gubernur jawa timur - Peraturan BPK

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan yang

ditetapkan Pemerintah Pusat, akibat pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur perlu melakukan penyesuaian kebijakan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa . . .

-

- 2 -

-

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan

Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara

Tahun 1950);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);.


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang . . .

-

- 3 -

-

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Mengadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan


Nomor 87);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;


tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;


tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor 5 Seri D);

Dengan . . .

-

- 4 -

-

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS


NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi

Jawa Timur.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.

7. Perencanaan . . .

-

- 5 -

-

- 5 -

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang

ada.

8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang

dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh

seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan

visi daerah.

9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik

berupa personal, barang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam

bentuk barang dan jasa.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen

perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua

puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima)

tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

15. Rencana . . .

-

- 6 -

-

- 6 -

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah di

lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah di lingkungan

pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur.

18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas

dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan rencana

kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan tugas dan fungsi.

21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya

disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program.

22. Prioritas . . .

-

- 7 -

-

- 7 -

22. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus

atau agenda pembangunan tahunan yang berasal

dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah pada tahun berkenaan.

23. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode

dan daftar penamaan perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah yang disusun secara

sistematis sebagai acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

keuangan daerah.

24. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana

berdasarkan penggunaan dalam rangka

pengendalian masing-masing kelompok dana.

25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang

selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan

informasi pembangunan daerah, informasi keuangan

daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya

yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sistematika Perubahan RPJMD, meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS DAERAH

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

f. BAB VI . . .

-

- 8 -

-

- 8 -

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

h. BAB VIII : PENGEMBANGAN BADAN USAHA

MILIK DAERAH (BUMD)

i. BAB IX : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

j. BAB X : PENUTUP

(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan

1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 7A, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7A

Sistematika, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis

bagi sistematika, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8 . . .

-

- 9 -

-

- 9 -

Pasal 8

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang telah ada

sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dan

Perubahannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 24 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

-

- 10 -

-

- 10 -

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 24 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 13-238/2021.

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2029

adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul

dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif

Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD

dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu

Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

( a ) hasil . . .

-

- 2 -

-

- 2 -

(a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

(b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi

perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,

pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Disamping itu, pada saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang

berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata

pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan

selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan

Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan

lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memuat Program Prioritas dan

kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan

perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Penyesuaian . . .

-

- 3 -

-

- 3 -

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang

dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi,

potensi dan amanat regulasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 105

-1-

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

sesuai amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilakukan

antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta

memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. Pemerintah Provinsi

Jawa Timur berencana untuk melakukan perubahan RPJMD tahun 2019-2024.

Adapun dasar pertimbangan dalam rencana perubahan tersebut adalah : 1.)

Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024;

2.) Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3.) Menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4.) Dengan adanya perkembangan

kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan

beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian; 5.) Penyesuaian Pemendagri

Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6.) Penyesuaian Peraturan Gubernur

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;

dan 7.) Mengakomodir program baru atau perubahan program prioritas yang

fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD. Terkait kebijakan nasional,

terdapat isu penting yang mewarnai Perubahan RPJMD 2019 - 2024 yaitu

adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember

tahun 2020 yang tahapannya masih berlanjut hingga tahun 2021, adanya

penyesuaian terhadap prioritas dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2020-

2024 dan Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 4 Tahun 2021

TANGGAL : 24 Desember 2021

-2-

Pembangunan Jawa Timur. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan

pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani

permasalahan yang timbul dan dalam upaya membatasi penyebaran virus

corona serta penanganan dampak di bidang ekonomi, kesehatan yang

mencakup jaring pengaman kepada masyarakat terdampak akibat

pemutusan hubungan kerja.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD mengikuti tata cara

penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai

dengan dengan persiapan penyusunan Perubahan RPJMD yang meliputi: (a)

penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim

penyusun Perubahan RPJMD; (b) orientasi mengenai Perubahan RPJMD; (c)

penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan RPJMD; dan (d)

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Timur ini tidak merubah substansi Visi, Misi, Arah Kebijakan

dan program prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Periode 2019-2024 Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dengan Dr. H.

Emil Elestianto dardak, M.Sc yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia

pada tanggal 13 Februari 2019. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

selain untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan perubahan

kondisi internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas, juga

bertujuan untuk menjamin ketercapaian target program di tahun 2021

hingga tahun 2024 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun

2019 sampai tahun 2020.

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang dimulai

dilaksanakan mulai akhir tahun 2021 simultan dengan adanya rencana

perubahan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 13 tahun 2006.

Rancangan Awal Perubahan RPJMD kemudian dibahas dalam Forum

Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) kabupaten/kota, seluruh Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku

kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah

direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk mendapatkan

persetujuan.

Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang telah

disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur

-3-

Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan. Rancangan

Awal Perubahan RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah

(PD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penyempurnaan

Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk

mendapatkan feedback atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta

Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan

Awal Perubahan RPJMD dan menjadi Rancangan Perubahan RPJMD,

selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Perubahan RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir Perubahan

RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD

berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir

Perubahan RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan RPJMD. Rancangan

Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Menteri Dalam Negeri. Hasil

akhir dari seluruh proses penyusunan Perubahan RPJMD ini adalah

ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan RPJMD Tahun

2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

Arah Pembangunan dalam Perubahan RPJMD mengacu pada sasaran

pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi

Jawa Timur mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-

2024) dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025. Kebijakan terkait

pemanfaatan tata ruang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi

Jawa Timur juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031. Selain itu, sesuai dengan amanah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa

Timur juga menjadikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dengan

demikian, kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tetap selaras

dengan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 maupun dokumen perencanaan

pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur lainnya.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan

acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap

Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan

pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan

tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada

tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke

-4-

dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian

menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan

kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana

disajikan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

-5-

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-

19) dan / atau Dalam Rangka mengadapi Ancaman yang

membahayakan perkeonomian nasional dan / atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

87);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-6-


Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan

Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

225);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

-7-

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun

2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 459);


2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara



2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara



2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);


2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara



2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara



2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 249);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

-8-

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembarana

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar Error! No text of specified style in document..1

Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

Provinsi Jawa Timur dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur memperhatikan

dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

-9-

(RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian

pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika

didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;

b. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur sebagai

dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang

memiliki kurun waktu 20 tahun. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

Provinsi Jawa Timur merupakam jabaran RPJPD Provinsi Jawa Timur

2005-2025 tahap III dan IV;

c. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur menjadi

pedoman/acuan para PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis

(Renstra) PD Tahun 2019-2024. Renstra PD menjabarkan rencana teknis

operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu

lima tahun;

d. Pada pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa

Timur , dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan

tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas

program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;

e. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan

berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan

teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian

RKPD;

f. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur terkait dengan

dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031. Penyusunan RPJMD

memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan

ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan

ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur; dan

g. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur diselaraskan

dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara subtansi, keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut :

-10-

1. Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Jawa Timur dengan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 mengacu

pada RPJMN Tahun 2020–2024. Secara umum, keselarasan 4 (empat) misi

daerah pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN

2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan Dokumen RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN

Tahun 2020-2024

NO

RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur

2019-2024

ISU STRATEGIS KESESUAIAN DENGAN MISI DAN

TUJUAN

1

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan

Pembangunan Ekonomi, Baik antar

Kelompok, antar Sektor dan

Keterhubungan Wilayah.

2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

Tujuan 1 pada Misi 1 : Meningkatnya

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

yang didukung Konektivitas Antar

Wilayah.

3

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing .

Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang

Berkeadilan Sosial, Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan

dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan

Kerja dengan Memperhatikan Kelompok

Rentan.

4

Revolusi Mental Dan Pembangunan

Kebudayaan

Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris

Memperkuat Demokrasi Kewargaan

untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang

menghargai prinsip Kebhinekaan.

5

Memperkuat Infrastruktur Untuk

Mendukung Pengembangan

Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan

Berdasarkan Semangat Gotong Royong,

Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin

Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,

Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

6

Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana,

Dan Perubahan Iklim



Berwawasan Lingkungan untuk

Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,

Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan

Ruang Budaya.

7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik




-11-

NO RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur

2019-2024



Ruang Budaya.

2. Keselarasan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur tidak

terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari

visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi

pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel Error! No text of specified style in document..2

Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RPJPD

NO RPJPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

Provinsi Jawa Timur

VISI

Pusat Agrobisnis Terkemuka,

Berdaya Saing Global dan

Berkelanjutan Menuju Jawa

Timur Makmur dan Berakhlak

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang

Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang

Partisipatoris Inklusif melalui Kerja

Bersama dan Semangat Gotong Royong.

MISI

1 Mengembangkan

Perekonomian Modern

Berbasis Agrobisnis





2 Mewujudkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang Handal,

Berakhlak Mulia dan

Berbudaya


Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Terutama Kesehatan dan

Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja

dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

3 Mewujudkan Kemudahan

Memperoleh Akses Untuk

Meningkatkan Kualitas Hidup

Misi 1: Membangun insan Jawa Timur

secara utuh dengan mendayagunakan

seluruh potensi melalui pembangunan

sektor kebudayaan, pendidikan dan

kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan

lokal yang berbasis pada nilai-nilai

kesantrian, keagamaan dan kebudayaan

-12-

NO RPJPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2025

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

Provinsi Jawa Timur

4 Mengoptimalkan Pemanfaatan

Sumber Daya Alam dan

Buatan






5 Mengembangkan Infrastruktur

Bernilai Tambah Tinggi





6 Mengembangkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang


Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang

menghargai prinsip Kebhinekaan.;

3. Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang

wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Hal ini sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 3 ayat b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang

Wilayah provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana

Jangka Menengah Daerah.


Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RTRW

No.

Misi Perubahan RPJMD Tahun

2019-2024

Provinsi Jawa Timur

RTRW Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011-2031

1 Mewujudkan Keseimbangan

Pembangunan Ekonomi, baik

antar kelompok, antar sektor dan

antar wilayah (spatial policy)

didukung oleh keterhubungan

antar zona.

Pengembangan Kawasan Strategis Pasal

16;

▪ ayat 2 menyatakan pengembangan

Kawasan ekonomi potensial guna

mempercepat perkembangan wilayah

dengan cara (a) mengoptimalkan

pengembangan Kawasan melalui

peningkatan nilai ekonomis Kawasan;

(g) menelusuri potensi Kawasan atau

subsektor strategis melalui penetapan

Kawasan ekonomi unggulan baru.

▪ Ayat 3 menyatakan percepatan

-13-

No.


2019-2024

Provinsi Jawa Timur


Tahun 2011-2031

pengembangan daerah tertinggal

untuk mengurangi kesenjangan

antarkawasan melalui; (a)

penelusuran potensi kawasan atau

subsektor strategis yang dapat

dikembangkan di kawasan tertinggal;

(b) pemasukan subsektor strategis ke

kawasan tertinggal sebagai pemacu

pertumbuhan wilayah; (c) penyediaan

infrastruktur strategis sebagai

pemacu pertumbuhan wilayah; (d)

peningkatan kualitas sumber daya

manusia, baik sebagai tenaga ahli

maupun tenaga pendukung; dan (e)

pemberian dukungan kebijakan

melalui pemberian instrumen insentif.

2 Terciptanya Kesejahteraan yang


Kebutuhan Dasar Terutama

Kesehatan dan Pendidikan,

Penyediaan Lapangan Kerja

dengan Memperhatikan Kelompok

Rentan.

▪ Pada Rencana Sistim Perkotaan pasal

19, pada ayat 3 menjelaskan bahwa

pada 7 (tujuh) wilayah

pengembangan (WP); (a) WP

Germakertosusila Plus, (b) WP

Malang Raya, (c) WP madiun, (d) WP

Kediri, (e) WP Probolinggo-Lumajang,

(f) WP Blitar, (g) WP Jember, dan (h)

WP Banyuwangi, senantiasa

mendukung layanan bidang sosial,

Pendidikan, kesehatan dan bidang

lain seperti Sumberdaya Manusia,

pertanian, ekonomi dan pariwisata.

3 Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih, Inovatif, Terbuka,

Partisipatoris Memperkuat

Demokrasi Kewargaan untuk



▪ Misi 3 tidak secara langsung terkait

dengan RTRW mengingat

lingkupnya tidak berkenaan dengan

kewilayahan.

4 Melaksanakan Pembangunan

Berdasarkan Semangat Gotong

Royong, Berwawasan Lingkungan

untuk Menjamin Keselarasan

Ruang Ekologi, Ruang Sosial,

Ruang Ekonomi dan Ruang

Budaya.

▪ Pasal 16 pengembangan Kawasan

strategis; ayat 5 menyatakan bahwa

pemantapan dan peningkatan

fungsi dan peran kawasan sosial

dan budaya dengan memelihara

nilai sejarah dan budaya yang tinggi

serta nilai-nilai yang asli dengan

pengelolaan yang mengapreasiasi

nilai tersebut melalui: (a) pelestarian

kawasan sosial dan budaya; (b)

pengendalian perkembangan lahan

terbangun di sekitar kawasan; (c)

peningkatan nilai ekonomis

kawasan, antara lain pemanfaatan

sebagai aset wisata, penelitian, dan

-14-

No.


2019-2024

Provinsi Jawa Timur


Tahun 2011-2031

pendidikan; dan (d) pembinaan

masyarakat sekitar untuk ikut

berperan dalam menjaga

peninggalan sejarah.

Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi

pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 telah

menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024.

4. Keselarasan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa

Timur dengan KLHS

Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut berperan aktif dalam

mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau

Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai

dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur terdapat 212 indikator sasaran yang

terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 16 dari TPB/SDGs.


Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD dengan Development Goals (SDGs)

NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

1 Mengakhiri Segala Bentuk

Kemiskinan Dimanapun






Rentan.

Tujuan 1 Misi 2 : menurunnya Angka

Kemiskinan

2 Menghilangkan Kelaparan,

Mencapai Ketahanan Pangan Dan

Gizi Yang Baik, Serta

Meningkatkan Pertanian

Berkelanjutan






Rentan.

3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat

Dan Meningkatkan Kesejahteraan

Seluruh Penduduk Semua Usia






-15-


Rentan.

4 Menjamin Kualitas Pendidikan

yang Inklusif dan Merata Serta

Meningkatkan Kesempatan Belajar

Sepanjang Hayat Untuk Semua






Rentan.

5 Mencapai Kesetaraan Gender dan

Memberdayakan Kaum Perempuan






Rentan.

6 Menjamin Ketersediaan serta

Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

yang Berkelanjutan untuk Semua






Rentan.

7 Menjamin Akses Energi yang

Terjangkau, Andal, Berkelanjutan

dan Modern Untuk Semua





8 Meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan, Kesempatan Kerja

yang Produktif dan Menyeluruh,

serta Pekerjaan yang Layak untuk

Semua





9 Membangun Infrastruktur yang

Tangguh, Meningkatkan Industri

Inklusif dan Berkelanjutan, serta

Mendorong Inovasi





10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan

Antarnegara





11 Menjadikan Kota dan Permukiman

Inklusif, Aman, Tangguh, dan

Berkelanjutan





12 Menjamin Pola Produksi dan

Konsumsi yang Berkelanjutan





13 Mengambil Tindakan Cepat untuk

Mengatasi Perubahan Iklim dan

Dampaknya






-16-


Ruang Budaya.

14 Melestarikan dan Memanfaatkan

secara secara Berkelanjutan

Sumber Daya Kelautan dan

Samudra untuk Pembangunan

Berkelanjutan






Ruang Budaya.

15 Melindungi, Merestorasi dan

Meningkatkan Pemanfaatan

Berkelanjutan Ekosistem Daratan,

Mengelola Hutan Secara Lestari,

Menghentikan Penggurunan,

Memulihkan Degradasi Lahan,

serta Menghentikan Kehilangan

Keanekaragaman Hayati






Ruang Budaya.

16 Menguatkan Masyarakat yang

Inklusif dan Damai untuk

Pembangunan Berkelanjutan,

Menyediakan Akses Keadilan

untuk Semua, dan Membangun

Kelembagaan yang Efektif,

Akuntabel, dan Inklusif di Semua

Tingkatan

Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang


Memperkuat Demokrasi Kewargaan

untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang


Terkait dengan Tujuan 17, yaitu Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan

Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak

menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak termasuk dalam analisa capaian

TPB/SDGs yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan analisa capaian TPB/SDGs yang telah dilakukan terhadap

pencapaian target TPB/SDGs nasional oleh Provinsi Jawa Timur diketahui

bahwa indikator yang tidak tersedia datanya sebanyak 68 indikator (32,08%),

indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target nasional sebanyak 51

indikator (24,06%), indikator yang sudah dilaksanakan namun belum

mencapai target nasional sebanyak 48 indikator (22,64%) dan indikator sudah

dilaksanakan serta sudah mencapai target nasional sebanyak 45 indikator

(21,23%) dengan detail rincian sebagaimana pada gambar di bawah ini.

-17-

5

3

9

3

2

2

1

2

4

1

6

0

2

2

0

3

0

9

2

6

4

4

6

2

7

1

3

0

0

0

0

2

2

0

3

4

11

2

3

10

2

1

6

2

7

3

0

1

3

10

0

7

2

6

1

5

2

1

9

4

3

2

2

1

1

2

3

0

0 5 10 15 20 25 30

TPB 1

TPB 2

TPB 3

TPB 4

TPB 5

TPB 6

TPB 7

TPB 8

TPB 9

TPB 10

TPB 11

TPB 12

TPB 13

TPB 14

TPB 15

TPB 16

TPB 17

Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional


Jumlah Indikator TPB yang Dilaksanakan

dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya dari 212 indikator sasaran TPB/SDGs kewenangan Provinsi

yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebanyak 120

indikator (56,60%) telah diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019–2024 sebagai indikator kinerja sedangkan sisanya

sebanyak 92 indikator (43,40%) belum tercantum dalam Perubahan RPJMD

Tahun 2019 - 2024Provinsi Jawa Timur. Hasil analisa pencapaian dari 120

indikator sasaran TPB setelah disandingkan dengan pencapaian target

Perubahan RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

sebanyak 79 indikator (65,83%), indikator yang sudah dilaksanakan dan

belum mencapai target sebanyak 32 indikator (26,67%), indikator yang tidak

tersedia data sebanyak 7 indikator atau (5,83%) dan yang terakhir adalah

indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target sebanyak 2 (dua) indikator

(1,67%). Hasil analisa capaian indikator TPB/SDGs berdasarkan kriteria yang

ada merupakan dasar dalam perumusan isu strategis dalam pencapaian

TPB/SDGs. Keterkaitan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi

Jawa Timur dengan KLHS RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Timur Tahun dapat

dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel

berikut.

-18-


Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan KLHS RPJMD

No.

Isu Strategis KLHS RPJMD

Tahun 2019 – 2024

Provinsi Timur

Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024

Provinsi Jawa Timur

1 Kualitas Lingkungan

Permukiman, Kesehatan dan

Sanitasi

Sesuai Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan





Tujuan 1 Misi 4 : Terwujudnya

Pembangunan berwawasan Lingkungan.

2 Sumber Daya Air dan

Kekeringan

3 Konflik Pemanfaatan Lahan

Pertanian dan Hutan

4 Kemiskinan dan Permasalahan

Sosial (Pendidikan, hukum,

dan konflik sosial)


Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,

Penyediaan Lapangan Kerja dengan

Memperhatikan Kelompok Rentan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi

Jawa Timur adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan

Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia

usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi

pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Berpijak dari maksud tersebut, maka

tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa

Timur, sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra) PD;

2. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2022-

2024;

3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;

4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur

dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

-19-

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86

tahun 2017, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan

antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika

penulisan Perubahan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Timur yang

meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum

kondisi Provinsi Jawa Timur saat ini akan menjadi dasar perumusan

permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana

pembangunan dalam lima tahun mendatang.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima

tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan

lima tahun ke depan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait

dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama

lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab

Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah

Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Visi dan misi kemudian dijabarkan

secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah

yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga

-20-

menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta

berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan

beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta

perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )

Dalam Bab ini menguraikan gambaran umum, evaluasi kinerja dan

beberapa aspek tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada bab

ini juga ditekankan tentang kinerja BUMD yang mendukung kinerja

pelayanan publik.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab X Penutup

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun

2019-2024 Provinsi Jawa Timur ini.

-21-

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di

Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.803,49 Km2. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi

dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah

Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar

10 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan

Provinsi Kalimantan Selatan;

➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;

➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara administrasif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota

(29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan

dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki

jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan

Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan

sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang

memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas

5.782,40 Km2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan

Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto

yakni 20,21 Km2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.

-22-

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

-23-

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

No Kabupaten/Kota Jumlah

Kecamatan

Kelurahan/Desa Luas Wilayah

(Km2) Kelurahan Desa Jumlah

1 Kabupaten Pacitan 12 5 166 171 1.389,92

2 Kabupaten Ponorogo 21 26 281 307 1.305,70

3 Kabupaten Trenggalek 14 5 152 157 1.147,22

4 Kabupaten Tulungagung 19 14 257 271 1.055,65

5 Kabupaten Blitar 22 28 220 248 1.336,48

6 Kabupaten Kediri 26 1 343 344 1.386,05

7 Kabupaten Malang 33 12 378 390 3.530,65

8 Kabupaten Lumajang 21 7 198 205 1.790,90

9 Kabupaten Jember 31 22 226 248 3.092,34

10 Kabupaten Banyuwangi 25 28 189 217 5.782,40

11 Kabupaten Bondowoso 23 10 209 219 1.525,97

12 Kabupaten Situbondo 17 4 132 136 1.669,87

13 Kabupaten Probolinggo 24 5 325 330 1.696,21

14 Kabupaten Pasuruan 24 24 341 365 1.474,02

15 Kabupaten Sidoarjo 18 31 322 353 634,38

16 Kabupaten Mojokerto 18 5 299 304 717,83

17 Kabupaten Jombang 21 4 302 306 1.115,09

18 Kabupaten Nganjuk 20 20 264 284 1.224,25

19 Kabupaten Madiun 15 8 198 206 1.037,58

20 Kabupaten Magetan 18 28 207 235 688,84

21 Kabupaten Ngawi 19 4 213 217 1.295,98

22 Kabupaten Bojonegoro 28 11 419 430 2.198,79

23 Kabupaten Tuban 20 17 311 328 1.834,15

24 Kabupaten Lamongan 27 12 462 474 1.782,05

25 Kabupaten Gresik 18 26 330 356 1.191,25

26 Kabupaten Sampang 14 6 180 186 1.233,08

27 Kabupaten Pamekasan 13 11 178 189 792,24

28 Kabupaten Sumenep 27 4 330 334 1.998,54

29 Kabupaten Bangkalan 18 8 273 281 1.001,44

30 Kota Kediri 3 46 0 46 63,4

31 Kota Blitar 3 21 0 21 32,57

32 Kota Malang 5 57 0 57 145,28

33 Kota Probolinggo 5 29 0 29 56,67

34 Kota Pasuruan 4 34 0 34 35,29

35 Kota Mojokerto 3 18 0 18 20,21

36 Kota Madiun 3 27 0 27 33,92

37 Kota Surabaya 31 154 0 154 350,54

38 Kota Batu 3 5 19 24 136,74

Jumlah 666 777 7.724 8.501 47.803,49

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi Astronomis

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak

geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu

lintas perekonomian indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak

pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan.

-24-

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer

dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur

memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau,

pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki

Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri

Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di

sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah

Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean

berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan

meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Kondisi/Kawasan

2.1.1.2.2.1 Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun

2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi

menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik –

Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –Lamongan (Gerbangkertosusila) dan

Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun,

Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan

Wilayah Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep,

Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan,

Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.

-25-

Gambar 2.2 Peta Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Timur


-26-

2.1.1.2.2.2 Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih

dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air

asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih

dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air

tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti

penggundulan hutan dan pencemaran. Pesisir bagian utara, selatan dan laut di

wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun

dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga

ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi

saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah

mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang

lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga

mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang

cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah

daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan

wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian

kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah

padas, batu dan karang dengan kemiringan relatif tajam.

2.1.1.2.2.3 Kawasan Pegunungan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan

berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang

dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di

Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur

tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud,

Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung

Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung

Merapi, Gunung Raung.

2.1.1.2.2.4 Kawasan Kepulauan

Secara geografis kepulauan dan pulau-pulau di Provinsi Jawa Timur berada

pada wilayah perairan utara dan perairan selatan. Pulau-pulau kecil di Jawa Timur

berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di

Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten

-27-

Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau),

Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten

Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau),

Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten

Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau

terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

2.1.1.3 Topografi

Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi

daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di

seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk

kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan,

kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada

wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa

wilayah ketinggian, yaitu :

➢ Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas

wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.

➢ Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas

wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.

➢ Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas

wilayah dengan kondisi berbukit.

➢ Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari

seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

-28-

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Jawa Timur


-29-

Gambar 2.4 Peta Ketinggan Lahan Provinsi Jawa Timur


-30-

2.1.1.4 Geologi

Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan

berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang

dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa

Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai

sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian

namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %

dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial

antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng,

dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan.

Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumber daya mineral

memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun

konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) lajur, yaitu:

➢ Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping

merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;

➢ Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung,

bentonit, gamping;

➢ Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter,

potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan

➢ Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan

beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer,

onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

-31-

Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur


-32-

Gambar 2.6 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur


2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Sungai

Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air

dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang

-33-

luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Sedangkan Daerah Aliran Sungai

(DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai

dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,

yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Jawa Timur

meliputi 7 (tujuh) wilayah sungai. Terdapat 2 (dua) wilayah sungai kewenangan

Pemerintah Pusat, yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merupakan wilayah

sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai Brantas yang merupakan wilayah sungai

strategis nasional. Sedangkan 5 (lima) wilayah sungai lainnya merupakan wilayah

sungai lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu

Wilayah Sungai Madura Bawean, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai

Bondoyudo Bedadung, Wilayah Sungai Pekalen Sampean dan Wilayah Sungai Baru

Bajulmati.

Tabel 2.2 Luas Catchment Area (Km2) pada Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur

No Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Jumlah DAS

1 WS Bengawan Solo (Jatim-Jateng) Pusat 96 DAS

2 WS Brantas Pusat 220 DAS

3 WS Welang Rejoso Provinsi 36 DAS

4 WS Pekalen Sampean Provinsi 56 DAS

5 WS Baru Bajulmati Provinsi 60 DAS

6 WS Bondoyudo Bedadung Provinsi 47 DAS

7 WS Madura Bawean Provinsi 173 DAS

Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

-34-

Gambar 2.7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur


Debit

Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah

Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen

Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean.

-35-

Tabel 2.3 Debit Aliran Rerata di 7 Wilayah Sungai

No.

Wilayah

Sungai

Kab/Kota

Lokasi Pemantauan Debit

Aliran

Rerata

(m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa

I. WS Bengawan Solo

Madiun

Madiun K. Jerohan Balerejo Balerejo 0,96

Bengawan Solo

K. Madiun Kerto Banyon Kerto Banyon 0,33

Madiun Nambangan 8,18

Magetan Madiun K. Gandong Magetan Magetan 1,12

Ngawi Bengawan

Solo

K. Bengawan

Solo

Widodaren Kauman 131,22

Ngawi Napel 230,35

K. Madiun Ngawi Ngawi 40,35

Ponorogo

Madiun

K. Asin Sawo Jenangan 0

K. Slahung Sumoroto Sumoroto 13,19

K. Talun Ngebel Wagir Lor 2,74

Sal. Kel. Ngebel Ngebel Ngebel 5,43

Sal. Masuk Ngebel Ngebel Ngebel 2,08

Bengawan

Solo K. Keang Sawo Ngindeng 1,07

Pacitan Grindulu

K. Grindulu Arjosari Gunungsari 19,20

K. Kedungpring Nawangan Kedungpring 0,06

Lorok K. Lorok Wonodadi Lorok 366,93

Bojonegoro Bengawan

Solo

K. Cawak Modo Kedunglerep 1,02

Gandong Setren Ngasem Setren 5,17

K. Gangseng Temayang Kedungsari 1,28

K. Solo Bojonegoro Kaliketek 295,19

K. Solo Bubulan Celebung 0,09

K. Kerjo Poh Baru Pejok 0,09

Waduk Pacal Temayang Kd. Sumber 12,83

K. Pacal Gondang Senganten 0,28

K. Solo Padangan Padangan Denguk 215,49

Tuban

Gembul K. Gembul Merak Urak Becok 0,42

Bengawan

Solo

K. Kening Parengan Selogabus 29,93

K. Kening Bangilan Kd Jambangan 0,91

K. Kloro Semanding Genaharjo 2,71

K. Nglirip Singgahan Mulyoagung 2,30

K. Lohgung Palang Brondong 1,23

K.Prumpung K. Krumpung Bancar Sidomulyo 0,24

Lamongan Bengawan

Solo

K. Solo Babat Babat Banaran 5,65

K. Solo Karang Geneng

Karang Geneng

Karang Geneng 154,25

Gresik Bengawan

Solo K. Solo Manyar Sembayat 688,80

II. WS Brantas

Malang Brantas

K. Bango Pakis Jabon 25,53

K. Sayang Ngantang Jabon 0,55

K. Cuban Rondo Pujon Ngroto 0,38

K. Brantas Dau Mulyoagung 2,85

K. Sumberampel Wajak Baros 0,07

Blitar Brantas K. Lahar Nglegok Bacom 0,99

Tulungagung Brantas K. Pundensari Sutojayan Pundensari 56,21

-36-

No. Wilayah Sungai

Kab/Kota


Aliran Rerata


Trenggalek Brantas

K. Bagong Trenggalek Temon 6,47

K. Duren Nglinggis Kebak 0,37

K. Keser Nglinggis Pucanganak 3,79

Kediri Brantas K. Brantas Mojoroto

Mojoroto Mojoroto 0

Nganjuk Brantas K. Widas Tanjung Anom Widas 0

Brantas K. Widas Patihanrowo Bukur 1,16

Jombang Brantas

K. Brantas Ploso Ploso Ploso 1,25

K. Brantas

Kertosono Kertosono Kertosono 2,781

Mojokerto Brantas Bangsal Bangsal Kedung Uneng 1,28

Lamong K. Lamong Lamong Simoanggrok 8,27

Sidoarjo Brantas K. Brantas Perning

Krian Perning 61,41

III. WS Welang Rejoso

Pasuruan

Kadalpang K. Kadalpang Bangil Kenep 4,19

Gembong K. Gembong Poh Jentrek Warungdowo 2,77

Petung K. Petung Gondang

Wetan Sekarputih 2,47

Rejoso K. Rejoso Winongan Winongan Lor 12,03

K. Rejoso Winongan Sidepan 6,21

Welang K. Welang Hilir Poh Jentrek Dompo 9,61

K. Welang Purwosari Purwodadi 5,05

Probolinggo

Kramat K. Kramat Leces Kramat 2,99

Pancarglagas K. Pancarglagas Paiton Randumerak 1,66

Pekalen K. Pekalen Gading Condong 15,93

Pekalen K. Rondoningo Kraksaan Jurangjero 2,42

K. Laweyan K. Laweyan Nguling Watestani 0,25

IV. WS Pekalen Sampean

Bondowoso Sampean K. Sampean Tenggaran Tenggaran 0

Keloposawit Wonosari Taman 18,78

Situbondo Deluang K. Deluang Besuki Demung 31,57

V. WS Baru Bajulmati

Banyuwangi

Setail K. Setail Benculuk Kradenan 0

Sempu Jambewangi 0

Tambong K. Tambong Rogojampi Pakisaji 10,19

Baru K. Baru Gambiran Karang Doro 85,04

Glenmore Jolondoro 8,87

Bomo K. Bomo Rogojampi Mangir 1,072

Srono Parijata Kulon 0

VI. WS Bondoyudo Bedadung

Lumajang

Asen K. Asen Sentul Sentul 4,269,16

6,667

Bondoyudo K. Bondoyudo Wonorejo Wonorejo 24,73

Mujur K. Mujur Tempeh Lempeni 6,41

Jember Bedadung K. Bedadung Rawatamtu Rawatamtu 15,12

Mayang Sanen Jenggawah Mangli 34,43

-37-

No. Wilayah Sungai

Kab/Kota


Aliran Rerata


K. Mayang Pakusari Kertosari 3,39

VII. WS Madura Bawean

Bangkalan Blega K. Blega Blega Telok 0,095

Sampang

Nipah K. Nipah Sampang Tebanah 8,21

Sampang K. Kemuning Sampang Pangilen 1,32

K. Sampang Sampang Polagan 0

Klampis K. Klampis Kedundung Banjar 11,59

Pamekasan Sela K. Samiran Propo Kacok 0,02

Semajid K. Semajid Pamekasan Sumedangan 0,75

Sumenep

Sarokah K. Sarokah Lenteng Madelan 0,84

Klampok K. Klampok Ambuten Tambak Agung 0,34


2.1.1.6 Klimatologi

Tabel 2.4 Keadaan Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo

Unsur Iklim Tahun

2018 2019 2020

Suhu (0C)

- Minimum 20,4 20,2 19,1

- Rata-rata 28,1 28,0 28,2

- Maksimum 35,9 36,7 35,6

Kelembaban(%)

- Minimum 16,0 35,8 38,9

- Rata-rata 74,4 75,0 78,0

- Maksimum 100,0 93,4 99,2

Kecepatan Angin (m/det)

- Arah Maksimum 220 150 290

- Rata-rata 92,9 89,7 89,9

- Maksimum 31 33 29

Jumlah Curah Hujan (mm) 2.183,2 1.520,5 2.808,4

Penyinaran Matahari (%) 74 77 74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum sama dengan provinsi lain di

tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran

musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-

sampai sekitar bulan April). Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson

sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D.

Pada tahun 2020 penyinaran matahari mengalmi penurnan dari 77 persen

di tahun 2019 menjadi 74 persen di tahun 2020. Sejalan dengan persentase

penyinaran matahari yang mengalami penurunan di tahun 2020, kondisi curah

-38-

hujan di Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 2.808,4 mm dan jumlah hari

hujan sebanyak 153 hari.

Pada tahun 2020, suhu rata-rata di Jawa Timur kisaran 19,1 – 35,6 derajat

celcius dengan rata-rata sebesar 28,2 derajat celcius. Sedangkan kelembaban udara

pada tahun 2020 berkisar antara 38,9 – 99,2 persen dengan rata-rata sebesar 78

persen.

2.1.1.7 Penggunaan lahan

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas

kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,89% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.

Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan

kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah

memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa

Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak

mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur

No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%)

A Kawasan Budidaya 4.201.403,70 87,89

1 Kawasan Hutan Produksi 782.772,00 16,38

2 Kawasan areal Hutan Rakyat 361.570,30 7,56

3 Kawasan Pertanian 2.020.490,71 42,27

a. Pertanian Lahan Basah 911.863,00 19,08

b. Pertanian Lahan Kering/

Tegalan/Kebun Campur

1.108.627,71 23,19

4 Kawasan Perkebunan 359.481,00 7,52

5 Kawasan Industri 7.403,80 0,15

6 Kawasan Pemukiman 595.255,00 12,45

7 Lainnya 74.430,89 1,56


Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya

buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571 Ha atau sekitar

12,11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan

lindung mutlak yang di dalamnya terdapat Cagar Alam seluas kurang lebih 10.958

Ha, Suaka Margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, Taman Nasional seluas

kurang lebih 176.696 Ha, Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta

-39-

Taman Wisata Alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-

II/2011).

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur

No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%)

B Kawasan Lindung 578.571,30 12,11

1 Hutan Lindung 344.742,00 7,21

2 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 233.829,30 4,90

a. Suaka Margasatwa 18.009,00 0,38

b. Cagar Alam 10.958,00 0,23

b. Taman Nasional 176.696,00 3,70

c. Taman Hutan Raya 27.868,30 0,58

d. Taman Wisata Alam 298,00 0,01


-40-

Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur


-41-

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Potensi Pertanian

➢ Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian

Pada kuartal 3 tahun 2020, produksi padi mengalami penurunan

dibandingkan dengan kuartal lalu. Begitu juga pada produksi kayu rakyat

mengalami penurunan baik dibandingkan kuartal lau maupun dibandingkan

dengan kuartal yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya

permintaan dari industri kayu, dimana. Produksi kayu bulat untuk industri pada

kuartal 3 tahun 2020 turun 44,59 persen dibanding kuartal 3 tahun 2019.

Sedangkan produksi perikanan tangkap pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami

peningkatan dibanding kuartal lalu karena telah memasuki musim tangkap.

Meskipun produksi ikan budidaya kolam dan tambak menurun, tetapi terjadi

peningkatan signifikan pada budidaya laut. Hal ini tercermin dari tingginya ekspor

udang Jawa Timur.

Gambar 2.9 Pertumbuhan Kategori Pertanian tahun 2018-2020 di Jawa Timur

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, data diolah

▪ Produksi padi mengalami penurunan dibanding kuartal lalu.

▪ Produksi Kayu Rakyat menurun baikdibandingkan triwulan lalu maupun dibandingkantriwulan yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkanoleh berkurangnya permintaan dari industri kayu.Produksi kayu bulat untuk industri Q3-2020 turun44,59% dibanding Q3-2019

▪ Produksi perikanan tangkap pada Q3-2020mengalami peningkatan dibanding triwulan lalukarena telah memasuki musim tangkap. Meskipun produksi ikan budidaya kolam dan tambak menurun, tetapi terjadi peningkatan signifikan pada budidaya laut. Hal ini tercermin dari tingginya ekspor Udang Jawa Timur.

PERTUMBUHAN KATEGORI PERTANIAN, 2018-2020

-42-

➢ Pertumbuhan PDRB (y-on-y)

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun

2018-2020 di Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah

Walaupun sub kategori tanaman pangan dan perikanan tumbuh negatif

namun sub kategori lainnya tumbuh positif terutama sub kategori perkebunan

tahunan dan Kehutanan dan Penebangan Kayu.

➢ Kontribusi Produksi terhadap Nasional

Gambar 2.11 Kontribusi Produksi Jawa Timur terhadap Nasional tahun 2019-2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah

Sumber : BPS 2021, data diolah

Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah

-43-

➢ Asuransi Pertanian

Gambar 2.12 Perkembangan Asuransi Pertanian tahun 2016-2020 di Jawa Timur

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari undang-undang

nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat

(1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani

dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi

petani dari kerugian gagal panen akibat:

a) Bencana alam,

b) Serangan organisme pengganggu tumbuhan,

c) Wabah penyakit hewan menular,

d) Dampak perubahan iklim, dan/atau

e) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya

berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian.

Kewajiban pemerintah

ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meluputi:

a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta,

b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,

c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi,

dan/atau

Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah

-44-

d) Bantuan pembayaran premi.

Yang dimaksud bantuan pembayaran premi disini adalah pembayaran premi untuk

membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan

memperhatikan kemampuan keuangan negara.

➢ Nilai Tukar Petani (NTP) 2019 – 2020

Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/ daya beli petani Jawa

Timur terhadap produk yang dibeli/bayar petani yaitu produk/barang konsumsi

dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani semakin baik daya

beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif lebih

sejahtera.

Gambar 2.13 Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2020


-45-

Gambar 2.14 Luas Lahan Baku Sawah tahun 2019 dan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020


Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja

terutama masyarakat perdesaan. Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN

No.686/SK-PG.03.03/XII/2019, 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan

Baku Sawah Nasional Tahun 2019, LBS : 7 463 948 Ha. Informasi luas lahan baku

sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi.

➢ Luas Panen Padi (Juta Hektar)

Gambar 2.15 Luas Panen Padi di Jawa Timur tahun 2018-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara

Pada tahun 2020, luas panen padi diperkirakan sebesar 1,76 juta hektar

dengan produksi sebesar 10,02 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras,

produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton.

Sumber : BRS, Luas Panen Dan Produksi Padi Di Provinsi Jawa Timur 2020, ASEM

LUAS PANEN PADI (RIBU HEKTAR), 2019-2020*LUAS LAHAN BAKU SAWAH

MENURUT PROVINSI, 2019 (HEKTAR)

*Keterangan: Angka Sementara. Luas Panen Oktober S.D.

Desember 2020 AdalahAngkaPotensi

4141.3948.86011.92213.54218.28322.40233.05636.19539.48541.40647.04350.84062.68968.34970.99676.27382.117

116.828136.486155.520

194.282204.335213.997234.542242.972

291.145308.668

361.699470.602

654.818928.218

1.049.6611.214.909

DKI Jakarta

Kep. Riau

Papua Barat

Kalimantan Utara

Maluku Utara

Maluku

Kep. Bangka Belitung

Gorontalo

Papua

Sulawesi Barat

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Bengkulu

Riau

Jambi

Bali

DI Yogyakarta

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Sumatera Barat

Banten

Aceh

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Sumatera Utara

Lampung

Sumatera Selatan

Sulawesi Selatan

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

1,53 1,50 1,52

1,75 1,701,76

*Keterangan: BPS, Angka Sementara. Luas Panen Oktober S.D.Desember 2020 AdalahAngkaPotensi.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2018 0,04 0,16 0,39 0,23 0,11 0,16 0,21 0,13 0,10 0,08 0,08 0,06

2019 0,06 0,08 0,34 0,33 0,12 0,15 0,20 0,14 0,08 0,08 0,08 0,04

2020* 0,05 0,06 0,22 0,39 0,19 0,11 0,21 0,18 0,10 0,11 0,08 0,06

0,04

0,16

0,39

0,23

0,11

0,16

0,21

0,13

0,10

0,08 0,08

0,06

0,06

0,08

0,340,33

0,12

0,15

0,20

0,14

0,08 0,08 0,08

0,040,05

0,06

0,22

0,39

0,19

0,11

0,21

0,18

0,10 0,11

0,08

0,06

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

2018 2019 2020*

(3,49%)

(0,98%)

14,72 ribu ha

59,46 ribu ha

-46-

Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2020 sebesar 1,52

juta hektar, atau mengalami peningkatan sekitar 14,72 ribu hektar (0,98 persen)

dibandingkan 2019 yang sebesar 1,50 juta hektar. Sementara itu, potensi panen

sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,25 juta hektar. Dengan

demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 1,76 juta hektar, atau

mengalami kenaikan sekitar 59,46 ribu hektar (3,49 persen) dibandingkan 2019

yang sebesar 1,70 juta hektar. Luas panen tertinggi pada 2020 terjadi pada April,

yaitu sebesar 0,39 juta hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan

Januari, yaitu sebesar 0,05 juta hektar.

➢ Produksi Padi (Ribu Ton-Gkg)

Gambar 2.16 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur Menurut Kab/Kota tahun 2019-2020


Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, penurunan produksi padi pada 2020 yang relatif besar terjadi di

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten

Mojokerto.

83

9.7

24

,4

77

7.1

90

,4

69

2.0

73

,2

61

6.8

58

,4

51

9.9

34

,4

44

5.2

53

,9

41

9.2

92

,4

39

9.8

45

,7

36

7.7

17

,7

32

2.2

05

,5

34

4.2

36

,3

33

9.7

55

,9

28

3.8

94

,2

26

0.6

71

,4

28

1.0

72

,3

26

9.4

63

,1

25

1.3

71

,9

18

6.0

90

,8

23

4.7

88

,1

19

6.4

30

,6

22

2.8

37

,8

20

1.6

20

,0

22

4.0

27

,2

19

3.7

74

,5

15

6.2

19

,5

16

7.6

65

,5

11

2.2

13

,6

91

.31

3,3

91

.94

1,7

8.2

59

,4

13

.90

9,7

9.5

96

,8

10

.80

4,7

7.0

33

,0

7.1

65

,2

6.0

84

,6

5.0

31

,1

3.5

65

,9

87

3.7

86

,0

82

9.4

67

,6

73

7.3

97

,6

60

2.7

94

,9

52

0.8

11

,3

46

2.1

26

,4

45

3.5

40

,9

44

4.1

08

,0

40

9.9

85

,3

39

6.8

16

,1

34

5.3

49

,5

31

6.7

59

,4

29

4.8

65

,1

28

3.3

04

,5

28

3.0

96

,8

27

9.0

72

,1

27

0.2

71

,5

22

9.5

95

,8

22

5.3

46

,5

22

3.3

83

,0

21

8.6

24

,9

20

2.8

85

,4

20

1.8

03

,8

19

6.5

16

,2

18

7.3

23

,6

16

0.9

72

,4

10

9.2

41

,1

10

0.7

27

,5

83

.37

7,9

14

.22

5,8

12

.45

9,9

10

.79

8,5

10

.03

7,3

8.7

84

,9

7.6

67

,6

5.2

58

,6

5.1

53

,0

4.6

50

,5

La

mo

ng

an

Ng

aw

i

Bo

jon

eg

oro

Je

mb

er

Tu

ba

n

Ba

ny

uw

an

gi

Ma

diu

n

Ng

an

juk

Gre

sik

Po

no

rog

o

Jo

mb

an

g

Mo

jok

ert

o

Lu

ma

jan

g

Ma

ge

tan

Ma

lan

g

Pa

su

rua

n

Bo

nd

ow

os

o

Su

me

ne

p

Sid

oa

rjo

Tu

lun

ga

gu

ng

Ke

dir

i

Ba

ng

ka

lan

Bli

tar

Pro

bo

lin

gg

o

Sa

mp

an

g

Sit

ub

on

do

Tre

ng

ga

lek

Pa

me

ka

sa

n

Pa

cit

an

Ko

ta M

ad

iun

Ko

ta M

ala

ng

Ko

ta S

ura

ba

ya

Ko

ta P

as

uru

an

Ko

ta K

ed

iri

Ko

ta P

rob

oli

ng

go

Ko

ta B

lita

r

Ko

ta B

atu

Ko

ta M

ojo

ke

rto

2019 2020*

* Keterangan: Angka Sementara

-47-

Gambar 2.17 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020


➢ Produksi Beras (Juta Ton)

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami surplus beras

1,504 juta ton.

Gambar 2.18 Produksi Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020


➢ Produksi dan Konsumsi Beras (Juta Ton)

Gambar 2.19 Produksi dan Konsumsi Beras di Jawa Timur tahun 2020


Sumber : BPS Jawa Timur 202, ASEM, Data Diolah

* Keterangan: Angka sementara


2018 0,12 0,55 1,32 0,77 0,36 0,53 0,68 0,41 0,36 0,28 0,27 0,20

2019 0,18 0,25 1,11 1,07 0,35 0,46 0,62 0,43 0,30 0,29 0,29 0,16

2020* 0,17 0,20 0,76 1,29 0,57 0,35 0,65 0,53 0,36 0,39 0,29 0,21

0,12

0,55

1,32

0,77

0,36

0,53

0,68

0,41

0,360,28

0,270,20

0,18

0,25

1,111,07

0,35

0,46

0,62

0,43

0,30 0,29

0,29

0,16

0,170,20

0,76

1,29

0,57

0,35

0,65

0,53

0,360,39

0,29

0,21

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2018 2019 2020*

5,114,77 4,87

5,865,50

5,76(2,02%)

96,42 ribu ton (4,61%)

253,59 ribu ton

0,170,20

0,76

1,29

0,57

0,35

0,65

0,53

0,360,39

0,290,21

0,36 0,34

0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

J an Feb Mar Apr Mar J un J ul Agu Sep* Okt* Nov* Des*

Produksi Beras Konsumsi Beras

5,757

4,254

Produksi Konsumsi

* Keterangan: Angka sementara

-48-

Produksi padi sepanjang Januari hingga September 2020 setara dengan 4,87

juta ton beras, atau mengalami peningkatan sebesar 96,42 ribu ton (2,02 persen)

dibandingkan 2019 yang sebesar 4,77 juta ton. Sementara itu, potensi produksi

beras sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,89 juta ton beras.

Dengan demikian, potensi produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76

juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 253,59 ribu ton (4,61 persen)

dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019 yang sebesar 5,50 juta ton.

➢ Stok Beras (Ribu Ton)

Gambar 2.20 Stok Beras Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2020


-302,08

-115,42

-104,37

-84,50

-41,07

-39,18

-26,51

-21,09

-19,17

-18,10

-15,09

-14,31

-14,06

-12,81

-11,70

-11,58

-9,49

-8,75

-6,16

2,47

5,41

10,98

23,77

52,41

62,01

63,55

71,69

76,41

82,46

84,40

92,24

94,05

117,71

168,36

174,12

264,87

354,99

357,58

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

Ngawi

Lamongan

Bojonegoro

Tuban

Madiun

Nganjuk

Jember

Ponorogo

Banyuwangi

Magetan

Mojokerto

Gresik

Jombang

Bondowoso

Lumajang

Situbondo

Bangkalan

Blitar

Tulungagung

Pacitan

Sumenep

Trenggalek

Kota Blitar

Kota Mojokerto

Probolinggo

Kota Madiun

Sampang

Kota Pasuruan

Pasuruan

Kota Batu

Kota Probolinggo

Kota Kediri

Kediri

Pamekasan

Kota Malang

Sidoarjo

Malang

Kota Surabaya

* Keterangan: Angka Sementara

-49-

➢ Harga Perdagangan Besar Beras (Rupiah/Kg)

Gambar 2.21 Harga Perdagangan Beras di Jawa Timur tahun 2018-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

➢ Ekspor dan Impor Komoditas Beras

Gambar 2.22 Ekspor dan Impor Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020


Sektor pertanian merupakan satu diantara dua sektor lainya yang mampu

menopang ekonomi nasional akibat krisis pandemi Covid 19 berkepanjangan. Pada

pandemi covid-19 ini masih menjanjikan dan memberikan kontribusi kuat bagi

ketahanan pangan nasional. Ada tiga sektor yang menyerap tenaga kerja paling

tinggi yaitu sektor pertanian, perdagangan dan juga sektor manufaktur. Pada masa

pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, banyak penduduk urban yang kembali

ke desa dan melakukan aktifitas bertani saat mereka kehilangan pekerjaan ataupun

penurunan pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan menjadi tiga dari tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif pada

kuartal III 2020. Pertumbuhan sektor pertanian bahkan mencapai 2,15 persen

secara tahunan (YoY). Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sektor pertanian yang

relatif mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III tahun ini. Pertanian

Sumber: BPS, Survei HargaPerdaganganBesar


2018 10.942 10.823 10.556 10.003 9.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801 9.967 10.177

2019 10.060 10.013 9.894 9.675 9.663 9.704 9.683 9.770 9.834 9.845 9.845 9.851

10.94210.823

10.556

10.0039.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801

9.967

10.177

10.060 10.0139.894

9.675 9.663 9.704 9.6839.770

9.834 9.845 9.845 9.851

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.5002018 2019

*AngkaSementara

18 194 360

358.977

58.063 57.032

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2018 2019 2020*

EksporImpor

2 18 33

784.042

139.286100.025

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2018 2019 2020*

Ekspor Impor

BERAT (ton) NILAI (ribu USD)

-50-

juga satu-satunya sektor dengan tren ekspor cenderung konsisten mengalami

peningkatan. Pada kuartal 2020 sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 16,24 Persen (q to q) dan

di kuartal III tumbuh positif sebesar 2,15 persen. Nilai ekspor pada bulan Oktober

2020 ekspor pertanian mengalami pertumbuhan positif, yakni 0,42 miliar dolar AS

atau tumbuh 1,26 persen (m to m) jika dibandingkan pada bulan sebelumnya.

Secara YoY, ekspor sektor pertanian tumbuh 23,80 persen. BPS juga mencatat

serapan tenaga kerja pertanian paling tinggi per Agustus 2020 yaitu 128,45 juta

orang atau 29,76 persen.

Untuk meningkatkan kontribusi kinerja Pertanian Jawa Timur terhadap

Nasional, telah telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun

2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis

Korporasi Petani Tahun 2020-2024.

➢ Industrialisasi Pengolahan Hasil Pertanian (AGROINDUSTRI)

Gambar 2.23 Tahapan dan Proses Industrilisasi Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)

di Jawa Timur

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

MEKANISASI PERTANIAN

Alat Dan Mesin Pengolahan Lahan

(Cangkul, Bajak, Traktor dsb)

PENGOLAHAN

Mesin Pengolahan Berbagai Komoditas Pertanian

(Mesin Perontok Gabah, Mesin Penggilingan Padi,

Mesin Pengering dsb)

FASILITASI PERDAGANGANTerkait Pengangkutan, Pengemasan Serta

Penyimpanan Baik Bahan Baku Maupun Produk Hasil Industri Pengolahan Pertanian

FASILITASI KONSULTASITerkait Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan,

Pengawasan Mutu Serta Evaluasi Dan Penilaian Proyek

FASILITASI KOMUNIKASITerkait Teknologi Perangkat Lunak Yang Melibatkan

Penggunaan Komputer Serta Alat Komunikasi Modern Lainya

PETIK – OLAH – KEMAS – JUAL

PENGUATAN

KORPORASI PETANIBERBASIS

COOPERATIVE FARMING

-51-

Gambar 2.24 Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani

Tahun 2020-2024

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024

➢ Rencana Pengembangan Sektor Pertanian

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka

Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi

Covid-19 dengan membangkitkan Kekuatan Ekonomi Sektor Pertanian (Tanaman

Pangan dan Hortikultura) melalui :

-52-

1) Penguatan Cooperative Farming, yaitu pemberdayaan petani yang memiliki lahan

terbatas pada sentra-sentra pertanian untuk dapat saling bekerjasama, sehingga

memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Dasar pelaksanaan

adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani

Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian

(Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan, Peternakan dan berfungsi sebagai acuan

kebijakan, strategi, dan lokasi pembangunan urusan pertanian dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang berdimensi

spasial/kewilayahan kawasan pertanian, dan mengembangkan korporasi petani.

2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri), yaitu pemberdayaan

kelompok petani pemilik lahan terbatas, untuk mengikatkan diri dalam satu

kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan

dalam mencari pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi

pertanian, pemasaran hingga penanganan dan pengolahan pasca panen.

Korporasi petani sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh para petani

sehingga punya posisi tawar atas produk yang dihasilkan.

3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu, upaya untuk meningkatkan pendapatan dan

meningkatkan effisiensi usaha petani, agar menjadi lebih baik dan lebih

sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman hortikultura, ternak dan budidaya

ikan, dimana limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali menjadi

sumberdaya yang dapat menghasilkan.

4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual, untuk meningkatkan nilai tambah

(nilai ekonomis) produk pertanian, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”

menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di

“KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan

jejaring.

5) Asuransi Petani, mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dengan mendorong

keikutsertaan para petani untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko

usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-

Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani.

6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro, untuk memenuhi kebutuhan

konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry

dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer

yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP atau Satu

Desa Satu Produk).

-53-

7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang

ekspor komoditas dan produk pertanian yang mempunyai keragaman tinggi, baik

kuantitas maupun kualitas.

8) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan melalui harmonisasi pemberdayaan

kelembagaan dan masyarakat berbasis potensi lokal, melestarikan potensi dan

kekayaan alam perdesaan untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada

peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dan kemakmuran bangsa.

2.1.2.2 Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi

kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek

ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk

meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan

komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

➢ Perkebunan tanaman tahunan : tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen;

➢ Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh,

jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak

kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren,

mendong, janggelan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.

Gambar 2.25 Komposisi Perusahaan Perkebunan dab Komoditi Unggulan di Jawa Timur tahun 2018-2020

Sumber: Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Timur, data diolah

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah

-54-

➢ Potensi Komoditas Tebu

• Total Pabrik Gula di Jawa Timur 2020 sebanyak 35 Unit, operasional giling

tahun 2020 sebanyak 30 Unit dari total PG Nasionl 61 Unit.

• Secara Nasional total areal seluas 417.926 Ha dengan produksi gula 2.137.207

ton. Konsumsi gula rumah tangga nasional total 2,8 juta ton, devisit sekitar 663

ribu ton.

• Realisasi giling tebu s/d periode akhir giling 2020, total areal digiling 179.321

Ha, produksi tebu 13.897.470 ton produksi gula 985.511 ton (46,11%) dengan

rendemen rata-rata 7,14 %

• Kebutuhan konsumsi gula rumah tangga Jawa Timur per tahun sebanyak

476.674 Ton, surplus 508.837 ton.

• Stock GKP : 540.222 ton; GKP hasil giling 471.301 ton dan GKP ex Raw Sugar

68.921 ton

• Stock Raw Sugar yang belum diolah : 44.400 ton (KTM)

• Harga lelang gula di Pabrik Gula rata-rata Rp 10.875 h. Harga rata-rata GKP

di tingkat konsumen (Siskaperbapo) : Rp. 12.212/Kg

➢ Potensi Komoditas Tembakau

• Produksi tembakau Nasional Tahun 2020 sebanyak 261 ribu Ton**

• Realisasi tanam tembakau Jawa Timur Tahun 2020 seluas 105.602 hektar,

dengan produksi sebanyak 123.102 ton atau 47,17% (angka sementara)

terhadap produksi Nasional. Melibatkan tenaga kerja 549.833 orang

• Jenis Tembakau : Virginia (Rp. 20.000 – 40.000), Jawa (Rp. 20.000 – 40.000),

Madura (Rp. 22.000 – 50.000), Paiton (Rp. 30.000 – 40.000), Kasturi (Rp.

18.000 – 30.000); White Burley (Rp. 18.000 – 34.000), dan Besuki NO.

➢ Potensi Komoditas Kopi

• Luas Areal 113.620 Ha, Produksi 69.035 ton, Konsumsi Kopi/Kapita 1,225

Kg/th

• Kebutuhan kopi Jatim : 46.670 ton - Surplus Produksi : 22.244 ton

• Penanaman Kopi Arabika pada lokasi spesifik (>900 mdpl), Potensi calon lahan

pengembangan 13.099 Ha, Prioritas pengembangan di selingkar pegunungan

Ijen, di selingkar BTS (Bromo, Tengger, Semeru), selingkar Arjuno, selingkar

Wilis.

• Jumlah kelompok tani 1.466 kelompok yang terdiri dari Kelompoktani pengolah

hulu 1.340 kelompok, kelompok pengolah hulu sampai hilir (Jatim Agro) 126

kelompok.

-55-

➢ Potensi Komoditas Kakao

• Luas Areal : 56,895 Ha, Produksi : 35.304 Ton (4,76 % Nasional)

• Potensi pengembangan Areal Kakao Rakyat seluas 13.099 Ha

• Unit Pengolahan Hilir Kakao yang ada di Jawa Timur sebanyak 12 unit di

Mojokerto, Madiun, Pacitan,Trenggaek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso.

➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Perkebunan

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka,


Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Perkebunan

melalui :

1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Kebun (Pekebun)

untuk saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi

pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa

Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan

pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan

Peternakan.

2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan

kelompok Pekebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama

dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari

pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi perkebunan, pemasaran

hingga penanganan dan pengolahan pasca produksi. Korporasi Pekebun,

sebagian besar kepemilikan modalnya harus dimiliki oleh para Pekebun,

sehingga punya posisi tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.

3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan

meningkatkan effisiensi usaha Pekebun agar menjadi lebih baik dan lebih

sejahtera.

4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah

(nilai ekonomis) produk Perkebunan, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”



jejaring.

5) Asuransi Petani mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan mendorong

keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko

usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-Undang

(UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

-56-

6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan


dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer yang

dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa

Satu Produk.

7) Penguatan Daya Saing Produk dilakukan dengan memperluas promosi

komoditas perkebunan untuk meningkatkan kompetisi pasar domestik dan

peluang ekspor komoditas Perkebunan yang mempunyai keragaman tinggi, baik

kuantitas maupun kualitas dengan mengefektifkan penerapan teknologi

perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output

dengan biaya minimum. Peningkatan Daya Saing pengembangan Industri Primer

dilakukan dengan meningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang fokus

kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya

ditanami kopi seperti telah dilaksanakan pada lereng Gunung Wilis.

8) Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Tebu, Coklat, Kopi) dan Fasilitasi

Industrialisasi (Gula dll). Peningkatan produksi komoditi perkebunan dilakukan

dengan optomalisasi budaya tanaman, penanganan gangguan hama serta

penyakit tanaman dan penanganan pasca panen, pengawasan dan pengujian

mutu benih, sertifikasi benih tanaman perkebunan melalui uji laboratorium dan

uji lapang.

2.1.2.3 Potensi Perikanan

Potensi perikananan Jawa Timur sangat tinggi. Banyak terdapat Ikan pelagis

besar maupun kecil yang biasanya membentuk gerombolan (schooling) dan melakukan

migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Ikan pelagis kecil tersebut adalah

Ikan Selar dan Sunglir, Klupeid Teri, Japuh, Tembang, Lemuru dan Siro, serta

kelompok Scrombroid seperti Kembung dan lain-lain, ditangkap menggunakan jaring,

seperti jaring insang (gillnet), jaring lingkar, pukat cincin (purse seine), payang, dan

bagan. Untuk Ikan pelagis besar seperti kelompok Ikan Tuna dan Cakalang, kelompok

Marlin, kelompok Tongkol dan Tenggiri, dan cucut, ditangkap dengan cara dipancing

menggunakan pancing trolling atau tonda (pole and line) serta rawai (longline).

Sementara Ikan demersal, yaitu jenis ikan yang habitatnya di bagian dasar perairan,

ditangkap dengan menggunakan jaring insang dasar (gillnet), rawai dasar (long line),

bubu, seperti ikan kakap merah/bambangan, peperek, tiga waja, bawal dan lain-lain.

-57-

➢ Potensi Dan Karakteristik Perairan Jawa Timur

Jawa Timur memiliki wilayah perairan yang memiliki potensi pengelolaan,

seperti pada sub zona pasir laut, sub zona minyak bumi, kawasan konservasi, alur

laut dan potensi pengelolaan pencemaran di zona pertambangan, disekitar Laut

Jawa yaitu pada Kabupaten Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sumenep serta Selat

Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Sumenep. Pada kawasan tersebut telah

diatur aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan dan

aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh ijin, setelah dipenuhinya syarat

administratif, teknis, dan operasional.

Gambar 2.26 Potensi Perikanan di Jawa Timur tahun 2020

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan karakteristik perairan, nelayan Jawa Timur dibagi menjadi

empat wilayah yaitu: (1) nelayan Laut Jawa yang meliputi wilayah Tuban,

Lamongan, Gresik, pantai utara Madura; (2) nelayan Selat Madura meliputi nelayan

Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan pantai Selatan Madura;

(3) nelayan Selat Bali meliputi nelayan Banyuwangi; (4) nelayan Selatan Jawa Timur

meliputi wilayah Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan

Pacitan. Wilayah perairan Laut Jawa, Selat Madura dan Selat Bali terkenal dengan

penghasil perikanan pelagis kecil seperti ikan layang, tembang, selar, lemuru, dan

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah

-58-

cumi-cumi. Perairan Selatan Jawa Timur dikenal sebagai penghasil ikan pelagis

besar seperti ikan tuna, tongkol dan cakalang.

➢ Potensi Dan Karakteristik Nelayan Jawa Timur

Karakteristik nelayan Jawa Timur juga sangat terkait dengan potensi yang

ada di daratan. Nelayan Laut Jawa dan Selat Madura pada musim paceklik mencari

pekerjaan alternatif disektor informal seperti menjadi kuli bangunan, sopir becak,

pekerja tambak, dan buruh pabrik. Nelayan di Selatan Jawa Timur bekerja di sektor

pertanian dan perkebunan pada saat musim paceklik. Perbedaan lapangan kerja

alternatif ini dipengaruhi oleh potensi yang ada di sekitar kawasan pesisir Jawa

Timur. Jika dilihat dari ketersediaan potensi yang ada di daratan, maka nelayan di

Selatan Jawa Timur mempunyai ketangguhan yang lebih besar dibandingkan

dengan nelayan pantai Utara Jawa Timur. Dengan kata lain, nelayan pantai Utara

Jawa Timur lebih rentan terhadap perubahan iklim jika dilihat dari ketersediaan

lapangan kerja alternatif, terutama Tuban dan Pamekasan, serta pada pulau-pulau

kecil di Utara.

Nelayan Jawa Timur lebih banyak didominasi oleh nelayan tradisional dengan

kapal ukuran di bawah 10 GT (Gross Ton) yang dalam melakukan aktivitasnya

hanya pada radius 0-2 mil dan untuk nelayan kecil (kapal <10 GT), hanya wajib

memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil. Kelompok

nelayan ini hanya melakukan aktivitas penangkapan sekitar 120 hari dalam satu

tahun dan selebihnya dihabiskan untuk memperbaiki jaring dan kapal. Kelompok

nelayan kecil sangat tergantung pada musim dan ketersediaan sumber daya ikan di

daerah pesisir. Ketergantungan pada musim dan ketidakpastian usaha

penangkapan membuat nelayan kecil sangat tergantung kepada juragan. Nelayan

kecil meminjam uang kepada juragan untuk modal usaha penangkapan dengan

syarat hasil tangkapan mereka harus dijual kepada juragan dan harga ikan

ditentukan oleh juragan. Ketergantungan nelayan pada juragan dan ketidakpastian

usaha menjadi penyebab utama kemiskinan nelayan. Perlu dikembangkan

kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan Di seluruh kecamatan

pesisir Jawa Timur.

➢ Potensi Produksi Garam

Garam merupakan bahan baku yang sangat esensial dalam proses produksi

industri makanan dan minuman. Tanpa garam, industri makanan dan minuman

tidak dapat berproduksi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan

ekonomi. Potensi produksi garam Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan

meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-

-59-

rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa

wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Pemenuhan garam untuk

konsumsi dan industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang dilakukan

di Pulau Madura yaitu pada Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep

berhasil menjadi 10 besar Kabupaten penghasil garam di Indonesia yang

memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 65% setiap tahun, sehingga menjadi

bagian dari Roadmap Program Swasembada Garam Nasional sejak tahun 2010.

Produksi garam umumnya sangat bergantung pada :

1. Cuaca. Produksi garam tergantung pada cuaca khususnya pada musim

kemarau, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal

sepanjang tahun. Artinya, selama satu tahun garam hanya dapat diproduksi

selama musim kemarau saja. Sementara pada musim penghujan para petambak

garam tidak dapat menghasilkan garam secara maksimal atau bahkan para

petambak garam akan kehilangan pekerjaan mereka.

2. Sistem Bagi Hasil Petambak Garam. Pendapatan petambak garam biasanya

terdiri dari 30% untuk petambak garam dan 70% untuk pemilik lahan dari total

jumlah produksi yang diperoleh. Pembagiannya mencapai 50% untuk petambak

dan 50% untuk pemilik lahan, hal ini terjadi ketika semua alat-alat produksi

berasal dari petambak garam selaku penggarap.

Tahun 2018, Produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari

Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 Ton. Kementerian Perindustrian telah

memfasilitasi kerjasama antara Industri Pengolahan Garam dengan Petani Garam

melalui Penandatanganan MoU / Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Lokal.

Periode Agustus 2018 - Juli 2019, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.053.573 ton.

Periode Agustus 2019 Juli 2020, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.040.623 ton

(95%). Penyerapan tersebut belum termasuk IKM yang menyerap langsung dari

petani garam seperti IKM garam konsumsi beriodium, pengasinan ikan,

penyamakan kulit, pakan ternak dan lain-lain (sekitar 493 ribu ton). Total

kebutuhan garam Jawa Timur sendiri pada tahun 2019 mencapai 663.840 ton,

yang terdiri dari 151.990 ton garam konsumsi, dan 511.850 Ton Garam Industri.

Garam Konsumsi digunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit

94,7% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10. Garam

Industri dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan

industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan

pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10.

Sejak dipindahkannya penanggung jawab pengelolaan garam, dari

Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka

-60-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasional

dan melakukan berbagai upaya pengembangan usaha garam rakyat ke arah

industrialisasi melalui mekanisasi pengolahan dan penerapan teknologi yang lebih

modern, biaya produksi yang lebih efisien. Saat ini produksi garam Jawa Timur

dilakukan melalui 3 cara, yaitu Konvensional, Geomembran dan Rumah Garam.

Petani garam Konvensional selalu bergantung pada musim, saat musim hujan atau

kemarau basah, hasil garam akan menurun. Produksi petani garam konvensional

adalah 60 ton/Ha atau 6 Kg/m2, melalui innovasi pembuatan Rumah Garam

(SALTHOUSE), effisiensi produksi bisa ditingkatkan secara signifikan, petani tidak

lagi bergantung pada musim atau produksi dapat dilakukan setiap musim. Untuk

rumah garam ukuran 3x(6m x 40m), panen dapat dilakukan 36 kali/musim dengan

total panen 140 ton/musim (14 Kg/m2). Lokasi rumah garam terdapat pada

Kabupaten Pamekasan, Lamongan dan Probolinggo.

Saat ini telah berdiri 1 buah pilot plant garam industri tersebut dengan kapasitas

40.000 ton/tahun di Gresik yang telah dapat memurnikan garam rakyat menjadi

garam industri aneka pangan. Data dari lapangan produk NaCl 99,5% dapat dicapai

dari garam rakyat dengan NaCl 89%. Dalam jangka pendek, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi dibangun pabrik pengolah garam

di tiga lokasi Manyar 40.000 ton/tahun (segera diresmikan), Scale Up Segoromadu

30.000 ton/tahun, dan Scale Up Camplong 60.000 ton/tahun.

Gambar 2.27 Persahaan Industri Berbahan Baku dan Bahan Penolong Garam di Jawa Timur

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, data diolah

Sumber : SIINas

12

2

1

49

1

3

4

118

191

1

33 3

85

1

1 211

2 11

1

1

67

Jenis KBLI Industri BB dan BP Garam :1031 Pengelolaan Dan Pengawetan Buah/Sayur 1077 Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak1104 Minuman Ringan1511 Kulit Dan Kulit Buatan1701 Pulp And Paper2012 Pupuk2013 Plastik (Resin)2023 Sabun, Deterjen, Kosmetik2101 Farmasi Dan Obat Kimia

3 0 2 P E R U S A H A A N I N D U S T R I B E R B A H A N B A K U D A N B A H A N P E N O L O N G G A R A M

SUMBER : DISPERINDAG PROV. JATIM

-61-

Potensi pengembangan produksi ikan dan garam di Jawa Timur sangat besar.

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan

perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan, diantaranya untuk

kegiatan produksi garam, seperti adanya terminal khusus garam (Kabupaten

Pamekasan), Konstruksi Pertambangan Garam, Pembangunan Fasilitas

Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) pipa intake dan outake

industri garam, pengangkutan dan penjualan garam di pelabuhan (Tanjung Perak).

Untuk melindungi Petani Garam Jawa Timur, Impor Garam melalui Jawa

Timur harus mendapatkan izin bongkar dari Gubernur, sesuai Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Garam Impor Dan

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Importir wajib memiliki Tanda Daftar Gudang

Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor yang telah terdaftar di Dinas

Perindustrian dan Perdagangan.

➢ Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan

Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti

luas, yang pada umumnya ber-locus di kawasan perdesaan yang berbentuk

Kawasan MINAPOLITAN, sehingga pengembangan kawasan MINAPOLITAN juga

merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir

yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kawasan Minapolitan

perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra

produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan

berkelanjutan.

➢ Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut

Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang

untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Perda I tahun

2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

tahun 2018-2038. RZWP3K adalah alat yang efektif untuk menangani

permasalahan pengelolaan potensi Kelautan dan Perikanan, Jawa Timur.

Pengendalian Pemanfaatan RZWP-3-K berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

dan terjaganya lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan partisipasi

dan kesadaran masyarakat, peran swasta, dan juga instansi pemerintah pusat dan

daerah sesuai dengan kewenangannya serta berperan penting dan aktif dalam

pemantauan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat

-62-

mengoptimalisasi pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta

maraknya kegiatan llegal, unreported dan unregulated fishing.

RZWP-3-K juga berperan strategis dalam mendukung pengembangan

investasi dan pembangunan potensi kelautan dan perikanan, memberikan jaminan

kepastian hukum dan berfungsi sebagai acuan pemberian izin lokasi perairan yang

diberikan untuk melakukan kegiatan di sebagian wilayah pesisir dan/atau pulau-

pulau kecil agar tidak menimbulkan dampak negatif pada terganggunya

keseimbangan ekosistem, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengatasi berbagai

permasalahan.

➢ Rencana Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan



Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi Sumber Daya Alam Sektor

Kelautan dan Perikanan melalui :

1) Asuransi Nelayan merupakan program kegiatan Pemerintah Pusat yang harus

didukung Pemerintah Jawa Timur dengan mendorong keikutsertaan sebanyak

mungkin para Nelayan untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko

usaha kepada pihak ketiga (Penjamin).

2) Penguatan Daya Saing Produk adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dalam

penyediaan produk yang terjangkau dengan biaya rendah, berkualitas tinggi dan

cepat tersedia di pasar. Pelaksanaanya dilakukan dengan meningkatkan

Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen rantai pasok

untuk berbagi informasi dalam memproduksi dan mendistribusikan produk,

melalui kerja sama jangka panjang. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan UMKM

yang merupakan faktor penggerak ekonomi nasional terutama di masa krisis

kesehatan seperti saat ini.

3) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan, melalui harmonisasi antara

pemberdayaan kelembagaan dengan masyarakat berbasis pada potensi lokal,

untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan kesejahteraan

dan taraf hidup masyarakat.

4) Penyempurnaan Pelabuhan Perikanan melalui peningkatan kelayakan fasilitas

pelabuhan perikanan dari hulu sampai hilir, seperti tersedianya dermaga,

tambat labuh, isi perbekalan, listrik, mobil box dan mengurus surat-surat kapal

sehingga mampu meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan

dan perikanan. Kelayakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan sangat berpengaruh

-63-

besar terhadap kegiatan Industri Perikanan, peningkatan taraf hidup dan

kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada

umumnya.

5) Peningkatan Perikanan Tangkap Dan Budidaya dengan mendorong terjadinya

peningkatan nilai tambah (nilai ekonomis) produksi dan keberlanjutan usaha

Nelayan.

6) Mengembangkan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kunci

utama keberhasilan pembangunan sub kategori kelautan perikanan untuk

mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dari melimpahnya

sumberdaya alam yang ada di laut, khususnya sumberdaya ikan. Peningkatan

kapasitas SDM Unggul dan Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan sistem kelembagaan.

7) Mengembangkan Inovasi Iptek Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan dengan

meningkatkan Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen

rantai pasok dengan Mengurangi Frekwensi Tatap Muka Agar Terjadi Effisiensi

Biaya Dari Offline Ke Online.

2.1.2.4 Potensi Peternakan

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang signifikan dalam bidang

peternakan, selain keadaan lingkungan yang mendukung juga didukung budaya

masyarakat dalam bertani secara umum termasuk beternak. Daging, Telor dan

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan

gizi masyarakat. Daging, Telor dan Susu berperan sebagai asupan penting untuk

kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran

masyarakat terhadap konsumsi Daging, Telor dan Susu, menjadikanya sebagai

komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Stok bahan pokok hasil

peternakan Jawa Timur sangat aman bahkan surplus, sehingga merupakan potensi

yang bisa dikelola lebih lanjut untuk mensuplai berbagai daerah di Indonesia.

-64-

Gambar 2.28 Potensi Peternakan di Jawa Timur

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah

➢ Potensi Ketersediaan Sapi Potong

Jawa Timur dikategorikan mempunyai konstruksi iklim yang sesuai untuk

pengembangan agribisnis sapi.

Gambar 2.29 Proyeksi Ketersediaan Daging Sapi di Jawa Timur tahun 2021


Salah satu komoditi ternak yang dapat dikembangkan adalah komoditi

unggulan ternak sapi potong. Pola usaha yang telah menjadi tradisi peternak

adalah pola penggemukan dan pola usaha pembibitan ternak dengan output sapi

lepas sapih. Berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah


-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

Ketersediaan 7.451 9.743 10.060 8.904 12.766 10.243 17.006 13.284 12.933 13.892 14.834 18.032

Kebutuhan 6.649 8.624 8.624 7.314 9.974 6.649 11.968 9.309 7.999 7.999 7.979 9.974

Surplus 802 1.119 1.436 1.590 2.792 3.594 5.038 3.975 4.934 5.893 6.855 8.058

Ek

or

PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING SAPI TAHUN 2021

-65-

produksi dan populasi sapi potong yang berpengaruh terhadap kontinuitas

ketersediaan pasokan daging di Jatim. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan

Populasi Sapi melalui Optimalisasi Inseminasi Buatan, Teknologi Pengolahan Pakan

(mini feedmill), Pengendalian Penyakit, mengoptimalkan potensi sumberdaya alam,

teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk

mendukung efisiensi produksi.

➢ Potensi Ketersediaan Susu

Produksi susu sapi perah yang merupakan produksi unggulan, masih belum

dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor yang besar. Industri

Pengolahan Susu (IPS) masih tergantung impor bahan baku susu (skim milk powder).

Gambar 2.30 Potensi Ketersediaan Ssusu di Jawa Timur

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah (2020)


SUPLAY SUSU SEGAR 1.400 Ton/Hari

KONSUMSI

(4,0%/Th)

DEMAND

2.000 Ton/Hr

DEFISIT 600 Ton/Hr, Setara 40.000 Ekor Sapi Perah

Mempercepat Ketersediaan

Bibit Sapi Perah Berkualitas

Meningkatkan Populasi

Sapi Perah Di Jawa Timur

Meningkatkan Produktivitas

Susu Sapi Perah

MENINGKATKAN PENDAPATAN

PETERNAK SAPI PERAH

-66-

Untuk meningkatkan produksi peternakan daging dan susu dapat dilakukan

melalui perbaikan sistem perkandangan, sistem pakan bergizi, investasi usaha

agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan serta mengimplementasikan sinergi antar sektor antar wilayah

dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu).

Gambar 2.31 Capaian Program Peningkatan Kelahiran Ternak Jawa Timur tahun 2020


➢ Potensi Ketersediaan Daging Ayam

Ketersediaan daging ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami

surplus. Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar

keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember

saat peringatan Hari Natal dan tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih

terdapat stok Daging Ayam sebanyak 43.784 ton

Gambar 2.32 Proyeksi Ketersediaan Daging Ayam di Jawa Timur tahun 2021


➢ Potensi Ketersediaan Telur Ayam

Ketersediaan telur ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami surplus.

Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan

nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember saat

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Akseptor Distribusi semen Kelahiran

RU

PIA

H

Target

Realisasi

Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik)

1.089.589 ekorMemberikan Nilai Tambah

Perputaran Uang Di Masyarakat Setara

Rp. 8,7 Triliyun

CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Akseptor Distribusi semen Kelahiran

RU

PIA

H

Target

Realisasi

Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik)

1.089.589 ekorMemberikan Nilai Tambah

Perputaran Uang Di Masyarakat Setara

Rp. 8,7 Triliyun

CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

Oktober Nopember Desember

Ketersediaan 29.155 38.958 41.197 43.406 56.943 49.066 55.027 62.422 67.296 69.304 71.282 81.604

Kebutuhan 25.213 32.778 32.778 30.256 42.863 30.256 30.256 32.778 32.778 32.778 30.256 37.820

Surplus 3.942 6.180 8.419 13.150 14.080 18.810 24.771 29.644 34.518 36.526 41.026 43.784

Ek

or

PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING AYAM TAHUN 2021

-67-

peringatan Hari Natal dan Tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih

terdapat stok sebanyak 13.090 ton.

Gambar 2.33 Proyeksi Ketersediaan Telur Ayam di Jawa Timur tahun 2021


➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Peternakan


Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-

19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Peternakan melalui :

1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Ternak (Peternak)

agar dapat saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala

ekonomi pengusahaan. Untuk mendorong terjadinya peningkatan Populasi dan

Produksi Daging, Telur dan Susu secara keberlanjutan, dibutuhkan peningkatan

peran UPT Teknis untuk meningkatkan jumlah ASET PRODUKSI berupa Sapi

Potong, Sapi Perah dan Ayam Kampung Dara dengan jumlah yang lebih

memadai. Penambahan ASET PRODUKSI tersebut diharap dapat memperbesar

perputaran uang beredar di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas

masyarakat dan menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Dasar pelaksanaan

adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani

Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian

(Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan. Ketahanan Pangan

melalui penyediaan Protein Hewani Ternak, membutuhkan sinergitas Pusat-

Daerah untuk mencukupi kebutuhan Daging dan Susu Nasional dengan

mengandalkan sumberdaya lokal.

2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan

kelompok Petani Ternak (Peternak) untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak

kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam

mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran

hingga pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi 2020, Data Diolah

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

Ketersediaan 42.646 53.120 53.943 54.766 65.240 53.194 54.017 58.056 55.662 56.495 57.308 67.782

Kebutuhan 32.172 41.823 41.823 32.172 54.692 41.823 38.606 45.040 41.823 41.823 25.136 54.692

Surplus 10.474 11.297 12.120 22.594 10.548 11.371 15.411 13.016 13.839 14.672 32.172 13.090

Ek

or

PROYEKSI KETERSEDIAAN TELUR AYAM TAHUN 2021

-68-

kepemilikan modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi

tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.


meningkatkan effisiensi usaha Peternak, agar menjadi lebih baik dan lebih

sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak dan

Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan

kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan.


(nilai ekonomis) produk Peternakan, menggunakan meng-OLAH menggunakan

mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, untuk kemudian di


jejaring.

5) Asuransi Petani Ternak mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan

mendorong keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam

pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya

adalah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani.



dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer

peternakan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP

atau Satu Desa Satu Produk).

7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang

ekspor komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi,

baik kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan daya saing komoditi

peternakan dilakukan upaya untuk mengoptimalisasi peningkatan kualitas

mutu produk, pemasaran hasil dan penambahan unit usaha produk hewan yang

memenuhi standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

2.1.2.5 Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan Jawa Timur selain memproduksi benih, bibit, kayu bulat

juga memproduksi hasil hutan lainnya untuk kepentingan konsumsi masyarakat,

industri maupun eksport. Hutan Jawa Timur juga mempunyai keanekaragaman

jenis tumbuhan, satwa, ekosisitem, formasi biota tertentu, konservasi jenis satwa

tertentu yang menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi menarik, indah alamiah

-69-

yang terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk, sehingga mampu

memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga.

Hutan secara umum lebih dikenal sebagai penghasil kayu dan non kayu

jenisnya sangat beragam yang tersebar pada kawasan hutan di Jawa Timur. Hasil

Hutan Non Kayu merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan

komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Non Kayu bertujuan untuk

memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat.

Gambar 2.34 Potensi Kehutanan di Jawa Timur

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah

PERHUTANAN SOSIAL (Ribu Ha) PRODUKSI HHBK (Ribu Ton)PRODUKSI KAYU BULAT (Juta m3)

EKSPOR KAYU OLAHAN (Milyar USD)PNBP (Milyar Rp.) WISATAWAN DI OWA (Juta Org)


PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PRODUKSI AGRO & BIOFARMAKA HASIL PEMANFAATAN LAHAN BAWAH TEGAKAN

PRODUKSI KAYU BULAT

PENERIMAAN KAYU BULAT ASAL LUAR JAWA

-70-

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Program Perhutanan Sosial

bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri

konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola

hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan

sekitar hutan. Pada pelaksanaannya, di Jawa Timur program ini dilaksanakan

bersama-sama oleh :

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Perum Perhutani

3. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani Hutan (KTH)

4. Korporasi (akademisi, BUMD, BUMDES, LSM, swasta)

Gambar 2.35 Realisasi SK Perhutani dan Pengembangan Sistemagroforestry di Jawa Timur


Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar

kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal

di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan

menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor

kehutanan. Kinerja ekspor produk industri kehutanan turun hingga ke level minus

8,3% pada periode Januari-Mei 2020, dibandingkan periode yang sama tahun lalu,

tetapi kemudian mengalami perbaikan secara signifikan berkurang menjadi minus

5% pada Januari-Juni 2020.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan kinerja ekspor produk

kehutanan sebesar 3,3% sejak Juni, positif di tengah pandemi yang sedang


No. Kabupaten/Kota Jumlah SK Luas (Ha) Jumlah KK

1 2 4 5 6

1 Banyuwangi 41 33.009,05 19.020

2 Blitar 40 10.358,75 8.754

3 Bojonegoro 38 23.068,42 11.059

4 Gresik 7 782,50 708

5 Jember 20 16.645,24 10.773

6 Kediri 1 515,00 1.500

7 Kota Batu 2 530,80 323

8 Kota Malang

9 Lamongan 13 3.741,69 3.098

10 Lumajang 6 1.054,00 783

11 Madiun 16 8.587,95 5.260

12 Malang 14 7.216,40 7.410

13 Mojokerto 3 505,20 595

14 Ngawi 41 16.106,80 11.922

15 Pasuruan 5 94,00 184

16 Probolinggo 3 1.684,00 686

17 Situbondo 6 2.046,56 969

18 Trenggalek 3 3.866,00 3.094

19 Tuban 29 11.798,44 7.135

20 Tulungagung 2 1.508,50 1.642

JUMLAH 290 143.119,30 94.915

REALISASI SK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA TIMUR PENGEMBANGAN SISTEM AGROFORESTRY

HUTAN SEBAGAI TEMPAT MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

Produksi Jagung, Padi, Kedelai, Ketela, KacangTanah, Sayur MayurRata-rata Per TahunSebanyak 200 RibuTon

Produksi Porang, Cengkeh, Kopi, Wana Farma (Jahe, Kunyit, Kapulogo), Mangga, Papaya, MPTS Lain Rata-rata Per Tahun Sebanyak 180 Ribu Ton

Produksi Hijauan PakanTernak Rata-rata Per TahunSebanyak 200 Ribu Ton.

Produksi Madu Rata-Rata Per Tahun Sebanyak 150 Ribu Liter

-71-

berlangsung. Meskipun pertumbuhannya masih di bawah nol, tetapi tidak

mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa kinerja ekspor sektor kehutanan

masih positif.

Dalam rangka mendorong investasi dan penciptaan lapangan

kerja, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui UU ini, pengelolaan hutan berbasis 1 izin berusaha untuk memanfaatkan

multiusaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan

kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan

kayu dan bukan kayu mendapat payung kebijakan yang kuat. Dalam konteks ini,

maka ke depan akan terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan, yang awalnya

berbasis komoditas, menuju berbasis ekosistem. Adanya UU Cipta Kerja tersebut,

praktik-praktik tata kelola hutan yang lestari perlu terus didorong dan diperkuat,

dibarengi dengan upaya-upaya pengurangan beban usaha pemegang izin.

Sistem sertifikasi kayu yang bersifat mandatori (wajib) dilakukan

oleh Departemen Kehutanan dalam program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.40/Menhut-II/2010. Sistem ini telah diinformasikan ke 144 negara di

dunia agar dipastikan bahwa negara tersebut hanya menerima kayu dari Indonesia

yang telah disertifikasi dan tidak menerima kayu ilegal.

Indonesia adalah negara pertama di dunia yang melakukan sertifikasi kayu,

sedangkan negara lain selama ini menyerahkan program sertifikasi produk

kayunya kepada lembaga non pemerintah. Akan tetapi berlainan dengan sertifikat

pengelolaan hutan lestari, sertifikat VLK hanya menyatakan bahwa produk kayu

(yang tersertifikasi) tersebut memiliki asal-usul yang sah secara legal. Dasar

persyaratan atau karakteristik dari sertifikasi hutan adalah mencakup :

• Perlindungan keanekaragaman hayati, spesies dan habitat satwa liar yang

terancam kepunahan

• Tingkat pemanenan kayu yang berkelanjutan

• Perlindungan kualitas air

• Aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi)

• Sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi

terakreditasi

• Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) usaha kehutanan yang lebih

dari satu

• Tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Kehutanan_Republik_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati

https://id.wikipedia.org/wiki/Reforestasi

-72-

Gambar 2.36 Ekspor Produk Kehutanan

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perluasan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tingkat

global, menjadi strategis, karena menjadi pintu masuk untuk mempromosikan dan

memperluas pasar ekspor produk kayu olahan Indonesia. Indonesia telah menjadi

pelopor dalam penerapan SVLK, dan dari tahun ke tahun ekspor kayu olahan

berbasis SVLK menunjukkan tren yang terus meningkat.

Tantangan Pemerintah Jawa Timur adalah menjaga keseimbangan

pemanfaatan ruang kawasan hutan agar mampu mendorong pembangunan

berkelanjutan. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor

kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan,

menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya

keanekaragaman hayati. Target ke-2 yang ingin dicapai pada Tujuan/ Goals ke-15

(Ekosistem Daratan) yang termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “mulai tahun 2020 mendorong/

menggalakkan penerapan manajemen hutan berkelanjutan (pada semua tipe hutan)

dan pada 2030 menghentikan penggundulan hutan, memulihkan hutan yang

terdegradasi serta meningkatkan penghijauan dan reboisasi secara luas” (2020

promote the implementation of sustainable management of all types of forests, and by

2030, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase

afforestation and reforestation globally).

EKSPOR PRODUK KEHUTANAN

-73-

Gambar 2.37 Kondisi Tahura R. Soerjo



Luas Tahura Raden Soerjo 27.868,30 Ha, Terdapat 153 Mata Air,Tumbuhan Liar (Tidak Untuk Dipanen) & Satwa Liar (Tidak UntukDiburu), Obyek Wisata Alam serta GeoThermal

TAHURA R. SOERJO SEBAGAI TANDON AIR RAKSASA

PENYEDIA AIR DAS BRANTAS

-74-

Gambar 2.38 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur

Sumber : SK. Menteri LHK No. 2137 tahun 2017

➢ Rencana Pengembangan Sektor Kehutanan


Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-

19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sektor Kehutanan melalui :

-75-

1) Penguatan Cooperative Farming pemberdayaan Petani disekitar Hutan untuk saling

bekerjasama, sehingga dapat memenuhi batas minimal skala ekonomi

pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur

Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan

komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Perhutanan Sosial untuk

mengentaskan kemiskinan penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan yang

memiliki interaksi cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya

hutan melalui kemitraan Kehutanan. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan

lahan, dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, melalui fasilitasi &

koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan area bekas

kebakaran. Dasar pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor

188/345/KPTS/013/2020 tentang Satgas Pengendali Provinsi Penanganan

Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur.

2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) pemberdayaan Perhutanan

Sosisal melalui kelompok Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Petani Ternak,

Pembudidaya Ikan, Petani Kebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak

kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam

mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran hingga

pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar kepemilikan

modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi tawar

(Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.


meningkatkan effisiensi usaha Masyarakat Petani sekitar hutan, agar menjadi lebih

baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak

dan Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan

kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan.

4) Pengembangan Perhutanan Sosial melalui peningkatan Kolaborasi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani

Hutan (KTH), Korporasi (akademisi, UMK, BUMD, BUMDES, LSM, Swasta

Bankable). Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar

kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal

di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan

menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan.

-76-


(nilai ekonomis) produk Kehutanan melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”



jejaring.



dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer

kehutanan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP

atau Satu Desa Satu Produk).

7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor

komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi, baik

kuantitas maupun kualitas.

2.1.2.6 Potensi Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di

wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral,

pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

Potensi pertambangan di Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha

Pertambangan (WUP), yaitu: WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan

dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang,

Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan; sedangkan WUP Non Logam hamper

tersebar di seluruh Kabupaten di Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo,

Bondowoso, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro,

Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan

Sumenep.

Pertambangan Mineral

Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan

mineral logam, mineral non logam dan batuan, meliputi :

➢ Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di

wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan,

Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada

di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan

Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan

-77-

diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di

Kecamatan Ngadirejo.

➢ Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah

kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang

sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit,

Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di

berbagai kabupaten di Jawa Timur

➢ Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa

Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan

gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit,

pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi

batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan

Tulungagung.

-78-

Gambar 2.39 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur

Sumber : Kep Men ESDM No : 3672 K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa Bali

-79-

Gambar 2.40 Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Jawa Timur


Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa

Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto,

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah

-80-

Jawa Timur terdapat 33 blok migas aktif 6 dikembalikan, yang berstatus Produksi

sebanyak 18 (delapan belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 12 (dua

belas) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Potensi Panas Bumi atau Geothermal

Potensi Panas Bumi atau Geothermal adalah sumber energi yang relatif

ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi

panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas

bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan

gunung api aktif.

Tabel 2.7 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan

1 Gunung Lawu 195 Kab. Karanganyar,

Sragen, Wonogiri (Prov.

Jawa Tengah),

Kab. Ngawi, Magetan

(Prov. Jawa Timur)

kewenangan Pusat

Telah ditetapkan sebagai Wilayah

Kerja Pertambangan (WKP)

2518 K/30/MEM/2014

13 Agustus 2012

Lelang oleh Pemerintah Pusat

2 Arjosari 18,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas

ESDM Jawa Timur

3 Melati 13,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas

ESDM Jawa Timur

4 Ngebel - Wilis 165 Kab. Ponorogo dan

Kab. Madiun

Eksplorasi

Ijin Usah Pertambangan (IUP)

188/63/KPTS/119.3/2011

16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya

Geothermal

5 Gunung Wilis 50 Kab. Ponorogo, Kab.

Madiun, Kab. Nganjuk,

Kab. Kediri, Kab.

Tulungagung dan Kab.

Trenggalek



2775 K/30/MEM/2014

3 Juni 2014

6 Gunung

Pandan

60 Kab. Madiun dan

Kab. Bojonegoro



2774 K/30/MEM/2014

3 Juni 2014

7 Songgoriti 35 Kota Batu dan Kab.

Malang



2776 K/30/MEM/2014

2 Juni 2014

8 Arjuno -

Welirang

185 Kab. Mojokerto, Kab.

Pasuruan dan Kab.

Malang



2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)

9 Bromo -

Tengger

- Kab. Pasuruan, Kab.

Probolinggo, Kab.

Lumajang, Kab. Malang

dan Kota Malang

Penugasan Survey Pendahuluan (PSP)

2903 K/30/MEM/2013

30 Juli 2013

PT. Hitay Renewable Energy

10 Krucil-Tiris 147 Kab. Probolinggo dan

Kab. Lumajang

Penugasan Survey Pendahuluan (PSP)

PT. Hitay Rawas Energy

http://alamendah.org/2014/09/09/8-sumber-energi-terbarukan-di-indonesia/

-81-

No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan

11 Iyang -

Argopuro

295 Kab. Probolinggo dan

Kab. Lumajang

Eksplorasi

Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

1521K/034/M.PE/1990

30 Oktober 1990

PT. Pertamina Geothermal Energy

12 Gunung

Raung

- Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Jember,

Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan Survey Pendahuluan

Panasbumi (PSP)

PT. Hitay Runcing Energy

13 Blawan - Ijen 110 Kab. Bondowoso, Kab.

Banyuwangi

dan Kab. Situbondo

Eksplorasi

Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

188/62/KPTS/119.3/2011

25 Mei 2011

PT. Bakrie Dharmakarya Energy

14 Pulau

Bawean

14,5 Kabupaten Gresik Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas

ESDM Jawa Timur

15 Gunung

Kelud

belum

teridentifikasi

Kabupaten Blitar dan

Kediri

Sumber air panas yang diduga berasal

dari kawah Gunung Kelud

16 Parengan –

Kec. Rengel

Potensi yang

belum

teridentifikasi

Kabupaten Tuban Terdapat sumber air panas:

1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec.

Singgahan T = 46,6 0C pH = 6,9

2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec.

Parengan T = 43,8 0C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

-82-

Gambar 2.41 Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur dan

sekitarnya

Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM

-83-

Gambar 2.42 Peta Potensi Panas Bumi Provinsi Jawa Timur


Bauran Energi dari Energi baru Terbarukan

Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan

energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi

fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan

energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan

-84-

porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar

batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian energi baru

terbarukan (EBT). Sedangkan Provinsi Jawa Timur, penggunaan energi fosil

utamanya Minyak Bumi dan Batubara harus disubstitusi dengan EBT untuk

meningkatkan ketahanan energi daerah. Jenis energi primer yang berasal dari

energi fosil meliputi Batubara, Gas Bumi, dan Minyak Bumi sedangkan energi baru

terbarukan meliputi PLTS, PLTA, PLTB, PLTSa, dan Geothermal. Persentsae Bauran

Energi Terbarukan Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun

2015 sebesar 2,6 persen hingga pada tahun 2020 sebesar 7 persen. Potensi energi

baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata di seluruh wilayah di

Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi

permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah terpencil dan

kepulauan yang belum terjangkau akses listrik.

2.1.2.7 Potensi Industri

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa

Timur dengan kontribusi sebesar 30,69 persen di tahun 2020, pengembangan

kawasan industri di Jawa Timur sebagian besar berada di wilayah pantura dan

sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk

mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas

laut dan udara. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah

utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan

pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen,

dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan

kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai

pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang

kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi,

diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri

perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah

Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya

di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan

kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri

perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan,

pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri

pengolahan, pergudangan.

Mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kawasan

industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi

-85-

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh

perusahaan kawasan indusri. Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada

daerah-daerah yang berada dalam WPPI. WPPI Jawa Timur telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039.

Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun

kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai.

Jawa Timur memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang

berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur. WPPI di Jawa Timur

meliputi wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan

Bangkalan. Sementara itu, WPPIP merupakan WPPI pengembangan berdasarkan

Perda No 3 Tahun 2019 tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039 yang tersebar

di beberapa wilayah, antara lain: Banyuwangi, Probolinggo, Malang, Pasuruan,

Jombang, Kediri, Nganjuk dan Madiun.

Untuk mengoptimalisasikan daya tarik investasi dan pendayagunaan

industri di Jawa Timur, dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang

adaptif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi, agar mampu meningkatkan

daya saing sektor industri. Provinsi Jawa Timur telah mempunyai beberapa Science

Technopark, diantaranya adalah Coffee And Cacao Science Techno Park (CCSTP)

yang menjadi satu-satunya rujukan penelitian budidaya dan pengolahan hasil Kopi

dan Kakao di Indonesia. Keberadaan CCSTP tersebut telah berhasil mencetak

banyak Mitra Start Up baru berbasis Kopi dan Kakao yang mempunyai daya saing

di pasar lokal. Fasilitasi peningkatan daya saing Start Up baru tersebut, dapat

ditingkatkan dengan melakukan pendampingan tenaga ahli, bantuan perbaikan

desain dan kemasan, bantuan mesin dan peralatan, bantuan kemudahan perijinan,

Standard Produksi, baik PIRT, SNI maupun ISO, bantuan publikasi hingga

pemasaran. Melihat potensi tersebut, maka kesiapan untuk menghadapi revolusi

industri 4.0, maka keberadaan Science Tecno Park menjadi sangat dibutuhkan,

terutama Science Technopark yang mempunyai spesialisasi atau fokus

pengembangan produk, yaitu berbasis One Village One Product (OVOP) yang

terintegrasi dengan kawasan industri.


Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan

industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada

kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan

potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak

penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa

pasar eksport saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari

-86-

Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan GERBANGKERTOSUSILA.

Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan

perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta

petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto,

Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

Gambar 2.43 Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur

Sumber : Rencana Induk Perindustrian Provinsi

-87-

2.1.2.8 Potensi Pariwisata

Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk

dapat meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan ekonominya, potensi yang dimiliki

oleh Jawa Timur terdiri dari potensi wisata yang ada di daratan maupun di laut.

Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi :

➢ Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung,

Hutan, Telaga, dan Taman Nasional.

➢ Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan

Budaya, dan Museum.

➢ Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari,

Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk.

Sesuai arahan dan penetapan dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur 2017-

2037, untuk zona pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

diklasifikasikan ke dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau

kecil, wisata alam bawah laut, dan wisata olahraga air sesuai potensi sumber daya

wisata bahari.

➢ Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan area

wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut.

Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang), dan

berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi

olahraga susur pantai, bola voli pantai, bersepeda pantai, panjat tebing pada

dinding terjal di pantai (cliff), dan menelusuri gua pantai.

Wilayah pantai menawarkan jasa dalam bentuk panorama pantai yang

indah, terutama pada pantai yang landai, memiliki ombak yang besar, dan

berkesinambungan. Selain itu wisata ini juga memanfaatkan potensi bentang laut

yaitu ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming),

memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking

dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, dan seacruising.

➢ Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut

Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk sub

zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat

dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral

viewing dengan alat bantu dan/atau kendaraan (kapal selam kaca mini) atau tanpa

alat bantu sama sekali. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan analisis

kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam.

-88-

➢ Sub Zona Wisata Olahraga Air

Sub zona wisata olahraga air merupakan area wisata bahari yang

memanfaatkan potensi bentang laut untuk kegiatan permainan dan olahraga air.

Wisata jenis ini memanfaatkan potensi ombak, angin, arus laut, dan lain-lain

dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang

meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar

(surfing), parasailing, seacruising, atau olahraga lainnya. Alokasi ruang untuk sub

zona ini khususnya perairan Jawa Timur menggunakan analisis kesesuaian

-89-

Gambar 2.44 Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur


Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat

(Ecotourism)

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan pembangunan dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

yang merupakan salah satu agenda dari Nawacita, pembangunann di desa

-90-

mendapatkan perhatian yang penting dari pemerintah. Salah satu bentuk

komitmen Pemerintah yaitu dengan mengeluarkan UU no 6/2014 tentang Desa

yang memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat di desa untuk

membangun wilayahnya, diantaranya dengan memanfaatkan potensi sumber daya

alam yang ada di desa untuk kegiatan pariwisata atau yang lazim disebut dengan

desa wisata.

Desa wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki

potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya

yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas

pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan. Di kalangan perencana

pembangunan pariwisata di Indonesia di terjemahkan "Desa wisata merupakan

bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu

struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat.

Potensi tumbuhnya wisata yang berbasis lingkungan dan partisipasi

masyarakat di Jawa Timur ini cukup berkembang . Maraknya desa wisata ini tidak

terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dipandang merupakan

salah satu embrio munculnya desa wisata. Data berikut juga menunjukkan jumlah

desa wisata di Jawa Timur cukup berkembang yaitu sebesar 292 desa wisata,

bahkan beberapa diantaranya meraih penghargaan yaitu :

➢ Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Kampung Belajar

Tanoker) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA sebagai Pemenang

Hijau kategori Pelestarian Budaya bagi Masyarakat dan Pengunjung (Pelestarian

Budaya).

➢ Desa Semen, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ( Kampung Wisata Ekologis

Puspa Jagad) melalui Penghargaan Kemenpar sebagai Peringkat II kategori

Community Based Tourism (CBT) pada kegiatan Apresiasi Usaha Masyarakat bagi

CBT dan Homestay Tahun 2018.

➢ Desa Gunting, Dusun Pajaran, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

(Sugeng Santoso- Alam batik) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA

yaitu Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata Berkelanjutan atas dedikasinya

melestarikan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan.

➢ Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang meraih

Penghargaan Kemenpar sebagai Pemenang Hijau kategori Pemanfaatan EKonomi

untuk Masyarakat Lokal (Manfaat Ekonomi) dan Penghargaan Kemendes PDTT

sebagai Desa Inspiratif tahun 2018.

➢ Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang

mendapatkan Piagam Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan dari Presiden RI.

-91-

Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism)

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan umat muslim yang merupakan

mayoritas penduduk Jawa Timur adalah hal utama hal yang melatarbelakngi

perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Selain itu juga pemenuhan ketersediaan

makanan dan minuman halal di lokasi wisata, kemudahan fasilitas untuk bersuci

dan beribadah serta sarana, fasilitas dan pelayanan tidak bertentangan dengan

norma-norma kesusilaan dan nilai Syariah merupakan pendorong diinisiasinya

perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Data berikut menunjukkan adanya

pergerakan wisnus yang cukup signifikan terhadap destinasi wisata religi yang

merupakan bagian dari wisata halal di Jawa Timur.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun

oleh ulah manusia (man-made disaster). Berdasarkan United Nations International

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISRD), bahaya alam (natural disaster) dan

bahaya ulah manusia (man-made disaster) dikelompokkan menjadi bahaya geologi

(geological hazards), bahaya hidrometerologi (hydrometrological hazards), bahaya

biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan

kualitas lingkungan (environmental degradation), Kerentanan (vulnerability) yang

tinggi dari masyarakat. Secara geografis, Jawa Timur termasuk dalam sabuk

vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Pulau Jawa – Pulau

Nusa Tenggara – Pulau Sulawesi, sehingga menyebabkan terdapat pegunungan

vulkanik pada wilayah yang termasuk dalam sabuk vulkanik.

Tabel 2.8 Data Kejadian Bencana di Jawa Timur

Jenis Bencana 2016 2017 2018 2019 2020

Abrasi 1 1 0 0 0

Angin Kencang 2 39 66 171 118

Angin Puting Beliung 25 38 35 38 9

Banjir 187 153 111 114 92

Banjir Bandang 4 14 12 2 15

Banjir dan Tanah Longsor 4 7 3 4 5

Banjir Rob 0 3 2 0 7

Gempa Bumi 0 2 7 5 7

Gerakan Tanah 1 7 6 1 2

Kebakaran Lahan 0 3 5 2 13

Kebakaran Hutan 0 59 70 84 58

Tanah Longsor 155 85 61 34 37

Letusan Gunung Api 0 0 1 0 0

Gelombang Pasang 0 0 8 1 0

Kejadian Lain 5 1 4 2 8

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

-92-

Berdasarkan Tabel diatas, kejadian bencana yang sering terjadi dalam kurun

waktu 2016-2020 adalah bencana banjir, bencana angin kencang, bencana

kebakaran hutan, dan bencana tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Resiko

Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hampir sebagian besar wilayah di Jawa

Timur memiliki indeks resiko bencana yang yang tinggi.


Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, terdapat 2 arahan kawasan rawan

bencana yaitu Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan rawan Bencana Alam

Geologi. Kawasan rawan bencana alam dikelompokkan menjadi kawasan rawan

tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan

rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting

beliung. Selain itu Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur

meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi,

kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

Dengan adanya potensi bencana yang dapat berakibat rusaknya lingkungan

secara menyeluruh, maka harus dilakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap

saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa,

melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Tahun 2016-2019, Daerah Kab/Kota di

Jatim yang memiliki resiko ancaman bencana, secara keseluruhan dapat

dikelompokkan dalam katagori rendah, sedang dan tinggi sebagaimana nampak

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Klasifikasi Katagori Kebencanaan Umum

No Kategori Kabupaten/Kota

1. Rendah Hampir di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Sedang Hampir di semua pesisir Madura, Wilayah Pantai Selatan serta

Wilayah Kabupaten Tuban, Gresik dan Lamongan.

3. Tinggi Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Banyuwangi, Situbondo,

Bondowoso, Lumajang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro,

Malang, Mojokerto, Tulungagung, Pacitan, Kediri, Blitar,

Sidoarjo, Sampang, Sumenep.

Sumber : Kajian Resiko bencana BNPB Tahun 2016-2019

2.1.3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria

penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang

-93-

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang

rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan

rombakan, tanah, atau material campuran.

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi,

pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis

longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsoran yang

paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi

dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan

klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah

dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa

gunung dan perbukitan.

-94-

Gambar 2.45 Rawan Bencana Longsor


-95-

2.1.3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik

menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan

matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria

kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan

terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100

kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau

matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jatim berada di kawasan sepanjang

pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali,

Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

2.1.3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung

oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang

semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang

diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Tabel 2.10 Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat

Potensi Banjir

Bangkalan Bangkalan Potensi Menengah

Banyuwangi Glagah Potensi Menengah

Blitar Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben Potensi Menengah

Bojonegoro Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro Potensi Menengah

Bondowoso Grujugan, Tegalampel, Cerme Potensi Menengah

Gresik Gresik Potensi Tinggi

Jember Silo Potensi Menengah

Jombang Megaluh Potensi Menengah

Kediri Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates Potensi Menengah

Lamongan Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng,

Deket, Lamongan, Sukodadi

Potensi Tinggi

Lumajang Tempeh, Tempursari, Pronojiwo Potensi Menengah

Madiun Kebonsari, Sawahan, Wonosari Potensi Menengah

Magetan Plaosan, Bendo, Kawedanan Potensi Menengah

Malang Kepanjen, Pakisaji Potensi Menengah

Mojokerto Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari,

Pungging

Potensi Menengah

Nganjuk Rejoso Potensi Menengah

-96-

Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat

Potensi Banjir

Ngawi Ngrambe, Padas Potensi Menengah

Pacitan Ngadirojo, Kebonagung Potensi Menengah

Pasuruan Purwosari, Kraton Potensi Menengah

Ponorogo Jetis, Kauman, Siman Potensi Menengah

Probolinggo Kota Anyar, Paiton Potensi Menengah

Sampang Sreseh, Jrengik, Sampang Potensi Menengah

Sidoarjo Krian, Taman, Sidoarjo Potensi Menengah

Situbondo Sumbermalang, Situbondo Potensi Menengah

Sumenep Sumenep Potensi Rendah

Trenggalek Pule Potensi Menengah

Tuban Jatirogo, Bancar, Tuban Potensi Menengah

Tulungagung Pagerwojo, Gondang, Kalidawir Potensi Menengah

Kota Pasuruan Rejoso Potensi Rendah

Kota Surabaya sebagian besar wilayah Kota Surabaya Potensi Menengah

Kota Malang Wilayah Kota Bagian tengah dan timur Potensi Rendah


-97-

Gambar 2.46 Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur


-98-

2.1.3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau

adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami

umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari

letusan gunung berapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana

kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung

Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan

dengan potensi angin puting beliung.

2.1.3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi

kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan

rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

Wilayah Rawan Letusan Gunung Api

Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan

bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan

lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Menurut

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria

penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah

atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar

lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun. Kawasan rawan

letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif.

Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jatim serta lokasi yang merupakan wilayah

rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan

lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi :

➢ Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi)

➢ Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi)

➢ Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan)

➢ Lamongan (Lumajang dan Probolinggo)

➢ Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto)

➢ Kelud (Kediri, Blitar dan Malang)

➢ Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember)

-99-

Gambar 2.47 Rawan Bencana Gunung Berapi


-100-

Wilayah Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan

berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif

aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas

gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan

pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan

aktif.

Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil,

sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu

menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara

termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan

oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti

tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau

pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified

Mercally Intensity (MMI). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031

ditetapkan kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di

wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto,

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten

Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten

Tulungagung.

-101-

Gambar 2.48 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur


-102-

Wilayah Rawan Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa

lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya

akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan

tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa

tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa –

Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana

tsunami.

Resiko tsunami terbagi menjadi :

➢ Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek,

Kabupaten Tulungaggung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.

➢ Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,

Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota

Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten

Sumenep.

➢ Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri,

Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

-103-

Gambar 2.49 Peta Rawan Bencana Tsunami


Wilayah Rawan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan

lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di

wilayah Kabupaten Sidoarjo.

-104-

2.1.3.6 Wilayah Rawan Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi

mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh di

bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi

dan lingkungan. Lebih rinci, berdasarkan hasil pengamatan tim teknis Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, didapatkan informasi sebanyak 422 Desa termasuk daerah

rawan kekeringan. Dari sebanyak itu, sebanyak 223 Desa termasuk daerah yang

berpotensi air sedangkan sebanyak 199 Desa merupakan daerah yang tidak

berpotensi air/benar-benar kering tidak ada airnya sama sekali

2.1.4 Aspek Demografi

2.1.4.1 Jumlah Dan Struktur Umur Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2020) jumlah penduduk

Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa

Timur mencapai 38,8 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 40,7 juta jiwa

pada tahun 2020. Dari total penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 20,29 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 20,37 juta

jiwa atau mempunyai sex ratio sebesar 99,60 persen. Artinya, setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Provinsi Jawa Timur

Uraian Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Penduduk

(000 Jiwa)

39.075 39.293 39.501 39.699 40.666

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 818 822 826 830 851

Sex Ratio (L/P) (%) 97,48 97,50 97,52 97,53 99,60

Persen Penduduk Menurut

Kelompok Umur

➢ 0 - 14 thn (%) 22,91 22,64 22,51 22,12 20,16

➢ 15 – 64 thn (%) 69,46 69,54 69,57 69,60 71,07

➢ Di atas 65 thn (%) 7,63 7,82 7,93 8,28 8,78


Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan

luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), tingkat kepadatan penduduk ini sangat

berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan

hasil survei penduduk tahun 2020, Kabupaten dengan kepadatan penduduk

tertinggi adalah Kab. Sidoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 3.283

-105-

Jiwa/Km2, dan Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kab.

Banyuwangi dengan kepadatan penduduk sebesar 295 Jiwa/Km2.

Sedangkan Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota

Surabaya dengan kepadatan penduduk sebesar 8.200 Jiwa/Km2, dan Kota dengan

kepadatan penduduk terendah adalah Kota Batu dengan kepadatan penduduk

sebesar 1.558 Jiwa/Km2.

Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Timur (Jiwa/Km2)

No Kab/Kota Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 388 397 398 398 400 422

2 Kab. Ponorogo 613 665 666 667 667 727

3 Kab. Trenggalek 554 603 604 605 607 637

4 Kab. Tulungagung 887 972 976 980 984 1.032

5 Kab. Blitar 653 860 863 866 868 916

6 Kab. Kediri 1.016 1.121 1.127 1.131 1.136 1.180

7 Kab. Malang 736 725 730 734 738 752

8 Kab. Lumajang 571 577 579 580 582 625

9 Kab. Jember 726 782 786 789 792 820

10 Kab. Banyuwangi 444 277 278 278 279 295

11 Kab. Bondowoso 485 501 504 505 508 509

12 Kab. Situbondo 406 403 405 407 409 411

13 Kab. Probolinggo 668 677 681 685 689 679

14 Kab. Pasuruan 1.064 1.081 1.089 1.097 1.104 1.090

15 Kab. Sidoarjo 2.945 3.390 3.442 3.494 3.546 3.283

16 Kab. Mojokerto 1.109 1.519 1.532 1.544 1.557 1.559

17 Kab. Jombang 1.114 1.119 1.124 1.129 1.133 1.182

18 Kab. Nganjuk 811 854 857 859 861 902

19 Kab. Madiun 604 653 655 656 658 717

20 Kab. Magetan 889 912 913 913 913 974

21 Kab. Ngawi 595 640 640 640 641 671

22 Kab. Bojonegoro 534 564 566 567 568 592

23 Kab. Tuban 583 632 634 636 639 653

24 Kab. Lamongan 675 667 667 667 667 754

25 Kab. Gresik 1.015 1.067 1.079 1.090 1.102 1.101

26 Kab. Bangkalan 732 961 969 977 985 860

27 Kab. Sampang 759 768 777 785 794 1.224

28 Kab. Pamekasan 1.062 1.078 1.089 1.099 1.111 425

29 Kab. Sumenep 514 539 541 542 545 1.123

30 Kota Kediri 4.058 4.448 4.480 4.511 4.533 4.524

31 Kota Blitar 4.179 4.271 4.298 4.329 4.356 4.579

32 Kota Malang 7.739 5.895 5.929 5.960 5.993 5.808

33 Kota Probolinggo 4.241 4.078 4.114 4.146 4.186 4.229

34 Kota Pasuruan 5.127 5.560 5.602 5.638 5.679 5.894

35 Kota Mojokerto 6.285 7.675 7.728 7.771 7.833 6.553

36 Kota Madiun 5.147 5.177 5.192 5.218 5.218 5.754

37 Kota Surabaya 8.606 8.166 8.201 8.233 8.262 8.200

38 Kota Batu 993 1.480 1.492 1.506 1.517 1.558


-106-

Gambar 2.50 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.4.2 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk

di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar

di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang

terendah adalah Kota Mojokerto.

-107-

Tabel 2.13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kabupaten/Kota

Tahun 2020

Laki-laki Perempuan Laki-laki +

Perempuan

1 Kab. Pacitan 293.714 292.396 586.110

2 Kab. Ponorogo 474.257 475.061 949.318

3 Kab. Trenggalek 367.372 363.753 731.125

4 Kab. Tulungagung 545.254 544.521 1.089.775

5 Kab. Blitar 616.511 607.234 1.223.745

6 Kab. Kediri 825.867 809.427 1.635.294

7 Kab. Malang 1.337.805 1.316.643 2.654.448

8 Kab. Lumajang 553.574 565.677 1.119.251

9 Kab. Jember 1.264.968 1.271.761 2.536.729

10 Kab. Banyuwangi 855.220 852.894 1.708.114

11 Kab. Bondowoso 382.226 393.925 776.151

12 Kab. Situbondo 336.757 349.210 685.967

13 Kab. Probolinggo 568.684 583.853 1.152.537

14 Kab. Pasuruan 803.730 802.239 1.605.969

15 Kab. Sidoarjo 1.048.574 1.034.227 2.082.801

16 Kab. Mojokerto 562.947 556.262 1.119.209

17 Kab. Jombang 664.605 653.457 1.318.062

18 Kab. Nganjuk 555.280 548.622 1.103.902

19 Kab. Madiun 368.908 375.442 744.350

20 Kab. Magetan 330.024 340.788 670.812

21 Kab. Ngawi 431.970 438.087 870.057

22 Kab. Bojonegoro 653.686 647.949 1.301.635

23 Kab. Tuban 598.339 599.673 1.198.012

24 Kab. Lamongan 672.687 671.478 1.344.165

25 Kab. Gresik 660.283 650.932 1.311.215

26 Kab. Bangkalan 522.782 537.595 1.060.377

27 Kab. Sampang 481.667 488.027 969.694

28 Kab. Pamekasan 416.961 433.096 850.057

29 Kab. Sumenep 542.735 581.701 1.124.436

30 Kota Kediri 143.616 143.180 286.796

31 Kota Blitar 74.217 74.932 149.149

32 Kota Malang 419.901 423.909 843.810

33 Kota Probolinggo 118.829 120.820 239.649

34 Kota Pasuruan 104.046 103.960 208.006

35 Kota Mojokerto 65.685 66.749 132.434

36 Kota Madiun 95.442 99.733 195.175

37 Kota Surabaya 1.425.168 1.449.146 2.874.314

38 Kota Batu 107.301 105.745 213.046

Jawa Timur 20.291.592 20.374.104 40.665.696


-108-

Gambar 2.51 Persebaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020


2.1.4.3 Kondisi Covid-19 di Jawa Timur

Kasus Covid-19 telah menyerang dunia mulai awal tahun 2020. Secara resmi

pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai

pandemi global. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2

Maret 2020 sebanyak 2 orang. Namun kasus Covid-19 pertama di Jawa Timur

-109-

diumumkan pada tanggal 17 Maret 2020, dengan total pasien terkonfirmasi positif

sebanyak 8 orang. Berikut akan disajikan kasus Covid-19 pada 31 Desember 2020

di Jawa Timur.

Tabel 2.14 Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 31 Desember 2020

Uraian Tahun 2020

Terkonfirmasi Positif Covid-19 84.152

- Sembuh 72.135

- Dirawat 6.190

- Meninggal 5.827

Suspect 8.647

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur sampai dengan

tanggal 31 Desember 2021 sebesar 84.152 kasus, dimana sebanyak 72.135 orang

(85,72 persen) dinyatakan sembuh, sebanyak 5.827 orang (6,92 persen) dinyatakan

meninggal, dan 6.190 orang (7,56 persen) masih dilakukan perawatan. Meskipun

persentase sembuh dari Covid-19 lebih besar dibandingkan persentase yang

meninggal, tetapi pertumbuhan kasus Covid-19 sangat tinggi di Jawa Timur dan

sampai saat ini masih terdapat penambahan kasus setiap harinya.

Gambar 2.27 menunjukkan data persebaran Covid-19 di Jawa Timur per

tanggal 31 Desember 2020, yang meliputi kasus positif, meninggal, dan sembuh.

Kasus positif paling banyak terjadi di Kota Surabaya, yakni sebesar 18.164 kasus,

kemudian disusul oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.980 kasus.

-110-

Gambar 2.52 Persebaran Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 20 Juni 2020

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.4.4 Komposisi Dan Populasi Masyarakat

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2020 sebanyak 22,13

juta orang, naik 545,39 ribu orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk

angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari

-111-

2020, sebanyak 21,32 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan

sebanyak 0,82 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah

penduduk bekerja bertambah 555,66 ribu orang dan penganggur berkurang sekitar

10,26 ribu orang.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Februari 2020

tercatat sebesar 71,20 persen, meningkat 1,75 persen poin dibanding tahun 2019.

Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi

pasokan (supply) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini disebabkan oleh kenaikan jumlah

absolut pekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Jasa Pendidikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak

terserap oleh pasar kerja. TPT Jawa Timur pada Februari 2020 sebesar 3,69 persen,

mengalami penurunan 0,23 persen poin dibanding TPT 2019 sebesar 3,92 persen.

Tabel 2.15 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di

Jawa Timur

Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angkatan Kerja Juta 19,95 20,94 21,68 21,87 22,26

> Berkerja Juta 19,11 20,10 20,83 21,03 20,96

> Pengangguran Juta 0,84 0,84 0,85 0,84 1,30

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84


-112-

Gambar 2.53 Persebaran Angkatan Kerja Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020


-113-

2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran

Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja perekonomian.

Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

PDRB ADHB (Triliun Rupiah) 1.855,74 2.012,92 2.189,78 2.352,42 2.299,46

PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)

1.405,56 1.482,30 1.563,76 1.650,14 1.610,42

Pertumbuhan Ekonomi Jatim (%)

5,57 5,46 5,50 5,52 -2,39

Nasional (%) 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan

dinamika pembangunan itu sendiri mulai dari tahun 2015-2019. Hal ini dapat

dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi

mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi

sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur mengalami

kontraksi. Adapun ekonomi Jawa Timur dari sisi lapangan usaha yang masih

tumbuh positif adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,83

persen. Kondisi ini didorong dengan adanya pemberlakuan WFH (Work From Home)

dan SFH (School From Home) sehingga meningktakan trafik data provider seluler,

serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual juga mendukung kinerja

ekonomi lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha yang tumbuh

positif selanjutnya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,70 persen,

serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,03

persen. Sedangkan ekonomi Jawa Timur dari sis pengeluaran yang masih tumbuh

positif adalah komponen pengeluaran konsumsi LNPRT 0,23 persen yang dipicu oleh

-114-

kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember

2020 dan kegiatan kampanye. Komponen pengeluaran lain yang tumbuh positif

adalah ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama di Jawa

Timur yang mengalami peningkatan di beberapa komoditas, seperti perhiasan,

kayu, barang dari kayu, tembaga dan perabot.

Kontribusi perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi

oleh 3 lapangan usaha utama, diantaranya industri pengolah kontribusi sebesar

30,69 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

sebesar 17,92 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,90

persen. Sedangkan kontribusi menurut pengeluaran yang paling mendominasi

adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kontribusi sebesar 60,82

persen. Komponen pengeluaran lain yang memiliki kompoenen terbesar selanjutnya

adalah PMTB sebesar 28,17 persen, dan ekspor luar negeri sebesar 13,78 persen.

Semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kontraksi ekonomi pada

tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Kabupaten/Kota yang mengalami

kontraksi tiga tertinggi adalah Kota Batu (-6,46 persen); Kota Kediri (-6,25 persen);

dan Kab. Tuban (-5,85 persen), sedangkan Kabupaten/Kota yang menagalami

kontraksi terendah adalah Kab. Sampang (-0,29 persen); Kab. Bojonegoro (-0.40

persen); dan Kab. Ponorogo (-0.90 persen).

Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019* 2020**

1 Kab. Pacitan 5,21 4,98 5,47 5,08 -1,84

2 Kab. Ponorogo 5,29 5,10 5,27 5,01 -0,9

3 Kab. Trenggalek 5,00 5,02 5,03 5,08 -2,17

4 Kab. Tulungagung 5,02 5,08 5,21 5,32 -3,09

5 Kab. Blitar 5,09 5,08 5,10 5,12 -2,29

6 Kab. Kediri 5,02 4,90 5,07 5,06 -2,41

7 Kab. Malang 5,30 5,43 5,55 5,49 -2,68

8 Kab. Lumajang 4,70 5,05 5,00 4,61 -2,79

9 Kab. Jember 5,21 5,11 5,02 5,51 -2,98

10 Kab. Banyuwangi 5,38 5,45 5,84 5,55 -3,58

11 Kab. Bondowoso 4,97 5,03 5,08 5,30 -1,36

12 Kab. Situbondo 5,00 5,07 5,46 5,44 -2,33

13 Kab. Probolinggo 4,77 4,46 4,47 4,56 -2,12

14 Kab. Pasuruan 5,44 5,72 5,73 5,83 -2,03

15 Kab. Sidoarjo 5,51 5,81 6,01 5,99 -3,69

16 Kab. Mojokerto 5,41 5,73 5,88 5,81 -1,11

17 Kab. Jombang 5,40 5,36 5,29 5,10 -1,98

18 Kab. Nganjuk 5,29 5,26 5,38 5,36 -1,71

19 Kab. Madiun 5,27 5,42 5,10 5,42 -1,69

20 Kab. Magetan 5,31 5,09 5,21 5,04 -1,64

21 Kab. Ngawi 5,21 5,07 5,21 5,05 -1,69

22 Kab. Bojonegoro 21,95 10,25 4,39 6,34 -0,4

-115-

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019* 2020**

23 Kab. Tuban 4,90 4,98 5,15 5,14 -5,85

24 Kab. Lamongan 5,86 5,50 5,44 5,43 -2,65

25 Kab. Gresik 5,50 5,83 5,81 5,42 -3,68

26 Kab. Bangkalan 0,66 3,53 4,22 1,03 -5,59

27 Kab. Sampang 6,17 4,69 4,11 1,85 -0,29

28 Kab. Pamekasan 5,35 5,04 5,46 4,92 -2,54

29 Kab. Sumenep 2,58 2,86 3,63 0,14 -1,13

30 Kota Kediri 5,50 5,14 5,43 5,47 -6,25

31 Kota Blitar 5,76 5,78 5,82 5,84 -2,28

32 Kota Malang 5,61 5,69 5,72 5,73 -2,26

33 Kota Probolinggo 5,88 5,88 5,93 5,94 -3,64

34 Kota Pasuruan 5,46 5,47 5,54 5,56 -4,33

35 Kota Mojokerto 5,77 5,65 5,80 5,65 -3,69

36 Kota Madiun 5,90 5,94 5,96 5,69 -3,39

37 Kota Surabaya 6,00 6,13 6,19 6,09 -4,85

38 Kota Batu 6,61 6,56 6,50 6,51 -6,46


Ket. * : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

-116-

Gambar 2.54 Peta Persebaran Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota

di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.

2.2.1.1.1.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk untuk melihat

tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung

secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi

dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat

-117-

digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa,

daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai

dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung

dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun

lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat

harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu

bulan saja.

Tabel 2.18 Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional

Laju Inflasi Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 2,74 4,04 2,86 2,12 1,44

Nasional 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68


Inflasi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019

dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli.

Selama tahun 2020 dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok mengalami inflasi

dam 1 kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok yang mengalami inflasi

tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,66 persen,

kelompok kesehatan sebesar 2,51 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan

tembakau sebesar 2,26 persen. Sedangkan yang mengalami deflasi hanya kelompok

transportasi sebesar 0,58 persen.

2.2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran

suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap

penduduk Jawa Timur. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB

atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.19 PDRB Per Kapita Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 47,49 51,23 55,41 59,09 57,65


Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Jawa Timur

selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016-2019 PDRB perkapita Jawa Timur

selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami

penurunan meskipun nilai PDRB perkapita di tahun 2020 lebih besar dibandingkan

-118-

dengan tahun 2018. Penurunan ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang

mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jawa Timur.

Indeks Theil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar

daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi

tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar

daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai

pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan

yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi

geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci

mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar

menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya,

semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Tabel 2.20 Indeks Theil Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Theil 0,3072 0,3096 0,3136 0,3179 0,3077


Perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 0,3072,

kemudian terus meningkat hingga menjadi 0,3179 (tahun 2019). Perhitungan

Indeks Theil didasarkan pada pembagian wilayah menurut lima Bakorwil yang ada

di Provinsi Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir, indeks theil di Jawa Timur

selalu meningkat. Peningkatan ini dikarenakan perekonomian di Kota Surabaya dan

Kota Kediri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di

Jawa Timur. Hal ini disebabkan Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di

Indonesia dan Kota Kediri memiliki Gudang Garam. Sedangkan untuk capaian

tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Covid-19 yang mewabah di Jawa

Timur dirasakan oleh semua Kabupaten/Kota sehingga semua kegiatan ekonomi di

Kabupaten/Kota mengalami kondisi yang sama.

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya : Pertama, Kebijakan

pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa

mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; Kedua, konsolidasi antar

daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan

-119-

membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan

dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat

tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir;

dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan

infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan

menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.

Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan

dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja

perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut,

diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari

segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang

telah mapan.

Tabel 2.21 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 11,85 11,20 10,85 10,20 11,46

Nasional 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19


Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2016-

2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin

baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin

memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita

lebih rendah dari garis kemiskinan. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan sebesar

11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20 persen dengan

jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa. Namun dampak pandemi

-120-

Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali

meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta

jiwa di tahun 2020.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin

diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja

perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta

meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras

dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain

Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran

masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera

senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini

bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa, karena kemiskinan perdesaan

di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari perkotaan. Strategi yang digunakan adalah 3S:

Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi

menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari

program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan

dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi

berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung

implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di

Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 (Maret) persentase

kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota

Batu sebesar 3,89 persen dan Kota Malang sebesar 4,44 persen sedangkan

kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten

Sampang sebesar 22,78 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 20,56, dan

Kabupaten Sumenep sebesar 20,18 persen.

Tabel 2.22 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 15,49 15,42 14,19 13,67 14,54

2 Kab. Ponorogo 11,75 11,39 10,36 9,64 9,95

3 Kab. Trenggalek 13,24 12,96 12,02 10,98 11,62

4 Kab. Tulungagung 8,23 8,04 7,27 6,74 7,33

5 Kab. Blitar 9,88 9,80 9,72 8,94 9,33

6 Kab. Kediri 12,72 12,25 11,31 10,42 11,40

7 Kab. Malang 11,49 11,04 10,37 9,47 10,15

-121-

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

8 Kab. Lumajang 11,22 10,87 9,98 9,49 9,83

9 Kab. Jember 10,97 11,00 9,98 9,25 10,09

10 Kab. Banyuwangi 8,79 8,64 7,80 7,52 8,06

11 Kab. Bondowoso 15 14,54 14,39 13,33 14,17

12 Kab. Situbondo 13,34 13,05 11,82 11,20 12,22

13 Kab. Probolinggo 20,98 20,52 18,71 17,76 18,61

14 Kab. Pasuruan 10,57 10,34 9,45 8,68 9,26

15 Kab. Sidoarjo 6,39 6,23 5,69 5,32 5,59

16 Kab. Mojokerto 10,61 10,19 10,08 9,75 10,57

17 Kab. Jombang 10,7 10,48 9,56 9,22 9,94

18 Kab. Nganjuk 12,25 11,98 12,11 11,24 11,62

19 Kab. Madiun 12,69 12,28 11,42 10,54 11,46

20 Kab. Magetan 11,03 10,48 10,31 9,61 10,35

21 Kab. Ngawi 15,27 14,91 14,83 14,39 15,44

22 Kab. Bojonegoro 14,6 14,34 13,16 12,38 12,87

23 Kab. Tuban 17,14 16,87 15,31 14,58 15,91

24 Kab. Lamongan 14,89 14,42 13,80 13,21 13,85

25 Kab. Gresik 13,19 12,80 11,89 11,35 12,40

26 Kab. Bangkalan 21,41 21,32 19,59 18,90 20,56

27 Kab. Sampang 24,11 23,56 21,21 20,71 22,78

28 Kab. Pamekasan 16,7 16,00 14,47 13,95 14,60

29 Kab. Sumenep 20,09 19,62 20,16 19,48 20,18

30 Kota Kediri 8,4 8,49 7,68 7,16 7,69

31 Kota Blitar 7,18 8,03 7,44 7,13 7,78

32 Kota Malang 4,33 4,17 4,10 4,07 4,44

33 Kota Probolinggo 7,97 7,84 7,20 6,91 7,43

34 Kota Pasuruan 7,62 7,53 6,77 6,46 6,66

35 Kota Mojokerto 5,73 5,73 5,50 5,15 6,24

36 Kota Madiun 5,16 4,94 4,49 4,35 4,98

37 Kota Surabaya 5,63 5,39 4,88 4,51 5,02

38 Kota Batu 4,48 4,31 3,89 3,81 3,89


-122-

Gambar 2.55 Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur

Tahun 2020 (Maret)


Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat

diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah.

Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan

dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek

-123-

pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena

pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini

adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi

pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran

kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu

(ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan

pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar

pula.

Tabel 2.23 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 0,402 0,415 0,371 0,364 0,364

Nasional 0,394 0,391 0,384 0,380 0,385

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Sebelum tahun 2020, trend indeks gini Provinsi Jawa Timur semakin

menurun, dari tahun 2016 dengan nilai gini ratio sebesar 0,402 terus menurun

hingga 0,364 pada tahun 2019, kendati sempat mengalami kenaikan pada tahun

2017. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh

pada capaian indeks gini tahun 2020. Hal ini dikarenakan semua lapis masyarakat

di Jawa Timur terkena dampak Covid-19 sehingga ketimpangan pendapatan tidak

berubah dari tahun 2019 ke 2020.

Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 0,360 0,320 0,35 0,40 0,351

2 Kab. Ponorogo 0,360 0,340 0,35 0,35 0,380

3 Kab. Trenggalek 0,390 0,350 0,39 0,37 0,379

4 Kab. Tulungagung 0,370 0,350 0,37 0,30 0,336

5 Kab. Blitar 0,340 0,370 0,38 0,33 0,348

6 Kab. Kediri 0,380 0,340 0,33 0,30 0,325

7 Kab. Malang 0,320 0,350 0,38 0,38 0,371

8 Kab. Lumajang 0,350 0,310 0,32 0,30 0,297

9 Kab. Jember 0,310 0,340 0,34 0,30 0,318

10 Kab. Banyuwangi 0,330 0,340 0,31 0,31 0,316

11 Kab. Bondowoso 0,350 0,320 0,35 0,30 0,329

12 Kab. Situbondo 0,350 0,330 0,36 0,32 0,305

13 Kab. Probolinggo 0,310 0,360 0,34 0,33 0,326

14 Kab. Pasuruan 0,320 0,340 0,32 0,31 0,346

-124-

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

15 Kab. Sidoarjo 0,370 0,340 0,35 0,31 0,340

16 Kab. Mojokerto 0,300 0,320 0,31 0,27 0,325

17 Kab. Jombang 0,340 0,340 0,32 0,33 0,334

18 Kab. Nganjuk 0,360 0,330 0,31 0,42 0,335

19 Kab. Madiun 0,340 0,320 0,33 0,33 0,357

20 Kab. Magetan 0,370 0,390 0,38 0,36 0,324

21 Kab. Ngawi 0,340 0,340 0,35 0,34 0,337

22 Kab. Bojonegoro 0,320 0,290 0,35 0,31 0,303

23 Kab. Tuban 0,330 0,310 0,36 0,30 0,337

24 Kab. Lamongan 0,300 0,320 0,31 0,32 0,296

25 Kab. Gresik 0,330 0,290 0,27 0,28 0,299

26 Kab. Bangkalan 0,310 0,300 0,29 0,31 0,322

27 Kab. Sampang 0,310 0,290 0,26 0,27 0,262

28 Kab. Pamekasan 0,360 0,330 0,33 0,34 0,320

29 Kab. Sumenep 0,310 0,240 0,25 0,30 0,256

30 Kota Kediri 0,390 0,400 0,33 0,32 0,346

31 Kota Blitar 0,410 0,390 0,35 0,34 0,344

32 Kota Malang 0,410 0,420 0,41 0,34 0,395


34 Kota Pasuruan 0,400 0,380 0,34 0,31 0,301

35 Kota Mojokerto 0,370 0,390 0,34 0,31 0,355

36 Kota Madiun 0,420 0,360 0,36 0,35 0,392

37 Kota Surabaya 0,390 0,390 0,36 0,41 0,344

38 Kota Batu 0,340 0,300 0,33 0,32 0,333


-125-

Gambar 2Error! No text of specified style in document..56 Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 (Maret)


Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil

pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk

mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah,

-126-

berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan

IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin

termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran

per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh

perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis

kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan

perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur

Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 90,72 90,76 90,77 90,91 91,07

Nasional 90,82 90,96 90,99 91,07 91,06


Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur

selama tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun

capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2016-2019 berada di bawah capaian Nasional.

Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan

mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program

pembangunannya, berupaya untuk memningkatkan IPM perempuan, khususnya

pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan.

Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat

dijelaskan bahwa pada tahun 2020, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi

diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan

IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.

Tabel 2Error! No text of specified style in document..26 Indeks Pembangunan Gender

(IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2016*) 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan - 84,41 84,44 85,13 84,87

2 Kab. Ponorogo - 93,30 93,00 93,34 93,56

3 Kab. Trenggalek - 91,84 92,52 92,74 92,93

4 Kab. Tulungagung - 95,30 95,75 95,63 95,48

5 Kab. Blitar - 92,50 92,33 92,73 92,70

6 Kab. Kediri - 92,81 92,81 92,70 93,07

7 Kab. Malang - 88,33 88,38 88,66 88,68

8 Kab. Lumajang - 87,72 87,88 88,04 88,09

9 Kab. Jember - 84,32 84,23 84,30 84,66

10 Kab. Banyuwangi - 86,20 86,44 86,81 86,66

11 Kab. Bondowoso - 89,48 89,89 90,42 90,68

12 Kab. Situbondo - 86,78 86,69 87,11 87,06

13 Kab. Probolinggo - 84,57 84,86 84,95 85,38

-127-

No Kab/Kota Tahun

2016*) 2017 2018 2019 2020

14 Kab. Pasuruan - 90,65 90,41 90,68 90,48

15 Kab. Sidoarjo - 93,33 93,33 93,79 94,13

16 Kab. Mojokerto - 90,39 90,15 90,65 91,10

17 Kab. Jombang - 89,91 89,94 90,37 90,15

18 Kab. Nganjuk - 93,48 93,26 93,27 93,26

19 Kab. Madiun - 91,61 91,13 91,81 91,79

20 Kab. Magetan - 93,20 92,93 93,16 93,36

21 Kab. Ngawi - 91,70 91,72 92,52 92,19

22 Kab. Bojonegoro - 89,78 89,77 89,98 90,17

23 Kab. Tuban - 87,32 87,34 87,63 87,78

24 Kab. Lamongan - 87,98 88,00 88,40 88,59

25 Kab. Gresik - 89,57 89,72 90,05 89,93

26 Kab. Bangkalan - 86,92 86,38 86,93 86,88

27 Kab. Sampang - 84,15 84,33 84,79 85,50

28 Kab. Pamekasan - 85,68 85,50 86,05 86,17

29 Kab. Sumenep - 79,65 80,11 80,72 80,81

30 Kota Kediri - 94,64 94,48 94,53 94,39

31 Kota Blitar - 97,91 97,60 97,80 97,46

32 Kota Malang - 94,96 94,71 94,72 94,97

33 Kota Probolinggo - 96,07 95,56 95,91 95,87

34 Kota Pasuruan - 96,36 96,02 96,18 96,16

35 Kota Mojokerto - 93,40 93,05 93,18 93,26

36 Kota Madiun - 93,66 93,47 94,05 94,38

37 Kota Surabaya - 93,66 93,57 93,60 93,58

38 Kota Batu - 89,27 89,27 89,71 89,72

Sumber : BPS Pusat Keterangan : *) Data Tahun 2016, Untuk Kabupaten/Kota Tidak Tersedia

-128-

Gambar 2.57 Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber : BPS Pusat, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi

penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses

-129-

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat

(along and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent

standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan

Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi

yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut

umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui

indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas

dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan

sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak

pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan

oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran

per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 69,74 70,27 70,77 71,50 71,71

Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94


Selama periode 2016-2020, pembangunan manusia di Jawa Timur yang

ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami

peningkatan meskipun masih dibawah Nasional. Selama periode 2019 hingga 2020,

komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir

memiliki peluang untuk hidup hingga 71,30 tahun, meningkat 0,12 tahun. Anak-

anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,19 tahun,

meningkat 0,03 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-

rata telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun meningkat 0,19 tahun. Hanya

komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang turun, dari Rp. 11,74 juta

(2019), menjadi Rp. 11,60 juta (2020) atau turun Rp. 138 ribu akibat pandemi

Covid-19.

Pada tahun 2020 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,23

dan terendah di Kabupaten Sampang 62,70. Pertumbuhan IPM tertinggi di

Kabupaten Sampang sebesar 1,23 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kota

Probolinggo sebesar 0 persen (tidak mengalami perubahan). Terdapat 4 Kabupaten

-130-

Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 20 Kabupaten/Kota (52,63

persen) masuk kategori “tinggi”, 14 Kabupahten/Kota (36,84 persen ) masuk

kategori ”sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”.

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 65,74 66,51 67,33 68,16 68,39

2 Kab. Ponorogo 68,93 69,26 69,91 70,56 70,81

3 Kab. Trenggalek 67,78 68,10 68,71 69,46 69,74

4 Kab. Tulungagung 70,82 71,24 71,99 72,62 73,00

5 Kab. Blitar 68,88 69,33 69,93 70,57 70,58

6 Kab. Kediri 69,87 70,47 71,01 71,85 72,05

7 Kab. Malang 67,51 68,47 69,40 70,35 70,36

8 Kab. Lumajang 63,74 64,23 64,83 65,33 65,46

9 Kab. Jember 64,01 64,96 65,96 66,69 67,11

10 Kab. Banyuwangi 69,00 69,64 70,06 70,60 70,62

11 Kab. Bondowoso 64,52 64,75 65,27 66,09 66,43

12 Kab. Situbondo 65,08 68,68 66,42 67,09 67,38

13 Kab. Probolinggo 64,12 64,28 64,85 65,60 66,07

14 Kab. Pasuruan 65,71 66,69 67,41 68,29 68,60

15 Kab. Sidoarjo 78,17 78,70 79,50 80,05 80,29

16 Kab. Mojokerto 71,38 72,36 72,50 73,53 73,83

17 Kab. Jombang 70,03 70,88 72,64 72,85 72,97

18 Kab. Nganjuk 70,50 70,69 71,86 71,71 71,72

19 Kab. Madiun 69,67 70,27 71,23 71,69 71,73

20 Kab. Magetan 71,94 72,60 71,01 73,49 73,92

21 Kab. Ngawi 68,96 69,27 72,91 70,41 70,54

22 Kab. Bojonegoro 66,73 67,28 69,91 68,75 69,04

23 Kab. Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40

24 Kab. Lamongan 70,60 71,11 71,97 72,57 72,58

25 Kab. Gresik 74,46 74,84 75,28 76,10 76,11

26 Kab. Bangkalan 62,06 62,30 62,87 63,79 64,11

27 Kab. Sampang 59,09 59,90 61,00 61,94 62,70

28 Kab. Pamekasan 63,98 64,93 65,41 65,94 66,26

29 Kab. Sumenep 63,42 64,28 65,25 66,22 66,43

30 Kota Kediri 76,33 77,13 77,58 78,08 78,23

31 Kota Blitar 76,71 77,10 77,58 78,56 78,57

32 Kota Malang 80,46 80,65 80,89 81,32 81,45


34 Kota Pasuruan 74,11 74,39 74,78 75,25 75,26

35 Kota Mojokerto 76,38 76,77 77,14 77,96 78,04

36 Kota Madiun 80,01 80,13 80,33 80,88 80,91

37 Kota Surabaya 80,38 81,07 81,74 82,22 82,23

38 Kota Batu 73,57 74,26 75,04 75,88 75,90 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

-131-

Gambar 2.58 Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena

mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka

yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah

satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan

-132-

pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi

rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jawa Timur 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84

Nasional 5,61 5,50 5,30 5,23 7,07


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur mulai tahun 2016-2020

selalu dibawah Nasional. Pada tahun 2016-2019 TPT Jawa Timur selalu mengalami

penurunan namun pada tahun 2020 dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang

disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-

19. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebanyak 22,26 juta

orang, naik 396,37 ribu orang atau 1,81 persen dibanding Agustus 2019. Pada Agustus

2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan

sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak

pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas

ketenagakerjaan penduduk usi akerja secara umum di Jawa Timur. Dari 31,66 juta

penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23 juta atau 13,36 persen

yang terdampak Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2020

berkisar antara 2,28 persen hingga 10,97 persen. TPT terendah terdapat pada

Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo.

Tabel 2.30 Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 1.00 0.85 1.43 0.95 2.28

2 Kab. Ponorogo 3.94 3.76 3.87 3.58 4.45

3 Kab. Trenggalek 3.07 3.48 4.17 3.43 4.11

4 Kab. Tulungagung 3.6 2.27 2.61 3.36 4.61

5 Kab. Blitar 2.92 2.99 3.37 3.11 3.82

6 Kab. Kediri 5.44 3.18 4.25 3.68 5.24

7 Kab. Malang 5.50 4.60 3.24 3.82 5.49

8 Kab. Lumajang 1.71 2.91 2.55 2.81 3.36

9 Kab. Jember 5.21 5.16 4.09 3.80 5.12

10 Kab. Banyuwangi 4.43 3.07 3.67 4.08 5.34

11 Kab. Bondowoso 1.81 2.09 3.90 2.96 4.13

12 Kab. Situbondo 3.98 1.49 1.92 2.82 3.85

13 Kab. Probolinggo 2.29 2.89 4.15 3.88 4.86

-133-

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

14 Kab. Pasuruan 5.44 4.97 6.11 5.42 6.24

15 Kab. Sidoarjo 5.56 4.97 4.73 4.72 10.97

16 Kab. Mojokerto 4.29 5.00 4.27 3.68 5.75

17 Kab. Jombang 4.95 5.14 4.64 4.39 7.48

18 Kab. Nganjuk 2.01 3.23 2.64 3.22 4.80

19 Kab. Madiun 6.69 3.19 3.81 3.62 4.80

20 Kab. Magetan 6.36 3.80 3.92 3.08 3.74

21 Kab. Ngawi 5.33 5.76 3.83 3.70 5.44

22 Kab. Bojonegoro 4.91 3.64 4.19 3.70 4.92

23 Kab. Tuban 2.78 3.39 2.83 2.76 4.81

24 Kab. Lamongan 3.88 4.12 3.17 4.00 5.13

25 Kab. Gresik 4.81 4.54 5.82 5.54 8.21

26 Kab. Bangkalan 5.28 4.48 5.25 5.84 8.77

27 Kab. Sampang 2.77 2.48 2.41 2.81 3.35

28 Kab. Pamekasan 4.19 3.91 2.92 2.32 3.49

29 Kab. Sumenep 2.00 1.83 1.79 2.17 2.84

30 Kota Kediri 8.22 4.68 3.63 4.22 6.21

31 Kota Blitar 4.81 3.76 4.06 4.64 6.68

32 Kota Malang 6.91 7.22 6.79 6.04 9.61

33 Kota Probolinggo 3.96 3.42 3.64 4.41 6.70

34 Kota Pasuruan 6.35 4.64 4.55 5.06 6.33

35 Kota Mojokerto 3.33 3.61 2.45 2.65 6.74

36 Kota Madiun 5.12 4.26 3.85 4.01 8.32

37 Kota Surabaya 7.29 5.98 6.12 5.87 9.79

38 Kota Batu 3.75 2.26 3.12 2.48 5.93


-134-

Gambar 2.59 Peta Persebaran TPT Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020


Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/

-135-

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan

pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi

birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain : manajemen

perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana,

penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan

dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur menyusun Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.31 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Reformasi Birokrasi 69,54 71,11 72,81 73,83 76,38

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 69,54,

kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 76,38. Peningkatan ini

mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan

berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan

kode etik aparatur negara.

Dalam rangka meningktakan kualitas tata kelola birokrasi serta

menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disepurnakan, diantaranya:

menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN

Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arisp, penyederhanaan birokrasi,

mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas

pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan

indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan

sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya,




-136-

toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama.

Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu:

penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi

udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Tabel 2.32 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Kesalehan Sosial 62,52 63,26 63,50


Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 3 tahun terkhir selalu mengalami

peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2020 menjadi

63,50 dari skala 0-100. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan

meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan

dibanding tahun 2019. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar

Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu

bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis

dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi

kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang

digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah

berdasarkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara

(IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Oleh karena itu, IKLH juga dapat

digunakan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja

Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024

terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk

IKTL dan IKEG dintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena

Provinsi Jawa Timur bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka

-137-

perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Berdasarkan ketersediaan data di

Jawa Timur maka penggunaan rumusan terbaru pada perhitungan IKLH

direncanakan akan mulai digunakan pada Tahun 2021 – 2024 sehingga pada

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 akan terdapat perubahan

target IKLH sesuai dengan komponen perhitungan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan capaian IKLH Provinsi Jawa

Timur Tahun 2020 tetap dihitung dengan menggunakan rumus yang lama dengan

hasil capaian IKLH sebagaimana pada Tabel 2.33 sedangkan untuk klasifikasi

kategori IKLH yang digunakan masih sama, yatu sebagaimana berikut:

1. Sangat baik : IKLH > 80

2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80

3. Cukup : 60 < IKLH ≤ 70

4. Kurang : 50 < IKLH ≤ 60

5. Sangat Kurang : 40 < IKLH ≤ 50

6. Waspada : IKLH ≤ 40

Tabel 2.33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) 66,81 66,29 66,36 67,10 67,70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2.33 dan klasifikasi nilai IKLH dapat diketahui bahwa

perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 6 (enam) tahun

terakhir berada dalam kategori cukup. Meskipun pada Tahun 2016 – 2017

cenderung mengalami penurunan namun IKLH pada Tahun 2018 – 2020 cenderung

meningkat. Peningkatan IKLH Tahun 2020 secara umum didukung oleh

peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

yang diperoleh dari berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur secara intensif dengan turut

melibatkan para stakeholder terkait. Selain upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan IKU dan IKTL, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur juga melakukan upaya pencegahan dan pengendaliaan pencemaran air

agar IKA tetap terjaga atau tidak mengalami penurunan.

-138-

Indeks Risiko Bencana (IRB)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang

diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang

digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya

➢ Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data

frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi,

tsunami, dan lain-lain.

➢ Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya,

ekonomi, fisik dan lingkungan.

➢ Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian

kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem

peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem

kesiapsiagaan.

Tabel 2.34 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Risiko Bencana 168,94 165,79 152,40 137,88 126,42

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Keterangan : IRB < 13 = Klasifikasi rendah 13 ≤ IRB ≤144 = Klasifikasi sedang IRB > 144 = Klasifikasi tinggi

Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2020 sebesar

126,42. Mulai tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota

di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari

Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana

terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 126, yang berarti Pemerintah Provinsi

Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan

indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas

penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di tahun 2020.

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di

Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki

kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Terdapat 23 Kabupaten/Kota yang masuk

dalam klasifikasi sedang dan 15 Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi

Tinggi Adapun Kabupaten /Kota yang memiliki Indeks Resiko Bencana terendah

adalah Kabupaten Sidoarjo dan tertinggi adalah Kabupaten Sumenep.

-139-

Tabel 2.35 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

No Kab/Kota Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Pacitan 215,20 192,03 126,21 123,14 121,27

2 Kab. Ponorogo 155,20 155,20 140,77 127,14 115,60

3 Kab. Trenggalek 198,00 198,00 170,91 151,25 151,25

4 Kab. Tulungagung 201,20 201,20 169,75 151,42 137,68

5 Kab. Blitar 210,00 210,00 198,06 178,37 160,26

6 Kab. Kediri 178,00 178,00 163,09 144,43 131,50

7 Kab. Malang 219,20 199,81 142,10 137,09 133,20

8 Kab. Lumajang 231,20 200,76 129,74 123,84 117,76

9 Kab. Jember 219,20 219,07 198,80 182,18 158,19

10 Kab. Banyuwangi 208,71 206,44 168,29 151,91 137,92

11 Kab. Bondowoso 166,00 166,00 166,00 150,96 128,75

12 Kab. Situbondo 168,40 168,40 168,40 149,35 128,39

13 Kab. Probolinggo 194,00 194,00 162,29 156,70 141,16

14 Kab. Pasuruan 214,00 214,00 214,00 180,34 156,26

15 Kab. Sidoarjo 149,60 132,02 85,29 81,62 79,15

16 Kab. Mojokerto 163,60 163,60 163,60 140,94 123,74

17 Kab. Jombang 154,80 154,80 154,80 138,40 128,55

18 Kab. Nganjuk 152,80 152,80 152,80 132,87 118,22

19 Kab. Madiun 155,20 155,20 155,20 134,81 130,18

20 Kab. Magetan 152,80 152,80 152,80 135,80 131,26

21 Kab. Ngawi 143,20 143,20 143,20 131,06 119,98

22 Kab. Bojonegoro 104,65 101,38 96,93 93,63 90,44

23 Kab. Tuban 175,20 175,20 175,20 160,38 145,00

24 Kab. Lamongan 174,00 167,36 139,55 125,33 115,86

25 Kab. Gresik 137,79 126,77 101,35 99,29 99,29

26 Kab. Bangkalan 164,40 158,66 139,01 129,50 118,71

27 Kab. Sampang 154,80 154,80 154,80 140,63 127,19

28 Kab. Pamekasan 180,40 180,40 180,40 172,53 160,19

29 Kab. Sumenep 204,80 204,80 204,80 184,62 160,35

30 Kota Kediri 140,80 140,80 140,80 122,79 109,69

31 Kota Blitar 132,00 132,00 132,00 118,79 106,06

32 Kota Malang 113,60 113,60 113,60 100,77 91,26


34 Kota Pasuruan 158,40 158,40 158,40 136,22 123,69

35 Kota Mojokerto 142,80 142,80 142,80 133,95 120,57

36 Kota Madiun 136,00 136,00 136,00 121,28 116,73

37 Kota Surabaya 166,80 166,80 166,80 150,34 150,34

38 Kota Batu 134,40 134,40 134,40 116,06 104,09


-140-

Gambar 2.60 Peta Persebaran Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, diolah

-141-

2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan

2.2.1.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan

indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang

ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus

tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan

angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan

penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata

jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau years of

schooling dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan

lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar

sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Tabel 2.36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Rata-Rata Lama Sekolah 7,23 7,34 7,39 7,59 7,78


Selama periode lima tahun terakhir (2016-2020) angka rata-rata lama

sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya

manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap

peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama

pembangunan. Rata-rata lama sekolah Jawa Timur tahun 2020 mencapai 7,78

tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25

tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP

kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II).

2.2.1.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah

Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

-142-

Tabel 2.37 Harapan Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Harapan Lama Sekolah 12,98 13,09 13,10 13,16 13,19


Selama periode 2016 hingga 2020. harapan lama sekolah di Jawa Timur

telah meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun (2020).

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa

semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama

sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,19 tahun yang berarti bahwa anak-anak

usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga

lulus D1.

Kesehatan

2.2.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi

pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari

suatu negara. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata

tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai

umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di

lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah

perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola

mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka

Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program

pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan

kemiskinan.

Tabel 2.38 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Harapan Hidup (AHH) 70,74 70,80 70,97 71,18 71,30


Perkembangan Angka Harapan Hidup di Jawa Timur cenderung mengalami

peningkatan selama periode lima tahun (2016-2020), yaitu dari 70,74 pada tahun

-143-

2016 menjadi 71,30 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan

kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan

pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas

kesehatan di Jawa Timur.

2.2.1.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya

kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan

persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap

jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh

anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita

secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat

badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan

(standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan

standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar

maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Jawa Timur pada umumnya

masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein

(KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan

Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan

regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai

dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Sedangkan jika jauh di bawah standar

dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel 2.39 Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Balita Gizi Buruk 0,79 0,74 0,77 1,10 0,92

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Jumlah balita berstatus gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami

peningkatan sampai tahun 2019 kemudian menurun menjadi 0,92 di tahun 2020.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemajuan pemenuhan gizi balita.

Kebutuhan gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kondisi fisik melainkan

tingkat pengetahuan balita. Percepatan gizi menjadi salah satu isu prioritas

kesehatan dan erat kaitannya dengan kejadian stunting.

-144-

2.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Kesenian adalah bagian dari budaya serta merupakan sarana untuk

mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan

rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain,

misalnya sebagai pemelihara dan melestarikan keberagamanan yang ada di sebuah

daerah. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan, yang merupakan

kegiatan dimana dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik

dalam sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun sebagai sarana hiburan.

Memperhatikan perkembangan kebudayaan di Jawa Timur, selama kurun

waktu 2016 hingga 2020 beberapa indikator yang nampak menunjukkan

perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah group kesenian, gedung

kesenian, budaya lokal, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan

kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk indikator penyelenggaraan seni dan

budaya serta karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional

mengalami penurunan sebagai akibat dampak Covid-19, perlombaan kesenian di

daerah dan nasional ditiadakan.

Hal ini mencerminkan keberhasilan Jawa Timur dalam membangun seni

budaya di daerah berkembang cukup pesat.

Tabel 2.40 Perkembangan Kebudayaan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah grup kesenian 5.695 5.695 5.695 4.136 4.136

Jumlah budaya Lokal - - - 4.219 4.219

Jumlah Penyelenggaraan festival seni

dan budaya 212 272 324 356 364

Jumlah sarana penyelenggaraan seni

dan budaya 1.324 1.362 1.362 1.532 1.532

Benda situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan 10.804 10.804 10.804 11.396 11.409

Jumlah Karya Seni Budaya Yang

Mendapatkan Penghargaan Nasional 22 26 22 37 1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Parowisata Provinsi Jawa Timur

Perkembangan jumlah grup kesenian di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 5.695

grup kesenian, kemudian 2019 mengalami penurunan menjadi 4.136 grup kesenian.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan

jumlah grup kesenian, yaitu melalui koordinasi dengan para seniman di tiap-tiap

daerah dan melakukan regenerasi ke kalangan pemuda. Dengan semakin

-145-

meningkatnya jumlah grup kesenian maka, kelestarian budaya dan seni di Jawa

Timur akan tetap terjaga dengan baik.

Olahraga

2.2.1.3.2.1 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar

Sentra olahraga pelajar dilakukan dengan mengoptimalkan pembibitan dan

pembinaan anak-anak berbakat olahraga melalui rekrutmen atlet secara transparan

dan benar untuk selanjutnya mengikuti proses pembinaan dalan wadah Pusat

Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Klub Olahraga di Jawa Timur,

yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Tabel 2.41 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah sentra olahraga Pelajar 13 28 28 28 28

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Jumlah sentra olahraga pelajar pada indikator ini terdiri dari PPLPD, Pusat

Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), dan klub olahraga prestasi yang berada di bawah

naungan Provinsi. Pada tahun 2016, Jumlah Sentra olahraga pelajar berjumlah 13

mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 28 unit karena terdapat klub olahraga

prestasi sejumlah 15 klub yang masuk dalam perhitungan sentra olahraga pelajar

dan sampai tahun 2020 belum ada tambahan terkait jumlah sentra olahraga

pelajar.

2.2.1.3.2.2 Fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

Prasarana dan sarana olahraga sangat penting keberadaannya untuk

menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi.

Prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk pembinaan dan

pengembangan olahraga sebaiknya memenuhi standar nasional atau bahkan

Internasional.

Tabel 2.42 Kondisi capain ketersedian fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung

olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jenis Olahraga Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

GOR Bulu Tangkis Sudirman 1 1 1 1 1

GOR Tenis Meja 1 1 1 1 1

Dojo Judo 1 1 1 1 1

Dojo Karate 1 1 1 1 1

-146-

Jenis Olahraga Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Lapangan Atletik 1 1 1 1 1

Bangunan Panjat Tebing 1 1 1 1 1

Gedung Indoor Panahan 1 1 1 1 1

Lapangan Panahan Out Door 1 1 1 1 1

Gedung Gulat 1 1 1 1 1

Gedung Angkat Besi Dan Angkat Berat 1 1 1 1 1

Bangunan Kolam Renang 1 1 1 1 1

GOR Basket 1 1 1 1 1

Asrama Atlet 1 1 1 1 1

Gedung Kwarda Pramuka 1 1 1 1 1

Gedung Senam Nusantara 1 1 1 1 1

Total 15 15 15 15 15


Provinsi Jawa Timur sebagai barometer perkembangan prestasi atlet secara

nasional tidak terlepas dari permasalahan minimnya ketersediaan sarana dan

prasarana olahraga, khususnya olahraga prestrasi. Berdasarkan data pada tabel

diatas, pada periode 2016-2020 tercatat hanya memiliki 15 (lima belas) fasilitas atau

sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur. Sampai saat ini

fasilitas atau sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh

atlet-atlet Jawa Timur sebagai tempat pemusatan latihan daerah untuk persiapan

berkompetisi pada kejuaraan-kejuaraan ditingkat nasional dan internasional.

2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Pendidikan

2.2.2.1.1.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas

pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan

produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata

pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2.43 Indeks Pendidikan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks pendidikan 0,602 0,608 0,610 0,619 0,626


-147-

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama

sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2016 indeks pendidikan mencapai

0,602 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,626.

Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di

Jawa Timur sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai

indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks

pembangunan manusia.

2.2.2.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Salah satu pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah

dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tingkat partispasi

sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk

mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. APS usia 16 –

18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18

tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan

16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses

penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan

terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk

dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu.

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

usia 16 – 18 tahun 72,76 73,27 74,49 75,71

79,76

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Selama periode 2016-2020, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Jawa

Timur menunjukan peningkatan. Pada tahun 2016 capaiaanya sebesar 72,76 persen,

kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 79,76 persen. Hal tersebut

menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang

lebih tinggi sudah semakin tingginya, karena jenjang pendidikan menengah pada

umumnya disyaratkan pada dunia kerja formal.

2.2.2.1.1.3 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah

permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum

-148-

menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena

bekerja, ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang

disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan

kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat

mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga

yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga,

cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah

yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa

alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Pada periode 2016-2020 di Jawa Timur Angka Putus Sekolah pada jenjang

SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu masing-masing 0,58

persen (2016); 0,54 persen (2017); 0,50 persen (2018), tetapi meningkat di tahun

2019 menjadi 1,53 dikarenakan ada siswa yang pindah sekolah. Untuk tahun 2020

berhasil turun menjadi 0,51.

Tabel 2.45 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,58 0,54 0,50 1,53 0,51


2.2.2.1.1.4 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat

keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan

bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi

bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak

mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi

sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan

atau nilai tertinggi. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran,

karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian

akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan

paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Tabel 2.46 Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK 98,63 98,68 98,73 98,54 99,65


-149-

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam empat lima tahun

terakhir (2016- 2020) terus meningkat, yaitu masing-masing 98,63 persen (2016);

98,68 persen (2017); 98,73 persen (2018). Sedangkan kondisi 2019 mengalami

sedikit penurunan menjadi 98,54. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,65.

2.2.2.1.1.5 Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal

S1/D4

Hal lain yang turut menentukan capaian kualitas output pendidikan adalah

faktor Guru, tidak hanya dari pemenuhan aspek kuantitas saja, namun juga

kualitas dari seorang Guru menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Salah satu

indikator yang menunjukkan kualitas guru secara umum ditentukan dari tingkat

pendidikannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan oleh seorang guru, maka akan berpengaruh pada kualitasnya dalam

memfasilitasi proses belajar-mengajar murid di kelas. Diharapkan semakin tinggi

pendidikan seorang guru maka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sejalan

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan

kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari

Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya.

Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang

pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan

pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan

menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya

adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun

2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP,

SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun

2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang

berkualifikasi minimal D4/S1.

Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK

Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari

tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020

mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi

guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan

mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan.

-150-

Tabel 2.47 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal

S1/D4 di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Guru Jenjang SMA,

SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi

Minimal S1/D4

Masih

Menggunakan

Perhitungan SD,

SMP,SMA

98,80 98,40 97,42 99,98


2.2.2.1.1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang

sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang

peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk

mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh

penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk

usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator

tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses

pendidikan.

Tabel 2.48 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) –

SMA/Sederajat 68,21 68,65 69,92 70,01 71,04


Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan APM

SMA/Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-

masing 68,21 (2016); 68,65 (2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020).

Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa

Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat.

2.2.2.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah

murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu

dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan

dalam persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di

suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk

mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

-151-

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) -

SMA/ Sederajat 81,42 82,80 84,94 90,78 93,75


Pada tahun 2016-2020, perkembangan APK SMA/ Sederajat di Jawa Timur

terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,42 persen pada tahun 2016 menjadi

93,75 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan pemerataan dan perluasan

akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Jawa Timur semakin

membaik, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua

peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial,

ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual.

2.2.2.1.1.8 Rasio SMK terhadap SMA

Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang diawali dengan

pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja. Dari 3000 lebih sekolah

menengah, proporsi murid SMK terhadap SMA saat ini mencapai sekitar 59%:41%,

dan Pemprov menargetkan menjadi 70%:30%.

Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang negeri

biasanya lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-indent" sejak

sebelum lulus, sedangkan banyak SMK yang kesulitan membangun relasi dengan

perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang tersebar di hampir 300

SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar di sekitar 1700 SMK swasta.

Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa rasio SMK dibanding SMA pada

tahun 2017 (62,00: 38,00), tahun 2018 (58,06: 41,94), tahun 2019 (58,28: 41,72),

tahun 2020 (59,18: 40,82). sehingga masih perlu adanya upaya dari pemerintah

untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMU agar mencapai target 70:30. Dalam

rangka meningkatkan rasio SMK terhadap SMA upaya yang dilakukan adalah

penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan jumlah siswa SMK.

Tabel 2.50 Rasio SMK terhadap SMA

No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020

1. SMK :

- Jumlah sekolah Unit 1.975 2.037 2.037 2.134

- Jumlah Murid Orang 701.029 709.306 745.426 776.898

- Jumlah Guru Orang 68.336 55.524 43.511 42.005

- Jumlah Kelas Unit 17.368 25.860 26.585 27.175

-152-

No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020

2. SMA

- Jumlah sekolah Unit 1.566 1.533 1.546 1.534

- Jumlah Murid Orang 505.837 512.298 533.694 535.883

- Jumlah Guru Orang 42.240 40.984 32.431 30.374

- Jumlah Kelas Unit 15.652 17.875 17.438 17.887

3. Rasio murid SMK dibanding SMA Prosen 62,00 :

38,00

58,06:

41,94

58,28 :

41,72

59,18:

40,82


2.2.2.1.1.9 Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO

Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui standar

nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan dari

perkembangan pasar bebas. Usaha yang dilakukan sekolah adalah selain

membenahi pelaksanaan sesuai standar nasional, sekolah juga melakukan

pembenahan manajemen mutu sekolah. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan

oleh sekolah-sekolah sekarang adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Tabel 2.51 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2018/2019

Sertifikasi SMK Negeri SMK Swasta Total

9001 2000 15 48 63

9001 2008 139 192 331

Proses sertifikasi 12 104 116

Belum sertifikasi 130 1.392 1.522

TOTAL 296 1.736 2.032


Pada tahun anggaran 2018/2019 tercatat SMK yang telah mempunyai

sertifikasi 9001 2000 dan 9001 2008 adalah 394 lembaga dari 2.032 lembaga SMK.

Sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 1.522 lembaga. Diharapkan setiap

tahun lembaga yang tersertifikasi tiap tahunnya bertambah untuk meningkatkan

mutu pendidikan. Terkait dengan sertifikasi masih ada sekitar 700 SMK bidang

teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK

bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Dari segi jurusan, juga

ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman,

pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait

otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi.

-153-

2.2.2.1.1.10 Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan

Pendidikan

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya meliputi

panyandang cacat yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa atau

Pendidikan Khusus (PK). Pendidikan dengan cara khusus atau dinamakan

Pendidikan Layanan Khusus (PLK) juga dibutuhkan untuk melayani anak-anak

cerdas istimewa/berbakat istimewa.

Tabel 2.52 Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Yang Mendapat Layanan

Pendidikan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase ABK yang mendapat

layanan pendidikan 25,15 25,58 28,08 29,16 30,46


Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di

Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun

2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan

pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus.

Kesehatan

2.2.2.1.2.1 Indeks Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks

kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya,

semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait

pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh

pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup,

pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat

mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.53 Indeks Kesehatan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kesehatan 0,781 0,782 0,784 0,787 0,789


Perkembangan Indeks Kesehatan di Jawa Timur tahun 2016-2020 mengalami

peningkatan meskipun hanya meningkat sebesar 0,08 dari tahun 2016 ke 2020.

Perkembangan indeks kesehatan mengikuti arus perkembangan Umur Harapan

-154-

Hidup (UHH) yang kemudian diformulasikan dengan standar usia UNDP. Untuk

meningkatkan indeks komponen kesehatan, Pemerintah Jawa Timur perlu

meningkatkan kebijakan program kesehatan Salah satunya yaitu program

pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil.

Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat

memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan

dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan

dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang

baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu

dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan

terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi

modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju. Selain upaya diatas, pada

layanan kesehatan rujukan, RSUD Dr. Soetomo meskipun telah memiliki pelayanan

berstandart internasional namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan

agar mampu bersaing dengan Rumah Sakit di luar negeri.

2.2.2.1.2.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah

layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di

wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Langka kegiatan

Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS

yang ditetapkan oleh kepala daerah, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan

dasar, Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar dan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan. Mekanisme Pelayanan kesehatan

saat pra krisis kesehatan, melalui edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan

bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana serta Pelayanan

kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon

seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa,

mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan

memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi : a) mendapatkan

layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan

pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan

layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e)

-155-

mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; dan f)

mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi pada tahun 2020 di Jawa Timur sebesar 100 persen,

dimana pada tahun 2020 muncul wabah pandemi Covid-19 yang disebut sebagai

bencana Nasional.

2.2.2.1.2.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bag Orang yang Terdampak daN

Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko

pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang

menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi

salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : a) KLB yang terjadi pada suatu

wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya

dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian

epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi; b) KLB yang terjadi pada suatu

wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota

lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas

Kesehatan Provinsi; dan c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB

tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam

penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan

bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepada daerah

Kabupaten/kota terdampak.

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang

dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi,

meliputi: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan

epidemiologis; b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable

dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan

isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah

ditetapkan; c) Penyuluhan; d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan

jenis penyakit; e) Isolasi atau karantina untuk mencegah penularan dari dan ke

suatu wilayah lainnya; f) Penanganan jenazah, jika diperlukan; g) Pemusnahan

penyebab penyakit, jika diperlukan; h) Upaya penanggulangan kesehatan

masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau

menutup fasilitas umum untuk sementara waktu. Adapun mekanisme dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada

-156-

situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi : 1) Kajian epidemiologi terhadap

data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas

Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 2) Rapat koordinasi dengan lintas

program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan

pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi; 3) Pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB; 4)

Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi

KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang

terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB.

Covid-19 yang muncul tahun 2020 juga termasuk salah satu kejadian luar

biasa di Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan bagi

orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa di Jawa Timur

tahun 2020 sebesar 100 persen.

2.2.2.1.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting

untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun

program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat

dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan

banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun

tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun

(dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi

dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.

Tabel 2.54 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Kematian Bayi (AKB) 24 23,6 23,6 23 23


Di Jawa Timur, Perkembangan AKB tahun 2016 sebesar 24 dan terus

menurun hingga tahun 2020 menjadi 23. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang

dilakukan untuk menekan AKB telah optimal dilaksanakan. Namun masih

dibutuhkan akselerasi untuk terus menurunkan AKB.

2.2.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat

hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan

-157-

tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya,

dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.55 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Kematian Ibu (AKI) 91,00 91,92 91,45 89,81 98,39


Angka Kematian Ibu di Jawa Timur mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Hal

ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan

sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal, ada beberapa

kabupaten/kota jumlah persalinan yang ditolong dukun yang meningkat dari tahun

sebelumnya, banyak ibu hamil yang seharusnya dilakukan persalinan di fasyankes

rujukan, tapi dilakukan di fasyankes primer karena terbatasnya bed di RS, adanya

pandemi covid-19, sehingga penyebab kematian ibu kasus lain-lain (konfirmasi

Covid-19) berjumlah 56 orang yang memberi kontribusi naiknya jumlah kematian

ibu, beberapa kab/kota yang tidak melakukan AMP minimal satu kali tiap tribulan

karena adanya pandemi Covid-19.

2.2.2.1.2.6 Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh

pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan

infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari

janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau

tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak

seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya

disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita.

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh

karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak

balita.

Tabel 2.56 Prevalensi Stunting di Jawa Timur

Indikator

Menggunakan PSG

(Pemantauan Status

Gizi) *)

Menggunakan

Riskesdas **)

Menggunakan SSGBI

(Studi Status Gizi Balita

Indonesia) *)

2016 2017 2018 2019 2020

Prevalensi

stunting 26,01 26,70 32,70 26,9 26,9

Sumber : *) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur **) Kementerian Kesehatan

-158-

Prevalensi stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang

dilaksanakan lima tahun sekali mengalami penurunan menjadi 32,7 persen pada

tahun 2018. Berdasarkan tabel diatas, kemudian Kementerian kesehatan membuat

riset dengan model terbaru yaitu Pemantauan Status Gizi (PSG). PSG merupakan

studi potong lintang dengan sample rumah tangga yang mempunyai balita (0-59

bulan). Jika dibandingkan Riskesdas, hasil riset PSG dapat membuat angka

stunting menjadi turun. Data PSG tercatat hingga tahun 2018 sementara pada

tahun 2019 pengukuran stunting dilakukan melalui Survei Status Gizi Balita

Indonesia (SSGBI) bersamaan dengan Susenas. Berdasarkan survei tersebut

prevalensi stunting pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,9 persen, menurun apabila

disandingkan dengan data Riskesdas dan meningkat jika dibandingkan dengan data

PSG. Pelaksanaan SSGBI tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya

pandemi Covid-19. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di

antaranya:

a. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu

mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah

ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa

60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara

ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI mulai diperkenalkan ketika balita

berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan

baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi

yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan

perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

b. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care

(pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan

pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi

Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di

Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak

belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari

3 ibu hamil belum mengkonsumsi sumplemen zat besi memadai serta masih

terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak

usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini.

c. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini

dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.

Menurut beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS),

komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi,

-159-

India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura.

Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah

berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.

d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan

menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar

(BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air

minum bersih.

2.2.2.1.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang

diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh

menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar

pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah

sakit secara berkesinambungan.

Tabel 2.57 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 63,4 74,0 83,42 91,15 92,19


Secara umum selama tahun 2016-2020 persentase Rumah Sakit di Jawa

Timur terus menunjukan peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 sebesar 92,19

persen rumah sakit di Jawa Timur telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa

rumah sakit terus melakukan upaya perbaikan dalam hal fasilitas dan pelayanan

kepada masyarakat.

2.2.2.1.2.8 Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium

leprae yang bersifat interselular obligat. Kusta secara umum menyerang kulit dan

saraf perifer, akan tetapi jika tidak mendapatkan perhatian, kusta juga dapat

menyerang mukosa traktus respiratorius bagian atas dan organ-organ lain kecuali

susunan syaraf pusat. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di

Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi

dan psikis penderitanya. RFT (Release For Treatment) mengindikasikan

keberhasilkan pengobatan penderita kusta. Penderita kusta secara klinik, bila pada

masa tersebut tidak ada keaktifan, maka penderita dinyatakan bebas dari

pengamatan (Release from Control /RFC). Pencapaian persentase RFT rate kusta

selama 5 tahun terakhir berfluktuasi antara 90 – 93 persen.

-160-

Tabel 2.58 Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase RFT Rate Kusta 90 91,5 92,4 93,4 91,2


Dalam kurun waktu 2016 – 2020 terjadi perkembangan yang fluktuatif

terhadap persentase RFT kusta di Jawa Timur. Kondisi ini mencerminkan bahwa

pemerintah harus lebih peka dan aktif dalam menemukan dan melaksanakan upaya

pengobatan pada penderita kusta.

2.2.2.1.2.9 Persentase penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang

mendapatkan Anti Retroviral (ARV)

HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang

sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam

melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata

laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap

ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti

Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat

perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan

menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja

dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan

tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak

seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh

tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman.

Tabel 2.59 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase penderita HIV yang

mendapatkan ARV 79,8 80 93 90,8 50


Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur terus

mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 mengalami

penurunan signifikan yaitu menjadi 50. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020

terjadi pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran pasien untuk datang ke

layanan kesehatan. Selain itu, petugas di layanan kesehatan banyak yang

difokuskan untuk pelayanan Covid-19. ARV adalah obat yang dipercaya bisa

menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA,

-161-

dan meningkatkan harapan masyarakat serta menekan penyerbaran virus

HIV/AIDS.

2.2.2.1.2.10 Tubercolosis (TB)

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab

utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO

dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara

terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi

insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas

92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV).

Tabel 2.60 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Treatment Succes Rate (TSR) Tubercolosis 89.91 90 90 90 88.9

Treatment Coverage Tubercolosis 39 47 50 66 44,7


Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu angka keberhasilan pengobatan

kasus TBC adalah atau Treatment Success Rate (TSR). Pada Tahun 2020, jumlah

semua kasus TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap sebanyak

57.606 kasus dari 64.764 kasus yang diobati sehingga angka keberhasilan atau

Treatment Success Rate (TSR) Provinsi Jawa Timur mencapai 88,9 persen dengan

target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar ≥ 90 persen. TSR

Jawa Timur tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan yaitu ≥ 90 persen disebabkan adanya keterbatasan penemuan penderita

selama masa pandemi Covid-19, dengan Succes rate > 90 persen, menggambarkan

semakin banyak masyarakat yang menderita TB yang menyelesaikan pengobatan

sampai tuntas. Mayoritas penderita TB adalah usia produktif, sehingga dengan

sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TB berarti

produktifitas mereka bisa meningkat dan mereka bisa hidup secara normal di

masyarakat. Maka impact-nya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari TB dan

masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TB.

2.2.2.1.2.11 Malaria

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang

ditularkan oleh nyamuk anopheles. Sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38

kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Tujuan program pengendalian

malaria di Indonesia adalah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030, sedangkan

-162-

di Jawa Timur akan dilaksanakan penilaian eliminasi tingkat provinsi pada tahun 2021

sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi

Malaria.

Hasil surveilans rutin malaria tahun 2020 menginformasikan terdapat

penderita malaria sebanyak 299 penderita kasus malaria import dan tidak

ditemukan kasus malaria indegeneous (setempat) selama tahun 2020. Dan untuk

kematian akibat malaria sebanyak 2 penderita terdapat di Kota Malang dan Kab.

Jember.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja terkait Malaria di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Junlah Kabupaten/Kota yang

Mencapai Eliminasi Malaria 37 37 37 38 38

Annual Parasite Incidence (API)

Malaria (permil) 0,007 0,015 0,012 0,02 0,01


Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan

dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API) malaria

merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau

indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu

daerah. Angka Annual Parasite Incidence (API) malaria digunakan untuk

menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria

sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi

terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya

penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria

sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat,

adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup,

upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan

bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu

daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat

ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.2.1.3.1 Indeks Konektivitas

Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan

oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi,

pendukung kekuatan dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi

-163-

prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di

sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara,

maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi

manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang

menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus

interaksi.

Untuk mengukur kinerja jalan antarwilayah di Jawa Timur disusun

parameter berupa Indeks konektivitas, parameter ini merupakan indikator baru

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaiannya

pada tahun 2018 sebesar 0,686, tahun 2019 sebesar 0,713, dan pada tahun 2020

mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,758. Indeks konektivitas ini di dukung

oleh variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services), jalan yang memenuhi

persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, yang masing-masing variabel

mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang kuat

sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai

indeks konektivitas.

Tabel 2.62 Indeks Konektivitas Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758

0,828*

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Ket *) : Menggunakan metode baru

Sehubungan indikator Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) belum

dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa

Timur maka untuk selanjutnya akan dilakukan perubahan indikator yaitu

Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume

Kapasitas/RVK) dibawah 0,75, dimana tingkat pelayanan ini berasal dari rasio

volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. Perubahan

variabel pendukung ini akan mempengaruhi target indikator Indeks konektivitas

pada periode berikutnya. Berpedoman pada capaian Persentase Jalan Provinsi yang

Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75 pada Tahun

2020 sebesar 89,07, maka berpengaruh terhadap capaian Indeks Konektivitas

Tahun 2020.

-164-

2.2.2.1.3.2 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan

permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman

dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan

(menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria

kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan

tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan

sejak terbitnya SK Menteri PUPR No: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas

Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK

Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-

Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi tanggal 12 Februari 2016.

Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur

yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupu kabupaten/

kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan

provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km.

Tabel 2.63 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Jalan Provinsi Dalam

Kondisi Mantap 88,87 90,31 91,08 92,35 92,10

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun

terakhir terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2016 mengalami

penurunan persentase sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi

88,87 persen. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang

jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalan dari 1.760 km

menjadi 1.421 km. Meskipun demikian pada tahun 2017-2019 persentase jalan

provinsi dalam kondisi mantap mengalami kenaikan yaitu 90,31 (2017); 91,08

(2018); dan 92,35 (2019). Pada Tahun 2020, persentase jalan provinsi dalam kondisi

mantap kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar

92,10 persen. Penurunan tersebut karena degradasi jalan yang tidak sebanding

dengan tingkat penanganan, hal ini disebabkan adanya re-focusing anggaran untuk

Pandemi Covid-19.

-165-

Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan

pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas

secara global di Jawa Timur, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang,

jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi,

mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2.2.2.1.3.3 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan

Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri

dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin

dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan

rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan

semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa

distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut:

➢ Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan

wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;

➢ Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Tabel 2.64 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan

Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi

Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem

Jaringan Jalan Primer

57,90 59,16 60,02 62,32 62,55


Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam

sistem jaringan jalan primer dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan.

Capaian pada tahun tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2020

adalah sebesar 62,55 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut merupakan

hasil pelaksanaan dari kegiatan rekonstruksi, peningkatan struktur dan kapasitas

jalan. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tiap daerah serta

mengurangi ketimpangan wilayah.

2.2.2.1.3.4 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)

Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu

metode yang digunakan untuk menilai kondisi operasional dalam arus lalu-lintas

-166-

dan penilaiannya oleh pemakai jalan. LOS sendiri terdiri dari 6 tingkatan yang

memiliki karateristik sebagai berikut:

Tabel 2.65 Karakteristik LOS

Tingkat

Layanan

(LOS)

Karakteristik Batas lingkup

V/C

A

Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi,

pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan

tanpa hambatan

0,0 – 0,20

B

Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi

oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki

kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan

0,21 – 0,44

C

Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan

dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih

kecepatan

0,45 – 0,74

D Arus mendekati tidak stabil, kecepatanmasih

dikendalikan, Q/C masih dapatditolerir 0,75 – 0,84

E Volume lalu lintas mendekati/berada pada

kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti 0,85 – 1,00

F

Arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, V

diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi

hambatan-hambatan yang besar

> 1,00

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

Indikator persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan Level of

Service (LoS) Minimal B diperoleh dari perbandingan antara Jalan Provinsi yang

memiliki tingkat LoS minimal B atau memiliki nilai V/C kurang dari atau sama

dengan 0,44 dan Jalan Provinsi yang memiliki nilai V/C lebih dari atau sama dengan

0,45.

Tabel 2.66 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase Jalan Provinsi yang

Memenuhi Tingkat Pelayanan Level of

Service (LoS) Minimal B

23,49 31,82 54,11

Tingkat Pelayanan Jalan (RVK) - - 89,07


Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh Dinas PU Bina

Marga Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa capaian persentase jalan provinsi yang

memenuhi tingkat pelayanan Level of Service (LoS) Minimal B pada tahun 2018

sebesar 23,49 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi

sebesar 54,11 persen.

Mengingat bahwa variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services) tidak

bisa mewakili penilaian tingkat kinerja jalan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri

-167-

PU No. 19 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan

Teknis Jalan disebutkan bahwa pedoman tingkat pelayanan jalan adalah rasio

antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (selanjutnya disebut RVK) dan

ditetapkan sebagai berikut :

a. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima);

dan

b. RVK untuk jalan lokal dan lingkungan ≤ 0,9 (nol koma Sembilan).

Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan

yang berlaku untuk Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan

Berkeselamatan ditetapkan bahwa :

a. Tingkat Pelayanan Jalan ditentukan dari nilai volume kapasitas rasio; dan

b. Jalan sudah harus ditingkatkan kapasitasnya apabila nilai volume kapasitas

rasio lebih besar dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).

c. Peningkatan kapasitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan dilakukan

melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perbaikan

persimpangan, pelebaran samping, pengaturan jalan keluar masuk, dan

optimalisasi fungsi jalan;

d. Umur rencana tingkat pelayanan ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

e. Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima)tahun.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas ditetapkan

indikator tingkat pelayanan jalan provinsi menjadi “Persentase Jalan Provinsi yang

Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75” (nol koma

tujuh puluh lima).

2.2.2.1.3.5 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan

penggunaannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Upaya

pemeliharaan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk menjaga dan mengamankan

jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Melalui pemeliharaan jaringan

irigasi diharapkan kondisi jaringan irigasi dapat dioperasikan sesuai dengan

fungsinya dan/atau dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya sama seperti

sebelum terjadi kerusakan.

-168-

Tabel 2.67 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi

Baik 68,50 69,32 68,70 69,15 68,79


Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada tahun 2016

sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat menjadi 69,32 persen namun

pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 68,70 persen dan kembali meningkat

pada tahun 2019 menjadi 69,15 persen. Melalui pelaksanaan program operasi,

pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan dapat mengembalikan

fungsi layanan irigasi sehingga penyediaaan dan pengaturan air untuk irigasi dalam

menunjang proses produksi pertanian di Jawa Timur berlangsung dengan optimal.

Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya refocusing anggaran, sehingga

pekerjaan yang dilaksanankan hanya pekerjaan operasi jaringan irigasi secara

padat karya, sedangkan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi tidak bisa

dilaksanakan.

2.2.2.1.3.6 Bangunan Gedung Negara

Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sampai dengan

tahun 2019 belum semua Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan

daerah Bangunan Gedung antara lain Kota Batu dan Kota Blitar. Selain itu juga

belum banyak Kab/kota yang telah memiliki Tenaga Ahli Bangunan Gedung serta

Sertifikat Laik Fungsi, kecuali Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolonggo,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten

Sumenep, Kota Malang dan Kota Probolinggo.

Tabel 2.68 Daftar Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Bangunan

Gedung, Tenaga Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi Tahun 2020

No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF

1 Bangkalan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012

2 Banyuwangi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG

3 Blitar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

4 Bojonegoro Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

5 Bondowoso Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

6 Gresik Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 3 123


7 Jember Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

8 Jombang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

-169-

No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF

9 Kediri Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

10 Lamongan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 3 3


11 Lumajang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

12 Madiun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017

13 Magetan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

14 Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

15 Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

16 Nganjuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

17 Ngawi Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011

18 Pacitan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

19 Pamekasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015


20 Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017

21 Ponorogo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 0 0

22 Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 0 0


23 Sampang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

24 Sidoarjo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 7 8


25 Situbondo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

26 Sumenep Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 7 0

27 Trenggalek Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 10 0

28 Tuban Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 0 1

29 Tulungagung Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011


30 Kota Batu -

31 Kota Blitar -

32 Kota Kediri Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014

33 Kota Madiun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010

34 Kota Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 0 17

35 Kota Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

36 Kota Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015


37 Kota Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 9 50


38 Kota Surabaya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 8 0


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Catatan Keterangan: 1. TA BG : Tenaga Ahli Bangunan Gedung 2. SLF : Sertifikat Laik Fungsi

-170-

2.2.2.1.3.7 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum

Sampai Tahun 2020 capaian layanan air minum mencapai 80,43 persen

dari target nasional 95,77 persen sedangkan capaian nasional layanan air minum

layak adalah 88,27 persen, hal ini menunjukkan peningkatan 2,76 persen dari

tahun 2019 yang capaian layanannya adalah sebesar 77,67 persen yang antara lain

dilaksanakan melalui penyediaan sarana prasarana air minum pada daerah rawan

air, operasionalisasi SPAM Regional Mojolagres dan juga menunggu selesainya

pembangunan SPAM Regional Umbulan. Update pendataan Desa rawan kekeringan

tahun 2020 jumlah desa rawan kekeringan ada 544 desa dengan telah

dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana air bersih pada 88 desa rawan

kekeringan dari perencanaan 89 desa terdapat 1 desa yang tidak terlaksana karena

desa tersebut tidak terdapat potensi air tanah.

Untuk tahun 2020 ini capaian layanan air minum telah mencapai 80,43 persen

dengan dukungan capaian SPAM regional. Ada peningkatan yang signifikan melalui

SPAM Regional yang dimiliki Pemerintah Provinsi dengan pencapaian sebagaimana

berikut:

- Air curah SPAM Umbulan yang tersedia ditahun 2020 ada sebanyak 1035,48

lt/dt yaitu dari 5 Offtake di Kabupaten Pasuruan tersalurkan sebanyak 20 lt/dt,

1 Offtake Kota Pasuruan tersalurkan sebanyak 136 lt/dt, Offtake Kabupaten

Sidoarjo sebanyak 313 lt/dt , Offtake Kota Surabaya sebanyak 378 lt/dt dan Kab

Gresik tersalurkan 183 lt/dt;

- Kawasan air curah SPAM Mojolagres yang telah tersalurkan di tahun 2020

sebanyak 117 lt/dt yaitu dari Offtake Kabupaten Mojokerto sebanyak 53 lt/dt

dan Offtake Kabupaten Gresik sebanyak 64 lt/dt;

- Sedangkan jumlah kapasitas air curah yang bisa di produksi adalah sebanyak

3.920 lt/dt untuk SPAM Umbulan dan 200 lt/dt untuk SPAM Mojolagres.

Tabel 2.69 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Cakupan Pelayanan akses

air minum

72,06* 73,44* 75,20* 77,67* 80,43*

93,88** 93,84** 93,66** 94,39** 95,56**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

**) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN

2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan

cara perhitungan akses air minum layak Provinsi Jawa Timur mengalami

-171-

penyesuaian cara perhitungan. Akses air minum terbatas bisa dikatakan layak

apabila rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu

tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar > 30 menit

(waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu

antri). Sedangkan akses air minum layak dasar adalah rumah tangga yang

menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari

rumah ke sumber air minum sebesar ≤ 30 menit. Dukungan pelaksanaan

pencapaian target Layanan Air Minum ini telah dilaksanakan melalui penyediaan

sarana prasarana air minum pada daerah rawan air, tersalurnya SPAM regional ke

offtake Kab/Kota hingga sampai sambungan rumah serta penyediaan sarana

prasarana air minum di Kab/Kota yang berasal dari dana APBD, APBN, DAK dan

CSR. Diharapkan capaian layanan air minum pada tahun akhir pat mencapai 100

persen sesuai target Nasional.

2.2.2.1.3.8 Persentase Capaian Layanan Akses Sanitasi

Untuk layanan air limbah, pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 70,31

persen dan hal ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,29 persen dari capaian

layanan pada tahun 2019 sebesar 69,02 persen dengan target sanitasi layak sebesar

76 persen dan sampai saat ini Kab/Kota di Jawa Timur belum ada yang memiliki

pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat.

Cakupan pelayanan sanitasi saat ini meningkat dari sebesar 68,84% di tahun 2018

menjadi sebesar 69,02% pada akhir tahun 2019. Peningkatan yang terjadi belum bisa

optimal di sebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistem

sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air

limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah

permukiman, serta belum optimalnya pengembangan SPAL regional /SPALD

lintas Kab/Kota;

- Keterbatasan penyediaan lahan untuk penempatan sarana prasarana sanitasi

termasuk juga rendahnya penyiapan kabupaten/kota terhadap readines criteria

dalam rangka pembangunan sarana prasarana sanitasi;

- Belum optimalnya sosialiasi NSPK dalam Penerapan SPM bidang sanitasi;

- Belum optimalnya lembaga pengelola air limbah domestik di kabupaten kota;

- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan

pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi;

- Belum terintegrasinya pembangunan bidang sanitasi, untuk itu diperlukan

masterplan besar penyediaan sarana prasarana sanitasi Provinsi Jawa Timur dan

pemerintah provinsi perlu mendorong inisiasi pembangunan pengolahan air

-172-

limbah domestik lintas Kab/Kota serta perlunya sosialisasi ,promosi dan edukasi

kepada masyarakat.

Tabel 2.70 Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Cakupan Pelayanan

akses sanitasi (air limbah) Layak

65.31* 65,95* 68,84* 69,02* 70,31*

71,50** 74,03** 74,28** 78,78** 80,98**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024

**) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan

dengan RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan

cara perhitungan akses sanitasi layak Provinsi Jawa Timur mengalami penyeduaian

cara perhitungan. Salah satu target SDGs adalah tercapainya akses terhadap

sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan

praktik buang air limbah di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada

kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Untuk itu perlu

dukungan pelaksanaan capaian ini melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi

berupa MCK di Kab/Kota, pembangunan air limbah domestik Kab/Kota baik dari

dana APBN, APBD, APBD Kab/Kota, DAK serta CSR serta pembangunan Sistem Air

Limbah Domestik Regional.

2.2.2.1.3.9 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan ruang pada

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen acuan spasial yang dijadikan

dasar dalam melakukan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di

Jatim dilihat dari Persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW

menunjukkan kesesuaian dengan angka 90 persen ditahun 2018, kemudian

meningkat pada tahun 2019 menjadi 91 persen. Ini di dapatkan dengan. Ini

didapatkan dengan cara melalukan overlay peta kawasan budidaya dalam pola

ruang RTRW Provinsi Jawa Timur dengan Citra terbaru. Indikator kinerja daerah

penyelenggaraan penataan ruang di Jatim mengalami perubahan formulasi

perhitungan di tahun 2020 dengan dapat dilihat dari Persentase Kesesuaian

Rencana Tata Ruang dengan base data awal di tahun 2020 menunjukkan telah

-173-

tercapai 87,08 persen. Angka ini di dapatkan dari hasil overlay peta pola ruang

(Kawasan Lindung dan Budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

dengan pemanfaatan ruang terkini melalui Citra terbaru.

Tabel 2.71 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase luas kawasan yang

peruntukannya sesuai dengan RTRW 89 92 90 91 87,08*

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perda RTRW melalui

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Tahun 2011-2031 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2012. Pada

tahun 2017, sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun

2007 tentang Penataan Ruang maka dilaksanakan Peninjauan Kembali / Review

RTRW Provinsi dan sampai dengan saat ini proses revisi RTRW Provinsi sedang

dilaksanakan dan selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

(RZWP3K) Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.2.2.1.4.1 Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan

Permukiman yang Layak Huni

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada

hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni

(livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan

perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang

sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman,

damai tentram dan sejahtera. Prasarana perumahan meliputi drainase,

persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU. Persentase capaian infrastruktur

dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai

73,72 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,83 persen, hal ini sudah

memenuhi target RPJMD 2014-2019 yang di targetkan mencapai 78,14 persen.

Peningkatan capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa

Timur secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan terhadap peningkatan

kualitas lingkungan perumahan permukiman, serta kualitas hidup masyarakatnya.

-174-

Tabel 2.72 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Capaian Pelayanan

Infrastruktur Dasar Perumahan


47,77* 54,36* 73,72* 80,83* -

75,00** 76,39** 76,30** 79,59** 81,54

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 **) : Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkannya

dalam RPJMN tahun 2020-2024, maka untuk selanjutnya definisi operasional dan

cara perhitungan indikator Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan

Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dimana Persentase rumah

tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni ditambahkan menjadi salah

satu komponen dalam perhitungan target SDGs dengan mengacu pada target

nasional sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Komponen tersebut menjadi

komponen perhitungan bersama dengan cakupan layanan akses air minum dan

capaian layanan akses sanitasi (air limbah). Penambahan komponen tersebut

dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses rumah layak,

aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman. Sehingga

pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman tidak hanya layak huni

dari aspek ketahanan bangunan dan luas bangunan, namun juga dari

terpenuhinya akses air minum dan akses sanitasi layak. Untuk tahun 2020 capaian

kinerja Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman di Jawa

Timur dapat dilihat dari Persentase pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan

permukiman yang layak huni menunjukkan sudah tercapai 81,54 persen dari

target 78,66 persen.

2.2.2.1.4.2 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak

Huni

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Rumah Tangga yang membutuhkan

rumah sebanyak 10.907.019 rumah tangga, dan sebanyak 9.558.629 Rumah

Tangga telah memiliki rumah, sehingga jumlah kebutuhan rumah tangga yang

membutuhkan rumah sebanyak 1.348.390 Rumah tangga. Kebutuhan penanganan

Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 324.000 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak

Huni sudah dilakukan sejak tahun 2009 antara lain melalui sumber pembiayaan

yaitu APBN dan APBD Provinsi. Adapun capaian penanganan Rumah Tidak Layak

-175-

Huni sampai tahun 2020 yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dengan dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya

adalah sebanyak 150.890 unit rumah. Sedangkan dengan sumber dana APBN

melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebanyak

104.292 unit.

Adapun untuk Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah

layak huni sebagai komponen tambahan dalam perhitungan Persentase Capaian

Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni, pada tahun

2020 menunjukkan angka capaian sebesar 68,08 persen.

Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase rumah tangga yang

bertempat tinggal di rumah layak huni *) 59,61 61,30 60,96 65,61 68,08

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

*) Penambahan indikator baru pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

2.2.2.1.4.3 Kawasan Kumuh Perkotaan

Dalam kurun waktu 2016-2019 penanganan kawasan kumuh perkotaan

seluas 1.792,59 Ha telah tertangani seluas 1.717,09 Ha sehingga ada menyisakan

seluas 75,5 Ha yang belum tertangani. Rincian kawasan kumuh yang belum

tertangani itu terdiri dari 3,15 Ha di Kabupaten Pasuruan dan 72,35 Ha di Kota

Malang. Untuk kawasan kumuh yang di Kota Malang, status tanahnya adalah milik

DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas

untuk baseline 1.792,59 Ha.

Tabel 2.74 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh (Ha) Perkotaan Tahun 2016-2019

NO. Kab/Kota Luasan

Kumuh

Capaian

2017

Capaian

2018

Capaian

2019

Sisa

Kumuh

1 Bangkalan 10.48 0.00 10.48 0.00 0.00

2 Banyuwangi 20.63 0.54 20.09 0.00 0.00

3 Blitar 30.20 8.35 15.85 6,00 0.00

4 Bojonegoro 13.52 1.28 9.90 2,34 0.00

5 Bondowoso 59.64 0.50 36.97 22,17 0.00

6 Gresik 102.79 18.26 64.11 14,19 0.00

7 Jember 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00

8 Jombang 12.07 1.67 10.40 0.00 0.00

9 Kediri 25.98 22.97 3.01 0.00 0.00

10 Lamongan 18.22 2.30 10.82 5,10 0.00

11 Lumajang 15.76 2.78 12.98 0.00 0.00

12 Madiun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Magetan 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00

14 Malang 18.87 1.30 10.82 6,75 0.00

-176-

NO. Kab/Kota Luasan

Kumuh

Capaian

2017

Capaian

2018

Capaian

2019

Sisa

Kumuh

15 Mojokerto 26.37 1.11 24.17 1,09 0.00

16 Nganjuk 48.38 1.58 35.09 11,71 0.00

17 Ngawi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Pacitan 14.22 0.00 6.81 7,41 0.00

19 Pamekasan 60.91 9.45 41.05 10,41 0.00

20 Pasuruan 33.99 0.00 19.36 11,48 3.15

21 Ponorogo 30.07 6.00 23.96 0.00 0.00

22 Probolinggo 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00

23 Sampang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Sidoarjo 24.59 0.00 1.50 23,09 0.00

25 Situbondo 13.83 3.12 10.71 0.00 0.00

26 Sumenep 35.39 4.18 24.11 7,10 0.00

27 Trenggalek 69.94 30.02 37.92 2,00 0.00

28 Tuban 46.14 11.19 28.89 6,06 0.00

29 Tulungagung 127.77 29.05 53.19 16,84 0.00

30 Kota Batu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Kota Blitar 12.58 7.70 1.63 3,25 0.00

32 Kota Kediri 24.75 18.51 6.24 0.00 0.00

33 Kota Madiun 55.34 36.47 15.45 3,42 0.00

34 Kota Malang 466.03 23.16 221.81 83,30 72.35

35 Kota Mojokerto 24.23 10.77 5.13 8,33 0.00

36 Kota Pasuruan 58.87 8.38 39.66 10,83 0.00

37 Kota Probolinggo 172.81 32.18 102.79 32,97 0.00

38 Kota Surabaya 109.86 25.40 44.34 38,83 0.00

JATIM 1,792.59 318.22 957.60 334,67 75,5


Untuk selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, maka berdasarkan usulan

SK Bupati/Walikota disepakati baseline untuk penanganan kawasan permukiman

kumuh yaitu seluas 11.151,06 Ha. Dengan penanganan yang telah dilaksanakan

sampai dengan tahun 2019 yaitu seluas 1.717,09 Ha, maka untuk penanganan

selanjutnya adalah seluas 9.979,33 Ha.

Tabel 2.75 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020

No Kabupaten/Kota

Luas

Kumuh

SK**) (Ha)

Capaian

Pengurangan

Kumuh

Tahun 2020 (Ha)

Sisa Luas Kumuh

di Akhir Tahun

2020 (Ha)

1 Pacitan 67.00 0.00 67.00

2 Ponorogo 87.09 27.16 59.93

3 Trenggalek 54.63 14.37 40.26

4 Tulungagung 239.49 19.19 220.30

5 Blitar *) 670.79 275.40 395.39

6 Kediri 218.74 1.18 217.56

7 Malang 104.35 0.44 103.91

-177-

No Kabupaten/Kota

Luas

Kumuh

SK**) (Ha)

Capaian

Pengurangan

Kumuh

Tahun 2020 (Ha)

Sisa Luas Kumuh

di Akhir Tahun

2020 (Ha)

8 Lumajang 1417.03 5.33 1411.70

9 Jember 1324.25 0.00 1324.25

10 Banyuwangi *) 1309.90 353.99 955.91

11 Bondowoso 489.79 1.92 487.87

12 Situbondo 180.18 0.00 180.18

13 Probolinggo 196.87 0.00 196.87

14 Pasuruan *) 169.51 11.34 158.17

15 Sidoarjo *) 109.44 66.05 43.39

16 Mojokerto 430.82 9.70 421.12

17 Jombang 475.01 12.46 462.55

18 Nganjuk 131.20 4.04 127.16

19 Madiun 104.44 36.67 67.77

20 Magetan 430.82 12.13 418.69

21 Ngawi 131.00 0.00 131.00

22 Bojonegoro *) 140.05 2.08 137.97

23 Tuban *) 0.00 0.00 0.00

24 Lamongan 394.55 87.88 306.67

25 Gresik *) 89.39 0.00 89.39

26 Bangkalan *) 367.38 9.14 358.24

27 Sampang *) 575.22 0.00 575.22

28 Pamekasan 244.75 0.00 244.75

29 Sumenep 216.63 37.39 179.24

30 Kota Kediri 106.16 29.23 76.93

31 Kota Blitar 103.36 0.00 103.36

32 Kota Malang *) 214.89 142.56 72.33

33 Kota Probolinggo 53.14 0.00 53.14

34 Kota Pasuruan 58.08 0.00 58.08

35 Kota Mojokerto 40.16 0.00 40.16

36 Kota Madiun 64.49 12.08 52.41

37 Kota Surabaya *) 0.00 0.00 0.00

38 Kota Batu 140.46 0.00 140.46

JUMLAH 11.151,06

1.171,73 9.979,33

Sumber: SK Bupati/Walikota Jawa Timur

Catatan keterangan *)

1. Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018);

2. Luasan kumuh target berdasarkan SK Kumuh dan merupakan sisa kumuh akhir

tahun 2019

Catatan keterangan **) : Status data per 31 Desember 2020

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.2.2.1.5.1 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud

Saat ini mulai banyak bermunculan isu yang dapat mengancam persatuan

bangsa berkembang di masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu mengambil

tindakan yang mengarah ke arah fasilitasi terhadap integrasi bangsa, mencegah

-178-

disintregrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan. Poleksosbud (Politik,

Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang

bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas

pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu

dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan

kualitas bangsa secara menyeluruh.

Tabel 2.76 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Perkembangan Kejadian

Poleksosbud 71,00 89,79 67,77 80,42 74,83

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Persentase perkembangan kejadian poleksosbud merupakan perbandingan

antara jumlah kejadian terkait poleksosbud pada tahun berjalan (n) dengan jumlah

kejadian terkait poleksosbud tahun sebelumnya (n-1). Pada tahun 2017 dan 2019

persentase menunjukkan kenaikan dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya hal ini

menunjukkan bahwa perkembangan kejadian terkait poleksosbud tahun tersebut

masih mengalami penurunan namun tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Dari

rentang tahun 2016-2020 kejadian-kejadian poleksosbud tiap tahunnya mengalami

penurunan, hal ini ditunjukkan dengan persentase kejadian yang setiap tahunnya

tidak melebihi 100% dan selalu mengalami penurunan sehingga menunjukkan

keberhasilan Bakesbangpol dalam menekan kejadian poleksosbud di Jawa Timur

tiap tahunnya.

2.2.2.1.5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang

dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan

pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan

aktifitasnya dengan aman. Dalam menjalankan tupoksinya salah satu indikator

tujuan yang digunakan oleh Satpol PP adalah Melaksanakan Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diketahui melalui

pengukuran Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tiap tahun. Sebagai

indikator baru, Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada

tahun 2019 sebesar 4,61 persen dan tahun 2020 sebesar 4,97 persen.

-179-

Tabel 2.77 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Indikator Tahun

2019 2020

Perda dan Perkada yang Ditegakkan 4,61 4,97

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

2.2.2.1.5.3 Persentase Tindakan Preventif

Persentase tindakan preventif merupakan indikator yang digunakan dalam

mencapai tujuan khusunya dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan

berbagai upaya mulai dari pengarahan, pembinaan, preventif hingga penindakan.

Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 2019, persentase tindakan preventif merupakan salah satu indikator

yang diukur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa realisasi indikator tersebut pada

tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 5 persen.

Tabel 2.78 Persentase Tindakan Preventif

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase Tindakan Preventif 5 5


2.2.2.1.5.4 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih

Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya peran Satlinmas dan masyarakat

dalam PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana. Untuk mewujudkan

hal tersebut dilakukan pengukuran terhadap persentase anggota satlinmas dan

masyarakat yang terlatih sehingga kedepannya dapat dirumuskan strategi

peningkatan peran terhadap PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana.

Pada tahun 2019 Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang mengikuti

pelatihan penanggulangan bencana, PAM Swakarsa serta penanggulangan

kebakaran sebesar 850 orang atau 7,08 persen dari keseluruhan.

-180-

Tabel 2.79 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase Anggota Satlinmas dan

Masyarakat yang Terlatih 7,08 4,40


Pada Tahun 2020 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang

Terlatih mengalami penurunan menjadi 4,4 dikarenakan adanya refocusing

anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga berdampak pada pelaksanaan

kegiatan simulasi yang telah direncanakan. Keadaan pandemi Covid-19 berdampak

juga pada dilarangnya kegiatan yang mengundang kerumunan masa, seperti

pelatihan dan simulasi.

2.2.2.1.5.5 Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang

dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,




aktifitasnya dengan aman.

Persentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta

Pelindungan Masyarakat adalah salah satu indikator baru yang dimiliki Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi

yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini

diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real

kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada

masyarakat.Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja adalah meliputi Pelayanan dalam hal antara lain :

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,

- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur,

- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Namun pada pelaksanaan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu

mengukur kualitas pelayanan. Salah satu barometer yang dapat dijadikan sebagai

-181-

alat untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan indikator “Persentase

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat”.

Melalui Indikator ini diharapkan Satuan Polisi Pampong Praja dapat

memperbaiki kinerja pelayanan disetiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan

kinerja urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat di Jawa Timur disetiap tahunnya.

2.2.2.1.5.6 Indeks Kapasitas Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk

pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada

tatanan pada skala internasional, yaitu Kerangka Aksi Hyogo (KAH) sebagai salah

satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan oleh 160

negara untuk mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam

pembangunan.

Tabel 2.80 Indeks Kapasitas Bencana Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Kapasitas Bencana 0,49 0,54 0,57


Sampai dengan tahun 2019 Indeks Kapasitas Bencana Provinsi Jawa Timur

berada pada angka 0,54 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,57. Klasifikasi

Indeks Kapasitas adalah sebagai berikut

1. Rendah : < 0,33

2. Sedang : 0,33 – 0,66

3. Tinggi : > 0,66

Kenaikan capaian Indeks Kapasitas Daerah tersebut antara lain dipengaruhi

oleh pemenuhan 7 (tujuh) priotritas indeks kapasitas daerah antara lain perkuatan

kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu,

pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan

rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana,

perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan

sistem pemulihan bencana. Selanjutnya upaya – upaya melalui program terkait

kebencanaan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari Misi-4 RPJMD

-182-

Provinsi, diharapkan akan dapat meningkatkan indeks kapasitas bencana dan

selanjutnya akan menurunkan angka indeks resiko bencana.

2.2.2.1.5.7 Desa Tangguh Bencana

Pembentukan desa tangguh bencana pada desa rawan bencana bertujuan

untuk mengurangi resiko bencana dengan pendekatan kepada masyarakat.

Pembentukan desa tangguh bencana setiap tahunnya meningkat dalam rentang

2016-2019, dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 599 desa rawan bencana

telah ditingkatkan menjadi desa tangguh bencana dan dan pada tahun 2020

bertambah 39 desa menjadi 662 desa tangguh bencana. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan antara lain : penyusunan kajian resiko dan rencana aksi,

pembantukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) level Desa, penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi dan peringatan dini serta

pembekalan dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur

Umum (DU) dan Rescue Dasar.

Tabel 2.81 Desa Tangguh Bencana di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Desa Tangguh Bencana 258 392 556 599 662


Sosial

2.2.2.1.6.1 Persentase PMKS yang Mandiri

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan,

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan,

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat

terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara

memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng,

gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif

dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis,

perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan

psikotik, pengemis, dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial)

secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang

sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa

terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik

satu-dua daerah saja.

-183-

Tabel 2.82 Persentase PMKS yang Mandiri

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase PMKS yang Mandiri 1,19 1,20 1,26

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2018, Persentase PMKS yang Mandiri di Jawa Timur sebesar

1,19 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,20 persen. Tahun 2020

persentase PMKS Mandiri mengalami kenaikan 0,06 poin persen menjadi 1,26

persen. Untuk mendukung program pemerintah penanganan PMKS yang inklusif,

selain kebijakan kesejahteraan, juga diarahkan kepada kemandirian PMKS. Dari

kebijakan ini diharapkan PMKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian

PMKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial, pelatihan dan keterampilan,

permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

2.2.2.1.6.2 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada tahun 2019, penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 menjadi 1,25 persen.

Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah PMKS mengalami kenaikan sebesar

0,07 poin persen menjadi 1,32 persen. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PMKS antara lain dengan memberikan

pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara

normal.

Tabel 2.83 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Penurunan Jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 1,25 1,30 1,41 1,25 1,32


2.2.2.1.6.3 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya

Keberfungsian Sosial PMKS

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari

pencapaian Visi terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak bagi semua

-184-

lapisan masyarakat, termasuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS). Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik

anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketuna-sosialan, dan bencana alam, serta

bencana sosial. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS bermanfaat untuk

memnugi kebutuhan dasar mereka. Adapun proses mengembalikan fungsi sosial

PMK secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk pelayanan bagi PMKS.

Oleh karena itu pada tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan

indikator persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pulihnya keberfungsian

sosial PMKS dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen. Sedangkan pada

tahun 2020 persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pilihnya keberfungsian

sosial juga terealisasi 100 persen.

Tabel 2.84 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Tahun

2019 2020

Penurunan Jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 100 100


2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat

diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran dinamakan tingkat

partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah

penduduk usia kerja.

Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33


TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan,

Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat

ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020

sebanyak 22,26 juta orang, naik 396 ribu orang dibanding Agustus 2019. Komponen

pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada

Agustus 2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja

-185-

sedangkan sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu,

jumlah penduduk bekerja berkurang 70 ribu orang dan penganggur bertambah

sekitar 466 ribu orang akibat dampak pandemi Covid-19.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020

tercatat sebesar 70,33 persen, meningkat 0,72 persen poin dibanding setahun yang

lalu.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.2.2.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat

berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma,

adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan

direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi,

kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu

sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang

digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan

dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota

parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan

kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga

profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota

legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan

jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena

semua wanita juga mempunyak hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara),

KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau

disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan

sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Tabel 2.86 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Pemberdayaan Gender 69,06 69,37 69,71 73,04 73,03

Sumber : BPS RI

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2016

sebesar 69,06, kemudian meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 sebesar

-186-

73,04. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi

ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan

meningkatnya peran aktif perempuan di Jatim dalam kehidupan ekonomi dan

politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan

keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Namun pada tahun 2020

mengalami sedikit penurun sebesar 0,01 poin menjadi 73,03.

2.2.2.2.2.2 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang

dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak

tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat

diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100

persen pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.87 Persentase Penanganan Anak Korban Kekeran

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan 100 100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan

2.2.2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat

menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus

dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat

Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 2.88 Indeks Perlindungan anak Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Perlindungan Anak (IPA) 67,93 71,8 71,8

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

-187-

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur sebesar 71,8 pada tahun 2019,

meningkat 3,87 (5,7 persen) dari tahun 2018, dan di atas nilai nasional 66,29

dengan pertumbuhannya 3,54 (5,6 persen). Hal ini menggambarkan upaya

perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan

pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan

pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak.

Pangan

2.2.2.2.3.1 Ketersediaan Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan

Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk

stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur

masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan

pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh

penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan

pangan dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri; (2)

pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat

diamati berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional

(kabupaten, kota, provinsi) dan nasional.

Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan di Jawa Timur (Ton)

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

a. Beras 7.497.526 7.975.352 6.002.140 5.503.726 5.618.101

b. Jagung 5.425.180 5.638.374 5.798.473 5.923.567 6.131.163

c. Kedelai 316.390 268.142 225.987 110.666 344.998

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5.618.101 ton,

selanjutnya Jagung sebesar 6.131.163 ton, dan Kedelai sebesar 344.998 ton.

Persentase pertumbuhan produksi perkomoditas tahun 2020, sebesar 0,9 persen

menurun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,69 persen. Situasi

ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan

pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu

keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan

Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai

-188-

salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan

gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

2.2.2.2.3.2 Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi

masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat

untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta

sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup,

berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman

pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada

tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk

menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan

aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.90 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Pola Pangan Harapan (PPH) 83,4 84,8 85,0 92,5 91,2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

PPH Jawa Timur mencapai 83,4 pada tahun 2016, kemudian terus

meningkat hingga tahun 2019, yaitu masing-masing 84,8 (2017); 85 (2018); dan

92,5 (2019), namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 91,2. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran

akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian

perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenekaragaman

konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang

Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui

sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan

untuk percepatan pencapaian PPH.

Pertanahan

Pelaksanaan urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Timur sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 melalui program penatagunaan tanah.

Dari pelaksanaan program tersebut, telah dihasilkan dokumen rencana penggunaan

lahan yang tersusun. Pada tahun 2022 – 2024 urusan pertanahan di Provinsi Jawa

-189-

Timur dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan

Program Penatagunaan Tanah.

Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa

yang termediasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlaksananya Urusan

Bidang Pertanahan dimana pemerintah provinsi menerima permohonan kasus

sengketa yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi. Adapun definisi operasional

indikator persentase kasus sengketa yang termediasi adalah sebagai berikut:

Terhitung sejak Bulan Januari hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 20 kasus

yang perlu fasilitasi berupa mediasi, sehingga rata-rata setiap bulannya terdapat 3

(tiga) kasus yang perlu difasilitasi. Oleh karena pelaksanaan penyelesaian sengketa

tanah garapan tersebut baru dimulai sejak tahun 2021, belum dapat diinformasikan

data terkait capaian Tingkat Pengurangan Sengketa Tanah di Jawa Timur.

Lingkungan Hidup

2.2.2.2.5.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi

kualitas air berdasarkan kompilasi hasil pemantauan kualitas air badan air yang

meliputi sungai, danau, waduk dan situ. IKA diperoleh dari hasil perhitungan status

mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan)

parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal

Coliform menggunakan Indeks Pencemaran (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status

Mutu Air. Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan

kondisi cemar berat, sedang, ringan, atau kondisi baik (memenuhi baku mutu) pada

suatu sumber air dalam waktu tertentu. Transformasi nilai IP ke dalam IKA dilakukan

dengan mengalikan bobot nilai IP dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu

air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tabel 2.91 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Air (IKA) 50,75 52,77 52,96 56,13 56,13


x 100% Persentase kasus sengketa

yang termediasi

Jumlah Sengketa/ Konflik/ Perkara yang telah dilakukan mediasi pada tahun n

Jumlah sengketa/ konflik/ perkara yang harus dimediasi

=

-190-

Berdasarkan Tabel 2.91 diketahui bahwa nilai IKA Provinsi Jawa Timur dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung meningkat, yaitu dimulai Tahun 2016 – 2019

sedangkan untuk Tahun 2020 capaian IKA tetap atau sama dengan Tahun 2020. IKA

yang cenderung tetap di Tahun 2020 tidak terlepas dari upaya pengendalian

pencemaran kualitas air yang secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Timur baik melalui kegiatan pemantauan kualitas air, pembinaan kepada

masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan lainnya terkait pengelolaan badan air.

2.2.2.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Penurunan kualitas udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan

yang saat ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur khususnya pada wilayah

perkotaan. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi fosil

merupakan faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas udara. Di sisi lain,

pengelolaan sampah di Jawa Timur yang sebagian besar belum menggunakan

sistem sanitary landfill (30%) dan masih menggunakan sistem controled landfill

(55%), open dumping (15%) serta dengan cara pembakaran langsung yang biasanya

dilakukan oleh masyarakat juga merupakan pemicu adanya penurunan kualitas

udara karena berpotensi mengemisikan CO2, N2O dan CH4.

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan instrumen yang digunakan untuk

mengetahui kesesuaian kondisi kualitas udara ambien dengan baku mutu udara

yang ada. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan

troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup

dan unsur lingkungan hidup lainnya sedangkan baku mutu udara ambien

merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau

seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam

udara ambien. Pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien sebagai batas

maksimum kualitas udara ambien yang diperbolehkan di seluruh kawasan dan

untuk mencegah pencemaran udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara

nasional. IKU dihitung berdasarkan rata-rata hasil pemantauan parameter SO2 dan

NO2 pada ke 4 (empat) lokasi sampling, yaitu transportasi, industri,

pemukiman/perumahan, dan perkantoran.

Tabel 2.92 Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,09 85,49 83,50 83,32 84,59


-191-

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKU Provinsi Jawa Timur

untuk kurun waktu tahun 2016 – 2017 cenderung menurun sedangkan pada kurun

waktu Tahun 2018 – 2020 cenderung meningkat. Peningkatan IKU di Tahun 2020

turut dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

bagi usaha/kegiatan yang bergerak di sektor industri, perhotelan, pariwisata, dan

usaha lainnya pada kondisi Pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kebijakan PSBB

yang di dalamnya memuat kegiatan Work From Home (WFH) serta School From

Home (SFH) sehingga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat di luar rumah

dan menurunkan laju transportasi.

2.2.2.2.5.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak

terlepas dari permasalahan lingkungan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan

hasil pengintegrasian antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks

Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) namun karena Provinsi Jawa Timur tidak

memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL.

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat

diamati dan merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia

yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu dalam rangka melakukan

kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tutupan lahan

tersebut.

Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Lahan (IKL) 61,40 62,02 63,56 63,16 63,72


Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKL Provinsi Jawa Timur

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif namun secara khusus pada

Tahun 2020 IKL cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun

2019. Peningkatan IKL diperoleh seiring dengan meningkatnya jumlah luasan

tutupan lahan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada

kawasan hutan maupun luar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan para stakeholder terkait baik Pemerintah

Pusat, Kabupaten/Kota, swasta, maupun masyarakat.

-192-

2.2.2.2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Laut merupakan sumber daya alam memiliki peran besar dalam mendukung

kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya. Laut memiliki fungsi

ekologi, ekonomi, serta sosial dalam kehidupan manusia termasuk diantaranya

sebagai sumber pangan atas sumber daya perikanan yang ada di dalamnya serta

sebagai pengatur iklim di bumi agar suhu di bumi tidak terlalu dingin. Di sisi lain

tekanan terhadap laut sampai dengan saat juga tidak dapat dihindarkan dengan

adanya pengambilan sumber daya perikanan secara berlebihan serta pencemaran

oleh limbah industri, domestik dan sampah. Oleh karena itu, diperlukan adanya

kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan laut dari tindakan pencemaran dan

pengerusakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja

Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024

terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH, diantaranya dengan adanya

penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Hal ini dalam rangka mendukung

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya

diperlukan di daratan tetapi juga di lautan. IKAL dihitung berdasarkan kompilasi

hasil pemantauan terhadap kualitas air yang dtinjau dari 5 (lima) parameter, yaitu

TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat. Dalam rangka mendukung

IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur, maka IKAL

ditetapkan sebagai indikator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 – 2024 dan akan mulai dilaksanakan perhitungan target dan

capaiannya mulai pada Tahun 2021.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.2.2.6.1 Persentase Penduduk Ber KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi

penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk

Capil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi

ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib

memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah

kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang

memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan).

-193-

Tabel 2.94 Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Penduduk ber KTP 92,82 98,36 99,98 99,47 99,95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak

tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38

Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus

menunjukkan peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019.

Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan denga tahun 2019

uyakni sebesar 99,95 persen. Peningkatan kepemilikan e-KTP selama empat tahun

terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya

kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP

dari tahun ke tahun. Selain itu, saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga

(KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor

kecamatan setempat.

2.2.2.2.6.2 Persentase Data Penduduk yang Akurat

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur harus

menyiapkan bahan pengolahan data serta bahan pelaksanaan pengembangan,

komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya pengendalian penduduk.

Persentase data penduduk yang akurat merupakan salah satu indikator yang

digunakan dalam kegiatan pengumpulan data kependudukan dikarenakan hal ini

berkaitan erat dengan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian

penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019

diketahui bahwa persentase data penduduk yang akurat yang dimiliki oleh DP3AK

Provinsi Jawa Timur mencapai 99,47 persen dan meningklat menjadi 99,95 persen.

Tabel 2.95 Persentase Data Penduduk yang Akurat

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase Data Penduduk yang Akurat 99,47 99,95


-194-

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.2.2.7.1 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori

miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap

bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan

dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk

Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan

dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.96 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan

Persentase Penduduk Miskin Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Pedesaan 15,83 15,58 15,21 14,16 15,16

Perkotaan 7,91 7,13 6,97 6,77 8,37


Persentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah,

wilayah pedesaan persentase penduduk miskinnya cenderung lebih tinggi jika

dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun kenaikan penduduk miskin pada

tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 di daerah perkotaan lebih besar

dibandingkan dengan tahun 2019, yakni meningkat sebesar 1,6 persen sedangkan

di daerah pedesaan meningkat sebesar 1 persen. Berbagai upaya telah ditempuh

pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya,

baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan

pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan

terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan baik di pedesaan maupun

perkotaan.

2.2.2.2.7.2 Persentase Desa Mandiri

Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah

Penurunan Angka Kemiskinan. Untuk mendukung penurunan angka kemiskinan

maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim melalui Sasaran

Indikator Kinerja Daerah yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di

Perdesaan memasang target kinerja persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal dalam RPJMD tahun 2019 - 2024. Namun sampai dengan pada tahun

2020, desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur hanya 1 desa, hal ini

menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam mengurangi

-195-

desa tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 indikator

persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal diganti dengan persentase desa

mandiri.

Tabel 2.97 Persentase Desa Mandiri

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal 21,46 4,687 0,013

Persentase Desa Mandiri 0,89 2,21 4,3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Sebagai kondisi awal target kinerja mengacu pada Indeks Desa Membangun

(IDM) tahun 2018 yaitu jumlah Desa Mandiri sejumlah 69 Desa atau sebesar 0,89

persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,21 persen dan 4,3 persen

pada tahun 2020. Melalui RPJMD Perubahan Th 2019 – 2024, Dinas PMD Provinsi

Jawa Timur berencana menargetkan peningkatna Desa Mandiri setiap tahun

sebesar 162 desa, sehingga target keseluruhan penurunan Desa Mandiri sejumlah

981 Desa.

Adapun metode Dinas PMD Prov Jatim dalam peningkatan Desa Mandiri

adalah :

a) Memfokuskan sebagian besar sasaran kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur

pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;

b) Optimalisasi Dana Desa difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;

c) Intervensi Program Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan difokuskan

pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; dan

d) Mensosialisasikan Pembentukan / Peningkatan optimalisasi kinerja Badan

Usaha Milik Desa khusus pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri.

Pengendalian Penduduk dan KB

2.2.2.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam

masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya.

Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga

akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara

maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk

di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk

memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

-196-

Tabel 2.98 Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Laju pertumbuhan penduduk 0,58 0,56 0,53 0,50 2,44


Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur selama periode

2016-2019 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,58 tahun 2016 menjadi

0,50 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga

Berencana/KB di Jawa Timur di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada

tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, laju pertumbuhan

penduduk mengalami peningkatan menjadi 2,44 sehingga perlu dilakukan program

Keluarga berencana perlu untuk digalakkan kembali.

2.2.2.2.8.2 Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang

dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi.

Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar

keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma

Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan

yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS)

yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.

Tabel 2.99 Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Cakupan KB aktif 76.83 76,21 76,17 75,72 75,69


Perkembangan Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2016

adalah sebesar 76,83 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 75,72 persen,

hal ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat takut

mendatangi tempat pelayanan KB, masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya

menggunakan alat kontrasepsi, namun belum yakin terhadap kontrasepsi modern

sehingga lebih memilih kontrasepsi tradisional. Hal ini juga dikarenakan kurangnya

rasio PKB/PLKB terhadap desa/kelurahan dalam binaan kinerjanya untuk

melakukan KIE. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap

program KB.

-197-

2.2.2.2.8.3 Persentase Drop Out KB

Pembangunan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Timur dilaksanakan Mengendalikan

kuantitas meningkatkan kualitas dan mengatur persebaran agar penduduk tumbuh

seimbang sesuai kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan. Beberapa indikator

kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaporkan

sebagai berikut:

Tabel 2.100 Jumlah Drop Out KB di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Drop Out KB - 14,86 16,34 16,45 13,46

Sumber : Radalgram BKKBN

Dalam menurunkan ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi KB

(DO) dalam tiga tahun menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 14,86

(tahun 2017); 16,34 (tahun 2018); dan 16,45 (tahun 2019). Namun pada tahun 2020

mengalami penurunan menjadi 13,46 persen, hal ini mengindikasikan kesadaran

masyarakat rendah untuk ber KB. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan

penduduk di tahun 2020 yang meningkat.

2.2.2.2.8.4 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need)

Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (un-met need) dari tahun ke

tahun menunjukkan trend angka penurunan, yaitu masing-masing 10,48 persen

(tahun 2016); 10,45 persen (tahun 2017); 10,02 (tahun 2018). Sedangkan pada

tahun 2019, sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,03. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya semakin tingginya rasio antara jumlah desa dan

Petugas Penyuluh KB pada tahun 2019 tercatat hanya terpenuhi 30,61 persen atau

dengan perbandingan Jumlah Desa di Jawa Timur ada 8.513 sedangkan jumlah

PLKB sebanyak 2.606 orang. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan

menjadi 9,53 persen karena kesadaran masyarakat yang tinggi untuk ber KB.

Tabel 2.101 Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi

(un-met need) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Jumlah kebutuhan KB yang

tidak terpenuhi (un-met need) 10,48 10,45 10,02 10.03 9,53


-198-

2.2.2.2.8.5 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)

Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran

yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. Angka ini

biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu

per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2019 ASFR Jawa Timur 30,35, artinya wanita yang berusia 15-

49 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 0,030 bayi (30 kelahiran

untuk setiap 1000 wanita). Secara umum rata-rata kelahiran untuk setiap kelompok

umur ibu menurun, walau dengan tingkat penurunan yang berbeda karena

Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya tingkat kelahiran (Baby Boom).

Tabel 2.102 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) di

Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Angka Fertilitas Menurut Umur/Age

Specific Fertility Rates (ASFR) 48 33 30 30,35

31


2.2.2.2.8.6 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence

Rate (mCPR)

Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern

(mCPR) adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah

satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik,

Pil dan Kondom). Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2020 dengan capaian

65,24 persen yang bersumber dari BKKBN Jawa Timur.

Perhubungan

2.2.2.2.9.1 Indeks Aksesibilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 TAHUN 2005

Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas

adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti

Aksesibilitas Tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas

mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan

ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan

perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas

wilayah yang dilayani.

Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat

dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan gkutan

-199-

jalan, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan angkutan sungai danau dan

penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara.

Pada tahun 2018, Indeks Aksebilitas di Jawa Timur sebesar 51,8 dan meningkat

menjadi 51,9 pada tahun 2019. Pada Tahun 2020, Indeks Aksesibilitas meningkat

dari capaian tahun sebelumnya menjadi 51,27.

Pada perubahan RPJMD Tahun 20219-2024 Provinsi Jawa Timur,

pengukuran indikator Indeks Aksesibilitas menggunakan formulasi baru, yang

merupakan agregat indikator yang menjadi layanan pada sektor Perhubungan, yaitu

pada Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pada

pengukuran indikator baru merupakan keterhubungan moda yang ada di Provinsi

Jawa Timur.

Tabel 2.103 Indeks Aksesibilitas Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Aksesibilitas 51,8 51,9 51,27

52,52*

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Ket. *) : menggunakan metode perhitungan baru

a. Pelayanan Angkutan Jalan

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan jalan disusun berdasarkan

kontribusi dari dua sub layanan angkutan jalan yaitu (1) banyaknya terminal tipe B

per 1000 Km2 luas daratan Jawa Timur dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan

fasilitas di terminal tipe B terhadap kondisi optimal.

Sebagai implementasi dari UU 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa

Timur mendapat pelimpahan kewenangan penanganan terminal tipe B dari

Kabupaten/Kota, saat ini jumlah terminal tipe B yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 27 Terminal Untuk meningkatkan kualitas

pelayanan di terminal tipe B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan

modernisasi pelayanan sehingga kualitas pelayanan diharapkan bisa setara dengan

bandar udara. Pembenahan dilakukan secara bertahap terhadap 5 terminal (Anjuk

Ladang Nganjuk, Kertajaya Mojokerto, Bunder Gresik, Maospati Magetan dan

Brawijaya Banyuwangi) yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2021, dan

akan dilanjutkan pada terminal-terminal lainnya. Berikut daftar Terminal Tipe B

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

-200-

Tabel 2.104 Terminal Tipe

No NAMA TERMINAL Lokasi No NAMA TERMINAL Lokasi

1 Terminal Larangan Sidoarjo 15 Terminal Betek Bojonegoro

2 Terminal Bunder Gresik 16 Terminal Caruban Madiun

3 Terminal Bangkalan Bangkalan 17 Terminal Maospati Magetan

4 Terminal

Ronggosukowati

Pamekasan 18 Terminal Magetan Magetan

5 Terminal Trunojoyo Sampang 19 Terminal Ngadirojo Pacitan

6 Terminal Kertajaya Mojokerto 20 Terminal Untung

Suropati

Pasuruan

7 Terminal Hamid

Rusdi

Malang 21 Terminal Minak

Koncar

Lumajang

8 Terminal

Landungsari

Malang 22 Terminal Ambulu Jember

9 Terminal Batu Batu 23 Terminal Arjasa Jember

10 Terminal Anjuk

Ladang

Nganjuk 24 Terminal Bondowoso Bondowoso

11 Terminal Kesamben Blitar 25 Terminal Brawijaya Banyuwangi

12 Terminal Lamongan Lamongan 26 Terminal Situbondo Situbondo

13 Terminal Padangan Bojonegoro 27 Terminal Kepuhsari Jombang

14 Terminal Temayang Bojonegoro

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan dari tahun ke tahun terus dilakukan

penambahan pemasangan untuk memenuhi kondisi jalan yang berkeselamatan.

Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan merupakan upaya untuk menekan tingginya

tingkat kejadian kecelakaan pada transportasi jalan dan pada perlintasan sebidang

perkeretaapian di Jawa Timur. Pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas jalan

mencapai 26.454 kejadian dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi

21.216 kejadian. Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang

pada tahun 2016 sebanyak 31 kejadian, tahun 2017 sebanyak 54 kejadian, tahun

2018 sebanyak 47 kejadian, tahun 2019 sebanyak 39 kejadian dan pada tahun 2020

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 38 kejadian.

Tabel 2.105 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi darat

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah kejadian kecelakaan lalu

lintas jalan 23.016 24.563 20.791 26.454 21.216

Jumlah kejadian kecelakaan di

perlintasan sebidang 31 54 47 39 38

Sumber : Polda Jawa Timur

-201-

Penyebab kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang perkeretaapian

diantaranya karena masih banyak perlintasan resmi tidak dijaga yaitu sebanyak

911 (52,3%) dari total 1742 perlintasan resmi yang ada di Jawa Timur.

Data rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas pada tahun

2016 fasilitas pelengkap jalan baru terpenuhi sebanyak 42,83 persen, tahun 2017

menjadi 53,83, tahun 2019 menjadi 71,16 persen. Pada tahun 2020 capaiannya

adalah 44,92 persen, mengalami penurunan dikarenakan adanya Re-focusing

Anggaran akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 2.106 Rata-rata persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Rata-rata persentase fasilitas

kelengkapan jalan terpasang 42,83 53,83 62,19 71,16 44,92


b. Pelayanan Angkutan Perkeretaapian

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan perkeretaapian disusun

berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya stasiun kereta

api per 1000 Km2 luas daratan dan (2) panjang jalur rel per 1000 Km2 luas daratan

Jumlah Stasiun KA yang aktif saat ini sebanyak 120 buah, sedangkan panjang

lintas jalur KA adalah 910 KM, dimana 298 Km diantaranya merupakan jalur ganda

(double track) yaitu pada lintas utara Surabaya – Bojonegoro sepanjang 133 Km

yang telah beroperasi sejak tahun 2014 dan mampu meningkatkan kapasitas

perjalanan kereta api dari 56 perjalanan KA per hari menjadi 112 perjalanan KA

perhari, serta jalur ganda (double track) lintas selatan Madiun – Mojokerto

sepanjang 165 KM yang telah beroperasi sejak Oktober 2020, Saat ini sedang

dilakukan proses pembangunan jalur ganda lanjutan pada lintas selatan Mojokerto

– Sepanjang – Wonokromo sepanjang 40 KM yang diharapkan dapat selesai dan

beroperasi pada tahun 2023, nantinya jalur ini dapat meningkatkan kapasitas

perjalanan kereta api dari 42 KA per hari menjadi 84 KA per hari. Pembangunan

jalur ganda selanjutnya adalah pada lintas timur Surabaya – Banyuwangi dan lintas

lingkar Bangil – Malang – Blitar – Kertosono

c. Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP)

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan SDP disusun berdasarkan

kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya trayek penyeberangan antar

pelabuhan per 1000 Km2 luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan

pelabuhan penyeberangan terhadap kondisi optimal.

-202-

Banyaknya trayek penyeberangan di Jawa Timur dengan lintas pelayanan

dalam provinsi yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar-

Kalianget, Kalianget-Sapudi, Sapudi-Raas, Jangkar-Raas, Probolinggo-Pamekasan,

Kalianget-Kangean, Jangkar-Kangean. Selain itu ada beberapa trayek

penyeberangan lintas antar provinsi yaitu Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah),

Surabaya-kalimantan, Surabaya-Sulawesi, Surabaya-Lembar, Ketapang-Lembar

dan Ketapang-Gilimanuk. Saat ini sedang dalam proses pembukaan trayek

penyeberangan baru lintas Jangkar-Lembar. Beberapa pelabuhan yang terus

dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu Paciran, Bawean,

Jangkar, dan Ketapang.

d. Pelayanan Angkutan Laut

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan laut disusun berdasarkan

kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya pelabuhan laut per 1000 Km2

luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan laut terhadap

kondisi optimal. Ketetapan tentang pelabuhan laut di Jawa Timur tertuang dalam

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional yang terdiri dari Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul,

Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Beberapa pelabuhan yang sudah beroperasi dan sedang dikembangkan

kualitas pelayanannya antara lain pelabuhan Brondong, Probolinggo, Boom

Banyuwangi, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Gili Raja dan Gili Genting. Sedangkan

pelabuhan Prigi saat ini masih dalam proses pembangunan, diharapkan tahun 2021

sudah dapat beroperasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017

tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pembagian kewenangan Pemerintah

Provinsi adalah pelabuhan pengumpan Regional. Terdapat 14 pelabuhan

pengumpan regional yang telah beroperasional di Jawa Timur, namun untuk

pengelolaannya masih menunggu Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan

Prasarana serta Dokumen (P3D) pelabuhan regional dari Kementerian

Perhubungan.

Tabel 2.107 Pelabuhan Regional di Jawa Timur

No Kab/ Kota Pelabuhan

1. Kab. Bangkalan Telaga Biru

2. Kab. Banyuwangi Ketapang, Boom

3. Kab. Gresik Bawean

4. Kab. Lamongan Brondong

5. Kab. Pamekasan Branta

6. Kab. Pasuruan Pasuruan

7. Kab. Sampang Sampang

-203-

No Kab/ Kota Pelabuhan

8. Kab. Situbondo Panarukan

9. Kab. Sumenep Kalianget, Masalembu, Sapudi, Sapeken,

Kangean


e. Pelayanan Angkutan Udara

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan udara disusun

berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya bandar udara per

1000 KM2 luas wilayah (daratan dan perairan) dan (2) persentase pemenuhan

kelengkapan bandar udara terhadap kondisi optimal Di Provinsi Jawa Timur

terdapat 6 bandar udara yang melayani penerbangan sipil yaitu bandara Juanda

Surabaya, Abd. Saleh Malang, Banyuwangi, Notohadi Negoro Jember, Trunojoyo

Sumenep dan harun Tohir Bawean Gresik. Selain 6 bandara tersebut, sedang

dipersiapkan untuk pengoperasian bandara pagerungan (dalam proses pengurusan

ijin operasional di Ditjen Perhubungan Udara) dan bandara Kangean dan

Masalembu (dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan

lokasi).

Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya pemerintah daerah yang

mengelola bandar udara yaitu bandara Abd. Saleh Malang, dengan 14 slot

penerbangan per hari. Arus penumpang di bandar udara Abdulrachman Saleh dari

tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2016

jumlah penumpang bandara tercatat sebanyak 859.842 orang dan pada tahun 2019

meningkat menjadi 893.813 orang, disisi lain kenaikan penumpang ini tidak diikuti

dengan pengembangan sarana prasarana bandara. Namun pada tahun 2020

menurun menjadi 282.481 orang dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan

Pemerintah selama pandemi Covid-19. Dalam perencanaannya terminal

Abdulrachman Saleh direncana hanya untuk menampung 250 ribu/ tahun, hal ini

yang menyebabkan layanan bandara Abdulrahman Saleh mengalami over capacity.

Saat ini sedang dipersiapkan upaya peningkatan kapasitas pelayanan dengan

rencana perpanjangan runway dan penbangunan terminal terintegrasi.

Tabel 2.108 Arus Penumpang Bandara Abdulrahman Saleh

Jumlah penumpang

(Orang)

Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

- Berangkat 433.957 554.180 671.813 452.594 148.531

- Datang 425.885 538.281 661.050 441.219 133.950

JUMLAH 859.842 1.092.461 1.332.863 893.813 282.481


-204-

2.2.2.2.9.2 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu

tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau

barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa,

jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat;

angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara;

pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan

meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat

lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun

tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang

sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan,

pergudangan, dan lain-lain.

Tabel 2.109 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jatim

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Sub Sektor Transportasi

terhadap PDRB 3,38 3,43 3,43 3,43 2,98

- Sub Kategori Transportasi

(Angkutan Laut) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24


(Angkutan Udara) 0,96 0,95 0,94 0,88 0,5


(Angkutan Penyebrangan) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02


(Angkutan Darat) 0,96 1,01 1,02 1,06 1,02


Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus

menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Peningkatan

ini mencerminkan sub sektor transportasi memiliki peran vital sebagai jasa

pelayanan bagi mobilitas ekonomi di Jawa Timur. Namun, pada tahun 2020

mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 2,98 persen. Hal ini

disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi sektor

transportasi di Jawa Timur. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap

sektor transportasi dikarenakan menjadi faktor penyebab adanya keterbatasan

mobilitas masyarakat, pemberlakuan pengetatan pelayanan transportasi seperti

-205-

adanya syarat rapid maupun swab test, pembatasan perjalanan, dan lain

sebagainya.

Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa setiap sub kategori transportasi

mengalami penurunan, baik sub kategori darat, laut, maupun udara. Jika ditinjau

lebih mendalam, sub sektor yang paling berkontribusi dalam penurunan PDRB

sektor transportasi adalah sub sektor angkutan udara. Persentase sub kategori

transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB berbanding lurus dengan

menurunnya jumlah penumpang transportasi udara. Hal ini dikarenakan faktor

mahalnya tiket angkutan udara, pengurangan frekuensi layanan, masyarakat

memiliki alternatif moda yang lebih kompetitif (harga dan waktu tempuh) untuk

perjalanan jarak jauh yaitu kereta api dan bus (via tol) dan adanya pandemi Covid-

19.

2.2.2.2.9.3 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Perhubungan

Dasar dilaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

perhubungan adalah sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan implementasi terhadap Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuaan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dan perubahan urusan kewenangan seperti yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Unsur penilaian SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain: Persyaratan

Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan; Waktu Penyelesaian

Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi

Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta

Sarana dan Prasarana. Masing-masing unsur tersebut disurvey pada 11 UPT PPP LLAJ

di Jawa Timur dan juga Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan masing-masing

UPT PPP LLAJ tersebut. Penentuan jumlah sampel untuk analisa Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM), menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

-206-

Tabel 2.110 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Rata-rata IKM terhadap Pelayanan

Perhubungan 83,60 79,77 81,87


Pada tahun 2019 terdapat penurunan rata-rata IKM terhadap pelayanan

perhubungan, yakni dari angka 83,60 di tahun 2018 menjadi 79,77 di tahun 2019.

Penurunan nilai IKM disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya persaingan pada

jarak dekat dengan pelayanan kendaraan pribadi (R2), dan layanan angkutan online

yang berpengaruh pada pendapatan pengemudi sehingga berdampak pada

penurunan kualitas pelayanan seperti menurunnya kesadaran terhadap keselamatan

dari pengemudi, kendaraan yang belum memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan

dan ketepatan waktu. Pada Tahun 2020, IKM Pelayanan Perhubungan mengalami

peningkatan capaian, yaitu 81,87.

Komunikasi dan Informasi

Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan

perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan

dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi

birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.111 Indeks SPBE

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks SPBE 2,92 3,10 3,40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan

Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur ,

capaiannya meningkat setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar 2,92 dan pada

tahun 2020 meningkat menjadi 3,4. Peningkatan di tahun 2020 ini dikarenakan

pada layanan managemen perencanaan dan keuangan sudah memanfaatkan

aplikasi yang terintegrasi secara Nasional, namun demikian capaian dari sisi

kebijakan masih harus ditingkatkan dengan menyusun kebijakan yang mendukung

kebutuhan integrasi sistem layanan dengan sistem aplikasi lain. Agar pelaksanaan

-207-

SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi

secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE

di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.2.2.2.11.1 Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat

tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa

Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi

pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Hasil perhitungan Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPS Jawa Timur menunjukkan

bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 56,94%*) terhadap

perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2019. Di samping perannya bagi

perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha

yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat

krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor

tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi

dan UKM pada tahun 2018 sebesar 5,5 persen dan meningkat pada tahun 2019

menjadi 5,78 persen, capaian ini tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama

kurun waktu 2019 yang terus menunjukkan peningkatan. Namun, pandemi covid –

19 pada tahun 2020 berdampak signifikan pada perekonomian Jawa Timur,

termasuk bagi Koperasi dan UKM yang mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen

pada tahun 2020.

Tabel 2.112 Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020*

Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi

dan UKM 5,86 5,69 5,50 5,78 -3,5

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Ket, *) : Angka Sementara

2.2.2.2.11.2 Perkembangan Keragaan Koperasi di Jawa Timur

Data keragaan koperasi tersebut dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu

kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Dari sisi kuantitas, Jumlah Koperasi di Jawa

Timur per Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 34.153 unit, dengan koperasi

aktif sebanyak 24.419 unit atau 71,50 persen. Terdapat penurunan prosentase

koperasi aktif sebesar 9,3% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV

Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi

-208-

dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang

dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota

juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak

aktif sehingga terdapat 2.114 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan

sedangkan 7.512 koperasi merupakan koperasi tidak aktif tetapi belum dibubarkan

karena akan dilakukan pembinaan/ restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif

kembali.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi kenaikan

0,86 % jumlah koperasi dari 33.863 unit menjadi 34.153 unit selama satu tahun

periode. Artinya terdapat pendirian 290 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.

Tabel 2.113 Keragaan Koperasi di Jawa Timur

No Uraian Satuan Triwulan IV

Th. 2019

Triwulan IV

Th. 2020

1 Total Koperasi Unit 33.863 34.153

Koperasi Aktif Unit 26.923 24.419

Koperasi Tdk Aktif Unit 6.868 9.734

2 Koperasi bersertifikat Unit 3.917 10.493

3 Usulan Pembubaran

Koperasi

Unit 2.444 2.114

3 Anggota Org/Kop 4.611.091 4.560.737

4 RAT Kop 13.199 13.285

5 Manager Orang 2.615 2.870

6 Karyawan Orang 60.717 57.661

7 Modal Sendiri Rp.000 13.501.533.935 17.777.980.451

8 Modal Luar Rp.000 16.145.080.106 19.865.326.821

9 Total Asset Rp.000 29.646.614.041 37.643.307.272

10 Volume Usaha Rp.000 43.773.743.300 47.706.801.027

11 S H U Rp.000 1.398.613.457 1.568.848.465

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan

jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk

KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran

baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV

Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 255 UKM untuk mengikuti 35

(tiga puluh lima) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang

dihasilkan mencapai 2 milyar 96 juta 745 ribu rupiah. Rata-rata omset pameran per

UKM per event adalah sebesar Rp.8.222.529,-. Nilai omset pameran berbeda-beda

tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya

perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang

-209-

mana di Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) daerah tujuan misi dagang yaitu di

Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bangka Belitung, Jakarta. Selain melalui pameran

dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik

dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan

market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2020 telah difasilitasi

220 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari

upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga

dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari

standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan

Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di

Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 28.337 unit atau sebesar

83% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-

Koperasi di Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2018. Jika dibandingkan

dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi peningkatan jumlah KSP/ USP/

KJKS/ UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV

2019 ke Triwulan IV Tahun 2020 yaitu sebesar 9,14%. Sedangkan untuk jumlah

anggota mengalami penurunan sebesar 2,36%. Hal ini karena terdapat aturan baru

yang membatasi calon anggota khususnya pada koperasi simpan pinjam. Meskipun

terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk

memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan volume pinjaman

sebesar 3,43% dan pertumbuhan SHU sebesar 5,96% jika dibanding data pada

tahun 2019 periode yang sama.

Penanaman Modal

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah

investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor

yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor

dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam,

Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan

perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor

kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan

nilai realisasi investasi ditunjukkan dalam tabel berikut :

-210-

Tabel 2.114 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai Realisasi Penanaman Modal

(trilyun Rp.)

155.04* 152.39* 155.65* - -

72,90 66,53 51,20 58,45 78,30

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim Ket. *) : Terdapat Komponen Penananaman Modal Non Fasilitas

Capaian realisasi penanaman modal di Jawa Timur tahun 2016-2020

secara umum mengalami fluktuasi dengan realisasi investasi tertinggi pada tahun

2020 yaitu sebesar Rp. 78,3 triliyun. Dengan adanya penerapan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka data

realisasi investasi non fasilitas mulai tahun 2019 tidak tersedia sehingga realisasi

investasi hanya memperhitungkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah

Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam

mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi

di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, dan

Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas

Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek – proyek strategis yang

diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus

pembangunan kewilayahan. Dengan skema pendanaan proyek yang tidak terbatas

pada APBN/APBD, namun juga skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha) diharapkan dapat menarik investasi bagi investor baik dalam dan luar negeri

sehingga terdapat peningkatan realisasi investasi.

Kepemudaan dan Olahraga

2.2.2.2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam

membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk

memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur

dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penyusunan IPP mengacu pada tiga

lapisan domain pembangunan pemuda, yakni pembangunan individu,

pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai

bidang kehidupan.

Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda

tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i)

-211-

domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan

dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain

gender dan diskriminasi.

Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 51,33 51,67 53,17 52,50 53,00


Dalam Periode 2016-2020 Indeks Pembangunan Pemuda mengalami capaian

fluktuatif yaitu tahun 2016 (51,33), 2017 (51,67), 2018 (53,17), 2019 (52,50) dan

2020 (53,00). Diharapkan IPP tiap tahun meningkat sehingga diharapkan peran

pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan dapat mempercepat keberhasilan

mensejahterakan masyarakat.

2.2.2.2.13.2 Jumlah Atlet yang Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional

Atlet merupakan olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi

olahraga kompetitif. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi kemenangan

merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta keinginan bagi setiap orang yang

mengikuti pertandingan tersebut khususnya pada pemain atau atlet.

Tabel 2.116 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional Dan Internasional

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Atlet Berprestasi Nasional Dan

Internasional 1.121 1088 1085 1.300 0


Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 1.085 orang,

sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.088 orang. Hal ini

dikarenakan pada tahun 2018, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tidak ada,

hanya ada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil). Walaupun pada Popwil Jawa

Timur menjadi juara umum, namun olahraga yang dilombakan di Popwil lebih

sedikit dibandingkan dengan Popnas. Baru di tahun 2019 jumlah atlet berprestasi

di Jawa Timur meningkat menjadi 1.300 orang, hal ini karena adanya

penyelenggaraan Popnas tahun 2019 di Jakarta. Sedangkan tahun 2020 capaian

jumlah atlet berpresrtasi tidak ada karena tidak terselenggaranya event-event

olahraga yang disebabkan oleh Dampak Pandemi Covid 19 dan adanya regulasi atau

surat edaran dari Kemenpora RI Nomor: 6.11.1 / MENPORA /VI/2020 tentang

Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kegiatan

-212-

Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan

Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru.

Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus

berprestasi di kancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui

peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan

pembangunan sarana prasarana.

2.2.2.2.13.3 Persentase Pemuda Wirausaha

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi

pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda merupakan penerus

perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi

harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat

merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para

generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun

gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan

norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tabel 2.117 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam

Kegiatan Ekonomi Mandiri 14,57 15,03 16,34 17,83 17,92


Perkembangan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 14,57 persen, naik

menjadi 17,92 persen di tahun 2020. Kenaikan persentase pemuda wirausaha

diharapkan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu

wujud partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan.

Statistik

Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan

masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar,

suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa

kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun

suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat

dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun

swasta/ investor.

-213-

Ketersediaan dokumen statistik pada capaian tahun 2018 masih belum

optimal dikarenakan urusan statistik merupakan rumpunan baru yang mulai

dilaksanakan pada tahun awal tahun 2018 seiring dengan perubahan RPJMD

sehingga merupakan program dan kegiatan baru pada Dinas Kominfo. Ketersediaan

dokumen statistik dalam rangka mendukung Jawa Timur Smart Province yaitu

Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Goverment.

Tabel 2.118 Persentase Release Data Statistik Akuratyang Tepat Waktu

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu 70 0,37

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Capaian Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu pada

tahun 2019 sebesar 70 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi

0,37 persen dikarenakan adanya recofusing anggaran akibat dampak pandemi

Covid-19 sehingga tidak dapat menerbitkan buku infografis.

Persandian

Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk

menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang

mengamankan informasi berklasifikasi. Persandian memang identik dengan

kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus

sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia

memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam

Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa

batas, tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara.

Tabel 2.119 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Indikator Tahun

2017 2018 2019 2020

Persentase Informasi Persandian yang

Diamankan 27,0 27,5 35,0 35,4

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Capaian persentase informasi persandian yang diamankan selalu meningkat

setiap tahunnya, dari 27 persen di tahun 2017 meningkat menajdi 35,4 persen di

tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk GOV CSIRT

(Computer Security Incident Response Team) yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Insiden

Keamanan Komputer Provinsi Jawa Timur, dan merupakan Provinsi pertama yang

-214-

telah membentuk dan melaunching GOV CSIRT. Urusan persandian dan keamanan

informasi hanya dapat mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik dan non

elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

memanfaatkan JatimProv-CSIRT yang terbentuk tahun 2020. Hal tersebut

dikarenakan tidak tercukupinya anggaran untuk melanjutkan lisensi pengamanan

informasi tersebut dengan adanya refocusing anggaran, maka terdapat beberapa

kegiatan yang tidak dapat dilakukan antara lain: monev keamanan informasi

perangkat daerah dengan indeks KAMI dan mengevaluasi kelembagaan urusan

persandian dan keamanan informasi, pelatihan dan bimbingan teknis serta

pelatihan peningkatan security awareness yang harus diikuti oleh Perangkat

Daerah.

Kebudayaan

2.2.2.2.16.1 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional

Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat karya seni yang

sangat beragam dan pada karya seni tersebut tak jarang kita juga telah melakukan

suatu penghargaan atau penilaian pada karya seni tersebut. Seni Budaya adalah

suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang

secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika)

secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tabel 2.120 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat

Nasional/Internasional 22 26 22 37 1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional pada

tahun 2019 sebesar 37 penghargaan dan pada tahun 2020 hanya memperoleh 1

penghargaan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek

terutama anggaran dan kegiatan, kegiatan festival tingkat nasional banyak yang

ditiadakan guna mencegah penyebaran Covid-19.

2.2.2.2.16.2 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya

adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya

di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

-215-

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan.

Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik

oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu keperdulian terhadap cagar

budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya

memberikan konstribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Pada tahun 2019,

Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 10,58 persen dan

tercapai 8,87 persen pada tahun 2020. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan

terus memperhatikan cagar budaya agar kelestarianya dapat terjaga dengan baik.

Tabel 2.121 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase Peningkatan Cagar Budaya

yang Dilestarikan 2 10,58 8,78


2.2.2.2.16.3 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan

Pengertian seni secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat manusia

yang memiliku unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain.

Sedangkan Budaya adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara

bersama pada suatu kelompok orang dengan cara turun-temurun dari suatu

generasi ke generasi. Seni budaya merupakan suatu segala sesuatu yang

diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu

kelompok yang memiliki unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari

generasi ke generasi.

Tabel 2.122 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase Peningkatan Seni Budaya yang

Dilestarikan 5 5,3 5,99


Indikator kinerja daerah terkait persentase seni budaya yang dilestarikan

masih mengacu pada data seni budaya yang dilestarikan, data ini merupakan

akumulasi dari penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya. Pada tahun

2020 setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh

kegiatan penyelenggaraan kesenian dilaksanakan secara virtual karena kegiatan

penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya tidak dapat dilakukan secara

offline karena rawan pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2020 target persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan

http://www.satujam.com/pengertian-seni/

-216-

adalah 5,3 persen adalah 14 seni budaya dan tercapai sebanyak 16 seni budaya

atau 5,99 persen. Mulai tahun 2021, indikator ini tidak digunakan sebagai IKD Jawa

Timur dan diganti dengan indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang

Dikembangkan.

Tabel 2.123 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase Objek Pemajuan

Kebudayaan yang Dikembangkan 5,65 5,45 7,92


2.2.2.2.16.4 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan

Pesentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan merupakan

indikator baru dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa

Timur. Indikator ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) obyek

meliputi: tardisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Terdapat 5.489 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah terdata dengan baik dan

menjadi sasaran kegiatan untuk dilestarikan keberadaannya. Pada tahun 2020

setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh kegiatan

dilaksanakan secara virtual karena kegiatan penampilan, pagelaran dan penyajian

seni budaya tidak dapat dilakukan secara offline karena rawan pelanggaran protokol

kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Realisasi persentase obyek pemajuan

kebudayaan yang dikembangkan adalah 7,92 persen atau sebanyak 435 obyek

pemajuan kebudayaan.

Perpustakaan

Membaca merupakan proses pemahaman simbol untuk memperoleh informasi

yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata. Membaca memiliki berbagai

manfaat, diantaranya memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas.

Tabel 2.124 Indeks Kegemaran Membaca

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Kegemaran Membaca 39,69 62,65 63,65

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

-217-

Indeks kegemaran membaca merupakan Indikator baru dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiaanya pada tahun

2018 sebesar 39,69 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 62,65 hingga pada

tahun 2020 menjadi sebesar 62,65. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur

akan terus berupaya untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca, yaitu

dengan pendekatkan diri dengan masyarakat lewat penyediaan bahan bacaan yang

lebih banyak, variatif, dan menggerakkan kegiatan promosi, publikasi, pameran,

mobil perpustakaan keliling, lebih banyak menginisiasi masyarakat untuk

membentuk sudut baca, taman bacaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan

perpustakaan selama 7 hari, 24 jam dengan perpustakaan digital/e-library.

Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,

pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang

didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia, (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Kearsipan). Capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur diperoleh dari

nilai pengawasan eksternal sebesar 60% ditambah nilai pengawasan internal sebesar

40%. Pengawasan eksternal kearsipan dilakukan oleh dinas perpustakaan dan

kearsipan provinsi Jawa Timur terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Sedangkan pengawasan internal Kearsipan dilakukan

di perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur.

Kebijakan/peraturan kearsipan sangat dibutuhkan utamanya dalam

melakukan penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap

aspeknya harus ada dasar hukum/peraturan/pedoman yang mengatur. Lembaga

kearsipan berupaya dalam mencukupi pemenuhan kebijakan/pedoman/ peraturan

kearsipan dengan selalu menyusun peraturan/pedoman teknis kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaaa

kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan

lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang

meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan,

supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan. Pembinaan

tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya

untuk perangkat daerah.

Pengolahan Arsip dibedakan menjadi pengolahan arsip dinamis dan pengolahan

arsip statis. Pengolahan arsip dinamis menjadi tugas dan tanggungjawab perangkat

daerah. Sedangkan Pengelolaan arsip statis menjadi tanggungjawab lembaga

kearsipan dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Output dari

pengolahan arsip statis digunakan sebagai layanan kearsipan untuk masyarakat

-218-

umum. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan sampai dengan tahun 2020 yang

dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dapat dilihat dari Indeks Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tabel berikut

:

Tabel 2.125 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Penyelenggaraan Kearsipan 84,00 87,23 88,18 76,70 81,42

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Indeks penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur semapt mengalami penurunan

di tahun 2019, namun kembali membaik di tahun 2020 sebesar 81,42. Hal ini

menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam

tertib arsip.

2.2.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang

menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk

segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi

pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial

untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,

juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang

sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 2.126 Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020*

Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa

Timur (%) 5,72 5,83 5,86 6,00 5,64

Pertumbuhan PDRB Pariwisata - - 6,83 6,92 -9,60

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur *) Angka Sementara

(Data menggunakan asumsi perhitungan bahwa kontribusi perumbuhan PDRB sub Kategori Pariwisata bersumber dari sektor akomodasi makanan dan minuman. Untuk Perhitungan 2019-2024 menggunakan asumsi bahwa kontribusi PDRB bersumber dari sektor akomodasi dan makanan Minuman, Usaha Kesenian, Rekreasi, Hiburan dan Pariwisata, Kegiatan Pendidikan kesenian dan Olahraga)

Sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan

meluas di Indonesia sejak Februari 2020, menyebabkan pembatasan pergerakan

yang dilakukan oleh berbagai negara hingga berakibat pada turunnya kunjungan

wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Seiring dengan turunnya konsumsi

wisatawan. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan Nusantara yang melakukan

-219-

penundaan perjalanan wisata dikarenakan kekhawatiran terhadap pemberlakuan

protokol kesehatan serta dampak kesehatan dari penyebaran Covid-19. Selain itu,

munculnya kebijakan dari pemerintah daerah yang memberlakukan pembatasan

jam operasional serta pengurangan kapasitas pengunjung di destinasi wisata,

tempat hiburan dan tempat-tempat yang beresiko menjadi cluster penyebaran

Covid-19. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi

Jawa Timur menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang terdampak

selama pandemi salah satunya adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan

Makan dan Minum sebear 8,87 persen sehingga mempengaruhi kontribusi

pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur.

Accupancy hotel dan restoran mengalami penurunan, tempat pariwisata

atau DTW turun sampai 11 persen, serta seluruh angkutan wisata turun drastis

sampai 20 persen, industri pendukung pariwisata turun, pertandingan olahraga

turun, yang masih bertahan adalah siaran radio, televisi dan pendidikan kesenian

dan olahraga. Artinya dengan kondisi pertumbuhan sektor pendukung pariwisata

yang minus atau turun drastis pada tahun 2020 maka pertumbuhan pariwisata

juga turun atau terkontraksi sebesar 9,60 persen.

Secara kumulatif di tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara dan

mancanegara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, baik wisatawan

yang menginap di akomodasi maupun wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata,

hal ini akibat pandemi covid banyak destinasi wisata ditutup guna mitigasi covid

serta pemberlakuan PSBB dan PPKM.

Tabel 2.127 Jumlah Wisatawan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020*

Nusantara

- Menginap di Akomodasi 8.693.790 8.285.929 7.256.013 9.531.282 4.753.112

- Kunjungan ke Obyek

Wisata 58.085.444 65.623.535 70.935.415 82.561.561 30.282.839

Mancanegara

- Menginap di Akomodasi 618.615 690.509 830.968 770.826 112.431

- Kunjungan ke Obyek

Wisata 440.655 401.778 457.077 643.791 64.930

- Melalui Bandara Juanda 220.570 239.411 322.965 243.899 34.977

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara

Sementara itu berdasarkan tabel dibawah nampak bahwa tahun 2020

jumlah daya tarik wisata di Jawa Timur sebanyak 969, dengan usaha sarana

pariwisata yang terdiri dari akomodasi, restoran/rumah makan dan perjalanan

-220-

wisata masing-masing sebanyak 2.913 akomodasi, 4.323 restoran/rumah makan

dan 774 usaha perjalanan wisata. Dalam rangka penguatan SDM para pelaku

pariwisata dari total jumlah tenaga kerja bidang pariwisata tahun 2020 sebanyak

101.170 tenaga kerja, 206 tenaga kerja merupakan tenaga kerja terlatih di bidang

pariwisata, angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2019

mengalamipenurunan dikarenakan akibat dampak pandemi Covid 19 yang

berdampak pada pengurangan anggaran dan kegiatan. Untuk tenaga kerja telah

memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata sebesar 6.861 tenaga kerja di

Tahun 2020.

Tabel 2.128 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Jawa Timur

Indikator Satuan Tahun

2016 2017 2018 2019 2020*

Daya Tarik Wisata Unit 784 784 808 808 969

Usaha Sarana Wisata

(Akomodasi) Unit 1.806 1.883 2.180 2.217 2.913

Usaha Sarana Wisata

(Restoran dan Rumah Makan) Unit 3.007 3.432 4,169 4.203 4.323

Usaha Perjalanan Wisata Unit 1.300 1.461 1,872 1.786 774

Tenaga Kerja Bidang

Pariwisata Orang 237.402 275.159 277.159 284.467 101.170*

Tenaga Kerja Terlatih Bid.

Pariwisata Orang 100 284 476 418 206

Tenaga Kerja Bersertifikat Bid

Pariwisata Orang 50 3.751 5.855 4.574 6.861

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara

Kelautan dan Perikanan

2.2.2.3.2.1 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur

kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan

nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi

rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi

nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun dasar dan

sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

Perhitungan NTN pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 =

100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

-221-

Tabel 2.129 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 111,84 121,77 126,90 98,44 95,77


Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2020 mengalami penurunanan sebesar

2,71 persen dibanding tahun 2019, yaitu dari 98,44 menjadi 95,77. Penurunan

tersebut disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang dialami semua masyarakat

Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan

tangkap terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi

nelayan tahun 2020 secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun

2019. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2020, penurunanan NTN terbesar

terjadi pada Bulan April sebesar 2,68 persen karena Covid-19 mulai menyebar di

Jawa Timur pada akhir bulan Maret tahun 2020. Namun mulai bulan Mei 2020,

NTN Jawa Timur memiliki kecenderungan naik samapi bulan Desember tahun 2020

meskipun sempat mengalami penurunan di bulan Juli dan November tahun 2020.

2.2.2.3.2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

PDRB sub kategori pertanian merupakan bagian dari PDRB Kagori

pertanian, kehutanan , dan perikanan. Laju pertumbuhan sub kategori perikanan

mengalami penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar 5,71 persen dan

terkontraksi mulai tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB sub kategori

perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,69 persen. Penyebab kontraksi sub

kategori perikanan pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh turunnya produksi

perikanan tangkap, baik laut maupun perairan umum.

PDRB Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup segala

pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-

barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk

kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada

kegiatan usaha tanaman pangan.

Tabel 2.130 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan 5,06 4,82 -0,86 -0,20 -0,69


-222-

Pertanian

Secara keseluruhan tahun 2020, PDRB Jawa Timur mengalami kontraksi

dibandingkan tahun lalu, dimana perlambatan terjadi pada hampir seluruh

komponen permintaan akibat pandemi COVID -19 dan berdampak pada penurunan

konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK kategori Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan tiga tahun terahkir selalu positif. Sampai dengan akhir 2020, PDRB

ADHB Jawa Timur mencapai 273.571,96 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB ADHK

mencapai 167.303,71 Milyar Rupiah.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,94

persen pada tahun 2020, mengalami perlambatan dibandingkan dnegan tahun 2019

yang tumbuh sebesar 1,18 persen. Sebagian sub kategori mengalami peningkatan

produksi, diantaranya sub kategori tanaman pangan sebesar 1,02 persen, tanaman

hortikultura sebesar 5,90 persen, dan peternakan sebesar 2,38 persen.

Pertumbuhan sub kategori tanaman pangan didorong oleh peningkatan produksi

padi, kacang hijau, dan ubi jalar, sedangkan komoditas tanaman pangan lainnya

mengalami penurunan produksi. Sementara itu, akselerasi yang terjadi di sub

kategori tanaman hortikultura terjadi karena peningkatan produksi sayur dan buah

seiring meningkatnya permintaan di tengah pandemi Covid-19.

Tabel 2.131 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,41 1,58 -2,13 1,18 0,94

- Sub Kategori Tanaman Pangan 1,76 -2,02 -4,10 -1,26 1,02

- Sub Kategori Tanaman Hortikultura 6,88 -1,20 -2,62 2,66 5,90

- Sub Kategori Perkebunan -0,74 2,55 -0,07 4,21 -0,33

- Sub Kategori Peternakan 3,49 3,90 -1,30 2,56 2,38


Kehutanan

2.2.2.3.4.1 Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain

berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya

erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang

sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Penghitungan Indeks

-223-

Tutupan Hutan (ITH) dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan

luas wilayah administrasinya.

Perkembangan pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,83 dan meningkat

setiap tahunnya sampai pada tahun 2019 menjadi 55,92. Namun pada tahun 2020

mengalami penuruna sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu

upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan indeks tutupan hutan

adalah dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

serta reboisasi kawasan hutan.

Tabel 2.132 Indeks Tutupan Hutan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Tutupan Hutan 54,83 55,15 55,47 55,92 55,90

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.3.4.2 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan salah satu sub kategori

perekonomian di dalam kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai tambah

yang diciptakan sub kategori kehutanan dan penebangan kayu merupakan

perbedaan nilai sutu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan

produksi dan/atau distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat

ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat berupa

produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. Kedua jenis

produk itu walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang sama dalam hal

produknya dapat dipasarkan.

Tabel 2.133 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penenbangan Kayu

(Milyar Rupiah)

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

PDRB ADHB Sub Kategori

Kehutanan dan Penenbangan Kayu 9.008,9 9.977,3 9.814,4 10.530,5 10.040,3


PDRB sub kategori kehutanan dan penebangan kayu memiliki kecenderungan

naik meskipun capaiannya masih fluktuatif setiap tahunnya. Adapaun capaian 2020

mengalami penurunan dibanding tahun 2019 menjadi 10.040,3 milyar rupiah, hal ini

tidak lain dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur mulai

Maret 2021.

-224-

Energi dan Sumber Daya Mineral

2.2.2.3.5.1 PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian

Sumbangan PDRB Pertambangan dan Galian terhadap perekonomian Jawa

Timur pada tahun aku2020 sebesar 3,50 persen, menurun dibandingkan tahun

2019 yang mencapai 4,03 persen. Sedangkan untuk pertumbuhannya pada tahun

2020 terkontraksi sebesar 4,18 persen, melambat dibandingkan tahun 2019 yang

tumbuh mencapai 1,47 persen. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Jawa Timur oleh

produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas dan panas bumi dikelompokkan

pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.134 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor

Perambangan dan Penggalian 14,18 7,48 2,38 1,47

-

4,18

Kontribusi terhadap Total PDRB 3,77 4,02 4,28 4,03 3,50


Pertumbuhan PDRB pertambangan dan penggalian cenderung berfluktuasi,

volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan

lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan penyebab

terkontraksinya PDRB pertambangan dan penggalian di tahun 2020 disebabkan

dampak pembatasan aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Untuk

meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Galian di Jawa Timur dapat

dilakukan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan

masing-masing.

2.2.2.3.5.2 Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta

memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk

penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas

ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat

lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik

salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio

Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah

terlistriki dengan total rumah tangga.

-225-

Tabel 2.135 Rasio Elektrifikasi (%) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Rasio Elektrifikasi (%) 89,06 91,58 94,64 99,29 102,57


Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016

hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 89,06 persen pada tahun 2016

menjadi 102,57 persen pada tahun 2020. Ini menjadi indikasi bahwa pelayanan

akan listrik di Jatim semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh

masyarakat sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada capaian kinerja

dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim. Namun

demikian masih ada beberapa Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan,

Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo, Rasio Elektrifikasinya masih

relatif rendah.

2.2.2.3.5.3 Bauran Energi Baru Terbarukan

Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan

energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi

fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan

energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan

porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar

batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian Energi Baru

Terbarukan (EBT). Sedangkan penggunaan energi fosil utamanya Minyak Bumi dan

Batubara di Provinsi Jawa Timur harus disubstitusi dengan EBT untuk

meningkatkan ketahanan energi daerah. Adapun komposisi Bauran Energi

Terbarukan di Jawa Timur terus menunjukan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari

4,2 persen pada tahun 2016 menjadi 7,0 persen tahun 2020.

Tabel 2.136 Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 4,2 4,3 4,7 4,9 7,0


Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata

di seluruh wilayah di Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat

menjadi solusi permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah

terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau akses listrik. Selama periode lima

tahun terakhir persentase bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Timur

-226-

mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang mendukung

peningkatkan pemanfaatan energi terbarukan diantaranya :

• Pembangunan PLTS Rooftop pada Gedung Pemerintah, Swasta, Sekolah dan

Pondok Pesantren;

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada daerah

yang memiliki potensi air;

• Pembangunan Biogas sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak;

• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Perkotaan; dan

• Pemanfaatan ampas tebu pada Pabrik Gula sebagai Pembangkit Listrik Tenaga

Biomassa (PLTBm).

Perdagangan

2.2.2.3.6.1 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdaganagan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung

antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan

ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor. Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB

Jawa Timur dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim. Besarnya jumlah

penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan

perdagangan di Jawa Timur.

Tabel 2.137 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Pertumbuhan PDRB Kategori

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

5,81 6,26 6,29 6,01 -

5,74


Pada tahun 2020, Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 5,74

persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,01 persen. Hal ini

mengindikasikan turunnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari

pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

-227-

2.2.2.3.6.2 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sseuai dengan

Perundang-Undangan

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 Tentang

Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, barang beredar adalah barang/jasa

yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di

pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau sarana perdagangan lainnya

untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen yang termasuk dalam

proses penyimpanan di tempat penyimpanan yang berada di wilayah Republik

Indonesia. Dalam prosesnya dibutuhkan pengawasan agar konsumen atau

pengguna barang dapat terlindungi. Sementara itu definisi pengawasan adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan

kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu

produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman label dalam bahasa

indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual,

pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan

dan/atau klausula baku.

Adapun formulasi dalam menghitung Persentase barang beredar yang

diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan adalah perbandingan antara

jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

terhadap jumlah barang beredah yang diawasi.

Tabel 2.138 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang-

undangan

Indikator Tahun

2019 2020

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai

dengan perundang-undangan 96,68 95,36

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-

undangan di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 96,68 persen dan pada tahun

2020 mengalami penurunan sebesar 95,36 persen. Menurunnya persentase barang

beredar yang diawasi tersebut diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi

masyarakat sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran pandemi

Covid-19 serta adanya refokusing anggaran yang berfokus pada penanganan Covid-

19.

Sesuai amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

konsumen, bahwa ada 5 asas yang harus diingat sebagai pelaku usaha maupun

sebagai konsumen, yaitu (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan

bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku

-228-

usaha secara keseluruhan. (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh

rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil. (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam

arti materiil ataupun spiritual. (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang dikonsumsi atau digunakan. (5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar

baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian

hukum.

Tabel 2.139 Jumlah Barang beredar yang diawasi

Tahun Wilayah

Surabaya

Wilayah

Malang

Wilayah

Jember

Wilayah

Bojonegoro

Wilayah

Kediri Total

2017 32.302 29.750 21.352 18.472 25.752 127.628

2018 40.243 38.291 36.517 34.430 40.455 190.036

2019 393.382 255.008 234.420 320.170 204.016 1.406.996

2020 230.313 224.260 8.526 49.483 104.250 616.832


Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong

pelaku usaha untuk tertib niaga agar konsumen dapat terlindungi. Implementasi

dari kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan

pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada di Jawa Timur, sehingga

konsumen dapat terlindungi dari potensi kerugian akibat mengkonsumsi /

menggunakan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, namun demikian jumlah

barang beredar yang diawasi masih sangat terbatas.

Perindustrian

Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam

Perekonomian Jawa Timur,dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, yaitu

2018 sebesar 29,73%; 2019 sebesar 30,32%; dan 2020 sebesar 30,69%. Selain

sebagai penopang perekonomian, Industri pengolahan juga memberikan kontribusi

terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk menjaga performa perekonomian Jawa

Timur agar terus tumbuh dan meningkat maka pertumbuhan indutri pengolahan

harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara

keseluruhan.

-229-

Tabel 2.140 Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Pertumbuhan PDRB Kategori Industri

Pengolahan 4,51 5,69 7,55 6,85

-

2,06


Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2018

sebesar 7,55 persen, tahun 2019 sebesar 6,85 persen serta pada tahun 2020 mengalami

kontraksi sebesar 2,06. Terkontraksinya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan

diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya

pemutusan rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Dalam rangka keselarasan Indikator pertumbuhan PDRB Kategori Industri

Pengolahan sehingga diperlukan indikator pendukung yang lebih representatif, yaitu

Jumlah Unit Usaha Industri dan Nilai Produksi Industri Pengolahan. Kedua indikator

pendukung tersebut merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan PDRB kategori

Industri Pengolahan.

Tabel 2.141 Indikator Pendukung Usaha Industri Pengolahan

TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Perusahaan Jatim yang telah

menerapkan standarisasi dan HKI *) 2.155 1.888 1.010 1.121 -

Total Industri Formal *)

20.467 22.677 23.524 24.322 -

Persentase Industri yang telah

menerapkan standarisasi dan HKI *) 10,53 8,33 4,29 4,61 -

Jumlah Unit Usaha Industri - - - - 820,156

Nilai Produksi Industri Pengolahan

(Rp. Milyar) - - - - 219,244

Sumber : Disperindag Jatim Ket. *) : data tersebut merupakan data perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (belum termasuk perusahaan yang memperoleh fasilitasi secara mandiri non Pemprov Jawa Timur)

Ketransmigrasian

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke

daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan

transmigrasi disebut transmigran. Program transmigrasi pada dasarnya merupakan

suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan

masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi

tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan

pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang

bersangkutan.

-230-

Tabel 2.142 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan

Sosialnya

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Transmigran Yang Berhasil

Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan

Sosialnya

81,65 72,00 70,00 75,99 -

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf

ekonomi dan sosialnya di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 81,65 persen dan terus

mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 75,99. Sementara

itu pada tahun 2019 persentasenya mengalami kenaikan menjadi 75,99 persen.

Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah,

diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi

sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan

memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar

memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan

perekonomiannya.

Mulai tahun 2021 terdapat perubahan indikator pada urusan transmigrasi

yang semula Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi

Dan Sosialnya berubaha menjadi Persentase Transmigran Yang Berhasil

Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial.

2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Perencanaan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD

dengan RPJMD.

Indikator untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD

ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten

dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

-231-

dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus

dilaksanakan Tahun berkenaan. Capaian keselarasan dokumen perencanaan

sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.143 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

Indikator

Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Keselarasan

Dokumen Perencanaan 98,5 100 100 100 94,36

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel capaian persentase keselarasan dokumen perencanaan di

atas pada tahun 2020 terealisasi sebesar 94,36 persen dari target yang ditetapkan

sebesar 100 persen, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat

terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang

mengamanatkan adanya penambahan nomenklatur program dalam Perubahan

RKPD sebanyak 32 program dari total program yang terdapat pada RPJMD sejumlah

567 program menjadi 599 program pada Perubahan RKPD tahun 2020.

Urusan Keuangan

2.2.2.4.2.1 Nilai Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk

apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian

rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga

dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 2.144 Nilai Opini BPK

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good

governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil

-232-

dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk opini BPK Tahun 2014 Jawa Timur meraih Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), kemudian Tahun 2015-2020 Jawa Timur kembali

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Kinerja Nilai Opini BPK yang dicapai di tahun 2020 atas laporan

keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 masih terdapat beberapa permasalahan

utama yang dihadapi yaitu :

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki prosedur baku untuk

melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima oleh OPD;

2) Tindak lanjut Dinas Pendidikan atas permasalahan Dana BOS Tahun 2018

belum optimal sehingga masih terjadi permasalahan berulang di Tahun 2019;

3) Kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah belum sepenuhnya

mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka memenuhi pencapaian

target kemantapan jalan provinsi TA 2019;

5) Kegiatan persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan

target kemantapan jalan;

6) Pelaksanaan fisik kegiatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana

pengadaan.

Sedangkan strategi utama dalam menanggulangi permasalahan dan isu

strategis (termasuk upaya sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota) adalah

sebagai berikut :

1) Menyusun kebijakan pengelolaan pendapatan hibah langsung yang diterima

oleh OPD, baik hibah uang maupun barang dan jasa agar dapat tercatat secara

memadai di Laporan Keuangan;

2) Menyusun prosedur baku yang dapat menjamin pelaporan dana BOS dilakukan

tepat waktu dan menyatakan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari

pihak sekolah, cabang dinas dan manajemen BOS serta prosedur rekonsiliasi

yang tertib;

3) Meninjau kembali Peraturan Gubernur tentang pemberian dan pemanfaatan

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mengacu kepada

PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai

besarnya insentif yang ditetapkan paling tinggi untuk provinsi di tiap jenis pajak

dan retribusi;

-233-

4) Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

5) Memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam

menyusun daftar paket pekerjaan dan mendokumentasikan proses tersebut;

6) Memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan

program pemeliharaan/rekonstruksi jalan

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa

menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam

setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai

kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang berkesinambungan.

2.2.2.4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan

oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan transfer yang

terdiri dari dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan bantuan

keuangan. Rasio kemandirian bertujuab untuk menggambarkan ketergantungan

daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipapsi

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian

keuangan daerah berarti tingakt ketergantungan daerah terhadap bantuan

pemerintah pusat semakin rendah serta menunjukkan semakin tinggi partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan

komponen dari PAD.

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada

tahun 2019 sebesar 137,89 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018

sebesar 138,50 persen. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus meningkat sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan yang

signifikan. Kondisi ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi

132,23 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD dan pendapatan transfer

dibanding tahun 2019, namun penurunan PAD jauh lebih besar dibanding

pendapatan transfer. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang

berpengaruh pada pendapatan masyarakat sehingga pendapatan pajak dan

retribusi daerah menurun.

-234-

Tabel 2.145 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah (%) 138,50 137,89 132,23

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, diolah

2.2.2.4.2.3 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan

lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam

menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi

sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan

ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber

pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan

cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki

daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek

ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu

instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan Daerah dalam menghimpun

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dimana

pemungutannya dikendalikan langsung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.146 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan 58,04 57,77 56,75*

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ket : *) Unaudited

Pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Daerah yang dapat dihimpun

Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 31 Trilyun 630 Milyar 838 Juta

320 Ribu 770 Rupiah *), terdiri atas PAD sebesar 17 Trilyun 951 Milyar 235 Juta 57

Ribu 953 Rupiah *) dan Dana Perimbangan sebesar Rp 13 Trilyun 575 Milyar 369

Juta 898 Ribu 763 Rupiah *). Apabila dibandingkan rasionya, maka penerimaan

PAD mencapai 56,75 persen dari total Pendapatan Daerah, masih memenuhi target

-235-

indikator kinerja daerah, meskipun pemungutan PAD pada Tahun 2020 jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cukup terkendala pada saat masa

pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan barang dan manusia sangat

berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat atas

barang kena Pajak Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk menjaga

kapasitas fiskal daerah, maka fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah

menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dengan memberikan beberapa

paket insentif/keringanan Pajak Daerah antara lain pembebasan denda,

pengurangan sebagian pokok pajak dan pembebasan pokok pajak. Upaya tersebut

cukup efektif untuk menjaga tingkat penerimaan Pajak Daerah yang memberikan

kontribusi hingga 80,27 persen terhadap PAD Jawa Timur.

2.2.2.4.2.4 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain

PAD yang Sah

Pajak Daerah, Retriibusi Daerah, dan lain PAD Ayang sah adalah komponen

dalam dalam penerimaan Pendpatan Asli Daerah. Sampai dengan akhir Desember

tahun 2019, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih berada di atas target yang

ditetapkan.

Tabel 2.147 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain

PAD yang Sah

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah 2,21 12,34 4,96 3,04 -7,14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Adapun target persentase kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-

lain PAD yang sah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar -22,51 persen, faktor

pertumbuhan negatif tersebut karena tidak optimalnya penerimaan sektor Pajak

Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Perubahan Kebijakan Keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19

dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

nasional serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu poin kebijakan yang

ditekankan oleh Pemerintah untuk mendorong sektor perekonomian adalah

pemberian stimulus dan kelonggaran perpajakan kepada

pengusaha/masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Daerah dengan pemberian insentif Pajak Daerah;

-236-

2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April hingga Mei 2020

serta pembatasan aktivitas / perjalanan selama masa libur panjang berdampak

pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat

cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi

konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi;

3) Terbatasnya upaya tagih selama masa pandemi, yaitu penyampaian

administrasi perpajakan dan kegiatan penegakan hukum di tempat (operasi

bersama) yang mayoritas merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi

menimbulkan kerumunan.

Implikasi dari batasan sebagaimana disebut di atas adalah turunnya

penerimaan beberapa sektor Pajak Daerah sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), turun 4,71 persen bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2019 yang disebabkan oleh:

2) Kehilangan sebagian pokok pajak karena kebijakan insentif/pengurangan pokok

PKB selama periode Juni – Agustus 2020;

3) Pemberian insentif pajak tidak cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib

pajak, karena yang melaksanakan pendaftaran ulang selama tahun 2020 hanya

sebesar 84,34 persen;

4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), turun 28,60 persen dari realisasi

tahun 2019, disebabkan oleh berkurangnya permintaan/konsumsi kendaraan

baru baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan objek kendaraan

baru terdaftar di Jawa Timur tercatat hanya sebesar 646.835 unit, lebih rendah

39,9 persen atau turun sebanyak 427.447 unit apabila dibandingkan dengan

tahun 2019. Hal ini berdampak signifikan terhadap penerimaan sektor BBNKB

karena mayoritas penerimaannya berasal dari BBNKB penyerahan pertama;

5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), turun 12,10 persen dari

realisasi tahun 2019, disebabkan karena berkurangnya volume penyaluran

hingga 10,07 persen atau sebesar 815 ribu kilo liter, akibat pembatasan aktivitas

pergerakan barang maupun manusia pada saat PSBB maupun pembatasan

lainnya pada saat memasuki libur panjang. Faktor berpengaruh lainnya adalah

perubahan harga jual sebagian jenis BBM (Perta Series dan Solar Non Subsidi)

yang lebih rendah 4,44 apabila dibandingkan dengan tahun 2019;

6) Pajak Air Permukaan (PAP), tumbuh 2,28 persen dari realisasi tahun 2019, yang

salah satunya disebabkan karena pembayaran piutang Pajak Air Permukaan

oleh operator Migas di Provinsi Jawa Timur;

-237-

7) Pajak Rokok, tumbuh 35,70 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun

2019, salah satunya karena besaran potongan Rokok untuk JKN Tahun 2020

tidak sebesar tahun 2019.

Urusan Kepegawaian

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa

ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif

dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas

ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan

penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan kriteria pengukuran tingkat

profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan

disiplin. Indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin

profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik,

kualifikasi pendidikannya semakin meningkat dan disiplin pegawai yang tinggi.

Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting

untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam rencana pengembangan SDM yang

lebih baik.

Tabel 2.148 Indeks Profesionalitas ASN di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Profesionalitas ASN 75,73 81,11 88,05 82,00 85,00

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Jawa Timur selama empat tahun terakhir

terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 75,73 (2016); 81,11 (2017);

88,05 (2018) dan 82,00 (2019). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan

untuk Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk

tahun 2018 IP dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana dan mulai Tahun 2019

pengukuran IP ASN dilaksanakan mulai dari Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi,

Administrator dan Pengawas)dan Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Unsur penilaian Indeks

Profesionalitas Pegawai (IPP) terdiri dari kualifikasi bobot 25 persen, kompetensi

bobot 40 persen, kinerja bobot 30 persen dan disiplin 5 persen. Adapun

-238-

pengkategorian Tingkat Profesionalitas ASN adalah nilai 91 – 100 berkategori sangat

tinggi, nilai 81 – 90 berkategori tinggi, nilai 71 – 80 berkategori sedang, nilai 61 – 70

berkategori rendah dan nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah.

Tahun 2020 capaian IP ASN dengan nilai 85 dengan katagori tinggi rentang

nilai ( 71-80) Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jatim lebih

terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS

disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran kemudian

pengembangan kompetensi akan dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang

dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan

pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan

penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan

pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi ASN diarahkan pada penciptaan dan peningkatan

kompetensi atau kemampuan aparatur agar dapat melaksanakan pelayanan publik

secara optimal. Diharapkan pengembangan kompetensi ASN dapat diarahakan

kepada peningkatan dalam komponen-komponen dari kompetensi tersebut yaitu

peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku kerja, sehingga tugas

atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional.

Pada tahun 2020 Presentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat

kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 terdapat capaian yang cukup baik

yaitu 99,99 persen yang dimana dalam pelaksanaan pelatihan PNS dan pelatihan

dasar CPNS terlaksana dengan baik walau dengan kondisi pandemi Covid-19,

BPSDM Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi dan merubah metode pelatihan

dengan daring sehingga pelaksanaan pada tahun 2020 dapat melebihi target.

Urusan Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk

meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah

tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan

publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang

-239-

menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui

mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks

inovasi daerah.

Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan

pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif,

inovatif, dan kurang inovatif. Predikat Inovasi Daerah ini yang selanjutnya akan

menjadi indikator baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Dari hasil pengukuran indeks inovasi darerah, pada tahun

2018, 2019, 2020, Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal

ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Tabel 2.149 Predikat Inovasi Daerah

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Predikat Inovasi Daerah Sangat inovatif Sangat

inovatif Sangat inovatif

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pencapaian predikat inovasi daerah “sangat

inovatif, Perangkat Daerah didorong dan dimotivasi untuk kreatif, membuat suatu

inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Inovasi Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi inovasi

daerah harus memenuhi beberapa kriteria ditentukan, diantaranya adalah inovasi

tersebut merupakan pembaharuan pada sebagian atau keseluruhan suatu

program/kegiatan; inovasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan/atau

masyarakat; inovasi yang tidak membebani dan membatasi masyarakat yang tidak

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; inovasi yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; serta inovasi tersebut dapat

direplikasi.

Kesatuan Bangsa dan Politik

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan salah satu komponen dalam

penilaian Indeks Demokrasi Indonesia. Aspek tersebut melatarbelakangi penilaian

terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan dengan memperhatikan beberapa

hal yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD dalam menyuarakan aspirasi

masyarakat, Peran Partai Politik dalam mencetak kader yang kompeten, Peran

Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang Independen.

-240-

Tingkat capaiannya Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan

pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil

(Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi

(Institution of Democracy). Bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat

perkembangan demokrasi. Salah satu aspek IDI yaitu Lembaga Demokrasi dengan

capaian tahun 2016 sebesar 81,39 kemudian mengalami penurunan menjadi 63,63

tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 76,57. Selanjutnya pada

tahun 2019 kembali menurun menjadi 72,86, di tahun terakhir tahun 2020 kembali

mengalami peningkatan menjadi 80,55.

Tabel 2.150 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Aspek Lembaga Demokrasi 81,39 63,63 76,57 75,97 80,55

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Penurunan pada Indeks Aspek Lembaga Demokrasi terjadi diantaranya

karena; Menurunnya perda yang merupakan inisiatif DPRD; Meningkatnya

kecurangan dalam perhitungan suara; Menurunnya netralitas penyelenggaraan

pemilu dan meningkatnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan

bersalah oleh keputusan PTUN. Sedangkan kenaikan pada Indesk Lembaga

Demokrasi diantaranya karena; Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD

oleh pemerintah Daerah; meningkatnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif;

meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan; meningkatnya kegiatan

kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu; meningkatnya persentase

perempuan pengurus partai politik; tidak adanya keputusan hakim yang

kontroversial dan tidak adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh

jaksa atau polisi.

Koordinasi Pelaksanaan Urusan Penghubung

2.2.2.4.7.1 Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di

dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara

dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan

dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Perkembangan persentase pelayanan keprotokolan pada tahun 2016 menjadi 100

persen dan pada tahun 2017 - 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,94

dan 98,84 persen secara berturut turut. Pada tahun 2019 persentase pelayanan

-241-

keprotokolan mengalami kenaikan kembali sebesar 100 persen, dimana pada tahun

2019 semua pelayanan terfasilitasi dan terlaksana dengan baik.

Tabel 2.151 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Pelayanan Keprotokolan 100 99,94 98,84 100 Tidak

diampu lagi

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4.7.2 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek

Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang

dapat dikembangkan menjadi potensi yang lebih unggul. Persentase promosi potensi

daerah di Jabodetabek terdiri dari empat unsur yaitu Persentase pengunjung yang

puas atas promosi UKM; Persentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya

Jawa Timur di Jakarta; Persentase pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitasi

di Jakarta; dan Persentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta.

Persentase promosi potensi daerah pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan

mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,64 persen, tahun 2018

menjadi 98,48 persen hingga 2019 sebesar 97 persen. Kegiatan promosi potensi

daerah sangat diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun guna

menarik wisatawan dan investor.

Tabel 2.152 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Promosi Potensi Daerah 100 96,64 98,48 97 Tidak

diampu lagi

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4.7.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung

Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat adalah mengetahui dan

mempelajari kinerja pelayanan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu

Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

hubungan antar lembaga sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan

perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan

melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang

diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

-242-

Hasil survei kepuasan masyarakat Badan Penghubung ada penunjukkan

kepada pihak ke tiga yang independen intuk melaksanakan survei kepuasan

masyarakat. Dalam penelitian ini ada 242 orang dan menggunakan metode survei.

Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan masing-masing

unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9

unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari Permenpan No 14 Tahun 2017.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung pada tahun

2020 sebesar 90,96. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan

menggunakan masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks

kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari

Permenpan No 14 Tahun 2017. hal ini terlihat dari hasil survei kepuasan

masyarakat untuk kewajaran biaya/tarif pelayanan dan prosedur pelayanan

menempati penilaian tertinggi yaitu 0.43 dan 0.42. harapan kedepan Badan

Penghubung akan meningkatkan pada penataan sistem, mekanisme dan prosedur

pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas,

berdaya guna dan berhasil guna; serta dalam lingkup badan penghubung

tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya

peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2.2.4.7.4 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan,

pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh

Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota yang terkait.

Pada tahun 2016 persentase rekomendsi yang ditindaklanjuti mencapai 80

persen kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 95 persen dan tahun 2019

sebesar 98,26 persen hingga tahun 2020 menjadi 100,27 persen. Peningkatan ini

mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta

bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

-243-

Tabel 2.153 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan yang Ditindaklanjuti

80 93 95 98,26 100,27

Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim

Pengawasan

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan

Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan

untuk mendorong kesadaran risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan cara

memetakan resiko korupsi seperti suap/gratifikasi dalam layanan, penggelembungan

anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga

rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk

melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whisleblower system dan upaya anti

korupsi lainnya. Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus

suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan

pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai

(internal), pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), ahli di bidang korupsi dan

juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan

masyarakat kepada KPK.

Tabel 2.154 Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Integritas 74,96 76,42 76,10

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan Indikator baru

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiannya pada

tahun 2019 sebesar 76,42 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai

76,1, hal ini disebabkan pada tahun 2020 pelaksanaan SPI (Survey Penilaian

Integritas) dilakukan secara daring melalui watsapp atau email dengan tidak ada

pendamping dari BPS seperti tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19, sehingga

pelaksanaan SPI secara daring dikuatirkan pertanyaan/kuisioner akan bias, misal

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk responden eksternal/ekspert bisa diartikan

pada instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan

hal tersebut maka target RPJMD Perubahan tahun 2019 – 2024 untuk Indeks

-244-

Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur disesuaikan, yaitu tahun 2021 - 2022

sebesar 76 dan tahun 2023 s.d. 2024 sebesar 77 dengan asumsi bahwa pandemi

Covid-19 masih ada sampai dengan tahun 2022.

Nilai integritas baik di tingkat organisasi maupun individu dapat

dikategorikan sebagai permasalahan yang mendasar karena integritas sendiri berasal

dari dalam diri setiap individu. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya

membangun integritas perlu digalakkan, karena tanpa memperbaiki integritas,

sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul kolusi. Kehadiran

integritas di level individu, organisasi, dan nasional merupakan pertahanan terbaik

untuk mencegah terjadinya korupsi.

Kesekretariatan DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 2.155 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 75,89 76,95 80,69 80,79 81,05

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD selama enam tahun terakhir (2016-2020) terus menunjukkan

peningkatan, yaitu masing-masing 75,89 (2016); 76,95 (2017); 80,69 (2018); 80,79

(2019) Dan 81,05 (2020). Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif

pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyakarat.

Kesekretariatan Daerah

2.2.2.4.10.1 Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting

dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem

manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

-245-

serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka

pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem

pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 2.156 Nilai SAKIP di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai SAKIP 81,14 81,21 81,70 81,71 82,38


SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan

gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi

SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi

pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2016-2020 terus menunjukkan

peningkatan, yaitu dari 80,04 pada tahun 2016 menjadi 81,14 pada tahun 2020. Hal

ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah

Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun.

2.2.2.4.10.2 Status LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan

kinerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan yang merupakan kewenangan

pemerintah daerah. LPPD didasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Kepala Daerah

wajib Menyusun LLPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah

Pusat. LPPD yang telah disusun dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Pusat

untuk menilai seberapa baik tata Kelola pemerintah di daerah. Evaluasi kinerja yang

dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana

kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.157 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Status LPPD Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi - -

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur

Perkembangan status LPPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018

adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/

-246-

telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan

bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan. Selama 4 tahun berturut-

turut dari 2015 sampai dengan Tahun 2018, LPPD Jawa Timur selalu menempati

posisi teratas di tingkat nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi hasil

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPDD) tahun 2016

terhadap LPPD tahun 2015 bahwa Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,0765

terkategori status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Kepmendagri No. 120-10421

tahun 2017. EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016, Provinsi Jawa Timur

memperoleh skor 3,3263 dengan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan

kepmendagri No. 100-53 tahun 2018. EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD Tahun

2017 berdasarkan kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur

memperoleh skor 3,3021 dengan status kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya untuk

LPPD Tahun 2018 yang EKPPD nya dilaksanakan pada Tahun 2019, bahwa Provinsi

Jawa Timur memperoleh skor 3,4144 dengan status kinerja Sangat Tinggi.

Untuk LPPD tahun 2019 dan 2020, dari target status LPPD yaitu Sangat

Tinggi, belum dapat diinfomasikan hasil nya dikarenakan hasil pelaksanaan EKPPD

tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 masih dalam proses pembahasan oleh tim

nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Begitu pula untuk

status LPPD Tahun 2020 belum dapat diinfokan karena masih dalam tahapan

penyusunan LPPD yang mana hasil penilaiannya baru dapat diketahui pada Tahun

2022 mendatang.

2.2.2.4.10.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan

publik tersebut adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna

layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sehubungan

dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 2.158 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,00 81,33 83,24 83,32 84,02


-247-

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun

2016-2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 81 (Thn. 2016); 81,33

(Thn. 2017); 83,24 (Thn. 2018); 83,32 (Thn. 2019) dan 84,02 (Thn. 2020). Kondisi

ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih

baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat

mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9

(sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam

PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah :

1. Persyaratan

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

3. Waktu penyelesaian

4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi pelaksana

7. Perilaku pelaksana

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

9. Sarana dan prasarana

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat

dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang

dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.

2.2.2.4.10.4 Indeks Kepedulian Sosial

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup

sendiri. Oleh karena itu lumrah jika manusia memiliki kepedulian sosial terhadap

sesama. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan

kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas

manusia. Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan individu atau kelompok

untuk membantu orang lain.

Tabel 2.159 Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Indeks Kepedulian Sosial 68,12 74,28 74,40


-248-

Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya kepedulian sosial yang harus

dimiliki manusia satu dengan manusia lainnya. Bahkan semua agama mengajarkan

kepada kita untuk peduli kepada sesama umat Tuhan dan bergotong royong saling

membantu meringankan beban orang lain. Indeks Kepedulian Sosial di Jaw aTimur

selalku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indeks Kepedulian Sosial di

Jawa Timur sebesar 68,12 menjadi 74,40 pada tahun 2020. Dengan semakin

meningkatnya kepedulian sosial maka akan tercipta keharmonisan sosial yang kuat,

suasana kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain. Kedepan kebijakan

pembangunan yang responsif pada kepedulian sosial akan menjadi salah satu

pendekatan yang melingkupi pembangunan daerah Jawa Timur.

2.2.2.4.10.5 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan

Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan

Kepentingan Umum

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal

bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV

(empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat

tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara

hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk

hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah,

terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan

(regeling). Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata

Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat

konkrit, individual dan final. Peraturan adalah produk hukum tertulis yang

substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian

penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Namun demikian,

produk hukum keputusan maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah haruslah memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan produk hukum,

yaitu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi,

kesusilaan dan kepentingan umum. Terkait hal tersebut, capaian pada tahun 2020,

Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-

-249-

undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum pada Pemerintah

Provinsi Jawa Timur adalah 100 persen.

Tabel 2.160 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Produk Hukum yang tidak

Bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang Lebih Tinggi,

Kesusilaan dan Kepentingan Umum

99,49 98,99 100 100

100

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4.10.6 Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian

Penetapan Indikator Kinerja Biro Perekonomian didasarkan atas Peraturan

Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu

penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator Kinerja ini

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian pada akhir periode anggaran. Indikator

Kinerja tersebut merupakan keberhasilan yang dapat diukur dan dijadikan dasar

dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Biro Perekonomian

Setda Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung

tercapainya tujuan dan sasaran Biro. Program dan kegiatan tersebut perlu

direncakan sejak awal agar langkah kedepannya lebih terarah sehingga apa yang

ingin dicapai dapat terwujud.

Indikator Kinerja Biro Perekonomian adalah Jumlah Kebijakan Lingkup

Bidang Perekonomian yang mulai diterapkan di tahun 2021. Kebijakan

Perekonomian adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang

ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk

mengendalikan inflasi di Jawa Timur, mengoptimalkan kinerja BUMD,

mengoptimalkan Kinerja Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

Penanaman Modal, mengoptimalkan kinerja analisis makro ekonomi dan sarana

perekonomian serta kinerja perindustrian dan perdagangan.

2.2.2.4.10.7 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Salah satu upaya untuk mengetahui efektifitas pelayanan administrasi dan

informasi pembangunan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan.

Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan instrumen yang

-250-

dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud. Untuk kebijakan

pembangunan yang akan diukur pelaksanaan diantaranya adalah Peraturan

Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Umum, serta Petunjuk

Pelaksanaan Kebijakan yang diperuntukkan untuk obyek kebijakan merupakan PD

Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud.

Tabel 2.161 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan Kebijakan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan

Kebijakan 100 100 100 100 100

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2.161 diketahui bahwa persentase kepatuhan dalam

pelaksanaan kebijakan pada tiap tahunnya yang dimulai pada Tahun 2016-2020

mampu mencapai angka maksimal, yaitu 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari

upaya yang pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembagunan

daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala dan

tepat waktu.

2.2.2.4.10.8 Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang

ditetapkan dalam RUP

Pengadaan barang dan jasa di Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit

Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur telah dibentuk pada tahun 2020 sebagai UKPBJ Provinsi

dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu upaya untuk mengukur akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa

adalah melalui ketepatan waktu proses pengadaan barang dan jasa. Persentase

kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP dapat

digunakan untuk mengukur akuntabilitas tersebut. Adapun definisi operasional

indikator persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang

ditetapkan dalam RUP adalah perbandingan antara jumlah paket yang masuk LPSE

sesuai jadwal RUP terhadap jumlah paket yang terjadwal dalam RUP.

-251-

2.2.3 Aspek Daya Saing

2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah

satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat.

Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih

sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan

pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat

kesejahteraan.

Tabel 2.162 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Rata-rata Pengeluaran per Kapita

Sebulan 870.412 938.801 1.006.078 1.036.177 1.064.381


Tabulasi diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita

sebulan penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, pada

tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp. 870.412.

Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menjadi Rp

1.064.381. Peningkatan merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang

diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong

lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa

sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.

Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan

Makanan

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat

tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau

kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan

makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan

akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu

kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang

non makanan tidak ada batasnya.

-252-

Tabel 2.163 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Makanan 49,08 50,79 49,97 48,53 49,00

Bukan Makanan 50,92 49,21 50,03 51,47 51,00


Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2019) persentase

pengeluaran perkapita sebulan kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan

dengan kelompok makanan, kecuali pada tahun 2017. Persentase pengeluaran rata-

rata per kapita sebulan penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan makanan dan non

makanan mengalami fluktuasi namun masih stabil. Kestabilan tersebut merupakan

indikasi dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Disisi

lain, ada kemungkinan bahwa keadaan ini dikarenakan perubahan harga-harga

barang yang sebanding dengan perkembangan pendapatan dapat dikendalikan.

Kondisi ini dapat dilihat dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan dibandingkan pengeluaran

untuk kebutuhan makanan.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna

untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar

produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan

barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun

untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut

relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP

lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.164 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai Tukar Petani (NTP) 104,62 104,10 106,62 108,53 100,77


NIlai tukar Petani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu

meningkat setiap tahunnya. Nilai tukar petani pada Bulan Januari sampai Februari

2021 masih stabil, namun Nilai tukar etani mulai Bulan Maret 2021 semakin

menurun seiring dengan mewabahnya Covid-19 di Jawa Timur. Secara umum, pada

tahun 2020 indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan

indeks harga yang dibayar petani, namun kedua indeks tersebut lebih rendah

-253-

dibandingkan dengan tahun 2019. Selama tahun 2020, nilai tukar petani paling

kecil pada Bulan Mei yang hanya mencapai 99,01 sedangkan nilai tukar petani

paling besar pada Bulan Januari sebesar 103,98.

2.2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku

serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi

karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga

karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak

dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian

yang sempurna.

Tabel 2.165 Kriminalitas

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 38.065 31.419 24.186

Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000

Penduduk 97 80 62


Selama rentang tahun 2018-2020, kriminalitas di Jawa Timur mengalami

mengalami pernurunan setiap tahunnya. Angka kriminalitas diperoleh dari Data

Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000

penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun

2020 sebesar 62 menunjukkan bahwa terjadi 62 tindak pidana di antara 10.000

penduduk per tahunnya.

Regulasi Penanaman Modal

Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut

sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim

usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan

pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam

penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Penanaman Modal yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

-254-

Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.

2.2.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka

pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk

mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja

di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi

tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik

kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari

tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.166 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Jumlah Lulusan D4/S1 1.507.278 1.574.481 1.632.279

Jumlah Lulusan S2 96.660 101.566 105.207

Jumlah Lulusan S3 6.991 7.262 7.476

Jumlah Lulusan

D4/S1/S2/S3

1.610.929 1.683.309 1.744.962

Jumlah Penduduk 40.409.880 40.820.836 41.044.406

Rasio Lulusan S1/S2/S3 0,0399 0,0412 0,0425

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, diolah

Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 di Jawa

Timur selalu mengalami peningkatan dan peningkatan yang signifikan. Jika pada

tahun 2018 proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1/S2/S3

ke atas adalah 399 per sepuluh ribu penduduk, pada tahun 2018 rasio tersebut

menjadi 412 per sepuluh ribu penduduk, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi

425 persepuluh ribu penduduk.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia

< 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio

ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang

harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang

tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64

-255-

tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah

penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung

pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas

65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Tabel 2.167 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Rasio Ketergantungan 43,97 43,79 43,70 43,68 43,71


Angka Ketergantungan penduduk Jawa Timur pada tahun 2016-2019

mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi

43,71. Capaian tersebut mengartikan bahwa dari 100 penduduk produktif pada

pada tahun 2020 menanggung usia tidak produktif (usian muda dan usi tua)

sebanyak 44 orang.

2.3 Standar Pelayanan Minimum

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau

disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap

Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan

pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan

6. Sosial

-256-

2.3.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi

Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.

Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan. Adapun SPM bidang pendidikan adalah:

a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah/kejuruan

bahwa jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun belajar di sekolah

menengah/kejuruan.

b. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan khusus adalah anak berkebutuhan

khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan.

c. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga

kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan

sesuai dengan Standart Layanan Minimal.

Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan Persentase

partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah di Jawa

Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 68,21 (2016); 68,65

(2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020). Peningkatan ini menunjukkan

semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah

pada jenjang Pendidikan menengah.

Tabel 2.168 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

Indikator Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1. Anak usia 16 - 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan

- Persentase partisipasi warga

negara usia 16-18 tahun

dalam pendidikan menengah

68,21 68,65 69,92 70,01 71,04

2. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan

- Persentase warga negara usia

4-18 tahun penyandang

disabilitas dalam pendidikan

khusus

25,15 25,58 28,08 29,16 30,46

3. Guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga

kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal

- Persentase Guru Jenjang SMA,

SMK, Dan PK-LK

Berkualifikasi Minimal S1/D4

Masih

Menggunakan

Perhitungan SD,

SMP,SMA

98,80 98,40 97,42 99,98


Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di

Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun

-257-

2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan

pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus.

Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang

pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan

pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan

menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya

adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun

2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP,

SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun

2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang

berkualifikasi minimal D4/S1.

Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK

Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari

tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020

mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi

guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan

mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan.

2.3.2 Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan

Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.

b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Tabel 2.169 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

Indikator

Tahun

2019 2020

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau

/ atau berpotensi bencana provinsi

100 100

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada

kondisi kejadian luar biasa 100 100


-258-

Indikator SPM bidang kesehatan tersebut mulai diterapkan tahun 2019.

Adapun capaian realisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana tahun

2019-2020 adalah 100 persen. Begitu juga pada capaian realisasi pelaksanaan

pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) tahun

2019-2020 sebesar 100 persen. Kegiatan pengamatan terhadap Kejadian Luar Biasa

(KLB) dengan mewaspadai secara dini Jenis Kejadian Luar Biasa yang meliputi :

1) Difteri

2) Pertusis

3) Tetanus

4) Campak

5) rubella

6) DBD

7) Leptopirosis

8) Antraks

9) Malaria

10) Hanta virus

11) Flu burung (H5N1)

12) Flu babi (H1N1)

13) Cikungunya

14) Flu singgapur (HFMD)

15) AFP

16) Hepatitis A

17) Keracunan Makanan

18) Corona Virus

2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan

Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024, yang meliputi Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas

kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

regional lintas kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan

Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dicapai melalui Pembangunan SPAM

Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan

SPAM ini pada tahun 2020 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ±2.040

liter/detik dan terealisasi sebesar ±1.147 liter/detik, sehingga memiliki capaian

56,22 % dengan asumsi 1liter/detik melayani 320 jiwa. Kemudian untuk penerapan

SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas

kabupaten/kota, sampai dengan tahun 2020, di Jawa Timur belum memiliki

pelayanan pengolahan sustem air limbah terpusat, sehingga tidak ada realisasi

(n/a).

Tabel 2.170 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah

lintas kabupaten/kota 0,86 % 35,92 % 58,22 %

Penyediaan pelayanan pengolahan Air

Limbah Domestik regional lintas

kabupaten/kota

n/a n/a n/a


-259-

2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah Provinsi. Capaian penerapan pada kedua SPM pada tahun 2020

adalah tidak ada realisasi (n/a), hal ini dikarenakan tidak adanya Penyediaan dan

rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada

relokasi rumah rumah warga.

Tabel 2.171 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak

huni bagi korban bencana Provinsi

100 % 100 % n/a

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah Provinsi

n/a n/a n/a


2.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk

untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,




aktifitasnya dengan aman.

Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan

hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu indikator SPM

yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Indikator ini

merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat

memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil

pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target

/rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan

erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar

-260-

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di

Provinsi dan di Kabupaten / Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah:

Tabel 2.172 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Akibat Penegakan

Hukum Perda dan Perkada di Provinsi Jawa Timur

Indikator

Tahun

2019 2020

Persentase warga negara yang memperoleh

pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan

perkada di Provinsi Jawa Timur

100 100


2.3.6 Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi

Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2

tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial

tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.

d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam

panti.

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi

Korban Bencana daerah provinsi.

Tabel 2.173 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Indikator Tahun

2018 2019 2020

Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 840 910 940

Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti 2.619 2.809 2.824

Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di dalam panti 907 987 1.050

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 350 350 350

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.772 5.119 24.126


-261-

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam

Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina

Daksa Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, Rehabilitasi

Sosial Bina Laras Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban,

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun

mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas

tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya

penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang

menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat. Penanganan

Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 840 orang atau 0,69 persen dari

populasi penyandang disabilitas di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar

120.911 orang.


populasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 119.731 orang.


populasi penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebesar 117.890 orang

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti dicapai

melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial

Asuhan Anak Situbondo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak

Sumenep, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk, UPT

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, UPT Perlindungan

dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Balita Sidoarjo, UPT Perlindungan dan

Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Marsudi Putra Surabaya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan

Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini

disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani

Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar

Anak Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 2.619 Anak atau 2,21 persen dari

populasi Anak Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 118.718 anak.


populasi Anak Terlantar pada tahun 2019 sebesar 116.506 anak.

-262-


populasi Anak Terlantar pada tahun 2020 sebesar 115.060 anak.

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Banyuwangi, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, UPT Pelayanan

Sosial Tresna Werdha Jember, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, UPT

Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha

Jombang, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di

Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya

penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar

dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lanjut Usia yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia

Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :


populasi Lanjut Usia Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 173.871

orang.


populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2019 sebesar 175.261 orang.

3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 1.050 orang atau 0,61 persen dari

populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2020 sebesar 173.261 orang.

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan

dan pengemis di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya

Pasuruan, Balai Pelayanan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial

Sidoarjo dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial. Target penanganan

Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hal ini

disebabkan UPT yang menanganani tidak mengalami penambahan kapasitas

tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani

gelandangan dan pengemis. penanganan Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan

Pengemis di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tahun 2018 target penanganan sebesar sebesar 350 orang atau 5,19 persen

dari populasi Gelandangan dan Pengemis di Jawa Timur pada tahun 2018

sebesar 6.738 orang.

2) Tahun 2019 target penaganan sebesar 350 orang atau 5,34 persen dari populasi

Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2019 sebesar 6.552.

-263-

3) Tahun 2020 sebesar 390 orang atau 5,41 persen dari populasi Gelandangan dan

Pengemis pada tahun 2020 sebesar 6.469 orang.

Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah

Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui Program

Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. penanganan Korban Bencana Alam dan

Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial

pada tahun 2018 sebesar 3.772 orang, Pada tahun 2019 sebesar 5.119 orang, dan

Tahun 2020 sebesar 24.126 orang. Pada tahun 2020 korban bencana alam dan

sosial meningkat tajam, hal ini disebabkan meningkatnya kasus bencana alam

terutama banjir bandang dan tanah longsor, serta meningkatnya korban bencana

sosial terutama Pandemi Covid-19.

-264-

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh,

baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah

hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan

program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

daerah.

Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang

peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur

yaitu sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan

Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun

waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang

adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan

keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket

kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan

Kebijakan Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi yang

ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan

instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai

ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan wujud

-265-

pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan

Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa

fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun

berkenaan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan

untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian;

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi:

a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;

b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c) Penerimaan Daerah;

d) Pengeluaran Daerah;

e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan

umum.

-266-

Dalam hal ini, lingkup pengelolaan keuangan daerah diatas akan

diwujudkan dalam APBD sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

berbunyi, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015-2019

menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah

berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai yang ditargetkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi

kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28

ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening

Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan

penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam

1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari

pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan

otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada

potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian

fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya.

Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah

untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Jawa Timur

berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus

ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi

-267-

daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian

daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan

terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung

sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan

masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut

jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dilarang

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan

dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dan Pemerintah

Daerah juga dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya

tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar

daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis

nasional, hal ini berarti bahwa reformasi peraturan perundang-undangan sudah

memberikan perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut dapat kita cermati

pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang

semulanya open list menjadi close list. Pemerintah Daerah hanya dapat

melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat

melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan

memperluas coverage Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal

kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah

diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari

Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar

-268-

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terhadap

pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban

Pemerintah Provinsi untuk membagihasilkan sebagian perolehan pungutan

Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik

pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam

peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakan

ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal

BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar

pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan

yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk

jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (4)

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda

Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak,

Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan,

Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum,

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana

Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat

Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis

-269-

pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan

angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus menurut

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

mengalami progress yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan,

jenis pendapatan lain utamanya Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta

perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah,

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Realisasi pada Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp 22,24 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan. Pada

Tahun Anggaran 2019 pendapatan daerah mencatat angka sebesar Rp 33,42

Triliun atau mengalami kenaikan 50,26% dibandingkan realisasi Pendapatan

Daerah pada Tahun Anggaran 2015 atau meningkat 11,58% dari tahun 2018.

Pada 2020 Pandemi COVID-19 melanda seluruh Dunia termasuk Indonesia

khususnya Jawa Timur, hal ini mempengaruhi pendapatan daerah yang turun

sebesar 5,37% dari tahun 2019 atau sejumlah Rp 31,63 Triliyun.

-270-

Gambar 3.1

Trend Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 (dalam Juta Rupiah)

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada Tahun 2015-

2020 didominasi oleh Pajak Daerah, tercatat pada tahun 2020 pajak daerah

memiliki kontribusi sebesar 80,29%, diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah 16,92%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2,33%, dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah 0,47%. Kontribusi Retribusi

Daerah yang masih minim menjadi perhatian tersendiri. Mengantisipasi hal

tersebut terus dilakukan optimalisasi objek pendapatan dari sektor Retribusi

Daerah.

Gambar 3.2

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020


22.246.18123.928.543

29.348.605 29.959.092

33.427.67331.631.025

7,56%

22,65%

2,08%

11,58%

-5,37%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PENDAPATAN(dalam Juta Rp)

PERUBAHAN (%)

-271-

Terhadap Dana Perimbangan jika dilihat dari tren realisasi pada Tahun

Anggaran 2015 sampai dengan 2020, terdapat tren kenaikan yang signifikan

pada Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun

Anggaran 2015. Hal ini disebabkan pergeseran kodifikasi pendapatan pada

Bantuan Operasional Sekolah yang semula termasuk dalam jenis Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terhitung sejak Tahun Anggaran

2016 dialihkan ke Dana Perimbangan Jenis Dana Alokasi Khusus Objek Dana

Alokasi Khusus Non Fisik, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal

17 Februari 2016 Nomor 905/501/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016. Lebih lanjut mengenai tren akan dana

perimbangan, secara pertumbuhan, trennya melambat namun secara

nominal tetap bertambah dengan tumbuh sebesar 46,05%, pada tahun 2018

dana perimbangan berkurang menjadi 12,27 trilun Rupiah atau turun 1,63%

dari tahun 2017, dan pada tahun 2020 dana perimbangan menurun sebesar

9,99% atau sebesar 13,48 triliun Rupiah.

Gambar 3.3 Trend Dana Perimbangan Jawa Timur

Tahun Anggaran 2015-2020


Komposisi pendapatan yang berasal dari jenis Pengelolaan Kekayaan yang

Dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019

mengalami peningkatan secara nominal per tahunnya kendati secara

3.598.308

9.237.037

13.490.264 13.270.912

14.975.612

13.480.112

156,71%

46,05%

-1,63%

12,85%

-9,99%-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

-1.000.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dana Perimbangan(dalam Juta Rp)

PERUBAHAN (%)

-272-

pertumbuhan masih berfluktuatif. Sebagaimana diuraikan di atas, terhadap

gambaran kinerja Pendapatan Daerah secara garis besar utamanya terhadap

Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber penerimaan

melalui strategi pendapatan yang tepat sehingga diharapkan melalui arah

kebijakan yang sesuai dengan kondisi makro ekonomi regional dan daerah maka

Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan lagi.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan

Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan

regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja

daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan

dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar

belanja dan standar harga satuan regional.

Hingga APBD 2019, utamanya pada Belanja Daerah, masih menggunakan

format lama, yakni Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan.

-273-

Gambar 3.4 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur

Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam juta Rupiah)


Gambar 3.5 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur

Tahun Anggaran 2020 (dalam juta Rupiah)


Kekuatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kendati

pertumbuhannya fluktuatif, selalu mengalami peningkatan pada periode Tahun

Anggaran 2015-2020. Dari Tahun Anggaran 2015 Realisasi Belanja Daerah

sebesar 24,36 Triliun Rupiah lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi

24.361.066 24.616.511

30.937.109

33.245.889

38.004.721

15.791.03616.847.303

20.660.97822.271.254

26.062.266

8.570.0307.769.209

10.276.132 10.974.63511.942.455

64,82%68,44%

66,78% 66,99%68,58%

35,18%

31,56%33,22% 33,01%

31,42%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Presentase BTL Presentase BL

-274-

sebesar 38,00 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2019 atau mengalami

peningkatan rata-rata 10,53 %. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung

terdapat peningkatan pada Jenis Belanja Bunga yang diakibatkan pada periode

Tahun Anggaran 2015-2020 beberapa Rumah Sakit yang melaksanakan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Soetomo

Surabaya, RSUD Dr. Soedono Madiun dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang)

melakukan perjanjian pinjaman daerah kepada PT. Bank Jatim yang

dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung layanan.

Selain belanja bunga, kenaikan presentase cukup signifikan juga terjadi pada

Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung). Kenaikan pada tahun 2017

disebabkan karena sejak Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran

untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.

Pada periode selanjutnya, selisih presentase antara belanja langsung dan

tidak langsung terhadap belanja daerah semakin membesar. Dimana pada 2019

presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah adalah 68,58%

sedangkan presentase belanja langsung terhadap belanja daerah adalah

31,42%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 yang

sebelumnya presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah hanya

66,99% seiring dengan meningkatnya komponen-komponen yang memberikan

sumbangsih terbesar terhadap belanja langsung seperti belanja pegawai tidak

langsung, belanja hibah, dan belanja bagi hasil.

Gambar 3.6 Presentase Komposisi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur

tahun 2015-2019


12,34% 14,90%29,73% 27,33% 30,20%

35,41%43,76%

32,47% 36,82% 32,68%

31,63%

29,87%31,64% 29,20% 32,14%

20,08%10,80% 5,63% 5,13% 3,35%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan

-275-

Gambar 3.7 Trend Belanja Langsung Jawa Timur

Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah)


Pada Kelompok Belanja Langsung, sempat menurun pada tahun 2016,

jumlah Belanja Langsung secara nominal terus meningkat dari tahun ke tahun,

peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yang kemudian pada tahun

2019, diakhiri dengan trend meningkat dari tahun sebelumnya dengan tumbuh

sebesar 8,82%. Dari proporsi penggunaan anggaran, serapan belanja langsung,

selisih antara anggaran dan realisasi, mengalami penurunan dari tahun 2017

hingga 2019 setelah pada tahun 2016 terjadi peningkatan hingga 96%.

Berdasarkan presentase Belanja Pegawai (Langsung), Belanja Barang dan

Jasa, dan Belanja Modal terhadap belanja langsung. Terlihat Belanja Barang

dan Jasa adalah pembentuk utama dari Belanja Langsung. Kebijakan belanja

langsung ke depannya perlu ada peningkatan akan belanja modal dan belanja

barang dan jasa, dikarenakan belanja modal dan belanja barang dan jasa pada

hakekatnya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana publik/pendukung

pelayanan publik. Dengan semakin tersedianya barang publik yang berkualitas

diharapkan mampu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Terkhusus belanja modal, belanja ini akan memberi manfaat jangka Panjang

atau lebih dari satu periode, dengan penggunaan untuk investasi yang

harapannya akan memberikan manfaat jangka panjang.

8.570.030

7.769.209

10.276.13210.974.635

11.942.455

-9,34%

32,27%

6,80%

8,82%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Langsung Perubahan

-276-

Gambar 3.8

Komposisi Belanja Langsung Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah)


738.239 600.718 652.355892.098 896.965

5.463.380

4.889.287

6.238.351

6.691.462

7.766.447

2.368.410 2.279.204

3.385.426 3.391.075

3.279.043

8,61%7,73%

6,35%8,13%

7,51%

63,75% 62,93%60,71% 60,97%

65,03%

27,64%29,34%

32,94%30,90%

27,46%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal Presentase Belanja Pegawai

Presentase Belanja Barang dan Jasa Presentase Belanja Modal

-277-

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(dalam juta Rupiah)

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata

Pertumbuhan (%)

1 PENDAPATAN 22.246.181 23.928.543 29.348.605 29.959.092 33.427.673 10,97

1.1 Pendapatan Asli Daerah 14.900.073 14.624.118 15.850.716 16.575.987 18.212.437 5,25

1.1.1 Pajak Daerah 12.329.300 11.934.000 12.979.000 13.498.000 14.892.800 4,97

1.1.2 Retribusi Daerah 152.223 119.653 128.992 74.270 139.792 8,05

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 351.542 364.326 374.275 384.285 412.155 4,07

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.067.009 2.206.139 2.368.449 2.619.432 2.767.691 7,59

1.2 Dana Perimbangan 3.598.308 9.237.037 13.490.264 13.270.912 14.975.612 53,49

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak 1.945.007 1.959.782 2.281.079 2.306.650 3.057.152 12,70

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.587.262 1.672.878 3.803.428 3.813.412 3.998.432 34,47

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 66.039 5.604.377 7.405.756 7.150.850 7.920.029 2106,47

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.747.799 67.388 7.625 112.193 239.623 324,52

1.3.1 Hibah 46.322 33.500 125 28.558 165.328 5774,53

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari

Pemerintah Daerah

-278-


Pertumbuhan (%)

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.701.477 33.888 7.500 77.500 73.795 187,90

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya 6.135 500

2 BELANJA 24.361.066 24.616.511 30.937.109 33.245.889 38.004.721 12,13

2.1 Belanja Tidak Langsung 15.791.036 16.847.303 20.660.978 22.271.254 26.062.266 13,54

2.1.1 Belanja Pegawai 1.948.114 2.510.057 6.143.023 6.086.349 7.872.097 50,50

2.1.2 Belanja Bunga 2.839 1.788 1.270 4.506 14.168 100,80

2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 30.500 192.586 37.500

2.1.4 Belanja Hibah 5.592.217 7.372.147 6.709.136 8.199.493 8.517.382 12,23

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.410 10.800 7.596 8.727 108.015 287,84

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 4.994.366 5.032.556 6.536.743 6.502.864 8.375.712 14,73

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 3.170.091 1.819.956 1.162.817 1.143.375 873.504 -25,99

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 75.000 100.000 69.892 133.353 263.889 47,98

2.2 Belanja Langsung 8.570.030 7.769.209 10.276.132 10.974.635 11.942.455 9,63

2.2.1 Belanja Pegawai 738.239 600.718 652.355 892.098 896.965 6,82

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.463.380 4.889.287 6.238.351 6.691.462 7.766.447 10,10

2.2.3 Belanja modal 2.368.410 2.279.204 3.385.426 3.391.075 3.279.043 10,41

-279-


Pertumbuhan (%)

3 PEMBIAYAAN 2.114.885 688.675 1.588.504 3.286.797 4.577.048 52,35

3.1 Penerimaan Pembiayaan 2.450.218 1.497.009 1.996.837 3.351.498 4.955.848 27,55

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 335.333 808.333 408.333 64.701 378.800 123,22


-280-

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam Juta Rupiah)

No Uraian 2020

1 PENDAPATAN 31.631.024.771.618,20

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.950.996.508.801,00

1.1.1 Pajak Daerah 14.412.667.226.293,00

1.1.2 Retribusi Daerah 84.103.244.969,90

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

417.764.005.747,60

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.036.462.031.790,53

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 13.575.794.898.763,20

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 13.480.111.730.763,20

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 95.683.168.000,00

1.2.3 Bantuan Keuangan 0

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 104.233.364.054,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 104.233.364.054,00

2 BELANJA dan TRANSFER 32.286.757.637.609,20

2.1 BELANJA OPERASI 23.156.806.028.284,50

2.1.1 Belanja Pegawai 7.605.952.242.667,79

2.1.2 Belanja Barang & Jasa 5.910.184.426.774,29

2.1.3 Belanja Bunga 12.340.227.687,49

2.1.4 Belanja Subsidi 28.803.592.300,00

2.1.5 Belanja Hibah 9.514.406.648.901,00

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 85.118.889.954,00

2.2 BELANJA MODAL 1.904.556.949.359,00

2.2.1 Belanja Tanah 4.604.775.400,00

2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin 1.122.384.416.207,00

2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan 500.886.112.716,00

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 135.201.265.143,00

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 126.820.538.234,00

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 14.659.841.659,00

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.016.550.638.843,70

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.016.550.638.843,70

2.4 TRANSFER 6.208.844.021.122,00

2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.457.178.817.483,00

2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.457.178.817.483,00

2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 751.665.203.639,00

2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

692.586.078.639,00

2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

59.079.125.000,00

2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya

0

2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0

3 PEMBIAYAAN 4.355.766.063.784,83

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.391.517.489.882,39

3.1.1 Penggunaan SILPA 4.369.342.489.882,39

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0

3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah 22.175.000.000,00

3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.751.426.097,56

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 35.751.426.097,56

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

-281-

3.1.2. Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang

masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada

manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan

informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan

yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca

Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah

secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca

Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,

kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005

tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu

laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini

sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka

memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi

juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka

pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara

efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang

sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah,

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun

masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta

dapat diukur dalam uang.

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami

peningkatan selama kurun waktu 2014-2019, dengan pertumbuhan rata-rata

per tahun sebesar 10,23%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang

dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan

investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam

pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran,

tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan

dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan

untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan

informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim

pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul

karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak

-282-

di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber

daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinisi Jawa

Timur dalam kurun waktu 6 tahun (2014-2019) memiliki pertumbuhan rata-

rata sebesar 14,08% pertahun, seiring dengan penurunan jumlah kewajiban

pada tahun 2018 dengan turun sebesar -44,88% dari tahun 2018. Umumnya

kondisi neraca daerah cukup baik, yakni dari nilai ekuitas bernilai positif,

artinya bahwa daerah memiliki utang yang lebih kecil dibandingkan aset yang

dimiliki.

Gambar 3.9

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam juta Rupiah)


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420

Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245

Ekuitas Dana 25.214.642 25.719.641 28.275.857 36.548.256 38.633.430 40.782.175

Perubahan Aset (%) 4,03% 11,76% 25,48% 6,21% 3,65%

Perubahan Kewajiban (%) 76,99% 49,49% -32,17% 20,96% -44,88%

Perubahan Ekuitas (%) 2% 9,94% 29,26% 5,71% 5,56%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

-283-

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rata-rata

Pertumbuhan

per Tahun (%)

1 Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420 10,23%

1.1 Aset Lancar 3.594.990 2.652.802 3.286.266 4.034.250 5.610.393 5.699.697 12,22%

1.1.1 Kas 2.450.594 1.498.288 1.860.008 2.767.649 4.565.658 4.400.870 19,09%

1.1.2. Piutang 947.971 889.788 1.145.180 990.046 846.060 1.041.579 3,52%

1.1.3 Beban Dibayar Dimuka 0 4.167 4.534 3.670 4.385 3.936 -0,20%

1.1.4 Persediaan 196.424 260.557 276.542 272.884 194.288 253.311 7,81%

1.2 Investasi Jangka Panjang 5.031.103 5.544.656 6.281.027 6.608.199 7.094.763 7.532.817 5,34%

1.2.1 Investasi Non Permanen 222.016 206.968 201.038 198.814 197.871 188.952 -3,15%

1.2.2 Investasi Permanen 4.809.086 5.337.687 6.079.988 6.409.384 6.896.891 7.343.865 8,88%

1.3 Aset Tetap 16.976.663 18.568.280 19.757.664 26.075.232 26.867.369 28.119.339 11,09%

1.3.1 Tanah 11.310.330 11.315.328 11.346.222 13.697.419 12.871.416 12.919.204 3,08%

1.3.2 Peralatan dan Mesin 3.556.177 4.308.014 5.233.072 8.844.847 8.418.366 9.532.801 24,01%

1.3.3 Gedung dan Bangunan 3.311.020 4.089.031 4.681.069 8.528.154 9.240.956 10.079.404 27,52%

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.142.785 11.684.193 11.967.801 12.534.590 13.177.757 13.855.167 4,46%

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 39.407 43.975 45.678 242.440 194.238 242.440 91,08%

1.3.6 Konstruksi dalam

Pengerjaan 50.453 145.531 196.602 386.810 355.299 223.233 54,99%

1.3.7 Akumulasi Penyusutan -12.433.511 -13.017.794 -13.712.783 -18.159.129 -17.390.664 -18.741.193 9,20%

1.4 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94%

1.4.1 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94%

1.5 Aset lainnya 311.591 192.329 397.273 538.486 579.830 267.568 11,53%

1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 3.430.392.807 1.615.993.292 198.626.589.204 331.906.121.162 334.998.796.997 4.516.720.737 2421,56%

1.5.2 Aset Tak Berwujud 188.935.744.674 68.778.891.356 78.449.276.023 83.309.174.705 104.597.531.725 108.542.781.343 -2,80%

1.5.3 Aset Lain-lain 119.225.171.791 121.934.620.508 120.197.959.958 123.271.590.188 140.234.457.957 154.508.508.541 5,47%

-284-

No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rata-rata

Pertumbuhan

per Tahun (%)

2. Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245 14,08%

2.1 Kewajiban Jangka Pendek 680.539 1.227.593 1.848.809 1.218.791 1.424.953 721.585 12,89%

2.1.1 Utang Perhitungan Pihak

Ketiga 677 0 115 2.671 266 31.531 2749,62%

2.1.2 Utang Bunga 151 104 60 46 0 0 -19,40%

2.1.3 Utang Potongan/Pungutan

Bendaharawan 0 965 0 0 0 -20,00%

2.1.4 Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang 10.333 8.333 8.333 4.106 17.044 35.751 70,95%

2.1.5 Pendapatan diterima di

Muka 0 10.848 58.103 69.103 1.341.268 543.811 447,20%

2.1.6 Utang Belanja 0 1.207.341 1.782.195 1.142.864 6.638 110.492 18,83%

2.1.7 Utang Jangka Pendek

Lainnya 94.842 0 0 0 0 0 -40,00%

2.2 Kewajiban Jangka Panjang 19.167 10.833 2.500 36.941 93.973 115.660 286,94%

2.2.1 Utang Dalam Negeri 0 0 2.500 36.941 93.973 115.660 311,02%

2.2.2 Utang Jangka Panjang 19.167 10.833 0 0 0 0 -28,70%

3 Jumlah Ekuitas 25.214.642 25.719.641 28.275.858 36.548.256 38.633.431 40.782.175 10,49%

3.1.1 Ekuitas 25.214.642 24.846.730 26.729.425 29.366.927 32.840.037 38.701.949 9,13%

3.1.2 Surplus/Defisit 0 872.912 1.546.433 7.181.329 5.793.394 2.080.226 84,44%

3.1.3 Ekuitas Untuk

Dikonsolidasikan 0 0 0 0 0 0 0,00%

4 Jumlah Kewajiban dan

Ekuitas Dana 25.914.348 26.958.068 30.127.167 37.803.989 40.152.357 41.619.420 10,23%


-285-

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin

pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan

Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan

dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3)

Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah,

Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah,

Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk

pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal

(investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Timur

pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang

dalam rangka pembangunan daerah, sebagai berikut:

3.2.1.1 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series

menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Jawa Timur

sebagaimana tertuang pada Gambar 3.7 sebagai berikut :

-286-

Gambar 3.10

Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

-287-

Tabel 3.4

Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

No Uraian 2014 2015 2016

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 20.957.372,61 20.006.319,31 95,46 23.720.919,80 22.946.307,57 96,73 24.616.511,47 23.859.953,93 96,93

1 Belanja Tidak

Langsung 14.125.429,76 13.700.107,00 96,99 15.405.542,30 15.074.834,72 97,85 16.847.302,87 16.380.714,23 97,23

1.1 Belanja Pegawai 1.713.981,53 1.623.569,15 94,73 2.172.654,88 1.805.820,31 83,12 2.510.056,70 2.327.052,98 92,71

1.2 Belanja Bunga 4.174,94 3.921,19 93,92 2.829,35 2.761,25 97,59 1.787,99 1.753,22 98,06

1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Belanja Hibah 4.862.591,66 4.673.473,43 96,11 5.270.776,50 5.412.737,37 102,69 7.372.146,60 7.220.422,95 97,94

1.5 Belanja Bantuan

Sosial 9.149,38 8.434,38 92,19 7.009,54 8.130,23 115,99 10.800,00 8.747,79 81,00

1.6 Belanja Bagi Hasil 4.981.970,14 4.934.876,84 99,05 5.020.519,20 4.667.452,41 92,97 5.032.556,03 5.015.881,82 99,67

1.7 Belanja Bantuan

Keuangan 2.374.312,38 2.362.512,57 99,50 2.856.752,83 3.149.506,61 110,25 1.819.955,54 1.787.383,31 98,21

1.8 Belanja Tidak Terduga 179.249,72 93.319,44 52,06 75.000,00 28.426,55 37,90 100.000,00 19.472,15 19,47

2 Belanja Langsung 6.831.942,86 6.306.212,31 92,30 8.315.377,51 7.871.472,84 94,66 7.769.208,60 7.479.239,69 96,27

2.1 Belanja Pegawai 721.961,60 656.587,35 90,94 779.474,11 662.267,95 84,96 600.717,54 562.836,33 93,69

2.2 Belanja Barang dan

Jasa 4.696.638,36 4.442.168,33 94,58 4.969.939,25 4.950.884,82 99,62 4.889.286,97 4.765.809,25 97,47

2.3 Belanja modal 1.413.342,90 1.207.456,63 85,43 2.565.964,15 2.258.320,07 88,01 2.279.204,10 2.150.594,11 94,36


-288-

Tabel 3.5

Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Lanjutan)

No. Uraian 2017 2018 2019

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 30.937.109 28.878.135 93,34 33.245.889 30.662.093 92,2282 38.004.721 33.967.110 89,376

1 Belanja Tidak

Langsung 20.660.978 19.418.904 93,99 22.271.254 21.096.956 94,7273 26.062.266 23.629.150 90,664

1.1 Belanja Pegawai 6.143.023 5.677.526 92,42 6.086.349 5.827.387 95,7452 7.872.097 7.178.773 91,193

1.2 Belanja Bunga 1.270 872 68,67 4.506 4.793 106,367 14.168 10.603 74,838

1.3 Belanja Subsidi 30.500 29.656 97,23 192.586 182.456 94,7399 37.500 28.851 76,936

1.4 Belanja Hibah 6.709.136 6.424.967 95,76 8.199.493 7.996.550 97,5249 8.517.382 8.286.601 97,29

1.5 Belanja Bantuan

Sosial 7.596 5.005 65,89 8.727 6.701 76,7897 108.015 63.809 59,074

1.6 Belanja Bagi Hasil 6.536.743 6.073.122 92,91 6.502.864 5.986.842 92,0647 8.375.712 7.258.424 86,66

1.7 Belanja Bantuan

Keuangan 1.162.817 1.155.580 99,38 1.143.375 1.065.858 93,2204 873.504 769.018 88,038

1.8 Belanja Tidak

Terduga 69.892 52.177 74,65 133.353 26.369 19,7738 263.889 33.072 12,533

2 Belanja Langsung 10.276.132 9.459.231 92,05 10.974.635 9.565.137 87,1568 11.942.455 10.337.960 86,565

2.1 Belanja Pegawai 652.355 594.491 91,13 892.098 822.303 92,1763 896.965 809.759 90,278

2.2 Belanja Barang dan

Jasa 6.238.351 5.774.684 92,57 6.691.462 5.902.282 88,2062 7.766.447 6.757.227 87,005

2.3 Belanja modal 3.385.426 3.090.056 91,28 3.391.075 2.840.552 83,7655 3.279.043 2.770.974 84,506


-289-

Tabel 3.6

Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

(Lanjutan)

No Uraian 2020

Anggaran Realisasi %

2 BELANJA dan TRANSFER

34.565.028.403.219,30 32.286.757.637.609,20 93,41%

2.1 BELANJA OPERASI 24.629.062.917.118,40 23.156.806.028.284,50 94,02%

2.1.1 Belanja Pegawai 7.805.285.953.933,92 7.605.952.242.667,79 97,45%

2.1.2 Belanja Barang & Jasa 6.577.497.553.292,56 5.910.184.426.774,29 89,85%

2.1.3 Belanja Bunga 12.575.000.000,00 12.340.227.687,49 98,13%

2.1.4 Belanja Subsidi 37.500.000.000,00 28.803.592.300,00 76,81%

2.1.5 Belanja Hibah 10.080.713.190.142,00 9.514.406.648.901,00 94,38%

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 115.491.219.750,00 85.118.889.954,00 73,70%

2.2 BELANJA MODAL 2.284.845.579.345,04 1.904.556.949.359,00 83,36%

2.2.1 Belanja Tanah 6.046.042.900,00 4.604.775.400,00 76,16%

2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin

1.227.543.928.599,04 1.122.384.416.207,00 91,43%

2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan

628.262.001.118,00 500.886.112.716,00 79,73%

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan

259.166.838.865,00 135.201.265.143,00 52,17%

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

148.472.042.613,00 126.820.538.234,00 85,42%

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 15.354.725.250,00 14.659.841.659,00 95,47%

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14%

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14%

2.4 TRANSFER 6.261.176.822.450,00 6.208.844.021.122,00 99,16%

2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00%

2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00%

2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

803.884.757.450,00 751.665.203.639,00 93,50%

2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

738.095.632.450,00 692.586.078.639,00 93,83%

2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

65.789.125.000,00 59.079.125.000,00 89,80%

2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya

0 0 0,00%

2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

0 0 0,00%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

-290-

Berdasarkan tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa, rasio anggaran

dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding anggaran dan

realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa

alokasi dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk mendanai program

pembangunan tidak hanya didanai dari Belanja Langsung melalui program

dan kegiatan OPD, namun juga dilakukan pendanaan dari Belanja Tidak

Langsung seperti :

a. Belanja subsidi, merupakan belanja dalam rangka memberikan beras

bersubsidi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan PT. BULOG

Divre V Jawa Timur serta belanja subsidi untuk mengantisipasi inflasi

pada hari besar keagamaan dan akhir tahun ;

b. Belanja hibah ; salah satunya Belanja hibah BOS, belanja hibah juga

merupakan belanja untuk memenuhi usulan dari masyarakat,

kelompok masyarakat, lembaga dan instansi pemerintah pusat yang

berada di wilayah administrasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur,

untuk menunjang kegiatan prioritas pemerintah daerah di bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta

program pembangunan lainnya ;

c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan

Pemerintahan Desa digunakan untuk belanja bantuan keuangan

Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Desa di

Bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi

produktif, penanganan kemiskinan dan belanja bantuan keuangan

kepada Partai Politik.

Selain untuk mendanai program pembangunan, pada kelompok

belanja tidak langsung juga digunakan untuk belanja yang sifatnya

merupakan belanja wajib (fixed expenditures) seperti :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan belanja yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil/ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur;

b. Belanja Bunga merupakan belanja bunga atas pinjaman yang

dilakukan Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) kepada PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

c. Belanja Hibah yaitu belanja hibah BOS, dana hibah BOS ini bersifat

transit dan bersumber dari dana transfer dari Kementerian Keuangan

-291-

RI dengan mempedomani Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri

Keuangan RI;

d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ;

mempedomani Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

daerah dan Retribusi Daerah; serta

e. Belanja Tidak Terduga, belanja yang digunakan untuk penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

dan bersifat darurat.

Berdasarkan data tabel 3.2 Belanja Langsung yang akan digunakan

untuk mendanai Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure),

digunakan untuk sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan

Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan

Sistem Informasi;

b. Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;

c. Belanja DAK BOS;

d. Belanja Operasional Kantor; dan

e. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD)

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja

Modal Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan,

Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

dan Belanja Tidak Terduga.

3.2.2. Belanja Aparatur

Gambaran tentang realisasi Belanja Aparatur termasuk belanja operasional

dan Belanja Modal kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

selama periode Tahun 2016-2019 pada Tabel 3.3 dibawah ini :

-292-

Tabel 3.7

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Provinsi Jawa Timur

No. Uraian

Total Belanja untuk

pemenuhan kebutuhan

Aparatur

(Rp)

Total pengeluaran

(Belanja+Pembiayaan

Pengeluaran)

(Rp)

Presentase

(%)

(a) (b) (a)/(b) x

100%

1 2016 2.889.889.317.480,00 24.668.287.259.451,50 11,71

2 2017 6.272.017.305.965,51 29.086.467.968.943,70 21,56

3 2018 6.649.689.313.973,00 30.724.369.151.337,70 21,64

4 2019 7.988.531.674.443,66 34.041.715.119.844,00 23,47


Perlu diperhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur

harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran.

Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan

ketepatan target dan realisasi belanja. Berdasarkan Tabel di atas, dapat

diketahui bahwa besarnya belanja aparatur selama periode 2016-2018, di tahun

2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016

dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD

dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai Peraturan Presiden tentang

Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, dan di tahun 2018 mengalami penurunan

dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun

anggaran berjalan.

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga

menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat

selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan

penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup :

-293-

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan

dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali

pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan

pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2016-

2020 sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.8

Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam Juta Rupiah

No.

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Realisasi Pendapatan Daerah

24.962.122

29.864.031

31.939.187

33.455.209

31.631.025

Dikurangi realisasi :

2 Belanja Daerah

23.859.954

28.878.135

30.662.093

33.967.109

32.286.758

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

808.333 208.333 62.276 74.605 35.751

Surplus Riil 293.835 777.563 1.214.818 -586.505 -691.484


Gambar 3.11

Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020


Selama tahun 2016-2019 Realisasi Pendapatan Daerah mengalami

dinamika yang fluktuatif demikian juga dengan belanja daerah, Surplus riil juga

7,56%

22,65%

2,08%

11,58%

-5,37%

1,05%

25,68%

7,46%

14,31%

-15,05%

2016 2017 2018 2019 2020

PENDAPATAN BELANJA

-294-

mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.4. Namun

pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kondisi defisit yang diakibatkan oleh

tingginya jumlah realisasi belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah memiliki

pertumbuhan yang mengungguli pendapatan daerah pada tahun 2017 sampai

2019, pada tahun 2018, pertumbuhan belanja daerah melambat dengan

memiliki nilai dibawah pertumbuhan pendapatan, yang diiringi pula oleh secara

nominal, nilai pendapatan daerah melebihi Belanja Daerah. Akan tetapi pada

tahun 2019, selisih pertumbuhan antara pendapatan dan belanja daerah

melebar yang diringi oleh nominal belanja daerah yang melebihi pendapatan

daerah. Fenomena ini merupakan akumulasi atas inefisiensi belanja daerah

APBD yang terjadi selama bertahun-tahun, hal ini dikarenakan besarnya porsi

belanja pegawai dibandingkan belanja yang bersifat investasi seperti belanja

modal.

Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran

pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020 dapat dilihat

pada Tabel 3.6.

Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam juta Rupiah

No. Uraian Proporsi dari total defisit rill

2016 2017 2018 2019 2020

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1.497.008 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342

2. Pencairan Dana Cadangan

0 88.454 511.546 0 0

3. Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

0 0 0 0 0

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

40.000 38.547 74.075 60.000 22.175

5. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

68.105 1.439 0 330.456 0

6. Penerimaan Piutang Daerah

0 0 0 0 0

Sumber:BPKAD Provinsi Jawa Timur

Sesuai Tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa komponen penerimaan

pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan

-295-

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan

pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Selain itu sebagian berasal dari Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan

Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, sehingga untuk

menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi

Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau

pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir (2016-2019),

terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan

Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan

penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi

adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja

banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 3.10

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2016-2019 dalam juta Rupiah

N

o Uraian

2016 2017 2018 2019

Rp % dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA

1 Jumlah SiLPA 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342

2 Pelampauan

Penerimaan PAD 1.033.579 55,60 515.426 18,64 1.980.095 43,37 27.536 0,63

3

Pelampauan

Penerimaan Dana

Perimbangan

-198.034 -10,65 -996.216 -36,03 24.873 0,54 -

1.033.925 -23,66

4

Pelampauan

Penerimaan Lain-

lain Pendapatan

Daerah yang Sah

37.936 2,04 38.180 1,38 148 0,00 -53.227 -1,22

5

Sisa Penghematan

Belanja atau Akibat

Lainnya

-756.558 -40,70 -

2.058.974 -74,47

-

2.583.796 -56,60

-

4.037.612 -92,41

6

Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga

sampai dengan

Akhir Tahun Belum

Terselesaikan

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 Kegiatan Lanjutan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

3.2.4. Analisis Kemandirian Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke

-296-

Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah sendiri

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya agar

desentralisasi dapat diaplikasikan diseluruh daerah. Desentralisasi adalah

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga kedepannya diharapkan daerah

dapat mengelola, mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Dalam menjalankan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, maka

perlu sebuah indikator yang mengukur kemandirian tiap-tiap daerah.

Fungsinya adalah melihat perkembangan, memetakan, dan sebagai portrait

akan kemandirian daerah disuatu wilayah. Semakin tinggi angka dari rasio yang

diperoleh suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut. Menurut Halim

(2002), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1)

kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan

pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat

menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah

daerah menjadi lebih besar.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah

mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kapasitas Fiskal Daerah

berdasarkan

PMK No 126 Tahun 2019 tentang Peta Kapsitas Fiskal Daerah diperoleh melalui

perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Dimana: KFD = Kapasitas Fiskal Daerah Pendapatan = PAD + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan yang sudah Ditentukan = Pajak Rokok + DBH-CHT +DBH SDA Dana Reboisasi + DAK

Fisik + DAK Non Fisik + Dana Otonomi Khusus + DBH SDA Mineral dan Gas dalam Rangka Otonomi Khusus

Belanja Tertentu = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil

𝐾𝐹𝐷 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − ( 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛+ 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢)

-297-

Selanjutnya, acuan untuk melihat Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

memiliki rentang yang berbeda untuk tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota. Dimana untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat

Provinsi terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Rentang IKFD Provinsi Kategori

Kapasitas Fiskal

Provinsi 2017 2018 2019

IKFD < 0,36 IKFD < 0,351 IKFD < 0,304 Sangat Rendah

0,36 ≤ IKFD <

0,54 0,351 ≤ IKFD < 0,530

0,304 ≤ IKFD <

0,445 Rendah

0,54 ≤ IKFD <

1,02 0,530 ≤ IKFD < 0,823

0,445 ≤ IKFD <

0,808 Sedang

1,02 ≤ IKFD < 2,0 0,823 ≤ IKFD < 1,531 0,808 ≤ IKFD <

1,564 Tinggi

IKFD ≥ 2,0 IKFD ≥ 1,531 IKFD ≥ 1,564 Sangat Tinggi

Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019

Sedangkan, untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat Kabupaten

Kota, juga terbagi dalam 5 (lima) kategori, namun memiliki nilai rentang yang

berbeda, yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Rentang IKFD Kabupaten/Kota Kategori

Kapasitas Fiskal

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019

IKFD < 0,53 IKFD < 0,548 IKFD < 0,509 Sangat Rendah

0,53 ≤ IKFD < 0,72 0,548 ≤ IKFD < 0,770 0,509 ≤ IKFD < 0,720 Rendah

0,72 ≤ IKFD < 1,14 0,770 ≤ IKFD < 1,137 0,720 ≤ IKFD < 1,089 Sedang

1,14 ≤ IKFD < 2,05 1,137 ≤ IKFD < 2,021 1,089 ≤ IKFD < 1,959 Tinggi

IKFD ≥ 2,05 IKFD ≥ 2,021 IKFD ≥ 1,959 Sangat Tinggi


Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, diperoleh

hasil bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan yang sangat

tinggi dalam periode 2017-2019, hal ini diartikan Provinsi Jawa Timur peran

PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar-

benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Rentang angka indeks kapasitas fiscal daerah berubah-ubah tiap

tahunnya,baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada tahun

2017 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai

-298-

berada diatas 2,0, pada tahun 2018 kategori sangat tinggi tingkat provinsi

dicapai apabila angka yang dicapai berada diatas 1,531, dan pada tahun 2019

kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai berada

diatas 1,564. Pada tiap periode Provinsi Jawa Timur selalu berhasil berada

diatas nilai tersebut dan mendapatkan kategori sangat tinggi.

Gambar 3.12

Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020


3,14 3,0362,589

KFD PMK 2017 KFD PMK 2018 KFD PMK 2019

Provinsi Jawa Timur

-299-

Tabel 3.13

Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019

Peringkat Daerah

KFD

PMK

2017

Kategori KFD

PMK 2017 Daerah

KFD

PMK

2018

Kategori KFD

PMK 2018 Daerah

KFD

PMK

2019

Kategori KFD

PMK 2019

1 Kota Surabaya 8,53 Sangat Tinggi Kota Surabaya 8,528 Sangat Tinggi Kota Surabaya 9,675 Sangat Tinggi

2 Kab. Sidoarjo 3,61 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 2,681 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 5,307 Sangat Tinggi

3 Kab. Bojonegoro 2,77 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 2,277 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 3,257 Sangat Tinggi

4 Kab. Malang 2,71 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 2,195 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,383 Sangat Tinggi

5 Kab. Gresik 2,54 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,13 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,346 Sangat Tinggi

6 Kab. Jember 2,16 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,084 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,03 Sangat Tinggi

7 Kab. Banyuwangi 2,11 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,073 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 1,989 Sangat Tinggi

8 Kab. Lamongan 1,96 Tinggi Kab. Lamongan 1,887 Tinggi Kab. Lamongan 1,904 Tinggi

9 Kab. Tulungagung 1,85 Tinggi Kab. Pasuruan 1,841 Tinggi Kab. Pasuruan 1,715 Tinggi

10 Kab. Mojokerto 1,76 Tinggi Kab. Tulungagung 1,688 Tinggi Kota Malang 1,581 Tinggi

11 Kab. Jombang 1,73 Tinggi Kota Malang 1,607 Tinggi Kab. Kediri 1,531 Tinggi

12 Kab. Kediri 1,61 Tinggi Kab. Bondowoso 1,459 Tinggi Kab. Lumajang 1,496 Tinggi

13 Kab. Pasuruan 1,56 Tinggi Kab. Tuban 1,452 Tinggi Kab. Mojokerto 1,453 Tinggi

14 Kab. Sampang 1,55 Tinggi Kab. Kediri 1,442 Tinggi Kab. Tulungagung 1,388 Tinggi

15 Kota Malang 1,54 Tinggi Kab. Mojokerto 1,411 Tinggi Kab. Tuban 1,345 Tinggi

16 Kab. Blitar 1,53 Tinggi Kab. Jombang 1,402 Tinggi Kab. Jombang 1,327 Tinggi

17 Kab. Bondowoso 1,44 Tinggi Kab. Blitar 1,396 Tinggi Kab. Blitar 1,32 Tinggi

18 Kab. Nganjuk 1,38 Tinggi Kab. Probolinggo 1,336 Tinggi Kab. Ponorogo 1,258 Tinggi

19 Kab. Probolinggo 1,34 Tinggi Kab. Lumajang 1,26 Tinggi Kab. Nganjuk 1,205 Tinggi

20 Kab. Ngawi 1,31 Tinggi Kab. Sampang 1,197 Tinggi Kab. Madiun 1,145 Tinggi

21 Kab. Pamekasan 1,22 Tinggi Kab. Nganjuk 1,193 Tinggi Kab. Sumenep 1,135 Tinggi

22 Kab. Sumenep 1,19 Tinggi Kab. Pamekasan 1,18 Tinggi Kab. Probolinggo 1,071 Sedang

23 Kab. Lumajang 1,17 Tinggi Kab. Ngawi 1,102 Sedang Kab. Ngawi 1,047 Sedang

-300-

Peringkat Daerah

KFD

PMK

2017

Kategori KFD

PMK 2017 Daerah

KFD

PMK

2018

Kategori KFD

PMK 2018 Daerah

KFD

PMK

2019

Kategori KFD

PMK 2019

24 Kab. Tuban 1,14 Sedang Kab. Sumenep 1,058 Sedang Kab. Trenggalek 1,047 Sedang

25 Kab. Situbondo 1,1 Sedang Kab. Ponorogo 0,998 Sedang Kab. Magetan 1,012 Sedang

26 Kab. Madiun 1,06 Sedang Kab. Trenggalek 0,978 Sedang Kab. Sampang 0,995 Sedang

27 Kab. Trenggalek 1,01 Sedang Kab. Madiun 0,948 Sedang Kab. Bondowoso 0,982 Sedang

28 Kab. Ponorogo 1 Sedang Kab. Situbondo 0,914 Sedang Kab. Pacitan 0,969 Sedang

29 Kota Kediri 0,97 Sedang Kota Kediri 0,894 Sedang Kab. Pamekasan 0,899 Sedang

30 Kab. Magetan 0,85 Sedang Kab. Magetan 0,877 Sedang Kota Blitar 0,879 Sedang

31 Kab. Bangkalan 0,84 Sedang Kota Blitar 0,839 Sedang Kota Madiun 0,871 Sedang

32 Kota Madiun 0,82 Sedang Kota Batu 0,839 Sedang Kota Probolinggo 0,829 Sedang

33 Kota Mojokerto 0,73 Sedang Kota Probolinggo 0,825 Sedang Kota Kediri 0,816 Sedang

34 Kota Blitar 0,72 Rendah Kota Mojokerto 0,824 Sedang Kota Mojokerto 0,787 Sedang

35 Kota Batu 0,71 Rendah Kota Madiun 0,805 Sedang Kab. Bangkalan 0,763 Sedang

36 Kota Pasuruan 0,68 Rendah Kab. Bangkalan 0,697 Rendah Kab. Situbondo 0,74 Sedang

37 Kota Probolinggo 0,66 Rendah Kota Pasuruan 0,669 Rendah Kota Batu 0,674 Rendah

38 Kab. Pacitan 0,61 Rendah Kab. Pacitan 0,453 Sangat Rendah Kota Pasuruan 0,623 Rendah


-301-

Tabel 3.14 Rekap Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 dan Rata-rata

Kategori Kategori KFD

PMK 2017

Kategori KFD PMK

2018

Kategori KFD PMK

2019

Sangat Tinggi 7 7 7

Tinggi 16 15 14

Sedang 10 13 15

Rendah 5 2 2

Sangat Rendah 0 1 0


Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, dengan rentang IKFD

kabupaten/kota diatas, terlihat dengan angka rentang yang berbeda-beda

setiap tahunnya, pada tahun 2018, dan 2019 terdapat 7 daerah dengan kategori

sangat tinggi, untuk kategori Tinggi pada tahun 2017 terdapat 16 daerah, pada

tahun 2018 menurun menjadi 15 daerah, dan tahun 2019 terdapat 14 daerah.

Pada kategori sedang tahun tahun 2017 terdapat 10 daerah, kemudian pada

tahun 2019 naik menjadi 13 daerah, dan pada tahun 2019 terdapat 15 daerah.

Untuk kategori rendah, pada tahun 2017 terdapat 5 daerah dan pada tahun

2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2 daerah, sedangkan untuk

kategori sangat rendah pada tahun 2018 tercatat ada 1 daerah yakni Kabupaten

Pacitan.

Secara rata-rata, Kota Surabaya konsisten menjadi peringkat pertama

dengan IKFD tertinggi, hal ini menunjukan bahwa Kota Surabaya masih

menjadi sentral pertumbuhan dan perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan

angka indeks diatas 2 setiap tahunnya. Angka ini dapat diartikan bahwa peran

PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar-

benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Selanjutnya, yang menarik adalah konsistensi Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang,

dan Kabupaten Banyuwangi yang selalu berada dalam ketegori sangat tinggi

pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

3.2.5. Pembiaayaan Non Pemerintah

Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah

perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi

global pada Tahun 2020 akibat pandemic covid-19, yang diperkirakan oleh IMF

akan menyusut menjadi minus 2,5 persen, bahkan menurut Organisation for

-302-

Economic Co-operation and Development (OECD) selama pandemic covid-19

proyeksi ekonomi dunia akan minus 6 sampai minus 7,6 persen, kondisi

tersebut menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemunduran standar

hidup baik di Negara maju maupun Negara berkembang.

Perlambatan ekonomi pada Negara-negara Maju seperti Amerika Serikat,

Inggris dan kawasan Eropa berdampak pada Negara berkembang seperti

Kawasan ASEAN. India yang menjadi kunci pertumbuhan global pada Negara

berkembang sebelum pandemic covid-19 diprediksi terpuruk dan mengalami

penyusutan ekonomi 10,3 persen, termasuk Indonesia dan Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya

perlambatan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan

system pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan

pelabuhan, Rumah Sakit, Jalan Tol, retribusi umum dan retribusi jasa usaha

dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan system

pembiayaan tersebut diarahkan kepada :

1) Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada

prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut

disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan

bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka

pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah

bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi

Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan

Pinjaman Luar Negeri;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan

mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang

berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT.

Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan

-303-

e. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui

penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang

sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha

dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan

hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga

meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan

yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2

Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas

Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema

pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di

Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan

pembangunan ekonomi dikawasan prioritas Gerbangkertosusila, kawasan

Bromo Tengger Semeru, dan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

terdapat 218 proyek strategis dengan estimasi nilai Rp983.902,07 Milyar

terdiri dari 108 proyek strategis dengan estimasi nilai investasi Rp

901.470,82 milyar diharapkan dapat dibiayai dari sumber pendanaan

dengan skema KPBU, sedangkan 110 proyek strategis dengan estimasi nilai

investasi Rp82.431,25 milyar diusulkan dibiayai dari sumber pendanaan

APBN dan APBD.

Tabel 3.15 REKAPITULASI ESTIMASI NILAI INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN KAWASAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR (Sesuai Perpres 80 Tahun 2019)

No. Kawasan Prioritas

Pembangunan

Program

/ Proyek

Estimasi Nilai

Investasi

(Rp Millar )

Sumber Dana

1 Kawasan Prioritas

Gerbangkertosusila

40 799,942.39 KPBU

(BUMN/SWASTA)

37 14,027.18 APBN/APBD

-304-

No. Kawasan Prioritas

Pembangunan

Program

/ Proyek

Estimasi Nilai

Investasi

(Rp Millar )

Sumber Dana

2 Kawasan Madura dan

Kepulauan Sebagai Pendukung

Kawasan Gerbangkertosusila

11 3,271.50 KPBU

(BUMN/SWASTA)

15 3,309.76 APBN/APBD

3 Kawasan Prioritas Bromo-

Tengger-Semeru

24 43,437.73 KPBU

(BUMN/SWASTA)

23 5,031.23 APBN/APBD

4

Kawasan Selingkar Ijen sebagai

Pendukung Kawasan Bromo-

TenggerSemeru

16 34,643.00 KPBU

(BUMN/SWASTA)

8 1,793.52 APBN/APBD

5 Kawasan Prioritas Selingkar

Wilis dan Lintas Selatan

17 20,176.20 KPBU

(BUMN/SWASTA)

27 58,269.56 APBN/APBD

Jumlah I 108 901,470.82 KPBU

(BUMN/SWASTA)

Jumlah II 110 82,431.25 APBN/APBD

JUMLAH (I + II) ; 218 983,902.07 KPBU/APBN/APBD

Sumber Data : Bappeda Provinsi Jatim

3) Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka

menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat,

penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic

dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin

oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi

pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan

hanya untuk membiayai kegiatan investasi sector public yang

menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang

menjadi urusan Pemerintah Daerah.

4) Corporate Social Responsibility (CSR)

Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan

semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan

Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate

Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social

Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada

bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan

dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat

-305-

membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan,

baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota.

Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP),

sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan

kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah

diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target

pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan

sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial

Perusahaan, terdapat 40 perusahaaan dari BUMN, BUMS, dan BUMD yang

menjadi anggota Forum CSR Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja anggota

Forum CSR Provinsi dalam implementasi program CSR pada tahun 2019

tercatat sebanyak 22 perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR dengan

jumlah sebesar Rp 290,596 Milyar. Sinergi program dan dukungan pihak

swasta terhadap Pemerintah terlihat saat pandemic covid-19, yaitu pada

Tahun 2020 semester I, terdapat 13 perusahaan yang melaporkan program

pencegahan dan dampak covid-19 dengan nilai Rp38,777 Milyar, jumlah

ini hanya sebagian kecil dari kegiatan CSR dalam penanganan pandemic

covid-19 karena ada beberapa perusahaan yang tidak menyebutkan

nominal bantuan yang diberikan.

5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama

daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah

dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian

urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi

kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan

manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja

sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-306-

Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (Non Govermental

Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya

bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara

sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan

sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya

yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan

layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam

kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit

dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of

knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat

direplikasikan ke daerah lain.

6) PINA

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan

Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA),

namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan

infrastruktur. Beberapa proyek yang telah dilaksanakan dengan metode

pembiayaan PINA diantaranya Kertajati International Airport, Konstruksi

Nusantara Infrastuktur, Proyek Kabel Fiber Optik oleh PT. Len Industri

(Persero), Proyek Toll Road oleh Citra Marga Nusaphala dan Citra Marga

Lintas Jabar, Proyek Power Plant oleh PT PP Energi, Proyek Pendanaan

Investasi oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), Proyek Toll Road oleh

Waskita, Proyek Plantation oleh PT Perkebunan Nusantara III, Islamic

Bonds oleh PT PLN, Renewable Energy oleh Nusantara Infrastruktur dan

Renewable Energy oleh Carpediem Elektrikal Nusantara.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas

pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu :

a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat

serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala

Daerah;

-307-

c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan

pemerintahan lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2020, dalam melakukan

proyeksi, beberapa hal yang dipertimbangkan adalah Target Pertumbuhan

Ekonomi tahun 2021-2024 dan menggunakan data APBD tahun 2020 terkini

yang telah disesuaikan dalam hal penanganan pandemic COVID-19. Berikut

adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen

pendapatan daerah:

a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, Pertama,

dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2020

memiliki nilai sebesar 57,77 % dan rata-rata dari tahun 2015-2020 dalam

besaran 61,29%, Kedua, rasio kemandirian daerah Provinsi Jawa Timur

pada tahun 2020 berada pada nilai 127,2, artinya peran PAD lebih besar

daripada dana transfer Pemerintah Pusat. Pada kelompok PAD ini

kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah yang pada tahun 2020

memiliki nilai sebesar 80,31%. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli

Daerah berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam

halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harapannya

nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya

mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu.

memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah

Provinsi, sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat

periodikal dihitung berdasarkan potensi objek pajak. Prediksi perubahan

jumlah objek selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan

beberapa faktor sebagai berikut:

− Besaran tarif PKB masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2009

sebesar 1,5% hingga 3,5%;

− Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan penelitian ulang

(tidak patuh tahunan) sebesar 10% setiap tahunnya;

− Prediksi pertumbuhan kendaraan baru moderat, dengan penekanan

kenaikan pada jenis Roda 4, sedangkan jenis Roda dua diperkirakan

-308-

stagnan bahkan lebih rendah. Pertambahan jumlah objek kendaraan

baru diperkirakan antara 850.000 hingga 1.000.000 objek;

− Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak

terlalu signifikan (dibawah 1%);

− Belum memperhitungkan potensi apabila dilakukan kebijakan insentif

/ keringanan Pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak

langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan

kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan

perkiraan penjualan kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku

asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia.

Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perkembangan kendaraan

bermotor di jawa timur menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata

sebesar – 5,08%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan negatif

kendaraan baru jenis R2 yang mencapai –5,88%, sebaliknya untuk

kendaraan baru jenis R4 menunjukkan tren yang cukup positif meskipun

jumlahnya tidak terlalu besar yaitu + 1,97%. Memperhatikan data-data

tersebut, maka jumlah pertambahan kendaraan baru di Jawa Timur

selama lima tahun diperkirakan berada pada rentang 850.000 hingga

1.000.000 unit.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung Berdasarkan

perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Jawa

Timur dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah

yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak

mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Rata-rata pertumbuhan

konsumsi BBM di Jawa Timur berkisar antara 3 hingga 3,5% per tahun.

4. Pajak Air Permukaan, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air

permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

sebagai berikut:

− Perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai

peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai

Perolehan Air Permukaan;

− Fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada

musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim

kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan.

-309-

5. Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang

dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi

Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal

yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program

Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak

Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh

Pemerintah Pusat.

b. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur,

pemerintah mengoptimalkan setidaknya 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan

infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi

pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah, antara lain: (1) Pasar

modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate

(DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra),

dan Obligasi Daerah, (2) Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3)

Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah,

ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi

Infrastruktur (PT SMI), (4) Multilateral Bank, (5) Enviromental Fund, (6)

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (7) Hak Pengelolaan

Terbatas/Limited Consession Scheme (LCS). Berbagai sumber-sumber

pendanaan alternative strategis di atas, menjadi pijakan dalam

merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan

pembangunan Provinsi Jawa Timur. Beberapa kebijakan yang lima tahun ke

depan dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pinjaman Daerah

Pada UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk

memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat

melakukan pinjaman. Konsep dasar pinjaman daerah diatur dalam PP

54/2005 dan PP 56 tahun 2018. Namun demikian, mengingat pinjaman

memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko

tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko

operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional

menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

-310-

2. Obligasi Pemerintah Daerah

Pemerintah provinsi Jawa Timur juga dapat menerbitkan Obligasi

Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang

menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat

yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut,

maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis

Obligasi Pendapatan (Revenue Bond). Hal ini diatur dalam PMK Nomor

147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban,

Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dan Paket Peraturan Ketua

Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.

3. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur. Sejak Peraturan Presiden ini diluncurkan kerjasama yang

sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternative skema pembiayaan ini,

diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur,

khususnya bidang infrastruktur publik.

c. Selain dari skema di atas, maka guna penguatan efisiensi dan efektivitas

penganggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan sinergi

dengan dana pusat yang berasal dari kementerian dan Lembaga. Hal ini

untuk menghindari terjadinya overlapping sasaran program

-311-

Tabel 3.16

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2024 Provinsi Jawa Timur Dalam Juta Rupiah

No. Uraian Pertumbuhan

(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1a PENDAPATAN -9,92% 33.427.673 30.112.828

1a.1 Pendapatan Asli Daerah -15,17% 18.212.437 15.448.833

1a.1.1 Pajak Daerah -16,89% 14.892.800 12.377.000

1a.1.2 Retribusi Daerah -48,92% 139.792 71.404

1a.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 2,22% 412.155 421.292

1a.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -6,81% 2.767.691 2.579.136

1a.2 Dana Perimbangan -3,41% 14.975.612 14.464.664

1a.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak -13,87% 3.057.152 2.633.106

1a.2.2 Dana Alokasi Umum -7,98% 3.998.432 3.679.167

1a.2.3 Dana Alokasi Khusus 2,93% 7.920.029 8.152.390

1a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -16,81% 239.623 199.332

1a.3.1 Hibah -37,31% 165.328 103.649

1a.3.2 Dana Darurat 0,00% 0 0

1a.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari Pemerintah

Daerah 0,00% 0 0

1a.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29,66% 73.795 95.683

1a.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya -100,00% 500 0

1b PENDAPATAN 0,73%

31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852

(PP 12 Tahun 2019)

1b.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,21% 16.277.054 16.059.448 16.717.073 17.355.799

1b.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1,59% 13.176.429 13.104.250 13.429.500 13.804.750

1b.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2,53% 114.551 78.872 98.591 123.238

1b.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 1,79%

435.733 422.108 440.259 459.190

1b.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah 5,47% 2.550.341 2.454.217 2.748.723 2.968.621

1b.2 PENDAPATAN TRANSFER -0,50% 14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052

1b.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA

PERIMBANGAN -0,50%

14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052

-312-


(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1b.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0

1b.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0

1b.2.4 BANTUAN KEUANGAN 0,00% 0 0 0 0

1b.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -33,33% 174.739 0 0 0

1b.3.1 Pendapatan Hibah -33,33% 174.739 0 0 0

1b.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00% 0 0 0 0

1b.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00% 0 0 0 0

2a BELANJA -9,13% 38.004.721 34.534.918

2a.1 Belanja Tidak Langsung -5,98% 26.062.266 24.503.322

2a.1.1 Belanja Pegawai -12,48% 7.872.097 6.889.443

2a.1.2 Belanja Bunga -11,24% 14.168 12.575

2a.1.3 Belanja Subsidi 0,00% 37.500 37.500

2a.1.4 Belanja Hibah 15,06% 8.517.382 9.799.850

2a.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3,49% 108.015 111.782

2a.1.6 Belanja Bagi Hasil -34,84% 8.375.712 5.457.292

2a.1.7 Belanja Bantuan Keuangan -7,97% 873.504 803.885

2a.1.8 Belanja Tidak Terduga 427,11% 263.889 1.390.994

2a.2 Belanja Langsung -16,00% 11.942.455 10.031.596

2a.2.1 Belanja Pegawai 2,10% 896.965 915.843

2a.2.2 Belanja Barang dan Jasa -12,05% 7.766.447 6.830.908

2a.2.3 Belanja modal -30,32% 3.279.043 2.284.846

2b BELANJA

1,18% 33.008.198 31.915.758 32.617.229 34.172.892

(PP 12 Tahun 2019)

2b.1 Belanja Operasi -0,81% 25.679.585 23.165.550 23.689.396 25.052.434

2b.1.1 Belanja Pegawai 1,53% 8.072.622 8.194.915 8.317.839 8.442.606

2b.1.2 Belanja Barang dan Jasa -5,63% 7.193.250 5.432.952 5.833.874 5.977.861

2b.1.3 Belanja Bunga 0,00% 0 10.000 10.000 10.000

2b.1.4 Belanja Subsidi 0,00% 15.000 15.000 15.000 15.000

2b.1.5 Belanja Hibah 0,70% 10.274.944 9.395.284 9.395.284 10.489.566

2b.1.6 Belanja Bantuan Sosial -1,72% 123.770 117.400 117.400 117.400

2b.2 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017

2b.2.1 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017

2b.3 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000

-313-


(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2b.3.1 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000

2b.4 Belanja Transfer 11,75% 5.001.076 6.393.191 6.570.816 6.763.441

2b.4.1 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa 12,15%

4.425.011 5.767.125 5.894.750 6.037.375

2b.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8,68%

576.066 626.066 676.066 726.066

3 PEMBIAYAAN -10,03% 4.577.048 4.422.089 1.797.742 2.286.750 1.855.662 2.281.040

3.1 Penerimaan Pembiayaan -10,61% 4.955.848 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 2.326.317

3.2 Pengeluaran Pembiayaan -17,61% 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277

Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

-314-

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Seperti telah disinggung sebelumnya, penghitungan kerangka pendanaan

pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung

kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah

penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi

pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta

penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan

perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja

daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas

dimaksud. Dengan telah di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perlu

ditindaklanjuti dengan penyesuaian formulasi Kapasitas Riil Kemampuan

Keuangan Daerah dengan tidak menyertakan Belanja Tidak Langsung sebagai

komponen pengurang Penerimaan, hal ini karena semua jenis belanja telah

diakomodir dalam Program Pembangunan.

Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk

Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun

mendatang, tertuang pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.17

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam Juta Rupiah

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN 33.427.673 30.112.828 31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852

2 PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)

0 0 0 0 0 1.100.000

3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN

4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317

4 Penerimaan Pinjaman Daerah

60.000 0 0 0 0 0

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

330.456 0 0 0 0 0

TOTAL PENERIMAAN: 38.383.521 34.570.871 33.044.298 32.261.035 32.962.506 34.218.169

DIKURANGI: 27.338.032 25.455.117 36.100 345.277 345.277 45.277

1 Belanja Tidak Langsung 26.959.232 25.419.164

1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286

1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575

1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500

1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850

1.5 Belanja Bantuan Sosial 108.015 111.782

1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292

1.7 Belanja Bantuan Keuangan

873.504 803.885

1.8 Belanja Tidak Terduga 263.889 1.390.994

2 Pengeluaran Pembiayaan 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277

-315-

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN

KEUANGAN

11.045.490 9.115.754 33.008.198 31.915.758 32.617.230 34.172.892

Sumber: Hasil Proyeksi, 2020

Kapasitas riil Pemerintah Provinsi jawa Timur selama 4 tahun yang akan

datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut

:

1. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam

peraturan Perundang-undangan, antara lain :

a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah

daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD

sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari

DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk

belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri

Keuangan RI;

d) Belanja Moda Transportasi, besarannya 10% dari Pajak Kendaraan

Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota,

30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block

grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan

untuk sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai

BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang

Daerah dan Sistem Informasi;

b) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok

-316-

c) Belanja DAK BOS;

d) Belanja Operasional Kantor; dan

e) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja

Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja

Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja

Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitar riil juga digunakan

untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam program Nawa

Bakti Satya yang terdiri dari :

- Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan

Kesejahteraan Sosial;

- Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan

Ekonomi;

- Jatim Cerdas dan Sehat : Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar

berkualitas;

- Jatim Akses : Membangun Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan

Berkeadilan;

- Jatim Berkah : Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai

Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;

- Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,

Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;

- Jatim Berdaya : Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM

Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

- Jatim Amanah : Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan

Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif,

Tanggap, Transparan dan Responsif)

- Jatim Harmoni : Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

3. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

-317-

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam kurun

waktu lima tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi

untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan

dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi

Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang

terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai

sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Jawa

Timur sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai

bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan,

namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang

masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan

program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan

pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut:

-318-

-319-

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Utuh

Berbasiskan Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Berbasis Daerah

1. Pendidikan

Pendidikan menengah menjadi jembatan yang sangat penting bagi

tenaga terampil maupun calon mahasiswa perguruan tinggi. Kualitas

pendidikan menengah akan menentukan kualitas dari input terhadap proses

pendidikan tinggi maupun kepada sektor ekonomi yang akan langsung

mempekerjakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Timur

berada di kisaran 80 persen namun di wilayah Kabupaten masih banyak

yang berada dibawah 70 persen termasuk di sebagian wilayah Madura dan

Tapal Kuda.

Pada RPJMD periodesasi ini program unggulan pendidikan diarahkan

bukan sebatas kepada aspek biaya pendidikan tetapi juga kualitas

pendidikan. Inilah yang melahirkan istilah “Tis-Tas”, yaitu pendidikan gratis

dan berkualitas. Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang

diawali dengan pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja.

Dari 3000 lebih sekolah menengah, proporsi SMK terhadap SMA tahun 2020

mencapai 59,18%:40,82%, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

menargetkan menjadi 70%:30%.

Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang

negeri lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-inden" sejak

sebelum lulus, namun masih banyak SMK yang kesulitan membangun relasi

dengan perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang

tersebar di hampir 300 SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar

di sekitar 1700 SMK swasta.

Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO masih sangat minim,

dan masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi

yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan

rekayasa yang belum terakreditasi.

Salah satu program Khofifah-Emil adalah mendorong pembiayaan

kepada SMK baik negeri maupun swasta dalam mendukung investasi SDM

serta sarana prasarana untuk pencapaian akreditasi. Dengan kerja bersama

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) akan mendorong kesuksesan

program ini, dimana 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

menitikberatkan lulusan yang tidak hanya pintar "text-book" tapi juga

terampil dan berkarakter serta kreatif. Dari segi jurusan, juga ada

ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman,

-320-

pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan

terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait

teknologi informasi. Maka akan didorong beasiswa Praktek Kerja Lapangan

(PKL) dan penguatan jurusan unggulan industri prioritas tersebut untuk

mendorong link and match serta minat murid di jurusan prioritas. Pada

intinya, siapapun warga Jawa Timur tidak boleh terkendala dalam

menempuh pendidikan SMA/SMK. Pendidikan gratis akan dipastikan tetap

memenuhi standar kualitas. Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta

program boarding school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi

latar belakang keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh

kembang anak sekolah, akan menjadi program prioritas, karena disadari

perlu solusi kreatif lebih dari sekedar meniadakan biaya sekolah demi

meningkatkan partisipasi sekolah terutama bagi masyarakat pedesaan.

Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta program boarding

school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi latar belakang

keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan pendidikan sebagai

berikut :

a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni

dan angka partisipasi kasar SMA/SMK sederajat.

b. Kurang meratanya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan

SMA, SMK, PK-PLK

c. Belum terpenuhi standar kualitas maupun pemerataan sarana dan

prasarana pendidikan

d. Peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan di

satuan pendidikan SMA, SMK, PK-PLK

e. Belum optimalnya kompetensi guru dalam penguasaan teknologi

informasi komunikasi (TIK) bagi pembelajaran.

2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan akan menjawab tantangan terkait

jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan

membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek

kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terkait jaminan

kesehatan, direncanakan pembentukan Kantor Gabungan (Joint Office)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan yang akan menjadi

crisis center 24 jam untuk menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi pasien

-321-

BPJS. Prinsipnya, pasien BPJS tidak boleh mendapat pelayanan yang

berbeda dengan pasien non BPJS. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

diposisikan untuk dapat mengambil keputusan menjamin kelanjutan

pelayanan (guarantor) apabila ada kendala dalam menyikapi situasi

pengobatan yang urgent. Dalam menyikapi kendala arus kas akibat selisih

waktu dalam pencairan klaim rumah sakit ke BPJS, diprogramkan sistem

dengan perbankan untuk kesinambungan kas operasional berbasis piutang

BPJS. Warga kurang mampu perlu dijamin akses ke kesehatan gratis

berkualitas. Ini ditempuh dengan program bantuan iuran BPJS dan

pemberian bantuan biaya pengobatan untuk warga yang belum masuk

dalam cakupan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu didorong sumber

pembiayaan terpadu untuk membantu anggota keluarga yang mendampingi

pengobatan dan harus kehilangan pencaharian sehari-hari selama

pengobatan, serta penyediaan rumah singgah untuk warga yang berobat ke

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi seperti yang berada di

Surabaya dan Malang.

Untuk pelayanan kesehatan primer, maka dilakukan penguatan

tenaga medis di daerah yang relatif kurang dari segi aksesibilitas. Ini

termasuk tunjangan tambahan untuk dokter umum yang mengabdi di

kecamatan yang relatif jauh dari akses. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga

senantiasa melakukan langkah aktif mendorong penugasan dokter spesialis

untuk kabupaten dan kota agar tercapai kehandalan pelayanan kesehatan,

hal ini termasuk penguatan program beasiswa dokter spesialis. Puskesmas

dengan cakupan strategis yang bisa ditingkatkan menjadi Rumah Sakit (RS)

Pratama termasuk dengan konsep dokter spesialis tamu (visiting specialist)

juga didorong melalui sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Program penugasan perawat Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes) di desa-desa yang belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu)

diperluas secara signifikan. Untuk melayani daerah kepulauan, maka unit

pelayanan terapung (poliklinik terapung) menjadi solusi. Terkait sistem

rujukan berjenjang, penguatan kelembagaan, tenaga medis dan sarana

prasarana di RS rujukan terutama RS rujukan regional seperti Unit

Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RSUD

yang ada di beberapa titik strategis wilayah seperti Madura, Tapal kuda dan

Mataraman terus didorong. Ini akan mendekatkan layanan berkualitas

kepada masyarakat dan mengatasi beban berlebih pada RS rujukan utama.

Khusus terkait RSUD Dr. Soetomo, diprogramkan peningkatan menuju RS

-322-

berstandar internasional. Ini akan menjadi embrio sentra pengobatan

(medical center) yang diharapkan bisa bersaing dengan Penang Malaysia dan

Singapura, dengan bidang medis yang dapat menjadi fokus yaitu

diantaranya pengobatan regeneratif untuk penyakit degeneratif, stroke

center, organ transplant center serta radiotherapy. Kawasan seluas 50

hektar di kaki jembatan Suramadu juga diprogramkan sebagai lokasi masa

depan kawasan pelayanan medis terintegrasi (integrated medical complex),

sehingga keterbatasan kapasitas tampung yang ada saat ini dapat diatasi.

Upaya promotif preventif tetap menjadi fokus dari upaya kesehatan

masyarakat. Ini akan ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi untuk

daya jangkau promotif preventif terutama dalam meminimalisir insiden

Penyakit Tidak Menular, sinergi dengan pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH), pemberdayaan organisasi masyarakat, serta upaya

perbaikan gizi (bantuan nutrisi) bagi masyarakat terutama ibu hamil dan

balita yang berasal dari golongan kurang mampu. Ruang laktasi juga

didorong keberadaannya untuk memastikan asupan gizi yang terbaik bagi

bayi. Dalam kaitan dengan penguatan SDM, maka perlu ada perhatian

kepada tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah terluar atau

terpencil, termasuk dalam memberi kesempatan pengembangan profesi dan

pendidikan. Penguatan sertifikasi keperawatan dan kebidanan menjadi pilar

penguatan kualitas pelayanan kesehatan serta dalam mensukseskan

Program Kesehatan Nasional. Kearifan lokal terkait pengobatan tradisional

juga diberikan perhatian sembari menjaga kepatuhan terhadap standar

prosedur tindakan medis.

Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan kesehatan sebagai

berikut :

1) Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

(Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung

dan diabetes);

2) Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di

bidang kesehatan;

3) Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di

masyarakat.

4) Masih tingginya angka stunting;

5) Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;

-323-

6) Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak

fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan

pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;

3. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya kewirausahaan pemuda.

2. Masih banyak Pemuda yang terlibat masalah sosial.

3. llmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya

dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;

4. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi; dan

5. Rendahnya budaya/partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas pada

kegiatan olahraga.

4. Kebudayaan

Secara geografis, bentang alam Jawa Timur memiliki keragaman yang

luar biasa mulai dari pegunungan berapi yang subur, pegunungan kapur,

pantai dengan pesisir landai di bagian utara sampai pesisir selatan yang

curam dan terjal. Dengan karakteristik geografis semacam ini,

berkembanglah budaya agraris yang kuat seiring dengan tumbuhnya

peradaban maritim yang hingga kini masih mewarnai dinamika

perkembangan kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Dari latar belakang

seperti ini jelas tampak nyata kaya ragamnya budaya yang ada di Jawa

Timur. Dalam perkembangannya terindikasi masalah antara lain meliputi:

1) Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan

masyarakat.

2) Lemahnya pemahaman sejarah lokal.

3) Rendahnya pengelolaan museum.

4) Kurangnya penghargaan/pelembagaan terhadap nilai nilai seni

budaya.

5) Terbatasnya regulasi yang mengatur kebudayaan dalam arti luas.

6) Lemahnya data serta informasi kebudayaan.

7) Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya.

8) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung kebudayaan.

9) Rendahnya pengelolaan keragaman budaya.

10) Rendahnya kekayaan budaya dan cagar budaya.

-324-

11) Lemahnya penggalian nilai luhur kearifan lokal dan penguatan

karakter masyarakat yang berkebudayaan

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Untuk

Tercapainya Keadilan dan Kesejahteraan yang menjangkau seluruh

lapisan masyarakat

Menghadirkan negara dalam upaya peningkatan nilai tambah

produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga

yang lebih adil bagi para petani adalah kewajiban Pemerintah / Pemerintah Jawa

Timur dalam Pembangunan Ekonomi berbasis Gotong Royong. Komitmen

pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Jawa Timur yang bergerak di sektor pertanian merupakan kesungguhan bagi

terwujudnya pilar kedaulatan pangan. Pertanian dalam hal ini mencakup

definisi yang luas, dimana di samping ketahanan pangan, di dalamnya termasuk

juga perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Formulasi masalah di sektor Pertanian (dalam arti luas) Kehutanan dan

Kelautan antara lain meliputi :

1. Pertanian

1) Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian;

2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman

pangan dan hortikultura);

3) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya

Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan

prasarana pertanian;

4) Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul

bersertifikat;

5) Masih Rendahnya pola kemitraan kelembagaan petani dan/atau

pengembangan usaha pertanian;

6) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura:

- Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian;

- Belum optimalnya nilai tambah produk tanaman pangan dan

hortikultura;

7) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah

dalam pengembangan pertanian (agropolitan / Kawasan Pertanian

Terpadu); dan

8) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.

-325-

2. Perkebunan

1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman

semusim dan tanaman tahunan);

2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman;

3) Kurangnya pengelolaan tata niaga perkebunan (pemasaran);

4) Rendahnya nilai tambah produksi hasil perkebunan;


Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan

prasarana perkebunan;

6) Kurangnya penggunaan benih unggul bersertifikat (GAP);

7) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor dan antarwilayah dalam

pengembangan perkebunan (agropolitan / Kawasan Pertanian

3. Peternakan

1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan;

2) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan

investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar

kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

3) Rendahnya sistem perkandangan dan sistem pakan bergizi yang

dihasilkan;

4) Masih marak adanya pemotongan sapi betina produktif;

5) Kurangnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH

(Aman, Sehat, Utuh dan Halal); dan

6) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam

pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian

Terpadu).

4. Ketahanan Pangan

1) Belum optimalnya ketersediaan (food availaibility), akses (food

access), pemanfaatan (food security) dan stabilitas (food stability) dan

penyerapan (food utilization);

2) Masih ditemui daerah rentan pangan di beberapa daerah di Jawa

Timur;

3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal;

dan

4) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang

dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH).

-326-

5. Kelautan dan Perikanan

1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan

perikanan;


Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana

dan prasarana kelautan dan perikanan;

3) Belum optimalnya alokasi pemilihan jenis ikan, produksi dan

produktivitas perikanan budidaya dan tangkap;

4) Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

(pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam);

5) Masih Rendahnya kesejahteraan nelayan;

6) Masih Rendahnya Ketersediaan stok Sumber Daya Ikan (SDI),

Kualitas dan kuantitas benih dan induk, produksi benih ikan unggul;

7) Rendahnya Dukungan Teknologi Pemanfaatan Potensi dan belum

optimalnya Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain

System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan

perikanan;

8) Masih Rendahnya produksi, implementasi teknologi dan kualitas

serta keberpihakan terhadap industri kecil pada sektor kelautan dan

perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam);

9) Belum optimalnya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil serta maraknya kegiatan ilegal, unreported and unregulated

fishing;

10) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah

dalam pengembangan kelautan dan perikanan (minapolitan); dan

11) Rendahnya Kapasitas SDM Dalam Pengaplikasian Teknologi.

6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Disamping bidang Pertanian, dalam hal kelembagaan pembangunan

ekonomi dan terciptanya ekosistem usaha yang lebih khas budaya Gotong-

Royong Indonesia maka perlu diselesaikan masalah-masalah dan peran

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Melihat kontribusi sektor riil di

Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri

bahwa peran koperasi dan UKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi

perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB

Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi

dan UKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh,

-327-

fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain

juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi

kerakyatan. Meski demikian, kinerja itu tak lepas dari masalah eksisting

maupun dalam proyeksinya di masa yang akan datang, dimana antara lain

meliputi :

1) Rendahnya daya saing KUKM;

2) Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM;

3) Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;

4) Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM;

5) Lemahnya restrukturisasi usaha (OVOP, communal branding,

standarisasi, inklusi UKM dan retail modern);

6) Lemahnya ekosistem digital bagi KUKM;

7) Rendahnya kualitas SDM KUKM (program vokasi);

8) Rendahnya minat kaum milenial dalam berkoperasi;

9) Rendahnya akurasi data KUKM;

10) Lemahnya pemberdayaan ekonomi desa melalui restorasi desa dan

kemitraan antara UKM dan BUMDES); dan

11) Legalisasi UMKM masih rendah.

7. Industri

Seiring berkembangnya isu deindustrialisasi prematur di era revolusi

Industri 4.0 perlu pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan

industri unggulan Jawa Timur. Upaya ini akan bersinergi dengan terciptanya

kesempatan kerja yang lebih menjanjikan. Pada jalur mikro pengembangan

industri unggulan dibutuhkan kesiapan SDM dan fasilitasi program terstruktur

pemerintah yang akan secara langsung menyerap tenaga kerja. Hal ini perlu

diiringi dengan upaya untuk terus menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang

adil dan produktif. Di jalur makro, perlu dorongan penguatan daya saing logistik

dan kawasan industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk dorongan

industrialisasi potensi masa depan yang mengarah pada bidang maritim,

teknologi agro, manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi

kreatif serta digital. Lebih rinci terkait permasalahan Industri yang terjadi di

Jawa Timur dapat diformulasikan sebagai berikut:

1) Rendahnya Daya Saing Industri.

2) Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor.

3) Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir).

4) Belum optimalnya antisipai terhadap berkembangnya revousi

industri 4.0.

-328-

5) Kurangnya produk IKM yang terstandardisasi (SNI, Halal, Barcode,

ISO).

6) Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM.

7) Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM.

8) Kurangnya pelatihan yang mendukung usaha Industri Kecil

Menengah di masyarakat.

9) Kurangnya wadah kawasan sentra industri terintegrasi.

8. Perdagangan

Manivestasi dari kinerja perdagangan tercermin dari aktivitas/nilai ekspor-

impor. Di Jawa Timur kinerja perdagangan dimaksud masih terindikasi

terjadinya negative net export. Karenanya ke depan perlu fokus kepada

penyelesaian permasalahan tiga aspek, yaitu peningkatan daya saing ekspor,

perluasan sektor ekonomi unggulan berpotensi ekspor, dan peningkatan akses

pelaku usaha kepada peluang ekspor. Untuk peningkatan daya saing ekspor,

masih terindikasi permasalahan pembenahan terhadap daya dukung

infrastruktur termasuk logistik transportasi intermoda dari jalan hingga

pelabuhan dan kereta barang, pengembangan kawasan industri termasuk

potensi Export Processing Zone (EPZ). Disamping itu permasalahan

pengendalian impor juga menjadi masalah lain dalam terselenggaranya surplus

produksi barang dan jasa sehingga mampu memicu akselerasi pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang antarkelompok antarwilayah. Secara

lebih ringkas, formulasi masalah perdagangan di Jawa Timur meliputi :

1) Lemahnya daya saing ekspor.

2) Rendahnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor.

3) Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi

ekspor.

4) Belum optimalnya pengendalian impor.

5) Belum efisiennya perdagangan dalam negeri.

6) Belum optimalnya kerjasama perdagangan internasional.

7) Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar.

8) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga.

9) Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa)

dan kalibrasi.

10) Masih banyaknya pasar yang membutuhkan perbaikan bangunan

fisik.

11) Masih rendahnya jangkauan pemasaran.

-329-

9. Penanaman Modal

1) Belum efisiennya proses pelayanan perizinan;

2) Tingginya kesenjangan/lag antara minat investasi (NIB) dan realisasi

investasi;

3) Rendahnya Daya Saing Penanaman Modal;

4) Iklim Penanaman Modal Yang Kurang Kondusif;

5) Kurang tersedianya data dan informasi Penanaman Modal yang

memadai;

6) Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal;

7) Lemahnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan

8) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung

kemudahan penanaman modal.

9) Masih belum optimalnya realisasi penanaman modal

10. Pariwisata

Pariwisata adalah sektor perekonomian yang bukan hanya menciptakan

lapangan kerja secara langsung di sektor tersebut seperti industri

perhotelan dan atraksi wisata, namun juga menjadi penggerak sektor

ekonomi terkait lainnya seperti jasa perdagangan, kuliner, dan ekonomi

kreatif. Jawa Timur memiliki destinasi wisata terbanyak di Indonesia

dengan lebih dari 700 destinasi yang tercatat resmi. Sehingga ke depan

pariwisata Jawa Timur diarahkan menjadi sektor ekonomi unggulan

dengan berbasis daya tarik alam dan budaya. Senafas dengan Trisakti

yaitu berkepribadian dalam kebudayaan, maka pariwisata bukanlah

berorientasi tunggal pada orientasi profit, melainkan penggalian nilai

luhur kearifan lokal dan penguatan karakter masyarakat yang

berkebudayaan. Untuk itu diciptakan Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN) yang diharapkan menarik minat wisatawan nusantara

maupun mancanegara. Satu diantaranya Kawasan Bromo-Tengger

Semeru (BTS). Untuk mewujudkan berkembangnya kawasan strategis

pariwisata dimaksud perlu penyelesaian terhadap permasalahan yang

terjadi pada 4 (empat) A yaitu access (akses), attraction (daya tarik

pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi).

Selain melengkapi 4 (empat) A, perlu juga diterapkan DOT (Destination

atau tujuan wisata, Origin atau asal wisatawan, Timing atau waktu)

dalam mengemas promosi pariwisata. Terhadap konsepsi dan fenomena

tersebut secara ringkas ringkas dapat diformulasikan permasalahan

urusan pariwisata sebagai berikut:

-330-

1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata;

2) Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata;

3) Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya

promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;

4) Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan;

5) Lemahnya data serta informasi pariwisata;

6) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan

kepariwisataan, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat out

of the box;

7) Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan

(ecotourism), pariwisata berbasis historical/budaya (misal : restorasi

Trowulan Majapahit) dan berbasis religi (religion tourism);

8) Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi

wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

9) Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan

kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata),

amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); dan

10) Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.

11. Kehutanan

1) Belum optimal pengelolaan nilai tambah hutan produksi dan hutan

rakyat;

2) Belum optimalnya tata kelola hutan dan pemantauan kawasan

hutan;

3) Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;

4) Belum optimal konservasi sumber daya hutan dan ekosistem;

5) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan perhutanan

sosial;

6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan;

7) Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; dan

8) Belum optimalnya upaya perlindungan dan Pengawetan Kawasan

Tahura serta Pemberdayaan Masyarakat Tahura Raden Soerjo.

12. Energi dan Sumber daya Mineral

1) Tingginya penggunaan energy fossil di Jawa Timur.

2) Rendahnya bauran energi dari Energi Baru Terbarukan.

3) Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

4) Rendahnya konsumsi Energi Baru Terbarukan

-331-

5) Konsumsi listrik, masih dominan untuk kebutuhan rumah tangga

6) Kurangnya akses listrik untuk daerah Madura dan Kepulauan.

7) Belum meratanya akses infrastruktur ketenagalistrikan

8) Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi di beberapa wilayah.

9) Belum optimalnya pengolahan sumberdaya mineral.

10) Tingginya penambangan tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan

lingkungan.

11) Belum optimalnya pengelolaan air tanah (kegeologian) dan masih

tingginya pengambilan air tanah tak berizin.

13. Ketenagakerjaan

Di era distrupsi, perlu paradigma revolusioner dalam penciptaan

lapangan kerja karena fenomena profesi-profesi yang mulai tergusur

karena teknologi, sebut saja profesi pelayanan perbankan yang mulai

tergantikan ATM dan e-banking, serta profesi pabrik yang mulai

tergantikan otomatisasi proses. Ada dua jalur dalam mencapai tujuan

untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, yaitu jalur makro melalui

pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan industri

unggulan sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih menjanjikan, dan

jalur mikro yaitu dengan membangun kesiapan SDM dan memfasilitasi

program terstruktur pemerintah yang akan secara langsung menyerap

tenaga kerja. Ini tentu dengan terus menjalankan kebijakan

ketenagakerjaan yang adil dan produktif yang selama ini telah dilakukan.

Di jalur makro, didorong penguatan daya saing logistik dan kawasan

industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk mendorong

industri potensi masa depan yaitu di bidang maritim, teknologi agro,

manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi kreatif

serta digital. Di jalur mikro terdapat beberapa program unggulan.

Millennial Job Center (MJC) adalah jawaban bagi kaum milenial dalam

menyongsong masa depan dimana eranya bukan lagi mencari kerja ke

perusahaan, tetapi mencari klien. Maka ada pergeseran dari melamar

pekerjaan menuju ke membangun kredibilitas dan reputasi sebagai

professional entrepreneur, dimana wirausaha bukan berdasarkan modal

semata tetapi berdasarkan keterampilan. Inilah konsep professional

freelance, dan MJC akan memfasilitasi pelatihan, membangun jam

terbang dan pengalaman, membangun jejaring promosi, dan pembiayaan

untuk menuju kemandirian usaha. Profesi masa depan seperti

diantaranya desainer, event organizer, apps developer, sound engineer,

-332-

arsitek, marketing strategis, adalah diantar berbagai profesi yang akan

difasilitasi di MJC. Berikutnya, dipadukan konsep Science Techno Park

(STP) dengan usaha rintisan berbasis tim yang beranggotakan lulusan

perguruan tinggi D3/S1 sebagai tenaga ahli dan lulusan SMK sebagai

tenaga terampil, sehingga menghasilkan program Dream Team Science

Techno Park. Dream Team ini akan dibina dalam meriset produk yang

berbasis komoditi unggulan dari STP tersebut, dan difasilitasi

pemantapan produknya dari segi teknis, komersial serta pembiayaan

hingga menjadi start up yang potensial. Program Belanova (Belanja

Inovasi Daerah) menjawab tantangan "telur atau ayam yang duluan",

dimana seringkali produk inovasi daerah harus berjuang mencapai

kemapanan operasional dan rekam jejak di pangsa pasar swasta dulu

sebelum bisa diterapkan pemerintah, padahal seyogyanya sebaliknya

pemerintah seharusnya membantu menerapkan produk tersebut di fase

awal menuju kemapanan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ada ruang untuk pemerintah

mengintegrasikan hasil riset daerah dalam belanja daerah. Ini akan

terintegrasi dengan Information Super Corridor yang merupakan jejaring

sekaligus pusat potensi ekonomi daerah yang tersebar di 5 Bakorwil.

Banyak inovasi besar yang lahir karena pemerintah menopang bukan

hanya di saat riset, tetapi di fase awal pra-komersial, maka Belanova

diharapkan menggugah potensi inovasi daerah di Jawa Timur.

Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan Ketenagakerjaan sebagai

berikut :

1) Kondisi sarana-prasarana, fasilitas pelatihan dan jumlah instruktur

baik dari sisi jumlah ataupun ragam keahlian di 16 (enam belas) UPT

Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih

harus terus dilakukan revitalisasi sebagai salah satu upaya antisipasi

menghadapi Revolusi Industri 4.0;

2) Kebijakan pengetatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

asal Jawa Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal

seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya

perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

3) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur

secara signifikan berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di

Jawa Timur, berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang

-333-

berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan

hubungan industrial;

4) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar)

tenaga kerja pada kebutuhan sekarang ataupun di era Revolusi

Industri 4.0;

5) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan

perluasan kesempatan kerja di sektor informal di Kabupaten/Kota;

dan

6) Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan

(lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian

terhadap masuknya tenaga kerja asing.

14. Transmigrasi

1) Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum

memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap

program transmigrasi; dan

2) Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat relatif terbatas dibanding jumlah masyarakat Jawa

Timur yang telah mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi.

15. Urusan Sosial

1) Belum optimalnya penanganan pengentasan penduduk miskin, 26

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, baik di

Panti maupun Non Panti/Jalanan;

2) Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan

anak, remaja, dan orang tua, bahkan di semua tingkatan dan

kalangan masyarakat;

3) Belum semua pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan shelter

atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar

khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau gelandangan

psikotik;

4) Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data terpadu (BDT) untuk

penanganan keluarga fakir miskin;

5) Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin yang

dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota;

6) Masih tingginya stigma masyarakat terhadap eks ODGJ; dan

7) Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan

kegotongroyongan di masyarakat.

-334-

4.1.3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP;

2) Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya

meningkatkan kualitas penduduk; dan

3) Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Statistik

Belum Optimalnya penyampaian data dari produsen data karena Belum

adanya juknis pengumpulan data, Belum adanya standar pengisian bagi

produsen data, dan belum adanya tools untuk penyampaian data via

web.

3. Persandian

1) Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi; dan

2) Teknologi persandian yang relatif kurang mampu mengikuti

perkembangan jaman.

4. Perpustakaan

1) Rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat.

2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

perpustakaan.

3) Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Timur.

4) Kurangnya SDM perpustakaan secara kualitas dan kuantitas.

5) Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen rekaman

terhadap pelaksanaan UU No. 4/1999 No. 13/2018 tentang serah

simpan karya cetak dan karya rekam.

5. Kearsipan

1) Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada

perangkat daerah

2) Kurangnya ketersediaan kebijakan penyelenggaraan kearsipan

(peraturan kearsipan)

3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan

4) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip

-335-

5) Belum optimalnya implementasi penyusunan perencanaan

pemeliharaan, pelestarian dan pengamanan arsip bernilai guna tinggi

6) Rendahnya kualitas layanan pemanfaatan arsip

6. Kesekretariatan

1) Implementasi SAKIP pada beberapa Kabupaten/Kota masih stagnan,

belum ada perkembangan. Hal tersebut dikarenakan SAKIP tidak

menjadi perhatian oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dan PD di

lingkungan pemerintah daerah tersebut belum menyadari pentingnya

implementasi SAKIP dan masih banyak Kepala Daerah yang belum

memahami sepenuhnya bagaimana cara melakukan sinkronisasi

antara janji politik dengan dokumen RPJMD;

2) Program/kegiatan di Kabupaten/Kota yang seringkali tidak

mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya

dukungan dari instansi terkait di daerah tersebut, kurangnya

koordinasi antarinstansi, tidak tersedianya anggaran di daerah

sehingga membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan

lambat;

3) Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi

budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang

berorientasi pada hasil (outcome);

4) Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang belum sesuai

dengan jabatan yang dipangku; dan

5) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan.

7. Kepegawaian

1) Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan

publik;

2) Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan

kebutuhan;

3) Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak

sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki;

4) Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekruitmen ASN

berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya;

5) Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian dalam

pengintegrasian data pegawai seluruh Jawa Timur; dan

-336-

6) Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian

kinerja berbasis merit sistem.

8. Perencanaan Pembangunan

1) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah

melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum

optimal; dan

2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah belum optimal.

9. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan

1) Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD

Kabupaten/ Kota dengan data PD Provinsi Jawa Timur dalam

pelaksanan urusan wajib dan pilihan;

2) Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin,

pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan

hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

3) Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan

publik;

4) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan

pelayanan publik;

5) Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

6) Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;

7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;

8) Rendahnya persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun

database inventarisasi asset hasil P3D secara lengkap dan akurat;

9) Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;

10) Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum;

11) Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik,

IT dan Protokoler;

12) Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press

release;

13) Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung

meningkat;

-337-

14) Belum berkembangnya inovasi daerah; dan

15) Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

10. Komunikasi dan Informatika

1) Masih belum adanya database pemetaan dan monitoring isu publik

di media, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Sumber Daya

Manusia yang terampil dan profesional serta perangkat yang mampu

menyediakan database monitoring media dan isu publik masih belum

tersedia;

2) Belum optimalnya kehumasan pemerintah daerah karena belum

terbentuknya unit kehumasan di tingkatan perangkat daerah;

3) Belum optimalnya sinergi pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) dengan kelompok masyarakat (Pokmas) lainnya di

daerah karena kurangnya koordinasi dan strategi komunikasi

pemberdayan kelompok masyarakat yang terintegrasi di daerah;

4) Belum adanya peraturan teknis turunan Rencana Induk Tata Kelola

Teknologi Informasi Komunikasi (Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 30 Tahun 2016) seperti rencana induk smart province karena

terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional,

Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan

Database PD, Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi

komunikasi masyarakat, dan belum optimalnya pengembangan

aplikasi TIK; dan

5) Kurangnya pemeliharaan pemilik akun hosting dan colocation karena

terbatasnya ketersediaan storage dan space rak server, bandwidth

internet, keamanan sistem dari data dan belum adanya tata kelola.

4.1.4. Permasalahan Demokrasi Kewargaaan

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan;

2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses

politik;

3) Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

-338-

4) Kurang berdayanya kelembagaan demokrasi dan rendahnya upaya

peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan

HAM; dan

5) Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran

hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap

kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM.

2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam

penanganan keamanan dan ketertiban umum.

2) Belum tersedianya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi.

3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketentraman

dan ketertiban umum.

4) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana

prasarana pendukung operasional ketentraman dan ketertiban

umum.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Belum optimalnya akses, partisipasi serta kesempatan perempuan

sebagai pengambil keputusan, perempuan dalam politik dan

peminggiran ekonomi perempuan;

2) Masih banyaknya kasus trafficking dan kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

3) Masih tingginya perkawinan anak di Jawa Timur yang terjadi di

hampir seluruh kabupaten/kota.

4) Masih belum optimalnya upaya-upaya pemenuhan hak dan

perlindungan anak;

5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) masih belum optimal dan belum tersistem dengan baik;

6) Kurang sinergisnya antarsektor dalam mendukung

pengarusutamaan gender perlindungan anak.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan

pemerintahan desa;

2) Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa;

-339-

3) Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya

penanggulangan kemiskinan;

4) Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka

kemiskinan perkotaan;

5) Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih

cukup tinggi

6) Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam

upaya keberdayaan ekonomi desa; dan

7) Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan

Pedesaan.

5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang

responsive Gender;

2) Masih banyak usia remaja (sekolah) di Jawa Timur yang belum

mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui

wadah/forum PIKR dan BKR;

3) Rendahnya minat akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP); dan

4) Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

Dalam mewujudkan keterhubungan pembangunan antarwilayah

diperlukan sinergi dan integrasi transportasi antarmoda. Pada transportasi

darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana

dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum

memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan

dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal

dan logistik antarwilayah.

Guna mendukung pengembangan wilayah diperlukan peningkatan akses

menuju kawasan potensial dan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan

maritim dan logistik, agroindustri, megapolitan, pengembangan kota menengah,

dan pariwisata, yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang baik.

Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir selatan masih

terkendala belum tuntasnya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa

Timur serta belum optimalnya pengembangan pelabuhan–pelabuhan di pesisir

selatan dan akses menuju pelabuhan.

-340-

Pada layanan transportasi laut, masih ada ketimpangan pelayanan

pelabuhan di sisi utara dan sisi selatan Jawa Timur sehingga efektivitas dan

efisiensi penurunan biaya logistik belum tercapai. Selain itu masih minimnya

sarana prasarana dan pelayanan angkutan laut perintis membatasi aksesibilitas

masyarakat wilayah kepulauan.

Pelayanan transportasi udara, baik bandara domestik maupun

internasional masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai

untuk pelayanan penumpang dan logistik. Keamanan, kecepatan dan ketepatan

waktu merupakan hal penting bagi masyarakat dalam pemilihan moda

transportasi udara.

Terkait dengan keselamatan transportasi, masih tingginya angka

kecelakaan transportasi darat dan di perlintasan sebidang kereta api. Adapun

faktor penyebab laka lantas selain karena perilaku pengemudi yang tidak tertib

juga disebabkan kurangnya fasilitas pelengkap jalan, seperti Early Warning

Sistem. Di sisi lain juga masih terjadi kecelakaan pada angkutan penyeberangan

sungai dan laut yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada belum

memenuhi standar kelayakan.

Tingginya angka kecelakaan akibat meningkatnya mobilitas masyarakat

dalam menggunakan angkutan darat dan laut saat mudik lebaran dikarenakan

ketersediaan angkutan massal yang terbatas serta sarana prasarana jalan

belum memadai, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan

angkutan darat dan laut yang layak dan aman.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam

penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri, maupun rumah tangga.

Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan infrastruktur

sumber daya air diantaranya adalah (a) belum terpenuhinya kebutuhan air baku

untuk kegiatan domestik masyarakat, pertanian, industri, dan kegiatan lainnya;

(b) belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga

berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi yang

menyebabkan terjadinya pengambilan air baku dengan menggunakan pompa

pada sungai maupun air tanah dangkal dan air dalam tanah; dan (c) belum

optimalnya penanganan banjir yang ditandai dengan masih adanya lokasi rawan

banjir permanen terutama pada kawasan strategis, seperti banjir Bengawan Solo

Hilir, Kali Welang , Kali Kemuning, dan Kali Tanggul.

Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu wujud

pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui penyelenggaraan infrastruktur

permukiman layak huni, aman dan terjangkau, masih mengalami terkendala

-341-

beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya capaian infrastruktur

dasar permukiman dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih terdapatnya

backlog rumah, masih terbatasnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan

yang layak dan terjangkau serta menurunnya kualitas permukiman sehingga

tumbuh kawasan kumuh di perkotaan. Disisi lain, juga masih banyaknya

kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan utamanya di

kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir.

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman bersifat

multisektor, sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan keterpaduan

kebijakan dan program antar sektor antara lain untuk memastikan

ketersediaan infrastruktur dasar lainnya (air minum, sanitasi, PSU

Permukiman) yang memadai. Hal ini tentunya memerlukan pula sinergi antar

pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Pemenuhan cakupan layanan air minum yang layak dan aman dalam

rangka nendukung sinergi terwujudnya perumahan dan permukiman yang

layak masih mengalami beberapa kendala dalam mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan air minum di perkotaan, perdesaan, lintas wilayah dan daerah

rawan air, antara lain disebabkan keterbatasan sumber air. Upaya penyediaan

air minum skala regional perlu dikembangkan di beberapa wilayah yang

mengalami keterbatasan sumber air. Di sisi lain belum optimalnya peningkatan

akses layanan sanitasi yang layak dan aman masih perlu menjadi perhatian

bersama antara lain terkait pengembangan pelayanan pengolahan sistem air

limbah terpusat (system sewerage) dan lintas wilayah, serta pengembangan

persampahan regional.

Dalam hal pemenuhan penyediaan bangunan gedung, masih ditemui

permasalahan yaitu adanya kebutuhan sarana dan prasarana gedung yang

memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kendala dalam penyelenggaraan penataan ruang, masih adanya terdapat

beberapa dinamika pembangunan yang berkembang saat ini belum

terakomodasi dalam RTRW Provinsi, serta belum optimalnya rencana tata ruang

wilayah sebagai acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang didaerah, sehingga perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi,

dan penyusunan/penetapan rencana rinci tata ruang kawasan-kawasan

strategis provinsi di Jawa Timur.

Kendala dalam pelaksanaan urusan pertanahan adalah belum optimalnya

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma

Agraria), hal ini dikarenakan belum jelasnya pembagian kewenangan

-342-

pelaksanaan urusan pertanahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan

pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati termasuk di

dalamnya pembangunan infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan

daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity).

Secara umum, berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di

Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah a) masih terjadinya pencemaran air

sungai pada sungai kewenangan Provinsi maupun yang lintas Provinsi yang

bersumber dari kegiatan permukiman dan industri terutama Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) yang belum dilengkapi dengan IPAL yang memadai; b)

penurunan kualitas udara yang dipicu oleh peningkatan konsumsi energi fosil

pada sektor tranportasi, industri, dan rumah tangga serta belum optimalnya

pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan sampah di Jawa Timur sebagian besar masih menggunakan sistem

controled landfill dan belum menggunakan sanitary landfill serta belum

tersedianya pusat pengelolaan limbah B3; c) masih terjadinya tekanan terhadap

tutupan lahan seperti deforestasi dan kebakaran hutan diantaranya pada

kawasan Selingkar Wilis dan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang

berperan dalam siklus air sebagai daerah resapan dan tangkapan air dari mata

air Umbulan meskipun telah dilakukan berbagai upaya rehabilitasi dan

konservasi.

Jawa Timur mempunyai beberapa potensi bencana, baik potensi bencana

dari laut, gunung, maupun dalam bumi. Kejadian bencana sering menimbulkan

dampak yang begitu besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh 2 (dua)

aspek, yaitu aspek perilaku manusia dan aspek keterbatasan informasi terkait

bencana meliputi sikap/perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas

Sumber Daya Alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana, kurangnya

pemahaman terhadap karakteristik bencana, kurangnya

informasi/pengetahuan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat

dalam menghadapi bencana.

4.1.6. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah smpai dengan tahun 2020

Dari hasil evaluasi terhadap indikator kinerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditahun 2020, sebagai akibat munculnya

-343-

bencana alam pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap capaian kinerja di tahun

2020, sehingga hasil evaluasi terhadap capaian indikator dari visi dan misi

Gubernur Jawa Timur tidak sesuai harapan sebagai akibat kondisi

perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat

pandemi Covid-19.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang tercapai adalah 7 indikator dari 11

indikator atau sebesar 63,64 persen. Beberapa target yang tidak tercapai dari

IKU tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Indeks Gini

3. Indeks Pembangunan Gender

4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Sedangkan target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) sesuai

dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang

tercapai adalah 18 indikator dari 34 indikator atau sebesar 42,94 persen.

Beberapa target yang tidak tercapai dari IKD tersebut antara lain adalah sebagai

berikut :

1. Indeks Pendidikan

2. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

3. Indeks Kapasitas Bencana

4. Indeks Kualitas Udara

5. Persentase Penduduk Miskin Perdesaan

6. Indeks Aksebilitas

7. Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur

8. Realisasi Investasi

9. Pertumbuhan PDRB Pariwisata

10. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian

11. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

12. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan

13. Indeks Profesionalitas ASN

14. Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim

15. Nilai SAKIP

16. Status LPPD

17. Indeks Kepedulian Sosial

-344-

Sedangkan dari hasil evaluasi Outcome tahun 2020, pandemi Covid-19

memaksa pemerintah baik itu Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah

untuk melakukan upaya re-alokasi anggaran guna mengurangi dampak Covid-

19. Dengan begitu, sebagai bentuk konsekuensinya, banyak kegiatan

khususnya yang bersifat infrastruktur ditangguhkan bahkan dihentikan, secara

nasional termasuk di daerah sehingga menyebabkan beberapa target outcome

yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Selain itu dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024

sampai dengan tahun 2020 ditemui banyak kebijakan dan regulasi ditingkat

nasional yang diterbitkan dan harus di acu oleh Pemerintah daerah, salah

satunya PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan

Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur, klasifikasi, kodefikasi,

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sangat membawa perubahan

yang signifikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain 2 regulasi tersebut, dikeluarkan juga Peraturan Presiden nomor 18 tahun

2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang berimplikasi pada upaya

penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang ada saat ini.

Oleh sebab itu, pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024 ini perlu dilakukan beberapa perubahan target capaian

kinerja dan beberapa perubahan indikator kinerja. Dengan adanya perubahan

tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan capaian tujuan dan

sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

-345-


Isu Strategis

Isu Internasional (Sustainable Development Goals (SDGs)) Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.

Isu Perekonomian Global Berkaitan dengan 6 hal meliputi pertumbuhan ekonomi dunia, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Harga komoditas dunia yang fluktuatif, Percepatan ekonomi Jepang ditengah-tengah perlambatan ekonomi global.

Isu Regional (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)) Pemberlakuan eco labelling, kesiapan eksodus kawasan industri, promosi pameran tingkat internasional di bidang industri. Sementara di bidang Pariwisata, sertifikasi bagi para pelaku wisata dan pada bidang penyediaan SDM, pelatihan baik melalui sektor formal (siswa SMK magang) maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Isu Kebijakan Nasional Isu Kebijakan Nasional dipengaruhi oleh tiga kebijakan utama yakni RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3), RPJMN 2015-2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024 Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat, Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Demokrasi Kewargaan, serta Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

1

2

3

4

5

6

-346-

4.2 Isu Strategis

4.2.1. Isu Internasional

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk

melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals

(MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut

antara lain:

1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4) Menurunkan angka kematian anak;

5) Meningkatkan kesehatan ibu;

6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan

8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru

yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S,

terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000

mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan,

perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan

pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-

2030 antara lain:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;

2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;

3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi

semua segala usia;

4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;

5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua

perempuan dan anak perempuan;

6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air

dan sanitasi untuk semua;

-347-

7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,

berkelanjutan, dan modern untuk semua;

8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan

berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan

pekerjaan yang layak untuk semua;

9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi

insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;

11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman,

tangguh dan berkelanjutan;

12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya;

14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan

sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan

berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan,

memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan

degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman

hayati;

16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap

keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif,

akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan

17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan

global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan

mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth,

pro-job, pro-poor dan pro-environment yang berfokus pada:

1) Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang

merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;

2) Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;

3) Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap

bencana; dan

-348-

4) Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan

keadilan bagi semua orang.

4.2.2. Isu Perekonomian Global

Isu stategis internasional lain yang mewarnai dunia lainnya adalah terkait

perekonomian global yang ditandai 6 hal sebagai berikut :

Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia

Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perlambatan. Pertumbuhan

ekonomi global, yang mencapai puncaknya mendekati 4 persen pada 2017,

melambat menjadi 3,6 persen pada 2018, dan pada tahun 2020 mengalami

kontraksi akibat dampak pandemic Covid-19. Perlambatan ekonomi dunia

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi yang

melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif

antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis,

pengetatan kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di

banyak negara, serta pandemic Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang dikeluarkan

oleh IMF pada Januari 2021, perekonomian global diprediksi tumbuh sebesar

5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan

ekonomi akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan volume

perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat. Perekonomian kawasan

ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam

diperkirakan akan tumbuh 5,2 persen di tahun 2021, sedangkan volume

perdagangan dunia meningkat sebesar 8,1 persen.

Kedua, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang

Amerika Serikat dengan Tiongkok

Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan

regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan

peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu,

kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang

dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian

dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan

perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta

menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki

keterkaitan erat dengan perdagangan.

-349-

Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin

protektif

Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang

dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian

dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan

perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta

menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki

keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan

ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun

pasar keuangan global.

Keempat, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral

Amerika Serikat The Fed.

Kebijakan pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed,

didorong oleh pembalikan modal kembali ke AS seiring dengan penguatan

ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneternya. Adanya

prediksi peningkatan tiga kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2019

dapat mendorong tren apresiasi dolar AS ke depan.

Kelima,Harga komoditas dunia yang fluktuatif

Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di

tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun mulai tahun 2021 seiring

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat aibat

Covid-19. Di sektor pertanian atau pangan, perbaikan produktivitas dan

teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong stabilitas

harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam

diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi

permintaan Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis

investasi ke konsumsi serta implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah

lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan protektif AS dapat

menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri

AS sendiri akan terjadi kenaikan harga. Sejalan dengan pergerakan harga

komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan

sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016,

berbalik menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya

didorong oleh kenaikan permintaan minyak mentah dari negara-negara

berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai menguatnya

permintaan negara-negara maju. Selain itu, adanya ketidakpastian geopolitik di

-350-

berbagai kawasan, antara lain di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi

fluktuasi harga komoditas di tahun 2019, khususnya minyak mentah.

4.2.3. Isu Regional

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic

Community (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA

menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di

kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA

menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang

baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya

Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi

pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia

tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan

akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan

berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan

GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang

mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung

Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui

perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber

Daya Manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat

besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja

dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu,

akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih

mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi

kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik

sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat

memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu

diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan

bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai

tingkat ketrampilan dan keahliannya.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi

MEA di bidang industri antara lain isu eco labelling utamanya dalam industri

batik, perlindungan hak cipta bagi pelaku KUKM, kesiapan eksodus kawasan

industri dari kota-kota besar ke kota yang ada di Jawa Timur, promosi pameran

tingkat internasional. Sementara di bidang Pariwisata, pemandu wisata

-351-

bersertifikasi bagi para pelaku wisata di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu

prioritas.

Adapun bidang penyediaan SDM yang siap bersaing di pasar bebas,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menginisiasi melalui berbagai pelatihan

baik melalui sektor formal seperti siswa SMK yang magang di perusahaan

nasional maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Pemberdayaan pemuda diarahkan pada konteks kewirausahaan seperti adanya

Kontes Ide Bisnis. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi

standarisasi keahlian yang sesuai.

Isu demografi menjadi peluang tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur dalam

menghadapi MEA. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan

oleh Badan Pusat Statistik Provinsi, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur

Tahun 2020 menurut kelompok umur didominasi oleh Generasi Z dan Generasi

Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 24,80 persen dari total populasi dan

Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Jawa Timur. Kedua

generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun peran dominan dalam

meningkatkan kualitas SDM menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh

tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu

kesadaran dari masyarakat bahwa MEA akan dirasakan langsung oleh

masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama.

Selain kondisi bonus demografi, kondisi lain yang akan kita hadapi adalah

hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari

internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan

berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi internet of things, robotic, dan cloud

computing. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya

sebuah revolusi dalam industri.

Hadirnya revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro

dan kontra di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya

asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan

sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia

produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan

mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.

Namun pada World Economic Forum 2017 sedikit menjawab kekhawatiran

ditengah masyarakat Indonesia. Hadirnya kecerdasan buatan, robot, dan

penerapan pada revolusi industri 4.0 ini malah akan membuka banyak jenis

-352-

lapangan kerja yang baru, artinya bukan pada pengangguran massal.

Otomatisasi pada beberapa ruang lingkup industri bukanlah menjadi

penghalang untuk mendapatkan pekerjaan, namun akan membuka peluang

kerja pada bidang yang lain. Permasalahan yang ada ketika adanya bonus

demografi dan munculnya revolusi industri adalah bukan pada hilangnya atau

tergantikannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, namun

permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya kemampuan yang tepat dan

sesuai dalam jenis pekerjaan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan

meskipun teknologi akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang, teknologi

juga dapat mendorong munculnya berbagai bidang baru yang mungkin belum

terbayangkan saat ini. Bahkan teknologi telah menciptakan lebih banyak

pekerjaan baru daripada yang hilang.

4.2.4. Isu Kebijakan Nasional

1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan

bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-

2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3

(2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber

Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan

IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut

memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui

keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK

yang tinggi.

2. RPJMN 2020-2024

Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda

Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan

kuat dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

-353-

tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu

Strategis yang terkait dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024;

2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024; dan

4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Visi, Misi, Arahan

dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024

-354-

Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah

Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai guidance bagi

perumusan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan

kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

memberikan tantangan bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,

inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah di tingkat lokal yang pada

gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional

secara keseluruhan yang didukung pengelolaan organisasi pemerintah

daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, bersih dan

melayani dan pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan

pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -

Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,

serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Regulasi ini memnjadi factor pendorong strategis bagi percepatan

pembangunan Jawa Timur yang beliputi beberapa wilayah

pengembangan. Secara umum dua Kawasan penting yang terkait dengan

pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Kawasan prioritas

gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan

bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara

fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan

kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas

Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota

Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari

10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km2 dengan luas

Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan

terendah di Kota Mojokerto.

-355-

Gambar Error! No text of specified style in document..3 Peta Kawasan

prioritas Gerbangkertasusila

Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup

Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan

transportasi public (Surabaya Regional railways Line) sebesar Rp. 8.304

Miliar yang bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha

(KBPU). Beberapa daeray yang terkait yaitu kabupaten Lamongan,

Gresik, Surabaya, Sidaorjo, kota dan Kabupaten Mojokerto.

Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka

percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan

pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi

Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro

– Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara

Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong,

Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan

PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.

-356-

Gambar Error! No text of specified style in document..4 Peta Lokasi Program

di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di

Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunanya Klaster

Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang

Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank

Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan

terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia

tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang

sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial

Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar

di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang

dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:

1. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan –

Kabupaten Lamongan;

2. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan

3. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.

-357-

Mengacu pada uraian di atas, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 akan

menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun

regional Jawa Timur.

5. Pandemi COVID-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal

akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan

menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal

sebagai COVID-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa.

Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan secara nasional baik secara

langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek

ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020

dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi COVID-19 antara lain

melalui pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Desar (PSBB) di

beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan.

Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020

mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar 2,07 persen yang

merupakan dampak pandemi COVID-19. Selain dari dampak aspek

ekonomi, untuk memitigasi pandemi COVID-19, diberlakukan “social

distancing” dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang

menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.

Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi COVID-19 dan untuk

menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, Pemerintah mengambil

langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain

berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN,

berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan

Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada

Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah

dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi

dampak pandemi COVID-19.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam

pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan

pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah

Daerah perlu segera melakukan penyesuaian baik administratif maupun

teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan

-358-

kerja terwujud, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Implementasi

Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Ciptaker ini beraplikasi cukup

luas yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu

hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak

dan gas, kehutanan, Perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan,

ketenagakerjaan, Perbankan, dan Perkoperasian.

4.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari

berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di

tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan

serta isu strategis Provinsi Jawa Timur. Penentuan isu strategis merupakan

bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2019-2024. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan

permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga

diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan

menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur

adalah sebagai berikut :

1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi

prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di

Provinsi Jawa Timur;

2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau

dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk

menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya;

3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian

target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang;

4) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau

signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi

Jawa Timur;

5) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap

pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur; dan

-359-

6) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi

kewenangan, kebijakan dan implementasi.

4.2.6. Isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan

kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu

pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Kinerja pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada

indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka

Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

-360-

Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Rata-

rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,23 tahun 2016 menjadi 7,78

pada tahun 2020, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus

meningkat meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun

(2020). Demikian juga APK SMA/Sederajat terus meningkat dari 81,42

tahun 2016 menjadi 93,75 pada tahun 2020, untuk APM SMA/Sederajat

capaiannya 68,21 tahun 2018 menjadi 71,04 di tahun 2020.

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan

kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta

pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya

daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak

memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika

dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama

Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya

hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari

peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka

mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan

suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi

para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan

SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki

karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa

Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit

tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi

kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan

gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan

jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun

2016 sebesar 24 dan terus menurun hingga tahun 2020menjadi 23. Hal

ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB

sudah menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama,

-361-

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukan penurunan pada tahun 2016-

2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 98,39

disebabkan adanya adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan

kehamilan akuibat pandemic Covid-19 sehingga penapisan ibu hamil

risiko tinggi kurang maksimal.

Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun

telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan

tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 32,7%

persen, secara nasional berada di posisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka

nasional.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan

Masyarakat.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi

sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur

mengalami kontraksi dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang

disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai

penyebaran Covid-19. Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja

perekonomian Jawa Timur masih tergolong baik, hal ini dibuktikan

dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar

kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta

mampu menyumbang perekonomian Nasional sebesar 14,57 persen.

Pada Triwulan I tahun 2021 perekonomian Jawa Timur menunjukkan

perbaikan yaitu terkontraksi 0,44 persen bila dibandingkan Triwulan I-

2020. Apabila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa,

kinerja perekonomian cenderung lebih baik dibandingkan dengan Jawa

Barat (-0,83 persen) , Jawa Tengah (-0,87 persen), dan DKI Jakarta (-1,69

persen).

Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa

Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya

perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 merupakan kontraksi

terdalam sepanjang tren perekonomian Jawa Timur dan menunjukkan

adanya perbaikan atau recovery sebagai dampak pandemi Covid-19 pada

Triwulan I tahun 2021. Kondisi tersebut juga berlaku pada perekonomian

seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa

Tenggara serta Perekonomian Nasional.

-362-

Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama

beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan

oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2020

menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain,

kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun

2020 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta.

Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang

dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2)

perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis &

tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur.

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa

Timur menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 4.5

adalah:

Gambar Error! No text of specified style in document..5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Sumber : BPS (2021). Data Diolah

Pada tahun 2020, secara nominal besaran Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai

Rp 2.299,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp

1.610,42 triliun. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada

Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti Transportasi

dan Pergudangan sebesar 11,16 persen dan Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum sebesar 8,87 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi

-363-

terdalam PMTB 4,31 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

3,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 0,83 persen.

Sementara itu pada Triwulan I-2021 dari sisi produksi, kontraksi

terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

sebesar 13,30 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,97 persen dan Jasa

Perusahaan sebesar 8,06 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi

terdalam pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 9,94 persen,

diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,92 persen, dan

PMTB sebesar 2,68 persen.

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu

penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini.

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan,

padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat

multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan

seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase

penduduk miskin di Jawa Timur, selama 2016-2019 menunjukkan tren

yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi

jumlah maupun dari persentase. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan

sebesar 11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20

persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa.

Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk

miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan

jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang

dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) TPT Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5,84 mengalami

peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 2,02 persen poin dikarenakan

dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan banyaknya PHK

yang dilakukan oleh perusahaan serta banyaknya pekerja informal di Jawa

Timur yang rentan gulung tikar akibat Covid-19. Namun kenaikan tingkat

pengangguran ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau

Jawa, dimana peningkatan TPT Jawa Timur pada tahun 2020 terendah

kedua setelah DI Yogyakarta. Namun TPT Jawa Timur pada Februari 2021

mengalami penurunan menjadi 5,17 persen.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan

penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas

ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jawa Timur. Dari

-364-

31,66 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23

juta atau 13,36 persen yang terdampak Covid-19. Meskipun angka TPT

Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional tetapi angka penurunan

TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain

bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya

perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan

tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini

tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang

kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif

bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3. Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat.

Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka

keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan

bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan

publik bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi

Jawa Timur untuk :

1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang

efektif dan efisien;

2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan

3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan

pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi

pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal

atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern

adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab

langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan

Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah

seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD

-365-

(pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan lembaga

peradilan (pengawasan yudikatif).

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB

menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan

Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan

implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan

memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang

baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait

permasalahan efisiensi birokrasi:

1) E-Government, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat

mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat

dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;

2) Money Follow Program, alokasi anggaran harus digunakan untuk

program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya

: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan

(pemerintahan berorientasi hasil);

3) Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan

kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai;

dan

-366-

4) Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu

dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur

perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah)

guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi

pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak

pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini

dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada

hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban

warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan

perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi

meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partispasi

politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat,

kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi.

Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik

dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi :

lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai

politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen.

Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga

berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Demokrasi kewargaaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan

dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain : berkaitan dengan

Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum

menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan

pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas

sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan

perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di

Jawa Timur ; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya

dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian);

-367-

Kartu Identitas Anak (KIA) sudah harus serentak di berlakukan; serta

Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik

(TTE).

5. Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan

Berkelanjutan.

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah

aksesibiltas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka

mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis,

Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa

Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman,

potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir

selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang

dan bandara.

Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum

diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara

Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit

pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan

kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak

tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo

- Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih

terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas

antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya

terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang

berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan

pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai

upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun

rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting

dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi

pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir

yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua

kewenangan Daerah Irigasi (DI).

Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman

antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system

pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional.

Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan

-368-

penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan

penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh

keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan

upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan

adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap

menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai

ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global

juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan

dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan

hidup manusia dan makhuk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai

kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan

sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu

besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap

resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

6. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

Pandemi COVID-19 juga dirasakan dampaknya di Jawa Timur,

baik dampak langsung pada kesehatan masyarakat maupun dampak

sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020 hingga kuartal IV sekarang,

pemberlakuan PSBB juga sempat dilaksankan di wilayah Provinsi Jawa

Timur antara lain di wilayah perkotaan Surabaya dan sekitarnya.

Kebijakan “social distancing”, pembatasan tempat belanja, dan proses

belajar daring juga diberlakukan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi

Jawa Timur juga telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur

dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di Jawa

Timur. Penanganan Pandemi Covid-19 ini diprakiraan masih berlanjut

untuk tahun 2021 mengingat vaksin Covid-19 mulai diterapkan di

Indonesia sekitar kuartal II 2021.

Upaya Pemulihan Ekonomi Jawa Timur sudah dimulai

pelaksanaan nya sejak P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Lebih lanjut pada 2021 hingga 2024 perlu dirumuskan kerangka

kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang sistematis

dan terpadu.

-369-

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur tidak

merubah Visi dan misi yang berada pada RPJMD 2019-2024 murni yang

merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun

mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

untuk periode RPJMD Tahun 2019-2024. Gambaran nyata tentang visi

dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah

kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Tujuan dan

sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan

berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1 Visi

Visi Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran kondisi masa depan

yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu

tahun 2019-2024. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

menggambarkan arah pembangunan sesuai Misi yang diemban untuk

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama

pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada

umumnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur ini diharapkan akan

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Timur

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat

Provinsi Jawa Timur, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025.

-370-

Substansi Visi RPJPD Provinsi jawa Timur di atas menjadi pijakan

dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran

Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi

pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024

sebagai berikut :

VISI :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL,

SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF

MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG

ROYONG”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-

pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi

Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD

Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam

tabel di bawah ini.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No. Pokok-pokok

Visi Penjelasan

1. ADIL Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan

dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa

Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil

pembangunan secara seimbang baik antarkelompok

sosial, antarwilayah maupun antarsektor. Keadilan

sebagai visi pembangunan di Jawa Timur juga berarti

bahwa seluruh warga akan mendapatkan pelayanan

publik yang setara tanpa diskriminasi. Tata kelola

pemerintahan yang adil juga berarti bahwa pemerintah

menghormati kesetaraan sosial dan gender dalam

proses pembangunan. Dimensi keadilan dalam

pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa tata

kelola pemerintahan juga berpijak pada prinsip inklusi

-371-

No. Pokok-pokok

Visi Penjelasan

sosial, budaya dan ekonomi yang artinya adalah

pemerintah akan menjamin pemenuhan hak-hak

dasar warga; pembangunan juga memperhatikan

kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marjinal;

pemerintah memperhatikan dan menghormati

identitas budaya baik dari setiap kelompok budaya

maupun warga; serta pemerintah menjamin agar

setiap warga memperoleh akses yang luas dan

berpartisipasi dalam arena ekonomi pasar yang

berkeadilan.

2 SEJAHTERA Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap

warga Jawa Timur melalui proses pembangunan

dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan

manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan

manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat

terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang

layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu

mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan

dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa

aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat

dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai

warga Jawa Timur. Untuk merealisasikan visi ini

maka tata kelola pemerintahan di Jawa Timur akan

diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk

peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga

warga Jawa Timur memiliki etos hidup yang optimis

dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri,

keluarga, komunitas maupun Provinsi Jawa Timur.

3 UNGGUL DAN

BERAKHLAK

Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian

tekad yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah

keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki

kapasitas dan kompentensi tinggi banding dengan

masyarakat lainnya. Berakhlak adalah keadaaan

dimana masyarakat Jawa Timur memiliki keadaban

-372-

No. Pokok-pokok

Visi Penjelasan

sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah

Jawa Timur bertanggung jawab untuk membawa

masyarakat menjadi unggul dan berakhlak. Kualitas

keunggulan tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan,

ekonomi, kematangan sikap politik, serta capaian

pembangunan lainnya. Sedangkan berakhlak

menegaskan bahwa unggul saja tidak cukup,

melainkan harus diimbangi dengan budi pekerti serta

akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai budaya

dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan

tentang karakter manusia Jawa Timur, namun juga

menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari

pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga

kebijakan secara umum.

Unggul dan berakhlak berarti bahwa pembangunan di

Jawa Timur tidak hanya mengejar pemenuhan

material namun juga bertujuan untuk membentuk

kualitas warga Jawa Timur yang memiliki kualitas

moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis

kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah

sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dengan

visi unggul dan berkualitas maka pembangunan di

Jawa Timur berusaha untuk membangun warga yang

memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati

keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi,

memiliki daya juang hidup yang tinggi dan

berkarakter.

4 TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

YANG

PARTISIPATORIS

DAN INKLUSIF

Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang

partisipatoris dan inklusif selaras dengan tujuan besar

Reformasi Birokrasi di Indonesia yang deliberative

dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber

kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu

memperbaiki performancenya dan penciptaan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan

Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan

-373-

No. Pokok-pokok

Visi Penjelasan

pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan

inklusif.

Deliberative participatory diwujudkan melalui

perluasan ruang publik (public sphere) yang memadai

bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam

proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter

birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat

diskriminasi pembangunan.

Prinsip tata kelola yang partisipatoris dan inklusif

artinya bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja

sendirian dalam menjalankan proses pembangunan,

namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana

pemerintah menempatkan tiga pilar good governance

yaitu seluruh warga sebagai aktor-aktor strategis

pembangunan, dunia usaha untuk menciptakan

tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan

yang kredibel, responsive dan accountable. Dalam tata

kelola pemerintahan yang partisipatoris, ruang

pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka,

transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap

warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya.

Sementara prinsip inklusif berarti bahwa pemerintah

mendorong birokrasi dan sistem pelayanan publik

yang terbuka, bertanggung jawab dan menjamin agar

mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal

mendapatkan perhatian penuh dalam proses

pembangunan. Tata kelola pemerintahan partisipatoris

dan inklusif juga mendorong pada penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan ruang publik yang

bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap

pembangunan dalam relasi negara dan masyarakat

yang demokratis.

5 KERJASAMA

DAN GOTONG

ROYONG

Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah

nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji

selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan

-374-

No. Pokok-pokok

Visi Penjelasan

dalam menghadapai berbagai tantangan zaman. Jawa

Timur merupakan miniatur Nusantara yang sudah

pasti mewarisi nilai-nilai hebat tersebut. Kerjasama

dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis

dalam konteks pembangunan Jawa Timur, karena

mendorong semangat untuk menjalin mitra setara dan

saling menguntungkan dengan semua pihak.

Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi

percepatan pembangunan Jawa Timur ke depan.

Kerja sama dan gotong royong adalah social capital

paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun

masyarakat Jawa Timur. Kerjasama dan gotong royong

dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan

pemerintah berbasis kolaborasi dan partnership.

Kolaborasi artinya bahwa adalah pemerintah akan

meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor publik

dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan

pembangunan. Partnership dalam pengertian bahwa

pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan

mendorong kondisi yang memperkuat peran

masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses

pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan

saling menghargai.

-375-

5.2 Misi

Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur,

maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana

terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar

Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa

Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor

privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada

kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun

wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan

pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan

hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social

inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun

perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) semakin mengecil. Selain

itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan

sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap

pembangunan antarkawasan sehingga masing-masing kawasan di

Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan

utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada

yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih

(excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena

pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur

dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan

menuju kedaulatan warga.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu

Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan

Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan

pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antarkelompok,

antarsektor maupun antarwilayah. Sejalan dengan amanah yang

tertera dalam konstitusi, ketersediaan pekerjaan dan penghidupan

-376-

yang layak bagi kemanusiaan adalah hak mendasar bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan

yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang

dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private

Partnership), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas-

luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah.

Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja

sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

(aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses

pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas

pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari

daulat rakyat.

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan

Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi

yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan

didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur,

utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan

untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan

sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan

keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang

dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi,

dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan

kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada

pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan

juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap

kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan

anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat

berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan

-377-

dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana

ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata

kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang

dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan

yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari

pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik

pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan

pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian

kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya

manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada

aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas

kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan

jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan

menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan

dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak

ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa

berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic

order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik

dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga

yang terhormat, mulia dan merdeka.

Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur

dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara

lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan

kesehatan di Jawa Timur.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,

Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan

standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya

melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan,

Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses

-378-

pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi,

partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan

masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu

birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih

dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.

Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan

sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan

masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak

hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa

mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam

hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha,

birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri

untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi

berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata

kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya

menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat

partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan

hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong

Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan

Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang

berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang

didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi

dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan

Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang mampu

menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup,

dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan

identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang

dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat

dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa

Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dan pusparagam kebudayaan yang

menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

-379-

Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam

dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas

manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping

lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud

keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan

kondisi lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa

misi jangka menengah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan

Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024

NO POKOK-POKOK VISI MISI

1 ADIL (Misi 1) Mewujudkan Keseimbangan



Keterhubungan Wilayah.;

(Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang





Rentan;

2 SEJAHTERA (Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang





Rentan;

3 UNGGUL DAN

BERAKHLAK

(Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang





Rentan;

(Misi 4) Melaksanakan Pembangunan


-380-

NO POKOK-POKOK VISI MISI



Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

4 TATAKELOLA YANG

PARTISIPATORIS DAN

INKLUSIF

(Misi 3) Tata Kelola Pemerintahan yang


Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk


menghargai prinsip Kebhinekaan.;

5 SEMANGAT BERSAMA

DAN SEMANGAT

GOTONG ROYONG

(Misi 4) Melaksanakan Pembangunan




Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

5.3 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah

Dalam rangka keselarasan pembangunan antara pusat dengan

daerah, RPJMD Provinsi Jawa Timur harus berpedoman pada RPJMN

Tahun 2020-2024. Adapun Visi pembangunan nasional yang tertuang

dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya dalam rangka mewujudkan visi yang dituangkan dalam

RPJMN 2020-2024 dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan

Nasional yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,

dan Terpercaya;

-381-

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman

pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

dan

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan

RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

-382-

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024

7 AGENDA PEMBANGUNAN (RPJMN 2020 -2024)

Meningkatkan

Sumber Daya Manusia yang

Berkualitas dan Berdaya Saing

Memperkuat

Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Memperkuat

Infrastuktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar

Membangun

Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

Revolusi Mental

dan Pembangunan

Kebudayaan

Memperkuat

Stabilitas Polhukhankam

dan Transformasi Pelayanan Publik

Mengembangkan

Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NAWA BHAKTI SATYA (RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024)

Bhakti 3 - Jatim Cerdas

dan Sehat

Jawa Timur Cerdas dan Sehat,

Pelayanan Dasar Berkualitas

Bhakti 2 - Jatim Kerja

Memperluas

Lapangan Pekerjaan dan Membangun

Keunggulan Ekonomi

Bhakti 4 - Jatim Akses

Membangun

Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu

dan Berkeadilan

Bhakti 9 - Jatim Harmoni

Menjaga Harmoni

Sosial dan Alam dengan Melestarikan

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Bhakti 5 - Jatim Berkah

Membangun

Karakter masyarakat yang Berbasis

Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi

Pekerti Luhur dan

Berintegritas

Bhakti 8 - Jatim Amanah

Menyelenggarakan

Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti

Korupsi.

Bhakti 1 - Jatim Sejahtera

Mengentaskan

Kemiskinan menuju Keadilan dan

Kesejahteraan Sosial

-383-

Bhakti 1 - Jatim

Sejahtera

Mengentaskan Kemiskinan menuju

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Bhakti 6 - Jatim Agro

Memajukan Sektor

Pertanian, Peternakan, Periikanan,

Kehutanan, Perkebunan Berbasis

Kerakyatan

Bhakti 7 - Jatim

Berdaya

Ekonomi Kerakyatan dengan

Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong

Pemberdayaan Pemerintahan Desa

-384-

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan

penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan

pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan tujuan

pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective)

adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima

tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat

dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar

perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat

berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan memperhatikan

target Pembanguna Prioritas Nasional dan kondisi Pandemi maka

Tujuan Pembangunan Provini Jawa Timur Mengalami penyesuaian.

Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur

berdasarkan Misi tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 1 :

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang

didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai

berikut :

1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;

2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;

3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan

Penggalian;

4) Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah Produk Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan;

5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;

6) Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;

7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;

8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

9) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya

Air; dan

10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut

dan Udara.


2. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai

berikut :

1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan

2) Meningkatnya Kemandirian PMKS.

3. Meningkatnya Keseteraan Gender yang memiliki sasaran sebagai

berikut:

1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai

berikut;

1) Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

5. Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran ;

1) Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.


6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran

sebagai berikut :

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;

2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan

4) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

-386-

7. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial

Masyarakat.

1) Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

masyarakat;

2) Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan

3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.


8. Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang memiliki

sasaran sebagai berikut;

1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan di atas,

selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Target

Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD

Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena

dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi,

sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada

beberapa Indikator. Berikut beberapa penyesuaian target Indikator

Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2019-2024 yang akan disajikan

dalam tabel di bawah ini.

-387-

Tabel Error! No text of specified style in document..4 Target Indikator Tujuan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2019-2024

NO MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

2019 RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR 2024 TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mewujudkan

Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

1.1 Meningkatnya

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah

1.1.1 Pertumbuhan

Ekonomi

5,51 - 5,53 5,52 Awal 5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67

Perubahan 0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,48-5,18 3,48-5,18 4,14-5,86

1.1.2 Indeks Theil 0,4673-0,4592

0,3182 Awal

0,4593 – 0,4512

0,4513 – 0,4432

0,4433 – 0,4352

0,4353 – 0,4272

0,4273 – 0,4191

0,4273 – 0,4191

Perubahan 0,30485 - 0,30985

0,31541 - 0,32041

0,32040-0,31463

0,31462-0,30162

0.30161-0,29590

0.30161-0,29590

2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan

2.1.1 Persentase Penduduk Miskin

10,84-10,42 10,2 Awal 10,41-10,20 10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44

Perubahan 11,48 - 10,18

11,17 - 10,77

10,76-10,47 10,46-10,27 10,26-9,87 10,26-9,87

2.1.2 Indeks Gini 0,3705 – 0,3695

0,364 Awal

0,3694 – 0,3689

0,3688 – 0,3683

0,3682 – 0,3677

0,3676 – 0,3671

0,3670 – 0,3665

0,3670 – 0,3665

Perubahan 0,3943 -

0,3913

0,3912 -

0,3780

0,3682 –

0,3677

0,3676 –

0,3671

0,3670 –

0,3665

0,3670 –

0,3665

2.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender

2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

90,79 - 90,80

90,91 Awal

90,81 - 90,82

90,83 - 90,84

90,85 - 90,86

90,87 - 90,88

90,89 – 90,90 90,89 – 90,90

Perubahan 90,89 - 90,95

90,93 - 90.99

90,85 - 90,86

90,87 - 90,88

90,89 - 90,90 90,89 - 90,90

2.3 Terpenuhinya Kebutuhan

2.3.1 Indeks Pembangunan

71,09-71,57 71,5 Awal

71,58 -72,07

72,08 -72,57

72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07

-388-

NO MISI TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

2019 RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR 2024 TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dasar Manusia (IPM) Perubahan

71,53 -

72,23

72,13 -

72,83 72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07

2.4 Menurunnya Pengangguran

2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,83 - 3,81 3,92 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64 3,67-3,64

Perubahan 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99

3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

3.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik

3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

73,01-76,01 73,83 Awal 76,02-80,01 80,02-81,01 81,02-82,01 82,02-83,01 83,02-84,01 83,02-84,01

Perubahan 73,75-76,25 75,25-77,75 77,76-78,71 78,72-79,67 79,68-80,63 79,68-80,63

3.2 Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

3.2.1 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

62,53-62,62 63,26 Awal 62,63-62,72 62,73-62,82 62,83-62,92 62,93-63,02 63,03-63,12 63,03-63,12

Perubahan 62,98 - 63,52

63,53 - 63,78

63.79-63.88 63,89-63,97 63,98-64,06 63,98-64,06

4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat

Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.2 Terwujudnya Pembangunan berwawasan

Lingkungan

4.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

66,37-66,73 67,1 Awal 66,74-67,10 67,11-67,47 67,48-67,84 67,85-68,21 68,22-68,58 68,22-68,58

Perubahan 67,00-67,11 64,30 -64,35

64,35 - 64,39

64,39 - 64,43

64,43-64,48 64,43-64,48

4.2.2 Indeks Risiko Bencana (IRB)

152,7 -151,7

138 Awal

151,7 - 150,7

150,7 - 149,7

149,7 - 148,7

148,7 - 147,7

147,7 - 146,7 147,7 - 146,7

Perubahan 150,5-149,5 125,42-124,42

123,42-122,42

121,42-120,42

119,42-118,42

119,42-118,42

-389-

Tabel Error! No text of specified style in document..5 Target Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET

REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mewujudkan

Keseimbangan Pembangunan

Ekonomi, Baik

antar

Kelompok,

antar Sektor dan

Keterhubungan

Wilayah.

Meningkatnya

Pertumbuhan dan Pemerataan

Ekonomi yang

didukung

Konektivitas

Antar Wilayah

Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi Industri

Pengolahan

Persentase

Pertumbuhan PDRB Kategori

Industri

Pengolahan

7,55 7,63 6,85

Awal 7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03

Perubahan 0,80 -

3,90

1,71 –

3,41

3,83 –

5,53

3,88 –

5,58

3,93 –

5,63

3,93 –

5,63

Meningkatnya Nilai

Tambah

Penyelenggaraan

Perdagangan

Persentase

Pertumbuhan

PDRB Kategori

Perdagangan

Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda

Motor

6,29 6,34 6,01

Awal 6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59

Perubahan -0,21 -

2,91

3,90 –

5,60

3,95 –

5,65

4,01 –

5,77

4,07 –

5,77

4,07 –

5,77

Meningkatnya Nilai

tambah Produksi

Pertambangan &

Penggalian

Persentase

Pertumbuhan

PDRB Kategori

Pertambangan

& Penggalian

2,38 2,5 1,47

Awal 2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25

Perubahan 1,85 - 2,15

2,45 – 4,15

2.58 – 4,28

2,71 – 4,41

2,84 – 4,54

2,84 – 4,54

Meningkatnya Nilai

tambah Produksi

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

Pertumbuhan

PDRB Kategori

Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan

-2,13 -1,35 1,18

Awal -0,6 0,11 -

0,20

0,50 -

1,25

1,25 -

1,75

2,00 -

2,50 2,5

Perubahan (-0,77) –

(-0,43) - - - -

(-0,77) –

(-0,43)

Pertumbuhan

PDRB Sub Kategori

-4,10

- -1,26

Awal - - - - - -

Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

-390-


SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tanaman

Pangan

Pertumbuhan

PDRB Sub

Kategori

Tanaman

Hortikultura

-2,62

-

2,66

Awal - - - - - -

Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

PDRB ADHB

Sub Kategori

Kehutanan dan

Penebangan

Kayu (Milyar

Rupiah)

9.814,4 -

10.530,5

Awal - - - - - -

Perubahan - 10.040 10.040 10.240 10.444 10.444

Pertumbuhan

PDRB Sub

Kategori

Perikanan

-0,86 -0,20 -0,69

Awal - - - - - -

Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58

Meningkatnya

Realisasi

Penanaman Modal

Realisasi

Investasi

(Rp.Trilyun) 155 157 58,45

Awal 160 165 170 175 180 180

Perubahan 110 67 70 72 75 75

Meningkatnya Nilai

Tambah KUKM

Persentase

Pertumbuhan

PDRB KUMKM

Jawa Timur

5,500 5,501 5,78

Awal 5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508

Perubahan 2,00 -

2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5

Meningkatnya nilai

tambah pariwisata

Persentase

Pertumbuhan

PDRB

Pariwisata

6,83 6,9 6,92

Awal 6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13

Perubahan -5,32 3,94 –

4,5 6 6,6 7 7

Meningkatnya Persentase 94,64 95,80 99,29 Awal 97 100 100 100 100 100

-391-


SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aksesibilitas

Infrastruktur

Ketenagalistrikan

Rasio

Elektrifikasi Perubahan 99,9 100 100 100 100 100

Meningkatnya

Kualitas

Infrastruktur Dasar

dan Sumber Daya

Air

Persentase

Capaian

Infrastruktur

Dasar

Perumahan dan Permukiman

73,72 76,08 79.59

Awal 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89

Perubahan 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89

Persentase

Jaringan Irigasi dalam Kondisi

Baik

68,70 68,75 69,15

Awal 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69

Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69

Meningkatnya konektivitas

jaringan

Transportasi Darat,

Laut dan Udara

Indeks Konektivitas

0,686 0,695 0,713 Awal 0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735

Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848

Indeks

Aksesibilitas 51,80 51,8 51,9 Awal 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83

Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65

2 Terciptanya

Kesejahteraan

yang

Berkeadilan

Sosial, Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar Terutama

Kesehatan dan

Pendidikan,

Penyediaan Lapangan Kerja

dengan

Memperhatikan

Menurunnya

Angka

Kemiskinan

Menurunnya

Penduduk Miskin

Perdesaan

Persentase

Penduduk

Miskin

Perdesaan

15,21 14,57 14,16

Awal 13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37

Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37

Persentase Desa

tertinggal dan

sangat

tertinggal

21,46 20,16 4,678

Awal 18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66

Perubahan 18,86 - - - - 18,86

Persentase Desa

Mandiri 0,89 - 2,21 Awal - - - - - -

Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71

Meningkatnya Kemandirian PMKS

Persentase PMKS yg

Mandiri 1,19 1,2 1,2

Awal 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34

Perubahan 1,26 0,90 -

1,06 1,3 1,32 1,34 1,34

-392-


SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kelompok

Rentan.

Meningkatnya

Kesetaraan

Gender

Meningkatnya

Pemberdayaan

Perempuan

Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG) 69,71 70,17 73,04

Awal 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17

Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17

Terpenuhinya

Kebutuhan

Dasar

Meningkatnya

Kualitas

Pendidikan

Indeks

Pendidikan 0,61 0,63 0,619 Awal 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68

Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67

Meningkatnya

Derajat Kesehatan

Masyarakat

Indeks

Kesehatan 0,784 0,785 0,787 Awal 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791

Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792

Menurunnya

Pengangguran

Menurunnya

Pengangguran

Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja 69,56 69,86 69,61

Awal 70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34

Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34

3 Tata Kelola

Pemerintahan

yang Bersih, Inovatif,

Terbuka,

Partisipatoris

Memperkuat

Demokrasi

Kewargaan untuk

Menghadirkan

Ruang Sosial

yang

menghargai prinsip

Kebhinekaan.

Terwujudnya

Pemerintahan

yang Baik

Terwujudnya Tata

Kelola

Pemerintahan yang Akuntabel

Nilai SAKIP 81,70 85,7 81,71

Awal 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01

Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01

Status LPPD

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi -

Awal Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Perubahan Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Nilai Opini BPK WTP WTP WTP

Awal WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Indeks

Integritas

Pemerintah

Prov. Jatim

74,96 76,2 76,42

Awal 77 78 79 80 81 81

Perubahan 77 76 76 77 77 77

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat atas Layanan

Pemerintah

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) Provinsi

Jawa Timur

83,24 83,5 83,32

Awal 84 84,5 85 86 86,05 86,05

Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05

Indeks 88,05 88 82 Awal 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00

-393-


SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profesionalitas

ASN Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40

Meningkatnya

Kemandirian Fiskal

Daerah

Persentase PAD

terhadap Total

Pendapatan 58,04 56 57,77

Awal 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50

Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50

Meningkatnya Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Komunikasi

Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis

Elektronik

(SPBE)

2,92 3.00 3,10

Awal 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4

Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4

Menguatnya

Nilai - Nilai

Demokrasi

dalam Kehidupan

Sosial

Masyarakat

Meningkatnya

Keamanan,

ketentraman dan

Ketertiban Umum Masyarakat

Persentase

Perkembangan

Kejadian

Poleksosbud 67,77 67 80,41

Awal 66 66 65 64 63 63

Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5

Meningkatnya

Kepedulian Sosial

Indeks

Kepedulian Sosial

68,12 68,14 74,28 Awal 68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24

Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24

Pelestarian Nilai -

Nilai Budaya Lokal

Persentase

Peningkatan

Cagar Budaya yang

Dilestarikan

2 2 10,58

Awal 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5

Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50

Persentase Peningkatan

Seni Budaya

yang

Dilestarikan

5 5,2 5,3

Awal 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2

Perubahan -93,6 - - - - -93,6

Persentase

Objek Pemajuan

Kebudayaan

yang

dikembangkan

5,65 - 5,45

Awal - - - - - -

Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63

-394-


SASARAN

KONDISI

AWAL

2018

2019

RPJMD

TARGET KONDISI

AKHIR TARG

ET REALISA

SI 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Melaksanakan

Pembangunan

Berdasarkan

Semangat

Gotong Royong, Berwawasan

Lingkungan

untuk

Menjamin

Keselarasan Ruang Ekologi,

Ruang Sosial,

Ruang Ekonomi

dan Ruang

Budaya.

Terwujudnya

Pembangunan

berwawasan

Lingkungan

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas

Air (IKA) 52,96 52,97 56,13

Awal 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87

Perubahan 56,1 48,5 48,56 48,61 48,66 48,66

Indeks Kualitas

Udara (IKU) 83,50 83,51 83,32

Awal 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51

Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,5 83,5

Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL)

63,56 63,57 63,16 Awal 63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77

Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Indeks Kualitas

Air Laut - - -

Awal - - - - - -

Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98

Meningkatnya

Kapasitas Ketangguhan

terhadap Bencana

Indeks

Kapasitas Bencana 0,49 0,52 0,54

Awal 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66

Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65

-395-

6

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah

dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Strategi Pembangunan

dikategorikan menjadi dua, yaitu: Strategi Umum dan Strategi Berdasarkan

Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana bagaimana Visi dan Misi pembangunan dapat dicapai secara efektif

dan efisien. Sedangkan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai berdasarkan sumber daya yang

dimiliki.

Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan

pembagunan tahunan (milestone) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

6.1 Strategi Umum Pembangunan

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-

2024 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur

dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 6 (enam)

strategi umum, sebagai berikut:

-396-

Strategi Umum Pembangunan

Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan

Provinsi Jawa Timur 2019-2024, sebagai kelanjutan dari periode

pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas

pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya

mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara

lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin

melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin,

yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan

serempak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-397-

1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan

Spirit dalam Pembangunan

Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-

nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang

penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental

dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat

dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini

harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa

Timur, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.

2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan

persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa

Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa

depan (uncertain future).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan

untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini

maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan

Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar

pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial

Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program

Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di

atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam

penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu concern utama Provinsi Jawa Timur periode 2019-

2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di

atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan

kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi

dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan

program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak

(impact) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya

mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti kemiskinan,

kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya.

Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat

diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada

pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau depletion of natural

-398-

resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3)

Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun

replaceable resource.

Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada

pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk

mewujudkan terjadinya:

a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi

(intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya

Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-

batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta

diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan

serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable;

b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan

ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik

bagi generasi yang akan datang;

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk

kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan

pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan

antargenerasi;

d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang

berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter

temporal);

e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat

jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan

f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi

sesuai dengan habitatnya.

3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender),

perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses

pembangunan (Right Based Development)

Pendekatan Pembangunan berbasis hak (Right based development)

didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak.

Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus

-399-

memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi

yang mereka miliki.

a. Melibatkan sebuah proses pemberdayaan bagi mereka yang belum

menikmati hak yang mereka miliki, untuk menuntut hak tersebut;

b. Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan amal atau pembangunan

ekonomi sederhana. Mengintegrasikan norma, standard, serta prinsip

sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program

pembangunan, program sosial, serta program lainnya;

c. Mendukung konsep bahwa setiap orang – tanpa membedakan masalah

umur, gender, ras, agama, latar belakang etnis, status sosial, atau

perbedaan lainnya – memiliki hak dasar untuk hidup secara

bermartabat dan terhormat;

d. Menjamin bahwa setiap program yang dikembangkan menyentuh

seluruh aspek dalam kehidupan manusia (misalnya dengan menjamin

keberlangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan psikologis).

Keseluruhan aspek tersebut merupakan kesatuan inklusif dan holisitik;

dan

e. Menekankan pada prinsip kesetaraan dan kesamaan, akuntabilitas,

pemberdayaan, dan partisipasi.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui

pemenuhan hak-hak perempuan, dan perlindungan anak serta

perlindungan kelompok rentan (pengarusutamaan gender) untuk

meningkatkan keadilan bersama di mana pada setiap tahapan

pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki

dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam

akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil

pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai

keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan

dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua

program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan

-400-

akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat

memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

Perlindungan pada kelompok rentan dilakukan dengan pendekatan

pembangunan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan

melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat

melalui keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang terpinggirkan

atau termarjinalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat,

tanpa terkecuali memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama

terhadap kesempatan ekonomi.

4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa

yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)

Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada

empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap

warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b)

Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif

bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan

kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik

publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan

pembangunan.

Pemahaman model pembangunan ini tetap berpusat pada manusia

dengan menegaskan bahwa makna esensial pembangunan ialah human

capabilities suatu proses memampukan manusia agar dapat menjalani

kehidupan secara bermartabat. Strategi pembangunan ini menawarkan

analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial budaya, bukan

dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tercermin pada

pendapatan nasional per kapita. Namun juga, isu-isu pembangunan di

bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan

menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial

bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan

erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan

merujuk paradigma baru: social development is basically economic

-401-

development. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak

dipisahkan dari pembangunan ekonomi.

5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta

problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks

persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama

Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan

yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti

infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan

pelayanan sosial. From Sectoral to Spatial Approach ini menerapkan strategi

pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan

mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan

desa kota dan antardaerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego

sektoral di internal pemerintahan.

Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antardaerah di

Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi

dengan langkah yang nyata, sistematik dan sungguh-sungguh. Upaya

mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan

“business as usual”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni

perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan

holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar

didasarkan pada pemahaman fakta (evidence-based) tentang kompleksitas,

dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah.

Latar belakang konsepsi pembangunan ini dilandasi atas

permasalahan sosial ekonomi yang esensinya sangat berkaitan dengan

pengembangan atau pembangunan wilayah itu sendiri. Pengembangan

wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu

wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek

sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu

kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu.

Sedangkan pembangunan secara filosofis merupakan suatu upaya yang

sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap

warga yang paling humanitis.

Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang

digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan,

-402-

megapolitan, growth pole, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep

pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep

pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi.

6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis

Information Communication Technology (ICT)

Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu

cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan

masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat

global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran

Information and Communication Technology (ICT) sangat mendukung inovasi

daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas

pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya

perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut,

maka pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfataan

ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan

pembangunan.

6.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama

dan Semangat Gotong Royong”

MISI 1 :

Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar

Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Tujuan – 1 :

Meningkatnya

Pertumbuhan

dan Pemerataan

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan.

1. Penguatan Daya Saing dan

Peningkatan produktivitas

industri agro

2. Penguatan Daya Saing dan

Peningkatan produktivitas

-403-


Ekonomi yang

didukung

Konektivitas

Antar Wilayah.

industri Non agro

3. Pemanfaatan modernisasi

teknologi industri

2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.

4. Efisiensi perdagangan dalam

negeri dan Perluasan Integrasi

pasar domestik

5. Peningkatan Ekspor dan

pengendalian Impor

3. Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi Pertambangan & Penggalian

6. Peningkatan Produksi dan

Produktifitas Pertambangan

dan Penggalian yang

Berkelanjutan

4. MeningkatnyaProduksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

7. Peningkatan produktivitas dan

Daya Saing usaha komoditas

strategis Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan.

5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.

8. Penciptaan iklim usaha

penanaman modal yang

kondusif

9. Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Penanaman Modal

10. Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Pelayanan Perijinan

6. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM

11. Peningkatan kualitas SDM K-

UKM melalui pelatihan dan

sistem online

12. Peningkatkan kualitas

kelembagaan dan pengawasan

koperasi dan UKM

13. Peningkatan kualitas dan

kapasitas produksi KUMKM

14. Peningkatan omzet Koperasi

dan UKM

7. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

15. Pengembangan destinasi dan

promosi wisata

16. Pengingkatan industri dan

SDM Pariwisata

17. Akselerasi dan integrasi

kepariwisataan

8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

18. Pengembangan Infrastruktur

Ketenagalistrikan

-404-


9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air.

19. Pemenuhan infrastruktur

dasar dan Sumber Daya Air

yang layak.

10. Meningkatnya Konektivitas Jaringan transportasi darat, laut dan udara.

20. Pengembangan Infrastruktur

Transportasi Darat, Laut dan

Udara untuk meningkatkan

aksesibilitas dan konektivitas

antarwilayah

MISI 2 :

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan

Memperhatikan Kelompok Rentan.


Tujuan -1 :

Menurunnya

Angka

Kemiskinan.

1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan

1. Sinkronisasi program

penanggulanagan kemiskinan

antar pusat dan daerah,

antarsektor dengan lokasi

dan sasaran tertentu

2. Meningkatkan

keberlangsungan usaha

mikro dan kecil dalam upaya

menurunkan angka

kemiskinan

3. Memperluas dan

meningkatkan kualitas

Kelompok Usaha Bersama

4. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di wilayah rentan

terhadap akses (3T :

Tertinggal, Terluar, Terdalam)

5. Meningkatkan pembangunan,

pemberdayaan, dan

pembinaan masyarakat desa

2. Meningkatnya Kemandirian PMKS.

1. Mendukung sistem

perlindungan sosial melalui

PKH plus dan jaminan sosial

lainnya

2. Pengembangan dan

penguatan kapasitas PMKS

dalam upaya penanganan

PMKS

Tujuan- 2 :

Meningkatnya

1. Meningkatnya Pemberdayaan

1. Pengarusutamaan gender

2. Peningkatan dan

-405-


Kesetaraan

Gender.

Perempuan. perlindungan tumbuh

kembang anak

3. Peningkatan kualitas hidup

perempuan

4. Pengendalian penduduk

melalui Keluarga Berencana

dan pembangunan keluarga

Tujuan – 3 :

Terpenuhinya

Kebutuhan

Dasar.

1. Meningkatnya kualitas

pendidikan

1. Peningkatan akses pendidikan

Menengah Atas


Menengah Kejuruan


Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus

4. Peningkatan kualitas,

profesionalisme, kesejahteraan

Guru dan Tenaga

Kependidikan

5. Peningkatan kualitas

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

6. Peningkatan mutu teknologi

informasi dan komunikasi

pendidikan

7. Peningkatan rata-rata lama

sekolah

8. Peningkatan Pengembangan

teknis ketrampilan

2. Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1. Meningkatkan status

kesehatan keluarga

2. Meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan

3. Meningkatkan upaya promotif

dan preventif melalui konseling

dari pintu ke pintu (Kopipu),

desa sehat dan Santri Jatim

Sehat dan Berkah (Sajadah)

4. Meningkatkan pelayanan

kesehatan bagi ibu, anak dan

balita melalui Bunda Anak

Impian (Buaian)

5. Penyediaan pelayanan

Kesehatan Gratis dan

Berkualitas (tantistas)

6. Perluasan akses dan

Penguatan Fasilitas Kesehatan

-406-


7. Pemenuhan dan redistribusi

tenaga kesehatan terutama di

wilayah terpencil, tertinggal,

perbatasan dan kepulauan

melalui Bahari Husada (rumah

sakit terapung)

8. Penguatan RSU dan RSUD

Rujukan di 5 Koridor

Tujuan – 4 :

Menurunnya

Pengangguran.

1. Menurunnya tingkat

pengangguran

masyarakat.

1. Peningkatan kualitas

produktivitas dan kompetensi

tenaga kerja

2. Meningkatkan penempatan

penduduk potensial di daerah

transmigrasi

3. Peningkatan penempatan dan

perluasan kesempatan kerja

4. Peningkatan efektivitas

pembinaan dan mediasi

hubungan industrial

5. Peningkatan efektifitas

pengawasan di bidang norma

ketenagakerjaan

6. Mengembangkan kapasitas

BLK yang intensif

7. Membangun tim integrasi

lulusan perguruan tinggi dan

SMK melalui Science Techno

Park (STP)

8. Pengembangan market place

profesi milleneal melalui

Milleneal Job Center (MJC)

MISI 3 :

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat

Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip

Kebhinekaan.


Tujuan - 1 :

Terwujudnya

pemerintahan

yang baik.

1. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel

1. Peningkatan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintahan

2. Peningkatan transparansi dan

akuntabilitas melalui

pelaksanaan Standard

Pelayanan Minimal serta

optimalisasi peran pengawasan

internal oleh Aparat

-407-


Pengawasan Intern

Pemerintahan (APIP) dan

pengawasan masyarakat

3. Penguatan aksi anti korupsi

dan pemberantasan korupsi

serta memperluas secara

bertahap zona integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM)

4. Peningkatan Penerapan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik

5. Evaluasi Produk-Produk

Regulasi daerah yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi dan merugikan

kepentingan umum serta tidak

menghargai kebinekaan.

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah

1. Peningkatan cakupan layanan

pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintah

daerah

2. Peningkatan akses informasi

publik yang akurat dan up to

date melalui Pelayanan

Informasi Super Koridor

3. Peningkatan penanganan

Complaint Handling System.

3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal

1. Intensifikasi Peningkatan

Pendapatan Pajak, Retribusi,

dan Sumber - sumber lainnya.

4. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi

1. Inovasi Pelayanan Publik

Berbasis TIK Untuk

mewujudkan Jatim CETTAR

(Cepat, Efektif, Tanggap,

Transparan, Akuntabel dan

Responsif)

Tujuan – 2 :

Menguatkan

Nilai-nilai

Demokrasi dalam

Kehidupan Sosial

Masyarakat.

1. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

1. Optimalisasi Edukasi dan

Pencegahan Konflik Berbasis

Masyarakat.

2. Meningkatnya Kepedulian Sosial

1. Menggali, menumbuhkan dan

mengembangkan serta

memupuk modal sosial dalam

mewujudkan kepedulian sosial

-408-


3. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.

1. Revitalisasi nilai-nilai seni dan

budaya lokal.

MISI 4 :

Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan

Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang

Ekonomi dan Ruang Budaya.


Tujuan-1 :

Terwujudnya

Pembangunan

Berwawsan

Lingkungan.

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Penguatan Kerjasama

Multipihak dalam

Pengarustamaan Prinsip

Pembangunan yang

Berwawasan Lingkungan

2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana.

1. Peningkatan Early Warning

System, kesadaran masyarakat

terhadap bencana dan

penguatan kelembagaan

bencana (Tagana)

6.3 Arah Kebijakan

6.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Pada

sisi lain, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur juga harus

sinergis dan selaras dengan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana

disajikan dalam gambar di bawah ini.

-409-

Gambar 6.1 Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Selanjutnya, Sembilan Misi yang diperkuat dengan lima Arahan Presiden dan

Tujuh Agenda Pembangunan merupakan Pijakan dan menjadi dasar untuk

perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang

dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah

ini.

-410-

-411-

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya

Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur di akhir periode perencanaan

tahun 2024. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan

tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain

itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara

vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan

antarlevel maupun antara daerah.

6.3.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan

ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah

penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini

merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya

saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara

umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan

pada :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar

masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi

tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses

masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam

mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer

dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah

dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk

kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber

pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan

prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik,

peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan

limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui

kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

-412-

6.3.1.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Keempat RPJMD (Periode

2020-2024) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan

Visi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka Berdaya Saing Global dan

Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak diimplementasikan

kedalam 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD yaitu tahap pertama

(2005-2009), tahap kedua (2009-2014), tahap ketiga (2014-2019) dan tahap

keempat (2019-2024). Dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur telah

memasuki periode untuk tahap keempat (2019-2024) dan sebagai keberlanjutan

pembangunan tahap pertama, kedua dan ketiga, maka pembangunan tahap

keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan

kualitas produk agribisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif.

Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh

ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya

keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan

sektor jasa. Ketersediaan infrastruktur menjadi berperan dalam pengembangan

wilayah baik diperkotaan maupun diperdesaan, baik dalam mendukung

pembangunan pertanian (agropolitan) maupun permujudan kawasan perkotaan

tanpa permukiman kumuh.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam fasilitasi masyarakat sebagai

agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Sedangkan dalam

bidang politik dan hukum diarahkan pada perwujudan konsolidasi demokrasi

yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum

dan penegakan hak asasi manusia, tata pemerintah yang baik, bersih, dan

berwibawa serta birokrasi yang profesional.

Pembangunan bidang kesejahteraan diarahkan pada peningkatan

perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat berupa lembaga – lembaga

jaminan sosial, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan anak.

-413-

Gambar 6.2 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam Tahap Keempat Pembangunan

RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan

Sebagai wujud pengharmonisasian arahan rencana pembangunan daerah

dalam RPJPD dan arahan rencana spasial dalam RTRW, klaster wilayah

merupakan kebijakan kewilayahan prioritas untuk mengintegrasikan rencana

pembangunan (RPJPD) sesuai dengan prioritas lokasinya (RTRW). Kedudukan

Klaster Wilayah dalam Kebijakan Kewilayahan RPJMD merupakan penghubung

arahan rencana pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan prioritas lokasi

dalam RTRW pada tahapan keempat RPJMD (periode 2019-2024) sehingga

arahan rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RTRW dapat bersinergi

hingga ke lokasinya. Selain itu Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD bertujuan

untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial

dan budaya dengan fokus pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya.

6.3.2.1 Koridor dan Poros Pengembangan Jawa Timur

Berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan terdapat 7

(tujuh) fokus pengembangan yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-

Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-

Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata

dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi

(Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-

Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5)

Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan

Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur);

dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di

Magetan-Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang - Jember-

Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

-414-

Gambar 6.3 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur

Keterangan :

1. Koridor Maritim dan Logistik

2. Koridor Industri Agro

3. Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan

4. Koridor Pengembangan Kota Menengah

5. Koridor Logistik Maritim

6. Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata

7. Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak

Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur dibagi menjadi beberapa

wilayah pengembangan, antara lain Wilayah Pengembangan Selingkar Wilis

dengan kegiatan prioritas Jalan Selingkar Wilis dan inkubator ekonomi

(anjungan cerdas) serta STP (Science Tehno Park) Atsiri sebagai pusat kegiatan

utama, yang didukung dengan rencana pembangunan Bandara Kediri dan Tol

Kertosono-Kediri-Tulungagung sebagai akses konektivitas lintas wilayah dan

menjadi tulang punggung perekonomian wilayah. Wilayah Pengembangan

Jalur Niaga dan Pariwisata dengan kegiatan prioritas Jalan Lintas Pantai

Selatan (Pansela) Pacitan-Malang, Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis

Selatan sebagai jalur distribusi barang dan jasa di darat maupun di laut.

Wilayah Pengembangan Malang Raya dengan kegiatan prioritas Realignment

jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, DAS Brantas,

Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta koridor

4.0 Surabaya-Malang, dan Malang Raya Metropolitan. Wilayah Pengembangan

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan

kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya,

-415-

konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan

Pengembangan Tourism Center of Excellence. Wilayah Pengembangan Tapal

Kuda dengan kegiatan prioritas Jalan Probolinggo – Lumajang, Tol

Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Tol Bondowoso-Probowangi, revitalisasi

Puger, Jalan Pansela Lumajang-Banyuwangi, dan DAS Tanggul. Wilayah

Pengembangan Lingkar Ijen dengan kegiatan prioritas pelayaran perintis

selatan Tanjung Wangi, Pariwisata Ijen, Coffee Center of Excellence, Tol

Probowangi. Dalam mendukung konektivitas menuju Jalan Pansela Jawa

Timur, Pemerintah Provinsi telah mengidentifikasi jalan-jalan sirip yang

menghubungkan potensi pariwisata, minapolitan, agropolitan dan industri.

Wilayah pengembangan Madura Kepulauan dengan kegiatan prioritas Industri

Garam, Konektivitas Distribusi Logistik Kepulauan dan Pariwisata.

Berdasarkan perkembangan investasi di Jawa Timur, diidentifikasi

potensi pengembangan industri terbagi menjadi 3 (tiga) poros pengembangan,

yaitu : Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun

– Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan

baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber

daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber

daya manusianya.

6.3.2.2 Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur

Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur,

maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan

yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 (tiga) pilar utama

pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan

pelestarian lingkungan hidup. Adapun prasyarat keberhasilan percepatan

pembangunan ekonomi di Jawa Timur yaitu adanya pembagian peran

Pemerintah dan Dunia Usaha, Penguatan Konektivitas antar wilayah,

optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pengembangan pusat

pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan dan pemerataan

pembangunan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

tentang Percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-

Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dimana Perpres 80

-416-

Tahun 2019 merupakan dokumen yang mensinergikan dokumen perencanaan

pembangunan baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Melalui Perpres 80 Tahun 2019, diharapkan pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi yang bertumpu terhadap optimalisasi pengembangan

pusat pertumbuhan wilayah dan penyediaan infrastruktur kewilayahan dapat

mendukung aktivitas ekonomi dalam kawasan ataupun fasilitasi pergerakan

arus barang dan orang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terdiri dari

2 (dua) yaitu pusat pertumbuhan primer yang akan dijadikan kawasan

prioritas dan pusat pertumbuhan lateral yang akan menjadi kawasan

pendukung kawasan prioritas. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

primer di Provinsi Jawa Timur merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang dari

sisi skala mempunyai leverage dan kesamaan arah pengembangan terhadap

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan, yang terdiri dari

Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan

Selingkar Wilis. Sedangkan pusat pertumbuhan lateral merupakan pusat-

pusat pertumbuhan dengan fokus untuk pengembangan sumber-sumber

pertumbuhan non-tradisional, yang terdiri dari Kawasan Selingkar Ijen dan

Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana tergambarkan pada Gambar

berikut ini.

Gambar 6.4 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung

Perpres 80 Tahun 2019

-417-

6.3.2.3 Prioritas Penanganan Kewilayahan

Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan

pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan

sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan

antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa

Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten

Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan

Kabupaten Pasuruan.

Gambar 6.5 Prioritas Penanganan Kewilayahan

6.3.2.4 Penetapan Klaster Kewilayahan

Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi

daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki

pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan

kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan

pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru,

dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang

tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan

utara. Pusat–pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu

memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga

dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru

pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.

-418-

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan

pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah

Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan

kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang

disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang

difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat

pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing

strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan

wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

Gambar 6.6 Rencana Pembagian Klaster Pengembangan

Wilayah Jawa Timur

1. Klaster Labanegoro

Klaster Labanegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban

dan Kabupaten Bojonegoro, klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor

unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan

tambang dan perikanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Labanegoro adalah :

a. Aspek Sosial: Klaster Labanegoro secara sosial terbentuk karena

persamaan geografis wilayahnya yang ada di pesisir pantai utara Pulau

Jawa Timur. Masyarakat pesisir cenderung memiliki sifat terbuka,

karena sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dengan lautan

sehingga mempermudah akses untuk menuju wilayah ini. Wilayah

-419-

geografis di daerah pesisir inilah yang mempengaruhi karakteristik sosial

masyarakatnya. Selain masyarakatnya yang cenderung terbuka sehingga

mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat asing maupun pendatang,

beberapa kebiasaan maupun ragam mata pencaharian yang sebagian

ada di wilayah agraris untuk bercocok tanam sebagai petani dan ada

sebagian ada di wilayah pantai untuk menangkap ikan serta ada

sebagian masyarakat yang bekerja di sektor industri. Mata pencaharian

yang dimiliki masyarakat ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial

masyarakatnya, sehingga masyarakat di daerah pesisisir memiliki

karakteristik yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong,

suka berjuang, ulet bekerja, agamis, terbuka, halus, perasaan, jujur,

penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa sebagai petualang. Sifat

masyarakat pesisir yang cenderung terbuka ditambah dengan masuknya

industrialisasi sehingga mudah berinteraksi sosial dengan pendatang

atau budaya baru dapat mudah diterima dan berbaur dengan budaya

masyarakat lokal. Berinteraksinya budaya itu akan memunculkan

kebudayaan baru yang merubah kebiasaan maupun mata pencaharian.

Kebudayaan yang baru tersebut menjadikan masyarakat yang pluralistik

tetapi masih memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi.

Dapat diartikan bahwa masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa

Timur merupakan gabungan karakteristik antara masyarakat perdesaan

dan masyarakat perkotaan. Masyarakat di wilayah ini cenderung

bertahan hidup dengan mengandalkan pengaruh musim baik di bidang

agraris maupun di bidang maritim. Pada musim tertentu masyarakat

bekerja dan musim yang lain tidak akan bekerja, sehingga ketika tidak

bekerja maka masyarakat akan beralih profesi untuk mencari pekerjaan

yang lain. Dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah ini cenderung

untuk bekerja serabutan demi untuk mempertahankan hidupnya.

Dengan adanya hal tersebut maka untuk membuat perencanaan

program atau kegiatan di wilayah ini dengan melihat bagaimana

seberapa besar pengaruh musim terhadap tingkat pendapatan

masyarakat serta pekerjaan alternatife bagi masyarakat ketika tidak

sedang bercocok tanam ataupun ketika tidak sedang menangkap ikan.

Di daerah klaster Labanegoro ini, merupakan wilayah dengan tingkat

kemiskinan yang cukup tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur, serta

memiliki tingkat pengangguran tinggi walaupun industrialisasi sudah

masuk di wilayah Bojonegoro dan Tuban, oleh karena itu diperlukan

-420-

beberapa alternatif kebijakan seperti perluasan lapangan pekerjaan yang

mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui

pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas

kesehatan;

b. Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor

primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar

Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong

pembangunan sektor unggulan; dan Penyederhanaan regulasi untuk

mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur

pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta

kapasitas SDM pelayanan; dan

c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam

rangka mendukung sistem logistik; Pengendalian perubahan

penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; Peningkatan

pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah

aliran sungai.

2. Klaster Wilis Utara

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun,

Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini

terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan

kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah :

a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang

sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya

Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial

masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi

sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan

Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak

dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah

Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir

pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan

pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian

masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang

-421-

membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di

daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu

disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi

daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang

bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di

wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat

yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju

masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk

menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah

kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata

pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah

cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena

berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal

tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan

terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber

Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena

menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah

klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam

hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian

khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh

karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan

akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan

akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan

Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal

secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah

berbasis komoditas unggulan;


primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator

ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya

mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan

Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan

untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi,

pemasaran maupun akses permodalan; dan


rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan

permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan

permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan

-422-

sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta

penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

3. Klaster Wilis Selatan

Klaster Wilis Selatan terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar. Klaster

ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Selatan adalah :

a. Aspek Sosial: Wilayah yang masuk dalam Klaster Wilis Selatan ini

merupakan daerah yang secara sosial budaya masyarakatnya memiliki

latar belakang yang sama yaitu Suku Jawa. Selain itu budaya Jawa pada

jaman Kerajaan Mataram sangat berpengaruh di wilayah ini. Dengan

adanya hal tersebut maka wilayah ini dikenal dengan daerah Matraman.

Masyarakat Suku Jawa di Wilayah Matraman secara historis

terpengaruh oleh kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, sehingga

sifat masyarakat orang Jawa yang memberikan penghormatan kepada

sesepuh atau orang yang lebih tua masih cukup kuat di wilayah ini.

Sistem organisasi dan kekerabatan dalam masyarakat masih cukup

tinggi. Masyarakat masih menganut sistem kekerabatan keluarga Batih

atau keluarga inti. Dimana keluarga atau kerabat adalah hal yang

utama, sehingga apabila ada anggota keluarga yang menikah maka

disarankan untuk tinggal bersama orang tua. Pola kehidupan

masyarakatnya adalah agraris atau bercocok tanam. Adapula di

beberapa tempat yang masyarakatnya bekerja mencari ikan di laut,

karena sebagian tempat di Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah

Klaster Wilis Selatan adalah pesisir pantai selatan. Di wilayah Wilis

Selatan daerahnya dibagi menjadi daratan, daerah pegunungan dan

daerah tepi pantai selatan. Di wilayah ini masih dapat dilihat dengan

adanya interaksi sosial antar masyarakat masih terjalin dengan cukup

baik, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan gotong – royong yang

masih sangat tinggi di daerah ini walaupun sistem teknologi informasi

sudah masuk di wilayah ini. Secara komunikasi atau Bahasa yang

digunakan sehari – hari, masyarakat di wilayah ini dengan menggunakan

Bahasa Jawa yang halus seperti masyarakat Solo atau Yogyakarta. Cara

pandang masyarakat di wilayah Klaster Wilis Selatan sangat dipengaruhi

dengan falsafah hidup orang Jawa yang terpengaruh dari perpaduan dua

-423-

unsur kebudayaan yang masuk di Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Hindu

dan kebudayaan Islam. Dalam kehidupan sehari – hari masyarakatnya

masih memegang teguh adat istiadat Budaya Hindu dan Budaya Islam.

Dengan adanya hal tersebut maka tidak ada dominasi dari agama

tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat

mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kehidupan beragama.

Masyarakat di wilayah ini cenderung tidak terjebak dalam satu pilihan

atau tidak memiliki loyalitas terhadap sesuatu, cenderung rasional dan

tidak terpengaruh oleh golongan atau ormas keagamaan. Masyarakat di

Wilayah Wilis Selatan cenderung mudah menerima hal yang baru,

namun masyarakat masih selektif dengan hal baru dan sikap kolektifitas

antar masyarakat yang masih cukup kuat sehingga unsur – unsur

kebudayaan dan kearifan lokal dalam masyarakat masih bertahan dan

belum berubah. Dengan adanya hal tersebut maka bila akan membuat

suatu program di wilayah ini harus mengetahui sistem kekerabatan yang

berpengaruh di wilayah ini, kemudian dapat melakukan pendekatan

kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani sehingga

diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dan tepat sasaran.

Di daerah klaster Wilis selatan ini, selain terdapat wilayah dengan

tingkat kemiskinan tinggi, juga terdapat kondisi tertinggal pada daerah /

desa berbasis pegungungan, pesisir, terpencil dan terdalam, oleh karena

itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan

pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan

kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan

terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan

pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal

melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas

unggulan;

b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor

primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP

(Science Techno Park) Atsiri; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)

dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan

sektor unggulan; dan Perluasan pemasaran produk dengan upaya

mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan

c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman,

pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan

-424-

lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan

sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal

diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan

Realignment jalur Malang-Blitar.

4. Klaster Malang Raya

Klaster Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang,

Kota Batu. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu

agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan).

Arahan pengembangan pada Klaster Malang Raya adalah:

a. Aspek Sosial: Klaster Malang Raya secara sosial budaya terbentuk dari

latar belakang sejarah dan Sumber Daya Alam yang sama. Secara sosial

budaya karakteristik masyarakat wilayah Malang Raya hampir sama

dengan masyarakat Surabaya yaitu Budaya Arek. Namun secara sosial

masyarakat Malang Raya menyebutnya sebagai Budaya Arek Malangan

atau pada saat ini dikenal dengan Kera Ngalam. Budaya Arek Malangan

berasal dari adanya keberadaan kerajaan - kerajaan besar yang

bersejarah di Nusantara. Kebudayaan Malangan memiliki narasi historis

dan cerita-cerita rakyat yang lebih kompleks, mulai cerita rakyat yang

mengandung unsur politik dan percintaan. Kehidupan Sosial masyarakat

Malangan mempunyai ciri khas yaitu adanya solidaritas yang tinggi

antar anggotanya, terbuka dan egaliter. Potensi Sumber Daya Alam yang

ada di Malang Raya membentuk karakteristik sosial masyarakatnya,

dengan solidaritas yang tinggi masyarakat cenderung mandiri dalam

mendapatkan mata pencaharian tanpa menggantungkan untuk

mendapatkan dari orang lain. Namun masyarakat Kera Ngalam terbuka

dan mudah untuk bekerja sama secara ekonomi, sedangkan secara

sosial budaya masyarakat Kera Ngalam sangat mempertahankan ciri

khasnya yang memiliki solidaritas yang tinggi.

Di Beberapa tempat yang masuk wilayah ini masyarakatnya sudah

heterogen, yaitu antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat

perkotaan. Masyarakat yang Heterogen ini cenderung lebih patuh dan

taat terhadap hukum formal yang berlaku daripada adat, sehingga

aturan – aturan dan sanksi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan

hukum formal. Jadi pemecahan masalah pada masyarakat yang

heterogen ini melalui hukum formal atau diselesaikan di pengadilan

negara. Di beberapa tempat yang masuk di wilayah ini masih ada yang

taat dan patuh terhadap hukum adat sehingga apabila ada suatu

-425-

masalah dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui kesepakatan

antarkeluarga masing – masing yang terlibat konflik. Apabila secara

keluarga permasalahan itu tidak dapat diselesaikan maka akan

melibatkan aparat desa baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa.

Namun masyarakat yang patuh terhadap hukum adat ini juga mentaati

hukum formal yang berlaku terutama bagi orang asing maupun

pendatang. Jadi bagi pendatang yang akan datang ke wilayah ini untuk

tinggal sementara atau untuk bekerja maupun melakukan studi di

wilayah ini harus mentaati hukum formal yang berlaku dan harus

melengkapi berbagai administrasi sesuai prosedur yang berlaku.

Masyarakat di wilayah ini masih ada yang berpedoman pada hukum adat

dan ada pula yang menggunakan hukum formal untuk menegakkan

aturan. Di daerah klaster Malang Raya ini, terdapat kondisi jumlah

penduduk miskin yang tinggi seperti kabupaten Malang dengan

cakupan wilayahnya yang sangat luas. Di wilayah ini juga terdapat

kondisi tertinggal khususnya di daerah dan desa berbasis pegunungan

di kabupaten Malang sisi utara, selanjutnya berbasis pesisir, dan

terpencil di Malang sisi selatan, oleh karena itu diperlukan beberapa

alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait

dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga

kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi

wilayah berbasis komoditas unggulan;


primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan Tourism

Center of Excellence; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam

pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor

unggulan; Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan

investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan,

kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan;

dan

c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam

rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-

Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-

Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta Malang Raya

Metropolitan; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang

-426-

mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Peningkatan

konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana

transportasi yang memadai dan handal.

5. Klaster Metropolitan

Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya,

Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor

unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:

a. Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki

latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah Industrialisasi. Di

daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan

cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan

metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai

suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di

Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh

masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu

Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku

yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah

cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika,

demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian

masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai

hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan

secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi

masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan

merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan

kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya

Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat

peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini

cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan

dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau

Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster

Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu

penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup

tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks

pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain

-427-

kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran

yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula,

oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti

Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program

penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antarsektor;

b. Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong

kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan

perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM

pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan

akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk

meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran

maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat

melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi

daerah; dan


rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai

limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan

Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan

pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.

6. Klaster Probomajang

Klaster Probomajang terdiri dari Kabupaten Probolinggo,

Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Klaster ini terbentuk karena

berada pada kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu wilayah ini juga

dikembangkan didasarkan pada sektor agroindustri.

Arahan pengembangan pada Klaster Probomajang adalah:

a. Aspek Sosial: Klaster Probomajang merupakan klaster yang hampir sama

dengan Klaster Ijen. Dimana masyarakat yang dominan berasal dari

Suku Jawa dan Suku Madura, dapat dikatakan bahwa wilayah Klaster

Probomajang juga dikenal dengan Pandalungan. Namun yang menjadi

pembeda Klaster Probomajang dengan Klaster Ijen adalah masyarakat

Suku Tengger yang hidup di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru. Masyarakat Suku Tengger ini menjadi pembeda karena

masyarakat ini mempunyai kepercayaan menganut Agama Hindu.

Walaupun ada berbagai macam keyakinan yang dianut masyarakat,

-428-

kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini hidup rukun berdampingan.

Tidak ada yang merasa bahwa keyakinan yang dianut adalah paling

benar. Sifat toleransi yang tinggi tersebut akibat dari kepatuhan

masyarakat terhadap tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang

mereka hormati dan disegani. Sikap toleransi dan kepatuhan terhadap

tokoh panutan itulah yang mampu menyeleksi hal – hal baru yang

mampu merubah kebudayaan asli masyarakat. Masyarakat di wilayah ini

terbuka dengan hal – hal baru, termasuk industri yang masuk di wilayah

ini. Namun hal ini memerlukan pendekatan secara berkesinambungan,

terutama kepada tokoh adat maupun tokoh agama. Di daerah klaster

Probomajang ini, terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi

terutama kabupaten Probolinggo yang mempunyai jumlah penduduk

miskin yang cukup banyak, selanjutnya kedua kabupaten di wilayah ini

mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah, oleh karena itu

diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses

masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Pengembangan

kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan





primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk

dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar

regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan



dan


rangka mendukung sistem logistik melalui Peningkatan Jalan

Probolinggo – Lumajang, Tol Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Jalan

Pansela; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui

penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan

Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan

prasarana transportasi yang memadai dan handal.

-429-

7. Klaster Ijen

Klaster Ijen terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Klaster ini terbentuk

karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor pariwisata,

perkebunan dan perikanan).

Arahan pengembangan pada Klaster Ijen adalah:

a. Aspek Sosial: Klaster Ijen yang meliputi wilayah Kabupaten Jember,

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten

Banyuwangi. Wilayah Klaster Ijen dikenal sebagai Pandalungan. Wilayah

Pandalungan ini ditandai dengan adanya Budaya Suku Jawa dan

Budaya Suku Madura. Masyarakat Pandalungan sendiri adalah

masyarakat yang berada dalam posisi transisi pola sosial budayanya,

yaitu masyarakat campuran antara Kebudayaan Jawa dan Kebudayaan

Madura. Demikian juga dengan etika pergaulan dan komunikasi

masyarakat yang terpengaruh dengan dua kebudayaan tersebut. Ciri –

ciri masyarakat Pandalungan ini adalah bersifat terbuka dan mudah

beradaptasi, menjadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai

panutan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan serta tokoh

Agama juga memiliki akar kuat yang digunakan sebagai kekuatan

politik. suka bergotong royong, memiliki kekerabatan yang kuat, masih

kuatnya tradisi dan mitos dalam kehidupan sehari – hari dan

masyarakatnya sebagian besar masih petani dan nelayan tradisional.

Untuk menentukan program dan kegiatan di wilayah ini adalah dengan

melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan tokoh

masyarakat, serta apabila membuat program atau kegiatan yang baru

hendaknya melibatkan tokoh – tokoh tersebut. Kegiatan yang akan

dilaksanakan sebaiknya tidak menghilangkan kearifan lokal dan

kebiasaan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan kesenjangan

dalam masyarakat. Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka

rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang rendah sehingga

berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, terkecuali di

kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif

kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan

akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan


-430-




primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar

Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong

pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen,

pembangunan Coffee Center of Excellence; Perluasan pemasaran produk


regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan



serta Revitalisasi Puger; dan


rangka mendukung sistem logistik melalui penyediaan pelayaran perintis

selatan Tanjung Wangi, Aksesibilitas Jalan Tol; Peningkatan kualitas

lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana

lingkungan permukiman; Pengendalian perubahan penggunaan lahan

khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi

melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan

handal.

8. Klaster Madura

Klaster Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Klaster ini

terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian lahan

kering, peternakan dan perikanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Madura adalah:

a. Aspek Sosial: Masyarakat Madura didominasi oleh pemeluk Agama Islam,

mulai kecil sudah ditanamkan ilmu ajaran Agama Islam sehingga banyak

sekolah madrasah dan pondok pesantren yang ada di Madura. Dengan

adanya banyak pesantren di Madura, mereka dapat menuntut ilmu di

tempat suci tersebut. Masyarakat madura sangat menghargai guru apalagi

seorang kyai dan nyai. Kesadaran masyarakat Madura untuk mengakui

bahwa guru sangat berjasa itu sangat tinggi, apalagi pengakuan terhadap

guru ngajinya atau seorang Kyai. Setiap perilaku masyarakat Madura

patuh terhadap semua perintah dari gurunya atau seorang Kyai. Setiap

pendapat atau kebijakan dalam masyarakat ditentukan oleh seorang guru

-431-

atau seorang Kyai. Dengan adanya hal tersebut, apabila ada suatu

pembangunan di wilayah Klaster Madura langkah awal yang perlu

dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh

Agama yang ada di wilayah Pulau Madura. Tokoh Agama tersebut bisa

seorang Kyai yang dihormati dan disegani, Guru yang ada di Pondok

Pesantren maupun Guru sekolah Madrasah.

Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama

sekolah dan usia harapan hidup yang cukup rendah sehingga

berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, oleh karena

itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan

pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan

kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses masyarakat terhadap

layanan fasilitas kesehatan; dan Peningkatan akses layanan pendidikan

terhadap masyarakat di daerah terpencil;


primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk


regional; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber

pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi,

informasi, pemasaran maupun akses permodalan; Pembangunan

Indonesia Islamic Science Park (IISP) dan Kawasan Ekonomi Khusus

Garam; dan


rangka mendukung sistem logistik melalui Percepatan pembangunan

Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan Akses menuju Jalan Tol;

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan

sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan

konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana

transportasi yang memadai dan handal.

6.3.2.5 Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai

tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan

iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk

mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi

berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan

percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui

-432-

pengembangan kawasan dan produk andalannya, seperti orientasi Kawasan

Industri Maritim (Maritime Industries), Pengembangan Pariwisata & Perikanan

kelautan (Torism and Fisheries Development), penciptaan poros kota cerdas

(Smart Town Development), Pembangunan Megapolitan Surabaya-Malang

(Mega Suma), Agro Industri dan lain-lain.

Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal

dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah

pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi

pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk

pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan

antardaerah ilustrasi konseptual tujuan ini tergambar sebagai berikut :

Gambar 6.7 Konsepsi Arahan Pengelolaan Pengembangan Wilayah Jawa Timur

Bentuk pengelolaan program pembangunan yang melingkupi keterkaitan

antarsektor, antarprogram, antarwilayah ini perlu untuk lebih dispesifikkan

kembali utamanya dalam tematik leading sektor yang menanganinya seperti

Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertanian atau Kawasan

Agropolitan/Minapolitan.

I. Kawasan Peruntukan Industri

Basis perekonomian Jawa Timur adalah sektor industri. Fakta ini

ditunjukkan dari besarnya share sektor industri terhadap perekonomian yang

mendominasi dalam beberapa periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa

Jawa Timur siap menjadi provinsi industri.

Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah

percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Jawa Timur. Berdasarkan

RIPIN, Jawa Timur merupakan salah satu Wilayah Pusat Industri (WPI)

-433-

Nasional. Dimana terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai

Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), yaitu: (i) Sidoarjo; (ii) Surabaya;

(iii) Gresik; (iv) Bangkalan; (v) Tuban; (vi) Lamongan; dan (vii) Mojokerto.

Penetapan 7 WPPI tersebut justru cenderung mengekalkan konsentrasi

pembangunan industri di Jawa Timur. Artinya, penetapan WPPI tersebut akan

bertentangan dengan tujuan pengembangan perwilayahan industri, jika tanpa

penetapan WPPI diluar ketetapan pemerintah pusat. Selanjutnya, WPPI yang

ditetapkan dalam RPIP Jawa Timur disebut dengan WPPI Jawa Timur. Dengan

demikian, sasaran pengembangan perwilayahan industri Jawa Timur, selain

yang telah ditetapkan dalam RIPIN, adalah:

➢ Peningkatan kontribusi sektor industri hulu dan hilir yang tidak terpusat

hanya pada WPPI nasional;

➢ Mendorong pertumbuhan investasi pada sektor industri pada semua WPPI.

Percepatan pertumbuhan industri pada WPPI di luar RIPIN perlu dilakukan,

mengingat bahwa pengembangan kawasan industri membutuhkan lahan lebih

dari 50.000 Ha, sehingga sangat sulit atau tidak kompetitif jika dibangun pada

kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh nasional sebagai WPPI. Untuk itu

disusunlah rencana pemanfaatan ruang budidaya Industri yang lebih detail

dalam kaitannya dengan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan dimaksud

tersaji seperti dalam peta berikut :

Gambar 6.8 Peta Prioritas Program Kawasan Peruntukan Industri

Lingkup pemahaman pengembangan perwilayahan industri berdasar

peta tersebut dibagi menjadi tiga pengertian kawasan, yaitu:

➢ Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang

-434-

Wilayah (RTRW), yang menunjukkan peta arahan pengembangan KPI di luar

Kawasan Industri (KI) di Jawa Timur;

➢ Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan

Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana

dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan

kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Berdasarkan RIPIN luasan

kawasan industri minimal sebesar 50.000 Ha; dan

➢ Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri

rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi,

dengan luasan kurang dari 50.000 Ha. Peta ini juga menunjukkan peta

arahan pengembangan sektor industri berdasarkan empat kriteria

pengembangan IKM di Jawa Timur, yaitu: (i) kompetensi inti, (ii) one village

one product (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri agro.

Dengan demikian berdasar peta ini disamping akan menjadi acuan

dalam perizinan pembangunan Industri (Pabrik) yang harus berlokasi di

Kawasan Industri, juga menjadi arahan dalam ploting orientasi lokasi yang

uraian naratif sektor industri tahunannya terdapat RKPD.

II. Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Korporasi

Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur

ini adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas

minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen

pembangunan wilayah secara berkelanjutanserta terkait secarafungsional

dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi

dan keberadaan infrastruktur penunjang. Sedangkan Korporasi Petani adalah

Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau

badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh

petani. Dengan demikian Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah

Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan

mengkorporasikan petani.

Maksud dikembangkannya Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

di Jawa Timur adalah :

a. Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program,

kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan

-435-

b. Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi

Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi

suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi

Petani:

a. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas

pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;

b. Memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen

kawasan;dan

c. Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi,

prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan

pemasaran.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusunlah masterplan Kawasan

Pertanian Provinsi Jawa Timur yang antara lain menghasilkan Peta Kawasan

Pertanian sebagai berikut :

Gambar 6.9 Peta Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur

Peta ini akan menjadi panduan dalam deleniasi kegiatan Sektor

Pertanian dalam tiap tahunnya, terutama yang menyangkut ploting lokasi

pengembangan sektor Pertanian dalam skala yang lebih terfokus. Dalam

Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia nomor

18/permentan/rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan

Pertanian berbasis Korporasi Petani diatur bahwa alokasi kegiatan komoditas

di Kawasan Pertanian sebesar 60 % dan di luar Kawasan Pertanian sebesar 40

%.

-436-

Berdasar peta masterplan Kawasan Pertanian Terpadu tersebut juga

dapat diarahkan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

dalam pencapaian sasaran :

a. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing

komoditas prioritas pertanian nasional;

b. Tersedianya dukunganprasarana dan sarana pertanian di Kawasan

Pertanian secara optimal;

c. Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;

d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani

dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan

e. Berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.

III. Kawasan Agropolitan Dan Minapolitan

Pengertian agropolitan dalam Undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan Sumber Daya Alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan

Agrobisnis.

Dalam pemahaman berikutnya Kawasan agropolitan berkembang menjadi

suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang

tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga

mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-

budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan,

dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Atau ada pula yang

mendefinisikan bebas menjadi :

• Model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan

pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga

mendorong urbanisasi (peng-kotaan dalam arti positif);

• Bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa-

kota yang tidak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan

kota, kehancuran masif sumber daya alam, pemiskinan desa, dan lain-lain.

Implementasi di Jawa Timur, pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi

Jawa Timur terbagi dalam 5 Klaster yang meliputi (1) Klaster Agropolitan Wilis

(2) Klaster Agropolitan Kelud (3) Klaster Agropolitan Bromo-Tengger- Semeru

(BTS), (4) Klaster Agropolitan Ijen, dan (5) Klaster Agropolitan Madura. Masing-

-437-

masing Kabupaten dan Kota yang tergabung dalam Klaster-klaster itu telah

menyusun Masterplan Kawasan Agropolitan sebagai panduan arah

implementasi gerakan Pengembangan Agropolitan. Sebagai gambaran wilayah

Agropolitan dan Minapolitan di Jawa Timur beserta orientasi pasarnya, tersaji

seperti dalam peta sebagai berikut :

Gambar 6.10 Peta Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Jawa Timur dan

Orientasi Pasarnya

6.4 Program Pembangunan Daerah

6.4.1 Program prioritas I: belanja langsung wajib dan mengikat serta

pemenuhan penerapan pelayanan Dasar

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada

pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan

Perundang-Undangan seperti:

a) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen

sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana

tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan;

c) pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari

target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8

ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

d) pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada

Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

-438-

e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan

rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi

kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

6.4.2 Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

(Nawa Bhakti Satya).

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi

dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih

sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal

tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah

sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya.

Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur

Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa

Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan

penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi

Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun

mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa.

Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang

dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan

Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan

sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan.

Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi

untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang

selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan

Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui

Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”. Kesembilan Bhakti tersebut

selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan

daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai

sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut:

-439-

Bhakti – 1 Jatim Sejahtera.

Mengentaskan Kemiskinan menuju

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

Bhakti ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat

Provinsi yaitu kemiskinan dan pemasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari

bhakti ini adalah berupa Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang

lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang

disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan

konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada

wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan

dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan prosentase penduduk miskin

di Jawa Timur.

Fokus selanjutnya dari Bhakti ini adalah mengurangi beban terhadap 26

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi

Jawa Timur. Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan

efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif. Pendekatan ini diharapkan

berjalan dengan efektif, mengingat pengentasan kemiskinan merupakan upaya

sinergis dan terintegrasi lintas urusan dan bidang. Inklusifitas diharapkan

dapat menghapus sekat strata sosial yang menjadikan akses penduduk miskin

dalam mengembangkan potensinya terhambat.

Bhakti – 2 Jatim Kerja.

Memperluas Lapangan Pekerjaan dan

Membangun Keunggulan Ekonomi.

Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada Millineal Job Center dengan cara

memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha,

membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha

pada tahap awal usaha.

Program Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran

5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1, membentuk STP bagi kelompok rintisan

usaha di berbagai daerah. Kemudian Belanja Inovasi Daerah (Belanova),

memberikan jaminan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak

muda melalui informasi super koridor di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah

(Bakorwil) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

https://www.merdeka.com/sehat/10-cara-membuat-anak-kembar-laki-laki-dan-perempuan-kln.html

-440-

Bhakti – 3 Jatim Cerdas dan Sehat.

Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.

Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis

berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan

bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional

akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK,

SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan

BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan

akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak

buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu.

KANTITAS (Pendidikan Gratis Berkualitas) banyak kalangan yang

meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari jebakan

kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa

menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih

baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian

menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses

pendidikan yang berkualitas. Setidaknya, inilah yang ditunjukkan dalam

penelitian yang dilakukan Artikel 33 Indonesia, “Studi Kesenjangan Akses

Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas”. Dalam riset ditemukan

bahwa anak-anak keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah yang

berkualitas rendah. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak

keluarga miskin bersekolah di lembaga pendidikan berkualitas rendah.

Pertama, tidak meratanya kualitas pendidikan. Kedua, mekanisme seleksi

siswa baru yang tidak sensitif terhadap ketimpangan pembangunan. Di

samping itu, lingkungan sosial juga menentukan dalam hal pendidikan anak.

Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Sebaik apapun

lingkungan sekolah terbangun, jika tidak didukung oleh lingkungan sosial di

mana anak-anak tumbuh dan berkembang, sangat sulit untuk mengharapkan

anak-anak akan bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Masalah umum

pada keluarga miskin adalah terbengkalainya proses pengasuhan anak di luar

jam sekolah. Keluarga-keluarga miskin yang dihadapkan dengan deraan

ekonomi cenderung mendayagunakan seluruh tenaga yang ada untuk bekerja

mencari uang. Di lingkungan keluarga miskin, sangat mudah ditemukan anak-

anak bekerja membantu orang tuanya. Pekerja anak ini menjadi salah satu isu

penting tidak hanya dalam bidang perburuhan, tapi juga pendidikan. Tidak

jarang seorang anak terpaksa drop out dari sekolah karena dipaksa oleh

-441-

keadaan untuk turut menyangga ekonomi keluarga. Lingkungan kerja orang

dewasa yang cenderung kasar dan keras, pada akhirnya juga membentuk

karakter anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini. Anak-anak yang

terdidik dalam lingkungan sosial yang keras, cenderung mereproduksi

kekerasan dalam hidupnya. Anak-anak yang sedang membutuhkan didikan

dan asuhan ini tumbuh secara terlantar tanpa asuhan yang tepat. Kondisi

semakin menyedihkan jika si ibu menjadi buruh migran di luar negeri. Kondisi

ini sangat umum di wilayah desa-desa pesisir pantai selatan Jawa dan

Madura. Anak-anak ditinggal ibunya bekerja di luar negeri, ayahnya juga

bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya anak-anak ini dititipkan ke nenek atau

pamannya. Di sinilah tragedi anak banyak ditemukan. Mereka tidak hanya

tidak mendapatkan asuhan dan pendidikan, namun juga bisa menjadi korban

kekerasan. Hasil yang dituai sungguh menyedihkan. Kita kehilangan generasi

masa depan. Anak-anak yang semestinya mendapat pendidikan dan

pengasuhan yang baik dan berkualitas, akhirnya terlunta-lunta dan tumbuh

menjadi orang dewasa yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan keluarga

yang telah turun-temurun. Jika pada akhirnya mereka dewasa dan masuk

dalam ke dalam dunia kerja, mereka akan menjadi apa yang disebut dengan

unskilled labour. Karena mereka sejak kecil berada dalam lingkungan sosial

yang keras, bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan

perilaku yang penuh kekerasan. Karena itu, perlu dicanangkan Program

Kantistas (Pendidikan Gratis – Berkualitas). Program ini menjangkau beberapa

aktivitas dan sub-program, antara lain:

1. SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK negeri dan swasta. Program ini

berangkat dari banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah dan/atau putus

sekolah karena faktor biaya pendidikan. Bagi keluarga petani dan nelayan

miskin, biaya pendidikan seringkali menjadi momok dalam menyekolahkan

anaknya. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas pada akhirnya

menghadapkan keluarga-keluarga miskin ini pada dua pilihan: makan atau

pendidikan. SPP diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin

dalam menyekolahkan anaknya;

2. Pemberian kesejahteraan honorarium dan peningkatan kompetensi Guru

Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satu problem

dalam pendidikan kita adalah rendahnya penghargaan terhadap guru dan

pegawai tidak tetap. Sementara mereka dituntut untuk bekerja profesional,

namun penghasilan mereka tidak mencerminkan profesionalitas yang

-442-

mereka berikan. Atau, bisa jadi, mereka tidak berlaku profesional karena

mereka tidak diperlakukan secara profesional. Akibatnya adalah kualitas

pendidikan yang rendah karena perlakuan yang tidak profesional terhadap

para guru dan pegawai tidak tetap; dan

3. Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Program ini

merupakan program pengasuhan yang menyasar anak-anak dari keluarga

petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya

tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas, namun juga tidak

mendapatkan pengasuhan yang layak. Program ini mengkolaborasikan

antara pendidikan formal dengan pesantren pengasuh di wilayah – wilayah

yang menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur. Pesantren yang ditunjuk

sebagai pesantren pengasuh menerapkan program pengasuhan sedemikian

rupa sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan

kualitas moral keagamaan yang terjaga.

Selanjutnya, komitmen kesehatan berkualitas untuk semua. Program

Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Memperkuat

RSU dan memperkuat RSUD rujukan di 5 koridor. Rumah Sakit terapung

untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan terdepan serta mendorong

ketersediaan ruang laktasi. Layanan Kesehatan Gratis Berkualitas TANTISTAS

merupakan program yang disiapkan untuk mengakselerasi pelayanan

kesehatan masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Santri Jatim Sehat Berkah

dan Bunda Impian. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) Kegiatan

Pendampingan Poskestren untuk meningkatkan kualitas Poskestren dan

penerapan PHBS oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya. Kegiatan

pendampingan Poskestren dilakukan oleh seorang kader mitra yang ditunjuk

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan suatu surat

keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Poskestren dan pembudayaan

PHBS dengan cara memantau penyelenggaraan, membina, memonitor dan

mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Poskestren. Proses pendampingan

dilaksanakan selama 10 bulan pada 10 Poskestren di 38 Kabupaten/Kota.

Kegiatan pendampingan berupa : 1. Sosialisasi pendampingan Poskestren 2.

Pendampingan Poskestren oleh Mitra 3. Evaluasi pendampingan Poskestren

oleh Ormas di Kabupaten/Kota.

BUAIAN (Bunda Anak Impian) Program BUAIAN merupakan program yang

memiliki kepedulian kesehatan dan keselamatan dari ibu dan bayi. BUAIAN

-443-

terdiri dari: pertama, aktivitas creative health campaign untuk menyebarluaskan

informasi ke masyarakat luas terkait resiko kematian ibu dan bayi. Peningkatan

kesadaran tentang Pengarusutamaan Gender bagi Pasangan sebelum menikah

sangat penting bertujuan untuk menekan AKI dan AKB. Kedua, Pengembangan

aplikasi konsultasi untuk ibu hamil dan pasca kehamilan. Aplikasi ini menjadi

media komunikasi dua arah, antara ibu dengan konsultan kesehatan dan

Konseling dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU) di 3.213 wilayah kerja Ponkesdes

Aktivitasnya berupa kunjungan langsung kerumah warga yang memiliki risiko

terhadap kesakitan dan kematian serta masalah kesehatan. Kegiatan kunjungan

konseling dilakukan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat Ponkesdes,

serta dibantu oleh mitra (Ormas).

Pada sisi lain, untuk penaggulangan stunting, dapat melibatkan peran pihak-

pihak strategis, antara lain Perguruan Tinggi melalui penelitian dan

pendampingan melalui; pemetaan potensi munculnya stunting di kabupaten

prioritas; kampanye dan program terpadu dalam pencegahan stunting sebagai

sebuah gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu

hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi

lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan

kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain;

peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan;

pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih.

Bhakti – 4 Jatim Akses.

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di

Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat

mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri

berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan

energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di

wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura,

pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan

menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum

terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor

utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum

terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten

Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan

-444-

transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila

dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan

infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya

saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-

masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi

Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang

memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut

dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi

penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga

turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas

pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali, sebagai

perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1)

Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur

Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur

Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di

Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor

Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-

Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di

Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-

Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor

Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-

Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi

(Kalibaru) (Jalur Tengah).

Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga

perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang

handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan perdesaan dan

perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi

darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan

persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan

APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama

pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-

provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

-445-

Bhakti – 5

Jatim Berkah.

Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.

Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga

situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar.

Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan

insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi

sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan

sosial, kepahlawanan dan keperintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung

jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter

masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur.

Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan

orang-orang berkebutuhan khusus.

Bhakti – 6

Jatim Agro.

Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan,

perkebunan berbasis Kerakyatan.

Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi

kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor

pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan

menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi

sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para

petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana

didalamnya termasuk perikanan dan peternakan.Kebijakan perikanan

mencakup budidaya baik tawar maupun laut (aquaculture) serta perikanan

tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan

produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal

usulnya (traceable), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih

bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara

signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya.

Aspek yang penting berikutnya adalah terkait ketersediaan pakan,

dimana harga pakan yang relatif meningkatkan biaya produksi dapat ditekan

dengan mendorong program pakan mandiri. Program pakan mandiri yang

sudah dimulai perlu ditingkatkan dan diperluas melalui penyediaan sarana

-446-

dan prasarana serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia,

sehingga biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Dari segi pemasaran,

salah satu kendala yang sering dihadapi adalah belum tertatanya alokasi

pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, sehingga sering dihadapi kelebihan

suplai (over supply) jenis ikan tertentu semisal lele atau bandeng, dan

kekurangan suplai jenis ikan tertentu semisal gurame atau patin.

Mengoptimalkan program zonasi ikan yang telah dirintis saat ini maka

ada sistem informasi yang terintegrasi kedalam program East Java Information

Super Corridor (EJISC) sehingga pembudidaya ikan akan bisa memperoleh

informasi jenis ikan apa yang sebaiknya dibudidayakan di saat tersebut.

Khusus untuk budidaya laut, perlu dioptimalkan penerapan Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk memastikan

keteraturan penataan dan pembagian lokasi budidaya, jalur pelayaran dan

fungsi konservasi. Dengan penerapan zonasi, masih terdapat banyak potensi

peningkatan budidaya laut (marine-aquaculture). Untuk perikanan tangkap,

fokus kebijakan adalah kepada penguatan sistem rantai dingin termasuk

dengan optimalisasi ketersediaan cold storage, termasuk fasilitas Air Blast

Freezer (ABF) untuk menurunkan temperatur secara drastis sebelum

ditempatkan di ruang penyimpanan dingin.

Inisiatif yang dimulai di Pancer untuk menyediakan pendingin (freezer) di

lokasi penjualan atau pelelangan ikan bagi pedagang kecil perlu diperluas agar

ikan yang belum terjual diatas dapat dijaga kualitasnya dan nilai

keekonomiannya. Terkait sarana prasarana, keberlanjutan program

palkanisasi perlu didorong dan untuk pelabuhan, dari hampir 100 pelabuhan

ikan di Jawa Timur, sejauh ini sekitar 14 pelabuhan telah mendapat

penanganan, dan ini perlu diperluas. Mengingat potensi pasar ekspor seperti

Uni Eropa menuntut adanya pelabuhan higienis, maka pembenahan

pelabuhan seperti kemiringan lantai untuk alur drainase serta penggunaan

pelapis plastik agar sisik tidak menempel dan mengalami friksi dengan

permukaan lantai kasar, dapat meningkatkan kebersihan dan mengurangi

ketidaknyamanan akibat bau dan pembusukan.

Adanya Perda yang mendorong perlindungan bagi sektor pertanian,

termasuk juga perikanan, perlu diikuti upaya peningkatan akses pembiayaan

murah dan asuransi, serta pembinaan produk olahan pangan yang lebih

menjawab realita dunia usaha. Dalam kaitan dengan sektor peternakan,

sinergi dengan ketersediaan limbah sektor pertanian mendorong potensi

integrated farming yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

-447-

Pemanfaatan biomass memungkinkan adanya tambahan pendapatan, atau

dalam hal peternakan sapi perah, membantu pemanasan air untuk

memungkinkan sapi dilap dengan kain air panas sehingga produktivitas susu

meningkat. Dengan adanya pola pembudidayaan skala kecil dan rumahan,

maka program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didorong Kementerian

Pertanian perlu ditingkatkan dengan fokus kepada penguatan sistem

manajemen kolektif dan akses kepada teknologi pertanian secara komunal.

Kebijakan inseminasi buatan dan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) perlu

terus didorong, dan ketersediaan pembiayaan untuk memberi insentif peternak

memelihara anak sapi akan membantu meningkatkan produksi peternakan.

Penanganan gangguan reproduksi perlu ditingkatkan dalam menyikapi

kendala kegagalan kawin suntik yang terjadi di beberapa kasus. Penerapan

biosecurity dan optimalisasi penanganan penyakit hewan adalah standard

minimum pelayanan yang harus dijaga. Pengembangan Science Techno Park

(STP) sektor peternakan yang telah dikembangkan di beberapa daerah di Jawa

Timur perlu dikawal implementasinya agar menghasilkan kelompok-kelompok

usaha rintisan dan teknologi tepat guna yang diiringi peningkatan sumber

daya manusia terdidik dan terampil. Dengan adanya East Java Information

Super Corridor (EJISC), diharapkan akses pemasaran menjadi semakin luas

dalam menyikapi dan memitigasi risiko pasar termasuk harga.

Bhakti – 7

Jatim Berdaya.

Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan

Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan

berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.

Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui

pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

Adapun pokok-pokok kegiatan dalam kebijakan restorasi desa, antara lain :

a. Penataan aparatur Desa yang memadai dan professional;

b. Diversifikasi usaha seperti pertanian, wisata, kuliner, budaya, kerajinan,

dan lain-lain;

-448-

c. Peningkatan Kelembagaan Desa melalui koperasi Rakyat, Usaha

Ekonomi Masyarakat dan BUMDesa yang merawat nilai kekeluargaan

dan gotong-royong Rakyat desa;

d. Memberdayakan Lembaga Keuangan Desa serta BUMDesa dan agar

petani dan UKM tidak mengakses kredit usaha dari pengijon dan

tengkulak dengan bunga puluhan persen per bulan;

e. Pembenahan mata-rantai tata niaga produk desa ke pasar / Konsumen;

f. Pengembangan riset, teknologi dan sains yang melayani kebutuhan desa

dan memecahkan masalah perdesaan;

g. Perawatan ekologi sehat desa-desa; dan

h. Pengembangan holtikultura yang tidak membutuhkan lahan luas;

Sedangkan pokok – pokok kegiatan dalam peningkatan daya saing

Koperasi dan UMKM antara lain :

a. Pembentukan jaringan rantai pasok baik produksi maupun pemasaran antar

koperasi dan UMKM (Supply demand channel);

b. Penguatan kemitraan Koperasi UMKM dengan BUMDesa;

c. Pengembangan satu produk unggulan Koperasi atau UMKM di satu wilayah

dengan satu merk (communal branding);

d. Pengembangan koperasi perempuan, petani, dan nelayan;

e. Penguatan daya saing produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren

melalui One Pesantren One Product (OPOP);

f. Perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM melalui penguatan

perdagangan antar pulau; dan

g. Mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM

-449-

Bhakti – 8

Jatim Amanah.

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya,

dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen

mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok

besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan

maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan,

dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non

tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam

pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan e-

planning, e-budgeting, akan menciptakan transparansi dalam proses

perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya

kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan

turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan

partisipatif.

Terkait pembelanjaan, penerapan e-procurement telah diterapkan,

termasuk e-catalogue, dan ini perlu disempurnakan untuk mendorong

transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada sisi perizinan,

transparansi dapat terwujud dengan menjalankan komitmen mendukung

upaya pemerintah pusat mendorong suksesnya penerapan Online Single

Submission atau pemasukan berkas melalui satu pintu online, hingga ke

tingkat Kabupaten dan Kota. Pemerintahan mendatang harus mampu

membangun budaya integritas dengan menciptakan kode etik dan prosedur,

termasuk diantaranya sistem pelaporan gratifikasi, konflik kepentingan,

pelaporan harta penyelenggara negara dan berbagai aspek yang menekankan

meritokrasi (sistem organisasi berbasis kinerja). Sistem aduan masyarakat

yang handal (whistleblower) juga menjadi penting dalam mendorong

pengawasan publik, sembari memperhatikan pengelolaan risiko terkait potensi

penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi

menghambat kelancaran pembangunan.

Selain itu untuk membantu akses keadilan bagi masyarakat tidak

mampu di Jawa Timur, pemerintah akan mewujudkan 99 Organisasi Bantuan

Hukum, bekerjasama dengan berbagai macam pihak yang konsen pada

advokasi bagi masyarakat tidak mampu seperti lembaga bantuan hukum yang

ada di jaringan masyarakat sipil maupun kampus-kampus di Jawa Timur

-450-

(Jatim Pro Bono). Sedangkan untuk menyelesaikan konflik dan peningkatan

agrarian di Jawa Timur pemerintah akan membentuk kegiatan rembuk

agrarian (Jatim Rembuk Agraria). Selanjutnya untuk memberikan percepatan

penghormatan serta pengakuan masyarakat adat pemerintah akan melakukan

program Satu Kepedulian untuk Akselerasi Penghormatan dan Pengakuan

Masyarakat Adat (Jatim Sepakat).

Bhakti – 9

Jatim Harmoni.

Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan

Lingkungan Hidup.

Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk

mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal,

budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan

pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam

suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development),

dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai

(DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan

kontemporer) dan eco-tourism tingkat Internasional, integrasi museum

perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, clean industries,

green city, halal tourism.

Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi

dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni

sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan

lokal serta mendukung festival desa. Memajukan prestasi olahraga,

meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlit berprestasi

nasional dan internasional.

Pada aspek lingkungan, melalui pelaksanaan Jatim Harmoni diharapkan

dapat dilakukan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung

lingkungan (environmental carrying capacity). Pada kawasan hutan,

khususnya yang berada di kawasan pegunungan Provinsi Jawa Timur,

diantaranya seperti pada kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Lingkar

Bromo, dan Lingkar Ijen, memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan

tangkapan air dalam mendukung keberlanjutan siklus air.

-451-

Pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dengan tetap

memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah

hutan merupakan titik utama dari pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi menuju

sektor industri, jasa dan perdagangan terutama di daerah dengan keberadaan

kawasan hutan yang relatif signifikan, memerlukan keberpihakan anggaran

untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi sekunder dan tersier

sehingga disaat yang sama akan menjaga peran daerah tersebut sebagai paru-

paru Pulau Jawa. Pendekatan ini diharapkan juga bersinergi dengan upaya

mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, melalui upaya konservasi daerah

aliran sungai yang memiliki peran utama dalam pengendalian banjir dan tanah

longsor. Di sisi lain, kelestarian hutan juga turut berkontribusi kepada

terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk

ekosistem pesisir.

Salah satu aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan pembangunan adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang

dititikberatkan pada upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan TPS 3R dan

bank sampah, serta pemanfaatan gas metan pada Tempat Pembuangan Akhir

(TPA). Pengelolaan sampah akan turut menjaga kelestarian dan kebersihan

sungai, serta kawasan pesisir. Program kali bersih dan adipura seyogyanya

dapat menggunakan inovasi seperti Adipura Desa dan kompetisi kali bersih

desa untuk menggalang peran masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan. Pada intinya, pendekatan pembangunan lingkungan hidup harus

dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan

teknis.

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat

daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Nawa Bhakti

Satya merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024. Dengan demikian Program Prioritas II meliputi

Program Perangkat Daerah pendukung Nawa Bhakti Satya sebagaimana

disajikan dalam table di atas dan Program Pengkat Daerah yang mendukung

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2

dengan menyesuaikan Nomenkelatur sebagaimana dalam Permendagri 90

Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

-452-

Tabel 6.2 Integrasi Nawa Bhakti Satya Ke Dalam Program Perangkat Daerah

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON

PROGRAM NOMENKELATUR

PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN

RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD

2019-2024 (PMDN 90/2019)

1. Bhakti – 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"

Program Keluarga Harapan Plus

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dinas Sosial

Pengurangan beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui 29 UPT

Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Budidaya

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan

Program Perizinan Usaha

Pertanian

Dinas

Peternakan

Program Penyuluhan Pertanian

Dinas Peternakan

-453-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan


Dinas Perkebunan

2. Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"

Millennial Job Center Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Malang

Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dinas Koperasi dan UKM,

Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)


Program Pengembangan

UMKM

Dinas Koperasi

dan UKM,

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-454-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kewilayahan********)

Bakorwil I Madiun

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)

Bakorwil II Bojonegoro


Bakorwil III Malang


Bakorwil IV Pamekasan


Bakorwil V Jember

-455-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan

masyarakat

Program Koordinasi, fasilitasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan east java super corridor

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kewilayahan********)

Bakorwil I Madiun


Bakorwil II Bojonegoro


Bakorwil III Malang


Bakorwil IV Pamekasan


Bakorwil V Jember

-456-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengaduan, Penyuluhan dan

Pelaporan Layanan

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Science Techno Park Dream Team

Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator)

Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT PATPH - BLUD)

Pelatihan kerja di 16 UPT BLK

Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di 16 UPT BLK

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja


Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK

Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK



Job Market Fair Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja



-457-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT

BLK



MTU (Mobile Training Unit)

Program pelayanan Kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi


Revitalisasi UPT BLK Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK



Kerja sama daerah penempatan Transmigrasi dengan Daerah Tujuan

Program transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi


Program Vocational Program Pengembangan Industri Non Agro


Dinas Perindustrian & Perdagangan

3. Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur

Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."

Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas ) (Bantuan

Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK)

Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah (cabang dinas)


Dinas Pendidikan

Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan

Program pendidikan menengah atas


Dinas Pendidikan

-458-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program pendidikan menengah Kejuruan


Dinas Pendidikan

Program pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus


Dinas Pendidikan

BOSDA MADIN Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pendidikan

alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan

Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu

Program pendidikan menengah Kejuruan


Dinas Pendidikan

Double Track Program pendidikan menengah atas


Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus


Dinas Pendidikan

Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan


Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

-459-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi

pertanian, pariwisata)

Program pendidikan menengah kejuruan


Dinas Pendidikan

MILEA Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator)


Dinas Pendidikan

Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)

Belanja Tidak Langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Pendidikan


Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman)

Belanja Tidak Langsung Hibah Lembaga di Biro Kesra

SMA Pengimbas Program pendidikan menengah atas


Dinas Pendidikan

SMA Boarding Program pendidikan menengah atas


Dinas Pendidikan

Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar)

Program Penguatan Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

-460-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS)

Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan


Dinas Kesehatan

Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan



Dinas Kesehatan

Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung)

Program pengelolaan sumberdaya kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU)

Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Kesehatan


Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)


Dinas Kesehatan


-461-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Bunda Anak Impian (BUAIAN)


Dinas Kesehatan

alokasi pendanaan di BPKAD

karena berupa Bantuan Keuangan

Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor



RUMAH SAKIT PARU JEMBER



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Umum

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SAIFUL ANWAR



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

-462-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI

JAWA TIMUR



RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan, dan berbagai ruang publik yang lain.

Program penguatan kesehatan masyarakat


Dinas Kesehatan

Program penguatan pengarusutamaan gender

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

DP3AK

4. Bhakti – 4 : Jatim Akses.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Penyediaan Akses Sanitasi Layak


Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional


-463-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase


Penanganan desa rawan kekeringan


Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Program Operasi,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA

Dinas Pekerjaan

Umum Sumber Daya Air

Penanganan Banjir Program Pengendalian Daya Rusak Air

Program Pengelolaan Sumber Dinas Pekerjaan Umum Sumber

-464-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA

Daya Air (SDA) Daya Air

Penanganan Jalan dan Jembatan

Program Penanganan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT PJJ (11 Program untuk 11 UPT)

Program Penyelenggaraan Jalan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman


Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)

Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman


Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan

dengan teknologi terbaru

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Penyelenggaraan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dinas Perhubungan

Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Program Keselamatan Angkutan Kereta Api

Program Pengelolaan Perkeretaapian

Dinas Perhubungan

-465-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang


Dinas Perhubungan

Mudik Balik Gratis Program Pelayanan Angkutan Jalan

Program PenyelenggaraanLalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)

Dinas Perhubungan

Program Keselamatan Angkutan Kereta Api


Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Angkutan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran

Dinas Perhubungan

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut


Dinas Perhubungan

Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Operasional kapal di kepulauan Madura

Program Pelayanan Angkutan Pelayaran


Dinas Perhubungan

Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan

Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan

Program Pengelolaan

Pelayaran

Dinas

Perhubungan

Pembangunan dan Pengembangan Bandara

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dinas Perhubungan

-466-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan

Program PenyelenggaraanLalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ)

Dinas Perhubungan

Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pengelolaan Energi Program Pengelolaan Energi Terbarukan


Pembangunan Jaringan Back Bone

Program pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."

Vocational training pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita

- Progran Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja



Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita

Program Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja



Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

-467-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

lokal dan toleransi Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan


Mewujudkan Kabupaten/kota ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia

Program Peningkatan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

DP3AK

Program Perlindungan Khusus Anak

DP3AK

Peri Penjaga Ibu :

Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar

- Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh

- Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat


Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah

Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat


Beasiswa S1 Ma’had Aly Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat


-468-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasyah Diniyah

Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat

Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat

Tunjangan Kehormatan bagi penjaga Situs Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tunjangan perintis kemerdekaan

Program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Program pengelolaan taman makam pahlawan

Dinas Sosial

6. Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."

Pengembangan Pusat Agropolitan

Program Pengembangan industri Agro




Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian


Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan


Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan


Dinas Perkebunan

-469-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Optimalisasi Perbibitan, pakan dan produksi peternakan


Dinas Peternakan


Dinas Peternakan

Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya


Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan

Program penguatan kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian

program Penyuluhan Pertanian


Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan


Dinas Perkebunan

Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Dinas Perkebunan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Program Perizinan Usaha Pertanian

Dinas Peternakan


Dinas Peternakan

-470-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Pengembangan kawasan pertanian terpadu

Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan



Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura







Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan

Program Penguatan Produksi

dan Nilai Tambah Tanaman Pangan


-471-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)


Program penguatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura



Program Ketahanan Pangan Program Penyuuluhan Pertanian


Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan


Dinas Perkebunan

Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan


Dinas Perkebunan

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan


Dinas Perkebunan

Program Perlindungan Tanaman Perkebunan


Dinas Perkebunan

Program Penjaminan Kesehatan Hewan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dinas Peternakan

-472-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program optimalisasi perbibitan pakan dan produksi peternakan


Dinas Peternakan

Program peningkatan agribisnis persusuan

Program peningkatan kelahiran ternak Inseminasi Buatan (INTAN SELAKSA)

Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya


Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


Pengembangan produk pangan berbasis agro

Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha

Program Pengembangan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM

Penguatan pemasaran produk KUKM

Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Pertanian

Dinas Pertanian dan Ketahanan

pangan

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian

-473-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan


Dinas Peternakan


Program peningkatan produk hewan standar KESMAVET

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dinas Peternakan

Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya



Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi


Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk

Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi



-474-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat


Program Penanganan Kerawanan Pangan


Program Pengawasan Keamanan Pangan


Program petik olah kemas jual

Program Prasarana Sarana Pasca Panen


Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,

Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan



Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura



Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan

Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana Pertanian

Dinas

Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan


Dinas Perkebunan,

-475-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan


Dinas Peternakan


Dinas Peternakan

Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan



Pengelolaan Hutan Lestari

Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari

Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan

Program Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan


Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem


Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan


Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan


Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah


Akses Kelola/Pemanfaatan Hutan untuk Masyarakat / Social Forestry

Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan

-476-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah

Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di

Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan

High Conservation Value (HCV)

Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dinas Kehutanan

Program Tata Kelola Kawasan Tahura Raden Soerjo

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dinas Kehutanan

DAS Berkualitas Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dinas Kehutanan

Asuransi Petani Program Prasarana dan Sarana Pertanian

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan


Dinas Peternakan

Program Perikanan Tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap


7. Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi,

Communal Branding Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha



Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya



-477-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan

Pemerintahan Desa."

Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT

PMPI dan TK Malang

One Village One Product One Corporate

Program Pengembangan Industri Agro



Program Pengembangan Industri Non Agro

One Pesantren One Product

Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian


Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM



Program Pengembangan Industri Agro



Program Pengembangan Industri Non Agro

-478-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Revitalisasi Koperasi Program penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM




Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi


Pengembangan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian




Perdagangan Antar Pulau Program efisiensi perdagangan dalam negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri


Kemitraan UKM dan BUMDesa

Program penguatan akses pembiayaan KUKM



Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan



Restorasi Desa Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan;

Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat


-479-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa;


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Program peningkatan kerjasama desa.

Program Peningkatan Kerjasama Desa


Pemuda Wirausaha Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan


8. Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."

Pengawasan Program pencegahan korupsi Program Penyelenggaraan Pengawasan

Inspektorat

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Pengeloaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pengolahan system

informasi data dan pengadaan ASN

Program perencanaan,

pengolahan sistem informasi data dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)

Program Kepegawaian

Daerah.

Badan

Kepegawaian Daerah

Pendapatan Pajak dan Retribusi

Program pengendalian operasional, administrasi

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pendapatan

-480-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

pajak, dan retribusi daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Daerah

Dokumen Anggaran Program pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen Perencanaan Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Aplikasi E Government berbasis CETTAR (Aplikasi CETTAR)




Program yang mengelola big data OPD, ASN, dan penanganan complain terpadu (complaint handling system)

Program penyelenggaraan statistik sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral



Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

-481-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Program Pengembangan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pelayanan Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah

Program Pelayanan Penghubung

Badan Penghubung Daerah

Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS

Program Pengembamngan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pelatihan Urusan Pemerintah Daerah dan SDM Aparatur

Program Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur

Program Manajemen Pengajaran dan Sertifikasi Kompetensi

KAKANDA Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja

-482-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Program Penataan Organisasi

Biro Organisasi

Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum

Pendampingan akreditasi OBH

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Biro Hukum

Program inisiasi pendirian dan pengembangan organisasi bantuan hukum (OBH), bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok marjinal, serta pemajuan HAM

Penguatan Kapasitas OBH

9. Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan

Lingkungan Hidup."

Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)


-483-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Program Pengelolaan Persampahan


Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam

Program penaatan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)


Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat


Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup


Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat


Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk

masyarakat

Dinas Lingkungan

Hidup

Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya

Program Perencanaan Lingkugan Hidup


-484-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Alam Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)


Desa Tangguh Bencana (Destana)

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana

Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana



Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana



Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana



Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Program penanganan bencana

Dinas Sosial

Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA)

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Program Penangan Bencana Dinas Sosial

ESDM berwawasan lingkungan

Program pengelolaan energi Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan


-485-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Intergrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni

Program pengelolaan Museum

Program Pengelolaan Pemuseuman

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan


Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno


Inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal

Program pengelolaan keragaman budaya

Program Pengembangan Kebudayaan


Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat)

Program pengembangan destinasi wisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata


KOPILABORASI (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) Bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Program pengelolaan komunikasi publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik


Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Program Pengendalian dan Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan


-486-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

- Halal tourism Program pengembangan destinasi wisata



Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata


Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat




Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Festival Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan


Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata






-487-

NO NAWA BHAKTI

SATYA PROGRAM ICON


PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN


2019-2024 (PMDN 90/2019)

Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan

Internasional

Program pengembangan manajemen pemuda dan olahraga

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan


JARAK (Jatim Anti Radikal)

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa & Politik

-488-

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

7.1 Kerangka Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang

dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima)

tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk

menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar

penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses

perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka

review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang

dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1,

bahwa Kapasitas riil pada tahun 2021 menjadi 33 Triliun Rupiah, selanjutnya

mengalami peningkatan pada tahun 2024 diperkirakan kapasitas riil keuangan

daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 34,17 Triliun Rupiah. Kapasitas riil

keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi

oleh pengeluaran daerah yang merupakan pengeluaran pembiayaaan daerah di

tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan

berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi

isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil

keuangan daerah.

-489-


Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

(dalam juta rupiah)

Dalam Juta Rupiah

No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 PENDAPATAN 33.427.67

3

30.112.82

8

31.210.45

6

29.629.00

8

30.761.56

8

31.891.85

2

2 PENCAIRAN

DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)

0 0 0 0 0 1.100.000

3 SISA LEBIH RIIL

PERHITUNGAN

ANGGARAN

4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317

4 Penerimaan

Pinjaman Daerah

60.000 0 0 0 0 0

5 Penerimaan

Kembali

Pemberian Pinjaman

330.456 0 0 0 0 0

TOTAL PENERIMAAN:

38.383.521

34.570.871

33.044.298

32.261.035

32.962.506

34.218.169

DIKURANGI: 27.338.032

25.455.117

36.100 345.277 345.277 45.277

1 Belanja Tidak Langsung

26.959.232

25.419.164

1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286

1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575

1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500

1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850

1.5 Belanja Bantuan

Sosial

108.015 111.782

1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292

1.7 Belanja Bantuan

Keuangan

873.504 803.885

1.8 Belanja Tidak

Terduga

263.889 1.390.994

2 Pengeluaran Pembiayaan

378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN

KEUANGAN

11.045.490

9.115.754 33.008.198

31.915.758

32.617.230

34.172.892

Sumber: Hasil Analisa

-490-

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan

jangka menengah, serta memperhatikan Arah Kebijakan pembangunan, maka

disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5

(lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Provinsi

Jawa Timur periode 2019-2024, alokasi anggaran pada program Perangkat

Daerah juga memperhatikan dinamika pembangunan yang harus

ditindaklanjuti salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

dalam rangka pemulihan ekonomi dan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi

dan Tata Kelola Anggaran yang Baik serta berasaskan keadilan pembangunan

Jawa Timur. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana

disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Provinsi Jawa

Timur selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiskal

sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar

penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat

didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan

berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan

Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun

berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat

menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD

guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan

urusan yang diampu dan dijabarkan dalam 3 (tiga) Tabel yang mengambarkan

dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah. Tabel Program

tahun 2019 merupakan Nomenklatur Program yang dilaksanakan pada masa

transisi dari RPJMD Tahun 2014-2019 dan dalam perumusannya mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel Program tahun 2020 sebagian merupakan

Nomenklatur baru yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor

13 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tahun 2019-

2024. Tabel Program Tahun 2021-2024 telah disesuaikan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan

validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembanguna dan Keuangan Daerah. Penyajian secara detil program-program

RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan

dalam Ketiga Tabel berikut.

-491-

-492-

-493-

-494-

-495-

-496-

-497-

-498-

-499-

-500-

-501-

-502-

-503-

-504-

-505-

-506-

-507-

-508-

-509-

-510-

-511-

-512-

-513-

-514-

-515-

-516-

-517-

-518-


Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No

Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal

Capaian Kinerja Program

dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja

Penanggungjawab 2020

Target Rp.

Pendidikan Dinas Pendidikan

1010100 Dinas Pendidikan

3,040,562,200,900

Dinas Pendidikan

1.01.01 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase indikator program

yang tercapai

% 77.43 77.43

67,808,163,000

Dinas Pendidikan

Persentase realisasi anggaran % 88 89 Dinas Pendidikan

Indeks profesionalitas ASN % 86.85 87.55 Dinas Pendidikan

1.01.15 Program Pengembangan

teknis ketrampilan Kejuruan

(Inkubator)

persentase keterserapan

peserta pelatihan pada dunia

usaha/dunia industri dan

kewirausahaan

% 49.41 91

53,512,982,001

Dinas Pendidikan

1.01.16 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Wilayah Sidoarjo

APM SMA/Sederajat Wilayah

Sidoarjo

% 92.78 91.85

127,184,880,000

Dinas Pendidikan

Persentase Siswa miskin yang

terlayani

% 65 67 Dinas Pendidikan

1.01.17 Program manajemen

pelayanan pendidikan

wilayah Kabupaten Malang


Kabupaten Malang

% 60.85 63.21

31,162,580,000

Dinas Pendidikan


terlayani



pelayanan pendidikan

wilayah Malang


Malang

% 99.46 99.66

77,865,560,000

Dinas Pendidikan

-519-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


terlayani




Wilayah Ponorogo


Ponorogo

% 79.8 89.75

40,150,800,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Tulungagung


Tulungagung

% 61.19 62.25

52,670,360,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Gresik


Gresik

% 69.24 71.08

18,993,960,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Mojokerto


Mojokerto

% 71.01 74.74

44,068,500,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Jombang


Jombang

% 82.41 87.204

24,085,960,000

Dinas Pendidikan


terlayani


-520-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Wilayah Bojonegoro


Bojonegoro

% 68.12 70.8

82,176,920,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Lamongan


Lamongan

% 75.57 78.289

21,649,740,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Madiun


Madiun

% 66.05 66.04

65,911,840,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Pacitan


Pacitan

% 61.26 68.465

17,294,320,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Kediri


Kediri

% 67.85 72.28

49,062,320,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Nganjuk


Nganjuk

% 65.19 67.64

31,797,960,000

Dinas Pendidikan

-521-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


terlayani




Wilayah Blitar


Blitar

% 61.36 65.74

38,052,800,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Pasuruan


Pasuruan

% 75.41 79.31

43,972,040,000

Dinas Pendidikan


terlayani


1.01.32 Program Pendidikan Khusus

dan Pendidikan Layanan

Khusus (PK-PLK)

Jumlah satuan pendidikan

penyelenggara pendidikan

khusus dan pendidikan

layanan khusus yang

berstandar nasional

lembaga 220 240

90,872,022,100

Dinas Pendidikan

Angka keterserapan lulusan

PK-PLK di Dunia

Usaha/Dunia Industri dan

Kewirausahaan


Persentase siswa SLB yang

berprestasi dibidang

keterampilan, Seni, Olahraga,

dan literasi di tingkat

Nasional dan Internasional


Persentase penyediaan

layanan akses di jenjang Pk-

PLK

% 10 12.37 Dinas Pendidikan

-522-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.01.33 Program Pendidikan

Menengah Atas

Prosentase jumlah siswa usia

16-18 Tahun yang bersekolah

di jenjang SMA

% 28.5 31.07

784,217,524,646

Dinas Pendidikan


SMA di Dunia Usaha/Dunia

Industri dan kewirausahaan

% 19.81 22.31 Dinas Pendidikan

Persentase siswa SMA yang

berPrestasi dibidang Iptek,

Seni, Olahraga di tingkat

Nasional dan Internasional

% 5 5.22 Dinas Pendidikan


layanan akses dijenjang SMA


1.01.34 Program Pendidikan

Menengah Kejuruan


layanan akses dijenjang SMK

% 24.55 24.55

691,331,209,153

Dinas Pendidikan

Prosentase jumlah siswa usia

16-18 Tahun yang bersekolah

di jenjang SMK



SMK di Dunia Usaha/Dunia

Industri dan Kewirausahaan


Persentase siswa SMK yang

berprestasi dibidang Iptek,

Seni, Olahraga, Keterampilan

Vokasi di tingkat Nasional dan

Internasional


1.01.35 Program Pengembangan dan

Peningkatan Mutu Teknologi

Informasi dan Komunikasi

(TIK) Pendidikan

Persentase sekolah yang

menerapkan teknologi

informasi dan

% 7.2 25.07

14,275,000,000

Dinas Pendidikan

-523-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

komunikasi/sistem dalam

proses belajar mengajar



Wilayah Probolinggo


Probolinggo

% 55.23 60.47

32,925,660,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Jember


Jember

% 59.51 60.76

60,363,740,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Bondowoso


Bondowoso

% 56.47 52.26

31,482,140,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Banyuwangi


Banyuwangi

% 71.89 75.58

32,603,780,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Bangkalan


Bangkalan

% 51.73 54.619

18,105,620,000

Dinas Pendidikan


terlayani


-524-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Wilayah Sampang


Sampang

% 39.5 43.865

10,989,120,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Pamekasan


Pamekasan

% 61.23 63.78

13,099,680,000

Dinas Pendidikan


terlayani




Wilayah Sumenep


Sumenep

% 58.48 63.705

13,025,520,000

Dinas Pendidikan


terlayani


1.01.69 Program penyelenggaraan

Tugas Pembantuan

Persentase penyampaian

laporan yang tepat waktu

% 100 100

114,100,000,000

Dinas Pendidikan

Jumlah penyelenggara yang

melaksanakan kejar paket A,

B, dan C

lembaga 975 975 Dinas Pendidikan

1.01.70 Program Peningkatan

Profesionalitas Guru dan

Tenaga Kependidikan

Persentase guru dan tenaga

kependidikan jenjang SMA,

SMK dan SLB yang

mendapatkan kesejahteraan

% 64 67

245,749,500,000

Dinas Pendidikan

Persentase guru dan tenaga

kependidikan jenjang SMA,

SMK dan SLB yang

mendapatkan perlindungan

profesi


-525-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase pemenuhan

ketersediaan guru dan tenaga

kependidikan sesuai dengan

Standart Layanan Minimal


1010101 SMK Negeri 1 Surabaya

3,058,825,100

SMK Negeri 1

Surabaya

01:01:44 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan SMK Negeri 1

Surabaya


yang tercapai

% 80 85

794,636,600

SMK Negeri 1

Surabaya

Persentase kelulusan siswa % 99.9 100 SMK Negeri 1

Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 96.01 96.1 SMK Negeri 1

Surabaya

Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1

Surabaya

01:01:45 Program Pelayanan

Pendidikan (BLUD) SMK

Negeri 1 Surabaya

Persentase kenaikan

pendapatan unit produksi dan

jasa

% 0 5

2,264,188,500

SMK Negeri 1

Surabaya


980,245,400

SMK Negeri 5

Surabaya



Surabaya


yang tercapai

% 100

707,602,400

SMK Negeri 5

Surabaya

Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 5

Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 99.9 100 SMK Negeri 5

Surabaya


Surabaya

-526-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Negeri 5 Surabaya

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

272,643,000

SMK Negeri 5

Surabaya


759,410,000

SMK Negeri 6

Surabaya



Surabaya


yang tercapai

% 82 84

668,060,000

SMK Negeri 6

Surabaya


Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 99 94 SMK Negeri 6

Surabaya


Surabaya



Negeri 6 Surabaya

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

91,350,000

SMK Negeri 6

Surabaya

1010104 SMK Negeri 1 Buduran

Sidoarjo

2,226,911,700

SMK Negeri 1

Buduran Sidoarjo



Buduran Sidoarjo


yang tercapai

% 100 100

603,000,000

SMK Negeri 1

Buduran Sidoarjo


Buduran Sidoarjo


Buduran Sidoarjo


Buduran Sidoarjo

-527-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Negeri 1 Buduran Sidoarjo

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

1,623,911,700

SMK Negeri 1

Buduran Sidoarjo

1010105 SMK Negeri 3 Buduran

Sidoarjo

1,160,174,900

SMK Negeri 3

Buduran Sidoarjo



Buduran Sidoarjo

Persentase kelulusan siswa % 100 100

900,174,900

SMK Negeri 3

Buduran Sidoarjo


yang tercapai

% 95 97 SMK Negeri 3

Buduran Sidoarjo


Buduran Sidoarjo


Buduran Sidoarjo



Negeri 3 Buduran Sidoarjo

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

260,000,000

SMK Negeri 3

Buduran Sidoarjo

1010106 SMK Negeri 2 Malang

2,914,445,500

SMK Negeri 2 Malang



Malang


671,445,500

SMK Negeri 2 Malang


yang tercapai

% 95 100 SMK Negeri 2 Malang

Persentase realisasi anggaran % 95 100 SMK Negeri 2 Malang

Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 2 Malang



Negeri 2 Malang

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

2,243,000,000

SMK Negeri 2 Malang

-528-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


677,538,100

SMK Negeri 4 Malang



Malang


474,616,100

SMK Negeri 4 Malang


yang tercapai

% 95 100 SMK Negeri 4 Malang

Persentase realisasi anggaran % 100 98 SMK Negeri 4 Malang

Indeks profesionalitas ASN % 90 90 SMK Negeri 4 Malang



Negeri 4 Malang

Persentase kenaikan


jasa

% 0 5

202,922,000

SMK Negeri 4 Malang


907,300,700

SMK Negeri 11

Malang



Malang


544,450,700

SMK Negeri 11

Malang


yang tercapai


Malang

Persentase realisasi anggaran % 70.73 100 SMK Negeri 11

Malang


Malang



Negeri 11 Malang

Persentase Kenaikan

Pendapatan Unit Produksi

dan Jasa

% 0 5

362,850,000

SMK Negeri 11

Malang

1010109 SMK Negeri 1 Singosari

Malang

890,285,900

SMK Negeri 1

Singosari Malang

-529-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.01.60 Program Peningkatan Mutu


Singosari Malang


455,285,900

SMK Negeri 1

Singosari Malang


yang tercapai


Singosari Malang


Singosari Malang


Singosari Malang



Negeri 1 Singosari Malang

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 5 5

435,000,000

SMK Negeri 1

Singosari Malang

1010110 SMK Negeri 1 Panji

Situbondo

1,024,699,000

SMK Negeri 1 Panji

Situbondo



Panji Situbondo


yang tercapai

% 87 100

364,599,000

SMK Negeri 1 Panji

Situbondo

Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Panji

Situbondo

Persentase realisasi anggaran % 84 100 SMK Negeri 1 Panji

Situbondo

Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1 Panji

Situbondo



Negeri 1 Panji Situbondo

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

660,100,000

SMK Negeri 1 Panji

Situbondo

1010111 SMK Negeri 1 Kalipuro

Banyuwangi

1,152,131,700

SMK Negeri 1

Kalipuro Banyuwangi

-530-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Kalipuro Banyuwangi


602,131,700

SMK Negeri 1

Kalipuro Banyuwangi


yang tercapai


Kalipuro Banyuwangi


Kalipuro Banyuwangi


Kalipuro Banyuwangi



Negeri 1 Kalipuro

Banyuwangi

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 3 5

550,000,000

SMK Negeri 1

Kalipuro Banyuwangi

1010112 SMK Negeri 2 Bondowoso

1,053,094,800

SMK Negeri 2

Bondowoso



Bondowoso


569,634,800

SMK Negeri 2

Bondowoso


yang tercapai


Bondowoso


Bondowoso


Bondowoso



Negeri 2 Bondowoso

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

483,460,000

SMK Negeri 2

Bondowoso

1010113 SMK Negeri 5 Jember

1,293,889,700

SMK Negeri 5 Jember

-531-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Jember


755,889,700

SMK Negeri 5 Jember


yang tercapai

% 84 100 SMK Negeri 5 Jember

Persentase realisasi anggaran % 86 100 SMK Negeri 5 Jember

Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 5 Jember



Negeri 5 Jember

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5.5

538,000,000

SMK Negeri 5 Jember

1010114 SMK Negeri 3 Madiun

975,778,500

SMK Negeri 3 Madiun



Madiun


512,573,500

SMK Negeri 3 Madiun


yang tercapai

% 100 100 SMK Negeri 3 Madiun

Persentase realisasi anggaran % 89 90 SMK Negeri 3 Madiun

Indeks profesionalitas ASN % 82 83 SMK Negeri 3 Madiun



Negeri 3 Madiun

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

463,205,000

SMK Negeri 3 Madiun

1010115 SMK Negeri 1 Pacitan

492,281,500

SMK Negeri 1 Pacitan



Pacitan


42,281,500


-532-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


yang tercapai

% 100 80 SMK Negeri 1 Pacitan

Persentase realisasi anggaran % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan

Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan



Negeri 1 Pacitan

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

450,000,000


1010116 SMK Negeri 2 Pasuruan

684,907,100

SMK Negeri 2

Pasuruan



Pasuruan


596,977,100

SMK Negeri 2

Pasuruan


yang tercapai


Pasuruan


Pasuruan


Pasuruan



Negeri 2 Pasuruan

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

87,930,000

SMK Negeri 2

Pasuruan

1010117 SMK Negeri 3 Boyolangu

Tulungagung

831,060,900

SMK Negeri 3

Boyolangu

Tulungagung



Boyolangu Tulungagung


735,330,900

SMK Negeri 3

Boyolangu

Tulungagung

-533-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


yang tercapai


Boyolangu

Tulungagung


Boyolangu

Tulungagung


Boyolangu

Tulungagung



Negeri 3 Boyolangu

Tulungagung

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

95,730,000

SMK Negeri 3

Boyolangu

Tulungagung

1010118 SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi

1,313,330,050

SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi



Glagah Banyuwangi


yang tercapai

% 0 93

880,793,050

SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi

Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi

Persentase realisasi anggaran % 0 75 SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi

Indeks profesionalitas ASN % 0 85 SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi



Negeri 1 Glagah Banyuwangi

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

432,537,000

SMK Negeri 1 Glagah

Banyuwangi

-534-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1010119 SMK Negeri 1 Tegalampel

Bondowoso

738,949,600

SMK Negeri 1

Tegalampel

Bondowoso



Tegalampel Bondowoso


498,843,600

SMK Negeri 1

Tegalampel

Bondowoso


yang tercapai


Tegalampel

Bondowoso


Tegalampel

Bondowoso


Tegalampel

Bondowoso



Negeri 1 Tegalampel

Bondowoso

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

240,106,000

SMK Negeri 1

Tegalampel

Bondowoso

1010120 SMK Negeri 1 Jenangan

Ponorogo

898,419,700

SMK Negeri 1

Jenangan Ponorogo



Jenangan Ponorogo


779,200,000

SMK Negeri 1

Jenangan Ponorogo


yang tercapai


Jenangan Ponorogo


Jenangan Ponorogo

-535-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Jenangan Ponorogo



Negeri 1 Jenangan Ponorogo

Persentase Kenaikan


dan Jasa

% 0 5

119,219,700

SMK Negeri 1

Jenangan Ponorogo

Kesehatan Dinas Kesehatan

1020101 Dinas Kesehatan

97,643,553,300

Dinas Kesehatan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 85.71 86

23,368,553,300

Dinas Kesehatan

Persentase realisasi anggaran % 92.09 92.2 Dinas Kesehatan

Indeks profesionalitas ASN 86.5 Dinas Kesehatan

1.02.15 Program Penguatan

Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu per

100.000 kelahiran hidup

% 91.45 89.92

6,525,000,000

Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting % 32.81 28 Dinas Kesehatan

Persentase Desa Sehat % 48.04 56.46 Dinas Kesehatan

1.02.16 Program Pelayanan Gizi

Masyarakat

% peningkatan pelayanan gizi

pada kelompok rawan gizi

secara paripurna

% 10 15

1,800,000,000

Dinas Kesehatan

1.02.17 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase kab/kota dengan

cakupan deteksi dini kasus

baru penyakit sesuai target

% 8 44

9,500,000,000

Dinas Kesehatan

Persentase kab/kota dengan

keberhasilan tatalaksana

penyakit sesuai target

% 42 71 Dinas Kesehatan

Persentase KLB skala provinsi

yang ditangani sesuai standar


-536-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.02.18 Program Pembinaan akses

dan mutu pelayanan

kesehatan

Persentase FKTP yang

terakreditasi

% 22.31 35

47,575,000,000

Dinas Kesehatan

Persentase RS terakreditasi % 83.42 87 Dinas Kesehatan

Persentase penduduk

terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan atau

berpotensi bencana skala

provinsi yang dilayani


1.02.19 Program Pengelolaan Sumber

Daya Kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan dengan tenaga

kesehatan sesuai standar

% 55 60

6,325,000,000

Dinas Kesehatan

Persentase Kabupaten/Kota

dengan ketersediaan obat dan

vaksin


Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan dengan alkes

sesuai standar



Pemanfaatan Bahan Alam

dan Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Persentase kepuasan

pengunjung ke UPT Lab

Herbal Materia Medica, Batu

% 0 87

2,550,000,000

Dinas Kesehatan

1020102 Rumah Sakit Umum Karsa

Husada Batu

70,728,723,100

Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu


Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Umum Karsa Husada

Batu


yang tercapai

% 0 83

5,179,000,100

Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu

-537-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

% 84.42 85 Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu

Persentase realisasi anggaran % 89.46 90 Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu


sarana prasarana peralatan di

rumah sakit

% 85.26 90 Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu

Indeks profesionalitas ASN % 0 94.29 Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu

01:02:22 Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Umum Karsa

Husada Batu

Persentase Pencapaian

Standart Pelayanan Minimal

(SPM)

% 74.73 83

65,549,723,000

Rumah Sakit Umum

Karsa Husada Batu

1020103 Rumah Sakit Paru Jember

31,354,434,600

Rumah Sakit Paru

Jember



Sakit Paru Jember

Persentase kasus

Tuberkulosis yang diobati dan

sembuh dalam program DOTS

persen 91 95

2,569,434,600

Rumah Sakit Paru

Jember


yang tercapai

% 0 76 Rumah Sakit Paru

Jember



rumah sakit

persen 82.25 90 Rumah Sakit Paru

Jember

Persentase realisasi anggaran % 84.78 81 Rumah Sakit Paru

Jember

Indeks profesionalitas ASN % 0 90.41 Rumah Sakit Paru

Jember

-538-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Paru Jember

Persentase pencapaian

indikator pelayanan RS

persen 90

28,785,000,000

Rumah Sakit Paru

Jember

1020104 Rumah Sakit Paru Dungus

Madiun

14,286,901,600

Rumah Sakit Paru

Dungus Madiun



Sakit Paru Dungus Madiun


yang tercapai

% 100 100

3,286,901,600

Rumah Sakit Paru

Dungus Madiun

Persentase kasus




Dungus Madiun



rumah sakit

% 85 85.5 Rumah Sakit Paru

Dungus Madiun


Dungus Madiun

Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Rumah Sakit Paru

Dungus Madiun



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Paru Dungus

Madiun


indikator Pelayanan RS

% 82.5 85

11,000,000,000

Rumah Sakit Paru

Dungus Madiun

1020105 Rumah Sakit Kusta Kediri

9,634,031,300

Rumah Sakit Kusta

Kediri



Sakit Kusta Kediri


yang tercapai

% 70 80

2,634,031,300

Rumah Sakit Kusta

Kediri

-539-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase realisasi anggaran % 90.04 100 Rumah Sakit Kusta

Kediri

Indeks profesionalitas ASN % 70 80 Rumah Sakit Kusta

Kediri

Persentase cakupan

penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat

% 5 5 Rumah Sakit Kusta

Kediri



rumah sakit

% 57 65 Rumah Sakit Kusta

Kediri



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Kusta Kediri



% 68 72

7,000,000,000

Rumah Sakit Kusta

Kediri

1020106 Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah Mojokerto

45,890,308,500

Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto



Sakit Kusta Sumberglagah

Mojokerto

Persentase cakupan

penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat

% 37.93 25

2,981,923,500

Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto


yang tercapai

% 71.4 77 Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto

Persentase realisasi anggaran % 82.17 91 Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto

-540-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



rumah sakit

% 89.01 92 Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto

Indeks profesionalitas ASN % 82 86 Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto



Usaha Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah Mojokerto



% 71.4 80

42,908,385,000

Rumah Sakit Kusta

Sumberglagah

Mojokerto

1020107 Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa Timur

48,880,782,400

Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur



Sakit Mata Masyarakat Jawa

Timur


yang tercapai

% 100 100

3,943,157,400

Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur

Persentase kasus kelainan

mata yang tertangani secara

paripurna

% 60 87 Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur

Persentase realisasi anggaran % 90.62 100 Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur



rumah sakit

% 95 100 Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur

-541-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks profesionalitas ASN % 65 83 Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur


Pelayanan Badan layanan

Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa Timur

Cost Recovery Rate (CRR) % 95.6 100

44,937,625,000

Rumah Sakit Mata

Masyarakat Jawa

Timur

1020108 Rumah Sakit Paru Surabaya

26,879,316,400

Rumah Sakit Paru

Surabaya



Sakit Paru Surabaya

Persentase kasus



% 70.52 75

1,879,316,400

Rumah Sakit Paru

Surabaya


yang tercapai


Surabaya


Surabaya



rumah sakit


Surabaya


Surabaya



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Paru Surabaya



% 66.7 83

25,000,000,000

Rumah Sakit Paru

Surabaya

1020109 Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer Pamekasan

27,427,034,200

Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan

-542-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Sakit Umum Mohammad

Noer Pamekasan



rumah sakit

% 0 80

3,643,034,200

Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan


yang tercapai

% 75 80 Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan

Persentase realisasi anggaran % 93 94 Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan


(IKM)

% 3.23 3.25 Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan

Indeks profesionalitas ASN % 0 73 Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer Pamekasan

Persentase Pencapaian

Standart Pelayanan Minimal

(SPM)

% 0 70

23,784,000,000

Rumah Sakit Umum

Mohammad Noer

Pamekasan

1020110 Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

11,096,482,700

Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun



Sakit Paru Manguharjo

Madiun

Persentase kasus



persen 90 90

5,096,482,700

Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun


yang tercapai

persen 100 100 Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

-543-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



rumah sakit

persen 80 81 Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

Persentase realisasi anggaran persen 84 86 Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun


Manguharjo Madiun



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun



persen 90 90

6,000,000,000

Rumah Sakit Paru

Manguharjo Madiun

1020113 UPT Pelatihan Kesehatan

Masyarakat Murnajati

17,630,193,400

UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati

01:02:39 Program Pengelolaan

Pelatihan Sumber Daya

Kesehatan

Persentase Sumber Daya

Manusia Kesehatan yang

mempunyai sertifikat

Pelatihan

% 100 100

1,630,193,400

UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati


yang tercapai

% 77 76 UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati

Persentase realisasi anggaran % 82 90 UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati

-544-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


sarana prasarana Pelatihan

Kesehatan

% 100 100 UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati

Indeks profesionalitas ASN % 0 84.28 UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati


Pelayanan Badan layanan

Umum Daerah (BLUD) UPT

Pelatihan Kesehatan

Masyarakat Murnajati

Persentase indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

yang mencapai target

% 90 85

16,000,000,000

UPT Pelatihan

Kesehatan

Masyarakat

Murnajati

1020200 Rumah Sakit Umum Dr.

Soetomo Surabaya

1,110,794,997,200

Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 91

11,503,108,000

Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 82.88 86 Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya

Indeks profesionalitas ASN % 87.41 80 Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya

01:02:41 Program peningkatan mutu

pelayanan kesehatan Rumah

Sakit Umum Dr. Soetomo


(IKM)

% 77.97 79

11,512,799,200

Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya

-545-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Umum Dr.

Soetomo Surabaya




% 85.42 88

1,087,779,090,000

Rumah Sakit Umum

Dr. Soetomo

Surabaya


Saiful Anwar Malang

657,717,872,400

Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

2,319,872,400

Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang

Persentase realisasi anggaran % 99 99 Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang

Indeks profesionalitas ASN % 0 91.4 Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang



Sakit Umum Dr. Saiful Anwar

Malang

Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

% 84.9 86

-

Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang



Umum Daerah (BLUD)


Saiful Anwar Malang




% 87.42 88.67

655,398,000,000

Rumah Sakit Umum

Dr. Saiful Anwar

Malang


Soedono Madiun

204,790,223,800

Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun

-546-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

7,140,223,800

Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun

Persentase realisasi anggaran % 92.27 93.25 Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun

Indeks profesionalitas ASN % 95.96 96.25 Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun



Sakit Umum Dr. Soedono

Madiun

Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM)

% 85 87.5

1,000,000,000

Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun



Umum Daerah (BLUD)


Soedono Madiun




% 80.45 81

196,650,000,000

Rumah Sakit Umum

Dr. Soedono Madiun

1020500 Rumah Sakit Haji Surabaya

185,635,511,200

Rumah Sakit Haji

Surabaya


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

7,905,882,200

Rumah Sakit Haji

Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 92.54 93.25 Rumah Sakit Haji

Surabaya

Indeks profesionalitas ASN % 86.87 87.25 Rumah Sakit Haji

Surabaya



Sakit Haji Surabaya

Indeks Kepuasan Masyarakat % 80.49 83

1,246,000,000

Rumah Sakit Haji

Surabaya






% 77.74 78.5

176,483,629,000

Rumah Sakit Haji

Surabaya

-547-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Haji Surabaya

1020600 Rumah Sakit Jiwa Menur

Surabaya

45,394,204,600

Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya


Kesekretariatan


yang tercapai

% 33.33 80

8,594,204,600

Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya

Persentase realisasi anggaran % 94.3 91 Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya

Indeks profesionalitas ASN % 83.1 83.2 Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya



Sakit Jiwa Menur Surabaya

Indeks Kepuasan Masyarakat % 78.9 81

150,000,000

Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya

Persentase pasien pasung

terlayani

% 100 100 Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya



Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Jiwa Menur

Surabaya




% 84.81 86

36,650,000,000

Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1030100 Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga

768,589,122,300

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga


Kesekretariatan


yang tercapai

% 93 95

31,970,000,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Persentase realisasi anggaran % 87.56 89.5 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-548-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks profesionalitas ASN % 86.59 91 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.15 PROGRAM PENYEDIAAN

DAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA

Prosentase Gedung / Kantor

yang layak dan memadai

% 73.24 74.18

43,449,953,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.16 PROGRAM PENGELOLAAN

PERALATAN BERAT DAN

JEMBATAN BAILEY

Prosentase ketersediaan

sarana peralatan berat dan

jembatan bailey yang layak

operasi

% 72.57 75

6,850,000,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.17 PROGRAM PENGATURAN

DAN PENGENDALIAN JALAN

DAN JEMBATAN

Jumlah dokumen kajian

pengembangan jaringan jalan,

studi kelayakan dan dokumen

lingkungan

Dokumen 2 2

11,275,000,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Jumlah dokumen laporan

kinerja jalan dan jembatan

Dokumen 3 3 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.18 PROGRAM PEMENUHAN

KUALITAS PERENCANAAN

DAN PENGAWASAN

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang

Direalisasikan

Dokumen 6 6

25,196,976,950

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Jumlah Dokumen Hasil

Pengawasan

Dokumen 26 26 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.19 PROGRAM PEMBINAAN,

EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DAN

REKONSTRUKSI JALAN DAN

JEMBATAN SERTA

FASILITASI PENGADAAN

LAHAN

Persentase hasil pelaksanaan

pembangunan / rekonstruksi

jalan dan jembatan yang tepat

waktu, tepat mutu dan tepat

biaya

% 100 100

12,643,700,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-549-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.03.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN

EVALUASI PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

Persentase pelaksanaan

pemeliharaan jalan dan

jembatan yang tepat waktu,

tepat mutu dan tepat biaya

% 100 100

7,255,000,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1.03.21 PROGRAM PENANGANAN

JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ

SURABAYA

Persentase jalan provinsi

dalam kondisi mantap di

wilayah UPT PJJ Surabaya

% 97.14 93.43

46,210,970,500

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Persentase jalan provinsi yang

memenuhi persyaratan teknis

jalan di wilayah UPT PJJ

Surabaya

% 75.5 77.15 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Persentase laporan yang tepat

waktu di Wilayah UPT PJJ

Surabaya

% 100 100 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ

MOJOKERTO

Presentase jalan provinsi


wilayah UPT PJJ Mojokerto

% 93.63 94.47

49,274,692,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

Persentase penanganan akses

jalan menuju kawasan

potensial di Wilayah UPT PJJ

Mojokerto


Umum Bina Marga




Mojokerto


Umum Bina Marga

-550-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Mojokerto


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ

BOJONEGORO



wilayah UPT PJJ Bojonegoro

% 92.29 92.44

72,410,101,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga




Bojonegoro


Umum Bina Marga



Bojonegoro


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ MADIUN



wilayah UPT PJJ Madiun

% 95.77 91.72

49,048,188,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga




Madiun


Umum Bina Marga



Madiun


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ PACITAN



wilayah UPT PJJ Pacitan

% 91.1 90.6

50,703,931,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-551-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Pacitan


Umum Bina Marga




Pacitan


Umum Bina Marga



Pacitan


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ KEDIRI



wilayah UPT PJJ Kediri

% 90.21 92.4

63,431,475,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga




Kediri


Umum Bina Marga




Kediri


Umum Bina Marga



Kediri


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ MALANG



wilayah UPT PJJ Malang

% 90.18 91.78

55,563,897,500

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-552-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Malang


Umum Bina Marga




Malang


Umum Bina Marga



Malang


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ

PROBOLINGGO



wilayah UPT PJJ Probolinggo

% 87.94 89.44

31,144,458,500

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga




Probolinggo


Umum Bina Marga




Probolinggo


Umum Bina Marga



Probolinggo


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ JEMBER



wilayah UPT PJJ Jember

% 91.1 90.37

76,378,210,350

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-553-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Jember


Umum Bina Marga




Jember


Umum Bina Marga



Jember


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH UPT PJJ

BANYUWANGI



wilayah UPT PJJ Banyuwangi

% 90.09 92.48

57,714,633,500

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga




Banyuwangi


Umum Bina Marga




Banyuwangi

% 0 5.64 Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga



Banyuwangi


Umum Bina Marga


JALAN DAN JEMBATAN



wilayah UPT PJJ Pamekasan

% 84.92 86.29

53,372,715,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

-554-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

WILAYAH UPT PJJ

PAMEKASAN



jalan di Wilayah UPT PJJ

Pamekasan


Umum Bina Marga



Pamekasan


Umum Bina Marga

1.03.32 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN DAN

PENGUJIAN LABORATORIUM

BAHAN JALAN DAN

JEMBATAN

Persentase kepuasan

pelayanan dan pengujian

laboratorium

% 100 100

24,695,220,000

Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga

1030200 Dinas Pekerjaan Umum

Sumberdaya Air

110,171,808,000

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

9,608,016,000

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

Persentase realisasi anggaran % 93.5 93.5 Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

Indeks profesionalitas ASN 55.85 56.2 Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

-555-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.03.58 Program Pengendalian Daya

Rusak Air

Indeks Teknis Sungai % 0.86 0.72

19,033,539,580

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

1.03.59 Program Pengendalian Daya

Rusak Air di UPT PSDA

Persentase penurunan

Jumlah desa yang terdampak

kerugian Akiat Kejadian

Banjir pada Wilayah Kerja

UPT PSDA WS Sampean Setail

% 2.1 2.5

11,269,559,820

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air





UPT PSDA WS Bondoyudo

baru


Umum Sumberdaya

Air





UPT PSDA WS Welang

Pekalen


Umum Sumberdaya

Air





UPT PSDA WS Kepulauan

Madura


Umum Sumberdaya

Air

1.03.80 Program Operasi,

Pemeliharaan dan

Persentase Jumlah Sungai

yng disurvei pada wilayah

% 7.5 9.4

5,275,392,909

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

-556-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Rehabilitasi Sungai, Waduk

dan Pantai UPT PSDA

Kerja UPT PSDA WS Sampean

Setail



Kerja UPT PSDA WS

Bondoyudo Baru


Umum Sumberdaya

Air



Kerja UPT PSDA WS Welang

Pekalen


Umum Sumberdaya

Air



Kerja UPT PSDA WS

Kepulauan Madura


Umum Sumberdaya

Air

1.03.82 Program Pemanfaatan dan

Perlindungan Sumber Daya

Air

Persentase Aset yang

Diamankan/Dikendalikan

% 89 91

4,756,988,000

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

1.03.83 Program Pengelolaan

Jaringan Hidrologi dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Air di UPT PSDA

Persentase kegiatan

pemantauan data dan

konservasi pada wilayah Kerja

UPT PSDA WS Brantas

% 84 88

9,807,076,784

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

Persentase kegiatan

pemantauan data dan


UPT PSDA WS Bengawan Solo


Umum Sumberdaya

Air

Persentase kegiatan

pemantauan data dan


Umum Sumberdaya

Air

-557-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


UPT PSDA WS Sampean Setail

Persentase kegiatan

pemantauan data dan


UPT PSDA WS Bondoyudo

Baru


Umum Sumberdaya

Air

Persentase kegiatan

pemantauan data dan


UPT PSDA WS Welang

Pekalen


Umum Sumberdaya

Air

Persentase kegiatan

pemantauan data dan


UPT PSDA WS Kepepulauan

Madura


Umum Sumberdaya

Air

1.03.84 Program Hidrologi,

Pemantauan Kualitas Air dan

Sistem Informasi Sumber

Daya Air

Kinerja Layanan Data dan

Informasi SDA

% 79 82

2,606,378,661

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

1.03.85 Program Penatagunaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Air

Persentase Kegiatan Kaji

Ulang Sektor Irigasi dan

Sungai

% 5 5

8,650,580,340

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air


Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Indeks Kinerja Sistem Irigasi % 64.7 64.73

3,858,057,642

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

-558-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

UPT PSDA

Persentase Jaringan irigasi

dalam Kondisi Baik pada

Wilayah Kerja UPT PSDA WS

Brantas

% 68.7 68.75

35,306,218,264

Dinas Pekerjaan

Umum Sumberdaya

Air

Persentase Jaringan Irigasi

dalam kondisi baik pada

wilayah kerja UPT PSDA WS

Bengawan Solo


Umum Sumberdaya

Air

Persentase Jringan Irigasi

dalam Kondisi Baik Pada

Wilayah Kerja UPT PSDA WS

Sampean Setail


Umum Sumberdaya

Air

Persentase Jaringan Irigasi

Dalam Kondisi baik pada

Wilayah Kerja UPT. PSDA

Bondoyudo Baru


Umum Sumberdaya

Air



wilayah kerja UPT PSDA

Welang Pekalen


Umum Sumberdaya

Air



wilayah kerja UPT PSDA WS

Kepulauan Madura


Umum Sumberdaya

Air

1030300

Dinas Perumahan Rakyat,

kawasan permukiman dan

Cipta Karya

203,073,102,300

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

-559-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

Persen 50 60

10,918,102,300

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Persentase realisasi anggaran Persen 87.37 90 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Indeks profesionalitas ASN 89.48 89.86 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

01:03:33 Program Pembinaan,

Pembangunan,

Pengembangan dan Penataan

Bangunan

Persentase Penyelenggaraan

Penataan Bangunan Gedung

dan Lingkungan

Persen 100 100

82,200,000,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

01:03:34 Program Penataan Ruang Indeks Kepuasan Layanan

Informasi Tata Ruang

Persen 55 60

8,165,954,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Persentase Penyelesaian

Evaluasi Teknis Rencana

Tata Ruang Kabupaten/Kota

Persen 75 85 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Persentase Ijin Pemanfaatan

Ruang yang telah dilakukan

Monitoring dan Evaluasi

Persen 72 75 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

-560-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

01:03:35 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Sanitasi

Persentase cakupan

pelayanan akses air minum

Persen 75.2 79.47

52,800,000,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Persentase cakupan

pelayanan akses sanitasi

Persen 68.84 74.23 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

01:03:36 Program Pengembangan

Informasi Teknologi dan

Layanan Perumahan

Permukiman

Indeks Kepuasan Pengguna

Informasi Teknologi dan

Layanan Perumahan dan

Permukiman

Persen 78 81

8,200,000,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

01:04:37 Program Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Persentase penanganan

kawasan permukiman kumuh

Persen 77.12 81.64

39,955,000,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Jumlah backlog kepemilikan

rumah

Unit 1368701 1E+06 Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

1.10.21 Program Pertanahan Persentase dokumen

inventarisasi data pertanahan

yang telah tersusun

Persen 0 20

834,046,000

Dinas Perumahan

Rakyat, kawasan

permukiman dan

Cipta Karya

Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Satuan Polisi Pamong

Praja

1050100 Satuan Polisi Pamong Praja

18,057,431,000


Praja

-561-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 15

10,882,431,000


Praja

Persentase realisasi anggaran % 0 18 Satuan Polisi Pamong

Praja

Indeks profesionalitas ASN % 0 17 Satuan Polisi Pamong

Praja


Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Persentase Tindakan Preventif % 0 5

2,750,000,000


Praja

1.05.19 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Persentase Anggota Satlinmas

dan masyarakat yang terlatih

% 0 5

1,250,000,000


Praja

1.05.21 Program Pemeliharaan

Kantramtibmas dan

Penegakkan Peraturan

Daerah


pelanggaran Perda

% 0 5

2,025,000,000


Praja


Pelatihan Sumber Daya

Aparatur

Persentase Tingkat

Pemahaman Anggota Satpol

PP setelah mengikuti

Pelatihan

% 0 5

1,150,000,000


Praja

Sosial Dinas Sosial

1060100 Dinas Sosial

186,319,974,000

Dinas Sosial


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 100

21,394,791,770

Dinas Sosial

Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Sosial

Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Dinas Sosial

-562-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Sosial

"% Keluarga Fakir miskin

yang meningkat

kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan

dasarnya dan meningkat

keberfungsian sosialnya"

% 0 100

7,200,000,000

Dinas Sosial


Pelatihan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial melalui

UPT Peningkatan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Malang

"Persentase PSKS yang

menerima program

pengembangan dan pelatihan

melalui Unit Pelaksanaan

Teknis"

% 100 100

2,044,294,820

Dinas Sosial


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

"% PSKS yang mendapatkan

pembinaan dan aktif dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

% 100 100

8,850,000,000

Dinas Sosial

1.06.36 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial

% PMKS anak lanjut usia,

penyandang ketunaan dan

kelompok marjinal lainnya

penerima manfaat program

pelayanan dan rehabilitasi

sosial yang meningkat

kemampuan dalam

menjalankan fungsi sosialnya

% 0 100

10,270,000,000

Dinas Sosial

-563-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.06.38 Program Penanggulangan

Bencana Berbasis

Masyarakat

"Persentase PMKS penerima

manfaat program

Penanggulangan Bencana

Berbasis Masyarakat yang

meningkat kemampuannya

dalam memenuhi kebutuhan

dasar minimalnya dan

meningkat keberfungsian

sosialnya"

% 0 100

7,760,160,000

Dinas Sosial

1.06.44 Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

"% PMKS penerima Program

Perlindungan dan Jaminan

Sosial yang meningkat

kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan

dasarnya dan meningkat

fungsi sosialnya"

% 0 100

18,100,000,000

Dinas Sosial


Penyelenggaraan



manfaat program

pengembangan

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang

meningkat kemampuannya

dalam memenuhi kebutuhan

dasar dan kemampuan fungsi

sosialnya"

% 0 100

4,900,000,000

Dinas Sosial

-564-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.06.47 Program Kesejahteraan Sosial

PMKS melalui UPT

Perlindungan dan Pelayanan

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo

"Persentase PMKS Balita

Terlantar penerima manfaat

Program Kesejahteraan Sosial

yang terpenuhi kebutuhan

dasar dan meningkat fungsi

sosialnya Melalui Unit

Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,698,877,000

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Sosial Asuhan Anak

Trenggalek

"Persentase PMKS Anak

Telantar penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,973,736,360

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Sosial Asuhan Anak

Situbondo







Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,623,968,200

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Sosial Asuhan Anak

Sumenep







Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,404,135,200

Dinas Sosial

-565-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


PMKS melalui UPT


Sosial Asuhan Anak Nganjuk







Pelaksana Teknis"

% 100 100

5,779,707,280

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Sosial Petirahan Anak Batu

"Persentase PMKS anak

terlantar penerima manfaat





Pelayanan Teknis"

% 100 100

2,876,485,320

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT Pelayanan

Sosial Bina Remaja Jombang







Pelayanan Teknis"

% 100 100

3,393,822,240

Dinas Sosial



Sosial Bina Remaja Blitar







Pelayanan Teknis"

% 100 100

2,977,717,160

Dinas Sosial

-566-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


PMKS melalui UPT

Pelayanan Sosial Tresna

Werdha Pasuruan

"Persentase PMKS Lanjut Usia






Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,383,267,560

Dinas Sosial



Sosial Tresna Werdha Blitar







Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,710,708,520

Dinas Sosial



Sosial Tresna Werdha

Jombang







Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,899,175,400

Dinas Sosial




Magetan







Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,208,165,150

Dinas Sosial

-567-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


PMKS melalui UPT

Rehabilitasi Sosial Bina

Daksa Pasuruan

"Persentase PMKS Disabilitas

Tubuh penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

2,814,731,660

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Grahita Tuban


Intelektual penerima manfaat





Pelayanan Teknis"

% 100 100

2,634,230,480

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Rungu Wicara Pasuruan

"% PMKS Disabilitas Rungu

Wicara penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

2,800,018,320

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Laras

Pasuruan


Mental penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

5,522,824,680

Dinas Sosial

-568-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


PMKS melalui UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Laras

Kediri


Mental penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,503,953,940

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Karya Pasuruan

"Persentase PMKS

Gelandangan Pengemis

penerima manfaat Program

Kesejahteraan Sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasar

dan meningkat fungsi


Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,033,303,120

Dinas Sosial


PMKS melalui Balai

Pelayanan Sosial PMKS

Sidoarjo

"Persentase PMKS Jalanan

Hasil Rasia penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,676,147,520

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Karya Madiun

"Persentase PMKS

Gelandangan Pengemis

penerima manfaat Program




% 100 100

3,318,183,280

Dinas Sosial

-569-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Pelaksana Teknis"


PMKS melalui UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Lara

Kronis Tuban


manfaat Program




sosialnya."

% 100 100

2,960,789,120

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT


Karya Wanita Kediri


manfaat Program




sosialnya."

% 100 100

3,195,050,160

Dinas Sosial


PMKS melalui UPT

Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Marsudi

Putra Surabaya


Berhadapan Hukum dan

Anak Nakal penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

3,813,341,480

Dinas Sosial

-570-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Sosial Bina Remaja

Bojonegoro







Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,524,836,240

Dinas Sosial



Sosial Bina Remaja

Pamekasan

"Persentase PMKS Remaja

Terlantar penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,352,810,200

Dinas Sosial



Sosial Tresna Werdha Jember







Pelaksana Teknis"

% 100 100

4,881,495,400

Dinas Sosial




Banyuwangi







Pelaksana Teknis"

% 100 100

2,708,581,240

Dinas Sosial

-571-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Bondowoso







Pelaksana Teknis"

% 100 100

2,725,208,320

Dinas Sosial


PMKS Melalui UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Netra

Malang


Netra penerima manfaat





Pelaksana Teknis"

% 100 100

2,405,456,860

Dinas Sosial

1070100 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

113,871,396,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

% lulusan pelatihan yang

memiliki kompetensi

% 0 70

4,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

% tingkat produktivitas

tenaga kerja

% 0 76 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1.07.17 Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja

Prosentase pencari Kerja yang

ditempatkan

% 68.78 67.25

5,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1.07.19 Program Pelayanan dan

Perlindungan Tenaga Kerja

Jumlah penempatan PMI

Jawa Timur

Orang 0 40000

3,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Indeks kepuasan konsumen

atas layanan LTSA Jatim


dan Transmigrasi

-572-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kompetensi Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja di

UPT Balai Latihan Kerja

Singosari Malang


memiliki keterampilan/

kompetensi yang

ditempatkan

% 96.46 63

4,300,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Jember



kompetensi yang

ditempatkan

% 68.97 63

3,850,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Pasuruan



kompetensi yang

ditempatkan

% 92.84 63

3,450,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Mojokerto



kompetensi yang

ditempatkan

% 49.66 63

3,300,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Jombang



kompetensi yang

ditempatkan

% 94.7 63

3,050,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi






kompetensi yang

ditempatkan

% 71.8 63

3,300,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

-573-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Tuban





Nganjuk



kompetensi yang

ditempatkan

% 52.68 63

3,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Surabaya



kompetensi yang

ditempatkan

% 71.05 63

4,400,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Sumenep



kompetensi yang

ditempatkan

% 47.16 63

3,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Situbondo



kompetensi yang

ditempatkan

% 70.19 63

3,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Kediri



kompetensi yang

ditempatkan

% 63.52 63

3,300,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

-574-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.





Tulungagung



kompetensi yang

ditempatkan

% 65.52 63

3,100,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Madiun



kompetensi yang

ditempatkan

% 60.94 63

3,050,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Ponorogo



kompetensi yang

ditempatkan

% 0 63

3,050,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi





Bojonegoro



kompetensi yang

ditempatkan

% 61.43 63

3,050,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


Hubungan Industrial Dan

Jaminan Sosial

Proses Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial Yang Diselesaikan

Melalui Perjanjian Bersama

(PB)

% 31.66 58

5,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1.07.56 Program Pengawasan

Ketenagakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

% perusahaan yang dilakukan

pembinaan, pemeriksaan dan

pengujian Ketenagakerjaan

% 0 50

5,000,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

-575-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Mutu Laboraturium,

Pengujian Pemeriksaan,

Pengkajian Teknis dan

Pelatihan di Bidang hiperkes

dan Keselamatan Kerja

% perusahaan yang diuji

lingkungan dan dilakukan

pemeriksaan kesehatan

% 85 90

4,500,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

% pelatihan di bidang

Hyperkes yang dilakukan


dan Transmigrasi

Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 90

27,371,396,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Persentase realisasi anggaran % 0 95 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Indeks profesionalitas ASN % 0 81.25 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja di UPT Balai

Latihan Pengembangan

Produktivitas Tenaga Kerja di

Surabaya

% Peningkatan Produktivitas

Perusahaan

% 0 70

2,750,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

% Peningkatan Produktivitas

Wirausaha


dan Transmigrasi





Wonojati



kompetensi yang

ditempatkan

% 71.52 63

3,800,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

-576-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.08.59 Program Transmigrasi % Transmigrasi yang berhasil

meningkatkan kesejahteraan

ekonomi & sosialnya.

% 70 68.5

3,250,000,000

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

1080100

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, dan Kependudukan

20,818,232,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 100

8,862,374,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Persentase realisasi anggaran % 94.59 95.25 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Indeks profesionalitas ASN % 79 80 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Persentase perempuan yg

menjadi anggota partai politik

% 15 16

1,950,000,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Rasio KDRT % 62.32 52 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

-577-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Partisipasi Angkatan Kerja

Perempuan

% 52.06 52.08 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


Perlindungan dan tumbuh

kembang anak

Persentase Forum Anak yang

Aktif di Kab/Kota

% 75 80

3,360,000,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


Pengarustamaan Gender

Persentase kelembagaan

daerah yang responsif gender

% 77 77

2,890,000,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

1.14.19 Program Kependudukan

Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

Persentase Kab/Kota yang

CPR nya lebih besar sama

dengan 80 %

persen 36.84 50

1,900,000,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

1.12.15 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Persentase kepemilikan

dokumen kependudukan e-

KTP

Persen 99.98 100

1,855,858,000

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

-578-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


dokumen kependudukan Akte

Kelahiran

Persen 89.02 92 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan


dokumen kependudukan Akte

Kematian

Persen 53.23 60 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Kependudukan

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

1110100 Dinas Lingkungan Hidup

38,944,985,900

Dinas Lingkungan

Hidup


Kesekretariatan


yang tercapai

% 85 87

10,445,715,667

Dinas Lingkungan

Hidup

Persentase realisasi anggaran % 80.9 82 Dinas Lingkungan

Hidup

Indeks profesionalitas ASN % 84 86 Dinas Lingkungan

Hidup

1.11.16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Terpublikasinya data hasil

pemantauan kualitas air

badan air tiap bulan

kali 2 12

5,143,905,896

Dinas Lingkungan

Hidup

Jumlah Kabupaten/Kota yang

meningkat kualitas udaranya

kabupaten/kota 1 1 Dinas Lingkungan

Hidup

Luas lahan kritis yang

dikonservasi/rehabilitasi

ha 2 10 Dinas Lingkungan

Hidup

-579-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Lingkungan dan

Perlindungan Sumber Daya

Alam

Jumlah dokumen lingkungan

(Amdal, UKL/UPL, SPPL) yang

dinilai dan diverifikasi sesuai

peraturan

dokumen 52 65

10,672,187,427

Dinas Lingkungan

Hidup

Persentase dokumen

perencanaan kabupaten/kota

yang dilengkapi Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS)

% 50 60 Dinas Lingkungan

Hidup

Jumlah kabupaten/kota yang

melaksanakan aksi adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim

kab/kota 13 15 Dinas Lingkungan

Hidup

1.11.34 Program Pengelolaan Sampah

dan Limbah B3

Persentase limbah B3 yang

dikelola

% 62.9 63

3,958,159,900

Dinas Lingkungan

Hidup

Persentase Sampah yang

dikelola

% 90 96 Dinas Lingkungan

Hidup

1.11.35 Program Penaatan Hukum

dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Jumlah pelaku

usaha/kegiatan yang diawasi

usaha/kegiatan 185 210

4,359,737,100

Dinas Lingkungan

Hidup

Jumlah penghargaan bidang

lingkungan hidup

(Adiwiyata;kalpataru)

penghargaan 105 105 Dinas Lingkungan

Hidup

persentase Penanganan

pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

% 88.89 92 Dinas Lingkungan

Hidup


Laboratorium Lingkungan

PAD atau Retribusi Daerah Milyar 1.8 1.8

4,365,279,910

Dinas Lingkungan

Hidup

-580-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks Kepuasan

Masyarakat/Pelanggan (IKM)

terhadap pelayanan uji

kualitas lingkungan hidup

% 75.75 77 Dinas Lingkungan

Hidup

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

-

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1130100 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

50,037,122,000

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


Kesekretariatan


yang tercapai

% 85 85

14,101,442,408

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Persentase realisasi anggaran % 95 92 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Indeks profesionalitas ASN persen 88 88 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1.13.15 Program Peningkatan Usaha

Ekonomi Desa/Kelurahan

Persentase Lembaga Ekonomi

Desa/kelurahan yang

berkembang dan maju

persen 413 8

19,015,554,183

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


kapasitas lembaga

kemasyarakatan desa/kel.

Persentase lembaga

kemasyarakatan

desa/kelurahan dan lembaga

adat yang aktif

persen 27.5 31.62

7,049,277,444

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


kapasitas pemerintahan desa

Persentase desa cepat

berkembang di Jawa Timur

persen 6 12

6,166,257,193

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa


kerjasama desa

Persentase kerjasama desa,

sarpras dan TTG yang

difasilitasi di Jatim

persen 0 18.95

3,704,590,772

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Perhubungan Dinas Perhubungan

1150100 Dinas Perhubungan

388,657,872,400

Dinas Perhubungan

-581-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

15,054,746,895

Dinas Perhubungan

Persentase realisasi anggaran % 95 95 Dinas Perhubungan

Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Dinas Perhubungan

1.15.19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Prosentase Pemenuhan

Fasilitas Perlengkapan Jalan

dibandingkan kebutuhan

% 61.65 49.42

38,105,829,326

Dinas Perhubungan

1.15.23 Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Transportasi Laut

Prosentase terpenuhinya

Sarana Prasarana

Transportasi Laut (%)

% 54 44

77,064,990,300

Dinas Perhubungan

1.15.30 Program Manajemen dan

Sinkronisasi Pelaksanaan

Kegiatan


terhadap Pelayanan UPT

Dinas Perhubungan

% 80 75

9,125,117,000

Dinas Perhubungan

1.15.31 Program Perencanaan,


Sektor Transportasi

Prosentase pemenuhan

Dokumen Perencanaan,


Sektor Perhubungan

% 13.47 36

26,503,438,000

Dinas Perhubungan

1.15.32 Program Pelayanan Angkutan

Jalan

Ratio jumlah seat AKDP

perseribu penduduk

% 8 8

14,210,000,000

Dinas Perhubungan

1.15.33 Program Kelaikan Teknik

Kendaraan

jumlah kecelakaan akibat

faktor sarana (kendaraan)

kejadian 50000 50

1,900,700,000

Dinas Perhubungan

1.15.34 Program Keselamatan

Angkutan Kereta Api

Prosentase Tingkat fatalitas

kecelakaan di perlintasan

sebidang KA DI Jawa Timur

% 60 60

37,651,232,000

Dinas Perhubungan

1.15.35 Program Keselamatan

Angkutan Jalan

Prosentase tingkat

pelanggaran angkutan umum

% 9 9

12,106,000,000

Dinas Perhubungan

-582-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Pemeliharaan Sarana

Prasarana Angkutan Jalan

Rata rata Prosentase

Pemenuhan Sarana Prasarana

Angkutan Jalan Terhadap

Standar Pelayanan

% 44.2 46

62,817,857,067

Dinas Perhubungan

1.15.37 Program Manajemen Dan

Rekayasa Lalu Lintas

Prosentase kab/kota

mendapatkan predikat WTN

% 81.57 92.11

3,974,692,539

Dinas Perhubungan


Pemeliharaan Sarana

Prasarana Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan


Sarana Prasarana

Transportasi ASDP (%)

% 85 75

67,508,361,566

Dinas Perhubungan

1.15.39 Program Pelayanan Angkutan

Pelayaran

Prosentase Peserta Mudik

Balik Gratis Kapal Laut

Terakomodasi

% 10 10

7,852,477,473

Dinas Perhubungan


Pemeliharaan Sarana

Prasarana Keterpaduan

Multimoda


sarana prasarana

keterpaduan multimoda (%)

% 45 55

11,033,926,312

Dinas Perhubungan

1.15.41 Program kelembagaan sarana

Prasarana Keterpaduan

Multimoda

Prosentase pertumbuhan

penumpang di Bandara

Abdulrahman Saleh Malang

% 5 5

3,748,503,922

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi

dan Informatika

1160100 Dinas Komunikasi dan

Informatika

37,076,779,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 77

14,497,037,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Persentase realisasi anggaran % 94.57 94.5 Dinas Komunikasi

dan Informatika

-583-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks profesionalitas ASN % 83.33 86 Dinas Komunikasi

dan Informatika


Informasi Publik

Persentase PD Pemprov Jatim

dan Kab/kota yang Telah

Mengimplementasikan UU 14

tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

% 0 65

5,479,742,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika


Komunikasi Publik

Persentase Lembaga Publik

yang aktif dalam pengelolaan

komunikasi Publik

% 0 100

2,700,000,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

1.16.17 Program Pengelolaan Aplikasi

Informatika

Persentase Aplikasi yang

Memenuhi Standar Teknis

Pembangunan Aplikasi

% 0 50

1,881,152,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika


Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Persentase Perangkat Daerah

yang terlayani infrastruktur

TIK

% 0 80

10,000,000,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Statistik

Dinas Komunikasi

dan Informatika

1.20.15 Program Penyelenggaraan

Statistik Sektoral

Persentase data statistik

sektoral yang tersedia

% 0 60

1,700,000,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Persandian

Dinas Komunikasi

dan Informatika


Pengamanan Informasi

Pemerintah

Persentase Aplikasi yang

Diamankan

% 0 30

818,848,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

-584-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1170100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

58,541,970,300

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

11,041,715,000

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Persentase realisasi anggaran % 96.85 100 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Indeks profesionalitas ASN % 85.78 87.78 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


Kelembagaan dan

Pengawasan Koperasi dan

UKM

Persentase Koperasi

Berkinerja Baik

Persen 70.58 70.7

9,120,000,000

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


Pemasaran Produk Koperasi

UKM

Pertumbuhan omset K-UKM

yang difasilitasi pemasaran

persen 3 3

9,975,000,000

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

1.17.31 Program Penguatan Akses

Pembiayaan Koperasi UKM

Persentase K-UKM yang

berhasil mengakses

pembiayaan

persen 4.5 5

7,321,570,000

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

1.17.32 Program Penguatan Produksi

dan Restrukturisasi Usaha

Persentase peningkatan

produksi Koperasi dan UKM

yang dibina

Persen 2 2

13,110,000,000

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah


Kapasitas SDM Koperasi

UKM

Persentase SDM K-UKM yang

Bersertifikat

persen 93 95

7,973,685,300

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

-585-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Penanaman Modal

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1180100

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

38,419,992,558

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Kesekretariatan


yang tercapai

% 75 75

18,389,992,558

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Indeks profesionalitas ASN % 86.23 86.23 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.15 Program layanan perizinan

pembangunan dan

perekonomian

Persentase layanan perizinan

pembangunana dan

perekonomian yang tepat

waktu sesuai SOP

% 93 85

1,500,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.16 Program pengendalian

pelaksanaan penanaman

modal

Persentase Perusahaan

PMA/PMDN Atas

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

% 34.93 70

2,250,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.17 Program Pengelolaan data

dan sistem informasi

penanaman modal

Persentase data dan sistem

informasi penanaman modal

yang dapat diakses

% 6 100

2,500,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.18 Program Perencanaan dan

Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Persentase Prospectus Bisnis

Yang Dimanfaatkan

% 1 100

4,780,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

-586-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

1.18.19 Program promosi penanaman

modal

Persentase Calon Penanam

Modal Yang Berminat

% 49.11 70

6,500,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.20 Program layanan perizinan

kesejahteraan rakyat dan

lingkungan hidup

Persentase layanan perizinan

kesejahteraan rakyat dan

lingkungan hidup yang tepat

waktu sesuai SOP

% 85 85

1,500,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.18.21 Program pengaduan,

penyuluhan dan pelaporan

layanan

Persentase pengaduan

layanan perizinan yang

ditindaklanjuti

% 100 100

1,000,000,000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

1190100 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

22,332,699,080

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 95

6,786,078,469

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase realisasi anggaran % 0 94 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Indeks profesionalitas ASN % 0 86.32 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

1.19.16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Persentase Kader

kepemimpinan

% 0.32 0.35

3,236,841,447

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase pemuda potensi

mandiri

% 0 0.28 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase wirausaha muda

pemula


dan Olahraga

1.19.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan pembinaan atlet

muda

% 0 3.7

8,723,465,549

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

-587-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase pemasyarakatan

olahraga


dan Olahraga

Persentase olahragawan

olahraga khusus yang

berprestasi


dan Olahraga


Kemitraan Pemuda dan

Olahraga

Persentase kemitraan

Kepemudaan dan olahraga

% 4 5

1,808,125,717

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase Pemuda Kreatif

berprestasi

% 4 5 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana Pemuda dan

Olahraga yang layak fungsi


dan Olahraga


Manajemen Pemuda dan

Olahraga

Persentase organisasi pemuda

dan olahraga yang aktif

% 80 85

1,778,187,897

Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Persentase tenaga

kepemudaan dan olahraga

yang kompeten


dan Olahraga

Cakupan pelatih yang

bersertifikat

% 16.5 20 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

1220100 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

87,606,635,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 95

31,906,635,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Persentase realisasi anggaran % 98.27 95 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

-588-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks profesionalitas ASN % 100 87 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Kekayaan Cagar Budaya Dan

Sejarah Lokal

Presentase peningkatan

pemeringkatan cagar budaya

persen 2 2

4,600,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Lembaga Seni

Persentase peserta

pembelajaran di lembaga seni

% 20 20

5,000,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Keragaman Budaya

Persentase Peningkatan Seni

Budaya Unggulan

% 0 5

7,000,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Taman Budaya


intensitas pagelaran seni

budaya

% 68 2

7,000,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


laboratorium dan pelatihan

Kesenian


kesenian yang terreaktualisasi

% 4 4

7,500,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Presentase Pelaku Seni yang

terlatih

% 5 5 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

1.22.24 Program pengelolaan

Museum


komunitas museum

persen 5 5

4,000,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


kualitas koleksi

buah Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Ekonomi Kreatif

Presentase peningkatan seni

pertunjukan di Wilwatikta

% 20 20

3,500,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Pariwisata

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Pemasaran Pariwisata


cakupan pemasaran dalam

negeri

% 0 10

7,000,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

-589-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


cakupan pemasaran luar

negeri

% 0 10 Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Destinasi Pariwisata

Prosentase Peningkatan Daya

Tarik Wisata (DTW)

% 1 1

5,500,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata


Industri Pariwisata

Prosentase Pertumbuhan

Usaha Pariwisata

% 1 1

4,600,000,000

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

1230100 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

15,290,968,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 80 98

9,103,836,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Persentase realisasi anggaran % 97.5 97 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Indeks profesionalitas ASN % 86.35 86.55 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

Terakreditasi

Perpustakaan 63 75

1,703,337,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Jumlah Pustakawan yang

Bersertifikasi

Orang 43 75 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Jumlah Penetapan Angka

Kredit Pustakawan

orang 34 40 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Persentase Kerjasama

perpustakaan yang

ditandatangani

% 100 100 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Pelestarian Bahan

Perpustakaan

Jumlah Koleksi Bahan

Perpustakaan

item 12997 6000

1,200,000,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

-590-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase Hasil Karya Cetak

Karya Rekam (KCKR) yang

diterima


dan Kearsipan


Layanan Perpustakaan


Layanan Perpustakaan

% 81.55 84.15

938,695,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Kearsipan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1.24.15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Jumlah Perangkat Daerah

yang Tertib Arsip

PD 14 21

950,000,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola

Kearsipan di Provinsi Jawa

Timur

Orang 360 400 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Jumlah Lembaga Kearsipan

Daerah (LKD) yang tertib arsip

LKD 7 12 Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Penyelenggaraan Kearsipan

Jumlah Peraturan Kearsipan

yang ditetapkan

peraturan 9 4

545,100,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

Persentase kerjasama

kearsipan yang

ditandatangani


dan Kearsipan

1.24.17 Program

Perlindungan,Penyelamatan,

pengolahan dan

pendayagunaan kearsipan

Persentase arsip yang dpt

diakses publik

Berkas 25 30

850,000,000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan


Dinas Kelautan dan

Perikanan

2010100 Dinas Kelautan dan

Perikanan

411,341,037,400

Dinas Kelautan dan

Perikanan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 80

34,005,457,200

Dinas Kelautan dan

Perikanan

-591-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase realisasi anggaran % 96.17 92 Dinas Kelautan dan

Perikanan

Indeks profesionalitas ASN % 85.16 85.6 Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.15 Program Perikanan Budidaya

(SDGs)


produksi perikanan budidaya

% 2.28 2

49,516,371,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.16 Program Perikanan Tangkap

(SDGs)


produksi perikanan tangkap

(%)

% 1.14 1.5

176,971,748,800

Dinas Kelautan dan

Perikanan

Persentase pertumbuhan Nilai

tukar Nelayan (NTN)

% 5.13 1 Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.17 Program Pengolahan dan

Pemasaran Produk Kelautan

dan Perikanan


produk olahan UPI yang

bersertifikat

% 36 5

30,423,033,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.18 Program Pengendalian dan

pengawasan kelautan, pesisir

dan pulau-pulau kecil

Persentase penanganan kasus

IUU Fishing

% 100 25

33,759,179,400

Dinas Kelautan dan

Perikanan


pemanfaatan ruang pesisir

dan laut sesuai zonasi

% 0 5 Dinas Kelautan dan

Perikanan


produksi garam rakyat


Perikanan

2.01.19 Program Pengujian Mutu dan

Pengembangan Produk

Kelautan dan Perikanan di

UPT Pengujian Mutu dan

Pengembangan Produk


Surabaya


Pengguna Layanan Pengujian

Mutu dan Pengembangan

Produk Kelautan dan

Perikanan

% 100 100

8,822,243,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

-592-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.01.20 Program Pengujian Mutu dan

Pengembangan Produk

Kelautan dan Perikanan di

UPT Pengujian Mutu dan

Pengembangan Produk


Banyuwangi


Pengguna Layanan Pengujian

Mutu dan Pengembangan

Produk Kelautan dan

Perikanan

% 100 100

7,446,970,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.21 Program Pelayanan Budidaya

Air Payau dan Laut


produksi benih ikan air payau

dan laut

% 102.59 5

17,593,940,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.22 Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Ikan dan

Lingkungan


penggunaan layanan

laboratorium kesehatan ikan

dan lingkungan

% 3 3

4,076,364,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.23 Pelatihan Teknis Kelautan,

Perikanan, Pesisir dan Pulau

- Pulau Kecil


kapasitas SDM Non Aparatur

Perikanan

% 88 90

5,876,364,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.24 Konservasi dan Verifikasi

Perizinan Cabang Dinas


Malang


luasan rehabilitasi mangrove

% 0 2

5,664,546,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan


luasan rehabilitasi terumbu

karang

% 0 3 Dinas Kelautan dan

Perikanan


verifikasi periizinan unit

usaha


Perikanan





% 7.83 2.5

5,635,152,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

-593-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Situbondo



karang

% 16.47 2.5 Dinas Kelautan dan

Perikanan


verifikasi perizinan unit usaha

% 0 2.5 Dinas Kelautan dan

Perikanan




Blitar



% 159.75 2.5

4,055,758,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan



karang


Perikanan




Perikanan




Tuban



% 208.44 2.5

4,605,758,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan



karang


Perikanan



% 103.8 2.5 Dinas Kelautan dan

Perikanan

2.01.28 Pelayanan Pelabuhan

Perikanan di UPT Pelabuhan

Perikanan Pantai Muncar

Persentase penerbitan

administrasi kesyahbandaran

kapal perikanan

% 100 70

6,855,758,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

-594-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Perikanan Pantai Puger



kapal perikanan

% 0 20

3,076,364,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan



Perikanan Pantai Popoh



kapal perikanan

% 83 70

3,413,455,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan



Perikanan Pantai Bulu



kapal perikanan

% 0 60

5,876,364,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan



Perikanan Pantai

Pasongsongan



kapal perikanan

% 0 20

3,666,212,000

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2010101

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan Sumberdaya


Mayangan

9,879,767,400

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Mayangan


Pelabuhan Perikanan di UPT

Pelabuhan Perikanan Pantai

Mayangan



kapal perikanan

% 69.8 70

7,379,767,400

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Mayangan

2.01.34 Program Penunjang

Pelayanan UPT Pelabuhan

Perikanan Pantai Mayangan

(BLUD)


pendapatan pelabuhan

perikanan pantai

% 54 5

2,500,000,000

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Mayangan

-595-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2010102

UPT Pelabuhan dan



Tamperan

5,811,423,100

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Tamperan




Tamperan



kapal perikanan

% 80 60

5,096,832,100

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Tamperan



Perikanan Pantai Tamperan

(BLUD)



perikanan pantai

% 4.03 22.93

714,591,000

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Tamperan

2010103

UPT Pelabuhan dan



Pondokdadap

5,632,091,800

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Pondokdadap




Pondokdadap



kapal perikanan

% 134 82

4,882,091,800

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Pondokdadap

-596-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Perikanan Pantai

Pondokdadap (BLUD)



perikanan pantai

% 4 4

750,000,000

UPT Pelabuhan dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Pondokdadap

1090100 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

94,168,464,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

30,440,229,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Persentase realisasi anggaran % 100 100 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Indeks profesionalitas ASN % 0 85.47 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.03.16 Program prasana dan sarana

pertanian

Persentase pertumbuhan IP % 7.5 0.01

13,500,000,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.03.17 Program produksi dan nilai

tambah tanaman pangan


Produksi Tanaman Pangan

% 0 2

17,650,000,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.03.18 Program produksi dan nilai

tambah tanaman

hortikultura

Prosentase Peningkatan

Produksi Tanaman

Hortikultura

% 44 1

7,600,000,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

2.03.19 Program penguatan

perlindungan tanaman

pangan dan hortikultura


potensi kehilangan produksi

akibat Organisme Pengganggu

Tumbuhan

% 0 2.75

3,420,475,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan


Pengawasan dan Sertifikasi

Persentase Peningkatan Benih

bersertifikat

% 13 1.25

3,695,210,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

-597-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura


Kapasitas SDM Non Aparatur

Pertanian


Kapasitas SDM Non Aparatur

Pertanian

% 0 7

3,804,475,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan


Pengawasan dan Sertifikasi

Hasil Pertanian


Produk Pangan Segar Asal

Tumbuhan

Tersertifikasi/Terdaftar

% 0 5

3,058,075,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

1.09.15 Program ketahanan pangan

masyarakat

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

% 89.7 87

11,000,000,000

Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan beras,

jagung, kedelai

ton 6002140 6246.5 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

Stabilisasi Harga Pangan

Pokok

% 0 8 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

1090101 UPT Pengembangan Benih

Padi

24,541,039,900

UPT Pengembangan

Benih Padi

2.03.29 Program Pemasaran dan

Pengembangan Benih Padi

dan Palawija serta

Ketatausahaan


jumlah Benih Padi dan

palawija bersertifikat terjual

% 0 2.66

11,228,231,900

UPT Pengembangan

Benih Padi

2.03.30 Program Pengelolaan dan

Penangkaran Benih Padi dan

Palawija (BLUD)


Produksi Benih Padi dan

Palawija

% 0 1.75

13,312,808,000

UPT Pengembangan

Benih Padi

1090103 UPT Pengembangan Benih

Hortikultura

4,474,954,800

UPT Pengembangan

Benih Hortikultura

-598-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.03.31 Pengelolaan dan

Penangkaran Benih

Hortikultura


Jumlah Produksi Benih

Hortikultura

% 0 10

4,097,887,250

UPT Pengembangan

Benih Hortikultura

2.03.32 Pemasaran dan

Pengembangan Komoditas

Hortikultura (BLUD)


Jumlah Benih Hortikultura

Bersertifikat Terjual

% 0 70

377,067,550

UPT Pengembangan

Benih Hortikultura

1090104

UPT Pengembangan

Agribisnis Tanaman Pangan

dan Hortikultura

5,293,450,000

UPT Pengembangan

Agribisnis Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2.03.33 Program Agribisnis Tanaman

Pangan dan Hortikultura


Produksi dan produktivitas

% 1 1.5

4,553,235,000

UPT Pengembangan

Agribisnis Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2.03.34 Program Penunjang Kegiatan

Fungsional UPT (BLUD)


Pendapatan Pengembangan

Agribisnis

% 0 1

740,215,000

UPT Pengembangan

Agribisnis Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2030100 Dinas Perkebunan

56,051,360,900

Dinas Perkebunan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 100

9,079,429,900

Dinas Perkebunan

Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Perkebunan

Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Dinas Perkebunan

2.03.15 Program Penguatan Produksi

Tanaman Semusim

Perkebunan


produksi tanaman semusim

perkebunan

% 0 5

9,424,272,000

Dinas Perkebunan

-599-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

02:03:23 Program Penguatan Produksi

Tanaman Tahunan

Perkebunan


produksi tanaman tahunan

perkebunan

% 0 1

16,007,534,000

Dinas Perkebunan

02:03:24 Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan


produk perkebunan terjual

% 0 5

8,442,000,000

Dinas Perkebunan

02:03:25 Program Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Perkebunan

Persentase Peningkatan Benih

Bersertifikat

% 0 5

3,338,717,000

Dinas Perkebunan

2.03.53 Program Perlindungan

Tanaman perkebunan

Rata-rata Persentase

pengamanan potensi

kehilangan produksi tanaman

perkebunan

% 0 5

3,314,580,000

Dinas Perkebunan


produksi Benih Tanaman

Perkebunan

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Benih Tanaman

Perkebunan

Persen 0 1.2

6,444,828,000

Dinas Perkebunan

2030200 Dinas Peternakan

52,185,534,000

Dinas Peternakan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 115.12 95

15,505,534,000

Dinas Peternakan

Persentase realisasi anggaran % 92.19 95 Dinas Peternakan

Indeks profesionalitas ASN % 84.53 85 Dinas Peternakan

2.03.39 Program Optimalisasi

Perbibitan, Pakan, dan

Produksi Peternakan


Produksi Daging

% 20.39 2.5

7,400,000,000

Dinas Peternakan


Produksi Telur

% 4.16 2.2 Dinas Peternakan

2.03.42 Program pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan


Usaha Agribisnis Peternakan

% 50 5

3,500,000,000

Dinas Peternakan

2.03.63 Program Penjaminan

Kesehatan Hewan


status kesehatan hewan

% 77 78

3,500,000,000

Dinas Peternakan

-600-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.03.64 Program Peningkatan Produk

Hewan Standar KESMAVET

Persentase peningkatan unit

usaha produk hewan yang

memenuhi standard ASUH

% 5 5

3,350,000,000

Dinas Peternakan

Persentase Penurunan

Pemotongan Sapi Betina

Produktif di RPH

% 20 20 Dinas Peternakan

2.03.65 Program Pembibitan Ayam

Buras di UPT PT dan HMT

Magetan


produksi bibit ayam buras

% 5 5

1,750,000,000

Dinas Peternakan

2.03.66 Program Pembibitan Itik

Mojosari di UPT PT dan HMT

Kediri


produksi bibit itik Mojosari

% 0 2.5

1,750,000,000

Dinas Peternakan

2.03.67 Program Pembibitan Ternak

Domba Sapudi di UPT PT dan

HMT Jember


produksi bibit Domba Sapudi

% 10 10

1,750,000,000

Dinas Peternakan


Kambing di UPT PT dan HMT

Malang


produksi bibit Kambing

% 10 10

1,750,000,000

Dinas Peternakan


Sapi Perah di UPT PT dan

HMT Batu


produksi bibit Sapi Perah

% 20 20

1,750,000,000

Dinas Peternakan


Sapi PO di UPT PT dan HMT

Tuban


produksi bibit sapi PO

% 0 20

1,750,000,000

Dinas Peternakan


Sapi Madura Dan Pelayanan

Kesehatan Hewan


produksi sapi madura

% 10 10

2,000,000,000

Dinas Peternakan

-601-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Pengguna Layanan

Laboratorium Kesehatan

Hewan Madura

% 5 5 Dinas Peternakan


kelahiran ternak hasil

Inseminasi Buatan (IB)


kelahiran ternak hasil

Inseminasi Buatan (IB)

% 36.71 4

1,830,000,000

Dinas Peternakan



Hewan Malang


Pengguna Layanan


Malang

% 2 2

1,500,000,000

Dinas Peternakan



Hewan Tuban


Pengguna Layanan


Hewan

% 5 5

1,500,000,000

Dinas Peternakan


Agribisnis Persusuan


produksi susu

% 3.63 2.5

1,600,000,000

Dinas Peternakan

2040100 Dinas Kehutanan

71,551,288,000

Dinas Kehutanan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 81.25 80

11,051,288,000

Dinas Kehutanan

Persentase realisasi anggaran % 92.83 90 Dinas Kehutanan

Indeks profesionalitas ASN indeks 0.82 0.84 Dinas Kehutanan

2.04.15 Program Tata kelola Hutan

Produksi Lestari


produksi hasil hutan

% 2 2

2,200,000,000

Dinas Kehutanan


Penataausahaan Hasil Hutan

Persentase peningkatan unit

usaha tertib penatausahaan

hasil hutan

% 5.07 10

3,300,000,000

Dinas Kehutanan

-602-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.04.17 Program Tata Hutan dan

Pemantauan Kawasan Hutan

Persentase kemantapan

kawasan hutan

% 58 62

2,200,000,000

Dinas Kehutanan

2.04.18 Program Konservasi Sumber

Daya Hutan dan Ekosistem


Gangguan Hutan

% 46.01 2

2,200,000,000

Dinas Kehutanan

2.04.20 Program Pemanfaatan Potensi

Perbenihan Tanaman Hutan

Persentase peningkatan bibit

tanaman hutan tersertifikasi

% 7.73 5

3,300,000,000

Dinas Kehutanan

2.04.21 Program Tata Kelola Kawasan

Tahura Raden Soerjo

Persentase nilai efektifitas

pengelolaan kawasan

konservasi Tahura Raden

Soerjo dengan metode MEET

% 72 74

6,600,000,000

Dinas Kehutanan

2.04.22 Program Tata Kelola DAS dan

Perhutanan Sosial

Persentase penurunan luas

lahan kritis

% 0.25 0.27

3,300,000,000

Dinas Kehutanan

2.04.23 Program Tata Kelola Hutan

CDK Wilayah Pacitan

Persentase luas areal

rehabilitasi

% 0.08 0.08

3,300,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Madiun


rehabilitasi

% 0.17 0.44

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Trenggalek


rehabilitasi

% 0.41 0.24

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Malang


rehabilitasi

% 0.75 0.13

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Nganjuk


rehabilitasi

% 0.49 0.6

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Bojonegoro


rehabilitasi

% 0.32 1.02

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Lumajang


rehabilitasi

% 0.21 0.38

3,850,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Jember


rehabilitasi

% 0.49 0.51

3,300,000,000

Dinas Kehutanan

-603-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


CDK Wilayah Banyuwangi


rehabilitasi

% 0.47 0.48

3,300,000,000

Dinas Kehutanan


CDK Wilayah Sumenep


rehabilitasi

% 0.47 0.23

4,400,000,000

Dinas Kehutanan

Energi dan Sumber Daya

Mineral

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

2050100 Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

35,213,025,500

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral


Kesekretariatan


yang tercapai

% 80 80

8,413,025,500

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

Indeks profesionalitas ASN % 60 62 Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral


Ketenagalistrikan


Rumah Tangga Miskin (RTM)

yang teraliri listrik

% 0.44 44.2

13,750,000,000

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

2.05.16 Program Pengelolaan Energi Persentase Peningkatan

Kapasitas Energi Baru

Terbarukan yang terbangun

% 0.07 20.42

5,500,000,000

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral


Pertambangan

Persentase Pengusahaan

Pertambangan yang taat

aturan

% 81 83

2,300,000,000

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

Luas Area Penambangan

Tanpa Izin yang mendapatkan

pembinaan

Ha 0 100 Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral


Kegeologian dan Air Tanah

Persentase Pengusahaan Air

Tanah yang taat aturan

% 90 92

3,500,000,000

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

-604-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

2.05.19 Program Pengelolaan UPT

Pengujian Energi dan Sumber

Daya Mineral


pengguna jasa masyarakat

yang terlayani

% 16.7 10

1,750,000,000

Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral

2070100 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

75,567,427,700

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Perdagangan

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2.06.15 Program Peningkatan Ekspor

dan Pengendalian Impor

Net-ekspor nonmigas Milyar US$ 0 2.92

10,804,261,125

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Net ekspor perdagangan

dalam negeri

Trilliun Rupiah 208.15 130

10,335,286,944

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan (wilayah kerja

UPT Perlindungan Konsumen

Surabaya)

Persentase jumlah temuan

dalam pengawasan barang

beredar, jasa dan tertib niaga

% 3.22 10

1,930,582,487

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan





Malang)




% 3.7 10

1,803,685,367

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan





Jember)




% 3.34 10

1,803,685,367

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

-605-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.





Bojonegoro)




% 4.34 10

1,803,685,367

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan





Kediri)




% 4.04 10

1,878,283,511

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2.06.22 Program Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang UPT

PSMB-LT Surabaya

Pertumbuhan sertifikasi mutu

produk di UPT PSMB - LT

Surabaya

% 10.9 1

2,840,245,074

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2.06.23 Program Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang UPT

PSMB-LT Jember

Pertumbuhan sertifikasi mutu

produk pada UPT PSMB-LT

Jember

% 10.9 1

2,950,862,992

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 88.5

6,802,960,638

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Persentase realisasi anggaran % 0 88.5 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Indeks profesionalitas ASN 0 0 88.5 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Industri Agro

Nilai produksi industri agro Trilliun Rupiah 190.4 191

3,489,297,696

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Industri Non Agro

Nilai produksi industri non

agro

Trilliun Rupiah 27.14 28

4,423,974,880

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Industri dan Perdagangan

Jumlah Rumusan Rancangan

Kebijakan

Dokumen 10 10

2,134,830,652

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

-606-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Pelayanan Teknis Industri

Kayu dan Produk Kayu


Pelayanan Teknis Industri

Kayu dan Produk Kayu

% 0.05 2

3,261,985,569

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Pelayanan Teknis pada UPTI

Kulit dan Produk Kulit


Pelayanan Jasa Teknis

Industri Kulit dan Produk

Kulit

% 0.59 2

3,778,283,198

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan



Logam dan Perekayasaan



Industri Logam dan

Perekayasaan

% 0.17 2

3,261,985,569

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan



Makanan Minuman dan

Kemasan



Industri makanan minuman

dan kemasan

% 2

3,139,998,566

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2.07.23 Program Pembinaan

Standarisasi dan Desain

Produk Industri pada UPT

PMPI dan TK Surabaya



Industri di UPT PMPI dan TK

Surabaya

% 0.41 2

3,084,525,776

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan


Standarisasi dan Desain

Produk Industri pada UPT

PMPI dan TK Malang



Industri di UPT PMPI dan TK

Malang

% 0.29 2

3,879,838,880

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Perindustrian

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan



Aneka Industri dan Kerajinan



Industri di UPTI Aneka

Industri dan Kerajinan

% 0 2

2,159,168,043

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

-607-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Kesekretariatan Daerah

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

3030101

Biro Administrasi

Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

18,703,044,000

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0

1,022,234,000

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

Persentase realisasi anggaran % Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

Indeks profesionalitas ASN % Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah


Otonomi Daerah, Aparatur

Pemerintah Daerah dan

Fasilitasi Keanggotaan DPRD

di Provinsi Jawa Timur

Prosentase Rumusan

Rekomendasi dan Kebijakan

Otonomi Daerah, Aparatur

Pemerintah Daerah dan

Fasilitasi Keanggotaan DPRD

di Provinsi Jawa Timur

prosentase 0 100

5,397,000,000

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah


Layanan Administrasi

Pemerintahan Desa

Prosentase Rumusan


Layanan Administrasi

pemerintahan desa

prosentase 0 100

4,496,500,000

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

3.03.17 Program Peyelenggaraan

Administrasi Kewilayahan

dan Pemerintahan

Prosentase Rumusan


penyelenggaraan administrasi

prosentase 0 100

7,787,310,000

Biro Administrasi

Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

-608-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

kewilayahan dan

pemerintahan yang dihasilkan

3030102 Biro Administrasi


60,000,000,000

Biro Administrasi



Kesekretariatan


yang tercapai

% 90 93

5,793,420,640

Biro Administrasi


Persentase realisasi anggaran % 90 93 Biro Administrasi


Indeks profesionalitas ASN % 80 85 Biro Administrasi


3.03.32 Program Layanan

Administrasi Bidang Mental

Kerohanian

Persentase rumusan

kebijakan di bidang mental

kerohanian yang

ditindaklanjuti

% 80 85

7,147,856,504

Biro Administrasi


3.03.33 Program layanan

administrasi bidang

Pendidikan, Kepemudaan,

Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata

Persentase rumusan

Kebijakan di Bidang

Pendidikan, Kepemudaan,

Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata yang

ditindaklanjuti

% 80 85

9,354,954,584

Biro Administrasi



administrasi Bidang Tenaga

Kerja, Transmigrasi,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Persentase rumusan

kebijakan di bidang tenaga

kerja, transmigrasi,

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak yang

ditindaklanjuti

% 80 85

15,487,341,803

Biro Administrasi


-609-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


administrasi bidang sosial,

kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga

berencana

Persentase rumusan

kebijakan di bidang sosial,

kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga

berencanan yang

ditindaklanjuti

% 80 85

5,809,771,416

Biro Administrasi


3.03.37 Program dukungan layanan

administrasi bantuan hibah

dan bantuan sosial

Persentase rekomendasi

permohonan bantuan hibah

yang ditindaklanjuti

% 90 93

16,406,655,053

Biro Administrasi


3030103 Biro Hukum

12,810,279,159

Biro Hukum


Kesekretariatan


yang tercapai

% 73 76

1,961,255,377

Biro Hukum

Persentase realisasi anggaran % 93 93 Biro Hukum

Indeks profesionalitas ASN Persen 84.11 84.51 Biro Hukum

03:03:22 Program Pembentukan

produk Hukum Provinsi

Persentase Rancangan Produk

Hukum Provinsi Jawa Timur

yang disusun tepat waktu

Persen 85 85

2,468,375,250

Biro Hukum

03:03:23 Program Pembinaan dan

Pengawasan Kebijakan

Kabupaten / Kota

Persentase Rancangan Hasil

Evaluasi dan Fasilitasi

terhadap Produk Hukum

Kabupaten/Kota yang

disusun tepat waktu

Persen 100 100

2,193,259,415

Biro Hukum

03:03:24 Program Bantuan Hukum

dan Pemajuan HAM

Persentase Perkara yang telah

berkekuatan hukum tetap

Persen 40 40

3,832,296,856

Biro Hukum

Persentase Rancangan Saran

/ Pertimbangan Hukum yang

disusun sesuai SOP

Persen 85 85 Biro Hukum

-610-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase Predikat

Implementasi Aksi HAM

Provinsi yang mendapat nilai

"MEMUASKAN"


03:03:25 Program Penyuluhan,

Dokumentasi dan Informasi

Hukum

Persentase Produk Hukum

Provinsi yang diupload tepat

waktu di Website JDIH

Provinsi

Persen 85 85

2,355,092,261

Biro Hukum

Persentase Usulan Desa /

Kelurahan Sadar Hukum



Perekonomian

42,735,019,000

Biro Administrasi

Perekonomian


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 0

12,730,529,607

Biro Administrasi

Perekonomian

Persentase realisasi anggaran % 0 0 Biro Administrasi

Perekonomian

Indeks profesionalitas ASN % 0 0 Biro Administrasi

Perekonomian

03:03:26 Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai

Presentase Rumusan

Kebijakan di bidang Cukai

% 0 0

3,109,969,531

Biro Administrasi

Perekonomian

03:03:27 Program Analisis Makro

Ekonomi, Sarana

Perekonomian, Perindustrian

dan Perdagangan

Presentase Rumusan

Kebijakan Analisis Makro

Ekonomi, Sarana

Perekonomian, Perindustrian

dan Perdagangan

% 0 0

16,200,392,766

Biro Administrasi

Perekonomian

03:03:28 Program Pembinaan BUMD

dan investasi Daerah

Presentase Rumusan

Kebijakan pembinaan BUMD

dan investasi daerah

% 0 0

3,353,390,967

Biro Administrasi

Perekonomian

-611-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3.03.97 Program Koperasi, Ekonomi

Kreatif dan sumberdaya Alam

Presentase Rumusan

Kebijakan koperasi, ekonomi

kreatif dan sumber daya alam

% 0 0

7,340,736,129

Biro Administrasi

Perekonomian


Pembangunan

12,585,773,743

Biro Administrasi

Pembangunan


Kesekretariatan

Nilai evaluasi implementasi

SAKIP Biro Administrasi

Pembangunan

% 81 82

2,092,687,500

Biro Administrasi

Pembangunan

Persentase Indikator Program

yang Tercapai

% 100 100 Biro Administrasi

Pembangunan

Persentase Realisasi Anggaran % 95 96 Biro Administrasi

Pembangunan

Indeks Profesionalitas ASN % 88 88 Biro Administrasi

Pembangunan

3.03.19 Program Sinkronisasi

Infrastruktur Bidang Sumber

Daya Air, Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan

Bina Konstruksi

Jumlah rumusan kebijakan dokumen 0 8

3,019,897,743

Biro Administrasi

Pembangunan

3.03.20 Program Sinkronisasi

Infrastruktur proyek

strategis, kerjasama

pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU),

kebinamargaan dan

perhubungan

Jumlah rumusan kebijakan Rumusan

kebijakan

3 10

3,908,400,000

Biro Administrasi

Pembangunan

3.03.21 Program Penyusunan

Kebijakan dan Pengendalian

Administrasi Pembangunan

Jumlah rumusan kebijakan dokumen 10 9

3,564,788,500

Biro Administrasi

Pembangunan

-612-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3030107 Biro Organisasi

11,685,048,860

Biro Organisasi


Kesekretariatan


yang tercapai

% 80 80

1,984,321,430

Biro Organisasi

Persentase realisasi anggaran % 90 90 Biro Organisasi

Indeks profesionalitas ASN % 66 67 Biro Organisasi

3.03.73 Program Penataan dan

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

Jumlah perangkat daerah

Kabupaten/Kota yang

dievaluasi kelembagaannya

perangkat

daerah

Kab/Kota

76 114

2,284,518,792

Biro Organisasi


Provinsi yang ditata

kelembagaannya

perangkat

daerah prov

21 47 Biro Organisasi


provinsi yang menggunakan

Anjab dan ABK sebagai dasar

penataan pegawai

perangkat

daerah

5 11 Biro Organisasi


Ketalaksanaan dan

Pelayanan Publik


Provinsi Jawa Timur yang

menerapkan ketatalaksanaan

pemerintahan

PD 55 55

3,714,333,620

Biro Organisasi

Jumlah kabupaten/ kota

yang menerapkan

ketatalaksanaan

pemerintahan

kab/kota 38 38 Biro Organisasi



menerapkan standarisasi

pelayanan publik

PD 18 26 Biro Organisasi

-613-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


yang menerapkan

standarisasi pelayanan publik

kab/ kota 38 38 Biro Organisasi


Kinerja Pemerintah Daerah


dengan predikat AKIP minimal

BB

kab/ kota 0 29

3,701,875,018

Biro Organisasi


Provinsi Jawa Timur dengan

predikat AKIP minimal A

PD 0 55 Biro Organisasi

Persentase unit kerja provinsi

dan kabupaten/ kota yang

telah menerapkan budaya

kerja

% 0 100 Biro Organisasi

Persentase ASN Sekretariat

Daerah Prov. Jatim yang puas

terhadap pelayanan

kepegawaian

% 0 80 Biro Organisasi

3030108 Biro Umum

131,672,400,000

Biro Umum


Pelayanan Kerumahtanggaan

IKM dibidang

Kerumahtanggaan

IKM 82.25 83.5

110,122,956,000

Biro Umum


Administrasi Keuangan Setda

IKM Dibidang Administrasi

Keuangan Setda

IKM 82.3 83.5

19,744,000,000

Biro Umum

03:03:31 Program Pelayanan Umum,

Pengelolaan Surat Ekspedisi

dan Arsip

IKM Di Bidang Arsip dan

Ekspedisi

IKM 82.36 83.5

1,805,444,000

Biro Umum

3030109 Biro Hubungan Masyarakat

dan Protokol

34,407,302,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

-614-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 80

2,163,302,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

Persentase realisasi anggaran % 96.06 90 Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

Indeks profesionalitas ASN % 80 89 Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol


Kualitas Ketersediaan

Informasi

Persentase Berita Media

Massa dan Isu Publik

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang dianalisis dan

disebarluaskan

% 100 100

5,860,000,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol


Kualitas Penyebarluasan

Informasi dan Dokumentasi

Persentase Tersebarluasnya

Informasi kepada Masyarakat

% 0 100

11,000,000,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol


Kuantitas dan Kualitas

Administrasi Kerjasama

Persentase Kesepakatan dan

Perjanjian Kerjasama yang

terdokumentasikan

% 100 100

5,160,000,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol


Pelayanan Keprotokolan

Persentase Layanan

Keprotokolan

% 100 100

10,224,000,000

Biro Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

3030110 Biro Barang dan Jasa

15,635,398,800

Biro Barang dan Jasa


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 100

4,635,398,800


Persentase realisasi anggaran % 0 100 Biro Barang dan Jasa

Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Biro Barang dan Jasa

-615-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

03:03:49 Program Pembinaan

Pengadaaan Barang/Jasa

Persentase UKPBJ di Jawa

Timur yang memenuhi level

kematangan minimal 3

% 0

3,480,000,000


03:03:50 Program pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik

Presentase penggunaan SPSE

terhadap belanja pengadaan

% 0 100

3,590,000,000


03:03:51 Program pengelolaan dan

pelaksanaan pengadaan

barang/jasa

Persentase pelayanan

pemilihan penyedia

barang/jasa yang tepat waktu

sesuai SOP

% 0 100

3,930,000,000


Kesekretariatan DPRD Sekretariat DPRD

3040100 Sekretariat DPRD

295,510,264,600

Sekretariat DPRD

3.04.04 Program Pendukung Layanan

Administrasi Umum


Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur

terhadap layanan

administrasi umum

kesekretariatan DPRD

% 81.32 81

41,417,960,793

Sekretariat DPRD

3.04.05 Program Pendukung Layanan

Administrasi Keuangan


Prosentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun

tepat waktu

% 100 81

14,843,718,503

Sekretariat DPRD


Persidangan

Indeks kepuasan DPRD

terhadap layanan persidangan

% 80.18 81

135,945,370,807

Sekretariat DPRD


Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

Indeks kepuasan DPRD

terhadap layanan

penyusunan perundang-

undangan

% 77.77 81

103,303,214,497

Sekretariat DPRD

Pengawasan Inspektorat

-616-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3050100 Inspektorat

31,878,618,000

Inspektorat


Kesekretariatan


yang tercapai

% 90 77

7,047,965,000

Inspektorat

Persentase realisasi anggaran % 95 90 Inspektorat

Indeks profesionalitas ASN % 83 77 Inspektorat


Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Persentase Kerugian Daerah persen 78 50

15,699,410,000

Inspektorat

3.05.16 Program Reviu Dokumen

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pelaksanaan Reviu kali 8 18

767,550,000

Inspektorat

3.05.20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

persen 80.67 76

3,682,498,000

Inspektorat


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase Aparatur

Pengawasan yang Mengikuti

Diklat/ PKS

persen 100 100

986,820,000

Inspektorat

3.05.79 Program Pencegahan Korupsi Persentase Pelaksanaan

Kegiatan Pencegahan Korupsi

persen 100 100

3,694,375,000

Inspektorat

Perencanaan

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

3060100 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

86,307,460,300

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

-617-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 75 76

36,657,713,800

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase realisasi anggaran % 94 90 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Indeks profesionalitas ASN % 85.5 85.87 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

3.06.15 Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia


perangkat daerah mitra

Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang

tercapai

% 74 76

8,880,000,000

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pembangunan Ekonomi Dan

Sumberdaya Alam



Bidang Ekonomi dan

Sumberdaya Alam yang

tercapai

% 74 76

7,250,000,000

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pembangunan Infrastruktur

dan Kewilayahan



Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan yang tercapai

% 74 76

13,420,193,000

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

3.06.18 Program Pengendalian,

Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan

dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan

perencanaan perangkat

daerah

% 80 80

12,628,382,500

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

-618-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Persentase ketersediaan data

perencanaan pembangunan

% 84 85 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Pembangunan Daerah



Bidang Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi Dan

Pelaporan Pembangunan

Daerah yang tercapai

% 74 76

7,471,171,000

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Keuangan

Badan Pendapatan

Daerah

3070100 Badan Pendapatan Daerah

188,776,326,750

Badan Pendapatan

Daerah


Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran % 95.27 100

113,334,401,446

Badan Pendapatan

Daerah

Indeks profesionalitas ASN % 87.47 Badan Pendapatan

Daerah


Anggaran dan Pelaporan

Perangkat Daerah

Persentase Indikator Program

Perangkat Daerah yang

Tercapai

% 100 100

1,046,188,508

Badan Pendapatan

Daerah

3.07.15 Program Operasional

Pemungutan dan Pelayanan

Pajak Daerah serta Retribusi

Daerah UPT PPD Surabaya

Timur

Jumlah Penerimaan PAD di

UPT PPD Surabaya Timur

Milyar Rupiah 2967 3047

2,377,672,588

Badan Pendapatan

Daerah





UPT PPD Surabaya Selatan


2,050,673,968

Badan Pendapatan

Daerah

-619-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Selatan





Utara


UPT PPD Surabaya Utara


2,467,141,300

Badan Pendapatan

Daerah





Barat


UPT PPD Surabaya Barat


1,935,628,810

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Mojokerto


UPT PPD Mojokerto


2,184,457,161

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Sidoarjo


UPT PPD Sidoarjo


3,175,502,257

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Bojonegoro


UPT PPD Bojonegoro


1,615,535,327

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Jombang


UPT PPD Jombang


1,799,169,500

Badan Pendapatan

Daerah

-620-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Daerah UPT PPD Gresik


UPT PPD Gresik


1,922,382,524

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Lamongan


UPT PPD Lamongan


1,359,406,772

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Nganjuk


UPT PPD Nganjuk


1,504,619,355

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Tuban


UPT PPD Tuban


1,516,030,838

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Malang Kota


UPT PPD Malang Kota


1,673,702,134

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Malang

Selatan


UPT PPD Malang Selatan


1,608,832,988

Badan Pendapatan

Daerah





UPT PPD Malang Utara dan

Batu Kota


1,908,288,725

Badan Pendapatan

Daerah

-621-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Daerah UPT PPD Malang

Utara dan Batu Kota




Daerah UPT PPD Blitar


UPT PPD Blitar


1,868,522,382

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Pasuruan


UPT PPD Pasuruan


2,235,951,939

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Banyuwangi


UPT PPD Banyuwangi


1,953,532,814

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Jember


UPT PPD Jember


2,345,812,125

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Probolinggo


UPT PPD Probolinggo


2,159,278,914

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Lumajang


UPT PPD Lumajang


1,320,079,106

Badan Pendapatan

Daerah




UPT PPD Situbondo

Milyar Rupiah 85 79

1,359,674,984

Badan Pendapatan

Daerah

-622-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Daerah UPT PPD Situbondo




Daerah UPT PPD Bondowoso


UPT PPD Bondowoso

Milyar Rupiah 80 74

1,321,664,894

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Kediri


UPT PPD Kediri


2,487,316,821

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Madiun


UPT PPD Madiun


2,013,129,026

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Ponorogo


UPT PPD Ponorogo


1,542,942,777

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD

Tulungagung


UPT PPD Tulungagung


1,214,883,841

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Magetan


UPT PPD Magetan


1,568,212,183

Badan Pendapatan

Daerah

-623-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.




Daerah UPT PPD Ngawi


UPT PPD Ngawi


1,651,378,503

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Trenggalek


UPT PPD Trenggalek


1,403,485,313

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Pacitan


UPT PPD Pacitan

Milyar Rupiah 62 61

1,356,571,955

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Pamekasan


UPT PPD Pamekasan

Milyar Rupiah 99 91

1,351,813,200

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Bangkalan


UPT PPD Bangkalan

Milyar Rupiah 97 87

1,313,160,277

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Sampang


UPT PPD Sampang

Milyar Rupiah 58 52

1,032,786,974

Badan Pendapatan

Daerah




Daerah UPT PPD Sumenep


UPT PPD Sumenep

Milyar Rupiah 84 77

1,286,406,758

Badan Pendapatan

Daerah

-624-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3.07.51 Program Perencanaan dan

Pengembangan Pendapatan

Asli Daerah

Target Pendapatan Asli

Daerah


1,303,928,500

Badan Pendapatan

Daerah

3.07.52 Program Pengelolaan Pajak

Daerah

Jumlah Realisasi Penerimaan

Pajak Daerah


2,661,586,950

Badan Pendapatan

Daerah


Retribusi Daerah, Bagi Hasil

dan Lain-Lain Pendapatan

Jumlah Realisasi Penerimaan

Retribusi Daerah & Lain-Lain

Pendapatan

Milyar Rupiah 27.7 23.3

1,060,757,860

Badan Pendapatan

Daerah


Pelayanan Pajak Daerah

Persentase Layanan yang

Bersertifikat

% 91 93

2,111,974,367

Badan Pendapatan

Daerah

3.07.55 Program Pengendalian

Operasional, Administrasi

Pajak dan Retribusi Daerah


Temuan SPI

% 5.3 5

2,155,896,126

Badan Pendapatan

Daerah

Persentase tindak lanjut hasil

pemeriksaan eksternal dan

internal pengawasan

% 100 100 Badan Pendapatan

Daerah


Sistem Teknologi Informasi

Pendapatan

Service Level Agreement (SLA) % 37 95

3,215,943,960

Badan Pendapatan

Daerah

3070200 Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah (SKPD)

72,556,299,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)


Kesekretariatan


yang tercapai

persen 100 76

29,918,861,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

Persentase realisasi anggaran persen 92.72 90 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

-625-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Indeks profesionalitas ASN persen 86.35 86.35 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

03:07:57 Program Penyusunan APBD

dan PAPBD Provinsi Jawa

Timur

Jumlah Dokumen Rancangan

Perda tentang APBD dan

PAPBD serta Rancangan

Pergub tentang Penjabaran

APBD dan PAPBD

Dokumen 4 4

7,839,989,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

03:07:58 Program Pengendalian Kas

dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen SPD, SP2D

(Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ,

dan SKPP serta Laporan

Posisi Kas, Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran

Kas, dan Laporan Aliran Kas

Dokumen 10 508

6,202,020,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

03:07:59 Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi

Jawa Timur

Jumlah Dokumen Raperda

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Rapergub tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Dokumen 2 2

7,870,033,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)


Kapasitas Kelembagaan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah


terlayani

persen 1325 100

8,689,197,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

3.07.61 Program Pengelolaan Aset

Daerah

Jumlah laporan barang milik

daerah

dokumen 1 1

7,189,317,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

-626-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Kab./Kota

Jumlah Draft Keputusan

Gubernur tentang hasil

evaluasi atas rancangan perda

tentang APBD, PAPBD dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kab/kota

se Jatim

dokumen 114 114

4,846,882,000

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah (SKPD)

Kepegawaian

Badan Kepegawaian

Daerah

3080100 Badan Kepegawaian Daerah

21,814,216,000

Badan Kepegawaian

Daerah


Kesekretariatan


yang tercapai

% 94.8 95

10,996,694,000

Badan Kepegawaian

Daerah

Persentase realisasi anggaran % 92.81 93 Badan Kepegawaian

Daerah

Indeks profesionalitas ASN % 91.57 88 Badan Kepegawaian

Daerah

3.08.15 Program Penataan Aparatur

Sipil Negara (ASN)

Persentase pengisian jabatan

struktural oleh Tim Kinerja

ASN (Baperjakat)

persen 100 100

2,392,522,000

Badan Kepegawaian

Daerah

Persentase penyelesaian SK

Jabatan Fungsional

persen 96.6 97 Badan Kepegawaian

Daerah


Pangkat Pegawai

persen 98 98.5 Badan Kepegawaian

Daerah


Perpindahan Pegawai

persen 97 98 Badan Kepegawaian

Daerah

3.08.16 Program Pembinaan Disiplin,

Kesejahteraan, Penilaian

Kinerja dan Perlindungan


realisasi kinerja ASN

Persen 95 100

4,025,000,000

Badan Kepegawaian

Daerah

-627-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Hukum Aparatur Sipil Negara

(ASN)

Persentase tingkat kehadiran

pegawai ASN per bulan

Persen 98 100 Badan Kepegawaian

Daerah

3.08.54 Program Perencanaan,

Pengolahan Sistem Informasi

Data dan Pengadaan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Persentase data kepegawaian

yang lengkap

Persentase 96 99

2,275,000,000

Badan Kepegawaian

Daerah

Persentase formasi jabatan

yang sesuai dengan

kebutuhan

Persentase 98 98.2 Badan Kepegawaian

Daerah


Kompetensi Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Persentase pegawai yang

mengikuti Assesment

Persentase 65 30

2,125,000,000

Badan Kepegawaian

Daerah

Persentase pegawai yang

mengikuti Ujian Kedinasan

dan lulus

Persentase 90 92 Badan Kepegawaian

Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

3090100 Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

97,065,705,000

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

26,804,000,000

Badan

Pengembangan

-628-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Sumber Daya

Manusia

Persentase realisasi anggaran % 85 85 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Indeks profesionalitas ASN % 85 85 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

3.09.21 Program pelatihan

kepemimpinan PNS dan

Pelatihan Dasar CPNS

persentase alumni pelatihan

kepemimpinan PNS dan

pelatihan dasar CPNS

% 90 92

25,490,000,000

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

3.09.22 Program pelatihan urusan

pemerintahan Daerah SDM

Aparatur

Persentase alumni pelatihan

urusan pemerintahan daerah

SDM aparatur

% 80 81

17,266,000,000

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

3.09.23 Program pelatihan jabatan

fungsional dan sosial kultural

SDM Aparatur

persentase alumni pelatihan

jabatan fungsional dan sosial

kultural SDM aparatur

% 79.5 80.5

9,040,705,000

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia


pengajaran dan sertifikasi

kompetensi

Persentase alumni yang

menerapkan sebagian besar

hasil pelatihan ditempat

kerjanya

% 0 80.5

18,465,000,000

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Persentase WI yang

memperoleh hasil evaluasi

dengan kualifikasi

% 0 81.5 Badan

Pengembangan

-629-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

memuaskan dan sangat

memuaskan

Sumber Daya

Manusia

Persentase dokumen

teknologiinformasi yang

tersusun

% 0 100 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Persentase alumni uji

sertfikasi yang memperoleh

sertifikat uji kompetensi

% 0 91 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Penelitian dan

Pengembangan

Badan Penelitian dan

Pengembangan

3100100 Badan Penelitian dan

Pengembangan

18,738,484,000


Pengembangan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

7,670,484,000


Pengembangan

Persentase realisasi anggaran % 94.73 95 Badan Penelitian dan

Pengembangan

Indeks profesionalitas ASN % 87 87.2 Badan Penelitian dan

Pengembangan

3.10.77 Program Penelitian

Pemerintahan dan

Kemasyarakatan

Persentase hasil penelitian

pemerintahan dan

kemasyarakatan yang

dimanfaatkan oleh

stakeholder

Persen 73 77

2,500,000,000


Pengembangan

-630-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3.10.78 Program Penelitian Ekonomi,

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Persentase hasil penelitian

ekonomi, sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang

dimanfaatkan oleh

stakeholders

Persen 73 77

2,500,000,000


Pengembangan

3.10.80 Program Pengembangan Hasil

Penelitian dan Teknologi

Terapan

Persentase hasil

pengembangan dan teknologi

terapan yang dimanfaatkan

oleh stakeholders

Persen 73 77

3,100,000,000


Pengembangan


Kemitraan dan Inovasi

Daerah

Persentase pengembangan

kemitraan dan inovasi daerah

yang dimanfaatkan oleh

stakeholders

% 62.5 77

2,968,000,000


Pengembangan

Koordinasi Pelaksanaan

Urusan

Badan Penghubung

Daerah Provinsi

3110100 Badan Penghubung Daerah

Provinsi

61,906,865,000

Badan Penghubung

Daerah Provinsi


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

25,553,930,000

Badan Penghubung

Daerah Provinsi

Persentase realisasi anggaran % 100 100 Badan Penghubung

Daerah Provinsi

Indeks profesionalitas ASN % 81 82 Badan Penghubung

Daerah Provinsi

3.11.15 Program Pelayanan Badan

Penghubung Daerah

Hasil SKM/IKM (Indekx

Kepuasaan Masyarakat)

Prosentase 100 90

36,352,935,000

Badan Penghubung

Daerah Provinsi

Wawasan Bangsa

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

3120100 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

16,867,515,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

-631-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.


Kesekretariatan


yang tercapai

% 80 80

6,088,497,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Persentase realisasi anggaran % 94.24 95 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Indeks profesionalitas ASN % 87.21 87.8 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

3.12.15 Program Pemantapan

Integrasi Bangsa

Jumlah Kelembagaan yang

melaksanakan Pemantapan

Integrasi Bangsa

lembaga 63 67

3,200,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Kewaspadaan Daerah

Jumlah Kejadian terkait

Konflik Sosial

kejadian 40 38

3,000,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah laporan Deteksi dini

dan cegah dini terhadap

konflik sosial

laporan 11 11 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Hubungan Antar Lembaga


Ormas/LSM yang berperan

aktif

persen 12.8 13.5

2,329,018,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah Partai Politik yang

melakukan kegiatan

kaderisasi

Partai Politik 0 11 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Etika dan Budaya Politik

Persentase peran serta

Pemilih Pemula dalam

Pengembangan Etika dan

Budaya Politik

persen 0.033 0.041

2,250,000,000

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah kejadian terkait

politik

kejadian 22 26 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

-632-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3130100 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

65,472,575,000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah


Kesekretariatan


yang tercapai

% 100 100

19,650,000,000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Persentase realisasi anggaran % 96.63 95 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Indeks profesionalitas ASN % 43 71.7 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

3.13.15 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan


Jumlah dokumen

penanggulangan bencana

yang disusun

Dokumen 1 1

18,850,000,000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

3.13.16 Program Kedaruratan dan

Logistik Penanggulangan

Bencana

Jumlah desa/kelurahan

terdampak bencana yang

ditangani

Desa/Kel. 100 100

17,350,000,000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

3.13.17 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi


Persentase pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana

% 100 100

9,622,575,000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi Wilayah

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

3140100 Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan

6,500,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

-633-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Pembangunan Provinsi Jawa

Timur I Madiun

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 100

4,225,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

Persentase realisasi anggaran % 0 96 Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

3.14.15 Program Koordinasi,

Fasilitasi dan Monev

Penyelenggaraan East Java

Super Corridor (EJSC)


terhadap pelayanan EJSC

% 0 70

350,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

-634-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan

Persentase Rekomendasi Hasil

Koordinasi Bidang

Pemerintahan yang

ditindaklanjuti

% 0 100

450,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi


Koordinasi Bidang

Pembangunan Ekonomi yang

ditindaklanjuti

% 0 100

450,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Kemasyarakatan


Koordinasi Bidang

Kemasyarakatan yang

ditindaklanjuti

% 0 100

450,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang Sarana

dan Prasarana


Koordinasi Bidang Sarana dan

Prasarana yang

ditindaklanjuti

% 0 100

450,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

3.14.97 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Persentase Ketersediaan Data

dan Informasi Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota

% 0 66

125,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

-635-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Provinsi Jawa Timur

I Madiun

3140200

Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan


Timur II Bojonegoro

6,500,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 96

4,145,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro


Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro


Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro




terhadap Pelayanan EJSC

% 0 50

750,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

-636-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan


Koordinasi Bidang

Pemerintahan yang

ditindaklanjuti

% 0 0

450,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi


Koordinasi Bidang


ditindaklanjuti

% 0 0

360,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Kemasyarakatan


Koordinasi Bidang

Kemasyarakatan yang

ditindaklanjuti

% 0 0

360,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan


dan Prasarana



Prasarana yang

ditindaklanjuti

% 0 0

360,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro

-637-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

3.14.97 Program pengembangan Data

Informasi




% 0 80

75,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

II Bojonegoro

3140300


Pemerintahan dan


Timur III Malang

6,500,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang


Kesekretariatan


yang tercapai

% 65 70

4,420,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang

Persentase realisasi anggaran % 92.9 93 Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang

Indeks profesionalitas ASN % 87.8 88 Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

-638-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Provinsi Jawa Timur

III Malang






Terhadap Pelayanan EJSC

% 0 2.5

300,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan


Koordinasi Bidang

Pemerintahan yang

ditindaklanjuti

% 95 96

420,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi


Koordinasi Bidang


ditindaklanjuti

% 95 96

420,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Kemasyarakatan


Koordinasi Bidang

Kemasyarakatan yang

ditindaklanjuti

% 95 96

420,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang



Penyelenggaraan



Sarana yang ditindaklanjuti

% 95 96

420,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

-639-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Pemerintahan dan


dan Prasarana

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang

3.14.97 Program pengembangan Data

Informasi




% 65 70

100,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

III Malang

3140400


Pemerintahan dan


Timur IV Pamekasan

6,500,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 80

3,555,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan


Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan

Indeks profesionalitas ASN % 0 87.4 Badan Koordinasi

Wilayah

-640-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan






terhadap Pelayanan EJSC

% 0 20

525,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan


Koordinasi Bidang

Pemerintahan yang

ditindaklanjuti

% 0

375,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi


Koordinasi Bidang


ditindaklanjuti

% 0 96

395,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Kemasyarakatan


Koordinasi Bidang

Kemasyarakatan yang

ditindaklanjuti

% 0 96

1,240,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan

-641-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan


dan Prasarana



Prasarana yang

ditindaklanjuti

% 0 96

300,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan


dan Informasi



Daerah Kabupaten

% 0 85

110,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

IV Pamekasan

3140500


Pemerintahan dan


Timur V Jember

6,500,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember


Kesekretariatan


yang tercapai

% 0 67

3,445,520,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember


Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

-642-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Provinsi Jawa Timur

V Jember


Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember

3.14.15 Program Koordinasi,Fasilitasi

dan Monev Penyelenggaraan

East Java Super Corridor

(EJSC)


Terhadap Pelayanan EJSC

% 0 2.51

579,480,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan


Koordinasi Bidang

Pemerintahan yang

ditindaklanjuti

% 0 96

600,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi


Koordinasi Bidang


ditindaklanjuti

% 0 96

600,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember



Penyelenggaraan


Koordinasi Bidang

Pembangunan

% 0 96

600,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

-643-

No



Pembangunan


(Outcome) Satuan

Kondisi

Awal




Target Rp.

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan

Kemasyarakatan

Kemasyarakatan yang

ditindaklanjuti

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember



Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan Sarana dan

Prasarana


Koordinasi Bidang

Pembangunan Sarana dan

Prasarana yang

ditindaklanjuti

% 0 96

600,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember


dan Informasi




% 0 50

75,000,000

Badan Koordinasi

Wilayah

Pemerintahan dan

Pembangunan

Provinsi Jawa Timur

V Jember

-644-

BAB VIII

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, suatu

perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut

seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

BUMD sebagai institusi memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan

badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:

a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;

b. Badan usaha dimiliki oleh:

1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;

2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;

3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau

4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan;

d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan

e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BUMD juga memiliki aktivitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya.

Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang

bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, peraturan

perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan

c. Pengelolaan BUMD memedomani dua regulasi, yaitu regulasi yang terkait

dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha sebagai sektor

privat.

-645-

Berdasarkan karakteristik diatas, seluruh pemangku kepentingan

diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen

pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut,

maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut

dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya

serta dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan

BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota

Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,

Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2026,

kebijakan BUMD diarahkan pada penanganan dan pemulihan perekonomian

akibat dampak Pandemi Covid-19, antara lain mendukung aktivitas usaha

mikro, kecil, dan menengah, mendukung ketersediaan bahan pokok,

penyediaan air bersih, penyediaan kawasan industri untuk melakukan usaha,

serta pengelolaan Participating Interest (PI) pada beberapa Wilayah Kerja (WK)

Minyak dan Gas. Selain itu, BUMD juga telah memberikan kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020, salah satu BUMD yaitu PT

Jatim Graha Utama (JGU), BUMD milik Pemprov Jatim ini melayani pembelian

sembako secara online murah dan dikirimkan langsung kepada masyarakat

terdampak Pandemi Covid-19 melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia. Ke

depan, kebijakan penyertaan modal pada BUMD akan disesuaikan dengan

peran BUMD dalam mendukung Visi Misi Pembangunan dan kemampuan

fiscal daerah.

8.1 Profil BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki modal pada 10 (sepuluh)

perusahaan, yaitu 7 (tujuh) perusahaan dengan kepemilikan diatas 51% dan 3

(tiga) perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 51%. Sebagaimana telah

disampaikan diatas, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD

-646-

apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51 % modalnya

dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka saat

ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan

dengan kepemilikan minoritas, dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Perusahaan berorientasi profit dalam jangka menengah atau 1 sampai 5

tahun, yaitu:

1. PT. Bank Jatim

a. Bergerak di bidang perbankan;

b. Didirikan dengan Akta Notaris Anwar Mahajudin, Nomor 91 Tanggal

17 Agustus 1961. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank

Pembangunan Daerah yang mengatur bahwa Bank Pembangunan

Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah, maka ditetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976

tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Seiring dengan

perkembangan perekonomian dan dalam rangka memperkuat

permodalan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur;

c. Pada tanggal 12 Juli 2012, PT. Bank Jatim telah melakukan Initial

Public Offering (IPO), dan sahamnya secara resmi telah tercatat di

Bursa Efek Indonesia;

d. Permodalan; dan

Modal dasar : Rp. 9.000.000.000.000,00

Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 1.919.228.412.000,00

Kepemilikan Modal :

Saham Seri A : 51,25% Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

28,43% Pemerintah Daerah lain

-647-

Saham Seri B : 20,32% Komisaris, Direksi,

Masyarakat

e. Jaringan kantor

Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 41 kantor cabang

konvensional, termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki

7 cabang syariah, serta 160 kantor cabang pembantu konvensional,

9 kantor cabang pembantu syariah, 207 kantor kas, 203 payment

point, 8 payment point syariah, dan 191 kantor layanan syariah.

2. PT. BPR Jatim

a. Bergerak di bidang perbankan;

b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000

tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat

Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan

Rakyat Jawa Timur, serta akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor

72 Tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Kosidi

Wirjohardjo, SH dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-15080

HT.01.01 TH 2001 tanggal 5 Desember 2001;

c. Permodalan; dan

Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00

Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 360.380.300.000,00

Kepemilikan Modal :

86,49% Pemerintah Provinsi Jawa Timur

0,28% DPP Bank Jatim


d. Jaringan kantor

Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 32 kantor cabang

konvensional, serta 112 kantor kas, 32 mobil kas keliling, 3

payment point, dan 35 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar

di seluruh wilayah Jawa Timur.

-648-

3. PT. Panca Wira Usaha Jatim

a. Bergerak di bidang aneka usaha;

b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima)

Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan

Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah

Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan

Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5

Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk

Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari

Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira

Usaha Jawa Timur;

c. Permodalan; dan

Modal dasar : Rp. 250.000.000.000,00


Kepemilikan Modal :


0,01% Koperasi Karyawan PT. PWU

d. Anak perusahaan:

1) PT. Kasa Husada;

Bergerak di bidang produksi alat kesehatan

2) PT. Karet Ngagel Surabaya;

Bergerak di bidang produksi karet industri

3) PT. Loka Refractories Wira Jatim;

Bergerak di bidang produksi batu tahan api dan semen tahan

api

4) PT. Carma Wira Jatim;

Bergerak di bidang pengolahan/penyamakan kulit

5) PT. Moyakasri Wira Jatim;

Bergerak di bidang produksi es batu, sirup, dan Air Minum

Dalam Kemasan (AMDK)

6) PT. Puri Panca Puji Bangun;

Bergerak di bidang jasa percetakan

7) PT. Industrial Estate Wira Jatim;

-649-

Bergerak di bidang jasa pergudangan dan industri

8) PT. Gedung Expo Wira Jatim; dan

Bergerak di bidang jasa pengelolaan (sewa) gedung expo

9) PT. Bekizar

Bergerak di bidang pengelolaan perhotelan

4. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut

a. Bergerak di bidang usaha pengelolaan/pengembangan kawasan

industri beserta sarana-sarana penunjangnya;

b. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 166 Tanggal 28 Februari 1974

yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latief, SH, yang kemudian

diubah dengan Akta Nomor 2 Tanggal 1 Agustus 1974 oleh notaris

yang sama, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/341/18

Tanggal 17 September 1974;

c. Permodalan; dan

Modal dasar : Rp. 800.000.000.000,00


Kepemilikan modal :

50% Pemerintah Pusat

25% Pemerintah Provinsi Jawa Timur

25% Pemerintah Kota Surabaya

d. Anak Perusahaan : PT. Sier Puspa Utama (bergerak di bidang

kontraktor dan supplier)

5. PT. Askrida

a. Bergerak dibidang asuransi;

b. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 2 Desember 1989

yang dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH, dan telah

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dengan surat keputusan Nomor C2.11682.HT.01.01 tanggal 30

Desember 1989. PT. Askrida memperoleh ijin usaha dalam bidang

asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Kep.192/KM.13/1990 tanggal 14 Maret 1990;

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 400.000.000.000,00

-650-


Kepemilikan modal :



59,24% Pihak lain (Bank Pembangunan Daerah dan Yayasan

Dana Pensiun)

d. Jaringan kantor

Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 1 kantor pusat, 28 kantor

cabang, serta 13 kantor pemasar yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia.

B. Perusahaan yang berorientasi jangka panjang atau investasi jangka

panjang diatas 5 tahun, yaitu:

1. PT. Petrogas Jatim Utama

a. Bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, energi dan

pertambangan, logistik dan jasa, serta kepelabuhanan;

b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas

Jatim Utama, serta Akta No. 02 tanggal 01 Agustus 2006 dari

Notaris Kosidi Wirjoharjo, S.H. dan disahkan berdasarkan

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No W10-00111 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 September

2006;

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 1.500.000.000.000,00


Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

d. Anak perusahaan:

1) PT. Petrogas Jatim Utama Cendana

Mengelola PI 2,24% WK Cepu

2) PT. Petrogas Pantai Madura

Mengelola PI 10% WK Madura Offshore

-651-

3) PT. Petrogas Wira Jatim

Bergerak di bidang usaha pangkalan logistik onshore dan

offshore, konsultan (completion, reservoir, production, asset

management)

4) PT. Delta Artha Bahari Nusantara

Bergerak di bidang usaha pengelolaan tangki timbun dan

pelabuhan Curah Cair Gresik

5) PT. Petrogas Jatim Sumekar

Mengelola PI 10% WK Kangean

6) PT. Petrogas Jatim Sampang Energi

Mengelola PI 10% WK Ketapang

7) PT. Jatim Energi Services

Bergerak di bidang usaha logistik dan jasa

2. PT. Jatim Graha Utama

a. Bergerak di bidang usaha pembangunan, pengembangan,

pengadaan dan jasa properti, serta bidang usaha konstruksi, jasa,

perdagangan umum, industri, dan pertanian/holtikultura.

b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14

Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dan

Akta No. 10 tanggal 24 Nopember 2006 oleh Notaris Kosidi

Wirjoharjo,SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum

HAM RI No. W.10-00233.01.01-TH 2007 tanggal 15 Februari 2007.

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 950.000.000.000,00


Kepemilikan Modal :


0,02% KPRI Setwilda Tk. I Jatim

d. Anak perusahaan:

1) PT. Puspa Agro

Bergerak di bidang usaha perdagangan besar hasil pertanian

dan hewan hidup lainnya

2) PT. Jatim Prasaran Utama

Bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa.

C. Perusahaan yang mengemban misi sosial dan menyediakan pelayanan

publik, sekaligus membantu tugas pemerintah dalam memberikan

-652-

pelayanan dasar kepada publik dan menggerakkan perekonomian lokal,

yaitu:

1. PT. Jatim Krida Utama (PT. JKU)

a. Bergerak di bidang jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja.

b. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 149 tanggal 22 Desember

1979 dengan nama PT. Surabaya Yudha Pratama yang dibuat oleh

Notaris Sutjipto, SH. Pada tanggal 16 Juni 2004 perusahaan

merubah nama menjadi PT. Jatim Krida Utama sesuai dengan Akta

No. 30 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida,

SH. Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 25 April 2014 dibuat

dihadapan Notaris Wachid Hasyim,SH dan telah mendapat

pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-

AHA.01.10-24328.

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 7.000.000.000,00


Kepemilikan Modal :


5,14% PT. Binajasa Abdikarya

48,59% PT. Bina Kerja Sejahtera

2. PT. Jamkrida Jatim

a. Bergerak di bidang usaha penjaminan kredit daerah;

b. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit

Daerah Provinsi Jawa Timur dan Akta Notaris Untung

Darnosoewirjo Nomor 48 Tanggal 17 Nopember 2009 yang telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan

Surat Keputusan Nomor AHU-58956.AH.01.01 tanggal 3 Desember

2009;

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 600.000.000.000,00


Kepemilikan Modal :


0,28% KPRI Setwilda Tk. I Jatim

-653-

3. PD. Air Bersih Jatim (PDAB)

a. Bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih, ikut serta dalam

pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri

PIER Pasuruan, SPAM Regional Mojokerto – Lamongan

(Mojolamong), dan SPAM Umbulan.

b. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 2 Tahun 1987 juncto Nomor 12 Tahun 1996 tentang

Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan

Daerah Air Bersih Jawa Timur.

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00


Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

8.2 Kinerja BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

8.2.1 Kinerja Keuangan

Secara umum, kinerja keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa

Timur selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

a. Total Aset


Total Aset BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah)

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim 42.803,63 43.032,95 51.518,68 62.689,12 76.715,29

2 PT. BPR Jatim 2.195,10 2.195,64 2.377,38 2.418,14 2.565,63

3 PT. Jamkrida Jatim 219,14 228,78 230,77 226,42 241.01

4 PT. Jatim Grha Utama 775,41 777,89 782,13 821,46 834,83

5 PD. Air Bersih 37,44 39,54 42,01 98,65 162,49

6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.460,65 1.831,87 1.762,43 1.589,86 1.483,60

7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 401,51 385,73 399,37 424,01 422,36

8 PT. Askrida 2.075,17 2.313,05 2.703,27 2.978,85 3.040,66

9 PT. SIER 562,15 655,26 804,86 875,63 949,01

10 PT. Jatim Krida Utama 6,82 6,82 6,58 6,58 6,67

Sumber : Biro Perekonomian

-654-

b. Total Ekuitas


Total Ekuitas BUMD Tahun Buku 2015 – 2019

(dalam Milyar Rupiah)

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim 6.295,46 7.209,57 7.816,07 8.471,94 9.185,65

2 PT. BPR Jatim 456,18 471,64 487,02 506,09 495,92

3 PT. Jamkrida Jatim 192,96 197,48 199,96 192,73 196,20


5 PD. Air Bersih 29,34 31,18 33,09 90,12 147,37

6 PT. Petrogas Jatim Utama 269,66 602,30 580,26 639,70 825,88


8 PT. Askrida 576,54 689,34 814,88 903,19 878,03

9 PT. SIER 477,09 564,68 666,03 773,65 854,18



c. Total Pendapatan Usaha


Total Pendapatan Usaha BUMD Tahun Buku 2015 – 2019


No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim 5.042,81 5.254,13 5.260,86 5.614,06 6.313,00

2 PT. BPR Jatim 339,74 331,41 330,41 322,52 342,45



5 PD. Air Bersih 15,20 18,56 20,28 22,45 23,94

6 PT. Petrogas Jatim Utama 301,77 726,47 1.716,21 2.048,28 2.111,18


8 PT. Askrida 1.831,26 2.126,13 2.530,12 3.153,01 2.695,02

9 PT. SIER 337,37 350,59 434,08 758,90 681,92



d. Total Laba Bersih


Total Laba Bersih BUMD Tahun Buku 2015 – 2019


No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim 884,50 1.028,22 1.159,37 1.260,31 1.376,51

-655-

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

2 PT. BPR Jatim 24,46 27,32 34,49 38,14 17,17

3 PT. Jamkrida Jatim 4,02 5,12 3,13 (6,53) 4.22


5 PD. Air Bersih 3,74 3,76 3,78 4,12 4,60

6 PT. Petrogas Jatim Utama (37,63) 70,34 54,61 118,38 211,31


8 PT. Askrida 182,09 199,70 167,74 178,00 70,10

9 PT. SIER 95,25 116,06 139,70 161,66 135,30

10 PT. Jatim Krida Utama (0,06) (0,06) (0,01) (0,01) (0111)


e. Setoran Dividen (PAD)


Setoran Dividen (PAD) BUMD Tahun Buku 2015 – 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim 321.355,61 330.107,29 335.020,51 338.551,89 350.144,03

2 PT. BPR Jatim 9.597,78 11.471,08 12.202,94 13.690,37 15.503,39


4 PT. Jatim Grha Utama 2.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00

5 PD. Air Bersih 1.921,94 1.909,36 1.915,64 1.927,73 2.103,44

6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.674,43 5.150,00 5.500,00 7.200,00 10.000,00

7 PT. Panca Wira Usaha

Jatim 3.834,04 1.800,00 3.989,00 3.989,00 4.319,58

8 PT. Askrida 2.773,79 3.144,83 3.292,16 3.002,70 13.540 84

9 PT. SIER 7.765,76 7.143,44 8.704,37 12.223,53 0,00

10 PT. Jatim Krida Utama - - - - -


8.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal

Selama tahun buku 2014 – 2018, penyertaan modal Pemerintah

Provinsi Jawa Timur kepada BUMD adalah sebagai berikut:


Penyertaan Modal Kepada BUMD Tahun Buku 2015 – 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 PT. Bank Jatim - - - - -

2 PT. BPR Jatim 200.000,00 - - - -

3 PT. Jamkrida Jatim 25.000,00 - - - -

-656-

No. BUMD Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

4 PT. Jatim Grha Utama - - - - -

5 PD. Air Bersih - - - 55.000,00 55.000,00

6 PT. Petrogas Jatim Utama - 253.634,47 - - -

7

PT. Panca Wira Usaha

Jatim - - - - -

8 PT. Askrida - - - 3.170,00 0,00

9 PT. SIER - - - - -

10 PT. Jatim Krida Utama - - - - -


8.2.3 Rasio Keuangan BUMD Untuk Lima Tahun Ke Depan

Berikut adalah proyeksi penyertaan modal BUMD berdasarkan modal

yang sudah disetor selama kurun waktu 2019 – 2023 sebagai berikut :


Proyeksi Modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor

selama kurun waktu 2019 – 2023

(Dalam Ribuan Rupiah)

No

. Nama BUMD

Modal

Dasar

Modal

Yang

Sudah

Disetor

Kekurang

an Modal

Dasar

Kekurangan Modal Dasar / Per Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 7 8 9 10

1. Perusahaan

Daerah Air Bersih

500.000.

000

70.000.0

00

430.000.0

00

178.222.

000

62.944.5

00

62.944.5

00

62.944.5

00

62.944.

500

2. PT. Bank Jatim,

Tbk

9.000.00

0.000

1.919.22

8.412

7.080.771

.588 -

200.000.

000

325.000.

000

3.277.88

5.794

3.277.8

85.794

3. PT. BPR UMKM 500.000.

000

360.380.

300

139.619.7

00 -

34.904.9

25

34.904.9

25

34.904.9

25

34.904.

925

4. PT. Panca Wira

Usaha

250.000.

000

145.935.

058,5

104.064.9

42 -

26.016.2

35,

375

26.016.2

35,

375

26.016.2

35,

375

26.016.

235,

375

5. PT. Jatim Grha

Utama

950.000.

000

785.674.

114

164.325.8

86 -

41.081.4

71,5

41.081.4

71,5

41.081.4

71,5

41.081.

471,5

6. PT. Petrogas Jatim

Utama

1.500.00

0.000

453.809.

468

1.046.190

.532 -

261.547.

633

261.547.

633

261.547.

633

261.547

.633

7. PT. Jamkrida 600.000.

000

179.500.

000

420.500.0

00

150.000.

000

67.625.0

00

67.625.0

00

67.625.0

00

67.625.

000

JUMLAH 3.300.00

0.000

3.914.52

7.352,5

9.385.472

.647,5

328.222.

000

694.119.

764,

875

819.119.

764,

875

3.772.00

5.558,

875

3.772.0

05.558,

875

8.3 Isu Strategis BUMD

a. Penguatan struktur BUMD;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan

dengan kepemilikian minoritas yang tersebar pada berbagai bidang

usaha yaitu perbankan, asuransi, penjaminan kredit, migas dan

-657-

kepelabuhanan, properti, penyediaan kawasan industri, penyediaan air

bersih, penyaluran tenaga kerja, dan aneka usaha. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana

melakukan pengelompokan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

agar menjadi BUMD yang profesional, kuat, tangguh dan efisien.

b. Keterbatasan sumber permodalan;

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat

dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun

pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi

permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada

penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan

lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara

mandiri mencari sumber pendanaan lain.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD

masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja

BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam

menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi

jumlah setoran dividen mereka kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

d. Optimalisasi aset BUMD;

Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima

penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng).

Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian

dari penyertaan inbreng tersebut masih bermasalah secara hukum,

sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset.

Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan,

namun justru menjadi beban bagi BUMD.

e. Regulasi pengurusan BUMD; dan

Regulasi yang ada saat ini dipandang masih belum memadai sebagai

pedoman bagi BUMD untuk melaksanakan pengelolaan dan

pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang

baik.

f. Inovasi bisnis

Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi

terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta

perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi

-658-

lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi

bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan

berkembang diantara para pesaing lain.

8.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

8.4.1 Strategi Umum

1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur

permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;

Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses

konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan,

SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan

melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses

restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan

melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan,

SDM, dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur telah melakukan proses seleksi terhadap calon Komisaris,

Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Kedepan, proses seleksi ini

diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Provinsi

juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan

melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP

dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun

tahunan.

Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung

dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat

meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam

pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. Pemerintah Provinsi Jawa

Timur telah memiliki regulasi terkait pengelolaan dan pengawasan

BUMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD,

serta peraturan-peraturan pelaksananya menyebabkan beberapa

ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud menjadi tidak relevan

lagi untuk diterapkan, sehingga dipandang perlu untuk segera dicabut

dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

-659-

2. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD;

Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM

yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan

kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain dalam rangka

memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan,

nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang

saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian,

kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan

kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu

dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan

dan merawat kepercayaan tersebut.

3. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha;

Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas

bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan

fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima)

tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis

untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat

membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi

merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang

dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan

juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di

pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu

langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD

di pasar. Ekspansi dan diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan

berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada core business-nya.

Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang

dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam core

business.

Salah satu upaya ekspansi dan diversifikasi BUMD juga bisa

dilakukan melalui pembentukan BUMD baru sebagai salah satu

respon Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan

karakteristik, kondisi, potensi serta kebutuhan daerah (permasalahan

pangan, penanganan limbah, kebutuhan farmasi daerah, urgensi

keuangan Syariah serta isu-isu serta permasalahan daerah lainnya)

-660-

dengan tetap mengacu kepada mekanisme pembentukan sesuai

aturan yang berlaku.

4. Menerapkan prinsip-prinsip GCG;

Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk

mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien

sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu,

penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan,

sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai

sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat.

Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan

meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG

tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan

dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD,

melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan

BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen,

dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan

benchmark kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri,

serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain,

baik sesama BUMD maupun non BUMD.

5. Memperluas sumber permodalan BUMD;

Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan

cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-

langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain

dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan

permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi

pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan

permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk

melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan

kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

Sebagai upaya perluasan sumber permodalan juga dimungkinkan

adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam struktur

kepemilikan saham BUMD Provinsi Jawa Timur, dengan syarat

kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total

kepemilikan saham BUMD, mengacu kepada hasil RUPS serta tetap

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD;

-661-

Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan

meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan

meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem

dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan benchmarking

BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan Key

Performance Indicator (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta

menyusun regulasi yang pro BUMD.

7. Reinventing BUMD; dan

Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung study

kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset anak

perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD.

Dimungkinkan pula dilakukan perubahan bentuk kelembagaan seperti

PDAB menjadi PT atau meningkat menjadi holding company.

8. Pengaturan Kepemilikan Sahan oleh Kabupaten/Kota

Keikutsertaan Kab Kota dalam struktur kepemilikan saham

BUMD merupakan bagian dari strategi perluasan sumber permodalan

BUMD. Kepesertaan Kabupaten/Kota dalam kepemilikan saham

BUMD Provinsi Jatim sangat dimungkinkan dengan syarat

kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total

kepemilikan saham BUMD. Keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam

kepemilikan saham BUMD juga mengacu kepada hasil RUPS BUMD

serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait

kepemilikan saham.

8.4.2 Pengembangan BUMD

1. Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2019);

Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk

pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan

bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan,

pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis,

serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD.

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan

kapasitas SDM BUMD;

-662-

b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi

kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan

pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;

c. Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan

dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;

d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan

menggunakan manajemen aset yang handal;

e. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka

meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

f. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada

prinsip-prinsip GCG;

g. Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip-

prinsip GCG; dan

h. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan

penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang

saling menguntungkan.

2. Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2020);


melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan Perangkat

Daerah (PD), BUMD dengan BUMN, dan BUMD dengan perusahaan

swasta.

Strategi yang akan dilakukan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. BUMD sebagai penstimulus pemulihan perekonomian di Jawa

Timur akibat dampak Pandemi Covid-19 (Program Lumbung Pangan

oleh BUMD PT. Jatim Graha Utama).

b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan

dan pendidikan;

c. Peningkatan sinergitas dalam rangka kesiapan menuju format

restrukturisasi kelembagaan BUMD;

d. Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk

mendukung sinergitas dan kerjasama antar BUMD;

e. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi

informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan

berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan non

BUMD;

f. Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan

kinerja keuangan BUMD;

-663-

g. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan

identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kerjasama;

h. Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan berlandaskan prinsip

GCG; dan

i. Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan

kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2021);


melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD. Strategi

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Peran BUMD untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan

reformasi Kesehatan berkelanjutan.

b. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan

terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi

bisnis;

c. Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan

BUMD;

d. Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam

rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD;

e. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis

teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang

modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka

ekspansi bisnis BUMD;

f. Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka

meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

g. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi

dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;

h. Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus

perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yang

memenuhi prinsip-prinsip GCG; dan

i. Ekpansi bisnis BUMD melalui kerjasama/business linkage yang

saling menguntungkan.

4. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2022); dan


melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi

-664-

sehingga BUMD dapat tumbuh berkelanjutan. Pada tahun tersebut,

strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur,

assessment dan pemagangan;

b. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyiapan

kelembagaan BUMD untuk dilakukan restrukturisasi;

c. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk

mendukung kerjasama antar BUMD;

d. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan

berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan

yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;

e. Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka

meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu

determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan;

f. Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent;

g. Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD untuk

menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG;

h. Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kerjasama/business

linkage yang saling menguntungkan.

5. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2023)

Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk menjadi

BUMD yang berketahanan, baik dalam aspek keuangan, kepengurusan,

SDM, maupun operasional. Strategi yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut:

a. Terciptanya SDM BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan

untuk mendukung BUMD yang berketahanan;

b. Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang

dibutuhkan dalam konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD

berketahanan;

c. Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk membantu

kerjasama BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan;

d. Implementasi pola pengelolaan aset yang berkelanjutan dan

berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk

mewujudkan aset BUMD yang lebih bermanfaat;

-665-

e. Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka

menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan

berkualitas dan berketahanan;

f. Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif dalam

rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih

prudent;

g. Implementasi perjanjian kerjasama BUMD secara profesional dan

proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD; dan

h. Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling

menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan.

Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai

akibat dari tuntutan dinamika pembangungan memerlukan

pembentukan BUMD Baru maka :

• Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu

pangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain

sebagainya);

• Mengacu karakteristik dan potensi daerah;

• Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

• Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi

dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi

BUMD atau produk BUMD di pasar.

-666-

BAB IX

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

9.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah merupakan

suatu alat untuk mengukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi

Jawa Timur periode 2019-2024. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

reformasi birokrasi yang bagus diharapkan akan terus berlangsung dalam

proses pembangunan di Jawa Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan

diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang

tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi

tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan

tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping

hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur

diupayakan mampu menjaga kepedulian terhadap sesama dan kepedulian

terhadap ligkungan serta keselarasan, kualitas dan kelestarian

lingkungan hidup.

Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD

Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena

dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada

tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode

perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian

Indikator Kinerja Utama dan target selama lima tahun ke depan disajikan

dalam Tabel 9.1.

-667-


Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No Indikator Kinerja

Utama

Realisasi Kondisi

Target

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024

1 Pertumbuhan

Ekonomi 5,52 -2,39

Awal

5,51-5,53

5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67

Perubahan

0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18

2 Indeks Theil 0,3179 0,3077

Awal 0,4673-

0,4592

0,4593 – 0,4512

0,4513 – 0,4432

0,4433 – 0,4352

0,4353 – 0,4272

0,4273 – 0,4191

Perubahan

0,30485 - 0,30985

0,31541 - 0,32041

0,32040-0,31463

0,31462-0,30162

0.30161-0,29590

3 Persentase

Penduduk Miskin 10,2 11,46

Awal 10,84-

10,42

10,41-10,20

10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44

Perubahan

11,48 - 10,18

11,17 - 10,77

10,76-10,47

10,46-10,27

10,26-9,87

4 Indeks Gini 0,364 0,364

Awal 0,3705 – 0,3695

0,3694 – 0,3689

0,3688 – 0,3683

0,3682 – 0,3677

0,3676 – 0,3671

0,3670 – 0,3665

Perubahan

0,3943 - 0,3913

0,3912 - 0,3780

0,3682 – 0,3677

0,3676 – 0,3671

0,3670 – 0,3665

5

Indeks

Pembangunan Gender

90,91 91,07

Awal 90,79 - 90,80

90,81 -

90,82

90,83 -

90,84

90,85 -

90,86

90,87 -

90,88

90,89 –

90,90

Perubaha

n

90,89 -

90,95

90,93 -

90.99

90,85 -

90,86

90,87 -

90,88

90,89 -

90,90

6

Indeks

Pembangunan Manusia

71,5 71,71

Awal 71,09-71,57

71,58 -

72,07

72,08 -

72,57

72,58 -

73,07

73,08 -

73,57

73,58 -

74,07

Perubaha

n

71,53 -

72,23

72,13 -

72,83

72,58 -

73,07

73,08 -

73,57

73,58 -

74,07

7 3,82 5,84 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64

-668-

No Indikator Kinerja

Utama

Realisasi Kondisi

Target

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

Perubaha

n

3,83 -

3,81 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99

8 Indeks Reformasi Birokrasi

73,83 76,38

Awal 73,01-76,01

76,02-80,01

80,02-81,01

81,02-82,01

82,02-83,01

83,02-84,01

Perubahan

73,75-76,25

75,25-77,75

77,76-78,71

78,72-79,67

79,68-80,63

9 Indeks Kesalehan

Sosial 63,26 63,50

Awal 62,53-

62,62

62,63-62,72

62,73-62,82

62,83-62,92

62,93-63,02

63,03-63,12

Perubahan

62,98 - 63,52

63,53 - 63,78

63.79-63.88

63,89-63,97

63,98-64,06

10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

67,10 67,70

Awal 66,37-

66,73

66,74-67,10

67,11-67,47

67,48-67,84

67,85-68,21

68,22-68,58

Perubahan

67,00-67,11

64,30 -64,35

64,35 - 64,39

64,39 - 64,43

64,43-64,48

11 Indeks Risiko Bencana

137,88 126,42

Awal 152,7-151,7

151,7 - 150,7

150,7 - 149,7

149,7 - 148,7

148,7 - 147,7

147,7 - 146,7

Perubahan

150,5-149,5

125,42-124,42

123,42-122,42

121,42-120,42

119,42-118,42

Ket. a) : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020

-669-

9.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam

penyelengaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan

kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal

ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator Kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya

dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang

telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu Indikator

Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh

dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)

terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah

program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode

2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya

berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran

keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang

mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja

dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi

dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur

periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek

-670-

kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 11 indikator dan aspek

pelayanan umum yang terdiri dari 35 indikator. Aspek kesejahteraan

masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator

gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi

sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan

atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

seperti layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar,

layanan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama, Target Indikator

Kinerja Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur

periode 2019-2024 mengalami perubahan karena dampak pandemi

Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi,

sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada

beberapa Indikator Kinerja Utama. Berikut adalah Capaian Indikator

Kinerja Daerah dan target selama lima tahun ke depan sebagaimana

disajikan dalam Tabel 9.2.

-671-


Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1 Pertumbuhan

Ekonomi 5,5 5,52 -2,39

Awal 5,51-

5,53

5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67

Perubahan 0,96 -

2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18 3,48-5,18

1.2 Indeks Theil 0,4753 0,3179 0,3077

Awal 0,4673-

0,4592

0,4593 – 0,4512

0,4513 – 0,4432

0,4433 – 0,4352

0,4353 – 0,4272

0,4273 – 0,4191

0,4273 – 0,4191

Perubahan 0,30485 -

0,30985

0,31541 -

0,32041

0,32040-

0,31463

0,31462-

0,30162

0.30161-

0,29590

0.30161-

0,29590

1.3 Persentase Penduduk

Miskin 10,85 10,2 11,46

Awal 10,84-

10,42

10,41-

10,20

10,19-

9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44

Perubahan 11,48-

10,18

11,17-

10,77

10,76-

10,47

10,46-

10,27

10,26-

9,87 10,26-9,87

1.4 Indeks Gini 0,371 0,364 0,364

Awal 0,3705 –

0,3695

0,3694 –

0,3689

0,3688 –

0,3683

0,3682 –

0,3677

0,3676 –

0,3671

0,3670 –

0,3665

0,3670 –

0,3665

Perubahan 0,3943 -

0,3913

0,3912 -

0,3780

0,3682 –

0,3677

0,3676 –

0,3671

0,3670 –

0,3665

0,3670 –

0,3665

1.5 Indeks Pembangunan

Gender 90,77 90,91 91,07

Awal 90,79 -

90,80

90,81 -

90,82

90,83 -

90,84

90,85 -

90,86

90,87 -

90,88

90,89 –

90,90

90,89 –

90,90

Perubahan 90,89 -

90,95

90,93 -

90.99

90,85 -

90,86

90,87 -

90,88

90,89 -

90,90

90,89 -

90,90

1.6 Indeks Pembangunan

Manusia 70,77 71,5 71,71

Awal 71,09-

71,57

71,58 -

72,07

72,08 -

72,57

72,58-

73,07

73,08-

73,57

73,58-

74,07 73,58-74,07

Perubahan 71,53 -

72,23

72,13 -

72,83

72,58-

73,07

73,08-

73,57

73,58-

74,07 73,58-74,07

1.7 3,91 3,82 5,84 Awal 3,83 -

3,81

3,80-

3,78

3,77-

3,75

3,74-

3,71

3,70-

3,68 3,67-3,64 3,67-3,64

-672-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Persentase Tingkat Pengangguran

Terbuka


5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99

1.8 Indeks Reformasi

Birokrasi 72,81 73,83 76,38

Awal 73,01-

76,01

76,02-

80,01

80,02-

81,01

81,02-

82,01

82,02-

83,01

83,02-

84,01 83,02-84,01

Perubahan 73,75-

76,25

75,25-

77,75

77,76-

78,71

78,72-

79,67

79,68-

80,63 79,68-80,63

1.9 Indeks Kesalehan

Sosial 62,52 63,26 63,50

Awal 62,53-

62,62

62,63-

62,72

62,73-

62,82

62,83-

62,92

62,93-

63,02

63,03-

63,12 63,03-63,12

Perubahan 62,98 -

63,52

63,53 -

63,78

63.79-

63.88

63,89-

63,97

63,98-

64,06 63,98-64,06

1.10 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup 66,36 67,10 67,70

Awal 66,37-

66,73

66,74-

67,10

67,11-

67,47

67,48-

67,84

67,85-

68,21

68,22-

68,58 68,22-68,58

Perubahan 67,00-67,11

64,30 -64,35

64,35 - 64,39

64,39 - 64,43

64,43-64,48

64,43-64,48

1.11 Indeks Risiko

Bencana 152,40 137,88 126,42

Awal 152,7-

151,7

151,7 -

150,7

150,7 -

149,7

149,7 -

148,7

148,7 -

147,7

147,7 -

146,7

147,7 -

146,7

Perubahan 150,5-

149,5

125,42-

124,42

123,42-

122,42

121,42-

120,42

119,42-

118,42

119,42-

118,42

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

1.1. Pendidikan

1.1.1 Indeks Pendidikan 0,610 0,619 0,626 Awal

0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68

Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67

1.1.2

Tingkat Partisipasi

Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam

69,92 70,01 71,04

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 71,67 72,37 73,08 73,78 73,78

-673-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Pendidikan Menengah

(*)

1.2. Kesehatan

1.2.1 Indeks Kesehatan 0,784 0,787 0,789 Awal

0,785 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791

Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792

1.2.2

Persentase Pelayanan

Kesehatan bagi

Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat Bencana

dan/atau Berpotensi

Bencana (*)

- - 100

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 100 100 100 100 100

1.2.3

Persentase Pelayanan

Kesehatan bagi

Penduduk pada

Kondisi Kejadian Luar Biasa (*)

- - 100

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 100 100 100 100 100

1.2.4 Angka Kematian Ibu (*) 91,45 89,81 98,39 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 97,42 96,42 95,42 94,42 94,42

1.2.5 Prevalensi Stunting (*) 32,7 26,9 26,9 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 21,1 18,4 16,0 14,0 14,0

1.2.6 Treatment Succes Rate Tubercolosis (*)

90 90 88,9 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 90 91 92 93 93

1.2.7 Treatment Coverage Tubercolosis (*)

50 66 44,7

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 90 95 95 95 95

1.2.8 Jumlah

Kabupaten/Kota yang 37 38 38

Awal -

- - - - - -

Perubahan - 38 38 38 38 38

-674-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Mencapai Eliminasi

Malaria (*)

1.2.9

API (Annual Parasite Incidence) Malaria

(per mil) (*)

0,012 0,02 0,01

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3.1 Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758

Awal

0,695

0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735

Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848

1.3.2

Persentase Jaringan

Irigasi dalam kondisi

baik

68,70 69,15 68,79

Awal

68,75

68,8 68,85 68,9 68,95 69 69

Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69

1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.4.1

Persentase Capaian

Infrastruktur Dasar

Perumahan dan


76,3 79,59 81,54

Awal

76,08

78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89

Perubahan 78,44 80,81 83,56 86,85 90,15 90,15

1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.5.1 Persentase Perkembangan

Kejadian Poleksosbud

67,77 80,42 74,83

Awal

67

66 66 65 64 63 63

Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5

1.5.2

Persentase

meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban umum

serta perlindungan masyrakat (*)

- - -

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0

1.5.3 Indeks Kapasitas Bencana

0,49 0,54 0,57 Awal

0,52 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66

Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65

-675-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

1.6. Sosial

1.6.1 Persentase PMKS yg

Mandiri 1,19 1,20 1,26

Awal 1,2

1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34

Perubahan 1,26 0,90-1,06 1,3 1,32 1,34 1,34

2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

2.1 Ketenagakerjaan

2.1.1 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja 69,56 69,61 70,33

Awal 69,86

70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34

Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34

2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) 69,71 73,04 73,03

Awal 70,17

70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17

Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17

2.2.2 Indeks Perlindungan

Anak (IPA) (*) 67,93 71,80 71,80

Awal -

- - - - - -

Perubahan - 71,80 71,81 71,82 71,83 71,83

2.3 Pangan

2.3.1 Ketersediaan Beras

(Ton) (*) 6.002.140 5.503.726 5.618.101

Awal -

- - - - - -

Perubahan - 5.623.719 5.629.343 5.634.972 5.640.607 5.991.087

2.3.2 Skor Pola pangan

Harapan (*) 85,0 92,5 91,2

Awal -

- - - - - -

Perubahan - 88,8 89,9 90,0 91,1 91,1

2.4 Pertanahan

2.4.1

Persentase kasus

sengketa yang

termediasi (**)

- - - Awal

- - - - - - -

Perubahan - - 50 60 80 80

2.5 Lingkungan Hidup

2.5.1 Indeks Kualitas Air 52,96 56,13 56,13 Awal

52,97 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87

Perubahan 56,1 48,50 48,56 48,61 48,66 48,66

-676-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

2.5.2 Indeks Kualitas Udara 83,5 83,32 84,59 Awal

83,51 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51

Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,50 83,50

2.5.3 Indeks Kualitas

Lahan 63,56 63,16 63,72

Awal 63,57

63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77

Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (*)

- - - Awal

- - - - - - -

Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.6.1

Prosentase Data

Penduduk yang

Akurat (*)

- 99,47 99,95 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 98,50 99,00 99,50 100 100

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.7.1 Persentase Penduduk

Miskin Perdesaan 15,21 14,16 15,16

Awal 14,57

13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37

Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37

2.7.2 Persentase Desa tertinggal dan sangat

tertinggal (***)

21,46 4,687 0,013

Awal

20,16

18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66

Perubahan 18,86 - - - - 18,86

2.7.3 Persentase Desa

Mandiri (*) 0,89 2,21 4,3

Awal -

- - - - - -

Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.8.1

Angka Prevalensi

Kontrasepsi Modern/

Modern Contraceptive (mCPR) (*)

- - 65,24

Awal

- - - - - - -

Perubahan - 65,66 66,08 66,50 67,04 67,04

2.9 Perhubungan

2.9.1 Indeks Aksesibilitas 51,80 51,90 51,27 Awal 51,8 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83

-677-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65

2.10 Komunikasi dan Informatika

2.10.1

Indeks Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE)

2,92 3,10 3,40

Awal

3.00

3,2 3,4 3,6 3,8 4 4

Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.1

Persentase

Pertumbuhan PDRB

KUMKM Jawa Timur

5,50 5,78 -3,50

Awal

5,501

5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508

Perubahan 2,00 -

2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5

2.12 Penanaman Modal

2.12.1

Nilai Realisasi

Penanaman Modal

(trilyun Rp.)

155 58,45 78,3

Awal

157

160 165 170 175 180 180

Perubahan 110 67 70 72 75 75

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda (*)

53,17 52,50 53,00 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 54,44 55,23 56,02 56,80 56,80

2.14 Statistik

2.14.1

Persentase Release

Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu (*)

- 70 0,37

Awal

- - - - - - -

Perubahan - 40 45 50 55 55

2.15 Persandian

2.15.1

Persentase Informasi

Persandian yang Diamankan (*)

27,5 35,0 35,4

Awal

- - - - - - -

Perubahan - 40 45 50 55 55

2.16 Kebudayaan

2.16.1 2 10,58 8,78 Awal 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5

-678-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Persentase Peningkatan Cagar

Budaya yang

Dilestarikan

Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50

2.16.2

Persentase

Peningkatan Seni

Budaya yang

Dilestarikan (***)

5 5,3 5,99

Awal

5,2

5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2

Perubahan -93,6 - - - - -93,6

2.16.3

Persentase Objek Pemajuan

Kebudayaan yang

Dikembangkan (*)

5,65 5,45 7,92

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63

2.17 Perpusatakaan

2.17.1 Indeks Kegemaran Membaca Mesyarakat (*)

36,69 62,65 63,65 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 64,00 64,50 65,00 65,50 65,50

2.18 Kearsipan

2.18.1

Indeks

Penyelenggaraan

Kearsipan (*)

88,18 76,70 81,42

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 81,50 81,75 82,00 82,25 82,25

3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Persentase

Pertumbuhan PDRB

ADHK Kategori

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan (***)

-2,13 1,18 0,94

Awal

-1,35

-0,6 0,15 0,9 1,65 2,5 2,5

Perubahan -0,77 – (-

0,43) - - - -

-0,77 – (-

0,43)

3.1 Pariwisata

3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pariwisata 6,83 6,92 -9,60

Awal

6,9

6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13

Perubahan -5,32 3,94 – 4,5 6 6,6 7 7

-679-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

3.2 Kelautan dan Perikanan

3.2.1

Pertumbuhan PDRB

Sub Kategori

Perikanan (*)

-0,86 -0,20 -0,69

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58

3.3 Pertanian

3.3.1

Pertumbuhan PDRB

Sub Kategori

Tanaman Pangan (*)

-4,10 -1,26 1,02

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3.3.2

Pertumbuhan PDRB Sub Kategori

Tanaman

Hortikultura (*)

-2,62 2,66 5,90

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3.4 Kehutanan

3.4.1

PDRB ADHB Sub

Kategori Kehutanan

dan Penenbangan

Kayu (Milyar Rupiah)

(*)

9.814,4

10.530,5

10.040,3

Awal

-

- - - - - -

Perubahan -

10.040

10.040

10.240

10.444

10.444

3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

3.5.1

Persentase Pertumbuhan PDRB

Kategori

Pertambangan &

Penggalian

2,38 1,47 -4,18

Awal

2,5

2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25

Perubahan 1,85-2,15 2,45-4,15 2,58-4,28 2,71-4,41 2,84-4,54 2,84-4,54

3.5.2 Persentase Rasio

Elektrifikasi 94,64 99,29 102,57

Awal

95,8

97 100 100 100 100 100

Perubahan 99,9 100 100 100 100 100

3.5.3 Persentase Bauran

Energi Terbarukan (*) 4,7 4,9 7,0

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 8,0 9,5 11,0 11,5 11,5

3.6 Perdagangan

-680-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

3.6.1

Persentase Pertumbuhan PDRB

Kategori Perdagangan

Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

6,29 6,01 -5,74

Awal

6,34

6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59

Perubahan -0,21 -

2,91 3,90-5,60 3,95-5,65 4,01-5,71 4,07-5,77 4,07-5,77

3.6.2

Persentase Barang

Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan

Perundang-undangan

(*)

- 96,68 95,36

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 95 95 95 95 95

3.7 Perindustrian

3.7.1

Persentase

Pertumbuhan PDRB

Kategori Industri

Pengolahan

7,55 6,85 -2,06

Awal

7,63

7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03


1,71-3,41 3,83-5,53 3,88-5,58 3,93-5,63 3,93-5,63

3.8 Transmigrasi

3.8.1

Persentase

Transmigran yang berhasil

meningkatkan

kesejahteraan

ekonominya (*)

- - -

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 70 70 70 70 70

4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan

4.1 Perencanaan Pembangunan

4.1.1

Persentase Capaian

Keselarasan

Dokumen

Perencanaan (*)

100 100 94,36

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 100 100 100 100 100

4.2 Keuangan

4.2.1 58,04 57,77 56,75 Awal 56 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50

-681-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Persentase PAD terhadap Total

Pendapatan

Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50

4.2.2 Opini BPK WTP WTP WTP Awal

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4.3 Kepegawaian

4.3.1 Indeks Profesionalitas

ASN 88,05 82,00 85,00

Awal 88

90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00

Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40

4.4 Pendidikan dan Pelatihan

4.4.1

Presentase peserta pelatihan yang

memperoleh

sertifikasi kompetensi

dengan skor evaluasi

minimal 70 (*)

- - 99,99

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4

4.5 Penelitian dan Pengembangan

4.5.1 Predikat Inovasi

Daerah (*)

Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

Sangat

Inovatif

4.6 Kesatuan Bangsa dan Politik

4.6.1

Indeks Aspek

Lembaga Demokrasi

(*)

76,57 75,97 80,55 Awal

- - - - - - -

Perubahan - 81,0 81,5 82,0 82,5 82,5

4.8 Penghubung

4.8.1


Pelayanan

Penghubung (*)

- - 90,96

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 92 92 92 92 92

-682-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

4.11.7


Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan yang

Ditindaklanjuti (*)

95 98,26 100,27

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 97 98 99 100 100

4.9 Pengawasan

4.9.1

Indeks Integritas

Pemerintah Prov.

Jatim

74,96 76,42 76,10 Awal

76,2 77 78 79 80 81 81

Perubahan 77 76 76 77 77 77

4.10 Sekretariat Dewan

4.10.1

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat

DPRD (*)

80,69 80,79 81,05

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 82 83 84 85 85

4.11 Kesekretariatan Daerah

4.11.1 Nilai SAKIP 81,70 81,71 82,38 Awal

85,7 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01

Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01

4.11.2 Status LPPD Sangat

Tinggi - -

Awal Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Perubahan Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

4.11.3

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Provinsi Jawa Timur

83,24 83,32 84,02 Awal

83,5 84 84,5 85 86 86,05 86,05

Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05

4.11.4 Indeks Kepedulian

Sosial 68,12 74,28 74,40

Awal 68,14

68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24

Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24

4.11.5 100 100 100 Awal - - - - - - -

-683-

Aspek/Fokus/Bidang


Pembangunan Daerah

Kondisi

Awal Thn.

2018

Realisasi Kondisi

Target Akhir

2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode

Persentase Produk Hukum yang tidak

Bertentangan dengan

Peraturan Perundang -

undangan yang lebih

tinggi, Kesusilaan dan

Kepentingan Umum (*)

Perubahan - 100 100 100 100 100

4.11.6 Jumlah Kebiajkan Lingkup Bidang

Perekonomian (*)

- - -

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - 11 11 11 11 11

4.11.7

Persentase kepatuhan

dalam pelaksanaan

kebijakan (**)

100 100 100

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - - 100 100 100 100

4.11.8

Persentase

kesesuaian jadwal

tender dengan jadwal

tender yang ditetapkan dalam

RUP (**)

- - -

Awal

-

- - - - - -

Perubahan - - 15 30 45 45

Keterangan: a : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020

(*) : IKD baru yang dimulai tahun 2021

(**) : IKD baru yang dimulai tahun 2022

(***) : IKD lama yang berakhir tahun 2020

-684-

BAB X

PENUTUP

10.1 Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur menjadi panduan Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan pembangunan yang selanjutnya

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah

pengesahan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, maka

secara hirarkis RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah menyesuaikan

dengan perubahan tersebut yang secara substansi menguatkan pencapaian

pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur Khofifah

Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Terkait dengan hal tersebut

diperlukan pedoman untuk Dokumen transisi guna menjembatani kekosongan

dokumen perencanaan pada tahun 2025 yang harus disusun ditahun 2023.

Program-program pada tahun 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan

aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat

Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 tetap

mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan

panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemangku kepentingan

lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Maka

dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan

inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target

yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi

Jawa Timur, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah

tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur

kepada masyarakat;

2. Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang

mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan

tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Tahun 2019-

2024 Provinsi Jawa Timur;

-685-

3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target -

target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan

program Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;

4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur

wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan

berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa

Timur;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melaksanakan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD

Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

6. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran,

Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;

7. Perubahan Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja

tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan

kegiatan;

8. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi

Jawa Timur untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa

Timur;

9. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur harus dilakukan melalui proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang

dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan

Musrenbang Provinsi;

10. RKPD Provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat

Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan

pendekatan berbasis kinerja;

11. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Jawa

Timur merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;

-686-

12. Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat

peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, dan

melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Pemerintah

Provinsi dan masyarakat sipil;

13. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai

hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah

daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema

kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership),

melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku

usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di jawa Timur, dan

Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga

Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga

Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

14. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah Perubahan RPJMD

ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perubahan

RPJMD ini;

15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang pada saat itu

belum memiliki RPJMD, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Permendagri

86 tahun 2017 ditentukan berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi

Jawa Timur Tahun 2026-2045.

16. Terkait dengan Pasal 15 di atas, maka Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa

Timur tahun 2026-2045 harus dilakukan sebelum periodisasinya habis.

17. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan dapat menghambat

pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah

kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali

dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur

untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses

pelaksanaannya.

Date post:	27-Nov-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

gubernur jawa timur - Peraturan BPK

Documents