KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2020

20 DESEMBER 2021

1

Newstrend Ketenagakerjaan

20 DESEMBER 2021

NEWSTREND

Judul : Buntut Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Ditolak Pengusaha dan Rencana Tempuh Jalur Hukum

Sentimen : Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Anies baswedan menyampaikan revisi UMP DKI Jakarta 2022 pada Sabtu

(18/12/2021). UMP tersebut kini menjadi Rp 4.641.854, dari yang sebelumnya Rp

4.416.186.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyayangkan adanya revisi

kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP

itu dan hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan. Wakil Ketua

DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengaku pihaknya tak bisa memahami mengapa SK

Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 soal UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi.

Nurjaman menguraikan, upaya hukum akan dilakukan karena dampak dari direvisinya

UMP DKI Jakarta 2022 tak hanya terjadi di provinsi tersebut saja. Namun, provinsi atau

wilayah lain turut terdampak akibat revisi itu. Menurut dia, ditempuhnya upaya hukum itu

juga karena SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1359 soal UMP DKI Jakarta 2022 tidak

ada yang salah.

Positif; 226

Negatif; 91

Positif Negatif

0

50

100

150

200

250

Berita Terbaru

2

Judul Simalakama Anies soal UMP: Tak Naik Didemo Buruh, Naik Digugat Pengusaha

Nama Media kumparan.com

Newstrend Upah Minimum 2022

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/simalakama-anies-soal-ump-tak-naik-didemo-buruh-naik-digugat-pengusaha-1x91mGnvwag

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 08:30:00

Ukuran 0

Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Dan kami pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya termasuk melakukan gugatan ke PTUN

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta) Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya. Di sinilah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

Ringkasan

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) bak simalakama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota lantaran UMP hanya naik 0,85 persen.

SIMALAKAMA ANIES SOAL UMP: TAK NAIK DIDEMO BURUH, NAIK DIGUGAT PENGUSAHA

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) bak simalakama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota lantaran UMP hanya naik 0,85 persen.

Kini saat kenaikan ditambah jadi 5,1 persen, giliran para pengusaha yang bakal menggugat. Keputusan Anies dinilai melanggar aturan Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut

3

rangkumannya: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kenaikan upah yang semula hanya sekitar Rp 37.000, kini jadi Rp 225.667.

Langkah tersebut ditempuh setelah buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Kepada buruh kala itu Anies mengaku kenaikan gaji tersebut terlalu kecil.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022 tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan keputusan tersebut karena memberatkan pengusaha.

“Dan kami pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya termasuk melakukan gugatan ke PTUN,” ujar Nurjaman kepada kumparan, Sabtu (18/19).

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, revisi UMP ini harus ada dasar hukumnya. Sarman meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberi kepastian hukum.

"Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya. Di sinilah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

4

Judul Hari Terakhir! BLT Subsidi Gaji Akan Segera Hangus, Segera Cairkan dana BSU Rp1 Juta Melalui 5 Bank Himbara

Nama Media kabartegal.pikiran-rakyat.com

Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021

Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933275223/hari-terakhir-blt-subsidi-gaji-akan-segera-hangus-segera-cairkan-dana-bsu-rp1-juta-melalui-5-bank-himbara?page=all

Jurnalis Aulia Nur Hakiki

Tanggal 2021-12-20 08:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Hari terakhir! BLT Subsidi Gaji akan segera hangus, segera cairkan dana BSU Rp1 juta melalui 5 Bank Himbara ini. Kemnaker telah menetapkan batas akhir penyaluran BSU tahap 5 dan 6 dilakukan paling lambat pada 20 Desember 2021.

HARI TERAKHIR! BLT SUBSIDI GAJI AKAN SEGERA HANGUS, SEGERA CAIRKAN DANA BSU RP1 JUTA MELALUI 5 BANK HIMBARA

Hari terakhir! BLT Subsidi Gaji akan segera hangus, segera cairkan dana BSU Rp1 juta melalui 5 Bank Himbara ini.

Kemnaker telah menetapkan batas akhir penyaluran BSU tahap 5 dan 6 dilakukan paling lambat pada 20 Desember 2021.

Adapun BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 di Desember 2021 ini cair ke 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

Rinciannya ialah 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji tahap 5, dan 700 ribu pekerja sisanya dapat BSU tahap 6.

Kemnaker menyalurkan BLT Subsidi Gaji ini langsung kepada masing-masing pekerja yang lolos menjadi penerima BSU.

Anda bisa cek BLT Subsidi Gaji melalui laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id sebagai berikut: 1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Lengkapi identitas diri sesuai KTP 3. Masukkan NIK, nama lengkap dan tanggal lahir Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa pekerja termasuk penerima BLT Subsidi Gaji atau bukan.

Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU.

5

Anda juga dapat mengecek apakah dana BSU sudah berstatus cair atau belum.

Terkait mekanisme pencairan, Kemnaker akan menyalurkan BSU melalui rekening bank Himbara yang dimiliki setiap penerima.

Adapun rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara adalah BNI, BRI, BSI, BTN dan Mandiri.

Sedangkan jika rekening yang dimiliki bukan Himbara, Anda dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan atau Human Resource Development (HRD).

Hal tersebut terkait aktivasi rekening bank BUMN secara kolektif.

Demikian cara dapatkan BSU tahap 5 dan 6, jadi segera cairkan BLT Subsidi Gaji sebelum hangus dan kembali ke kas negara.***.

6

Judul Naikkan UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen, Begini Penjelasan Anies

Nama Media law-justice.co


Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/121978/naikkan-ump-jakarta-jadi-51-persen-begini-penjelasan-anies/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 07:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjelaskan bahwa revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bertujuan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan rasional. Sedangkan bagi pengusaha kata dia, menjadi masuk akal karena biasanya kenaikan sekitar 8 persen.

NAIKKAN UMP JAKARTA JADI 5,1 PERSEN, BEGINI PENJELASAN ANIES

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (DDTCNews) Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjelaskan bahwa revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bertujuan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan rasional.

Sedangkan bagi pengusaha kata dia, menjadi masuk akal karena biasanya kenaikan sekitar 8 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies.

Kenaikan UMP DKI 2022 sebelumnya hanya 0,85 persen (bertambah Rp37.749) menjadi Rp4.453.935. Namun hal ini direvisi menjadi 5,1 persen (bertambah Rp225.667) sehingga Rp4.641.854.

Kenaikan 0,85 persen itu ditetapkan berdasarkan formula Kementerian Ketenagakerjaan, namun Anies bilang tidak cocok diterapkan di Jakarta, salah satunya karena kenaikan lebih kecil dari inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," ujar Anies.

7

Revisi UMP DKI Jakarta 2022 kemudian dihitung berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 4,7 - 5,5 persen. Sedangkan inflasi terkendali sebesar 3 persen atau di antara 2-4 persen.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies.

Revisi ini telah mendapat perlawanan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta yang menyatakan bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman, mengatakan, kebijakan Anies itu telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami kalau aturannya ada, mau gede kecil itu enggak ada masalah, asal sesuai regulasi yang ada, kan kita sudah punya regulasi. Sementara, kami pengusaha tidak boleh melanggar aturan, tapi Pak Gubernur melanggar aturan," kata Nurjaman.

8

Judul UMP DKI Naik 5,1 Persen, Anies: Sudah Adil, sebelum Pandemi 8,6 Persen

Nama Media jakarta.ayoindonesia.com


Halaman/URL https://jakarta.ayoindonesia.com/metropolitan/pr-762190463/ump-dki-naik-51-persen-anies-sudah-adil-sebelum-pandemi-86-persen

Jurnalis Redaksi

Tanggal 2021-12-20 07:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini menjadi ukuran yangg masuk akal, karena toh biasanya naik 8,6 persen, sekarang malah 5,1 persen

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi, dimana mana kalau kenaikan ump diatas inflasi, maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi indonesia khususnya di jakarta tidak memberikan rasa keadilan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kalau Provinsi lain ada UMP Provinsi lalu ada upah minimum kota dan upah minimum Kabupaten yang bisa berubah tempat. Kalau Jakarta satu kesatuan

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen usai direvisi. Gubernur Anies Baswedan pun menganggapnya hal itu sudah menunjukkan rasa keadilan. Anies menjelaskan, angka 5,1 persen tersebut dinilai sudah di bawah kenaikan rata-rata sebelum pandemi sebesar 8,6 persen.

UMP DKI NAIK 5,1 PERSEN, ANIES: SUDAH ADIL, SEBELUM PANDEMI 8,6 PERSEN

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen usai direvisi. Gubernur Anies Baswedan pun menganggapnya hal itu sudah menunjukkan rasa keadilan. Anies menjelaskan, angka 5,1 persen tersebut dinilai sudah di bawah kenaikan rata-rata sebelum pandemi sebesar 8,6 persen.

Menurut Anies, pihaknya sudah melakukan sejumlah penyesuaian dengan kondisi perekonomian Ibu Kota hingga akhirnya memutuskan untuk merevisi besaran UMP.

"Ini menjadi ukuran yangg masuk akal, karena toh biasanya naik 8,6 persen, sekarang malah 5,1 persen," kata Anies di Masjid Sunda Kelapa, Minggu (19/12/2021).

9

Melansir SuaraJakarta.id -jaringan Ayojakarta.com, Senin (20/11), Anies menjelaskan, Jakarta mengalami inflasi sebesar 1,1 persen. Tidak mungkin jika presentase kenaikan UMP berada di bawah nilai inflasi.

"Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi, dimana mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi, maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi indonesia khususnya di jakarta tidak memberikan rasa keadilan," ujarnya.

Selain itu, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu, penentuan nilai UMP di Jakarta haruslah memberikan rasa seadil mungkin bagi buruh dan pengusaha. Sebab, tidak seperti daerah lain, upah minimum di Jakarta hanya sampai di tingkat Provinsi.

"Kalau Provinsi lain ada UMP Provinsi lalu ada upah minimum kota dan upah minimum Kabupaten yang bisa berubah tempat. Kalau Jakarta satu kesatuan," tuturnya.

Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Anies mengaku terpaksa menerbitkan Kepgub itu karena sudah tenggat waktunya. Jika tidak menetapkan sesuai formula di PP itu, ia akan dianggap melanggar Undang-undang. Namun, Anies merasa kenaikan nilai UMP di Jakarta terlalu kecil. Pasalnya, kondisi perekonomian di ibu kota dinilainya sudah bisa menaikan UMP yang lebih tinggi.

Akhirnya, ia pun melayangkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk negosiasi formula penentuan nilai UMP. Setelah mendapat balasan, akhirnya Anies resmi menambah nilai kenaikan UMP dari hanya Rp38 ribu jadi Rp225.667.

10

Judul Merapat! BLT Rp1 Juta dari Jokowi Cair, Ada Namamu di Sini?

Nama Media cnbcindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220070413-4-300446/merapat-blt-rp1-juta-dari-jokowi-cair-ada-namamu-di-sini

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 07:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memperluas bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru. Regulasi yang dimaksud adalah mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji bagi pekerja dalam penanganan pandemi Covid-19.

MERAPAT! BLT RP1 JUTA DARI JOKOWI CAIR, ADA NAMAMU DI SINI?

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memperluas bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji, sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru.

Regulasi yang dimaksud adalah mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji bagi pekerja dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pedoman yang dimaksud dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 21/2021. Dengan terbitnya aturan ini, maka penerima BSU akan diperluas.

Jika tak ada aral melintang, BSU akan mulai dicairkan lagi secara bertahap. Berikut syarat penerima BSU:

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)

- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2021

- Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

- Belum pernah menerima program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH), atau program bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

11

Lantas, bagaimana cara mengecek apakah Anda mendapatkan BSU atau tidak?

1. Kunjungi laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/#halaman-cek-bsu 2. Pada bagian bawah laman ini ada bagian "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima

BSU?" masukkan data yang diminta 3. Centang bagian captcha kemudian klik lanjut. 4. Setelahnya sistem akan menampilkan apakah kamu termasuk penerima subsidi gaji atau

tidak.

Bila ingin mengecek apakah penerima subsidi upah atau tidak melalui WhatsApp bisa ke nomor 081380070175 atau link sebagai berikut https://wa.me/6281380070175.

Melalui nomor tersebut, Anda bisa memperoleh informasi kepesertaan, informasi klaim, informasi kanal layman, e-form pengaduan, hingga informasi calon penerima bantuan subsidi upah.

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/#halaman-cek-bsu

12

Judul HARI INI TERAKHIR! BSU Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, Cek Penerima Hanya di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

Nama Media prbandungraya.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-263273633/hari-ini-terakhir-bsu-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-cek-penerima-hanya-di-bsubpjsketenagakerjaangoid

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 07:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BSU Subsidi Gaji Anda cair jika nama muncul di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut ini tahapannya agar lolos jadi penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan. Namun pencairan ini hanya ditransfer ke 5 bank.

HARI INI TERAKHIR! BSU SUBSIDI GAJI RP1 JUTA CAIR, CEK PENERIMA HANYA DI BSU.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID

BANDUNGRAYA.ID - BSU Subsidi Gaji Anda cair jika nama muncul di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut ini tahapannya agar lolos jadi penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.

BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan. Namun pencairan ini hanya ditransfer ke 5 bank.

BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021 diberikan Rp500 ribu per bulan dan akan ditransfer 2 bulan sekaligus. Sehingga total uang yang akan diterima karyawan adalah Rp1 juta.

CEK ONLINE Penerima BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta Rencananya, penyaluran BSU tahap 5 dan 6 dilakukan paling lambat pada 20 Desember 2021. Artinya masih ada waktu 1 hari untuk mengeklaim BLT Subsidi Gaji.

Jumlah calon penerima BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

13

Adapun, kriteria karyawan yang mendapat bansos subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), karyawan penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Segera Cek Rekeningmu Akan Ada Bansos PKH yang Cair Desember, Siap-siap Dapat Rp3 Juta! "BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas Menaker Ida.

Kriteria lainnya adalah karyawan calon penerima bansos subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta berada di Zona PPKM 3 dan 4, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta esuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kabar Baik! BSU Gelombang 2 Cair Desember Ini, Pastikan Anda Terdaftar Cek Statusnya di Link Ini "Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

Kriteria terakhir adalah karyawan pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta akan langsung ditransfer ke rekening karyawan melalui Himpunan Bank Negara yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penerima bansos subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta di Aceh, uang akan disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara bagi Anda yang ingin cek data penerima bansos subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta, karyawan bisa bertanya langsung ke humas atau HRD setempat.

Pasalnya, berdasarkan keterangan BPJS Ketenagakerjaan, data penerima berasal dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan HRD perusahaan.

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan, maka bisa di cek di sini: Pertama, akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/#halaman-cek-bsu Kedua, silahkan masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

Ketiga, centang kotak verifikasi captcha Keempat, klik lanjutkan.

Jika nama Anda muncul dan dinyatakan sebagai calon penerima BLT BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta, maka akan mendapatkan pemberitahuan seperti berikut ini: "Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2021, mohon bersabar, dana BSU akan segera disalurkan" Namun jika Anda tidak memenuhi syarat, maka akan dinyatakan tidak terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta.***

14

Judul Apindo Pertimbangkan Gugat Kebijakan Anies Baswedan Naikkan UMP 2022

Nama Media newssetup.kontan.co.id


Halaman/URL https://newssetup.kontan.co.id/news/apindo-pertimbangkan-gugat-kebijakan-anies-baswedan-naikkan-ump-2022

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 07:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta) Termasuk upaya mengajukan mem PTUN kan atas kebijakan Gubernur tersebut

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta) Karena UMP mesti ditetapkan pada 21 November, sekarang kalau ditetapkan Desember sudah bukan ketentuannya lagi

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kami akan melakukan langkah hukum jika memang ini dirasakan terlalu memberatkan kami dan dirasa memaksakan karena itu dampak implikasi nya kemana-mana

neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Yang dunia usaha butuhkan adalah kepastian hukum

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

APINDO PERTIMBANGKAN GUGAT KEBIJAKAN ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. Anies mengatakan,

15

keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait hal tersebut. Ia menyebut, perhitungan kenaikan UMP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Nurjaman mengatakan, hingga saat ini Apindo DKI Jakarta belum menerima salinan Peraturan Gubernur terkait revisi kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1% tersebut. Nantinya, setelah menerima salinan resmi aturan tersebut, pihaknya akan mengkaji dan berdiskusi dengan Kadin dan asosiasi lainnya. Setelah itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait hal tersebut. Jika tidak membuahkan hasil, maka Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum.

"Termasuk upaya mengajukan mem PTUN kan atas kebijakan Gubernur tersebut," kata Nurjaman saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/12).

Selain itu, Apindo DKI Jakarta juga telah mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk mengikuti penetapan UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta pada 21 November 2021 yang telah sesuai PP 36 tahun 2021.

"Karena UMP mesti ditetapkan pada 21 November, sekarang kalau ditetapkan Desember sudah bukan ketentuannya lagi," ucap Nurjaman.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, keputusan merevisi UMP 2022 DKI Jakarta tidak sesuai dengan regulasi yang ada yakni PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adi mengatakan, penetapan UMP harus berdasarkan kesepakatan tripartit yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja/buruh. Serta sesuai dengan formula yang terdapat dalam PP 36/2021. Oleh karena itu, Adi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait revisi kenaikan UMP 2022 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami akan melakukan langkah hukum jika memang ini dirasakan terlalu memberatkan kami dan dirasa memaksakan karena itu dampak implikasi nya kemana-mana," ucap Adi saat dihubungi Kontan.co.id.

Adi menyatakan, penetapan UMP yang tidak sesuai regulasi akan berdampak pada tidak kondusifnya pengupahan di Indonesia. Adi mengatakan, kemungkinan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari revisi kenaikan UMP DKI 2022 yang tidak sesuai regulasi. Bahkan, perusahaan bisa saja tutup karena tidak mampu membayar UMP yang tidak sesuai dengan regulasi.

"Yang dunia usaha butuhkan adalah kepastian hukum," tutur Adi..

16

Judul Buruh: Revisi Kenaikan UMP Harusnya Dilakukan Semua Gubernur di Indonesia

Nama Media tribunnews.com


Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/buruh-revisi-kenaikan-ump-harusnya-dilakukan-semua-gubernur-di-indonesia

Jurnalis Muhammad Zulfikar

Tanggal 2021-12-20 07:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI)) Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022

neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI)) Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta

17

Ringkasan

Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

BURUH: REVISI KENAIKAN UMP HARUSNYA DILAKUKAN SEMUA GUBERNUR DI INDONESIA

Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12/2021).

Kahar bilang UMP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seluruh gubernur di Indonesia tersebut berada di bawah inflasi. Sehingga hal itu akan menekan daya beli masyarakat.

Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstutisional bersyarat. Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.

"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terang Kahar.

Dorongan serupa juga diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said bilang terdapat sejumlah wilayah yang harus segera merevisi upah minimum.

"Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepri," ungkap Said.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun. Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," kata dia.

18

Menurut Anies, kenaikan UMP 5,1% sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata dia.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%). Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

"Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait," ucap Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08%. Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.

Sebelum merevisi besaran UMP 2022, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan. Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan," kata Anies dalam surat yang ditujukan ke Kemenaker.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan Dari kedua Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Massa buruh pun menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies pun mengakui bahwa kenaikan UMP 0,85% terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85%.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies di hadapan massa saat itu.

Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi menjadi naik 5,1% atau sebesar Rp 225.667..

19

Judul BLT Subsidi Cair Rp1 Juta ke Jutaan Pekerja, Cek Penerima BSU 2021 di WhatsApp dan 2 Link Ini!



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933274214/blt-subsidi-cair-rp1-juta-ke-jutaan-pekerja-cek-penerima-bsu-2021-di-whatsapp-dan-2-link-ini?page=all

Jurnalis Dwi Prasetyo Asriyanto

Tanggal 2021-12-20 07:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BSU 2021 cair sebesar Rp1 juta ke jutaan pekerja, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp (WA), sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan) dan bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). BLT Subsidi Gaji atau BSU telah tersalurkan kepada 7.193.155 pekerja, dikutip Kabar Tegal dari laman instagram resmi Kemnaker @kemnaker.

BLT SUBSIDI CAIR RP1 JUTA KE JUTAAN PEKERJA, CEK PENERIMA BSU 2021 DI WHATSAPP DAN 2 LINK INI!

BSU 2021 cair sebesar Rp1 juta ke jutaan pekerja, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp (WA), sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan) dan bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker).

BLT Subsidi Gaji atau BSU telah tersalurkan kepada 7.193.155 pekerja, dikutip Kabar Tegal dari laman instagram resmi Kemnaker @kemnaker. BLT Subsidi Gaji atau BSU tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

"Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya," tegas Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Untuk diketahui, Besaran dana BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

Berikut syarat bagi penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Indonesia 2. Merupakan pekerja /buruh yang menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta 3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan 4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 3

20

5. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan

6. Memiliki rekening bank yang masih aktif Tapi, sayangnya tak semua karyawan bisa mendapatkan BSU subsidi gaji sebesar Rp1 juta tersebut.

Ada enam karyawan yang dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021. Apa saja? Berikut rinciannya: Berikut penyebab BSU BLT Subsidi Gaji tak bisa cair atau dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji:

1. Karyawan bukan Warga Negara Indonesia (WNI). 2. Pekerja bukan penerima upah/gaji. 3. Karyawan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021. 4. Karyawan bergaji di atas Rp 3,5 juta, sesuai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS

Ketenagakerjaan. 5. Karyawan di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang UMR/UMK lebih dari Rp 3,5 juta, gajinya

lebih dari UMR/UMK. 6. Karyawan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berikut cara cek daftar penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp (WA):

1. Lakukan chat pada nomor WhatssApp 0813-800-70175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respon

2. Setelah mendapatkan respon, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021" 3. Kemudian ikuti petunjuk yang tampill pada layar smatphone Anda

Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi Kemnaker:

1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id 2. Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran.

Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.

3. Masuk Login kedalam akun Anda. 4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status

pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi

Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Klik link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya 3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital" 4. Klik gambar kartu 5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan

nomor rekening Jika syarat di atas sudah terpenuhi semua, penerima tinggal menunggu BSU atau BLT Subsidi Gaji ditransfer ke rekening masing-masing.

***.

21

Judul Cek Proses Transfer BSU Tahap 5 - 6 Pakai Cara Ini Jika Rekening Kosong, Ini Solusi Agar BLT Subsidi Gaji Cair

Nama Media beritadiy.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703273935/cek-proses-transfer-bsu-tahap-5-6-pakai-cara-ini-jika-rekening-kosong-ini-solusi-agar-blt-subsidi-gaji-cair?page=all

Jurnalis MR Firmansyah

Tanggal 2021-12-20 07:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Cek proses transfer BSU tahap 5 dan 6 pakai cara ini jika rekening kosong, simak solusi agar BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. Total akan ada 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Data ini dirilis oleh Kemnaker pada pertengahan Desember 2021 lalu.

CEK PROSES TRANSFER BSU TAHAP 5 - 6 PAKAI CARA INI JIKA REKENING KOSONG, INI SOLUSI AGAR BLT SUBSIDI GAJI CAIR

Cek proses transfer BSU tahap 5 dan 6 pakai cara ini jika rekening kosong, simak solusi agar BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. Total akan ada 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Data ini dirilis oleh Kemnaker pada pertengahan Desember 2021 lalu. Rinciannya ialah 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji tahap 5, sedang 700 ribu sisanya dapat BSU tahap 6.

Jika sampai sekarang belum dapat BLT Subsidi Gaji tapi telah terdaftar, ketahui 3 alasan kenapa BSU tahap 5 dan 6 tak kunjung cair. Adapun pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6, akan mendapatkan BSU sebanyak Rp1 juta dari Kemnaker.

BLT Subsidi Gaji sendiri merupakan program Kemnaker yang bertujuan untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19. Syarat penerima BSU 2021 sendiri WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta.

Pekerja yang menerima BSU juga harus bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 dan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana kepesertaannya wajib aktif hingga 30 Juni 2021.

22

Berikut 3 alasan tak kunjung dapat BLT Subsidi Gaji: 1. Data belum masuk Pekerja memenuhi persyaratan sebagai penerima BLT subisid gaji sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, namun data pekerja belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Rekening tidak valid Penyebab gagalnya BSU Rp 1 juta ditransfer yakni rekening pekerja yang berstatus dormant atau tidak valid. Tidak valid ini dapat terjadi karena rekening penerima bukanlah rekening bank Himbara.

Jika itu terjadi, pekerja tak perlu khawatir, Kemnaker akan melakukan pembukaan rekening secara kolektif agar BSU Rp 1 juta bisa ditransfer ke penerima.

3. Terdaftar sebagai penerima bansos lain Seperti diketahui salah satu syarat menjadi penerima BSU adalah tidak sedang menjadi penerima bantuan lain seperti BST, PKH, dan Bansos sembako BPNT. Untuk alasan ketiga, BSU Subsidi Gaji tak bakal turun.

Untuk mengetahui daftar penerima BSU Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 yang cair di Desember 2021 ini, pekerja bisa cek melalui WhatsApp (WA) BPJS Ketenagakerjaan di nomor 081380070175. Tanyakan pula solusi bagaimana untuk mencairkan jika terdaftar.

Demikian informasi terkini soal cek proses transfer BSU tahap 5 dan 6 pakai cara ini jika rekening kosong, simak solusi agar BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan..***.

23

Judul Buntut Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Ditolak Pengusaha dan Rencana Tempuh Jalur Hukum

Nama Media kompas.com


Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/20/06580011/buntut-revisi-ump-dki-jakarta-2022-ditolak-pengusaha-dan-rencana-tempuh

Jurnalis Muhammad Naufal

Tanggal 2021-12-20 06:58:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta merespons adanya revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP itu. Mereka pun hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan.

BUNTUT REVISI UMP DKI JAKARTA 2022, DITOLAK PENGUSAHA DAN RENCANA TEMPUH JALUR HUKUM

JAKARTA, - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta merespons adanya revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. UMP tersebut kini menjadi Rp 4.641.854, dari yang sebelumnya Rp 4.416.186. Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP itu. Mereka pun hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan.

Apindo DKI Jakarta menyayangkan adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengaku pihaknya tak bisa memahami mengapa SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 soal UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi.

"Apabila (revisi UMP) dilakukan oleh Pak Anies, maka ini sangat melanggar atau sangat tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh PP Nomor 36 2021," tutur Nurjaman pada Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

"Yang mana PP tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Kami sangat menyayangkan sekali," sambung dia.

Dia berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan revisi SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395.

"Saya sampaikan kepada pemerintah, kami berharap agar mengurungkan niatnya atau membatalkan, mencabut, atas rencana revisi perubahan SK Gubernur Nomor 1395," tutur Nurjaman.

24

Nurjaman berujar, pihaknya hendak menempuh jalur hukum agar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal revisi UMP DKI Jakarta dapat dibatalkan. Sebagai informasi, Anies menyampaikan revisi UMP DKI Jakarta 2022 pada Sabtu (18/12/2021).

"Kalau ternyata memaksakan kehendak untuk terus merubah atau merevisi (UMP DKI Jakarta), kami tentunya selain melakukan upaya pendekatan, kami akan melakukan upaya-upaya hukum," ujar Nurjaman.

Guna menempuh jalur tersebut, Apindo DKI Jakarta hendak terlebih dahulu berdiskusi dengan para pengusaha dan stakeholder di wilayah tersebut yang nantinya akan terdampak dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022. Nurjaman menguraikan, upaya hukum akan dilakukan karena dampak dari direvisinya UMP DKI Jakarta 2022 tak hanya terjadi di provinsi tersebut saja. Namun, provinsi atau wilayah lain turut terdampak akibat revisi itu.

Menurut dia, ditempuhnya upaya hukum itu juga karena SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1359 soal UMP DKI Jakarta 2022 tidak ada yang salah.

"SK tersebut apabila terjadi, maka akan berdampak bukan hanya ke DKI Jakarta, ini akan berdampak ke seluruh wilayah daerah di Indonesia ini," urai Nurjaman.

"Yang lama itu menurut kami tidak ada salah. Tidak ada cacat. Yang namanya revisi kan ada cacat, ada salah, kalau ada salah, wajar direvisi," sambung dia.

Menurut Nurjaman, UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya telah disahkan sudah sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021. Nurjaman mengaku pihaknya sempat diajak berdiskusi soal revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Pihak yang mengajak diskusi soal revisi itu adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta.

"Di awal kami sudah ada pembicaraan melalui Kepala Disnaker untuk Pak Gubernur (DKI Jakarta) mau mengkaji ulang (revisi UMP," kata Nurjaman.

Namun, Apindo DKI Jakarta menolak ajakan diskusi itu, sebab mereka tak bersedia membahas soal revisi UMP DKI Jakarta 2022.

"Saat itu juga kami sampaikan ke Kepala Disnaker bahwa kami tidak bersedia untik melakukan diskusi ulang," imbuh dia.

Selain itu, hingga hari ini, pihaknya belum menerima salinan soal revisi UMP DKI Jakarta 2022. Usai salinan revisi tersebut diterima, Apindo DKI Jakarta baru akan memelajari dan mendiskusikan hal itu bersama DPP lain se-Indonesia..

25

Judul UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi, Ini Perbedaannya dengan Aturan Sebelumnya

Nama Media bisnis.com


Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/12/1479453/ump-dki-jakarta-2022-direvisi-ini-perbedaannya-dengan-aturan-sebelumnya

Jurnalis Iim Fathimah Timorria

Tanggal 2021-12-20 06:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini

Ringkasan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen menuai polemik tersendiri di tengah pandemi.

UMP DKI JAKARTA 2022 DIREVISI, INI PERBEDAANNYA DENGAN ATURAN SEBELUMNYA

JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen menuai polemik tersendiri di tengah pandemi.

Berdasarkan formula terbaru, UMP 2022 DKI Jakarta tercatat naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, Minggu (19/12/2021).

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum mengacu pada 10 data, antara lain rata-rata jumlah anggota rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi rata-rata per kapita. Variabel-variabel tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata tiga tahun terakhir.

26

Selain itu, penyesuaian upah nilai minimum dengan regulasi terbaru ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2021 adalah Rp4.416.186. UMP tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,27 persen dari 2020.

Pada 22 November 2021, Anies telah mengeluarkan surat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

27

Judul Cek Pakai KTP, Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Lagi

Nama Media rctiplus.com


Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1820433/cek-pakai-ktp-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-lagi

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-20 06:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Ada perluasan bagi penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta. Hal ini diatur berdasarkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021. Sebelumnya, BSU menargetkan 8,7 pekerja penerima yang bekerja di wilayah PPKM level 3 atau 4. Namun, adanya sisa anggaran membuat pemerintah memutuskan untuk membuat 1,6 juta pekerja tambahan di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan menjadi penerima BSU.

CEK PAKAI KTP, SUBSIDI GAJI RP1 JUTA CAIR LAGI

JAKARTA - Ada perluasan bagi penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta. Hal ini diatur berdasarkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021.

Sebelumnya, BSU menargetkan 8,7 pekerja penerima yang bekerja di wilayah PPKM level 3 atau 4. Namun, adanya sisa anggaran membuat pemerintah memutuskan untuk membuat 1,6 juta pekerja tambahan di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan menjadi penerima BSU.

Bagi calon penerima, dapat memastikan status penerimaannya melalui situs web Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) atau BPJS Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Apabila telah dipastikan bahwa pekerja lolos jadi penerima, pencairan bantuan pun akan dilakukan melalui rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, atau BTN). Dengan begitu, pekerja harus terlebih dahulu mengaktivasi rekening agar bantuan dapat tersalurkan

28

Judul Anies Baswedan Naikkan UMP 2022, Pengusaha Bakal Ajukan Gugatan

Nama Media cnnindonesia.com


Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220064021-92-736003/anies-baswedan-naikkan-ump-2022-pengusaha-bakal-ajukan-gugatan

Jurnalis Senin, 20 Dec 2021 06:45 WIB

Tanggal 2021-12-20 06:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, kenaikan upah hanya Rp37.749 dalam Peraturan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021. Revisi UMP oleh Anies dimaksudkan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan yang rasional dan memberikan rasa keadilan.

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP 2022, PENGUSAHA BAKAL AJUKAN GUGATAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, kenaikan upah hanya Rp37.749 dalam Peraturan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.

Revisi UMP oleh Anies dimaksudkan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan yang rasional dan memberikan rasa keadilan.

"Bagi pengusaha, dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," ujarnya Sabtu (19/12).

Diketahui, kenaikan UMP sebelumnya hanya 0,85 persen yang ditetapkan berdasarkan formula Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi, ia berpendapat bahwa kenaikan UMP tersebut tidak cocok diterapkan di Jakarta karena inflasi di ibu kota yang menyentuh 1,1 persen.

Oleh karenanya, Anies merevisi UMP tersebut dan menghitung kembali berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dengan angka inflasi terkendali sekitar 3 persen.

Namun, kebijakan sepihak Anies tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta bahkan mengancam akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

29

Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mengatakan kebijakan Anies itu telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami kalau aturannya ada, mau gede kecil itu enggak ada masalah, asal sesuai regulasi yang ada, kan kita sudah punya regulasi. Sementara, kami pengusaha tidak boleh melanggar aturan, tapi Pak Gubernur melanggar aturan," kata Nurjaman.

"Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMP itu harus dikeluarkan pada 21 November 2021. Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub 1395, tiba-tiba sekarang revisi. Apakah yang lama salah? Kalau ada salah ya kami setuju direvisi, tapi kalau tidak ada salah kenapa mesti direvisi," terang dia menambahkan.

30

Judul Cek Pakai KTP, Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Lagi

Nama Media okezone.com


Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/19/320/2519507/cek-pakai-ktp-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-lagi?page=1

Jurnalis Sevilla Nouval Evanda

Tanggal 2021-12-20 06:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Ada perluasan bagi penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta. Hal ini diatur berdasarkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021.


CEK PAKAI KTP, SUBSIDI GAJI RP1 JUTA CAIR LAGI

JAKARTA - Ada perluasan bagi penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta. Hal ini diatur berdasarkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021.


Bagi calon penerima, dapat memastikan status penerimaannya melalui situs web Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) atau BPJS Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Apabila telah dipastikan bahwa pekerja lolos jadi penerima, pencairan bantuan pun akan dilakukan melalui rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, atau BTN). Dengan begitu, pekerja harus terlebih dahulu mengaktivasi rekening agar bantuan dapat tersalurkan.

31

Judul Apindo Berencana Gugat Gubernur DKI Terkait UMP

Nama Media Ekonomi Neraca


Halaman/URL Pg1

Jurnalis Mohar

Tanggal 2021-12-20 06:30:00

Ukuran 97x193mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) AsosiasiPengusahaln-donesia (Apindo) DKI Jakarta berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ke-, naikan upah minimum provinsi - (UMP) 2022. Mereka berencana menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

APINDO BERENCANA GUGAT GUBERNUR DKI TERKAIT UMP

PENGUSAHA MINTA KLARIFIKASI ATAS KENAIKAN UMP DKI

Jakarta-Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha lndonesia (Apindo) DKI Jakarta berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Mereka berencana menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nuijaman, menilai keputusan Anies itu berpotensi menyalahi aturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka kami akan melakukan upaya hukum, termasuk gugat ke PTUN," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (18/12).

Sementara itu, kalangan pengusaha lainnya meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum Anies merevisi UMP, dia telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

Oleh karena itu, kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan, yang telah ditetapkan.

32

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

Sarman mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari yang sebelumnya naik 0,85% atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Di sisi lain, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Meski demikian, menurutnya putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.

"Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk meluruskan dan memastikah proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.

Dalam keterangan tertulis, Sabtu (L8/12), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7%-5,5%. Atas kenaikan UMP tersebut, kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1% atau senilai Rp-225.667. Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai keputusan Anies itu merupakan bentuk keberanian politik. Secara ekonomi, menurut dia, keputusan Anies akan berdampak baik pada peningkatan daya beli masyarakat hingga puluhan triliun di wilayah Ibu Kota.

"Saya menyebutnya keberanian secara politik, dan keberanian dalam menghitung secara ekonomi agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat DKI Jakarta," ujarnya, Sabtu (l8/12). mohar/fta

33

Judul DKI Naikkan UMP Rp 225.667, Apindo Siap Gugat Anies ke PTUN

Nama Media bizlaw.id


Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51424/DKI-Naikkan-UMP-Rp-225667-Apindo-Siap-Gugat-Anies-ke-PTUN

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 06:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta dinilai telah menaikan upah buruh Rp 225.667 secara sepihak.

DKI NAIKKAN UMP RP 225.667, APINDO SIAP GUGAT ANIES KE PTUN

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta dinilai telah menaikan upah buruh Rp 225.667 secara sepihak.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dengan teman-teman pengusaha, dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan Pergub tersebut, kami juga akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya, termasuk melakukan upaya mem-PTUN-kan atas kebijakan hukum tersebut," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman saat dihubungi, Minggu, 19 Desember 2021.

Hal itu merespons ihwal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11 persen. Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp 4.641.854. Padahal pada 21 November, kata dia, Anies telah menetapkan UMP naik sebesar Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dia mempertanyakan apakah langkah Pemprov DKI Jakarta itu melanggar regulasi. Karena dalam regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Sekarang sudah Desember, apa itu sesuai ketentuan dan kaidah?" Padahal, kata dia, dunia usaha dipaksa taat kepada aturan, regulasi. Sementara pemerintah DKI Jakarta, kata dia, melanggar peraturan.

"Apa boleh kami melanggar peraturan? Kalau Pergub itu dilaksanakan, kami boleh dong melanggar regulasi, boleh dong kami melanggar aturan pemerintah, begitu. Kalau itu dipaksakan karena melanggar, artinya saya pun boleh melanggar regulasi," kata dia..

34

Judul Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI

Nama Media Republika


Halaman/URL Pg8

Jurnalis ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

Tanggal 2021-12-20 06:19:00

Ukuran 207x249mmk

Warna Hitam/Putih

AD Value Rp 155.250.000



Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nurzaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI) Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk mengadukan ke PTUN

neutral - Nurzaman (Wakil Ketua DPP Apindo DKI) Kami juga bisa langgar pergub dong

positive - Winarso (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI) Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI.Jakarta, Anies Baswedan. Tentunya angka 5,1 persen ini bukanlah angka yang muncul begitu saja

positive - Winarso (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI) Tentunya dengan meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan dapat pula menjadi kemajuan perusahaan, karena produk yang mereka hasilkan akhirnya bisa teijual ke masyarakat

neutral - Winarso (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI) Tentunya Apindo punya persepsi hukum sendiri terhadap revisi UMP yang dikeluarkan oleh gubernur

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami hormati apa pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini ldta di era demokrasi

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menarik keputusan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 225 ribu (5,1 persen) menjadi Rp 4.641.854. Keputusan itu dilakukan Anies setelah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

APINDO GUGAT KENAIKAN UMP DKI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi (Pem-prov) DKI untuk menarik keputusan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Pada 2021, UMP DKI ditetapkan sebesar Rp 4416.186. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun

35

menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 225 ribu (5,1 persen) menjadi Rp 4.641.854. Keputusan itu dilakukan Anies setelah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk mengadukan ke PTUN," Kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI, Nurzaman ketika dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/12).

Dia menyebut, revisi kenaikan UMP DKI 2022 bisa berdampak besar di tingkat nasional. Nurzaman khawatir kepala daerah lain juga akan mengikuti langkah Anies untuk menaikkan UMP yang sebenarnya telah diatur pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat berpatokan kepada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam menentukan besaran UMP 2022.

Nurzaman menyebutkan, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut dia, Anies tidak bisa seenaknya mengubah Peraturan gubernur (pergub) untuk menentukan besaran UMP DKI 2022. Karena saat ini sudah diputuskan, kata dia, pengusaha juga tidak segan untuk melanggar jumlah UMP DKI yang direvisi tersebut.

"Kami juga bisa langgar pergub dong," ucap Nurzaman.

Berkebalikan dengan pengusaha, kalangan buruh menyambut baik kenaikan UMP DKI 2022. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI, Winarso, mengapresiasi, keputusan Anies yang berani menaikkan UMP DKI 2022. Dia menilai, pengambilan kebijakan yang dilakukan Anies berdasarkan asas keadilan.

"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI.Jakarta, Anies Baswedan. Tentunya angka 5,1 persen ini bukanlah angka yang muncul begitu saja," kata Winarso.

Dia menyatakan, revisi besaran UMP DKI tentunya telah melalui kajian dan dasar alasan yang tepat Terlebih, kata dia, revisi UMP bukan hanya menjadi angin segar bagi para buruh, melainkan juga demi kebaikan masyarakat.

"Tentunya dengan meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan dapat pula menjadi kemajuan perusahaan, karena produk yang mereka hasilkan akhirnya bisa teijual ke masyarakat," ujar Winarso.

Dia menilai, kenaikan 5,1 persen merupakan hal wajar yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga, keputusan tersebut sebaiknya diterima para buruh dan pengusaha agar bisa saling bersinergi.

Winarso tidak masalah jika memang Apindo DKI siap membawa masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk digugat. Bagi dia, Apindo sepertinya memiliki pandangan lain atas keputusan Anies.

"Tentunya Apindo punya persepsi hukum sendiri terhadap revisi UMP yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Winarso.

Menghargai

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghormati rencana pihak tertentu yang tidak setuju dengan revisi kenaikan UMP DKI 2022. Pemprov DKI, kata dia, mempersilakan mereka yang keberatan dengan keputusan Anies untuk menggugat secara hukum.

"Kami hormati apa pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini kita di era demokrasi," kata Riza.

36

Meskipun begitu, Riza tetap berharap polemik itu bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah. Dia menegaskan, keputusan naiknya UMP sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pemprov DKI. Berbagai sisi sudah diperhitungkan, mulai kondisi perusahaan hingga keadaan buruh di Ibu Kota yang terdampak pandemi Covid-19. Hanya saja, Riza mengakui, keputusan yang diambil tidak bisa menyenangkan semua pihak. Dia pun ingin agar masalah yang ada tidak sampai berlanjut ke meja hijau.

"Mari kita diskusikan apa pun masalahnya yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan secara bersama sama bersinergi berkolaborasi," kata ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut.

Pada Sabtu (17/12), Gubernur Anies mengumumkan menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.641.854 dari sebelumnya Rp 4.453.935. Kenaikan 225 ribu itu jauh lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan formula yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 37,749. Menurut Anies, formula UMP sebelumnya tidak cocok diterapkan di Jakarta.

ed: erik purnama putra

37

Judul UMP DKI Direvisi, Pengusaha Serahkan ke Kemnaker

Nama Media Harian Metropolitan


Halaman/URL Pg3

Jurnalis py

Tanggal 2021-12-20 06:04:00

Ukuran 60x255mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.

UMP DKI DIREVISI, PENGUSAHA SERAHKAN KE KEMNAKER

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai, perubahan penetapan UMP dilakukan di ibu kota sesuai regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Yakni mengikuti formula penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," katanya dalam pernyataannya, kemarin.

Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mengingat Pemprov DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan sebelum merevisi besaran kenaikan UMP.

Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons Kemnaker, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan mengubah persentase kenaikan upah.

38

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP 2022.

"Kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP" kata Sarman.

Sekadar diketahui, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai dalam formula penyesuaian upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.

"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemnaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai regulasi yang telah ditetapkan," katanya.(mer/tob/ suf/py)

39

Judul UMP DKI Naik 5,1 Persen, Pengusaha Protes Anies Baswedan hingga Siap Gugat ke PTUN



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/ump-dki-naik-51-persen-pengusaha-protes-anies-baswedan-hingga-siap-gugat-ke-ptun


Tanggal 2021-12-20 06:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen. Perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

UMP DKI NAIK 5,1 PERSEN, PENGUSAHA PROTES ANIES BASWEDAN HINGGA SIAP GUGAT KE PTUN

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen.

Perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1% karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Menurutnya, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Anies pun telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85% pada 21 November 2021 lalu dengan menerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.

40

"Tapi sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi. Lalu apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah, kami setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?" ungkapnya.

"Ini bukan bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan untuk bisa ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu," lanjut Nurjaman.

Pengusaha akan Tempuh Jalur Hukum Saat ini Apindo memang belum menerima dan mengetahui isi salinan Kepgub baru yang akan diterbitkan untuk merevisi kebijakan Anies sebelumnya. Pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Pemprov DKI untuk kembali mendiskusikan kebijakan UMP.

Namun, dia memastikan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1 persen di 2022 tetap terbit.

"Kami akan lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI Jakarta untuk bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur itu," kata Nurjaman.

"Tentunya upaya-upaya yang akan kami lakukan, termasuk juga dimungkinkan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke PTUN," imbuhnya.

Nurjaman pun berharap Anies tidak menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1% sebab malah akan membuat kegaduhan di dunia usaha yang tengah terdampak pandemi.

"Berharap untuk pak gubernur mengurungkan niatnya untuk untuk membuat Kepgub yang baru, karena itu akan membuat kegaduhan bagi dunia usaha," pungkas dia.

Buruh Dorong Gubernur Seluruh Indonesia Ikuti Langkah Anies Baswedan Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kemeterian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12).


Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstutisional bersyarat.

Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.


41



Anies Baswedan Revisi UMP Jakarta 2022 Kabar baik bagi para pekerja di wilayah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.


Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6%.




Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08%.

Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.

Sebelum merevisi besaran UMP 2022, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

42

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.


Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan Dari kedua Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Massa buruh pun menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies pun mengakui bahwa kenaikan UMP 0,85% terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85%.


Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi menjadi naik 5,1% atau sebesar Rp 225.667.

(Kontan/Kompas.com/Tribunnews.com).

43

Judul Pro-Kontra Anies Naikkan UMP DKI Rp 225 Ribu

Nama Media detik.com


Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5862083/pro-kontra-anies-naikkan-ump-dki-rp-225-ribu

Jurnalis Danang Sugianto

Tanggal 2021-12-20 06:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%. Keputusan itu tentu menuai pro dan kontra. Bagi kaum buruh tentu keputusan itu disambut baik.

PRO-KONTRA ANIES NAIKKAN UMP DKI RP 225 RIBU

Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%. Keputusan itu tentu menuai pro dan kontra. Bagi kaum buruh tentu keputusan itu disambut baik. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan meminta kepala daerah untuk ikut merevisi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.

"Kami meminta sekali lagi atas nama hukum harus di atas politik maka seluruh Gubernur di wilayah Republik Indonesia merevisi nilai UMK/Upah Minimum Kabupaten Kota. Apa bentuk revisi SK Gubernur-Gubernur tentang UMK tersebut? Kembalikan kepada rekomendasi para Bupati/Walikota yang sudah disampaikan ke para Gubernur," katanya dalam konferensi pers virtual, kemarin Sabtu (18/12/2021).

Dia mencontohkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar berani meletakkan hukum di atas kepentingan politik, dimana Bupati Karawang sudah merekomendasikan UMK Karawang sebesar 6,7% di 2022. Lalu Bupati Kabupaten Bekasi dan Walikota Kota Bekasi sudah memberikan rekomendasi UMK sekitar 5%.

"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-masing provinsi," jelasnya.

Sebaliknya, dari sisi pengusaha justru merespons negatif keputusan Anies tersebut. Bahkan para pengusaha berniat untuk menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

44

"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan KADIN DKI Jakarta mendapatkan keluhan dari dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta atas kenaikan UMP yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.

Diana Dewi menuturkan sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha-Pemerintah-Serikat Buruh dan Akademisi pada bulan November 2021 kemarin, telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

"Penetapan UMP DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.935,536. sebagaimana diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada PP No. 36 tahun 2021, kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," ujar Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

45

Judul Diperluas 1,6 Juta Pekerja, BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Bulan Ini



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/19/320/2519506/diperluas-1-6-juta-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-bulan-ini?page=1

Jurnalis Sevilla Nouval Evanda

Tanggal 2021-12-20 05:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta masih dicairkan. Adapun, hingga kini BLT subsidi gaji sudah tersalurkan kepada 7.193.115 dari target 8,7 juta penerima di wilayah PPKM level 3 dan 4. Sebelumnya, Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 menegaskan adanya perluasan penerima BSU ke 1,6 juta pekerja di seluruh wilayah Indonesia karena adanya sisa anggaran.

DIPERLUAS 1,6 JUTA PEKERJA, BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA CAIR BULAN INI

JAKARTA - BLT Subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta masih dicairkan. Adapun, hingga kini BLT subsidi gaji sudah tersalurkan kepada 7.193.115 dari target 8,7 juta penerima di wilayah PPKM level 3 dan 4.

Sebelumnya, Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 menegaskan adanya perluasan penerima BSU ke 1,6 juta pekerja di seluruh wilayah Indonesia karena adanya sisa anggaran.

Pencairan bantuan ini pun dapat dilakukan melalui rekening bank himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN). Meski begitu, pekerja harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu.

Calon penerima dapat mengetahui status penerimaan bantuan melalui situs Kementerian ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) atau BPJS Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id).

46

Judul PALYJA RAIH PENGHARGAAN PELATIHAN VOKASI AWARD 2021 DARI KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Nama Media Pos Kota

Newstrend Pelatihan Vokasi Award 2021

Halaman/URL Pg3

Jurnalis *

Tanggal 2021-12-20 05:45:00

Ukuran 184x131mmk

Warna Hitam/Putih



Kategori Ditjen Binalavotas, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Robert Rerimassie (President Director PALYJA) PALYJA berkomitmen untuk terus mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas melalui pelatihan vokasi di Indonesia, agartercipta tenaga kerja yang profesional dan siap bersaing di masa yang akan datang

Ringkasan

PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Barat DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Pelatihan Vokasi Award 2021 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (KEMENAKER RI) untuk kategori Perusahaan Pemagangan Dalam Negeri Terbaik atas program pelatihan kerja/pemagangan PACU (PALYJA Cipta Unggul).

PALYJA RAIH PENGHARGAAN PELATIHAN VOKASI AWARD 2021 DARI KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Barat DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Pelatihan Vokasi Award 2021 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (KEMENAKER Rl) untuk kategori Perusahaan Pemagangan Dalam Negeri Terbaik atas program pelatihan kerja/pemagangan PACU (PALYJA Cipta Unggul).

Acara penganugerahan penghargaan dengan tema "SDM Kompeten. Indonesia Maju", diadakan di Nusantara Ballroom Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai pada tanggal 15 Desember 2021. Penghargaan diterima langsung oleh President Director PALYJA. Robert Rerimassie, dan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi dan Dirjen Binalavotas Kementerian Tenaga Kerja Budi Hartawan.

President Director PALYJA, Robert Rerimassie, menyampaikan rasa terima kasih dan apreasiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Tim Penilai atas penghargaan yang diberikan.

47

"PALYJA berkomitmen untuk terus mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas melalui pelatihan vokasi di Indonesia, agar tercipta tenaga kerja yang profesional dan siap bersaing di masa yang akan datang", ujarnya.

PALYJA Cipta Unggul merupakan program pelatihan kerja (pemagangan) bagi pencari kerja lulusan SMA/sederajat dan lulusan vokasi yang ingin mendapatkan kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan dan perilaku/etos kerja) serta pengalaman praktek kerja nyata (On the Job Training) dengan waktu pemagangan selama 1 (satu) tahun.

Dimulai sejak tahun 2019, PALYJA telah menerima 130 tenaga kerja dan akan terus berkomitmen untuk membangkitkan semangat bagi individu dan lembaga dalam terus berkarya dan berjuang melakukan inovasi pelatihan kerja.

Penghargaan Pelatihan Vokasi Award 2021 diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa untuk memajukan pelatihan vokasi demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dan melalui penilaian dengan variabel antara lain manajemen pelatihan, manajemen SDM dan keuangan, manajemen pemasaran, manajemen kemitraan, manajemen alumni, capaian pembangunan zona integritas, penerapan 5S dan kelengkapan proposal.

48

Judul Gubernur Anies Revisi Upah Buruh Jadi Naik 5,1 Persen, Pengusaha Minta Menaker Ida Jangan Diam Saja



Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51427/Gubernur-Anies-Revisi-Upah-Buruh-Jadi-Naik-51-Persen-Pengusaha-Minta-Menaker-Ida-Jangan-Diam-Saja

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 05:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta) Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya. Di sini lah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta) Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemnaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Anies (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

Ringkasan

Sebelumnya, Gubernur Anies mematok kenaikan UMP ibu kota pada 2022 sebesar 0,85 persen. Namun angka itu dicoret setelah mendengar berbagai aspirasi yang berkembang. Kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen itu setara dengan Rp225.667. Sehingga UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4.641.854.

49

GUBERNUR ANIES REVISI UPAH BURUH JADI NAIK 5,1 PERSEN, PENGUSAHA MINTA MENAKER IDA JANGAN DIAM SAJA

Sebelumnya, Gubernur Anies mematok kenaikan UMP ibu kota pada 2022 sebesar 0,85 persen. Namun angka itu dicoret setelah mendengar berbagai aspirasi yang berkembang. Kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen itu setara dengan Rp225.667. Sehingga UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4.641.854.

Namun, pihak pengusaha justru keberatan dan ancang-ancang memberikan perlawanan terhadap keptusuan eksekutif. Hal yang tak lazim terjadi. Seperti disampaikan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, revisi UMP 2022 harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberi kepastian hukum.

"Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya. Di sini lah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata Sarman, Jakarta, Minggu (19/12/2021).

"Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemnaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Sarman meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera memberikan klarifikasi supaya masalah ini tidak berlarut-larut.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," ujar Sarman.

Pihaknya mengaku belum menerima dan membaca Salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen atau naik sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.

Soal keputusan merevisi UMP ini, Anies menjelaskan bahwa dirinya mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Sementara, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Selain itu, kenaikan UMP ini juga berdasarkan kajian ulang bersama sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies.

50

Judul Kekerasan di Tempat Kerja Kisah Usang yang Terus Berulang

Nama Media Media Indonesia

Newstrend UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Halaman/URL PgA2

Jurnalis E-2

Tanggal 2021-12-20 04:35:00

Ukuran 513x324mmk

Warna Warna

AD Value Rp 545.832.000

News Value Rp 2.729.160.000

Kategori Ditjen PPK & K3, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Reti Sudarto (Kordinator Program untuk Penghapusan Kekerasan di Tempat Kerja, International Labour Organization (ILO)) ini yang jarang terjadi, dari bawahan ke atasan. Namun, kalau ini terjadi, biasanya dialami oleh atasan perempuan yang dilakukan oleh bawahan laki-laki yang menyebabkan ketidakamanan di tempat kerja

negative - Reti Sudarto (Kordinator Program untuk Penghapusan Kekerasan di Tempat Kerja, International Labour Organization (ILO)) Misalnya pernyataan zero tolerance atau tidak menoleransi adanya kekerasan di tempat bekerja dan harus dikenai sanksi. Jadi semua orang tahu bahwa hal ini tidak boleh dilakukan

negative - Sasmito (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)) Kita tahu UU K3 yang ada saat ini sudah sangat jauh sekali, dari tahun 1970, ejaannya pun masih menggunakan ejaan lama. Ini artinya memang dari segi regulasi, kita tidak bisa berharap banyak walau dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada peraturan menteri ketenagakerjaan kemudian peraturan presiden juga sudah dikeluarkan. Tapi dari segi UU, ini sudah sangat tua dan butuh disegarkan kembali

negative - Sasmito (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)) Jadi kalau perusahaan disuruh memberikan helm dan rompi antipeluru supaya pekerja mereka aman bekerja, mungkin mereka lebih baik membayar sanksi daripada membelikan helm dan rompi antipeluru. Artinya, memang dari segi peraturan per-undang-undangan masih perlu diperbarui

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya dengar RUU ini sudah dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi isu inisiatif DPR. Tinggal berikutnya pemerintah akan merespons dengan membahas bersama DPR. Mudah-mudahan segera dibahas antara DPR dan pemerintah

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah terus melakukan program pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan. Ini dalam rangka mendorong budaya tempat kerja bebas kekerasan dan pelecehan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Isu penghapusan kekerasan seksual menjadi hal yang kita angkat dan kita minta pengawas melakukan langkah signifikan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan pelaku industri untuk melakukan komitmen perlindungan kepada pekerja dari praktik diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja

51

Ringkasan

Tenaga kerja di Tanah Air masih mengalami kendala yang sangat pelik dalam urusan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu contoh kasus yang menandakan belum berlangsungnya penerapan K3 yang baik di Indonesia ialah pelecehan seksual yang terjadi kepada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-Undang No 1/1970 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dinilai sudah ketinggalan zaman dari perlu diperbarui. UU itu hanya menghukum denda Rp 100.000 bagi pelanggar aturan keselamatan kerja.

KEKERASAN DI TEMPAT KERJA KISAH USANG YANG TERUS BERULANG

Undang-Undang No 1/1970 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dinilai sudah ketinggalan zaman dari perlu diperbarui. UU itu hanya menghukum denda Rp 100.000 bagi pelanggar aturan keselamatan kerja.

Tenaga kerja di Tanah Air masih mengalami kendala yang sangat pelik dalam urusan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu contoh kasus yang menandakan belum berlangsungnya penerapan K3 yang baik di Indonesia ialah pelecehan seksual yang terjadi kepada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pria berinisial MS mendapat perlakuan tidak senonoh oleh beberapa rekan kerjanya di KPI Pusat. Tidak hanya mendapat kekerasan verbal dan fisik, kekerasan seksual juga menderanya.

Kasus itu sempat heboh di jagat maya saat MS yang merupakan korban memberanikan diri untuk menceritakan hal yang dialaminya. Sampai saat ini, kasus itu masih belum menemui titik temu dan para pelaku masih tetap bekerja di KPI Pusat.

Kordinator Program untuk Penghapusan Kekerasan di Tempat Kerja, International Labour Organization (ILO), Reti Sudarto, menekankan ada tiga hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan di tempat kerja. Pertama, kekerasan yang terjadi di antara sesama rekan kerja. Kedua, dilakukan oleh atasan kepada bawahan, atau kepada sesama rekan kerja yang lebih senior atau memiliki kewenangan atau kekuasaan.

“Ini yang jarang terjadi, dari bawahan ke atasan. Namun, kalau ini terjadi, biasanya dialami oleh atasan perempuan yang dilakukan oleh bawahan laki-laki yang menyebabkan ketidakamanan di tempat kerja," ungkapnya dalam Konferensi Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan International Labour Organization (ILO) bertajuk Meningkatkan K3 dan Budaya Tempat Kerja yang Bebas Kekerasan, Selasa (14/12) lalu.

Ketiga, lanjut Reti, ialah kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kekerasan itu bukan dilakukan rekan kerja atau atasan/ bawahan, tapi dilakukan oleh klien, pelanggan, narasumber, pasien, dan lainnya.

Guna mengatasi permasalahan itu, sambungnya, juga dapat diatasi dengan tiga hal. Pertama, diperlukan pencegahan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan.

"Misalnya pernyataan zero tolerance atau tidak menoleransi adanya kekerasan di tempat bekerja dan harus dikenai sanksi. Jadi semua orang tahu bahwa hal ini tidak boleh dilakukan," ujar Reti.

Kedua, lanjutnya, diperlukan penegakan hukum yang jelas. Hal itu meliputi terjadinya proses pengaduan, perlindungan terhadap pembalasan atau balas dendam, serta perlu adanya dukungan hukum, sosial, medis, dan administrasi.

52

Ketiga, tegas Reti, perlu adanya panduan dan pelatihan yang terus-menerus untuk menghentikan kekerasan di tempat kerja. Pelatihan meliputi bimbingan, penyebaran informasi soal dampak kekerasan di tempat kerja, dan kampanye kesadaran publik untuk menghentikan hal itu.

Di diskusi yang sama, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Sasmito menilai masih terjadinya berbagai kasus kekerasan di Tanah Air disebabkan oleh regulasi atau Undang-Undang mengenai K3 yang sudah sangat ketinggalan zaman dan perlu diperbarui. Pasalnya, UU yang mengatur K3 itu hanya tertuang dalam UU No 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No 23/1992 tentang Kesehatan.

“Kita tahu UU K3 yang ada saat ini sudah sangat jauh sekali, dari tahun 1970, ejaannya pun masih menggunakan ejaan lama. Ini artinya memang dari segi regulasi, kita tidak bisa berharap banyak walau dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada peraturan menteri ketenagakerjaan kemudian peraturan presiden juga sudah dikeluarkan. Tapi dari segi UU, ini sudah sangat tua dan butuh disegarkan kembali." kata Sasmito.

Ia memerinci, ketidakjelasan regulasi juga berdampak pada tidak takutnya para pelaku untuk melakukan kekerasan di tempat kerja. Pasalnya, sanksi yang tertuang di UU yang mengatur mengenai K3 tersebut hanya mengenakan sanksi sebesar Rp 100 ribu bagi para pelaku yang melanggar aturan.

"Jadi kalau perusahaan disuruh memberikan helm dan rompi antipeluru supaya pekerja mereka aman bekerja, mungkin mereka lebih baik membayar sanksi daripada membelikan helm dan rompi antipeluru. Artinya, memang dari segi peraturan per-undang-undangan masih perlu diperbarui." tuturnya.

Butuh dukungan DPR

Dalam paparannya di diskusi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku miris dengan maraknya kasus kekerasan yang terjadi kepada para pekerja di Indonesia. Guna mencegah terus berlangsungnya hal itu, dia bersama konfederasi serikat pekerja dan buruh serta asosiasi pengusaha mendorong DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja menjadi lebih baik ke depannya.

"Saya dengar RUU ini sudah dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi isu inisiatif DPR. Tinggal berikutnya pemerintah akan merespons dengan membahas bersama DPR. Mudah-mudahan segera dibahas antara DPR dan pemerintah," tegas Ida.

Menurutnya, isu kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk di dunia kerja, menjadi isu yang harus segera diatasi. Pasalnya, hal itu sudah merebak ke mana-mana, bahkan ada di tempat yang secara nalar dianggap tidak mungkin terjadi yakni di lembaga pendidikan keagamaan.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah akan terus menjalankan berbagai upaya perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja di masa pandemi dengan inovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada.

"Pemerintah terus melakukan program pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan. Ini dalam rangka mendorong budaya tempat kerja bebas kekerasan dan pelecehan," tuturnya.

Dia menekankan Kemenakerpada 23 November 2021 lalu juga telah menyelenggarakan workshop tingkat ASEAN bagi pengawas ketenagakerjaan tentang kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

53

Workshop bertujuan berbagi informasi dan pengalaman dari negara anggota ASEAN dalam melaksanakan perlindungan tenaga kerja dan peniadaan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja.

"Isu penghapusan kekerasan seksual menjadi hal yang kita angkat dan kita minta pengawas melakukan langkah signifikan," ucap Ida.

Namun, sambungnya, selain dari pemerintah, komitmen juga harus datang dari dunia usaha.

"Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan pelaku industri untuk melakukan komitmen perlindungan kepada pekerja dari praktik diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja," ujarnya. (E-2)

54

55

56

Judul Kemenaker Paparkan Reformasi Regulasi pada Ketenagakerjaan

Nama Media Media Indonesia

Newstrend Expo 2020 Dubai

Halaman/URL Pg11

Jurnalis E-1

Tanggal 2021-12-20 04:24:00

Ukuran 201x95mmk

Warna Hitam/Putih



Kategori Kementerian Ketenagakerjaan, Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun, regulasi yang kita buat juga mengakomodasi masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia

Ringkasan

Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar tiga kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

KEMENAKER PAPARKAN REFORMASI REGULASI PADA KETENAGAKERJAAN

GUNA memperkuat investasi di Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi, termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar tiga kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun, regulasi yang kita buat juga mengakomodasi masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja," kata Anwar dikutip melalui siaran pers, kemarin.

57

Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar mengatakan pemerintah Indonesia menekankan pada enam poin kunci, yaitu tenaga kerja asing (TKA), outsourcing (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.

Untuk mempermudah implementasi reformasi regulasi tersebut, pihaknya telah menyiapkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan bernama SIAP Kerja.

Sistem itu merupakan pengembangan dari aplikasi Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan pada tahun ini pihaknya berhasil memfasilitasi 89 PMA/ PMDN dan 383 UMKM dari seluruh wilayah Indonesia yang berpartisipasi pada program kemitraan antara UB dan UMKM.

Komitmen tersebut mencatat nilai kontrak kerja sama sebesar Rp2,73 triliun, naik 82% jika dibandingkan dengan 2020 lalu sebesar Rpl,5 triliun. (Mir/OL/E-1)

58

59

Judul UMP DKI Beratkan Pengusaha

Nama Media Bisnis Indonesia


Halaman/URL Pg7

Jurnalis Rahmad Fauzan

Tanggal 2021-12-20 04:18:00

Ukuran 136x146mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Nurzaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial) Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pan-demi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah


Ringkasan

Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 % menjadi naik 5,1% tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.

UMP DKI BERATKAN PENGUSAHA

Keputusan Pemerintah Provinsi (Femprov) DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 % menjadi naik 5,1% tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.

"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah," kata Nurzaman kepada wartawan, Minggu (19/12).

Pelaku usaha berharap, lanjurnya, agar Pemprov mengurungkan kenaikan upah pekerja di Jakarta tahun depan. Lebih jauh, Nurzaman meminta Pemprov DKI dapat terlebih dahulu menyerahkan aturan terkait dengan revisi UMP untuk dipelajari. Menurutnya, Apindo belum menerima salinan terbaru peraturan gubernur (pergub) tentang revisi nilai kenaikan UMP 2022.

60

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemprov DKI tersebut karena seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan formula yang mengacu pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang melakukan perubahan setelah mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," ujar Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, Minggu (19/12).

Terkait hal itu, Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan keputusan Gubernur Anies Baswedan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Meski tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana dimanatkan dalam PP No. 36/2021, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar regulasi. (Rahmadtouzan/ llm Fathlmah)

61

Judul Cair ke 7,8 Juta Pekerja, BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Diperpanjang



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/19/320/2519509/cair-ke-7-8-juta-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-diperpanjang?page=1

Jurnalis Erlinda Septiawati

Tanggal 2021-12-20 04:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Yang sudah disalurkan (BLT) 7.800.240 orang pekerja

Ringkasan

Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta dipercepat. Hal ini lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 akan ditutup. Menjelang akhir tahun, penyaluran BLT subsidi gaji dilaporkan telah diterima ke kantong 7,8 juta pekerja/buruh dari target 8,7 juta penerima, kurang lebih masih sisa 900 ribu orang.

CAIR KE 7,8 JUTA PEKERJA, BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA DIPERPANJANG

Penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta dipercepat. Hal ini lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 akan ditutup.

Menjelang akhir tahun, penyaluran BLT subsidi gaji dilaporkan telah diterima ke kantong 7,8 juta pekerja/buruh dari target 8,7 juta penerima, kurang lebih masih sisa 900 ribu orang.

"Yang sudah disalurkan (BLT) 7.800.240 orang pekerja," kata Direktur Jenderal (Dirjen) PHI Kemnaker Indah Putri Anggoro kepada Okezone, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Berdasarkan laporan anggaran, BLT subsidi gaji telah terealisasi 84,9% atau setara dengan Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

Semula, BLT subsidi gaji direncanakan hingga pertengahan Desember. Namun, Pemerintah memperpanjangnya hingga 31 Desember karena banyak penerima yang masih belum mendapatkan bantuan ini.

62

Judul Cair ke 7,8 Juta Pekerja, BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Diperpanjang



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1820210/cair-ke-78-juta-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-diperpanjang

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-20 04:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan



CAIR KE 7,8 JUTA PEKERJA, BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA DIPERPANJANG




Berdasarkan laporan anggaran, BLT subsidi gaji telah terealisasi 84,9% atau setara dengan Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

Baca Selengkapnya: https://economy.okezone.com/read/2021/12/19/320/2519509/cair-ke-7-8-juta-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-diperpanjang

63

Judul Anies Nilai Revisi UMP Jadi 5,1 Persen Beri Keadilan Bagi Buruh

Nama Media aktual.com


Halaman/URL https://aktual.com/anies-nilai-revisi-ump-jadi-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 04:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

ANIES NILAI REVISI UMP JADI 5,1 PERSEN BERI KEADILAN BAGI BURUH

Jakarta, aktual.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar dari nominal kenaikan

64

yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749. Anies menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp37.749, berdasarkan formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

"Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," kata dia.

Adapun revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.

Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," imbuh Anies.

(Antara).

65

Judul Pembelaan Anies yang Naikan UMP, Buruh Dapat ini, Pengusaha Dapat itu...

Nama Media wartaekonomi.co.id


Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read381423/pembelaan-anies-yang-naikan-ump-buruh-dapat-ini-pengusaha-dapat-itu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-20 04:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan

Ringkasan

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

PEMBELAAN ANIES YANG NAIKAN UMP, BURUH DAPAT INI, PENGUSAHA DAPAT ITU...

Gubernur Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, hari ini.

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

66

Anies menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen.

Kemudian, UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp37.749, berdasarkan formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Anies membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.


67

Judul Anies Ungkap Alasan Revisi Kenaikan UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220002421-92-735966/anies-ungkap-alasan-revisi-kenaikan-ump-jakarta-jadi-51-persen

Jurnalis Senin, 20 Dec 2021 01:30 WIB

Tanggal 2021-12-20 01:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bertujuan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan rasional, sedangkan bagi pengusaha menjadi masuk akal karena biasanya kenaikan sekitar 8 persen.

ANIES UNGKAP ALASAN REVISI KENAIKAN UMP JAKARTA JADI 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bertujuan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan rasional, sedangkan bagi pengusaha menjadi masuk akal karena biasanya kenaikan sekitar 8 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies diberitakan Antara, Sabtu (19/12).

Kenaikan UMP DKI 2022 sebelumnya hanya 0,85 persen (bertambah Rp37.749) menjadi Rp4.453.935. Namun hal ini direvisi menjadi 5,1 persen (bertambah Rp225.667) sehingga Rp4.641.854.

Kenaikan 0,85 persen itu ditetapkan berdasarkan formula Kementerian Ketenagakerjaan, namun Anies bilang tidak cocok diterapkan di Jakarta, salah satunya karena kenaikan lebih kecil dari inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," ujar Anies.

68

Revisi UMP DKI Jakarta 2022 kemudian dihitung berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 4,7 - 5,5 persen. Sedangkan inflasi terkendali sebesar 3 persen atau di antara 2-4 persen.


Revisi ini telah mendapat perlawanan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta yang menyatakan bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman, mengatakan, kebijakan Anies itu telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami kalau aturannya ada, mau gede kecil itu enggak ada masalah, asal sesuai regulasi yang ada, kan kita sudah punya regulasi. Sementara, kami pengusaha tidak boleh melanggar aturan, tapi Pak Gubernur melanggar aturan," kata Nurjaman..

69

Judul Alasan Anies Revisi UMP DKI Jakarta Naik Jadi 5,1 Persen

Nama Media liputan6.com


Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4797816/alasan-anies-revisi-ump-dki-jakarta-naik-jadi-51-persen

Jurnalis Delvira Hutabarat

Tanggal 2021-12-20 01:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai formula kementerian UMP naiknya 0,8% itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan bahwa UMP 2022 mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimistis, yang kedua menghitung dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi nasional, di situ ketemu angka 5,1%

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau, jadi ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP untuk DKI berbeda dengan provinsi lain, kalau provinsi lain ada UMP tingkat provinsi, lalu ada UMK tingkat kabupaten/kota, jadi Jakarta beda, UMP untuk semuanya, karena tidak ada lagi kabupaten/kota

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan alasan pihaknya merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Anies menyebutkan faktor inflasi yang tinggi.

ALASAN ANIES REVISI UMP DKI JAKARTA NAIK JADI 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan alasan pihaknya merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Anies menyebutkan faktor inflasi yang tinggi.

70

"Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai formula kementerian UMP naiknya 0,8% itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%," ujar Anies pada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Anies menyebut kenaikan UMP DKI juga sudah memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Keputusan bahwa UMP 2022 mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimistis, yang kedua menghitung dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi nasional, di situ ketemu angka 5,1%," tutur dia.

Anies berharap dengan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta bisa memberika rasa keadilan tidak hanya bagi buruh melainkan juga pengusaha.

"Harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau, jadi ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua," ucap dia.

Tidak Sama dengan Provinsi Lain

Selain itu, kata Anies, UMP DKI tidak bisa disamakan dengan provinsi lain yang memiliki UMK.

"UMP untuk DKI berbeda dengan provinsi lain, kalau provinsi lain ada UMP tingkat provinsi, lalu ada UMK tingkat kabupaten/kota, jadi Jakarta beda, UMP untuk semuanya, karena tidak ada lagi kabupaten/kota," pungkas dia.

71

Judul Anies Baswedan: Revisi Kenaikan UMP 5,1 Persen Berikan Rasa Keadilan Bagi Semua



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1820064/anies-baswedan-revisi-kenaikan-ump-51-persen-berikan-rasa-keadilan-bagi-semua

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-20 00:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

ANIES BASWEDAN: REVISI KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERIKAN RASA KEADILAN BAGI SEMUA


"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu 19 Desember 2021.

72


Anies menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp37.749, berdasarkan formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta.



73

Judul Anies Baswedan: Revisi Kenaikan UMP 5,1 Persen Berikan Rasa Keadilan Bagi Semua



Halaman/URL https://megapolitan.okezone.com/read/2021/12/19/338/2519490/anies-baswedan-revisi-kenaikan-ump-5-1-persen-berikan-rasa-keadilan-bagi-semua

Jurnalis Antara

Tanggal 2021-12-20 00:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan



ANIES BASWEDAN: REVISI KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERIKAN RASA KEADILAN BAGI SEMUA


"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu 19 Desember 2021.




74



Adapun revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.



75

Judul Buruh Dorong Gubernur Seluruh Indonesia Ikut Langkah Anies Baswedan Revisi UMP

Nama Media kontan.co.id


Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/buruh-dorong-gubernur-seluruh-indonesia-ikut-langkah-anies-baswedan-revisi-ump

Jurnalis Abdul Basith Bardan

Tanggal 2021-12-19 23:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kemeterian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

BURUH DORONG GUBERNUR SELURUH INDONESIA IKUT LANGKAH ANIES BASWEDAN REVISI UMP

Buruh mendorong kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kemeterian Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.

"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12).


Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstutisional bersyarat.

76

Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.




77

Judul Pemprov Tarakan telah Putuskan UMK Tarakan 2022, Segini Nilainya

Nama Media lamongantoday.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://lamongantoday.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-773273068/pemprov-tarakan-telah-putuskan-umk-tarakan-2022-segini-nilainya

Jurnalis Achmad Ronggo

Tanggal 2021-12-19 22:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tarakan, Kalimantan Utara, memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2022 sejumlah Rp3.774.378,35, naik 0,33 persen atau Rp12.482,35 dari UMK 2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah memutuskan UMK Tarakan Tahun 2022 lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.781/2021 mengenai UMK Tahun 2022.

PEMPROV TARAKAN TELAH PUTUSKAN UMK TARAKAN 2022, SEGINI NILAINYA

LAMONGAN TODAY - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tarakan, Kalimantan Utara, memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2022 sejumlah Rp3.774.378,35, naik 0,33 persen atau Rp12.482,35 dari UMK 2021.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah memutuskan UMK Tarakan Tahun 2022 lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.781/2021 mengenai UMK Tahun 2022.

"Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada 1 Januari 2022," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan Budiono di Tarakan, seperti dikutip Lamongan Today dari ANTARA, Minggu 19 Desember 2021.

Dia mengatakan jika SK Gubernur Kaltara itu bakal diterima pada Jumat (24/12) malam dan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Selain itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan Hanto Bismoko mengatakan jika UMK ini harus diberlakukan oleh pelaku usaha kategori

78

menengah ke atas. Sementara pelaku usaha kategori mikro kecil, tidak diwajibkan menggunakan UMK.

"Ini tidak diwajibkan untuk usaha yang mikro kecil, jadi menengah ke atas," kata Hanto Bismoko.

Jumlah perusahaan kategori menengah sampai besar di Tarakan sekarang mencapai 320 perusahaan. Akan tetapi, ia belum dapat memastikan apakah seluruhnya bakal menggunakan UMK 2022. Pihaknya bakal menyosialisasikan terlebih dulu SK Gubernur Kaltara itu.

Hanya saja dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Hanto Bismoko, perusahaan besar telah menjalankan. Seperti perusahaan "plywood" dan "cold storage".

Mengenai pengawasan kepada larangan, Hanto Bismoko membuka diri apabila hendak berkoordinasi, atau dapat pula langsung ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan Hamid Amren mendorong terhadap buruh ataupun pengusaha supaya bisa menerima dan melaksanakan ketentuan tersebut.

"Baik oleh pekerja maupun oleh pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan bapak gubernur tersebut, tentu melalui aparat pemerintah baik tenaga kerja provinsi maupun dinas tenaga kerja kabupaten kota akan melakukan pemantauan pelaksanaan upah buruh,” imbaunya.

Menurut Hamid Amren, perkiraannya ini sudah memperhatikan kesejahteraan buruh dan pula keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab itu, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Keputusan ini dianggap Hamid Amren merupakan titik temu untuk menciptakan formula bagaimana menghitung upah buruh dengan memperhatikan semua hal.

Sementara itu, Hamid Amren menganggap UMK Tarakan tetap lebih besar daripada sejumlah kota lain. Sebab itu, Hamid Amren mengimbau seluruh pihak supaya mematuhi keputusan Gubernur Kaltara.***

79

Judul Revisi Kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta Sebesar 5,1 Persen, Anies Baswedan Bilang Ini

Nama Media fajar.co.id


Halaman/URL https://fajar.co.id/2021/12/19/revisi-kenaikan-ump-2022-dki-jakarta-sebesar-51-persen-anies-baswedan-bilang-ini/

Jurnalis Hamsah umar

Tanggal 2021-12-19 22:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

REVISI KENAIKAN UMP 2022 DKI JAKARTA SEBESAR 5,1 PERSEN, ANIES BASWEDAN BILANG INI

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies seperti dilansir dari Antara usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau mencapai Rp 225.667. lebih besar dari UMP 2021 Rp 4.416.186 dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp 37.749.

Anies menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749, berdasar formula UMP yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

80

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membeberkan, formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

"Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," ujar Anies.

Revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasar kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.


”Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” imbuh Anies. (jpg/fajar)

81

Judul 7 Daerah di Jambi Belum Memiliki Upah Minimum



Halaman/URL https://kumparan.com/jambikita/7-daerah-di-jambi-belum-memiliki-upah-minimum-1x8rCJcicqO

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 22:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Dedi Ardiyansyah (Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Surat sudah disampaikan ke kabupaten dan kota yang belum memiliki dewan pengupahan. Saat ini kami menunggu jawaban dari daerah-daerah tersebut

neutral - Dedi Ardiyansyah (Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan) Waktu sudah mepet sekali. Baiknya nanti pada penentuan UMK 2023 mendatang

Ringkasan

Sebanyak 7 daerah di Provinsi Jambi belum memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK). Beberapa daerah yang dimaksud, yakni Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Kota Sungai Penuh. Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungi Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dedi Ardiyansyah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke aerah-daerah itu agar UMK segera ditetapkan.

7 DAERAH DI JAMBI BELUM MEMILIKI UPAH MINIMUM

Sebanyak 7 daerah di Provinsi Jambi belum memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK). Beberapa daerah yang dimaksud, yakni Kabupaten Batanghari, Bungo, Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Kota Sungai Penuh.

Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungi Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dedi Ardiyansyah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke aerah-daerah itu agar UMK segera ditetapkan.

82

"Surat sudah disampaikan ke kabupaten dan kota yang belum memiliki dewan pengupahan. Saat ini kami menunggu jawaban dari daerah-daerah tersebut," ujarnya, Sabtu (18/12).

Ia pun mengatakan penetapan UMK sudah harus selesai pada tahun 2022. Sedangkan beberapa daerah tersebut tampaknya tidak lagi sempat.

"Waktu sudah mepet sekali. Baiknya nanti pada penentuan UMK 2023 mendatang," katanya.

Berbeda dengan 7 daerah itu, Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Kota Jambi sudah memutuskan UMK.

UMK Sarolangun pada tahun 2022 sebesar Rp 2.666.567, Muaro Jambi sebesar Rp 2.749.239,92, Tanjung Jabung Barat sebesar 2.770.606,01, dan Kota Jambi senilai Rp 2.972.192.

83

Judul Anies Menilai Revisi kenaikan UMP Menjadi 5,1 Persen Beri Keadilan Bagi Buruh

Nama Media indozone.id


Halaman/URL https://www.indozone.id/news/6gs9YXq/anies-menilai-revisi-kenaikan-ump-menjadi-5-1-persen-beri-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 22:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

ANIES MENILAI REVISI KENAIKAN UMP MENJADI 5,1 PERSEN BERI KEADILAN BAGI BURUH

INDOZONE.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

84

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies, Minggu (19/12) dikutip dari ANTARA.



Anies pun membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta.





85

Judul Pengusaha Sayangkan Langkah Anies Baswedan Menaikkan UMP DKI Jakarta



Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/pengusaha-sayangkan-langkah-anies-baswedan-menaikkan-ump-dki-jakarta

Jurnalis Vendy Yhulia Susanto

Tanggal 2021-12-19 22:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

PENGUSAHA SAYANGKAN LANGKAH ANIES BASWEDAN MENAIKKAN UMP DKI JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854.

Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait hal tersebut.

Ia menyebut, perhitungan kenaikan UMP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

86

Nurjaman mengatakan, hingga saat ini Apindo DKI Jakarta belum menerima salinan Peraturan Gubernur terkait revisi kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1% tersebut. Nantinya, setelah menerima salinan resmi aturan tersebut, pihaknya akan mengkaji dan berdiskusi dengan Kadin dan asosiasi lainnya.

Setelah itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait hal tersebut. Jika tidak membuahkan hasil, maka Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum.

"Termasuk upaya mengajukan mem PTUN kan atas kebijakan Gubernur tersebut," kata Nurjaman saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/12).

Selain itu, Apindo DKI Jakarta juga telah mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk mengikuti penetapan UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta pada 21 November 2021 yang telah sesuai PP 36 tahun 2021.

"Karena UMP mesti ditetapkan pada 21 November, sekarang kalau ditetapkan Desember sudah bukan ketentuannya lagi," ucap Nurjaman.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, keputusan merevisi UMP 2022 DKI Jakarta tidak sesuai dengan regulasi yang ada yakni PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adi mengatakan, penetapan UMP harus berdasarkan kesepakatan tripartit yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja/buruh. Serta sesuai dengan formula yang terdapat dalam PP 36/2021.

Oleh karena itu, Adi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait revisi kenaikan UMP 2022 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami akan melakukan langkah hukum jika memang ini dirasakan terlalu memberatkan kami dan dirasa memaksakan karena itu dampak implikasi nya kemana-mana," ucap Adi saat dihubungi Kontan.co.id.

Adi menyatakan, penetapan UMP yang tidak sesuai regulasi akan berdampak pada tidak kondusifnya pengupahan di Indonesia.

Adi mengatakan, kemungkinan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari revisi kenaikan UMP DKI 2022 yang tidak sesuai regulasi. Bahkan, perusahaan bisa saja tutup karena tidak mampu membayar UMP yang tidak sesuai dengan regulasi. "Yang dunia usaha butuhkan adalah kepastian hukum," tutur Adi.

87

Judul Ini Syarat Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021

Nama Media suaramerdeka.com


Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042189660/ini-syarat-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 22:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 Rencananya cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi Covid-19. Namun tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta ini.

INI SYARAT PENERIMA BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2021

SEMARANG - BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 Rencananya cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Namun tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta ini. Pasalnya hanya karyawan yang memenuhi syarat di bawah ini agar bisa dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lengkapnya, berikut syarat dan kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021:

- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK - Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 - Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. - Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih

besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

88

Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).

89

Judul Anies Sebut Revisi UMP Sebesar 5,1 Persen Keadilan Bagi Buruh



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/19/22004751/anies-sebut-revisi-ump-sebesar-51-persen-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis Rakhmat Nur Hakim

Tanggal 2021-12-19 22:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

Ringkasan


ANIES SEBUT REVISI UMP SEBESAR 5,1 PERSEN KEADILAN BAGI BURUH

JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi

90

yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (19/12/2021).

Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, mencapai Rp 225.667, lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp 37.749.

Besaran itu berbanding jauh dengan kenaikan UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749, sebagaimana formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menialai bahwa formula UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Sebabnya, formula kenaikan UMP tersebut lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta yang sebesar 1,1 persen.



Anies menjelaskan, keputusannya itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," tutur Anies.

91

Judul Ini Cara Cek Daftar Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021



Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042189605/ini-cara-cek-daftar-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2021

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 21:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6 gelombang 2 cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU sendiri merupakan bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi Covid-19.

INI CARA CEK DAFTAR PENERIMA BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2021

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6 gelombang 2 cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU sendiri merupakan bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Perlu diingat bahwa tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU Rp 1 juta ini. Ini cara mengetahui nama kita terdaftar atau tidak sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 di link daftar penerima BSU tahap 5 - 6 pada situs Kemnaker:

1. Masuk ke link kemnaker.go.id 2. Klik "Masuk" pada kolom bagian atas. 3. Masukkan No HP Anda dan password. 4. Klik Masuk. 5. Setelah berhasil masuk, lalu cek pemberitahuan agar bisa mengetahui status BLT Subsidi

Gaji Anda.

92

Judul UMP DKI Naik Rp225 Ribu, Anies: Rasional buat Buruh dan Pengusaha

Nama Media idntimes.com


Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/jihad-akbar/ump-dki-naik-rp225-ribu-anies-rasional-buat-buruh-dan-pengusaha

Jurnalis Jihad Akbar

Tanggal 2021-12-19 21:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen raisonal, baik bagi buruh maupun pengusaha. Ia menekankan peningkatan UMP itu juga memberikan rasa keadilan bagi buruh, dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

UMP DKI NAIK RP225 RIBU, ANIES: RASIONAL BUAT BURUH DAN PENGUSAHA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen raisonal, baik bagi buruh maupun pengusaha. Ia menekankan peningkatan UMP itu juga memberikan rasa keadilan bagi buruh, dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

93

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies dikutip dari ANTARA, Minggu (19/12/2021).

1. UMP DKI 2020 naik, dari Rp37 ribu jadi Rp225 ribu Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman) Dalam revisi Anies, UMP DKI tahun 2022 naik menjadi sebesar 5,1 persen atau mencapai Rp225.667, dari sebelumnya 0,85 persen atau Rp37.749. Alhasil, usai direvisi, UMP 2022 di DKI menjadi Rp4.641.854, lebih besar dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.

Kenaikan UMP 2022 DKI sebelum direvisi merujuk pada formula yang diatur Kementerian Ketenagakerjaan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). (dok. Pemprov DKI).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menilai formula UMP dari Kemnaker tidak cocok diterapkan di Jakarta. Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.


3. Revisi UMP DKI jadi 5,1 persen berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertolak dari Balai Kota DKI Jakarta Pusat ke kediamannya dengan bersepeda pada Rabu (2/6/2021) (Instagram/@Aniesbaswedan) Anies mengungkapkan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen.

Selain itu, kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen. Anies menjelaskan keputusan menaikkan UMP DKI 2022 juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," ujar Anies.

94

Judul Besok Terakhir, Klik Link Ini Agar Dapat BSU Tahap 5 dan 6 Desember! Cek Status Kapan BLT Subsidi Cair via WA



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703272945/besok-terakhir-klik-link-ini-agar-dapat-bsu-tahap-5-dan-6-desember-cek-status-kapan-blt-subsidi-cair-via-wa?page=all


Tanggal 2021-12-19 21:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Besok terakhir, klik link berikut agar dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember. Cek status kapan BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan via WA. Adapun BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 di Desember 2021 ini cair ke 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

BESOK TERAKHIR, KLIK LINK INI AGAR DAPAT BSU TAHAP 5 DAN 6 DESEMBER! CEK STATUS KAPAN BLT SUBSIDI CAIR VIA WA

Besok terakhir, klik link berikut agar dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember. Cek status kapan BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan via WA. Adapun BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 di Desember 2021 ini cair ke 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

Rinciannya ialah 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji tahap 5, dan 700 ribu pekerja sisanya dapat BSU tahap 6.

Rencananya, penyaluran BSU tahap 5 dan 6 dilakukan paling lambat pada 20 Desember 2021. Artinya masih ada waktu 1 hari untuk mengeklaim BLT Subsidi Gaji.

Apabila masuk daftar penerima BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6, pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan akan dapat BSU Rp1 juta yang cair sekali dalam setahun.

BLT Subsidi Gaji sendiri merupakan program Kemnaker yang bertujuan untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19.

95

Adapun syarat untuk dapat BSU yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, yakni WNI, pekerja penerima upah, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, hingga gaji paling banyak Rp3,5 juta.

Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana kepesertaannya wajib aktif hingga 30 Juni 2021.

Klik link ini agar dapat BLT Subsidi Gaji jika terdaftar:

1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak

Berikut 4 status yang bakal diterima penerima BLT Subsidi Gaji : Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Artinya proses transfer dilakukan usai administrasi penetapan selesai.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Tak lama lagi, BSU cair. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.

Apabila masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji, jika rekening yang dimiliki bukan Himbara, pekerja dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan atau Human Resource Development (HRD) via WA HR terkait.

Hal tersebut terkait aktivasi rekening bank BUMN secara kolektif. Jika rekeningmu merupakan bank negara, tinggal tunggu waktu saja terkait pencairannya.

Demikian cara dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember. Cek status kapan BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan via WA.***.

96

Judul 5 Rekening Tak Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042189556/5-rekening-tak-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 21:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6 gelombang 2 cair paling lambat pada 20 Desember 2021.BSU BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan Bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19. Namun tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta ini.

5 REKENING TAK DAPAT BSU BPJS KETENAGAKERJAAN

SEMARANG - BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah / BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6 gelombang 2 cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan Bantuan Kemenaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Namun tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta ini. Berikut ini 5 rekening yang dipastikan tak dapat BLT Subsidi Gaji :

1. Rekening tidak sesuai NIK 2. Rekening yang sudah tidak aktif 3. Rekening pasif 4. Rekening yang tidak terdaftar 5. Rekening telah dibekukan oleh Bank Itulah 5 kriteria rekening yang tidak dapat BSU BPJS

Ketenagakerjaan 2021 atau BSU tahap 5 - 6 Rp 1 Juta.

Untuk itu pastikan rekening Anda bukan termasuk rekening di atas agar bisa menerima BLT Subsidi Gaji Tahap 5 - 6.

97

Judul Naikan UMP DKI Jakarta, Pengusaha Berencana Gugat Anies Baswedan

Nama Media nkriku.com


Halaman/URL https://nkriku.com/naikan-ump-dki-jakarta-pengusaha-berencana-gugat-anies-baswedan/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 21:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen yang sebelumnya sebesar 0,8 persen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum untuk mengugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

NAIKAN UMP DKI JAKARTA, PENGUSAHA BERENCANA GUGAT ANIES BASWEDAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen yang sebelumnya sebesar 0,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum untuk mengugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya keputusan Anies tersebut menyalahi aturan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"manakala ini dilanggar kami serahkan pemerintah pusat turun tangan, dan kami juga akan lakukan langkah jalur hukum," ujar Nurjaman saat dihubungi, Minggu (19/12/2021).

Ia juga mengatakan keputusan Anies juga dinilai sepihak karena revisi tersebut dilakukan tanpa diskusi dengan para pihak pengusaha. Nurjaman juga mengatakan sampai saat ini pihaknya juga belum disosialisasikan terkait pergub yang direvisi Anies tersebut.

Untuk itu ia mengatakan kalaupun aturan revisi itu berlaku maka banyak pengusaha yang tak akan menerapkan aturan tersebut.

98

"Tiba-tiba ada revisi kami tidak diajak bicara padahal objeknya kami, ini saya pastikan banyak tak laksanakan Pergub," katanya.

Nurjaman juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian ketenagakerjaan juga untuk bersuara terkait keputusan Anies. Menuruntya pemerintah pusat harus mengawal ini sebab sudah ada potensi yang dilanggar terkait PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"kami juga minta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk turun tangan. Kami juga harap tindakan pemerintah dapat mencermikan kepentingan bangsa," ujarnya.

99

Judul Anies Nilai Revisi Kenaikan Ump 5,1 Persen Beri Keadilan bagi Buruh



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1819728/anies-nilai-revisi-kenaikan-ump-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-19 20:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen. Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional, kata Anies seperti dilansir dari Antara usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).

ANIES NILAI REVISI KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERI KEADILAN BAGI BURUH

JawaPos.com Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional, kata Anies seperti dilansir dari Antara usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).



100


Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan, ujar Anies.


Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta. Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, imbuh Anies.

101

Judul Anies Nilai Revisi Kenaikan UMP 5,1 Persen Beri Keadilan bagi Buruh

Nama Media jawapos.com


Halaman/URL https://www.jawapos.com/jabodetabek/19/12/2021/anies-nilai-revisi-kenaikan-ump-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh/

Jurnalis Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Tanggal 2021-12-19 20:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

Ringkasan



JawaPos.com –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

”Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi

102

yang ada saat ini, juga menjadi rasional,” kata Anies seperti dilansir dari Antara usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).




”Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan,” ujar Anies.



”Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” imbuh Anies.

103

Judul Anies nilai revisi kenaikan UMP 5,1 persen berikan keadilan bagi buruh

Nama Media makassar.antaranews.com


Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/335721/anies-nilai-revisi-kenaikan-ump-51-persen-berikan-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis Mentari Dwi Gayati

Tanggal 2021-12-19 20:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


ANIES NILAI REVISI KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERIKAN KEADILAN BAGI BURUH

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.


104

yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu.









105

Judul UMP Jakarta Naik, Anies Baswedan Sebut Dimana-mana Kenaikan Harus di Atas Inflasi

Nama Media poskota.co.id


Halaman/URL https://poskota.co.id/2021/12/19/ump-jakarta-naik-anies-baswedan-sebut-dimana-mana-kenaikan-harus-di-atas-inflasi

Jurnalis Sumiyati

Tanggal 2021-12-19 20:31:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Selama ini kenaikan UMP di Jakarta, khususnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Rata-rata nilainya selalu berada pada persentase 8.6 persen. Namun, Kemnaker mengeluarkan arahan yang apabila diterapkan di Jakarta, nilai formulanya hanya mencapai 0.86 persen. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila kenaikan UMP berada di bawah nilai inflasi

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Karena untuk memberikan rasa keadilan kepada dua pihak. Kami rasa ini adalah pilihan yang cukup relevan, sesuai dengan pertimbangan, dan keduanya bisa mengambil jalan tengah

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi buruh mendapat pertambahan pendapatan yang masuk akal. Dan bagi pengusaha, dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, saya merasa ini menjadi ukuran yang masuk akal. Karena biasanya naik 8.6 persen, tetapi sekarang kan jadi 5.1 persen

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Angka 5.1 persen harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Di Provinsi lain, ada yang namanya besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, untuk di Jakarta itu berbeda, yang digunakan hanya UMP karena tidak ada lagi istilah Kabupaten/Kota. Hanya kesatuan dalam hal besaran upah ini

106

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi besaran nilai kenaika Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022, dari yang semula berada pada persentase 0.85 persen menjadi 5.1 persen atau naik sekitar Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021. Secara nominal rupiah, maka UMP DKI Jakarta dapat dihitung keseluruhan dengan nilai sekitar Rp4.641.854.

UMP JAKARTA NAIK, ANIES BASWEDAN SEBUT DIMANA-MANA KENAIKAN HARUS DI ATAS INFLASI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi besaran nilai kenaika Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022, dari yang semula berada pada persentase 0.85 persen menjadi 5.1 persen atau naik sekitar Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021.

Secara nominal rupiah, maka UMP DKI Jakarta dapat dihitung keseluruhan dengan nilai sekitar Rp4.641.854.

Menurut Anies, revisi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5.1 persen tersebut merupakan suatu penyesuaian yang relevan apabila ditinjau dari besaran inflasi di Jakarta yang berada pada nilai persentase 1.1 persen.

Anies menambahkan, selama ini kenaikan UMP di Jakarta, khususnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Rata-rata nilainya selalu naik dan berada pada persentase 8.6 persen.

Namun, ujar dia, di tahun 2021 ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengeluarkan arahan yang apabila formulanya diterapkan di Jakarta, nilai kenaikannya hanya akan berada pada persentase 0.86 persen saja. Atau berada pada nilai persentase inflasi di Jakarta yang mencapai 1.1 persen.

"Selama ini kenaikan UMP di Jakarta, khususnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Rata-rata nilainya selalu berada pada persentase 8.6 persen. Namun, Kemnaker mengeluarkan arahan yang apabila diterapkan di Jakarta, nilai formulanya hanya mencapai 0.86 persen. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila kenaikan UMP berada di bawah nilai inflasi," kata Anies kepada awak media, Minggu (19/12/2021).

Lanjut dia, keputusan yang diambil untuk menaikan revisi UMP DKI Jakarta juga didasari pertimbangan akan proyeksi ekonomi.

Dengan demikian, antara buruh dan pengusaha masing-masing mendapatkan jalan tengah.

"Karena untuk memberikan rasa keadilan kepada dua pihak. Kami rasa ini adalah pilihan yang cukup relevan, sesuai dengan pertimbangan, dan keduanya bisa mengambil jalan tengah," ujarnya.

"Bagi buruh mendapat pertambahan pendapatan yang masuk akal. Dan bagi pengusaha, dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, saya merasa ini menjadi ukuran yang masuk akal. Karena biasanya naik 8.6 persen, tetapi sekarang kan jadi 5.1 persen," sambung dia.

"Angka 5.1 persen harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua," lanjutnya.

107

Selain itu, ungkap Anies, tujuan bernegara adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua elemen. Dan pilihan besaran UMP 5.1 persen diharapkan akan mencipatakan keadilan sosial yang didambakan tersebut.

Lebih lanjut, kenaikan UMP DKI Jakarta, imbuh Anies. Berbeda formulanya dengan UMP di Provinsi lain. Di Provinsi lain misalnya, terdapat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak hanya UMP saja.

Sedangkan di Jakarta, karena dinilai kesatuan, yang digunakan hanya satu saja, yakni UMP. UMK tidak diberlakukan di Jakarta.

"Di Provinsi lain, ada yang namanya besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, untuk di Jakarta itu berbeda, yang digunakan hanya UMP karena tidak ada lagi istilah Kabupaten/Kota. Hanya kesatuan dalam hal besaran upah ini," pungkasnya.

(cr10).

108

Judul Anies Baswedan revisi atas kenaikan UMP 5,1 persen berikan rasa keadilan bagi buruh

Nama Media megapolitan.antaranews.com


Halaman/URL https://megapolitan.antaranews.com/berita/169669/anies-baswedan-revisi-atas-kenaikan-ump-51-persen-berikan-rasa-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis Naryo

Tanggal 2021-12-19 20:23:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


ANIES BASWEDAN REVISI ATAS KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERIKAN RASA KEADILAN BAGI BURUH


109

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu.










110

Judul Kenaikan UMP DKI 5,1 % untuk Keadilan Buruh

Nama Media inilah.com


Halaman/URL https://www.inilah.com/anies-sebut-kenaikan-ump-51-beri-keadilan-pada-buruh

Jurnalis Ajat M Fajar

Tanggal 2021-12-19 20:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


KENAIKAN UMP DKI 5,1 % UNTUK KEADILAN BURUH


“Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi

111

yang ada saat ini, juga menjadi rasional,” kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu.




“Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan,” kata dia.




“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” imbuh Anies.

112

Judul Hari Migran Internasional Jadi Momentum Penguatan Perlindungan PMI


Newstrend Hari Migran Internasional 2021

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5861956/hari-migran-internasional-jadi-momentum-penguatan-perlindungan-pmi

Jurnalis Angga Laraspati

Tanggal 2021-12-19 20:12:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binapenta, Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden) Bekerja sebagai pekerja migran bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang remitansi, tapi sesuai UU 18 Tahun 2017, konteks utamanya adalah perlindungan

positive - Fadjar Dwi Wisnuwardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden) Harapannya dari komitmen semua pihak tersebut mulai tumbuhnya kepercayaan negara-negara penempatan untuk memulai kembali penempatan di negara penempatan, dan itu yang harus kita jaga

neutral - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri) Sehingga sebagaimana sudah disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri, perlindungan PMI, dalam konteks yang lebih luas WNI, selalu menjadi prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia

positive - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri) Di sisi lain, Kemlu ada sisi hilir yang menangani perlindungan WNI yang ada di luar negeri dan tentunya PMI. Sehingga kerja sama antara hulu dan hilir ini sangat erat dan sudah dilakukan dengan sangat baik

neutral - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri) Sebagai duta bangsa tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum negara setempat, kemudian mengenalkan citra yang baik mengenai Bangsa Indonesia kepada masyarakat setempat di mana bapak/ibu berada

113

Ringkasan

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Khususnya mereka bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan tema PMI Tangguh Indonesia Unggul dalam peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 sangatlah relevan. Mengingat penguatan perlindungan bagi PMI harus terus digelorakan.

HARI MIGRAN INTERNASIONAL JADI MOMENTUM PENGUATAN PERLINDUNGAN PMI

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Khususnya mereka bekerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan tema PMI Tangguh Indonesia Unggul dalam peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 sangatlah relevan. Mengingat penguatan perlindungan bagi PMI harus terus digelorakan.

"Bekerja sebagai pekerja migran bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang remitansi, tapi sesuai UU 18 Tahun 2017, konteks utamanya adalah perlindungan," kata dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 ini pun diharapkan meningkatkan awareness dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses migrasi untuk menjadikan isu perlindungan sebagai isu utama dalam pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan.

Hal ini juga penting untuk meyakinkan negara penempatan pascapenutupan sementara penempatan PMI ke luar negeri di masa pandemi COVID-19.

"Harapannya dari komitmen semua pihak tersebut mulai tumbuhnya kepercayaan negara-negara penempatan untuk memulai kembali penempatan di negara penempatan, dan itu yang harus kita jaga," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Hal ini mengingat mayoritas WNI yang berada di luar negeri berstatus sebagai PMI.

"Sehingga sebagaimana sudah disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri, perlindungan PMI, dalam konteks yang lebih luas WNI, selalu menjadi prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia," kata Judha Nugraha.

Judha mengatakan Kemlu selalu menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan mitra kerja, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Judha, di satu sisi Kemnaker merupakan regulator penempatan PMI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

"Di sisi lain, Kemlu ada sisi hilir yang menangani perlindungan WNI yang ada di luar negeri dan tentunya PMI. Sehingga kerja sama antara hulu dan hilir ini sangat erat dan sudah dilakukan dengan sangat baik," ujarnya.

Judha pun menyampaikan ucapan selamat Hari Migran Internasional bagi seluruh PMI. Ia mengingatkan para PMI bahwa mereka adalah Duta Bangsa Indonesia. Sehingga, mereka

114

diminta untuk menjaga citra baik bangsa dan selalu mematuhi hukum yang berlaku di negara penempatan.

"Sebagai duta bangsa tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum negara setempat, kemudian mengenalkan citra yang baik mengenai Bangsa Indonesia kepada masyarakat setempat di mana bapak/ibu berada," tuturnya.

115

Judul Anies Sebut Revisi Kenaikan UMP 5,1 Persen Beri Keadilan Bagi Buruh

Nama Media suara.com


Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/19/201148/anies-sebut-revisi-kenaikan-ump-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis Siswanto

Tanggal 2021-12-19 20:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

ubernur Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

ANIES SEBUT REVISI KENAIKAN UMP 5,1 PERSEN BERI KEADILAN BAGI BURUH

Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.


116

yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, hari ini.



Anies membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.





"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," imbuh Anies. [Antara].

117

Judul Anies nilai revisi kenaikan UMP 5,1 persen beri keadilan bagi buruh

Nama Media antaranews.com


Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2595137/anies-nilai-revisi-kenaikan-ump-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 20:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan




"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu.





118






119

Judul Naikan UMP DKI Jakarta, Pengusaha Berencana Gugat Anies Baswedan

Nama Media akurat.co


Halaman/URL https://akurat.co/naikan-ump-dki-jakarta-pengusaha-berencana-gugat-anies-baswedan

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-19 19:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen yang sebelumnya sebesar 0,8 persen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum untuk mengugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

NAIKAN UMP DKI JAKARTA, PENGUSAHA BERENCANA GUGAT ANIES BASWEDAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen yang sebelumnya sebesar 0,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum untuk mengugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya keputusan Anies tersebut menyalahi aturan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"manakala ini dilanggar kami serahkan pemerintah pusat turun tangan, dan kami juga akan lakukan langkah jalur hukum," ujar Nurjaman saat dihubungi, Minggu (19/12/2021).

Ia juga mengatakan keputusan Anies juga dinilai sepihak karena revisi tersebut dilakukan tanpa diskusi dengan para pihak pengusaha. Nurjaman juga mengatakan sampai saat ini pihaknya juga belum disosialisasikan terkait pergub yang direvisi Anies tersebut.

Untuk itu ia mengatakan kalaupun aturan revisi itu berlaku maka banyak pengusaha yang tak akan menerapkan aturan tersebut.

120

"Tiba-tiba ada revisi kami tidak diajak bicara padahal objeknya kami, ini saya pastikan banyak tak laksanakan Pergub," katanya.

Nurjaman juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian ketenagakerjaan juga untuk bersuara terkait keputusan Anies. Menuruntya pemerintah pusat harus mengawal ini sebab sudah ada potensi yang dilanggar terkait PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"kami juga minta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk turun tangan. Kami juga harap tindakan pemerintah dapat mencermikan kepentingan bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, Anies Baswedan merevisi dan menaikkan UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021. Untuk itu UMP DKI Jakarta 2022 naik dari Rp4.416.186 menjadi Rp4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021).[].

121

Judul DKI Naikkan UMP 5,1 Persen, Apindo Siap Gugat Anies ke PTUN

Nama Media nkriku.com


Halaman/URL https://nkriku.com/dki-naikkan-ump-51-persen-apindo-siap-gugat-anies-ke-ptun/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 19:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman mengatakan akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah.

DKI NAIKKAN UMP 5,1 PERSEN, APINDO SIAP GUGAT ANIES KE PTUN

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman mengatakan akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dengan teman-teman pengusaha, dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan Pergub tersebut, kami juga akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya, termasuk melakukan upaya mem-PTUN-kan atas kebijakan hukum tersebut," kata Nurjaman saat dihubungi, Ahad, 19 Desember 2021.

Hal itu merespons ihwal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11 persen. Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp 4.641.854.

Padahal pada 21 November, kata dia, Anies telah menetapkan UMP naik sebesar Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

122

Dia mempertanyakan apakah langkah Pemprov DKI Jakarta itu melanggar regulasi. Karena dalam regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Sekarang sudah Desember, apa itu sesuai ketentuan dan kaidah?" Padahal, kata dia, dunia usaha dipaksa taat kepada aturan, regulasi. Sementara pemerintah DKI Jakarta, kata dia, melanggar peraturan.

"Apa boleh kami melanggar peraturan? Kalau Pergub itu dilaksanakan, kami boleh dong melanggar regulasi, boleh dong kami melanggar aturan pemerintah, begitu. Kalau itu dipaksakan karena melanggar, artinya saya pun boleh melanggar regulasi," kata dia.

HENDARTYO HANGGI BACA: UMP DKI Naik 5,1 Persen, Buruh: Bergembiralah Pengusaha.

123

Judul Pengusaha: Revisi UMP DKI Jakarta Tak Produktif, Kita Tengah Pulihkan Ekonomi



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4791775/pengusaha-revisi-ump-dki-jakarta-tak-produktif-kita-tengah-pulihkan-ekonomi

Jurnalis Liputan6.com

Tanggal 2021-12-19 19:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan revisi ini maka UMP DKI 2022 mencapai Rp 4.641.854. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, revisi UMP yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini seharusnya tetap berlandaskan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Ketanagakerjaan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

124

PENGUSAHA: REVISI UMP DKI JAKARTA TAK PRODUKTIF, KITA TENGAH PULIHKAN EKONOMI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan revisi ini maka UMP DKI 2022 mencapai Rp 4.641.854.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, revisi UMP yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini seharusnya tetap berlandaskan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Ketanagakerjaan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," kata dia dalam pernyataanya, Minggu (19/12/2021).

Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengingat, Pemprof DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan sebelum merevisi besaran kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.

Dia pun mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons oleh Kemnaker, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan mengubah persentase kenaikan upah. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP 2022.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854. Kata dia, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada.

Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

"UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan kenaikan UMP tersebut dapat digunakan oleh para pekerja untuk keperluan sehari-hari.

Lanjut Anies, berdasarkan kajian Bank Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

125

Judul Kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta, Ini Kata Ekonom



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479384/kenaikan-ump-2022-dki-jakarta-ini-kata-ekonom


Tanggal 2021-12-19 18:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and Finance (Indef)) Kenaikan ini setidaknya cukup relevan dengan upaya antisipasi inflasi tahun depan. Artinya jika inflasi terjadi kurang lebih sekitar 2 persen, setidaknya upah riil bisa dipertahankan untuk menjaga daya beli

negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Eco-nomics and Finance (Indef)) Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan variabel angka pengangguran. Makin tinggi angka pengangguran maka kenaikan upah akan makin kecil. Bisa dikatakan formula penghitungan kenaikan upah minimum sekarang tidak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi

Ringkasan

Revisi kenaikan upah minimum (UMP) 2022 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja. Kenaikan upah yang lebih rendah daripada tingkat inflasi bisa menggerus upah riil masyarakat.

KENAIKAN UMP 2022 DKI JAKARTA, INI KATA EKONOM

JAKARTA - Revisi kenaikan upah minimum (UMP) 2022 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja. Kenaikan upah yang lebih rendah daripada tingkat inflasi bisa menggerus upah riil masyarakat.

"Kenaikan ini setidaknya cukup relevan dengan upaya antisipasi inflasi tahun depan. Artinya jika inflasi terjadi kurang lebih sekitar 2 persen, setidaknya upah riil bisa dipertahankan untuk

126

menjaga daya beli," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (19/12/2021).

DKI Jakarta sendiri menjadi segelintir provinsi yang menaikkan UMP di atas 3 persen untuk 2022. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mengumumkan rata-rata kenaikan UMP berkisar 1,09 persen dengan mengacu pada formula penghitungan UMP terbaru.

Tauhid menjelaskan kenaikan UMP yang berisiko di bawah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan bergesernya perspektif penentuan upah minimum.

Jika sebelumnya upah minimum dipandang sebagai instrumen menjaga daya beli pekerja dengan pengalaman 1 tahun dan sebagai penjamin kesinambungan pekerja, upah kini juga dipandang salah satu faktor pembentuk lapangan kerja.

"Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan variabel angka pengangguran. Makin tinggi angka pengangguran maka kenaikan upah akan makin kecil. Bisa dikatakan formula penghitungan kenaikan upah minimum sekarang tidak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi," katanya.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini.

Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari kedua variabel itu, diperoleh 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP 2022.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan terdapat 10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam regulasi pengupahan terdahulu, PP No. 78/2015, penyesuaian upah minimum hanya menggunakan dua data berupa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

127

Judul Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Pengusaha Minta Klarifikasi Menaker



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4790445/anies-baswedan-revisi-ump-dki-jakarta-2022-pengusaha-minta-klarifikasi-menaker

Jurnalis Maulandy Rizky Bayu Kencana

Tanggal 2021-12-19 18:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengaku sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022. Tadinya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen. Tapi pasca diubah, batas kenaikan upah minimum di Ibu Kota jadi naik 5,1 persen, atau kenaikannya sebesar Rp 225,667.

ANIES BASWEDAN REVISI UMP DKI JAKARTA 2022, PENGUSAHA MINTA KLARIFIKASI MENAKER

Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengaku sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Tadinya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen. Tapi pasca diubah, batas kenaikan upah minimum di Ibu Kota jadi naik 5,1 persen, atau kenaikannya sebesar Rp 225,667.

"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021," kata Sarman, Minggu (19/12/2021).

Untuk diketahui, penetapan awal UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat banyak penolakan dari serikat pekerja. Mereka ramai melakukan demonstrasi di Balaikota Jakarta karena dianggap terlalu kecil.

128

Merespon aksi tersebut, Anies juga telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021. Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta, dan diminta untuk diubah.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," tanya Sarman.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," pinta dia.

Sarman pun menghormati itikad baik Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan nasib warga DKI Jakarta. Namun demikian, semua harus ada dasar hukum dan regulasinya.

Untuk itu, ia mendorong peran Kementerian Ketenagakerjaan agar mampu mengawal regulasi yang ada serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Sebab, UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja.

"Kami memandang pemerintah itu satu. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," tuturnya.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," tandas Sarman.

129

Judul CEK Nama Penerima BSU Gaji Rp1 Juta, Subsidi Gaji Rp 1 Juta PASTI CAIR !

Nama Media insulteng.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903272115/cek-nama-penerima-bsu-gaji-rp1-juta-subsidi-gaji-rp-1-juta-pasti-cair

Jurnalis Tim Insulteng 01

Tanggal 2021-12-19 18:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BSU Gaji diberikan selama tahun 2020 hingga 2021, saat ini pemerintah lagi akan menyalurkan bantuan Desember 2021 sebelum akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menopang ekonomi saat pandemi COVID-19. BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta PASTI CAIR ke Pemilik KTP Ini, Cek Namamu di Link BSU di BPJS Ketenagakerjaan. Cek segera begini caranya.

CEK NAMA PENERIMA BSU GAJI RP1 JUTA, SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA PASTI CAIR !

BSU Gaji diberikan selama tahun 2020 hingga 2021, saat ini pemerintah lagi akan menyalurkan bantuan Desember 2021 sebelum akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menopang ekonomi saat pandemi COVID-19.

BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta PASTI CAIR ke Pemilik KTP Ini, Cek Namamu di Link BSU di BPJS Ketenagakerjaan. Cek segera begini caranya.

Dilansir dari Beritadiy.com dengan artikel “BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta PASTI CAIR ke Pemilik KTP Ini, Cek Namamu di Link BSU di BPJS Ketenagakerjaan" BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta pasti cair kepada para pemilik KTP yang terdaftar sebagai penerima. Cek daftar penerima bantuan BSU 2021 di link BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kepada 8,7 juta karyawan yang terdampak PPKM Level 4 dan Level 4 pada tahun 2021.

130

Kemnaker juga sudah menambah dan memperluas cakupan penerima sebesar 1,7 juta karyawan lagi dan mengubah sedikit ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menaker Nomor 21 Tahun 2021 pada 8 November 2021.

Saat ini BSU 2021 tahap perluasa yang sedianya diberikan kepada 1,7 juta karyawan ini sudah cair kepada hampir sejuta penerima.

Artinya, ada sekitar 700 ribu penerima lagi yang belum mencairkan bantuannya. Karyawan yang belum dapat BSU ini sebaiknya memastikan diri apakah layak dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta ini atau tidak.

BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta pasti cair kepada karyawan atau pemilik KTP yang namanya terdaftar di kemnaker.go.id atau link BSU milik BPJS Ketenagakerjaan.

Jika terdaftar sebagai penerima BSU, berikut cara untuk mencairkan bantuan ini di Himbara (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI): - Karyawan akan dibuatkan rekening Himbara baru secara kolektif - Karyawan login ke kemnaker.go.id - Jika muncul notifikasi BSU 2021 sudah tersalurkan, karyawan bisa dataang ke kantor cabang bank Himbara yang tertera di kemnaker.go.id - Datang ke bank sesuai jam kerja, dengan membawa berkas seperti berikut: - Tunjukkan berkas ke petugas bank - Karyawan wajib aktivasi rekening baru di Himbara - Karyawan akan dibuatkan rekening baru dan bntuan BSU Rp 1 juta ditransfer ke rekening tersebut Berikut cara cek apakah pemilik KTP terdaftar sebagai penerima BSU 2021 atau tidak di link BSU milik BPJS Ketenagakerjaan: Jika tidak terdaftar sebagai penerima, nantinya akan muncul informasi sebagai berikut: "Mohon maaf, data tidak ditemukan" Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021, akan muncul notifikasi sebagai berikut: "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021." Berikut adalah kriteria penerima BSU 2021 yang cair kepada 1,7 juta penerima di tahap perluasan: - Bansos Kemensos - BPUM - Kartu Prakerja Itulah para pemilik KTP yang sudah pasti dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dan cara cek daftar penerima BSU 2021 di link BSU di BPJS Ketenagakerjaan.*** (Iman Fakhrudin/Beritadiy.com)

131

Judul Upaya Kemnaker Dorong Investasi di Indonesia Lewat Reformasi Regulasi



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5861828/upaya-kemnaker-dorong-investasi-di-indonesia-lewat-reformasi-regulasi

Jurnalis Inkana Putri

Tanggal 2021-12-19 18:13:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen PPK & K3, Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia

positive - M. Ali Hapsah (Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan) Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku

positive - M. Ali Hapsah (Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan) Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia

positive - M. Ali Hapsah (Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan) Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif

132

Ringkasan

Pemerintah terus berupaya memperkuat investasi di Indonesia salah satunya dengan melakukan reformasi regulasi, termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan. Reformasi regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat. Hal ini meliputi, masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

UPAYA KEMNAKER DORONG INVESTASI DI INDONESIA LEWAT REFORMASI REGULASI

Pemerintah terus berupaya memperkuat investasi di Indonesia salah satunya dengan melakukan reformasi regulasi, termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan. Reformasi regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat. Hal ini meliputi, masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Hal ini ia sampaikan dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai. Terkait pembangunan reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar menjelaskan Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci, yakni tenaga kerja asing (TKA), outsourcing (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.

Dalam rangka mempermudah implementasi reformasi regulasi tersebut, pihaknya pun telah menyiapkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan bernama SIAP Kerja. Anwar menyebut sistem ini merupakan pengembangan dari aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

"SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar menambahkan SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan real time dalam satu data; serta menerapkan single sign on (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.

Anwar berharap hadirnya SIAP Kerja dapat memperkuat investasi sekaligus memperluas lapangan kerja di Indonesia.

"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.

133

Sementara itu, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, menyoroti tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Di forum yang sama, Ali mengatakan Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi, yang menjadi modal besar untuk memperkuat perekonomian.

Ali mengatakan untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah telah menggencarkan pelatihan vokasi. Adapun saat ini Indonesia memiliki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas, dan lebih dari 5.000 LPK swasta. Tak hanya itu, saat ini Indonesia juga memiliki 70 KKNI dan 723 SKKNI.

"Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku," kata Ali.

"Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia," lanjutnya.

Ali menyebut kerja sama dengan pemangku kepentingan ini dapat berupa peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja. Sinergi ini pun dapat meliputi optimalisasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja dan forum komunikasi dengan industri untuk mendukung proses link and match ketenagakerjaan, pengembangan Unemployment Benefit, pengembangan profesionalisme sertifikasi kompetensi, dan mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri.

"Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif," pungkasnya.

134

Judul Anies Naikkan UMP 2022 DKI Jakarta, OPSI: Sudah Tepat dan Jadi Titik Kompromi



Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/anies-naikkan-ump-2022-dki-jakarta-opsi-sudah-tepat-dan-jadi-titik-kompromi

Jurnalis Ratih Waseso

Tanggal 2021-12-19 18:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2022 adalah sudah tepat dan ini menjadi titik kompromi

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya seluruh Gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP DKI. Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85%

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan nilai BA dan BB ini maka Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk menetapkan penyesuaian nilai UMP 2022 pada rentang nilai Rp 5.565.244 dan Rp 2.782.622

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya, tidak ada yang salah dengan revisi tersebut, dan Gubernur DKI sudah menetapkan nilai UMP 2022 sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36 Tahun 2021

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bila sebelumnya naik hanya 0,85% dan di bawah nilai inflasi maka upah riil pekerja menjadi menurun

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya berharap seluruh Gubernur dapat meninjau ulang penetapan UMP dan UM Kabupaten/Kota dengan fokus pada kewenangan yang dimiliki Gubernur di Pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja, dan fokus juga pada Pasal 26 ayat (2) PP No. 36 tahun 2021

135

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan revisi ini maka nilai UMP 2022 DKI menjadi Rp 4.641.854. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah tepat.

ANIES NAIKKAN UMP 2022 DKI JAKARTA, OPSI: SUDAH TEPAT DAN JADI TITIK KOMPROMI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan revisi ini maka nilai UMP 2022 DKI menjadi Rp 4.641.854.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah tepat. Selain itu keputusan tersebut juga menjadi langkah Pemerintah Daerah DKI untuk menjaga wilayah DKI tetap kondusif dalam menghadapi penyebaran varian omicron yang saat ini sudah memasuki DKI Jakarta.

"Keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2022 adalah sudah tepat dan ini menjadi titik kompromi," kata Timboel dalam keterangan resminya, Minggu (19/12).

Keputusan merevisi UMP tepat berdasarkan alasan Yuridis. Di mana dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sangat jelas dinyatakan Gubernur wajib menetapkan UMP.

"Ini artinya seluruh Gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP DKI. Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85%," jelasnya.

Kemudian mengacu pada regulasi operasional yaitu PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 26 ayat (2), Timboel menjelaskan sudah sangat jelas diamanatkan penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Timboel menjelaskan, dengan hitungan nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI Rp 2.336.429, rata-rata jumlah anggota keluarga di DKI sebanyak 3,43 orang dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja di DKI sebanyak 1,44 orang.

Maka mengacu pada Pasal 26 ayat (3) PP No. 36 tersebut didapat nilai Batas Atas (BA) UMP sebesar Rp 5.565.244 dan Batas Bawah (BB) UMP sebesar Rp 2.782.622.

"Dengan nilai BA dan BB ini maka Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk menetapkan penyesuaian nilai UMP 2022 pada rentang nilai Rp 5.565.244 dan Rp 2.782.622," imbuhnya.

Maka penetapan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% masih dalam rentang BA dan BB yang diamanatkan PP No. 36 tersebut. "Ini artinya, tidak ada yang salah dengan revisi tersebut, dan Gubernur DKI sudah menetapkan nilai UMP 2022 sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36 Tahun 2021," kata Timboel.

Berikutnya Timboel menambahkan, mengacu pada Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja, diamanatkan Gubernur menetapkan Upah Minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

136

Dengan demikian, penetapan kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1%, maka upah riil pekerja terjaga karena kenaikan UMP 2022 lebih besar dari nilai inflasi DKI sebesar 1,14%.

"Bila sebelumnya naik hanya 0,85% dan di bawah nilai inflasi maka upah riil pekerja menjadi menurun," jelasnya.

Dengan demikian daya beli pekerja akan meningkat, sehingga daya beli yang meningkat maka pekerja dan keluarganya akan lebih mampu mengonsumsi barang dan jasa sehingga pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan sangat mendukung konsumsi agregat.

Struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri masih dikontribusi secara mayoritas oleh Konsumsi Agregat, sehingga kenaikan daya beli pekerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Dengan daya beli yang meningkat maka pergerakan barang dan jasa akan semakin cepat. Hingga pada akhirnya akan mendorong pengusaha memproduksi barang dan jasa lebih tinggi dan peningkatan produksi barang dan jasa akan membutuhkan tambahan pekerja. Artinya pembukaan lapangan kerja di DKI Jakarta.

Kemudian dampak positifnya, kalangan pengusaha dinilai akan mendapat tambahan profit dan negara akan mendapatkan peningkatan pajak.

"Saya berharap seluruh Gubernur dapat meninjau ulang penetapan UMP dan UM Kabupaten/Kota dengan fokus pada kewenangan yang dimiliki Gubernur di Pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja, dan fokus juga pada Pasal 26 ayat (2) PP No. 36 tahun 2021," ujarnya.

137

Judul Cuma Anies yang Bisa Begini, Anies Revisi UMP 2022, Kini Upah Buruh Naik Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51408/Cuma-Anies-yang-Bisa-Begini-Anies-Revisi-UMP-2022-Kini-Upah-Buruh-Naik-Rp-225-Ribu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 18:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

CUMA ANIES YANG BISA BEGINI, ANIES REVISI UMP 2022, KINI UPAH BURUH NAIK RP 225 RIBU

Ada kejutan dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/12/2021).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

138

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, nilai itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

139

Judul Kemnaker Gelar Peringatan Hari Migran Internasional di Cirebon

Nama Media rri.co.id


Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/olahraga/1297851/kemnaker-gelar-peringatan-hari-migran-internasional-di-cirebon

Jurnalis Arita Dewi

Tanggal 2021-12-19 18:00:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binalavotas, Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu kondisi ini membuat kita semua sedih khususnya bagi calon Pekerja Migran kita. Oleh karena itu, tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh' merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan oleh kita semua

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (18/12/2021). Peringatan pada tahun ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh". Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hampir dua tahun, Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

KEMNAKER GELAR PERINGATAN HARI MIGRAN INTERNASIONAL DI CIREBON

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (18/12/2021). Peringatan pada tahun ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh".

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hampir dua tahun, Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

140

Atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan penutupan sementara untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka melindungi warga negaranya dan mencegah tersebarnya Covid-19.

"Tentu kondisi ini membuat kita semua sedih khususnya bagi calon Pekerja Migran kita. Oleh karena itu, tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh' merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan oleh kita semua," ucap Menaker.

Namun ia bersyukur karena kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka untuk warga negara asing.

Ia meminta komitmen semua pihak terkait agar pembukaan penempatan ini menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bekerja sama untuk menjaga kepercayaan negara-negara penempatan dengan memastikan CPMI yang dikirim benar-benar terbebas dari Covid-19.

"Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua," ucapnya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan, pemerintah melalui Kemnaker setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional.

Pada tahun ini, katanya, penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional di Cirebon karena kota udang tersebut merupakan kantong PMI ke enam dalam periode 4 tahun terakhir setelah Indramayu, Malang, Blitar, Ponorogo, dan Cilacap.

Adapun penyelenggaraan acara ini dilakukan secara hybrid event yang diikuti secara langsung oleh 500 orang stakeholder dan secara virtual diikuti oleh 10 Desa basis PMI di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, serta Perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan PMI sebanyak 12 perwakilan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional ini, Kemnaker memberikan Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards kepada 15 penerima dengan 12 kategori.

Selain memberikan penghargaan, Kemnaker juga mengumumkan nama-nama pemenang lomba video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh. (kemnaker.go.id).

141

Judul Kemenaker Sesalkan Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta, Ada Sanksi?



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479366/kemenaker-sesalkan-revisi-kenaikan-ump-dki-jakarta-ada-sanksi


Tanggal 2021-12-19 17:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mana turunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, sehingga kita tetap harus mengacu itu

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Artinya ini menjadi urusan dari kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti prosesnya ke depan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kementerian menyatakan bakal terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP.

142

KEMENAKER SESALKAN REVISI KENAIKAN UMP DKI JAKARTA, ADA SANKSI?

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merevisi besaran kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kementerian menyatakan bakal terus menjalankan ketentuan terbaru dalam penetapan UMP.

"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, Minggu (19/12/2021).

Chairul mengatakan seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan formula yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang melakukan perubahan setelah mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kementerian Ketenagakerjaan tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mana turunannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, sehingga kita tetap harus mengacu itu," tambahnya.

Adapun mengenai kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan regulasi, Chairul mengatakan Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Artinya ini menjadi urusan dari kementerian teknis terkait. Jadi mengalir saja bagaimana nanti prosesnya ke depan," kata dia.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari kedua variabel itu, diperoleh 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan terdapat 10 data yang dipakai dalam formulasi penyesuaian upah minimum, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam regulasi pengupahan terdahulu, PP No. 78/2015, penyesuaian upah minimum hanya menggunakan dua data berupa tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Anies mengatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7 persen pada 2022 dengan inflasi yang terkendali di kisaran 3 persen. Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 perseb.

"Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies melalui siaran pers, Sabtu (18/12/2021).

143

Judul DKI Naikkan UMP 5,1 Persen, Apindo Siap Gugat Anies ke PTUN

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1541041/dki-naikkan-ump-51-persen-apindo-siap-gugat-anies-ke-ptun

Jurnalis Muhammad Hendartyo

Tanggal 2021-12-19 17:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi peraturan gubernur tentang upah minimum DKI Jakarta tahun 2022. Dalam revisi aturan tersebut, UMP DKI Jakarta naik 5,1 persen.

DKI NAIKKAN UMP 5,1 PERSEN, APINDO SIAP GUGAT ANIES KE PTUN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan dan Jamsos, Nurjaman menyayangkan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi peraturan gubernur tentang upah minimum DKI Jakarta tahun 2022. Dalam revisi aturan tersebut, UMP DKI Jakarta naik 5,1 persen.

"Kami sangat sangat sangat menyayangkan sekali. Alasannya, satu karena Pergub yang lama sudah benar sesuai aturan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku," kata Nurjaman saat dihubungi, Ahad, 19 Desember 2021.

Dia mengatakan UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November. Di mana saat itu Anies telah menetapkan UMP naik sebesar Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sedangkan kemarin Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11 persen. Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp 4.641.854.

"Tiba-tiba sekarang pak gubernur berencana atau mungkin sudah membuat kebijakan baru yang merevisi Pergub 1395 dengan kenaikan upah 5,1 persen. Kami sangat menyayangkan sekali karena tidak sesuai dengan ketentuan," ujar Nurjaman.

144

"Sekarang sudah Desember, apa itu sesuai ketentuan dan kaidah?"

Dia juga mengatakan sebelumnya, Dewan Pengupahan telah merekomendasikan formula-formula untuk menentukan berapa nilai besaran upah minimum DKI Jakarta sesuai ketentuan.

"Kalau sekarang mau merevisi lagi, apa yang direvisi? apa ada yg salah pergub yang lama? Pergub yang lama tidak salah," kata dia.

Dia juga mengatakan dalam melakukan kajian, Pemda DKI Jakarta tidak memgajak Apindo bicara. Padahal menurutnya, revisi itu dibahas bersama dengan pengusaha.

145

Judul Anies Jelaskan Alasan UMP Jakarta Naik Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5861790/anies-jelaskan-alasan-ump-jakarta-naik-rp-225-ribu

Jurnalis Anggi Muliawati

Tanggal 2021-12-19 17:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai formula kementerian UMP naiknya 0,8% itu menganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Mengambil keputusan bahwa UMP 2022 mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis, yang kedua menghitung dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi nasional, di situ ketemu angka 5,1%

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Angka 5,1% harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau, jadi ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Tujuan kita bernegara adalah menghadirkan keadilan sosial, dan inilah yang menjadi prinsip kita karena kalau pake 0,8% naik itu cuma Rp 37 ribu sebulan, sekarang dengan 5,1% maka angka itu sekitar Rp 220 ribu

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP untuk DKI berbeda dengan provinsi lain, kalau provinsi lain ada UMP tingkat provinsi, lalu ada UMK tingkat kabupaten/kota, jadi Jakarta beda, UMP untuk semuanya, karena tidak ada lagi kabupaten/kota

146

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasannya merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Anies mengatakan, revisi kenaikan upah itu menyesuaikan angka inflasi di DKI Jakarta.

ANIES JELASKAN ALASAN UMP JAKARTA NAIK RP 225 RIBU

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasannya merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225 ribu. Anies mengatakan, revisi kenaikan upah itu menyesuaikan angka inflasi di DKI Jakarta.

"Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai formula kementerian UMP naiknya 0,8% itu menganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%," ujarnya dalam acara Pop Art Jakarta, District 8 SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (19/12/2021).

Anies mengatakan keputusan kenaikan UMP tersebut juga mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dari faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu didapatkanlah angka 5,1 persen.

"Mengambil keputusan bahwa UMP 2022 mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang optimis, yang kedua menghitung dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi nasional, di situ ketemu angka 5,1%," ujarnya.

Anies mengatakan dengan kenaikan UMP menjadi 5,1 persen ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, baik bagi buruh maupun pengusaha. Selain itu, dia menilai, nominal kenaikan UMP ini masih terjangkau bagi kalangan pengusaha.

"Angka 5,1% harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau, jadi ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan kita semua," ungkap Anies.

"Tujuan kita bernegara adalah menghadirkan keadilan sosial, dan inilah yang menjadi prinsip kita karena kalau pake 0,8% naik itu cuma Rp 37 ribu sebulan, sekarang dengan 5,1% maka angka itu sekitar Rp 220 ribu," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan kenaikan UMP Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Sebab, Jakarta hanya memakai UMP saja, sedangkan provinsi lain terdapat UMP dan UMK.

"UMP untuk DKI berbeda dengan provinsi lain, kalau provinsi lain ada UMP tingkat provinsi, lalu ada UMK tingkat kabupaten/kota, jadi Jakarta beda, UMP untuk semuanya, karena tidak ada lagi kabupaten/kota," tuturnya.

Seperti diketahui, Anies merevisi kenaikan UMP DKI menjadi 5,1% atau senilai Rp 225 ribu. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

147

Judul Apindo Sempat Tolak Diskusi Soal Revisi UMP DKI Jakarta 2022



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/19/17455981/apindo-sempat-tolak-diskusi-soal-revisi-ump-dki-jakarta-2022

Jurnalis Muhammad Naufal

Tanggal 2021-12-19 17:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengaku sempat diajak berdiskusi soal revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854 dari yang sebelumnya Rp 4.416.186.

APINDO SEMPAT TOLAK DISKUSI SOAL REVISI UMP DKI JAKARTA 2022

JAKARTA, - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengaku sempat diajak berdiskusi soal revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854 dari yang sebelumnya Rp 4.416.186. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman berujar, pihak yang mengajak diskusi soal revisi itu adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta.

"Di awal kami sudah ada pembicaraan melalui Kepala Disnaker untuk Pak Gubernur (DKI Jakarta) mau mengkaji ulang (revisi UMP," kata Nurjaman kepada Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

Namun, Apindo DKI Jakarta menolak ajakan diskusi itu, sebab tak bersedia membahas soal revisi UMP DKI Jakarta 2022. "Saat itu juga kami sampaikan ke Kepala Disnaker bahwa kami tidak bersedia untik melakukan diskusi ulang," imbuh dia.

Selain itu, hingga hari ini, pihaknya belum menerima salinan soal revisi UMP DKI Jakarta 2022. Usai salinan revisi tersebut diterima, Apindo DKI Jakarta baru akan memelajari dan mendiskusikan hal itu bersama DPP lain se-Indonesia.

"Sampai saat ini, Apindo DKI dan para pengusaha belum menerima salinan putusan atas yang baru," ujar Nurjaman.

148

"Nah kalau pun kami menerima, kami akan memelajari, membaca, dan mendiskusikan dengan teman-teman yang lain, termasuk DPP yang ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Nurjaman menyayangkan adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Pihaknya tak bisa memahami mengapa SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 soal UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi.

Menurut dia, revisi UMP yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Sabtu kemarin melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.

Nurjaman mengatakan, pihaknya hendak menempuh jalur hukum agar keputusan Anies soal revisi UMP DKI Jakarta dapat dibatalkan.

Guna menempuh jalur tersebut, Apindo DKI Jakarta hendak terlebih dahulu berdiskusi dengan para pengusaha dan stakeholder di wilayah tersebut yang nantinya akan terdampak dengan revisi UMP DKI Jakarta 2021.

Dia berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan revisi SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395.

149

Judul WOW BSU GAJI SUDAH CAIR, Cek Rekeningmu Sekarang dan Cuma Input Nomor!



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903271849/wow-bsu-gaji-sudah-cair-cek-rekeningmu-sekarang-dan-cuma-input-nomor

Jurnalis Situr Wijaya

Tanggal 2021-12-19 17:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Diketahui pemerintah memberikan Bantuan Subsisi Upah (BSU) Gaji untuk karyawan saat masa pandemi COVID-19. Siapa tahu kamu terdaftar dan berhak menerima BSU Gaji, cek namamu di link berikut ini ya. Selamat pemilik KTP ini sudah ditransfer BSU Rp 1 juta, buruan cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji 2021 cuma input nomor HP, di linkKemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.

WOW BSU GAJI SUDAH CAIR, CEK REKENINGMU SEKARANG DAN CUMA INPUT NOMOR!

Diketahui pemerintah memberikan Bantuan Subsisi Upah (BSU) Gaji untuk karyawan saat masa pandemi COVID-19. Siapa tahu kamu terdaftar dan berhak menerima BSU Gaji, cek namamu di link berikut ini ya.

Selamat pemilik KTP ini sudah ditransfer BSU Rp 1 juta, buruan cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji 2021 cuma input nomor HP, di linkKemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.

Pengecekan penerima dana Bantuan Subsidi Upah atu BSU dilakukan melalui website BPJS Ketanagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pencairan bntun dilakukan di empat bank milik BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Sedangkan pekerja di Aceh akan mendapatkan BLT Subsidi Gaji melalui BSI.

"Jika mendapatkan informasi dari instansi pemberi bantuan bahwa dana tersebut disalurkan melalui Bank BRI maka aktivasi rekening dan pencairan dapat dilakukan di Unit Kerja Operasional Bank BRI (Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan

150

BRI Unit) seluruh Indonesia membawa e-KTP dan bukti kepesertaan BPJS TK." tulis BRI di akun twitter resminya yang sudah terverifikasi, @BANKBRI_ID pada 18 Desember 2021.

BSU Rp 1 juta ini juga langsung ditransfer kepada para pemilik KTP yang menggunakan nomor rekening Himbara.

Sedangkan proses pencarian yang dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang bank ditujukan bagi karyawan yang menggunakan rekening bank swasta dan dibuatkan nomor rekening baru oleh pemerinth.

Berikut cara untuk mengetahui apakah pemilik KTP terdaftar sebagai penerima BSU Rp 1 juta atau BLT Subsidi Gaji 2021 melalui link Kemnaker, cukup dengan input nomor HP: Lalu akan muncul beberapa informasi seputar BSU 2021, seperti sudah cair atau belum, hingga bank mana yang ditunjuk sebagai bank penyalur. *** (Iman Fakhrudin/Beritadiy.com) Artikel ini telah tayang di Beritadiy.com dengan judul "Selamat Pemilik KTP Ini Sudah Ditransfer BSU Rp 1 Juta, Cek Daftar BLT Subsidi Gaji Cuma Input Nomor HP"

151

Judul Kenaikan UMP DKI Jakarta Dinilai Bisa Sebabkan PHK Massal

Nama Media merdeka.com


Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kenaikan-ump-dki-jakarta-dinilai-bisa-sebabkan-phk-massal.html

Jurnalis Merdeka

Tanggal 2021-12-19 17:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak pemberi kerja.

KENAIKAN UMP DKI JAKARTA DINILAI BISA SEBABKAN PHK MASSAL

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak pemberi kerja.

"Mungkin PHK akan meningkat karena tidak mampu membayar upah setelah kenaikan UMP DKI Jakarta jilid 2 ini," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, Minggu (19/12).

Selain itu, Adi memprediksi kenaikan UMP DKI Jakarta ini bisa membuat pembelian bahan produksi akan turun. "Bisa saja perusahaan memilih jalan menutup perusahaannya," sambungnya.

Adi menilai, kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada kebijakan ini, penetapan UMP sudah ditetapkan pada 21 November 2021.

Dengan kenaikan ini, Kadin Indonesia menyatakan akan melakukan beberapa langkah, antara lain: - Kadin Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenaker RI - Akan melakukan Langkah-langkah Hukum - Akan berunding dengan Serikat Pekerja.

152

"Dan di samping itu, kami akan berkoordinasi juga dengan asosiasi-asosiasi perusahaan untuk mengedepankan dialog sosial dengan pekerja," kata Adi.

Adi menyebut, Anies Baswedan selalu Gubernur DKI Jakarta semestinya bisa memberikan contoh baik buat para gubernur di Indonesia. Selain itu, Anies juga diharapkan bisa lebih memikirkan UMKM yang jumlahnya sangat besar, mencapai 99,98 persen secara nasional.

"Maka pemerintah harus segera membuat aturan tentang bagaimana untuk melindungi pekerja dan pengusaha yang bekerja dan menjalankan usahanya di usaha mikro kecil. Karena usaha kecil itu jumlahnya mencapai 99,98 persen yang belum tertata upah dan jaminan sosialnya," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana Sumber: Liputan6.com [azz].

153

Judul UMP DKI Jakarta pada 2022 Naik 5,1 Persen, PHK Massal Mengintai



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4789853/ump-dki-jakarta-pada-2022-naik-51-persen-phk-massal-mengintai


Tanggal 2021-12-19 17:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak pemberi kerja. Hal itu diamini kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, jika kenaikan UMP DKI berpotensi menyebabkan kenaikan angka PHK.

UMP DKI JAKARTA PADA 2022 NAIK 5,1 PERSEN, PHK MASSAL MENGINTAI

Jakarta - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid kedua sebesar 5,1 persen yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Salah satunya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan pihak pemberi kerja.

Hal itu diamini kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, jika kenaikan UMP DKI berpotensi menyebabkan kenaikan angka PHK.

"Mungkin PHK akan meningkat karena tidak mampu membayar upah setelah kenaikan UMP DKI Jakarta jilid 2 ini," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, Minggu (19/12/2021).

Selain itu, Adi memprediksi kenaikan UMP DKI Jakarta ini bisa membuat pembelian bahan produksi akan turun. "Bisa saja perusahaan memilih jalan menutup perusahaannya," sambungnya.

154

Adi menilai, kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada kebijakan ini, penetapan UMP sudah ditetapkan pada 21 November 2021.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dengan kenaikan ini, Kadin Indonesia menyatakan bakal melalukan beberapa langkah, antara lain:

- Kadin Indonesia akan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenaker RI - Akan melakukan Langkah-langkah Hukum - Akan berunding dengan Serikat Pekerja.

"Dan di samping itu, kami akan berkordinasi juga dengan asosiasi-asosiasi perusahaan untuk mengedepankan dialog sosial dengan pekerja," kata Adi.

Adi menyebut, Anies Baswedan selalu Gubernur DKI Jakarta semustinya bisa memberikan contoh baik buat para gubernur di Indonesia. Selain itu, Anies juga diharapkan bisa lebih memikirkan UMKM yang jumlahnya sangat besar, mencapai 99,98 persen secara nasional.

"Maka dalam hal ini, pemerintah harus segera membuat aturan tentang bagaimana untuk melindungi pekerja dan pengusaha yang bekerja dan menjalankan usahannya di usaha mikro kecil. Kaarena usaha kecil itu jumlahnya mencapai 99,98 persen yang belum tertata upah dan jaminan sosialnya," tuturnya.

155

Judul Pengusaha Khawatir Efek Domino Usai Anies Revisi UMP 2022

Nama Media idntimes.com


Halaman/URL https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/pengusaha-khawatir-efek-domino-usai-anies-revisi-ump

Jurnalis Vadhia Lidyana

Tanggal 2021-12-19 17:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial) Kalau ini terjadi, dampaknya sangat luas. Bukan hanya di DKI Jakarta, tapi akan berdampak luas bagi seluruh pengusaha atau pimpinan daerah di Indonesia

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial) Alasan kami menolak keputusan revisi Gubernur, karena kepgub yang lama tidak cacat, sudah benar sesuai kaidan hukum, yakni ketentuan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang di dalamnya ada UMP dan UMK untuk sisi formulanya

neutral - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial) Kalau pendekatan-pendekatan tidak membuahkan hasil, kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Termasuk mengajukan gugatan ke PTUN terkait dengan kebijakan Pergub revisi tersebut

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta) Kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan, karena mereka yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta) Ini harus segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemik COVID-19

156

Ringkasan

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurjaman, menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dia khawatir keputusan Anies memberi efek domino ke daerah lain.

PENGUSAHA KHAWATIR EFEK DOMINO USAI ANIES REVISI UMP 2022

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurjaman, menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dia khawatir keputusan Anies memberi efek domino ke daerah lain.

"Kalau ini terjadi, dampaknya sangat luas. Bukan hanya di DKI Jakarta, tapi akan berdampak luas bagi seluruh pengusaha atau pimpinan daerah di Indonesia," tutur Nurjaman kepada IDN Times, Minggu (19/12/2021).

1. Apindo DKI mau gugat Anies Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat) Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI 2022 dari hanya 0,85 persen atau Rp37.749 dari UMP 2021, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021.

Maka yang sebelumnya UMP DKI Rp4.416.186,54 naik menjadi Rp4.453.935,53, dengan revisi naiknya menjadi Rp4.641.854 di tahun depan.

Menurut Nurjaman, keputusan Anies telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Alasan kami menolak keputusan revisi Gubernur, karena kepgub yang lama tidak cacat, sudah benar sesuai kaidan hukum, yakni ketentuan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang di dalamnya ada UMP dan UMK untuk sisi formulanya," ujar Nurjaman.

Makanya, Apindo berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, sebelum menggugat, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar revisi tersebut dibatalkan.

"Kalau pendekatan-pendekatan tidak membuahkan hasil, kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Termasuk mengajukan gugatan ke PTUN terkait dengan kebijakan Pergub revisi tersebut," ucap Nurjaman.

2. Pengusaha pertanyakan kebijakan Menaker Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat) Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mempertanyakan kebijakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, terkait keputusan Anies merevisi UMP 2022.

Sebab, menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) seharusnya mengetahui dan merespons apabila ada Pemprov yang ingin merevisi UMP yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan, karena mereka yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman.

157

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat) Sarman mengatakan Kemnaker harus bertindak cepat dalam merespons keputusan Anies merevisi UMP 2022. Jika tidak, dia khawatir kalangan pengusaha tak akan produktif menjalankan usahanya karena fokus melayangkan gugatan pada Anies.

"Ini harus segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemik COVID-19," ucap Sarman.

158

Judul Demi Keadilan, Anies Baswedan Tidak Ikuti Keputusan Menaker dan Tetap Naikan UMP Jakarta

Nama Media akurat.co


Halaman/URL https://akurat.co/demi-keadilan-anies-baswedan-tidak-ikuti-keputusan-menaker-dan-tetap-naikan-ump-jakarta

Jurnalis News

Tanggal 2021-12-19 16:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Padahal inflasi di Jakarta (sebesar) 1,1 persen. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi, maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di Indonesia, khususnya di Jakarta tidak memberikan rasa keadilan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Saya rasa pengusaha bisa merasakan kok bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula sangat kecil, kemudian ketika kita perhatikan Provinsi DKI Jakarta salah satu provinsi yang tidak ada UMP kota dan UMP kabupaten, jadi ketika diputuskan dilevel provinsi maka itu final

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal, karena toh biasanya naik 8,6 persen, sekarang (UMP DKI Jakarta) malah 5,1 persen

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih konsisten dengan keputusannya menaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 tanpa mengikuti keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Anies menilai keputusan Menaker tidak menunjukan rasa keadilan bagi para pekerja di Jakarta. Anies menjelaskan, kenaikan UMP Jakarta sebelum pandemi rata-rata sebesar 8,6 persen. Sementara pada tahun 2022, sesuai arahan Kemenaker kenaikan UMP di Jakarta sebesar 0,86 persen.

159

DEMI KEADILAN, ANIES BASWEDAN TIDAK IKUTI KEPUTUSAN MENAKER DAN TETAP NAIKAN UMP JAKARTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih konsisten dengan keputusannya menaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 tanpa mengikuti keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Anies menilai keputusan Menaker tidak menunjukan rasa keadilan bagi para pekerja di Jakarta. Anies menjelaskan, kenaikan UMP Jakarta sebelum pandemi rata-rata sebesar 8,6 persen. Sementara pada tahun 2022, sesuai arahan Kemenaker kenaikan UMP di Jakarta sebesar 0,86 persen.

"Padahal inflasi di Jakarta (sebesar) 1,1 persen. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi, maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di Indonesia, khususnya di Jakarta tidak memberikan rasa keadilan," katanya, Minggu (19/12/2021).

Anies merasa para pelaku usaha juga bisa merasakan bahwa keputusan Menaker itu memiliki efek pertambahan pendapatan pekerjaan atau buruh yang sangat kecil. Selain itu, Jakarta merupakan provinsi yang tidak ada upah minimum kota, seperti kota atau kabupaten lain di Indonesia. Di Jakarta, besaran upah diputuskan oleh pemerintah provinsi.

"Saya rasa pengusaha bisa merasakan kok bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula sangat kecil, kemudian ketika kita perhatikan Provinsi DKI Jakarta salah satu provinsi yang tidak ada UMP kota dan UMP kabupaten, jadi ketika diputuskan dilevel provinsi maka itu final," katanya.

Dia menegaskan, atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional itu, Pemerintah Provinsi DKI memutuskan menaikan UMP DKI Jakarta berdasarkan perhitungan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama aspek keadilan.

"Karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal, karena toh biasanya naik 8,6 persen, sekarang (UMP DKI Jakarta) malah 5,1 persen," katanya.[].

160

Judul Langkah Anies Naikkan UMP Dinilai Selaras UU Ciptaker

Nama Media harianjogja.com


Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/12/19/500/1091224/langkah-anies-naikkan-ump-dinilai-selaras-uu-ciptaker


Tanggal 2021-12-19 16:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.

LANGKAH ANIES NAIKKAN UMP DINILAI SELARAS UU CIPTAKER

Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari kalangan pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut. Pertama, dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Gubernur wajib menetapkan upah dan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP.

"Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," ujar Timboel kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Apabila mengacu pada regulasi operasionalnya, PP No. 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 26 ayat 2, penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan di rentang nilai tertentu antara batas atas (BA) dan batas bawah (BB) upah minimum wilayah yang bersangkutan.

Dengan indikator nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI senilai Rp2.336.429, rata-rata jumlah anggota keluarga di Jakarta sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang

161

bekerja sebanyak 1,44 orang, maka didapat nilai BA UMP senilai Rp.5.565.244 dan BB Rp2.782.622.

Dengan nilai BA dan BB tersebut, maka Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk menetapkan penyesuaian nilai UMP 2022 di rentang nilai Rp. 5.565.244 dan Rp. 2.782.622.

"Jadi, kalau Gubernur DKI menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854, maka nilai tersebut masih dalam rentang BA dan BB yang diamanatkan PP No. 36 tersebut," jelasnya.

Dengan kata lain, Timboel menilai, tidak ada yang salah dengan revisi tersebut UMP DKI tahun depan sudah ditetapkan sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021.

Kedua, mengacu pada Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja, Gubernur menetapkan UMP berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dengan kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen, maka upah riil pekerja terjaga karena kenaikan UMP 2022 lebih besar dari nilai inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

Hal tersebut diperkirakan mendongkrak daya beli pekerja serta meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mengakselerasi pergerakan barang dan jasa.

Sebagai informasi, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto/PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Sekadar catatan, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan level nasional, yakni 61,51 persen. Sementara itu, secara nasional konsumsi rumah tangga menyumbang 57,6 persen terhadap PDB.

Diberitakan sebelumnya, keputusan Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha. Kenaikan tersebut menaikkan UMP di Ibu Kota senilai Rp225.667 sehingga jumlahnya menjadi Rp4,64 juta.

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.

"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah," kata Nurzaman kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

162

Judul Pengusaha Tolak Kenaikan UMP 2022 Yang Ditetapkan Sepihak Gubernur DKI

Nama Media jagatbisnis.com


Halaman/URL https://jagatbisnis.com/pengusaha-tolak-kenaikan-ump-2022-yang-ditetapkan-sepihak-gubernur-dki/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 16:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Pengusaha menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen. UMP tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Karena sebagian besar pengusaha di Jakarta memilih untuk tetap mengacu pada besaran UMP yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI.

PENGUSAHA TOLAK KENAIKAN UMP 2022 YANG DITETAPKAN SEPIHAK GUBERNUR DKI

JagatBisnis.com- Pengusaha menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen. UMP tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Karena sebagian besar pengusaha di Jakarta memilih untuk tetap mengacu pada besaran UMP yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI.

“Bahkan ada beberapa dari pengusaha yang belum dapat memikirkan strategi lain, apabila kenaikan UMP 2022 tetap dipaksakan naik 5,1 persen,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Dia mempertanyakan, atas dasar apa hukum revisi kenaikan UMP DKI oleh Gubernur DKI menjadi Rp4.641.854. Karena penetapan revisi ini tidak melalui sidang Dewan Pengupahan DKI. Maka, pengusaha bakal menggunakan nilai UMP 2022 Rp4.453.935,536, yang hanya naik 0,85 persen tahun ini.

“Kenaikan UMP 2022 di tengah pandemi ini semakin membebani para pengusaha untuk bangkit lagi pasca pandemi Covid-19. Apalagi, di tengah perbaikan perekonomian daerah sebagai akibat

163

dari pandemi, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI yang merevisi besaran kenaikan UMP di Jakarta.

Karena sebelum Anies merevisi UMP, ia telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

“Kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP,” ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

Ia mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022. Karena itu merupakan itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Tapi putusan itu juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.

“Kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemenaker untuk meluruskan dan memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19,” tutupnya. (*/eva)

164

Judul Penyesuaian UMP 2021 DKI Jakarta, Langgar UU Cipta Kerja?



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479336/penyesuaian-ump-2021-dki-jakarta-langgar-uu-cipta-kerja


Tanggal 2021-12-19 16:21:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya seluruh gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP. Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jika Gubernur DKI menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854, maka nilai tersebut masih dalam rentang yang diamanatkan PP No. 36 tersebut

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini artinya daya beli pekerja akan meningkat. Daya beli yang meningkat akan mendorong konsumsi sehingga pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan sangat mendukung konsumsi agregat

Ringkasan

Kalangan pekerja menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Meski tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar regulasi.

165

PENYESUAIAN UMP 2021 DKI JAKARTA, LANGGAR UU CIPTA KERJA?

JAKARTA - Kalangan pekerja menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Meski tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar regulasi.

Mengacu pada Pasal 88C Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan diatur dengan jelas bahwa penetapan UMP merupakan kewajiban gubernur. Pasal 88C ayat (3) secara spesifik juga menyebutkan bahwa UMP ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Ini artinya seluruh gubernur termasuk Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP. Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," kata Timboel, Minggu (19/12/2021).

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan mengamanatkan penyesuaian upah nilai minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. Timboel mengatakan UMP DKI Jakarta saat ini masih berada dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.

Dengan nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI Rp2,33 juta, rata-rata jumlah anggota keluarga di DKI sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja di DKI sebanyak 1,44 orang, maka nilai batas atas UMP DKI berada di angka Rp5.565.244 dan batas bawah di angka Rp2.782.622 per bulan.

"Jika Gubernur DKI menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854, maka nilai tersebut masih dalam rentang yang diamanatkan PP No. 36 tersebut," jelasnya.

Timboel mengatakan penyesuaian kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta di angka 5,1 persen merupakan nilai yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Kenaikan UMP yang berada di atas nilai inflasi dia sebut bakal menjaga daya beli pekerja karena upah riil pekerja tidak tergerus.

"Ini artinya daya beli pekerja akan meningkat. Daya beli yang meningkat akan mendorong konsumsi sehingga pergerakan barang dan jasa akan lebih cepat lagi. Konsumsi pekerja akan sangat mendukung konsumsi agregat," kata Timboel.

166

Judul Anies Revisi UMP DKI, Pengusaha Ngadu ke Kemenaker



Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211219150426-4-300378/anies-revisi-ump-dki-pengusaha-ngadu-ke-kemenaker

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 16:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

Ringkasan

Para pengusaha Indonesia terutama yang berada di DKI Jakarta 'murka' terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Revisi ini menjadikan UMP DKI yang seharusnya hanya naik 0,85% menjadi 5,1%. Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya sangat kaget melihat kabar kenaikan tersebut. Sebab, pihaknya bahkan belum menerima Surat Keputusan kenaikan UMP dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

167

ANIES REVISI UMP DKI, PENGUSAHA NGADU KE KEMENAKER

Para pengusaha Indonesia terutama yang berada di DKI Jakarta 'murka' terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Revisi ini menjadikan UMP DKI yang seharusnya hanya naik 0,85% menjadi 5,1%.

Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya sangat kaget melihat kabar kenaikan tersebut. Sebab, pihaknya bahkan belum menerima Surat Keputusan kenaikan UMP dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/12/2021).

Ia mengakui bahwa betul jika Gubernur Anies telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait dengan UMP ini. Terutama karena serikat buruh melakukan demo di Balai Kota dan menolak kenaikan UMP yang dianggap terlalu kecil.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," kata dia.

Oleh karenanya, para pengusaha meminta penjelasan resmi dari Menaker Ida terkait hal tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada perubahan revisi yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada para pengusaha.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," pungkasnya.

168

Judul DKI Jakarta Revisi UMP, Pengusaha Menanti Kabar Menaker



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1819286/dki-jakarta-revisi-ump-pengusaha-menanti-kabar-menaker

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-19 16:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan,karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif,disisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi covid 19

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi sekaligus menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp225.667. Berarti, UMP Jakarta naik 5,1 persen di 2022. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang awalnya sebesar 0,85 persen. Hal ini sebagaimana berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen atau naik sebesar Rp225.667 dari UMP 2021.

169

DKI JAKARTA REVISI UMP, PENGUSAHA MENANTI KABAR MENAKER

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi sekaligus menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp225.667. Berarti, UMP Jakarta naik 5,1 persen di 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang awalnya sebesar 0,85 persen. Hal ini sebagaimana berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen atau naik sebesar Rp225.667 dari UMP 2021.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Desember 2021.

Dirinya mempertanyakan apakah SK tersebut telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ini dikarenakan, Menaker menjadi salah satu yang bertanggung jawab dalam menegakan regulasi yang berkaitan dengan UMP.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.

Dirinya pun menghormati itikad baik Gubernur DKI Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Akan tetapi, semua ada dasar hukum dan regulasinya.

Di sinilah, lanjut Sarman, peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dikarenakan, menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara Pengusaha dan Pekerja.

"Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan,karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, disisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi covid 19," ujarnya.

170

Judul UMP DKI Jakarta Naik 5,1 Persen, Pengusaha Sebut Anies Baswedan Tak taat Aturan



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4789846/ump-dki-jakarta-naik-51-persen-pengusaha-sebut-anies-baswedan-tak-taat-aturan


Tanggal 2021-12-19 16:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Pendapat Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan bahwa Gubernur DKI Jakarta terlalu jauh bersikap, dan ini pertanda buruk buat Penegakan Hukum di Indonesia

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021

Ringkasan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, atau menjadi Rp 4.641.854. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyatakan, Anies Baswedan telah menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

171

UMP DKI JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN, PENGUSAHA SEBUT ANIES BASWEDAN TAK TAAT ATURAN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen, atau menjadi Rp 4.641.854.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menyatakan, Anies Baswedan telah menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kebijakan itu, tertulis upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2021. Sementara Gubernur DKI Jakarta baru saja menetapkan UMP jilid kedua.

"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19 di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi, karena itu belum tentu benar.

"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.

Dia lantas merujuk kepada putusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum 2022 pada 16 November 2021. Kebijakan penetapan upah minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pendapat Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan bahwa Gubernur DKI Jakarta terlalu jauh bersikap, dan ini pertanda buruk buat Penegakan Hukum di Indonesia," ujar Adi.

Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 akhirnya naik 5,1 persen. Keputusan ini diambil langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan adanya keputusan ini maka UMP 2022 DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854.

Anies menegaskan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada. Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

"UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).



Selain itu, Anies Baswedan juga menyatakan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan untuk semua pihak. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

172

Judul Pencairan BSU Gaji Rp1 Juta Desember 2021, 5 Rekening yang Gagal Dapat BLT Subsidi Gaji !



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903271213/pencairan-bsu-gaji-rp1-juta-desember-2021-5-rekening-yang-gagal-dapat-blt-subsidi-gaji


Tanggal 2021-12-19 16:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Sejumlah pekerja dapat melakukan tahap pencairan BLT Subsidi Gaji sebelum tanggal ini, lengkap dengan solusi jika tak dapat tanda mendapatkan BSU lewat call center. Bagi sejumlah pekerja yang akan melakukan pencairan BLT Subsidi Gaji atau BSU pada Desember 2021 ada beberapa hal yang harus diketahui sebelumnya, salah satunya adalah mengenai tanggal akhir penyaluran.

PENCAIRAN BSU GAJI RP1 JUTA DESEMBER 2021, 5 REKENING YANG GAGAL DAPAT BLT SUBSIDI GAJI !

Sejumlah pekerja dapat melakukan tahap pencairan BLT Subsidi Gaji sebelum tanggal ini, lengkap dengan solusi jika tak dapat tanda mendapatkan BSU lewat call center.

Bagi sejumlah pekerja yang akan melakukan pencairan BLT Subsidi Gaji atau BSU pada Desember 2021 ada beberapa hal yang harus diketahui sebelumnya, salah satunya adalah mengenai tanggal akhir penyaluran.

Sebab sebelumnya Kemnaker sebagai penyelenggara telah memastikan akan melakukan penyaluran sebelum tanggal yang telah ditetapkan ke sejumlah pekerja yang telah mendapatkan tanda menjadi penerima bantuan tersebut.

Berikut ini cara cek status terbaru BSU gelombang 2 dan 5 rekening yang gagal dapat BLT Subidi Gaji atau BSU.

173

Bagi Anda yang menanyakan BSU BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, Bantuan Subsidi Upah atau BSU masih cair sampai 15 Desember 2021. Berarti masih ada 5 hari lagi untuk cairkan BLT Subsidi Gaji.

Nominal bantuan yang diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat dan kriteria yaitu sebesar Rp 1 juta. Sebagai informasi yang dimaksud BSU gelombang 2 adalah BSU 2021 yang disalurkan di tahap perluasan kepada 1,6 juta karyawan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kemnaker hanya memberikan BSU 2021 kepada 8,7 juta karyawan yang kerja di daerah yang terdampak PPKM Level 4 dan Level 3 sesuai Inmendagri No. 22/2021 dan No. 23/2021.

Hingga saat ini sebanyak 7.193.115 pekerja atau buruh yang sudah rasakan manfaat BLT Subsidi Gaji dari mulai tahap 1 hingga tahap perluasan.

Berikut daftar jumlah pekerja yang sudah pasti dapat dan sudah merasakan manfaat BLT Subsidi Gaji: Untuk memastikan status terbaru apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BSU, Anda bisa cek melalui link dari Kemnaker.

Berikut cara cek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan via link Kemnaker: Nantinya BLT Subsidi Gaji akan cair ke rekening bank Himbara. Rekening yang termasuk dalam bank Himpunan Bank Milik Negara yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri.

Selain itu terdapat 5 rekening yang tidak bisa untuk mencairkan BSU gelombang 2.

Berikut ini 5 rekening yang dipastikan tak dapat BLT Subsidi Gaji: Jika Anda bukan pemilik bank Himbara, nantinya Anda akan diminta memberikan data diri oleh HRD perusahaan Anda untuk pembuatan rekening baru agar BLT Subsidi Gaji langsung cair ke rekening baru Anda.*** (Iman Fakhrudin/Beritadiy.com) Artikel ini sudah tayang di Beritadiy.com dengan judul “Status Terbaru BSU Gelombang 2 Bisa Dicek via Link Ini, Hindari 5 Rekening yang Gagal Dapat BLT Subsidi Gaji”

174

Judul Tuding Anies Tak Patuhi PP Terkait Revisi UMP, Apindo DKI: Kami Juga Bisa Langgar Pergub



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/19/160341/tuding-anies-tak-patuhi-pp-terkait-revisi-ump-apindo-dki-kami-juga-bisa-langgar-pergub

Jurnalis Agung Sandy Lesmana

Tanggal 2021-12-19 16:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasalnya, formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya ada dalam aturan itu. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman mengatakan, seharusnya nilai UMP ditentukan berdadarkan aturan tersebut. Jika Anies tidak mengikuti aturan itu, ia pun menyatakan para pengusaha juga bisa melanggar Kepgub Anies.

TUDING ANIES TAK PATUHI PP TERKAIT REVISI UMP, APINDO DKI: KAMI JUGA BISA LANGGAR PERGUB

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasalnya, formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya ada dalam aturan itu.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman mengatakan, seharusnya nilai UMP ditentukan berdadarkan aturan tersebut. Jika Anies tidak mengikuti aturan itu, ia pun menyatakan para pengusaha juga bisa melanggar Kepgub Anies.

"Kami boleh enggak langgar Pergub? Kalau pak Gubernur langgar PP, kami juga bisa langgar Pergub dong," ujar Nurzaman saat dikonfirmasi, Minggu (19/12/2021).

Menurut Nurzaman, keputusan Anies itu akan memberikan dampak signifikan. Dikhawatirkan daerah lain juga akan merubah nilai UMP yang sudah ditetapkan.

175

"Dampaknya sangat besar. Karena yang lain juga bisa merubahnya. Ini berisiko. Kenaikan upah ini kami tidak menaikkan besar kecil aturan. Kami merujuk pada regulasi," jelasnya.

Ia pun menilai keputusan Anies itu hanya membebani para pengusaha yang sudah kesulitan karena pandemi Covid-19.

"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah," pungkasnya.

Karena itu, Nurzaman meminta agar Anies kembali kepada Keputusan Gubernur DKI yang lama soal pengupahan. Dalam aturan itu tertulis UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu jadi Rp4.453.953.

Jika tidak, ia mengancam akan menggugat Mantan Mendikbud itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau tidak urung, kami tida akan tinggal dia. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk mengadukan ke PTUN," jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku akan mempelajari regulasi baru soal kenaikan UMP DKI 2022 itu. Sebab, sampai saat ini ia belum menerima aturan resmi yang dibuat Anies.

"Kami akan pelajari Pergub dulu isinya apa dan akan berkoordinasi dengan nasional apindo karena dampak bila merubah ini bukan cuma untuk Jakarta tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan negosiasi ulang formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbuah manis. Anies berhasil menaikkan nilai UMP 2022 menjadi 5,1 persen.

Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Anies mengaku terpaksa menerbitkan Kepgub itu karena sudah tenggat waktunya. Jika tidak menetapkan sesuai formula di PP itu, ia akan dianggap melanggar Undang-undang.

Namun, Anies merasa kenaikan nilai UMP di Jakarta terlalu kecil. Pasalnya, kondisi perekonomian di ibu kota dinilainya sudah bisa menaikan UMP yang lebih tinggi.


"Dengan kenaikan Rp 225.557, per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp 37.749," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

176

Judul Tuding Anies Tak Patuhi PP Terkait Revisi UMP, Apindo DKI: Kami Juga Bisa Langgar Pergub

Nama Media siapgrak.com


Halaman/URL https://siapgrak.com/artikel/7NDE2k8

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 16:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasalnya, formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya ada dalam aturan itu. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman mengatakan, seharusnya nilai UMP ditentukan berdadarkan aturan tersebut. Jika Anies tidak mengikuti aturan itu, ia pun menyatakan para pengusaha juga bisa melanggar Kepgub Anies.

TUDING ANIES TAK PATUHI PP TERKAIT REVISI UMP, APINDO DKI: KAMI JUGA BISA LANGGAR PERGUB

SIAPGRAK.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasalnya, formula untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seharusnya ada dalam aturan itu.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman mengatakan, seharusnya nilai UMP ditentukan berdadarkan aturan tersebut. Jika Anies tidak mengikuti aturan itu, ia pun menyatakan para pengusaha juga bisa melanggar Kepgub Anies.

"Kami boleh enggak langgar Pergub? Kalau pak Gubernur langgar PP, kami juga bisa langgar Pergub dong," ujar Nurzaman saat dikonfirmasi, Minggu (19/12/2021).

Menurut Nurzaman, keputusan Anies itu akan memberikan dampak signifikan. Dikhawatirkan daerah lain juga akan merubah nilai UMP yang sudah ditetapkan.

177

"Dampaknya sangat besar. Karena yang lain juga bisa merubahnya. Ini berisiko. Kenaikan upah ini kami tidak menaikkan besar kecil aturan. Kami merujuk pada regulasi," jelasnya.

Ia pun menilai keputusan Anies itu hanya membebani para pengusaha yang sudah kesulitan karena pandemi Covid-19.

"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah," pungkasnya.

Karena itu, Nurzaman meminta agar Anies kembali kepada Keputusan Gubernur DKI yang lama soal pengupahan. Dalam aturan itu tertulis UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu jadi Rp4.453.953.

Jika tidak, ia mengancam akan menggugat Mantan Mendikbud itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk mengadukan ke PTUN," jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku akan mempelajari regulasi baru soal kenaikan UMP DKI 2022 itu. Sebab, sampai saat ini ia belum menerima aturan resmi yang dibuat Anies.

"Kami akan pelajari Pergub dulu isinya apa dan akan berkoordinasi dengan nasional apindo karena dampak bila merubah ini bukan cuma untuk Jakarta tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan negosiasi ulang formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbuah manis. Anies berhasil menaikkan nilai UMP 2022 menjadi 5,1 persen.

Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.


Namun, Anies merasa kenaikan nilai UMP di Jakarta terlalu kecil. Pasalnya, kondisi perekonomian di ibu kota dinilainya sudah bisa menaikan UMP yang lebih tinggi.


“Dengan kenaikan Rp 225.557, per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp 37.749," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

178

Judul Buruan Cairkan dan Cek Rekening, BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Desember 2021 !



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903271198/buruan-cairkan-dan-cek-rekening-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-desember-2021


Tanggal 2021-12-19 16:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BURUAN CAIRKAN DAN CEK REKENING, BSU BPJS KETENAGAKERJAAN CAIR DESEMBER 2021 !

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan adanya percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2021 kepada pekerja dengan sejauh ini bantuan sudah tersalurkan kepada 7.163.043 orang.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Menaker Ida mengatakan bahwa dia telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 itu adalah aturan perluasan penerima BSU 2021, mengingat masih ada sisa dari anggaran BSU pada tahun 2021 ini.

179

Dilansir dari Beritadiy.com dengan artikel “Tinggal 5 Hari Lagi! Buruan Cairkan BSU Kemnaker: BLT Rp1 Juta Cair ke Rekening Mana, Cek di Sini" Pekerja penerima BSU Rp1 Juta dari Kemnaker masih memiliki waktu untuk cairkan BLT lima (5) hari lagi terhitung hari ini, Jumat, 10 Desember 2021.

Namun sebelum cairkan BSU Rp1 juta dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut, pekerja dapat cek terlebih dahulu rekening yang digunakan untuk pencairan BLT tersebut.

Cek rekening untuk pencairan BSU Rp1 juta bisa dicek di laman resmi Kemnaker, yaitu dengan cara login di kemnaker.go.id. Tahun 2021 ini, Kemnaker memberikan BSU Rp1 juta kepada lebih dari 8 juta pekerja di seluruh Indonesia dalam beberapa tahap, termasuk tahap perluasan yang dimulai sejak November 2021.

Tahap perluasan ini merupakan program Kemnaker untuk menyalurkan sisa anggaran BSU di tahun 2021 serta upaya pemerintah untuk mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi.

Melansir laman Instagram resmi @kemnaker, pada tahap perluasan, sebanyak 497 ribu orang sudah menjadi penerima BSU Rp1 juta tersebut. Sementara total pekerja yang menjadi penerima BLT Rp1 juta dari Kemnaker yaitu sebanyak 7.193.115 orang.

Adapun pekerja yang bisa menjadi penerima BSU Kemnaker yaitu yang sudah memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima serta tidak menjadi penerima bansos lain dari pemerintah, yaitu: Hal ini dimaksudkan akan BLT Rp1 juta dari Kemnaker tersebut dapat cair secara merata dan terhindari dari adanya duplikasi data.

Melansir ANTARANEWS, Kamis, 25 November 2021 saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan dari data calon penerima BSU, termasuk yang jika ada yang terbukti menjadi penerima bansos lain tidak akan bisa dapat BLT Rp1 juta.

Pada bulan Desember 2021 ini pekerja dapat segera cairkan BSU ke sebelum tanggal 15 Desember 2021 atau tepatnya terhitung 5 hari lagi mulai 10 Desember 2021.

Maka dari itu pekerja dapat pastikan di laman kemnaker.go.id untuk mengetahui statusnya saat ini. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu pekerja sudah memiliki akun Berikut cara lengkap cek status pekerja calon penerima BSU di kemnaker.go.id: Status pekerja calon penerima BSU akan tampak di menu tersebut lengkap dengan keterangan lainnya untuk penyaluran BLT Kemnaker.

Jika status pekerja muncul calon penerima maka pekerja belum menjadi terdaftar, namun jika sudah terdata menjadi penerima maka BSU Rp1 juta akan segera cair.

BSU Rp1 juta dapat segera dilakukan aktivasi rekening jika sudah dapat status penyaluran dari kemnaker.go.id. Pada status penyaluran di kemnaker.go.id juga akan muncul keterangan tanggal terakhir aktivasi serta rekening Bank yang digunakan untuk pencairan BSU.

Perlu diingat bahwa BSU Kemnaker hanya dapat cair ke rekening bank usai rekening tersebut selesai diaktivasi.*** (Mufit Apriliani/Beritadiy.com)

180

Judul Naikkan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 persen, Anies Baswedan Dipuji Serikat Pekerja: Pemimpin Cerdas

Nama Media bogor.tribunnews.com


Halaman/URL https://bogor.tribunnews.com/2021/12/19/naikkan-ump-dki-2022-jadi-51-persen-anies-baswedan-dipuji-serikat-pekerja-pemimpin-cerdas

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 16:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi bergembiralah pengusaha, Pak Anies sangat cerdas, menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada, dan juga berdasarkan hukum yang berkeadilan dan juga kalkulasi ekonomi

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Secara DKI kenaikannya mungkin puluhan triliun (peningkatan daya), dan ini sangat menguntungkan pengusaha

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Justru kenaikan UMP di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi Gubernur Anies justru menguntungkan pengusaha, kenapa? karena akan terjadi daya beli

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta buruh Indonesia dan buruh DKI Jakarta mengapresiasi, itu yang pertama, karena akan terjadi peningkatan daya beli yang berimplikasi pada daya beli

181

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 yang ditekennya pada 20 November 2021 lalu. Upah yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 38.000, kini naik jadi 5,1 persen atau Rp 225.667, sehingga nilainya menjadi Rp 4.641.854 per bulan.

NAIKKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN, ANIES BASWEDAN DIPUJI SERIKAT PEKERJA: PEMIMPIN CERDAS

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 yang ditekennya pada 20 November 2021 lalu.

Upah yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 38.000, kini naik jadi 5,1 persen atau Rp 225.667, sehingga nilainya menjadi Rp 4.641.854 per bulan.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies berdasarkan keterangannya dari PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Anies mengatakan, keputusan ini diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi yang ada.

Selain itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Gubernur Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir adalah 8,6 persen.

“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," jelasnya Anies.

Anies membeberkan, data pendukung kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dan rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen.

Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30 persen. Kemudian pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

182

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen ebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

Sementara itu, berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Nantinya inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen Said Iqbal beri pujian Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,8 persen jadi 5,1 persen merupakan keputusan yang cerdas.

Anies disebut sebagai sosok cerdas karena mampu mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi hukum dan prediksi dampak ekonomi dalam keputusan kenaikan UMP tersebut.

"Jadi bergembiralah pengusaha, Pak Anies sangat cerdas, menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada, dan juga berdasarkan hukum yang berkeadilan dan juga kalkulasi ekonomi," kata Said dalam keterangan video dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/12/2021).

Said juga menyebut, kenaikan UMP sebesar 5,1 persen di DKI Jakarta akan meningkatkan perekonomian di DKI Jakarta. Dia mengatakan akan ada puluhan triliun rupiah peningkatan konsumsi masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

"Secara DKI kenaikannya mungkin puluhan triliun (peningkatan daya), dan ini sangat menguntungkan pengusaha," ujar dia.

Dia juga berulang kali menyebut, kenaikan UMP akan menguntungkan para pengusaha karena akan ada banyak transaksi ketika buruh diberikan upah yang lebih tinggi.

"Justru kenaikan UMP di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi Gubernur Anies justru menguntungkan pengusaha, kenapa? karena akan terjadi daya beli," ucap Said.

Langkah Anies, kata Said, diapresiasi bukan hanya oleh kaum buruh dan kaum pekerja di DKI Jakarta, tetapi juga diapresiasi oleh seluruh buruh dan pekerja di Indonesia.

"Langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta buruh Indonesia dan buruh DKI Jakarta mengapresiasi, itu yang pertama, karena akan terjadi peningkatan daya beli yang berimplikasi pada daya beli," ujar dia.

Sebelumnnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Anies Revisi UMP DKI 2022 Jadi 5,1 persen, Said Iqbal Tebar Pujian, Sebut Anies Pemimpin Cerdas

183

Judul KSBSI Harapkan Bantuan Subsidi Upah yang Adaptif Saat Terjadi Bencana, Korban Harus Dapat BSU Gaji !



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-903271159/ksbsi-harapkan-bantuan-subsidi-upah-yang-adaptif-saat-terjadi-bencana-korban-harus-dapat-bsu-gaji


Tanggal 2021-12-19 16:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Saya maunya ada bantuan subsidi upah yang adaptif misalnya bencana - bencana seperti (erupsi) Semeru

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Kami apresiasi terhadap pemerintah, terlepas dari segala kekurangan saya kira itu bisa diperbaiki ke depan

positive - Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial) Untuk pekerja informal juga akan diperhatikan, untuk subsidi upah yang adaptif terhadap kalau ada bencana dan lain-lain. Ini juga menjadi masukan berharga bagi kami untuk pengembangan program

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengharapkan adanya bantuan subsidi upah (BSU) yang adaptif bagi pekerja yang menjadi korban bencana alam ke depannya ke depannya.

KSBSI HARAPKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH YANG ADAPTIF SAAT TERJADI BENCANA, KORBAN HARUS DAPAT BSU GAJI !


184

"Saya maunya ada bantuan subsidi upah yang adaptif misalnya bencana - bencana seperti (erupsi) Semeru," kata Presiden KSBSI Elly dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 tentang BSU yang diikuti dari Jakarta pada Rabu.

Elly mengatakan BSU saat ini hanya dikucurkan karena masa sulit akibat pandemi dan hal tersebut diakuinya tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Kalau BSU masih diberikan berarti dampak pandemi terhadap ekonomi masih berlanjut.

Di sisi lain, dia mengapresiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pemerintah pada tahun depan.

JKP adalah program yang menyasar pekerja korban pemutusan hubungan kerja (JKP) yang akan menerima tiga manfaat yaitu bantuan uang tunai, pelatihan kerja untuk membantu penerima manfaat mendapatkan pekerjaan kembali dan akses informasi pasar kerja.

"Kami apresiasi terhadap pemerintah, terlepas dari segala kekurangan saya kira itu bisa diperbaiki ke depan," ujar Elly.

Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Surya Lukita Warman mengatakan BSU adalah upaya jangka pendek mengatasi kondisi darurat akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa solusi jangka panjang terkait isu ketenagakerjaan termasuk JKP yang akan dimulai Februari 2022.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari KSBSI terkait BSU yang lebih adaptif.

"Untuk pekerja informal juga akan diperhatikan, untuk subsidi upah yang adaptif terhadap kalau ada bencana dan lain-lain. Ini juga menjadi masukan berharga bagi kami untuk pengembangan program," demikian Surya.***

185

Judul Raih Penghargaan IMWA, Satgas PPMI Parepare Terbaik di Indonesia

Nama Media fajar.co.id


Halaman/URL https://fajar.co.id/2021/12/19/raih-penghargaan-imwa-satgas-ppmi-parepare-terbaik-di-indonesia/

Jurnalis Muhammad Nursam

Tanggal 2021-12-19 15:40:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binapenta, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare berhasil meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2021. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, di Hotel Aston Cirebon, Sabtu 18 Desember 2021.

RAIH PENGHARGAAN IMWA, SATGAS PPMI PAREPARE TERBAIK DI INDONESIA

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare berhasil meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2021. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, di Hotel Aston Cirebon, Sabtu 18 Desember 2021.

Penghargaan dalam rangka peringatan Hari Migran Internasional itu, diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abd Latif, didampingi Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman.

Ada 15 penghargaan dan 12 kategori yang diserahkan pada kesempatan ini untuk perorangan dan lembaga. Salah satunya adalah Satgas PPMI terbaik kategori kabupaten kota yang diraih oleh Satgas PPMI Kota Parepare.

Kategori lainnya adalah SKPD tingkat provinsi terbaik dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI yang diraih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk kabupaten kota kantong PMI terbaik diraih oleh Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

186

Dalam ajang yang diikuti secara daring ratusan ribu PMI dari berbagai negara itu, juga diserahkan penghargaan kategori video inspirasi PMI yang diraih oleh Anissa Tifatul Hidayat, PMI yang saat ini tengah bekerja di Hongkong.

Kementerian juga menyerahkan penghargaan kategori media yang mendukung penuh program peduli PMI yang diraih oleh Metro TV. Adapun kategori purna migran terbaik diraih oleh Sutriana asal Kulon Progo.

187

Judul Formula Penghitungan di Balik Keputusan Anies Baswedan Revisi Kenaikan UMP DKI

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1541008/formula-penghitungan-di-balik-keputusan-anies-baswedan-revisi-kenaikan-ump-dki

Jurnalis Tempo.co

Tanggal 2021-12-19 15:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI, dari yang sebelumnya hanya 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Keputusan ini disambut kalangan buruh yang beberapa kali menggeruduk Balai Kota DKI menuntut Anies untuk menaikkan UMP sebesar 5 persen, atau diatas dari formula yang berlaku menurut UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan yakni PP Nomor 36 tahun 2021.

FORMULA PENGHITUNGAN DI BALIK KEPUTUSAN ANIES BASWEDAN REVISI KENAIKAN UMP DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI, dari yang sebelumnya hanya 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Keputusan ini disambut kalangan buruh yang beberapa kali menggeruduk Balai Kota DKI menuntut Anies untuk menaikkan UMP sebesar 5 persen, atau diatas dari formula yang berlaku menurut UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan yakni PP Nomor 36 tahun 2021.

Sabtu kemarin, Anies Baswedan merevisi besaran UMP DKI, dari Rp 4.453.935,536 yang hanya naik Rp 37.749 menjadi Rp 4.641.854. atau naik Rp 225.667. Revisi besaran UMP ini sesuai dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan minimal 5 persen.

Sejak semula, Anies mengaku terpaksa menaikkan UMP DKI hanya sebesar Rp 37 ribu karena mengikuti aturan dari pemerintah pusat. "Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap melanggar," kata dia saat orasi dalam demo buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021.

188

Anies mengatakan formula penghitungan UMP 2022 tidak cocok untuk diterapkan di Ibu Kota. Saat itu, Anies telah mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar formula UMP 2022 ditinjau kembali. "Formula ini tidak cocok di Jakarta," kata Anies

Berdasarkan siaran pers PPID Jakarta tentang revisi UMP DKI Sabtu, 18 Desember 2021, disebutkan sejumlah data pendukung di balik keputusan merevisi kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30%.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lalu mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Di dalam surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%)

Adapun Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%. Berdasar sejumlah proyeksi ekonomi itulah, Anies kemudian merevisi kenaikan UMP DKI menjadi sebesar Rp Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen dibanding tahun 2021.

189

Judul Tak Didukung Pebisnis, Langkah Anies Naikkan UMP Dinilai Selaras UU Ciptaker



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479307/tak-didukung-pebisnis-langkah-anies-naikkan-ump-dinilai-selaras-uu-ciptaker


Tanggal 2021-12-19 15:25:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.

TAK DIDUKUNG PEBISNIS, LANGKAH ANIES NAIKKAN UMP DINILAI SELARAS UU CIPTAKER

JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 dinilai tepat, meskipun mendapat respons negatif dari kalangan pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan ada 2 alasan mendasar yang melegitimasi keputusan tersebut.

Pertama, dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Gubernur wajib menetapkan upah dan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP.

"Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," ujar Timboel kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).


190

Dengan indikator nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI senilai Rp2.336.429, rata-rata jumlah anggota keluarga di Jakarta sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja sebanyak 1,44 orang, maka didapat nilai BA UMP senilai Rp.5.565.244 dan BB Rp2.782.622.




Kedua, mengacu pada Pasal 88 ayat (3) UU Cipta Kerja, Gubernur menetapkan UMP berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dengan kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen, maka upah riil pekerja terjaga karena kenaikan UMP 2022 lebih besar dari nilai inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

Hal tersebut diperkirakan mendongkrak daya beli pekerja serta meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mengakselerasi pergerakan barang dan jasa.

Sebagai informasi, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto/PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Sekadar catatan, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB di Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan level nasional, yakni 61,51 persen. Sementara itu, secara nasional konsumsi rumah tangga menyumbang 57,6 persen terhadap PDB.

Diberitakan sebelumnya, keputusan Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha. Kenaikan tersebut menaikkan UMP di Ibu Kota senilai Rp225.667 sehingga jumlahnya menjadi Rp4,64 juta.

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.

"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah," kata Nurzaman kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

191

Judul Revisi UMP DKI Jakarta Jadi Rp4,6 Juta Dinilai Tak Tepat, Ini Alasannya



Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/revisi-ump-dki-jakarta-jadi-rp46-juta-dinilai-tak-tepat-ini-alasannya.html

Jurnalis Dwi Aditya Putra

Tanggal 2021-12-19 14:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, seharusnya perubahan penetapan UMP dilakukan di Ibu Kota sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Yakni mengikuti formula penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

REVISI UMP DKI JAKARTA JADI RP4,6 JUTA DINILAI TAK TEPAT, INI ALASANNYA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, seharusnya perubahan penetapan UMP dilakukan di Ibu Kota sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Yakni mengikuti formula penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," kata dia dalam pernyataannya, Minggu (19/12).

192

Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengingat, Pemprof DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan sebelum merevisi besaran kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.

Dia pun mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons oleh Kemnaker, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan mengubah persentase kenaikan upah. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP 2022.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman.

Diketahui, dalam PP No. 36/2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai dalam formula penyesuaian upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.

"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," katanya.

[azz].

193

Judul UMP DKI Direvisi, Kadin: Pengusaha Bakal Mengacu Kenaikan Sebelumnya



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479314/ump-dki-direvisi-kadin-pengusaha-bakal-mengacu-kenaikan-sebelumnya


Tanggal 2021-12-19 14:58:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan mayoritas pelaku usaha di Ibu Kota bakal mengadopsi besaran penyesuaian upah minimum provinsi 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan di angka 0,85 persen, alih-alih menggunakan angka revisi terbaru 5,1 persen. Revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta dinilai belum mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder terkait dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

UMP DKI DIREVISI, KADIN: PENGUSAHA BAKAL MENGACU KENAIKAN SEBELUMNYA

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan mayoritas pelaku usaha di Ibu Kota bakal mengadopsi besaran penyesuaian upah minimum provinsi 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan di angka 0,85 persen, alih-alih menggunakan angka revisi terbaru 5,1 persen.

Revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta dinilai belum mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder terkait dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Pengusaha akan mengacu pada besaran kenaikan yang ditetapkan di awal karena itu yang disepakati secara tripartit. Yang kami pantau ketetapan baru ini hanya masukan dari segelintir serikat pekerja," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adi Mahfudz, Minggu (19/12/2021).

Adi menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi besaran kenaikan upah di luar kewajaran karena ditetapkan di luar batas waktu penetapan UMP. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan batas waktu penetapan UMP adalah 21 November 2021.

194

"Kami mengimbau pelaku usaha untuk tidak terkecoh dengan statement upah dari Gubernur DKI Jakarta karena ini di luar apa yang disepakati. Kiranya kita kembali dari penetapan yang pertama di angka 0,85 persen karena penetapannya sudah jelas mengacu ke UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan," paparnya.

Adi mengatakan pemakaian angka kenaikan UMP hasil revisi bisa berdampak buruk karena tidak memberi kepastian usaha. Pelaku usaha, lanjutnya, bisa mengurangi pembelian modal produksi untuk menunjang bisnis. Dia bahkan mengkhawatirkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penutupan bisnis karena ketidakmampuan pengusaha memenuhi kriteria upah di tengah tantangan pandemi.

"PHK mungkin terjadi karena pengusaha tidak sanggup mengikuti ketentuan upah. Sampai awal 2022 perusahaan sudah ada proyeksi masing-masing jadi sulit mengacu pada dua ketetapan. Pasti mengacu yang pertama," lanjutnya.

Adi juga berpendapat revisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta tidak akan berdampak signifikan karena hanya menjangkau sekitar 0,1 persen usaha dengan klasifikasi besar dan menengah. Sebagian besar usaha berskala mikro, kecil, dan menengah dia sebut belum memberi jaminan upah dan perlindungan bagi pekerja.

195

Judul Kemnaker diminta turun tangan terkait kenaikan UMP Jakarta menjadi 5,1%

Nama Media alinea.id


Halaman/URL https://www.alinea.id/nasional/kemnaker-diminta-turun-tangan-terkait-kenaikan-ump-jakarta-menjadi-5-1-b2cF298UR

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 14:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untuk mengklarifikasi terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Ibu Kota. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang menjelaskan, bahwa sebelumnya Anies telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan terkait formula penetapan UMP DKI 2022 yang tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

KEMNAKER DIMINTA TURUN TANGAN TERKAIT KENAIKAN UMP JAKARTA MENJADI 5,1%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untuk mengklarifikasi terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Ibu Kota.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang menjelaskan, bahwa sebelumnya Anies telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan terkait formula penetapan UMP DKI 2022 yang tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

Maka dari itu, para pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kemnaker sudah menjawab Surat tersebut, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

196

Sarman mengaku, bahwa saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merevisi mengenai kenaikan UMP DKI 2022 dari 0,85% atau Rp37.749 menjadi 5,1% atau naik Rp225.667.

"Kami hanya baru membaca pemberitaaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan melalu SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021. Kami baru sebatas mengetahui komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12), Anies menyatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Adapun salah satunya kajiannya yakni kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% hingga 5,5% pada tahun 2022.

Anies berharap keputusan kenaikan UMP tersebut bisa menaikan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

Meski hal tersebut merupakan itikad baik Anies dalam memperjuangkan nasib warganya, namun Sarman menilai putusan Anies tersebut tidak berdasarkan hukum dan regulasi. Di mana bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk meluruskan dan memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, Sarman khawatir jika revisi UMP ini dilakukan Gubernur Anies akan digugat oleh pihak pengusaha. Aksi saling gugat ini bisa jadi tidak produktif untuk pembangunan ekonomi. Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19," tutupnya.

197

Judul Anies Nilai Revisi Kenaikan Ump 5,1 Persen Beri Keadilan bagi Buruh

Nama Media rri.my.id


Halaman/URL https://rri.my.id/2021/12/19/anies-nilai-revisi-kenaikan-ump-51-persen-beri-keadilan-bagi-buruh/

Jurnalis Latu Ratri Mubyarsah

Tanggal 2021-12-19 13:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

Ringkasan



RRI.MY.ID –Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.

”Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi

198

yang ada saat ini, juga menjadi rasional,” kata Anies seperti dilansir dari RRI.MY.ID usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).




”Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan,” ujar Anies.


Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta. ”Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” imbuh Anies.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah Reporter : RRI.MY.ID

199

Judul Kemnaker Promosikan Reformasi Regulasi untuk Perkuat Investasi



Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/12/19/133423/kemnaker-promosikan-reformasi-regulasi-untuk-perkuat-investasi

Jurnalis Fabiola Febrinastri

Tanggal 2021-12-19 13:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia




200

Ringkasan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan reformasi regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di tanah air. Reformasi regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

KEMNAKER PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI UNTUK PERKUAT INVESTASI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan reformasi regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di tanah air. Reformasi regulasi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja," kata Anwar Sanusi melalui sambungan video, Sabtu (18/12/2021) waktu Dubai, Persatuan Emirat Arab.

Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci. Rinciannya, tenaga kerja asing (TKA), outsourcing (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.

Untuk mempermudah implementasi reformasi regulasi tersebut, pihaknya telah menyiapkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan bernama SIAP Kerja. Sistem ini merupakan pengembangan dari aplikasi SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

"SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," katanya.

Kata Anwar Sanusi, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan real time dalam satu data; serta menerapkan single sign on (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.

"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.

Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju.

201

Di hadapan tamu undangan dari berbagai negara, Ali Hapsah mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi yang menjadi modal besar untuk membangun perekonomian yang kuat.

Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi, di mana saat ini Indonesia memilki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas, dan lebih dari 5.000 LPK swasta.

"Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku," kata Ali Hapsah.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki 70 KKNI dan 723 SKKNI. "Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia," katanya.

Kerja sama dengan pemangku kepentingan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja, optimalisasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja dan forum komunikasi dengan industri untuk mendukung proses link and match ketenagakerjaan, pengembangan Unemployment Benefit, pengembangan profesionalisme sertifikasi kompetensi, dan mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri.

"Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif," ujarnya.

202

Judul Selamat Pemilik KTP Ini Sudah Ditransfer BSU Rp 1 Juta, Cek Daftar BLT Subsidi Gaji Cuma Input Nomor HP



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703265137/selamat-pemilik-ktp-ini-sudah-ditransfer-bsu-rp-1-juta-cek-daftar-blt-subsidi-gaji-cuma-input-nomor-hp?page=all

Jurnalis Iman Fakhrudin

Tanggal 2021-12-19 13:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Selamat pemilik KTP ini sudah ditransfer BSU Rp 1 juta, buruan cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji 2021 cuma input nomor HP, di linkKemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan penerima dana Bantuan Subsidi Upah atu BSU dilakukan melalui website BPJS Ketanagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pencairan bntun dilakukan di empat bank milik BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Sedangkan pekerja di Aceh akan mendapatkan BLT Subsidi Gaji melalui BSI.

SELAMAT PEMILIK KTP INI SUDAH DITRANSFER BSU RP 1 JUTA, CEK DAFTAR BLT SUBSIDI GAJI CUMA INPUT NOMOR HP

Selamat pemilik KTP ini sudah ditransfer BSU Rp 1 juta, buruan cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji 2021 cuma input nomor HP, di linkKemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan. Pengecekan penerima dana Bantuan Subsidi Upah atu BSU dilakukan melalui website BPJS Ketanagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pencairan bntun dilakukan di empat bank milik BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Sedangkan pekerja di Aceh akan mendapatkan BLT Subsidi Gaji melalui BSI.

"Jika mendapatkan informasi dari instansi pemberi bantuan bahwa dana tersebut disalurkan melalui Bank BRI maka aktivasi rekening dan pencairan dapat dilakukan di Unit Kerja Operasional Bank BRI (Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit) seluruh Indonesia membawa e- KTP dan bukti kepesertaan BPJS TK." tulis BRI di akun twitter resminya yang sudah terverifikasi, @BANKBRI_ID pada 18 Desember 2021.

203

BSU Rp 1 juta ini juga langsung ditransfer kepada para pemilik KTP yang menggunakan nomor rekening Himbara.

Sedangkan proses pencarian yang dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang bank ditujukan bagi karyawan yang menggunakan rekening bank swasta dan dibuatkan nomor rekening baru oleh pemerinth.

Berikut cara untuk mengetahui apakah pemilik KTP terdaftar sebagai penerima BSU Rp 1 juta atau BLT Subsidi Gaji 2021 melalui link Kemnaker, cukup dengan input nomor HP :

1. Klik link kemnaker.go.id 2. Klik "Masuk" di pojok kanan atas 3. Input nomor HP atau alamat email 4. Masukkan kata sandi 5. Klik "Masuk" 6. Setelah itu, isi data diri dengan lengkap dan cek pemberitahuan.

Lalu akan muncul beberapa informasi seputar BSU 2021, seperti sudah cair atau belum, hingga bank mana yang ditunjuk sebagai bank penyalur.

1. Sedangkan cara cek online penerima BLT Subsidi Gaji di link BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Klik link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id - Scroll ke bawah hingga menemukan kolom "Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima

BSU ?" - Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di kolom yang disediakan - Masukkan Nama Lengkap (Sesuai KTP) di kolom yang tersedia - Masukkan Tanggal Lahir - Klik kotak "I'm not a robot" - Klik "Lanjutkan" Jika lolos seleksi BPJS Ketenagakerjaan maka akan muncul notifikasi

sebagai berikut: "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021." Sementara itu jika tidak memenuhi syarat, akan muncul notifikasi sebagai berikut: "Mohon maaf, data tidak ditemukan" Sedangkan kriteria pemilik KTP yang sudah ditransfer BSU Rp 1 juta adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.

2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021. 3. Mempunyai gaji /upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. 4. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta,

maka persyaratan gaji /upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

5. Pekerja / Buruh penerima upah.

Itulah para pemilik KTP yang sudah ditransfer BSU Rp 1 juta dan cara cek penerima daftar penerima BLT Subsidi Gaji cuma input nomor HP.***.

204

Judul UMP DKI Direvisi, Pengusaha Klarifikasi ke Kemenaker



Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211219/12/1479293/ump-dki-direvisi-pengusaha-klarifikasi-ke-kemenaker


Tanggal 2021-12-19 13:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah) Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan

Ringkasan

Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyesuaian upah terbaru yang diumumkan Anies pada Sabtu (18/12/2021) tercatat tak mengikuti formula penghitungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

UMP DKI DIREVISI, PENGUSAHA KLARIFIKASI KE KEMENAKER

JAKARTA - Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi kepastian dan klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

205

Penyesuaian upah terbaru yang diumumkan Anies pada Sabtu (18/12/2021) tercatat tak mengikuti formula penghitungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Kenaikan UMP 2022 yang mulanya ditetapkan di angka 0,85 persen berubah menjadi 5,1 persen ketika sejumlah serikat buruh melayangkan protes.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Sarman Simanjorang mengatakan Anies telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan sebelum merevisi besaran kenaikan UMP. Surat tertanggal 22 November itu berisikan pernyataan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.

Sarman mempertanyakan apakah surat tersebut telah direspons oleh Menteri Ketenagakerjaan, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan mengubah persentase kenaikan upah. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas penetapan UMP 2022.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman ketika dihubungi, Minggu (19/12/2021).

Meski menghormati iktikad baik Pemprov DKI Jakarta yang menampung suara warganya mengenai upah, Sarman menilai penetapan UMP tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

Dalam PP No. 36/2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai dalam formula penyesuaian upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.

"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," katanya.

Sarman mengatakan penyesuaian UMP 2022 DKI Jakarta perlu dipastikan segera agar tak menimbulkan masalah berkepanjangan. Dia mengkhawatirkan bakal muncul gugatan dari dunia usaha yang justru bisa memengaruhi produktivitas.

206

Judul Kronologi Anies Baswedan Menaikkan UMP DKI Sebesar 5,1 Persen

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540975/kronologi-anies-baswedan-menaikkan-ump-dki-sebesar-51-persen

Jurnalis Tempo.co

Tanggal 2021-12-19 12:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik Rp 225.667 atau 5,1 persen dari tahun ini. Dengan begitu, total UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.854. Keputusan Anies disambut baik oleh para buruh namun dipertanyakan kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI menilai keputusan Anies tidak sesuai dengan sidang Dewan Pengupahan

KRONOLOGI ANIES BASWEDAN MENAIKKAN UMP DKI SEBESAR 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik Rp 225.667 atau 5,1 persen dari tahun ini. Dengan begitu, total UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.854.

Keputusan Anies disambut baik oleh para buruh namun dipertanyakan kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI menilai keputusan Anies tidak sesuai dengan sidang Dewan Pengupahan

Berikut kronologi kenaikan UMP DKI:

15 November 2021

Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah menggelar rapat dan menyepakati UMP DKI Jakarta 2022 naik 0,8 persen atau Rp 37 ribu menjadi Rp 4.453.935,536.

Sementara Dewan Pengupahan dari unsur pekerja mengusulkan agar nilai UMP dinaikkan lagi sekitar Rp 20 ribu menjadi Rp 4.473.845. Gubernur Anies Baswedan, menurut Ketua KADIN DKI Diana Dewi, lalu mengirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan.

21 November 2021

207

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menetapkan besaran UMP DKI Jakarta naik 0,8 persen atau Rp 37 ribu pada 2022 menjadi Rp 4.453.935,536. Pemprov DKI mengacu pada UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

26 November 2021

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan memerintahkan pemerintah serta DPR memperbaiki UU ini dalam waktu 2 tahun. MK memerintahkan untuk menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pemerintah tidak diperbolehkan aturan turunan yang berkaitan dengan UU tersebut.

29 November 2021

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat buruh lainnya menggelar unjuk rasa di Balai Kota mendesak Anies Baswedan membatalkan keputusannya tentang UMP DKI yang hanya naik Rp 37 ribu. Buruh beralasan UU Cipta Kerja inkonstitusional sehingga tak punya kekuatan hukum mengikat.

Di saat bersamaan, Anies mengatakan telah mengirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan agar meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 yang merujuk PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menurut Anies, aturan tersebut tidak memenuhi keadilan jika melihat kondisi nyata di lapangan.

8 Desember 2021

Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Anies Baswedan menepati janjinya soal revisi UMP 2022.

18 Desember 2021

Anies Baswedan merevisi keputusannya dan menetapkan UMP DKI 2022 naik 5,1 persen atau Rp Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

208

Judul Pengusaha Ancam Gugat UMP, Pemprov DKI Akui Tak Bisa Puaskan Semua Pihak



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5861525/pengusaha-ancam-gugat-ump-pemprov-dki-akui-tak-bisa-puaskan-semua-pihak

Jurnalis Muhammad Hanafi Aryan

Tanggal 2021-12-19 12:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Pemprov DKI Jakarta merespons rencana para pengusaha untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa memang tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak secara 100 persen.

PENGUSAHA ANCAM GUGAT UMP, PEMPROV DKI AKUI TAK BISA PUASKAN SEMUA PIHAK

Pemprov DKI Jakarta merespons rencana para pengusaha untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) 2022.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa memang tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak secara 100 persen.

"Memang tidak ada keputusan yang tentu saja memuaskan 100% semuanya. Tapi ini keputusan yang diambil untuk kepentingan yang lebih banyak lagi," kata Riza di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove, Kamal Utara, Jakarta Utara, Minggu (19/12/2021).

Riza menekankan, Pemprov DKI selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi semua pihak. Karena itu, dia berharap semua pihak dapat memahami keputusan Anies untuk menaikkan UMP DKI menjadi Rp 225.667 atau 5,1%.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha memberikan yang terbaik, bagi semua kepentingan buruh, kepentingan pengusaha dan tentu yang paling utama kepentingan masyarakat. Jadi,

209

mohon semuanya bisa memahami, mengerti emang situasinya seperti sekarang ini, kita masih menghadapi pandemi COVID," sebutnya.

Riza juga berharap persoalan UMP DKI ini bisa diselesaikan dalam sebuah dialog. Sebab, sekali lagi, dia menekankan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan semua pihak.

"Kami harapkan semua masalahnya bisa kita diskusikan, kita dialogkan, kita rumuskan, kita putuskan bersama. Jadi yang diputuskan oleh Pemprov semata-mata untuk kepentingan semua pihak," terang Riza.

Sebelumnya, para pengusaha berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PTUN. Anies bakal digugat lantaran merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota negara untuk 2022.



Lalu yang kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

"Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada," sebutnya.

Adi menjelaskan pengusaha tetap mengacu pada kenaikan UMP DKI yang diumumkan pada akhir November lalu yang naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

210

Judul Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Rp225 Ribu, Pengusaha Minta Kemenaker Klarifikasi

Nama Media askara.co


Halaman/URL https://www.askara.co/read/2021/12/19/24348/anies-baswedan-naikkan-ump-dki-rp225-ribu-pengusaha-minta-kemenaker-klarifikasi

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 12:26:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklarifikasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota menjadi naik sebesar Rp225 ribu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum merevisi UMP, Anies telah bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan dan menyebutkan formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI RP225 RIBU, PENGUSAHA MINTA KEMENAKER KLARIFIKASI

ASKARA - Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklarifikasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota menjadi naik sebesar Rp225 ribu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI), Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum merevisi UMP, Anies telah bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan dan menyebutkan formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

Lantaran itu, kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjawab surat tersebut. Dengan demikian, tidak ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

211

Sarman mengaku, saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari yang sebelumnya naik 0,85 persen atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Namun demikian, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Tapi, putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.

"Di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Untuk itu, Sarman menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk meluruskan dan memastikan proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19," tandasnya.

212

Judul Perkuat Investasi, Pemerintah Promosikan Reformasi Regulasi



Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1297588/perkuat-investasi-pemerintah-promosikan-reformasi-regulasi

Jurnalis Chairul Umam

Tanggal 2021-12-19 12:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia




213

Ringkasan

Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan utuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi,juga diharapkan mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

PERKUAT INVESTASI, PEMERINTAH PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI

Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan utuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi,juga diharapkan mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja," kata Anwar Sanusi melalui keterangan yang diterima RRI, Minggu (19/12/2021).

Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan, Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci.

Yaitu tenaga kerja asing (TKA), outsourcing (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.


"SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan real time dalam satu data; serta menerapkan single sign on (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.

"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indoensia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," ujarnya.

Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Di hadapan tamu undangan dari berbagai negara, Ali Hapsah mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi yang menjadi modal besar untuk membangun perekonomian yang kuat.

Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi, di mana saat ini Indonesia memilki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas, dan lebih dari 5.000 LPK swasta.

214

"Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku," kata Ali Hapsah.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki 70 KKNI dan 723 SKKNI. "Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia," katanya.

Kerja sama dengan pemangku kepentingan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja, optimalisasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja dan forum komunikasi dengan industri untuk mendukung proses link and match ketenagakerjaan, pengembangan Unemployment Benefit, pengembangan profesionalisme sertifikasi kompetensi, dan mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri.

"Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif," ujarnya.

215

Judul Anies Naikan Upah Jakarta, Pekerja Senang, Pengusaha Meradang



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1818609/anies-naikan-upah-jakarta-pekerja-senang-pengusaha-meradang

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-19 11:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari hanya Rp 37 ribu menjadi Rp 225 ribu. Dengan keputusan ini, maka UMP DKI naik 5,1 persen dari sebelumnya hanya Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta. Buruh girang menanggapi keputusan Anies ini. Sementara pengusaha meriang. Keputusan Anies merevisi kenaikan UMP 2022 ini disampaikan dalam siaran pers, kemarin. Menurut Anies, keputusan merevisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen tersebut sudah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI.

ANIES NAIKAN UPAH JAKARTA, PEKERJA SENANG, PENGUSAHA MERADANG

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari hanya Rp 37 ribu menjadi Rp 225 ribu. Dengan keputusan ini, maka UMP DKI naik 5,1 persen dari sebelumnya hanya Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta. Buruh girang menanggapi keputusan Anies ini. Sementara pengusaha meriang.

Keputusan Anies merevisi kenaikan UMP 2022 ini disampaikan dalam siaran pers, kemarin. Menurut Anies, keputusan merevisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen tersebut sudah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI.

Awalnya, Anies menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 hanya 0,87 persen atau Rp 37 ribu. Keputusan ini sesuai dengan Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dibikin Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemenaker.

Namun, keputusan itu diprotes dan didemo kaum buruh. Mereka ingin upah naik 5 persen. Menanggapi permintaan buruh itu, Anies lalu melayangkan surat tentang usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

216

Dalam surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP yang hanya Rp 37 ribu itu, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya, kebutuhan hidup buruh naik terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI lalu mengkaji ulang formula UMP 2022 dengan menggunakan variabel inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka ideal kenaikan UMP 2022.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha, bebernya.

Menurut eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, kenaikan UMP sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha.

Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, kata Anies. Anies lalu memberi gambaran pada tahun tahun sebelum pandemi. Menurut dia, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Dalam paparannya, Anies juga menyajikan hasil kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen). Sementara proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Anies mengatakan, keputusan tersebut juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, harap Anies.

Kaum buruh menanggapi keputusan Anies itu dengan girang. Soalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai permintaan buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memberikan acungan jempol atas keberanian Anies secara politik dan ekonomi dalam memutuskan kebijakan ini. Kata dia, adanya kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.

Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional.

Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli, kata Said, kemarin. Said pun meminta, pengusaha tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja.

Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah, ujarnya.

Jubir Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga ikut memberikan apresiasi kepada Anies. Kata dia, kepala daerah yang dipilih rakyat sudah semestinya memikirkan urusan rakyat. Bukan kepentingan menteri dan pengusaha.

217

Judul Anies Naikan Upah Jakarta, Pekerja Senang, Pengusaha Meradang



Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read381357/anies-naikan-upah-jakarta-pekerja-senang-pengusaha-meradang

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 11:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah

Ringkasan


218

ANIES NAIKAN UPAH JAKARTA, PEKERJA SENANG, PENGUSAHA MERADANG







"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha,” bebernya.


“Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” kata Anies.

Anies lalu memberi gambaran pada tahun tahun sebelum pandemi. Menurut dia, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.



"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” harap Anies.

Kaum buruh menanggapi keputusan Anies itu dengan girang. Soalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai permintaan buruh.

219


Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional.

“Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli,” kata Said, kemarin.

Said pun meminta, pengusaha tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja.

“Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah,” ujarnya.


220

Judul Anies Revisi UMP, Pengusaha Mengaku Belum Menerima Salinan SK Gubernur soal Revisi UMP 2022



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/19/anies-revisi-ump-pengusaha-mengaku-belum-menerima-salinan-sk-gubernur-soal-revisi-ump-2022

Jurnalis Sanusi

Tanggal 2021-12-19 11:04:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut? Sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan

221

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 itu naik sebesar Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca Salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen.

ANIES REVISI UMP, PENGUSAHA MENGAKU BELUM MENERIMA SALINAN SK GUBERNUR SOAL REVISI UMP 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 itu naik sebesar Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca Salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1 persen.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," kata Sarman dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (19/12).

Sebelumnya, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang naik 0,85 persen mendapat penolakan dari Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil.

Sarman menyebut, Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021, yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut? Sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," jelasnya.

Namun, Sarman tetap menghormati itikad baik Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperjuangkan nasib warganya.

"Namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya," ujar Sarman.

Maka peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ditunggu agar mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Lantaran persoalan UMP merupakan kepentingan bersama antara Pengusaha dan Pekerja.

"Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," tegasnya.

artikel ini sudah tayang di KONTAN dengan judul DKI Jakarta Revisi UMP, Pengusaha Tunggu Klarifikasi dari Kemenaker.

222

Judul Perkuat Investasi, Kemnaker Promosikan Reformasi Regulasi



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/perkuat-investasi-kemnaker-promosikan-reformasi-regulasi


Tanggal 2021-12-19 11:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia




223

Ringkasan

Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi juga diharapkan mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

PERKUAT INVESTASI, KEMNAKER PROMOSIKAN REFORMASI REGULASI

Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi termasuk regulasi di bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat investasi di Indonesia. Reformasi regulasi juga diharapkan mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Investment Forum di Expo 2020 Dubai, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan menyasar 3 kelompok masyarakat. Yakni masyarakat yang sudah bekerja, angkatan kerja yang belum bekerja, dan pekerja yang sudah diberhentikan atau ter-PHK.

"Sehingga arah kebijakan reformasi regulasi ini tak hanya menyasar yang sudah bekerja. Namun regulasi yang kita buat juga mengakomodir masyarakat yang belum bekerja atau mereka yang mengalami pemutusan kerja," kata Anwar melalui sambungan video, Sabtu (18/12/2021) waktu Dubai, Persatuan Emirat Arab.

Dalam membangun reformasi regulasi bidang ketenagakerjaan, Anwar menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menekankan pada 6 poin kunci. Yaitu tenaga kerja asing (TKA), (alih daya), perjanjian kerja waktu tertentu, jam kerja, upah minimum dan pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.


"SIAP Kerja merupakan ekosistem digital yang menjadi wadah bagi segala jenis pelayanan dan kegiatan publik di bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar.

Anwar menambahkan, SIAP Kerja dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti teknologi digital di bidang ketenagakerjaan; inovasi pelayanan publik di era digital untuk memudahkan pemangku kepentingan; layanan yang saling terintegrasi dan dalam satu data; serta menerapkan (SSO) satu kali login untuk mengakses semua layanan.

"Kami berharap berbagai kemudahan ini mendorong investasi di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja Indonesia. Sehingga dapat membawa lebih banyak manfaat dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia dan juga di luar penduduk Indonesia," terang Anwar.

Pada forum yang sama, Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, memaparkan tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Di hadapan tamu undangan dari berbagai negara, Ali Hapsah mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi yang menjadi modal besar untuk membangun perekonomian yang kuat.

224

Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi, di mana saat ini Indonesia memiliki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas, dan lebih dari 5.000 LPK swasta.

"Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku," kata Ali.

Ali menambahkan, saat ini Indonesia memiliki 70 KKNI dan 723 SKKNI. "Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia," katanya.

Kerja sama dengan pemangku kepentingan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja, optimalisasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja dan forum komunikasi dengan industri untuk mendukung proses ketenagakerjaan, pengembangan Unemployment Benefit, pengembangan profesionalisme sertifikasi kompetensi, dan mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri.

"Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif," ujar Ali.

225

Judul Pengusaha Tunggu Klarifikasi Kemenaker Soal Kenaikkan UMP Jakarta 2022 hingga 5,1 Persen

Nama Media kompas.tv


Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/243269/pengusaha-tunggu-klarifikasi-kemenaker-soal-kenaikkan-ump-jakarta-2022-hingga-5-1-persen

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 11:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya menunggu klarifikasi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen.

PENGUSAHA TUNGGU KLARIFIKASI KEMENAKER SOAL KENAIKKAN UMP JAKARTA 2022 HINGGA 5,1 PERSEN

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pihaknya menunggu klarifikasi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Ia mempertanyakan apakah perubahan kenaikkan UMP DKI Jakarta 2022 yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan sudah sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Sebab, UMP tidak hanya merupakan kepentingan buruh, namun juga menyangkut kepentingan pengusaha.

"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," tegasnya.

Menurutnya, Kemenaker harus berperan dalam mengawal regulasi yang ada guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

226

"Karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, disisi lain kami masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," ujarnya.

Namun, ia mengatakan tetap menghormati itikad baik Gubernur Anies dalam merubah angka kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

"Kita harus hormati itikad baik Pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya," katanya.

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 dari UMP 2021. Angka ini merupakan hasil revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya ditetapkan hanya naik 0,85 persen pada 20 November 2021.

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak terima dengan kebijakan terbaru ini.

“DPP Apindo DKI Jakarta dan pengusaha menyayangkan revisi UMP karena dampaknya ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, kami berharap gubernur mengurungkan niatnya,” ujar Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, dalam pernyataan video, Sabtu (18/12).

Tidak hanya itu, Apindo tidak segan menempuh jalur hukum yang bermanfaat untuk pengusaha dan semua orang.

227

Judul DKI Jakarta Revisi UMP, Pengusaha Tunggu Klarifikasi dari Kemenaker



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/dki-jakarta-revisi-ump-pengusaha-tunggu-klarifikasi-dari-kemenaker

Jurnalis Ratih Waseso

Tanggal 2021-12-19 10:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut? Sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 itu naik sebesar Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca Salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85% berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1%.

228

DKI JAKARTA REVISI UMP, PENGUSAHA TUNGGU KLARIFIKASI DARI KEMENAKER

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 itu naik sebesar Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca Salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85% berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 menjadi 5,1%.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," kata Sarman dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (19/12).

Sebelumnya, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang naik 0,85% mendapat penolakan dari Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil.

Sarman menyebut, Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021, yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut? Sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," jelasnya.

Namun, Sarman tetap menghormati itikad baik Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperjuangkan nasib warganya. "Namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya," ujar Sarman.

Maka peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ditunggu agar mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Lantaran persoalan UMP merupakan kepentingan bersama antara Pengusaha dan Pekerja.

"Kami memandang Pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," tegasnya.

229

Judul Alih-alih Jadi Pahlawan, Anies Malah Bakal Digugat Pengusaha Gegara Merevisi Kenaikan UMP



Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51399/Alih-alih-Jadi-Pahlawan-Anies-Malah-Bakal-Digugat-Pengusaha-Gegara-Merevisi-Kenaikan-UMP

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 10:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. Namun alih-alih menjadi pahlawan, kebijakan Anies tersebut justru bakal digugat para pengusaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

ALIH-ALIH JADI PAHLAWAN, ANIES MALAH BAKAL DIGUGAT PENGUSAHA GEGARA MEREVISI KENAIKAN UMP

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. Namun alih-alih menjadi pahlawan, kebijakan Anies tersebut justru bakal digugat para pengusaha ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz.

"Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini," katanya.

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya, kata Adi Mahfudz seperti dikutip detikcom, ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi.

“Memang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu yang pertama," Kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

"Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira

230

bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada," paparnya.

Sementara Anies mengklaim telah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP.

Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," ujarnya dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12).

"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua.".

231

Judul Resmi Direvisi! Pemprov DKI Naikkan UMP Jakarta 2022 Jadi Rp4,6 Juta

Nama Media cerdasbelanja.grid.id


Halaman/URL https://cerdasbelanja.grid.id/read/523050930/resmi-direvisi-pemprov-dki-naikkan-ump-jakarta-2022-jadi-rp46-juta?page=all

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 10:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Melalui kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian, hal yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai, kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja, serta semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Kami berharap, ke depannya ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan revisi terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP Jakarta tahun 2022 menjadi sebesar Rp4.641.854. Anies menuturkan, keputusan ini didasarkan pada kajian Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, dan inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

232

RESMI DIREVISI! PEMPROV DKI NAIKKAN UMP JAKARTA 2022 JADI RP4,6 JUTA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan revisi terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP Jakarta tahun 2022 menjadi sebesar Rp4.641.854.

Anies menuturkan, keputusan ini didasarkan pada kajian Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, dan inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

Di sisi lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Adapun UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022, naik 5,1% atau senilai Rp225.667 dari UMP Jakarta tahun 2021. Keputusan ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali, bersama semua pemangku kepentingan terkait.

"Melalui kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian, hal yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP Jakarta 2022 menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai, kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja, serta semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Kami berharap, ke depannya ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tambah Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rara-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%.

Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 adalah sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021), rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022, kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya Rp37.749, atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP Jakarta 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%), dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Berdasarkan kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

233

Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja.

Salah satunya yaitu dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menetapkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935.

Penetapan UMP Jakarta 2022 ini, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nominal UMP Jakarta 2022 tersebut, hanya naik sebesar Rp37.749 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.416.186.

234

Judul Kadin DKI Sebut Revisi UMP DKI 2022 yang Ditetapkan Anies Baswedan Tidak Melalui Sidang Dewan Pengupahan

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540933/kadin-dki-sebut-revisi-ump-dki-2022-yang-ditetapkan-anies-baswedan-tidak-melalui-sidang-dewan-pengupahan

Jurnalis Lani Diana Wijaya

Tanggal 2021-12-19 09:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mempertanyakan dasar keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Menurut dia, Anies mengubah UMP DKI 2022 tanpa melalui sidang Dewan Pengupahan.

KADIN DKI SEBUT REVISI UMP DKI 2022 YANG DITETAPKAN ANIES BASWEDAN TIDAK MELALUI SIDANG DEWAN PENGUPAHAN

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi mempertanyakan dasar keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Menurut dia, Anies mengubah UMP DKI 2022 tanpa melalui sidang Dewan Pengupahan.

"Kami harapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan seharusnya Pak Anies sudah bisa mengakomodir dan menyesuaikan itu," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 18 Desember 2021.

Kadin DKI termasuk dalam anggota Dewan Pengupahan dalam merapatkan nilai UMP 2022. Diana menceritakan Dewan Pengupahan menggelar rapat finalisasi pada 15 November 2021.

Dalam rapat ini, rapat memutuskan UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186,548 menjadi Rp 4.453.935,536. Diana menuturkan penghitungan kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja mengusulkan agar nilai UMP dinaikkan lagi sekitar Rp 20 ribu menjadi Rp 4.473.845. Anies Baswedan lantas melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar meninjau kembali formula penetapan UMP.

235

Setelah bersurat ke pemerintah pusat, Anies melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI mengundang rapat pihak pengusaha, seperti Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Tujuannya guna membahas kenaikan UMP 2022.

Kadin bersikap bahwa penetapan UMP 2022 senilai Rp 4.453.935,536 sudah sesuai dengan formula penghitungan yang termaktub dalam PP 36/2021. PP 36/2021 adalah kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Diana menyampaikan, masih bergulir rapat berikutnnya, tapi tidak ada penetapan revisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 oleh Dewan Pengupahan.

"Kalau misalnya angka itu berubah, dari mana? Itu yang kami pertanyakan," terang dia. "Kalau kita tidak mengikuti PP dalam segala sesuatu tindakan kan kita salah."

Anies Baswedan menilai revisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.641.854 sudah menganut asas keadilan. Dia juga menganggap kenaikan ini terjangkau bagi para pengusaha.

236

Judul Kadin Pertanyakan Dasar Hukum Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/kadin-pertanyakan-dasar-hukum-anies-naikkan-ump-dki-51-persen-gmpV

Jurnalis Selfie Miftahul Jannah

Tanggal 2021-12-19 09:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Ini harus segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi COVID-19

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

Ringkasan

Kadin DKI Jakarta meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait keputusan Anies dalam menetapkan UMP 2022. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mempertanyakan dasar hukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.

237

KADIN PERTANYAKAN DASAR HUKUM ANIES NAIKKAN UMP DKI 5,1 PERSEN

Kadin DKI Jakarta meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait keputusan Anies dalam menetapkan UMP 2022.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mempertanyakan dasar hukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait keputusan Anies tersebut.

"Ini harus segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif, di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi COVID-19," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Sarman mengaku belum menerima salinan SK Gubernur DKI Jakarta soal penetapan UMP 2022. Ia mengatakan UMP DKI Jakarta 2022 tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami baru hanya membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," kata dia.

Sarman menjelaskan UMP DKI 2022 yang naik hanya 0,85 persen itu mendapat penolakan dari serikat pekerja karena dinilai terlalu kecil.

Anies kemudian menyurati Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dengan surat nomor 533/-85.15 pada 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk dirubah.

"Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," ujar Sarman.

Menurut Sarman, para pengusaha menghormati itikad baik Anies yang memperjuangkan nasib warganya. Akan tetapi, hal itu mesti sesuai aturan yang berlaku.

"Di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," kata dia.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta berencana menggugat keputusan Anies terkait kenaikan UMP 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan Anies dinilai bertentangan dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

238

Judul Kemenaker Diminta Klarifikasi Kenaikan UMP DKI versi Anies

Nama Media kronologi.id


Halaman/URL https://kronologi.id/2021/12/19/kemenaker-diminta-klarifikasi-kenaikan-ump-dki-versi-anies/

Jurnalis REDAKSI

Tanggal 2021-12-19 09:20:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19

Ringkasan

Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum Anies merevisi UMP, orang nomor satu di DKI itu telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

239

KEMENAKER DIMINTA KLARIFIKASI KENAIKAN UMP DKI VERSI ANIES

Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan, sebelum Anies merevisi UMP, orang nomor satu di DKI itu telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

Oleh karena itu, kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12/2021).

Ia mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari yang sebelumnya naik 0,85 persen atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Di sisi lain, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Meski demikian, menurutnya putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.

"Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," imbuhnya.



Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya.

Dengan kenaikan ini, UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935.

Dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

240

Judul Anies Naikkan UMP DKI Jakarta 5,1 Persen, Pengusaha Pertanyakan Kemnaker

Nama Media tribunnewswiki.com


Halaman/URL https://www.tribunnewswiki.com/2021/12/19/anies-naikkan-ump-dki-jakarta-51-persen-pengusaha-pertanyakan-kemnaker

Jurnalis Penulis: Putradi Pamungkas

Tanggal 2021-12-19 09:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Para pengusaha meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk turun tangan dan memberi penjelasan terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang

ANIES NAIKKAN UMP DKI JAKARTA 5,1 PERSEN, PENGUSAHA PERTANYAKAN KEMNAKER

Para pengusaha meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk turun tangan dan memberi penjelasan terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang

Sarman mengungkapkan, saat ini pengusaha baru mengetahui dari pemberitaan mengenai revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.

"Kami baru hanya membaca pemberitaaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan melalu SK Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021), dikutip dari Kompas.com.

Para pengusaha baru mengetahui komunikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat. Anies disebut telah menyurati Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah karena menganggap kenaikan UMP sebesar 0,8 persen tidak cocok dengan kondisi Jakarta.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI yang telah ditetapkan?," tutur Sarman.

241

Para pengusaha kini menunggu klarifikasi karena Menteri Tenaga Kerja dinilai bertanggungjawab menegakkan aturan berkaitan dengan penetapan UMP.

Meski demikian, Sarman menghormati usaha Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperjuangkan nasib kaum buruh. Namun, Sarman menilai harus ada regulasi yang jelas yang diputuskan oleh pemerintah pusat agar para pengusaha tidak kebingungan.

"Kami memandang pemerintah itu satu, untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan," kata Sarman.

Dirinya khawatir revisi yang dilakukan oleh Gubernur Anies akan digugat oleh pihak pengusaha.

"Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," ujar Sarman.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854. Keputusan tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

242

Judul Sttt. Begini Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi, Pratikno Bakal Keluar


Newstrend Reshuffle Menteri

Halaman/URL https://wartaekonomi.co.id/read381348/sttt-begini-bocoran-reshuffle-kabinet-jokowi-pratikno-bakal-keluar

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 09:00:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Kementerian Ketenagakerjaan, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Kalau dilihat dari nuansa secara politik, kelihatannya Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle kabinet

neutral - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sudah lama, kan, itu harus diganti

neutral - Asrinaldi (Peneliti Spektrum Politika) Ada beberapa menteri yang jadi sorotan karena kinerjanya, seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (juga layak direshuffle, red)

Ringkasan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah memprediksi bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Asrinaldi menambahkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga layak untuk direshuffle.

STTT. BEGINI BOCORAN RESHUFFLE KABINET JOKOWI, PRATIKNO BAKAL KELUAR

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah memprediksi bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Kalau dilihat dari nuansa secara politik, kelihatannya Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle kabinet," ujar Trubus kepada GenPI.co, Sabtu (18/12/2021).

243

Trubus menilai ada sejumlah nama menteri yang layak direshuffle karena punya kinerja rendah dan tak maksimal. Menurutnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno jadi salah satu menteri yang layak direshuffle.

"Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sudah lama, kan, itu harus diganti," kata Trubus.

Di kesempatan yang lain, pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi juga membeberkan nama menteri di kabinet Presiden Jokowi yang layak untuk direshuffle. Asrinaldi mengatakan, menteri yang akan direshuffle selama ini mempunyai kinerja rendah dan tak layak untuk dipertahankan.

"Ada beberapa menteri yang jadi sorotan karena kinerjanya, seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim," kata dia.

Asrinaldi menambahkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga layak untuk direshuffle.

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (juga layak direshuffle, red)," tuturnya.

244

Judul Pengusaha Minta Menaker Klarifikasi Kenaikan UMP DKI versi Anies



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211219083942-92-735784/pengusaha-minta-menaker-klarifikasi-kenaikan-ump-dki-versi-anies

Jurnalis Minggu, 19 Dec 2021 08:44 WIB

Tanggal 2021-12-19 08:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI)) Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi covid-19

Ringkasan

Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan sebelum Anies merevisi UMP, orang nomor satu di DKI itu telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

245

PENGUSAHA MINTA MENAKER KLARIFIKASI KENAIKAN UMP DKI VERSI ANIES

Pengusaha meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di ibu kota.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan sebelum Anies merevisi UMP, orang nomor satu di DKI itu telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan bahwa formula penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

Oleh karena itu, kalangan pengusaha mempertanyakan apakah pihak Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi aturan yang telah ditetapkan.

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

Ia mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari yang sebelumnya naik 0,85 persen atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Di sisi lain, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Meski demikian, menurutnya putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan regulasi.

"Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," imbuhnya.



Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya.

Dengan kenaikan ini, UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935.

Dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

246

Judul Anies Naikin Upah Jakarta Rp 225 Ribu Buruhnya Girang, Pengusaha Meriang



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1818302/anies-naikin-upah-jakarta-rp-225-ribu-buruhnya-girang-pengusaha-meriang

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-19 08:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan


ANIES NAIKIN UPAH JAKARTA RP 225 RIBU BURUHNYA GIRANG, PENGUSAHA MERIANG




247




Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha, bebernya.


Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, kata Anies. Anies lalu memberi gambaran pada tahun tahun sebelum pandemi. Menurut dia, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.



Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, harap Anies. Kaum buruh menanggapi keputusan Anies itu dengan girang. Soalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai permintaan buruh.


Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional. Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli, kata Said, kemarin.

Said pun meminta, pengusaha tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja. Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah, ujarnya.


248

Kata dia, angka kenaikan 5 persen adalah jalan tengah atau kompromi. Karena tuntutan buruh adalah kenaikan 7-10 persen. Kami apresiasi karena Anies mau mendengar aspirasi, lalu terjadi perubahan yang luar biasa ya, ujarnya.

Lalu bagaimana sikap pengusaha? Para pengusaha justru terlihat meriang dengan putusan Anies itu. Wakil Ketua Umum Kadin, Adi Mahfudz mengatakan, pengusaha akan mempersoalkan keputusan ini ke ranah hukum. Beberapa pengusaha akan menggugat Anies ke PTUN, kata Adi, kemarin.

Dia bilang, keputusan Anies tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, keputusan Anies tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menyampaikan hal yang sama. Kata dia, pengusaha jelas menolak kenaikan 5 persen tersebut, karena memberatkan.

Kami pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya, termasuk melakukan gugatan ke PTUN, ujarnya.

Bagaimana sikap Kemenaker? Sampai tadi malam, Menaker Ida Fauziah belum merespons keputusan Anies merevisi kenaikan UMP 2022.

Di dunia maya, warganet memberikan acungan jempol atas keberanian Anies. Sosiolog Musni Umar mengatakan, bagus juga kalau pengusaha akan melakukan gugatan. Nanti majelis hakim akan mengadilinya. Saya siap jadi saksi ahli, kicau @musniumar.

Akun @sugikawuloalit berharap kepala daerah lain meniru kebijakan Anies yang berani merevisi dan menaikkan UMP. Jadilah kepala daerah yang kebijakan politiknya pro rakyat, wong cilik khususnya kaum buruh, ujarnya.

[BCG]

249

Judul Buruhnya Girang, Pengusaha Meriang

Nama Media rm.id


Halaman/URL https://rm.id/baca-berita/megapolitan/104969/anies-naikin-upah-jakarta-rp-225-ribu-buruhnya-girang-pengusaha-meriang

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 08:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan


BURUHNYA GIRANG, PENGUSAHA MERIANG





250



“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha,” bebernya.


“Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” kata Anies.

Anies lalu memberi gambaran pada tahun tahun sebelum pandemi. Menurut dia, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.



“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” harap Anies.

Kaum buruh menanggapi keputusan Anies itu dengan girang. Soalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai permintaan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memberikan acungan jempol atas keberanian Anies secara politik dan ekonomi dalam memutuskan kebijakan ini. Kata dia, adanya kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.

Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional. “Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli,” kata Said, kemarin.

Said pun meminta, pengusaha tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja. “Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah,” ujarnya.


251

Judul Balada UMP DKI: Disebut Lebih Murah dari Sewa Toilet, Kini Bikin Buruh Happy



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5861200/balada-ump-dki-disebut-lebih-murah-dari-sewa-toilet-kini-bikin-buruh-happy

Jurnalis Danang Sugianto

Tanggal 2021-12-19 08:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dibagi 30 hari untuk hidup berarti kenaikan upah minimum per hari kira-kira Rp 1.300. Untuk membandingkan saja kalau kita masuk ke toilet di DKI, di terminal, di stasiun itu bayarnya Rp 2.000, gaji buruh oleh Gubernur DKI dihargai di bawah/lebih rendah dari biaya toilet. Tapi Gubernur DKI menginginkan DKI menjadi contoh, upahnya saja kenaikan upah minimum per harinya Rp 1.300

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta


negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini

252

Ringkasan

Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%. Keputusan itu tentu disambut riang oleh kaum buruh dan kaum pekerja. Bagaimana tidak, para buruh sudah melakukan aksi berkali-kali demi menolak keputusan kenaikan upah sebelumnya yang dianggap besarannya lebih rendah dari sewa toilet.

BALADA UMP DKI: DISEBUT LEBIH MURAH DARI SEWA TOILET, KINI BIKIN BURUH HAPPY

Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%. Keputusan itu tentu disambut riang oleh kaum buruh dan kaum pekerja. Bagaimana tidak, para buruh sudah melakukan aksi berkali-kali demi menolak keputusan kenaikan upah sebelumnya yang dianggap besarannya lebih rendah dari sewa toilet.

Untuk mengingatkan kembali, berikut perjalanan polemik kenaikan UMP 2022: Polemik ini bermula ketika pemerintah hendak memutuskan kenaikan rata-rata UMP 2022. Sejak masih berupa penggodokan, buruh sudah bersuara lantang menolak penghitungan kenaikan upah minimum menggunakan metode yang ada dalam aturan turunan UU Cipta Kerja.

Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan penghitungan bahwa rata-rata kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%. Angka itu keluar berdasarkan perhitungan dari data-data ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Mendengar hasil perhitungan itu, kaum pekerja atau buruh tentu menolak. Sebelumnya mereka menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10%.

Aksi massa buruh digelar di berbagai tempat, salah satunya di Jakarta. Ribuan buruh berkali-kali menggeruduk kantor Anies untuk menyuarakan permintaannya. Mereka meminta Anies memutuskan untuk menaikkan UMP DKI Jakarta 4-5%. Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal kenaikan UMP DKI Jakarta jika dibagi 30 hari maka lebih kecil dari biaya sewa toilet umum di Jakarta yang tarifnya Rp 2.000 sekali masuk.

"Dibagi 30 hari untuk hidup berarti kenaikan upah minimum per hari kira-kira Rp 1.300. Untuk membandingkan saja kalau kita masuk ke toilet di DKI, di terminal, di stasiun itu bayarnya Rp 2.000, gaji buruh oleh Gubernur DKI dihargai di bawah/lebih rendah dari biaya toilet. Tapi Gubernur DKI menginginkan DKI menjadi contoh, upahnya saja kenaikan upah minimum per harinya Rp 1.300," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).

Anies sempat menemui massa buruh. Dia menyampaikan keberatan atas Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Anies menyebut angka kenaikan itu tidak cocok jika diterapkan di DKI Jakarta karena dinilai terlalu kecil.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies.

Anies merevisi UMP tersebut.

253

Baca di halaman berikutnya Para buruh pun akhirnya memegang janji Anies yang mau merevisi kenaikan UMP DKI untuk 2022. Menurut Said Iqbal, Anies janji akan menyelesaikan revisi pada 16 Desember 2022.

Hingga akhirnya kemarin Anies resmi merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta menjadi UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Keputusan itu pun disambut positif oleh kaum buruh. Said Iqbal meminta kepala daerah untuk ikut merevisi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Sebaliknya, dari sisi pengusaha justru merespons negatif keputusan anies tersebut. Bahkan para pengusaha berniat untuk menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



254

Judul Ini Daftar Nama 2 Juta Pekerja Dapat BSU Tahap 5 - 6 Desember, Lapor ke WA BPJS Ketenagakerjaan Jika Tak Masuk



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703267084/ini-daftar-nama-2-juta-pekerja-dapat-bsu-tahap-5-6-desember-lapor-ke-wa-bpjs-ketenagakerjaan-jika-tak-masuk?page=all


Tanggal 2021-12-19 08:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Simak cek daftar nama 2,7 juta pekerja yang dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember 2021, lapor ke WA BPJS Ketenagakerjaan berikut jika tak dapat BLT Subsidi Gaji namun penuhi syarat. Adapun pada Desember 2021 ini, BSU tahap 5 dan 6 masih cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. Yuk pastikan namamu jadi penerima BLT Subsidi Gaji.

INI DAFTAR NAMA 2 JUTA PEKERJA DAPAT BSU TAHAP 5 - 6 DESEMBER, LAPOR KE WA BPJS KETENAGAKERJAAN JIKA TAK MASUK

Simak cek daftar nama 2,7 juta pekerja yang dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember 2021, lapor ke WA BPJS Ketenagakerjaan berikut jika tak dapat BLT Subsidi Gaji namun penuhi syarat. Adapun pada Desember 2021 ini, BSU tahap 5 dan 6 masih cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. Yuk pastikan namamu jadi penerima BLT Subsidi Gaji.

Rinciannya ialah penerima BSU tahap 5 mencapai 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. BLT Subsidi Gaji ini merupakan bagian dari BSU yang cair dari awal tahun.

Sementara BSU tahap 6 cair ke 700 ribu pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. BLT Subsidi Gaji ini merupakan kuota tambahan yang dananya dari sisa anggaran PEN. Artinya pada Desember 2021 ini, ada 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Rencananya BSU cair hingga 20 Desember 2021.

Apabila masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji, pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan akan dapat BSU sebanyak Rp1 juta yang cair sekali dalam setahun.

255

Syarat penerima BSU 2021 sendiri WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta.

Pekerja yang menerima BSU juga harus bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 dan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan.


Begini cara cek daftar penerima BSU yang cair hingga 20 Desember 2021:

1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak

Berikut 3 tanda jika NIK KTP kamu masuk dalam daftar : 1. Status "Terdaftar" di situs Kemnaker: "Hai (nama Anda), Anda terdaftar sebagai

calon penerima BSU 2021. Mohon bersabar menunggu informasi selanjutnya." 2. Status "Terdaftar" di situs BPJS Ketenagakerjaan : "Anda lolos verifikasi dan validasi

BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021."

3. Status "Tersalurkan" melalui nomor HP pribadi kamu.

Adapun tanda BSU Subsidi Gaji tersebut bisa didapat oleh pemilik rekening apapun, baik bank BUMN maupun swasta.

Berikut cara cek daftar penerima di WA BPJS Ketenagakerjaan :

- Lakukan interaksi dengan nomor WhatsApp 081380070175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respons;

- Setelah mendapatkan respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021, selanjutnya ikuti petunjuk yang tampil pada layar smartphone Anda.

Demikian informasi cek daftar nama 2,7 juta pekerja yang dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember 2021, lapor ke WA BPJS Ketenagakerjaan berikut jika tak dapat BLT Subsidi Gaji namun penuhi syarat.***.

256

Judul Anies Baswedan Berharap Daya Beli Meningkat Usai UMP DKI Jakarta Naik Menjadi Rp4,6 Juta

Nama Media portaljember.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-163267298/anies-baswedan-berharap-daya-beli-meningkat-usai-ump-dki-jakarta-naik-menjadi-rp46-juta?page=all

Jurnalis Tim Portal Jember 10

Tanggal 2021-12-19 07:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha


Ringkasan

Kabar terbaru Upah minimum provinisi (UMP) DKI Jakarta naik 5,1 persen. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Atas kenaikan UMP ini, mantan Menteri Pendidikan RI itu berharap dapat meningkatkan daya beli.

ANIES BASWEDAN BERHARAP DAYA BELI MENINGKAT USAI UMP DKI JAKARTA NAIK MENJADI RP4,6 JUTA

PortalJember.com - Kabar terbaru Upah minimum provinisi (UMP) DKI Jakarta naik 5,1 persen. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Atas kenaikan UMP ini, mantan Menteri Pendidikan RI itu berharap dapat meningkatkan daya beli.

Adapun secara nominal UMP DKI Jakarta menjadi Rp4,6 juta. Dikutip PortalJember.com dari Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul ' UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Anies Baswedan: Layak Bagi Pekerja, Terjangkau Bagi Pengusaha ', Anies mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta dalam

257

mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

Makanya kata Anies dari kedua variabel itu, keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu, 18 Desember 2021.

Anies Baswedan meyakini, dengan upah ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Menurutnya, ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," katanya.

Sejalan dengan penetapan UMP, Anies Baswedan menyebut, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja.

Ia mengatakan, salah satu upaya ini adalah dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, dia berkata pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan, pada 22 November 2022 lalu. *** (Amir Faisol/Pikiran Rakyat).

258

Judul Anies Baswedan Sampaikan Kabar Bahagia, UMP Jakarta Naik Drastis

Nama Media genpi.co


Halaman/URL https://www.genpi.co/berita/155000/anies-baswedan-sampaikan-kabar-bahagia-ump-jakarta-naik-drastis

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 07:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa kabar gembira bagi para pekerja di wilayah Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022, dari semula kenaikan 0,85 persen atau Rp 37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

259

ANIES BASWEDAN SAMPAIKAN KABAR BAHAGIA, UMP JAKARTA NAIK DRASTIS

GenPI.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa kabar gembira bagi para pekerja di wilayah Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022, dari semula kenaikan 0,85 persen atau Rp 37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Melihat revisi besaran kenaikan tersebut, maka UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," tegas Anies Baswedan melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Anies Baswedan, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Anies Baswedan mengungkapkan, bahwa keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, menurut Anies Baswedan, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," tegas Anies Baswedan.

Anies Baswedan menegaskan, bahwa kenaikan UMP 5,1 persen sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," jelasnya.

Sementara itu, keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Selain itu, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

"Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait," kata Anies Baswedan.

Sebelumnya, Balai Kota DKI Jakarta berkali-kali didemo massa buruh yang menuntut agar Anies Baswedan menaikkan UMP DKI.

Anies Baswedan lalu berjanji kepada massa buruh akan menaikkan UMP DKI. Anies Baswedan juga telah mengirimkan surat ke Menteri Ketenagakerjaan terkait peninjauan ulang UMP.

260

Judul Selain Naikkan UMP Jakarta 2022, Anies Baswedan Juga Perluas Kartu Pekerja Jakarta, Jakpreneur dan KJP

Nama Media jakpusnews.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://jakpusnews.pikiran-rakyat.com/jakpus/pr-443267942/selain-naikkan-ump-jakarta-2022-anies-baswedan-juga-perluas-kartu-pekerja-jakarta-jakpreneur-dan-kjp

Jurnalis Myesha Aqueena

Tanggal 2021-12-19 07:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan UMP Jakarta 2022 setelah melakukan revisi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga perluas Kartu Pekerja Jakarta, Jakpreneur dan KJP. UMP Jakarta 2022 naik jadi 4,6 juta, tepatnya di angka Rp 4.641.854,-. Meskipun mendapatkan kritik dari para pengusaha karena dianggap membuat keputusan tak sesuai aturan, namun Anies Baswedan berharap revisi UMP Jakarta 2022 bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

SELAIN NAIKKAN UMP JAKARTA 2022, ANIES BASWEDAN JUGA PERLUAS KARTU PEKERJA JAKARTA, JAKPRENEUR DAN KJP

Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan UMP Jakarta 2022 setelah melakukan revisi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga perluas Kartu Pekerja Jakarta, Jakpreneur dan KJP.

UMP Jakarta 2022 naik jadi 4,6 juta, tepatnya di angka Rp 4.641.854,-. Meskipun mendapatkan kritik dari para pengusaha karena dianggap membuat keputusan tak sesuai aturan, namun Anies Baswedan berharap revisi UMP Jakarta 2022 bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Besaran UMP Jakarta 2022 ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Anies Baswedan saat ini juga sedang merencanakan berbagai jenis program kolaborasi ketenagakerjaan, baik yang sedang berjalan maupun dalam proses akhir perencanaan.

261

Dilansir dari laman PPID DKI Jakarta, adapun program-program yang dilakukan tersebut, diantaranya adalah:

1. Perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10% (sepuluh persen) menjadi UMP + 15% (lima belas persen) agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja/buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.

2. Anak-anak penerima Kartu Pekerja Jakarta diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.

3. Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.

4. Pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order.

5. Program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya.

6. Program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi COVID-19. 7. Program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi

Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha. ***

262

Judul BSU Rp1 Juta Pasti Cair jika Penuhi 6 Syarat, Cek Penerima Subsidi Gaji di BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933267221/bsu-rp1-juta-pasti-cair-jika-penuhi-6-syarat-cek-penerima-subsidi-gaji-di-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker?page=all


Tanggal 2021-12-19 07:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BSU sebesar Rp1 juta pasti cair jika pekerja memenuhi 6 syarat, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui link BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. Untuk diketahui, BLT Subsidi Gaji atau BSU telah tersalurkan kepada 7.193.155 pekerja, dikutip Kabar Tegal dari laman instagram resmi Kemnaker @kemnaker. BLT Subsidi Gaji atau BSU tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

BSU RP1 JUTA PASTI CAIR JIKA PENUHI 6 SYARAT, CEK PENERIMA SUBSIDI GAJI DI BPJS KETENAGAKERJAAN DAN KEMNAKER

BSU sebesar Rp1 juta pasti cair jika pekerja memenuhi 6 syarat, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui link BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.

Untuk diketahui, BLT Subsidi Gaji atau BSU telah tersalurkan kepada 7.193.155 pekerja, dikutip Kabar Tegal dari laman instagram resmi Kemnaker @kemnaker.

BLT Subsidi Gaji atau BSU tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

"Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya," tegas Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker.


263

Berikut syarat bagi penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 yang harus dipenuhi : 1. Warga Negara Indonesia 2. Merupakan pekerja /buruh yang menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta 3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan 4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 3 5. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan 6. Memiliki rekening bank yang masih aktif Tapi, sayangnya tak semua karyawan bisa mendapatkan BSU subsidi gaji sebesar Rp1 juta tersebut.

Ada enam karyawan yang dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021. Apa saja? Berikut rinciannya: Berikut penyebab BSU BLT Subsidi Gaji tak bisa cair atau dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji :

1. Karyawan bukan Warga Negara Indonesia (WNI). 2. Pekerja bukan penerima upah/gaji. 3. Karyawan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di

BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021. 4. Karyawan bergaji di atas Rp 3,5 juta, sesuai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS

Ketenagakerjaan. 5. Karyawan di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang UMR/UMK lebih dari Rp 3,5 juta, gajinya

lebih dari UMR/UMK. 6. Karyawan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berikut cara cek daftar penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp (WA) :

1. Lakukan chat pada nomor WhatssApp 0813-800-70175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respon

2. Setelah mendapatkan respon, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021 " 3. Kemudian ikuti petunjuk yang tampill pada layar smatphone Anda Berikut cara cek daftar

penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi Kemnaker : 1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id 2.Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.

4. Masuk Login kedalam akun Anda. 5. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status

pernikahan dan tipe lokasi. 6. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi Berikut cara cek daftar

penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan : 1. Klik link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya 3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital" 4. Klik gambar kartu 5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening Jika syarat di atas sudah terpenuhi semua, penerima tinggal menunggu BSU atau BLT Subsidi Gaji ditransfer ke rekening masing-masing.

***.

264

Judul Hampir 1 Juta Orang Sudah Terima Bantuan Subsidi Upah dari Kemnaker, Begini Cara Cek Status BSU

Nama Media newsmaker.tribunnews.com


Halaman/URL https://newsmaker.tribunnews.com/2021/12/19/hampir-1-juta-orang-sudah-terima-bantuan-subsidi-upah-dari-kemnaker-begini-cara-cek-status-bsu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 06:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Hampir 1 juta orang telah menerima perluasan bantuan subsidi dari pemerintah yang berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU). Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan sekira ada 989.000 orang di 6 provinsi yang baru, telah menerima BSU.

HAMPIR 1 JUTA ORANG SUDAH TERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH DARI KEMNAKER, BEGINI CARA CEK STATUS BSU

Hampir 1 juta orang telah menerima perluasan bantuan subsidi dari pemerintah yang berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan sekira ada 989.000 orang di 6 provinsi yang baru, telah menerima BSU.

Kemnaker menargetkan 1,7 juta orang yang masuk dalam daftar target penerima dana perluasan BSU rampung diakhir tahun 2021 ini.

"Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya peraturan perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang, sudah 989 ribu orang yang telah menerima BSU," kata Surya di live di dialog FMB 9, Rabu (15/12/2021).

Surya menceritakan, sebelumnya penerima BSU hanya diperuntukkan bagi 28 provinsi yang diberlakukan keadaan darurat pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada bulan Juli.

Saat itu banyak pekerja yang dirumahkan maupun di PHK karena kedaruratan tersebut.

265

Pihaknya di Kemnaker kemudian mengajukan permohonan kepada KPC PEN dan Presiden untuk menggelontorkan kembali BSU tahap 2 tahun 2021.

"Alhamdulillah disetujui. Dan pada 28 Juli kementerian kami menerbitkan peraturan menteri tentang BSU 2021," ujarnya

Surya mengatakan ada 2 tahapan penyaluran BSU di tahun 2021.

Tahap pertama, sudah rampung di bulan September dan telah disalurkan kepada 7 juta penerima di 28 provinsi yang terdampak PPKM Darurat.

Masih ada 6 provinsi yang tidak menerima penyaluran BSU tahun 2021.

Setelah dievaluasi, di bulan September Kemnaker mengajukan perluasan.

Sebab pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berdampak pada pekerja di 28 provinsi saja, tapi di 6 provinsi lainnya juga terdampak.

"Akhirnya kami ajukan pada bulan September, Alhamdulillah disetujui tanggal 22 Oktober dan 28 November menteri kami menerbitkan peraturan baru terkait perluasan BSU. Jadi perluasan ini sangat baru," ujarnya.

Tersisa 1,7 triliun dana BSU yang tersisa setelah penyaluran di tahap pertama.

Dengan dilakukan perluasan ini harapannya bisa menampung 1,7 juta orang penerima yang ada di 6 provinsi ini.

"Mudah-mudahan target kami akhir tahun ini untuk perluasan BSU ini dapat menerima BSU semua," ujarnya.

Cara Cek Jadwal Pencairan BLT BSU Karyawan Desember 2021. Pemerintah segera mencairkan BLT atatu BSU karyawan bulan Desember 2021. Segera cek daftar nama Anda dengan login pada alamat https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Berdasarkan informasi saat ini sebagian penerima BSU pekerja datanya tengah diverifikasi di Kementerian Sosial.

Verifikasi di Kementerian Sosial tentunya bagi Anda yang lolos verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan. Berikut bunyi pesan di https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id jika anda sudah lolos verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),"

"Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker."

"Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021"

Jika sudah lolos verifikasi Kemensos dan dinyatakan layak sebagai penerima maka dana Rp1 juta akan ditransfer langsung.

Syaratnya penerima sudah memiliki rekening Himbara yang telah terdaftar. Cek saldo BPJS Ketenagakerjaan ada empat cara.

Di antaranya melalui aplikasi BPJSTKU Mobile, website SSO BP Jamsostek, SMS, dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

266

Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan merupakan akumulasi iuran yang rutin dibayarkan setiap bulan oleh perusahaan.

Atau pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta. Melakukan cek saldo BPJS Ketenagakerjaan terkadang perlu dilakukan oleh peserta. Hal itu berguna untuk mengetahui akumulasi dana Jaminan Hari Tua atau JHT di BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun.

Nantinya, manfaat JHT dapat diambil oleh peserta yang telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Namun, saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan juga dapat diambil sebagian bagi peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun.

267

Judul Buruhnya Girang, Pengusaha Meriang

Nama Media Rakyat Merdeka


Halaman/URL Pg1&8

Jurnalis BCG

Tanggal 2021-12-19 06:33:00

Ukuran 272x333mmk

Warna Warna

AD Value Rp 171.360.000

News Value Rp 1.713.600.000


Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari hanya Rp 37 ribu menjadi Rp 225 ribu. Dengan keputusan ini, maka UMP DKI naik 5,1 persen dari sebelumnya hanya Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta. Buruh girang menanggapi keputusan Anies ini. Sementara pengusaha meriang Keputusan Anies merevisi kenaikan UMP 2022 ini disampaikan dalam siaran pers, kemarin. Menurut Anies, keputusan merevisi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen tersebut sudah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI.

BURUHNYA GIRANG, PENGUSAHA MERIANG

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari hanya Rp 37 ribu menjadi Rp 225 ribu. Dengan keputusan ini, maka UMP DKI naik 5,1 persen dari sebelumnya hanya Rp 4,4 juta menjadi Rp 4,6 juta. Buruh girang menanggapi keputusan Anies ini. Sementara pengusaha meriang



Namun, keputusan itu diprotes dan didemo kaum buruh. Mereka ingin upah naik 5 persen. Menanggapi pennintaan buruh itu, Anies lalu melayangkan surat tentang usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

268



"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," bebernya.


"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

Anies lalu memberi gambaran pada tahun tahun sebelum pandemi. Menurut dia. rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.



"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," harap Anies.

Kaum buruh menanggapi keputusan Anies itu dengan girang. Soalnya, kenaikan tersebut sudah sesuai pennintaan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memberikan acungan jempol atas keberanian Anies secara politik dan ekonomi dalam memutuskan kebijakan ini. Kata dia, adanya kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.

Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional. "Ini justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli," kata Said, kemarin.

Said pun meminta, pengusaha tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja. "Jadi bergembiralah. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada, keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah," ujarnya.

Jubir Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga ikut memberikan apresiasi kepada Anies. Kata dia, kepala daerah yang dipilih rakyat sudah semestinya memikirkan urusan rakyat Bukan kepentingan menteri dan pengusaha.

269

Kata dia, angka kenaikan 5 persen adalah jalan tengah atau kompromi. Karena tuntutan buruh adalah kenaikan 7-10 persen. "Kami apresiasi karena Anies mau mendengar aspirasi, lalu terjadi perubahan yang luar biasa ya," ujarnya.

Lalu bagaimana sikap pengusaha? Para pengusaha justru terlihat meriang dengan putusan Anies itu. Wakil Ketua Umum Kadin, Adi Mahfudz mengatakan, pengusaha akan mempersoalkan keputusan ini ke ranah hukum. "Beberapa pengusaha akan menggugat Anies ke PTUN," kata Adi, kemarin.

Dia bilang, keputusan Anies tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, keputusan Anies tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menyampaikan hal yang sama. Kata dia, pengusaha jelas menolak kenaikan 5 persen tersebut, karena memberatkan.

"Kami pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya, termasuk melakukan gugatan ke PTUN," ujarnya.

Bagaimana sikap Kemenaker'? Sampai tadi malam, Menaker Ida Fauziah belum merespons keputusan Anies merevisi kenaikan UMP 2022.

Di dunia maya, warganet memberikan acungan jempol atas keberanian Anies. Sosiolog Musni Umar mengatakan, bagus juga kalau pengusaha akan melakukan gugatan. "Nanti majelis hakim akan mengadilinya. Saya siap jadi saksi ahli," kicau ijnusniumar.

Akun @sugikawuloalit berharap kepala daerah lain meniru kebijakan Anies yang berani merevisi dan menaikkan UMP. "Jadilah kepala daerah yang kebijakan politiknya pro rakyat, wong cilik khususnya kaum buruh," ujarnya. bcg

caption: ANTAR IBU: Libur di akhir pekan dimanfaatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengantar ibunya,Aliyah Rasyid untuk membeli kacamata di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin. Anies mengunggah video ini di instastory Instagram miliknya @aniesbaswedan.

270

271

Judul DAFTAR Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin Periode 2019-2024


Newstrend Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/19/daftar-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-amin-periode-2019-2024

Jurnalis Adya Ninggar P

Tanggal 2021-12-19 06:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berikut ini daftar lengkap nama dan jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dikutip dari presidenri.go.id, Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada 23 Oktober 2019, 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

DAFTAR MENTERI KABINET INDONESIA MAJU JOKOWI-MA'RUF AMIN PERIODE 2019-2024

Berikut ini daftar lengkap nama dan jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dikutip dari presidenri.go.id, Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pada 23 Oktober 2019, 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan enam figur baru dalam kabinet.

Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

272

Dikutip dari Kompas.com, enam menteri yang diganti pada reshuffle jilid pertama yakni:

- Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial - Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan - Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama - Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan - Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Kembali dikutip dari presidenri.go.id, pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik dua menteri kabinet.

Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Melalui pengubahan terbaru ini, Kepala Negara memperkenalkan

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nadiem Anwar Makarim serta - Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia.

Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Berikut ini daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju :

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan - Menteri Sekretaris Negara: Pratikno - Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian - Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi - Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto - Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H. Laoly - Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nadiem Anwar Makarim - Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin - Menteri Sosial: Tri Rismaharini - Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah - Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita - Menteri Perdagangan: Muhammad Lutfi - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Mochamad Basuki Hadimuljono - Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi - Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny Gerard Plate - Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya - Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: A. Halim Iskandar - Menteri Agraria dan Tata Ruang: Sofyan A. Djalil - Menteri Perencana Pembangunan Nasional: Suharso Monoarfa - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo - Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: Teten Masduki - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Salahuddin Uno

273

- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmavati - Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia - Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali (Tribunnews.com/Nadya) (Kompas.com/

Fitria Chusna) Berita terkait Kabinet Indonesia Maju.

274

Judul Jangan Kaget, 700 Ribu Karyawan yang Kerja di 5 Perusahaan Ini Dapat Kiriman BSU Subsidi Gaji Rp 1 Juta



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703266302/jangan-kaget-700-ribu-karyawan-yang-kerja-di-5-perusahaan-ini-dapat-kiriman-bsu-subsidi-gaji-rp-1-juta?page=all

Jurnalis F Akbar

Tanggal 2021-12-19 06:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Harapan kami sekitar tanggal 20 Desember ini sudah selesai semua

Ringkasan

Bagi karyawan pada 5 perusahaan jangan kaget apabila mendapat kiriman BSU subsidi gaji Rp 1 juta rekening masing-masing. Kurang lebih jumlah penerima BSU subsidi gaji itu sebanyak 710.083 orang. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BLT gaji Rp 1 juta kepada 989.917 karyawan. Itu berarti, masih sisa 710.083 kuota yang belum dicairkan dari total perluasan BLT gaji 1,7 juta orang.

JANGAN KAGET, 700 RIBU KARYAWAN YANG KERJA DI 5 PERUSAHAAN INI DAPAT KIRIMAN BSU SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA

Bagi karyawan pada 5 perusahaan jangan kaget apabila mendapat kiriman BSU subsidi gaji Rp 1 juta rekening masing-masing. Kurang lebih jumlah penerima BSU subsidi gaji itu sebanyak 710.083 orang.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan BLT gaji Rp 1 juta kepada 989.917 karyawan. Itu berarti, masih sisa 710.083 kuota yang belum dicairkan dari total perluasan BLT gaji 1,7 juta orang.

275

Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Surya Lukita Warman menargetkan penyaluran BLT gaji Rp 1 juta dapat selesai pada akhir bulan ini.

"Harapan kami sekitar tanggal 20 Desember ini sudah selesai semua," ucapnya beberapa waktu lalu dikutip dari Antara.

Serupa dengan sebelumnya, penerima BSU subsidi gaji akan diprioritaskan bagi karyawan pada 5 sektor berikut:

1. Karyawan di industri barang konsumsi.

2. Karyawan pada bidang transportasi.

3. Karyawan di sektor aneka industri.

4. Karyawan pada sektor properti dan real estate.

5. Karyawan di sektor perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan).

Selain itu, para pekerja tersebut harus memenuhi sejumlah syarat jika ingin mendapatkan BLT subsidi gaji Rp 1 juta, meliputi:

1. Merupakan Warga negara Indonesia (WNI), status WNI dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

2. Kriteria pekerja penerima upah (PPU).

3. Pekerja yang terdaftar menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

4. Pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta berdasarkan nominal gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ada sejumlah daerah dengan UMP di atas Rp 3,5 juta yang dikecualikan seperti diatur dalam Lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Covid-19.

Selain itu, peneria BSU subsidi gaji tidak boleh terdaftar sebagai golongan penerima bantuan pemerintah lainnya. Jika NIK pekerja terdaftar pada salah satu program bantuan pemerintah di bawah ini, maka dipastikan gagal menerima BLT gaji, meliputi:

1. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Banpres BPUM.

2. Peserta program Kartu Prakerja.

3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Jadi, jangan kaget sebanyak 700 ribu orang pekerja pada 5 perusahaan di atas akan mendapatkan kiriman BSU subsidi gaji Rp 1 juta. Cek rekening masing-masing karena uang BLT gaji Rp 1 juta akan dikirim bulan ini.***.

276

Judul UMP DKI 2022 Naik 5,1 Persen, KSPI & Partai Buruh Gembira: Pak Anies Sangat Cerdas

Nama Media beritatrans.com


Halaman/URL https://www.beritatrans.com/artikel/218837/ump-dki-2022-naik-51-persen-kspi--partai-buruh-gembira-pak-anies-sangat-cerdas/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-19 06:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami mengapresiasi keberanian Pak Anies secara politik. Keberanian secara politik dan keberanian dalam menghitung secara ekonomi

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Secara DKI Jakarta kenaikannya akan senilai puluhan triliun dan ini sangat menguntungkan pengusaha. Justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi bergembiralah pengusaha. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang revisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022. Mulanya Anies menetapkan UMP DKI Jakarta tahun depan naik 0,85 persen. Namun, setelah para buruh menyatakan protes hingga demonstrasi, Anies akhirnya revisi menjadi 5,1 persen. Kenaikan 5,1 persen ini setara dengan Rp 225.667.

277

UMP DKI 2022 NAIK 5,1 PERSEN, KSPI & PARTAI BURUH GEMBIRA: PAK ANIES SANGAT CERDAS

JAKARTA- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang revisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022.

Mulanya Anies menetapkan UMP DKI Jakarta tahun depan naik 0,85 persen. Namun, setelah para buruh menyatakan protes hingga demonstrasi, Anies akhirnya revisi menjadi 5,1 persen. Kenaikan 5,1 persen ini setara dengan Rp 225.667.

"Kami mengapresiasi keberanian Pak Anies secara politik. Keberanian secara politik dan keberanian dalam menghitung secara ekonomi," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (18/12).

Said mengatakan adanya kenaikan upah akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat. Mengutip data Bappenas, Said mengatakan, pada setiap 5 persen kenaikan upah maka akan terjadi pertumbuhan daya beli senilai Rp 180 triliun secara nasional.

"Secara DKI Jakarta kenaikannya akan senilai puluhan triliun dan ini sangat menguntungkan pengusaha. Justru menguntungkan pengusaha. Akan terjadi pertumbuhan daya beli," ujarnya.

KSPI Sebut Anies Cerdas, Pengusaha Harusnya Gembira Untuk itu, Said pun mengimbau kepada pengusaha untuk tidak berkecil hati dengan kenaikan UMP ini. Sebab menurutnya, kenaikan UMP ini juga akan berdampak baik bagi para pemberi kerja.

"Jadi bergembiralah pengusaha. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung angka-angka berdasarkan hukum yang ada keadilan dan ekonomi. Yang menikmati juga pengusaha. Tidak hanya buruh. Pengusaha jangan gelisah," ujarnya.

Sebelumnya, Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta merupakan bentuk konkrit dari sikap menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Untuk itu, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Dari sinilah kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan variabel inflasi sebesar 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.(fh/sumber:kumparan).

278

Judul Anies Baswedan Revisi dan Naikkan UMP DKI 2022 Sebesar 5,1% Jadi Rp 4.641.854



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/anies-baswedan-revisi-dan-naikkan-ump-dki-2022-sebesar-51-jadi-rp-4641854


Tanggal 2021-12-19 05:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

279

ANIES BASWEDAN REVISI DAN NAIKKAN UMP DKI 2022 SEBESAR 5,1% JADI RP 4.641.854

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.


Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ucap Anies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


Seperti diketahui, pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan Surat Nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPK) rerata inflasi di ibu kota selama Januari - November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.


Berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

280

Judul OPSI: Gubernur Berwenang Penuh Dalam Menetapkan UMP

Nama Media jakarta.bisnis.com


Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211219/77/1479350/opsi-gubernur-berwenang-penuh-dalam-menetapkan-ump


Tanggal 2021-12-19 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 menjadi isu yang cukup panas di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa hari terakhir. Kalangan pelaku usaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apinda) memberikan respons negatif terhadap langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

OPSI: GUBERNUR BERWENANG PENUH DALAM MENETAPKAN UMP

JAKARTA -- Polemik penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 menjadi isu yang cukup panas di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa hari terakhir. Kalangan pelaku usaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan respons negatif terhadap langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku kewenangan penuh dalam menentukan UMP berada di atas tangan gubernur. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengatakan gubernur wajib menetapkan upah dan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan UMP.

Wewenang tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan "Dengan kewenangan ini maka Gubernur DKI dapat merevisi keputusan penetapan UMP 2022 di DKI yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen," ujar Timboel kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).


281

Dengan indikator nilai rata-rata konsumsi per kapita di DKI senilai Rp. 2.336.429, rata-rata jumlah anggota keluarga di DKI sebanyak 3,43 orang, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja sebanyak 1,44 orang, maka didapat nilai BA UMP senilai Rp.5.565.244 dan BB Rp.2.782.622.




282

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022, Pengusaha Minta Klarifikasi Kemnaker



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1817868/anies-revisi-ump-dki-2022-pengusaha-minta-klarifikasi-kemnaker

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-18 23:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Tahun 2021

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena mereka lah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Di sini lah peran Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta) Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pengusaha belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022.

283

ANIES REVISI UMP DKI 2022, PENGUSAHA MINTA KLARIFIKASI KEMNAKER

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pengusaha belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022.

"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Tahun 2021," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (18/12/2021).

Menurut dia, memang penetapan UMP DKI Jakarta 2022 mendapat penolakan dari Serikat Pekerja karena dianggap terlalu kecil. Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena mereka lah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," jelas dia.

Sarman menghormati itikad baik gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Namun demikian, lanjut Sarman, semua ada dasar hukum dan regulasinya.

"Di sini lah peran Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ungkapnya.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah, dalam hal ini Kemnaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," tandasnya.

284

Judul UMP Jakarta Direvisi, Pengusaha Tunggu Penjelasan Anies



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1817676/ump-jakarta-direvisi-pengusaha-tunggu-penjelasan-anies

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 21:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu penjelasan Anies. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen

UMP JAKARTA DIREVISI, PENGUSAHA TUNGGU PENJELASAN ANIES

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu penjelasan Anies.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen. Kami baru membaca pemberitaan dari media, ujarnya kepada RM.id, Sabtu (18/12).

Sarman mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat penolakan dari Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil. Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk dirubah.

Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang

285

bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP, ujarnya.

Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun semua ada dasar hukum dan regulasinya. Disinilah peran Kementerian Tenaga Kerja untuk mengawal regulasi yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja, ujarnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif.

Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19, ujarnya. [ DIT ]

286

Judul UMP Jakarta Direvisi, Pengusaha Tunggu Penjelasan Anies

Nama Media rm.id


Halaman/URL https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/104932/ump-jakarta-direvisi-pengusaha-tunggu-penjelasan-anies

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 21:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta) Kami baru membaca pemberitaan dari media

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta) Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta) Karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta) Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu penjelasan Anies. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen

287

UMP JAKARTA DIREVISI, PENGUSAHA TUNGGU PENJELASAN ANIES

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merivisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Para pengusaha pun menunggu penjelasan Anies.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merivisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang tadinya naik sebesar 0,85 persen berdasarkan formula yang diatur dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi 5,1 persen

“Kami baru membaca pemberitaan dari media,” ujarnya kepada RM.id, Sabtu (18/12).

Sarman mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 memang mendapat penolakan dari Serikat Pekerja dengan melakukan demo di Balai Kota karena dianggap terlalu kecil. Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk dirubah.

Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. “Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP,” ujarnya.

Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan nasib warganya, namun semua ada dasar hukum dan regulasinya. Disinilah peran Kementerian Tenaga Kerja untuk mengawal regulasi yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja,” ujarnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif.

“Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19,” ujarnya. [DIT]

288

Judul Menaker Kunjungi Desa Migran Produktif di Cirebon

Nama Media beritasatu.com


Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/868859/menaker-kunjungi-desa-migran-produktif-di-cirebon

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 21:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi setiap 18 Desember, kita memperingati Hari Migran Internasional yang diperingati seluruh dunia untuk memberi peringatan kepada seluruh dunia untuk memenuhi hak-hak pekerja migran

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pusat informasi terdekat dengan masyarakat itu ada di desa. Makanya kita membuat program Desmigratif. Biar semua warga yang ingin bekerja ke luar negeri mendapat informasi yang benar

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) saya berharap penempatatan ke luar negeri tetap dibuka meski jumlahnya sedikit. Jangan sampai tertutup seperti dua tahun kemarin

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita membuat SOP tentang karantina, dan Alhamdulillah penempatan ke Korea sudah dibuka kembali. Namun kita harus komitmen, karena SOP ini sangat ketat

Ringkasan

Dalam peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyempatkan untuk mengunjungi salah satu Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021). Desa tersebut adalah Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, yang menjadi Desmigratif sejak tahun 2021.

MENAKER KUNJUNGI DESA MIGRAN PRODUKTIF DI CIREBON

Cirebon, Beritasatu.com - Dalam peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyempatkan untuk mengunjungi salah satu Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021). Desa tersebut adalah Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, yang menjadi Desmigratif sejak tahun 2021.

289

Di desa yang mayoritas warganya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, Menaker Ida mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar peringatan Hari Migran Internasional 2021 dijadikan sebagai momen bersama dalam pemenuhan hak dan pelindungan bagi PMI.

"Jadi setiap 18 Desember, kita memperingati Hari Migran Internasional yang diperingati seluruh dunia untuk memberi peringatan kepada seluruh dunia untuk memenuhi hak-hak pekerja migran," kata Ida.

Ida mengatakan, bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara. Tugas negara dalam hal ini pemerintah adalah memastikan proses migrasi yang aman bagi pekerja migran.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan bagi pekerja migran melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah desa.

Hal tersebut yang menjadi alasan pihaknya membuat program Desmigratif. Di mana program yang dibangun di desa-desa kantong PMI ini berfungsi sebagai pusat informasi pasar kerja dan migrasi di tingkat desa.

"Pusat informasi terdekat dengan masyarakat itu ada di desa. Makanya kita membuat program Desmigratif. Biar semua warga yang ingin bekerja ke luar negeri mendapat informasi yang benar," katanya.

Menaker Ida pun sempat berdisikusi dengan warga yang menjadi pekerja migran, salah satunya Arifin (32 tahun). Arifin yang bekerja sebagai PMI di Republik Korea mengatakan, "saya berharap penempatatan ke luar negeri tetap dibuka meski jumlahnya sedikit. Jangan sampai tertutup seperti dua tahun kemarin." Atas pertanyaan teresebut, Menaker Ida menanggapi bahwa penempatan PMI ke Republik Korea sudah kembali dibuka per 8 Desember 2021. Namun, ada SOP yang harus ditaati seluruh pihak.

"Kita membuat SOP tentang karantina, dan Alhamdulillah penempatan ke Korea sudah dibuka kembali. Namun kita harus komitmen, karena SOP ini sangat ketat," ujar Menaker.

Sumber: BeritaSatu.com

290

Judul Wapres Instruksikan Kemnaker dan BP2MI Tingkatkan Perlindungan Buruh Migran

Nama Media mediaindonesia.com


Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/458782/wapres-instruksikan-kemnaker-dan-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-buruh-migran

Jurnalis Ant |

Tanggal 2021-12-18 20:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Saya minta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) dan Kepala BP2MI (Beny Rhamdani) agar dapat secara sinergis meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia

positive - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Juga meningkatkan keahlian dan keterampilan pekerja migran, penerapan regulasi yang lebih baik, serta inovasi dan terobosan dalam tata kelola dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia

negative - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Satu per satu masalah harus segera dicarikan solusinya. Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman

neutral - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Perlindungan pekerja migran juga telah diupayakan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa

Ringkasan

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2MI) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di berbagai negara.

WAPRES INSTRUKSIKAN KEMNAKER DAN BP2MI TINGKATKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2MI) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di berbagai negara.

291

"Saya minta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) dan Kepala BP2MI (Beny Rhamdani) agar dapat secara sinergis meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Wapres di acara peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Sabtu (18/12).

Selain itu, Wapres juga meminta Menaker untuk meningkatkan kualitas para pekerja migran dengan memberikan pelatihan bagi keahlian dan keterampilan para pahlawan devisa negara tersebut. "Juga meningkatkan keahlian dan keterampilan pekerja migran, penerapan regulasi yang lebih baik, serta inovasi dan terobosan dalam tata kelola dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia," tegasnya.

Berbagai persoalan terkait pekerja migran Indonesia di berbagai negara, tambahnya, juga harus mendapat solusi terbaik dari Kemnaker dan BP2MI; antara lain terkait upah di bawah standar, tindakan kekerasan dan persoalan pekerja migran ilegal.

"Satu per satu masalah harus segera dicarikan solusinya. Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman," jelasnya.

Ma"ruf menegaskan bahwa Pemerintah tersebut menjaga komitmen dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia, serta meningkatkan kualitas pengelolaan sektor pekerja migran tersebut.

Hal itu dilakukan Pemerintah dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya serta penerbitan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Perlindungan pekerja migran juga telah diupayakan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa," ujar Wapres.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait pekerja migran untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia. (OL-8)

292

Judul Ma'ruf Instruksikan Kemenaker-BP2MI Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Nama Media medcom.id


Halaman/URL https://www.medcom.id/nasional/politik/Obz4G77K-ma-ruf-instruksikan-kemenaker-bp2mi-meningkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis Antara

Tanggal 2021-12-18 20:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Saya minta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) dan Kepala BP2MI (Beny Rhamdani) agar dapat secara sinergis meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia

negative - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Satu per satu masalah harus segera dicarikan solusinya. Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman

neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Perlindungan pekerja migran juga telah diupayakan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa

Ringkasan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2MI) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Kedua institusi ini juga diharap dapat meningkatkan kualitas pekerja migran.

MA'RUF INSTRUKSIKAN KEMENAKER-BP2MI MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2MI) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Kedua institusi ini juga diharap dapat meningkatkan kualitas pekerja migran.

293

"Saya minta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) dan Kepala BP2MI (Beny Rhamdani) agar dapat secara sinergis meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Ma'ruf di acara peringatan 'Hari Migran Internasional Tahun 2021' melalui konferensi video, Sabtu, 18 Desember 2021.

Ma'ruf juga meminta Kemenaker meningkatkan kualitas para pekerja migran dengan memberikan pelatihan. Termasuk, inovasi dan terobosan dalam tata kelola serta penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia.

Berbagai persoalan terkait pekerja migran Indonesia di berbagai negara, kata Ma'ruf, harus mendapat solusi terbaik dari Kemenaker dan BP2MI. Di antaranya terkait upah di bawah standar, tindakan kekerasan, dan persoalan pekerja migran ilegal.

"Satu per satu masalah harus segera dicarikan solusinya. Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman," kata dia.

Ma'ruf menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga perlindungan pekerja migran Indonesia. Termasuk, meningkatkan kualitas pengelolaan sektor migran.

Ma'ruf mengatakan komitmen itu dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Kemudian, menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Perlindungan pekerja migran juga telah diupayakan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa," kata dia.

294

Judul Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, KSPI: Pengusaha Jangan Gelisah

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540799/anies-naikkan-ump-dki-51-persen-kspi-pengusaha-jangan-gelisah


Tanggal 2021-12-18 20:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jadi pengusaha jangan gelisah dengan keputusan gubernur ini

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Pak sangat cerdas mengalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa keadilan serta kalkulasi ekonomi

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan keputusan Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen akan menguntungkan pengusaha. Sebab, dia memperkirakan, daya beli masyarakat juga bakal tumbuh hingga puluhan triliun.

ANIES NAIKKAN UMP DKI 5,1 PERSEN, KSPI: PENGUSAHA JANGAN GELISAH

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan keputusan Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen akan menguntungkan pengusaha. Sebab, dia memperkirakan, daya beli masyarakat juga bakal tumbuh hingga puluhan triliun.

"Jadi pengusaha jangan gelisah dengan keputusan gubernur ini," kata dia dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

Said mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen bakal menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp 180 triliun.

295

Jika dalam skala Ibu Kota, Said memprediksikan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puluhan triliun. Dia berujar, para pengusaha seharusnya bergembira dengan keputusan Anies.

Keputusan Anies merevisi UMP DKI 2022, lanjut Said, menunjukkan keberanian secara politik. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap telah mementingkan hukum ketimbang politik kekuasaan.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga merasa, Anies berani menaikkan UMP dengan mempertimbangkan tumbuhnya daya beli masyarakat, seperti yang disampaikan Suharso.

"Pak Anies sangat cerdas mengalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa keadilan serta kalkulasi ekonomi," jelas dia.

Sebelumnya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186,548 menjadi Rp 4.453.935,536. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, kalangan buruh memprotes penetapan UMP DKI 2022 dan meminta Anies mencabut keputusannya. Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022. Surat ini ditujukan untuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Hari ini Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11 persen. Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp Rp 4.641.854.

296

Judul Menaker ke Calon Pekerja Migran: Kerja yang Benar, Jaga Nama Indonesia



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5861057/menaker-ke-calon-pekerja-migran-kerja-yang-benar-jaga-nama-indonesia

Jurnalis Nada Zeitalini Arani

Tanggal 2021-12-18 19:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap teman-teman sehat. Kerja yang benar. Jaga nama Indonesia, ya

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena keberadaan LTSA ini merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI nonprosedural

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meninjau Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI) Disnakertrans Cirebon. Saat tiba di lokasi, Menaker disambut dengan tarian Panyenggrama Agung (penyambutan tamu agung) dari Cirebon. Kunjungan Ida Fauziyah dimulai dengan berkeliling memasuki ruang imigrasi. Di ruang tersebut, ia menemui para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kemudian disambut antusiasme para CPMI yang ditunjukkan dengan meminta foto bersama.

MENAKER KE CALON PEKERJA MIGRAN: KERJA YANG BENAR, JAGA NAMA INDONESIA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meninjau Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI) Disnakertrans Cirebon. Saat tiba di lokasi, Menaker disambut dengan tarian Panyenggrama Agung (penyambutan tamu agung) dari Cirebon.

Kunjungan Ida Fauziyah dimulai dengan berkeliling memasuki ruang imigrasi. Di ruang tersebut, ia menemui para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kemudian disambut antusiasme para CPMI yang ditunjukkan dengan meminta foto bersama. Kepada para CPMI, Ida Fauziyah berpesan agar mereka bekerja dengan benar dan menjaga nama baik Indonesia di mata negara penempatan.

297

"Saya berharap teman-teman sehat. Kerja yang benar. Jaga nama Indonesia, ya," ucap Menaker dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Selesai berbincang-bincang dengan para CPMI, ia lanjutkan mengunjungi ke ruangan LTSA. Di sana Ida meminta penjelasan tentang alur CPMI sebelum berangkat ke negara penempatan. Mulai dari proses bagaimana CPMI melakukan pendaftaran hingga membuat rekening ke bank.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan LTSA-P2MI Cirebon telah melakukan tata kelola, pelayanan, dan pelindungan terhadap PMI dengan benar.

"Karena keberadaan LTSA ini merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI nonprosedural," ucapnya. Menutup peninjauan ke LTSA-P2MI Cirebon, Menaker memasuki ruang Pusat Informasi.

298

Judul Anies Revisi UMP DKI Naik Jadi 5,1 Persen, KSPI: Tak Mengacu ke UU Cipta Kerja

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540796/anies-revisi-ump-dki-naik-jadi-51-persen-kspi-tak-mengacu-ke-uu-cipta-kerja


Tanggal 2021-12-18 19:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh dalam menetapkan 5,1 persen

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sebuah keberanian yang patut diapresiasi

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih mementingkan aspek hukum ketimbang politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan revisi tersebut.

ANIES REVISI UMP DKI NAIK JADI 5,1 PERSEN, KSPI: TAK MENGACU KE UU CIPTA KERJA


"Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

Said memaparkan hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan amar putusan agar tidak diterbitkan produk turunan baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

299

Hakim, tutur dia, juga menetapkan semua produk turunan UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional. PP 36/2021 adalah salah satu regulasi turunan UU 11/2020.

Karena itulah, Said menganggap, Anies telah memprioritaskan hukum di atas kepentingan politik. "Sebuah keberanian yang patut diapresiasi," ujar dia.

Menurut dia, memang sudah seharusnya hukum menjadi pedang utama dalam menentukan kebijakan. Said mengimbau agar gubernur di seluruh Indonesia mengikuti jejak Anies. Caranya dengan merevisi nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022.




300


Nama Media siapgrak.com


Halaman/URL https://siapgrak.com/artikel/1DgwR88

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 19:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sebuah keberanian yang patut diapresiasi

Ringkasan



SIAPGRAK.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih mementingkan aspek hukum ketimbang politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan revisi tersebut.



301







302

Judul Sanksi Tegas Calo yang Merugikan Pekerja Migran



Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/ciayumajakuning/kab-cirebon/1297200/sanksi-tegas-calo-yang-merugikan-pekerja-migran

Jurnalis Yulianti

Tanggal 2021-12-18 19:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Drs H Imron, M.Ag (Bupati Cirebon) Sehingga masyarakat Cirebon yang bekerja di luar negeri masih cukup tinggi

negative - Drs H Imron, M.Ag (Bupati Cirebon) Selain memberikan edukasi dan perlindungan terhadap pekerja migran, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja migran

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Petugas tersebut, merupakan garda terdepan dalam perlindungan pekerja migran. Saya berharap, Kabupaten Cirebon bisa memberdayakan Desmigratif yang ada

Ringkasan

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag meminta ada sanksi tegas, kepada calo dan sejumlah sponsor yang mengabaikan perlindungan terhadap pekerja migran. Menurut Imron, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kantung pekerja migra di Jawa Barat dan Indonesia. Ia menyebutkan, dari total penduduknya yang berjumlah 2,1 juta jiwa, 1,6 juta diantaranya, merupakan penduduk usia kerja.

SANKSI TEGAS CALO YANG MERUGIKAN PEKERJA MIGRAN

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag meminta ada sanksi tegas, kepada calo dan sejumlah sponsor yang mengabaikan perlindungan terhadap pekerja migran.

Menurut Imron, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kantung pekerja migra di Jawa Barat dan Indonesia. Ia menyebutkan, dari total penduduknya yang berjumlah 2,1 juta jiwa, 1,6 juta diantaranya, merupakan penduduk usia kerja.

303

"Sehingga masyarakat Cirebon yang bekerja di luar negeri masih cukup tinggi," kata Imron, saat menghadiri kegiatan petingatan hari migran internasional 2021, di Hotel Aston Cirebon, Sabtu (18/12/2021).

Imron mengatakan, bahwa sumbangsih pekerja migran terhadap penambahan devisa kepada negara, sangat dirasakan. Namun sayangnya, masih banyak persoalan yang menjerat para pekerja migran.

Oleh karena itu, Imron meminta kepada instansi terkait, untuk memberikan sanksi tegas kepada para calo, sponsor, perusahaan penyalur tenaga kerja, yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

"Selain memberikan edukasi dan perlindungan terhadap pekerja migran, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja migran," kata Imron.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah meminta kepada Bupati Cirebon, untuk bisa memaksimalkan keberadaan Desa Migran Produktif.

Ia menyebutkan, Kemenaker telah membentuk sebanyak 453 Desa Migran Produktif (Desmigratif) seluruh Indonesia. Di desa-desa tersebut, terdapat petugas yang akan memberikan perlindungan kepada pekerja migran.

"Petugas tersebut, merupakan garda terdepan dalam perlindungan pekerja migran. Saya berharap, Kabupaten Cirebon bisa memberdayakan Desmigratif yang ada," kata Ida.

304

Judul Menaker Optimistis Penempatan PMI di Masa Pandemi Teratasi dengan Baik



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5860977/menaker-optimistis-penempatan-pmi-di-masa-pandemi-teratasi-dengan-baik

Jurnalis Erika Dyah Fitriani

Tanggal 2021-12-18 18:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat. Peringatan tahun ini mengusung tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh'.

MENAKER OPTIMISTIS PENEMPATAN PMI DI MASA PANDEMI TERATASI DENGAN BAIK

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat. Peringatan tahun ini mengusung tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh'.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan selama hampir dua tahun, COVID-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing. Atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan penutupan sementara untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia guna melindungi warga negaranya dan mencegah tersebarnya COVID-19.

305

"Tentu kondisi ini membuat kita semua sedih khususnya bagi calon Pekerja Migran kita. Oleh karena itu, tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh' merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan oleh kita semua," ucap Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Ida mengaku bersyukur kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka untuk warga negara asing. Untuk itu, ia pun meminta komitmen semua pihak terkait agar pembukaan penempatan ini menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bekerja sama menjaga kepercayaan negara-negara penempatan dengan memastikan CPMI yang dikirim benar-benar terbebas dari COVID-19.

"Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan pemerintah melalui Kemnaker setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional. Adapun peringatan tahun ini diselenggarakan di Cirebon karena menurutnya kota udang tersebut merupakan kantong PMI keenam dalam periode 4 tahun terakhir, setelah Indramayu, Malang, Blitar, Ponorogo, dan Cilacap.

Ia menjelaskan penyelenggaraan acara ini dilakukan secara hybrid dan diikuti secara langsung oleh 500 orang stakeholder. Secara virtual, kegiatan ini juga diikuti oleh 10 Desa basis PMI di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, serta Perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan PMI sebanyak 12 perwakilan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Suhartono menyampaikan dalam Peringatan Hari Migran Internasional ini, Kemnaker turut memberikan Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards kepada 15 penerima dengan 12 kategori. Selain memberikan penghargaan, Kemnaker juga mengumumkan nama-nama pemenang lomba video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh.

306

Judul Wapres minta Kemnaker dan BP2MI tingkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia

Nama Media makassar.antaranews.com


Halaman/URL https://makassar.antaranews.com/berita/335393/wapres-minta-kemnaker-dan-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia

Jurnalis Fransiska Ninditya

Tanggal 2021-12-18 18:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (B2MI) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di berbagai negara.

WAPRES MINTA KEMNAKER DAN BP2MI TINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA


307

"Saya minta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) dan Kepala BP2MI (Beny Rhamdani) agar dapat secara sinergis meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia," kata Wapres di acara peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Wapres juga meminta Menaker untuk meningkatkan kualitas para pekerja migran dengan memberikan pelatihan bagi keahlian dan keterampilan para pahlawan devisa negara tersebut.

"Juga meningkatkan keahlian dan keterampilan pekerja migran, penerapan regulasi yang lebih baik, serta inovasi dan terobosan dalam tata kelola dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia," tegasnya.



Wapres menegaskan bahwa Pemerintah tersebut menjaga komitmen dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia, serta meningkatkan kualitas pengelolaan sektor pekerja migran tersebut.



Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait pekerja migran untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia.

308

Judul Wapres minta Kemnaker-BP2MI tingkatkan perlindungan pekerja migran

Nama Media bali.antaranews.com


Halaman/URL https://bali.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis Chandra Hamdani Noor

Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan


WAPRES MINTA KEMNAKER-BP2MI TINGKATKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN


309










310


Nama Media bengkulu.antaranews.com


Halaman/URL https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran


Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




311










312


Nama Media gorontalo.antaranews.com


Halaman/URL https://gorontalo.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran


Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




313










314




Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




315










316


Nama Media kl.antaranews.com


Halaman/URL https://kl.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




317










318


Nama Media kaltara.antaranews.com


Halaman/URL https://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




319










320


Nama Media ambon.antaranews.com


Halaman/URL https://ambon.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan








321






322


Nama Media banten.antaranews.com


Halaman/URL https://banten.antaranews.com/nasional/berita/2593897/wapres-minta-kemnaker-bp2mi-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran


Tanggal 2021-12-18 18:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan




323










324

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022 Naik Jadi 5,1 Persen, KSPI: Keberanian Politik

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540774/anies-revisi-ump-dki-2022-naik-jadi-51-persen-kspi-keberanian-politik


Tanggal 2021-12-18 18:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Saya menyebutnya keberanian secara politik

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jadi bergembiralah pengusaha

Ringkasan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies. "Saya menyebutnya keberanian secara politik," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

ANIES REVISI UMP DKI 2022 NAIK JADI 5,1 PERSEN, KSPI: KEBERANIAN POLITIK

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies. "Saya menyebutnya keberanian secara politik," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

Hari ini Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari semula hanya Rp 37.749 (0,85 persen) menjadi Rp 225.667 (5,11 persen). Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp Rp 4.641.854.

325

Said menuturkan, kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen bakal menguntungkan pengusaha. Dia mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen bakal menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp 180 triliun.

Jika dalam skala Ibu Kota, Said memprediksikan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puluhan triliun. "Jadi bergembiralah pengusaha," ucap dia.



326

Judul Gawat! Pemilik Rekening Ini Tidak Bisa Dapat BLT Subsidi Gaji, Cek Daftar Penerima BSU di BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703264370/gawat-pemilik-rekening-ini-tidak-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-daftar-penerima-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan?page=all

Jurnalis Sani Charonni

Tanggal 2021-12-18 17:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gawat, pemilik rekening berikut ini tidak bisa dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari Kemnaker. Simak cara Cek daftar penerima BSU 2021 melalui link BPJS Ketenagakerjaan berikut ini. Kemnaker masih terus merampungkan proses penyaluran BLT Subsidi Gaji atau BSU sebesar Rp1 juta untuk 1,7 juta orang bagian perluasan cakupan penerima BSU di akhir tahun ini atau sebelum tahun baru.

GAWAT! PEMILIK REKENING INI TIDAK BISA DAPAT BLT SUBSIDI GAJI, CEK DAFTAR PENERIMA BSU DI BPJS KETENAGAKERJAAN

Gawat, pemilik rekening berikut ini tidak bisa dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta dari Kemnaker. Simak cara Cek daftar penerima BSU 2021 melalui link BPJS Ketenagakerjaan berikut ini.

Kemnaker masih terus merampungkan proses penyaluran BLT Subsidi Gaji atau BSU sebesar Rp1 juta untuk 1,7 juta orang bagian perluasan cakupan penerima BSU di akhir tahun ini atau sebelum tahun baru.

Hingga saat ini sebanyak 989.9717 orang dari delapan provinsi dalam perluasaan penerima BSU 2021 telah menerima bantuan. Dengan demikian tersisa sekitar 700 ribu orang yang belum mendapatkan BSU.

BLT Subsidi Gaji ini sendiri merupakan bantuan dari Kemnaker untuk membantu para pekerja bertahan di tengah pandemi Covid-19. Namun perlu diingat bahwa bantuan ini tidak diberikan kepada semua pekerja.

Bantuan ini hanya diberikan kepada pekerja penerima upah berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang memiliki gaji paling banyak Rp 3,5 juta. Selain itu, terdapat beberapa pemilik rekening yang tidak bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji.

327

Adapun daftar pemilik rekening yang tidak bisa dapat BLT Subsidi Gaji adalah sebagai berikut.

Setidaknya terdapat lima cara yang dapat dilakukan untuk cek daftar penerima BSU melalui BPJS Ketenagakerjaa, yaitu.

Pekerja yang ingin melakukan cek daftar penerima BSU melalui link BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dnegan cara sebagai berikut.

Demikian daftar pemilik rekening yang tidak bisa mendapatkan BLT Subisidi Gaji sebesar Rp1 juta dari Kemnaker dan cara cek daftar penerima melalui BPJS Ketenagakerjaan dan link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.***.

328

Judul Naikkan UMP DKI 2022, Anies Tak Pakai Formula UU Cipta Kerja



Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/12/18/500/1091142/naikkan-ump-dki-2022-anies-tak-pakai-formula-uu-cipta-kerja


Tanggal 2021-12-18 16:47:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini. Perhitungan kenaikan tersebut mengacu pada variabel yang berbeda dengan aturan pengupahan turunan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

NAIKKAN UMP DKI 2022, ANIES TAK PAKAI FORMULA UU CIPTA KERJA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 daripada UMP saat ini.


329



Anies mengatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7 persen pada 2022 dengan inflasi yang terkendali di kisaran 3 persen. Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 persen.


Anies mengatakan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta telah menjunjung asas keadilan, baik bagi pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta dalam 6 tahun terakhir mencapai 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," katanya.


Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Sumber : Bisnis.com.

330

Judul Kemnaker Beri Penghargaan Pemberdayaan Pekerja Migran, Ini Pemenangnya



Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5860813/kemnaker-beri-penghargaan-pemberdayaan-pekerja-migran-ini-pemenangnya

Jurnalis Nada Zeitalini Arani

Tanggal 2021-12-18 16:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan pada hari ini, terima kasih atas kerjasamanya, kerja kerasnya, dan perjuangannya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta) Hal ini untuk memfasilitasi bakat para PMI yang perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi agar bakat-bakat tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat lebih bagi diri sendiri maupun masyarakat, serta menginspirasi PMI lainnya

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards 2021 kepada sejumlah stakeholders yang terlibat dalam pembangunan tata laksana penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna. Hal itu dilakukan dalam peringatan Hari Migran Internasional atau International Migrants Day tahun 2021. Ida mengatakan bahwa penganugerahan Indonesian Migrant Worker Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan komitmen tinggi dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

KEMNAKER BERI PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN, INI PEMENANGNYA

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penghargaan Indonesia Migrant Worker Awards 2021 kepada sejumlah stakeholders yang terlibat dalam pembangunan tata laksana penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna. Hal itu

331

dilakukan dalam peringatan Hari Migran Internasional atau International Migrants Day tahun 2021.

Ida mengatakan bahwa penganugerahan Indonesian Migrant Worker Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan komitmen tinggi dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

"Saya ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan pada hari ini, terima kasih atas kerjasamanya, kerja kerasnya, dan perjuangannya," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Ia menambahkan, menurutnya proses perbaikan tata kelola, tata penempatan, dan pelindungan PMI tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Pusat semata. Dibutuhkan pula dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

"Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita," ujarnya.

Adapun, Indonesian Migrant Worker Awards diberikan kepada 15 penerima dengan dua belas kategori sebagai berikut:

1. Dinas Provinsi Terbaik dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2. Dinas Kabupaten/Kota Terbaik dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

3. Kabupaten/Kota Peduli PMI diterima oleh Kabupaten Cirebon.

4. Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal PMI Terbaik dalam Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Pare-Pare.

5. Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Embarkasi/Debarkasi Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Desa Peduli Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

7. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terbaik diterima oleh Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Cirebon.

8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik I diterima oleh PT Parco Laut.

9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik II diterima oleh PT Bali Paradise Citra Dewata.

10. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik III diterima oleh PT Mitra Sarana Internasional.

11. Media Elektronik yang Mendukung Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Metro TV.

332

12. Media Online yang Mendukung Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh rri.co.id.

13. Atase Ketenagakerjaan yang Inovatif dalam Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Purwanti Utha Djara (Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Taiwan).

14. Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Berprestasi I diterima oleh Sutriyana (Kulon Progo).

15. Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Berprestasi II diterima oleh Darwinah (Indramayu).

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono ikut menambahkan membahas terkait kompetisi video. Dalam peringatan Hari Migran Internasional tahun ini, Kemnaker mengadakan kompetisi video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh yang telah diikuti sebanyak 109 peserta dari kalangan PMI.

"Hal ini untuk memfasilitasi bakat para PMI yang perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi agar bakat-bakat tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat lebih bagi diri sendiri maupun masyarakat, serta menginspirasi PMI lainnya," kata Suhartono.

333

Judul Klik Link Ini Agar Dapat BSU Tahap 5 dan 6 Desember 2021, 2,7 Juta Penerima BLT Subsidi Gaji Punya 3 Tanda Ini



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703264094/klik-link-ini-agar-dapat-bsu-tahap-5-dan-6-desember-2021-27-juta-penerima-blt-subsidi-gaji-punya-3-tanda-ini?page=all


Tanggal 2021-12-18 16:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Klik link ini agar dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember 2021, 2,7 juta penerima BLT Subsidi Gaji yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan punya 3 tanda ini. Seperti diketahui, BLT Subsidi Gaji tahap 5 masih menyisakan kuota 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU. Sedangkan BSU tahap 6 di Desember 2021 ini menyisakan kuota 700 ribu pekerja.

KLIK LINK INI AGAR DAPAT BSU TAHAP 5 DAN 6 DESEMBER 2021, 2,7 JUTA PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI PUNYA 3 TANDA INI

Klik link ini agar dapat BSU tahap 5 dan 6 Desember 2021, 2,7 juta penerima BLT Subsidi Gaji yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan punya 3 tanda ini. Seperti diketahui, BLT Subsidi Gaji tahap 5 masih menyisakan kuota 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

Sedangkan BSU tahap 6 di Desember 2021 ini menyisakan kuota 700 ribu pekerja. BLT Subsidi Gaji tahap 6 merupakan kuota tambahan yang berasal dari sisa dana PEN. Jika dijumlah, kuota BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 menyisakan 2,7 juta pekerja lagi yang dapat BSU. Penerima BSU itu sebelumnya wajib diusulkan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan info Kemnaker terkini, penyaluran BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 disalurkan paling lambat pada 20 Desember 2021. Artinya masih ada waktu 2 hari untuk klaim BSU.

Apabila masuk daftar penerima BSU tahap 5 dan 6, pekerja akan dapat BLT Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta untuk sekali cair dalam setahun. BLT Subsidi Gaji merupakan bantuan Kemnaker untuk pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat BSU, agar beban penerima terbantu di tengah pandemi COVID-19.

Adapun syarat untuk dapat BSU yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, yakni WNI, pekerja penerima upah, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, hingga gaji paling banyak Rp3,5 juta.

334


Klik link ini agar dapat BLT Subsidi Gaji jika terdaftar: 1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak Berikut 4 status yang bakal diterima penerima BLT Subsidi Gaji : Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Artinya proses transfer dilakukan usai administrasi penetapan selesai.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Tak lama lagi, BSU cair.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.


Sebenarnya, ada 2 link cek penerima BSU Subsidi Gaji. Selain Kemnaker, terdapat link untuk cek daftar penerima BLT yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kini ada pemberitahuan terbaru yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika lolos jadi penerima BSU, akan dapat notifikasi langsung dari lembaga tersebut. HR biasanya akan menghubungi via WA.

Cara pencairannya pun mudah. Tinggal mengisi formulir yang disediakan HR dari BPJS Ketenagakerjaan, nantinya BSU bakal langsung dicairkan. Sisipkan KTP sebagai syarat pembukaan rekening Himbara.

Demikian penjelasan penyaluran BLT Subsidi Gaji diperpanjang hingga 20 Desember, klik link berikut untuk pastikan statusmu dapat BSU tahap 5 dan 6 atau tidak.***.

335

Judul Hari Migran Internasional, Moeldoko Pastikan Komitmen Pemerintah Wujudkan Migran Berdaya



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/18/151517/hari-migran-internasional-moeldoko-pastikan-komitmen-pemerintah-wujudkan-migran-berdaya

Jurnalis Dwi Bowo Raharjo

Tanggal 2021-12-18 15:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Pemerintah berkomitmen penuh untuk mewujudkan migran berdaya, keluarga sejahtera dan Indonesia jaya

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Kita ketahui bersama bahwa pekerja migran adalah seorang individu tangguh yang berjuang bagi keluarganya maupun pembawa nama baik negara di luar negeri

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mengenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Negara hadir memastikan menjadi pekerja migran yang aman dan sejahtera.

Ringkasan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan kalau pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berdaya dengan keluarga sejahtera. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan PMI berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan negara. Bukan hanya berjasa di bidang ekonomi, para PMI juga dianggapnya berjasa dalam menjalankan kampanye budaya.

HARI MIGRAN INTERNASIONAL, MOELDOKO PASTIKAN KOMITMEN PEMERINTAH WUJUDKAN MIGRAN BERDAYA

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan kalau pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berdaya dengan keluarga sejahtera.

336

Pemerintah menganggap para PMI sebagai seorang petangguh yang berjuang bukan hanya untuk keluarga tetapi juga bagi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Moeldoko dalam acara peringatan Hari Migran Internasional yang digelar oleh BP2MI, Sabtu (18/12/2021).

"Pemerintah berkomitmen penuh untuk mewujudkan migran berdaya, keluarga sejahtera dan Indonesia jaya," kata Moeldoko.

"Kita ketahui bersama bahwa pekerja migran adalah seorang individu tangguh yang berjuang bagi keluarganya maupun pembawa nama baik negara di luar negeri," sambungnya.

Dengan demikian Moeldoko mengungkapkan kalau sudah sepatutnya para PMI mendapatkan penghormatan tinggi dan perhatian dari negara.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan PMI berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan negara. Bukan hanya berjasa di bidang ekonomi, para PMI juga dianggapnya berjasa dalam menjalankan kampanye budaya.

"Mengenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia," ucap Ida.

Karena itu, Ida menyebut kalau PMI sebagai duta bangsa. Sebagai penghargaan, menurutnya pemerintah akan memastikan memberikan keamanan bagi pekerja migran.

"Negara hadir memastikan menjadi pekerja migran yang aman dan sejahtera.".

337

Judul Anies: Keputusan UMP Jakarta Naik 5,1 Persen Junjung Asas Keadilan



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/18/15112501/anies-keputusan-ump-jakarta-naik-51-persen-junjung-asas-keadilan

Jurnalis Deti Mega Purnamasari

Tanggal 2021-12-18 15:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kenaikan ini sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat


neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

ANIES: KEPUTUSAN UMP JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN JUNJUNG ASAS KEADILAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kenaikan ini sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," ujar Anies dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/12/2021).

Tidak hanya itu, Anies mengatakan, kenaikan UMP juga merupakan bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha. Oleh karena itu,

338

dia berharap kenaikan UMP DKI Jakarta dapat memperbaiki perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.


Adapun UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 dari UMP 2021.

Kenaikan tersebut merupakan hasil revisi dari UMP 2022 yang sebelumnya ditetapkan pada 20 November 2021 hanya naik 0,85 persen. UMP DKI Jakarta direvisi agar adil bagi semua pihak.

"Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08 persen. Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Pemprov DKI Jakarta juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau ulang formula penghitungan UMP 2022 karena UMP yang telah ditetapkan dinilai tak layak dan tak memenuhi asas keadilan.

Pemprov DKI kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, keluar angka 5,11 persen yang dinyatakan sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

339

Judul Kemnaker Gelar Peringatan Hari Migran Internasional 2021

Nama Media harianbhirawa.co.id


Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-gelar-peringatan-hari-migran-internasional-2021/

Jurnalis Helmi Supriyatno

Tanggal 2021-12-18 15:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kondisi seperti ini membuat kita semua sedih, khususnya bagi calon PMI. Oleh karena itu, tema " PMI Tangguh Indonesia Tumbuh", merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan kita semua,. Namun bersyukur, kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka kembali, kedatangan warga negara asing

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya percaya dan meyakini, penempatan dan perlindungan PMI dimasa pandemi Covid-19, dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua

Ringkasan

Hari Migran Internasional 2021 telah dirayakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Cirebon-Jawa Barat, pada Sabtu (18/12). Peringatan pada tahun 2021 ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh". Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan; Selama hampir 2 tahun, pandemi Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan, untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

KEMNAKER GELAR PERINGATAN HARI MIGRAN INTERNASIONAL 2021

Jakarta, Hari Migran Internasional 2021 telah dirayakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Cirebon-Jawa Barat, pada Sabtu (18/12). Peringatan pada tahun 2021 ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh".

Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan; Selama hampir 2 tahun, pandemi Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan, untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

Atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan penutupan sementara, penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Dalam upaya melindungi warga negaranya dan

340

mencegah tersebarnya Covid-19 "Kondisi seperti ini membuat kita semua sedih, khususnya bagi calon PMI. Oleh karena itu, tema " PMI Tangguh Indonesia Tumbuh", merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan kita semua,. Namun bersyukur, kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka kembali, kedatangan warga negara asing," ucap Menaker.

Ida Fauziyah meminta komitmen semua pihak terkait, agar pembukaan penempatan ini menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bekerjasama. Untuk menjaga kepercayaan negara-negara penempatan, dengan memastikan calon PMI yang dikirim benar-benar terbebas dari Covid-19.

"Saya percaya dan meyakini, penempatan dan perlindungan PMI dimasa pandemi Covid-19, dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua," tegas Menaker.

Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono, Menurut Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono, penyelenggaraan peringatan Hari. Migran Internasional di Cirebon, dikarenakan kota udang Cirebon ini merupakan kantong PMI yang ke 6 dalam periode 4 tahun terakhir. Setelah Indramayu, Cilacap, Ponorogo, Blitar dan Malang.

Bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional ini, Kemnaker memberikan Anugerah Indonesian Migran Worker Award kepada 15 penerima dengan 12 kategori.

Selain memberikan penghargaan, Kemnaker juga mengumumkan nama-nama pemenang lomba video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh. (ira).

341

Judul Pekerja Migran Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh


Newstrend Hari Migran Internasionaal 2021

Halaman/URL https://rri.co.id/cirebon/1754-info-publik/1297324/pekerja-migran-indonesia-tangguh-indonesia-tumbuh

Jurnalis Arita Dewi

Tanggal 2021-12-18 15:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (18/12/2021). Peringatan pada tahun ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh". Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hampir dua tahun, Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH

Cirebon: Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional tahun 2021 di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (18/12/2021). Peringatan pada tahun ini mengusung tema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh".

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa selama hampir dua tahun, Covid-19 telah membuat berbagai negara mengambil kebijakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing.

Atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia pun mengambil tindakan penutupan sementara untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka melindungi warga negaranya dan mencegah tersebarnya Covid-19.

342

"Tentu kondisi ini membuat kita semua sedih khususnya bagi calon Pekerja Migran kita. Oleh karena itu, tema 'PMI Tangguh Indonesia Tumbuh' merupakan gambaran situasi dan harapan yang dirasakan oleh kita semua," ucap Menaker.

Namun ia bersyukur karena kini sejumlah negara penempatan sudah mulai membuka untuk warga negara asing.

Ia meminta komitmen semua pihak terkait agar pembukaan penempatan ini menjadi momentum untuk saling bahu membahu dan bekerja sama untuk menjaga kepercayaan negara-negara penempatan dengan memastikan CPMI yang dikirim benar-benar terbebas dari Covid-19.

"Saya percaya dan meyakini, penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini dapat diatasi dengan baik dan elegan oleh kita semua," ucapnya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan, pemerintah melalui Kemnaker setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Migran Internasional.

Pada tahun ini, katanya, penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional di Cirebon karena kota udang tersebut merupakan kantong PMI ke enam dalam periode 4 tahun terakhir setelah Indramayu, Malang, Blitar, Ponorogo, dan Cilacap.

Adapun penyelenggaraan acara ini dilakukan secara hybrid event yang diikuti secara langsung oleh 500 orang stakeholder dan secara virtual diikuti oleh 10 Desa basis PMI di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, serta Perwakilan RI di negara-negara tujuan penempatan PMI sebanyak 12 perwakilan juga seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Migran Internasional ini, Kemnaker memberikan Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards kepada 15 penerima dengan 12 kategori.

Selain memberikan penghargaan, Kemnaker juga mengumumkan nama-nama pemenang lomba video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh. (kemnaker.go.id).

343

Judul Menaker dan Kepala BP2MI Diminta Tingkatkan Kualitas dan Selesaikan Masalah Pekerja Migran



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/18/145534/menaker-dan-kepala-bp2mi-diminta-tingkatkan-kualitas-dan-selesaikan-masalah-pekerja-migran

Jurnalis Dwi Bowo Raharjo

Tanggal 2021-12-18 14:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Saya mengharapkan Pekerja Migran Indonesia semakin banyak yang memiliki keterampilan (skilled) yang tersertifikasi secara internasional. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pihak

negative - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman

Ringkasan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani untuk meningkatkan kualitas perlindungan, keahlian dan keterampilan pekerja migran.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta adanya penerapan regulasi yang lebih baik serta inovasi dan terobosan dalam tata kelola serta penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia.

MENAKER DAN KEPALA BP2MI DIMINTA TINGKATKAN KUALITAS DAN SELESAIKAN MASALAH PEKERJA MIGRAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani untuk meningkatkan kualitas perlindungan, keahlian dan keterampilan pekerja migran.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta adanya penerapan regulasi yang lebih baik serta inovasi dan terobosan dalam tata kelola serta penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia.

344

Hal tersebut dimintanya karena sinergitas dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan hingga menyelesaikan masalah yang terkait pekerja migran.

"Saya mengharapkan Pekerja Migran Indonesia semakin banyak yang memiliki keterampilan (skilled) yang tersertifikasi secara internasional. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pihak," kata Ma'ruf saat menyampaikan sambutannya dalam acara peringatan Hari Migran Internasional yang digelar oleh BP2MI, Sabtu (18/12/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan penghargaan khusus bagi pekerja migran Indonesia berupa berbagai fasilitas VVIP di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Ma'ruf hal tersebut menjadi simbol penghormatan dan dukungan pemerintah kepada para pejuang devisa Indonesia.

Lebih lanjut, Ma'ruf menilai kalau rumusan kebijakan yang baik tidak akan bermanfaat tanpa diiringi pelaksanaan yang efektif di lapangan. Dengan begitu, Ma'ruf mengungkapkan kalau pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Setiap masalah kata Ma'ruf, harus segera dicarikan solusinya.

"Persoalan pekerja migran ilegal, upah di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, jam kerja melebihi batas, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang ditinggal di kampung halaman," ungkapnya.

345

Judul Siap-siap BLT Rp 1 Juta Masuk Rekening Jelang Natal dan Tahun Baru Untuk Penerima BSU Subsidi Gaji Gelombang 2



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703262159/siap-siap-blt-rp-1-juta-masuk-rekening-jelang-natal-dan-tahun-baru-untuk-penerima-bsu-subsidi-gaji-gelombang-2?page=all

Jurnalis Muhammad Suria

Tanggal 2021-12-18 14:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Sisanya akan ditransfer secara bertahap oleh pemerintah melalui bank himpunan negara (himbara). Insya Allah, bulan Desember ini proses pencairan BSU rampung

Ringkasan

Siap-siap BLT Rp 1 juta masuk rekening jelang Natal dan Tahun Baru untuk penerima BSU Subsidi Gaji gelombang 2. Jelang Natal dan Tahun Baru, BLT dari Pemerintah masih dicairkan ke rekening penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) RP 1 juta.

SIAP-SIAP BLT RP 1 JUTA MASUK REKENING JELANG NATAL DAN TAHUN BARU UNTUK PENERIMA BSU SUBSIDI GAJI GELOMBANG 2

Siap-siap BLT Rp 1 juta masuk rekening jelang Natal dan Tahun Baru untuk penerima BSU Subsidi Gaji gelombang 2. Jelang Natal dan Tahun Baru, BLT dari Pemerintah masih dicairkan ke rekening penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) RP 1 juta.

BSU yang masih cair merupakan tahap 5, 6, dan perluasan atau gelombang 2 tahun 2021. Bansos untuk pekerja itu masih dicairkan hingga akhir Desember 2021. Salah satu daerah yang masih mencairkan BSU adalah Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur. Hal itu seperti disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram.

Dirinya mengatakan karyawan yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima bantuan subsidi upah ( BSU ) bersiap menerima pencairan secara bertahap hingga akhir Desember 2021.

Sebanyak 32.000 pekerja di Kota Mataram yang diusulkan mendapatkan BSU yang berhasil lolos verifikasi hanya sekitar 20.000-an pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 4.700 pekerja sudah

346

menerima BSU sebesar Rp1 juta yang merupakan subsidi bulan Juli-Agustus 2021 pada bulan September.

"Sisanya akan ditransfer secara bertahap oleh pemerintah melalui bank himpunan negara (himbara). Insya Allah, bulan Desember ini proses pencairan BSU rampung," kata Rudi Suryawan dikutip dari ANTARA.

Selain itu, pekerja wajib memastikan bahwa rekening miliknya bukanlah termasuk ke dalam enam rekening ini. Sebab enam rekening ini tidak bisa menerima dan mencairkan BSU Subsidi Gaji gelombang 2, yaitu: Pastikan rekening yang digunakan masih aktif dan merupakan rekening bank Himbara seperti BTN, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BSI.

Untuk syarat penerima BSU Subsidi Gaji gelombang 2 yaitu:

1. WNI

2. Peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang aktif minimal sampai 30 Juni 2021

3. Pekerja/ karyawan /buruh yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali ranah sektor pendidikan dan kesehatan.

4. Gaji paling banyak Rp3,5 Juta (jika UMP/ UMK; Rp3,5 jt, menggunakan UMP/ UMK).

5. Belum pernah menjadi penerima bansos lain dari Pemerintah.

Apabila pekerja sudah memenuhi syarat dan rekening miliknya tidak termasuk yang tidak bisa cairkan BSU, maka langsung saja bisa mengecek status penerima dan pencairan BLT Subsidi Gaji melalui link bsu.kemnaker.go.id. Berikut caranya: 1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak.

Demikian informasi BLT Rp 1 juta masuk rekening jelang Natal dan Tahun Baru untuk penerima BSU Subsidi Gaji gelombang 2.***.

347

Judul Catat ya! BSU Rp 1 Juta Cuma Cair ke Pemilik KTP Ini, Cek BLT Subsidi Gaji 2021 di BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703263110/catat-ya-bsu-rp-1-juta-cuma-cair-ke-pemilik-ktp-ini-cek-blt-subsidi-gaji-2021-di-bpjs-ketenagakerjaan?page=all


Tanggal 2021-12-18 14:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Catat ya, BSU Rp 1 juta cuma cair kepada para pemilik KTP yang memenuhi kriteria. Cek penerima BLT Subsidi Gaji 2021 di link BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini, sebagian besar kantor cabang Himpunan Bank Negara (Himbara) sedang mempercepat proses realisasi pencairan BSU Rp 1 juta atau BLT Subsidi Gaji.

CATAT YA! BSU RP 1 JUTA CUMA CAIR KE PEMILIK KTP INI, CEK BLT SUBSIDI GAJI 2021 DI BPJS KETENAGAKERJAAN

Catat ya, BSU Rp 1 juta cuma cair kepada para pemilik KTP yang memenuhi kriteria. Cek penerima BLT Subsidi Gaji 2021 di link BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini, sebagian besar kantor cabang Himpunan Bank Negara (Himbara) sedang mempercepat proses realisasi pencairan BSU Rp 1 juta atau BLT Subsidi Gaji.

Bantuan yng menyasar 10,3 juta penerima ini ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2021 agar bisa segera dinikmti oleh karyawan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Bahkan, beberapa anggota Himbara membuka layanan perbankan di akhir pekan atau weekend banking untuk mempercepat penyaluran BLT Subsidi Gaji 2021 ini.

Sayangnya, BSU Rp 1 juta ini hanya diberikan kepada para pemilik KTP yang nama mereka terdaftar di link BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) ataupun Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ).

Agar karyawan bisa terdaftar sebagai penerima BSU di BPJAMSOSTEK dan Kemnaker, mereka harus memenuhi sejumlah kriteria atau persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

Baik BPJAMSOSTEK maupun Kemnaker, keduanya sudah menyediakan layanan online pengecekan daftar penerima bantuan.

348

Cara cek penerima BSU Rp 1 juta di Kemnaker : - Buka kemnaker.go.id - Klik "Masuk" di pojok kanan atas - Jika belum memiliki akun, Klik "daftar" untuk registrasi terlebih dahulu - Masukkan nomor HP dan alamat email ke kolom yang tersedia lalu klik "Masuk" - Setelah berhasil login, isi data diri atau profil yang tertera di website - cek pemberitahuan - Setelah itu akan mendapatkan informasi sebagai berikut: 5 Cara Cek Penerima BLT Subsidi gaji 2021 di BPJS Ketenagakerjaan

1. Kunjungi kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat

2. Hubungi call center di nomor 175

3. Cek online di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

4. Hubungi nomor WhatsApp 0813-8007-0175

5. Kirim pesan ke sosial media resmi BPJAMSOSTEK Syarat pemilik KTP yang bisa dapat BLT Subsidi Gaji 2021 : - WNI - Karyawan - Peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2021 - Gaji maksimal Rp 3,5 juta - Gaji tidak lebih dari pembulatan ke atas dari UMK/UMP jika kerja di daerah yang terdaftar dalam Lampiran 2 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 - Diutamakan kerja di sektor yang terdampak pandemi covid-19 - Bukan penerima bantuan lain selama pandemi covid-19, seperti: Adapun mekanisme penyaluran BSU Rp 1 juta ini adalah sebagai berikut:

1. Ditransfer langsung ke rekening karyawan yang menggunakan Himbara

2. Diambil karyawan ke kantor cabang Himbara sesuai yang tertera di Kemnaker.go.id karena dibuatkan rekening baru karena tidak menggunakan Himbara Adapun yang dimaksud dengan Himbara adalah BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Sedangkan pekerja di Aceh akan mendapatkan BLT Subsidi Gaji 2021 melalui BSI.

Itulah para pemilik KTP yang bisa dapat BSU Rp 1 juta dan cara cek penerima BLT Subsidi Gaji 2021 di BPJS Ketenagakerjaan.***.

349

Judul UMP Jakarta 2022 Direvisi, Naik Jadi Rp4.641.854



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1816659/ump-jakarta-2022-direvisi-naik-jadi-rp4641854

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-18 13:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sekitar 5,1% atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021. Berkat revisi ini, UMP DKI naik menjadi Rp4.641.854 atau lebih tinggi dibandingkan ketetapan sebelumnya yaitu Rp4.453.935 (hanya naik Rp37.749). Anies mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Selain itu, juga didasari pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait dan prinsip keberhati-hatian seiring pergerakan roda ekonomi di Jakarta.

UMP JAKARTA 2022 DIREVISI, NAIK JADI RP4.641.854

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sekitar 5,1% atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021. Berkat revisi ini, UMP DKI naik menjadi Rp4.641.854 atau lebih tinggi dibandingkan ketetapan sebelumnya yaitu Rp4.453.935 (hanya naik Rp37.749).

Anies mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Selain itu, juga didasari pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait dan prinsip keberhati-hatian seiring pergerakan roda ekonomi di Jakarta.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% hingga 5,5%, serta inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%). Sementara, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, ungkap Anies, Sabtu (18/12).

350

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

Menurut Anies, kenaikan 5,1% merupakan suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Diamenilai keputusan tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, imbuh Anies.

Sebelumnya, pada 22 November 2021, gubernur tersebutmelayangkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Surat bernomor 533/-085.15 itu berisiusulan peninjauan kembali formula penetapan upah minimum provinsi 2022.

Lewat surat ini, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya, peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di ibu kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di ibu kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun rerata inflasi nasional pada periode yang sama sekitar 1,30%. Sedangkan, rata-rata kenaikan UMP Jakarta dalam 6 tahun terakhir adalah sebesar 8,6%.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%) saat mengkaji ulang formula UMP tahun 2022. Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

351

Judul Direvisi Anies, UMP Jakarta 2022 Naik 5,1 Persen



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816675/direvisi-anies-ump-jakarta-2022-naik-51-persen

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 13:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 direvisi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp 4.641.854. Jumlah ini naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

DIREVISI ANIES, UMP JAKARTA 2022 NAIK 5,1 PERSEN

Besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 direvisi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi Rp 4.641.854. Jumlah ini naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.


Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, ujar Anies diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," tandasnya.

352

Judul UMK Banda Aceh 2022 Naik Jadi Rp3.280.327

Nama Media infopublik.id


Halaman/URL https://infopublik.id/kategori/nusantara/590870/umk-banda-aceh-2022-naik-jadi-rp3-280-327

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 13:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp3.280.327 per bulan, terjadi kenaikan sebesar Rp55.327 dari tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh Mairul Hazami, SE, M.Si, Kamis (16/12/2021) di kantornya.

UMK BANDA ACEH 2022 NAIK JADI RP3.280.327

Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp3.280.327 per bulan, terjadi kenaikan sebesar Rp55.327 dari tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh Mairul Hazami, SE, M.Si, Kamis (16/12/2021) di kantornya.

Dikatakannya, Gubernur Aceh telah menetapkan UMK Banda Aceh Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor: 560/1765/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Kata Mairul, ketentuan UMK yang mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2022 tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“Sedangkan peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha,” kata Mairul.

Mairul menegaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang telah ditetapkan.

“Untuk perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” tegas Mairul.(Rid/Hz/toeb)

353

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022 Demi Asas Keadilan

Nama Media inilah.com


Halaman/URL https://www.inilah.com/anies-revisi-ump-dki-2022-demi-asas-keadilan

Jurnalis Willi Nafie

Tanggal 2021-12-18 13:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Angka ini terlalu kecil untuk buruh di Jakarta

Ringkasan

Gubernur Anies revisi UMP DKI 2022 naik menjadi Rp225 Ribu demi asas keadilan. Jadi, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI itu naik 5,1 persen Sebelumnya banyak diprotes buruh karena angka kenaikan terlalu kecil hanya 1,09 persen. Kini UMP DKI resmi menjadi RP4.61.854.

ANIES REVISI UMP DKI 2022 DEMI ASAS KEADILAN

Gubernur Anies revisi UMP DKI 2022 naik menjadi Rp225 Ribu demi asas keadilan. Jadi, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI itu naik 5,1 persen Sebelumnya banyak diprotes buruh karena angka kenaikan terlalu kecil hanya 1,09 persen. Kini UMP DKI resmi menjadi RP4.61.854.

“Kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan, Sabtu (18/12/2021).

Gubernur Anies revisi UMP sebagai bentuk asas keadilan. Baik bagi pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI. Anies juga berharap kenaikan UMP DKI itu, ikut mempercepat pemulihan ekonomi di Ibu Kota DKI Jakarta.

354

Secara terperinci kenaikan upah minimum pada 2016 mencapai 14,8 persen, 2017 sebesar 8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 sebesar 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen.

Tahun 2021 sebesar 1,09 persen kemudian direvisi Anies menjadi 5,1 persen.

Bila merujuk kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,” ungkap Anies.

Gubernur Anies Baswedan menemui ratusan massa buruh pengunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021) lalu. Hal itu terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Anies tidak memungkiri UMP DKI dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bagi buruh di Ibu Kota nilainya terlalu kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749. Bila dibulatkan menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Kenaikan sebesar Rp38.000 itu dirasa amat jauh dari layak. Tidak memenuhi asas keadilan. Peningkatan kebutuhan hidup buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta ebesar 1,14 persen.

Anies lalu bersurat mengenai itu ke Menaker Ida Fauziyah.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Angka ini terlalu kecil untuk buruh di Jakarta,” kata Anies di hadapan para buruh di Balai Kota DKI, Senin (29/11/2021) lalu.

355

Judul UMP DKI Jakarta 2022 Naik Rp225 Ribu, Anies Baswedan: Bisa untuk Tambahan Keperluan Sehari-hari

Nama Media tribunnewswiki.com


Halaman/URL https://www.tribunnewswiki.com/2021/12/18/ump-dki-jakarta-2022-naik-rp225-ribu-anies-baswedan-bisa-untuk-tambahan-keperluan-sehari-hari

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 13:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Dari yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp37.749, kini naik menjadi 5,1 persen atau Rp225.667 dari UMP 2021, sehingga nilainya menjadi Rp4.641.854 per bulan.

UMP DKI JAKARTA 2022 NAIK RP225 RIBU, ANIES BASWEDAN: BISA UNTUK TAMBAHAN KEPERLUAN SEHARI-HARI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Dari yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp37.749, kini naik menjadi 5,1 persen atau Rp225.667 dari UMP 2021, sehingga nilainya menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Anies menuturkan, para pekerja bisa menggunakan uang Rp225.000 itu sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari.

"Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," kata Anies, Sabtu (18/12/2021), seperti dikutip dari Warta Kota.

Dikatakan Anies, melalui kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Dia juga menegaskan bahwa keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta, terlebih pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," ujarnya.

356

Anies berujar, kenaikan UMP 5,1 persen sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dan juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan RI itu mengungkap bahwa data pendukung kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen dan rerata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30 persen.

Kemudian pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

357

Judul Peduli Pekerja Migran Indonesia, RRI.co.id Sabet Penghargaan



Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1296889/peduli-pekerja-migran-indonesia-rri-co-id-sabet-penghargaan

Jurnalis Chairul Umam

Tanggal 2021-12-18 13:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan pada hari ini, terima kasih atas kerja samanya, kerja kerasnya, dan perjuangannya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Hal ini untuk memfasilitasi bakat para PMI yang perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi agar bakat-bakat tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat lebih bagi diri sendiri maupu masyarakat, serta menginspirasi PMI lainnya

Ringkasan

Dalam peringatan Hari Migran Internasional atau International Migrants Day tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyerahkan penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards 2021 kepada sejumlah stakeholders yang terlibat dalam pembangunan tata laksana penempatan dan pelindungan PMI, maupun pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna. Ida Fauziyah mengatakan, Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards diberikan kepada stakeholder dan perseorangan sebagai apresiasi atas peran serta yang aktif dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

PEDULI PEKERJA MIGRAN INDONESIA, RRI.CO.ID SABET PENGHARGAAN

Dalam peringatan Hari Migran Internasional atau International Migrants Day tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyerahkan penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards 2021 kepada sejumlah stakeholders yang terlibat dalam pembangunan tata laksana penempatan dan pelindungan PMI, maupun pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna. Ida

358

Fauziyah mengatakan, Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards diberikan kepada stakeholder dan perseorangan sebagai apresiasi atas peran serta yang aktif dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

Karena menurut Menaker, proses perbaikan tata kelola, tata penempatan, dan pelindungan PMI tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Pusat semata, namun membutuhkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

"Saya ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan pada hari ini, terima kasih atas kerja samanya, kerja kerasnya, dan perjuangannya," kata Ida Fauziyah dalam sambutan Peringatan Hari Migran Internasional 2021 bertemakan PMI Tangguh, Indonesia Tumbuh di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (18/12/2021).

Anugerah Indonesian Migrant Worker Awards diberikan kepada 15 (lima belas) penerima dengan 12 (dua belas) kategori:

1. Dinas Provinsi Terbaik dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2. Dinas Kabupaten/Kota Terbaik dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

3. Kabupaten/Kota Peduli PMI diterima oleh Kabupaten Cirebon.

4. Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal PMI Terbaik dalam Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kota Pare-Pare.

5. Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Embarkasi/Debarkasi Pekerja Migran Indonesia Terbaik dalam Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Desa Peduli Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

7. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terbaik diterima oleh Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Cirebon.

8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik I diterima oleh PT Parco Laut.

9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik II diterima oleh PT Bali Paradise Citra Dewata.

10. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berkinerja Baik III diterima oleh PT Mitra Sarana Internasional.

11. Media Elektronik yang Mendukung Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Metro TV.

12. Media Online yang Mendukung Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh rri.co.id.

13. Atase Ketenagakerjaan yang Inovatif dalam Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diterima oleh Purwanti Utha Djara (Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Taiwan).

359

14. Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Berprestasi I diterima oleh Sutriyana (Kulon Progo).

15. Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Berprestasi II diterima oleh Darwinah (Indramayu).

"Semoga dengan apresiasi ini Bapak/Ibu semua semakin bersemangat untuk selalu menebar kebaikan dan melakukan yang terbaik untuk pekerja migran kita," ujarnya. Lebih lanjut, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono, menambahkan, dalam peringatan Hari Migran Internasional tahun ini, Kemnaker juga mengadakan kompetisi video inspiratif dengan tema PMI Tangguh Indonesia Tumbuh yang telah diikuti sebanyak 109 peserta dari kalangan PMI.

"Hal ini untuk memfasilitasi bakat para PMI yang perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi agar bakat-bakat tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat lebih bagi diri sendiri maupu masyarakat, serta menginspirasi PMI lainnya," kata Suhartono.

360

Judul UMP Jakarta 2022 Jadi Rp 4.641.854, Anies Harap Daya Beli Pekerja Tak Turun



Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/18/13242441/ump-jakarta-2022-jadi-rp-4641854-anies-harap-daya-beli-pekerja-tak-turun

Jurnalis Deti Mega Purnamasari

Tanggal 2021-12-18 13:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha


neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun



Ringkasan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854 sudah layak bagi para pekerja. Selain itu, kenaikan tersebut juga dinilainya terjangkau bagi pengusaha.

UMP JAKARTA 2022 JADI RP 4.641.854, ANIES HARAP DAYA BELI PEKERJA TAK TURUN

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854 sudah layak bagi para pekerja. Selain itu, kenaikan tersebut juga dinilainya terjangkau bagi pengusaha.

361

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," kata Anies dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih lagi, ujar Anies, dalam enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 8,6 persen.

Oleh sebab itu, Anies pun merevisi UMP yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen menjadi naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP 2021.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," ujar dia.

Selain itu, kata Anies, melalui kenaikan UMP tersebut, pihaknya berharap daya beli masyarakat dan para pekerja tidak turun.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata dia.

Menurut Anies, kenaikan tersebut juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan UMP juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Anies. Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08 persen. Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

Dari kedua variabel itu, keluar angka 5,11 persen yang dinyatakan sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

362

Judul Gubernur revisi kenaikkan UMP DKI Jakarta 2022 jadi 5,1 persen

Nama Media lampung.antaranews.com


Halaman/URL https://lampung.antaranews.com/berita/574073/gubernur-revisi-kenaikkan-ump-dki-jakarta-2022-jadi-51-persen

Jurnalis Edy Supriyadi

Tanggal 2021-12-18 13:19:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935.

GUBERNUR REVISI KENAIKKAN UMP DKI JAKARTA 2022 JADI 5,1 PERSEN


"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu.

363

Dengan demikian, kenaikan UMP 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 mencapai Rp4.416.186 dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

Gubernur DKI menjelaskan, revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar tiga persen atau berada pada rentang 2-4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.



Ia juga menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah 8,6 persen dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen, sementara rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen.



364

Judul Anies Baswedan Naikkan UMP DKIT Jakartar 2022 Sebesar 5,1 Persen

Nama Media potensibisnis.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-693263233/anies-baswedan-naikkan-ump-dkit-jakartar-2022-sebesar-51-persen

Jurnalis Mutia Tresna Syabania

Tanggal 2021-12-18 13:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Terlebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen



neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 di DKI sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, Anies Baswedan menetapkan hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935, namun kini telah direvisi.

365

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKIT JAKARTAR 2022 SEBESAR 5,1 PERSEN


Maka dari itu, kenaikan UMP 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 mencapai Rp4.416.186. Bahkan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

"Terlebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2021, dikutip PotensiBisnis.com dari laman ANTARA News.

Anies menjelaskan, revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

"Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen," ujarnya.

Menurutnya, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait. Serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," jelas Anies.

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Anies, tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah 8,6 persen dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," tegasnya.

Di samping itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari hingga November 2021 sebesar 1,08 persen.

Tak hanya itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen. Anies mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022. Hal tersebut dilakukan menggunakan variabel inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen.

"Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022," katanya.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja.

"Dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja," ujar Anies.***

366

Judul Anies Baswedan Naikkan UMP 2022 DKI Jakarta Sebesar 5,1 Persen

Nama Media potensibisnis.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-693263233/anies-baswedan-naikkan-ump-2022-dki-jakarta-sebesar-51-persen

Jurnalis Mutia Tresna Syabania

Tanggal 2021-12-18 13:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Terlebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen



neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja

Ringkasan


367

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP 2022 DKI JAKARTA SEBESAR 5,1 PERSEN


Maka dari itu, kenaikan UMP 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 mencapai Rp4.416.186. Bahkan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.

"Terlebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu, 18 Desember 2021, dikutip PotensiBisnis.com dari laman ANTARA News.

Anies menjelaskan, revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

"Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen," ujarnya.

Menurutnya, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait. Serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," jelas Anies.

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Anies, tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah 8,6 persen dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," tegasnya.

Di samping itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari hingga November 2021 sebesar 1,08 persen. Tak hanya itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen. Anies mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022.

Hal tersebut dilakukan menggunakan variabel inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen.

"Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022," katanya.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja.

"Dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja," ujar Anies.***

368

Judul Naik! Ini Besaran UMP DKI 2022 yang Telah Direvisi Anies Baswedan



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/olahraga/1816586/naik-ini-besaran-ump-dki-2022-yang-telah-direvisi-anies-baswedan

Jurnalis Olahraga

Tanggal 2021-12-18 13:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,1 persen untuk tahun 2022. Dengan demikian, besaran UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854. Gubernur pun berharap kebijakan ini bisa membawa dampak positif bagi para pekerja, termasuk mempertahankan daya beli mereka agar tidak turun.

NAIK! INI BESARAN UMP DKI 2022 YANG TELAH DIREVISI ANIES BASWEDAN

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,1 persen untuk tahun 2022.

Dengan demikian, besaran UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854. Gubernur pun berharap kebijakan ini bisa membawa dampak positif bagi para pekerja, termasuk mempertahankan daya beli mereka agar tidak turun.

Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja, dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, demikian kata Anies Baswedan, Sabtu (18/12/21).

Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, tambahnya lagi.

Anies Baswedan pun menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP ini menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami

369

ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, ujar mantan Mendikbud itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun rerata inflasi nasional selama JanuariNovember 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

Pada 22 November 2021, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Melalui surat itu, ia menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).


Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan cara meringankan biaya hidup mereka.

Pemerintah memberi bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

370

Judul Anies Aja Berani, Ayo Gubernur Lain Bernyali Dong Naikan UMP Buruh

Nama Media radarnonstop.co


Halaman/URL https://radarnonstop.co/read/32263/Anies-Aja-Berani-Ayo-Gubernur-Lain-Bernyali-Dong-Naikan-UMP-Buruh

Jurnalis NS/RN

Tanggal 2021-12-18 13:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Anies Baswedan diapresiasi buruh. Anies dinilai berani menaikan UMP DKI setelah melakukan revisi. Anies merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.

ANIES AJA BERANI, AYO GUBERNUR LAIN BERNYALI DONG NAIKAN UMP BURUH

Gubernur DKI Anies Baswedan diapresiasi buruh. Anies dinilai berani menaikan UMP DKI setelah melakukan revisi. Anies merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.


371

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.


Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, nilai itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


372

Judul Naik! Ini Besaran UMP DKI 2022 yang Telah Direvisi Anies Baswedan

Nama Media indosport.com


Halaman/URL https://www.indosport.com/ragam/20211218/naik-ini-besaran-ump-dki-2022-yang-telah-direvisi-anies-baswedan

Jurnalis Nugrahenny Putri Untari

Tanggal 2021-12-18 13:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja, dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari


Ringkasan


NAIK! INI BESARAN UMP DKI 2022 YANG TELAH DIREVISI ANIES BASWEDAN


"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja, dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," demikian kata Anies Baswedan, Sabtu (18/12/21).

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," tambahnya lagi.

373

Anies Baswedan pun menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP ini menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, "Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ujar mantan Mendikbud itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

Pada 22 November 2021, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Melalui surat itu, ia menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).


Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan cara meringankan biaya hidup mereka.

Pemerintah memberi bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

Akurat.co Disclaimer : Artikel ini adalah kerja sama antara Indosport.com dengan AkuratCo Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari AkuratCo.

374

Judul Gubernur naikkan UMP DKI 2022 jadi 5,1 persen

Nama Media elshinta.com


Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/254080/2021/12/18/gubernur-naikkan-ump-dki-2022-jadi-51-persen

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


GUBERNUR NAIKKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN


"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu (18/12).

375



Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.



Gubernur Anies juga menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.



Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen.

Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.




376

Judul Anies Naikkan UMP DKI 2022 Jadi Rp4.641.854

Nama Media sinarharapan.co


Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/metropolitan/read/54270/

anies_naikkan_ump_dki_2022_jadi_rp4_641_854

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


ANIES NAIKKAN UMP DKI 2022 JADI RP4.641.854


"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies Baswedan di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

https://www.sinarharapan.co/metropolitan/read/54270/

377




Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta."Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," imbuh Anies.


Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah 8,6 persen dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen. Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.(*).

378

Judul Anies Baswedan Revisi UMP Jakarta 2022, Kini Jadi Rp 4.641.854 atau Naik 5,1 Persen



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/18/anies-baswedan-revisi-ump-jakarta-2022-kini-jadi-rp-4641854-atau-naik-51-persen


Tanggal 2021-12-18 12:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta

Ringkasan

Kabar baik bagi para pekerja di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

379

ANIES BASWEDAN REVISI UMP JAKARTA 2022, KINI JADI RP 4.641.854 ATAU NAIK 5,1 PERSEN

Kabar baik bagi para pekerja di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.


Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun. Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6%.




Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2%-4%).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08%. Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.

Sebelum merevisi besaran UMP 2022, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.


Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan Dari kedua UMP tahun 2022. Gelombang demo buruh di Jakarta Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan hanya naik 0,85% atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935 pada 20 November 2021.

380

Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Massa buruh pun menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies pun mengakui bahwa kenaikan UMP 0,85% terlalu kecil. Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85%.


Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi menjadi naik 5,1% atau sebesar Rp 225.667.

381

Judul Sederet Alasan Anies Baswedan Naikkan UMP DKI Jakarta 2022 Jadi Rp4,6 Juta



Halaman/URL https://www.indozone.id/news/d5sokaY/sederet-alasan-anies-baswedan-naikkan-ump-dki-jakarta-2022-jadi-rp4-6-juta

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749


Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen, yaitu sebesar Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen, yaitu sebesar Rp4.453.935. Lantas, apa alasan Anies sebenarnya hingga merevisi dan menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditentukan? Simak penjelasannya berikut.

SEDERET ALASAN ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI JAKARTA 2022 JADI RP4,6 JUTA

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen, yaitu sebesar Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen, yaitu sebesar Rp4.453.935. Lantas, apa alasan Anies sebenarnya hingga merevisi dan menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditentukan? Simak penjelasannya berikut.

382

Anies Baswedan menjelaskan, adapun alasannya merevisi UMP DKI Jakarta 2022 itu atas dasar kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 mencapai 4,7 hingga 5,5 persen.

Begitu juga dengan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.

Keputusan ini juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait. Anies berharap, kenaikan UMP ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat atau pekerja juga semakin meningkat.

"Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749," kata Anies Baswedan.

Tak hanya itu, keputusan ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada pekerja untuk meningkatkan kemampuan daya beli dan masih bisa dijangkau oleh pengusaha.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," ujar Anies.

383

Judul Investor Korea Apresiasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Nama Media priangantimurnews.pikiran-rakyat.com

Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah

Halaman/URL https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1223262761/investor-korea-apresiasi-kebijakan-ketenagakerjaan

Jurnalis Edi Mulyana

Tanggal 2021-12-18 12:45:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI), Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

INVESTOR KOREA APRESIASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI), Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Ida dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dalam diskusinya dari Instagram @kemenaker Sabtu 18 Desember 2021.

Dalam diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer’s Association in Indonesia (KOGA).

Menaker mengemukakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya.

Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya.

Ia juga menyebutkan, sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.

"Penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya."kata, Ida.

384

Menurutnya, adil bagi perusahaan karena upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam mencapai tujuan perusahaan, namun upah tersebut juga layak bagi penerimanya.

Sedangkan adil bagi pekerja, yaitu pekerja yang memiliki nilai jabatan yang setara mendapatkan upah yang sama, atau pekerja yang mempunyai nilai jabatan yang tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi.***

385


Nama Media today.line.me


Halaman/URL https://today.line.me/id/v2/article/1DgwR88

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sebuah keberanian yang patut diapresiasi

Ringkasan



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih mementingkan aspek hukum ketimbang politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan revisi tersebut.



386







387

Judul Ini Alasan Anies Baswedan Revisi dan Naikkan UMP DKI 2022 Sebesar 5,1%



Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/ini-alasan-anies-baswedan-revisi-dan-naikkan-ump-dki-2022-sebesar-51


Tanggal 2021-12-18 12:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

INI ALASAN ANIES BASWEDAN REVISI DAN NAIKKAN UMP DKI 2022 SEBESAR 5,1%

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian

388

ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.


Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ucap Anies.



Seperti diketahui, pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan Surat Nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPK) rerata inflasi di ibu kota selama Januari - November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.


Berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

389

Judul Naikkan UMP Jakarta Rp 225 Ribu, Anies: Terjangkau Bagi Pengusaha



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5860505/naikkan-ump-jakarta-rp-225-ribu-anies-terjangkau-bagi-pengusaha

Jurnalis Trio Hamdani

Tanggal 2021-12-18 12:29:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan. Anies menegaskan menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

NAIKKAN UMP JAKARTA RP 225 RIBU, ANIES: TERJANGKAU BAGI PENGUSAHA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

Anies menegaskan menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun

390

sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ujarnya dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Siaran pers tersebut menyajikan hasil kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Atas hal tersebut Anies mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854, naik 5,1% atau Rp 225.667 dari UMP 2021.

Selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, keputusan tersebut juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," tambahnya.

391

Judul Gubernur Anies Naikkan Upah Minimum DKI jadi 5,1 Persen

Nama Media jurnas.com


Halaman/URL https://www.jurnas.com/artikel/107942/Gubernur-Anies-Naikkan-Upah-Minimum-DKI-jadi-51-Persen/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.667 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Ist) Jakarta, Jurnas.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 yang kini menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, UMP DKI hanya naik 0,85 persen sebesar Rp4.453.935.

GUBERNUR ANIES NAIKKAN UPAH MINIMUM DKI JADI 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Ist) Jakarta, Jurnas.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 yang kini menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, UMP DKI hanya naik 0,85 persen sebesar Rp4.453.935.

392

"Dengan kenaikan Rp 225.667 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Anies mengatakan, kenaikan UMP 2022 merujuk pada beberapa pertimbangan. Pertama, berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Selain itu, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.



Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.




393

Judul Gubernur naikkan UMP DKI 2022 jadi sebesar 5,1 persen

Nama Media riau.antaranews.com


Halaman/URL https://riau.antaranews.com/berita/253745/gubernur-naikkan-ump-dki-2022-jadi-sebesar-51-persen

Jurnalis Vienty Kumala

Tanggal 2021-12-18 12:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


GUBERNUR NAIKKAN UMP DKI 2022 JADI SEBESAR 5,1 PERSEN



394














395

Judul Alhamdulillah, Anies Revisi UMP DKI 2022, Kini Jadi Rp4.641.854,Â Semangat Kerjanya!

Nama Media manadopost.jawapos.com


Halaman/URL https://manadopost.jawapos.com/nasional/18/12/2021/alhamdulillah-anies-revisi-ump-dki-2022-kini-jadi-rp4-641-854-semangat-kerjanya/

Jurnalis Grand Regar (ukw: 17399)

Tanggal 2021-12-18 12:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan ini UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935.

ALHAMDULILLAH, ANIES REVISI UMP DKI 2022, KINI JADI RP4.641.854,Â SEMANGAT KERJANYA!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya.

Dengan kenaikan ini UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935.

Dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen

Kemudian, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen). Sementara proyeksi dari Institute For Development of Economics and Finances (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

396

“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” kata Anies dikutip dari CNN Indonesia.

“Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” kata dia menambahkan.

Ia menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

Oleh karena itu, menurut Anies, kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Keputusan ini juga dinilai dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

“Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua”, ujarnya.

Sebelumnya, Anies hanya menetapkan UMP DKI sebesar Rp4.453.935,53 pada 2022 mendatang. Kalau dibandingkan tahun ini yang Rp4.416.186,54, UMP itu hanya naik Rp37.749.

Anies saat itu mengatakan, kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.(cnn)

397

Judul Menaker Minta Perusahaan Komitmen Terapkan Struktur dan Skala Upah

Nama Media beritasatu.com


Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/868669/menaker-minta-perusahaan-komitmen-terapkan-struktur-dan-skala-upah

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan upah minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER MINTA PERUSAHAAN KOMITMEN TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH


"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan upah minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Ida pada diskusi bertajuk “Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah” (Ngopi Susu) di Jakarta, Jum’at (17/12/2021).

Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer’s Association in Indonesia (Koga).

398

Ida mengemukakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya.

Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.

Adapun manfaat struktur dan skala upah bagi pekerja akan menjamin aspek keadilan sehingga tidak terjadi diskriminasi, tercapainya kesetaraan upah karena besaran upah diberikan berdasarkan bobot jabatan, kenyamanan bekerja, dan terciptanya suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Lebih lanjut ia mengatakan, penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya.


Sedangkan adil bagi pekerja, yaitu pekerja yang memiliki nilai jabatan yang setara mendapatkan upah yang sama, atau pekerja yang mempunyai nilai jabatan yang tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi.

"Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com

399

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022, Naik Menjadi Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816477/anies-revisi-ump-dki-2022-naik-menjadi-rp-225-ribu

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 12:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.

ANIES REVISI UMP DKI 2022, NAIK MENJADI RP 225 RIBU

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.

Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

400

Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, katanya.

Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, tambahnya.

Diketahui, Pada 22 November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


401

Judul ASPEK Indonesia Kritik Kebijakan Menaker yang Justru Miskinkan Rakyat

Nama Media law-justice.co


Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/121867/aspek-indonesia-kritik-kebijakan-menaker-yang-justru-miskinkan-rakyat/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 12:10:00

Ukuran 0

Warna Warna



Kategori Ditjen Binalavotas, Non Rilis

Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Contoh yang paling nyata adalah Undang Undang Cipta Kerja dan berbagai Peraturan Pemerintah turunannya, yang akibatnya antara lain membuat kenaikan upah minimum menjadi sangat tidak manusiawi, praktik outsourcing yang dipermudah, hingga mudahnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta hilangnya jaminan kepastian kerja

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Bagaimana rakyat bisa hidup layak jika tidak ada jaminan kepastian kerja dan jaminan upah yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat? Bagaimana rakyat bisa sejahtera jika Pemerintah hanya memberi karpet merah pada kelompok pemodal?

Ringkasan

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ( ASPEK Indonesia ) mengkritik pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara Pelatihan Vokasi Award, Kamis (16/12), yang mengatakan bahwa tantangan ke depan, Indonesia terancam akan menjadi negara yang tua dan miskin bila kita tidak memanfaatkan peluang bonus demografi. Kritik disampaikan oleh Mirah Sumirat selaku Presiden ASPEK Indonesia.

ASPEK INDONESIA KRITIK KEBIJAKAN MENAKER YANG JUSTRU MISKINKAN RAKYAT

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ( ASPEK Indonesia ) mengkritik pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara Pelatihan Vokasi Award, Kamis (16/12), yang mengatakan bahwa tantangan ke depan, Indonesia terancam akan menjadi negara yang tua dan miskin bila kita tidak memanfaatkan peluang bonus demografi. Kritik disampaikan oleh Mirah Sumirat selaku Presiden ASPEK Indonesia.

402

Mirah Sumirat mengkritik, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang justru mempercepat Indonesia menjadi tua dan miskin. "Contoh yang paling nyata adalah Undang Undang Cipta Kerja dan berbagai Peraturan Pemerintah turunannya, yang akibatnya antara lain membuat kenaikan upah minimum menjadi sangat tidak manusiawi, praktik outsourcing yang dipermudah, hingga mudahnya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta hilangnya jaminan kepastian kerja," kata dia melalui keterangan ttertulisnya.

Mirah menegaskan, tanggung jawab Negara dalam hal ini Pemerintah adalah mensejahterakan kehidupan Bangsa, menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya.

"Bagaimana rakyat bisa hidup layak jika tidak ada jaminan kepastian kerja dan jaminan upah yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat? Bagaimana rakyat bisa sejahtera jika Pemerintah hanya memberi karpet merah pada kelompok pemodal?," jelas dia.

Karena itu dia meminta, sebaiknya Pemerintah introspeksi diri untuk lebih serius dan fokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

403

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022, Naik Menjadi Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://www.jawapos.com/jabodetabek/18/12/2021/anies-revisi-ump-dki-2022-naik-menjadi-rp-225-ribu/

Jurnalis Editor : Bintang Pradewo

Tanggal 2021-12-18 12:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.

ANIES REVISI UMP DKI 2022, NAIK MENJADI RP 225 RIBU

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.

404

Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat,” katanya.

“Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” tambahnya.

Diketahui, Pada 22 November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.



405

Judul Ini Tujuan Anies Naikkan UMP Jakarta Tahun 2022 Jadi Rp225.667



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816533/ini-tujuan-anies-naikkan-ump-jakarta-tahun-2022-jadi-rp225667

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 12:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mendogkrak daya beli warga Ibu Kota seusai terdampak pandemi Covid-19. Sehingga, memutuskan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dari semula Rp37.749 menjadi Rp225.667. Dengan demikian, UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.641.854 atau naik 5,1 persen bila dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar Rp4.416.186.

INI TUJUAN ANIES NAIKKAN UMP JAKARTA TAHUN 2022 JADI RP225.667

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mendogkrak daya beli warga Ibu Kota seusai terdampak pandemi Covid-19. Sehingga, memutuskan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dari semula Rp37.749 menjadi Rp225.667.

Dengan demikian, UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.641.854 atau naik 5,1 persen bila dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar Rp4.416.186.

Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 Desember 2021.

Anies menuturkan keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan, mulai dari melihat data kajian Bank Indonesia, hasil proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef), dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

406

Selain itu, keputusan menaikan UMP Jakarta juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali yang dilakukan pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sebelumnya, dalam memperjuangkan menaikan UMP Jakarta, Anies juga sempat bersurat kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada 22 November 2021 lalu.

Dalam surat dengan nomor 533/-085.15, Anies meminta Menaker agar melakukan peninjauan kembali terkait formula penetapan UMP 2022 di Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen.

Anies bahkan dengan tegas menyebut formula Menaker yang telah memukul rata bahwa kenaikan UMP tahun 2022 secara nasional rata-rata naik sebesar 1,09 persen, sangat tidak cocok bila diterapkan di Jakarta yang notabene adalah daerah Ibu Kota.

Tak hanya menaikan besaran UMP, Anies juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi biaya hidup para pekerja dengan sejumlah stimulus kebijakan.

"Kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja," katanya.

407

Judul Anies Kasih Kabar Gembira, UMP DKI Jakarta Naik Rp225 Ribu

Nama Media viva.co.id


Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/metro/1433073-anies-kasih-kabar-gembira-ump-dki-jakarta-naik-rp225-ribu

Jurnalis Siti Ruqoyah

Tanggal 2021-12-18 12:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sekktar 5,1 Persen atau setara dengan Rp 225.667 dari UMP tahun sebelumnya. Kabar ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya hari ini, Sabtu 18 Desember 2021. Anies mengatakan, terkait keputusan ini, telah mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satu yang disebut Anies yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

ANIES KASIH KABAR GEMBIRA, UMP DKI JAKARTA NAIK RP225 RIBU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sekktar 5,1 Persen atau setara dengan Rp 225.667 dari UMP tahun sebelumnya. Kabar ini

408

disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya hari ini, Sabtu 18 Desember 2021.

Anies mengatakan, terkait keputusan ini, telah mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satu yang disebut Anies yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies, Sabtu 18 Desember 2021 Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 untuk tahun 2022. Menurut Anies, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta telah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Anies menambahkan, sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%. Maka kenaikan 5,1 persen pada tahun ini merupakan sebuah kelayakan.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," ujar Anies Melalui keputusan ini, Anies berharap pertumbuhan ekonomi kedepan semakin baik lagi. "Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", ujar Anies.

Sebelumnya diberitakan, Anies menetapkan UMP DKI sebesar Rp4.453.935,53 pada 2022 mendatang. Jika dibandingkan tahun ini yang Rp4.416.186,54, UMP itu hanya naik sekitar Rp37.749. Kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

409

Judul Gubernur Anies Revisi UMP DKI Jakarta Jadi Rp4.641.854

Nama Media terasjabar.id


Halaman/URL https://terasjabar.id/plugin/article/view/167057/gubernur-anies-revisi-ump-dki-jakarta-jadi-rp4-641-854

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 11:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp4.641.854. Dengan demikian ada kenaikan sebesar Rp225.667 (5,1%) dariUMP 2021. "Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," terang Anies kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021).

GUBERNUR ANIES REVISI UMP DKI JAKARTA JADI RP4.641.854

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp4.641.854. Dengan demikian ada kenaikan sebesar Rp225.667 (5,1%) dariUMP 2021. "Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat

410

menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," terang Anies kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021). Anies berharap, kenaikan itu dapat digunakan secara bijak oleh para pekerja. Agar, uang itu bisa lebih bermanfaat.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," tuturnya. Anies menegaskan, menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Anies.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08persen. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6persen.

Sebelumnya, pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749,- atau 0,85persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.


Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935.

Menurut dia, penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia. Adapun ketentuan tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta rumusan yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh enam rupiah)," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu 21 November 2021.

Setelah mendapatkan kritikan dari elemen buruh, maka Anies pun bersurat kepada Kemenaker untuk segera merevisi formula penetapan UMP DKI Tahun 2022. Disadur dari Sindonews.com Gubernur DKI Jakarta UMP 2022 Tambahan Menteri Ketenagakerjaan RI.

411

Judul UMP DKI Jakarta Naik Jadi 5,1 Persen, Anies : Kami Junjung Asas Keadilan

Nama Media terasjabar.id


Halaman/URL https://terasjabar.id/plugin/article/view/167071/ump-dki-jakarta-naik-jadi-5-1-persen-anies-kami-junjung-asas-keadilan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 11:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta

positive - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, baru saja mengambil langkah revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Dari yang sebelumnya naik sekitar 1,09 persen atau penambahan Rp 38 ribu dari UMP sebelumnya, kini menjadi 5,1 persen dengan kenaikan Rp 225 ribu.

UMP DKI JAKARTA NAIK JADI 5,1 PERSEN, ANIES : KAMI JUNJUNG ASAS KEADILAN

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, baru saja mengambil langkah revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Dari yang sebelumnya naik sekitar 1,09 persen atau penambahan Rp 38 ribu dari UMP sebelumnya, kini menjadi 5,1 persen dengan kenaikan Rp 225 ribu.

"Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta," kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Dia menambahkan, dengan adanya kenaikan 5,1 persen, ada kelayakan bagi pekerja dan keterjangkauan bagi pihak pengusaha. Terlebih, kata dia, juga akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

412

"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur dia.

Dia menambahkan, dengan adanya kenaikan yang dinilai lebih layak ini, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat tidak turun. Terlebih, menurut proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef), kata Anies, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Anies menambahkan, keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan. Khususnya, terkait dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai bergairahnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

Sebagai gambaran, lanjut Anies, pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Disadur dari Republika.co.id Gubernur DKI Jakarta UMP Tahun 2022 Naik.

413

Judul Anies Baswedan: UMP 2022 DKI Jakarta Naik 5,1 Persen Demi Keadilan



Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4789180/anies-baswedan-ump-2022-dki-jakarta-naik-51-persen-demi-keadilan


Tanggal 2021-12-18 11:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021



neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI Jakarta 2022 akhirnya naik 5,1 persen. Keputusan ini diambil langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan adanya keputusan ini maka UMP 2022 DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854.

ANIES BASWEDAN: UMP 2022 DKI JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN DEMI KEADILAN

Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI Jakarta 2022 akhirnya naik 5,1 persen. Keputusan ini diambil langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan adanya keputusan ini maka UMP 2022 DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854.

Anies menegaskan, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada. Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

414

" UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan kenaikan UMP tersebut dapat digunakan oleh para pekerja untuk keperluan sehari-hari. Lanjut Anies, berdasarkan kajian Bank Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Lalu, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ucapnya.

Selain itu, Anies Baswedan juga menyatakan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan untuk semua pihak. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," papar Anies.

Sebelumnya, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021.

Surat tersebut berisikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen dan masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

"Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta," jelas dia.

415

Judul Cek BSU 2021 Rp1, Kemnaker Targetkan Selesaikan Penyaluran BSU 2021 Sebelum Akhir Tahun !



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903262688/cek-bsu-2021-rp1-kemnaker-targetkan-selesaikan-penyaluran-bsu-2021-sebelum-akhir-tahun


Tanggal 2021-12-18 11:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Mudah-mudahan target kami di akhir tahun ini sebelum Tahun Baru, 1,7 juta orang untuk perluasan ini dapat menerima BSU semua

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Harapan kami sekitar tanggal 20 Desember ini sudah selesai semua

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pada akhir tahun 2021 akan menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) untuk 1,7 juta orang yang merupakan bagian dari perluasan cakupan penerima yang dilakukan pemerintah.

CEK BSU 2021 RP1, KEMNAKER TARGETKAN SELESAIKAN PENYALURAN BSU 2021 SEBELUM AKHIR TAHUN !

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pada akhir tahun 2021 akan menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) untuk 1,7 juta orang yang merupakan bagian dari perluasan cakupan penerima yang dilakukan pemerintah.

"Mudah-mudahan target kami di akhir tahun ini sebelum Tahun Baru, 1,7 juta orang untuk perluasan ini dapat menerima BSU semua," kata Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Surya Lukita Warman dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti dari Jakarta, Rabu belum lama ini.

416

Menurut Surya, sejauh ini BSU tahap kedua dan hasil perluasan cakupan itu sudah disalurkan kepada sekitar 989.000 pekerja yang berada di luar wilayah PPKM Level 3 dan Level 4.

BSU untuk sekitar 1,7 juta orang itu merupakan perluasan dari penyaluran tahap pertama 2021 yang telah selesai pada September tahun ini dan menyasar pekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4.

Namun, pemerintah akhirnya meluaskan cakupan penerima di luar wilayah sebelumnya yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor 21 Tahun 2021 pada 8 November 2021.

Perluasan itu menggunakan anggaran Rp1,7 triliun untuk memberikan bantuan kepada sekitar 1,7 juta pekerja.

Surya memastikan bahwa Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data pekerja yang berhak menerima subsidi gaji serta bank-bank milik negara sebagai penyalur terus bekerja untuk memastikan tercapainya target penyaluran sebelum akhir tahun.

"Harapan kami sekitar tanggal 20 Desember ini sudah selesai semua," ucapnya.

Berikut cara cek penerima BSU 2021 sebesar Rp1 juta melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id ( BPJS Ketenagakerjaan ) dan bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). BLT Subsidi Gaji cair jika memenuhi 6 syarat.

Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BSU 2021 atau Subsidi Gaji untuk pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Penyaluran itu sudah dilakukan untuk 6,7 juta orang.

Namun, pemerintah kemudian melakukan perluasan cakupan dengan memperbesar wilayah cakupan dan menambahkan 1,7 juta orang sebagai target penerima BLT Subsidi Upah atau Subsidi Gaji.***

417

Judul Revisi UMP DKI, Anies Harap Daya Beli Tidak Turun

Nama Media aktual.com


Halaman/URL https://aktual.com/revisi-ump-dki-anies-harap-daya-beli-tidak-turun/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 11:39:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


REVISI UMP DKI, ANIES HARAP DAYA BELI TIDAK TURUN




418













(Antara).

419

Judul UMP DKI Naik Rp225.667, Anies: Kami Harap Daya Beli Pekerja Tidak Turun

Nama Media kompas.tv


Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/243084/ump-dki-naik-rp225-667-anies-kami-harap-daya-beli-pekerja-tidak-turun

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 11:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp4.453.935. Anies berharap dengan kenaikan UMP 2022, daya beli masyarakat atau pekerja di DKI Jakarta tidak turun.

UMP DKI NAIK RP225.667, ANIES: KAMI HARAP DAYA BELI PEKERJA TIDAK TURUN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp4.453.935.

Anies berharap dengan kenaikan UMP 2022, daya beli masyarakat atau pekerja di DKI Jakarta tidak turun.

“Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” kata Anies di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Sabtu (18/12/2021).

Sebelumnya kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 ditetapkan sebesar 0,85 persen atau Rp37.749

Dalam keterangannya, Anies menjelaskan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Kemudian, lanjut Anies, inflasi yang diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen.

“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” ujar Anies.

420

Selain itu, ia menuturkan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen dilakukan untuk menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apalagi, pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah sebesar 8,6 persen.

“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha,” katanya.





421

Judul KSBSI Harapkan Bantuan Subsidi Upah yang Adaptif Saat Terjadi Bencana



Halaman/URL https://insulteng.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-903262635/ksbsi-harapkan-bantuan-subsidi-upah-yang-adaptif-saat-terjadi-bencana


Tanggal 2021-12-18 11:37:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)) Saya maunya ada bantuan subsidi upah yang adaptif misalnya bencana-bencana seperti (erupsi) Semeru

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)) Kami apresiasi terhadap pemerintah, terlepas dari segala kekurangan saya kira itu bisa diperbaiki ke depan

positive - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial) Untuk pekerja informal juga akan diperhatikan, untuk subsidi upah yang adaptif terhadap kalau ada bencana dan lain-lain. Ini juga menjadi masukan berharga bagi kami untuk pengembangan program

Ringkasan


KSBSI HARAPKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH YANG ADAPTIF SAAT TERJADI BENCANA


422

"Saya maunya ada bantuan subsidi upah yang adaptif misalnya bencana-bencana seperti (erupsi) Semeru," kata Presiden KSBSI Elly dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 tentang BSU yang diikuti dari Jakarta pada Rabu.

Dilansir dari Antara, Elly mengatakan BSU saat ini hanya dikucurkan karena masa sulit akibat pandemi dan hal tersebut diakuinya tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Kalau BSU masih diberikan berarti dampak pandemi terhadap ekonomi masih berlanjut.

Di sisi lain, dia mengapresiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pemerintah pada tahun depan.

JKP adalah program yang menyasar pekerja korban pemutusan hubungan kerja (JKP) yang akan menerima tiga manfaat yaitu bantuan uang tunai, pelatihan kerja untuk membantu penerima manfaat mendapatkan pekerjaan kembali dan akses informasi pasar kerja.

"Kami apresiasi terhadap pemerintah, terlepas dari segala kekurangan saya kira itu bisa diperbaiki ke depan," ujar Elly.

Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Surya Lukita Warman mengatakan BSU adalah upaya jangka pendek mengatasi kondisi darurat akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa solusi jangka panjang terkait isu ketenagakerjaan termasuk JKP yang akan dimulai Februari 2022.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari KSBSI terkait BSU yang lebih adaptif.

"Untuk pekerja informal juga akan diperhatikan, untuk subsidi upah yang adaptif terhadap kalau ada bencana dan lain-lain. Ini juga menjadi masukan berharga bagi kami untuk pengembangan program," demikian Surya.***

423

Judul Mantap, Anies Naikan UMP 2002 DKI 5,1 Persen Senilai Rp225.667 dari Tahun Sebelumnya

Nama Media moeslimchoice.com


Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/12/18/56677/mantap-anies-naikan-ump-2002-dki-51-persen-senilai-rp225667-dari-tahun-sebelumnya

Jurnalis Aldi Rinaldi

Tanggal 2021-12-18 11:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Dengan kenaikan ini UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935. Dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

MANTAP, ANIES NAIKAN UMP 2002 DKI 5,1 PERSEN SENILAI RP225.667 DARI TAHUN SEBELUMNYA



424



"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata dia menambahkan.



"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", ujarnya.


Anies saat itu mengatakan, kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[tyo].

425

Judul Anies Revisi Besaran Kenaikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816372/anies-revisi-besaran-kenaikan-ump-dki-2022-jadi-51-persen

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 11:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, baru saja merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen. Dikatakan dia, keputusan itu berdasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Dengan kenaikan 5,1 persen, buruh di DKI akan menerima kenaikan upah sekitar Rp 225.667. Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

ANIES REVISI BESARAN KENAIKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, baru saja merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen. Dikatakan dia, keputusan itu berdasarkan pada kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Dengan kenaikan 5,1 persen, buruh di DKI akan menerima kenaikan upah sekitar Rp 225.667. Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari, kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).


Menurutnya, keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan. Khususnya, terkait dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berdirinya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

426

Sebelumnya, rata-rata upah minimum di Tanah Air tahun depan naik sebesar 1,09 persen, atau sekitar Rp 38 ribu bagi DKI. Menanggapi itu, Anies Baswedan diketahui mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 22 November 2022. Isi surat itu, mengusulkan agar ada peninjauan kembali formula penetapan UMP.

Dalam surat tersebut dilampirkan rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta pada periode 2016-2021 yang menggunakan formula PP Nomor 78 Tahun 2015. Pada 2016, UMP mencapai Rp3,1 juta dengan kenaikan 14,81 persen, kemudian pada 2017 besaran UMP mencapai Rp3.355.750 dengan kenaikan 8,25 persen.

Lebih jauh, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, sempat mengatakan UMP sebesar 1,09 persen tidak bisa disamaratakan di semua provinsi. Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja tidak bisa dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda dan harus ada pertimbangan kontribusi pada ekonomi.

427

Judul Anies Revisi Besaran Kenaikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen

Nama Media republika.co.id


Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4alwx383/anies-revisi-besaran-kenaikan-ump-dki-2022-jadi-51-persen

Jurnalis Nidia Zuraya

Tanggal 2021-12-18 11:02:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan


ANIES REVISI BESARAN KENAIKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN


Dengan kenaikan 5,1 persen, buruh di DKI akan menerima kenaikan upah sekitar Rp 225.667. "Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).


Menurutnya, keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan. Khususnya, terkait dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berdirinya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

Sebelumnya, rata-rata upah minimum di Tanah Air tahun depan naik sebesar 1,09 persen, atau sekitar Rp 38 ribu bagi DKI. Menanggapi itu, Anies Baswedan diketahui mengirimkan surat

428

kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 22 November 2022. Isi surat itu, mengusulkan agar ada peninjauan kembali formula penetapan UMP.

Dalam surat tersebut dilampirkan rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta pada periode 2016-2021 yang menggunakan formula PP Nomor 78 Tahun 2015. Pada 2016, UMP mencapai Rp3,1 juta dengan kenaikan 14,81 persen, kemudian pada 2017 besaran UMP mencapai Rp3.355.750 dengan kenaikan 8,25 persen.

Lebih jauh, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, sempat mengatakan UMP sebesar 1,09 persen tidak bisa disamaratakan di semua provinsi. Menurut Abdul Manap, UMP yang berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja tidak bisa dipukul rata, karena situasi antar daerah yang berbeda dan harus ada pertimbangan kontribusi pada ekonomi.

429

Judul Tok! Anies Naikkan Upah Minimum DKI Jadi Rp 4.641.854



Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211218104348-4-300249/tok-anies-naikkan-upah-minimum-dki-jadi-rp-4641854

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mendatang sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Dengan kenaikan UMP ini pemrrov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta.

TOK! ANIES NAIKKAN UPAH MINIMUM DKI JADI RP 4.641.854

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mendatang sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Dengan kenaikan UMP ini pemrrov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan.

430

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

Dia menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, angka kenaikan ini memang lebih rendah dari rata-rata kenaikan UMP DKI dalam enam tahun terakhir yang sebesar 8,6% per tahun.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," terangnya.

Pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan kenaikan UMP ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia pada 2022 mendatang mencapai 4,7%-5,5% dan inflasi akan terkendali pada posisi 3%.

Sedangkan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef), tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Sedangkan rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.

431

Judul Gubernur naikkan UMP DKI 2022 jadi 5,1 persen



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2593269/gubernur-naikkan-ump-dki-2022-jadi-51-persen

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:56:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan


GUBERNUR NAIKKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN



432














.

433

Judul Anies Naikkan UMP DKI 2022 Sebesar 5,1%

Nama Media investor.id


Halaman/URL https://investor.id/national/275025/anies-naikkan-ump-dki-2022-sebesar-51

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan melakukan revisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022, naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Sebelumnya, Anies telah menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau naik 0,85% (Rp 37.749) dari UMP DKI 2021. Pada tahun 2021, UMP DKI sebesar Rp 4.416.186.

ANIES NAIKKAN UMP DKI 2022 SEBESAR 5,1%

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan melakukan revisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022, naik 5,1% atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.

Sebelumnya, Anies telah menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau naik 0,85% (Rp 37.749) dari UMP DKI 2021. Pada tahun 2021, UMP DKI sebesar Rp 4.416.186.

434

Anies mengatakan kenaikan UMP 2022 merujuk pada beberapa pertimbangan. Pertama, berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Selain kajian tersebut, kata Anies, kenaikan UMP ini juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai melajunya roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225.667 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,"tutur Anies.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.



Editor : Gora Kunjana ([email protected]).

435

Judul Resmi! Gubernur Anies Naikan UMP Jakarta 2022 Jadi Rp 4,6 Juta

Nama Media urbanasia.com


Halaman/URL https://www.urbanasia.com/resmi-gubernur-anies-naikan-ump-jakarta-2022-jadi-rp-46-juta-U50629

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua


Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,1 persen. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp 4.641.854. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan positif dan proyeksi dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

RESMI! GUBERNUR ANIES NAIKAN UMP JAKARTA 2022 JADI RP 4,6 JUTA

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,1 persen. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp 4.641.854.

Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan positif dan proyeksi dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

436

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies, Sabtu (18/12/2021).

Lanjut Anies, berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Sementara inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menjelaskan, bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi semua pihak. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama enam tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Gubernur Anies.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.


Anies pun berharap kenaikan UMP tersebut dapat digunakan oleh para pekerja untuk keperluan sehari-hari. "Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," tandasnya.

437

Judul Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta

Nama Media merahputih.com


Halaman/URL https://merahputih.com/post/read/ump-dki-naik-sebesar-rp-225-ribu

Jurnalis Angga Yudha Pratama

Tanggal 2021-12-18 10:29:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Pekerja di DKI Jakarta kini dapat bernapas lega. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jakarta. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp 4,64 juta.

AKHIRNYA NAIK RP 225 RIBU, UMP DKI JADI RP 4,64 JUTA

Pekerja di DKI Jakarta kini dapat bernapas lega. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jakarta. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp 4,64 juta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

438

Anies menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. "Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.


Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen, nilai itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


(Knu).

439

Judul UMP DKI Naik Jadi Rp 4,6 Juta, Anies Baswedan: Terjangkau Bagi Pengusaha

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540641/ump-dki-naik-jadi-rp-46-juta-anies-baswedan-terjangkau-bagi-pengusaha


Tanggal 2021-12-18 10:26:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen dapat dipenuhi pengusaha. Menurut dia, keputusan naik ini menjunjung asas keadilan bagi pekerja, perusahaan, dan pemerintah DKI.

UMP DKI NAIK JADI RP 4,6 JUTA, ANIES BASWEDAN: TERJANGKAU BAGI PENGUSAHA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen dapat dipenuhi pengusaha. Menurut dia, keputusan naik ini menjunjung asas keadilan bagi pekerja, perusahaan, dan pemerintah DKI.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Desember 2021.

Anies menetapkan UMP DKI 2022 naik Rp 225.667 alias 5,1 persen dari tahun ini Rp 4.416.186,548 menjadi Rp 4.641.854. Sebelumnya, kenaikan UMP 2022 hanya Rp 37.749.


Anies menyebut kenaikan UMP DKI dalam enam tahun terakhir rata-rata 8,6 persen. Menurut dia, kenaikan UMP 5,1 persen merupakan apresiasi bagi pekerja. Daya beli masyarakat atau pekerja diharapkan tidak turun. "Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," ujar dia.

Dia berharap perekonomian negara ke depannya dapat tumbuh cepat. Adapun pertimbangan kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen adalah kajian Bank Indonesia (BI).

440

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 4,7-5,5 persen. Tingkat inflasi juga diperkirakan terkendali di posisi 3 persen.

Pemerintah DKI lantas mengkaji dan membahas ulang nilai UMP DKI 2022 yang sebelumnya ditetapkan hanya naik Rp 37 ribu. Hasilnya bahwa formula UMP 2022 menggunakan dua variabel.

Pertama variabel inflasi 1,6 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen. "Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022," jelas Anies Baswedan.

441

Judul Sah, UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi dan Naik Jadi Rp4,64 Juta

Nama Media idxchannel.com


Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/sah-ump-dki-jakarta-2022-direvisi-dan-naik-jadi-rp464-juta

Jurnalis Komaruddin Bagja

Tanggal 2021-12-18 10:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854,-. Hal tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

SAH, UMP DKI JAKARTA 2022 DIREVISI DAN NAIK JADI RP4,64 JUTA

IDXChannel - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854,-.

Hal tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada

442

posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau senilai Rp 225.667,- dari UMP tahun 2021. Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

“Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021).

Gubernur Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua”, tutur Gubernur Anies.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

443

Judul UMP DKI Naik Rp225 Ribu, Anies: Wujud Apresiasi

Nama Media askara.co


Halaman/URL https://www.askara.co/read/2021/12/18/24311/ump-dki-naik-rp225-ribu-anies:-wujud-apresiasi

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854. Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses panjang, salah satunya bersurat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

UMP DKI NAIK RP225 RIBU, ANIES: WUJUD APRESIASI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses panjang, salah satunya bersurat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Dikatakan Anies, kebijakan ini dilakukan setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait.

444

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas keadilan.

"Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749," ujarnya, Jumat (17/12).

Anies berharap, dengan adanya kenaikan UMP tersebut daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun.

Menurut Anies, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen tersebut sudah layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian ibu kota di masa pandemi.

"Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional," "Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," pungkas Anies.

445

Judul Alhamdulillah, Setelah Direvisi Anies, UMP DKI 2022 Kini Naik 5,1 Persen

Nama Media rm.id


Halaman/URL https://rm.id/baca-berita/megapolitan/104880/awalnya-cuma-08-persen-alhamdulillah-setelah-direvisi-anies-ump-dki-2022-kini-naik-51-persen

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai, kenaikan 5,1 persen ini merupakan suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja, sesuai kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap, derap ekonomi bisa lebih cepat, demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari semula hanya naik 0,8 persen atau hanya Rp 37.749, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI 2022 kini berjumlah Rp 4.641.854.

ALHAMDULILLAH, SETELAH DIREVISI ANIES, UMP DKI 2022 KINI NAIK 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari semula hanya naik 0,8 persen atau hanya Rp 37.749, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI 2022 kini berjumlah Rp 4.641.854.

"Melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ucap Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).

: Bahlil: Insya Allah, Realisasi Investasi 2021 Tak Terganggu Anies menambahkan, kebijakan itu diambil setelah melalui pengkajian ulang dan pembahasan kembali, dengan semua pemangku kepentingan terkait. Dengan mempertimbangkan azas keadilan.

446

"Kami menilai, kenaikan 5,1 persen ini merupakan suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja, sesuai kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap, derap ekonomi bisa lebih cepat, demi kebaikan kita semua," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 mencapai 1,08 persen. Sementara rata-rata inflasi nasional selama Januari - November 2021 ada di angka 1,30 persen.

: Alhamdulillah, Sebagian Besar Wilayah RI Cerah Berawan Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021), rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional mencapai 8,6 persen.

Sekadar latar, kenaikan UMP DKI 2022 ini bermula dari surat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang dilayangkan Anies pada 22 November lalu.

Dalam surat tersebut, Anies mengatakan kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang hanya 0,85 persen jauh dari layak dan tidak memenuhi azas keadilan. Terutama, bila mengacu pada peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh, yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

: Alhamdulillah, Situasi Covid RI Kini Lebih Baik Dari Singapura, Malaysia, Thailand Bank Indonesia memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, dengan inflasi terkendali di angka 3 persen (2-4 persen).

Sementara berdasarkan ramalan Institute For Development of Economics and Finance (Indef), ekonomi Indonesia bakal tumbuh 4,3 persen.

[DRS].

447

Judul Awalnya Cuma 0,8 Persen Alhamdulillah, Setelah Direvisi Anies, UMP DKI 2022 Kini Naik 5,1 Persen



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816359/awalnya-cuma-08-persen-alhamdulillah-setelah-direvisi-anies-ump-dki-2022-kini-naik-51-persen

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 10:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai, kenaikan 5,1 persen ini merupakan suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja, sesuai kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap, derap ekonomi bisa lebih cepat, demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari semula hanyanaik 0,8 persen atau hanya Rp 37.749, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI 2022 kini berjumlah Rp 4.641.854.

AWALNYA CUMA 0,8 PERSEN ALHAMDULILLAH, SETELAH DIREVISI ANIES, UMP DKI 2022 KINI NAIK 5,1 PERSEN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dari semula hanyanaik 0,8 persen atau hanya Rp 37.749, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI 2022 kini berjumlah Rp 4.641.854.

"Melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ucap Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).

Anies menambahkan, kebijakan itu diambil setelah melalui pengkajianulang dan pembahasan kembali, dengan semua pemangku kepentingan terkait. Dengan mempertimbangkan azas keadilan.

448

"Kami menilai, kenaikan 5,1 persen ini merupakan suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja, sesuai kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap, derap ekonomi bisa lebih cepat, demi kebaikan kita semua," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 mencapai1,08 persen. Sementara rata-rata inflasi nasional selama Januari November 2021 ada di angka1,30 persen.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021), rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional mencapai 8,6 persen.

Sekadar latar, kenaikan UMP DKI 2022 ini bermula darisurat bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang dilayangkan Anies pada 22 November lalu.

Dalam surat tersebut, Anies mengatakan kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang hanya 0,85 persen jauh dari layak dan tidak memenuhi azas keadilan. Terutama, bila mengacu padapeningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh, yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Bank Indonesia memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, dengan inflasi terkendali di angka3 persen (2-4 persen).

Sementara berdasarkan ramalanInstitute For Development of Economics and Finance (Indef), ekonomi Indonesia bakal tumbuh 4,3 persen.

[DRS]

449

Judul Anies Revisi UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85% Jadi 5,1%, Naik Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/anies-revisi-ump-dki-jakarta-2022-dari-0-85-jadi-5-1-naik-rp-225-ribu-1x8G505C2BS

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 10:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta merevisi DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%. Kenaikan 5,1% setara dengan Rp 225.667. Keputusan ini, kata Anies, mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Sementara, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

ANIES REVISI UMP DKI JAKARTA 2022 DARI 0,85% JADI 5,1%, NAIK RP 225 RIBU

Gubernur DKI Jakarta merevisi DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%.

450

Kenaikan 5,1% setara dengan Rp 225.667. Keputusan ini, kata Anies, mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Sementara, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Selain itu, kenaikan UMP ini juga berdasarkan kajian ulang bersama sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta. Sehingga UMP DKI Jakarta 2022 adalah Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.



451

Judul Anies Revisi Kenaikan UMP DKI 2022 Dari 0,85% Jadi 5,1%



Halaman/URL https://mediaindonesia.com/megapolitan/458692/anies-revisi-kenaikan-ump-dki-2022-dari-085-jadi-51

Jurnalis Hilda Julaika |

Tanggal 2021-12-18 09:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja, dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun


Ringkasan

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi sebesar Rp4.641.854. Hal itu terjadi setelah UMP wilayah DKI Jakarta 2022 naik 5,1% atau senilai Rp225.667,- dari UMP 2021.

ANIES REVISI KENAIKAN UMP DKI 2022 DARI 0,85% JADI 5,1%

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi sebesar Rp4.641.854. Hal itu terjadi setelah UMP wilayah DKI Jakarta 2022 naik 5,1% atau senilai Rp225.667,- dari UMP 2021.

Lebih lanjut dijelaskan, keputusan itu mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut. Kemudian didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

452

“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja, dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” kata Anies dalam keterangan resmi, Sabtu (18/12).

Adapun kajian yang dimaksud adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%), dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3%.

Pihaknya juga menegaskan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelum pandemi covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua”, pungkas Anies. (OL-1)

453

Judul Anies Baswedan Kaji Ulang UMP Jakarta 2022, Naik 5,1 Persen Jadi Rp4,6 juta

Nama Media pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013261877/anies-baswedan-kaji-ulang-ump-jakarta-2022-naik-51-persen-jadi-rp46-juta

Jurnalis Amir Faisol

Tanggal 2021-12-18 09:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 setelah sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau sekitar Rp37.000. Anies Baswedan menyebutkan, kenaikan ini mengacu kepada kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7-5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen.

ANIES BASWEDAN KAJI ULANG UMP JAKARTA 2022, NAIK 5,1 PERSEN JADI RP4,6 JUTA

Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 setelah sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau sekitar Rp37.000.

Anies Baswedan menyebutkan, kenaikan ini mengacu kepada kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7-5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen.

454

Kemudian proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen. UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667, dari UMP tahun 2021.

Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan.

Tentu kata dia dengan tetap mempertimbangkan azas keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," katanya, Sabtu, 18 Desember 2021.

Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, dia berkata pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

Diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan, pada 22 November 2022 lalu.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

"Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta," ujarnya.***.

455

Judul Ditargetkan Selesai Akhir Desember Ini, Kemnaker Kebut Penyaluran Dana Perluasan BSU

Nama Media aceh.tribunnews.com


Halaman/URL https://aceh.tribunnews.com/2021/12/18/ditargetkan-selesai-akhir-desember-ini-kemnaker-kebut-penyaluran-dana-perluasan-bsu

Jurnalis Amirullah

Tanggal 2021-12-18 09:50:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya peraturan perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang, sudah 989 ribu orang yang telah menerima BSU

negative - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan penyaluran dana bantuan subsidi upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima perluasan BSU tahun 2021 rampung di akhir bulan Desember ini. Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perluasan penyaluran ini merupakan penyaluran tahap kedua, setelah Kemnaker berhasil merampungkan penerima BSU tahap pertama pada September lalu.

DITARGETKAN SELESAI AKHIR DESEMBER INI, KEMNAKER KEBUT PENYALURAN DANA PERLUASAN BSU

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan penyaluran dana bantuan subsidi upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima perluasan BSU tahun 2021 rampung di akhir bulan Desember ini.

Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perluasan penyaluran ini merupakan penyaluran tahap kedua, setelah Kemnaker berhasil merampungkan penerima BSU tahap pertama pada September lalu.

456

"Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya peraturan perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang, sudah 989 ribu orang yang telah menerima BSU," kata Surya dalam live di dialog FMB 9, Rabu (15/12/2021).

Perluasan ini merupakan hasil evaluasi Kemnaker, karena penyaluran sebelumnya hanya diberikan kepada pekerja terdampak PPKM Darurat di 28 provinsi.

Kemnaker baru memulai penyaluran perluasan BSU pada November, setelah pengajuan perluasan disetujui pada Oktober oleh KPC PEN. Pada perluasan penyaluran BSU 2021, Kemnaker kebut penyaluran di 6 provinsi lainnya.

Surya mengatakan, syarat penerimaan perluasan BSU 2021 tak berbeda dari syarat penyaluran BSU di tahap sebelumnya. Hanya saja dalam peraturan menteri, penyaluran diberikan juga kepada 6 provinsi.

"Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU," ujarnya.

457

Judul Sah, Gubernur Anies Naikan UMP DKI Tahun 2022 Jadi Rp4,6 Juta



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1816216/sah-gubernur-anies-naikan-ump-dki-tahun-2022-jadi-rp46-juta

Jurnalis Nasional

Tanggal 2021-12-18 09:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854,-.

SAH, GUBERNUR ANIES NAIKAN UMP DKI TAHUN 2022 JADI RP4,6 JUTA



Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021).

Gubernur Anies menegaskan, bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada

458

tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, tutur Gubernur Anies.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama JanuariNovember 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

459

Judul Sah, Gubernur Anies Naikan UMP DKI Tahun 2022 Jadi Rp4,6 Juta



Halaman/URL https://megapolitan.okezone.com/read/2021/12/18/338/2518937/sah-gubernur-anies-naikan-ump-dki-tahun-2022-jadi-rp4-6-juta?page=1

Jurnalis Komaruddin Bagja

Tanggal 2021-12-18 09:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan


SAH, GUBERNUR ANIES NAIKAN UMP DKI TAHUN 2022 JADI RP4,6 JUTA


460


"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies, Sabtu (18/12/2021).

Gubernur Anies menegaskan, bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Gubernur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

461


Nama Media hetanews.com


Halaman/URL https://www.hetanews.com/article/232471/anies-revisi-ump-dki-jakarta-2022-dari-085-jadi-51-naik-rp-225-ribu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 09:35:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%. Kenaikan 5,1% setara dengan Rp 225.667. Keputusan ini, kata Anies, mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Sementara, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%.

462






Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.




Sumber: kumparan.com.

463

Judul Anies Revisi UMP DKI 2022, Kini Naik Rp225 Ribu Jadi Rp4.641.854



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211218091755-92-735585/anies-revisi-ump-dki-2022-kini-naik-rp225-ribu-jadi-rp4641854

Jurnalis Sabtu, 18 Dec 2021 09:29 WIB

Tanggal 2021-12-18 09:29:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan ini UMP DKI menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, sebelum direvisi, kenaikan UMP DKI hanya Rp37.749 atau menjadi Rp4.453.935.

ANIES REVISI UMP DKI 2022, KINI NAIK RP225 RIBU JADI RP4.641.854

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) tahun 2022 sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya.



464



"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata dia menambahkan.



"Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", ujarnya.


Anies saat itu mengatakan, kenaikan UMP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

465

Judul Penuhi Janji ke Buruh, Anies Baswedan Naikkan UMP Jakarta Rp 225 Ribu



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5860351/penuhi-janji-ke-buruh-anies-baswedan-naikkan-ump-jakarta-rp-225-ribu

Jurnalis Tim detikcom

Tanggal 2021-12-18 09:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Massa buruh telah menantikan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa Anies telah berjanji merevisi UMP dengan nilai yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Anies Baswedan pun menepati janjinya kepada kaum buruh untuk merevisi kenaikan UMP tahun depan. Anies menaikkan UMP DKI 5,1% atau senilai Rp 225 ribu. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

PENUHI JANJI KE BURUH, ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP JAKARTA RP 225 RIBU

Massa buruh telah menantikan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa Anies telah berjanji merevisi UMP dengan nilai yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

466

Anies Baswedan pun menepati janjinya kepada kaum buruh untuk merevisi kenaikan UMP tahun depan. Anies menaikkan UMP DKI 5,1% atau senilai Rp 225 ribu. Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).





467

Judul Anies Baswedan Naikkan UMP DKI 2022 5,1 Persen Menjadi Rp 4,6 Juta

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1540625/anies-baswedan-naikkan-ump-dki-2022-51-persen-menjadi-rp-46-juta


Tanggal 2021-12-18 09:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

Ringkasan

Pemerintah DKI Jakarta menaikkan persentase upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan UMP 2022 naik Rp 225.667 dari tahun ini. Dengan begitu, total UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.854.

ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI 2022 5,1 PERSEN MENJADI RP 4,6 JUTA

Pemerintah DKI Jakarta menaikkan persentase upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan UMP 2022 naik Rp 225.667 dari tahun ini. Dengan begitu, total UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Desember 2021.

Anies menjelaskan kenaikan UMP ini mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 4,7-5,5 persen. Sementara tingkat inflasi terkendali di angka 3 persen.

468

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 persen. Tak hanya itu, Anies melanjutkan, kenaikan UMP ini juga mengacu pada kajian dan pembahasan ulang dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar dia.



469

Judul Anies Umumkan Revisi UMP Jakarta 2022 5,1 Persen jadi Rp4,6 Juta

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/anies-umumkan-revisi-ump-jakarta-2022-51-persen-jadi-rp46-juta-gmoJ

Jurnalis Riyan Setiawan

Tanggal 2021-12-18 09:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya pendidikan pribadi bagi keluarga pekerja

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 yang kini menjadi Rp4.641.854.

ANIES UMUMKAN REVISI UMP JAKARTA 2022 5,1 PERSEN JADI RP4,6 JUTA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225.667 yang kini menjadi Rp4.641.854.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI) bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Sedangkan inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan perkiraan Institute For

470

Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Keputusan ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan tinjauan tersebut, juga berdasarkan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait serta dengan semangat keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies di Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Gubernur Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung tinggi keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai 5,1 persen di suatu wilayah tertentu bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tuturnya.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Sedangkan rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021), rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

Pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi keadilan. Hal itu menyebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang rumusan UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari variabel kedua itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

"Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya pendidikan pribadi bagi keluarga pekerja," pungkasnya.

471

Judul Anies Revisi UMP 2022, Kini Naik Rp 225 Ribu

Nama Media medanbisnisdaily.com


Halaman/URL https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/

2021/12/18/147775/anies_revisi_ump_2022_kini_naik_rp_225_ribu/

Jurnalis Hisar Hasibuan

Tanggal 2021-12-18 08:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu.

ANIES REVISI UMP 2022, KINI NAIK RP 225 RIBU



Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/

472


"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.


22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.


Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.(dtc).

473


Nama Media sumutkota.com


Halaman/URL https://sumutkota.com/harian/news/online/read/

2021/12/18/147775/anies_revisi_ump_2022_kini_naik_rp_225_ribu.html

Jurnalis Admin

Tanggal 2021-12-18 08:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).


Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun

https://sumutkota.com/harian/news/online/read/

474


"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%.


22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.



475

Judul UMP DKI Jakarta Naik 5,1 Persen, Jadi Rp 4.641.854



Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4784655/ump-dki-jakarta-naik-51-persen-jadi-rp-4641854

Jurnalis Ika Defianti

Tanggal 2021-12-18 08:53:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber





Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854. Kata dia, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada. Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

UMP DKI JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN, JADI RP 4.641.854

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854. Kata dia, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada. Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Ibu Kota.

476

"UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).



Lalu, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ucapnya.

Selain itu, Anies juga menyatakan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan untuk semua pihak. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," papar Anies.

Sebelumnya, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021.

Surat tersebut berisikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen dan masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

"Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta," jelas dia.

477




Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5860313/anies-revisi-ump-2022-kini-naik-rp-225-ribu

Jurnalis Tim detikcom

Tanggal 2021-12-18 08:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan UMP DKI 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. "Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).




478






Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85%, nilai itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


479

Judul 2 Hari Lagi Tutup, Ambil BSU Tahap 5 dan 6 Siapkan 4 Dokumen Ini! Cek BLT Subsidi Gaji Kapan Cair Pakai KTP



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703259743/2-hari-lagi-tutup-ambil-bsu-tahap-5-dan-6-siapkan-4-dokumen-ini-cek-blt-subsidi-gaji-kapan-cair-pakai-ktp?page=all


Tanggal 2021-12-18 08:22:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

2 hari lagi tutup, ambil BSU tahap 5 dan 6 siapkan 4 dokumen berikut. Cek BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan pakai KTP. Adapun BLT Subsidi Gaji tahap 5 cair ke 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

2 HARI LAGI TUTUP, AMBIL BSU TAHAP 5 DAN 6 SIAPKAN 4 DOKUMEN INI! CEK BLT SUBSIDI GAJI KAPAN CAIR PAKAI KTP

2 hari lagi tutup, ambil BSU tahap 5 dan 6 siapkan 4 dokumen berikut. Cek BLT Subsidi Gaji cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan pakai KTP. Adapun BLT Subsidi Gaji tahap 5 cair ke 2 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

BSU tahap 5 sendiri merupakan bagian dari kuota eksisting BLT Subsidi Gaji 2021. Sedang BLT Subsidi Gaji tahap 6 cair ke sekitar 700 ribu pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan. Dana BSU tahap 6 berasal dari anggaran tambahan dari sisa dana PEN.

Dengan demikian di akhir Desember 2021 ini, ada 2,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Namun jangan khawatir, penyaluran BSU akan diperpanjang jika belum tuntas seluruhnya.

Jika masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan dapat BSU sebanyak Rp1 juta yang cair sekali dalam setahun. Rencananya, BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 cair paling lambat pada 20 Desember 2021.

BSU sendiri merupakan bantuan Kemnaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19.

480




Yang perlu diketahui, status itu bisa didapat jika mengecek daftar penerima di link Kemnaker, cukup siapkan NIK. Begini caranya: 1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak Berikut 4 dokumen yang wajib disiapkan untuk membuat rekening penerimaan BSU, tergantung banknya: - e-KTP - NPWP - Bukti penerimaan dana BSU - Kartu Peserta Jamsostek Namun yang perlu diketahui jika rekeningnya adalah Himbara, penerima tak perlu membuka rekening bank negara secara kolektif di perusahaan.

Demikian penjelasan cara ambil BSU tahap 5 dan 6 dengan siapkan 4 dokumen. Cek BLT Subsidi Gaji kapan cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan pakai HP.***.

481

Judul Pencairan BLT Subsidi Gaji Tinggal 2 Hari Lagi, Siapkan 4 Dokumen Ini dan Ambil BSU Tahap 5 dan 6 Rp1 Juta

Nama Media banggai.pikiran-rakyat.com


Halaman/URL https://banggai.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1993260993/pencairan-blt-subsidi-gaji-tinggal-2-hari-lagi-siapkan-4-dokumen-ini-dan-ambil-bsu-tahap-5-dan-6-rp1-juta

Jurnalis Tim Klik Banggai 02

Tanggal 2021-12-18 08:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pencairan BLT Subsidi Gaji tinggal 2 hari lagi. Siapkan 4 dokumen ini dan segera ambil BSU tahap 5 dan 6 yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta di rekening Anda. Berdasarkan data yang ada, BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT Subsidi Gaji tahap 5 cair ke 2 juta pekerja. Khusus tahap 5 ini, merupakan bagian dari kuota eksisting BLT Subsidi Gaji 2021.

PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TINGGAL 2 HARI LAGI, SIAPKAN 4 DOKUMEN INI DAN AMBIL BSU TAHAP 5 DAN 6 RP1 JUTA

Pencairan BLT Subsidi Gaji tinggal 2 hari lagi. Siapkan 4 dokumen ini dan segera ambil BSU tahap 5 dan 6 yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta di rekening Anda.

Berdasarkan data yang ada, BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT Subsidi Gaji tahap 5 cair ke 2 juta pekerja. Khusus tahap 5 ini, merupakan bagian dari kuota eksisting BLT Subsidi Gaji 2021.

Sementara BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT Subsidi Gaji tahap 6, akan dicairkan ke 700 ribu pekerja, dimana dana yang disiapkan berasal dari anggaran tambahan dari sisa dana PEN.

Sehingga, total yang akan dicairkan hingga akhir Desember 2021 yakni 2,7 juta pekerja. Jika dalam waktu yang ditentukan itu belum dituntaskan pencairannya, maka akan diperpanjang.

Jika masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan dapat BSU sebanyak Rp1 juta yang cair sekali dalam setahun.

Rencananya, BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 cair paling lambat pada 20 Desember 2021.

BSU sendiri merupakan bantuan Kemnaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19.

482




Yang perlu diketahui, status itu bisa didapat jika mengecek daftar penerima di link Kemnaker, cukup siapkan NIK. Begini caranya: 1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki 2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi 3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada 4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan 5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak Berikut 4 dokumen yang wajib disiapkan untuk membuat rekening penerimaan BSU, tergantung banknya: - e-KTP - NPWP - Bukti penerimaan dana BSU - Kartu Peserta Jamsostek Namun yang perlu diketahui jika rekeningnya adalah Himbara, penerima tak perlu membuka rekening bank negara secara kolektif di perusahaan.

Demikian penjelasan cara ambil BSU tahap 5 dan 6 dengan siapkan 4 dokumen. Cek BLT Subsidi Gaji kapan cair ke pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan pakai HP.

Disclaimer: Artikel ini sebelumnya telah tayang di Berita DIY dalam artikel berjudul: 2 Hari Lagi Tutup, Ambil BSU Tahap 5 dan 6 Siapkan 4 Dokumen Ini! Cek BLT Subsidi Gaji Kapan Cair Pakai KTP, Sabtu 18 Desember 2021.*** (MR Firmansyah/Berita DIY)

483

Judul Login kemnaker.go.id untuk Cek BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta Kapan Cair, Penyaluran BSU Masih hingga Desmber 2021



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703260388/login-kemnakergoid-untuk-cek-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-kapan-cair-penyaluran-bsu-masih-hingga-desmber-2021?page=all

Jurnalis Aziz Abdillah

Tanggal 2021-12-18 07:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Simak login kemnaker.go.id untuk mengecek status BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kapan dicairkan, penyaluran BSU diperpanjang hingga Desember 2021. Bantuan BLT Subsidi Gaji dari pemerintah masih akan dicairkan hingga Desember 2021, pemerintah menargetkan sebelum tahun baru penyaluran BSU sudah dapat diselesaikan.

LOGIN KEMNAKER.GO.ID UNTUK CEK BLT SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA KAPAN CAIR, PENYALURAN BSU MASIH HINGGA DESMBER 2021

Simak login kemnaker.go.id untuk mengecek status BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kapan dicairkan, penyaluran BSU diperpanjang hingga Desember 2021. Bantuan BLT Subsidi Gaji dari pemerintah masih akan dicairkan hingga Desember 2021, pemerintah menargetkan sebelum tahun baru penyaluran BSU sudah dapat diselesaikan.

Anggaran BSU sendiri masih ada sisa dari 1,7 juta pekerja target BLT Subsidi Gaji dari beberapa provinsi yang mendapat bantuan ini. Pekerja yang sudah memenuhi persyaratan BLT Subsidi Gaji dari pemerintah bisa cek segera dengan login di kemnaker.go.id.

Cukup cek berkala melalui online, pekerja penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji bisa memastikan daftra nama tercantum di sana. Selanjutnya pekerja yang akan mendapat bantuan BLT Subsidi Gaji akan mendapatkan dana sebesar Rp 1 juta langsung cair ke rekening tanpa ada potongan apapun.

Dengan dana BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta, diharapkan bisa sedikit membantu pekerja yang saat ini mengalami dampak pekerjaan dari pandemi. Berikut cara cek BLT Subsidi Gaji melalui login di kemnaker.go.id: - Buka dan login akun di laman kemnaker.go.id.

- Jika belum memiliki akun, daftarkan/ buat akun Anda terlebih dahulu, - Kemudian masuk ke akun yang sudah terdaftar, lengkapi data diri penerima BSU beserta foto diri.

484

- Cek pemberitahuan, apakah Anda termasuk penerima bantuan BLT Subsidi Gaji atau tidak sesuai dengan notifikasi yang muncul.

Selain melalui Kemnaker, pekerja penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU juga bisa mengecek status kepenerimaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut cara lain selain di Kemnaker, cek BLT Subsidi Gaji melalui BPJS Ketenagakerjaan : - Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

- Masukan NIK KTP, isi data diri pada kolom yang tersedia - Kemudian centang kode captcha - Klik Lanjutkan.

Jika pekerja lolos verifikasi, maka akan muncul keterangan: "Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker.

Pekerja bisa melakukan pengecekan berkala menggunakan akun dari Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan status penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta.

Demikian login kemnaker.go.id untuk mengecek status BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kapan dicairkan, penyaluran BSU diperpanjang hingga Desember 2021.***.

485

Judul Maaf 5 Rekening Tak Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 Tahap 5 - 6, Cek Status BLT Subsidi Gaji Sebelum Tutup



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703259883/maaf-5-rekening-tak-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2021-tahap-5-6-cek-status-blt-subsidi-gaji-sebelum-tutup?page=all

Jurnalis Irsa Ardia

Tanggal 2021-12-18 07:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Penyaluran BLT Subsidi Gaji sebentar lagi akan ditutup. Maaf untuk 5 rekening ini tak dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6. Segera cek status terbaru di link Kemnaker. Dalam penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan, terdapat banyak tahap mulai dari tahap I hingga tahap perluasan.

MAAF 5 REKENING TAK DAPAT BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2021 TAHAP 5 - 6, CEK STATUS BLT SUBSIDI GAJI SEBELUM TUTUP

Penyaluran BLT Subsidi Gaji sebentar lagi akan ditutup. Maaf untuk 5 rekening ini tak dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 tahap 5 - 6. Segera cek status terbaru di link Kemnaker. Dalam penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan, terdapat banyak tahap mulai dari tahap I hingga tahap perluasan.

Sampai saat ini sudah banyak karyawan yang menerima manfaat Bantuan Subsisi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. Informasi terbaru dari target 1,7 pekerja atau karyawan untuk ditetapkan sebagai penerima BSU sudah ada hampir satu juta orang yang menerima BLT Subsidi Gaji.

Lebih tepatnya terdapat 989.917 pekerja yang sudah menerima manfaat BSU gelombang 2. Terdapat lebih dari 700 ribu karyawan atau pekerja yang masih belum menerima manfaat BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Rencananya, BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 yang termasuk dalam BSU gelombang 2 cair paling lambat pada 20 Desember 2021. BSU sendiri merupakan bantuan Kemnaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19.

486

Perlu diingat bahwa tidak semua pekerja atau karyawan mendapatkan bantuan BSU Rp 1 juta ini. Pasalnya hanya karyawan yang memenuhi syarat di bawah ini agar bisa dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lengkapnya, berikut syarat dan kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021: Rekening seperti apa yang menjadi rekening penerima BLT Subsidi Gaji ? Rekening yang digunakan untuk menyalurkan bantuan BLT Subsidi Gaji Tahap 5 - 6 yaitu rekening Bank Himbara.

Bank Himbara adalah BRI, Bank Mandiri, BTN dan BNI. Jika Anda memiliki salah satu dari rekening tersebut, Terdapat 5 kriteria rekening yang dipastikan tak dapat BLT Subsidi Gaji.

Sebelum mengetahui 5 kriteria rekening yang tak dapat BLT Subsidi Gaji Tahap 5 - 6, pastikan terlebih dahulu Anda terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU Rp 1 Juta.

BSU gelombang 2 kapan cair ? Yuk cek namamu di link daftar penerima BSU tahap 5 - 6 pada situs Kemnaker :

1. Masuk ke link kemnaker.go.id

2. Klik "Masuk" pada kolom bagian atas.

3. Masukkan No HP Anda dan password

4. Klik Masuk.

5. Setelah berhasil masuk, lalu cek pemberitahuan agar bisa mengetahui status BLT Subsidi Gaji Anda.

Berikut ini 5 rekening yang dipastikan tak dapat BLT Subsidi Gaji : Itulah 5 kriteria rekening yang tidak dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2021 atau BSU tahap 5 - 6 Rp 1 Juta. Untuk itu pastikan rekening Anda bukan termasuk rekening di atas agar bisa menerima BLT Subsidi Gaji Tahap 5 - 6.

Bagi yang bukan pemilik rekening Himbara, tenang saja, nantinya akan dibuatkan rekening baru untuk menyalurkan BSU Rp 1 juta.***.

487

Judul Cek Rekening! BSU 2021 Rp1 Juta Cair Desember 2021, Cek Penerima BLT Subsidi Gaji di 2 Link Ini dan WA!



Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933259900/cek-rekening-bsu-2021-rp1-juta-cair-desember-2021-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-2-link-ini-dan-wa?page=all


Tanggal 2021-12-18 07:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial) Di bulan Desember ini penyaluran BSU akan kami selesaikan

Ringkasan

Segera cek rekening ! BSU 2021 sebesar Rp1 juta masih cair pada bulan Desember 2021, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji atau Subsidi Upah via link BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker dan WhatsApp ( WA ). Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BSU 2021 atau Subsidi Gaji untuk pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Penyaluran itu sudah dilakukan untuk 6,7 juta orang.

CEK REKENING! BSU 2021 RP1 JUTA CAIR DESEMBER 2021, CEK PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI DI 2 LINK INI DAN WA!

Segera cek rekening ! BSU 2021 sebesar Rp1 juta masih cair pada bulan Desember 2021, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji atau Subsidi Upah via link BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker dan WhatsApp ( WA ).

Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BSU 2021 atau Subsidi Gaji untuk pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Penyaluran itu sudah dilakukan untuk 6,7 juta orang.

Namun, pemerintah kemudian melakukan perluasan cakupan dengan memperbesar wilayah cakupan dan menambahkan 1,7 juta orang sebagai target penerima BLT Subsidi Upah atau Subsidi Gaji.

488

Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Surya Lukita Warman mengatakan Kemnaker menargetkan penyaluran BSU 2021 untuk semua pekerja yang berhak mendapatkannya akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

Dia memastikan penyelesaian itu diupayakan dilakukan Kemnaker berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemberi data calon penerima BSU serta bank-bank negara yang menjadi penyalur.

"Di bulan Desember ini penyaluran BSU akan kami selesaikan," tegas Surya, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti secara virtual dari Jakarta pada Rabu, 15 Desember 2021.


Berikut syarat bagi penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 yang harus dipenuhi : 1. Warga Negara Indonesia 2. Merupakan pekerja /buruh yang menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta 3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan 4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 3 5. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan 6. Memiliki rekening bank yang masih aktif Tapi, sayangnya tak semua karyawan bisa mendapatkan BSU subsidi gaji sebesar Rp1 juta tersebut.

Ada enam karyawan yang dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021. Apa saja? Berikut rinciannya: Berikut penyebab BSU BLT Subsidi Gaji tak bisa cair atau dipastikan tidak bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji :

1. Karyawan bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Pekerja bukan penerima upah/gaji.

3. Karyawan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

4. Karyawan bergaji di atas Rp 3,5 juta, sesuai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

5. Karyawan di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang UMR/UMK lebih dari Rp 3,5 juta, gajinya lebih dari UMR/UMK.

6. Karyawan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berikut cara cek daftar penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji melalui WhatsApp ( WA ) : 1. Lakukan chat pada nomor WhatssApp 0813-800-70175 atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan respon 2.

Setelah mendapatkan respon, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021 " 3. Kemudian ikuti petunjuk yang tampill pada layar smatphone Anda Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi Kemnaker :

1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id

2.Daftar Akun Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.

3. Masuk Login kedalam akun Anda.

489

4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.

5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi Berikut cara cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2021 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan : 1. Klik link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Login dengan username dan password yang sudah dipunya 3. Masuk dashboard dan klik "Kartu Digital" 4. Klik gambar kartu 5. Muncul pemberitahuan status aktif tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan nomor rekening Jika syarat di atas sudah terpenuhi semua, penerima tinggal menunggu BSU atau BLT Subsidi Gaji ditransfer ke rekening masing-masing.

***.

490

Judul Pelatihan Vokasi Hasilkan SDM Berkompetensi

Nama Media koran-jakarta.com


Halaman/URL https://koran-jakarta.com/pelatihan-vokasi-hasilkan-sdm-berkompetensi

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 07:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelatihan vokasi memiliki banyak keunggulan pada masa pemulihan ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketangguhan mereka menjadi salah satu bukti, kekuatan SDM Indonesia tak gampang menyerah, meski dihantam gelombang masalah

Ringkasan

Pelatihan vokasi akan mampu menghasilkan SDM dengan kompetensi tinggi yang akan mempercepat pemulihan ekonomi. Selain meningkatkan daya saing angkatan kerja, pelatihan vokasi juga menyesuaikan kebutuhan supply and demand dunia usaha dan industri (DUDI). Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam acara Pelatihan Vokasi Award 2021, di Jakarta, Kamis (16/12).

PELATIHAN VOKASI HASILKAN SDM BERKOMPETENSI


"Pelatihan vokasi memiliki banyak keunggulan pada masa pemulihan ekonomi," ujarnya. Pelatihan vokasi durasinya relatif singkat. Dia menambahkan, input peserta tidak terbatas usia tertentu serta inklusif, tapi berlaku untuk semua kalangan. Pembelajaran berorientasi pada penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatakan produktivitas.

Program pelatihan fleksibel terhadap perubahan dunia kerja. Pengajarnya adalah praktisi. Program pelatihan to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Ida, pelatihan

491

vokasi terus membangun keunggulan di tengah ketidakpastian. Ketika kondisi sosial-ekonomi diwarnai aneka macam disrupsi, banyak pegiat pelatihan vokasi mampu eksis.

"Ketangguhan mereka menjadi salah satu bukti, kekuatan SDM Indonesia tak gampang menyerah, meski dihantam gelombang masalah," tandasnya.

Revitalisasi Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menerangkan, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo. Diharapkan bangsa Indonesia mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

(c) Copyright 2021 - Koran Jakarta. All rights reserved.

492

Judul Bantuan Rp 1 Juta Dikirim Pemerintah Jelang Akhir Tahun 2021, Khusus Pemilik Rekening BRI, BTN, Mandiri Atau BNI

Nama Media motorplus-online.com


Halaman/URL https://www.motorplus-online.com/read/253050500/bantuan-rp-1-juta-dikirim-pemerintah-jelang-akhir-tahun-2021-khusus-pemilik-rekening-bri-btn-mandiri-atau-bni?page=all

Jurnalis Fadhliansyah

Tanggal 2021-12-18 07:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Bantuan Rp 1 juta dikirim pemerintah jelang akhir tahun 2021, khusus pemilik rekening BRI, BTN, Mandiri atau BNI. Pemerintah memang memberikan bantuan kepada berbagai golongan masyarakat di tengah masa pandemi ini. Mulai dari anak sekolah, warga miskin, sampai ke pekerja swasta atau buruh.

BANTUAN RP 1 JUTA DIKIRIM PEMERINTAH JELANG AKHIR TAHUN 2021, KHUSUS PEMILIK REKENING BRI, BTN, MANDIRI ATAU BNI

Bantuan Rp 1 juta dikirim pemerintah jelang akhir tahun 2021, khusus pemilik rekening BRI, BTN, Mandiri atau BNI. Pemerintah memang memberikan bantuan kepada berbagai golongan masyarakat di tengah masa pandemi ini.

Mulai dari anak sekolah, warga miskin, sampai ke pekerja swasta atau buruh. Bantuan yang diberikan pun beragam, mulai dari kuota internet gratis, diskon pembayaran listrik, sampai uang tunai. Bantuan yang diberikan untuk karyawan swasta atau buruh ini disebut sebagai Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau lebih dikenal juga dengan BLT subsidi gaji. Tujuan diberikannya BSU ini adalah untuk meringankan beban pekerja yang terdampak pandemi.

BSU ini diberikan dengan total Rp 1 juta tanpa potongan apapun. Cek Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan: Terdapat beberapa cara untuk mengecek daftar penerima BSU. Jika Anda sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengakses laman resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk melihat apakah Anda termasuk calon penerima BSU.

Berikut ini cara cek status calon penerima BSU melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan: - Login ke laman bpjsketenagakerjaan.go.id; - Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU; - Kemudian masukkan NIK, nama lengkap serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia; - Ceklis kode captcha lalu klik Lanjutkan.

493

Jika lolos verifikasi, akan muncul keterangan seperti berikut ini: "Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker." "Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." Chat Whatsapp ke 081380070175 - Hubungi nomor WhatsApp 081380070175; - Jika sudah mendapatkan alternatif respons, pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021"; - Selanjutnya, ikuti saja petunjuk pada layar ponsel.

Layanan Masyarakat 175 - Hubungi Call Center nomor telepon 175, atau email ke [email protected], bisa juga DM ke sosial media resmi BPJS Ketenagakerjaan; - Sertakan data pribadi seperti KTP, Nama, dan Tanggal lahir pada kolom komentar; - Atau dapat hubungi kantor cabang terdekat dengan mempersiapkan KTP dan Kartu peserta BPJAMSOSTEK.

Cara Cek BSU di Laman Kemnaker: - Akses laman kemnaker.go.id; - Jika belum memiliki akun, daftar akun terlebih dahulu; - Jika sudah, login ke akun Anda; - Kemudian lengkapi profil biodata diri Anda; - Lalu cek pemberitahuan; - Anda akan mendapatkan notifikasi.

Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Syarat Menjadi Penerima BSU: Berikut ini syarat penerima BSU yang dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); - Pekerja/Buruh yang menerima gaji/upah; - Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; - Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021; - Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; - Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah; - Bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Tahapan Penyaluran BSU: - BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021; - Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran BSU; - Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.

Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia). Panduan Cairkan Bantuan Bagi Penerima BSU yang Tak Miliki Rekening Himbara: - Bagi para pekerja atau buruh yang menerima BSU, tapi tak miliki rekening Bank Himbara, Kemnaker akan membukakan rekening baru Bank Himbara; - Para pekerja dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker; - Jika tercantum, Anda akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah; - Kemudian, penerima BSU tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan rekening; - Setelah itu, penerima bantuan baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara tunai.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Cek Penerima BLT Subsidi Gaji (BSU) di bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id, Cair Rp 1 Juta.

494

Judul Pekerja Migran Asal Lombok Jadi Korban Tewas Kapal Karam di Malaysia, Sempat Video Call dan Minta Doa ke Keluarga


Newstrend PMI Ilegal

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/12/18/065732578/pekerja-migran-asal-lombok-jadi-korban-tewas-kapal-karam-di-malaysia-sempat

Jurnalis Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid

Tanggal 2021-12-18 06:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Murni (Istri PMI) Tidak ada firasat apapun, dan belum pernah bicara banyak, karena sibuk cari uang

negative - Murni (Istri PMI) Dia mau cari uang katanya, anak yang paling besar itu sekolah pondok, dan itu yang membuat keras hatinya ingin ke sana

negative - Roy Anggara (Adik PMI) Malam Selasa itu kita telepon, kita nasihat dia supaya hati-hati mengingat cuaca buruk. Dia hanya bilang 'mohon doa keselamatan

negative - Roy Anggara (Adik PMI) Kakak saya sesuai ciri-cirinya (dengan yang disebutkan) sudah meninggal

negative - Roy Anggara (Adik PMI) Sebelumnya tidak pernah cerita, dia akan berangkat melalui jalur bahaya, dia bilang 'saya mau berangkat, dan minta doa'

neutral - Roy Anggara (Adik PMI) Karena di sini tidak ada pekerjaan, dan di sana (Malaysia) ada pekerjaan, dan diteleponsama teman-temannya di sana, akhirnya punya inisiatif cari kerjaan sendiri

Ringkasan

Murni (40), istri almarhum Bangsal Udin Basar, korban tewas kecelakaan kapal karam di perairan Johor Malaysia, tak kuasa menahan air mata saat mendengar kabar buruk sang suami meninggal dunia dalam perjalanan mencari nafkah untuk diri dan anaknya. Murni mengaku tak punya firasat apapun akan kepergian suaminya itu.

495

PEKERJA MIGRAN ASAL LOMBOK JADI KORBAN TEWAS KAPAL KARAM DI MALAYSIA, SEMPAT VIDEO CALL DAN MINTA DOA KE KELUARGA

Murni (40), istri almarhum Bangsal Udin Basar, korban tewas kecelakaan kapal karam di perairan Johor Malaysia, tak kuasa menahan air mata saat mendengar kabar buruk sang suami meninggal dunia dalam perjalanan mencari nafkah untuk diri dan anaknya. Murni mengaku tak punya firasat apapun akan kepergian suaminya itu.

"Tidak ada firasat apapun, dan belum pernah bicara banyak, karena sibuk cari uang," kata Murni menangis tersedu sambil menggendong anaknya yang masih bayi, Jumat (17/12/2021). Murni menuturkan, suaminya itu berencana pergi ke Malaysia karena desakan ekonomi dan kebutuhan biaya sekolah anaknya.

"Dia mau cari uang katanya, anak yang paling besar itu sekolah pondok, dan itu yang membuat keras hatinya ingin ke sana," ungkap Murni. Sebelum suaminya berangkat, ibu tiga anak ini mengaku tak sempat menyiapkan bekal.

"Saya belum sempat buat bekal (makanan) waktu itu Selasa malam, dia pulang malam cari uang, kecapekan," kenang Murni. Sementara itu Roy Anggara (29), adik kandung korban menyebutkan, ia sekeluarga sempat menelepon melalui video call di aplikasi WhatsApp saat kakaknya masih berada di Batam sebelum menyeberang ke Malaysia, "Malam Selasa itu kita telepon, kita nasihat dia supaya hati-hati mengingat cuaca buruk. Dia hanya bilang 'mohon doa keselamatan," kata Roy.

Bangsal merupakan salah satu dari puluhan orang yang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menuju Malaysia melalui jalur ilegal. Dari pantauan Kompas.com, sejumlah warga nampak ramai di rumah duka, terlihat sejumlah ibu-ibu tak kuasa menahan tangis di depan halaman rumah duka, sambil duduk dan tertidur di tanah.

Roy mengaku mengetahui kabar kakaknya meninggal dari pemberitaan di media dan pihak Kedutaan Malaysia. Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi bahwa ada dua warga Lombok Tengah yang menjadi korban tewas kapal karam, yakni Syech Mulasela dan Basarudin Bangsal.

"Kakak saya sesuai ciri-cirinya (dengan yang disebutkan) sudah meninggal," ungkap Roy.

Roy menuturkan, kakaknya itu tak pernah menceritakan perjalanan ke Malaysia yang ternyata melalui jalur ilegal.

"Sebelumnya tidak pernah cerita, dia akan berangkat melalui jalur bahaya, dia bilang 'saya mau berangkat, dan minta doa'," tutur Roy.

Menurutnya, kemauan Bangsal ke Malaysia lantaran di tempat tinggalnya sulit mencari pekerjaan. Selain itu ada tawaran dari teman-teman kakaknya yang sudah lebih dulu pergi ke Malaysia.

"Karena di sini tidak ada pekerjaan, dan di sana (Malaysia) ada pekerjaan, dan diteleponsama teman-temannya di sana, akhirnya punya inisiatif cari kerjaan sendiri," ungkap Roy.

Almarhum Bangsal meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak. Anak yang paling besar sedang mengenyam pendidikan SMP, anak yang kedua masih SD, dan yang terakhir masih bayi berumur 6 bulan.

Sebelumnya kapal yang mengangkut 50 orang buruh migran Indonesia itu tenggelam di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada Rabu (15/12/2021).

496

Judul Pelatihan Vokasi Hasilkan SDM Berkompetensi

Nama Media Koran Jakarta


Halaman/URL Pg2

Jurnalis RUF

Tanggal 2021-12-18 06:51:00

Ukuran 107x231mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelatihan vokasi memiliki banyak keunggulan pada masa pemulihan ekonomi

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketangguhan mereka menjadi salah satu bukti, kekuatan SDM Indonesia tak gampang menyerah, meski dihantam gelombang masalah

neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Pada saat itulah, babak baru kompetisi global dimulai. Mari bersama-sama berupaya agar SDM menjadi pemenangnya

Ringkasan


PELATIHAN VOKASI HASILKAN SDM BERKOMPETENSI


"Pelatihan vokasi memiliki banyak keunggulan pada masa pemulihan ekonomi" ujarnya. Pelatihan vokasi durasinya relatif singkat Dia menambahkan, input peserta tidak terbatas usia tertentu serta inklusif, tapi berlaku untuk semua kalangan.

497

Pembelajaran berorientasi pada penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatakan produktivitas.

Program pelatihan fleksibel terhadap perubahan dunia kerja. Pengajarnya adalah praktisi. Program pelatihan to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Ida, pelatihan vokasi terus membangun keunggulan di tengah ketidakpastian. Ketika kondisi sosial-ekonomi diwarnai aneka macam disrupsi, banyak pegiat pelatihan vokasi mampu eksis.

"Ketangguhan mereka menjadi salah satu bukti, kekuatan SDM Indonesia tak gampang menyerah, meski dihantam gelombang masalah," tandasnya.

Revitalisasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menerangkan, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo. Diharapkan bangsa Indonesia mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Presiden selalu mendorong revitalisasi vokasi sektor pendidikan maupun pelatihan. Hal ini untuk menghasilkan SDM berkompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dengan begitu, lulusan pelatihan tersebut dapat berkarya di berbagai lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian berpresisi tinggi. Imbasnya, pendapatan yang tinggi.

Sedangkan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, berharap, semua pihak lebih siap dan sinergis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM guna menghadapi masa depan. Menurutnya, pandemi Covid-19 di seluruh dunia datang bersamaan, maka kemungkinan besar akan hilang secara bersamaan pula.

"Pada saat itulah, babak baru kompetisi global dimulai. Mari bersama-sama berupaya agar SDM menjadi pemenangnya" ucapnya. ruf/G-1

498

Judul 10 Anggota BPJS Ketenagakerjaan Ini Dapat BSU di 2 Link Berikut, Cek Status Lolos BLT Subsidi Gaji Akhir Tahun



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703260246/10-anggota-bpjs-ketenagakerjaan-ini-dapat-bsu-di-2-link-berikut-cek-status-lolos-blt-subsidi-gaji-akhir-tahun?page=all

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 06:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Di bulan Desember ini semua akan kami selesaikan

Ringkasan

Simak daftar 10 anggota BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan dua link cek status lolos BLT Subsidi Gaji yang masih cair menjelang akhir tahun 2021. Kemnaker menerima data calon penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya kementerian menentukan apakah karyawan lolos sebagai peserta bantuan senilai Rp1 juta atau tidak.

10 ANGGOTA BPJS KETENAGAKERJAAN INI DAPAT BSU DI 2 LINK BERIKUT, CEK STATUS LOLOS BLT SUBSIDI GAJI AKHIR TAHUN

Simak daftar 10 anggota BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan dua link cek status lolos BLT Subsidi Gaji yang masih cair menjelang akhir tahun 2021.

Kemnaker menerima data calon penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya kementerian menentukan apakah karyawan lolos sebagai peserta bantuan senilai Rp1 juta atau tidak.

Oleh karena itu, salah satu syarat mendapat BSU, karyawan harus merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja / buruh bisa memantau status lolos BLT Subsidi Gaji melalui link dan cara yang akan disebutkan di bawah ini.

Sebagai informasi, Kemnaker menetapkan 8,7 juta kuota karyawan yang berhak menerima BSU Rp1 juta. Namun karena masih ada sisa anggaran maka Kemnaker menambah jumlah penerima 1,7 juta orang ke seluruh Indonesia melalui skema perluasan.

499

Diketahui sebelumnya hanya pekerja di wilayah kebijakan PPKM Level 3 dan Level 4 yang berhak terima BSU. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, hanya ada 28 Provinsi yang terdaftar sebagai target bantuan BLT Subsidi Gaji tersebut.

Lalu karena level PPKM cenderung menurun di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota penerima dan berencana mendistribusi BSU ke 34 Provinsi di Tanah Air.

Surya Lukita Warman selaku Sesditjen PHI dan Jamsos Kemnaker menegaskan BSU akan dirampungkan pada bulan Desember.

"Di bulan Desember ini semua akan kami selesaikan," ungkap Surya dalam keterengannya sebagaimana dikutip dari ANTARA NEWS, 15 Desember 2021.

Seperti yang telah disebutkan bahwa Kemnaker berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pada program BSU, sehingga syarat menjadi penerima program BLT Subsidi Gaji harus terdaftar sebagai anggota BPJAMSOSTEK.

Kendati demikian tidak semuanya menjadi target peserta program BLT Subsidi Gaji 2021. Berikut ini 10 anggota BPJS Ketenagakerjaan yang berhak terima BSU.

- Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP - Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021 - Berstatus sebagai buruh / pekerja penerima upah - Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta, atau jika UMR/UMP wilayah berada di atas nilai Rp3,5 juta, maka ketentuan batas ambang gaji dilihat dari UMR/UMP yang dibulatkan ke ratus ribuan ke atas - Tidak menerima bantuan lainnya dari pemerintah - Bekerja di sektor industri batang konsumsi - Merupakan karyawan di perusahaan yang bergerak di sektor transportasi - Terdaftar sebagai pekerja di sektor aneka industri - Para pekerja di sektor properti dan real estate - Bekerja pada perusahaan sektor perdagangan dan jasa Bagi pekerja / buruh / karyawan yang terdaftar sebagai golongan di atas, maka bisa memantau status lolos melalui link BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.

Kedua link ini akan menunjukkan pemberitahuan apakah masyarakat terdaftar sebagai peserta BLT Subsidi Gaji. Berikut ini link untuk cek status penerima BSU online: - Tautan/ link cek status penerima BSU melalui web BPJS Ketenagakerjaan (klik link DI SINI ), cara cek hanya dengan memasukkan NIK KTP, Nama Lengkap, dan Tanggal Lahir.

- Tautan/ link cek status penerima BSU melalui web Kemnaker (klik link DI SINI ), cara cek dengan membuat akun terlebih dahulu, isi data diri, dan lihat profil.

Selamat bagi karyawan yang ditetapkan sebagai peserta BSU. Dana BLT Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta akan langsung cair ke rekening karyawan yang memiliki akun Bank Himbara (BNI. BRI, BTN, dan Mandiri).

Demikian daftar 10 anggita BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebagai penerima BSU beserta dua link untuk cek status lolos BLT Subsidi Gaji akhir tahun.***.

500

Judul Bantuan Subsidi Upah Siap Cair

Nama Media Kontan


Halaman/URL Pg2

Jurnalis kontan info grafik

Tanggal 2021-12-18 06:19:00

Ukuran 184x171mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

BANTUAN SUBSIDI UPAH SIAP CAIR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 1,7 juta penerima perluasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menerima haknya sebelum tahun baru nanti. Kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah berkoordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU. Adapun sisa anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1,7 triliun dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. (KONTAN/Ratih Waseso Aji)

501

Judul Kepala Disnakertrans NTB Minta 2 Jenazah Korban Kapal Karam di Malaysia Segera Dipulangkan



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/18/kepala-disnakertrans-ntb-minta-2-jenazah-korban-kapal-karam-di-malaysia-segera-dipulangkan

Jurnalis Dewi Agustina

Tanggal 2021-12-18 05:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB) Hasil identifikasi sementara baru dua orang itu yang dipastikan warga asal NTB, sesuai identitas yang ditemukan di kantong jenazah

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB) Saya minta dua korban ini dipulangkan terlebih dahulu

neutral - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB) Supaya bisa secepatnya dipulangkan

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB) Belum menunjukkan dia itu korban meninggal atau tidak, ini yang perlu dikonfirmasi dan diidentifikasi lebih lanjut

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi memastikan dua korban meninggal akibat insiden kapal karam di Malaysia merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

KEPALA DISNAKERTRANS NTB MINTA 2 JENAZAH KORBAN KAPAL KARAM DI MALAYSIA SEGERA DIPULANGKAN

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi memastikan dua korban meninggal akibat insiden kapal karam di Malaysia merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

502

Mereka teridentifikasi sebagai Syech Mulasela dari Kampung Bineka, Desa Kopang Rembige, Lombok Tengah dan Basarudin Bangsal dari Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

"Hasil identifikasi sementara baru dua orang itu yang dipastikan warga asal NTB, sesuai identitas yang ditemukan di kantong jenazah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, Jumat (17/12/2021).

Dengan kepastian tersebut, tim Disnakretrans NTB langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan kebenaran identitas korban.

Selain itu, pemerintah juga meminta agar jasad kedua korban segera dipulangkan. Sehingga keluarga di kampung halaman mendapat kepastian penanganan korban.

"Saya minta dua korban ini dipulangkan terlebih dahulu," ujarnya.

Karena itu, beberapa syarat yang dibutuhkan untuk proses pemulangan harus segera dipenuhi pihak keluarga. Mulai dari persetujuan keluarga inti hingga keterangan korban sebagai orang tidak mampu.

"Supaya bisa secepatnya dipulangkan," katanya.

Informasi yang diterima dari KJRI Johor Bahru, kapal yang mengangkut 50 orang WNI tersebut karam di perairan Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, Kamis (16/12/2021), pukul 05.00 waktu setempat.

Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang penumpang ditemukan meninggal dunia, 14 orang selamat, dan 25 orang belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya, ditemukan enam dokumen yang menunjukkan identitas penumpang kapal berasal dari NTB. Dokumen tersebut berupa paspor, KTP, kartu keluarga, hingga kartu vaksin.

"Belum menunjukkan dia itu korban meninggal atau tidak, ini yang perlu dikonfirmasi dan diidentifikasi lebih lanjut," katanya.

Berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ditemukan Satgas KJRI Johor Bahru di lokasi kapal karam, Kamis (16/12/2021). Satgas KJRI menemukan 11 dokumen identitas penumpang kapal berupa paspor, copy kartu keluarga, copy kartu vaksin, hingga bukti PCR.

Dalam dokumen tersebut tercantum alamat para penumpang kapal. Dari 11 dokumen, 6 orang di antaranya tertulis berasal dari NTB. Di antaranya kartu keluarga atas nama Gunaman, warga Ramban Bela, Desa Lenek Rabanbiak, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur.

Kartu sertifikat vaksin atas nama Yoan Eki Sudiatma, asal Desa Kedongdong Daya, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Kemudian Dedi Suryadi, warga Desa Anjani Timur, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Muhammad Nasir, asal Desa Balemontong, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Selanjutnya warga atas nama Syamsuddin, asal Desa Pemasah, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Serta Alwi, asal Desa Mampe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Sementara empat dokumen lainnya menyebut korban berasal dari Jember atas nama Fatimah. Kemudian Andy Maulana, Nasirah, dan Tukiman Martameja asal Cilacap, Jawa Tengah.

503

Judul Menaker Minta Perusahaan Komitmen Terapkan Struktur Dan Skala Upah

Nama Media suarakarya.id


Halaman/URL https://www.suarakarya.id/detail/142949/Menaker-Minta-Perusahaan-Komitmen-Terapkan-Struktur-Dan-Skala-Upah

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 04:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas


Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah minta perusahaan agar komitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing. Hal itu dikemukakan Menaker pada diskusi bertajuk 'Ngopi Susu' (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta, Jum'at (17/12/2021).

MENAKER MINTA PERUSAHAAN KOMITMEN TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah minta perusahaan agar komitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

Hal itu dikemukakan Menaker pada diskusi bertajuk 'Ngopi Susu' (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta, Jum'at (17/12/2021).

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," ujarnya.

504

Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer's Association in Indonesia (KOGA).

Menaker mengemukakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya. Manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif.

Sehingga, dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas. Yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.

Adapun manfaat struktur dan skala upah bagi pekerja akan menjamin aspek keadilan. Sehingga, tidak terjadi diskriminasi, tercapainya kesetaraan upah, karena besaran upah diberikan berdasarkan bobot jabatan, kenyamanan bekerja, serta terciptanya suasana yang kondusif.

Untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas. Yang pada akhirnya, dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Dia mengatakan, penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya. Adil bagi perusahaan karena upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja. Dalam mencapai tujuan perusahaan, namun upah itu juga layak bagi penerimanya.


"Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," terang Menaker. ***.

505

Judul 4 Fakta BLT Subsidi Gaji, Cek Status Penerima Bantuan di Sini!



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/17/320/2518474/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cek-status-penerima-bantuan-di-sini?page=1

Jurnalis Zikra Mulia Irawati

Tanggal 2021-12-18 04:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 2021 dikebut Desember ini. Pasalnya, Pemerintah akan segera menutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan pembaharuan data terakhir, BLT subsidi gaji telah cair kepada 7,8 juta pekerja/buruh. Simak informasi terkini lainnya yang telah dirangkum Okezone pada Sabtu (18/12/2021) di bawah ini.

4 FAKTA BLT SUBSIDI GAJI, CEK STATUS PENERIMA BANTUAN DI SINI!

Pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 2021 dikebut Desember ini. Pasalnya, Pemerintah akan segera menutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pembaharuan data terakhir, BLT subsidi gaji telah cair kepada 7,8 juta pekerja/buruh. Simak informasi terkini lainnya yang telah dirangkum Okezone pada Sabtu (18/12/2021) di bawah ini.

1. Cair untuk 7,8 juta penerima Beberapa hari jelang akhir tahun, penyaluran BLT subsidi gaji dilaporkan telah sampai ke kantong 7,8 juta pekerja.


Jika Pemerintah menargetkan 8,7 pekerja/buruh untuk menjadi penerima bantuan ini, kurang lebih masih ada 900 ribu orang lagi yang menantikan bantuan ini.

506

2. Terealisasi 84,9% Dari segi anggaran, BLT subsidi gaji dilaporkan telah terealisasi 84,9%. Persentase tersebut setara dengan Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

3. Target rampung 31 Desember Penyaluran bantuan ini semula direncanakan hingga pertengahan Desember. Namun, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya hingga 31 Desember mendatang mengingat banyak penerima yang masih belum mendapatkan haknya.

4. Cara cek status penerima Untuk memastikan status penerima bantuan, pekerja cukup mengunjungi situs web Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) tau BPJS Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id). Setelah isian data yang diperlukan lengkap, status lolos atau tidaknya akan muncul.

507

Judul 4 Fakta BLT Subsidi Gaji, Cek Status Penerima Bantuan di Sini!



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1815719/4-fakta-blt-subsidi-gaji-cek-status-penerima-bantuan-di-sini

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-18 04:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan


4 FAKTA BLT SUBSIDI GAJI, CEK STATUS PENERIMA BANTUAN DI SINI!


1. Cair untuk 7,8 juta penerima

Beberapa hari jelang akhir tahun, penyaluran BLT subsidi gaji dilaporkan telah sampai ke kantong 7,8 juta pekerja.

"Yang sudah disalurkan (BLT) 7.800.240 orang pekerja," kata Direktur Jenderal (Dirjen) PHI Kemnaker Indah Putri Anggoro kepada Okezone, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Jika Pemerintah menargetkan 8,7 pekerja/buruh untuk menjadi penerima bantuan ini, kurang lebih masih ada 900 ribu orang lagi yang menantikan bantuan ini.

508

2. Terealisasi 84,9%

Dari segi anggaran, BLT subsidi gaji dilaporkan telah terealisasi 84,9%. Persentase tersebut setara dengan Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

3. Target rampung 31 Desember Penyaluran bantuan ini semula direncanakan hingga

pertengahan Desember. Namun, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya hingga

31 Desember mendatang mengingat banyak penerima yang masih belum mendapatkan

haknya.

4. Cara cek status penerima Untuk memastikan status penerima bantuan, pekerja cukup

mengunjungi situs web Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) tau BPJS

Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id). Setelah isian data yang diperlukan lengkap,

status lolos atau tidaknya akan muncul.

509

Judul BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Bulan Ini, Diperluas 1,6 Juta Pekerja



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/17/320/2518716/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-bulan-ini-diperluas-1-6-juta-pekerja?page=1

Jurnalis Erlinda Septiawati

Tanggal 2021-12-18 04:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta dicairkan hingga bulan ini. Hingga kini, BLT subsidi gaji sudah disalurkan kepada 7.193.115 pekerja/buruh dari target 8,7 juta penerima di wilayah PPKM level 3 atau 4.

BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA CAIR BULAN INI, DIPERLUAS 1,6 JUTA PEKERJA

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta dicairkan hingga bulan ini. Hingga kini, BLT subsidi gaji sudah disalurkan kepada 7.193.115 pekerja/buruh dari target 8,7 juta penerima di wilayah PPKM level 3 atau 4. Berdasarkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 dilakukan perluasan penerima BSU 1,6 juta pekerja di seluruh Indonesia karena adanya sisa anggaran.

Pencairan bantuan melalui rekening himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN). Namun, pekerja terlebih dahulu harus melakukan aktivasi rekening. Cara untuk mengetahui status penerima bantuan dengan mengunjungi situs web Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id) atau BPJS Ketenagakerjaan (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id).

510


Nama Media today.line.me


Halaman/URL https://today.line.me/id/v2/article/GgD0l3Q

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-18 01:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%. Kenaikan 5,1% setara dengan Rp 225.667. Keputusan ini, kata Anies, mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Sementara, inflasi akan terkendali pada posisi 3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP DKI Jakarta untuk Tahun 2022. UMP ibu kota sempat diteken kenaikannya di angka 0,85%, namun kini direvisi oleh Anies menjadi 5,1%.

511






Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30%. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.




512

Judul UMP DKI 2022, Anies Tak Pakai Formula UU Cipta Kerja



Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211218/77/1479114/ump-dki-2022-anies-tak-pakai-formula-uu-cipta-kerja


Tanggal 2021-12-18 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun


Ringkasan


UMP DKI 2022, ANIES TAK PAKAI FORMULA UU CIPTA KERJA



513


Anies mengatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7 persen pada 2022 dengan inflasi yang terkendali di kisaran 3 persen. Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4,3 persen.


Anies mengatakan keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta telah menjunjung asas keadilan, baik bagi pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta dalam 6 tahun terakhir mencapai 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," katanya.


Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

514

Judul Ini Alasan Anies Putuskan UMP Jakarta Naik Rp225.667 pada 2022



Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211218/77/1479108/ini-alasan-anies-putuskan-ump-jakarta-naik-rp225667-pada-2022

Jurnalis Hafiyyan

Tanggal 2021-12-18 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta. Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

INI ALASAN ANIES PUTUSKAN UMP JAKARTA NAIK RP225.667 PADA 2022

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan membeberkan sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta.

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud

515

apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," papar Anies dalam keterangan resmi, Sabtu (18/12/2021).

Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.


Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021.


516

Judul Anies Revisi UMP Jakarta 2022, Begini Reaksi Buruh



Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211218/77/1479204/anies-revisi-ump-jakarta-2022-begini-reaksi-buruh

Jurnalis JIBI

Tanggal 2021-12-18 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Saya menyebutnya keberanian secara politik

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jadi bergembiralah pengusaha

Ringkasan

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies. "Saya menyebutnya keberanian secara politik," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu (18/12/2021).

ANIES REVISI UMP JAKARTA 2022, BEGINI REAKSI BURUH

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies. "Saya menyebutnya keberanian secara politik," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu (18/12/2021).

Hari ini Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari semula hanya Rp37.749 (0,85 persen) menjadi Rp225.667 (5,11 persen). Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp4.641.854.

517

Said menuturkan, kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen bakal menguntungkan pengusaha. Dia mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahwa kenaikan upah 5 persen bakal menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp180 triliun.

Jika dalam skala Ibu Kota, Said memprediksikan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai puluhan triliun. "Jadi bergembiralah pengusaha," ucap dia.

Sebelumnya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp37.000, yakni dari Rp4.416.186,548 menjadi Rp4.453.935,536. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, kalangan buruh memprotes penetapan UMP DKI 2022 dan meminta Anies mencabut keputusannya. Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi ( UMP ) 2022. Surat ini ditujukan untuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

518

Judul Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta 2022 Jadi Naik 5,1 persen atau Rp 225.667

Nama Media wowkeren.com


Halaman/URL https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00401459.html

Jurnalis Tim WowKeren

Tanggal 2021-12-18 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari


neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun.

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua.

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Dari yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749, kini menjadi naik 5,1 persen atau Rp 225.667.

519

ANIES BASWEDAN REVISI UMP DKI JAKARTA 2022 JADI NAIK 5,1 PERSEN ATAU RP 225.667

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Dari yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749, kini menjadi naik 5,1 persen atau Rp 225.667.

"UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).

Menurut Anies, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada. Yaitu dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," papar Anies. "Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun." Sementara itu, kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen. Sedangkan Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Adapun keputusan menaikkan UMP DKI ini disebut Anies telah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan juga Pemprov DKI. Sebagai gambaran, rata-rata kenaikan UMP DKI selama enam tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," jelasnya. "Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua." Sebelumnya, Anies telah melayangkan surat tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021. Dalam surat tersebut, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya 0,85 persen dianggap masih jauh dari kata layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

520

Judul Resmi! Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen Jadi Rp4,64 Juta pada 2022



Halaman/URL https://jakarta.bisnis.com/read/20211218/77/1479086/resmi-anies-naikkan-ump-jakarta-51-persen-jadi-rp464-juta-pada-2022

Jurnalis Hafiyyan

Tanggal 2021-12-18 00:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta. Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).

RESMI! ANIES NAIKKAN UMP JAKARTA 5,1 PERSEN JADI RP4,64 JUTA PADA 2022

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,64 juta.

Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).

521

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.


"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan resmi, Sabtu (18/12/2021).

Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

Pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.

Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 oersen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

522

Judul Kapal Karam di Perairan Malaysia, 2 Pekerja Migran Asal NTB Tewas



Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/12/17/230935378/kapal-karam-di-perairan-malaysia-2-pekerja-migran-asal-ntb-tewas

Jurnalis Kontributor Mataram, Karnia Septia

Tanggal 2021-12-17 23:09:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Dari enam identitas warga Lombok yang ditemukan, dua orang sudah teridentifikasi, yaitu Syech Mulasela dari Kampung Bineka, Desa Kopang Rembige, Lombok Tengah, dan Basarudin Bangsal dari Kawo Kecamatan Pujut, Lombok Tengah

neutral - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Dari surat konfirmasi dari teman KJRI kita sudah menerima surat kemarin yang ditemukan enam identitas warga kita NTB di kapal atau perahu yang terjadi kecelakaan itu

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Dari enam ini kita harus telusuri dia korban meninggal atau tidak. Ini yang perlu dikonfirmasi diidentifikasi lebih lanjut

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Nah bagaimana kronologi kasusnya modus seperi apa kita harus pelajari dulu apakah ini ilegal, apakah mereka hanya ingin sekedar jalan-jalan kita nggak tahu. Ini yang harus kita klarifikasi nanti. Kalau memang ini pengiriman ilegal kita harus telusuri nanti jangan sampai berulang terus

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Tapi inilah akibatnya fatal, kita harus ingatkan masyarakat ini sekarang ini kok masih ada aja yang berangkat ilegal masih terbius janji manis padahal Malaysia masih tutup

Ringkasan

Dua korban kapal karam di perairan Malaysia yang telah teridentifikasi, merupakan warga Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan, dari enam kartu identitas milik warga NTB yang ditemukan di dalam kapal karam itu, dua di antaranya teridentifikasi.

523

KAPAL KARAM DI PERAIRAN MALAYSIA, 2 PEKERJA MIGRAN ASAL NTB TEWAS

Dua korban kapal karam di perairan Malaysia yang telah teridentifikasi, merupakan warga Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi menyebutkan, dari enam kartu identitas milik warga NTB yang ditemukan di dalam kapal karam itu, dua di antaranya teridentifikasi.

"Dari enam identitas warga Lombok yang ditemukan, dua orang sudah teridentifikasi, yaitu Syech Mulasela dari Kampung Bineka, Desa Kopang Rembige, Lombok Tengah, dan Basarudin Bangsal dari Kawo Kecamatan Pujut, Lombok Tengah," kata Gede saat dikonfirmasi, Jumat (17/12/2021).

Mereka menjadi korban saat kapal pengangkut buruh migran karam di Perairan Malaysia.

Gede menyebut, pihaknya mendapat informasi kapal karam itu dari media sosial Dinakertrans lalu berkoordinasi dengan KJRI di Johor Baru, Malaysia.

"Dari surat konfirmasi dari teman KJRI kita sudah menerima surat kemarin yang ditemukan enam identitas warga kita NTB di kapal atau perahu yang terjadi kecelakaan itu," kata Gede.

Kartu identitas yang ditemukan berupa paspor, KTP, SIM, KK, hingga kartu vaksin.

"Dari enam ini kita harus telusuri dia korban meninggal atau tidak. Ini yang perlu dikonfirmasi diidentifikasi lebih lanjut," jelas Gede.

Hingga saat ini, baru dua warga NTB yang teridentifikasi sebagai korban meninggal dunia. Pihaknya juga terus berkomunikasi dengan KJRI di Malaysia terkait identifikasi korban.

KJRI Malaysia menerima laporan kejadian kapal karam, di perairan Johor Baru, Malaysia, Rabu (15/12/2021) pukul 05.00 WITA.

Kapal nahas tersebut diperkirakan mengangkut 50 orang.

Dari 50 orang tersebut, sebanyak 14 warga Indonesia selamat, 11 orang meninggal, dan 25 lainnya masih dalam pencarian.

"Nah bagaimana kronologi kasusnya modus seperi apa kita harus pelajari dulu apakah ini ilegal, apakah mereka hanya ingin sekedar jalan-jalan kita nggak tahu. Ini yang harus kita klarifikasi nanti. Kalau memang ini pengiriman ilegal kita harus telusuri nanti jangan sampai berulang terus," kata Gede.

Gede menambahkan, Pemerintah Provinsi NTB terus mengingatkan masyarakat agar tidak berangkat bekerja ke luar negeri menggunakan jalur ilegal.

Gede mengatakan, cuaca buruk seperti saat ini kerap dimanfaatkan jaringan mafia untuk mengelabuhi petugas memberangkatkan buruh migran secara ilegal.

"Tapi inilah akibatnya fatal, kita harus ingatkan masyarakat ini sekarang ini kok masih ada aja yang berangkat ilegal masih terbius janji manis padahal Malaysia masih tutup," kata Gede.

524

Judul Dampak UU Ciptaker Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Nama Media gatra.com

Newstrend UU Cipta Kerja

Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/531501/ekonomi/dampak-uu-ciptaker-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 23:00:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan hasil kajiannya terkait dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PMI).

DAMPAK UU CIPTAKER TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan hasil kajiannya terkait dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dari sejumlah kajian, pemantauan HAM mengenai situasi PMI serta konsultasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, perusahaan penempatan menjadi salah satu aktor pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap PMI." ujar Komisioner Komnas Perempuan, Olivia Salampessy dalam dialog publik tentang “Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”, Jumat (17/12).

Lebih lanjut, Olivia menuturkan bahwa Komnas Perempuan juga melakukan kajian terkait syarat dan tata cara perizinan usaha penempatan PMI yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Tiasri Wiandani menyampaikan tujuan kajian ini salah satunya untuk menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan perlindungan PMI terutama terkait peran dan tanggung jawab P3MI kepada para pihak terkait. Mengingat meski perempuan pekerja migran mendominasi pasar tenaga kerja migran dan berkontribusi pada ekonomi rumah tangga dan negara. Perempuan PMI masih berada dalam posisi rentan dan kondisi kerja yang buruk.

525

"Konsekuensi yang dialami yakni tingginya angka kekerasan maupun ketidakadilan terhadap perempuan pekerja migran. Seperti sulitnya mengakses layanan kesehatan, buruknya kondisi kerja serta munculnya rekruitmen ilegal dan masalah keimigrasian." ujarnya.

Tiasri menilai bahwa hal tersebut disebabkan oleh migrasi tenaga kerja yang cenderung berorientasi pada bisnis dan mengabaikan kepentingan subyek utamanya yaitu pekerja migran itu sendiri. Perizinan usaha berbasis resiko yang diamatkan dalam UU No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 secara total mengubah Perizinan Berusaha Berbasi Lisensi P3MI yang diatur dalam UU PPMI.

"Komnas Perempuan menengarai politik hukum UU Cipta Kerja beserta PP No. 5 Tahun 2021 lebih mengarah pada peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan mempertaruhkan kelayakan hidup keamanan dan keselamatan serta kepastian perlindungan hukum kaum pekerja migran Indonesia khususnya perempuan." pungkasnya.

526

Judul Jenazah PMI asal Lombok Tengah akibat kecelakaan laut dipulangkan



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2592873/jenazah-pmi-asal-lombok-tengah-akibat-kecelakaan-laut-dipulangkan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 22:55:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Lalu Karyawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah) Jenazah PMI warga Lombok Tengah yang meninggal di Malaysia dipulangkan hari ini

negative - Cahyaning Widi (Staf Pengelolaan Bandan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram) Tiga jenazah yang dipulangkan, satu jenazah masih dilakukan identifikasi dan korban selamat masih diamankan di Tahanan Imigrasi Johor

positive - Lalu Ali Junaidi (Kepala Desa Barebali) Saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat dan dinas terkait

negative - Lalu Ali Junaidi (Kepala Desa Barebali) Korban Basarudin ini bahkan dari informasi dari keluarga belum satu bulan pulang dari Malaysia dan berangkat lagi

negative - Lalu Ali Junaidi (Kepala Desa Barabali) Hari ini korban langsung dimakamkan

Ringkasan

Tiga jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang meninggal, karena mengalami kecelakaan laut di perairan Johor Malaysia berhasil dipulangkan ke kampung halamannya.

JENAZAH PMI ASAL LOMBOK TENGAH AKIBAT KECELAKAAN LAUT DIPULANGKAN

Tiga jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang meninggal, karena mengalami kecelakaan laut di perairan Johor Malaysia berhasil dipulangkan ke kampung halamannya.

"Jenazah PMI warga Lombok Tengah yang meninggal di Malaysia dipulangkan hari ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Lalu Karyawan di Praya, Jumat.

527

Sementara itu, Staf Pengelolaan Bandan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, Cahyaning Widi mengatakan, tiga jenazah korban tenggelam yang dipulangkan itu yakni Basarudin, Munaan yang merupakan warga Desa Barebali, Kecamatan Batukliang. Selain itu, satu korban lainnya atas nama Rahman warga Desa Montong Terep, Kecamatan Praya.

"Tiga jenazah yang dipulangkan, satu jenazah masih dilakukan identifikasi dan korban selamat masih diamankan di Tahanan Imigrasi Johor," katanya saat mengatarkan jenazah ke rumah duka.

Kepala Desa Barebali Lalu Ali Junaidi menyampaikan ucapan terimakasih atas telah dipulangkan warganya yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan laut di Malaysia.

"Saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat dan dinas terkait," katanya.

Ia mengatakan, awalnya korban berangkat dari Lombok ke Malaysia bulan November melalui Batam bersamaan secara ilegal, karena dokumennya tidak ada yang ditemukan.

"Korban Basarudin ini bahkan dari informasi dari keluarga belum satu bulan pulang dari Malaysia dan berangkat lagi," katanya.

Ia mengatakan, pihak keluarga sempat menasehati korban supaya jangan berangkat dulu, karena cuaca masih ekstrim, namun kedua korban tetap berangkat ke Malaysia, sehingga selang beberapa hari pihaknya mendapatkan informasi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait warganya yang meninggal dunia, karena kecelakaan laut.

Pantau wartawandi rumah duka di Desa Barebali, kedatangan jenazah korban disambut isap tangis keluarganya, karena mereka sangat kehilangan dan beberapa warga terlihat membantu proses pemakaman.

"Hari ini korban langsung dimakamkan," kata Kades.

528

Judul Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Dapat Mencegah Human Trafficking


Newstrend Pembebasan Biaya Bagi PMI

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pembebasan-biaya-penempatan-pekerja-migran-dapat-mencegah-human-trafficking.html

Jurnalis Eko Prasetya

Tanggal 2021-12-17 22:32:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Olivia Chadidjah Salampessy (Wakil Ketua Komnas Perempuan) Upaya pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia ini (bertujuan untuk) pemenuhan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dari jeratan utang, kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang

negative - Olivia Chadidjah Salampessy (Wakil Ketua Komnas Perempuan) Sehingga berupaya dapat menghapus praktik perdagangan orang, kekerasan, dan eksploitasi yang selama ini dilakukan oleh pemberi kerja karena beban biaya yang ditanggung

negative - Olivia Chadidjah Salampessy (Wakil Ketua Komnas Perempuan) Sebagaimana dijamin di dalam Pasal 30 ayat (2), bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan

Ringkasan

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan bahwa pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat mencegah kasus human trafficking atau perdagangan manusia bagi warga negara Indonesia.

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAPAT MENCEGAH HUMAN TRAFFICKING

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan bahwa pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat mencegah kasus human trafficking atau perdagangan manusia bagi warga negara Indonesia.

"Upaya pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia ini (bertujuan untuk) pemenuhan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dari jeratan utang, kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang," kata Olivia ketika menyampaikan sambutan dan membuka

529

diskusi publik bertajuk 'Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komnas Perempuan, dan dipantau dari Jakarta, Jumat.

Pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia, tutur Olivia melanjutkan, meliputi penghapusan biaya terkait pembuatan paspor, jaminan sosial, surat keterangan sehat, pemeriksaan psikologi di dalam negeri, legalisasi perjanjian kerja, visa kerja dan jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), akomodasi, hingga surat keterangan catatan kepolisian.

"Sehingga berupaya dapat menghapus praktik perdagangan orang, kekerasan, dan eksploitasi yang selama ini dilakukan oleh pemberi kerja karena beban biaya yang ditanggung," ucap dia.

Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengandung semangat perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran Indonesia, termasuk zero cost atau nol biaya penempatan.

"Sebagaimana dijamin di dalam Pasal 30 ayat (2), bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan," ujar Olivia.

Olivia menambahkan, merespon adanya tantangan yang berpotensi melemahkan pemenuhan hak konstitusional dan hak asasi manusia perempuan, khususnya perempuan pekerja migran Indonesia, Komnas Perempuan menggelar diskusi publik untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai upaya pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia dan memastikan pelaksanaan kebebasan biaya penempatan PMI.

Dalam sambutannya, Olivia juga telah menegaskan bahwa isu mengenai pekerja migran merupakan salah satu isu prioritas yang memperoleh perhatian Komnas Perempuan pada periode 2020-2024.

[eko].

530

Judul Resmi! Anies Baswedan Naikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen atau Rp 225 Ribu

Nama Media komandobhayangkara.id


Halaman/URL https://www.komandobhayangkara.id/2021/12/resmi-anies-baswedan-naikan-ump-dki.html

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 21:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dan yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854. Hal tersebut diputuskan Anies setelah melalui proses panjang dengan melayangkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

531

RESMI! ANIES BASWEDAN NAIKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN ATAU RP 225 RIBU

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854.

Hal tersebut diputuskan Anies setelah melalui proses panjang dengan melayangkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Anies mengatakan, kebijakan ini dilakukan setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait. Ia pun menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas keadilan.

“Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749," ucapnya, Jumat (17/12/2021).

"Dan yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” tambah Anies.

Anies menyampaikan, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1% tersebut sudah layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Ibu Kota di masa pandemi.

“Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional," terangnya.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” tutup Anies. [ indozone ] Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta./Net

532

Judul Program Kartu Prakerja Dilanjut Tahun 2022, Anggaran Rp 11 Triliun, Ini Syarat dan Cara Daftarnya


Newstrend Kartu Pra Kerja

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/17/program-kartu-prakerja-dilanjut-tahun-2022-anggaran-rp-11-triliun-ini-syarat-dan-cara-daftarnya

Jurnalis Katarina Retri Yudita

Tanggal 2021-12-17 21:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Di tahun ini, Kartu Prakerja yang telah selesai dijalankan oleh manajemen pelaksana dan di malam ini pukul 23.59 WIB, pendaftaran peserta baru akan ditutup sementara dan saya ucapkan sampai jumpa di Program Kartu Pra Kerja Tahun 2022

positive - Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selaku ketua, saya ingin menyampaikan bahwa program (Kartu Prakerja) akan terus dilanjutkan. Ke depan, di tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 11 triliun

Ringkasan

Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan tahun 2022, berikut syarat dan cara daftarnya. Pendaftaran program Kartu Prakerja 2021 ditutup pada Rabu (15/12/2021) pukul 23.59 WIB. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga Hartanto.

PROGRAM KARTU PRAKERJA DILANJUT TAHUN 2022, ANGGARAN RP 11 TRILIUN, INI SYARAT DAN CARA DAFTARNYA

Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan tahun 2022, berikut syarat dan cara daftarnya. Pendaftaran program Kartu Prakerja 2021 ditutup pada Rabu (15/12/2021) pukul 23.59 WIB. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga Hartanto.

Namun, program Kartu Prakerja dipastikan akan kembali dilanjutkan tahun 2022. Untuk program Kartu Prakerja tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp 11 triliun.

533

"Di tahun ini, Kartu Prakerja yang telah selesai dijalankan oleh manajemen pelaksana dan di malam ini pukul 23.59 WIB, pendaftaran peserta baru akan ditutup sementara dan saya ucapkan sampai jumpa di Program Kartu Pra Kerja Tahun 2022," ujarnya dalam Penutupan Program Kartu Prakerja secara virtual, Rabu (15/12/2021).

"Selaku ketua, saya ingin menyampaikan bahwa program (Kartu Prakerja) akan terus dilanjutkan. Ke depan, di tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 11 triliun," sambung Airlangga, dikutip dari Kompas.com.

Untuk itu, ketahui syarat dan cara daftar Kartu Prakerja, dikutip dari prakerja.go.id seperti gelombang sebelumnya.

Syarat mendaftar Kartu Prakerja

1. WNI berusia 18 tahun ke atas

2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal

3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja (seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil).

4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19 5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD 6. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja

Cara daftar Kartu Prakerja

1. Setelah berhasil mendaftar akun dan login ke akun, Anda akan masuk ke dashboard akun.

Namun, Anda hanya bisa melanjutkan pendaftaran dengan mengakses via browser HP.

Apabila Anda mengakses menggunakan komputer, segera masuk ke akun Anda melalui browser HP.

2. Kemudian, pada bagian verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir Anda, lalu klik Lanjutkan.

Selanjutnya, lengkapi data diri Anda dan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai.

Pastikan juga nama lengkap dan nama ibu kandung yang Anda masukkan sudah sesuai.

Apabila data tidak sesuai, Anda dapat menghubungi Dukcapil melalui: - Telepon 1500537; - WhatsApp/SMS 08118005373; atau - Email [email protected].

3. Saat mengunggah foto KTP, perhatikan ketentuan yang tercantum agar proses verifikasi e-KTP Anda berjalan lancar.

Pastikan Anda mengunggah foto yang diambil langsung dari kamera HP.

Apabila data yang Anda masukkan sudah sesuai, langkah berikutnya adalah verifikasi nomor handphone.

Kemudian klik Kirim.

4. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP Anda.

534

Kemudian klik Verifikasi.

5. Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi Anda.

Isilah sampai selesai, apabila sudah selesai klik Oke.

6. Tahap selanjutnya, Anda wajib melakukan Tes Motivasi & Kemampuan Dasar.

Klik Mulai Tes Sekarang.

7. Setelah mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi.

Pendaftaran Anda sedikit lagi selesai dan Anda tinggal mengikuti seleksi Gelombang.

8. Pilih Gelombang yang sesuai dengan domisili Anda, lalu klik Gabung.

Selanjutnya, akan muncul konfirmasi pilihan Gelombang Anda.

Apabila sudah sesuai, klik Ya, Gabung.

9. Kemudian, muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pernyataan.

Anda harus klik Saya Menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya.

10. Tahap pendaftaran selesai.

Anda hanya perlu menunggu pendaftaran yang Anda lakukan dievaluasi.

(Tribunnews.com/Katarina Retri) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia) Artikel lainnya terkait Kartu Prakerja.

535

Judul Polisi Telusuri Dugaan TPPO Pekerja Asal NTB Dalam Insiden Kapal Karam di Malaysia



Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-telusuri-dugaan-tppo-pekerja-asal-ntb-dalam-insiden-kapal-karam-di-malaysia.html

Jurnalis Eko Prasetya

Tanggal 2021-12-17 21:06:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Hari Brata (Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi) Sambil menunggu kabar dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kami dari Polri melakukan upaya penelusuran informasi di lapangan

negative - Hari Brata (Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi) Nantinya kalau BP2MI dapatkan hasil dan ada bukti perbuatan TPPO di NTB, kami pasti dikabarkan. Kalau sudah ada kabar, kami akan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan

Ringkasan

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri perihal dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari insiden korban kapal karam di Perairan Malaysia.

POLISI TELUSURI DUGAAN TPPO PEKERJA ASAL NTB DALAM INSIDEN KAPAL KARAM DI MALAYSIA


"Sambil menunggu kabar dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kami dari Polri melakukan upaya penelusuran informasi di lapangan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, dilansir Antara, Jumat (17/12).

536

Penelusuran informasinya, lanjut Hari, berkaitan dengan adanya kabar korban yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Informasi dari pihak keluarga korban diharapkan bisa membuka tabir dugaan TPPO tersebut.

Kabar kapal karam di Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor, pada Rabu (15/12), pukul 05.00 waktu setempat, diterima oleh BP2MI NTB. Kabar tersebut datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.

Menurut informasi yang diterima, kapal tersebut diduga membawa 50 Warga Negara Indonesia dengan 11 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dan 14 orang selamat. Salah seorang yang selamat, diduga bagian dari sindikat TPPO. Sementara untuk keberadaan 25 orang lainnya, masih belum diketahui.

Perihal kabar tersebut, BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut tersebut. BP2MI NTB menduga pemberangkatan PMI secara non-prosedural itu melibatkan banyak pihak. Ada dugaan sindikat yang melibatkan banyak jalur persinggahan mulai dari asal keberangkatan hingga lokasi pengiriman akhir menuju Malaysia.

Perihal upaya tersebut, Hari menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan dari kabar penelusuran BP2MI NTB.

"Nantinya kalau BP2MI dapatkan hasil dan ada bukti perbuatan TPPO di NTB, kami pasti dikabarkan. Kalau sudah ada kabar, kami akan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan," ujarnya.

[eko].

537

Judul Menaker Ida Minta Perusahaan Terapkan Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja

Nama Media radarbangsa.com


Halaman/URL https://www.radarbangsa.com/news/35841/menaker-ida-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-bagi-pekerja

Jurnalis M. Isa

Tanggal 2021-12-17 21:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER IDA MINTA PERUSAHAAN TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH BAGI PEKERJA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat 17 Desember 2021

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya. Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.

Selain itu, lanjut Menaker Ida, penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya, "Adil bagi perusahaan karena upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam mencapai tujuan perusahaan, namun upah tersebut juga layak bagi penerimanya," lanjutnya.

538

Sedangkan adil bagi pekerja, kata Ida, yakni pekerja yang memiliki nilai jabatan yang setara mendapatkan upah yang sama, atau pekerja yang mempunyai nilai jabatan yang tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi.


539

Judul Senator Riri Minta Pemerintah Beri Penghargaan Pahlawan Devisa Indonesia



Halaman/URL https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1296412/senator-riri-minta-pemerintah-beri-penghargaan-pahlawan-devisa-indonesia

Jurnalis Roki EP

Tanggal 2021-12-17 20:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Hj Riri Damayanti John Latief (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Yang dihasilkan pekerja migran untuk Indonesia bukan satu dua triliun, tapi ratusan triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Mereka memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi negara. Hari Migran Internasional layak dirayakan di Indonesia

positive - Hj Riri Damayanti John Latief (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Saya mendengar banyak kisah inspiratif dari pekerja migran ini betapa mereka rata-rata memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam membantu sanak saudara mereka di Indonesia yang kesulitan. Dimanapun mereka berada, mereka layak mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari negara

neutral - Hj Riri Damayanti John Latief (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Kejadian memilukan seperti ini jangan sampai terulang. Semua pekerja migran yang berangkat keluar selain diberikan perlindungan yang memadai juga harus dibekali dengan agama dan edukasi yang baik agar mereka bisa bermoral dan juga bisa melindungi diri sendiri

negative - Hj Riri Damayanti John Latief (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Negara-negara maju sendang mengalami krisis kelangkaan pekerja. Ini sebenarnya peluang. Terutama bila yang membutuhkan adalah negara yang ramah dan menjunjung tinggi martabat pekerja Indonesia. Tapi jangan kirim yang rentan. Pemerintah harus tegas sejak awal

Ringkasan

Besok, Sabtu (18/12/2021), diperingati sebagai Hari Migran Internasional. Sekedar informasi, guna memperingati Hari Migran Internasional 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menyelenggarakan lomba video inspiratif bertema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh".

540

SENATOR RIRI MINTA PEMERINTAH BERI PENGHARGAAN PAHLAWAN DEVISA INDONESIA

Besok, Sabtu (18/12/2021), diperingati sebagai Hari Migran Internasional. Sebuah momen yang menjadi bentuk penghargaan untuk para pekerja migran di dunia, termasuk pekerja migran di Indonesia. Berbagai kegiatan digelar untuk memperingati hari tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, pekerja migran adalah pahlawan devisa yang selayaknya diperlakukan hormat oleh negara dengan mendapatkan perlindungan yang utuh dan perlakuan istimewa.

"Yang dihasilkan pekerja migran untuk Indonesia bukan satu dua triliun, tapi ratusan triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Mereka memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi negara. Hari Migran Internasional layak dirayakan di Indonesia," kata Riri pada Jumat, (17/12/2021).

Senator Bengkulu ini mengutarakan, tak hanya memberikan sumbangsih yang besar, jumlah pekerja migran Indonesia pun sangat banyak, lebih dari 8 juta orang termasuk dari Bengkulu yang menyebar di berbagai negara.

"Saya mendengar banyak kisah inspiratif dari pekerja migran ini betapa mereka rata-rata memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam membantu sanak saudara mereka di Indonesia yang kesulitan. Dimanapun mereka berada, mereka layak mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari negara," ungkap Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini.

Lebih lanjut Senator Riri juga menyesali adanya pemberitaan negatif mengenai adanya pekerja migran asal Bengkulu yang ditangkap kepolisian Taiwan setelah membunuh pacarnya sesama migran Indonesia karena alasan asmara.

"Kejadian memilukan seperti ini jangan sampai terulang. Semua pekerja migran yang berangkat keluar selain diberikan perlindungan yang memadai juga harus dibekali dengan agama dan edukasi yang baik agar mereka bisa bermoral dan juga bisa melindungi diri sendiri," tegas Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini.

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menambahkan, tak kalah penting untuk segera dilakukan saat ini adalah hendaknya pemerintah segera melacak keberadaan pekerja migran masuk kategori rentan.

"Negara-negara maju sendang mengalami krisis kelangkaan pekerja. Ini sebenarnya peluang. Terutama bila yang membutuhkan adalah negara yang ramah dan menjunjung tinggi martabat pekerja Indonesia. Tapi jangan kirim yang rentan. Pemerintah harus tegas sejak awal," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Sekedar informasi, guna memperingati Hari Migran Internasional 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menyelenggarakan lomba video inspiratif bertema "PMI Tangguh Indonesia Tumbuh".

Video berisi cerita inspiratif yang dimiliki oleh para Pekerja Migran Indonesia yang dinilai langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan sutradara film inspiratif, Sony Gaokasak. Pemenang akan diumumkan besok, 18 Desember 2021.

541

Judul Kalender Libur 2022, Cek Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama di Sini!


Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022

Halaman/URL https://kumparan.com/berita-terkini/kalender-libur-2022-cek-jadwal-libur-nasional-dan-cuti-bersama-di-sini-1x7yp5FiXmt

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 20:27:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Kalender libur 2022 merupakan salah satu hal yang biasanya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat untuk merencanakan kegiatan liburan mendatang di tahun yang baru. Jadwal libur 2022 sudah bisa diketahui melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh pemerintah. Jadwal libur 2022 ini ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB yang juga ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KALENDER LIBUR 2022, CEK JADWAL LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DI SINI!

Kalender libur 2022 merupakan salah satu hal yang biasanya sudah dinanti-nanti oleh masyarakat untuk merencanakan kegiatan liburan mendatang di tahun yang baru. Jadwal libur 2022 sudah bisa diketahui melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh pemerintah.

Jadwal libur 2022 tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Kalender Libur 2022 dan Cuti Bersama

Daftar libur nasional 2022

Sabtu, 1 Januari 2022: Tahun baru Masehi 2022

Selasa, 1 Februari 2022: Tahun baru Imlek 2573

Senin, 28 Februari 2022: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Kamis, 3 Maret 2022: Hari suci Nyepi tahun baru Saka 1544

Jumat, 15 April 2022: Wafat Isa Almasih

542

Minggu, 1 Mei 2022: Hari Buruh Internasional

Senin-Selasa, 2-3 Mei 2022: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah

Senin, 16 Mei 2022: Hari Raya Waisak 2566 BE

Kamis, 26 Mei 2022: Kenaikan Isa Almasih

Rabu, 1 Juni 2022: Hari lahir Pancasila

Sabtu, 9 Juli 2022: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah

Sabtu, 30 Juli 2022: Tahun baru Islam 1444 Hijriyah

Rabu, 17 Agustus 2022: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Sabtu, 8 Oktober 2022: Maulid Nabi Muhammad SAW

Minggu, 25 Desember 2022: Hari Raya Natal

Jadwal libur 2022 ini ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB yang juga ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara mengenai jadwal cuti bersama, sejauh ini memang belum ada keputusan terkait penetapan cuti bersama 2022. Ini dikarenakan pemerintah masih akan melihat situasi Covid-19 di tahun depan. Penetapan cuti bergantung pada perkembangan pandemi.

Pelaksanaan hari libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun Kementerian PANRB akan menyiapkan peraturan mengenai cuti bersama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalender libur 2022 mengatur larangan hingga sanksi bagi ASN yang bepergian. Larangan cuti bersama ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut buku Hukum Ketenagakerjaan, Lanny Ramli, 2020, perlu diketahui bahwa pegawai yang diperbolehkan cuti adalah mereka yang sakit, harus melahirkan atau alasan penting lainnya. Pegawai yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi. (DNR)

543

Judul Terapkan Kebijakan Pengarustamaan Gender, Menaker Raih PIMTI Awards 2021


Newstrend Penghargaan IPIMTI Awards Tahun 202

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/17/201513/terapkan-kebijakan-pengarustamaan-gender-menaker-raih-pimti-awards-2021

Jurnalis Fabiola Febrinastri

Tanggal 2021-12-17 20:15:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan apresiasi atas penghargaan IPIMTI Awards Tahun 2021 dari Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia. Penghargaan ini sebagai bentuk penghargaan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang telah menerapkan kebijakan pengarustamaan gender melalui penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di atas 30 persen.

TERAPKAN KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN GENDER, MENAKER RAIH PIMTI AWARDS 2021

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan apresiasi atas penghargaan IPIMTI Awards Tahun 2021 dari Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia. Penghargaan ini sebagai bentuk penghargaan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang telah menerapkan kebijakan pengarustamaan gender melalui penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di atas 30 persen.

"Penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya hingga menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya," kata Menaker Ida, didampingi Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; dan Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani saat menerima Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia di Kantor Kemnaker, Jumat (17/12/2021).

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dapat menjadi wadah bagi perempuan Indonesia untuk dapat mengakselerasi tujuan dari pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

"Saya meminta Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dapat mempererat silaturahmi antara sesama anggota PIMTI di seluruh Kementerian/Lembaga dengan mengembangkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan," katanya.

544

Ida juga menyebut, Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia memiliki peranan yang besar dalam mendayagunakan potensi perempuan Indonesia agar berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi di masyarakat dengan menyusun program dan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi nyata," ujarnya.

Presidium Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan, IPIMTI Awards ini sebagai apresiasi kepada pimpinan kementerian/lembaga yang telah konsisten menerapkan kebijakan afirmatif bagi perempuan untuk mewujudkan Sustainable Development Gender Equality.

"Perlunya apresiasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dalam mendorong keterlibatan perempuan utamanya kepada ASN yang memiliki posisi strategis di pemerintahan," ucap Sri Puguh.

545

Judul NTB dan Dua Kisah Pilu dalam Rentang Dua Minggu



Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2021/ntb-dan-dua-kisah-pilu-dalam-rentang-dua-minggu/

Jurnalis Editor : Ilham Safutra

Tanggal 2021-12-17 20:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hj Sitti Rohmi Djalilah (Wakil Gubernur NTB) Makanya, tidak boleh lagi ke depan begini. Berangkat unprocedural

negative - Hj Sitti Rohmi Djalilah (Wakil Gubernur NTB) Bahkan, Kadus atau Kades akan dapat sanksi, kalau ada palsukan data

Ringkasan

Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya dilakukan untuk menekannya, termasuk menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan kabupaten/kota terkait perlindungan PMI. Hanya, seperti dilansir Lombok Post, sampai saat ini kesepakatan itu baru sebatas di atas kertas. Belum mampu membendung keberangkatan warga NTB untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.

NTB DAN DUA KISAH PILU DALAM RENTANG DUA MINGGU

Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya dilakukan untuk menekannya, termasuk menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan kabupaten/kota terkait perlindungan PMI.

Hanya, seperti dilansir Lombok Post, sampai saat ini kesepakatan itu baru sebatas di atas kertas. Belum mampu membendung keberangkatan warga NTB untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Cerita pilu mereka yang meninggal saat hendak memasuki Malaysia bahkan terjadi hanya dalam rentang waktu dua pekan Desember tahun ini. Pada Sabtu (4/12) dua pekan lalu, tiga jenazah

546

PMI asal NTB ditemukan terdampar di perairan timur Semenanjung sekitar Mersing dan Tanjung Bedil, Johor. Seluruhnya berasal dari Lombok Tengah.

Mereka menumpang kapal laut dari sekitar perairan Kepulauan Riau. Kemudian, 500 meter sebelum garis pantai, seluruh penumpang dipaksa terjun dan berenang menuju pantai. Ketiga korban tersebut meninggal diduga kelelahan dan tidak mampu berenang.

Kemudian, Rabu (15/12), kapal yang membawa sekitar 50 WNI yang oleh pihak Malaysia disebut berasal dari Lombok karam di perairan Johor. Korban meninggal berjatuhan dan sebagian lainnya belum ditemukan.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, hampir 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan atau bahkan hingga meninggal dunia berangkat secara tidak prosedural. ”Makanya, tidak boleh lagi ke depan begini. Berangkat unprocedural,” kata Rohmi.

MoU provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan bisa menggerakkan aparatur desa maupun dusun untuk lebih proaktif. Memberikan pelindungan kepada warga desa yang ingin menjadi PMI. ”Bahkan, Kadus atau Kades akan dapat sanksi, kalau ada palsukan data,” tegasnya.

Sejauh ini, Malaysia masih menutup pintu untuk pekerja. Namun, masih banyak PMI, terutama dari NTB, yang mencoba masuk.

547

Judul Implementasikan Kesetaraan Gender, Menaker Raih IPIMTI Awards 2021


Newstrend Penghargaan IPIMTI Awards Tahun 202

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5859951/implementasikan-kesetaraan-gender-menaker-raih-ipimti-awards-2021

Jurnalis Atta Kharisma

Tanggal 2021-12-17 20:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima penghargaan IPIMTI Awards 2021 atas upayanya dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender lewat penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di atas 30%. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia hari ini di Kantor Kemnaker.

IMPLEMENTASIKAN KESETARAAN GENDER, MENAKER RAIH IPIMTI AWARDS 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima penghargaan IPIMTI Awards 2021 atas upayanya dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender lewat penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di atas 30%. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia hari ini di Kantor Kemnaker.

"Penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya hingga menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Dalam menerima penghargaan tersebut, Ida turut didampingi oleh Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang, dan Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani.

Ida menekankan Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dapat menjadi wadah bagi perempuan Indonesia untuk dapat mengakselerasi tujuan dari pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

"Saya meminta Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dapat mempererat silaturahmi antara sesama anggota PIMTI di seluruh Kementerian/Lembaga dengan mengembangkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan," tuturnya.

548

Ida juga mengatakan Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia memiliki peranan yang besar dalam memberdayakan potensi perempuan Indonesia hingga dapat berkontribusi secara nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi di masyarakat dengan menyusun program dan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi nyata," ujarnya.

Sementara itu, Presidium Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Sri Puguh Budi Utami menerangkan IPIMTI Awards merupakan bentuk apresiasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga yang telah konsisten menerapkan kebijakan afirmatif bagi perempuan untuk mewujudkan Sustainable Development Gender Equality.

"Perlunya apresiasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dalam mendorong keterlibatan perempuan utamanya kepada ASN yang memiliki posisi strategis di pemerintahan," pungkasnya.

549

Judul Tanda Baru 2,7 Juta Penerima BSU Tahap 5 - 6 Desember, Ini 4 Status yang Tentukan BLT Subsidi Gaji Kapan Cair



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703258057/tanda-baru-27-juta-penerima-bsu-tahap-5-6-desember-ini-4-status-yang-tentukan-blt-subsidi-gaji-kapan-cair?page=all


Tanggal 2021-12-17 19:52:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Simak tanda baru 2,7 juta penerima BSU tahap 5 dan 6 Desember yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, ini 4 status yang tentukan BLT Subsidi Gaji kapan cair. Adapun rincian BLT Subsidi Gaji yang cair tersebut, yakni 2 juta penerima BSU tahap 5 yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, dan 700 ribu penerima BSU tahap 6.

TANDA BARU 2,7 JUTA PENERIMA BSU TAHAP 5 - 6 DESEMBER, INI 4 STATUS YANG TENTUKAN BLT SUBSIDI GAJI KAPAN CAIR

Simak tanda baru 2,7 juta penerima BSU tahap 5 dan 6 Desember yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, ini 4 status yang tentukan BLT Subsidi Gaji kapan cair. Adapun rincian BLT Subsidi Gaji yang cair tersebut, yakni 2 juta penerima BSU tahap 5 yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, dan 700 ribu penerima BSU tahap 6.

Rencananya, BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6 Desember 2021 cair hingga 20 Desember 2021 ke pekerja. Artinya masih ada waktu 3 hari untuk mengeklaim BSU. BLT Subsidi Gaji sendiri merupakan program Kemnaker yang bertujuan untuk membantu pekerja bertahan di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya BSU.

Apabila masuk daftar penerima BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6, pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan bakal dapat BSU sebesar Rp1 juta untuk sekali cair. Seperti diketahui pada tahun 2021 ini, ada 10,3 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Jumlah kuota BSU itu terdiri dari kuota eksisting dan tambahan.

BLT Subsidi Gaji merupakan bantuan Kemnaker untuk pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat BSU, agar beban penerima terbantu di tengah pandemi COVID-19.

550

Adapun syarat untuk dapat BSU yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, yakni WNI, pekerja penerima upah, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, hingga gaji paling banyak Rp3,5 juta. Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana kepesertaannya wajib aktif hingga 30 Juni 2021.

Berikut cara cek status pencairan BLT Subsidi Gaji :

1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki

2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi

3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada

4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan

5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak Berikut 4 status yang bakal diterima penerima BLT Subsidi Gaji : Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BLT Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Artinya proses transfer dilakukan usai administrasi penetapan selesai.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Tak lama lagi, BSU cair.

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.


Sebenarnya, ada 2 link cek penerima BSU Subsidi Gaji. Selain Kemnaker, terdapat link untuk cek daftar penerima BLT yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kini ada pemberitahuan terbaru yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika lolos jadi penerima BSU, akan dapat notifikasi langsung dari lembaga tersebut.

Cara pencairannya pun mudah. Tinggal mengisi formulir yang disediakan HR dari BPJS Ketenagakerjaan, nantinya BSU bakal langsung dicairkan. Sisipkan KTP sebagai syarat pembukaan rekening Himbara.

Demikian adalah tanda baru 2 juta penerima BSU tahap 5 dan 6 Desember yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan, ini 4 status yang tentukan BLT Subsidi kapan cair.***.

551

Judul Kemnaker akan Percepat Penyaluran Dana Perluasan BSU Untuk 1,7 Juta Penerima

Nama Media bali.tribunnews.com


Halaman/URL https://bali.tribunnews.com/2021/12/17/kemnaker-akan-percepat-penyaluran-dana-perluasan-bsu-untuk-17-juta-penerima

Jurnalis Harun Ar Rasyid

Tanggal 2021-12-17 19:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


negative - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat targer untuk menyalurkan dana bantuan subsidi upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima perluasan BSU tahun 2021 rampung di akhir bulan Desember ini. Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut perluasan penyaluran ini merupakan penyaluran tahap kedua, setelah Kemnaker berhasil merampungkan penerima BSU tahap pertama pada September lalu.

KEMNAKER AKAN PERCEPAT PENYALURAN DANA PERLUASAN BSU UNTUK 1,7 JUTA PENERIMA

Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah Utami TRIBUN-BALI.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat targer untuk menyalurkan dana bantuan subsidi upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima perluasan BSU tahun 2021 rampung di akhir bulan Desember ini.

552

Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut perluasan penyaluran ini merupakan penyaluran tahap kedua, setelah Kemnaker berhasil merampungkan penerima BSU tahap pertama pada September lalu.


Perluasan ini adalah hasil evaluasi Kemnaker, karena penyaluran sebelumnya hanya diberikan kepada pekerja terdampak PPKM Darurat di 28 provinsi.



"Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU," ujarnya.

Berita Nasional Lainnya.

553

Judul Kabar Gembira! Anies Revisi UMP DKI Jakarta Naik Rp225 ribuan dari Sebelumnya Cuma Rp37 ribu

Nama Media era.id


Halaman/URL https://era.id/nasional/83125/kabar-gembira-anies-revisi-ump-dki-jakarta-naik-rp225-ribuan-dari-sebelumnya-cuma-rp37-ribu

Jurnalis Gabriella Thesa Widiari

Tanggal 2021-12-17 19:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Merevisi dan menaikkan UMP 2022 sebesar Rp4.641.854, naik 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Dia memutuskan menaikan UMP 2022 sebanyak 5,1 persen atau Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan begitu, UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar Rp37.749 dari UMP 2021, sehingga total UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935.

KABAR GEMBIRA! ANIES REVISI UMP DKI JAKARTA NAIK RP225 RIBUAN DARI SEBELUMNYA CUMA RP37 RIBU

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Dia memutuskan menaikan UMP 2022 sebanyak 5,1 persen atau Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan begitu, UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.641.854.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar Rp37.749 dari UMP 2021, sehingga total UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935.

554

"Merevisi dan menaikkan UMP 2022 sebesar Rp4.641.854, naik 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari UMP tahun 2021," kata Anies dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/12/2021).

Balai Kota DKI Digeruduk Massa Buruh, Anies Langsung Temui Pendemo: Saya Terbiasa Bekerja Menyelesaikan Masalah.

Indonesia Raya Menggema di Balai Kota, Buruh Tuntut Revisi UMP Anies Janji Surati Menaker Soal UMP Saat Bertemu Buruh, Ferdinand: Gubernur Doyan Lepas Tangan Anies mengatakan, revsi dan kenaikan UMP 2022 ini telah memalui proses panjang setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayangkan surat kepada Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022.

Kebijakan tersebut juga dilakukan setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait. Anies berharap, hal ini dapat mendorong daya beli masyarakat.

"Yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies.

Dia juga berharap, kenaikan UMP 2022 yang sudah direvisi ini membantu masyarakat Jakarta untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti untuk membeli beras, daging ayam, telur, dan susu.

Anies mengatakan, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen tersebut sudah layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Ibu Kota di masa pandemi.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

Tag: anies baswedan UMP DKI Jakarta DIrevisi

555

Judul Penetapan UMK Mataram menunggu pengesahan Gubernur NTB

Nama Media mataram.antaranews.com


Halaman/URL https://mataram.antaranews.com/berita/179845/penetapan-umk-mataram-menunggu-pengesahan-gubernur-ntb

Jurnalis Nirkomala

Tanggal 2021-12-17 19:10:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Beberapa perusahaan sudah ada bertanya tentang tembusan pengesahan UMK Mataram tahun 2022. Mereka memang membutuhkan itu sebagai acuan alokasi anggaran upah karyawan tahun depan

neutral - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Sekarang, pengesahan penetapan UMK oleh Gubernur NTB tidak bisa satu-satu, tapi harus kolektif dengan kabupaten/kota lainnya di NTB

negative - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tahun 2021 rata-rata Rp1.197.000 per kapita, sedangkan Mataram Rp1.882.000 per kapita

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, menyebutkan usulan penetapan upah minimum kota (UMK) Mataram tahun 2022 sebesar Rp2.416.953 masih menunggu pengesahan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.

PENETAPAN UMK MATARAM MENUNGGU PENGESAHAN GUBERNUR NTB


Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Jumat, mengatakan, sebelum adanya pengesahan dari Gubernur NTB, UMK belum dapat diserahkan ke semua perusahaan sebagai dasar pembahasan anggaran mereka tahun 2022 sebab per 1 Januari 2022, upah karyawan harus sesuai UMK tersebut.

556

"Beberapa perusahaan sudah ada bertanya tentang tembusan pengesahan UMK Mataram tahun 2022. Mereka memang membutuhkan itu sebagai acuan alokasi anggaran upah karyawan tahun depan," katanya.

Menurut Rudi, pengesahan UMK kali ini relatif lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, karena pengesahan UMK kabupaten/kota di NTB tahun ini dilakukan secara kolektif.

Artinya, meskipun Kota Mataram telah menyerahkan SK Wali Kota Mataram terkait usulan penetapan UMK tahun 2022 sebelum batas akhir, namun untuk pengesahan tetap harus menunggu kabupaten/kota lain yang belum.

"Sekarang, pengesahan penetapan UMK oleh Gubernur NTB tidak bisa satu-satu, tapi harus kolektif dengan kabupaten/kota lainnya di NTB," katanya.

Rudi menampik, keterlambatan pengesahan UMK Mataram kali ini bukan karena UMK tahun 2022 di Kota Mataram naik signifikan hingga 10 persen yakni dari UMK tahun 2021 sebesar Rp2.184.450 menjadi Rp2.416.953. Bahkan kenaikan itu menjadi kenaikan tertinggi di daerah ini.

Untuk besaran kenaikan UMK, kata Rudi, prinsipnya tidak ada masalah. Karena itu sesuai dengan aturan dan parameter salah satunya tingkat konsumsi masyarakat Kota Mataram jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsumsi NTB.

"Konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tahun 2021 rata-rata Rp1.197.000 per kapita, sedangkan Mataram Rp1.882.000 per kapita," katanya menjelaskan.

557

Judul Negosiasi Diterima, Anies Revisi Kenaikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 persen

Nama Media kalbar.suara.com


Halaman/URL https://jakarta.suara.com/read/2021/12/17/190124/negosiasi-diterima-anies-revisi-kenaikan-ump-dki-2022-jadi-51-persen

Jurnalis Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih

Tanggal 2021-12-17 19:01:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Upaya melakukan negosiasi ulang formula kenaikan atau UMP berbuah manis. Anies akhirnya menaikkan nilai UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

NEGOSIASI DITERIMA, ANIES REVISI KENAIKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN

Upaya melakukan negosiasi ulang formula kenaikan atau UMP berbuah manis. Anies akhirnya menaikkan nilai UMP 2022 menjadi 5,1 persen. Pada awalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp38 ribu. Keputusan itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.


Namun, Anies merasa kenaikan nilai UMP di Jakarta terlalu kecil. Pasalnya, kondisi perekonomian di ibu kota dinilainya sudah bisa menaikan UMP yang lebih tinggi. Akhirnya, ia pun melayangkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk negosiasi formula penentuan nilai UMP. Setelah mendapat balasan, akhirnya Anies resmi menambah nilai kenaikan UMP dari hanya Rp38 ribu jadi Rp225.667.

“Dengan kenaikan Rp 225.557, per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp 37.749," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Ia pun berharap kenaikan UMP yang lebih besar bisa membantu pemulihan ekonomi di Jakarta yang sempat terpuruk karena pandemi Covid-19.

558

"Dan yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” katanya.

Anies menilai, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen tersebut sudah layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Ibu Kota di masa pandemi.

“Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional," ungkapnya.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” tambah Anies.

Sebagai informasi, kenaikan 5,1 persen atau sebesar Rp 225.557,- setara dengan 2 kilogram daging, 5 kilogram telur, 20 liter beras, dan penunjang biaya transportasi (motor) 30 liter.

Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen.

Rata-rata inflasi nasional selama Januari – November 2021 sebesar 1,30 persen. Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021) rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6 persen.

559

Judul Menaker: Skala Upah untuk Selesaikan Masalah UMP



Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211217181817-92-735484/menaker-skala-upah-untuk-selesaikan-masalah-ump

Jurnalis Jumat, 17 Dec 2021 18:28 WIB

Tanggal 2021-12-17 18:28:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan upah minimum serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas


Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kebijakan struktur upah dan skala upah alias SUSU bertujuan untuk menyelesaikan persoalan upah minimum provinsi ( UMP ). Pasalnya, upah minimum seharusnya diterapkan bagi pekerja baru, sementara upah berdasarkan SUSU untuk pekerja di atas satu tahun.

MENAKER: SKALA UPAH UNTUK SELESAIKAN MASALAH UMP

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kebijakan struktur upah dan skala upah alias SUSU bertujuan untuk menyelesaikan persoalan upah minimum provinsi ( UMP ).

Pasalnya, upah minimum seharusnya diterapkan bagi pekerja baru, sementara upah berdasarkan SUSU untuk pekerja di atas satu tahun.

Untuk itu, pemberian upah kepada pekerja di atas satu tahun seharusnya tidak bisa menggunakan upah minimum lagi. Namun, mengacu pada SUSU yang berbasiskan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan upah minimum serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," ucap Ida dalam keterangan resmi.

560

Selain untuk menyelesaikan masalah upah minimum, Ida mengatakan pemberian upah berdasarkan SUSU sejatinya lebih adil. Pasalnya, pada SUSU, upah ditentukan menurut bobot jabatan, profesionalisme, hingga produktivitas.

Dengan skema ini, sambungnya, perusahaan bisa memberi upah sesuai kontribusi pekerja, sehingga lebih adil dan layak bagi pekerja. Begitu juga dengan pekerja, upah yang didapat sesuai jabatannya.

"Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," ujarnya.

Di sisi lain, SUSU membuat perusahaan bisa melakukan perencanaan biaya, pemberian upah secara kompetitif dalam rangka memotivasi pekerja, hingga peningkatan kualitas pekerja. Untuk itu, ia meminta seluruh perusahaan di Indonesia agar menerapkan pemberian upah berdasarkan SUSU kepada pekerja.

561

Judul Ahli Waris Seorang Guru Menerima Santuan Ratusan Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

Nama Media sindonews.com

Newstrend Beasiswa Pendidikan Anak Peserta JKK JKM

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/631433/94/ahli-waris-seorang-guru-menerima-santuan-ratusan-juta-dari-bpjs-ketenagakerjaan-1639735968

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 18:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar.

AHLI WARIS SEORANG GURU MENERIMA SANTUAN RATUSAN JUTA DARI BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar.

Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12/2021).

Zainudin dalam sambutannya mengatakan, dirinya mewakili manajemen BPJamsostek menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya guru dari Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta (Labschool) tersebut.

Mendiang merupakan peserta aktif BPJamsostek sejak September 2015 dan terdaftar di keseluruhan program Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepergiannya meninggalkan istri dan tiga orang anak.

562

“Kami BPJamsostek menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya,” tutur Zainudin.

Ia kemudian membagikan cerita mengharukan sesaat sebelum almarhum meninggal dunia. Guru yang dikenal sebagai seorang pengajar yang baik dan disayangi oleh murid-muridnya ini masih sempat untuk berpamitan melalui pesan yang dikirim kepada muridnya. “Sukses selalu ya buat teman-teman semua kelas X MIPA 4, semoga teman-teman menjadi MIPA terbaik, goodbye, sampai ketemu kembali,” katanya membacakan pesan terakhir yang dikirim oleh mendiang.

Usai memberikan santunan secara simbolis, Zainudin mengatakan bahwa pihaknya akan berfokus memberikan sosialisasi serta edukasi kepada calon peserta dari sektor pekerja bukan penerima upah (BPU) atau biasa disebut pekerja informal untuk memahami serta mendaftarkan diri.

“Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud,” ujarnya.

Zainudin berharap peran penting seluruh pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja hingga pekerja itu sendiri, untuk bersama-sama memastikan para pekerjanya mendapatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mewakili pihak sekolah, Achmad Sofyan Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJamsostek yang sudah hadir memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris dari salah satu guru terbaik di sekolah tempat dirinya mengabdi, walau tidak bisa menggantikan sosok kepala keluarga, dirinya berharap santunan yang diberikan akan membantu keluarga melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia almarhum.

563

Judul Tersisa 700 Orang! Penyaluran BSU Hampir Memenuhi Target, Cek Status Penerima dan Kapan Cair BLT Subsidi Gaji



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703256847/tersisa-700-orang-penyaluran-bsu-hampir-memenuhi-target-cek-status-penerima-dan-kapan-cair-blt-subsidi-gaji?page=all

Jurnalis Kamila Astrilia

Tanggal 2021-12-17 18:11:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Penyaluran BSU Desember 2021 tahap perluasan hampir memenuhi target. Cek status kapan cair BLT Subsidi Gaji lewat link BPJS Ketenagakerjaan. Kemnaker resmi melakuan perluasan cakupan penerima BSU pada Desember 2021 dan ditandai dengan keluarnya Peraturan Menaker Nomor 21 tahun 2021 pada 8 Desember 2021 lalu yang berisi gubahan aturan penyaluran BLT Subsidi Gaji sebelumnya.

TERSISA 700 ORANG! PENYALURAN BSU HAMPIR MEMENUHI TARGET, CEK STATUS PENERIMA DAN KAPAN CAIR BLT SUBSIDI GAJI

Penyaluran BSU Desember 2021 tahap perluasan hampir memenuhi target. Cek status kapan cair BLT Subsidi Gaji lewat link BPJS Ketenagakerjaan. Kemnaker resmi melakuan perluasan cakupan penerima BSU pada Desember 2021 dan ditandai dengan keluarnya Peraturan Menaker Nomor 21 tahun 2021 pada 8 Desember 2021 lalu yang berisi gubahan aturan penyaluran BLT Subsidi Gaji sebelumnya.

Hingga kini, dari total target perluasan sebanyak 1,7 juta penerima, Kemnaker telah menyelesaikan penyaluran kepada hampir kepada 1 juta pekerja di Indonesia.

Artinya, kuota BSU masih tersisa kurang lebih untuk 700 pekerja dari seluruh penjuru Tanah Air yang namanya telah diusulkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya pemerintah telah menyalurkan BSU 2021 kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan penyaluran tersebut sudah dilakukan untuk 6,7 juta orang.

Pemerintah kemudian melakukan perluasan cakupan dengan memperbesar wilayah cakupan dan menambahkan 1,7 juta orang sebagai target penerima subsidi upah pada regulasi Permenaker yang terbaru.

564

Rencananya, penyaluran BSU akan terus dikebut pada bulan ini agar penerima segera dapat merasakan manfaat dari program BSU. Batas waktu yang diberikan Kemnaker untuk dapat kalim BSU yakni hingga tanggal 20 Desember mendatang.

Secara total, ada 10,4 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji tahap 1 sampai 6. Simak cara cek daftar penerima BSU.

Jika masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji tahap 5 dan 6, pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan akan dapat BSU sebanyak Rp1 juta.

Pekerja yang ingin melihat status penerima BLT Subsidi Gaji bisa mengecek melalui link BPJS Ketenagakerjaan seperti berikut: - Kunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id - Masukan NIK, Nama Lengkap dan Tanggal lahir - Klik kotak informasi "I'm Not a Robot" - Klik lanjutkan Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa pekerja termasuk penerima BLT Subsidi Gaji atau bukan termasuk daftar penerima bantuan BSU.

Pada lama tersebut pula, penerima dapat melakukan check apakah dana BSU miliknya sudah berstatus cair atau belum.

Terkait mekanisme pencairan, Kemnaker akan menyalurkan BSU melalui rekening bank Himbara yang dimiliki setiap penerima. Namun, jika penerima pengguna bank Non-Himbara, Kemnaker memberikan alternatif solusi.

Jika rekening yang dimiliki bukan Himbara, pekerja dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan atau Human Resource Development (HRD).

Hal tersebut terkait aktivasi rekening bank BUMN secara kolektif. Jika rekeningmu merupakan bank negara, tinggal tunggu waktu saja terkait pencairannya.

Demikian informasi mengenai penyaluran BSU yang hampir memenuhi target serta cara cek penerima dan kapan cair BLT Subsidi Gaji di link BPJS Ketenagakerjaan.***.

565

Judul Anies Revisi Nilai UMP Jakarta Naik 5,1 Persen, Jadi Rp4.641.854


Newstrend UMP DKI 2022

Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/anies-revisi-nilai-ump-jakarta-naik-51-persen-jadi-rp4641854.html

Jurnalis Yunita Amalia

Tanggal 2021-12-17 18:08:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854. Anies mengatakan, kenaikan UMP ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

ANIES REVISI NILAI UMP JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN, JADI RP4.641.854

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854. Anies mengatakan, kenaikan UMP ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ucap Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12).

Anies menegaskan, kebijakan ini diambil setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait.

566

Dia juga menambahkan, azas keadilan menjadi dasar penting Anies merevisi formulasi kenaikan upah bagi para buruh. Anies berharap dengan kenaikan upah, cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari para buruh seperti daging ayam, telur, susu, beras.

Anies juga menyampaikan, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen merupakan angka yang layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Jakarta kala pandemi.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Anies.

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, diungkapkan pula bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, untuk inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Berdasarkan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

[lia].

567

Judul Tragedi Kapal Karam di Malaysia, Ayah Korban: Kalau Tertangkap Bisa Dikembalikan, jika Meninggal Dipulangkan



Halaman/URL https://medan.kompas.com/read/2021/12/17/180734078/tragedi-kapal-karam-di-malaysia-ayah-korban-kalau-tertangkap-bisa-dikembalikan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 18:07:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Jaryanto (47), ayah salah satu korban kapal yang karam di perairan Malaysia, Andy Maulana, berharap anaknya itu selamat.

TRAGEDI KAPAL KARAM DI MALAYSIA, AYAH KORBAN: KALAU TERTANGKAP BISA DIKEMBALIKAN, JIKA MENINGGAL DIPULANGKAN

Jaryanto (47), ayah salah satu korban kapal yang karam di perairan Malaysia, Andy Maulana, berharap anaknya itu selamat.

"Kami berharap selamat, sehat. Kalau tertangkap bisa dikembalikan, misal sampai meninggal bisa dipulangkan dengan lancar," harap Jaryanto saat ditemui di rumahnya Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (17/12/2021) Sementara itu, kontak terakhir dengan Andy, adalah saat kapal yang ditumpangi Andy hendak menyeberang.

Menurut Jaryanto, Andy merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

"Kontak terakhir pas mau menyeberang, sekarang enggak bisa dikontak," ujar Jaryanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Dinakerin) Cilacap Didik Nugraha mengatakan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menurut Didik, selain Andy, petuga mendapatkan data bahwa ada satu warga Cilacap lainnya yang ikut jadi korban, bernama Nasirah.

Nasirah diduga merupakan ibu Andy yang ikut merantau ke Malaysia.

568

"Dari Cilacap dua orang meninggal, dari dokumen yang ditemukan itu. Di situ kan tertulis tiga (korban), tapi yang (dokumen) SIM C (atas nama Nasirah) itu milik ibunya yang terbawa anaknya (Andy Maulana), informasi yang saya terima begitu," jelas Didik.

Selain itu, pihaknya akan terus menelusuri informasi terkait para korban. Dari informasi sementara yang dia peroleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malayasia, kapal yang karam itu mengangkut 50 orang. Lalu, dua diantaranya adalah diduga Andy dan Nasirah.

"Informasi yang saya terima sementara dua orang," ujar Dikdik.

Seperti diketahui, kapal yang mengangkut 50 orang buruh migran Indonesia karan di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada Rabu (15/12/2021).

(Penulis: Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief).

569

Judul Investor Korea Apresiasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Nama Media nusakini.com


Halaman/URL https://nusakini.com/news/investor-korea-apresiasi-kebijakan-ketenagakerjaan

Jurnalis Abdi Satria

Tanggal 2021-12-17 17:59:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan


INVESTOR KOREA APRESIASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN


"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker pada diskusi bertajuk Ngopi SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta, Jum’at (17/12/2021).

Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer’s Association in Indonesia (KOGA).


570






"Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," ucapnya.(rls)

571

Judul Resmi! Anies Naikan UMP DKI 2022 Jadi 5,1 Persen atau Rp225 Ribu



Halaman/URL https://www.indozone.id/news/r8sWReB/resmi-anies-naikan-ump-dki-2022-jadi-5-1-persen-atau-rp225-ribu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 17:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dan yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854. Hal tersebut diputuskan Anies setelah melalui proses panjang dengan melayangkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

RESMI! ANIES NAIKAN UMP DKI 2022 JADI 5,1 PERSEN ATAU RP225 RIBU

INDOZONE.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 yang berjumlah Rp4.641.854.

572

Hal tersebut diputuskan Anies setelah melalui proses panjang dengan melayangkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Anies mengatakan, kebijakan ini dilakukan setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku kepentingan terkait. Ia pun menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas keadilan.

“Dengan kenaikan Rp225.557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya naik Rp37.749," ucapnya, Jumat (17/12/2021).

"Dan yang lebih penting, melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” tambah Anies.

Anies menyampaikan, kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 5,1% tersebut sudah layak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerja yang turut berkontribusi dalam perekonomian Ibu Kota di masa pandemi.

“Ini menjadi wujud apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada saudara-saudara kita, para pekerja yang sudah menjadi pahlawan dalam menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional," terangnya.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan yang bisa diberikan kepada pekerja sesuai dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami kedepan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” tutup Anies.

573

Judul Penetapan UMK Mataram tunggu pengesahan Gubernur NTB



Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2592061/penetapan-umk-mataram-tunggu-pengesahan-gubernur-ntb

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 17:26:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Beberapa perusahaan sudah ada bertanya tentang tembusan pengesahan UMK Mataram tahun 2022. Mereka memang membutuhkan itu sebagai acuan alokasi anggaran upah karyawan tahun depan

neutral - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Sekarang, pengesahan penetapan UMK oleh Gubernur NTB tidak bisa satu-satu, tapi harus kolektif dengan kabupaten/kota lainnya di NTB

negative - H Rudi Suryawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram) Konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tahun 2021 rata-rata Rp1.197.000 per kapita, sedangkan Mataram Rp1.882.000 per kapita

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, menyebutkan usulan penetapan upah minimum kota (UMK) Mataram tahun 2022 sebesar Rp2.416.953 masih menunggu pengesahan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Jumat, mengatakan, sebelum adanya pengesahan dari Gubernur NTB, UMK belum dapat diserahkan ke semua perusahaan sebagai dasar pembahasan anggaran mereka tahun 2022 sebab per 1 Januari 2022, upah karyawan harus sesuai UMK tersebut.

PENETAPAN UMK MATARAM TUNGGU PENGESAHAN GUBERNUR NTB


Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Jumat, mengatakan, sebelum adanya pengesahan dari Gubernur NTB, UMK belum dapat diserahkan ke semua

574

perusahaan sebagai dasar pembahasan anggaran mereka tahun 2022 sebab per 1 Januari 2022, upah karyawan harus sesuai UMK tersebut.

"Beberapa perusahaan sudah ada bertanya tentang tembusan pengesahan UMK Mataram tahun 2022. Mereka memang membutuhkan itu sebagai acuan alokasi anggaran upah karyawan tahun depan," katanya.

Menurut Rudi, pengesahan UMK kali ini relatif lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, karena pengesahan UMK kabupaten/kota di NTB tahun ini dilakukan secara kolektif.

Artinya, meskipun Kota Mataram telah menyerahkan SK Wali Kota Mataram terkait usulan penetapan UMK tahun 2022 sebelum batas akhir, namun untuk pengesahan tetap harus menunggu kabupaten/kota lain yang belum.

"Sekarang, pengesahan penetapan UMK oleh Gubernur NTB tidak bisa satu-satu, tapi harus kolektif dengan kabupaten/kota lainnya di NTB," katanya.

Rudi menampik, keterlambatan pengesahan UMK Mataram kali ini bukan karena UMK tahun 2022 di Kota Mataram naik signifikan hingga 10 persen yakni dari UMK tahun 2021 sebesar Rp2.184.450 menjadi Rp2.416.953. Bahkan kenaikan itu menjadi kenaikan tertinggi di daerah ini.

Untuk besaran kenaikan UMK, kata Rudi, prinsipnya tidak ada masalah. Karena itu sesuai dengan aturan dan parameter salah satunya tingkat konsumsi masyarakat Kota Mataram jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsumsi NTB.

"Konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tahun 2021 rata-rata Rp1.197.000 per kapita, sedangkan Mataram Rp1.882.000 per kapita," katanya menjelaskan.

575

Judul Simak! 4 Cara Atasi Stres saat Bekerja


Newstrend Tips Pekerjaan

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/17/622/2518706/simak-4-cara-atasi-stres-saat-bekerja?page=1

Jurnalis Shelma Rachmahyanti

Tanggal 2021-12-17 16:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Setiap orang pasti ingin menikmati pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Pasalnya ketika menikmati pekerjaan, seseorang akan terhindar dari rasa stres. Tidak bisa dipungkiri, stres karena urusan pekerjaan memang sulit untuk dihindari. Di mana, ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab stres terjadi.

SIMAK! 4 CARA ATASI STRES SAAT BEKERJA

JAKARTA - Setiap orang pasti ingin menikmati pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Pasalnya ketika menikmati pekerjaan, seseorang akan terhindar dari rasa stres.

Tidak bisa dipungkiri, stres karena urusan pekerjaan memang sulit untuk dihindari. Di mana, ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab stres terjadi.

Stres tersebut lumrah apabila masih bisa dikendalikan. Namun, stres akibat tekanan pekerjaan menjadi persoalan ketika mulai mengganggu kesehatan mental dan fisik. Lantas, bagaimana cara atasi stres saat bekerja? Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, ada empat cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres saat bekerja. Mulai dari banyak bergerak, hingga istirahat sejenak.

"Stres akibat pekerjaan? Rekanaker pernah mengalaminya? Coba deh lakukan beberapa tips berikut untuk menghilangkan stres saat Rekanaker sedang bekerja," tulis Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Jumat (17/12/2021).

Berikut empat cara atasi stres saat bekerja: 1. Banyak Bergerak Luangkan waktu untuk beranjak dari bangku. Anda bisa ke toilet atau isi air minum. 2. Sediakan Wewangian Aromaterapi Minyak esensial dengan wewangian lembut dan menyegarkan bisa membuat pikiran menjadi rileks. 3. Berinteraksi dengan Teman Kerja Buatlah suasana kerja jadi lebih menyenangkan dengan teman-teman sejawat. 4. Istirahat Sejenak Jangan memaksa bekerja jika kepala sudah tidak bisa diajak kompromi.

576

Judul BPJS Apreasiasi Babel Hadirkan Program Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan


Newstrend Program BPJamsostek

Halaman/URL https://rri.co.id/sungailiat/919-berita-utama/1296111/bpjs-apreasiasi-babel-hadirkan-program-jaminan-perlindungan-pekerja-rentan

Jurnalis Deby Nirwandi

Tanggal 2021-12-17 16:14:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Zainuddin (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia) Ini program luar biasa program dari negara, yang kita dukung bersama-sama dan Pak Gub, dan Babel menjadi yang terdepan

neutral - Zainuddin (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia) Kami akan kabarkan ini itu kepada provinsi dan kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan ini terus karena Pak Presiden sudah mengeluarkan Inpres dan Mendagri sudah mengeluarkan Inmendagri agar ada alokasi anggaran untuk kepada pekerja rentan

positive - Erzaldi Rosman (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung) Dan kita membayar iuran mereka selama 6 bulan untuk terus kita berikan kepada mereka pekerja informal. Dan pogram ini insyaallah akan kita lanjut di 2022 dengan menambah keikutsertaan di antaranya nelayan, PSM, petani, marbot, termasuk disabilitas

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengapresiasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, yang telah membuat program jaminan perlindungan kepada pekerja rentan, diantaranya pekerja disabilitas.

BPJS APREASIASI BABEL HADIRKAN PROGRAM JAMINAN PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pangkalpinang : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengapresiasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, yang telah membuat program jaminan perlindungan kepada pekerja rentan, diantaranya pekerja disabilitas.

577

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Zainuddin, dalam rangkaian kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) sekaligus Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Jum'at (17/12/2021) sore.

Zainuddin mengatakan, program perlindungan pekerja rentan sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Babel melalui APBD kepada sekitar 20 ribu pekerja dari kalangan disabilitas, nelayan, petani dan usaha kecil menengah (UKM).

"Ini program luar biasa program dari negara, yang kita dukung bersama-sama dan Pak Gub, dan Babel menjadi yang terdepan," kata Zainuddin.

Zainuddin mengaku, program seperti ini, hanya ia temui di dua daerah yaitu di Demak, dan Provinsi Babel.

"Kami akan kabarkan ini itu kepada provinsi dan kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan ini terus karena Pak Presiden sudah mengeluarkan Inpres dan Mendagri sudah mengeluarkan Inmendagri agar ada alokasi anggaran untuk kepada pekerja rentan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, mengatakan, dalam HKSN di Babel ini pihaknya sekaligus menyalurkan bantuan untuk memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal untuk mendapatkan santunan.

"Dan kita membayar iuran mereka selama 6 bulan untuk terus kita berikan kepada mereka pekerja informal. Dan pogram ini insyaallah akan kita lanjut di 2022 dengan menambah keikutsertaan di antaranya nelayan, PSM, petani, marbot, termasuk disabilitas," kata Erzaldi.

578

Judul Menaker Ungkap Manfaat Penerapan Skala Upah bagi Perusahaan-Pekerja



Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5859510/menaker-ungkap-manfaat-penerapan-skala-upah-bagi-perusahaan-pekerja

Jurnalis Yudistira Imandiar

Tanggal 2021-12-17 15:54:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan proporsional. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER UNGKAP MANFAAT PENERAPAN SKALA UPAH BAGI PERUSAHAAN-PEKERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan proporsional. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," ujar Ida dalam keterangan tertulis,Jumat (17/12/2021).

Hal itu diutarakan Ida pada diskusi bertajuk Ngopi SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta. Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer's Association in Indonesia (KOGA).

579

Dia mengemukakan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya. Bagi perusahaan, struktur dan skala upah berfungsi sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.

Adapun bagi pekerja, dua aspek tersebut akan menjamin keadilan sehingga tidak terjadi diskriminasi, serta tercapainya kesetaraan upah karena besaran upah diberikan berdasarkan bobot jabatan, dan terciptanya suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Lebih lanjut, ia mengatakan penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya. Sebab perusahaan membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam mencapai tujuan perusahaan, namun upah tersebut juga layak bagi penerimanya. Di sisi lain, bagi pekerja, mereka memperoleh upaya sesuai nilai jabatannya.

"Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," pungkasnya.

580

Judul Kapal Karam di Malaysia, Ayah Buruh Migran Asal Cilacap Berharap Anaknya Selamat



Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/12/17/154641478/kapal-karam-di-malaysia-ayah-buruh-migran-asal-cilacap-berharap-anaknya

Jurnalis Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain

Tanggal 2021-12-17 15:46:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Keluarga Andy Maulana (22), salah satu buruh migran yang menjadi korban kapal karam di Malaysia, masih menunggu kepastian kondisinya. Ayah Andy Maulana, Jaryanto (47) mengaku telah mendengar langsung informasi peristiwa tersebut dari perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang datang ke rumahnya.

KAPAL KARAM DI MALAYSIA, AYAH BURUH MIGRAN ASAL CILACAP BERHARAP ANAKNYA SELAMAT

CILACAP, - Keluarga Andy Maulana (22), salah satu buruh migran yang menjadi korban kapal karam di Malaysia, masih menunggu kepastian kondisinya.

Ayah Andy Maulana, Jaryanto (47) mengaku telah mendengar langsung informasi peristiwa tersebut dari perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang datang ke rumahnya.

"Kami hanya menunggu kabar (perkembangannya) dari BP2MI, KBRI, dan kepolisian," kata Jaryanto saat ditemui di rumahnya Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (17/12/2021).

Jaryanto berharap, apabila anaknya selamat dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Sebaliknya apabila meninggal, jenazah juga dapat segera dipulangkan.

"Kami berharap selamat, sehat. Kalau tertangkap bisa dikembalikan, misal sampai meninggal bisa dipulangkan dengan lancar," harap Jaryanto.

Jaryanto mengatakan, anak pertama dari dua bersaudara ini berangkat dari rumah, Rabu (8/12/2021) lalu untuk merantau di Malaysia.

"Kontak terakhir pas mau menyeberang, sekarang enggak bisa dikontak," ujar Jaryanto.

581

Sementara itu, Kepala Desa Pasuruhan Panut mengatakan, awalnya berdasarkan dokumen yang ditemukan dilaporkan ada dua warganya yang menjadi korban, yaitu Andy Maulana dan ibunya Nasirah.

"Yang terjadi sebenarnya hanya satu orang yang berangkat, yaitu anaknya. Ibunya itu hanya SIM-nya yang dibawa, katanya apabila kangen bisa melihat foto ibunya," jelas Panut.

Diberitakan sebelumnya, dua warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi korban kapal pengangkut buruh migran yang karam di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, Rabu (15/12/2021).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Dinakerin) Cilacap Dikdik Nugraha mengatakan, saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Informasi sementara diterima Dikdik, berdasarkan dokumen yang ditemukan ada dua orang asal Kabupaten Cilacap yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Dokumen tersebut yaitu berupa paspor atas nama Andy Maulana (22) dan surat keterangan hasil tes PCR atas nama Tukiman Martameja.

582

Judul Menaker: Struktur dan Skala Upah Memberikan Keadilan Bagi Perusahaan dan Pekerja



Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-struktur-dan-skala-upah-memberikan-keadilan-bagi-perusahaan-dan-pekerja

Jurnalis Handoyo

Tanggal 2021-12-17 15:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan


MENAKER: STRUKTUR DAN SKALA UPAH MEMBERIKAN KEADILAN BAGI PERUSAHAAN DAN PEKERJA


"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker pada diskusi bertajuk Ngopi SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah) di Jakarta, Jum'at (17/12).

Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer's Association in Indonesia (KOGA). Menaker mengemukakan, penerapan

583

struktur dan skala upah di perusahaan akan memberikan manfaat, baik bagi pengusaha maupun pekerjanya.





Sedangkan adil bagi pekerja, yaitu pekerja yang memiliki nilai jabatan yang setara mendapatkan upah yang sama, atau pekerja yang mempunyai nilai jabatan yang tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi. "Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah," ucapnya.

584

Judul Hantaman Ombak yang Membuat Kapal Karam di Malaysia Berbuntut Panjang, Ada Dugaan Perdagangan Orang

Nama Media koran-jakarta.com


Halaman/URL https://koran-jakarta.com/hantaman-ombak-yang-membuat-kapal-karam-di-malaysia-berbuntut-panjang-ada-dugaan-perdagangan-orang

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 15:24:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan


HANTAMAN OMBAK YANG MEMBUAT KAPAL KARAM DI MALAYSIA BERBUNTUT PANJANG, ADA DUGAAN PERDAGANGAN ORANG

Mataram - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri perihal dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari insiden korban kapal karam di Perairan Malaysia.

"Sambil menunggu kabar dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kami dari Polri melakukan upaya penelusuran informasi di lapangan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, Jumat.



Menurut informasi yang diterima, kapal tersebut diduga membawa 50 Warga Negara Indonesia dengan 11 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dan 14 orang selamat. Salah seorang yang selamat, diduga bagian dari sindikat TPPO. Sementara untuk keberadaan 25 orang lainnya, masih belum diketahui.

585

Perihal kabar tersebut, BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut tersebut.

BP2MI NTB menduga pemberangkatan PMI secara non-prosedural itu melibatkan banyak pihak. Ada dugaan sindikat yang melibatkan banyak jalur persinggahan mulai dari asal keberangkatan hingga lokasi pengiriman akhir menuju Malaysia.



(c) Copyright 2021 - Koran Jakarta. All rights reserved.

586

Judul Update Korban Kapal Tenggelam di Johor Bahru, Total 19 Jenazah WNI Ditemukan, 2 Teridentifikasi



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/17/update-korban-kapal-tenggelam-di-johor-bahru-total-19-jenazah-wni-ditemukan-2-teridentifikasi

Jurnalis Rizki Sandi Saputra

Tanggal 2021-12-17 15:17:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Johor Bahru, Malaysia, menyampaikan update terkait dengan proses pencarian korban dari tenggelamnya kapal jenis Boat Pancung di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor Bahru. Di mana hingga Kamis (16/12/2021) malam tadi, pihak KJRI Johor Bahru telah berhasil menemukan total 19 jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang didominasi berjenis kelamin laki-laki.

UPDATE KORBAN KAPAL TENGGELAM DI JOHOR BAHRU, TOTAL 19 JENAZAH WNI DITEMUKAN, 2 TERIDENTIFIKASI

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra, JAKARTA - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Johor Bahru, Malaysia, menyampaikan update terkait dengan proses pencarian korban dari tenggelamnya kapal jenis Boat Pancung di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor Bahru.

Di mana hingga Kamis (16/12/2021) malam tadi, pihak KJRI Johor Bahru telah berhasil menemukan total 19 jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang didominasi berjenis kelamin laki-laki.

"Jumlah korban meninggal yg ditemukan per malam hari ini sejumlah 19 jenazah terdiri dr 13 laki laki dan 6 perempuan. Proses pencarian masih terus dilakukan," tulis keterangan dari KJRI Johor Bahru, dikutip Jumat (17/12/2021).

Dari keseluruhan jenazah tersebut, 2 di antaranya telah berhasil teridentifikasi, dan diketahui merupakan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kendati begitu, pihak KJRI tidak membeberkan secara detail identitas dari kedua jenazah yang sudah teridentifikasi tersebut.

587

"Terdapat 2 jenazah yg sdh dpt diidentifikasi sbg WNI dan berasal dari Lombok. Jenazah berada di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru," terangnya.

Sementara, untuk 14 WNI yang dinyatakan selamat dari insiden tenggelamnya kapal Boat Pancung itu, pihak KJRI Johor Bahru menyatakan, sudah berhasil menjumpai seluruhnya.

KJRI Johor Bahru memastikan, pertemuan itu dilakukan untuk keperluan proses verifikasi identitas sekaligus memastikan kondisi kesehatan para korban.

"Tim pelindungan WNI KJRI Johor Bahru telah bertemu dengan 14 korban selamat utk memastikan kondisi kesehatan mereka dan verifikasi identitas," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapal berjenis Boat Pancung yang membawa setidaknya 50 Warga Negara Indonesia (WNI) ditemukan tenggelam di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia pada Rabu (15/12/2021).

Berdasarkan informasi dari petugas Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru, dalam kejadian itu diketahui setidaknya total 16 WNI meninggal dunia dengan lima di antaranya baru ditemukan pagi tadi.

"Sebanyak 11 orang ditemukan meninggal dunia yang terdiri dari 7 orang laki-lai dan 4 orang perempuan," kata Kabag Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/12/2021).

"Pagi ini kami mendapat informasi terbaru, telah ditemukan 5 orang jenazah lagi, 3 laki-laki, 2 perempuan," sambungnya.

Dalam keterangan tersebut, turut dijelaskan kronologi dari terjadinya kapal tenggelam tersebut, di mana pihak KJRI Johor Bahru pada Rabu (15/12) sekitar pukul 09.00 waktu setempat, menerima informasi dari Pusat Kawalan Operasi Maritim (MRSC) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Negeri Johor dan IPD (Polres) Kota Tinggi Johor mengenai ditemukannya Kapal Karam di pantai Tanjung Balau Kota Tinggi Johor pada Rabu (15/12) pukul 05.00 waktu setempat.

Adapun untuk titik lokasi tepatnya berada di 0,3 NM bagian Tenggara Tanjung Balau Kota Tinggi Johor.

Mendapati laporan itu, satgas KJRI Johor Bahru langsung mendatangi lokasi kejadian dan bertemu dengan Timbalan Pengarah Operasi APMM Negeri Johor, Tn Simon dan Kapolres Kota Tinggi, Inspektur Zaireal untuk mendapatkan informasi dan koordinasi penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua Pejabat tersebut didapati informasi bahwa kapal karam tersebut diduga membawa sejumlah 50 WNI.

Diduga Pekerja Migran Ilegal WNI yang menjadi korban kapal tenggelam di Johor Bahru Malaysia diduga kuat merupakan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat lewat jalur tidak resmi atau ilegal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada konferensi pers virtual hari Kamis (16/12/2021).

"PMI diduga kuat berangkat lewat jalur tidak resmi dari Tanjung Balau, 90 km dari pelabuhan resmi di wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau menuju Johor Bahru Malaysia," kata Benny.

Benny menegaskan penempatan PMI illegal masih kerap dilakukan oleh para mafia atau sindikat penyalur pekerja migran.

588

Sebagaimana diketahui, pemerintah Malaysia belum membuka penempatan pekerja migran.

Akan tetapi upaya penempatan PMI illegal masih kerap ditemui dan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Ini adalah tragedi kemanusiaan, ini adalah kejahatan kemanusiaan, dimana negara harus mengambil posisi dan sikap untuk tidak mentoleransi setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, atas nama apapun dan dibekingi siapapun," kata Benny.

Benny berujar bahwa peristiwa Johor Bahru, berdasarkan informasi yang ia peroleh, bukan merupakan hal yang baru.

Pengiriman PMI illegal seperti ini sudah kerap terjadi berkali-kali, bahkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BP2MI.

Ia berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai upaya untuk membuka tabir kejahatan kemanusiaan yang tekait penempatan PMI ke Malaysia.

Ia berharap kejadian ini menjadi pintu masuk untuk membongkar siapapun dibalik penempatan PMI secara ilegal ke Malaysia di Kepulauan Riau, dimulai dari bandar hingga para pemodalnya.

589

Judul Menaker Ajak Tinggalkan Upah Minimum, Kini Berbasis Produktivitas



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1814138/menaker-ajak-tinggalkan-upah-minimum-kini-berbasis-produktivitas

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-17 15:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER AJAK TINGGALKAN UPAH MINIMUM, KINI BERBASIS PRODUKTIVITAS

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

"Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker di Jakarta, Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, adil bagi perusahaan karena upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun upah tersebut juga layak bagi penerimanya.

590




Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya.

Lalu sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha.


591

Judul Menaker Minta Perusahaan Komitmen Terapkan Struktur Dan Skala Upah Denganngan Baik

Nama Media kliktv7.co.id


Halaman/URL https://www.kliktv7.co.id/2021/12/17/menaker-minta-perusahaan-komitmen-terapkan-struktur-dan-skala-upah-denganngan-baik/

Jurnalis admin

Tanggal 2021-12-17 15:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta, perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER MINTA PERUSAHAAN KOMITMEN TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGANNGAN BAIK

JAKARTA, KLIKTV7.CO.ID- – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta, perusahaan agar berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah dengan baik. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

“Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas,” kata Menaker pada diskusi bertajuk Ngopi SUSU (Ngobrol Pintar Struktur dan Skala Upah), di Jakarta, Jum’at (17/12/21).

Diskusi tersebut diikuti oleh Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPPTPJB), Korean Chamber of Commerce and Industry Indonesia (KoCham), dan Korea Garment Manufacturer’s Association in Indonesia (KOGA).

592




Penerapan struktur dan skala upah juga akan memberikan keadilan bagi perusahaan dan pekerjanya.



“Jadi dengan menerapkan struktur dan skala upah akan memberikan keadilan. Adil bagi pengusaha, adil bagi pekerja, adil antar pekerja, dan adil antar wilayah,” jelas Ida. (ARMAN R)

593

Judul Ahli Waris Seorang Guru Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Nama Media tempo.co


Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1540398/ahli-waris-seorang-guru-terima-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan

Jurnalis Tempo.co

Tanggal 2021-12-17 15:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp 4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar. Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu 15 Desember.

AHLI WARIS SEORANG GURU TERIMA MANFAAT BPJS KETENAGAKERJAAN

INFO NASIONAL - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp 4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar. Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu 15 Desember.

Zainudin dalam sambutannya mengatakan, dia mewakili manajemen BPJamsostek menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya guru dari Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta (Labschool) tersebut. “Kami dari manajemen BPJamsostek turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan,” ujarnya.

Mendiang merupakan peserta aktif BPJamsostek dari September 2015 dan terdaftar di keseluruhan program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepergiannya meninggalkan istri dan tiga orang anak.

594

“Kami BPJamsostek menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya,” katanya.

Zainudin membagikan cerita mengharukan sesaat sebelum almarhum meninggal dunia. Guru yang dikenal sebagai seorang pengajar yang baik dan disayangi oleh murid-muridnya ini sempat untuk berpamitan melalui pesan yang dikirim kepada muridnya. “Sukses selalu ya buat teman-teman semua kelas X MIPA 4, semoga teman-teman menjadi MIPA terbaik, goodbye, sampai ketemu kembali,” tirunya membacakan pesan terakhir yang dikirim oleh mendiang.

Usai memberikan santunan secara simbolis, Zainudin mengatakan pihaknya akan berfokus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon peserta dari sektor pekerja bukan penerima upah (BPU) atau biasa disebut pekerja informal untuk memahami serta mendaftarkan diri.

“Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud,” ujarnya. Zainudin berharap peran penting seluruh pihak baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja hingga pekerja itu sendiri, untuk bersama-sama memastikan para pekerjanya mendapatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mewakili pihak sekolah, Achmad Sofyan Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJamsostek yang memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris dari salah satu guru terbaik di sekolah tempat dirinya mengabdi. Walau tidak bisa menggantikan sosok kepala keluarga, dia berharap santunan yang diberikan akan membantu keluarga melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia almarhum.(*)

595

Judul BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta PASTI CAIR ke Pemilik KTP Ini, Cek Namamu di Link BSU di BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703255878/blt-subsidi-gaji-rp-1-juta-pasti-cair-ke-pemilik-ktp-ini-cek-namamu-di-link-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan?page=all


Tanggal 2021-12-17 14:49:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta pasti cair kepada para pemilik KTP yang terdaftar sebagai penerima. Cek daftar penerima bantuan BSU 2021 di link BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyalurkan BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kepada 8,7 juta karyawan yang terdampak PPKM Level 4 dan Level 4 pada tahun 2021.

BLT SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA PASTI CAIR KE PEMILIK KTP INI, CEK NAMAMU DI LINK BSU DI BPJS KETENAGAKERJAAN

BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta pasti cair kepada para pemilik KTP yang terdaftar sebagai penerima. Cek daftar penerima bantuan BSU 2021 di link BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyalurkan BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta kepada 8,7 juta karyawan yang terdampak PPKM Level 4 dan Level 4 pada tahun 2021.

Kemnaker juga sudah menambah dan memperluas cakupan penerima sebesar 1,7 juta karyawan lagi dan mengubah sedikit ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menaker Nomor 21 Tahun 2021 pada 8 November 2021.

Saat ini BSU 2021 tahap perluasa yang sedianya diberikan kepada 1,7 juta karyawan ini sudah cair kepada hampir sejuta penerima.

Artinya, ada sekitar 700 ribu penerima lagi yang belum mencairkan bantuannya. Karyawan yang belum dapat BSU ini sebaiknya memastikan diri apakah layak dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta ini atau tidak.

596

BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta pasti cair kepada karyawan atau pemilik KTP yang namanya terdaftar di kemnaker.go.id atau link BSU milik BPJS Ketenagakerjaan.

Jika terdaftar sebagai penerima BSU, berikut cara untuk mencairkan bantuan ini di Himbara (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI): 1. Untuk karyawan yang memegang rekening Himbara: bantuan langsung ditransfer ke nomor rekening 2. Karyawan pemegang rekening bank swasta: - Karyawan akan dibuatkan rekening Himbara baru secara kolektif - Karyawan login ke kemnaker.go.id - Jika muncul notifikasi BSU 2021 sudah tersalurkan, karyawan bisa dataang ke kantor cabang bank Himbara yang tertera di kemnaker.go.id - Datang ke bank sesuai jam kerja, dengan membawa berkas seperti berikut: - Tunjukkan berkas ke petugas bank - Karyawan wajib aktivasi rekening baru di Himbara - Karyawan akan dibuatkan rekening baru dan bntuan BSU Rp 1 juta ditransfer ke rekening tersebut Berikut cara cek apakah pemilik KTP terdaftar sebagai penerima BSU 2021 atau tidak di link BSU milik BPJS Ketenagakerjaan : 1. Buka link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Masukkan NIK 3. Masukkan nama lengkap 4. Masukkan tanggal lahir 5. Klik kotak "I'm Not a Robot" 6. Klik tombol "Lanjutkan" Jika tidak terdaftar sebagai penerima, nantinya akan muncul informasi sebagai berikut: "Mohon maaf, data tidak ditemukan" Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021, akan muncul notifikasi sebagai berikut: " Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah ( BSU ), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021." Berikut adalah kriteria penerima BSU 2021 yang cair kepada 1,7 juta penerima di tahap perluasan:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.

2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.

3. Mempunyai gaji /upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

4. Pekerja / Buruh penerima upah.

5. Bukan penerima bantuan lain yang cair selama pandemi covid-19, seperti: - Bansos Kemensos - BPUM - Kartu Prakerja 6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Itulah para pemilik KTP yang sudah pasti dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta dan cara cek daftar penerima BSU 2021 di link BSU di BPJS Ketenagakerjaan.***.

597

Judul 2 Warga Cilacap Jadi Korban Kapal Buruh Migran yang Karam di Malaysia



Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/12/17/144423478/2-warga-cilacap-jadi-korban-kapal-buruh-migran-yang-karam-di-malaysia

Jurnalis Kontributor Banyumas, Fadlan Mukhtar Zain

Tanggal 2021-12-17 14:44:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Sebanyak dua warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilaporkan menjadi korban kapal penangkut buruh migran yang karam di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia.

2 WARGA CILACAP JADI KORBAN KAPAL BURUH MIGRAN YANG KARAM DI MALAYSIA

CILACAP, - Sebanyak dua warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilaporkan menjadi korban kapal penangkut buruh migran yang karam di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Dinakerin) Cilacap Dikdik Nugraha mengatakan, saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Sedang ditelusuri dulu, penyelesaiannya di Johor, kami menunggu berita dari sana," kata Didik saat dihubungi wartawan, Jumat (17/12/2021).

Informasi sementara yang diterima Dikdik, berdasarkan dokumen yang ditemukan ada dua orang asal Kabupaten Cilacap yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dokumen tersebut yaitu berupa paspor atas nama Andy Maulana (22) dan surat keterangan hasil tes PCR atas nama Tukiman Martameja.

"Dari Cilacap dua orang meninggal, dari dokumen yang ditemukan itu. Di situ kan tertulis tiga (korban), tapi yang (dokumen) SIM C (atas nama Nasirah) itu milik ibunya yang terbawa anaknya (Andy Maulana), informasi yang saya terima begitu," jelas Dikdik.

Meski demikian, Dikdik masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malayasia. "Informasi yang saya terima sementara dua orang," ujar Dikdik.

Seperti diketahui, kapal yang mengangkut 50 orang buruh migran Indonesia karan di perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia pada Rabu (15/12/2021).

598

Judul Polisi NTB Telusuri Dugaan TPPO Korban Kapal Karam di Malaysia

Nama Media tirto.id


Halaman/URL https://tirto.id/polisi-ntb-telusuri-dugaan-tppo-korban-kapal-karam-di-malaysia-gmnu

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 14:43:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Polda NTB dan BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut. Polda Nusa Tenggara Barat menelusuri dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada insiden kapal karam di perairan Johor, Malaysia yang membawa 50 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

POLISI NTB TELUSURI DUGAAN TPPO KORBAN KAPAL KARAM DI MALAYSIA

Polda NTB dan BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut.

Polda Nusa Tenggara Barat menelusuri dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada insiden kapal karam di perairan Johor, Malaysia yang membawa 50 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Sambil menunggu kabar dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kami dari Polri melakukan upaya penelusuran informasi di lapangan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, Jumat (17/12/2021) dilansir dari Antara.



Menurut informasi yang diterima, kapal tersebut diduga membawa 50 Warga Negara Indonesia dengan 11 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dan 14 orang selamat. Salah

599

seorang yang selamat, diduga bagian dari sindikat TPPO. Sementara untuk keberadaan 25 orang lainnya, masih belum diketahui.

Perihal kabar tersebut, BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut tersebut.

BP2MI NTB menduga pemberangkatan PMI secara non-prosedural itu melibatkan banyak pihak. Ada dugaan sindikat yang melibatkan banyak jalur persinggahan mulai dari asal keberangkatan hingga lokasi pengiriman akhir menuju Malaysia.



Seperti dikutip Washington Post, kapal itu berlayar ketika cuaca sedang buruk dan terbalik sekitar pukul 04.30 pagi di dekat negara bagian Johor selatan. Kapal itu ditemukan terbalik sekitar 20 meter dari pantai.

Kantor berita Malaysia melaporkan, menurut Badan Penegakan Maritim Malaysia, korban selamat ditemukan di sebuah pantai di Tanjung Balau di negara bagian Johor, Malaysia tenggara.

"Kami ingin menyarankan orang-orang, terutama migran tidak berdokumen. untuk menggunakan rute yang valid untuk mencegah insiden seperti itu berulang," kata Simon Templer Lo Ak Tusa, wakil direktur operasi maritim di Johor kepada Reuters.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat pakaian, dompet dan barang-barang pribadi lainnya berserakan di sepanjang pantai. Kapal itu diduga kelebihan muatan dan mengangkut pekerja migran yang sudah rutin melintasi perairan Indonesia dan Malaysia.

600

Judul Perluasan Bantuan Subsidi Upah dari Kemnaker Cair untuk 989 Ribu Orang

Nama Media ambon.tribunnews.com


Halaman/URL https://ambon.tribunnews.com/2021/12/17/perluasan-bantuan-subsidi-upah-dari-kemnaker-cair-untuk-989-ribu-orang

Jurnalis Fitriana Andriyani

Tanggal 2021-12-17 14:38:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


positive - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Alhamdulillah disetujui. Dan pada 28 Juli kementerian kami menerbitkan peraturan menteri tentang BSU 2021

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Akhirnya kami ajukan pada bulan September, Alhamdulillah disetujui tanggal 22 Oktober dan 28 November menteri kami menerbitkan peraturan baru terkait perluasan BSU. Jadi perluasan ini sangat baru

neutral - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Mudah-mudahan target kami akhir tahun ini untuk perluasan BSU ini dapat menerima BSU semua

Ringkasan

Hampir 1 juta orang telah menerima perluasan bantuan subsidi dari pemerintah yang berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU). Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan sekira ada 989.000 orang di 6 provinsi yang baru, telah menerima BSU. Kemnaker menargetkan 1,7 juta orang yang masuk dalam daftar target penerima dana perluasan BSU rampung diakhir tahun 2021 ini.

601

PERLUASAN BANTUAN SUBSIDI UPAH DARI KEMNAKER CAIR UNTUK 989 RIBU ORANG

TRIBUNAMBON.COM - Hampir 1 juta orang telah menerima perluasan bantuan subsidi dari pemerintah yang berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU). Surya Lukita Warman, Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan sekira ada 989.000 orang di 6 provinsi yang baru, telah menerima BSU.

Kemnaker menargetkan 1,7 juta orang yang masuk dalam daftar target penerima dana perluasan BSU rampung diakhir tahun 2021 ini.

"Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya peraturan perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang, sudah 989 ribu orang yang telah menerima BSU," kata Surya di live di dialog FMB 9, Rabu (15/12/2021).

Surya menceritakan, sebelumnya penerima BSU hanya diperuntukkan bagi 28 provinsi yang diberlakukan keadaan darurat pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada bulan Juli. Saat itu banyak pekerja yang dirumahkan maupun di PHK karena kedaruratan tersebut. Pihaknya di Kemnaker kemudian mengajukan permohonan kepada KPC PEN dan Presiden untuk menggelontorkan kembali BSU tahap 2 tahun 2021.

"Alhamdulillah disetujui. Dan pada 28 Juli kementerian kami menerbitkan peraturan menteri tentang BSU 2021," ujarnya.

Surya mengatakan ada 2 tahapan penyaluran BSU di tahun 2021.

Tahap pertama, sudah rampung di bulan September dan telah disalurkan kepada 7 juta penerima di 28 provinsi yang terdampak PPKM Darurat. Masih ada 6 provinsi yang tidak menerima penyaluran BSU tahun 2021. Setelah dievaluasi, di bulan September Kemnaker mengajukan perluasan. Sebab pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berdampak pada pekerja di 28 provinsi saja, tapi di 6 provinsi lainnya juga terdampak.

"Akhirnya kami ajukan pada bulan September, Alhamdulillah disetujui tanggal 22 Oktober dan 28 November menteri kami menerbitkan peraturan baru terkait perluasan BSU. Jadi perluasan ini sangat baru," ujarnya.

Tersisa 1,7 triliun dana BSU yang tersisa setelah penyaluran di tahap pertama. Dengan dilakukan perluasan ini harapannya bisa menampung 1,7 juta orang penerima yang ada di 6 provinsi ini.

"Mudah-mudahan target kami akhir tahun ini untuk perluasan BSU ini dapat menerima BSU semua," ujarnya. (*).

602

Judul Ahli Waris Guru yang Meninggal saat Mengajar Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4777348/ahli-waris-guru-yang-meninggal-saat-mengajar-terima-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan


Tanggal 2021-12-17 14:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Kami dari manajemen BPJAMSOSTEK turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan

positive - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Kami BPJAMSOSTEK menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya

neutral - Zainudin (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar. Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12).

AHLI WARIS GURU YANG MENINGGAL SAAT MENGAJAR TERIMA MANFAAT BPJS KETENAGAKERJAAN

Jakarta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7

603

juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar. Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12).

Zainudin dalam sambutannya mengatakan, dirinya mewakili manajemen BPJAMSOSTEK menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya guru dari Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta (Labschool) tersebut.

"Kami dari manajemen BPJAMSOSTEK turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan," ujarnya.

Mendiang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK dari September 2015 dan terdaftar di keseluruhan program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepergiannya meninggalkan istri dan tiga orang anak.

"Kami BPJAMSOSTEK menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya," jelas Zainudin.

Dirinya kemudian membagikan cerita mengharukan sesaat sebelum almarhum meninggal dunia. Guru yang dikenal sebagai seorang pengajar yang baik dan disayangi oleh murid-muridnya ini masih sempat untuk berpamitan melalui pesan yang dikirim kepada muridnya.

"Sukses selalu ya buat teman-teman semua kelas X MIPA 4, semoga teman-teman menjadi MIPA terbaik, goodbye, sampai ketemu kembali," tirunya membacakan pesan terakhir yang dikirim oleh mendiang.


"Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud," ujarnya.

Zainudin berharap peran penting seluruh pihak baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja hingga pekerja itu sendiri, untuk bersama-sama memastikan para pekerjanya mendapatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mewakili pihak sekolah, Achmad Sofyan Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJAMSOSTEK yang sudah hadir memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris dari salah satu guru terbaik di sekolah tempat dirinya mengabdi, walau tidak bisa menggantikan sosok kepala keluarga, dirinya berharap santunan yang diberikan akan membantu keluarga melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia almarhum.

(*).

604

Judul Menaker Ingin Penetapan Upah Adil bagi Perusahaan-Pekerja



Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1813887/menaker-ingin-penetapan-upah-adil-bagi-perusahaan-pekerja

Jurnalis Ekonomi

Tanggal 2021-12-17 14:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber



Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing. "Komitmen ini penting agar kita dapat keluar dari persoalan Upah Minimum (UM) serta membicarakan pengupahan berbasis produktivitas," kata Menaker di Jakarta, Jumat (18/12/2021).

MENAKER INGIN PENETAPAN UPAH ADIL BAGI PERUSAHAAN-PEKERJA

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.



605




Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha. Adapun manfaat struktur dan skala upah bagi pekerja akan menjamin aspek keadilan sehingga tidak terjadi diskriminasi, tercapainya kesetaraan upah karena besaran upah diberikan berdasarkan bobot jabatan, kenyamanan bekerja, dan terciptanya suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

606

Judul Menaker Ingin Penetapan Upah Adil bagi Perusahaan-Pekerja



Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/17/320/2518595/menaker-ingin-penetapan-upah-adil-bagi-perusahaan-pekerja?page=1

Jurnalis Rina Anggraeni

Tanggal 2021-12-17 14:34:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber


Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.

MENAKER INGIN PENETAPAN UPAH ADIL BAGI PERUSAHAAN-PEKERJA

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan berkomitmen menerapkan struktur dan skala upah. Penerapan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan masing-masing.




Menurutnya, manfaat struktur dan skala upah bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung filosofi perusahaan, alat bantu administratif dalam rangka perencanaan biaya, dan sebagai mekanisme penentuan upah yang kompetitif sehingga dapat

607

merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja yang berkualitas yang pada akhirnya mewujudkan ketenangan dan kelangsungan berusaha. Adapun manfaat struktur dan skala upah bagi pekerja akan menjamin aspek keadilan sehingga tidak terjadi diskriminasi, tercapainya kesetaraan upah karena besaran upah diberikan berdasarkan bobot jabatan, kenyamanan bekerja, dan terciptanya suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

608

Judul BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Manfaat Pada Ahli Waris Guru



Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2021/bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-pada-ahli-waris-guru/

Jurnalis Editor : Mohamad Nur Asikin

Tanggal 2021-12-17 14:30:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar.

BPJS KETENAGAKERJAAN SERAHKAN SANTUNAN MANFAAT PADA AHLI WARIS GURU

JawaPos.com – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar.

609

Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12).


“Kami dari manajemen BPJAMSOSTEK turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan,” ujarnya.

Mendiang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK dari September 2015 dan terdaftar di keseluruhan program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepergiannya meninggalkan istri dan 3 orang anak.

“Kami BPJAMSOSTEK menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya,” jelas Zainudin.

Dirinya kemudian membagikan cerita mengharukan sesaat sebelum almarhum meninggal dunia. Guru yang dikenal sebagai seorang pengajar yang baik dan disayangi oleh murid-muridnya ini masih sempat untuk berpamitan melalui pesan yang dikirim kepada muridnya. “Sukses selalu ya buat teman-teman semua kelas X MIPA 4, semoga teman-teman menjadi MIPA terbaik, goodbye, sampai ketemu kembali,” tirunya membacakan pesan terakhir yang dikirim oleh mendiang.


“Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud,” ujarnya. Zainudin berharap peran penting seluruh pihak baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja hingga pekerja itu sendiri, untuk bersama-sama memastikan para pekerjanya mendapatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mewakili pihak sekolah, Achmad Sofyan Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJAMSOSTEK yang sudah hadir memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris dari salah satu guru terbaik di sekolah tempat dirinya mengabdi, walau tidak bisa menggantikan sosok kepala keluarga, dirinya berharap santunan yang diberikan akan membantu keluarga melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia almarhum.

610

Judul Pemkan Bonebol Lindungi 20.000 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJamostek


Newstrend Program BPJamsostek

Halaman/URL https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1295902/pemkan-bonebol-lindungi-20-000-pekerja-rentan-jadi-peserta-bpjamostek

Jurnalis Budiyanto Akantu

Tanggal 2021-12-17 14:16:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Bone Bolango memberikan perlindngan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 20.000 pekerja rentan di Bone Bolango. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, Jusni Bolilio, mengungkapkan anggaran yang akan dikucurkan oleh Pemerintah dalam program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) ini sebesar Rp4 miliar untuk tahun 2022.

PEMKAN BONEBOL LINDUNGI 20.000 PEKERJA RENTAN JADI PESERTA BPJAMOSTEK

Bone Bolango : Pemerintah Bone Bolango memberikan perlindngan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk 20.000 pekerja rentan di Bone Bolango.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, Jusni Bolilio, mengungkapkan anggaran yang akan dikucurkan oleh Pemerintah dalam program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) ini sebesar Rp4 miliar untuk tahun 2022.

Luar biasa kepesertaan Jamsostek di Bone Bolango karena memang anggaran banyak yang memihak ke publik, sehingga bisa tergambar, baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang masuk UHC.

"Tahun depan Rp4 miliar yang dianggarkan untuk melindungi para pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan walaupun anggaran turun drastis," ungkap Jusni.

Sementara itu, dalam rapat Kerjasama Operasional Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Penyerahan SK Bupati Bone Bolango Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek di Kabupaten Bone Bolango, di ruang Multi Fungsi MPP Bone Bolango, Kamis (16/12/2021), Kepala BPJamsostek Provinsi Gorontalo, Hendra Elvian, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tersebut.

611

Menurut Hendra Kabupaten Bone Bolango merupakan peringkat 1 di Provinsi Gorontalo yang begitu memperhatikan perlindungan terhadap para pekerja.

"Ini sangat kami apresiasi. Hal ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," katanya.

612

Judul Meninggal Saat Mengajar, Ahli Waris Seorang Guru Terima Manfaat BPJamsostek



Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/458533/meninggal-saat-mengajar-ahli-waris-seorang-guru-terima-manfaat-bpjamsostek

Jurnalis mediaindonesia.com |

Tanggal 2021-12-17 14:12:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber




Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar. Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12).

MENINGGAL SAAT MENGAJAR, AHLI WARIS SEORANG GURU TERIMA MANFAAT BPJAMSOSTEK

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp307 juta serta santunan Jaminan Pensiun berkala sebesar Rp4,7 juta per

613

tahun. Seluruh manfaat tersebut diberikan kepada ahli waris dari seorang guru bernama Dendy Julianto yang meninggal usai mengajar.

Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin beserta Kepala BPS Labschool UNJ, Achmad Sofyan Hanif di gedung sekolah Labschool Rawamangun, Rabu (15/12).


“Kami dari manajemen BPJAMSOSTEK turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan,” ujarnya.

Mendiang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK dari September 2015 dan terdaftar di keseluruhan program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kepergiannya meninggalkan istri dan 3 orang anak.

“Kami BPJAMSOSTEK menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, siapapun akan kita lindungi, ini merupakan bentuk negara hadir untuk setiap masyarakatnya,” jelas Zainudin.

Dirinya kemudian membagikan cerita mengharukan sesaat sebelum almarhum meninggal dunia. Guru yang dikenal sebagai seorang pengajar yang baik dan disayangi oleh murid-muridnya ini masih sempat untuk berpamitan melalui pesan yang dikirim kepada muridnya. “Sukses selalu ya buat teman-teman semua kelas X MIPA 4, semoga teman-teman menjadi MIPA terbaik, goodbye, sampai ketemu kembali,” tirunya membacakan pesan terakhir yang dikirim oleh mendiang.


“Fokus ke depan adalah menyasar pekerja-pekerja di sektor informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja tersebut antara lain petani, pedagang, pekerja transportasi atau ojek online. Kami akan melakukan akselerasi agar perlindungan menyeluruh segera terwujud,” ujarnya.

Zainudin berharap peran penting seluruh pihak baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja hingga pekerja itu sendiri, untuk bersama-sama memastikan para pekerjanya mendapatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mewakili pihak sekolah, Achmad Sofyan Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPJAMSOSTEK yang sudah hadir memberikan bantuan dan santunan kepada ahli waris dari salah satu guru terbaik di sekolah tempat dirinya mengabdi. Walau tidak bisa menggantikan sosok kepala keluarga, dirinya berharap santunan yang diberikan akan membantu keluarga melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia almarhum. (RO/OL-10)

614

Judul Krayan Menjadi Jalur Alternatif Perlintasan PMI Ilegal



Halaman/URL https://rri.co.id/nunukan/1684-hukum-dan-kriminal/1295885/krayan-menjadi-jalur-alternatif-perlintasan-pmi-ilegal

Jurnalis Salma Amin

Tanggal 2021-12-17 14:05:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Dataran tinggi Krayan yang berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia menjadi jalur alternatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk kembali ke Indonesia sejak pandemi Covid-19. Salah seorang PMI, Hamid (39) tahun mengaku jalur Serawak menuju Krayan, Kabupaten Nunukan lebih mudah dijangkau karena berbatasan darat. PMI yang bekerja sebagai buruh ladang sawit di wilayah Sabah ini mengaku sudah habis masa kontrak kerja yang hanya berlaku selama tiga tahun, sehingga memilih pulang kampung sebelum dirazia oleh pemerintah Malaysia.

KRAYAN MENJADI JALUR ALTERNATIF PERLINTASAN PMI ILEGAL

Nunukan: Dataran tinggi Krayan yang berbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia menjadi jalur alternatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk kembali ke Indonesia sejak pandemi Covid-19. Salah seorang PMI, Hamid (39) tahun mengaku jalur Serawak menuju Krayan, Kabupaten Nunukan lebih mudah dijangkau karena berbatasan darat. PMI yang bekerja sebagai buruh ladang sawit di wilayah Sabah ini mengaku sudah habis masa kontrak kerja yang hanya berlaku selama tiga tahun, sehingga memilih pulang kampung sebelum dirazia oleh pemerintah Malaysia.

"Takutnya kalau sudah lama paspor mati, kita didapat sama polis sana, nanti dibawa ke rumah merah, makanya kami limpas lewat sini lah yang aman", ungkapnya pada Jumat, (17/12/2021).

Sementara itu, Danki Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Long Midang Krayan, Lettu Armed Harri menjelaskan, PMI yang tiba di Krayan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa swab antigen untuk memastikan para PMI terbebas dari Covid-19. Ia mengungkapkan, jika PMI sudah berada di wilayah NKRI, maka pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan.

"Kita tetap fasilitasi karena mereka adalah warga kita, miris juga mendengarkan kisah mereka di negara orang dengan kehidupan yang tidak layak" ujarnya. Selama tahun 2021, PMI ilegal yang melintas di perbatasan Krayan sudah mencapai ratusan orang. Selain Krayan, Pulau Sebatik dan Seimenggaris juga menjadi titik-titik perlintasan para PMI ilegal.

615

Judul Ada Job Center Khusus Penyandang Disabilitas, Ada Peluang untuk Magang

Nama Media pikiran-rakyat.com

Newstrend Inclusive Job Center

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013255802/ada-job-center-khusus-penyandang-disabilitas-ada-peluang-untuk-magang

Jurnalis Tommi Andryandy

Tanggal 2021-12-17 13:45:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membuka peluang bekerja untuk para penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan dan kesetaraan bagi tenaga kerja inklusif. Program bertajuk Inclusive Job Center ini merupakan kerja sama Bappenas dengan Pemerintah Jerman melalui GIZ serta BP Jamsostek. Kemudian BP Jamsostek ditunjuk sebagai pelaksana piloting pengembangan pusat ketenagakerjaan inklusif.

ADA JOB CENTER KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS, ADA PELUANG UNTUK MAGANG

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membuka peluang bekerja untuk para penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan dan kesetaraan bagi tenaga kerja inklusif.

Program bertajuk Inclusive Job Center ini merupakan kerja sama Bappenas dengan Pemerintah Jerman melalui GIZ serta BP Jamsostek. Kemudian BP Jamsostek ditunjuk sebagai pelaksana piloting pengembangan pusat ketenagakerjaan inklusif.

"Tujuan utama dari pusat ketenagakerjaan inklusif adalah BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi jembatan penghubung antara penyedia dan kebutuhan yakni lapangan kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas," kata Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Cikarang, Andry Rubiantara.

Pusat lowongan kerja bagi disabilitas ini bakal dibuka BP Jamsostek dengan menggandeng berbagai perusahaan binaan.

Andry mengatakan, untuk saat ini pihaknya sudah membuka komunikasi dengan lima perusahaan binaan di Cikarang untuk turut serta membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.

616

Kelima perusahaan itu yakni PT Hung A Indonesia, PT Mattel Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Sanoh Indonesia, dan PT Toyo Denso Indonesia.

"Diharapkannya dengan adanya sosialiasasi ini, perusahaan dapat ikut berkontribusi dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas," ucap dia.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Staf Presiden, distribusi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor publik dan swasta belum signifikan. Total penyandang disabilitas yang bekerja di sektor publik dan swasta berjumlah 6.628 orang.

Padahal, terdapat UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam regulasi itu diatur bahwa dalam sektor publik harus ada setidaknya dua persen karyawan disabilitas dan bagi sektor swasta sebesar 1 persen dari total karyawan.

Magang Untuk menerapkan amanat undang-undang itu, kata Andry, pihaknya pun membuka kesempatan magang bagi penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya mendorong perusahaan binaan, namun juga membuka kesempatan bergabung bersama BP Jamsostek.

Cikarang menjadi satu dari enam kantor cabang BP Jamsostek yang menggelar program tersebut. Keenam cabang ini pun membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk magang di kantor BP Jamsostek.

Kelima kantor cabang lainnya, yakni Cilandak, Balikpapan, Bali-Denpasar, NTB, dan Palembang," ucap dia.

"Sebagai pelaksana program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberdayakan penyandang disabilitas untuk bekerja di kantor cabang melalui mekanisme magang dan selanjutnya melakukan penyesuaian infrastruktur fisik agar karyawan penyandang disabilitas dapat produktif dan terpenuhi hak-haknya," ucap dia. (Tommi Andryandy)***.

617

Judul SIMAK! Cair Bulan Desember! Bansos BLT BSU Rp 1 Juta

Nama Media bali.tribunnews.com


Halaman/URL https://bali.tribunnews.com/2021/12/17/simak-cair-bulan-desember-bansos-blt-bsu-rp-1-juta

Jurnalis I Putu Juniadhy Ekaputa

Tanggal 2021-12-17 13:42:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

INFO LENGKAP Syarat Penerima dan Cara Pencairan BLT Rp 1 Juta Desember 2021. Berikut adalah cara pencairan bansos BSU BLT Rp 1 Juta, cair bulan Desember 2021 tanpa potongan. Pemerintah menambah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tersebut kepada 1,6 juta penerima.

SIMAK! CAIR BULAN DESEMBER! BANSOS BLT BSU RP 1 JUTA

TRIBUN-BALI.COM - INFO LENGKAP Syarat Penerima dan Cara Pencairan BLT Rp 1 Juta Desember 2021. Berikut adalah cara pencairan bansos BSU BLT Rp 1 Juta, cair bulan Desember 2021 tanpa potongan.

Pemerintah menambah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tersebut kepada 1,6 juta penerima. Adapun Bantuan Pemerintah Subsidi atau BSU merupakan bantuan atau upah dari pemerintah.

Guna mendukung kesejahteraan pekerja atau buruh dalam melewati dampak dari pandemi Covid-19. BSU atau BLT Subsidi Gaji tahun ini akan diberikan kepada pekerja atau buruh. Dengan nilai Rp 500 ribu selama 2 bulan yang mana akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Dirinya mengungkapkan, saat ini terdapat sisa anggaran yang akan digunakan untuk memperluas penerima BSU sebanyak 1,6 juta penerima. Selain itu, total anggaran yang tersisa berjumlah Rp 1,6 triliun.

Awalnya BSU merupakan bantuan atau upah dari pemerintah guna mendukung kesejahteraan pekerja atau buruh dalam melewati dampak dari pandemi Covid-19.

618

Namun, seiring adanya perluasan ini maka penerima BSU bakal diterima oleh para pekerja di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Bantuan yang disalurkan kepada penerima BLT Subsidi Gaji tersebut tidak dikenakan potongan apapun.

Syarat-syarat Penerima BSU 2021 Berikut adalah syarat-syarat yang dibutuhkan bagi calon penerima BSU tahun 2021.

- Peserta merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP).

- Calon peserta tergabung aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.

- Calon Peserta BSU 2021 bekerja dengan gaji atau upah minimal sebesar Rp 3,5 juta.

- Calon peserta penerima BSU 2021 bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta maka akan dibulatkan ke ratusan ribu penuh.

- Peserta bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan pemerintah.

Selain itu, program BSU 2021 kali ini diutamakan bagi para pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor.

1. industri makan 2. transportasi 3. perdagangan 4. bisnis properti dan jasa Lantas, bagaimana cara mengecek penerima BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut? Berikut adalah cara mengecek calon peserta yang telah terdaftar sebagai penerima BSU tahun 2021 dikutip Tribun Bali.com dari situs Kemnaker.go.id pada Jumat, 17 Desember 2021.

Cara Cek BSU BLT - Langkah pertama, kunjungi situs resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, http://bsu.kemnaker.go.id/ atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

- Para calon penerima diarahkan untuk masuk dengan akun yang telah dibuat sebelumnya.

- Apabila Anda belum memiliki akun, maka Anda perlu mendaftar terlebih dahulu.

- Setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun, lakukan aktivasi lewat kode OTP yang dikirim lewat nomor telepon masing-masing.

- Kemudian para peserta calon penerima BSU diminta melengkapi profil meliputi biodata diri, status pernikahan dan tipe lokasi.

- Setelah melakukan proses awal, calon peserta mendapat notifikasi telah terdaftar ataupun belum sebagai peserta penerima BSU 2021.

- Untuk diketahui, BLT Subsidi Gaji ditransfer ke rekening penerima melalui Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).

Jika penerima belum memiliki rekening Himbara atau Bank Syariah Indonesia akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerjasama dengan pihak bank dan perusahaan tempat penerima bekerja.

(*).

619

Judul Belasan PMI Ilegal Korban Kapal Karam di Johor, DPR Geram



Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/politik/1432830-belasan-pmi-ilegal-korban-kapal-karam-di-johor-dpr-geram

Jurnalis Hardani Triyoga

Tanggal 2021-12-17 13:13:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Musibah kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia (WNI) tenggelam Perairan Johor Bahru, Malaysia. Data sementara, tenggelamnya kapal itu sudah menewaskan 19 WNI. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani geram dengan musibah tersebut. Menurut dia, kejadian ini sering berulang tapi seperti dibiarkan.

BELASAN PMI ILEGAL KORBAN KAPAL KARAM DI JOHOR, DPR GERAM

VIVA – Musibah kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia (WNI) tenggelam Perairan Johor Bahru, Malaysia. Data sementara, tenggelamnya kapal itu sudah menewaskan 19 WNI.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani geram dengan musibah tersebut. Menurut dia, kejadian ini sering berulang tapi seperti dibiarkan.

“Sangat prihatin, karena ini kejadian yang terus berulang. Tahun ini saja sudah ada beberapa kejadian, belum tahun-tahun sebelumnya, kapal karam dan tenggelam saat hendak masuk Malaysia," kata Christina dalam keterangannya, Jumat, 17 Desember 2021.

Dia menyoroti musibah itu seolah-olah aksi penyelundupan pekerja migran Indonesia ( PMI ) ilegal ini seperti dibiarkan.

"Ini ada apa sebenarnya? Jangan sampai ada upaya pembiaran sehingga aksi penyelundupan orang terus menerus terjadi,” ujarnya.

Maka itu, ia mendorong agar peristiwa ini menjadi momentum pembenahan yang serius dan menyeluruh. Bagi dia, ada persoalan serius dan perlu evaluasi.

"Ini soal nyawa manusia. Tidakkah kita melihat ada sesuatu yang serius dalam masalah ini? Saya dorong agar ini benar-benar jadi momentum evaluasi," jelas dia.

620

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Polhukam, BIN, TNI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus duduk bersama dengan berbagai stakeholder untuk memikirkan upaya pembenahan serius agar kejadian seperti ini tak terjadi lagi.

"Penyelundupan ilegal ini kriminal, tindak kejahatan yang harus kita perangi bersama-sama. Patut diduga mereka yang berangkat ilegal ini termakan bujuk rayu para mafia. Jangan sampai besok-besok kita kembali melihat lagi kejadian yang sama," tuturnya.

Pun, Christina berharap agar kasus kapal di Johor menjadi yang terakhir melalui upaya pembenahan serius. "Sekali lagi, ini urusan nyawa manusia yang akhirnya meninggal sia-sia," tuturnya.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Andita Putri Purnama menyampaikan tim SAR masih melakukan pencarian korban. Kata dia, data sementara korban meninggal mencapai 19 orang dan korban selamat 14 orang.

Sementara, dikutip dari Channel News Asia, kapal nahas tersebut diprediksi membawa 50 WNI yang diduga imigran gelap. Wakil Direktur Operasi Maritim Johor Kapten (Maritim) Simon Templer Lo Tusa menyebut dalam temuan pertama ada enam jasad WNI yang seluruhnya laki-laki.

Sementara, dua lainnya perempuan.

Dia mengatakan, kapal itu karam di pantai Tanjung Balau, sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian. Ia menekankan, 50 WNI di kapal itu dianggap imigran karena coba masuk ke Malaysia di jalur yang tidak resmi.

"Kami menilai mereka sebagai imigran ilegal karena berbagai faktor. Hal itu termasuk fakta kapal yang tidak terdaftar dan tidak ada dokumen hukum. Jadi, mereka sebagai imigran ilegal kecuali penyelidikan lebih lanjut menunjukkan sebaliknya," tutur Simon.

621

Judul UMK KSB 2022 Naik, Disnakertrans Akan Sosialisasikan Awal Tahun

Nama Media kabarmediacitra.com


Halaman/URL https://kabarmediacitra.com/umk-ksb-2022-naik-disnakertrans-akan-sosialisasikan-awal-tahun/

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 12:40:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Tohiruddin (Kabid hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan) Berdasarkan usulan dewan pengupahan melalui Bupati Sumbawa Barat, Gubernur NTB telah menetapkan UMK KSB naik 1,96% dan penetapan ini berlaku 1 januari 2022

neutral - Tohiruddin (Kabid hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan) Awal tahun 2022 lewat pertemuan dan sosial media, kami akan sosialisasikan terkait telah ditetapkan UMK KSB

Ringkasan

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H Zulkieflimansyah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Nomor Surat 561-721 tentang UMK KSB tahun 2022 sebesar Rp 2.316.278.

UMK KSB 2022 NAIK, DISNAKERTRANS AKAN SOSIALISASIKAN AWAL TAHUN

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H Zulkieflimansyah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Nomor Surat 561-721 tentang UMK KSB tahun 2022 sebesar Rp 2.316.278.

Penetapan kenaikan UMK dari 2021 sebesar Rp 2.278.710 menjadi Rp 2.316.278 berlaku tahun 2022 mendatang, sebelumnya berdasarkan rapat kesepakatan Dewan Pengupahan KSB dan diusulkan Bupati Sumbawa Barat dengan Nomor Surat 560/15/Disnakertrans/2021 kepada Gubernur NTB pada 23 November 2021.

"Berdasarkan usulan dewan pengupahan melalui Bupati Sumbawa Barat, Gubernur NTB telah menetapkan UMK KSB naik 1,96% dan penetapan ini berlaku 1 januari 2022" jelas Kadis Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin, M.Si melalui Kabid hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan Tohiruddin, SH, Jum'at (18/12) Disampaikan Tohiruddin, telah disetujuinya

622

UMK KSB oleh Gubernur NTB, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan dengan menyebarkan informasi melalui media dan sarana lainya.

"Awal tahun 2022 lewat pertemuan dan sosial media, kami akan sosialisasikan terkait telah ditetapkan UMK KSB" tutup Tohiruddin.(K-If).

623

Judul Bantuan Rp 1 Juta Cair, Penerima BLT Subsidi Gaji Bisa Cek Daftar di Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703254580/bantuan-rp-1-juta-cair-penerima-blt-subsidi-gaji-bisa-cek-daftar-di-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan?page=all

Jurnalis Aziz Abdillah

Tanggal 2021-12-17 11:41:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Ringkasan

Simak bantuan Rp 1 juta dari pemerintah cair, penerima BLT Subsidi Gaji bisa mengecek status daftar pekerja yang mendapatkan BSU di link web Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan dari pemerintah berupa BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta masih bisa dicairkan sekarang melalui bank penyalur.

BANTUAN RP 1 JUTA CAIR, PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI BISA CEK DAFTAR DI KEMNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Simak bantuan Rp 1 juta dari pemerintah cair, penerima BLT Subsidi Gaji bisa mengecek status daftar pekerja yang mendapatkan BSU di link web Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan dari pemerintah berupa BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta masih bisa dicairkan sekarang melalui bank penyalur.

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) ditergetkan akan selesai disalurkan Desember 2021 ini, bagi pekerja yang sudah terdaftar.

Untuk mengecek status daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta untuk pekerja bisa mengecek di beberapa laman seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

Bantuan BSU atau BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta bisa dicairkan melalui bang Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Namun untuk pekerja yang tidak memiliki bank Himbara, Kemnaker akan membuatkan rekening bank kolektif untuk mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta.

Pekerja yang ingin melihat status penerima BLT Subsidi Gaji bisa mengecek melalui Kemnaker seperti berikut: - Kunjungi laman kemnaker.go.id, - Jika sudah masuk kemudian login ke dalam akun yang Anda miliki, - Lengkapi profil yang ada seperti, data diri berupa foto profil, status

624

pernikahan, tentang diri Anda, dan pilih lokasi - Kemudian Cek Pemberitahuan, peserta akan mendapatkan notifikasi.

Selain menggunakan laman Kemnaker, pekerja penerima BLT Subsidi Gaji juga bisa cek status daftar BSU di BPJS Ketenagakerjaan, seperti di bawah ini: - Buka laman bpjsketenagakerjaan.go.id, - Pilih dan klik menu Cek Status Calon Penerima BSU, - Masukkan NIK KTP, nama lengkap, tanggal lahir pada kolom yang tersedia, - Ceklis kode captcha lalu klik lanjutkan.

Selanjutnya akan ada notifikasi bahwa pekerja termasuk penerima BLT Subsidi Gaji atau bukan termasuk daftar penerima bantuan BSU.

Demikian informasi bantuan Rp 1 Juta cair, penerima BLT Subsidi Gaji bisa segera mengecek daftar di Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.***.

625

Judul Disnaker Kota Cimahi Minta Perusahaan Patuhi UMK dan Skala Upah

Nama Media ekpos.com


Halaman/URL https://ekpos.com/2021/12/17/disnaker-kota-cimahi-minta-perusahaan-patuhi-umk-dan-skala-upah/

Jurnalis adro

Tanggal 2021-12-17 11:36:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Yanuar Taufik (Kepala Disnaker Kota Cimahi) Iya harus mengikuti aturan struktur skala upah

neutral - Yanuar Taufik (Kepala Disnaker Kota Cimahi) Harusnya lebih (dari UMK bagi pekerja 1 tahun ke atas). Nanti juga dihitung berdasarkan kompetesinya, pengalaman kerjanya, keahliannya atau jenjang pendidikannya yang membedakan pekerjaan satu dengan yang lainnya

negative - Yanuar Taufik (Kepala Disnaker Kota Cimahi) Kalau struktur skala upah aturannya udah mengikat, kalau Perwal tidak karena sudah diatur oleh aturan yang di atasnya

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi melakukan sosialisasi tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan struktur skala upah pada Kamis (16/12/2021). Sosialisasi dilakukan terhadap perwakilan pekerja dan perusahaan di Kota Cimahi itu berlangsung di Cimahi Techno Park, Jalan Raya Baros, Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

DISNAKER KOTA CIMAHI MINTA PERUSAHAAN PATUHI UMK DAN SKALA UPAH

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi melakukan sosialisasi tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan struktur skala upah pada Kamis (16/12/2021).

Sosialisasi dilakukan terhadap perwakilan pekerja dan perusahaan di Kota Cimahi itu berlangsung di Cimahi Techno Park, Jalan Raya Baros, Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disnaker Kota Cimahi Yanuar Taufik mengatakan, semua perusahaan harus memberlakukan UMK dan skala upah bagi pegawainya.

626

Skala upah itu menentukan besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai berdasarkan masa baktinya di perusahaan tersebut.

“Iya harus mengikuti aturan struktur skala upah,” tegas Yanuar saat ditemui di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi pada Kamis (16/12/2021).

Kewajiban untuk menetapkan struktur dan skala upah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal itupun ditegaskan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-KESRA/2021 tentang UMK.

Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha harus menyusun dan memberlakukan struktur skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Dengan aturan tersebut, pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun seharusnya bisa mendapatkan upah lebih dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.272.668,50.

Struktur skala upah, jelas Yanuar, akan dilihat dari kompetensi, pengalaman bekerja, jenjang pendidikan hingga masa bakti yang akan membedakan besarannya.

“Harusnya lebih (dari UMK bagi pekerja 1 tahun ke atas). Nanti juga dihitung berdasarkan kompetesinya, pengalaman kerjanya, keahliannya atau jenjang pendidikannya yang membedakan pekerjaan satu dengan yang lainnya,” jelasnya.

Namun, lanjut Yanuar, skala upah tersebut tak harus dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) sebab sudah jelas diatur dalam peraturan yang lebih tinggi seperti PP dan Undang-undang.

“Kalau struktur skala upah aturannya udah mengikat, kalau Perwal tidak karena sudah diatur oleh aturan yang di atasnya,” tegasnya.

Sumber : cimahikota.go.id

627

Judul Korban tewas Bertambah Jadi 19 Orang

Nama Media Analisa Daily


Halaman/URL Pg17

Jurnalis ANT

Tanggal 2021-12-17 11:12:00

Ukuran 109x91mmk

Warna Hitam/Putih




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Jumlah korban meninggal akibat kapal karam di Tanjung Balai. Johor Bahru. Malaysia hingga Kamis (16/12) sore mencapai 19 orang dan korban selamat 14 orang. Hal itu disampaikan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Andita Putri Purnama di Johor Bahru, Kamis (16/12).

KORBAN TEWAS BERTAMBAH JADI 19 ORANG

Jumlah korban meninggal akibat kapal karam di Tanjung Balai, Johor Bahru, Malaysia hingga Kamis (16/12) sore mencapai 19 orang dan korban selamat 14 orang.

Hal itu disampaikan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Andita Putri Purnama di Johor Bahru, Kamis (16/12).

"Tim SAR masih terus melakukan pencarian korban di lokasi kejadian," kata Konjen KJRI Johor Bahru Sunarko.

Dia mengatakan KJRI menyampaikan belasungkawa mendalam terhadap para korban dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu (15/12) dini hari tersebut.

"Sejak peristiwa itu terjadi, KJRI Johor Bahru terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk penanganan dan identifikasi para korban yang sementara ini diduga adalah WNI," katanya.

Pada saat yang sama, ujar dia. Satgas KJRI Johor Bahru juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan pencarian korban dan untuk mengidentifikasi jenazah di Rumah Sakit Sultan Ismail (HSI), Johor.

"Sementara untuk penanganan 14 orang korban yang selamat, saat ini Satgas KJRI Johor Bahru berkoordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Negeri Johor lengah melakukan verifikasi dan pendataan para korban." katanya.

KJRI telah membuka nomor pengaduan +6016-7700378 atau +6017-7716866 bagi keluarga dan masyarakat yang mencari informasi terkait insiden tersebut.

628

"KJRI Johor Bahru mengimbau kepada WNI agar tidak menggunakan jalur ilegal untuk menuju atau keluar Malaysia demi keamanan dan keselamatan diri." katanya.

Dari 14 orang yang selamat, dua orang perempuan yang selamat, satu di antaranya dirawat di Hospital Kota Tinggi karena dalam kondisi kritis. Sedangkan 12 lainnya laki-laki dimana salah satu di antaranya adalah tekong (nakhoda) yang diduga sebagai pekiku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Semua korban yang selamat telah diamankan oleh pihak Angkatan Tentara Malaysia (ATM) di Tanjung Sepang KotaTinggi untuk dilakukan penyidikan dan tes PCR tes.

Penjelasan Dubes

Sementara itu, Duta Besar RI di Kuala Lumpur Hermono mengatakan korban meninggal akibat musibah kapal karam di sebelah tenggara Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor adalah WNI yang diduga akan mencari pekerjaan di Malaysia.

"Menurut informasi yang diperoleh dari penumpang selamat, penumpang kapal yang berangkat dari Tanjung Uban adalah WNI," kata Hermono ketika dikonfirmasi di Kuala Lumpur, kemarin.

Dia mengatakan, dari 14 yang selamat delapan orang sebetulnya WNI yang mau kembali ke Indonesia.

"Jadi kapal itu menurunkan penumpang, lalu akan kembali ke Indonesia, dia (kapal) juga membawa penumpang sebanyak 50 orang." kata Dubes Hermono.

Disebutkannya, kapal yang terbalik tersebut memiliki empat mesin dengan kapasitas 800 tenaga kuda. "Jadi kalau kita lihat kapalnya cukup besar. Kalau bisa menampung 50 orang artinya kan cukup besar." katanya. (Ant)

629

630

Judul BSU Cair di 7 Provinsi Baru Ini kepada 700 Ribu Karyawan, Cek BLT Subsidi Gaji di Link Kemnaker



Halaman/URL https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-703253798/bsu-cair-di-7-provinsi-baru-ini-kepada-700-ribu-karyawan-cek-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnaker?page=all

Jurnalis Inayah Bastin Al Hakim

Tanggal 2021-12-17 11:03:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Surya Lukita Warman (Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker) Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya Permenaker yang baru, perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang

Ringkasan

Simak daftar tujuh Provinsi baru yang bakal dapat BSU dalam skema perluasan. Adapun kuota tersisa sebanyak 700 ribu karyawan. Tak hanya itu, pembaca dapat mengikuti cara cek penerima BLT Subsidi Gaji via link Kemnaker di tulisan ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berupaya untuk mempecepat penyaluran BSU atau BLT Subsidi Gaji di bulan Desember 2021 ini.

BSU CAIR DI 7 PROVINSI BARU INI KEPADA 700 RIBU KARYAWAN, CEK BLT SUBSIDI GAJI DI LINK KEMNAKER

Simak daftar tujuh Provinsi baru yang bakal dapat BSU dalam skema perluasan. Adapun kuota tersisa sebanyak 700 ribu karyawan. Tak hanya itu, pembaca dapat mengikuti cara cek penerima BLT Subsidi Gaji via link Kemnaker di tulisan ini.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berupaya untuk mempecepat penyaluran BSU atau BLT Subsidi Gaji di bulan Desember 2021 ini.

Kemnaker juga menerapkan skema perluasan BSU dari sebelumnya cair hanya ke 28 Provinsi yang terdampak PPKM Level 3 dan Level 4 menjadi merata ke seluruh 34 Provinsi di Indonesia. Masing-masing karyawan mendapat Rp1 juta dari program BLT Subsidi Gaji.

631

Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Surya Lukita Warman menjelaskan bahwa ada kuota perluasan BSU sebanyak 1,7 juta penerima.

Hingga saat ini, dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta sudah sampai ke hampir 1 juta karyawan. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 700 ribu pekerja / buruh yang NIK-nya terdaftar sebagai penerima BSU.

"Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya Permenaker yang baru, perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang," kata Surya sebagaimana dikutip dari ANTARA NEWS, 15 Desember 2021.

Adapun daftar tujuh Provinsi baru yang menerima BSU dalam skema perluasan adalah sebagai berikut: - Provinsi Bangka Belitung - Provinsi Kaliamntan Selatan - Provinsi Kalimantan Utara - Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Sulawesi Barat - Provinsi Gorontalo - Provinsi Maluku Utara Meksipun begitu karyawan harus penuhi syarat yang ditetapkan oleh Kemnaker agar mendapatkan BSU, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP.

Selain itu, status lainnya harus merupakan buruh / pekerja upah di seuatu perusahaan dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Juni 2021.

Sektor usaha yang diutamakan dapat BSU adalah industri batang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, dan perdagangan dan jasa.

Sementara batas ambang gaji diberikan kepada buruh yang memiliki upah maksimal Rp3,5 juta sebulan. Jika wilayah memiliki UMR/UMP di atas Rp3,5 juta maka akan ditentukan dari nilai UMR/UMP yang dibulatkan menjadi ratus ribuan ke atas.

Bagi karyawan yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah, maka nama akan di- blacklist dari calon penerima BSU.

Jika telah mengetahui syarat di atas, maka pekerja bisa mencoba daftar akun Kemnaker untuk mengetahui status lolos BLT Subsidi Gaji. Berikut cara cek penerima BSU : - Buka laman https://kemnaker.go.id/ (klik link DI SINI ) - Buat akun dengan pilih "Daftar" - Masukkan kode OTP untuk konfirmasi akun - Login akun menggunakan email dan password - Isi data diri yang diperlukan - Cek profil akun Nantinya akan ada gambar dan pemberitahuan tentang status lolos BSU. Jika dinyatakan berhasil sebagai calon penerima BLT Subsidi Gaji maka karyawan hanya tinggal menunggu dana Rp1 juta cair ke rekening.

Tetapi rekening hanya berlaku bagi Bank Himbara (BRI, BTN, Mandiri, dan BNI). Sementara aktivasi akun rekening kolektif yang dibuka oleh Kemnaker bagi karyawan nasabah Bank swasta telah berakhir 15 Desember 2021.

Demikian daftar tujuh Provinsi baru yang bakal dapat BSU untuk kuota 700 ribu karyawan beserta link dan cara cek penerima di web Kemnaker.***.

632

Judul BP2MI: Korban Kecelakaan Kapal di Malaysia Korban Perdagangan Orang



Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/12/17/500/1091051/bp2mi-korban-kecelakaan-kapal-di-malaysia-korban-perdagangan-orang

Jurnalis Wahyu Arifin

Tanggal 2021-12-17 10:57:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Nanti akan ada tim khusus, terdiri dari BP2MI dan lembaga eksternal untuk menginvestigasi kejadian ini. Kami akan membuka tabir kejahatan kemanusiaan penempatan ilegal ke Malaysia melalui Kepulauan Riau, khususnya dari Tanjung Pinang, atau pelabuhan-pelabuhan lainnya

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Jika ditemukan bukti cukup kuat, kejahatan yang menurut banyak informasi sudah berlangsung lama ini melibatkan baik langsung maupun tidak langsung jajaran BP2MI, maka tidak segan saya bisa dan akan mengambil langkah pencopotan jabatannya, sekaligus tindakan hukum

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Tadi malam sekitar jam 21.00 kami menggelar rapat virtual dengan Kepala UPT BP2MI Wilayah Kepulauan Riau dan Konjen (Konsulat Jenderal) Johor Bahru. Para PMI tersebut diduga kuat berangkat melalui jalur tidak resmi dari Tanjung Balau, 90 kilometer dari pelabuhan resmi di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menuju Johor Bahru, Malaysia

Ringkasan

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menduga korban kecelakaan speedboat di Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12/2021) merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban sindikat perdagangan orang. Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya akan menindaklanjutinya insiden itu secara serius dan melakukan investigasi menyeluruh.

633

BP2MI: KORBAN KECELAKAAN KAPAL DI MALAYSIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menduga korban kecelakaan speedboat di Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12/2021) merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban sindikat perdagangan orang.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya akan menindaklanjutinya insiden itu secara serius dan melakukan investigasi menyeluruh.

Pasalnya, dirinya menduga ada sindikat perdagangan orang yang cukup rapi yang terlibat dalam pemberangkatan para korban tersebut.

"Nanti akan ada tim khusus, terdiri dari BP2MI dan lembaga eksternal untuk menginvestigasi kejadian ini. Kami akan membuka tabir kejahatan kemanusiaan penempatan ilegal ke Malaysia melalui Kepulauan Riau, khususnya dari Tanjung Pinang, atau pelabuhan-pelabuhan lainnya," katanya, Kamis (16/12/2021).

Tim itu, kata Benny, akan ditargetkan untuk bisa menyeret tidak hanya aktor lapangan, pemain lapangan, tapi siapapun yang memodali, dan siapapun yang terlibat membekingi atau membiarkan secara terus menerus terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut.

"Jika ditemukan bukti cukup kuat, kejahatan yang menurut banyak informasi sudah berlangsung lama ini melibatkan baik langsung maupun tidak langsung jajaran BP2MI, maka tidak segan saya bisa dan akan mengambil langkah pencopotan jabatannya, sekaligus tindakan hukum," tegas Benny.

Menurut Benny, ketika mendengar ada kecelakaan itu dirinya langsung memerintahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Wilayah Kepulauan Riau mencari kepastian informasi tersebut.

"Tadi malam sekitar jam 21.00 kami menggelar rapat virtual dengan Kepala UPT BP2MI Wilayah Kepulauan Riau dan Konjen (Konsulat Jenderal) Johor Bahru. Para PMI tersebut diduga kuat berangkat melalui jalur tidak resmi dari Tanjung Balau, 90 kilometer dari pelabuhan resmi di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menuju Johor Bahru, Malaysia," terang Benny.

Benny melanjutkan, informasi dari Konjen RI di Johor Bahru Sunarko, dari 50 orang yang ada di speed boat tersebut, 11 orang yang sudah dipastikan meninggal dunia dan ditemukan jenazahnya, dengan rincian 7 laki-laki dan 4 perempuan.

Sementara itu, korban selamat sebanyak 14 orang, yakni 12 laki-laki dan 2 perempuan, serta sebanyak 25 orang belum ditemukan dan masih dalam penyisiran Tim SAR.

Pada Rabu (15/12/2021) sore, aparat telah menemukan dua paspor dan beberapa boarding pass, kartu tes PCR, dan lain sebagainya. Adapun semua dokumen tersebut, telah diserahkan oleh kepolisian Malaysia untuk dilakukan identifikasi data dari korban yang bersangkutan.

Data sementara dari hasil identifikasi, korban teridentifikasi berasal dari Lombok, NTB dan Cilacap, Jawa Tengah. Dilaporkan juga bahwa korban selamat telah ditangani oleh pihak keamanan Malaysia, serta jenazah korban telah dievakuasi dari Rumah Sakit Sultan Ismail, Johor Bahru.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

634

Judul Program Kartu Prakerja Dibuka Kembali Tahun 2022, Perhatikan Syarat dan Cara Daftarnya



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/17/program-kartu-prakerja-dibuka-kembali-tahun-2022-perhatikan-syarat-dan-cara-daftarnya

Jurnalis Oktaviani Wahyu Widayanti

Tanggal 2021-12-17 10:48:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Febrio (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan) Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi

Ringkasan

Program Kartu Prakerja akan segera dilanjutkan dan pendaftarannya dibuka kembali pada tahun 2022. Kelanjutan Program Kartu Prakerja tersebut disampaikan oleh pihak Kartu Prakerja melalui Instagram @prakerja.go.id.

PROGRAM KARTU PRAKERJA DIBUKA KEMBALI TAHUN 2022, PERHATIKAN SYARAT DAN CARA DAFTARNYA

Program Kartu Prakerja akan segera dilanjutkan dan pendaftarannya dibuka kembali pada tahun 2022. Kelanjutan Program Kartu Prakerja tersebut disampaikan oleh pihak Kartu Prakerja melalui Instagram @prakerja.go.id.

Sementara untuk saat ini tombol pendaftaran pada website Prakerja serta penautan rekening di dashboard sedang dinonaktifkan. Situs Kartu Prakerja akan segera menerima pendaftaran akun kembali pada Kartu Prakerja gelombang 23 di tahun 2022, mendatang.

Dikutip dari kemenkeu.go.id, pemerintah telah menganggarkan dana untuk Kartu Prakerja tahun 2022, sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022.

635

Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis Pemerintah dan penanganan Covid-19, agar masyarakat memiliki skill development yang dapat menjadi pondasi untuk meraih kesempatan kerja yang lebih luas lagi.

Kebijakan pemberian Kartu Prakerja ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

"Melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi," ucap Febrio selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Cara Mendaftar Kartu Prakerja:

1. Cek laman www.prakerja.go.id

2. Jika Anda belum memiliki akun Kartu Prakerja, klik 'buat akun'

3. Kemudian isikan alamat email, password dan isi data-data yang diperlukan

4. Setelah menerima notifikasi via email, segera lakukan verifikasi.

5. Kemudian setelah berhasil membuat akun, klik 'Login'

6. Kemudian setelah berhasil login, masuk ke bagian dashboard akun dan isikan data verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir kamu, lalu klik 'Berikutnya'

7. Lengkapi data diri dan unggah foto KTP Anda

8. Lakukan verifikasi nomor handphone, lalu klik 'kirim'

9. Kemudian masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP kamu, dan klik 'Verifikasi'

10. Lalu isi Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi pendaftar, kemudian klik 'Oke'

11. Setelah itu pendaftar diminta untuk menjawab Tes Motivasi & Kemampuan Dasar

12. Setelah berhasil mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi

13. Kemudian ikut seleksi Gelombang, pilih Gelombang yang kamu inginkan dan sesuaikan dengan domisiliAnda, lalu klik ' Gabung '

14. Lalu muncul konfirmasi pilihan Gelombang, bila sudah sesuai, klik 'Ya, Gabung'

15. Akan muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pertanyaan, kemudian setujui dan lanjutkan pada tahap berikutnya, pendaftar tinggal menunggu tahap pendaftaran dievaluasi.

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja:

1. Warga Negara Indonesia

2. Berusia di atas 18 tahun

3. Tidak sedang sekolah atau kuliah Peserta Kartu Prakerja nantinya dapat memantau status hasil seleksi di dashboard akun Prakerja secara berkala.

http://www.prakerja.go.id/

636

Hasil Seleksi Kartu Prakerja akan diinformasikan melalui SMS pemberitahuan ke nomor masing-masing peserta.

Para peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan biaya pelatihan yang diberikan secara nontunai.

Bantuan/manfaat Kartu Prakerja diberikan hanya sekali karena Kartu Prakerja hanya dapat diikuti sekali seumur hidup.

Jika lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, maka Anda dapat langsung mmemanfaatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.

Peserta harus memakainya untuk membeli pelatihan pertama di Platform Digital dalam waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana.

Apabila biaya pelatihan tidak segera digunakan, maka peserta akan dicabut kepesertaannya oleh pihak Prakerja.

(Tribunnews.com/Oktavia WW) Berita lain terkait Program Kartu Prakerja.

637

Judul Kartu Prakerja Gelombang 23 Kapan Dibuka? Berikut Ini Penjelasan dan Cara Daftarnya



Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/17/kartu-prakerja-gelombang-23-kapan-dibuka-berikut-ini-penjelasan-dan-cara-daftarnya

Jurnalis Kristina Wulandari

Tanggal 2021-12-17 10:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Anggaran di tahun 2022 akan sebesar Rp11 Triliun, dan di semester 1 masih menggunakan sistem yang sama, yaitu semi bansos

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sementara di semester 2 akan dijalankan secara hybrid, baik offline maupun online

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Gelombang 23 akan dibahas dan diputuskan dalam rapat komite dalam waktu dekat

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tentunya nanti di sekitar akhir ataupun awal Februari, kita akan umumkan kapan Gelombang 23 akan di mulai

Ringkasan

Pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka kembali pada tahun 2022, berikut ini penjelasan, syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja gelombang 23. Untuk diketahui, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan, Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada tahun 2022.

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 23 KAPAN DIBUKA? BERIKUT INI PENJELASAN DAN CARA DAFTARNYA

Pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka kembali pada tahun 2022, berikut ini penjelasan, syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja gelombang 23. Untuk diketahui, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan, Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada tahun 2022.

638

Mengutip dari Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022.

Program Kartu Prakerja ini merupakan inisiatif strategis dari Pemerintah dan penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, akan tetapi juga menawarkan skill development yang dapat menjadi pondasi meraih kesempatan kerja yang lebih luas.

Penutupan Program Prakerja Tahun 2021 Pihak Prakerja telah menginformasikan bahwa tombol pendaftaran dan penautan rekening di laman serta dashboard Prakerja dinonaktifkan mulai Rabu (15/12/2021) pukul 23.59 WIB dan laman Kartu Prakerja sudah tidak lagi menerima pendaftaran.

Meski demikian, pihak Prakerja memberi kepastian bahwa pendaftaran akun baru akan diaktifkan kembali menjelang pembukaan gelombang 23 pada 2022, hal ini diinformasikan melalui akun Instagram resmi Kartu Prakerja, @prakerja.go.id.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Gelombang 23 Tahun 2022 Pemerintah melalui Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, menyampaikan pembukaan program prakerja gelombang 23 tahun 2022 melalui siaran langsung di Kanal Youtube Kartu Prakerja pada Rabu (15/12/2021).

Menko Airlangga menjelaskan pada semester 1 pelaksanaan program Kartu Prakerja akan menggunakan sistem yang sama, yakni skema semi bansos Pelatihan Online.

"Anggaran di tahun 2022 akan sebesar Rp11 Triliun, dan di semester 1 masih menggunakan sistem yang sama, yaitu semi bansos," kata Airlangga.

Sementara untuk semester 2 pelaksanannya akan menggunakan dengan sistem hybrid, baik secara Offline maupun Online.

"Sementara di semester 2 akan dijalankan secara hybrid, baik offline maupun online," lanjut Airlangga.

Lalu untuk skema normal, berupaya untuk peningkatan kompetensi dengan bantuan pelatihan yang lebih besar dan insentifnya juga.

Pendaftaran Prakerja Gelombang 23 melalui www.prakerja.go.id Menko Airlangga Hartanto juga menjelaskan bahwa pendaftaran Kartu Prakerja tetap dilakukan melalui www.prakerja.go.id.

Pembukaan Program Kartu Prakerja Gelombang 23 Tahun 2022 Menko Airlangga Hartanto menjelaskan pembukaan Pendaftaran Program Kartu Prakerja 23 akan dibahas dan diputuskan di dalam rapat komite dalam waktu dekat.

"Gelombang 23 akan dibahas dan diputuskan dalam rapat komite dalam waktu dekat," jelas Airlangga.

Airlangga juga mengatakan jumlah peserta yang akan mengikuti sekitar 3 hingga 4,5 juta orang secara total.

Ia juga mengatakan, Program Kartu Prakerja gelombang 23 akan diumukan pada awal atau akhir Februari Tahun 2022.

"Tentunya nanti di sekitar akhir ataupun awal Februari, kita akan umumkan kapan Gelombang 23 akan di mulai," kata Airlangga.

639

Lantas, bagaimanakah syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja? Berikut ini beberapa informasi terkait kartu prakerja dihimpun dari laman resmi Kartu Prakerja.

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23

1. Warga Negara Indonesia

2. Berusia di atas 18 tahun

3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal (sekolah atau kuliah)

4, Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

5. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.

6. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

7. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 23 Bagi kamu yang belum memiliki akun Kartu Prakerja, buatlah terlebih dahulu akun Kartu Prakerja.

1. Kunjungi laman www.prakerja.go.id

2. Pilih menu ' daftar sekarang '

3. Masukkan nama lengkap, alamat email, password dan isi data-data yang diperlukan

4. Periksa email untuk konfirmasi akun

5. Setelah menerima notifikasi via email, segera lakukan verifikasi.

Login Prakerja

1. Setelah berhasil membuat akun Kartu Prakerja dan melakukan verifikasi, kembali ke www.prakerja.go.id,

2. Klik ' login '

3. Kemudian setelah berhasil login, masuk ke bagian dashboard akun.

4. Isi data diri mengenai NIK, nomor KK dan tanggal lahir kamu, dan lain-lain.

Pastikan data yang Anda masukkan sudah sesuai.

Jika data tidak sesuai, Anda dapat menghubungi Dukcapil melalui telepon 1500537, WhatsApp/SMS 08118005373, atau e-mail [email protected] 5. Unggah foto KTP 6. Lakukan verifikasi nomor handphone, lalu klik ' kirim ' 7. Kemudian masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor ponselmu, dan klik ' Verifikasi ' 8. Lalu isi Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi pendaftar, kemudian klik ' Oke ' Mengikuti Tes Kartu Prakerja Setelah melakukan pendaftaran, pendaftar diminta untuk menjawab Tes Motivasi & Kemampuan Dasar - Ikuti tes dengan klik ' mulai sekarang ' - Siapkan alat tulis untuk mengikuti tes online yang akan berlangsung selama 15 menit.



640

- Setelah berhasil mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi Pilih Gelombang Kartu Prakerja Setelah berhasil melakukan tes, kemudian ikut seleksi Gelombang.

- Pilih Gelombang yang kamu inginkan dengan klik 'Gabung' - Lalu muncul konfirmasi pilihan Gelombang, bila sudah sesuai, klik 'Ya, Gabung' - Akan muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pertanyaan, kemudian setujui dan lanjutkan pada tahap berikutnya, pendaftar tinggal menunggu tahap pendaftaran dievaluasi.

Peserta Kartu Prakerja nantinya dapat memantau status hasil seleksi di dashboard akun Prakerja masing-masing secara berkala.

Hasil Seleksi Kartu Prakerja akan diinformasikan melalui SMS pemberitahuan ke nomor masing-masing peserta.

Para peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan biaya pelatihan.

(Tribunnews.com/Kristina Wulandari).

641

Judul Pekerja Migran Ilegal Jadi Korban Kapal Karam di Malaysia



Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/17/103313/pekerja-migran-ilegal-jadi-korban-kapal-karam-di-malaysia

Jurnalis Siswanto

Tanggal 2021-12-17 10:33:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Insiden kecelakaan kapal yang menewaskan belasan ' pekerja migran ilegal ' Indonesia di perairan Johor Bahru ke Malaysia, disebut melibatkan 'mafia' dan 'sindikat' penyelundup manusia. Kapal yang ditumpangi sekitar 50 WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ke Johor Bahru di Malaysia Rabu (15/12) lalu.

PEKERJA MIGRAN ILEGAL JADI KORBAN KAPAL KARAM DI MALAYSIA

Insiden kecelakaan kapal yang menewaskan belasan 'pekerja migran ilegal' Indonesia di perairan Johor Bahru ke Malaysia, disebut melibatkan 'mafia' dan 'sindikat' penyelundup manusia.

Kapal yang ditumpangi sekitar 50 WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ke Johor Bahru di Malaysia Rabu (15/12) lalu.

Hingga Kamis (16/12) sore, sebanyak 14 orang dinyatakan selamat. Namun, 19 orang meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut insiden ini menjadi "pintu masuk" untuk "membuka tabir" keterlibatan "mafia dan sindikat" dalam penempatan ilegal pekerja migran ke Malaysia melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang terus berulang.

"Polanya kita sudah tahu, pintu keluar masuk kita juga sudah tahu, tapi kita ingin lebih membongkar siapa di baliknya, baik bandar, baik pemodal yang selama ini ada di balik penempatan tidak resmi ke Malaysia melalui Kepulauan Riau," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Kamis (16/12).

Duta Besar Indonesia di Malaysia, Hermono, mencatat setidaknya ada lima insiden penyelundupan pekerja migran tak berdokumen dari Indonesia ke Malaysia dalam tiga bulan terakhir. Padahal, Malaysia sampai saat ini masih menutup diri dari pekerja asing.

642

"Karena mereka tidak bisa masuk ke Malaysia melalui jalur yang benar, maka mereka menggunakan jalur yang ilegal. Tapi sebetulnya ini masalah klasik," kata Hermono kepada BBC News Indonesia, Kamis (16/12).

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan banyak pekerja migran Indonesia mempertaruhkan nyawa menempuh "jalan pintas" tersebut karena "dianggap jalur yang termurah meskipun risikonya sangat tinggi".

'Jalur penyelundupan'

Belum diketahui bagaimana nasib mereka yang hingga kini masih dalam pencarian, namun mereka yang "hilang" bisa jadi sudah meninggal, atau "selamat tapi bersembunyi karena menghindari penangkapan aparat," kata Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono,

"Mereka ini tujuannya jelas untuk bekerja di Malaysia," terangnya, menjelaskan alasan keberangkatan puluhan WNI itu ke Malaysia dengan menempuh perjalanan yang berisiko menggunakan kapal motor.

"Malaysia sendiri sampai saat ini masih tertutup untuk pekerja asing," kata Hermono.

Kendati Malaysia hingga kini masih menutup diri bagi pekerja asing, namun penempatan pekerja tak berdokumen dari Indonesia ini masih terus terjadi.

Ia mencatat, dalam tiga bulan terakhir ada sekitar lima hingga enam kali insiden penyelundupan pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia ke Malaysia.

"Ada yang meninggal, ada yang tertangkap hidup-hidup, ada juga musibah besar seperti sekarang ini."

Modus yang biasa dilakukan, jelas Hermono, kapal yang ditumpangi pekerja migran itu tidak merapat ke pantai, namun berhenti agak jauh dari pantai di pesisir Malaysia.

Para penumpang kemudian turun dari kapal, lalu melanjutkan perjalanan ke garis pantai dengan berenang. Modus itu dilakukan untuk "menghindari penangkapan oleh aparat Malaysia," kata Hermono.

"Jadi mereka turun, ditinggal begitu saja. Selamat syukur, nggak selamat ya nasib. Namanya juga kriminal ya, dia kan nggak punya concern dengan keselamatan orang-orang yang dibawanya," ujarnya.

"Ini kan dari bertahun-tahun, jalur kepulauan Riau, Batam, dan sekitarnya itu menjadi jalur penyelundupan pekerja migran, sampai sekarang tidak ada tuh yang ketangkep. Ini kan aneh," cetusnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan insiden ini membuktikan bahwa penempatan-penempatan ilegal masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai "mafia" dan "sindikat".

Benny menambahkan, tewasnya pekerja migran Indonesia dalam kecelakaan kapal itu sebagai "pintu masuk untuk membongkar kejahatan sesungguhnya".

Ia memastikan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh penempatan ilegal para pekerja migran yang oleh "mafia" dan "sindikat" tersebut.

643

"Kita ingin juga mengejar siapa yang terlibat, baik langsung atau secara tidak langsung, mengetahui tapi membiarkan peristiwa ini dan penempatan secara resmi ini terus terjadi di wilayah Kepulauan Riau."

"Harus ada tindakan yang harus kita katakan tindakan tegas dan extraordinary yang harus dilakukan oleh negara. Investigasi menyeluruh ini adalah bagian dari tindakan extraordinary yang kita lakukan atas kejahatan yang bisa dikategorikan luar biasa yaitu kejahatan perdagangan manusia," jelas Benny.

Perdagangan manusia melalui penempatan ilegal ini, lanjut Benny, melibatkan banyak pihak. Pemilik modal, bandar, kaki tangan di lapangan, calo, oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

Senada, Wahyu Susilo dari Migrant Care menyebut, keterlibatan sindikat dalam penempatan ilegal pekerja migran ini memiliki jaringan yang luas, "baik dengan aparat Malaysia maupun aparat Indonesia".

"Sindikat itu ada terutama di kawasan-kawasan perbatasan, kemudian jejaringnya dengan birokrasi. Artinya, ini terkait juga dengan integritas petugas kita yang ada di pelabuhan perbatasan," ujar Wahyu.

'Standar ganda'

Kendati Malaysia menutup pintu bagi pekerja asing, mengapa pekerja migran asal Indonesia masih tertarik untuk bekerja di negara tetangga tersebut? Bahkan, dengan cara yang tidak resmi.

Wahyu Susilo dari Migrant Care menjelaskan, selain kedekatan budaya dan historis, faktor ekonomi membuat pekerja migran Indonesia tertarik bekerja di Malaysia.

Apalagi, celah-celah untuk bekerja di negara itu secara tak resmi acap kali terbuka lebar karena, menurutnya, standar ganda pemerintah Malaysia.

"Suatu saat ketika punya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, mereka tutup mata. Perbatasan dibuka, [sehingga] tidak sedemikian ketat."

"Tapi ketika mereka tidak membutuhkan, ketika pekerja migran dianggap sebagai ancaman, itu mereka punya kebijakan deportasi," jelas Wahyu.

Ia menambahkan pengguna terbesar pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Migrant Care memperkirakan ada sekitar 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang masuk secara tak resmi di negara tersebut, dua kali lipat dari jumlah pekerja migran resmi yang sebanyak 1,2 juta orang.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, yang sempat menjadi pejabat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), mengatakan pada umumnya para pekerja migran Indonesia "kena bujuk calo" untuk bekerja di Malaysia.

"Pada umumnya mereka ini very low education, uneducated persons (kurang berpendidikan) sehingga mudah dipengaruhi oleh calo-calo atau pihak yang mengorganisir. Tapi sebetulnya, it's a syndicate. Ini adalah sindikat yang melakukan aktivitas kriminal berulang-ulang," ujar Hermono.

Secara finansial, lanjut Hermono, gaji yang diterima oleh rata-rata para pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia tidaklah besar, hanya berkisar 1.200 ringgit, atau Rp3,6 juta.

644

"Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang buat mereka kerja di luar negeri itu suatu kebanggaan tersendiri, meskipun di sini sengsara juga. Dengan gaji sebesar itu, Rp3,6 juta, nggak gampang juga di Malaysia untuk hidup dengan biaya yang sekarang ini," katanya.

Menyoal aktivitas penempatan ilegal yang berulang-ulang Benny Ramdhani dari BP2MI mengatakan ada "tindakan tegas dan luar biasa yang harus dilakukan negara".

"Investigasi menyeluruh ini adalah bagian dari tindakan extraordinary yang kita lakukan atas kejahatan yang bisa dikategorikan luar biasa yaitu kejahatan perdagangan manusia," jelasnya.

Adapun BP2MI mencatat ada sekitar 4,4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di 150 negara. Namun, World Bank mencatat, sesungguhnya ada sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di seluruh dunia.

"Berarti ada 4,6 juta orang Indonesia yang bekerja di negara-negara penempatan yang mereka tidak tercatat secara resmi dan saya meyakini 90% dari 4,6 juta itu yang berangkat secara tidak resmi dan diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal," cetus Benny.

645

Judul Kemenaker Targetkan Bantuan Subsidi Upah Selesai Dibagikan Sebelum 2022

Nama Media jateng.tribunnews.com


Halaman/URL https://jateng.tribunnews.com/2021/12/17/kemenaker-targetkan-bantuan-subsidi-upah-selesai-dibagikan-sebelum-2022

Jurnalis rival al manaf

Tanggal 2021-12-17 09:58:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Surya Lukita Warman (Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Sudah satu bulan berjalan sejak diberlakukannya peraturan perluasan BSU, saat ini sudah hampir 1 juta orang, sudah 989 ribu orang yang telah menerima BSU

negative - Surya Lukita Warman (Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)) Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU

Ringkasan

Perluasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima ditargetkan selesai dibagikan akhir Desember 2021. Target itu ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

KEMENAKER TARGETKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH SELESAI DIBAGIKAN SEBELUM 2022

Perluasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 1,7 juta penerima ditargetkan selesai dibagikan akhir Desember 2021. Target itu ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sesditjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Surya Lukita Warman, mengatakan perluasan penyaluran ini merupakan penyaluran tahap kedua. Setelah Kemnaker berhasil merampungkan penerima BSU tahap pertama pada September lalu.


646

Perluasan ini merupakan hasil evaluasi Kemnaker, karena penyaluran sebelumnya hanya diberikan kepada pekerja terdampak PPKM Darurat di 28 provinsi.



"Perbedaannya hanya pada wilayahnya saja, yang tadinya dibatasi. Sekarang semua pekerja di seluruh wilayah Indonesia berhak menerima BSU," ujarnya. (*).

647

Judul Tunggu Jawaban Kemenaker dan Kemendagri

Nama Media Jambi Independent


Halaman/URL Pg9&10

Jurnalis RIB

Tanggal 2021-12-17 09:18:00

Ukuran 189x158mmk

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

negative - Dedy Ardiansyah (Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi) Namun ternyata perhitungan 14 hari adalah 14 hari kerja dan bukan 14 hari pada kalender. Sehingga Sabtu dan Minggu tidak terhitung

neutral - Dedy Ardiansyah (Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi) Kemarin dikirimkan suratnya pada tanggal 2 Desember, kemungkinan di minggu depan mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya

negative - Dedy Ardiansyah (Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi) Seandainya tidak diizinkan oleh pusat untuk menaikan upah, maka kami dari Disnaker bersama dari dewan pengupahan akan sama-sama kembali membahas ini bersama Pak Gubernur

positive - Dedy Ardiansyah (Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi) Kita akan tunggu kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur ke depan bagaimana. Mudah-mudahan besok hasilnya yang terbaik untuk para pekerja di Provinsi Jambi

Ringkasan

Hingga saat ini Pemprov Jambi masih menunggu jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan kenaikan upah minimum Provinsi Jambi.

TUNGGU JAWABAN KEMENAKER DAN KEMENDAGRI

Hingga saat ini Pemprov Jambi masih menunggu jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan kenaikan upah minimum Provinsi Jambi.

648

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan UMP Jambi tahun 2022 sebesar Rp 18 ribu, atau 0,72 persen. Namun karena menimbulkan polemik pada buruh, Pemprov Jambi mengusulkan untuk dinaikkan kembali sebesar Rp 68 ribu.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi sebelumnya memperkirakan bahwa batas pembalasan surat itu adalah selama 14 hari dari 2 Desember lalu.

Maka dapat diperkirakan batas akhirnya adalah 16 Desember.

"Namun ternyata perhitungan 14 hari adalah 14 hari kerja dan bukan 14 hari pada kalender. Sehingga Sabtu dan Minggu tidak terhitung," kata Dedy Ardiansyah Kabid Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Kamis (16/12).

Sehingga dirinya memperkirakan batas akhir pembalasan surat selama 14 hari kerja berada di minggu depan. "Kemarin dikirimkan suratnya pada tanggal 2 Desember, kemungkinan di minggu depan mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya," tambahnya.

Sementara itu terkait jika jawaban dari dua kementerian tersebut menolak permohonan kenaikan UMP Jambi di 2022, maka pihaknya akan mengajak kembali berdiskusi bersama Gubernur Jambi dan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi.

"Seandainya tidak diizinkan oleh pusat untuk menaikan upah, maka kami dari Disnaker bersama dari dewan pengupahan akan sama-sama kembali membahas ini bersama Pak Gubernur," jelasnya.

Dirinya pun mengimbau kepada para pekerja di Jambi untuk tetap bersabar dan menahan diri dalam menunggu jawaban dari Kemenaker dan Kemendagri.

"Kita akan tunggu kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur ke depan bagaimana. Mudah-mudahan besok hasilnya yang terbaik untuk para pekerja di Provinsi Jambi," tandasnya, (slt/rib)

caption:

DEMO: Para buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut kenaikan UMP.

649

650

Judul Kapal Angkut Puluhan WNI Karam di Malaysia, Sindikat Penyelundupan?



Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/dunia/1432756-kapal-angkut-puluhan-wni-karam-di-malaysia-sindikat-penyelundupan

Jurnalis redaksi

Tanggal 2021-12-17 09:18:00

Ukuran 0

Warna Warna




Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Ringkasan

Insiden kecelakaan kapal yang menewaskan belasan pekerja migran ilegal Indonesia di perairan Johor Bahru ke Malaysia, disebut melibatkan mafia dan sindikat penyelundup manusia. Kapal yang ditumpangi sekitar 50 WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ke Johor Bahru di Malaysia Rabu (15/12) lalu.

KAPAL ANGKUT PULUHAN WNI KARAM DI MALAYSIA, SINDIKAT PENYELUNDUPAN?

Insiden kecelakaan kapal yang menewaskan belasan pekerja migran ilegal Indonesia di perairan Johor Bahru ke Malaysia, disebut melibatkan mafia dan sindikat penyelundup manusia.

Kapal yang ditumpangi sekitar 50 WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ke Johor Bahru di Malaysia Rabu (15/12) lalu.

Hingga Kamis (16/12) sore, sebanyak 14 orang dinyatakan selamat. Namun, 19 orang meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut insiden ini menjadi "pintu masuk" untuk "membuka tabir" keterlibatan "mafia dan sindikat" dalam penempatan ilegal pekerja migran ke Malaysia melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang terus berulang.

"Polanya kita sudah tahu, pintu keluar masuk kita juga sudah tahu, tapi kita ingin lebih membongkar siapa di baliknya, baik bandar, baik pemodal yang selama ini ada di balik penempatan tidak resmi ke Malaysia melalui Kepulauan Riau," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Kamis (16/12).

651

Duta Besar Indonesia di Malaysia, Hermono, mencatat setidaknya ada lima insiden penyelundupan pekerja migran tak berdokumen dari Indonesia ke Malaysia dalam tiga bulan terakhir. Padahal, Malaysia sampai saat ini masih menutup diri dari pekerja asing.

"Karena mereka tidak bisa masuk ke Malaysia melalui jalur yang benar, maka mereka menggunakan jalur yang ilegal. Tapi sebetulnya ini masalah klasik," kata Hermono kepada BBC News Indonesia, Kamis (16/12).

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan banyak pekerja migran Indonesia mempertaruhkan nyawa menempuh "jalan pintas" tersebut karena "dianggap jalur yang termurah meskipun risikonya sangat tinggi".

`Jalur penyelundupan`

Belum diketahui bagaimana nasib mereka yang hingga kini masih dalam pencarian, namun mereka yang "hilang" bisa jadi sudah meninggal, atau "selamat tapi bersembunyi karena menghindari penangkapan aparat," kata Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono,

"Mereka ini tujuannya jelas untuk bekerja di Malaysia," terangnya, menjelaskan alasan keberangkatan puluhan WNI itu ke Malaysia dengan menempuh perjalanan yang berisiko menggunakan kapal motor.

"Malaysia sendiri sampai saat ini masih tertutup untuk pekerja asing," kata Hermono.

Kendati Malaysia hingga kini masih menutup diri bagi pekerja asing, namun penempatan pekerja tak berdokumen dari Indonesia ini masih terus terjadi.

Ia mencatat, dalam tiga bulan terakhir ada sekitar lima hingga enam kali insiden penyelundupan pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia ke Malaysia.

"Ada yang meninggal, ada yang tertangkap hidup-hidup, ada juga musibah besar seperti sekarang ini."

Modus yang biasa dilakukan, jelas Hermono, kapal yang ditumpangi pekerja migran itu tidak merapat ke pantai, namun berhenti agak jauh dari pantai di pesisir Malaysia.

Para penumpang kemudian turun dari kapal, lalu melanjutkan perjalanan ke garis pantai dengan berenang. Modus itu dilakukan untuk "menghindari penangkapan oleh aparat Malaysia," kata Hermono.

"Jadi mereka turun, ditinggal begitu saja. Selamat syukur, nggak selamat ya nasib. Namanya juga kriminal ya, dia kan nggak punya concern dengan keselamatan orang-orang yang dibawanya," ujarnya.

"Ini kan dari bertahun-tahun, jalur kepulauan Riau, Batam, dan sekitarnya itu menjadi jalur penyelundupan pekerja migran, sampai sekarang tidak ada tuh yang ketangkep. Ini kan aneh," cetusnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengatakan insiden ini membuktikan bahwa penempatan-penempatan ilegal masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai "mafia" dan "sindikat".

Benny menambahkan, tewasnya pekerja migran Indonesia dalam kecelakaan kapal itu sebagai "pintu masuk untuk membongkar kejahatan sesungguhnya".

652

Ia memastikan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh penempatan ilegal para pekerja migran yang oleh "mafia" dan "sindikat" tersebut.

"Kita ingin juga mengejar siapa yang terlibat, baik langsung atau secara tidak langsung, mengetahui tapi membiarkan peristiwa ini dan penempatan secara resmi ini terus terjadi di wilayah Kepulauan Riau."

"Harus ada tindakan yang harus kita katakan tindakan tegas dan extraordinary yang harus dilakukan oleh negara. Investigasi menyeluruh ini adalah bagian dari tindakan extraordinary yang kita lakukan atas kejahatan yang bisa dikategorikan luar biasa yaitu kejahatan perdagangan manusia," jelas Benny.

Perdagangan manusia melalui penempatan ilegal ini, lanjut Benny, melibatkan banyak pihak. Pemilik modal, bandar, kaki tangan di lapangan, calo, oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

Senada, Wahyu Susilo dari Migrant Care menyebut, keterlibatan sindikat dalam penempatan ilegal pekerja migran ini memiliki jaringan yang luas, "baik dengan aparat Malaysia maupun aparat Indonesia".

"Sindikat itu ada terutama di kawasan-kawasan perbatasan, kemudian jejaringnya dengan birokrasi. Artinya, ini terkait juga dengan integritas petugas kita yang ada di pelabuhan perbatasan," ujar Wahyu.

`Standar ganda`

Kendati Malaysia menutup pintu bagi pekerja asing, mengapa pekerja migran asal Indonesia masih tertarik untuk bekerja di negara tetangga tersebut? Bahkan, dengan cara yang tidak resmi.

Wahyu Susilo dari Migrant Care menjelaskan, selain kedekatan budaya dan historis, faktor ekonomi membuat pekerja migran Indonesia tertarik bekerja di Malaysia.

Apalagi, celah-celah untuk bekerja di negara itu secara tak resmi acap kali terbuka lebar karena, menurutnya, standar ganda pemerintah Malaysia.

"Suatu saat ketika punya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, mereka tutup mata. Perbatasan dibuka, [sehingga] tidak sedemikian ketat."

"Tapi ketika mereka tidak membutuhkan, ketika pekerja migran dianggap sebagai ancaman, itu mereka punya kebijakan deportasi," jelas Wahyu.

Ia menambahkan pengguna terbesar pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Migrant Care memperkirakan ada sekitar 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang masuk secara tak resmi di negara tersebut, dua kali lipat dari jumlah pekerja migran resmi yang sebanyak 1,2 juta orang.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, yang sempat menjadi pejabat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), mengatakan pada umumnya para pekerja migran Indonesia "kena bujuk calo" untuk bekerja di Malaysia.

"Pada umumnya mereka ini very low education, uneducated persons (kurang berpendidikan) sehingga mudah dipengaruhi oleh calo-calo atau pihak yang mengorganisir. Tapi sebetulnya, it`s a syndicate. Ini adalah sindikat yang melakukan aktivitas kriminal berulang-ulang," ujar Hermono.

653

Secara finansial, lanjut Hermono, gaji yang diterima oleh rata-rata para pekerja migran tak berdokumen asal Indonesia tidaklah besar, hanya berkisar 1.200 ringgit, atau Rp3,6 juta.

"Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang buat mereka kerja di luar negeri itu suatu kebanggaan tersendiri, meskipun di sini sengsara juga. Dengan gaji sebesar itu, Rp3,6 juta, nggak gampang juga di Malaysia untuk hidup dengan biaya yang sekarang ini," katanya.

Menyoal aktivitas penempatan ilegal yang berulang-ulang Benny Ramdhani dari BP2MI mengatakan ada "tindakan tegas dan luar biasa yang harus dilakukan negara".

"Investigasi menyeluruh ini adalah bagian dari tindakan extraordinary yang kita lakukan atas kejahatan yang bisa dikategorikan luar biasa yaitu kejahatan perdagangan manusia," jelasnya.

Adapun BP2MI mencatat ada sekitar 4,4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di 150 negara. Namun, World Bank mencatat, sesungguhnya ada sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di seluruh dunia.

"Berarti ada 4,6 juta orang Indonesia yang bekerja di negara-negara penempatan yang mereka tidak tercatat secara resmi dan saya meyakini 90?ri 4,6 juta itu yang berangkat secara tidak resmi dan diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal," cetus Benny.

654

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI

TERIMA KASIH

TELAH MEMBACA

Date post:	12-May-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2020

Documents