BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian integraldari pmbangunan nasional di Indoesia pada era pemerintahanorde baru mulai dilaksanakan Pelita III dalam suatu rentanwaktu. Pembangunan Jangka Panjang Pertama, terusdilanjutakan sampai dengan pelaksanaan Pelita VI yangmerupakan awal Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjangpertama, menunjukka bahwa bangsa Indonesia telah banyakberhasil karena memperoleh dukungan administrasi danmanajemen dalam pendayagunaan sumber daya yang dimiliki.

Dalam konteks inilah maka pembangunan lingkungan hidupperlu diselenggarakan sebaik-baiknya oleh aparatur Negarayang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang mempunyaikemampuan administrasi dan manajemen secara professional.

Pembangunan ‘’otonomi daerah’’ melalui azasdesentralisasi pada hakikatnya merupakan ‘’Political Will’’.Pemerintah yang harus memproleh dukungan sepenuhnya dariPemerintah Daerah, dengan cara mempersiapkan aparaturnyayang professional, baik segi kelembagaan, sumber dayamanusia maupun segi manejamen pemerintahan dan pembangunan,termasuk dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Dengan demikian penyerahaankewenangan pemerintahan dalam berbagai bidang yang terkaitdengan lingkungan hidup dapat dikelola secara berdaya gunadan berhasil guna. Pengelollan lingkungan hidup denganberbagai aspek permasalahannya di Daerah dalam kaitan

1

desentralisasi tidak hanya menyangkut aspek teknissubstantive lingkungan seperti pencemaran, polusi danmenipisnya sumber daya alam yang dapat mengancamkesinamungan pembangunan, melainkan juga aspek keterkaitanpengelolaannya yang sangat kompleks dan rumit, krena salingpengaruh mempengaruhi.

Untuk meningkatkan penanganan masalah-masalahpengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif baikditingkat pusat maupun Daerah melalui pengembangan danpemantapan desentralisasi, maka Pemerintah RepublikIndonesia telah mendayagunakan bantuan luar negeriPemerintah Republik Federal Jerman dianataranya untukmenyempurnakan dan meningkatkan kemampuan professionalpengelolaan lingkungan hidup oleh aparaturnya melaluiprogram pengembangan kapasitas aparatur dalam bentuk “Workshop and Training”.

Workshop and Trining yang diselenggarakan di Berlin dantanggal 26 Juni sampai dengan 10 Juli 1995 dengan topic ‘’Decentralization Of Administrative in EnpironmentalManagemen’’ Pada hakikatnya merupakan wujud kepedulianpemerintah Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia,terhadapa masalah-masalah dalam pengelolaan lingkungan hidupyang bukan hanya masalah dalam negeri kedua bangsa itu,melainkan juga merupakan masalah yang bersifatInternatsional atau global.

Penanganan masalah – masalah lingkungan hidupsebagaimana disebut diatas telah merupakan kesepakatanbersama antar bangsa di seluruh dunia sebagimana dilakukanalam konferensi UNCED di Rio de Jneiro 1992 yang dituangkandalam Agenda 21 dimana posisi Indonesia dan Jerman turutberperan serta. Mengingat pengelolaan lingkungan hidupsedunia adalah mewujudkan kesejahteraan “Our common future”,maka kerjasama antar Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh

2

Lembaga Administrasi Negara dan Bapedal serta PemerintahRepublik Federal Jerman, dalam hal ini DSE melalui workshopyang pertama ini perlu dikembangkan lebih lanjut secaraberencana dn berkesinambungan. Dengan demeikian administrasi(pembanguan) lingkungan hidup melalui peningkatanpengetahuan dan kemampuan administrasi/manajemen aparaturpemerintah diharapkan mampu mengelola pembangunan yangberwawasan lingkungan terutama di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini

antara lain :

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan lingkungan di negara

Jerman ?

2. Bagaimanakah pengembangan kelembagaan lingkungan resebut

?

3. Seperti apa instrument administrasi dalam perlindungan

lingkungan hidup di Negara Jerman ?

4. Bagaiman praktek administrasi lingkungan hidup di negara

Jeman ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

Dalam makalah ini kami harapkan agar pembaca dapat

memahami seperti apa desentralisasi manajemen lingkungan

hidup di Republik Jerman

BAB II

PEMBAHASAN

3

A. KEBIJAKAN LINGKUNGAN1. Prinsip – prinsip Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan keseluruhan dari semuaaturan/ketentuan yang diperlukan untuk:a. Melindungi Lingkungan Hidup yang diperlukn bagi

kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.b. Melindungi tanah, udara dan air, fauna dan flora dari

pengaruh-pengaruh campur tangan perilaku manusia yangmerusak.

Prinsip – prinsip kebijakan lingkungan di RepublikJerman:

a. Biaya – biaya yang timbul dari kerusakan lingkunganpada prinsipnya harus dibebankan pada lembaga/usahayang menyebabkan kerusakan (prinsip pencemar membayar).

b. Kapasitas ekonomi nasional tidak dapat dilunakkandengan penerapan program lingkungan. Perlindunganlingkungan dapat didukung oleh perhitungan keuangan dananggaran sebagaimana perhitungan yang diterapkan padainfrastruktur.

c. Kemajuan teknologi harus berlangsung dalam satu carayang hati – hati mempertimbangkan perkembanganteknologi yang dalam penerapannya mempunyai sedikitatau tidak sama sekali berpengaruh negative terhadaplingkungan.

d. Peningkatan kepedulian lingkungan oleh pemerintahmenjadi komponen yang penting dari kebijakanlingkungannya.

e. Perlindungan lingkungan membutuhkn kerja samainternasional.

2. Koordinasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan

kompleksitas system federal “threetier” (Bund-Lancier-gemiden) dengan jurisdiksi kekuasaan yang terpishdan tumpang tindih, dengan demikian juga pelaksanaan dan

4

peningkatan tugas – tugas membutuhkan kerjasama,koordinasi vertical dan horizontal yang baik dianataraberbagai tingkatan.

a. Koordinasi di Tingkat PusatPada tingkat Pemerintah Pusat, kelembagaan di

bawah ini bertanggung jawat dalam perancangan dankoordinasi kebijakan.1) Kementrian Lingkungan Hidup2) Komite Kabinet3) Komite Masalah Lingkungan4) Komite Parlemen 5) Badan Penasehat Umum

b. Koordinasi di tingkat Pusat dan Negara BagianAntara pemerintah Federal dan Negara bagian

terdapat berbagai bentuk kerjasama berkelanjutan,diantaranya:1) Konferensi Kementrian Lingkungan pada tingkat

Negara Bagian, termasuk Kementrian LingkunganFederal.

2) Konferensi para Kepala Bagian KementrianLingkungan Pemerintah Federal dan Negarabagian.

3) Beberapa kelompok kerja pemerintah NegaraBagian dan federal dalam setiap masalah pokokperlindungan lingkungan.

4) Upper House mewakili pemerintah Negara bagian,yang menunjuk sejumlah tertentu wakil – wakil,tergantung pada jumlah Negara bagian.

c. Koordinasi di Tingkat Negara BagianDisamping berbagai badan konsultasi, komite –

komite dan kelompok – kelompok kerja, dilakukankoordinasi/kerjasama antar Negara – Negara bagian.

5

d. Koordinasi di Tingkat Lokal dalam Negara BagianBeberapa Negara bagian secara tradisional

mempunyai struktur administrasif “tiga tingkat”dimana ditingkat tengah melaksanakan tugas – tugaskoordinasi dan implementasi pada tingkat Negarabagian.

e. Koordinasi di Tingkat LokalPelaksanaan kebijakan lingkungan, baik undang– undang lingkungan Federal maupun Negarabagian adalah tanggung jawab administratifbadan – badan pada tingkat Negara Bagian.

B. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LINGKUNGANSuatu tatanan organisasi yang fungsional terkait dalam

perlindungan lingkungan hidup di Jerman tergambarkan daritingkat Pemerintah Federal, Negara Bagian sampai pemerintahlokal. Pendirian Kementrian Lingkungan pada PemerintahFederal, sepeti Kementrin Perlindungan Alam dan pengamananNuklir pada tahun 1986, dilakukan setelah diadakanrestrukturisasi besar – besaran terhadap system kelembagaanpemerintah yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan.

Di Negara Bagian telah didirikan Kementrian –kementrian yang secara khusus bertanggungjawab terhadappenanganan masalah – masalah lingkungan hidup. Beberapadiantaranya menpunyai tanggungjawab yang tidak langsungberhubungan dengan kebijkan lingkungan. Seperti dalam bidang

6

perencanaan lingkungan adalah Kementrian Pembangunan Daerahdan Urusan Lingkungan Negara Bagian, dalam bidang kesehatan(Kementrian Kesehatan Lingkungan dan pengamanan Lingkungan).Sedangkan di bidang pertanian adalah Kementrian Lingkungan,Perencanaan dan pertanian.

Kementrian – kementrian Lingkungan Hidup Negara Bagiantidak berada dibawah kementrian Pemerintah Federal. Menurutkonstitusi Jerman, Pemerintah Federal hamper tidak mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan/mengawasiorganisasi/kementrian yang membuat kebijakan danmengembangkan system pelaksanaan kebijakan pada tingkatNegaraa Bagian dan Tingkat Lokal.

1. Kelembagaan Lingkungan pada tingkat pusat (Nasional)

Ketentuan – ketentuan mengenai pembagian kekuasaanbertujuan agar setiap Negara bagian bertanggungjawabterhadap pelaksanaan Undang – undang (hukum) Federal. Halini merefleksikan pengorganisasian kebijakan lingkungan padatingkat Pemerintah Federal.

Berikut ini disajikan daftar nama – nama kelembagaanyang penting dalam bidang kebijkan lingkungan pada tingkatFederal:

a. Kementrian Urusan Lingkungan, Perlindungan Alam danPengamanan Tenaga Nuklir, yang didirikan pada 1986.

b. Kementrrian yang lainnya : Kementrian Penelitian danTeknologi, Kementrian Ekonomi, Kementrian Pertaniandan Transportasi, Kementrian Bangunan danPembangunan Kota, Kesehatan Masyarakat danPerencanaan Regional.

c. Badan-badan Pemerintah Federal yang berhubungandengan perlindungan Lingkungan

1) Badan Lingkungan Hidup Federal (UBA, Berlin)2) Badan Konserfasi Alam Federal (BFN, Bon)

7

3) Kantor Perlindungan RAdiologi Federal (BSF,Salzgitter)

4) Badan-badan lain yang berkaitan denganKementrian

d. Badan Penasehat Kebijakan Perlindungan Lingkunganpada tingkat pemerintahan Federal, terdapat badan-badan penasehat tersebut diatas yang fungsinyamemberikan sara kebijakan dianataranya ialah :

1) Dewan Ahli-ahli Lingkungan2) Panitia Penasehat Konserfasi Alam dan

PErlindungan Landsekap3) Komisi Perlindungan Radiologi4) Komisi Pengamanan Reaktor Nuklir5) Beberapa Dewan Penasihat Ilmiah umtuk Parlemen

2. Kelembangan Lingkungan Pada Tingkat Negara Bagian3. Kelembagaan Lingkungan Pada Tingkat Lokal

C. INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP1. Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Kebijakan lingkungan hidup di Jerman terutamadilaksakan berdasarkan pertauran perundangan sebagaiinstrumennya. Instrumen tersebut diperoleh dari berbagaiUndang-Undang mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup yangbanyak digunakan sebagai alat untuk membantu pemerintahmelakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Undang-undang yang menjadi paying dan secarakomprehensif mencakup berbagai ketentuan atau aturanhukum yang berbeda-beda dalam satu Undang-unang, agarsupaya melancarkan penerapannya.a. Perlindungan lingkungan Hidup dari Sudut UUD

(Konstitusi)b. Peaturan Perundangan Lingkungan Hidup pada Tingkat

Federal Negara Bagian.

8

2. Instrumen Perencanaan

Undang-undang lingkungan hidup menyediakan instrumentperencanan yang disusun oleh pemerintah. Perencanaan iniberasal dari prinsip-prinsip pencegahan, dengan tujuanagar setiap perencanaan diharapkan dapat mendukungperlindungan lingkungan. Perencanaan ini memungkinanadanya keseimbangan antara kepentingan ekologi dankepentingan ekonomi.

a. Perencanaan UmumSalah satu dari instrument-instrumen hukum dalamperencanan, pertama-tama yang perlu dipertimbanganadalah dalam perencanaan umum. Misalnya dalammerencanakan suatu wilayah khusus adalah perlunyamemperhitungkan perlindungan lingkungan hidup.Landasan hukum ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Perencanaan Negara Federal dalamUndang-Undang Konstruksi.

b. Rencana-rencana KhususSebagai kelengkapan terhadap rencana-rencana

khusus yang ada, pemerintah perlu memutuskan tempat-tempat yang tetap dan yang akan digunakan.

c. Prosedur Perencanaan KonstruksiPerencanaan terhadap sesuatu yang baru atau proyek-proyek yang berskala luas dan baru, harus sesuaidengan rencana-rencana pemerintah yang telah ada.Untuk mewujudkan hal ini, peraturan-peraturantentang perencanaan Negara Federal mengatur tatacara dan prosedur konstruksi.

3. Instrumen Pengendalian ProyekInstrumen yang paling penting dalam Undang-undanglingkungan hidup di Jerman adalah instrumentpengendalian proyek yang merupakan pelaksanaan dariprinsip-prinsip mencegah pencemaran. Berdasarkan

9

instrument ini, pengendalian lingkungan hidup olehsetiap warga Negara, perusahan-prusahaan swasta atauPemerintah melalui proyek-proyek perlu dikendalikanoleh pemerintah. Proyek-proyek ini misalnyakonstruksirumah, instalasi industry, jalan-jalan, pembuangansampah dan istalasi nuklir.

4. Instrumen Pajak dan Biaya LingkunganUpaya meningkatkan pajak dan biaya lingkungan hidup diJerman digunkan administrative Lingkungan dalam rangkamenumbuhkan perilaku ekologis yang cocok. Hal ini tidakberarti menggabtikan instrument-instrumen pengendalianproyek melainkan bersifat melengkapi.

5. Instrumen DendaDi samping instrument administrative beberapa undang-undang memberikan aturan mengenai hukungan, denda danpertanggungjawaban.

D. BEBERAPA PRAKTEK ADMINISTRATI LINGKUNGAN HIDUP

1. Konservasi dan Suaka AlamPada tahun 1992, luas areal tanah petanian di Jeman

adalah ± 50%, hutan-hutan 30 %, daerah gedung-gedungpemukiman dan lalu lontas termasuk area tertentu lainnya13 % dan 7 % yang meliputi areal air dan tanah basah,serta area alam buatan (quai), dan lain-lain.

Proporsi daratan di bagian barat Jerman yang diliputioleh bangunan dan jalan-jalan meningkat dan ± 8 % padatahun 50-an menjadi ± 12 % pada akhir tahun 50-an. Jadi,perubahan tersebut, membuat tugas pelindungan Flora danFauna meningkat dan menjadi lebih penting.

Sepuluh daerah besar di Jerman membutuhkan perlindungankhusus telah diputuskan menjadi Taman Nasional. Terdapat

10

banyak cadangan alam sebagai mana juga 12 cadanganBiosfir yang dikenal oleh UNESCO. Salah satunya adalahBiospehere Reserfe Scorfheide Chorin. Inisiatif usah-usaha perlindungan alam pada tingkat nasional jugabersumber dan merupakan kerjasama di antara Negara-negaraEropa.

Terdapat 45.000 spesies hewan dan 28.000 spesietetumbuhan yang ditemukan di Jerman. Keseluruhan jumlahtertentu di Jerman menurun dalam decade terakhir ini.Pada kurang lebih 5 % Vetebrata yang terdaftar secaraketat, dan 58 % Vetevrata yang ada di Jermandiklasifikasikan sebagai langkah (Terancam punah).

2. Polusi UdaraDI Jerman, pengendalian polusi mulai dilakukan padatahun0tahun pertama setelah Perang Dunia ke 2, tetapipada waktu itu, kerangka kerja Legislatif danAdministratif yang dirancang untung melindungi Lingkunganhidup hanya dikembangkan secara parsial.

Sejumlah Undang-undang dan perturan dikeluarkan olehPemerintah, sperti Loaded Fuel Act (1971) dan terakhir TALuft (1986), termasuk juga persyaratan untukmengendalikan bau busuk. Polutan yang paling pentinguntuk dikendalikan adalah CO, HC, O3, partikel (PM

10), bau busuk dan yang terakhir, karena efek rumah kaca,

Kendaraan bermotor menimbulkan sejumlah besar polusiudara, dan Federal Emmision Control Act dilkasanakandalam mengatur kulaitas bahan bakar yang terukur untukmerubah emisi.

Pada umumnya program manajemn pelindungan udara Jermandidasarkan pada kombinasi dan emisi baku, penggunaanteknologi, terbaik yang tersedia, standar kualitas bahanbakar, dan standar produksi. Secara keseluruhan,

11

peraturan lingkungan jerman mengenai polusi udara yangpaling banyak meminta perhatian Negara-negara anggotaOCD.

Emisi karbondioksida, yang diakibatkan efek rumah kaca,diproduksi ketika bahan bakar fosil (batubara, minyak dangas) dibakar, meningkat sampai 908 juta ton di Jerman.Emisi ini pada tahun 1993 menunjukkan perubahan

sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 1987 (1060 jutaton). Hal ini disebabkan oleh resrtukturisasi ekonomi danperubahan konsumsi batubara coklat di Negara – Negarabagian yang baru (Negara – Negara bagian di Jerman Timuryang lalu).Pada sisi lain, emisi , yang menjadi tipikal polutan

dan industry, pada Negara – Negara bagian yang lama turundi bawah 75% dan 3,75 juta ton pada tahun 1970 menjadi0,94 juta ton di tahun 1990, karena alasan – alasansebagai berikut:a. Instalasi pabrik bahan bakar, menggunakan gas

desulphunization (FGD) pada stasion – stasionpembangkit tenaga.

b. Penggunaan batubara dengan kadar sulfur yang rendah.c. Konsumsi yang lebih ekonomis dan efisien dan energy

secara umum.

Demikian juga, emisi dari tahun 1986 hingga tahun

190, Negara – Negara bagian yang telah lama menurunhingga mendekati 13% dari 3 juta ton ke 2,6 juta ton danini disebabkan oleh :

a. Instalasi pabrik pengendalian nitrogen oksida distasion – stasion pembangkit tenaga.

b. Pengenalan converter kulitas tiga arah yng terkendaliuntuk kendaraan penumpang.

12

Walaupun demikian, keseluruhan pertumbuhan dalam sejumlahmobil penumpang telah mencegah penurunan emisi yangsignifikan dari sector transportasi.

Emisi CO juga diperkecil 43% di negara – negara bagianyang lama, sebagai hasil dari “Ordinance” pada pabrikdengan “combuction” yang kecil dan peraturan statute yangberhubungan dengan gas yang dikeluarkan dari kendaraanbermotor.

Peraturan ini juga telah merubah jumlah VOC (VolatileOrganic Compounds), yang sebagaimana besar disebabkanoleh transportasi darat (43%) dan penggunaan solvents(40%). Dengan menandatangani anturan tentang VOC, Jermantelah melaksanakan komitmen untuk merubah VOC-nya (yaitumethane CFC dan halons) menjadi 30% dan tahun 1988(1.219.000 ton) ke tahun 1992, perubahan 13% telahdicapai.

3. Manajemen Sumber Daya Air d. Sumber – sumber Air dan Penggunaan Air

Republic Federal Jermn memiliki sumber air yang cukupbanyak. Air permukaan dan air tanah yang tersediasekitar 97 juta meter kubik pertahun, dan 51 juta meterkubik digunakan untuk:1) Industry (16%)2) Air pendidngin untuk Thermal Power Statirs (69%)3) Irigasi (3%)4) Persediaan air minum (12%)

Hampir semua air minum (75%) berasal dari air tanah danmata air (spring water). Perusahaan air minum melayanihamper 98% penduduk Jerman. Rata – rata penggunaan air

13

yang cukup tinggi ini mengakibatkan menurunnyapermukaan air tanah.

e. Perlindungan Kualitas AirPada akhir tahun 1960, pencemaran air di Jerman mulaimendapat perhatian sebagai akibat meningkatnya kegiatanindustri. Undang – undang Manajemen Air Federal (1986)merupakan landasan peraturan bagi kegiatan pengendalianpencemaran air.“The Waste Water Changers Art” (undng – undangpengenaan denda terhadap air sampah) menentukan bahwaabagi yang melakukan pencemaran air harus membayardenda.Karena peraturan perundang – undangan benar – benardilaksanakan secara konsisten dank arena adanya controlsosial melalui orrganisasi – organisasi non Pemerintah(NGO), maka kualitas air telah semakin baik.Pengukuran kualitas air sungai Rhine dapat terlihatjuga pada peningkatan spesies binatan air, dan 27spesies pada tahun 1971 menjadi 150 spesies pada tahun1988.Pemusatan daerah industry, produksi pertanian yangintensif, mengakibatkan menurunnya kualitas air. Dibeberapa daerah, kandungan minyak terus meningkat,sedangkat penggunaan air makin banyak dan pestisidatelah mencemari air tanah.

f. Air di Wilayah Pantai (Coastal Water)1) Laut Utara

Laut utara secara intensif dimanfaatkan olehdelapan Coastal States. Pencemar-krncxear(pollutants) yang terdiri dari heavy metal,pencemar organic, nitrogen dan posfor, datang darihinter land, non Coastal States, yang sampai kelaut melalui sungai dan udara. Meskipun beberapa

14

tahun terakhir ini konsentrasi mercury dalambinatang – binatang (sebagai indikator) telahmenurun tetapi masih membahayakan.

2) Laut BaltikLaut baltik sangat sensitive terhadap pencemaranSembilan coastal States, dn menimbulkan masalahpencemaran terhadap Laut Baltik, rencana tindakanuntuk perbaikan telah dilakukan. Berdasarkan hasilmonitoring antara tahun 1987 – 1991, diperoleh datasebagai berikut:a) Pengurangan beban polusi organic 46% dan fosfor

66% dalam perusahaan pengolah limbah perkotaan(municipal treatment plants).

b) Pengurangan 86% dan beban polusi industry.

4. Perlindungan Tanaha. Penggunaan Tanah

Tingkat industrilisasi dan intensifikasi sector

pertanian yang tinggi di Jerman meningkatkan permintaan

akan penggunaan tanah hamper 56 % keseluruhan wilayah

Jerman yang digunakan untuk pertanian. Pertanian dalam

masyarakat industri mengakibatkan timbulanya metod-

metode bercocok tanah dengan ciri tingkat mekanisasi

yang tinggi, mengarah pada Spatial Concertration dan

spesialisasi yang meningkat, terutama pada life stock

sector. Kesemuanya itu menimbulkan resiko besar terhdap

lingkungan hidup.

Kadang-kadang Badan Konservasi Alam Federal (1976)

menetukan bahwa kegiatan-kegiiatan pertanian

menghindarkan surplus-untrient, menjaga input pencemar

15

(pollutan) ke tingkat minimum, memperssiapkan tanah

pertanian, penggunaan variasi tanaman, memelihara atau

memperbaiki tanah. Sasaran-sasaran lain dan kebijakan

di bidang pertanian berkaitan dengan limbah pertanian

adalah bahwa perlu digunakannya pupuk kandang sebagai

pengganti pupuk buatan. Bau kotoran binatang-binatang

perlu dikurangi, sisa-sisa ‘’biomass’’ harus

dimanfaatkan dan air tanah sumber-sumber kolam lainnya

tidak tercemar oleh pestisida, bioades dan

phytophamtentical.

b. Bahan yang Membahayakan Tanah

Menurunnya kualitas tanah yang disebabkan oleh

sejumlah proses penurunan kualitas (degradasi) tanah,

mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup termasuk

perusahaan oleh polutan (pencemar) seperti non

Biogradable Substancess, penyebaran acid yang dapat

mengurangi keseburan tanah, degradasi biologis, dan

degradasi fisik (seperti erosi tanah). Konsep

perlindungan tanah dari Pemerintah Federal, memepunyai

salah satu sasaran pengendarlian yaitu memperkecil

masukan kimiawi. Undang-undang perlindungan tanah

dilaksanakan secara luas, termasuk kewenangan untuk

menciptakan standard tanah melalui cara pemurnian

kembali dan kriteria penentuan digunakan untuk

mengidentifikasi kasus-kasus (kontaminasi) pencemaran

tanah.

16

c. Kontaminasi residual dalam tanah

Untuk memperbaiki sekitar 140.000 tempat-tempat

pembuangan yang diduga merupakan tempat-tempat yang

terkontaminasi, seperti bekas pabrik, bekas daerah

militer, bekas tempat pembuangan sampai, telah dicacat

dan didata di Jerman. Berdasarkan peraturan yang ada,

tanggung jawab pencatatan, dan perbaikan tempat-tempat

yang terkontaminasi berada pada Pemerintah Federal.

Untuk menjamin keseragaman terhadap pencatatan daerah-

daerah ini, adalah melalui identifikassi bentuk

perusahaan industri dan penjagaan yang menyimpang dan

peraturan polusi dan mengembangkan kriterian survey.

Pengukuran-pengukuran yang berlaku untuk membatasi

kerusakan kemungkinan di massa depan dilakukan

melalui :

1) Fase orientasi penyelidikan khusus tempat

tertentu.

2) Fase membuat rincian penyusunan garis-garis besar

‘’counter measures’’ yang mungkin terjadi

3) Penetuan alternative ukuran-ukuran, yaitu untuk

menentukan langkah-langakah yang perlu dilakukan

4) Pelaksanaan pembersihan, yaitu untuk

pengintegrassian pekerjaan-pekerjaan memberssihkan

dengan pemantauan secara terus-menerus

5) Keputusan terakhir terhaddap kemungkinan

penggunaannya di masa depan

17

5. Manajemen Limbah

Jerman memproduksi sekitar 13 juta ton limbah kemasan

(Packaging) setiap tahun ; 3,8 juta ton gelas, 5,1 juta ton

kertas dan kardus, 1,4 juta ton bahan-bahan material,

703.000 ton timah, 122.000 ton aluminium dan 407.000 ton

bahan-bahan material.

Pada tahun 1986, ‘’Waste Act’’ memperkenalkan metode

modern pembuangan sampah (limbah padat). Undang-undang ini

memberikan priotas pada penghindaraan dan pendauran ulang

limbah padat dan pada cara pembuangan tradisional. Limbah

yang tidak dapat didaur ulang harus dibawa ke depot-depot

atau tempat pembakaran. Peraturan yang tegas diterapkan

untuk tempat pembuangan ‘’ limbah khusus, yaitu rascun

(toxic) atau limbah yang berbahaya. Dalam hal ini terdapat

faasilitas-fasilitas khusus.

Pembuangan limbah domestic dan industri yang dikelola

adalah bagian integral dari pemelharaan infrastruktur yang

higienis dan pemukiman manusia. Perencanaan manajemen limbah

dan harus digambarkan oleh ‘’lander’’ dengan cara tertentu,

sebagai berikut :

a. Melaksanakan penceegahan limbah yang dihasilkan sejauh

mungkin secara praktis ;

b. Melaksanakan penggunaan kembali yang semakin meningkat,

pemulihan sumber-sumber, pendauran ulang atau

penggunaan alternative ddan limbah ;

18

c. Tidak meyakinkan bahwa limbah yang ditimbun akhirnya

dapat ddibuang dengan kerusakan lingkunngan hidup yang

minimum.

Oleh karena itu, wilayah kegiatan proyek pembuangan limbah

meliputi :

a. Pengumpulan pengangkutan limbah

b. Pengolahan limbah

c. Pengendapan limbah yang tidak permanen

d. Pembuangan akhir limbah

e. Pendauran ulang limbah

Pendauran ulang sangat penting bagi Jerman yang mempunyai

sedikit bahan mentah. Beberapa limbah rumah tangga

dihancurkan dengan pembakaran yang digunakan untuk maksud

pemanasan jarak jauh. Pada tahun 1991 pemerintah

memperkenalkan peraturan-peraturan yang menghindarkan

memperkenalkan peraturan-peraturan yang menghindarkan

limbah-limbah kemasan. Hal ini membawa kreasi ganda dari

sector swasta atau ‘’green dot’’ pada tahun 1992. Di bawah

bulatan hijau (green dot). Oleh pabrik dikumpulkan dan

didaur ulang. Biayaanya termasuk dalam harga dari produk

tersebut.

Pendauran ulang terdiri dari seluruh metode dimana limbah

diperoleh kembali atau digunakan kembali. Metode yang paling

penting meliputi :

19

a. Bahan-bahan pendauran ulang dan kertas bekas, plastic,

gelas, besi dan lain-lain;

b. Metode biologi seperti pengkompasan dan produksi

biogas;

c. Pembakaran limbah yang bergunan untuk meerubah volume

limbah yang dibuang dan untuk penggunaan produksi

panas;

d. Pendauran ulang lumpur pertanian.

Manajemen limbah harus melakukan perencanaan,

mengorganisasi dan mengkoordinasi semua bidang yang telah

diuraikan di atas dalam pembuangan limbah. PEngaruh dari

satu tingkatan pembuangan limbah diteliti secara dini.

Kemudian, pengaruh dan seluruh proses pembuangan limbah

harus dipertimbangkan, yang meliputi kemungkinan interaksi,

dan hasil-hasilnya diintegrasikan dalam rencana manajemen

limbah.

Jerman sementara ini telah mengebangkan rencana

manajemen limbahnya dengan tujuan menciptakan system

pendauran ulang yang didasarkan pada kecenderungan produk

yang komprehensif dan prinsip-prinsip ekonomi pasar yang

ekologis dan social. Di bawah system produsen konsumen akan

diperkiraan/diproyeksikan lebih jauh pertanggujawaban untuk

setiap produk dan keseluruhan siklus kehidupan.

6. Kebisingan

20

Suara adalah juga salah satu sumber utama polusi di

Negara-negara besar yang padat pendudukannya dan yang sudah

benar-benar terindus-trialisasi.

Tingkatkan-tingkatan yang tinggi dari kebisingan disebabkan

oleh :

a. Lalulintas kendaraan bermotor, kereta api dan pesawat

terbang;

b. Industri, pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan perdagangan;

c. Rumah tangga dan aktivitas rekreasi.

Kebisingan lalu lintas menjadi sumber kebisingan yang

paling besar (66 % di Jerman Barat dan 84 & di Jerman

Timur). Peraturan perundangan Federal yang mengendalikan

polusi udara adalah ‘’Ordinance on Protection Against

Traffic Noise, The Technical Instruction on Noise Pollution

Abatemen (yang meletakkan nilai-nilai garis-garis

petunjukkan untuk emisi udara dan fasilitasi industri dan

perdagangan), Ordinance on Noise from Building Machinary

dan The Third Amandment on Noise Federal Emmission Control

Act, yang memasuki deretan peraturan pada tahun 1990.

Amandemen ini mewajibkan pemerintah distrik

(kabupaten/kota) merancang rencana yang mengubah

(menurunkan) polusi usara (noise) didaerah dimana lingkungan

diganggu oleh suara dari berbagai berbagai sumber.

Sumber-sumber bising lainnya adalah pesawat

terbang.Pengurangan suara pesawat telah diundangaan paa

21

tahun 1970-an yaitu The Air Traffic Noise Act yang

menentukan zona suara disekitar laapangan terbang sipil dan

militer, dan The Federal Adminission Control Act yang

mengatur masalah-masalah mengenai perlindungan dan suara dan

getarangan khususnya untuk pendirian dan operasi instalasi

dan konstruksi jalan dan rel kereta api.

Batas kebisingan didasarkan pada LDN dan rentang dari 57-47

dB (a) untuk suara di area perdagangan dan industri.

Sebenarnya kemajuan telah dicapai dalam pengendalian

kebisingan pada tujuh terkahir ini. Hal tersebut di atas

semuanya menggunakan syarat-syarat yang lebih keras untuk

beerbagai tipe kendaraan bermotor, pesawat terbang dan

pabrik-pabrik. Tampaknya kenaikan jumlah sumber-sumber

kebisingan, pengaruh-pengaruh reduksi telah diturunkan

dengan sebesar-besarnya.

7. Perlindungan radiasi dan Energi Nuklir

Energi nuklir meliputi sepertiga dari listrik dari

listrik di Jerman, dengan jumlah 21 reaktor berkapasitas

24.000 megawatt. Pemerintah melanjutkan usaha untuk

mendukung pengembangan teknologi reactor ddan pemrosesan

kembali bahan bakar. Tetapi hal itu menghadapi oposisi dan

keputusan pemerintah untuk menginjinkan pemrosesan kembali

bahan bakar nuklir yang telah digunakan di Negara-negara

Eropa lainya, konstruksi yang diproses kembali dan bahan

22

bakar tekah dihentikan. Kemudian pemrosesan kembali bahan

bakar nuklir yang telah digunakan (spent nuclear fuel)

dilaksanakan di Perancis dan Inggris.

Walaupun demikian, sejak hal ini telah diketahui bahwa masih

terdapat masalah-massalah pembuangan sampah radioaktif yang

tidak terpecahkan, dan konstruksi pabrik energy nuklir tetap

ditentang oleh rakyat.

Undang-undang pokok yang resmi mengatur penggunaan

energi nuklir adalah ‘’Atomic Energy Act’’ yang merumuskan

bahwa fasilitas nuklir hanya apat dikonstruksikan dengan

teknologi ‘’state of art’’, dan setelah mendapat persetujuan

pemerintah.

Perlindungan terhadap radiasi, dilain pihak dijamin

oleh’’Radiological Protection ordinance’’ dan ‘’The

Preucautionary Radiology Protection Art’’.

Rata-rata jumlah radiassi alam maupun buatan, dari hasil

dalam dosis setiap tahun sekitar 4mSv per kapita berasal

dari radiasi buatan.

Radiasi yang disebabkan oleh pabrik nuklir lebih kecil

dari pada radiasi artifisial pada tahun 1993. Radiasi yang

disebabkan oleh reactor nuklir Chernobyl telah menurun sejak

1986 dan 5 % hingga di bawah 1 % dari radiasi alam.

23

BAB III

KESIMPULAN

24

25