KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAHDALAM RANGKA MEDUKUNG

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) TAHUN 2014

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 2014

©bagren dikmen 2014

AGENDA

2

2

Pengantar1

4

Alokasi Anggaran Ditjen Dikmen Tahun 2014

5

Dana Alokasi Khusus (DAK)

6

Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2014

7

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014

Implementasi Kurikulum 2014

3

Pendidikan Menengah Universal (PMU)

1. Pengantar

3

Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

....Indonesia’s economy has enormous promise....... Indonesia’s recent impressive economic performance is not widely understood ....

4

Perlu dipersiapkansocial engineering

Perlu peningkatanakses, kualitas danrelevansipendidikan

Tren Permintaan terhadap Tenaga Terampil di Negara Maju

.... Permintaan terhadap tenaga terampil di negara maju terus meningkat ....

Demand for Skilled and Unskilled Workers, reflected in employment rates, 1980-2000

Sumber: Yidan Wang, 2012. Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability

5

2. Pendidikan Menengah Universal (PMU)

6

Wajib Belajar

Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti

Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh

warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengahyang bermutu

Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semuapenduduk usia sekolah

Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti7

Pentingnya Pendidikan Menengah Universal

8

Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia1

Menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan4

Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupanbersosial dan berpolitik5

Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik

Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan3

6

Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.2

Tujuan dan Sasaran

9

TujuanMeningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatankehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.

SasaranPada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikanmenengah sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui :

Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau)

Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja)

Keterjangkauan Biaya

Keterjagaan Kualitas

Kepastian bagi yang berminat

Keterbukaan bagi semua

57,60

58,54

61,7062,98

65,73

67,7768,06

69,61

71,98

72,01

73,71

74,74

74,90

75,03

75,3076,67

77,8178,08

82,5682,81

82,99

83,2784,20

88,3288,80

91,22

92,78

93,39

94,73

98,87

100,46103,54

105,94

0 50 100

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara…

Lampung

Sulawesi Tengah

Jawa Barat

Papua

Jawa Tengah

Gorontalo

Banten

Kalimantan Tengah

J a m b i

Nusa Tenggara…

Kepulauan Riau

Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Kalimantan Timur

Bangka Belitung

Papua Barat

Sumatera Utara

Sulawesi Barat

R i a u

Bengkulu

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Maluku

Aceh

DKI Jakarta

Maluku Utara

DI Yogyakarta

B a l i

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

Rata-Rata Nas APK SM

76,44 %

Tahun 2011/2012Perkembangan APK Dikmen

2005/2006-2011/2012 (Persen)

Distribusi APK DikmenKabupaten/Kota 2011/2012

(235 Kab/Kota)(262Kab/Kota)

10

52,2056,22

60,5164,28

69,6 70,53

76,44

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

48.49%51.51%

Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional

Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional

(256 Kab/Kota) (241 Kab/Kota)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Buru Selatan, Maluku

Kabupaten/Kota

AP

K (

%)

Pasuruan, Jatim

Sungai Penuh, Jambi

Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011/2012 dan Sasaran Prioritas

Klungkung, Bali

Rata-rata Nasional = 76,44%

256 Kab/Kota

241 Kab/Kota

11

PRIORITAS 1(45 Kab/Kota)

PRIORITAS 2(196 Kab/Kota)

Puncak Jaya, PapuaLabuanrbatu Selatan, Sumut Tana Tidung, Kaltim

12

Prinsip Dasar Implementasi PMU

Prinsip Dasar

Implementasi

PMU

2. Pemerataan distribusilayanan pendidikan

menengah untukmenjangkau yang tidak

terjangkau

1. Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya

penambahan daya tampung

3. Pencapaian target APK di tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten/kota secara

bertahap.

5. Peningkatankebekerjaan

(employability)lulusan (khususnya

SMK)

6. diperlukan Data yang Cepat, Tepat waktu dan

Akurat

4. Perimbangan SMA –SMK sesuai potensi dan

kebutuhan daerah

13

PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTUPENDIDIKAN MENENGAH NASIONAL

0

20

40

60

80

100

120

AP

K

Tahun

Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal

APK Program Wajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar 12 Tahun

0

20

40

60

80

100

120

AP

K

Tahun

Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal

APK Program Wajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar 12 Tahun

z

APK 97,0%(2020)

APK 97,0%(2040)

Program PercepatanReguler

...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..

.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakantercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional

tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040......

14

PendidikanMenengahUniversal

(PMU)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pese

rta

Did

ik

BOS SMPe

nye

dia

an

Dis

trib

usi

Ku

alif

ikas

i

Sert

ifik

asi

Pela

tih

an

Kar

ird

anK

ese

jah

tera

an

Pen

ghar

gaan

dan

Per

lind

un

gan

Satuan Pendidikan

Ru

ang

Belajar

lainn

ya

Un

it Sekolah

Baru

(USB

)d

anR

uan

gKelas

Baru

(RK

B)

Bantuan SiswaMiskin

Sist

. Pem

bel

ajar

an

Sistem Evaluasi

Penyelarasan

Kewirausahaan

Bahan Pembelajaran(termasuk yang berbasis

TIK)

Kurikulum + Pendidikan Karakter

Reh

ab R

uan

g K

elas

Asram

a Gu

ru

dan

Siswa

Beasiswa

BOP Paket C

Man

ajemen

dan

kultu

rseko

lah

PeralatanPen

did

ikan

PengembanganBakat dan Minat

Strategi Pencapaian PMU

Model Berbagi PembiayaanPemerintah-Pemda-Masyarakat

15

No Jenis Biaya Pemerintah Pemda Masyarakat

1 Biaya Investasi Sarana/Prasarana 50 - 60 20 - 30 10 - 30

2 Biaya Operasional Sekolah (BOS) 50 - 70 20 - 40 10

3 Bantuan Siswa Miskin (BSM) 60 - 100 0 - 40 0

4 Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan -

100(PNS)

100(Non PNS)

5 Tunjangan Profesi, FungsionaldanKhusus

100 - -

6 Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi 50 - 60 20 - 30 10 - 30

(dalam persen)

3. Alokasi Anggaran DitjenDikmen Tahun 2014

16

17

RANCANGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASIDITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2014

(da lam ribuan)

PUSAT DEKON

12.644.839.500 14.631.243.002 250.716.998

1DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH

ATAS4.638.122.287 5.692.085.611 109.082.019

2DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN5.397.960.244 6.198.464.348 89.836.425

3DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH2.064.515.971 2.163.595.783 51.798.554

4DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHSUSUS

DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN MENENGAH330.320.408 378.192.273

5 SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 213.920.590 198.904.987

DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH

PAGU ANGGARAN DIKMEN 2014

NO SATUAN KERJAAPBN + APBNP

2013

18

PAGU ANGGARAN PUSAT, DEKONSENTRASI DAN TRANSFER DITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2014

APBNRp. 14,881 T

DAKRp. 3,514 T

Anggaran DitjenDikmen 2014

Pusat Rp. 14,631 T:1. Dit. PSMA (Rp. 5,96 T)2. Dit. PSMK (Rp. 6,19 T)3. Dit. PPTK Dikmen

(Rp. 2,16 T)4. Dit. PPKLK Dikmen

(Rp. 378,19 M) 5. Setditjen (Rp. 198,9 M)

DekonsentrasiRp. 250,717 M:1. Keg. SMA (Rp. 109,08 M)2. Keg. SMK (Rp. 89,83 M)3. Keg. PTK Dikmen

(Rp. 51,8 M)

1. DAK SMA (Rp. 1,506 T)

2. DAK SMK (Rp. 2,008 T)

PusatRp. 14.631,243 Milyar

(98,32%)

DekonsentrasiRp. 250,717 Milyar

(1,68%)

Dit. Pembinaan SMARp. 5.692,086 Milyar

(38,25 %)

Dit. Pembinaan SMKRp. 6.198,464 Milyar

(41,65 %)

Kegiatan SMARp. 109,082 Milyar

(0,73 %)

Kegiatan SMKRp. 89,836 Milyar

(0,60 %)

Kegiatan PTKRp. 51,799 Milyar

(0,35 %)

Dit. Pemb. PKLK Dikmen

Rp. 378,192 Milyar(2,54 %)

Dit. Pembinaan PTK Dikmen

Rp. 2.163,596 Milyar(14,54 %)

Setditjen DikmenRp. 198,905 Milyar

(1,34 %)

Ditjen DikmenTotal Anggaran 2014

Rp. 14.881,960 Milyar

19

RANCANGAN PAGU ANGGARAN PUSAT & DEKONSENTRASIDITJEN DIKMEN TAHUN ANGGARAN 2014

4. Penyaluran BantuanOperasional Sekolah (BOS)

20

Skenario pendanaan pendidikan SM

berdasarkan PP. No 48 Tahun 2008

21

Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi)

Biaya Investasi SDM

• Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Investasi Sarana dan Prasarana

• Lahan

• Bangunan

• Peralatan

Biaya di Satuan Pendidikan

(Operasional)

Biaya Operasi Personalia

• Gaji & Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Biaya Operasi Non Personalia

• ATK

• Daya & Jasa

• Pembinaan Siswa/Ekskul

• Bahan Habis Pakai

Biaya Pribadi Peserta Didik

Buku & Alat Tulis

Pakaian & Perlengkapan

Akomodasi & Transportasi

Uang Saku

Kursus Tambahan

BG Sarpras BOS SM

BSM

BOS SM

21

Sasaran dan Besaran Dana BOS SM

22

Sasaran program BOS SM tahun 2014 di seluruh Indonesia sebagai berikut:

SMA : 4.384.026 Siswa

SMK : 4.303.201 Siswa

Satuan biaya (unit cost) program BOS SM sebesar Rp. 1 Juta per Siswa/Tahun

BOS SM disalurkan dengan ketentuan Siswa Kelas X dan XI langsung dibayar

sekaligus 1 tahun, sedangkan Siswa Kelas XII hanya dibayar 6 bulan.

22

Tujuan BOS SM

23

Umum

program BOS SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikanSM yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakatdalam rangka mendukung Rintisan Program Pendidikan MenengahUniversal.

KhususMembantu biaya operasional sekolah

Mengurangi angka putus sekolah SM

Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SM

Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin SM dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagisiswa miskin

Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikanyang terjangkau dan bermutu

Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan

Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen

24

Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebihmencukupi, sehingga dapat memenuhitagihan biaya pendidikan di sekolah untukseluruh siswa

Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa

terpenuhi biaya pendidikannyadengan BOS SM

JumlahSiswa SM

24

Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi

Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi

25

Jangkauan Bos SM saat ini

Menuju Bos SM dengan unit cost yang lebihmencukupi, sehingga dapat memenuhitagihan biaya pendidikan di sekolah untukseluruh siswa (meliputi seluruh kategoritingkat ekonomi siswa)

JumlahSiswa SM

Garis kondisi ideal yang diharapkan, dimana seluruh siswa

terpenuhi biaya pendidikannyadengan BOS SM

25

Persiapan Pencairan Dana BOS-SM

17

DIREKTORAT TEKNIS1. Finalisasi juknis BOS

20142. Perizinan

pembukaan rekeningpenampung keKemkeu

3. Penerbitan SK Sekolah PenerimaBOS.

4. Pemilihan Bank Penyalur.

5. Penyerahan data penerima BOS keBank penyalur

20

BANK PENYALUR 1. Pembukaan rekening

penyalur2. Pembukaan rekening

sekolah penerima(jika bank penyalurnyaberbeda)

24

KEMDIKBUDMembuat suratedaran bersamatentang penyalurandana BOS bagidaerah/kabupatentidak memiliki kantorcabang

21

DIREKTORAT TEKNIS1. Penerbitan SPM 2. Pencairan SP2D (27 Jan)

BANK PENYALUR Dana BOS mulaiditransfer ke rekeningSekolah

30 Jan28

DIREKTORAT TEKNISMengirim surat ke Bank penyalur bahwa BOS sudahbisa dicairkan

26

JANUARI

Ket: BOS SMA BOS SMK realisasi SP2D tanggal 28 Jan, SMA 1,9 T dan SMK 2,1 T

5. Penyaluran BantuanSiswa Miskin (BSM) Dikmen Tahun 2014

27

Penentuan Kuota, Sasaran, dan Pemanfaatan BSM

• Penentukan Kuota BSM Tahun anggaran 2014 memperhatikan:

A. Siswa Kelas X, XI, XII tahun ajaran 2013/2014

Data KPS yang sudah disalurkan tahun 2013,

Data FUS SMA/SMK yang sudah disalurkan tahun 2013, setelah berkoordinasi

dengan TNP2K.

Siswa kelas X dan XI dibayarkan Rp. 1,0 juta sedangkan siswa kelas XII

hanya diberikan Rp. 0,5 juta.

B. Siswa Baru Kelas X tahun ajaran 2014/2015

KPS dan FUS SMA/SMK yang diusulkan tahun 2014

Siswa baru kelas X menerima Rp. 0,5 juta, dibayarkan semester satu tahun

ajaran 2014/2015.

• Sasaran BSM: - SMA: 425.033 Siswa

- SMK: 550.000 Siswa

• Pemanfaatan BSM digunakan untuk Membantu biaya pribadi siswa dalam mengikuti

pendidikan di sekolah seperti:

Pembelian perlengkapan belajar siswa

Transportasi siswa ke sekolah28

Persiapan Pencairan Dana BSM (Dikmen)

I - IV

DIREKTORAT TEKNIS1. Finalisasi juknis BSM

20142. Perizinan

pembukaan rekeningpenampung keKemkeu

3. Penerbitan SK SiswaPenerima BSM.

4. Pemilihan Bank Penyalur.

5. Penyerahan data penerima BSM keBank penyalur

6. Koordinasi denganTNP2K

BANK PENYALUR 1. Pembukaan rekening

Bank penyalur2. Pembukaan rekening

tabungan siswa

10

KEMDIKBUDMembuat suratedaran bersama

IV

DIREKTORAT TEKNIS1. Penerbitan SPM 2. Pencairan SP2D

14

BANK PENYALUR Dana BSM mulai masukke rekening Bank Penampung

17 Mar

DANA BSM MULAI DITRANSFER KE REKENING

TABUNGAN SISWA

12

DIREKTORAT TEKNISMengirim surat ke Bank penyalur bahwa BSM sudahbisa dicairkan

JANUARI

29

MARETFEBRUARI

I - III

6. Implementasi Kurikulum2014

30

No Jenjang KelasTahun

2013 2014 2015

1 SMA X 1.270 Sekolah 100% 100%

Xl 100% 100%

Xll 100%

2 SMK X 1.021 sekolah 100% 100%

Xl 100% 100%

Xll 100%

31

TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DIKMEN

No JenjangJumlahSekolah

Siswa

Kelas X Kelas XI

1 SMA 11.629 1.767.368 1.693.728

2 SMK 10.628 1.597.352 1.430.115

3 SMLB 774 4.008 3.406

JUMLAH 23.031 3.368.728 3.127.249

JUMLAH SASARAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DIKMEN

32

Skema Implementasi Kurikulum 2013

Feb 2014 Mar

Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

I

Penyelesaian Review Buku

Penyaluran BOS Buku

IV

Penggunaanbuku Sem I di sekolah

II

Pengadaan dan Distribusi Buku Sem II oleh Pemda

I

Mulai Pembelian Buku Sem I oleh Sekolah

I

Jan 2015

Penggunaanbuku Sem II

di sekolah

III

Mulai Pelatihan Narasumber Nasional *)

Mulai Pelatihan Instruktur Nasional

II

Mulai Pelatihan Guru, KS, PS

III

Pelatihan Manajemen KS dan PS

III

33*) dilakukan bertahap mulai kelas I dan IV

PENGADAAN BUKU

B

34

MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS

35

Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog berupaHET per buku kurikulum 2013 berdasarkanPendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP

1

LKPP menetapkan dan melakukan :a. Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013

(harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah).b. Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013c. Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013d. Penyiapan mekanisme E-Purchasing

2

Sekolah baik secara sendiri-sendiri maupunberkelompok membeli langsung buku kurikulum2013 ke penyedia yang telah ditetapkan dalame-katalog LKPP terdekat dengan menggunakandana BOS.

3

Penyedia yang telah ditetapkan harus membukaperwakilannya di daerah untuk memudahkan sekolahdalam pembelian Buku kurikulum 2013

4

Penyedia Buku Kurikulum 2013

Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

Siswa dan Gurumenerima BukuKurikulum 2013danmenggunakannyauntukpembelajaran diSekolah.

MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI APBD (DAK & Non DAK)

36

Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog untukberupa HET buku kurikulum 2013 berdasarkanPendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP

1 2

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melakukanpengadaan langsung Buku Kurikulum 2013 kepadapenyedia sesuai dengan E-Katalog yang sudahditetapkan oleh LKPP dengan menggunakan danaAPBD (DAK atau Non DAK)

3

Penyedia Buku kurikulum 2013 yang telah ditetapkan melakukan penggandaan dan mendisribusikan buku tersebut ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota

4

5

Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum2013 dan menggunakannya untukpembelajaran di Sekolah.

LKPP menetapkan dan melakukan :a. Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013

(harga sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah.b. Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013c. Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013d. Penyiapan mekanisme E-Purchasing

Penyedia Buku Kurikulum 2013

Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

Alur Proses Pengadaan Buku Melalui e Katalog

KEMENDIKBUD LKPP Penyedia Barang/Jasa

Surat Permohonan UsulanE-Catalogue

Diskusi Rencana Proses:Identifikasi kebutuhan, analisa

pasar, supply chain management, logistic management

PemaketanPenyusunan HPS

Penyusunan Draft framework contract

Proses Lelang itemized secaraterpusat melalui LPSE LKPP

Pendaftaran/RegistrasiPenyampaian Penawaran Harga

Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala

LKPP

Tayang E-Catalogue(www.e-katalog.lkpp.go.id

E-PurchasingPihak Sekolah membeli/memesan

melalui e-purchasing atau dilakukansecara “off line”

Penetapan PemenangJawab Sanggah

Penyampaian Sanggah(apabila ada keberatan)

Permendikbud/Juknis tentangkewajiban sekolah membeli buku ke

penyedia terpilih

Melakukan Verifikasi pcalonpemenang

37

Alur Proses Online e-Purchasing Buku melalui Dana BOS

Sekolah Penyedia (Buku)

Lihat e-katalog buku

Buat Rencana PembelianBuku

Kepala Sekolah memintaUser ID dan Password pada

LPSE Kab/Kota setempat

Login ke Aplikasi e-purchasing di Website LPSE

Buat Order: - Nama Paket- Judul danJumlah Buku

Input dan Kirim data permintaan pembelian

Download dan Cetak SuratPesanan Pembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Klik Menu Aplikasi e-procurement lainnya, pilih

Aplikasi e-purchasing

Download dan CetakPerjanjian Pembelian

Input data riwayatpembayaran

Lihat Notifikasi Email Permintaan Pembelian

Login pada Website LPSE LKPP lpse.lkpp.go.id, pilih Aplikasi

e-purchasing

Verifikasi Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Sekolah membentuk timpembelian buku

Alur Proses Offline Pembelian Buku melalui Dana BOS

Sekolah Penyedia (Buku)

Lihat e-katalog buku

Buat Rencana PembelianBuku Buat Order: - Nama Paket

- Judul danJumlah Buku

Kirim data permintaanpembelian kepada Penyediayang tercantum di e-katalog

Cetak Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Penandatanganan SuratPerjanjian Pembelian

Pengarsipan DokumenPembayaran dan Pembelian

Verifikasi Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Sekolah membentuk timpembelian buku

Alur Proses Online e-Purchasing Buku melalui DAK

Dinas Pendidikan Kab/Kota Penyedia (Buku)

Lihat e-katalog buku

Buat Rencana PembelianBuku

Panitia meminta User ID danPassword pada LPSE Kab/Kota setempat

Login ke Aplikasi e-purchasing di Website LPSE

Buat Order: - Nama Paket- Judul danJumlah Buku

Input dan Kirim data permintaanpembelian kepada Penyediayang tercantum di e-katalog

Download dan Cetak SuratPesanan Pembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Klik Menu Aplikasi e-procurement lainnya, pilih

Aplikasi e-purchasing

Download dan CetakPerjanjian Pembelian

Input data riwayatpembayaran

Lihat Notifikasi Email Permintaan Pembelian

Login pada Website LPSE LKPP lpse.lkpp.go.id, , pilih Aplikasi

e-purchasing

Verifikasi Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Dinas membentukPanitia pembelian buku

Panitia (Buku)

Alur Proses Offline Pembelian Buku melalui DAKDinas Pendidikan Kab/Kota Penyedia (Buku)

Lihat e-katalog buku

Buat Rencana PembelianBuku Buat Order: - Nama Paket

- Judul danJumlah Buku

Kirim data permintaanpembelian kepada Penyediayang tercantum di e-katalog

Cetak Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Penandatanganan SuratPerjanjian Pembelian

Pengarsipan DokumenPembayaran dan Pembelian

Verifikasi Surat PesananPembelian

Persetujuan PermintaanPembelian

Dinas membentukPanitia pembelian buku

Panitia (Buku)

No

UraianPenanggungjaw

abPerkiraan

(2014)

1 Mobilisasi penyedia Kemdikbud danLKPP

1 Feb-7 Maret

2 Penyelesaian Dummy Buku (Revisidan Baru)

Puskurbuk 31 Jan- 18 Maret

3 Perhitungan HPS PoliMedia 3– 20 Maret

4 Pemaketan LKPP, Kemdikbud 3 – 5 Maret

5 Penyiapan Dokumen Lelang LKPP, Kemdikbud 3 – 14 Maret

6 Pengumuman Lelang LKPP 14 Maret

7 Proses Lelang LKPP 14 Maret –7Mei

8 Pencetakan dan pembelian buku Penyedia 8 Mei– 30 Juni

Jadwal Pengadaan Buku Kurikulum Semester I

*berdasarkan hasil rapat 3 Maret 2014

42

PENDAMPINGAN

C

43

Rekruitmen KS/Guru Pendamping

Calon Pendamping

Kompeten

Tidak Kompeten

Sasaran Pendampingan

Bimtek Pendampingan

Kompeten

Tidak Kompeten

Tim Pendamping

Sekolah Sasaran Pendampingan

PELATIHAN

KS/Guru

Model ‘on’ (di lokasi pembelajaran) dan ‘in’ (berkumpul

berbagi pengalaman)

Masing-masing dua kali

44

BIMTEK Kunjungan Tim

Ke Sekolah (ON-1)

Workshop

Satu Klaster (IN-1)

Sekolah Melaksanakan Hasil

ON-1 dan IN-1

Kunjungan Tim

Ke Sekolah (ON-2)

Workshop

Satu Klaster (IN-2)

Sekolah Melaksanakan Hasil

ON-2 dan IN-2

Tim pendamping terdiri dari :

Guru sasaran dan instruktur nasional terpilih

Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah terpilih

Alur Kegiatan Pendampingan

45

POLA PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 BAGI KEPSEK (PROGRAM PEMBINAAN KARIR)

Nasional Kabupaten Kelompok SekolahProvinsi

Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Kepala Sekolah

Tim Provinsi Melakukan

Refleksi/Diskusi hasi

pendampingan di KKKS/KKG

atau MGMP/MKKS di

tingkat kabupaten/Kota

Kepala Sekolahmelakukan

pendampingan kepadaguru dalam

mengimplementasikan kurikulum 2013)

Bimtek Tim Provinsi

Bimtek Tim Nasional

Tim Provinsi Melakukan

Pendampingan

Dinas melakukan monitoring

pelaksanaan implementasi

kurikulum 2013

46

MONITORING DAN EVALUASI

D

47

TUJUAN DAN MANFAAT MONEV KURIKULUM 2013

• Secara umum untuk memastikan bahwa semua prosesimplementasi kurikulum berjalan sesuai dengan rencana

• Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang membutuhkan penanganan segera

• Untuk mengetahui hasil dari semua proses kurikulum meliputi, pengadaan buku, pelatihan, proses pembelajaran danpendampingan

• Untuk mengetahui dampak kurikulum baru terhadap siswa, guru dan pengelolaan sekolah

TUJUAN

MANFAAT

• Hasil monev merupakan data yang sangat penting untuk dijadikansebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum

• Hasil monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/ kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan kurikulum2013

48

RUANG LINGKUP MONEV

Pelatihan guru danKepala sekolah

INPUT

PROSES

HASIL

PRODUK

Pelaksanaan pembelajaran

Pengadaan buku

Pemahaman guru/ kepalasekolah/pengawas sekolahthd kurikulum 2013

Dampakterhadap Guru dan siswa

Dari proses pembelajaran

Dari proses pelatihan guru dan Kepala sekolah

Pelaksanaan pendampingan

Semester II TA 2013/2014Semester I TA 2014/2015

Perubahanmanajemensekolah

Kesiapan guru/ kepalasekolah dan sekolah

Dari proses pendampingan

Ketersediaanbuku di sekolah

ALUR PROSES MONEV KURIKULUM 2013

Penyiapan draft juknis daninstrumen monev

JuknisMonevInstrumenMonev

Rakor persiapan Monev internal Kemdikbud

Pebuatan aplikasi monev

Analisis Data dan pelaporan hasil Monev

Pelatihan/bintek petugas Monev

Penyusunanjuknis daninstrumen

Monev

Recruitment petugas monev pusat, provinsi, kab/kota

UKMP3

Workshop persiapan monev

Pelaksanaan Monev dilapangan

UKMP3

Direktorat

Provinsi

Kabupaten/kota

1

2

3

4

5

6

koordinator

UKMP3

PELAKSANA MONEV

PKLKDikdas/Dikmen Dinas

Provinsi

BadanPSDMPK & PMP

Balitbang

UIK/UKMP3

Monev Internal

Pelatihan

LPTK Prov. ....

TPK

Sekolah

Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pendampingan

Gugus/Klaster - Sekolah

PengadaanBuku

Sekolah

Dinas Kab./kota

Dikdas/Dikmen

Monev Pelaksanaanpembelajaran di sekolah

untuk TA 2014/2015

Monev terhadap penyusunan buku

teks siswa danpedoman guru

untuk memastikanapakah telah sesuai

kurikulum 2013(terkait isi buku) Sensus

Sampling

Sampling

SamplingSensus

KEGIATAN APA SAJA YANG DIMONITOR??

• Pengadaan buku guru dan siswa– Penyiapan– Pembiayaan– Pengadaan dan distribusi buku (SD, SMP, SMK, SMK)– Ketersediaan buku di sekolah(SD, SMP, SMK, SMK)

• Pelatihan (materi, pelatih, peserta pelatihan, aktifitas dan manajemenpelatihan, hasil pelatihan)– Penyegaran Nara Sumber– Pelatihan Instruktur Nasional (SD, SMP, SMK, SMK)– Pelatihan Guru (SD, SMP, SMK, SMK)– Pelatihan Kepala sekolah/Penilik sekolah (SD, SMP, SMK, SMK)– Pelatihan/bintek calon pendamping

• Pendampingan (materi, pendamping, peserta pendampingan, aktifitas dan manajemenpendampingan, hasil pendampingan) untuk (SD, SMP, SMK, SMK)

• Pelaksanaan pembelajaran di sekolah (SD, SMP, SMK, SMK): buku, ketersediaan sumberbelajar, ketersediaan alat, proses pembelajaran, hasil pembelajaran

METODE MONEV

No KOMPONEN KEGIATAN ASPEK YANG DIPANTAU Metode

1 Survei terhadap guru dankepsek yang belummelaksanakan Kurikulum 2013

Pendapat guru terhadap kurikulum 2013. Kesiapan guru dan sekolah dalampelaksanaan kurikulum 2013

Pengisian kuisionerwawancara

2 Monev pengadaan danketersediaan buku guru /siswa

Proses pengadaan bukuKetersediaan buku di sekolah

Pengisian kuisionerobservasi

3 Monev pelatihan guru/kepsekKurikulum 2013

Proses pelatihan guru/kepala sekolah dankemampuan guru dalam melakukanproses pembelajaran

Pengisian kuisionerObservasi danwawancara

4 Monev pelaksanaan prosespembelajaran Semester II TA 2013/2014 dan Semester I TA 2014/2015

Proses pembelajaran yang dilaksanakanoleh guru/sekolahPendapat kepala sekolah/guru/siswaterhadap berlangsungnya prosespembelajaran

Pengisian kuisionerObservasiWawancara

5 Monev Pendampinganpelaksanaan Kurikulum 2013Semester II TA 2013/2014 danSemester II TA 2014/20145

Proses pendampingan yang dilaksanakanPendapat kepala sekolah/guru/siswaterhadap proses pendampinganManfaat proses pendampingan dalampeningkatan kualitas pembelajaran

Pengisian kuisionerObservasiWawancara

6 Monev terhadap dampakpelaksanaan kurikulum 2013

Dampak terhadap guru dan siswa, terhadap efektifitas proses pembelajarandan manajemen sekolah

Pengisian kuisionerObservasiWawancara

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

54

55

Pagu DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2014

No Pagu Bidang Jumlah Pagu% dari pagu Pendidikan

1. Bidang Pendidikan SD/SDLB Rp.4.016.520.000.000,- 40%

2.Bidang Pendidikan SMP/SMPLB Rp.2.510.325.000.000,- 25%

3. Bidang Pendidikan SMA Rp.1.506.195.000.000,- 15%

4. Bidang Pendidikan SMK Rp.2.008.260.000.000,- 20%

Rencana Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2014

56

1. Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk Semester II tahun ajaran 2014/2015

2. Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan

• Pengadaan peralatan laboratorium;

• Pengadaan peralatan praktik SMK;

• Pengadaan buku referensi; dan

• Pengadaan peralatan olahraga dan kesenian.

3. Pembangunan Prasarana Peningkatan Akses Mutu Pendidikan

• Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya;

• Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

• Pembangunan ruang praktik SMK beserta perabotnya;

• Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

• Pembangunan laboratorium;

• Pembangunan ruang penunjang pembelajaran; dan

• Pembangunan Rumah Dinas guru untuk daerah 3T.

57

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (1/2)

Kegiatan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Sedang & Berat

Pembangunan RKB

Pembangunan Laboratorium IPA

Pembangunan Ruang Praktik SMK

Pembangunan Perpustakaan

Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya

Pembangunan Rumah Dinas Guru untuk 3T

MEKANISME SWAKELOLA

DENGAN MELIBATKAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN

SEKOLAH

1

2

3

4

5

6

7

58

Prinsip Dasar Pelaksanaan DAK Bidang Dikmen (2/2)

Mekanisme pengadaan sesuai dengan mekanisme penyediabarang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Pengandaan Buku Kurikulum 2013

Pengadaaan Alat Laboratorium

Pengadaan Alat Praktik SMK

Pengadaan Alat Kesenian dan Olah raga

Pengadaan Buku Referensi

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN

JASA

1

2

3

4

5

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota

59

1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya

10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya,

sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan;

2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan

perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya

sesuai dengan kebutuhan

3. Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan DAK

4. Memberikan laporan kepada pemerintah pusat

60

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota

1. Membuat Rencana Alokasi SMA SMK Penerima

DAK

2. Membentuk Tim Teknis Pendataan Sarpras

Pendidikan

3. Melakukan Sosialisasi DAK ke Sekolah

4. Menetapakan dalam SK nama SMA SMK Penerima

kegiatan DAK

5. Melaksanakan Program DAK sesuai Keppres 54

Tahun 2010 berikut perubahannya

6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK sesuai SEB

3 Menteri Tanggal 21 Nov 2008

7. Menggandakan Petunjuk Teknis dan Petunjuk

Pelaksanaan DAK TA 2014

8. Melaporkan penggunaan DAK 2014 kepada

bupati/walikota tembusan dinas pendidikan provinsi

9. Melakukan serah terima aset hasil DAK 2014 untuk

dicatat sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset

yayasan bagi sekolah swasta.

TERIMA KASIH

61