tahun 2001.

Dari ketiga agenda Paket Bali yang disepakati, perdagangan global diharapkan dapat berjalandengan lebih sehat dan fair sesuai dengan Doha Development Agenda (DDA) terutama terkait keseimbanganpembangunan antar negara anggota. Berikut ketiga hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuanWTO Bali khususnya terkait dengan agenda pembangunan di Indonesia. Pertama, negara-negara

43

berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi trade facilityyang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalnan WTO. Dengan kesepakatan ini, negara-negaraberkembang/kurang berkembang memiliki kesempatan yang besar untuk memperluas akses bebasbarang/jasa sehingga dapat mendorong kapasitas perdagangan masing-masing. Selain itu dengandisepakatinya keinginan untuk mereduksi berbagai hambatan perdagangan, negara-negaraberkembang/kurang berkembang dapat meningkatkan kapabilitas, sistem dan prosedur perdagangan dinegara masing-masing. Kesepakatan pada pengurangan hambatan perdagangan ini juga menekankanprinsip “non-diskriminasi” untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang berkeadilan danproporsional. Kesepakatan dalam trade facility ini sangat memberi ruang yang besar bagi negara-negaraberkembang dan kurang berkembang untuk memperluas pasar dan mendorong ekspornya ke negara-negara maju.

Kedua, pada poin kesepakatan sektor pertanian khususnya terkait ketahanan pangan, Paket Balimemberi keleluasan bagi negara-negara berkembang khususnya negara dengan populasi besar sepertiIndonesia dan India untuk memberikan subsidi kepada petaninya dan menjamin ketersediaan panganbagi kelompok miskin. Agenda ini sangat penting mengingat volatilitas harga bahan pangan duniaterus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan pada sektor pertanian dan ketahananpangan ini juga menekankan perlunya kesepakatan terkait Special Products (SPs) dan Special SafeguardsMechanism (SSM) yang memungkinkan sejumlah negara berkembang untuk melindungi dan memperhitungkankebutuhan dometiknya. Keleluasaan memberikan subsidi sektor pertanian hingga 4 tahun ke depandan memastikan jaminan stok pangan domestik ini akan menguntungkan bagi negara-negaraberkembang/kurang berkembang khususnya Indonesia untuk memacu produktifitas serta mendorongkedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, dalam empat tahun ke depan, negara-neagaraberkembang/kurang berkembang tidak diwajibkan mengacu pada pengaturan besaran harga acuan pokokproduk pertanian sesuai Agreement on Agriculture (AoA) tahun 1994 di Uruguay tentang mekanismepemberian subsidi pertanian bagi negara maju dan berkembang.

44

Ketiga, hasil kesepakatan Paket bali juga mendorong untuk memberikan perhatian lebih baginegara-negara kurang berkembang baik dalam hal akses pasar maupun bantuan lainnya. Paket Balitelah menghadirkan legitimasi WTO dan kembalinya kepercayaan publik dunia dengan berfungsinyasistem perdagangan multilateral yang sehat, adil dan dapat memberikan kepastian bagiperekonomian global. Agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal di negaraberkembang/kurang berkembang disepakati menjadi perhatian khusus dalam kesepakatan Bali untukmenopang Sustainale Development Goals (SDG’s). Kesepakatan Paket Bali ini juga memperkuat paket untuknegara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries’s Package) dimana dorongan mengurangihambatan perdagangan dilakukan bersamaan dengan capacity building. Paket ini termasuk memberikesempatan dagang dan ruang fleksibilitas yang besar bagi negara kurang berkembang untukmeningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi target-target WTO. Mekanisme pemantauan yang berlakuberbeda dan khusus (Special and Difference) yang memuat berbagai tipe fleksibilitas bagi negaraberkembang dan negara miskin (LDC) juga memberikan hak khusus bagi negara berkembang dalamsistem perdagagan global.

Kesepakatan Paket Bali kali ini diyakini akan menstimuli permintaan global serta mendorongpeningkatan volume perdagangan global guna memacu pertumbuhan global. Nilai perdagangan paskakesepakatan Bali di perkirakan akan mencapai 1 triliun dollar AS atau Rp 12.000 triliun denganpotensi perluasan kesempatan kerja mencapai 20 juta orang yang sebagian besar diperkirakan akanbanyak dinikmati oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan tercapainya kesepakatan padapertemuan WTO ke-9 di Bali, sinyal perbaikan kesimbangan perdagangan global di masa mendatangakan semakin menguat. Di samping itu, Paket Bali yang disepakati juga menjadi pesan semakinmenguatnya posisi tawar Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan tuan rumh KTT tingkatMenteri kali ini.

45

46

Ladies and Gentleman, this afternoon I will be giving an explanation and statement in response to the wiretapping case by Australia to Indonesia, in particular to the President of Indonesia’sphone along with other senior officials’ that took place in year 2009. As you may have been aware, I have recently received a constructive explanation from both the Ministry of Foreign Affairs and the Indonesian Ambassador to Australia in reassuring what we have already known, which includes the development and dynamics of Australia’s domestic affairs.

I know for the fact that the people of Indonesia are angered by what Australia had committed to Indonesia, and its head of state. Even so, in dealing with certain situation at international relations, we must refrain from being emotional and must always stay rational. This is because the steps that we are about to take and execute from this wiretapping activity will determine the future relations between Indonesia and Australia -- that has indeed been constructive.

For that reason, ladies and gentleman, before I go to the specific of Indonesia’s position on the matter and steps that will be undertaken, allow me first to convey the ongoing situation andcooperation between Indonesia and Australia to the people of Indonesia.

Ladies and Gentlemen, the relationship and cooperation between Indonesia and Australia really isin good terms. From Indonesia’s perspective, our perspective, the people of Australia is eager to solidify the friendship and good relations it has with the people of Indonesia.

Furthermore, all this time, the relations and cooperation at government-to-government level between the two states have also really been in good terms. When Indonesia was experiencing natural disaster, Australia has been expeditious and earnest in providing aid to cope with disaster management in Indonesia.

47

We also feel the closeness and constructive cooperation between Indonesia and Australia at various regional as well as global forums. This includes developmental cooperation that to date remains to be in good terms. I have to state as well that cooperation between Indonesia and Australia in the Pacific region particularly that of Southwest – something that has always been of attention and interest to Indonesia – remains to be in good terms. That summons the real general situation concerning our bilateral relations.

Moreover we agreed on upgrading our cooperation to strategic partnership in year 2005, thus elevating our bilateral cooperation at various levels since then. And such advancing relations serve a real advantage to both Indonesia and Australia. To me, it is also important to refer to how people-to-people relations and contact between the two states are in a vibrant state. Tens of thousands of Indonesian students study in Australia. Nearly one million Australian tourists come to visit Indonesia annually. Cooperation between Indonesia and Australia in higher education has also increased, among universities, and even cooperation in the field of research and technology. What I am outlining truly testifies to how well the level of our cooperation goes on and continues to unfold.

Therefore, ladies and gentlemen, to me personally, to Indonesia, the wiretapping activity that is carried out by Australia towards several Indonesian officials including myself is incomprehensible. It is difficult to understand, why it had to be done?

We no longer live in a cold war era. During the cold war, it was a common practice to wiretap oneach other, stalking to one another, and spying on other ideological blocs. Now the world has changed. In the probable hostility between two states, intelligent activities among them may ensue. Indonesia and Australia, however, are not in a hostile situation or even enemies. So when

48

one claims that intelligence can do anything in their way, it comes to my mind; where is it heading? Why should one wiretap their own partner, instead of its enemy?

Therefore, I take this problem seriously not only from its legal perpective – I believe that both laws in Indonesia and Australia, as well as international law prohibit tapping on other state’s officials. This also breaches human rights. But most importantly, ladies and gentlemen, if we think about it clearly, this has implications on the moral and ethics of being a friend, aneighbor, and a partner in conducting good bilateral relations.

Even though it is a matter of state secrets, a President such as myself can not possibly communicate back and forth through telephone. There is a protocol for state officials. I can directly summon a minister for direct order without the use of communication device. The use of communication devices are limited and impenetrable to matters pertaining to state secrets. But once again, it is beyond my comprehension as to why it had to happen, and why Australia did whatit did to Indonesia.

Ladies and Gentlemen, I, the government of Indonesia is once again expecting an explanation and official stance from Australia in regards to the wiretapping, as to what we are expecting, primarily through our Minister of Foreign Affairs. Since several weeks ago, I received information that the US and Australia are allegedly involved in wiretapping activity towards Indonesia. As the suspicion turns real, we have expected for explanation and official stance from Australia to Indonesia – not to that of Australian domestic community-- as well as steps that Australia will take in response to this growing case.

If Australia wishes to maintain its good relations with Indonesia in the future, I am awaiting for an explanation and official stance from Australia. And in regards to that, Insya Allah I

49

will also be sending a letter to Prime Minister Tony Abbott, which we have prepared, to once again demand explanation and official stance from Australia onto this wiretapping incident.

Ladies and Gentlemen, we of course have to move forward, look ahead, and subsequently there are 3 (three) points of which Indonesia has to undertake.

Firstly, in highlighting what I have conveyed, in the incoming days Indonesia will standby for an explanation and responsibility from Australia on the wiretapping incident.

Secondly, departing from the wiretapping case towards the President and other officials of Indonesia, and as to what I have said through twitter 2 (two) days ago, several of our cooperation agenda will be subject to review.

What is evident is that I am instructing a temporary halt of information sharing and intelligence exchange between the two countries. Furthermore, the freeze in cooperation also involves a halt in joint military exercise of the army, the navy, the air force, and any combination of therein.

I am also ordering a temporary halt to coordinated military operations, and coordinated patrol in the territorial sea, which as you may all know is an operational mechanism to combat people smuggling, that is quite a burden to both Indonesia and Australia.

This is effective until everything becomes definitive. It is not feasible for us to continue allof the aforementioned if we are not assure of the absence of wiretapping towards the Indonesian military, towards us who have cooperated to carry the duty for the mutual interest of both states. I think this is a clear and logical act to undertake.

50

Thirdly, to maintain our future cooperation, Indonesia sees the need for a code of conduct in protocol as well as a guiding principle to our cooperation and partnership in various levels. This includes what I have conveyed earlier; joint military exercises between Indonesia and Australia, cooperation in combating the threat of people smuggling, and the exchange of intelligence and information sharing. Such protocol is expected to be binding, definitive, and enforced.

Those are the 3 (three) points that we shall undertake while waiting for Australia’s response. Ladies and Gentlemen, I am still hoping, and I am convinced of the same for Australia, as well as the hope from our two peoples, that the people of Indonesia and Australia can still enhance the good relations and cooperation upon overcoming this problem.

As far as I am concerned, Australia respects the sovereignty and territorial integrity of our state. This is an important asset to our cooperation and partnership at hand and the future. Therefore, I am hoping to resolve and overcome what we are facing first, and upon review we are to establish new ground rules, new agreements, before stepping forward to continue the good relations, cooperation, and partnership among our two states.

Lastly, I am advising all Indonesians who are in Australia, be that of diplomats, workers, as well as students to remain calm and keep on working and studying. The government of Indonesia together with the government of Australia has the duty and obligation to overcome this problem.

That is all I need to convey this afternoon. And again, of course, aside from cross checking across the homeland, I have officially sent a letter to the Prime Minister of Australia, Tony Abbott for his response and to see what we can in forging ahead with our relations.

Thank you. 51

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(unnoficial translation)

Right out of the first Bali APEC Retreat session, President Susilo Bambang Yudhoyono tookPresident Putin for a ride in his VVIP golf buggy and discussed recent developments on thechemical weapons threat in Syria. Passing through Balinese beach dunes, both discussed theprogress since G20 Saint Petersburg.

Indeed the debate on Syria had been a major topic of discussion for world leaders in September.It began with a seemingly inevitable US-lead intervention for Syria's alleged use of chemical

52

weapons --something which Russia would respond firmly against. But later in the month the P5 UNSecurity Council members finally agreed to meet and adopt a resolution on Syria.

It wasn’t always like this behind closed-door diplomacy. In fact things could have deterioratedif mediation didnt occur– or some leaders did'nt dare to speak-up. Indeed many parties did cry-out for action, but with all the noise and perspectives, perhaps it was too difficult for someleaders to determine (or agree) the best course of action or, simply, whom to trust.

For Indonesia -being the largest Muslim country, one that strived for democracy, stability andprosperity, a regional leader and global player – Yudhoyono felt it necessary to play a role sothat those leaders had the necessary room to maneuver and the right options to pursue.

This meant reminding super power countries like the US and Russia that - there were optionsother than military strike vs. ignoring chemical weapons abuse in Syria. Seated between Obamaand Putin, Yudhoyono had the opportunity to conduct brief private chats with both leadersindividually. "We have to provide Obama and Putin alternatives" SBY had described to hisdelegates.

It also meant speaking to those relevant countries- including Syria, and encourage them tostrive for a peaceful and humanitarian solution. “A middle way out” as Yudhoyono suggested atthe G20 Summit Russia.

The weather was chilly that night on September 5th at the Peterhoff Palace when those discussionstook place. The blue lights hitting the walls of the golden domed palace with red sunset in thehorizon. Putin had given the floor to Obama during the Working Dinner, immediately after UNSGBan presented report on Post MDGs outlook and UN inspection team in Syria. This allowed Obamaand other G20 Leaders to express their position on this issue. And thus the dinner discussion

53

was clearly divided into two camps. It was somewhere between these interventions when Yudhoyonodelivered his three minute (brief, polite and sharp) intervention. “We must intervene, not because of thenew threat of chemical weapons nor to remove President Assad, but to stop the bloodshed in Syria, to encourage humanitarianassistance and to allow her people to begin a new inclusive and transparent political process” Yudhoyono stated. He alsoreminded about the letter of eleven NGO’s sent to all G20 leaders that called for support inperforming humanitarian assistance. G20 leaders nodded at his remarks as delegates watched andlistened in the observation room. The Summit dinner continued beyond midnite and the host servedwhite meat.

The next day, Yudhoyono discussed with UNSG Ban new options for Syria --to which Ban and Brahimidescribed the difficulty for consensus in UNSC after two years. But still Yudhoyono continuedhis pursuit for peace--now with personal letters, signed in Russia, to all leaders of the P5,G20, ASEAN, and especially to Bashar al-Assad. In his letter was a call for peace and to focuson the interest of the Syrian people.

A week later, Kerry and Lavrov pursued new talks and slowly began to produce converging views onSyria. Diplomatic chatter suggests that leaders, including President Assad welcomed the letterby Yudhoyono. With this new momentum, Indonesia was seen as a friend by both camps; known to bereliable and credible. Putin welcomed Indonesia's presence in the Geneva-2 process while Kerrywas eager to learn about Indonesia's readyness to deploy peace keeping forces in Syria. WhereasSyria was ready to receive an Indonesian delegation into Damascus.

On the 27th of September, at the end of UN week in New York, the P5+10 members of the UN SecurityCouncil, Presided by Australia, finally agreed on a Resolution. The Council deplored the usechemical weapons, promised to punish the perpetrators and referred to Chapter 7 should Syria notbe supportive.

54

Looking for lasting peace in Syria

After the September discussions on Syria, it seemed leaders had prevented wider regional war.From G20 to APEC the mood did shift for the better, something that didnt look likely whenleaders just landed in Saint Peterburg.

Indeed history reminds us that wars were not caused by the people, but by their leaders. Theirdecision, at a critical moment determined history, especially for super-power countries. So whenthe media or politicians or the fear of loss, push those leaders to make the wrong decision, itthen falls on a friend to remind them of other options. Perhaps through a statement or smallpiece of note or even the squeeze of a hand - which may give those leaders a chance torecalculate their previous statements for the good of the people.

Yudhoyono clearly stated that Indonesia's role in Syria was limited (not being a P5 nor being inthe region). But he possessed someting that other leaders did not. Rapport and a sincereinterest for Syria. And he also had that opportunity to offer his friends with alternatives.Whether it worked or not, atleast we may hope that it paved way for other peaceful solution inthat region. If it did work to prevent proliferation of chemical weapons, whose to say thisapproach cannot serve as a model to prevent proliferation of nuclear weapons in other regionslike North East Asia. Perhaps history awaits those individuals or countries to offer a fresh andmore inclusive approach to ensuring regional peace stability and prosperity.

55

Bismillah Hirrohman Nirrohim

Ladies and gentlemen, I will provide explanation regarding the continuity of our bilateral relations and cooperation with Australia following the wiretapping incident conducted by

56

Australia against me and a number of Indonesian officials in the past. I had earlier also given an explanation on November 20th. And on the same day, I had sent an official letter to my friendPrime Minister Tony Abbott. Several days after that, the Prime Minister of Australia sent a reply through his special envoy and exactly on November 23rd or last Saturday, the Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa delivered the letter to me and I had read it on the same day, when I was in Bali. Soon afterward, I discussed the letter with the Minister of Foreign Affairs and a number of relevant officials. And as you well know, today, alongside with Vice President, Ministers and other Cabinet Members, we had discussed the content of the letter in order to determine the right and appropriate steps for Indonesia to take concerning the continuity of thebilateral relations between the two countries.

Ladies and gentlemen, from the Prime Minister of Australia’s letter—which I had read carefully—there are at least three things that I consider as fundamental and important. First is Australia’s will to keep and continue our bilateral relations. Indeed, the relations between thetwo states today are actually strong and growing. That is the first point. And the second point is the Prime Minister of Australia’s commitment to assure that Australia will not conduct activities which will damage and jeopardise relations with Indonesia; this is an important point. The third point, Prime Minister of Australia agreed and supported my proposal to rearrange our bilateral relations including the exchange of intelligence, by establishing a new protocol and clear and just Code of Ethics, which will be abided by both parties. Those are the three important points from the Prime Minister of Australia’s letter.

Even so, there are still several points that need clarification from Australia. With the substance of that letter, which demonstrates response to the advancement of our bilateral relations and cooperation by the Prime Minister of Australia, my response, as previously discussed with the Vice President, and other cabinet members including the Foreign Minister, is

57

as follows. First, I will to assign the Foreign Minister or a Special Envoy to discuss the matter intensely and seriously, including discussing sensitive issues pertaining to Indonesia-Australia relationsPost-Wiretapping incident. To me, this is a prerequisite, as well as a stepping stone, to the formulation of protocol and Code of Ethics in bilateral cooperation that I have proposed and subsequently to be approved by the Prime Minister of Australia. Second, after such an understanding is achieved, and an agreement is produced by both parties, Iam expecting to follow-up on the discussion of the protocol and code of ethics comprehensively and intensely. Third, I will personally oversee the draft of the protocol and code of ethics to ensure that it satisfies and responds to the expectation of Indonesia from post-wiretapping incident. Fourth, after such protocol and code of ethics are completed in its preparation, I expect its adoption to be completed in front of the respective heads of government, that is to be attended by myself, as the President of Indonesia, as well as Mr. Tony Abbott as the Prime Minister of Australia. Fifth, the next task for both states is to demonstrate that such protocol and code of ethics areresolutely fulfilled and implemented. Therefore, this step will require some time for observation and evaluation, which I deem as appropriate and necessary. Sixth, the last step that we are expecting to undertake, which I have at least proposed, is to advance mutual interest from our bilateral cooperation after the trust has been restored in our relations and that the code of ethics has truly been implemented. This includes cooperation in the military and police between both states.

Ladies and Gentleman, those are the six steps that I deem necessary to implement with earnestness and goodwill in order to build a politically sound and neighborly environment as well as strategic partnership of mutual gain. Certainly, there will be additional processes,

58

intensive talks, and diplomacy to be pursued that will need to be undertaken as a subsequent to this event.

Ladies and Gentlemen, there is one other issue that is related to what is conveyed just now, which have recently come to my attention. I was asked by those in the press and members of the community who are wondering and expect my response on surveillance allegation against two other states. These countries are Singapore, a neighbor, a close friend of Indonesia, and a member of ASEAN, and South Korea, one of Indonesia’s good friends, which both are said to have assisted Australia and the US in their undersea cable wiretapping in Asia and other region. Even though the report does not specifically cite Indonesia, I have instructed the Foreign Minister to obtain explanation from respective Ambassadors of the two states. That is my response as of now in light of such new development.

Ladies and Gentlemen, through this remark, I ask the people of Indonesia to remain calm and trust the government to work solemnly and correspondingly to the duty and obligation that need to be carried out. I will repeat what I have said last November 20, 2013 that the relationship between the people of Indonesia and Australia is good and should be maintained.

There are tens of thousands of Indonesian students who study in Australia, and the number of Indonesian citizens who work and serves their country in Australia is not insignificant. Similarly there are hundreds of thousands of Australian citizens who visit Indonesia as tourist,among other foreign nationals, come to work, and serve their mandate in Indonesia. The people-to-people relations between the two states are important and my administration has the responsibility and solemn promise to work hard in overcoming this problem together with our Australian counterpart.

59

Ladies and Gentleman, certainly on one hand, the government will take responsibility to resolve this problem conscientiously. But we must still remain rational in our actions, we must not be excessive, we must not be overly emotional.

Those are the points that I wished to explain to the people of Indonesia in this fine opportunity. Through the applicable media law, I expect to receive a constructive response from the Prime Minister Australia and his leadership stance in line with Indonesia’s official position and response.

Thank you very much for your attention

(Unnoficial translation)

60

On the 7 November 2013, President Susilo Bambang Yudhoyono officially opened and convened the BaliDemocracy Forum (BDF). This was the sixth BDF summit and ministerial conference that President Yudhoyonohad officially opened and chaired since it was launched in 2008.

As reported by Foreign Minister Marty Natalegawa, this BDF forum had continued to grow in participationof countries and had allowed countries in the region to explore and review democratic processes in theregion. Beginning with some 40 participating countries in 2008, this year’s BDF had reached 86participating and observer countries and 6 international organizations in the field of democracy.

In his keynote address President SBY conveyed his views in line with the theme of this years BDF as aninput to kick off the two days discussions:

“I am pleased to welcome all of you to Indonesia and to the Sixth Bali Democracy Forum. Your presencehere is a reflection of our shared commitment to promote the values and principles of democracy in theregion and beyond. Through your constant support and encouragement, the Bali Democracy Forum has grownto become a much-valued part of the region’s democratic architecture. A platform for Asia-Pacificcountries to share views, experiences, and best practices on democracy. In particular, our discussionshave recognized the linkages between the promotion of democracy and development, as well as betweendemocracy and peace and stability. The Asia-Pacific region, including Southeast Asia, does indeed provideevidence of such linkages”

“This year, the theme of the Bali Democracy Forum is “Consolidating Democracy in a Pluralistic Society.”This has certainly been a constant challenge for Indonesia. As a nation rich in diversity, Indonesia is

61

a reflection of the pluralism that marks the Asia-Pacific region. Over the centuries, variouscivilizations, races, faiths and cultures found a home in our archipelago. Today, we are a nation of aquarter of a billion people, comprising more than 300 ethnic groups; speaking some 700 languages;professing various faiths; and spread out in no less than 17,000 islands.Thus, for generations we havelived by the motto: “Bhinneka Tunggal Ika - Unity in Diversity.”

“We have worked hard to build an inclusive and democratic nation state in a pluralistic society. However,we are deeply conscious of the continuing challenges in consolidating democracy in such a society. How wecan strike the right balance between democracy and freedom on the one hand, and the rule of the law onthe other. In this regard, I would like to share with you some views based on Indonesia’s experience inconsolidating democracy”

“First, the constitutional rights for all citizens must be guaranteed”

“Second, the supremacy of the rule of law must always be upheld”

“Third, the people’s participation must be promoted in decision-making processes that affect their lives”

“And fourth, continuous inter-communal interactions must be promoted to enhance mutual understanding,tolerance and social cohesion”

“We should encourage dialogue among communal groups of different faiths, ethnicity and socio-economicstanding. As a result, we promote amicable and peaceful resolution of differences or disputes among them.In addition to these four lessons, Indonesia’s multi-party system provides both a challenge andopportunity in our efforts to consolidate democracy”

“It is inherent that a pluralistic society will feature interests that are various and, at times,contentious. However, such diversity should not discourage dialogue and constructive debate. Indeed, weoften hear complains, even among Indonesians, that our political processes are lengthy and complex”

62

“But I believe that we have benefitted a lot from the dialogues and debates among our many politicalparties. We continue to learn to rise above the politics of a multi-party democracy in determining, andsharpening our national interests”

President SBY also noted the importance of preserving peace, stability and respect for human rights inthe pursuit of democracy

“We are living at a time when we can witness a wide spectrum of political and democratic practices. Inreality, such practices are intertwined with their social, and even, security conditions. Even thoughdemocracy is built upon noble values to build a more civilized society, we, however, do observe the useof violence in the promotion of those objectives. Before this august forum, let me reiterate theimportance of pursuing a democracy that is based on civility, avoidance of anarchy, and the applicationof peaceful means”

“Therefore, let us continue to bring the noble values of democracy into our lives — for the sake of ourpeoples and our future generations. Let us continue to promote the principles of inclusivity and thepeople’s participation which are at the heart of democracy. And let us sustain democracy by promotingtolerance and mutual respect as well as fostering goodwill”

Regional Development and the Right to Privacy

During the discussions, Sultan Hasanal Bolkiah of Brunei Darussalam and Prime Minister Xanana Gusmaocomplemented the ideas for discussion from President SBY. For the past 6 years, Brunei Darussalam SultanHasanul Bolkiah and Timor Leste President/Prime Minister Xanana Gusmao had attended every Bali DemocracyForum.

In the remarks, Sultan Bolkian addressed the importance of regional forums ASEAN in creating a regionalarchitecture to promote democracy and human rights.

63

In Prime Minister Xanana Gusmao statement he expressed his deep appreciation to President SBY role in theBDF and the bilateral relations

“Of all international leaders, Timor Leste has no better friend than President Yudhoyono” Gusmao stated.

During his statement, he also raised the concern of small and developing countries, especially thosecountries in transition were deeply impacted by the decisions of big and powerful countries in terms ofeconomic development and were also subject to unwarranted surveillance.

“I ask you all whether we can really say that we are living in a democracy if we are subject to pervasivesurveillance.” Gusmao stated. “Now that information technology is part of the fabric of our lives, wehave to consider the impact on democracy when our communications are being watched by others.” Gusmaoappealed

“For a small nation like Timor Leste, with limited resources, it means we are subject to prying nationsactions based on their own national interests.” Gusmao appealed

“We are seeing many democracies around the world being captured by a ruling elite, many of which aresupported by a broken financial industry.” Gusmao expressed and added “Without addressing poverty andinequality, the social cohesion and stability of pluralistic democracies will be at risk.

SBY Delivers last Press Statement for Bali Democracy Forum

After conducting a one-on-one meeting with Prime Minister Xanana Gusmao, and proceeding to the BDFLuncheon session, President SBY delivered a press statement which outlined the main views in the firstday of the BDF discussion.

64

He began his press statement that the Bali Democracy Forum was not intended to highlight the faults ofcountries, nor to play the finger-pointing role, but was foster greater collaboration among countries,particularly in the region. He also pointed out a number of salient points.

“Firstly I wish to remind again that the BDF is a forum that is inclusive in character, open andconstructive. Through this forum it is hoped that all participants can mutual share; be that experienceor concepts or thinking” SBY introduced.

“Since we convened this forum in 2008, and this is the 6th time, this forum has never discussed specificcountries or issues in a particular country” SBY underlines

“Nor is it a forum to find solutions for the situation of democracy in that country. So once again it isa forum with an inclusive nature” SBY states.

“From year to year the participants continue to grow. It’s shows that more are interested to join. Intruth we priorities participants from Asia Pacific but many observers from other countries andinternational organization have also increased” SBY added.

“This year’s theme is Consolidating Democracy in Pluralistic Society. This theme is relevant for manycountries, and also for Indonesia. When we discuss democracy in pluralistic society there are a numberof challenges. Challenges in diversity. Thus managing diversity is a never-ending effort for anycountry, anywhere. It should not to be taken for granted by any country” SBY stated

“Democratic transition or consolidating democracies are also confronted with new problem and often facechallenges and issues. Hence if we discuss this consolidation of democracy in a pluralistic society,there are various challenges which are also intertwined” SBY stated

“Specifically for Indonesia, our challenges are bigger. The challenge of managing such diversity in thecountry, posses diversity of religions, ethnics, tribes, for differing regions and identities. The

65

challenge is to manage well and have it consolidated in our beloved country. Another thing, since reformwe implemented in 1998 our democracy is multiparty. In the past we only had three political parties.Today we have tens of political parties” SBY described

The main points of the sixth BDF described by President SBY were as follows:

“Democracy is an ongoing process”

“Democracy needs peace, stability and economic development”

“Democracy, although with some universal values, must also possess unique and local content. It does notbe a one size fits all democracy. Although this may be debatable”

“The importance of legal supremacy, there must be balance between security and liberty, and betweenfreedom and rule of law”

“Strengthening pillars of democracy that inclusive must engage women and youths”

“There needs a spirit and attitude of moderation and tolerant in fostering democracy in a pluralistsociety. Radicalism is not appropriate in a pluralistic society”

“Democracy must engage social media. Democracy that is peaceful civilized and engages that realm ofsocial media. A wise and intelligent nation is one that can bridge life in this new world of social mediaand the world where we promote the values of democracy that we are pursuing together”

Apart from those main ideas in the first day of the BDF, President SBY described the role of the IPDafter it was established six years ago.

66

“The Institute for Peace and Democracy (IPD) was also established to support the efforts to thedevelopment of democracy worldwide. The IPD was also conducting training, seminar workshop and cooperatewith relevant orgs worldwide. Its inline with what BDF is doing. The IPD cooperates with our friendsfrom Myanmar, Egypt, Tunisia and Fiji” SBY described

“This is a wise and smart step to cooperate with our friends who are also consolidating their democracy.This is a good spirit, it is a wise approach with our brothers that are developing their democracy intheir countries” President SBY concluded.

67

Upon arriving in Jakarta from Perth, Australia, Indonesian Foreign Minister Dr Marty Natalegawa, onMonday 4th October 2013 held a press conference at the Ministry of Foreign Affairs Headquarters in Jl.Taman Pejambon, Jakarta.

Pertaining to the allegation of illegal surveilance by friendly countries, days earlier, the Indonesiangovernment had sent a protest to the government of Australia and the US. The Ministry of ForeignAffairs had also called Ambassador of Australia and the Charge d'ffaires of the US to come to theMinistry to explain such revelations.

According to Minister Natalegawa in his press conference, the responce by officials of both countries wasextremely normative and did not deny nor confirm the allegations.

"The answers given by the Chiefs of Missions from the Australian Embassy and the US Embassy were thesame as received by other countries in a similar situation: both Australia and the US cannot confirm nordeny those news" Dr Marty Natalegawa stated during that Press conference.

This was the same answer given to other countries demanding an explanation from Australia and the US onsuch allegation.

"Therefore, this is a clearly a broad answer received by each country" declared Marty while he doesreffer to the statement of the US that they are re-evaluating its intelligence data collection methods.

For that reason, Minister Marty underlined the importance for Indonesia to enhance its vigilance.Indonesia will conduct a number of efforts so that security relating to illegal surveillance may beresolved and would not be repeated.

68

"For the way forward, we can no longer accept such acts. We demand that such actions do not occur againin the future" Marty stated.

"Enough is enough" Marty reaffirmed.

Furthermore, Indonesia would review its cooperation in exchange of information with Australia and the US.

"If they conduct collection of data intelligence beyond the official framework, then what's the use ofhaving such official frameworks?" Stated Minister Marty Natalegawa.

The Foreign Minister underlined that such cases of illegal surveillance had resulted in Indonesia'swavering trust towards the US and Australia. Such conditions could also damage the bilateral relationsbetween Indonesia and those two countries.

"Therefore, they (the US and Australia) need to take steps to recover this sense of trust" Marty stated.

Reviewing Bilateral Information Cooperation: This cannot be Permitted to Happen

After conducting the Press statement Foreign Minister Marty Natalegawa journeyed to the Bogor Palace toprovide the update to President Susilo Bambang Yudhoyono who was delivering his address to the IndonesianChamber of Commerce National Convention.

In the West Wing of the Bogor Palace, President SBY, the State Secretary and the Presidential SpecialStaffs were briefed by Minister Marty Natalegawa regarding the outcome of his meeting in Perth, hisdiscussion with Minister Bishop on the illegal surveillance revelation and other issues relating to thePresidents international relations.

69

The President would review the Ministers recommendations in the days to come, particularly as he wasscheduled to officially open the Bali Democracy Forum on the 7th November 2013 and was expected to meetsome leaders and discuss such relevant matters.

(aos)

From October 31st into early November 2013, Indonesian Foreign Ministry had been observingclosely the new revelations of alleged surveillance activities by friendly countries,particularly the US and Australia. The recent publications in the Sydney Morning Herald on 31stOctober on surveillance activities, and at the same time Foreign Minister Natalegawa's visit to

70

Perth, Australia to Vice Chair the Indian Ocean Rim Association (IORA) Cooperation withAustralian Minister Julia Bishop serving as Chair has made the discussion even more charged.

On the evening of 31st October 2013, the Ministry of Foreign Affairs published a press releasedemanding an explanation on the matter as following:

"Indonesia Demands Explanation Regarding News on Spying Facility of the Australian Embassy in Jakarta"

"Responding to the news on Sydney Morning Herald newspaper, 31 October 2013, regarding theexistence and use of spying facility by the Australian Embassy in Jakarta and other countries inthe region, Indonesian Ministry of Foreign Affairs demands an explanation by the AustralianEmbassy in Jakarta on the issue"

"The Ambassador of Australia has been called to come to the Ministry of Foreign Affairs on 1November 2013 to provide the official explanation of the Australian government concerning thenews"

"As a neighbour and friend, spying activities as reported by the news do not represent a spiritof friendship that has been built and is a completely unacceptable act in the views of thegovernment of Indonesia. Jakarta, 31 October 2013"

Regarding these allegations the Special Staff to the President for International Relations, DrTeuku Faizasyah had also sent a short message to the Sydney Morning Herald as follows:

"1. Any diplomatic premises should serve not only the basic functions of the diplomatic mission,but most importantly the interest to build sound bilateral relations"

71

"2. Illegal ways of collecting information, including through intercepting phone conversation isagainst the very principle of good bilateral relations."

"3. If news that Australia conducts clandestine surveillance activities through its embassy inJakarta is true, such activities are highly unacceptable. It is a serious security breach and ainconsistent with diplomatic norms and ethics. Any issues, including information on theclandestine activities of the Australian embassy in Jakarta, that have the potential to damagetrust and confidence between the two countries need to be clarified by the Australian side"

"Spying on friends is unacceptable. Mutual trust is the very foundation of any good bilateralrelations" Faizasyah stated.

The brief meeting with Australian Ambassador on Friday morning at the Indonesian Ministry ofForeign Affairs Headquarters was deemed productive, and was stated in the Australian Embassypress statement that the Australian Ambassador carefully listened to the Indonesian views andwould report it to Canberra.

The Ministry of Foreign Affairs had also summoned the US Embassy Charge d'faires in Jakarta toprovide an explanation on the matter. Whereas Indonesian National Intelligence body was alsoreported to have discussed the matter with local US intelligence representative.

*"Its just not cricket" Minister Marty speaks from Perth on the spying

During a door stop interview at the sidelines of the IORA Ministerial Meeting in Perth, ForeignMinister Natalegawa responded to the surveillance issues in the following manner:

72

"Mr Minister what do you think of these revelations that Australia has been using its Jakarta Embassy as a spy base?" Reporter asked

"Well we are obviously deeply concerned, And something we cannot accept. We have soughtclarification; We have sought explanation; Both from the Australian side as well as from theUnited States government on their reported facilities at their embassies in Jakarta. And thisis an issue that is obviously obtaining a great deal of attention and great deal of concern"Minister Natalegawa stated

"Do you intend to have a chat to Minister Bishop?" Reporter asked

"Yes I have already" Minister Natalegawa replied

"And how were these discussions?" Reporter asked again

"They were very frank and candid. I think we have been able to communicate to Foreign MinisterBishop about our concern, and the same communication is being submited to their Embassy inJakarta about with this" Minister Natalegawa stated

"Have you had any assurance from her?" Reporter asked

"I think you'll have to address the question Minister Bishop" Minister Natalegawa replied again.

"What most concerns you? that the information could be being fed back to the US?" Reporterfurther asked

73

"Well most of all, its about trust isnt it? Countries may have capacities, technical capacitiesto intercept and to carry out the activities that's been reported. And infomation may have beengathered. But the cost in terms of trust, in terms of the damage that may be resulted insomething (like this) we must all reflect upon" Minister Natalegawa stated

"What concerns do you have about security?" Reporter asked again

"Well, if I was to ask you a question, if Australia itself was subject to an activity, do youconsider it as being a friendly act or not? Its just--I'm not sure what's the right terminologyin Australia,-- I guess its just not cricket to do these kind of things" Minister Natalegawastated

"What must Australia do to earn back this trust" Reporter enquired

"Trust is a process. Again what we are seeking just now is clarification and explanation" Minister Natalegawa restated

"What do you know for certain?" Reporter asked

"Well I've read what we have been reading in the media about the report, and by the way this isnot only an Indonesia focus situation, I'm told that there are such facilities elsewhere,atleast United States facilities. So its not an issue specifically to Indonesia. I'm sure its amatter that many other countries would raise in a more concerted way as well" MinisterNatalegawa stated

"So Indonesia had no idea that this was going on and it's something that neighbours do to eachother, a bit of spying here and there?" Reporter asked

74

"Well, I don't want to go into the realm of speculation. I'm simply wanting to have anexplanation and clarification from all relevant authorities. Its not just Australia, its aboutthe United States, we are in the process of obtaining such clarification. And this is notuniquely Indonesia. As you know,Europe or many countries in Europe, some of our neighbouringcountries as well (are affected). Again the fact that, countries may have certain capacities togather information in the way that they have, that's one thing. But whether you would want toput that into effect, and therefore potentially damaging the kind of trust and confidence thathave been nurtured and developed for many years, is something that we may want to ponder.Cooperation information and exchange of information have been built among countries. One wondersthe relevance of such mechanism if countries chose to do things outside the norm" MinisterNatalegawa stated

"Is this outside,the norm? Reporters asked in frenzy

"Well I'm not sure. What do,you think if you were to have facilities that is brokering. Its justnot cricket" Minister Natalegawa stated again.

"Are you confident that Indonesia isn't doing the same thing to its neighbours and friends"Reporter asked

"Well, I know we have ways and means in gathering information. I know we do things in mannerthat is proper and in accordance with diplomatic practice" Dr Marty concluded.

#A United Nations General Assembly Resolution Againts Spying

Amidst the furor of surveillance and counter surveillance, the member countries of the UNGA havedecided to produce a UN Resolution in the Third Committee, as proposed by Brazil and Germany.

75

The draft resolution is entitled "The Right to Privacy in the Digital Age" which will bediscussed and negotiated for the next four weeks in UNHQ.

Indonesia is expected to Co-sponsor the resolution.

(WA/AOS)

On Monday afternoon, 30 September 2013, President SusiloBambangYudhoyono and First LadyAniYudhoyonoreceived Prime Minister of Australia Tony Abbott and First Lady Margaret Aitkenduring an official visit to Jakarta.

This occasion marked Prime Minister Abbot first visit to Indonesia, and abroad, after hisinauguration as Prime Minister on 18 September 2013. He had met with President Yudhoyono asLeader of the Opposition three times before, in Canberra in 2010, in Darwin and in Jakarta in2012.

Upon arriving at the doorsteps of the Istana Merdeka both couple’s received one another warmlylike old friends, as they walked up the stairs of the Merdeka Palace and was received by the Redand White Presidential Guard. The Australian anthem was played by the Indonesian Presidentialguard as 19 canon shots were fired from Monas Square in honor of PM Abbotts visit.

After signing the official guest book, the two leaders and their spouses accompanied by keyministers continued with a private tete-a-tete meeting at the Jepara Room. It was awarm,cordial and friendly meeting with memories of PM Abbott visit to Bali, and the times ofbilateral cooperation since the times of John Howard. They also discussed greater potential for

76

bilateral cooperation and outlining the role of both countries in facing various internationalissues. Foreign Minister Bishop and Natalegawa also described their recent visit and meeting inNew York during the UN General Assembly. President SBY commended Australia, as the President ofthe UN Security Council for September for having facilitated a UNSC Resolution on Syria, despitethere being over two and half years of deadlock in the Council

Afterward, the two leaders continuedwith bilateral meeting discussions. Speaking in Indonesian,President SBY welcomed and deeply appreciated the visit of Prime Minister Abbott to Jakarta,especially noting that the following week he would again visit Indonesia to attend the APECSummit. Prime Minister Abbott thanked President SBY for helping him fulfil his promise, toconduct his first State visit to Indonesia, a convention that all new Australian Prime Ministersshould adopt he stated.

During the meeting, both leaders saw great potential for deeper bilateral cooperation and agreater role for Indonesia and Australia to play at the regional and global arena. For example,in economic cooperation the two countries constantly see positive increase intotal trade volumein the past five years, averaging 6,8%. Moreover, Australia’s investments in Indonesia alsoincrease significantly from US$ 89,7 millionin 2011 to US$ 743,6 million in 2012. PushingAustralia the ninth largest investor into Indonesia.

Additionally, the two leaders welcomedthe positive development regarding people-to-peoplecontact, most notably in the field of tourism and education. Prime Minister Abbott wishes tofurther develop cooperation in this area by implementing a ‘New Colombo Plan’. This policy willsupplement the previous Colombo Plan, which attracts students from various Asian countries—including Indonesia—to study in Australia. Now, by sending Australian students to study incountries in the region, he hoped for deeper interaction and a better understanding of the

77

region and of Indonesia by these Australian students. This would also include special SBYFellow Award for the best Australian student learning about Indonesia.

President Yudhoyonoalso raised the issue of people smuggling to Prime Minister Abbott andexpressed his deep concern that both Indonesia and Australia were victims of this internationalproblem. SBY underlined the importance and benefit of the Bali Process which both Australia andIndonesia had Co-Chaired, but believed that both countries were the worst hit by the problem andcould explore ways to deepen bilateral cooperation, especially among both country securityforces to address this issue. Prime Minister Abbott welcomed the idea and looked forward to ameeting between Indonesian and Australian Ministers the best way practical and possible toaddress this matter. PM Abbott agreed and stated that the issue of people smuggling is asovereignty issue for both countries, and that Indonesia and Australia could accomplish so muchmore once this issue was addressed comprehensively.

They also discussed in great detail how Australia and Indonesia can be closer partners in thefield of economics. PM Abbott conveyed to President SBY that his government and people’s desireto deepen economic relations is seen by the presence of 20 top Australian CEOs joining hisdelegation despite the very short notice. Both leaders agreed to enhance trade levels by $15billion in the next few years or up by fifty percent compared to 2012 levels.

During the press statement bilateral meeting, both leaders discussed most of the points in thebilateral meeting, including the issue of West Papua. President Yudhoyonorepeated that Indonesiacontinuesto develop this eastern region through an approach based on welfare, justice, anddemocracy. Through this approach, he stated that the allocation of per capita budget to developPapua was the highest among all other province in Indonesia. However he did realise that due tostructural and local issues, there were still pending matters that needed to be resolved in that

78

province. The President also stressed that Papua is an integral part of Indonesia. He also saysthat he appreciates Australia’s respect toward Indonesia’s sovereignty by helping to promotedevelopment in the region constructively. In response to this, PM Abbott welcomed andrecognized the hard work pursued by Indonesia to bring welfare to the province and would supportthe Indonesian government in this issue. PM Abbott also stated that he will not allow to groupsto use Australia as a staging ground to undermine that sovereignty of Indonesia.

“I do want to stress publicly, as well as privately Bapak President, Australia’s total respect for Indonesia’s sovereignty, total respectfor Indonesia’s territorial integrity. The government of Australia takes a very dim view, a very dim view indeed, of anyone seekingto use our country as a platform for grandstanding against Indonesia. We will do everything that we possibly can to discouragethis and to prevent this” Abbott stated

“I admire and respect what you and your government have done to improve the autonomy and the life of the people of WestPapua and I am confident that they can have the best possible life and the best possible future as a part of an indissolubleIndonesia, as an integral part of Indonesia” he added

PM Abbott also stated his commitment to have no surprises in the bilateral relations, referringto past policies made by the previous governments in Australia

“There have been times, I’m sorry to say, when Australia must have tried your patience: when we ‘put the sugar on the table’ forpeople smugglers; or canceled the live cattle trade in panic at a TV program. There have been times when all sides of Australianpolitics should have said less and done more. I am confident that these will soon seem like out-of-character aberrations and thatthe relationship will once more be one of no surprises, based on mutual trust, dependability and absolute respect for each other’ssovereignty under the Lombok Treaty”

That evening President Yudhoyono and Madam AniYudhoyono hosted a dinner for Prime MinisterAbbott and Madam Margie Aitken at the Istana Negara. Both leaders delivered touching dinner

79

remarks with a hope that Australia and Indonesia could deepen bilateral relations and play agreater role in the international fora for the benefit of the both peoples’ and for the rest ofthe region and the world. SBY particulalrly welcomed the new effort to enhance education sectorcooperation between Indonesian and Australia, as a meeting place and a meeting of minds, toappreciate the cultures and to strengthen the friendship and mutual trust of both societies

”Saya menyambut baik rencana pembentukan ”New Colombo Plan”, yang ditargetkan untuk mendorong semakin banyakmahasiswa Australia melakukan studi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Pada saat yang sama, saya juga menyambutgembira rencana penyelenggaraan ”Australian Arts and Cultural Program” di beberapa kota besar di Indonesia tahun depan.Program-program seperti itulah, kiranya dapat menjadi ”meeting place” sekaligus sebagai tempat ”meeting ofminds” atauwahana bagi masyarakat kedua negara untuk saling berbagi nilai-nilai kebudayaan masing-masing. Dengan semakin tumbuhnyapersahabatan dan rasa saling percaya, saya meyakini bahwa kedekatan hubungan antar-masyarakat ini akan menjadi landasanyang kuat bagi kelangsungan kemitraan komprehensif di antara kedua negara kita” SBY stated.

Following the dinner remarks were performance of Indonesian, and Australian songs and also danceperformances from Sumatera, Kalimantan and West Papua Provinces

Prime Minister Abbott returns to Australia on 1 October 2013. He will return to Indonesia toattend APEC Summit in Bali the following week and expected to meet President SBY again at theEast Asia Summit in Brunei Darussalam.

Upon arriving in Russia at noon, on 5th September, President Susilo Bambang Yudhoyono and Madame AniYudhoyono and the Indonesian Delegation transitted for an hour in Saint Petersburg city before proceedingto the first leaders session of the G20 Summit at the Konstantinovsky Palace.

The G20 Summit would begin with a receiving line for all leaders to be greeted by the host, RussianPresident Vladimir Putin before conducting the meetings at the Marble Hal of the Palace. The first G20

80

Working session would discuss Growth and the Global Economy until the working dinner at the GrandPeternof Palace and followed by a cultural performance. President SBY was accompanied by the FinanceMinister Chatib Basri and also G20 Sherpa, Vice Finance Minister, Mahendra Siregar.

#Indonesia's Views on Growth and Global Economy

Entering the first working meeting, Indonesia's views on the issue was that it supported the G20'sframework for Strong sustainable and balanced growth. This should be pursued by providing key elementsnamely effective regulations; promoting job creation and investments for the development agenda; andstrengthening institutions and fostering a conducive global economic architecture.

To this, Indonesia believed that the Russia G20 Summit would help in facing the emerging globalchallenges, like that in the first G20 meeting in Washington DC which succeeded in overcoming thefluctuating money markets, contracting world economy and falling trade and investment levels at theglobal level.

The spirit of togetherness and solidarity in overcoming economic challenges worldwide had producedharmonisation and coordination of policies at the G20 Summit forum. To this, the G20 Russia was hoped torespond to the current global crisis.

For developed countries or emerging economic and developing countries it was crucial to enhance thestability of the global financial system, be it at the national, regional and global level. This wasviewed as a common goal to promote "common goods" and for a "common purpose".

To restore confidence and credibility, like what Indonesia did and promoted in 2008, it was crucial topursue policy coordination; promoting measured fiscal and monetary policies for Keep-Buying strategy toprotect consumer purchasing power, finding new sectors for economic growth, preventing lay-offs, pursuinginvestment and strengthening social safety net.

81

Indonesia also emphasized the need for a common commitment for financial inclusion to encourage SMEs, jobcreation and reducing youth unemployment. There needed to be stability of the financial market bygreater bilateral cooperation, Regional Financing Agreement (RFA), strengthening financial StabilityBoard (FSb) and the reinforcement of a Global Safety Net. To this the G20 countries had to strengthenstructural reforms to foster resilience, promote investment and infrastructure.

A G20 Leaders dinner Discussing Syria

Following a very productive first session to discuss the global economy, G20 leaders continued theirdialog and interaction at the Grand Peterhof Palace.

Beginning the discussion was a presentation by United Nations Secretary General Ban KinMun who conveyedthe issue of achieving development goals, the role of President Susilo Bambang Yudhoyono, Prime MinisterDavid Cameron and President Ellen Johnson Sirleaf for Co-Chairing the UN High Level Panel for Post 2015Development Agenda, and also the special team to Syria to explore the possibility of use of chemicalweapons.

In that regard Secretary Ban conveyed his appreciation to the government of Assad and the research teamfor facilitating this UN mission. Ban also was deeply concerned by the humanitarian situation in Syria.

Following the presentation of the UNSG, President Putin gave the floor to US President Obama to share hisviews. Although ready to address the issue of development and the needs of developing countries andAfrica, President Obama provided his views on the situation in Syria and understood that no decisionshould be made tonight. Following Obama's statement was UK Prime Minister, French President, TyrkishPrime Minister, Canadian Prime Minister, Australian Foreign Minister, Brazilian President. Upon hearingfirm views, President Susilo Bambang Yudhoyono was given the floor to convey the views of Indonesia, towhich he reiterated the dire humanitarian situation in Syria and the need for immediate action by the

82

international community and the UN Security Council for the sake of stopping the blood shed in Syria, toquickly allow humanitarian assistance to the many victims and to allow the people of Syria to chose theirnext leader.

Following President SBY were interventions by other G20 leaders namely Argentinian President, SouthAfrican President, and later concluded by Chinese President and then by President Putin.

In President SBY brief intervention, he hoped the international community and especially the UnitedNations Security Council can take immediate action to stop the bloodshed and restore peace.

President SBY reminded the three points for Syria he urged since last year--which was to halt theviolence and bloodshed, allow humanitarian assistance and establish a political transition process basedon the wishes of the Syrian people. Although this message was conveyed in many forums, such as the UNGAin 2013, at the D-8 Summit and at the Bali Democracy Forum and other international forums, this was thefirst time SBY had spoken and appealed directly to the leaders of the P5 United Nations Security Council.

Speaking in a calm and yet firm tone, SBY spoke directly to every G20 leader. There heads nodding andlistening as seen in the camera footage, as they listened to the view of the leader of the worlds largestMuslim country on the fate of the Syrian. Speaking in Indonesian, below are excerpts of SBYs statement

"If we allow this to continue there will be no signs that the violence will stop. In Indonesia's view,the international community must take action. Indonesia has no doubt that this action must work in termsof full UN mandate. Just as so long as international community's role is not to bring down the Asadregime, but to stop the violence that is occuring; to allow political solution that inclusive andtransparent"

83

"My views therefore, the United Nations are supposed to have given that mandate. Because, howeverdifficult it may become, it will always be much better if the UN provides its mandate-- to create peace.Peace must be created. And peace must be safeguarded; making it possible for humanitarian assistance andtherefore allowing us to proceed with a political process, based of the wishes of the Syrian people andthe Syrian Nation"

"I believe that all amongst us this evening-- have received letters from 11 international NGOs, they allrequest the G20 to formulate a plan of what must be conducted by the international community, so thatthey are able to do their jobs. Instead, the human tragedy continues to unfold and worsen"

"My views are simple. Let us come back to remembering what is our objectives.It is more than just ustaking action. It is more than just responding to the chemical weapons. Remember it has been two yearsnow. We must stop this kind of violence. This topic will be at the international community and no doubtan outcome must be given by the mandate of the UN Security Council. They must give that mandate. If thatis all we do, perhaps it would be possible for the political process to unfold until the time they wouldreach a settlement in Syria"

"As we have heard all the views. Once we pursue all those three points we all can agree there will emergea solution. Now is the time, for the world, for the international community to act, we must act! we muststop all this violence! If not - history will blame us. Those are my views, Mr President. Thank you verymuch"

The G20 Leaders working dinner concluded at 0030 on the 6th September. Some leaders returned to theiraccommodations, while some other continued with the cultural performance. Many leaders reached theirhotels at 2 or 3 am. The next G20 meeting schedule was at 11am for the first B20/L20 Summit.

(aos)

84

85

Date post:	04-Feb-2023
Category:	Documents
Upload:	independent
View:	0 times
Download:	0 times

Daftar Pertanyaan Satker

Documents