HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONALDiajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum

penyelesaian Sengketa Internasional

Volga Case, Rusia v. Australia, 2002 dan Saint Vincent and the Grenadines v.

Guinea Case (1997)

Dosen:

- H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D- Prita Amalia S.H., M.H

Disusun Oleh Kelompok 5

M. Gani Kurnia (110110100059) Saskia Destin(110110100078)

M. Joza Akbar (110110100062) Jihan Khoirini(110110100097)

Hidayat (110110100065) Aktria Wika S.(110110100101)

Annisa Rachmawati (110110100070) Kanigara H. (110110100109 )

Aditya Rachman (110110100072) Indira Dewi (110110100114)

Mona Lasisca (110110100074)

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung Tlp/ Fax (022) 253370

KASUS 1 : Volga Case, Rusia v. Australia, 2002

A. FAKTA HUKUM

Kasus Volga adalah salah satu kasus di Mahkamah Internasional

Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS)

berkenaan dengan pelepasan segera (prompt release) kapal dan

awaknya yang ditahan oleh suatu negara. Dalam kasus Volga,

penggugatnya adalah Federasi Rusia dan Australia sebagai

tergugat. Persoalan utama yang disengketakan dalam kasus ini

adalah bertalian dengan “uang jaminan yang layak atau keamanan

lainnya (reasonable bond and other security)” dalam pengertian

Pasal 73 (2) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

(UNCLOS 1982). Dalam menentukan kelayakan “uang jaminan” dalam

proses pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan. Fakta

kasus Volga, penetapan oleh ITLOS (Mahkamah) tentang kelayakan

uang jaminan”.

- Volga adalah kapal ikan yang mengibarkan bendera Federasi

Rusia. Pemiliknya adalah Olbers Co. Limited, suatu

perusahaan yang berkedudukan di Rusia dengan nakhoda

Alexander Vasilkov, warga negara Russia.

- Pada 7 Februari 2002, Volga dinaiki oleh anggota militer

Australia dari “Australian military helicopter from the

Royal Australian Navy frigate HMAS Canberra”.

- Pada saat dinaiki, Volga berada pada posisi sekitar 51°35S,

78°47E, yang terletak di luar batas ZEE Australia di kawasan

Pulau Heard dan McDonald.

- Pada tanggal yang sama, nakhodanya ditahan oleh HMAS

Canberra.

- Pada tanggal 19 Februari 2002, dilakukan penahanan dan Volga

dikawal ke pelabuhan Frementle Australia Barat.

- Pada tanggal yang sama, nakhoda dan awaknya juga ditahan

berdasarkan the Fisheries Management Act 1991.

- Pada 20 Februari 2002, disampaikan pemberitahuan penyitaan

kepada nakhoda, terhadap kapal Volga (termasuk semua jaring,

jebakan dan peralatan-peralatan serta hasil tangkapan).

- Pada tanggal 27 Februari 2002 dibuat laporan penilaian, yang

disiapkan untuk tujuan jaminan bahwa Volga bernilai US$ 1

juta/million dan bahan bakar, pelumas serta peralatan

bernilai AU$ 147,460. Pada waktu ditangkap di atas Volga

ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton ikan

Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) dan 21.494

ton umpan yang dilelang pada 20 Mei 2002 senilai AU$

1,932,579.28.

- Pada 6 Maret 2002, tiga anggota awak kapal (the chief mate,

the fishing master and the fishing pilot), semua

berkewarganegaraan Spanyol, dituntut telah menggunakan kapal

ikan asing di Zona Perikanan Australia (AFZ) untuk tujuan

komersial tanpa surat izin bagi kapal asing. Ketiganya,

menerima untuk membayar uang jaminan masing-masing sejumlah

AU$ 75,000 tunai, menyerahkan semua “passports dan seaman’s

papers, dan tinggal di tempat yang ditetapkan oleh the

Supervising Fisheries Officer with the Australian Fisheries

Management Authority (AFMA).

- Pemilik Volga mendepositkan pembayaran sejumlah AU$ 225,000

di pengadilan bagi ketiga anggota awak pada atau sekitar

tanggal 23 Maret 2002.

- Sebelumnya, pada tanggal 16 Maret 2002, nakhoda Volga

meninggal di rumah sakit Australia. Dia tidak didakwa

melakukan suatu kejahatan sampai dia meninggal.

- Pada tanggal 30 Mei 2002, tiga anggota awak kapal mendapat

berbagai variasi persyaratan uang jaminan yang memungkinkan

mereka kembali ke Spanyol.

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2002, the Supreme Court of

Western Australia (Wheeler J), atas banding oleh the

Commonwealth Director of Public Prosecutions, memutuskan

jaminan bervariasi yang dikeluarkan pada 30 Mei 2002, supaya

diwajibkan, sebagai pengganti AU$ 75,000, yang ada dengan

jumlah simpanan sebesar AU$ 275,000.

- Pada waktu Tirbunal (ITLOS) mulai memeriksa kasus ini, pada

tanggal 16 Desember 2002, the Full Court of the Supreme

Court of Western Australia telah menguatkan banding atas

ketiga anggota awak Volga menurut keputusan Wheeler J (Hakim

Wheeler). The Full Court memerintahkan bahwa tiga anggota

awak diizinkan meninggalkan Australia dan kembali ke

Spanyol, dimana masing-masing dikenakan uang jaminan yang

harus mereka didepositkan secara tunai untuk: MANUEL PEREZ

LIJO sebesar AU$ 95,000.00; dan JOSE MANUEL LOJO EIROA dan

JUAN MANUEL GONZALEZ FOLGAR, masing-masing sebesar AU$

75,000.00.

- Pemilik Volga mengajukan permohonan ke “the Federal Court of

Australia” untuk menghentikan penyitaan kapal. Dalam jawaban

atas permintaan pemilik bagi pelepasan kapal sambil menunggu

tindakan hukum, Pejabat Australia menetapkan uang jaminan

sejumlah AU$ 3,320,500.00 untuk pelepasan Volga, yang

terdiri dari:

1. suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas

dan peralatan penangkap ikan (AU$ 1,920,000);

2. Jumlah (AU $ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda

potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih

tertunda terhadap anggota awak;

3. Jaminan (AU $ 1.000.000) terkait dengan pelaksanaan

operasional dari VMS dan tindakan pentaatan upaya

konservasi oleh CCAMLR. Sesuai dengan ketentuan 292

UNCLOS 1982 Federasi Rusia memasukan gugatan (permohonan)

terhadap Australia ke ITLOS yang meminta pelepasan kapal

Volga dan tiga awaknya pada tanggal 2 Desember 2002.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah dalam sistematis penyelenggaraan prosedur penyitaan

dan penahanan yang dilakukan oleh Australia telah memenuhi

aturan UNCLOS 1982?

2. Jurisdiksi negara manakah yang digunakan dalam mengadili

kasus ini?

3. Apakah keputusan ITLOS telah memenuhi “proses pelepasan

segera”?

C. ARGUMENTASI PARA PIHAK

Dalam permohonan dari Federasi Rusia dan dalam Pernyataan

Tanggapan dari Australia, pihak-pihak mengajukan hal-hal sebagai

berikut:

a. Atas nama Federasi Rusia: Memohon kepada ITLOS (“Mahkamah”)

untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai

pasal 292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa permohonan;

2. Menyatakan bahwa permohonan dapat diterima;

3. Menyatakan bahwa respondent (tergugat) melanggar pasal

73(2) UNCLOS dalam hal responden menetapkan persyaratan

pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya adalah tidak

dibenarkan menurut pasal 73(2) atau tidak patut dalam

pengertian pasal 73(2);

4. Memutuskan bahwa responden melepaskan Volga dan nakhoda

serta awaknya, jika suatu jaminan atau keamanan yang

dibebankan kepada pemilik dalam suatu jumlah yang tidak

melebihi AU$ 500,000 atau dalam jumlah serupa yang lain

dalam semua keadaan yang patut menurut pertimbangan

Mahkamah;

5. Memutuskan bentuk jaminan atau keamanan seperti

dimaksud angka 4 (d); dan

6. Memutuskan bahwa responden (tergugat) membayar biaya

kepada penggugat (pemohon) berkenaan dengan permohonan.

b. Atas nama Australia, dalam Pernyataan Tanggapan:

Australia memintah bahwa Mahkamah untuk membuat keputusan

sebagaimana diminta dalam Memorial Federasi Rusia. Termohon

meminta Mahkamah untuk memutuskan:

1. bahwa besar dan persyaratan yang ditetapkan oleh

Australia untuk melepaskan kapal Volga dan awaknya adalah

patut/layak (reasonable); dan

2. bahwa masing-masing pihak memikul biaya pengadilan

sendiri-sendiri.

D. PUTUSAN

Putusan Kasus Volga

1. Menemukan bahwa Pengadilan memiliki yurisdiksi berdasarkan

pasal 292 dari Konvensi untuk menyetujui permohonan yang

dibuat oleh Rusia pada tanggal 2 Desember 2002.

2. Menemukan bahwa permohonan sehubungan dengan dugaan ketidak

sesuaian dengan pasal 73, ayat 2, Konvensi dapat diterima.

3. Menemukan bahwa tuduhan yang dibuat oleh Pemohon bahwa

Termohon tidak memenuhi ketentuan Konvensi yang mengatur

agar sesegera mungkin membebaskan kapal atau awaknya setelah

adanya jaminam berupa uang telah yang telah dipenuhi.

4. Memutuskan bahwa Australia harus segera melepaskan Volga

dari berbagai obligasi atau beban apapun setelah adanya

putusan dari pengadilan

5. Menentukan bahwa obligasi atau sekuritas lainnya harus

berjumlah 1.920.000 dollar australia dan akan diumumkan

oleh Australia

6. Menentukan bahwa obligasi harus dalam bentuk bank garansi

dari bank yang berwenang di Australia atau memiliki

pengaturan yang sesuai dengan bank Australia atau, jika

disetujui oleh para pihak, dalam bentuk lain.

7. Memutuskan bahwa masing-masing pihak harus menanggung biaya

sendiri.

8. Dengan 19 : 2 suara, Memutuskan bahwa Australia harus segera

melepaskan Volga setelah ada uang jaminan atau jaminan

lainnya lain yang akan ditentukan oleh Mahkamah;

9. Dengan 19 : 2 suara, Menentukan bahwa uang jaminan atau

keamanan lainnya sejumlah AU$ 1.920.000, harus disimpan

(diposting) kepada Australia; dan

10. Suara bulat, Menentukan bahwa uang jaminan harus dalam

bentuk bank garansi dari bank yang ada di Australia atau

memiliki perjanjian dengan bank Australia atau dalam bentuk

lain, jika disepakati oleh para pihak.

E. DASAR PERTIMBANGAN

a. Pertama, jaminan sejumlah AU$ 1,920,000 yang diminta untuk

melepaskan kapal, yang mencerminkan nilai kapal, bahan

bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan serta tidak

disengketakan para pihak, adalah layak (reasonable) dalam

pengertian pasal 292 Konvensi.

b. Kedua (sejumlah AU$ 412.500), Mahkamah menganggap setelah

kepergian mereka dari Australia, menetapkan jaminan bagi

mereka tidak disajikan untuk tujuan praktis. Hal ini dirasa

tidak perlu dipertimbangkan oleh mahkamah, dalam keadaan

saat ini, untuk menangani masalah-masalah yang diangkat oleh

Federasi Rusia.

c. Ketiga. Dalam menafsirkan ungkapan “jaminan atau keamanan

lain” yang diatur dalam pasal 73 (2), Mahkamah berpendapat

bahwa ungkapan ini harus dilihat dalam konteks dan kejelasan

dari objek dan tujuannya. Konteks yang relevan termasuk

ketentuan Konvensi mengenai pelepasan segera dari kapal dan

kru setelah penyerahan jaminan atau keamanan. Ketentuan

dimaksud adalah: Pasal 292, Pasal 220 (7), dan Pasal 226

(1b). Pasal-pasal ini menggunakan ekspresi “uang jaminan

atau jaminan keuangan lainnya” dan “penjaminan atau keamanan

finansial yang tepat lainnya”.

Dilihat dalam konteks ini, istilah “jaminan atau keamanan

lainnya” dalam Pasal 73 (2), dalam pandangan Mahkamah, harus

diinterpretasikan sebagai mengacu pada suatu jaminan atau

keamanan yang bersifat finansial. Mahkamah juga mengamati,

dalam konteks ini, yang mana Konvensi membayangkan pengenaan

syarat-syarat tambahan untuk suatu jaminan atau jaminan

keuangan lainnya, secara jelas menyatakan begitu…Mengikuti

pandangan di atas bahwa persyaratan non-finasial tidak dapat

dianggap komponen dari jaminan atau keamanan keuangan

lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal 292 sehubungan dengan

dugaan pelanggaran Pasal 73 (2). Maksud dan tujuan dari

Pasal 73 (2) dibaca bersama dengan pasal 292 adalah untuk

memberikan suatu mekanisme bagi negera bendera untuk

memperoleh pembebasan cepat dari kapal dan awak yang

ditangkap karena dugaan pelanggaran perikanan dengan

pembebanan keamanan/jaminan yang tidak layak

(unreasonebleness) dapat dinilai dalam pengertian finansial.

Dimasukannya tambahan persyaratan non-finansial seperti

keamanan tersebut akan menggagal-kan maksud dan tujuan ini.

d. Mahkamah, dalam kerangka pemeriksaan menurut Pasal 292,

tidak dapat menentukan sikap tentang apakah syarat kerugian

(pembebanan) seperti yang tertugat maksudkan sebagai suatu

“jaminan berprilaku baik/good behaviour bond” adalah

pelaksanaan sah dari hak berdaulat negara pantai di ZEEnya.

Titik (the point) yang harus ditentukan adalah apakah

“jaminnan berperilaku baik” adalah jaminan atau keamanan

dalam pengertian dalam Pasal 73 (2) dan Pasal 292. Mahkamah

mencatat bahwa Pasal 73 (2) mengenai jaminan atau keamanan

untuk melepaskan sebuah kapal “yang ditahan” yang diduga

keras melanggar hukum dari negara penahan. Membaca Pasal 73

secara keseluruhan mengindikasikan adanya pertimbangkan atas

upaya penegakan bertalian dengan pelanggaran hukum dan

peraturan negara pantai yang diduga keras telah dilakukan.

Dalam pandangan Mahkamah, suatu “good behaviour bond

(jaminan berprilaku baik)” guna mencegah pelanggaran hukum

negara pantai pada masa mendatang tidak dapat dipertimbangan

sebagai suatu jaminan atau keamanan dalam pengertian Pasal

73 (2), yang dibaca bersama dengan Pasal 292.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan

semua keadaan dalam sengketa ini, Mahkamah menganggap bahwa

jaminan seperti yang diminta oleh Australia tidak layak (not

reasonable) dalam pengertian Pasal 292 Konvensi. Berdasarkan

pemikiran di atas, Mahkamah menemukan bahwa permohonan (gugatan)

berkenaan dengan dugaan ketidak-sesuaian (non-compliance) dengan

Pasal 73 (2) adalah well-founded (dapat dibenarkan dengan tepat)

untuk maksud dari pemeriksaan ini dan maka dari itu, Australia

harus segera melepaskan Volga setelah menempatkan suatu jaminan

atau jaminan keuangan lainnya yang akan ditentukan oleh Mahkamah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpandangan

bahwa jaminan untuk melepaskan Volga, bahan bakar, pelumas dan

peralatan memancing harus dalam jumlah AU $ 1.920.000. Pandangan

Mahkamah tentang kelayakan uang jaminan sebesar nilai kapal,

bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan ini, tercermin

dalam putusan Mahkamah (ITLOS).

Dissenting Opinion atas Putusan Kasus Volga

1. Dissenting Opinion dari hakim Anderson

a. Dalam ayat 73, Pengadilan telah menyatakan bahwa seluruh

nilai kapal, termasuk didalamnya nya peralatan dan

simpanan, merupakan jaminan finansial yang wajar untuk

membebaskan kapal. Menurut saya. Materi yang tersedia

untuk Pengadilan diungkapkan tidak ada alasan untuk

menyimpang dari standar nilai penuh. Termohon telah

mengajukan banyak faktual materi yang tidak digugat.

Informasi yang terdiri dari keterangan tertulis dari

Australia dan saksi Spanyol untuk memancing dengan Volga

di 2001-2002. Dokumen tertentu yang ditemukan di atas

kapal Volga, dan data yang ditemukan dari hard disk

komputer kapal, Tidak menunjukan ada sengketa bahwa

ketika ditangkap di sub-wilayah 58.5.2 dari Area CCAMLR

kapal itu tidak membawa VMS, tapi memang memiliki di atas

kapal lebih dari 131 ton dari Patagonian toothfish,

senilai hampir AU $ 2m, tertangkap oleh longlines.

b. Dalam paragraf 81-83, Pengadilan menyimpulkan bahwa hal

yang berkaitan

penangkapan Volga tidak ada kaitannya dalam menilai

kewajaran keamanan yang dicari

oleh Australia bagi pembebasan kapal itu. Sekali lagi,

saya sekedar berbagi pendekatan ini karena Pengadilan

tidak dalam kepemilikan semua fakta dan tugas berdasarkan

pasal 292 adalah untuk berurusan dengan "persoalan

pembebasan, bukan penangkapan, dan untuk melakukannya"

tanpa prasangka "untuk manfaat dari setiap kasus sebelum

forum domestik. Prinsip yang sama tanpa prasangka

(praduga tak bersalah) harus berlaku untuk masalah yang

lebih luas lainnya yang beredar di antara para pihak.

c. Saya setuju bahwa dalam konteks ini mengacu pada

"keamanan lainnya" mungkin terbatas pada jaminan

finansial, tetapi tidak perlu untuk mengekspresikan

pandangan akhir tentang hal ini. Ungkapan " the posting

of reasonable bond" agaknya tidak umum dalam pikiran

saya. Persoalannya ternyata pada arti sebenarnya dari

kalimat ini.

2. Dissenting Opinion dari hakim Shearer

a. Untuk alasan yang diberikan di bawah ini, dalam pandangan

saya fakta dan keadaan sekitarnya kasus seharusnya

diberikan bobot yang lebih besar oleh Pengadilan dalam

menilai kewajaran ikatan berdasarkan ketentuan artikel

73, ayat 2, dan 292, ayat 1, dari Konvensi PBB tentang

Hukum Laut, 1982 (selanjutnya disebut "Konvensi ").

b. Keadaan lain yang penting, ditunjukkan oleh Termohon,

adalah sulitnya penegakan hukum perikanan di lingkungan

yang tidak ramah dari Samudra Selatan. Cuaca yang terus

suram dan dingin, dengan angin kencang dan gelombang

besar. Jarak menjadi tertutupi oleh kapal perikanan

penegakan dan pesawat yang besar. Tanpa izin kapal

penangkap ikan didorong untuk percaya bahwa kemungkinan

deteksi mereka cukup kecil, dan potensi manfaat cukup

tinggi, untuk membenarkan mengambil risiko.

c. Dalam kasus ini, jika hukuman jera yang sangat diperlukan

oleh keadaan IUU fishing di daerah di mana stok ikan

terancam punah, seperti di Samudra Selatan, yang obligasi

untuk pembebasan kapal dan awak (atau setidaknya anggota

awak terkemuka) harus mencerminkan keseriusan pelanggaran

tersebut.

F. ANALISA

Pokok sengketa dalam kasus Volga adalah “apakah persyaratan

yang ditetapkan oleh Australia untuk pelepasan segera kapal yang

ditahannya melanggar kewajibannya berdasarkan pasal 73 (1)

setelah adanya uang jaminan yang layak atau jaminan lainnya”.

Atau dengan kata lain yang disengketakan adalah ‘kelayakan uang

jaminan yang ditetapkan oleh Australia’. Seperti disebutkan di

atas, uang jaminan yang ditetapkan oleh Otoritas Australia (AFMA)

adalah sebesar AU$ 3,332,500, terdiri dari:

- Jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan

peralatan penangkap ikan (AU$ 1,920,000);

- Sejumlah (AU $ 412.500) untuk mengamankan pembayaran denda

potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda

terhadap anggota awak; dan

- Jaminan (a security) (AU $ 1.000.000) terkait dengan

pelaksanaan operasional sistem pemantau kapal (VMS) dan

tindakan pentaatan upaya konservasi oleh CCAMLR.

Dalam pandangan Mahkamah, jaminan sejumlah AU$ 1,920,000

yang diminta untuk melepaskan kapal, yang mencerminkan

nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap

ikan serta tidak disengketakan para pihak, adalah layak

(reasonable) dalam pengertian pasal 292 Konvensi.

Berhubungan dengan komponen kedua (sejumlah AU$ 412.500),

Mahkamah menganggap setelah kepergian mereka dari Australia,

menetapkan jaminan bagi mereka tidak disajikan untuk tujuan

praktis. Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya, dalam keadaan

saat ini, untuk menangani masalah-masalah yang diangkat oleh

Federasi Rusia.

Selanjutnya, mengenai komponen ketiga. Dalam menafsirkan

ungkapan “jaminan atau keamanan lain” yang diatur dalam pasal 73

(2), Mahkamah berpendapat bahwa ungkapan ini harus dilihat dalam

konteks dan kejelasan dari objek dan tujuannya. Konteks yang

relevan termasuk ketentuan Konvensi mengenai pelepasan segera

dari kapal dan kru setelah penyerahan jaminan atau keamanan.

Ketentuan dimaksud adalah: Pasal 292, Pasal 220 (7), dan Pasal

226 (1b). Pasal-pasal ini menggunakan ekspresi “uang jaminan atau

jaminan keuangan lainnya” dan “penjaminan atau keamanan finansial

yang tepat lainnya”. Dilihat dalam konteks ini, istilah “jaminan

atau keamanan lainnya” dalam Pasal 73 (2), dalam pandangan

Mahkamah, harus diinterpretasikan sebagai mengacu pada suatu

jaminan atau keamanan yang bersifat finansial.

Mahkamah juga mengamati, dalam konteks ini, yang mana

Konvensi membayangkan pengenaan syarat-syarat tambahan untuk

suatu jaminan atau jaminan keuangan lainnya, secara jelas

menyatakan begitu. Mengikuti pandangan di atas bahwa persyaratan

non-finasial tidak dapat dianggap komponen dari jaminan atau

keamanan keuangan lainnya untuk tujuan menerapkan Pasal 292

sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 73 (2). Maksud dan

tujuan dari Pasal 73 (2) dibaca bersama dengan pasal 292 adalah

untuk memberikan suatu mekanisme bagi negera bendera untuk

memperoleh pembebasan cepat dari kapal dan awak yang ditangkap

karena dugaan pelanggaran perikanan dengan pembebanan

keamanan/jaminan yang tidak layak (unreasonebleness) dapat

dinilai dalam pengertian finansial.

Dimasukannya tambahan persyaratan non-finansial seperti

keamanan tersebut akan menggagal-kan maksud dan tujuan ini.

Mahkamah, dalam kerangka pemeriksaan menurut Pasal 292, tidak

dapat menentukan sikap tentang apakah syarat kerugian

(pembebanan) seperti yang tertugat maksudkan sebagai suatu

“jaminan berprilaku baik/good behaviour bond” adalah pelaksanaan

sah dari hak berdaulat negara pantai di ZEEnya. Titik (the point)

yang harus ditentukan adalah apakah “jaminnan berperilaku baik”

adalah jaminan atau keamanan dalam pengertian dalam Pasal 73 (2)

dan Pasal 292. Mahkamah mencatat bahwa Pasal 73 (2) mengenai

jaminan atau keamanan untuk melepaskan sebuah kapal “yang

ditahan” yang diduga keras melanggar hukum dari negara penahan.

Pasal 73 UNCLOS 1982 yang menentukan:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya

untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi ekskluisf

mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal,

memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan,

sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya

peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai

dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera

dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang

layak atau bentuk jaminan lainnya.

3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap

pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di

zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan,

jika tidak ada perjanjian sebalik-nya antara negara-

negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman

badan lainnya.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara

pantai harus segera memeberitahu kepada negara bendera,

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang

diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian

dijatuhkan”.

Jadi berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak

mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di

ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan

melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu

negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang

ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond

(uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.

Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan

yaitu penjara. Dengan demikian hukum dan bentuk hukuman bagi

kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang

tunduk di bawah kedaulatan dengan yang terjadi di ZEE. Kewenangan

Negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk

menegakan hukum yang bertalian dengan perikananan. Perbedaan ini

dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat

(sovereign rights) bukan kekedaulatan.

Jadi terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat

yang dimiliki oleh Negara pantai atau Negara kepulauan. Ketentuan

pasal 73 (2) mewajibkan Negara pantai untuk segera melepaskan

kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang

jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur

pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan

segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam

hukum laut internasional.

Akan tetapi, meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa

uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk

akal/layak (reasonable)”, tetapi UNCLOS 1982 justru tidak

memberikan rincian tentang “kelayakan” jaminan keuangan tersebut.

Sehingga dalam kasus Volga salah satu masalah hukum yang timbul

adalah mengenai jumlah uang jaminan untuk pelepasan kapal Volga.

Membaca Pasal 73 secara keseluruhan mengindikasikan adanya

pertimbangkan atas upaya penegakan bertalian dengan pelanggaran

hukum dan peraturan negara pantai yang diduga keras telah

dilakukan. Dalam pandangan Mahkamah, suatu “good behaviour bond

(jaminan berprilaku baik)” guna mencegah pelanggaran hukum negara

pantai pada masa mendatang tidak dapat dipertimbangan sebagai

suatu jaminan atau keamanan dalam pengertian Pasal 73 (2), yang

dibaca bersama dengan Pasal 292. Berdasarkan pertimbangan di

atas, dan dengan memperhatikan semua keadaan dalam sengketa ini,

Mahkamah menganggap bahwa jaminan seperti yang diminta oleh

Australia tidak layak (not reasonable) dalam pengertian Pasal 292

Konvensi.

Berdasarkan pemikiran di atas, Mahkamah menemukan bahwa

permohonan (gugatan) berkenaan dengan dugaan ketidak-sesuaian

(non-compliance) dengan Pasal 73 (2) adalah well-founded (dapat

dibenarkan dengan tepat) untuk maksud dari pemeriksaan ini dan

maka dari itu, Australia harus segera melepaskan Volga setelah

menempatkan suatu jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang akan

ditentukan oleh Mahkamah. Atas dasar pertimbangan tersebut di

atas, Mahkamah berpandangan bahwa jaminan untuk melepaskan Volga,

bahan bakar, pelumas dan peralatan memancing harus dalam jumlah

AU $ 1.920.000. Pandangan Mahkamah tentang kelayakan uang jaminan

sebesar nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap

ikan ini, tercermin dalam putusan Mahkamah (ITLOS).

Berhubungan dengan keputusan Mahkamah (ITLOS) dalam kasus ini

ada beberapa hal yang dapat dikemukakan oleh penulis:

Dalam menetapkan kelayakan uang jaminan atau keamanan lainnya,

hanya komponen pertama yang layak (reasonable) menurut ITLOS,

yaitu jaminan yang nilainya sama dengan nilai kapal, bahan

bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan. Sedangkan

komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak

(unreasonable). Di lapangan, termasuk dalam kasus ini, ITLOS

telah menemukan komponen-komponen yang tidak layak

(unreasonable), meliputi:

a. Nilai kapal yang ditahan telah dinilai (dievaluasi)

terlalu tinggi oleh pengadilan Negara penahan, seperti

dalam kasus the “Camauco” dan the “Monte Confuro”;

b. Nilai kapal yang ditahan dimasukan dalam penentuan uang

jaminan, seperti dalam kasus Hoshimaru;

c. Denda untuk nakhoda atau pemilik kapal yang ditahan telah

dinilai terlalu tinggi, seperti dalam kasus Monte Confurco

dan Hoshimaru; dan

d. Yang disebut “jaminan berlaku baik (good behaviour bond)’

seperti dalam kasus Volga.

Jadi seperti terlihat dalam pertimbangan Mahkamah, maka

komponen kedua dan ketiga merupakan komponen yang tidak layak

(unreasonable) menurut pengertian pasal 73 (2). Hal ini dapat

memaklumi, menurut Oman and Bantz bahwa fungsi “jaminan” dalam

konteks tertentu cukup menyeimbang-kan antara hak untuk meminta

pelepasan dengan hak untuk mengadili dan menghukum.

Dalam kasus ini yang disengketakan oleh Federasi Rusia hanya

“kelayakan uang jaminan” untuk pelepasan kapal Volga, bukan

‘kelayakan uang jaminan’ terhadap ketiga awaknya. Hal ini

dapat dimaklumi mengingat ketiga awak tersebut

berkewarganegaraan Spanyol, sedangkan awak kapal yang

berkewarganegaraan Federasi Rusia hanyalah nakhoda kapal yang

telah meninggal dunia sebelum proses pengadilan dilakukan oleh

Australia. Dalam hukum internasional, memang tidak ada

kewajiban dari suatu negara untuk melindungi warganegara asing

di Negara lain. Suatu negara hanya berkewajiban melindungi

warganegaranya baik di negaranya sendiri maupun di negara

lain.

Selain itu, penyebabnya adalah (kemungkinan) karena pada saat

kasus ini diajukan ke ITLOS, proses pengadilan terhadap ketiga

awak tersebut sedang berlangsung. Federasi Rusia dalam hal ini

nampaknya tidak mau dianggap sebagai Negara “yang tidak

menghormati proses pengadilan Negara lain” atau dengan kata

lain, dianggap melanggar prinsip “non intervensi”.

Penetapan jumlah uang jaminan bagi pelepasan awak kapal

ditetapkan melalui Pengadilan Australia berdasarkan

ketentuan Fesheries Management Act 1991. Sedangkan uang

jaminan bagi pelepasan kapal Volga dilakukan oleh

Australian Fesheries Management Authority (AFMA). Hal ini

kiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia

dalam menentukan tindakan terhadap kapal asing dan awaknya

yang melakukan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Pengadilan

yang berwenang pengadili kapal asing sesuai dengan UU No.

31/2004 dan UU No.45/2009, antara lain berkaitan dengan:

a. Penggunaan bahan kimia, biologis, peledak, alat/bangunan

yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan

dan/lingkungan (Psl.84 UU No.31/2004);

b. Melakukan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan

dan/ lingkungannya (Psl.86 UU No.31/2004);

c. Membawah peralatan penangkap ikan yang mengganggu dan

merusak kelangsungan sumberdaya ikan (Psl. 85 UU

No.45/2009);

d. Tidak memliki SIPI dan tidak membawah SIPI asli (Psl.93

ayat 2 dan 4 UU No.45/2009);

e. Memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI (Psl. 94A UU

No.45/2009);

f. Nakhoda yang tidak memiliki izin berlayar (Psl.98 UU

No.45/2009).

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang berwenang

menentu-kan “uang jaminan” jika pemilik kapal mengajukan

permohonan pelepasan terhadap kapal miliknya.

Keputusan ITLOS dalam kasus ini terbatas dengan “proses

pelepasan segera” menurut Pasal 292, oleh karena itu ITLOS

tidak dapat mempertimbangkan masalah umum dari IUU Fishing.

Sehingga dalam kasus ini ITLOS seakan “mengabaikan” pendirian

Australia atas komponen ketiga yang digambarkan sebagai “good

behaviour bond”, yakni jaminan agar tindakan serupa tidak

dilakukan pada masa yang akan datang. Australia menyatakan

dalam tanggapannya bahwa penipisan stok Patagonian tootfish di

Samudera Bagian Selatan merupakan masalah yang serius dan

keprihatinan internasional. ITLOS menanggapi hal ini ‘memahami

keprihatinan internasional tentang illegal, unregulated and

unreported fishing (IUU Fishing) dan menghargai tujuan di

balik kebijakan yang diambil oleh negara-negara untuk

menangani masalah ini. Pasal 292 mendamaikan kepentingan

Negara bendera untuk memiliki kapal dan awaknya dibebaskan

segera dengan kepentingan Negara penahan untuk menjaga

pentaatan terhadap hukum dan perundang-undangan serta

“memadukan keseimbangan yang adil antara dua kepentingan.”

Kemudian perlu diingat bahwa dalam “proses pelepasan segera”

di ITLOS selalu ada kecenderungan bagi penggugat (pemohon)

untuk menyengketakan bahwa jaminan atau jaminan lainnya oleh

negara penahan ditetapkan terlalu tinggi.

G. PENUTUP

1. Berdasarkan uraian di atas, mengakhiri tulisan ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan IUU Fishing suatu negara pantai menurut UNCLOS

1982, mencakup penegakan IUU Fishing di kawasan laut yang

tunduk di bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut

dimana negara pantai memiliki hak berdaulat atau di ZEE.

2. ITLOS menetapkan jumlah uang jaminan yang layak (reasonable

bond) dalam kasus Volga tidak jauh berbeda dengan

(mempertimbangkan) nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan

peralatan penangkap ikan yang ada di atas kapal. Jadi ITLOS

hanya mengabul komponen pertama dari tiga komponen “uang

jaminan “yang ditetapkan Australia.

3. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku IUU Fishing harus

dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut. Di laut laut

yang berada di bawah kedaulatan atau di ZEE. Jika di ZEE

(atau bahkan di laut di bawah kedaulatan) sebaiknya dikenakan

hukuman denda, sebab hukuman badan (penjara), di samping

tidak dianjurkan oleh UNCLOS 1982 juga akan merugikan

Indonesia, karena harus menanggung biaya hidup pelaku.

Sebaliknya, hukuman berupa reasonable bond dapat

meminimalisir kerugian Indonesia akibat IUU Fishing; dan

Namun demikian, berkaca dari kasus Volga, negara pantai harus

hati-hati. Penetapan jumlah “uang jaminan atau keamanan

lainnya“ harus dilakukan secara layak dengan tidak menilai

harga kapal yang ditahan terlalu tinggi, memasukan nilai

kapal dalam jaminan, denda bagi nakhoda atau pemilik kapal

terlalu tinggi, dan memasukan komponen yang tidak bersifat

finansial.

Kasus 2 : Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea Case

(1997),

A. Fakta Hukum

Kasus yang menyangkut penangkapan kapal tanker minyak

“saiga” dan awaknya pada tanggal 28 oktober 1997.

Penangkapan ini terjadi pada suatu titik di luar Zona

Ekonomi Ekslusif.Kapal tersebut mengibarkan bendera Saint

Vincent dan Grenadines. Awak kapal tersebut adalah

berkewarganegaraan Ukraina dan Senegal dan terlibat dalam

pengisian bahan bakar di laut.Ketika penangkapan ini

berlangsung melibatkan tembakan yang dilepaskan oleh pihak

pabean Guinea yang mengakibatkan cederanya beberapa anggota

kapal saiga. Setelah penangkapan tersebut, kapal dibawa ke

pelabuhan di Conarky, Guinea dan kargo yang mereka bawa

berupa minyak dengan gas di habiskan oleh pihak Pabean.

Kapal tanker The Saiga mempunyai registrasi sementara

(provisionally registrated) di St. Vincent pada tanggal 12

maret 1997. Registrasi ini akan berakhir 6 (enam) bulan

kemudian, dan direncanakan The saiga akan mendapatkan

registrasi permanen (permanent registration) pada tanggal 28

November 1997.

Pemerintah Saint Vincent dan Grenadines mengajukan

permohonan dengan Pengadilan pada 13 November 1997 untuk

membebaskan kapal dan awaknya. Permohonan pembebasan ini

segera di periksa dan ditangani secepatnya dengan sangat

teliti selama tiga minggu.Putusan mahkamah itu telah

dipenuhi kemudia kapal dan awaknya di bebaskan dari tahanan

oleh parah pihak guinea yang berwenang. Pembebasan itu atas

pencatatan obligasi sebesar U$ 400.000 seperti yang telah

ditentukan oleh majelis dalam pengadilan penghakiman yang

disampaikan pada 4 Desember 1997

Permohonan ini diajukan pada majelis menurut prosedur untuk

mendorong menuntut pembebasan kapal dan awak yang di

akomodir juga dalam pasal 292 UN Convention on The Law of

The Sea.Dalam kasus seperti ini, majelis hanya dapat

berurusan dengan permintaan permbebasan dan penentuan

obligasi atau keamanan lainnya dengan dasar yang membebaskan

dapat memerintahkan.

Negara Guinea menolak permintaan pengadilan tersebut untuk

membebaskan kapal awaknya. Pada tanggal 10 Desember 1997

negara guiena mengajukan tuntutan bahwa The saiga telah

melakukan tindakan criminal juga menyebutkan bahwa St.

Vincent bertanggung jawab secara perdata (Civilly liable).

Pada tanggal 17 Desember 1997 pengadilan tingkat pertama

Conarky memutuskan bahwa nahkoda kapal bersalah.

Pada tanggal 22 Desember 1997 ditentang kembali oleh St.

Vincent atas putusan tersebut.St. Vincent mengajukan

pendapat bahwa hal ini bertentangan dengan Konvensi Hukum

Laut 1982, demikian pula dalam hal legalitas penahanan dan

penuntutannya.

Pada tanggal 13 Januari 1998, pengadilan tingkat banding

(The Court of Appeal of Conarky) juga berpendapat bahwa

nahkoda kapal bersalah secara tidak sah melakukan impor,

membeli dan menjual minyak di Guinea dan menghukum sang

nahkoda selama 6 tahun penjara, dan memerintahkan untuk

menyita kargo berikut kapalnya sebagai garansi perlindungan.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaiamana penerapan meaknisme hukum terhadap keputusan

tingkat pertma, tingkat banding , dan keputusan ITLOS?

2. Apakah pembebasan terhadap kapal m/v Saiga beserta crew-nya

bertentangan dengan konvensi Hukum Laut?

C. Putusan Badan Peradilan

Pada tanggal 13November 1997, St. Vincent mengajukan

permohonanagar The Saiga berikut awak kapalnya segeradibebaskan

berdasarkan Pasal 292 KHL 1982.

Padatanggal 4 Desember 1997, The International Tribunalfor

The Sea (The Tribunal) meminta agar kapal TheSaiga berikut

awaknya dibebaskan. Negara Guineamenolak permintaan pengadilan

tersebut untukmembebaskan kapal beserta awaknya.

Pada tanggal10 Desember 1997 negara Guinea mengajukantuntutan

bahwa The Saiga telah melakukan tindakankriminal, juga

menyebutkan bahwa St. Vincentbertanggung jawab secara perdata

(civilly liable). Padatanggal 17 Desember 1997 pengadilan tingkat

pertamaConakry memutuskan bahwa nakhoda kapal bersalah.

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1997 St.Vincent

menentang putusan tersebut denganmengajukan pendapat bahwa hal

ini bertentangandengan Konvensi Hukum Laut 1982, demikian

puladalam hal legalitas penahanan dan penuntutannya. Pada tanggal

13 Januari 1998, St. Vincent memohonpada The Tribunal untuk

menentukan provisionalmeasures pending constitution of the

arbitral tribunal.

Pada tanggal 3 Februari 1998, pengadilan tingkatbanding (The

Court of Appeal of Conakry) jugaberpendapat bahwa nakhoda kapal

bersalah secaratidak sah melakukan impor, membeli dan

menjualminyak di Republik Guinea dan menghukum sangnakhoda 6

(enam) tahun penjara, dan memerintahkanuntuk menyita kargo

berikut kapalnya sebagai jaminan atas Perlindungan Lingkungan

Laut

Pada tanggal 11 Maret1998 Guinea dan St. Vincent setuju untuk

membawa masalah ini kepada The Tribunal (The 1998Agreement).

Pada tanggal 28 Februari 1998 Guineamembebaskan The Saiga

berikut nakhoda dan awakkapalnya. Pada tanggal 11 Maret 1998 the

Tribunalmenentukan tindakan sementara (provisionalmeasures)

dengan menetapkan bahwa Guinea dapatmenahan diri untuk

membicarakan enforcing anyjudicial or administrative measure

against the M/ VSaiga, its master and the other members ofthe

crew, itsowners or operators. Selama persidangan

berlangsung,Guinea keberatan menerima klaim dari St.

Vincentdengan alasan bahwa kapal The Saiga tidak

memilikiregistrasi St. Vincent pada waktu terjadi

penangkapan,tidak adanya keterkaitan antara St. Vincent dan

kapal.

Dengan demikian kerugian individual dan perusahaanyang

diakibatkan kapal The Saiga bukanlahdidasarkan atas nasionalitas

dari St. Vincent.Padatanggal 1 Juli 1909. The Tribunal dengan

suara 18berbanding 2, memberikan suatu keputusan:

" ... rejected those arguments and found that Guinea hadviolated

the rights of St. Vincent under the Convention:

(1) in arresting, detaining, and seizing The Saiga,detaining its

crew, confiscating its cargo, androsecuting and convicting the

master,

(2) in arrestingThe Saiga in contravention of the

Convention'sprovisions on hot pursuit, and

(3) in using excessiveforce contrary to international law while

stopping andarresting The Saiga. Lihat Bernard H. Oxman,

"International Decisions".

PENJELASAN PUTUSAN PENGADILAN

Pada tanggal 4 Desember 1997, The International Tribunalfor

The Sea (The Tribunal) memutuskan bahwa diantaranya :

Bahwa Pengadilan (The International Tribunal for The Sea)

memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 292 Perserikatan Bangsa-

BangsaKonvensi Hukum Laut (UNCLOS) untuk meanggapi Permohonan

yang diajukan oleh Saint Vincent danGrenadines pada 13 November

1997.

(Finds that the Tribunal has jurisdiction under article 292 of the United Nations

Convention on the Law of the Sea to entertain the Application filed by Saint

Vincent and the Grenadines on 13 November 1997.)

Memutus bahwa Permohonan (St.Vincent) dapat diterima.

(Finds that the Application is admissible)

Meminta agar Guinea harus segera melepaskan M / V Saiga dan

awaknya dari tahanan.

(Orders that Guinea shall promptly release the M/V Saiga and its crew from

detention)

Putusan ini didasarkan pada ketentuan Konvensi UNCLOS pasal 292

yang menyatakan bahwa :

Pasal 292

Pelepasan segera kendaraan air dan awaknya

1. Dalam hal pejabat suatu Negara Peserta telah melakukan

penahanan kendaraan air yang mengibarkan bendera Negara

Peserta lain dan dituduhkan bahwa Negara yang menahan itu

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini untuk segera

membebaskan kendaraan air atau awaknya setelah penitipan

sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya, maka

masalah pembebasan dari penahanan dapat diserahkan kepada

pengadilan atau mahkamah manapun yang disepakati oleh para

pihak atau, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan demikian

dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak waktu penahanan

berdasarkan pasal 287 atau Mahkamah Internasional Hukum Laut,

kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

2. Permohonan untuk pembebasan dapat diajukan hanya oleh atau

atas nama Negara bendera kendaraan air tersebut.

3. Pengadilan atau mahkamah harus menangani permintaan untuk

pembebasan tanpa penundaan dan harus menangani hanya masalah

pembebasan dengan tidak mengurangi kepentingan perkara manapun

di hadapan forum domestik yang selayaknya terhadap kendaraan

air itu, pemiliknya atau awaknya. Pejabat Negara yang menahan

tetap berwenang untuk melepaskan kendaraan air itu atau

awaknya setiap waktu.

4. Setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan atau jaminan

keuangan lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan atau

mahkamah, pejabat Negara yang menahan harus segera mematuhi

keputusan pengadilan atau mahkamah perihal pembebasan

kendaraan air tersebut atau awaknya.

Perihal penolakan atas permintaan yang diatas oleh Negara Guinea

untuk membebaskan kapal The Saiga dan berserta awak kapalnya

karena mendasarkan pada ketentuan Konvensi UNCLOS pasal 73 yang

menyatakan bahwa :

Pasal 73

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya

untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif

mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal,

memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan,

sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan

perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan

Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera

dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak

atau bentuk jaminan lainnya.

3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi

eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada

perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan,

atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara

pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera,

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil

dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Tetapi sebenarnya pasal 73 ini tidak bisa dijadikan alasan untuk

menjadikan dasar hukum Negara Guinea untuk menyanggah,

dikarenakan apabila kita melihat pada pasal 73 ayat (2) dan pasal

292 ayat (1) ketentuan Konvensi UNCLOS tersebut, tidak adanya

penawaran yang dilakukan oleh Negara Guinea perihal adanya uang

jaminan untuk pembebasan kapal The Saiga beserta awak kapalnya

kepada St. Vincent. Sehingga St. Vincent tidak dapat

menitipkan/membayarkan uang jaminan tersebut.

Kemudian setelah para pihak sepakat untuk membawa untuk membawa

masalah ini kepada ITCLOS (International Tribunal for the Law of

The Sea) pada tanggal 11 Maret1998. Maka dihari yang sama, ITCLOS

menetapkan putusan sebagai berikut :

Menetapkan tindakan sementara berikut menurut pasal 290, ayat 1,

dariKonvensi:

“Guinea harus menahan diri dari mengambil atau menegakkan setiap

tindakan hukum atau administrativeterhadap M / V Saiga, Guru dan

anggota lain dari kru, pemilik atauoperator, sehubungan dengan

insiden yang mengarah pada penangkapan dan penahanankapal pada

tanggal 28 Oktober 1997”

(Prescribes the following provisional measure under article 290, paragraph 1, of

theConvention:

“Guinea shall refrain from taking or enforcing any judicial or administrative

measure against the M/V Saiga, its Master and the other members of the crew, its

owners or operators, in connection with the incidents leading to the arrest and

detention of the vessel on 28 October 1997 and to the subsequent prosecution and

conviction of the Master.”)

Berikut pasal 290 ayat 1 ketentuan Konvensi UNCLOS :

Pasal 290

Tindakan sementara (Provisional measures)

Apabila suatu sengketa telah diserahkan sebagaimana mestinya

kepada suatu pengadilan atau mahkamah yang prima facie

berpendapat bahwa ia mempunyai yurisdiksi berdasarkan Bab

ini atau Bab XI, bagian 5, maka pengadilan atau mahkamah itu

dapat menetapkan tindakan sementara apapun yang dipandang

memadai menurut keadaan untuk memelihara hak masing-masing

pihak dalam sengketa atau untuk mencegah kerugian yang berat

terhadap lingkungan laut, sambil menunggu keputusan akhir

(final decision).

Dari penetapan inilah sebenarnya yang mengenyampingkan putusan

padatanggal 17 Desember 1997 pengadilan tingkat pertamaConakry

yang memutus bahwa nakhoda kapal bersalah, serta putusan pada

tanggal 3 Februari 1998, pengadilan tingkatbanding (The Court of

Appeal of Conakry) yang berpendapat bahwa nakhoda kapal bersalah

secaratidak sah melakukan impor, membeli dan menjualminyak di

Republik Guinea dan menghukum sangnakhoda 6 (enam) tahun penjara,

dan memerintahkanuntuk menyita kargo berikut kapalnya sebagai

jaminan atas Perlindungan Lingkungan Laut.

Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juli 1909The Tribunal dengan

suara 18berbanding 2, memberikan suatu keputusan yaitu :

Menolak argumen-argumen dan menyatakan bahwa Guinea telah

melanggar hak-hak St Vincent berdasarkan Konvensi:

dalam menangkap, menahan, dan menyita The Saiga, menahan

awak, menyita kargo, dan menghukum nahkoda,

dalam penangkapan The Saiga bertentangan dengan ketentuan

Konvensi Hak pengejaran seketika , dan

telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan

bertentangan dengan hukum internasional ketika

menghentikan dan menangkap The Saiga.

"Keputusan Internasional".

( rejected those arguments and found that Guinea hadviolated the rights of St.

Vincent under the Convention:

in arresting, detaining, and seizing The Saiga,detaining its crew, confiscating its

cargo, androsecuting and convicting the master,

in arrestingThe Saiga in contravention of the Convention'sprovisions on hot

pursuit, and

in using excessiveforce contrary to international law while stopping andarresting

The Saiga.

"International Decisions". )

Putusan akhir ini didasarkan pada pasal 111 Konvensi UNCLOS,

yaitu :

Pasal 111

Hak Pengejaran seketika

(Right of hot pursuit)

Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila

pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan

cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar

peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian

harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari

sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan,

laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya

boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan

apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu

bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial

atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti,

kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut

teritorial atau zona tambahan.Apabila kapal asing tersebut

berada dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal

33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi

pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu

telah diadakan.

2. Hak pengejaran seketika harus berlaku, mutatis mutandis bagi

pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di

landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan disekitar

instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan

perundang-undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan

Konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas

kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang

dikejar memasuki laut teritorial Negaranya sendiri atau

Negara ketiga.

4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika

kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara

praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang

dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang

bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang

dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut

teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona

tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas

kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan

suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak

yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal

asing itu.

5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-

kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau

pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat

dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas

pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat

udara :

(a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku

mutatis mutandis;

(b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti

harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai

kapal atau pesawat udara Negara pantai yang dipanggil

oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambil alih

pengejaran itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri

dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Adalah tidak

cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut

teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat

udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang

dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk

berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau

oleh pesawat udara atau kapal lain yang melanjutkan

pengejaran itu tanpa terputus.

7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu

Negara dan dikawal ke pelabuhan Negara itu untuk keperluan

pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang tidak

boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam

melakukan perjalanannya, dikawal melalui sebagian dari zona

ekonomi eksklusif atau laut lepas jika keadaan

menghendakinya.

8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar

laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan

dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus

diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan

yang telah diderita karenanya.

D. Dasar Pertimbangan

Pada tanggal 10 Desember 1997

Negara Guinea mengajukan tuntutan bahwa The Saiga telah melakukan

tindakan kriminal, juga menyebutkan bahwa St. Vincent bertanggung

jawab secara perdata (civilly liable).

Pada tanggal 17 Desember 1997

Pengadilan tingkat pertama Conakry memutuskan bahwa nakhoda kapal

bersalah.

Pada tanggal 22 Desember 1997

St. Vincent menentang putusan tersebut dengan mengajukan pendapat

bahwa hal ini bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982,

demikian pula dalam hal legalitas penahanan dan penuntutannya.

Pada tanggal 13 Januari 1998

St. Vincent memohon pada The Tribunal untuk menentukan

provisional measures pending constitution of the arbitral

tribunal.

Pada tanggal 3 Februari 1998

Pengadilan tingkat banding (The Court of Appeal of Conakry) juga

berpendapat bahwa nakhoda kapal bersalah secara tidak sah

melakukan impor, membeli dan menjual minyak di Republik Guinea

dan menghukum sang nakhoda 6 (enam) tahun penjara, dan

memerintahkan untuk menyita kargo berikut kapalnya sebagai

guarantee for/ jaminan Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut dengan adanya Hak Pelayaran

Intemasional di Perairan Indonesia payment of the fine.

Pada tanggal 11 Maret 1998

Guinea dan St. Vincent setuju to transfer the arbitral

proceedings to The Tribunal (The 1998

Agreement).

Pada tanggal 28 Februari 1998

Guinea membebaskan The Saiga berikut nakhoda dan awak kapalnya.

Pada tanggal 11 Maret 1998

The Tribunal menentukan tindakan sementara (provisional measures)

dengan menetapkan bahwa Guinea dapat menahan diri untuk

membicarakan enforcing any judicial or administrative measure

against the M/ V saiga, its master and the other members gfthe

crew, its owners or operators.

Guinea keberatan menerima klaim dari St. Vincent dengan alasan

bahwa kapal The Saiga tidak memiliki registrasi St. Vincent pada

waktu terjadi penangkapan, tidak adanya keterkaitan antara St.

Vincent dan kapal. Dengan demikian kerugian individual dan

perusahaan yang diakibatkan kapal The Saiga bukanlah didasarkan

atas nasionalitas dari St. Vincent.

Pada tanggal 1 Juli 1909.

The Tribunal dengan suara 18 berbanding 2, memberikan suatu

keputusan:

" rejected those arguments and found that Guinea had violated the

rights of St. Vincent under the Convention:

(1) in arresting, detaining, and seizing The Saiga,

detaining its crew, confiscating its cargo, and prosecuting

and convicting the master,

(2) in arresting The Saiga in contravention of the

Convention's provisions on hot pursuit, and

(3) in using excessive force con.tr a. ry to international

law while stopping and arresting The Saiga. Lihat Bernard H.

Oxman,"International Decisions".

E. Analisa

Kasus ini merupakan kasus dimana sebuah kapal tanker (M/V

Saiga) dituduh melakukan perbuatan kriminal berupa penyelundupan

minyak (fuel oil) di wilayah Guinea. Berdasarkan data yang

diperolah, M/V Saiga di tangkap diperairan di luar wilayah Zona

ekonomi ekslusif Guinea sehari setelah melakukan pengisisan fuel

oil kepada 3 (tiga) kapal penangkap ikan berlisensi Guinea.

Sehari setelah itu otoritas Guinea melakukan pengejaran serta

penangkapan terhadap kapal M/V Saiga dan bahkan hingga melukai 2

crew kapal yang bersangkutan.

Setelah dilakukannya penangkapan, pada tanggal 13 november

1997 St. Vincent mengajukan permohonan agar M/V Saiga berikut

awak kapalnya segera dibebaskan berdasarkan pasal 292 Konvensi

Hukum Laut, pada tanggal 4 desember 1997 The International

Tribunal for The Sea meminta juga kepada Guinea agar segera

melakukan pembebasan terhadap M/V Saiga beserta awak kapalnya,

namun Guinea tidak melakukannya.

Pada tanggal 10 desember 1997 Guinea melakukan tuntutan

dengan menyatakan kapal M/V Saiga telah melakukan perbuatan

Kriminal. Kemudian pada tanggal 17 desember 1997 pengadlan

tingkat pertama Conakry (guinea) menyatakan nakhoda kapal

bersalah secara tidak sah melakukan impor, menjual dan membeli

minyak di republik guinea dan menghukum nakhoda 6 (enam) tahun

penjara. Putusan ini dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding

conakry (guinea) pada tanggal 3 february 1998.

Pada tanggal 22 desember 1997 St. Vincent menggugat republik

Guinea karna tidak segera melakukan pembebasan terhadap kapal m/v

Saiga beserta crew-nya, perbutan ini dianggap bertentangan dengan

konvensi Hukum Laut demikian pula dengan legalitas penahanan dan

penuntutan yang dilakukan oleh republik Guinea diangggap

bertentangan dengan konvensi.

ITLOs menyatakan Guinea bersalah dan harus membebaskankapal

m/v Saiga beserta crew-nya. Kemudian pada Pada tanggal 28

february 1998 republik guinea melakukan pembebasan sesuai dengan

putusan ITLOs.

Walaupun pada keputusan akhirnya ITLOS (international

Tribunal For law Of the sea) menyatakan bahwa Guinea melakukan

kesalahan terhadap penahanan kapal M/V Saiga, namun beberapa

hakim berpendapat sebaliknya.

Ketika penangkapannya 28 oktober 1998 M/V Saiga ada dalam

keadaan dimana sertificate dari St. Vincent sudah ada dalam

keadaan tidak berlaku (sudah lewat masa enam bulan dari

dikeluarkannya pada tanggal 12 maret 1997 – 12 agustus 1997) hal

ini lah yang membuat pihak Guinea merasa keberatan karena menurut

hemat meraka st. Vincent sudah tidak ada kaitannya dengan kapal

M/V Saiga sehingga seharusnya ST. Vincent tidak harus membela M/V

saiga.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Solihin., Perikanan Indonesia Dalam Kepungan Organisasi

Pengelolaan Perikanan regional dan

Internasional., http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/perikan

an-indonesia-dalam-kepungan-organisasi. Diakses 25 Oktober 2012.

Anthony Csabafi, Imre., The Concept of State Jurisdiction in

International Space Law.,Martinus Nijhoff, The Hague, 1971

Blakely,Laurance., The End of the Viarsa Saga And the Legality of

Australia’s Vessel Forfeiture Penalty For Illegal Fishing in Its

Exclusive Economic Zone.,, hal. 680. Dalam

http://digital.law.washington.edu/…/17PacRimLPoly. Diakses 29

Oktober 2012.

Donald R, Rothwell., Multilateralism and International Ocean-

Resources Law: Chapter 9. The “Volga” Case (Russian Federation v

Australia): Prompt Release and the Right and Interest of Flag and

Coastal States. Dalam

http://escholarship.org/uc/item/4w9953kp#page-3. Diakses 30

Oktober 2012.

Gullett,Warwick., Prompt release procedures and the challenge for

ficheries law enforcement: the judgement of the international

tribunal for the law of the sea in the ‘Volga’ case (Russian

Federation v Australia).

Dalamhttp://www.ro.uow.au/cgi/viewcontent.egi?.article. Diakses

17 Oktober 2012.

ITLOS., Cases, Contentious Cases, dalam http://www.itlos.org.

Diakses tanggal. 25 Oktober 2012.

Jianjun GAO., Reasonableness of the Bond under Article 292 of the

LOS Convention: Practice of the ITLOS.,

dalamhttp://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/115.full.pd

f+html. Diakses 28 Oktober 2012.

Kasijan Romimohtarto., “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati

dan Nabati di Perairan Indonesia”., Seminar Hukum Nasional Kelima

Tahun 1990., BPHN, Jakarta, 1991

Md. Saiful Karim., Conflicts over Protection of Marine Living

Resources: The ‘Volga Case’