IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

I

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDes) DI BALAI DESA KEPUNDUHAN

KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

TUGAS AKHIR

OLEH :

TAPRIHATIN YUFI MUFIDAH

NIM 16030005

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2019

II

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA (APBDes) DI BALAI DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT

KABUPATEN TEGAL.

Oleh mahasiswa :

Nama : Taprihatin Yufi Mufidah

NIM : 16030005

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing

menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian akhir.

Tegal, Juli 2019 Pembimbing I, Pembimbing II, ERNI UNGGUL SU., SE,M.Si FITRI AMALIYAH,SE NIPY. 10.006.028 NIPY. 011.011.092

III

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA (APBDes) DI BALAI DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT

KABUPATEN TEGAL.

Oleh :

Nama : Taprihatin Yufi Mufidah

NIM : 16030005

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program

Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, Juli 2019

1. Erni Unggul SU., SE,M.Si

Pembimbing I, ...................................

2. Fitri Amaliyah, SE

Pembimbing II, .....................................

3. Bahri Kamal, SE, MM

Penguji I, ...................................

4. Yusri Anis F., SE,M,Si

Penguji II, .....................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA

NIPY. 09.011.062

IV

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang

berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDes) DI BALAI DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN

KRAMAT KABUPATEN TEGAL” beserta isinya adalah benar-benar karya saya

sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau

pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam

masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang

berkepentingan, dan saya menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan

kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika

keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, Juli 2019

Yang membuat pernyataan


NIM. 16030005

V

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang

bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : TAPRIHATIN YUFI MUFIDAH

NIM : 16030005

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Ekslusif

(Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Di

Balai Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non ekslusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan

Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam

bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/

mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa

perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi

Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukuman yang

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,


NIM 16030005

VI

HALAMAN MOTTO

“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan

itu dengan cara yang lebih baik, sehingga musuhmu akan

seperti teman yang setia”

(Q.S Fusshilat : 34)

"Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan

tidak ikut dipupuk"

(Najwa shihab)

“ALLAH tidak akan membebani seseorang itu melainkan

sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

VII

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap lembar dan goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dan ridho

dari Allah SWT kepada umatNya. Teriring rasa syukur kepada Allah SWT, saya

persembahkan Tugas Akhir ini untuk :

Kedua orangtuaku Bapak Parichin dan Ibu Armi Ningsih tercinta, terima

kasih untuk kasih sayang yang tercurahkan untukku, rangkaian do’a yang tak

pernah terputus disetiap sujudmu, pengorbanan dan tetesan keringat untuk

kesuksesanku serta motivasi yang diberikan disetiap langkahku.

Syaiful Adi Septian Seseorang yang memberiku semangat untuk

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Sahabat karibku Hanif Anggarani dan Naifah baythi A.F terimakasih sudah

saling kasih semangat, saling menemani dalam pembuatan Tugas Akhir.

Terimakasih sudah mau berteman denganku sampai detik ini meskipun sudah

jarang bertemu lagi. Thanks sudah menemani hari-hariku saat di kampus, jadi

teman main, teman sehobi, sehumor, dan teman gila-gilaan, semoga kita bisa

bertemu nanti di dunia kerja dan bekerja bareng di satu perusahaan amin.

Almamaterku, dan teman-teman kelas 6A sukses untuk kita semua, terus maju

dan berkembang, raihlah cita-cita dana pintu gerbang kesuksesan kita

bersama.

Teman-teman PKL dan para staff di Balai Desa Kepunduhan yang banyak

membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini khususnya buat pak Setiaji

Sumarya.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih.

VIII

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan

Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (Apbdes) Di Balai Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten

Tegal.”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna

mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik

Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki,

dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Mc. Chambali, B.Eng, EE, M.Kom, selaku Direktur Politeknik Harapan

Bersama.

2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

3. Ibu Erni Unggul SU, SE, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak

memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya

penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Fitri Amaliyah,SE, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya

penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Yudha Kurniawan,SH, selaku Kepala Desa yang telah memberi ijin

untuk melakukan penelitian pada kantor Kecamatan Tarub.

IX

6. Bapak Setiaji Sumarya, selaku Sekretaris Desa dan Pembimbing PKL yang

telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama PKL di Balai Desa

Kepunduhan.

7. Seluruh staff Balai Desa Kepunduhan yang telah memberikan bantuan selama

melaksanakan penelitian.

8. Teman-teman baik di kampus maupun di tempat PKL, yang telah memberikan

dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung, turut membantu selesainnya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih

banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas

segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Penulis sangat berharap Tugas Akhir

ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada

umumnya.

Tegal, Juli 2019


NIM. 16030005

X

ABSTRAK

Mufidah, Taprihatin Yufi. 2019. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Balai Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Program Studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I: Erni Unggul SU., SE, M.Si,; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, SE.

APBDes adalah bagian yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Implementasi kebijakan APBDes dapat terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang direalisasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Perencanaan pembangunan adalah sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh, dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien. Rencana pembangunan desa dapat diwujukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran yang telah disusun dan disahkan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. APBDes dirancang sesuai dengan kondisi keuangan dan aset desa, pelaksanaan APBDes harus diukung oleh faktor-faktor yang terlibat dala implementasi tentang desa dan dapat dirasakan oleh masyarakt serta berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Balai Desa Kepunduhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan RKPDes yang disusun oleh Kepala Desa.

Kata kunci : Implementasi, APBDes

XI

ABSTRACT

Yufi Mufidah, Taprihatin. 2019. The Implementation of Village Revenue and Expenditure Budget Policies (APBDes) at the KepunduhanVillage Goverment Kramat Sub-District Tegal Regency. D-III Accounting Department of Politeknik Harapan Bersama Tegal. First Advisor : Erni Unggul SU., SE, M.Sc.; Second Advisor: Fitri Amaliyah, SE.

APBDes is an important part that determining the realization of good governance in the village. The Implementation of the APBDes policy can be seen in Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) realized through the Village Development Work Plan (RKPDes). Development planning is a result of a deliberation process that always pays attention to the aspirations of the community as a whole, thus the implementation of development in the village can really be felt by the community and runs effectively and effeciently. Village Development plans can be realized throught the Village Revenue and Expenditure Budget. The budget that has been prepared and ratified must be carried out in accordance with the needs of the community. APBDes are designed in accordance with the conditions of the village’s finances and assets, the implementation of the APBDes must be supported by factors involved in the implementation of the village and can be felt by the community an ru effectively and efficiently. Based on this, this study was aimed to describe the implementation of the village budget (APBDes) policy in the village hall. Data collectoin techniques used were observation, interviews and literature. The data analysis method used was descriptive qualitative. The result of this study showed that the implementation of the village budget and expenditure policy (APBDes) at the village hall was well implemented and in accordance with the RKPDes compiled by the Village Head.

Keywords: Implementation, APBDes

XII

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA ...........................................iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....................v

HALAMAN MOTTO ...................................................................................vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................viii

ABSTRAK ...................................................................................................x

DAFTAR ISI .................................................................................................xii

DAFTAR TABEL .........................................................................................xv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................xvi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................1

1.1 Latar Belakang Masalah .........................................................1

1.2 Perumusan Masalah ................................................................5

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................5

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................6

1.5 Batasan Masalah .....................................................................7

1.6 Kerangka Berpikir ..................................................................7

1.7 Sistematika Penulisan .............................................................9

XIII

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................12

2.1 Definisi Implementasi Kebijakan ...........................................12

2.2 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 14

2.2.1 Fungsi APBDes..............................................................20

2.3 Definisi Desa ...........................................................................22

2.4 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa .....................................23

2.4.1 Pengertian Perencanaan Keuangan Desa .......................24

2.4.2 Pengertian Pelaksanaan Keuangan Desa........................25

2.4.3 Pengertian Penatausahaan Keuangan Desa....................26

2.4.4 Pengertian Pelaporan keuangan Desa............................26

2.4.5 Pengertian Pertanggungjawaban keuangan Desa...........27

2.5 Penelitian Terdahulu................................................................30

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................34

3.1 Lokasi Penelitian ...................................................................34

3.2 Waktu Penelitian ....................................................................34

3.3 Jenis Data ...............................................................................34

3.4 Sumber Data ..........................................................................35

3.5 Teknik Pengumpulan Data .......................................................35

3.6 Metode Analisis Data ..............................................................36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....................................................38

4.1 Gambaran Balai Desa Kepunduhan ........................................38

4.1.1 Kondisi Geografis ........................................................38

4.1.2 Gamabaran Umum Demografis ....................................39

4.1.3 Kondisi Ekonomi ..........................................................44

4.1.4 Visi dan Misi Desa Kepunduhan...................................46

4.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Desa.................................47

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan ..............................................52

4.2.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) di Balai Desa Kepunduhan ..........................52

4.2.2 Implementasi Kebijakan APBDes di Balai Desa

Kepunduhan ..................................................................55

XIV

4.2.3 Pembahasan Implementasi kebijakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Balai Desa

Kepunduhan ..................................................................57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................64

5.1 Kesimpulan .............................................................................64

5.2 Saran .......................................................................................65

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................66

LAMPIRAN.................................................................................................67

XV

DAFTAR TABEL

Tabel

2.5 Penelitian Terdahulu ........................................................................... 30

XVI

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Kerangka berfikir ..................................................................................8

2.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....................................................24

8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa...................................................44

4.2 Mekanisme Penyusunan APBDes........................................................55

XVII

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran APBDes Tahun 2016....................................................................66



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan otonomi daerah pada saat ini membawa suatu hal baru bagi

Pemeritah Daerah dimana daerah menjadi semakin mandiri dalam hal

pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di masing-masing

daerah. Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan

suatu pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan

masyarakat secara lebih luas. Pemberian otonomi di arahkan juga untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,

dimana daerah-daerah otonom (Kabupaten/Kota) diberi kewenangan untuk

mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dari masyarakat dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tata

aturan pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur,

terbuka, bertanggungjawab dan demokratis. Sedangkan pada tata aturan

kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang

partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi

desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu,

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban,

2

serta pengawasan pengelolaan anggaran tersebut. Pelaksanaan otonomisasi

desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan

bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan

biaya yang terjangkau. Pelaksanaan di lapangan juga harus didukung oleh

faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang desa tersebut.

Implementasi Kebijakan APBDes dapat terlihat pada Rencana

Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang direalisasikan melalui

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Dalam masyarakat desa,

perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah instrumen yang sangat

penting karena salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tahap awal

yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di

desa. Perencanaan pembangunan adalah sebuah hasil proses musyawarah yang

senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh, dengan demikian

pelaksanaan pembanguman di desa benar-benar dapat dirasakan oleh

masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien. Rencana pembangunan

desa dapat diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah instrumen yang sangat

menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata

pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan

dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi, desa bisa

mengambil inisiatif dalam mengelola keuangan desa tanpa adanya intervensi

dari pemerintah diatasnya. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka

desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa

3

dengan diatur oleh APBDes. Selama satu tahun kedepan Kepala Desa bersama

BPD merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan

Peraturan Desa yang di buat oleh Bupati.

APBDes dirancang sesuai dengan kondisi keuangan dan aset desa,

pelaksanaan APBDes harus di dukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam

implementasi tentang desa dan dapat rasakan oleh masyarakat serta berjalan

secara efektif dan efisien. Kenyataanya anggaran tersebut tidak seimbang

antara penerimaan dan pengeluaran, kesejahteraan masyarakat yang rendah dan

banyak program pembangunan yang masuk desa, namun hanya dikelola oleh

dinas dan tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Desa Kepunduhan merupakan salah satu desa yang berada di

Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dengan luas wilayah 106,55 m2, dan

jumlah penduduk 3229 jiwa. Batas-batas wilayahnya dari Sebelah Utara Desa

Kertayasa, Sebelah Selatan Desa Ketileng, Sebelah Barat Desa Kertaharja,

Sebelah Timur Desa Bangun Galih. Dari segi Pendapatan Desa, Kepunduhan

mendapatkan alokasi Anggaran yang cukup besar yang di kelola oleh

Pemerintah Desa dalam bentuk APBDes. Namun pengelolaan keuangaan dan

kekayaan yang dimiliki desa harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

masyarakat desa, seperti sarana dan prasarana desa. Pemerintah Desa

Kepunduhan dalam menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah

disusun setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-

kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja

pemerintah desa (RKPDes) belum optimal. Dalam kebijakan implementasi

4

APBDes seringkali proses-prosesnya menjadi monopoli Pemerintah Desa.

Peran masyarakat hanya sebagai pelengkap dari kebijakan pembangunan yang

dilakukan pemerintah desa.

Di desa Kepunduhan masih terdapat masalah yang dirasakan oleh

Kepala desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan

dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor

seperti misalnya desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendatannya

sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Selanjutnya

kesejahteraan masyarakat desa rendah dan banyak program pembangunan yang

masuk desa, namun hanya dikelola oleh dinas dan tidak ada partisipasi dari

masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah proses implemetasi kebijakan

APBDes di Balai Desa Kepunduhan kurang terlaksanan dengan baik. Anggaran

yang telah disusun dan disahkan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

Menurut penelitian Abdussakur (2012) menyatakan bahwa Pelaksanaan

kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu

Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan

Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten

Hulu Sungai Tengah. Sedangkan menurut penelitian Selamet Joko Utomo

(2015) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan

di Desa Bandung masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh

5

Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di desa

masih rendah dan sosialisasi yang kurang dari pemerintah Kabupaten

Mojokerto. Memiliki kemungkinan sangat kecil untuk menghasilkan

perubahan dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa setiap Pemerintah

Desa memiliki penerapan kebijakan yang berbeda-beda, begitu pula yang

terjadi di Balai Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI

BALAI DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN

TEGAL”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa di Desa Kepunduhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa di Balai Desa Kepunduhan.

6

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

a) Sebagai studi perbandingan antara teori yang didapat salama

perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas

pengetahuan dan wawasan mengenai Impementasi Kebijakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Balai Desa

Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

2. Bagi Instansi Balai Desa Kepunduhan

Hasil penelitian ini dapat membatu memberikan masukan dan

pertimbangan instansi, selain itu dapat memberikan gambaran bagi

perusahaan dalam membuat strategi yang baik dan terarah untuk

mengelola keuangan yang akan datang secara efektif dan efisien terhadap

kebijakan APBDes.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa

Politeknik Harapan Bersama khususnya program studi D3 Akuntansi

tentang Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang masalah difokuskan

pada masalah Implementas Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Pada Balai Desa Kepunduhan.

1.6 Kerangka Berpikir

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah proses

Implementasi kebijakan APBDes di Balai Desa Kepunduhan kurang sesuai

dengan tujuan pemerintah. Anggaran yang telah di rancang dan disahkan

bersama harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan APBDes di Balai Desa

Kepunduhan dengan deskriptif kualitatif. Anggaran yang telah di rancang dan

disahkan bersama harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai

hal tersebut dibutuhkan pengetahuan dan pengawasan terhadap Implementasi

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses penelitian dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif yang

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang

masalah keadaan dan suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta

interaksi lingkungan unit sosial tertentu. Hasil yang akan diperoleh dari

penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) terlaksana dengan baik.

8

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan

penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

Umpan balik

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Analisis Data:

Diskriptif kualitatif

Permasalahan:

Proses Implementasi Kebijakan APBDes di Balai Desa Kepunduhan kurang terlaksana dengan baik.

Strategi Pemecahan Masalah:

Meningkatkan pengetahuan semua pihak tentang APBDes, melakukan pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan APBDes dan mengadakan musyawarah desa dalam membentuk RPJMDes

Rumusan Masalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Balai Desa Kepunduhan ?

Kesimpulan:

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa terlaksana dengan baik.

9

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar

mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada

pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman

pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan

akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar,

intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada

pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan

masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa (APBDes) Di Balai Desa Kepunduhan Kecamatan

Kramat Kabupaten Tegal.

10

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan

alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan

data, jenis dan sumber data penelitian dan metode analisis

data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah

singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan

wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil

penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat

berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan

dengan penelitan. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian

tugas akhir secara lengkap.

11

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan

laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-

data lain yang diperlukan.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan

atau mekanisme sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa bukan

hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencanakan secara

sungguh-sungguh yang mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu

kegiatan. Implementasi kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang

diarahkan, bagaimana suatu program dapat berjalan dengan baik terutama

menyangkut tiga hal yaitu organisasi, interprestasi dan aplikasi.

Pengertian implementasi menurut Abdussakur (2012 : 4)[2]

implementasi adalah upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan, ketentuan yang telah ditetapkan atau kebijakan. Dengan penerapan

tersebut dapat dilihat hasil berupa umpan balik dalam bentuk perbaikan atau

penguatan yang telah dianggap berhasil. Dengan demikian implementasi

kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan program yang telah ditetapkan guna mencapai hasil yang

diinginkan.

Proses implementasi kebijakan negara umumnya tidak terlepas dan

sangat dipengaruhi oleh peranan birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat

maupun di daerah, karena implementasi kebijakan negara oleh suatu

pemerintahan, sebenarnya bentuk pelayanan yang diberikan kepada

12

13

masyarakat, sesuai dengan fungsi dari birokrasi untuk melayani masyarakat.

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan

suatu keputusan kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif) atau dengan kata lain

bahwa implementasi pada suatu tindakan yang ditujukan untuk mencapai

kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut pada suatu saat berusaha

untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola operasional dan

melanjutkan upaya tersebut untuk mencapai perubahan seperti yang dituliskan

dalam keputusan-keputusan tertentu.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai

perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-

saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut (Johnetha Lafani Supit : 2017)[6] Implementasi

Kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik

secara individu maupun kelompok yang ditunjukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Sehingga implementasi

kebijakan sangat diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian

14

berbagai faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Karena konsistensi

implementasi kebijakan nasional menentukan keberhasilan dan kegagalan

suatu bangsa.

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

adalah upaya untuk melaksanakan keputusan, peraturan, perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau kebijakan yang pada akhirnya

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan

itu sendiri. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini untuk

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjai pola-pola operasional serta

berusaha mencapai perubahan-perubahan tersebut.

2.2 Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

Menurut (Abdussakur : 2012)[2] Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah

desa wajib membuat APBDes untuk menjalankan Alur pemerintahan desa

sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan

mengelola keuangan desa itu sendiri. Tujuan pembuatan APBDes adalah untuk

kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa. APBDes

terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

15

Pendapatan desa, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagi

hasil pajak kabupaten/kota. Bagian dari retribusi kabupaten/kota. Alokasi Dana

Desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya, hibah dan sumbangan pihak

ketiga. Belanja desa, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan

belanja modal. Belanja tidak langsung, terdiri dari belanja

pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah),

belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan

anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan dan Penerimaan pinjaman. Pengeluaran

pembiayaan mencakup Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal desa,

Pembayaran utang. Pengelolaan keuangan desa yang baik dan tertib, dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang berlaku serta dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu di susun rancangan APBDes

yang baik pula. Penyusunan rancangan APBDes diperlukan beberapa tahap

antara lain, Membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Penetapan

Rancangan APBDes dan Evaluasi Rancangan APBDes.

16

RKPDes adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan RPJMDesa

adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun. Berdasarkan

pengamatan di lapangan kepala desa maupun perangkat desa sangat

memperhatikan mengenai RKPDes maupun RPJMDes, mereka menyusun

rancangan APBDes berdasarkan kebutuhan pada saat dilakukan penyusunan

dan RPJM. Penyusunan rancangan APBDes terlebih dahulu harus membuat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana

Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun

merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah

berakhir jangka waktu RPJMDes, kepala desa terpilih menyusun kembali

RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3

bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari

RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun

anggaran sebelumnya.

APBDes terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Anggaran Penerimaan dan

Anggaran Pengeluaran.

1. Anggaran Penerimaan berdasarkan pada sumber-sumber Pendapatan Desa

yaitu :

17

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari : hasil usaha desa, hasil kekayaan

desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain

pendapatan asli Desa yang sah,

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi: Bagian dari

perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan bagian dari dana perimbangan

keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan

e. Pinjaman Desa

2. Anggaran Pengeluaran terdiri atas 2 (dua) sub bagian besar yaitu

Pengeluaran Belanja Rutin dan Pengeluaran Belanja Pembangunan.

a. Pengeluaran Belanja Rutin antara lain berupa:

1) Belanja Pegawai, yaitu seperti Gaji dan honor para Aparat Desa dan

anggota BPD.

2) Belanja Barang, yaitu seperti pengadaan ATK untuk Desa, komputer

bila memungkinkan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

pengaaan barang di kantor.

3) Biaya Pemeliharaan, yaitu seperti Pengecatan Kantor Desa atau Balai

Desa, Reparasi Komputer bila ada, dan lain sebagainya

4) Biaya Perjalanan Dinas, yaitu seperti perjalanan dinas aparat Desa

atau anggota BPD ke Desa-Desa lain atau ke Kecamatan atau ke

Kabupaten, dan lain sebainya termasuk ke dusun-dusun di wilayah

desanya.

18

5) Biaya lain-lain, yaitu seperti tunjangan hari raya (THR) untuk Kepala

Desa, Aparat Desa dan Anggota BPD, dana Beasiswa untuk anak-

anaak sekolah yang berprestasi, Bingkisan hari raya untuk keluarga-

keluarga kurang mampu, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan

bila keuangan Desa memungkinkan

b. Pengeluaran Belanja Pembangunan antara lain berupa :

1) Prasarana Pemerintahan Desa, seperti Rehabilitasi atau penambahan

ruang kerja atau Kantor Desa atau kantor BPD, dll

2) Prasarana Produksi, seperti pembangunan saluran irigasi Desa,

pembentukan atau pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik

Desa), dan lain-lain.

3) Prasarana Perhubungan, seperti pembangunan jalan, jembatan,

gorong-gorong dan lain-lain.

4) Prasarana Sosial, seperti Rehabilitasi Gedung SD, rehabiltasi atau

pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu), rehabiltasi

mesjid/gereja, dan lain sebagainya.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana

dimaksud pada Sumber Pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Sumber Pendapatan Desa dapat

berupa hasil-hasil dari tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa, pelelangan

ikan yang dikelola oleh Desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa,

19

pemandian umum yang diurus oleh desa, hutan Desa, dan lainlain kekayaan

milik Desa.

Sumbangan dari pihak ketiga kepada desa dapat berbentuk hadiah,

donasi, wakaf, hibah dan istilah lain yang sama dengan sumbangan, dan

pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban

pihak penyumbang kepada Desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik

barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang

inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pinjaman Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat

persetujuan Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa melakukan

penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sumber-sumber

Pinjaman Desa dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan

Pemerintah Kabupaten (Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah, Bank

Swasta, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-

undangan). Pinjaman Desa digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Desa, membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa, dan

menambah/menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik

Desa, dan atau usaha-usaha lain. Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk

membiayai Belanja Rutin Desa. Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

20

2.2.1 Fungsi APBDes

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai

berikut[4] :

1. Alat perencanaan ( Planning tool )

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka

mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang

dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan

visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber

pendapatan.

c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah

disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian ( Control tool )

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran

desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk

pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada

publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan

pengeluaran dan pemasukan.

21

3. Alat kebijakan fiskal ( Fiscal policy tool )

Dengan mengunakan anggaran dapat diketahui bagaimana

kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian

akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan

organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong,

mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi ( Communication and coordination

tool )

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan

komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan

anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi

terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan

desa.

5. Alat penilaian kinerja ( Performance appraisal tool )

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian

kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi

anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan

pengendalian dan penilaian kinerja.

22

6. Alat motivasi ( Motivational tool )

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada

perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan

membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai

target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja

yang baik.

2.3 Definisi Desa

Menurut (Akhmad, dkk : 2017)[7] Secara etimologi kata desa berasal

dari bahasa Sansekerta yaitu Deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah

kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-

usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di

Daerah Kabupaten.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2017[12]

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.

6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan

pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan

pemerintahan secara berdaya guna, berhasil dan peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan

pembangunan.

2.4 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014[1], tentang

pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keseluruhan kegiatan yng meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam

pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh jajaran pelaksana yang

berdiri dari keseluruhan perangkat desa seperti yang tertuang dalam

PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014[1] bahwa Tim Pengelolaan Keuangan

Desa merupakan:

1. Kepala desa

2. Sekretaris desa

24

3. Bendahara desa

4. Kepala seksi

Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu

memperhatikan peraturan yang berlaku serta norma dan asasnya. Agar dapat

terwujudnya pemerintahan yang baik dan diharapkan dapat memberikan

laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai pihak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat digambarkan siklus pengelolaan keuangan

desa sebagai berikut:

Gambar 2.4 Siklus Pengelolaan keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Haryanto (dalam Walukow, dkk : 2017)[9], istilah

Perencanaan Pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah

biasa terdengar dalam pembicaraan sehari- hari. Akan tetapi,

1. PERENCANAAN

5. PERTANGGUNGJAWABAN

4. PELAPORAN 3.PENATAUSAHAAN

2.PELAKSANAAN

25

perencanaan diartikan berbeda- beda dalam berbagai literature yang

berbeda.Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk

memperkirakan pendapatan dan belanja dalan kurun waktu tertentu di

masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah

tersusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang menjadi dasar

untuk nenyusub APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan

keuangan desa.

2.4.2 Pengertian Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut (Amalia, dkk : 2017)[10], menjelaskan bahwa

pelaksanaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran

desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus

dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi,

foto barang, dan lain-lain. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan

desa merupakan Implementasi atau eksekusi dari APBDes termasuk

dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan

jasa serta proses pembayaran. Dan tahap pelaksanaan adalah rangkaian

kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran

dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes

dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap

kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran

(SPP).

26

2.4.3 Pengertian Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Mamuaya (2017)[11], penatausahaan keuangan desa

adalah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan

asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas

akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan

penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen

pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku

bank desa. Penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa yaitu sebagai berikut ini :

a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib.

c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban dan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

2.4.4 Pengertian Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa adalah Suatu kewajiban oleh

Pemerintah desa kepada Pemerintah daerah dan merupakan tahap

bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan

27

pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat

dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi

pelaksanaan APBDes.Pelaporan keuangan desa yang diatur dalam

Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala desa menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota, berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan

APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling

lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan

APBDes, sama seperti laporan semester pertama. Laporan

semesrter akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat

disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.4..5 Pengertian Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan kegiatan tahap

akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan.

Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan

oleh kepala desa kepada pemerintah daerah yaitu bupati/walikota.

28

Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah

diinformasikan kepala masyarakat secara tertulis maupun lewat media

informasi yang mudah diakses masyarakat. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014[1], juga menjelaskan keseluruhan tata

kelola keuangan yang baik agar dapat mewujudkan pemerintahan yang

akuntabel, transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran dalam pengelolaan kuangan publik dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk menegtahui dan dapat mengakses seluruh

informasi tentang keuangan.

b. Akuntabel yaitu segala kewajiban yang harus dapat

dipertanggungjwabkan atas pengelolaan dan pengendalian sumber

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka

mencapai tujuan sebagai pemerintahan yang baik.

c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan

mengikutsertakan masyarakat dalam segala aspek. Seperti halnya

dalam pengelolaan keuangan desa malalui perwakilannya.

d. Tertib Dan Disiplin Anggaran yaitu anggaran harus dilakukan

secara konsisten dengan pencatatan atas segala penggunaannya

disesuaikan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang

berlaku.

29

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahum 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengatur tahap

pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri

dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

ditetapkan dengan peraturan desa.

4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes, dilampiri:

a. Format laporan pertangungawaban realisasi pelaksanaan

APBDes tahun anggaran berkenaan.

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun

anggaran yang berkenaan.

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang

masuk ke desa.

30

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

NO. NAMA JUDUL METODE HASIL PENELITIAN

1. Frisky

Maringka

Implementasi

Kebijakan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Desa

Dalam

Pelaksanaan

Pembangunan

Di Desa Rasi

Satu Kecamatan

Ratahan

Kabupaten

Minahasa

Tenggara

Kualitatif Implementasi kebijakan

dinilai dari faktor organisasi

secara umum dikategorikan

baik. Aplikasi program

pembangunan desa yang

bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja desa

sudah dapat dilaksanakan.

2. Selamet Joko

Utomo

Implementasi

Kebijakan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Desa

Diskriptif

kualitatif

Dalam pelaksanaan kebijakan

APBDes di Desa Bandung

masih belum sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan

oleh Pemerintah Daerah, hal

31

(Apbdes) Untuk

Meningkatkan

Pembangunan

Desa.(2015)

ini dikarenakan sumber daya

manusia yang ada di desa

masih rendah dan sosialisasi

yang kurang dari pemerintah

Kabupaten Mojokerto.

memiliki kemungkinan sangat

kecil untuk menghasilkan

perubahan dalam masyarakat.

3. Abdussakur Implementasi

Kebijakan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Desa

(Apbdes) Di

Wilayah

Kecamatan Batu

Benawa

Kabupaten Hulu

Sungai Tengah

Provinsi

Kalimantan

Selatan. (2012)

Diskriptif

kualitatif

1. Pelaksanaan kebijakan

APBDes di wilayah

Kecamatan Batu Benawa

Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Provinsi Kalimantan

Selatan sudah sesuai dengan

Peraturan Bupati Hulu Sungai

Tengah Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

32

2. Dilihat dari dokumen

perubahan APBDes dari Desa

Baru, Desa Pagat, dan Desa

Layuh, tampak sekali bahwa

Perdes tersebut seperti

formalitas yang dimintakan

oleh Pemerintah Daerah untuk

melengkapi berkas saja.

4. Johnetha

Lafani

Supit,Grace

B

Nangoi,Novi

Budiarso

Implementasi

Kebijakan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Desa Di

Desa Lowian

Kecamatan

Maesaan

Kabupaten

Minahasa

Selatan. (2017)

Data

kualitatif

yang bersifat

deskriptif

1. Implementasi Kebijakan

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) di

Desa Lowian Kecamatan

Maesaan Kabupaten

Minahasa Selatan sudah

sesuai dengan Peraturan

Menteri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa yang dimana

implementasinya sesuai

dengan program yang telah

ditetapkan.

33

2. Pengelolaan Keuangan

Desa masih memiliki masalah

dalam hal kurangannya

kapasitas personalia untuk

mengelola keuangan desa dan

perlunya pengawasan yang

lebih untuk mengontrol

pelaksanaan keuangan desa.

5. Nirmala

Afrianti Sahi

Implementasi

Kebijakan

Kepala Desa

dalam

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatandan

Belanja Desa

(APBDes).

(2018)

Kualitatif 1. Pemahaman terhadap

regulasi Pengelolaan APBDes

terutama Permendagri Nomor

113 Tahun 2014 Desa Butu

masih lemah, hal ini karena

disebakan oleh lemahnya

Aspek regulasi kelembagaan,

tata laksana, pengawasan, dan

SDA.

2. APBDes yang disusun tidak

sepenuhnya menggambarkan

kebutuhan yang diperlukan

desa Butu.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Balai Desa Kepunduhan Kec. Kramat

Kab. Tegal yang beralamat di Desa Kepunduhan.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 05 Maret

sampai dengan 21 Mei 2019.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)[5] merupakan data dalam

bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan

karakteristik atau sifat. Data kualitatif pada penelitian ini adalah data yang

di dapatkan dengan cara tanya jawab atau wawancara peneliti kepada

pegawai Balai Desa Kepunduhan..

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)[5] merupakan data yang

dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan

35

dengan cara meminta data APBDes kepada SEKDES di Balai Desa

Kepunduhan.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)[5] merupakan data yang

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini

seperti peneliti mengamati penerapan kabijakan APBDes..

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)[5] adalah data yang diterbitkan

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data

sekunder yang diperoleh seperti peneliti meminta data-data yang terkait

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai

berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara

36

langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan

penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung

berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung

dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan

dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang

diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal

ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah

dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis permasalahan

yang sifatnya menguraikan, menggambarkan dan melukiskan suatu data atau

keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk

menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai Implementasi Kebijakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Menganalisis kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa

Kepunduhan.

37

2) Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk dijadikan bahan masukan

bagi pemerintahan/aparatur Desa Kepunduhan.

38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Balai Desa Kepunduhan

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Kepunduhan merupakan salah satu wilayah Kecamatan

Kramat dengan luas wilayah Desa Kepunduhan 106.550 Ha dan jumlah

penduduk mencapai 3.229 jiwa. Namun dari keluasan wilayah yang

begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi

belum digali saat ini. Letak Geografis desa Kepunduhan berada di

wilayah Kabupaten Tegal.

Keseharian masyarakat desa Kepunduhan adalah bercocok

tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, kambing, ayam, itik),

perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya.

mengingat keadaan wilayah desa Kepunduhan persawahan.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian

dan dengan menanam padi dengan menggunakan cara yang sederhana

dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga

yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama

adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi dan serangan

hama wereng, ingser, sundep, tikus, banjir, dll dan juga pada saat panen

raya, sering turun drastis.

39

Jarak tempuh ke Kecamatan Kramat sejauh 3 kilometer

dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Jalan desa sebagian besar sudah

berpaving dan beraspal, walaupun kondisinya sekarang ini

membutuhkan beberapa perbaikan, terutama jalan tengah desa yang

menghubungnkan dengan desa - desa lain yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah.

4.1.2 Gambaran umum Demografis

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Kepunduhan sebagai salah satu desa di Kecamatan

Kramat Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, dengan luas area

106.550 Ha. Batas desanya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Kertayasa

b. Sebelah Selatan : Desa Ketileng

c. Sebelah Barat : Kertaharja

d. Sebelah Timur : Bangungalih

Secara administratif Desa Kepunduhan terdiri dan dua (2) Dusun

yang dipimpin oleh Ketua RW yaitu:

a. RW 01 terdiri dan 9 RT

b. RW 02 terdiri dan 10 RT

40

2. Kelembagaaan Desa

a. Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa : Yudha Kurniawan, SH

2) Sekretaris Desa : Setiaji Sumarya,A.Md

3) Kasi Pemerintahan : Kasan

4) Kasi Kesejahteraan Rakyat : Tarmudi

5) Kasi Pelayanan : Taufik

6) Kaur Perencanaan : Yanis Kurnianto , S.HI

7) Kaur Keuangan : Janatun

8) Kaur Umum : H. Elang Triyudo Duksino

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Ketua : Djatmiko

2) Sekretaris : Diana Ekowati

3) Anggota : Rustono

4) Anggota : Karnoto

5) Anggota : Hadi Kuswoyo

c. LPMD

1) Ketua : Karnawi

2) Sekretaris : Sopandi

3) Bendahara : Djalekha

41

d. Karang Taruna

1) Ketua : Didit Heriyanto

2) Sekretaris : Handwi Yulihantoro

3) Bendahara : Evanda Mailiani Gunawan

e. PKK Desa

1) Ketua : Susiyanti

2) Sekretaris : Nurkartiningsih

3) Bendahara : Diana ekowati

f. KPMD

1) Kordinator : Sukarno

2) Anggota : Cipto Roso

3) Anggota : Kardoyo

4) Anggota : Markono

5) Anggota : Endro Sri Astuti

3. Kependudukan

a) Jumlah penduduk : 3.229 Jiwa

b) Jurnlah penduduk laki-laki : 1.625 Jiwa

c) Jumlah penduduk perempuan : 1.604 Jiwa

d) Kepadatan penduduk : 48,1 Jiwa / Km2

e) Jumlah KK : 1.095 KK

f) Jumlah Rumah Tangga Miskin : 150 RTM

42

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Kepunduhan terdiri dari:

a. Petani : 392 Orang

b. Pegawai /PNS : 10 Orang

c. Peternak : 5 Orang

d. Perdagangan : 30 Orang

e. Buruh : 392 Orang

f. Perikanan : 0 Orang

g. Nelayan : 15 Orang

h. Karyawan swasta : 100 Orang

Jumlah : 939 Orang

5. Pendidikan dan Ibu Rumah Tangga

a. Pendidikan : 1638 Orang

b. Ibu Rumah Tangga : 652 Orang

Jumlah : 2290 Orang

6. Keagamaan

a. Islam : 3228 Orang

b. Kristen : 1 Orang

Jumlah : 3229 Orang

43

7. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Kepunduhan

meliputi :

a. Taman Kanak-kanak/PAUD : 2 buah

b. Sekolah Dasar Negeri (SD) : 2 buah

c. Madrasah : 2 buah

6. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Kepunduhan meliputi :

a. Puskesmas : -

b. Puskesmas Pembantu : -

c. Polindes : -

d. Balai Pengobatan/Klinik : -

e. Dokter Umum : -

f. Posyandu : 1 buah

g. Pos KB Desa : -

h. Bidan : 3 orang

i. Petugas Gizi Keliling : -

j. Dukun Bayi terlatih : 2 Orang

7. Sarana dan Prasarana Ekonomi

a. Bank : -

b. Koperasi Unit Desa : -

44

c. Pasar : -

d. BUMDES : 1

e. Industri Rumah Tangga : 4

f. Perusahaan Kecil : -

g. Perusahaan Sedang : -

h. Perusahaan Besar :

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Strruktur Organisasi Pemerintah Desa

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESRA

KASI PELAYANAN

KAUR PERENCANAAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

&

TATA USAHA

45

4.1.3 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh

sektor pertanian Mengingat wilayah desa Kepunduhan 65 %

persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian

masyarakat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya

membuahkan hasil optimal. Hal Ini disebabkan karena masih

rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi

kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan

penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal

ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya

barang -barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya

terjadi di wilayah desa Kepunduhan namun wilayah lain juga

keadaanya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi

perekonomia suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan

yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi

dalam kehidudpan masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh

sektor pertanian. selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang

46

memelihara ternak ayam, itik, sapi, kambing dan ikan yang terdiri dari

ikan nila dan lele hanya beberapa orang yang melaksanakan kegiatan

ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Sebagian penduduk

desa juga menjadi pegawai negeri, baik sebagai pegawai negeri

pemerintah daerah/kantor, guru dan liannya.

4.1.4 Visi dana Misi Desa Kepunduhan

4.1.4.1 Visi Desa

“Terbangunnya kebersamaan dalam tata kelola pemerintahan

desa yang baik dan bersih guna memwujudkan desa kepunduhan

yang adil dan sejahtera”

4.1.4.2 Misi Desa

“Menjadikan desa kepunduhan selangkah lebih maju, Dengan

terciptanya kualitas pelayanan publik yang memuaskan dengan

melakukan pembenahan sistem kinerja aparatur pemerintahan

desa, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara

terbuka, transparan dan bertanggung-jawab sesuai dengan

peraturan mekanisme per undang-undangan yang berlaku”

Ini semua bisa terwujud dengan strategi dan cara sebagai berikut :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas melalui

musyawarah desa agar program pemerintahan dapat berjalan

47

secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan sinergi

perangkat dan lembaga desa yang ada dengan mengedepankan

managemen pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

2. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat melalui

pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM,

wiraswasta dan petani dengan rembug desa.

3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan

kegiatan pemuda dan olah raga guna menekan kenakalan tingkat

remaja di desa Kepunduhan.

4. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan baik tingkat

desa maupun luar desa

5. Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, gang,

sarana air bersih, saluran irigasi pertanian, sarana keagamaan

serta insfrastruktur lainya.

6. meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa dengan

membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

4.1.5 Strategi Dan Arah Kebijakan Desa

Program Desa diawali dengan penyusunan RKPDes dan di

lanjutkan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

tingkat RT dan RW dan dilanjutkan Musyawarah Rencana

Pembangunan tingkat Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat,

tokoh Agama, RT/RW, KPMD Pemerintah Desa beserta BPD/LPMD

48

dalam rangka penggalian gagasan. Dan penggalian gagasan tersebut

dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang

diperlukan oeh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat

bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu

Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah

Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal

ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus

dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.1.5.1 Strategi

Strategi pembangunan perekonomian pedesaan di desa

Kepunduhan harus memiliki karakteristik yang kuat seperti :

a. Pertama, strategi yang dipilih haruslah memiliki jangkauan

kemampuan memecahkan masalah ekonomi yang luas

sedemikian rupa, sehingga sekali strategi yang bersangkutan

di implementasikan, sebagian besar persoalan ekonomi dapat

terselesaikan dengan terbentuknya BUMDes.

b. Kedua, strategi yang dipilih hendaknya tidak dimulai dari nol,

melainkan dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan

sebelumnya, sehingga selain tidak menimbulkan kegamangan

di dalam masyarakat, juga hasil-hasil pembangunan

sebelumnya tidak menjadi sia-sia.

49

c. Ketiga, strategi yang dipilih untuk diimplementasikan mampu

membawa perekonomian pedesaan ke masa depan yang lebih

baik dari sebelumnya, dengan konsep diantaranya :

1) Bahwa permasalahan mendasar di pedesaan adalah SDM.

SDM yang berkualitas pada dasarnya enggan untuk

bekerja membangun desa melainkan urbanisasi ke kota

untuk mencari nafkah dengan penghasilan di di atas rata-

rata, hal ini menyebabkan desa (off work). Untuk

mengantisipasi itu diperlukan peningkatan kualitas SDM

di pedesaan melalui berbagai kegiatan Diklat (Pendidikan

& Pelatihan) maupun Bintek (Bimbingan Teknis) di

segala bidang.

2) Strategi Peberdayaan Masyarakat (Community

Empowerment) Proses pemberdayaan yang menekankan

pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat

agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan

untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut

dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada

kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal,

dengan cara harus terus menerus dibangun secara mental

dan moralnya sehingga tumbuh semangat baru dengan

kepercayaan diri yang tinggi.

50

3) Pemberdayaan potensi desa perlu dilakukan secara

berkelanjutan dengan cara memotret potensi yang sudah

dimiliki dan bisa untuk dikembangkan terus, apakah

pertanian dan peternakan menjadi potensi, kedua bidang

tersebut harus menjadi unggulan untuk perekonomian

pedesaan.

4) Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture

Development) Pembangunan yang berkelanjutan =

kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa

membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan

pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara

untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan

sumberdaya alam secara bijaksana.

5) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan

pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan

adanya ketimpangan pembangunan wilayah antar kota

sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan

wilayah produsen sebagai pusat kegiatan pertanian (yang

tertinggal). Wilayah desa dengan kegiatan utama sektor

primer, khususnya pertanian, mengalami produktivas

yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan. Di

51

sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat

pertumbuhan menerima bahan berlebih, sehingga untuk

mengatasi kesenjangan ini perlu adanya strategi

pengembangan wilayah agropolitan.

4.1.5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah PP nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa

yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, dan untuk tahun 2018 dengan

adanya undang-undang Desa mendapatkan Dana yang cukup

besar dari APBN, APBD I maupun APBD Kabupaten.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban

desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan

bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah desa

Kepunduhan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan

desa yang ada untuk tahun 2019 desa Kepunduhan mendapatkan

kucuran dana dari Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi

maupun Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa antara lain

52

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di

Balai Desa Kepunduhan

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan awal

untuk menyusun APBDes. Dengan demikian, penting untuk memahami

secara tepat aspek APBDes yaitu penerimaan, pengeluaran,

pembiayaan serta mekanisme penyusunan APBDes.

Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggung

jawaban dari pemegang manejemen desa untuk memberikan informasi

tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan

pemerintah desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa

rencana-rencana program yang dibiayai dengan dana desa. Dalam

APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang mellui

rekeningdesa yang merupakan hak desa dalam peiode 1 tahun anggaran

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri

dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

2. Bagi hasil pajak kabupaten/kota

3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

5. Bantuan keuangan dari pemrintah provisi, pemerintah

kabupaten/kota dan desa lainnya

53

6. Hibah

7. Sumbangan pihak ketiga

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa

yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Belanja desa terdiri

dari belanja langsungdan belanja tidak langsung. Belanja langsung

terdiri dari belanja pegawai, belanja brang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja tidak langsung terdiri dari balnja pegawai/penghasilan tetap,

belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan

sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa meliputi semu penerimaan yang perlu di

bayar kembali atau pengeluaran yang akan ditrima kembali, baik pada

tahun anggaran yang sedang berjlan maupun pada tahun anggaran

berikutny. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari : Sisa

lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya,

encairan dana cadangan, hasil penjualan kekyaan desa yang dipisahkan

dan peneriman pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal des dan pembayaran

utang.

Penyusunan rancangan APBDes terlebih dahuu harus

membut Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). RPJMdes

54

merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih

untuk jangka waktu 5 ahun. Setela berakhir jangka aktu RPJMdes,

kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMdes untuk jangka waktu 5

tahun yang akan datang. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan

setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDes yang mrupakan

penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

Pebangunan Desa (Musrenbangdes). Penyusnan RKPDes diselesaikan

palig lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDe disepkati bersama palig

lambat bulan oktober tahun berjalan.

Kemudian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang

APBDes disusun berdasarkan RKPDes oleh sekretaris desa. Setelah itu,

kepala desa menympaikan Raperdes tentang APBDes kepada BPD

untuk dibahas bersama dan memperoleh persetujuan bersama.

Raperdes tentang APBDes yang telah diseujui kepala desa dan BD

kemudin diserahkan kepada bupati sebelum ditetapkan oleh kapala

desa paling lambat 3 hari sebelum di tetapkan.

Bupati akan mengeluarkan hasil evaluasi Raperdes tentang

APBDes akan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada kepala

desa. Apabila hasil evaluasi tidak dikelurkan lewat dari 20 hari kerja

oleh bupati, maka kepala desa dapat mnetapkan Raperdes tentang

APBDes menjadi Perdes tentang APBDes.

55

Namun apabila hasil evaluasi dikeluarkan dan diserahkan

kepada kepala desa, maka wajib dilakukan penyempurnaan atas

Raperdes dilaksanakan paling lama 7 hari kerja setelah diterima, jika

tidak dilakukan penyempurnaan dan tetap dilakukan penetapan perdes

oleh kepala desa, maka perdes tersebut dapat dibatalkan oleh bupati.

Perdes yang dibatalkan oleh bupati tersebut harus dicabut oleh kepala

desa dan BPD. Untuk lebih jelasnya mekanisme penyusunan APBdes

dapat ilihat pada skema berikut :

Gambar 4.2 Mekanisme Penyusunan APBDes

4.2.2 Implementasi Kebijakan APBDes di Balai Desa Kepunduhan

Pemerintah desa kepunduhan telah melaksanakan

sebagaimana penyusunan APBDes sesuai dengan mekanisme

penyusunan pada peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terjadi dari adanya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu dokumen

perencanaan desa untuk periode 5 tahun dan adanya Recana Kerja

KEPALA DESA

DAN BPD

SEKRETARIS

DESA

KEPALA DESA

DAN BPD

BUPATI/WALIKOTA KEPALA DESA

DAN BPD

56

Peemangunan Desa (RKPDes) ang merupakan susunan kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun.

Berdasarkan kebijkan umum RPJMDes Kepunduhan, Yudha

Kurniawan,SH selaku kepala desa kepunduhan merencanakan akan

membangun dan memperbaiki des dlam bidng infrstrutu, pendidikan,

kesehtan, ekonomi, budaya dan agama. Berikut penjabaran RPJMDes

Kepunduhan :

1. Pembangunan bidang infrastruktur : pembangunan /rehab jalan,

pembangunan dan rehab balai desa, pevngisasi jalan, perbaikan

drainase, perbaikan jembatan dan penyediaan tempat pembuangan

sampah.

2. Pembangunan bidang pendidikan : melakukan pembangunan

gedung TPQ dan KB, menaikan insentif guru/staf pengajar,

mengadakan perpustakaan desa dan pelatihan.

3. Pembangunan bidang kesehatan : mengadakan posyandu lansia

dan balita, pembugaran rumah tidak layak huni, gerakan juru

pemantau jentik (jumantik) dan pembangunan MCK.

4. Pembangunan bidang ekonomi : pelatihan pertanian para petani

desa Kepunduhan, penggadaan sarana dan prasarana yang cukup

di bidang pertanian serta pengembangan koperasi desa.

5. Pembangunan bidang budaya : mengadakan tradisi sedekah bumi.

57

6. Pembangunan bidang agama : berupa rehabilitas masjid dan

mushola, mengembangkan madrasah diniyah dan mengadakan

peringatan hari besar agama.

4.2.3 Pembahasan Implementsi Kebijakan Apbdes di Balai Desa

Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Diketahui bahwa desa kepunduhan pada tahun 2016

menunjukan bahwa pendapatan desa sebesar Rp. 1.256.891.724,

pembiayaan desa sebesar Rp. 104.896.810 dan belanja desa sebesar Rp.

1.151.994.914. Rancangan APBDes akan dialokasikan untuk :

Pembangunan

berdasarkan kebijakan

RPJMDes Desa

Kepunduhan

Pembangunan Pada

APBDes tahun 2016

Keterangan

Pembangunan bidang infrastruktur :

pembangunan /rehab jalan,

pembangunan dan rehab balai desa,

pavingisasi jalan, perbaikan

drainase, perbaikan jembatan dan

penyediaan tempat pembuangan

sampah.

1. Saluran irigasi tanah bengkok RT 01

lanjutan.

2. Rehab kantor balai desa.

3. Peningkatan jalan/senit di RW 01 dan

02.

4. Pembuatan Drainase di RW 02/ 01.

5. Pavingisasi di RW 01.

6. Rehab jembatan di RT 02/ 01.

7. Pembangunan tugu kantor balai desa.

Sesuai

58

8. Penerangan lampu jalan dan lapangan

bola voli.

Pembangunan bidang pendidikan :

melakukan pembangunan gedung

TPQ dan KB, menaikan insentif

guru/staf pengajar, mengadakan

perpustakaan desa dan pelatihan.

1. Bantua keuangan perpustakaan desa,

PAUD, MDA.

2. Bantuan operasional PAUD, MDA,

LPMD, PKK, dan karang taruna.

3. Bantuan TK dan KB.

Sesuai

Pembangunan bidang kesehatan :

mengadakan posyandu lansia dan

balita, pembugaran rumah tidak layak

huni, gerakan juru pemantau jentik

(jumantik) dan pembangunan MCK.

1. Kegiatan sosialisasi AIDS/HIV.

2. Kegiatan pemberantas sarang nyamuk.

Sesuai

Pembangunan bidang ekonomi :

pelatihan pertanian para petani desa

Kepunduhan, penggadaan sarana dan

prasarana yang cukup di bidang

pertanian serta pengembangan

koperasi desa.

1. Pembangunan Kantor BUMDes.

Sesuai

59

Pembangunan bidang budaya :

mengadakan tradisi sedekah bumi.

- Tidak Sesuai

Pembangunan bidang agama : berupa

rehabilitas masjid dan mushola,

mengembangkan madrasah diniyah

dan mengadakan peringatan hari

besar agama.

- Tidak Sesuai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2017

menunjukan bahwa pendapatan desa sebesar Rp. 1.451.640.251,

pembiayaan desa sebesar Rp. 111.987.109 dan belanja desa sebesar Rp.

1.339.653.142. Rancangan APBDes akan dialokasikan untuk :

Pembangunan

berdasarkan kebijakan

RPJMDes Desa

Kepunduhan

Pembangunan Pada

APBDes tahun 2017

Keterangan

Pembangunan bidang infrastruktur :

pembangunan /rehab jalan,

1. Pembangunan jalan lingkar/tembus

baru dan talud RW 02.

Sesuai

60

pembangunan dan rehab balai desa,

pavingisasi jalan, perbaikan



sampah.

2. Pembuatan TPS baru di tanah desa

RT01/01.

3. Pembuatan induk desa lanjutan di RW

02.

4. Kegiatan rabat beton lontrong RT 1 sd

RT 04/ 02.

5. Kegiatan pembangunan talud dan

pengerasan jalan RT /02.

6. Kegiatan pembangunan kantor terpadu

lanjutan.

7. Kegiatan jambanisasi di RW 01 dan

RW 02.

8. Kegiatan normalisasi saluran air di

sungai sangga langit






1. Kegitan MDA.

2. Kegiatan bantuan operasional PAUD

(TK dan KB).

Sesuai



balita, pembugaran rumah tidak

1. Pembangunan rumah tidak layak huni

(RTLH).

2. Kegiatan PMT balita.

Sesuai

61

layak huni, gerakan juru pemantau

jentik (jumantik) dan pembangunan

MCK.


pelatihan pertanian para petani desa

Kepunduhan, penggadaan sarana

dan prasarana yang cukup di bidang

pertanian serta pengembangan

koperasi desa.

- Tidak Sesuai



- Tidak Sesuai

Pembangunan bidang agama :

berupa rehabilitas masjid dan

mushola, mengembangkan

madrasah diniyah dan mengadakan

peringatan hari besar agama.

1. Pembayaran listrik untuk tempat

ibadah.

Sesuai

62

Sedangkan pada tahun 2018 menunjukan bahwa pendapatan

desa sebesar Rp. 1.408.394.398, pembiayaan desa sebesar Rp.

85.714.395 dan belanja desa sebesar Rp. 1.322.680.003. Rancangan

APBDes akan dialokasikan untuk :

Pembangunan

berdasarkan

kebijakan RPJMDes

Desa Kepunduhan

Pembangunan Pada

APBDes tahun 2018

Keterangan

Pembangunan bidang infrastruktur

: pembangunan /rehab jalan,

pembangunan dan rehab balai

desa, pavingisasi jalan, perbaikan



sampah.

1. Pembangunan jalan lingkar/temus

baru dan talud RW 02.

2. Pembuatan TPS baru di tanah desa

RT01/01

3. Pembuatan induk desa lanjutan di

RW 02.

4. Kegiatan rabat beton lontrong RT

1 sd RT 04/ 02.

5. Kegiatan pembangunan talud dan

pengerasan jalan RT /02.

6. Kegiatan pembangunan kantor

terpadu lanjutan.

7. Kegiatan jambanisasi di RW 01

dan RW 02.

Sesuai

63

8. Kegiatan normalisasi saluran air di

sungai sangga langit.






1. Kegiatan bantuan operasional

PAUD (TK dan KB)

Sesuai



balita, pembugaran rumah tidak

layak huni, gerakan juru pemantau

jentik (jumantik) dan

pembangunan MCK.

1. Pembangunan RTLH

Sesuai


pelatihan pertanian para petani

desa Kepunduhan, penggadaan

sarana dan prasarana yang cukup

di bidang pertanian serta

pengembangan koperasi desa.

- Tidak Sesuai



- Tidak Sesuai

64

Berdasarkan penjelasan diatas, nampak jelas bawa Implementasi

Kebijakan Anggaran Pendapatan da Belanja Desa berupa RPJMDes dan

RKPDes tersusun dan terencana dengan baik. Pelaksanaan APBDes juga

terlaksana sesuai dengan perturan desa.

65

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan

bahwa pelaksanaan penyusunan APBDes di balai desa kepunduhan sesuai dengan

mekanisme penyusunan yang tercantum pada peraturan Bupati Kabupaten Tegal

Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan sesuai dengan

RPJMDes yang telah di susun oleh Kepala Desa.

Pengelolaan keuangan desa kepunduhan Kecamatan

Kramat Kabupaten Tegal dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa telah

melaksanakan tugas- tugas dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dimana

tahap pengelolaan perencanaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa, tahap

pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendahara desa,

tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan oleh kepala

desa telah berjalan sesuai dengan panduan yang ada.

66

5.2 SARAN Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Balai Desa Kepunduhan

a. Sebaiknya pada bagian pengelolaan keuangan desa lebih

memprioritaskan kebutuhan pokok masyarakat desa.

b. Dari sisi mekanisme perencanaan pembangunan perlu adanya

pendampingan oleh pihak yang kompeten tidak hanya dibutuhkan di

tingkat Musrenbang desa akan tetapi harus dimulai dari para Musrenbang

di tingkat RT/RW dan tingkat Dusun, dan perlu adanya pelembagaan

mekanisme perencanaan pembangunan desa mulai dari tingkat RT, RW

dan Dusun.

c. Penambahan personalia untuk membantu mengelola keuangan desa dan

diharapkan masyarakat desa Kepunduhan untuk dapat berpartisipasi dan

mendukung/membantu pelaksanaan kebijakan APBDes agar dapat

berjalan dengan baik dan ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

a. Pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan lebih di

kembangkan berupa variabel lain.

b. Penelitian selanjutnya dihrapkan untuk menambah objek penelitian.

c. Untuk keakuratan data, disarankan menggunakan data sekunder yang

telah tersedia dan terpublikasi.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama:

67

Memberikan jangka waktu yang cukup untuk pembayaran administrasi

kurang lebih 2 atau 3 minggu.

68

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

[2] Abdussakur (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa (Apbdes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal

Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Vol.1, No. 2.

[3] Frisky Marinka. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rasi Satu

Kecamatan Ratahan Kabupaten.

[4]http://www.keuangandesa.com/2017/06/Pengertian-anggaranpendapatan-dan-

belanja-desa-APBDes. Diakses pada 19 April 2019.

[5] Suliyanto. (2005). Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor : Ghalia

Indonesia. Suliyanto. (2006). Metode Riset Bisnis. Yogyakarta : Andi

[6] Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

[7] Akhmad, dkk. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa (Apbdes) Di Balai Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat

Kabupaten Tegal. Tegal. Politeknik Harapan Bersama Tegal.

[8] Johnetha Lafani Supit, dkk. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesan

Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern

Vol.12, No.2.

67

69

[9] Walukow, Mewvi,..dkk. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten

Minahasa, jurnal Riset Going Concern 12(2), 2017, 266-275.

[10] Amalia, Ridha Dan Nardisyah. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan). Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (JIMEKA) Vol.

2 No. 3 (2017), halaman 121-132.

[11] Mamuaya, Jeackil Valentina, Dkk. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113

TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian

Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), jurnal EMBA Vol.

5 No. 2, juni 2017 hal 1020-1030.

[12] Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2017.

70

71

72

Date post:	26-Apr-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

Documents