KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM ...

MEMO HUKUM

SRI JULIANTI HUSEIN

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK R AKYAT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERHAOAP KEPENGURUSAN DAN SUMBER

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1994

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN ... SRI JULIANTI HUSEIN

KONSEKUENSI yURIDIS PERUBAHAN BENTUK HUKUH

BANK KAKyAT INDONESIA HENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN

TERHADAP KEPENGURUSAN DAN SttMBER DAyA HANUSIANyA

MEMO HUKUH

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI

PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKllM

A. QEXAR WONGSODIWIRJO, S.H

NIP. 130325843 NIH. 039013163



TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

MEMO HUKUM INI TELAH DXUJI

PADA TANGGAL 25 3ANUARI 1994

TERDIRI DARI :

SAMZARI BOENTORO, S.H.

: Dra.H.SOENDARI KABAT, S.H.

*>v: 1. A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S

2. DJOKO SLAMET. S.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyeiesaikan memo

hukum ini.

Sebagai suatu tugas dalam rangka memenuhi

persyaratan dalam menempuh ujian akhir untuk mendapatkan

gelar sarjana hukum, maka penulisan memo hukum ini

mempunyai arti yang sangat penting bagi saya, yaitu

sebagai tambahan modal dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan di tengah-tengah masyarakat nantinya.

Mengingat hal tersebut di atas, maka dengan

segala upaya yang ada, saya telah berusaha semaksimal

mungkin agar memo hukum ini dapat memberikan manfaat

seperti yang diharapkan. Tetapi saya menyadari bahwa

kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki sangat

terbatas sehingga hasilnya perlu penyempurnaan.

Walaupun sederhana, saya yakin bahwa memo hukum

ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini

saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LLM, selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

2. Bapak Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H., selaku dosen



pembimbing saya, yang membimbing saya menyelesaikan

memo hukum ini,

3. Para tim penguji, yang telah meluangkan waktunya

untuk saya,

4. Bapak Suharyoto S.H., selaku Pimpinan PT. BRI (Perse

ro), yang telah roengijinkan saya melakukan survey.di

PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo,

5. Bapak Suharto, selaku Marketing Lending Officer (MLO)

PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo, yang telah berse-

dia memberikan informasi dan data-data yang saya per-

lukan untuk menyelesaikan memo hukum ini,

6. Bapak Ibnu Husein, selaku Kepala Seksi Porto Folio

Kredit PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo yang berse-

dia memberikan waktu sehingga saya berkesempatan

untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data,

7. Papa, mama dan kakak saya tercinta, yang telah menga-

suh, membimbing dan memberikan dorongari semangat

dalam menyelesaikan memo hukum ini,

8. Mas Agus tercinta, yang selalu memberikan dorongan

sehingga memo hukum ini dapat saya selesaikan

tepat pada waktunya,

9. Rekan-rekan lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan

satu-persatu, yang telah banyak membantu saya untuk

menyelesaikan memo hukum ini.

i i



Akhir kata, saya persembahkan memo hukum ini

kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, juga kepada semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Januari 1994 Penyusun,

Sri Julianti Husein



ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, permasalahan yang

sering timbul ialah kebutuhan akan modal, karena sebagian besar para pelaku ekonomi di

Indonesia masih belum mempunyai modal yang memadai. Keberadaan bank sebagai salah

satu sektor usaha perekonomian ikut memberi andil yang cukup besar dalam pembangunan

nasional. Perkembangan perbankan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

pertumbuhan perekonomian nasional, dan setiap bentuk kegiatan lembaga perbankan

menunjukkan adanya suatu usaha kemajuan perdagangan yang lebih lanjut akan

mempengaruhi pula perekonomian nasional.

Peranan perbankan dalam menunjang perekonomian nasional terlihat dari fungsi bank

sebagai alat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan.

Sehubungan dengan itu, maka peranan perbankan diharapkan dapat lebih ditingkatkan, baik

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya, oleh karena itu stabilitas perekonomian dan

keuangan akan dapat tercapai apabila bank dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-

baiknya.



DAFTAR IS I

halaman

KATA PENGANTAR............................................ . i

DAFTAR ISI.................................... ............ iv

I . Uraian Fakta..........................................1

II. Permasalahan..........................................5

III. Dasar Hukum........................................... 5

IV. Pembahasan............................................ 6

1. Susunan organ/alat perlengkapan PT. BRI (Per-

sero).............................................. 6

a . Pe nguru s/Dir eksi................... ........... 6

b. Komisaris..................................... 10

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)........... 15

2. Pengaruh perubahan bentuk hukum Bank Rakyat,

Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan ter-

hadap sumber daya marvusianya................... 18

V. Kesimpulan/Saran-saran............................. 25

DAF*. AR BACAAN

LAMPIRAN

i v



I. Uraian Fakta

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencip-

takan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

yang telah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Ne

gara. Untuk melaksanakan pembangunan nasional Pemerintah

melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang yang dilakukan

secara bertahap dengan program yang sudah terencana

dalam REPELITA. Titik berat Pembangunan Jangka Panjang

adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama

terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang, dimana ter-

dapat kemampuan dan kekuatan pertanian dan industri yang

tangguh. Sehingga kemakmuran yang diharapkan bukanlah

kemakmuran hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari

masyarakat saja, tetapi kemakmuran ini harus benar-benar

dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat

hidup.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi

masyarakat, permasalahan yang sering timbul ialah kebu-

tuhan akan modal, karena sebagian besar para pelaku

ekonomi di Indonesia masih belum mempunyai modal yang

memadai. Keberadaan bank sebagai salah satu sektor usaha

perekonomian ikut memberi andil yang cukup besar dalam

pembangunan nasional. Perkembangan perbankan mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan pertumbuhan perekonomi

an nasional, dan setiap bentuk kegiatan lembaga perban-



2

kan menunjukkan adanya suatu usaha kemajuan perdagangan

yang lebih lanjut akan mempengaruhi pula perekonomian

nasional.

Peranan perbankan dalam menunjang perekonomian

nasional terlihat dari fungsi bank sebagai alat pemerin-

tah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas

keuangan. Sehubungan dengan itu, maka peranan perbankan

diharapkan dapat lebih ditingkatkan, baik dari segi kua-

litas maupun dari segi kuantitasnya, oleh karena itu

stabilitas perekonomian dan keuangan akan dapat tercapai

apabila bank dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-

baiknya.

Dalam pasal 5, 8 dan 9 Undang - undang Nomor 14

Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perbankan ( selaruutnya

disingkat Undang - undang Perbankan 1967 ) dinyatakan

bahwa, untuk bank umum dalam undang-undang ini bentuk

hukum yang diperkenankan untuk mendirikan bank adalah

Bank Umum milik Negara. Bank Umum Swasta dan Bank Umum

Koperasi. Salah satu dari Bank Umum milik Negara adalah

Bank Rakyat Indonesia ( selanjutnya disingkat BRI ) yang

didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968

tentang Bank Rakyat Indonesia. Status hukum BRI adalah

sebagai perusahaan negara yang mempunyai status khusus

yang didirikan berdasarkan undang - undang secara khusus

atau disebut juga sebagai Badan Usaha Milik Negara se-



3

lanjutnya disingkat BUMN )

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa

perbankan maka landasan gerak perbankan yang ada dirasa-

kan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu mengi-

kuti perkembangan jasa perbankan. Sehubungan dengan hal

itu, maka pembinaan dan pengawasan perbankan serta

landasan gerak perbankan yang didasarkan pada ketentuan

Undang - undang Perbankan 1967 perlu dikembangkan dan

disempurnakan. Oleh karena itu lahirlah Undang - undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( selanjutnya

disingkat Undang-undang Perbankan 1992 ).

Kelahiran Undang - undang Perbankan 1992 telah

merubah tata perbankan nasional. Perubahan dan

penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar perbankan mampu

berperan lebih baik dalam mendukung pembangunan nasio

nal. Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional,

salah satu langkah yang ditempuh adalah penyederhanaan

jenis bank. Hal ini tercermin dalam pasal 5 ayat (1)

Undang - undang Perbankan 1992 yang menyatakan bahwa

menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat.1 ' —Philipus M. Hadjon, P.J.J. van Buuren, Pencrantar

Hukum Administrasi Negara Indonesia. cet.I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 195.

1



4

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang

Perbankan 1992 dinyatakan bahwa bentuk hukum suatu Bank

Umum dapat berupa salah satu dari : Perusahaan Perseroan

(PERSERO); Perusahaan Daerah; Koperasi dan Perseroan

Terbatas. Sehubungan dengan hal itu Bank Rakyat Indone

sia sebagai Bank Umum yang didirikan berdasarkan undang-

undang harus menyesuaikan bentuk hukumnya. Bentuk hukum

selanjutnya yang dianggap tepat bagi BRI adalah Perusa

haan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerin-

tah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1972.

Sebagai dasar peralihan bentuk hukum BRI ialah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penye-

suaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Peru

sahaan Perseroan (PERSERO). Pelaksanaan pendirian Peru

sahaan Perseroan bagi BRI telah dilaksanakan dengan Akta

Notaris Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh

dan di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan berubahnya bentuk hukum BRI menjadi Perusahaan

Perseroan, maka secara yuridis penyebutan bagi BRI seba

gai Persero adalah Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat

Indonesia atau kemudian disingkat P T . Bank Rakyat Indo-



5

nesia (PERSERO)

II. Permasalahan

Dengan adanya perubahan bentuk hukum menjadi

Perusahaan Perseroan membawa berbagai konsekuensi

yuridis bagi Bank Rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana susunan organ/alat perlengkapan dalam Bank

Rakyat Indonesia sebagai Perusahaan Perseroan ?;

2. Sejauh raanakah pengaruh perubahan bentuk hukum Bank

Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan terha-

dap sumber daya manusianya ?.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan Memo

Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat

Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pe-

nyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi

Perusahaan Perseroan;

4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

ôkok Perbankan;

2

Bank Rakyat Indonesia, Buku Kerja 1993.2



6

5. Akta Notaris Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yaitu

Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

6. Surat Edaran Kanpus BRI tanggal 27 Agustus 1993 NOSE:

S .89-DIR/0RG/8/1993 tentang Pedoman Perhitungan For-

masi Pegawai Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia;

7. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S .1-DIR/0RG/1/

1993 tentang Klasifikasi Kantor - kantor Cabang Bank

Rakyat Indonesia Tahun 1992.

IV. Pembahasan

1. Susunan organ/alat perlengkapan PT. BRI (Persero)

Dengan perubahan bentuk hukum BRI menjadi Perusa

haan Perseroan, maka susunan organ/alat perlengkapan BRI

sebagai Perusahaan Perseroan adalah identik dengan susu

nan .organ/alat perlengkapan yang dimiliki oleh suatu

Perseroan Terbatas. Karena pada hakekatnya PT. BRI (Per

sero) tiada lain merupakan suatu perseroan terbatas,

hanya saja dalam bentuk Persero dimana terdapat unsur

pemilikan saham oleh negara. Susunan organ/alat perleng

kapan PT. BRI (Persero) adalah : a. Pengurus/Direksi;

b. Komisaris;

c. RUPS.

a . Pengurus/Direksi

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum

atau subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban,

tetapi sebagai halnya suatu kreasi hukum yang secara



7

fisik dan psikis tidak dapat bertindak sendiri, maka

perlu diwakili dengan sah. Adapun lembaga yang ditunjuk

oleh hukum untuk mewakili hak dan kewajiban perseroan3

adalah Pengurus . Hal ini dinyatakan dalam pasal 44 ayat

(1) KUHD bahwa tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus

oleh beberapa pengurus. Pengurus merupakan pimpinan

sehari-hari dari suatu perseroan terbatas. dan biasanya

disebut Direksi.

Setelah berubah menjadi perusahaan perseroan,

maka kepengurusan dalam PT. BRI (Persero) dilakukan dan

dipimpin oleh Direksi. Direksi PT. BRI (Persero) terdiri

dari seorang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur.

Direksi inilah yang menjadi pimpinan P T . BRI (Persero)

sehari-hari dan merupakan perwakilan dari PT. BRI (Per

sero) sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi

terpisah dari pemegang saham. Sebelum berubah menjadi

perusahaan perseroan, kepengurusan dalam BRI juga dilak-

sanakan dan dipimpin oleh Direksi. Dengan demikian

walaupun BRI telah berubah menjadi perusahaan perseroan,

namun dalam hal kepengurusan PT. BRI (Persero) tetap

dipimpin oleh Direksi, seperti halnya pada masa BRI

sebagai BUMN sebelum berubah menjadi perusahaan persero-

3R.T. Sutantya R. Hadikusuma S.H., dan Dr. Suman-

toro, Penaertian Pokok Hukum Perusahaan, cet. I. Rajawa- li Pers Jakarta. 1991, h. 71-72.



8

an. 'Sehingga dalam hal siapa yang menjalankan kepenguru-

san BRI sebelum dan sesudah menjadi perusahaan perseroan

tidak ada perbedaan, yaitu dilakukan dan dipimpin oleh

Direksi.

Sebelum menjadi perusahaan perseroan, Direksi BRI

bertugas untuk menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan

(manajemen) serta mewakili BRI di dalam dan di luar

pengadilan. Setelah menjadi perusahaan perseroan, maka

tugas Direksi PT. BRI (Persero) menjadi bertambah luas

dan kompleks sebagaimana diatur dalam KUHD dan Anggaran

Dasarnya. Pada dasarnya tugas Direksi PT. BRI (Persero)

adalah berkisar pada : mengurus segala urusan PT ( mema-

nage ); menguasai. memindahtangankan dan mengelola keka-

yaan P T ; serta melakukan perwakilan di muka dan di luar

pengadilan. Oleh karena itu perubahan menjadi perusahaan

perseroan membawa konsekuensi tugas Direksi PT. BRI

(Persero) menjadi lebih luas dan kompleks dibanding

dengan tugas Direksi BRI sebagai BUMN.

Dalam menentukan kebijaksanaan pengurusan, Direk

si BRI (BUMN) tidak hanya memperhatikan kepentingan eko-

nomi perusahaan saja, akan tetapi juga harus memperhati

kan pedoman - pedoman/petunjuk - petunjuk Bank Indonesia

dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi moneter dan

Pemerintah. Hal ini dapat dipahami sebab BRI merupakan

sal ah satu dari 7 (tujuh) bank pemerintah yang mempunyai



9

status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga

dalam pengelolaan/pengurusannya BRI terikat pada kebi-

jaksanaan yang ditentukan oleh Pemerintah selaku pemilik

BRI.

Sebagai perusahaan perseroan maka PT. BRI (Perse

ro) sekarang selain mempunyai fungsi sebagai agen pemba

ngunan ( Agent of Development ) juga berfungsi sebagai

badpin usaha yang berorientasi pada pemupukan keuntungan

( profit oriented ) atau sebagai alat untuk mencari

sumber keuangan negara. Oleh karena itu dalam pengelola

an/pengurusannya harus lebih profesional dan didasarkan

pada pertimbangan komersial. Sebagai perusahaan persero

an maka Direksi PT. BRI (Persero) memiliki keleluasaan

dalam mengambil kebijaksanaan dan tidak lagi sepenuhnya

menggantungkan pada keputusan Pemerintah, walaupun kebi-

jaksanaan Pemerintah masih tetap menentukan. Sehingga

peranan Pemerintah lebih menekankan kepada pengawasan

arah kegiatan ekonomi P T . BRI (Persero) dan pengelolaan/

pengurusan dalam BRI setelah menjadi perusahaaan perse

roan lebih mandiri daripada pengelolaan/pengurusan BRI

sebelum menjadi perusahaan perseroan.

Sebelum menjadi perusahaan perseroan Direksi BRI

diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Setelah

menjadi perusahaan perseroan Direksi PT. BRI (Persero)

yang pertama diangkat oleh Menteri Keuangan selaku



10

pendiri setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pengangkatan Direksi PT. BRI (Persero) berikutnya

dilakukan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan

Menteri Keuangan selaku pemegang saham setelah mendapat

persetujuan Presiden ( pasal 5 ayat 3 PP Nomor 21 Tahun

1992 ). Dengan demikian walaupun BRI telah berubah

menjadi perusahaan perseroan namun Pemerintah memandang

masih perlu ikut menentukan siapa-siapa yang menjadi

pimpinan PT. BRI (Persero).

Dengan demikian walaupun BRI telah berubah

menjadi perusahaan perseroan, namun peran Pemerintah

masih tetap dominan. Hal ini dapat dipahami sebab sampai

saat ini Pemerintah masih tetap menjadi pemegang saham

mayoritas dalam PT. BRI (Persero). Sehingga kemandirian

BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah

menjadi perusahaan perseroan bergantung pada besarnya

saham yang dimiliki Pemerintah. Karena dengan Pemerintah

tetap sebagai pemegang saham mayoritas, maka Pemerintah

pula yang akan menetapkan kebijaksanaan pengelolaan/

pengurusan PT. BRI (Persero).

b. Komisaris

Mengenai komisaris ini pasal 44 ayat (1) KUHD

menyatakan bahwa pengurus PT diawasi atau tidak diawasi

oleh komisaris. Sehingga keberadaan komisaris dalam

suatu perseroan tidak diharuskan. Apabila dikehendaki



11

adanya komisaris, maka jumlahnya harus lebih dari satu.

Karena pada umumnya perseroan terbatas merupakan suatu

usaha yang bermodal besar, mempunyai tanggung jawab dan

risiko yang besar pula. Oleh karena itu jika hanya ada3

seorang komisaris saja tidak akan memadai . Tetapi dalam

praktek ada juga suatu perseroan terbatas yang hanya

mempunyai seorang komisaris, dalam hal ini merupakan

perkecualian.

Dewan komisaris PT. BRI (Persero) bertugas

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan,

serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-

ketentuan anggaran dasar dan keputusan-keputusan RUPS.

Menurut pasal 15 Anggaran Dasar PT. BRI (Persero) Dewan

Komisaris mempunyai tugas antara lain :

a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan dan

pengelolaan Perseroan oleh Direksi;

b. memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen serta kekayaan

Perseroan, memasuki bangunan - bangunan atau tempat-

tempat lain yang dikuasai oleh Perseroan;

c. memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan

disertai alasan-alasan pemberhentiannya;

d. mengurus Perseroan untuk sementara waktu dalam hal

Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi.

4 ~Purwosutjipto, Penqertian Pokok Hukum Daqang In

donesia 2 . cet. IV, Djambatan, 1986, h. 154.



12

Atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas, Dewan

Komisaris bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan

selaku pemegang saham.

Dewan Komisaris PT. BRI (Persero) terdiri dari

seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.

Pengangkatan 'Dewan Komisaris PT. BRI (Persero) yang

pertama dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat

persetujuan Presiden. Pengangkatan Dewan Komisaris PT.

BRI (Persero) berikutnya dilakukan oleh RUPS dari calon-

calon yang diajukan Menteri Keuangan selaku pemegang

saham setelah mendapat persetujuan Presiden (pasal 5

ayat 3 PP Nomor 21 Tahun 1992).

Dewan Komisaris PT. BRI (Persero) diangkat untuk

waktu 3 (tiga) tahun. Masa jabatan Dewan Komisaris ini

lebih pendek dibanding dengan masa jabatan Direksi/

yaitu 5 (lima) tahun. Hal ini dibuat demikian dengan

tujuan untuk menjaga obyektivitas dan kemandirian di

dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Sebelum berubah menjadi perusahaan.perseroan, BRI

juga mempunyai lembaga yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap pengurusaan yang dilakukan oleh

Direksi. Lembaga tersebut adalah Dewan Pengawas. Dewan

Pengawas ini juga bertugas untuk mengawasi dan menjaga

agar ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus BRI

dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas juga



13

berhak memeriksa buku-buku dan surat-surat BRI. Selain

Dewan Pengawas, Bank Indonesia juga mengadakan

pengawasan dan blmbingan terhadap pengurusan BRI (pasal

18 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968).

Dengan demikian setelah menjadi perusahaan

perseroan maka pengawasan terhadap pengelolaan/penguru-

san PT. BRI (Persero) dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Sedangkan sebelum menjadi perusahaan perseroan tugas

pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Tugas Dewan Komisaris lebih luas dibanding dengan

tugas Dewan Pengawas. Hal ini dapat kita lihat bahwa

Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara

anggota Direksi yang melakukan tindakan yang bertentang-

an dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya.

Demikian pula apabila PT. BRI (Persero) tidak mempunyai

satupun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris untuk

sementara menjalankan pekerjaan Direksi untuk mengurus

Perseroan. Hal ini berbeda dengan tugas Dewan Pengawas

yang hanya berkisar pada pengawasan oleh Direksi dan

pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pengu

rusan bank agar berjalan sebagaimana mestinya. Dewan

Pengawas hanya mengawasi, tetapi tidak berhak untuk

mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan tersebut.

Setelah menjadi perusahaan perseroan, pengawasan



14

yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan pengawasan

dalam arti luas. Karena Dewan Komisaris tidak hanya

bertugas mengawasi, tetapi juga ikut serta dalam pengu-

rusan PT. BRI (Persero) dan berhak memberhentikan anggo

ta Direksi yang bertindak bertentangan dengan Anggaran

Dasar. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Pengawas adalah pengawasan dalam arti sempit, dimana

Dewan Pengawas hanya bertugas mengawasi saja tanpa boleh

ikut dalam kepengurusan BRI, dan Dewan Pengawas tidak

berhak mengambil tindakan apabila Direksi di dalam

menjalankan tugasnya bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang mengatur tentang pengurusan BRI.

Sehubungan dengan pengawasan dalam arti luas

tersebut, maka Dewan Komisaris tidak boleh merangkap

jabatan lain pada perusahaan lain karena dikhawatirkan

akan terjadi pertentangan kepentingan secara langsung

maupun tidak langsung dengan kepentingan PT. BRI (Perse

ro) . Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas yang melaku

kan pengawasan dalam arti sempit. Tidak ada ketentuan

yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas tidak boleh

merangkap jabatan lain. Sehingga dengan demikian Dewan

Pengawas boleh merangkap jabatan lain pada perusahaan

lain. Bahkan untuk menjadi Dewan Pengawas tidak perlu

seorang pejabat dari suatu instansi resmi.



15

c. Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)

Rapat umum pemegang saham merupakan himpunan dari

pemegang saham yang merupakan organisasi tertinggi, dan

mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas.

Dikatakan kekuasaan tertinggi sebab segala keputusan-

keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan perseroan

ditentukan oleh rapat tersebut dan keputusan inilah yang

digunakan oleh pengurus perseroan sebagai dasar untuk

menjalankan perusahaan.

Meskipun keduduka.n RUPS sangat penting, tetapi

KUHD tidak banyak mengatur tentang RUPS ini. Dalam pasal

44 ayat Cl) antara lain menyatakan bahwa para pengurus

har.us diangkat oleh para pesero. Dari ketentuan inilah

diartikan sebagai adanya rapat umum pemegang saham dalam

suatu perseroan terbatas. Sedangkan untuk mengetahui

secara terperinci mengenai RUPS ini dapat kita lihat

pada anggaran dasar perseroan.

Dalam pasal 19, 20 dan 21 Anggaran Dasar P T . BRI

(Persero) dinyaatakan bahwa terdapat dua macam rapat

umum para pemegang saham, yaitu :

a. Rapat umum tahunan para pemegang saham yang d.iadakan

tiap - tiap tahun, meliputi : rapat yang diadakan

selambat-lambatnya dalam bulan Juni dan rapat yang

diadakan selambat-lambatnya pada akhir tahun buku,

sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mengesahkan



16

rencana kerja dan anggaran Perseroan;

b. Rapat umum luar biasa para pemegang saham yang

diadakan setiap saat jikalau dianggap perlu oleh

Direksi atau Dewan Komisaris atas permintaan tertulis

dari Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewaki-

li sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen) dari

seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai perusahaan

perseroan maka modal PT. BRI (Persero) terdiri atas

saham prioritas dan saham biasa yang diterbitkan tidak

atas tunjuk. Sebab jika saham PT. BRI (Persero)

diterbitkan atas tunjuk, maka berarti akan ada sekutu

yang tidak dikenal ikut berperan dalam pengelolaan

PT. BRI (Persero). Hal ini merupakan sesuatu yang tidak

sesu-ai dengan kebi jaksanaan Pemerintah.

Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PT. BRI (Persero)

dinyatakan bahwa modal dasar PT. BRI (Persero) ditetap-

kan sebesar R p . 5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupi

ah) terbagi dalam 5.000.000 (lima juta) saham ma-

sing - masing saham dengan nilai nominal sebesar

R p . 1.000,000,00 (satu juta rupiah). Dari modal dasar

tersebut telah ditempatkan dalam kas sebanyak 1.000.000

(satu juta) saham, atau sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00

(satu trilyun rupiah) oleh para pendiri, yaitu ;

a. Negara Republik Indonesia, sebanyak 999.999 saham



17

atau seluruhnya seharga Rp. 999.999.000.000,00 (sem-

lanratus sembilanpuluh sembilan milyard sembi1anratus

sembi1anpuluh sembilan juta rupiah );

b. Tuan Doktorandus Oskar Surjaatmadja, Master of

Accounting Science, sebanyak 1 (satu) saham atau

seharga R p . 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai saat

ini saham PT. BRI (Persero) mayori'tas masih merupakan

milik Pemerintah. Hal ini disebabkan karena PT. BRI

(Persero) belum melaksanakan pembukaan saham kepada

masyarakat (go public). Apabila PT. BRI (Persero) telah

melaksanakan pembukaan saham kepada masyarakat, maka

masyarakat yang ikut memiliki saham PT. BRI (Persero)

akan berkumpul dalam rapat umum pemegang saham. Sehingga

PT. BRI (Persero) dapat melaksanakan rapat umum pemegang

saham sebagai organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi

dalam PT. BRI (Persero). Dengan demikian maka PT. BRI

(Persero) telah mencapai tujuan untuk menjadi perusahaan

perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang

Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan yang telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.



18

2. Pengaruh perubahan bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia

menjadi Perusahaan Perseroan terhadap sumber daya

manusianya.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan pada 25 Maret 1992, maka Bank Rakyat

Indonesia sebagai bank umum harus menyesuaikan bentuk

hukumnya. Bentuk hukum selanjutnya bagi Bank Rakyat

Indonesia adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagai

mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1972.

Dengan berubahnya bentuk hukum Bank Rakyat Indo

nesia menjadi Perusahaan Perseroan, maka tujuan/

orientasi PT. BRI (Persero) adalah untuk memupuk

keuntungan (profit oriented). Karena bentuk Persero ini

dimaksudkan untuk pemupukan dana bagi negara atau

sebagai alat untuk mencari sumber keuangan negara. Hal

ini berbeda dengan tujuan Bank Rakyat Indonesia sebagai

BUMN pada masa sebelum berubah menjadi perusahaan

perseroan. Sebelum berubah menjadi perusahaan perseroan,

tugas dan usaha Bank Rakyat Indonesia diarahkan kepada

perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi

nasional (Agent of Development). Dengan kata lain Bank

Rakyat Indonesia sebagai salah satu Bank Pemerintah yang



19

bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah.

Dengan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan

perseroan, maka PT. BRI (Persero) sekarang selain

berfungsi sebagai badan usaha yang berorientasi pada

pemupukan keuntungan (profit oriented) juga tetap

mengemban tugas sebagai agen pembangunan (Agent of

Development). Oleh karena itu maka PT. BRI (Persero)

harus menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan organisa-

si yang baik. efektif, efisien dan ekonomis secara

business-zakelijk, cost-accounting principles, manage

ment effectiveness dan pelayanan umum yang baik.

Sehubungan dengan itu maka perubahan bentuk hukum

menjadi perusahaan perseroan memberi pengaruh pada

sumber daya manusia yang dimiliki P T . BRI (Persero).

Karena sebagai perusahaan perseroan yang berorientasi

pada pencarian keuntungan ( profit oriented ), maka

PT. BRI (Persero) harus dikelola dengan manajemen yang

baik dan dit.angani oleh sumber daya manusia yang

profesional. Oleh karena itu maka PT. BRI (Persero)

harus meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusianya.

Perubahan bentuk hukum BRI menjadi perusahaan

perseroan juga berpengaruh pada jumlah/kuantitas sumber

daya manusianya yang sangat besar, yaitu tidak kurang

dari 40.000 ( empatpuluh ribu ) orang di seluruh

Indonesia. Dengan jumlah tersebut dirasakan perlu dilak-



20

sanakan penyempitan atau pengurangan jumlah sumber daya

manusia, karena dengan jumlah sumber daya manusia yang

demikian besar tetapi kurang produktif merupakan ham-

batan bagi P T . BRI (Persero) dengan statusnya yang baru

sebagai perusahaan perseroan yang berorientasi pada5

pemupukan keuntungan (bank komersial) .

Untuk mengatasi masalah yang berkenaan dengan

peningkatan mutu/kualitas sumber daya manusianya PT. BRI

(Persero) melaksanakan program perencanaan sumber daya

manusia. Program tersebut antara lain yaitu program

perencanaan calon-calon staf yang dipersiapkan untuk

menerima tongkat kepemimpinan dari para pemimpin yang

terdahulu. Program ini meliputi : Jalur Staf Umum (CS.

Umum) dan Jalur Staf Specialis (CS. Spesialis). Pada

program ini calon-calon staf/calon-calon manajer mengi-

kuti pendidikan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan

di kantor-kantor cabang BRI (on the job training), kemu-

dian dievaluasi, ditempatkan kembali apakah di kantor

cabang, kantor wilayah atau kantor pusat. Selama pendi-

kan, calon-calon staf tersebut mendapatkan pengetahuan

dasar perbankan. Dari program ini diharapkan calon-calon

staf/manager P T . BRI (Persero) mempunyai pengetahuan

dasar perbankan yang memadai serta mempunyai wawasan

5 :Wawancara dengan Bp. Ibnu Husein, Kasie Porto

Folio Kredit PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo.



21

yang luas dan mampu bekerja dengan sikap profesional.

Sehingga dengan program perencanaan sumber daya manusia

yang dilaksanakan oleh PT. BRI (Persero) akan dihasilkan

calon-calon manager yang handal yang dapat mendukung

BRI sebagai perusahaan perseroan.

Sedangkan untuk mengatasi masalah yang berkenaan

dengan jumlah/kuantitas sumber daya manusia yang begitu

besar, maka kebijaksanaan yang diambil oleh Direksi

PT. BRI (Persero) antara lain dengan dikeluarkannya

Surat Edaran Kanpus BRI tanggal 27 Agustus 1993, NOSE :

S .89-DIR/0RG/8/1993 tentang Pedoman Perhitungan Formasi

Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Di dalam Surat Eda

ran tersebut dijelaskan mengenai Formasi Standard yang

dapat digunakan sebagai alat pengendali jumlah formasi

pegawai di kantor cabang. Dalam Surat Edaran tersebut

ditentukan jumlah Formasi Standard pegawai kantor cabang

sebagai berikut :

- Kantor cabang kelas I = lebih kurang 52 orang;

- Kantor cabang kelas II = lebih kurang 43 orang;

- Kantor cabang kelas III = lebih kurang 29 orang;

- Kantor cabang kelas IV = lebih kurang 23 orang.

Formasi standard ini digunakan sebagai alat peng-

endalian jumlah tenaga kerja di kantor cabang. Artinya

apabila suatu kantor cabang menetapkan formasi pegawai-

nya melebihi formasi standard, maka harus dapat membe-



22

kan alasan-alasan yang rasional. Sebagai contoh, di

PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo sekarang ini jumlah

formasi pegawainya sekitar 80 (delapanpuluh) orang. Dan

menurut Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.1-DIR/0RG/

1/1993 tentang Klasifikasi Kantor-kantor Cabang BRI

Tahun 1992, PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo termasuk

kantor cabang kelas I, dimana menurut Formasi Standard

jumlah pegawainya adalah lebih kurang 52 orang. Sehingga

formasi jumlah pegawai PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo

melebihi Formasi Standard. Sehubungan dengan hal itu,

maka PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo akan melaksanakan

penyempitan/pengurangan jumlah pegawainya. Antara lain

dengan melaksanakan mutasi antar kantor cabang atau mem-

buka kantor-kantor unit yang baru, sehingga dengan demi

kian masalah jumlah / kuantitas sumber daya manusia

sehubungan dengan perubahan bentuk hukum BRI menjadi pe

rusahaan perseroan akan dapat diatasi. Sehingga jumlah

sumber daya manusia yang ada adalah sumber daya manusia

yang benar-benar dibutuhkan ( produktif ) yang dapat

mendukung tujuan PT. BRI (Persero) sebagai perusahaan

yang berorientasi pada pemupukan keuntungan ( profit6

oriented ) .

6 — — —

Wawancara dengan Bp. Ibnu Husein, Kasie Porto Folio Kredit PT. BRI (Persero) Cabang Sidoarjo.



23

Sebelum menjadi perusahaan perseroan, status pe

gawai Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai pegawai peru

sahaan negara yang mempunyai status khusus yang dxatur

dalam undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Sete

lah menjadi perusahaan perseroan, maka status pegawainya

berubah menjadi pegawai perusahaan (negara) perseroan,

yaitu sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Perse

ro) .

Sebelum menjadi perusahaan perseroan, gaji. pen-

siun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lain pega

wai Bank Rakyat Indonesia ditetapkan oleh Direksi berda

sarkan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku. Hal

ini dapat dipahami, karena modal Bank Rakyat Indonesia

merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Sehingga

Direksi Bank Rakyat Indonesia dalam menetapkan gaji,

pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lain

pegawai BRI tetap berdasarkan pada kebijaksanaan Peme

rintah.

Setelah menjadi perusahaan perseroan, maka Direk

si PT. BRI (Persero) yang menetapkan gaji, pensiun

dan tunjangan hari tua serta penghasilan lain pegawai

P T . BRI (Persero) berdasarkan keuntungan yang diperoleh

perusahaan. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagai perusa

haan perseroan, maka orientasi PT. BRI (Persero) adalah



24

pada pemupukan keuntungan (profit oriented). Sehingga

dengan demikian setelah menjadi perusahaan perseroan,

penetapan gaji, pensiun dan tunjangan hari tua serta

penghasilan lain pegawai PT. BRI (Persero) tidak lagi

ditentukan oleh Pemerintah.

Dengan berubahnya bentuk hukum BRI menjadi peru

sahaan perseroan, maka diberlakukan sistim penggajian

baru bagi pegawai PT. BRI (Persero). Dalam sistim peng

gajian yang baru tersebut sudah tidak tercantum lagi

antara lain : tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan

jabatan dan tunjangan beras. Tetapi sebenarnya tunjangan

keluarga ini dalam sistim penggajian yang baru telah di-

jamin melalui gaji, penggantian biaya pengobatan bagi

pegawai dan keluarganya (isteri dan anak-anaknya), lump

sum biaya pindah dan program pensiun. Sedangkan tunjang-

an-tunjangan yang lain, antara lain : tunjangan perusa

haan, tunjangan SBP (biaya perjalanan) dan tunjangan pa-

jak besarnya mengalami kenaikan. Begitu pula dengan gaji

pokok pegawai PT. BRI (Persero) mengalami kenaikan.

Dengan demikian walaupun ada beberapa tunjangan yang ti

dak diberikan lagi, namun pada dasarnya gaji pegawai

P T . BRI (Persero) mengalami kenaikan dibanding dengan

sebelum menjadi perusahaan perseroan.



25

V. Kesimpulan/Saran-sarfin

Kesimpulan

1. Dengan berubahnya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia

menjadi Perusahaan Perseroan, maka susunan organ/alat

perlengkapan PT. BRI (Persero) adalah identik dengan

susunan organ/alat perlengkapan yang dimiliki oleh

suatu perseroan terbatas. Karena pada hakekatnya

PT. BRI (Persero) tiada lain merupakan perseroan ter

batas, hanya saja dalam bentuk Persero dimana terda-

pat unsur pemilikan saham oleh negara. Susunan organ/

alat perlengkapan PT. BRI (Persero) terdiri atas :

a. Pengurus/Direksi;

b. Komisaris;

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

• Sebelum dan sesudah menjadi Perusahaan Perseroan, ke-

pengurusan Bank Rakyat Indonesia tetap dilakukan oleh

Direksi. Sedangkan mengenai tugas pengawasan. sebelum

berubah menjadi Perusahaan. Perseroan dilakukan oleh

Dewan Pengawas, yaitu pengawasan dalam arti sempit.

Setelah menjadi Perusahaan Perseroan, maka tugas pe

ngawasan dalam PT. BRI (Persero) dilakukan oleh Dewan

Komisaris yaitu melakukan pengawasan dalam arti luas.

Sebagai perusahaan perseroan, PT. BRI (Persero) belum

melaksanakan pembukaan saham kepada masyarakat ( go

public ). Sehingga Pemerintah tetap menjadi pemegang



26

saham mayoritas PT. BRI (Persero).

2. Perubahan bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi

perusahaan perseroan berpengaruh terhadap sumber daya

■manusianya. Bahwa sebagai perusahaan perseroan yang

bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented)

maka PT. BRI (Persero) harus ditangani oleh sumber

daya manusia yang profesional. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka PT. BRI (Persero) harus meningkatkan

mutu/kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu

perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan

juga berpengaruh terhadap jumlah/kuantitas sumber da

ya manusia PT. BRI (Persero). Sehinggga PT. BRI (Per

sero) melakukan penyempitan/pengurangan jumlah sumber

daya manusia, antara lain dengan diberlakukannya For

masi Standard pegawai kantor cabang. Dengan demikian

sumber daya manusia yang ada benar-benar produktif

dan profesional yang dapat mendukung PT. BRI (Perse

ro) sebagai perusahaan yang berorientasi pada pemu

pukan keuntungan (profit oriented).

Saran

1. Dengan berubahnya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia

menjadi Perusahaan Perseroan dengan susunan organ/

alat perlengkapan yang kompleks dan lengkap, diharap-

kan P T . BRI (Persero) dapat menjalankan fungsinya,

baik sebagai agen pembangunan (Agent of Development)



27

maupun sebagai bank komersial (Convercial Bank) .

2. Dengan bentuk hukum yang baru sebagai Perusahaan Per

seroan, diharapkan agar setiap personil ( sumber daya

manusia ) PT. BRI (Persero) terus meningkatkan kemam-

puan dan kemauannya untuk menjadi seorang bankir yang

profesional dan mampu menyesuaikan diri dengan peru

bahan dan perkembangan yang terjadi.



DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indones i a . cet.I , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Philipus M. Hadjon, P.J.J. van Buuren, Penaantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Daqanq Indonesia 2 cet.IV. Djambatan, Jakarta, 1986.

Rudhi Prasetya, A. Oemar Wonqsodiwirjo, Dasar-dasar Hukum Persekutuan. Surabaya, 1992.

R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Dr. Sumantoro, Penqertian Pokok Hukum Perusahaan. cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Subekti, Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Daqanq cet. XVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Th. 1967 tentangPokok-pokok Perbankan. cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 T h . 1968 tentang Bank Rakvat Indonesia, cet. Ill, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 T h . 1992 tentang Perbankan, cet. Ill, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

i

Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 1992 tentang Penve- suaian Bentuk Hukum Bank Rakvat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan. cet. Ill, Sinar Grafika. Jakarta, 1993.



J'ioo'.; !s-i

B A N K R M ¥ 4 T I ^ O O P i E S S AKANTOR PUSAT

Ja U n J * n d «r« l Budlrm an No. 4 4 ♦ 4 # Troroot Pm 1 © M / 1 0 0 0 0 .M uw ta 102 10 T . l . p o n l * 7 0 3 3 4 4 , 1 7 0 3 3 7 4 , »7 0 3 4 0 * . 1 7 0 4 2 4 7 . 1 7 0 4 3 1 3

T i l t x > 4 4 7 2 1 . 4 4 7 * 2 . 4 1 2 2 1 , 4 (2 3 4 . 4 I2 4 S H e i i m l k : I 7 0 4 1 M KAWAT : KANPUfMI

SURAT- JSAM

Henimbang

Mengingat

NOKEP: - Si ,1 -DIR/0RG/1/93

tentang:

K L A S I F I K A S I K A N T O R - K A N T O RC A B A N G B R I T A H U N 1 9 9 2

DIREKSI BANK RAKYAT INDONESIA

: 1. bahwa untuk menjadi dasar dibidang pembinaan pdrsonil, pengembangan organises! dan penetapan standard logistik Kantor Cabang, perlu ditetap kan Klasifikasi Kantor Cabang.

2. bahwa berdasarkan perubahan volume/size usaha dan perfomance usaha Kanca-Kanca BRI dalam tahun 1991v, perlu segera ditetapkan Klasifikasi Kantor Cabang BRI untuk tahun 1992, yang pene- tapannya mengacu kepada data tahun .1991.

: 1. .Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

2. Perturan Pemerintah No.21 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3. Anggaran. Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang dimuat dalam Akte Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang oleh Notaris Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

st-Us92

4. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.44-1650/9/ 1&77 tanggal 19 September 1977, tentang Pokok- pokok Organisasi Bank Rakyat Indonesia.

5. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S. 1 -DIR/0RG/ 1/90 tanggal 4 Januari 1990 tentang Klasifikasi Cabang BRI Sistem Baru.

6. Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP;S.95-DIR/0RG/ 10/90 tanggal 19 Oktober 1990 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Kantor Cabang BRI Sistem Baru.

/ o -n-'i \1 7 . G

’(''/IV''[/•/!

r J . -j-Hi-fc 1^3

... J fa.- - - -..... ii. ......

r - . » : ;.1 '•



REK-APITULASI PERKE.MBANGAN SIZE CABANG

1 9 9 1

1 II III IV - J u m l a h

■1 44 10 0 0 0 53

II 101

41 ! 2 0 0 53

III Osj•

SO 65 0 0 149

IV 0 6 49. ' 0 59

1 1 2 2 9

J u m l a h 53 138 118 6 3 ' 3 2 3

REKAPITULASI PERKEMBANG.AN PERFOMANCE CABANG

1 9 9 1

A B 0 D E J u m l a h

A 1 9 6 9 6 0 31

B 0 20 CO

: -& 42 36 0 1 3 2

0 1 n 13 43 12 0 72

D 0

t I

5 4 | 39 19 0 67

E 0 0 0 3 1 0 4"

0 1 4 2 0 10 17

J u m l a h 2 38 61 1 3 8 74 10 3 2 3

f i . A / O K C P ;

*p-kc92 /jakarta . Nopember 19 9 !j^ > ^ '



KLASIFIKASI KANTOR CABANG BRI 1992 BERDASARKAN SIZE & PERFORMANCE TH 1991

Lampiran 1

KANW1L BRI KANCA ERI 1 9 9 1SIZE PERFORMANCE

Banda Aceh 1 j Banda Aceh II E

2 Bireuen III E3 JBtanq Pidie IV EA Kotacane III D5 Lanqsa D

. 6 Lhdkseumawe n ' E

7 Meukaboh tit D

8 Sigli til E9 Takenqori"- in E

10 Tapaktuan in . E

Medan 1 Balige E2- Binjai 1! E3 Gununq Sholi ill D4 Kabanjahe D5 Kisaran II D6 Lubuk Pakam 11 D7 M edan Pemuda 1 C8 M edan Putri.Hijau CQ Pematanq Siarttar 11 D

10 Padanq Sidempuan E11 Rantau Prapal II C12 Sibolqa D13 Sidikalanq j ili D14 Tarutunq | 111 E15 Tanjunq Balai II E :16 Tebinq Tinqqt 11 B

Padang 1 Baqansiap i-ap i 1 \ \ D2 Banakinanq 111 DOo B atusanqtar III E4 Benqkalis 111 D5 Bukit Tinqqi II D6 Dumai | 11 D7 Lubuk Sikapinq III D8 Pad3nq j ! D9 Padanq Panjanq | III E

10 Painan | II) E11 Pariaman j III E12 Payakumbuh i '1 D

kfc-kc92



Klasifikasi Kanca BRI Ta h u n 1352

K A N W i L B R I K A N C A B R I , 1 9 9 1 , !• S I Z E P E R F O R M A N C E I

9 K u a la K a p u a s III D

10-. M a r a b a h a n I 111 D

11 M a rta p u ra II D

12 M u a ra T e w e h •• ill E

1 3 P a p a t a n . HI E

P a la n q k s r a v a II B

1 5 P a n q k a la n B u n II E

16 Pleihari III E

17 R a n t a u 111 E

18 S a m a r in d a I D

19 S a m p U ll ■ c

20 T a n a h G ro q o t II D

21 T a n j u n q M D2 2 T a n j u n q R e d e p III C23 T a n j u n q S e lo r Ilf D24 T a r a ka n II C

. . . 25 T e n q q a r o n q il 8

J a k a r t a 1 B e k a s i II E2 B o q o r C3 J a k a r t a K o la D4 J k t C u t M utia h B5 J k t F a tm a w a t i D

6 J k t G a to t Suforoto | I -

7 Jk t G u n u n g S a h a r i ( I C8 J k t H a y a m W u r u k I I C

9 Jk t J a t in e g a r a \ 1 B1 0 JK1 K e b a y o r a n B a r u C11 J k t K e m a v o r a n II -12 J k t K ra m a t | A13 J k t Krekot • E

I 14 J k t O tista j I D| 15 Jk t P a s a r M in q q u I ! B

J k t P a s a r Paqi I II Ci 1/ Jk t P o n d o k In d a h I -

j 18 J k t R o x y I 0I. 19 Jk t Secii T i q a S e n e n I -| 20 J k t T a o a h Atoanq j B| 21 Jk t T a n j u n q P iio k [ J DI 22 J k t V e te ra n | I Bj. 23 Jk t W a r u n q B u n c it ! ' • i 0I 24 K e ta p a n q ~ i in DI 25 M e m p a w a h . i ii E

i 26 P o n tia n a k i DI . 27 p u tu s s ib a u i m E

I- 28 S a n q q a u . .. in C

W *-ko92 /.U ru sa n Orqanisasi KP BRV 3



Kb|sifikasi Kanca BRI Ta h u n 1992

k A N W l L B R I K A N C A BRI 1 9 9 1

'* S I Z E P E R F O R M A N C E

13 Pati I E

14 P e k a lo n q a n II E

15 P e m a l a n g II E

16 P u rw o d a d i E

1 7 R e m b a n g D

1 8 S a la tiqa II E

1 9 S e m a r a n q M u r a E

2 0 S e m a r a n g P a n d a n a r a n I D

21 S o lo S R I C

2 2 S r a g e n II E

2 3 S u k o h a r jo II D

24 S u ra k a rta S I o2 5 T e g a ! D

26 U n q a r a n II E

27 W o n o g ir i II! D

Yogyakarta 1 A j ib a ra n q ill D

2 B a n ja m e g a r a B

3 B a n tu l II D

4 C itaca p I! C

5 G o m b o n q lii D

6 K e b u m e n III E

7 K u to a rjo III D

8 M a q e la n q II B

9 M a je n a n q III D

1 0 M u n ii la n III E

11 P a ra k 3 n III D

12 P u rb a l in g g a 111 E

1 3 P u rw o k e r lo II D

14 P u rw o re jo C

15 S le m a n II D

1 6 T e m a n q q u n q II E

17 W a t e s til D

18 W o n o s a r i I ill D

19 vVonos-obQ 1 II E20 Y g y CM*; Ditiro ] 1 C

21 Y q y K a t a m s o I 1 D

Surabaya 1 i B a n q k a la n i II B

2 B a n y u w a n q i ; ii I"" Bn Blitar i u E4 Bojoneqoro M B

5 Bondowoso !l C

6 Gresik I D

7 J e m b e r | 1 E

8 J o m b a n q i II C9 Kediri | 1 C

kls -kc92 f Urusan C>ra3n»sasi KP BRI 5 /



Ktasiflkasi Kanc3 BRI Ta h u n 1992

K A N W 1 L B R I |

I

K A N C A B R I 1 9

s i z e " I9 .

P E R P O R M A N '

'20 S e n q k a n q j 111 - | D 1

21 S i d e n re n q ' | lit D22 Sin'fai ill B

23 S u r ig q u m ir ia s a 111 E

24 T a k a la r II . D

25 U ju n q P a n d a n q I D

26 U j .P a n d a n q S o m b a O p u II D

27 W a t a m p o n e I! B

28 W a t a n s o p p e n q Ill D

Manado 1 A m p a a a m E

2 Brtunq * II n

3 G o ro n ta lo II D4 K o la m o b a g u lit D5 U m boto in c !6 Luvvuk ii B 17 M a n a d o l I D8 Palu II D9 P o s o III B

10 S o a Sio ? HI C11 T a h u n a III D12 T e r n a t e II D13 To li - lo l 't til 014 T o n d a n o il D

, ’Jayapura 1 A m b o n | ii *~7 D2 B ia k ", C3 J a y a p u r a n C

M a n o k w a ri in -5 M a s o h i in B6 M e r a u k e in ■

7- Serui IV B8 S o r o n q H D9 T uai HI C

10 W a m e n a !!! BDenpasar 1 A m la p u ra Ill 1 o

2 B a n qli III Dr\

t D e n p a s a r I •! C4 D o m p u HI ! D5 G ia n y a r III B6 K lu n q k u n q ■ III D7 M a t2 ram I ! DS N e q a r a in D9 P ra y a III D

10 R a b a B im a III 1 ' D11 S e lo n q 11 | E

kls~kc92 •Jruoan Oraanisnsi KP BR



Model J*

B A N K R A K Y A T I N D O N E S I AK A N TO R P U S A T

T ,| « « 44729. 44782. 45229. *5234, 4*249 FiCil'f'H* 8704154k a w a t icA N m jsn n t

Jakarta, 27 Agustus 1993

SURAT EDA.RAN NOSE : S 89- DIR/ORG/8/93

t e n t a n g

PEDOMAN PERHITUNGAN FORMASI KANTOR CABANG BRI

I. LATAR BEIAKANG

1 • -Penetapan formasi pegawai di ‘ Kantor Cabang_.y.ang mefiBa- earkan kepada~*analiVa bebah 'ker j‘a7Cm&nning analysis ) ,masih perlu disempurnakan, mengingat terdapat kegiatan-kegiatan tertentu di Kancayang eulit diukur beban kerjanya aecara tepat, eeperti : tugas-tugae yang berkaitan dengan marketing, pembinaan kepada debitur.

2. Semua kegiatan di Kantor Cabang harus diarahkan kepada efektifitas fungsi Kantor Cabang sebagai Financial Intermediary dan Delivery Operation. Karena itu organisasi Kantor Cabang secara bertahap akan disusun, agar kedua fungsi tsb dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Mengingat keterbatasan penerapan semua sistem di Kantor Cabang yang belum sepenuhriya mendukung bionis, maka perhitungan formnal peroonLl yang diatur dldalam Surat Eda- ran ini masih mengacu kepada keterbatasan dimaksud, sambil secara terus menerus menyempurnakan peqerapan sistem tsb agar bonar-benar dapat mondukung koUncnr^n binnln.

4. Penerapan perangkat lunak komputer di Kanca yang belum sepenuhnya terpadu (integrated) merupakan kendala untuk dapat meny-ueun organioaoi Kanca yang lebih efioicn , oelain keterbatasan kualitas sumber daya manusia di Kanca.

II. ACUAN PERHITUNGAN FORMASI

Acuan perhitungan formasi pereoni dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini.



Model J4T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEIIO] Lcmbaran lanjutan ke,

III.JEKNIK PKUVKSANAAN1. Pelokaanaan por^hi tungan fornmal poraonil di Kantor Cabang

sampai kepada penyuaunan atruktur organisaainya oepenuhnya tnenjadi wewenang dan tanggung jawab nasing-masing Kantor Wilayah dengan berpedoman kepada acuan sebagaimana cUlampirkan didalam Surat Edaran ini.

2. Perhitungan formasi personil di Kantor Cabang sudah harus diselesaikan o'leh tnasing-ma3ing Kantor Wilayah paling l&jnbat akhir bulan Deeember 1993 dan total rekapitulasi hasil perhitUngan formasi Kanca disetiap Kantd>r Wilayah diminta dilaporkan kepada Rajitor Pueat BRI Uruaan Organisasi paling lambat okhir bulan Januart 1994.

3. Perhitungan formasi pegaw&i Kanca dilaksanakan oleh pasing- maolng Kanca’ bersama R8M yang mombidangi don dieyahkon o U h Petnimpin Wil*y*h dan Surat K^putusan Pen^tapan Formasinya ditandatangani oleh Pinwil barsama RBH yang tnembidangi .

4. Contoh Struktur Organisasi Kanca terlampir (lampiran 2).5. Terhadap Kanca-Kanca yang sudah diteliti oleh Team Efisien

si Kantor Pusat, maka tidak perlu dihltung lagi formasi per sonilnya, tetapi cuKup ditnintakan pengesahan kepada RBM/Pin wil.

IV(FORMASI STANDARD

Berdasarkan acuan perhitungan formasi yang d.ijelaskan dalam lampiran 1 Surat Edaran ini. dapat dibuat formasi standard yang dapat digunakan 3ebagai alat pengendali jumlah formasi pegawai di Kantor Cabang. Jika formasi personil Kanca besar dari formasi s.tanda 'd, maka Kanca harus dapat menjelapkan alas&n-alasannya.Matrlks formasi otandar tertera dalam lampiran Surat Edaran ini (lampiran 3).

V. LAIH-LAIN

Surat Edaran ini diterbitkan untuk mengoreksi Surat Edaran 'Kanpus BRI NOSE: S .133-DIR/ORG/10/90 tanggal 31 Oktober 1990, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran BRI HOSE : S .133-DIR/0RG/10/90 tanggal 31-10-1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.Selain itu disadari pula, bahwa batasan rentang kendali . Offi cer dan Kepala Seksi yang diatur dalajn Surat Edaran ini mengalami penyempurnaan dibandingkan dengan yang ditetapkan . dalam Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP 95-D1R/0RG/10/90, tanggal 19 Oktober 1990.



M o d «lS4 UfifuUA

'AIMK RAKYAT IN D O N E S IA IPEH8ER0] L^baran Unjutan k e -... ..........

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat diiaKsanaKan dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab.

X-BArnTRAKYAT INDONESIA/." DIREKSI '

Iwon R Prqiwiranata Direktur Utaioa

S u g i a n t oDirektur

Kopada :1. Para Ponimpin WilayaJhi BRI se Indonesia.2. Para RBH oe Indonooia.3. Para Pemlmpin Cabang oe IndonooiaTindasan :1. Para Anggota Direkoi BRI.2 . K e p a l a S P l /D o p u t y I e / d IT^CAPPG K PBRI. 3 » p a r a U V B IN W IL /K A U R /& A B A G KANPUS B R I.4 . P i n c a s u e BRI*5. para Inopektur BRI Solindo.fn: oo-efko.



Uo&l J4

tfANk RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UmbutRNvlMk*.................—

LAMPIRAN 1: Surah Edarnn Runtor Puoat NOSE : S 89 DIR/ORG/8/93Tanggal,*27 .Agustus 1993.

I. ACUAN PERHITUNGAN FORMASI

1. Prinoip Rentang Kendall (Span of Control)/Yaitu kemampuan yang Ideal seorang Pemimpin/Kepal* untuk memitnpin dan mengawasi sejumlah bawahan (sub ordinate):Batas kemampuan ideal rentang kendali sangat bervariasi, tergantung sifat pekerjaan masing-masing fungsi/sub fungsi. Berd&sark&n sifat pekerjaan se-tiap fungei/oub fungei yang ada di Kantor Cabang,dapat dibebapkan batanan opan of control abb

^^^PemiJBipin CabangIdealnya oeorang Pe'mimpin Cabar\g membawahi 2 - 10 bawahan langsung (sub ordinabe). Bawahan langsung Pemimpin Cabang bisa berupa : Officer,Kepala Seksi.UBM .Account Officer dan Pelaksana.

b« Officer

Idealnya seorang Officer membawahi 2 s/d 10 bawahanlangsung (sub ordinate), dimana bawahan langsung Officer adalah Kepala Seksi atau Account Officer dan Pegawai Pe- laksana.Khusus untuk MLO , batasan rentang kendali maksimum adalah15 orang.Berdasarkan haeil penelitian yang telah dilakukan di beberapa Kanca,. diperoleh keaimpulan bahwa fungsi-fungei di Kanca yang memerlukan jabatan Officer adalah :b.l. Fungsi Marketing

Untuk Kanca Kelas I & II, dapat ditetapkan formasi mi nimal 1 orang Officer dengan nama Marketing Lending 0- ffieer (MLO).Tajnbahan MLO diperkenankan, jika formasi AO nya sudah lebih dari 15 orang,Sedangkan untuk Kanca kelas III & IV tidak ,diperlukan formasi jabatan MLO,

1



T. BANK RAKYAT IWDONE3 IA (PERQECTO]Lfi.mbaran lar\jutan ke

to. 2. Fungsi Bisnis BRI UnitDapat ditotapknn fot'marsl Unit D^sa Officer (U D O ), j i- ka Kahca sudah tnemiliki ■ 9 BRI Unit/Mantri. Tambahan formasi UDO diperkenankan. jika sudah terdapat formasi lebih dari 7 U B M .

b.3. Fungsi Pelayanan Nasabah (Bidarlg Operasional)

Semua kelas Kahca (Kelas I,II,III,IV) harus ada formasi minimal 1 orang Operation Officer (00). Tapibahan formasi,00 diperkenankan, jika jumlah formasi Kepala Seksi dibawah 00 sudah lebih dari 10 (sepuluh).

b.4. Fungsi Akuntansi & LaporanUntuk Kanea kolas III Zc IV hnruo ada formasi 1 orang ACTO, tetapi formasi Kasi dibawah ACTO tidak diperlukan.Sedangkan untuk Kanca kelas I , IJE harus -ada formasi 1 orang ACTO, dan diperkenanka^fcftmbentuk formasi Kepa la Seksi dibawah ACTO sepanja’ryfpH-merienuhi persyaratan pembentukan formasi Kepala Sekoi; (minimal 5 orang). Khusus untuk jabatan Verlfikatur, merupakan Jabatan fungsional (jabatan tanpa anak buah) dengan level jabatan setinggi-tingginya s e t i n g ^ t Kepala Seksi untuk Kanca Kelas I & II.

b.5. Fungsi Administrasi Kredit

Retentuanjtfnya sama dengan point b . .

Sedangkan fungsi di Kanca yang tidak memerlukan Officer a- dalah fungsi Humah Tangga. Di fungsi ini hanya diperlukan formasi Seksi yang bortonggung Jowob longoung kepada Pinca.

c, Kepala Seksi

Idealnya formasi Kepala Seksi dapat dibentuk, jika sudah terdapat formasi pegawai pelaksana sekurang-kurangnya 5 orang. Namun sesuai dengan sifat pek’erjaan di Kanca yang me merlukan WASKAT yang ketat dalam rangka keamanan operasio nal perbankan, sehingga terdapat beberapa fungsi dan sub fungsi yang memerlukan formasi jabatan Kepala Seksi tanpa melihat jumlah formasi pegawai pelaksana di Seksi tsb, mi - salnya :

- Fungsi Rumah Tangga.- Sub Fungsi Pelayanan Usaha Devisa

Sedangkan

2



Modal 54 Unjuttn

ANK RAKYAT INDONESIA (PERSERC) Umhil*n lanjuun ------- -

Sedangkan pembentukan Seksi dibawah 00. mendasarkan kepada battfSfcn rentang kendali 5-10 oronp., cvrtinyn formaai Kopa- la Seksi dapat ditetapkan jika sudah terdapat formasi pegawai pelaksana minimal 5 orang. (Jika jumlah formasi pegawai pelaksana di sub fungsi dibawah 00 tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk Seksi, maka aub fungsi tsb dapat digabungkan dengan sub fungsi l&innya agar memenuhi persyaratan pembentukan Sek3i.Jika karena alasan pengembangan bisnis, euatp Kantor Cabang memerlukan Unit KKB» 'maka dapat ditetapkan formasi personil KKB minimal 3 orang pelaksana dan 1 orang Kepala KKB, tamba han pegawai pelaksana (Deskman dan Teller) mengacu kepada ketentuan formasi Deskman dan Teller.

2. Rrlnoip Internal ControlFungsi dan sub fungsi yang ada di Kantor Cabang dapat dikelompokkan sbb :a. Fungsi Marketing.b. Fungsi Pelayanan Nasabah .

- sub fungsi pelayanan kas- sub fungsi pelayanan pinjaman- sub fungsi pelayanan DJS

c. Fungsi Administrasi Kredit- sub fungsi portofolio kredit- aub fungsi operasi kredit- aub fungsi CP &P.

d. Fungsi Akuntansi Sc Laporan- sub fungsi operator- sub fungsi verifikatur- aub fungsi laporan

e. Fungal Bianis BRI unitf. Fungni Runiah Tangga

- sub fungsi kesekretariatan.- sub fungsi personalia- sub fungsi logistik

Pelayanan Pinjaman dengan Pelayanan Kas Pelayanan DJS dengan Pelayanan Kas.

Perangkapan .

3



Model

PT. BANK RAKYAT iniDOWIESlA (PERSERO) Le.nbnrnn larOutnn ke

Perangkapan tugas kedua sub fungsi tsb, dapat membahayakan kecnanan Kanca (internal control).

3* Formasi Hasil Manning AnalysisSecara total hasil perhitungan formasi setiap Kanca harus lebih kecil dari formasi hasil manning analysis (SE KP NOSE S 133. DIR/ORG/10/90, tgl 31 Oktober 1990).

4. Jumlah Be ban Kerja Yang EfiaienPerhitungan formasi pegawai mengacu kepada sistem dan cara- cara kerja yang efisien, tertna3uk didalamnya pemanfaatan secara optimal penggunaon sarana komputer.

5. Judgment PincaPertimbang&n Pinca yang didasarkan kepada azas efisiensi dan efektifitas pencapaian laba. Judgment ini diperlukan terutama untuk tenaga marketing (AO),

II.PEDOMAN PERHITUNGAN FORMASI PEGAWAI PELAKSANA

Perhitungan formasi pegawai pelaksana maujpun formasi jabatan- Jabatan yang selevel.dengan KASI ( UBM ) dapat dihitung s b b :

1. Fungsi Marketing

a. Untuk Kanca kelas III & IV, perhitungan formasi AO mendasarkan kepada ratio terhadap Jumlah account pinjamon diluar KRETAP/KRESUN dengan ratio I AO : 300 account intra.Pengertian account mencakup : kredit komersial, kredit program (tidak tormasuk kredit channelling).Untuk kredit nvassal, pengertian account adalah jumlah kelompok tani/KUD'.

b. Untuk Kanca Kelas I dan II, perhitungan jumlah formasi AO diserahkan sepenuhnya kepada judgment Pinca dan RBM yang membidangi dengan tetap mengacu kepada azas efisensi organisasi.

c. Mantri BKD dan TTA/KUT termaûk dalajn kelompok Marketing dan ratio perhitungan formasinya sbb :

Mantri B K D ----- > 1 : 17 BKD.TTA/KUT ----> Is : 6 KUD.



Modet 54 U u jviu n

ifANK RAKYAT INDONESIA ( P E R 3 S R 9 ] Umbaran ,an)ulan ke .... .................

h Formasi SAO identik dengan formasi AO. artinya AO yang sudah memenuhi persyaratan kenaikan jabatan,dap*t dipro mosikan menjadi SAO. Denman kata lain semua formaai AO dapat diisi oleh SAO, karena SAO buân Jabatan struktu ral. Ketentuan ini berlaku baî semua kelas Kanca.

2, Fungsi Pelayanan Kepada Nasabah2.1. Sub Fungsi Pelayanan Kas

Perhitungan formasinya mengacu kepada’ratio terhadap Jumlah transaksi kas/kliring rata-rata per hari yang dihitung dalam satu tahun :a. Teller Kas

0 - 200 transaksi/hari -- > 1 Teller.>200 - 400 transaksi/hari -- > 2 Teller dstnya.Khusus untuk Kanca-Kanca Kelas I dikota-kota besar seperti : Jakarta, Surabaya, Medan-, U j ungpandang, Bandung, Semarang»maka ratio Teller Kas (sbb :0 - 100-transaksi/hari --- > 1 Teller>100 - 200 transaksi/hari ----> 2 Teller dstnya.Selain itu untuk Kanca-kanca dikotarkota bes.fcr tsb, jika diperlukan diperkenankan untuk menetapkan formasi 1 orang Kasir Induk.

b. Teller Kliring

0 - 50 transaksi/hari>50 - 300 transaksi/hari >300 550 transaksi/hari

c. Teller TABANAS

Karena komputer TABANAS belucn on line dengan 0LS1B/ 0LBS, maka Teller TABANAS diplot minimal 1 orang, eepanjang jumlah transaksi rata-rata perharinya su dah lebih dari 50, jika belum mencapai jumlah tsb Teller TABANAS dirangkap oleh Teller Umum, sepajang 'Teller Umum tsb beluôverloaded.Tambahan Teller TABANAS mengacu kepada ratio transaksi Teller UmumApabila Jumlah Teller dan Petugas Tabanas lainnya eudah memenuhi persyaratan pembentukan- Seksi ( minimal 5 orang), dimungkinkan untuk ditetapkan formasi Kepala Seksi TABANAS.

----> dirangkap oleh Teller Kas

-- > 1 Teller Kliring.,---> 2 Teller Kliring

dstnya.



RAKYAT INDONESIA (PERSJEnO) L mbarsn laniutan ke

d. Teller Payment Point-

0 50 transakoi/hari ---> digabung dongan Toller Umum.

>50 - 250 transak s l / h a r l----> 1 Teller Payment Point

>250 - 450 transaksi/hari ---- > 2 Teller Payment Polnt dstnya.

Tenaga untuk payment point harus tenaga kontralc. Pelayanan payment point yang lokasinya diluar Kantor Cabang, dapat ditetapkan formasi Teller minimal 2 orang untuk setiap lokasi.

e. Teller Money Changer

0- - 50 tranaaksi./hari ---->

>50 - 250 transaksi/hari ---->>250 -450 traneakoi/hari ----- >

f. Teller KRETAP/KRESUN

Perhitungan formasinya mengacu kepada ratio terhadap jumlah nasabah KRETAP/KRESUN.

Kurang dari 1000 nasabah ----- > digabung dengan TeH e r Umum.

1000 s/d 5000 nasabah- ---> 1 Teller KRETAP/SUN.>5000 -9000 nasabah ,----- > 2 Teller KRETAP/SUN.

Bagi Kanca yang menggunakan komputer KRETAP/ KRESUN yang tidak on line dengan 0LBS/0LSIBtidak borlaku ketentuan trab diabas dan dapat mem bentuk Sek3i te'rsendiri sepanjang telah memenuhi persyaratan pembentukan Sekei (minimal terdapat formasi pegawai 5 orang).Apabila tidak memenuhi persyaratan membentuk Seksi, petugae KRETAP/SUN tetap merupakan sub ordinate da ri Fungei/Seksi Pelayanan Pinjaman.

g. Teller SPP/SPS BULOG/DOLOG.

0 50 transaksi/hari ---> digabung dengan Teller Umum.

>50 - 250 transaksi/hari •----> 1 Teller Dolog.>250 - 450 transakai/hari ---- > 2 Teller Dolog.

A

digabung dengan Teller Umum.1 Teller Money Change r .2 Teller Money Changer.

6



RAKYAT IWDOWEQtA JPEmSSiRGl L e m b n r a n l a n j u t a n k c .......................... ...........

Mo4«l 54 laftjutfl

Bag! Kanca yang mengc.unakan kowputer yang tidak on Line dengan OLBS/OLSIB , dapat diplot formapi Teller minimal 1 orang, selan.Jutnya tninb;jhan Ti-'llor mengacu kepada ratio transaksi Teller Umum.

2.2. Sub Fungsi Pelayanan Kepada Nasabah

a. Deskman/UPN Umuma.i. Perhitungan formasi Deskman/UPM mengacu kepada

jumlah nasabah Giro dan Deposifco.

0 - 1000 nasabah ----- > 1 Deskman/UPH.>1000 •* 2000 nasabah ----- > 2 Dotfkman/WPM

a.2. Penetapan formasi Depkman/UPH berasaakan kepada " a l 2 r o u n d s e z ' v i c e ", artinya set.iap Deskman/ UPN eedapat mungkin mampu memberikan pelayanan dan informasi semua produk & Jasa bank yang di tawarkan.

a.3. Untuk Petugas Kliring (Clearing Man) diplot 1 ( satu) -orang .

b. Deskman Yang Menangani Tugas-Tugas Khusus

Untuk kepentingan pelayanan kepada nasabah dan ke- lancaran proses pekerjaan, diperkenankan member\tuk formasi Deskman/UPN yang menangani tugas-tugas tertentu seperti :

b .1. Dolog

Untuk Kanca--Kanca yanf» m'imo 1. I.hara kor.wiknn l./C Dolog dan mendistr ibusikan L/C t s b & \ ) f e - Kanca Sub Dolog, dapat dibentvk formasi Peskman Dolog minimal 1 orang dan maksimal 2 orang. * Untuk Kanca-Kanca Sub Dolog, tidak 'pî-lu, dibentuk formasi Deskrnan Dolog* karena. dapat | digabung dengan Deskman Umum.

b,2. Usaha Devisa

Untuk Kanca-Kanca Devisa, perhitungan formasi Deekman Deviaa mengacu kepada ratio terhadap transaksi ekspor-impor învisible rata-rata per hari :

0 - 5 tranoakoi/har 1 ---> dinabunr. dorv»nnDnnkrn.'in l.ltnum .

>5 - 10 transakni/hnri ---> 1 D«akmnn Devin>10 - 15 t ransaksi/hari---> 2 Doskman Dev J.ct



*T. HAKYAT INDONESIA (PERBER18] Umb.nn Mutm ke

Karena keterbatasan tsnaca devisa di Rz-:' sementara bisnis ini termasuk beresiko ting.s'i, maka penetapan formasinya diserahkan kop*.f» judgment Pinca* jika kc* t.entuan tsb b u I 1 ; diterapkan,

b.3. Pelayanan .Khusus lainnya

Jika suatu Kantor Cabang mengelola suatu jas*“ yang memerlukan pelayanan khusus, seperti : r* ngelolaan dana -dana pemerintah, pa.jH dll,Pinca diperkenankan untuk monetapkc^ formasi petugas beda&arkrm judgment dentr*.-* tetap mempertimbangkan efioiensi. Kanca-Rfttvj< tsb misalnya :Kanca BRI Jakarta Cut Mutiah.Knr. ca BRI Jakarta Vetersn,Kanca BRI Jakarta Keh~ yoran B a r u , Kanca BRI Jakarta Tanjung Prick. Kanca Bandung Dewi Sartika.

2.3. Sub Fungsi Polayanaji Pinjoiuana. Petugas Pelayanan Pinjaman

Perhitungan formasinya nrtujacu kepada rati- terhadap jumlah seluruh account pinjaman tornm^''’ KRF.TAP/KRFSUN yang masih int.ra :0 - 3000 account ----- > 1 Petugas.>3000 - 6000 account ---- ;> 2 Fetugas.

Untuk kredit massal yang dihitung sebagai account adalah Jumlah penerima kredit secara langeung (KUJ)« Kelompok Ta n i , Perusahaan tertentu).

b. Petugas Asuransi dan BUPLN

Pene to pan formas in ya dlru? r k r c p a d a j Pinca, .makslmum 2 orang.

c. Petugas Barkas I Pinjaman

Dirangkap oleh petugas po.lnyanan pinboman d'«-' harus ditunjuk dengan Surat Kerutusan Pinca.

3. Fungsi/>

nM)«

0



Model 54 UnjimniAFJK HAKYAT INDONESIA (PERSEnO) ^ UnjuUn ke.......

3. Fungsi Administraei Kredita. Sub Fungsi CP &p

Dirangkap oleh CAJDO.b. Sub Fungsi Analiea Keuangan

Tidak diperlukan formasi FA di Kantor Cabang.

c. Sub Fungsi Operaei KreditDiserahkan kepada Judgment Pinco, minimal 1' orang makal- mal 3 orang untuk Kanca Kelas III & IV dan 4 orang untuk Kanca kelas I & II.Petugae barkas II pinjaman dirangkap oleh petutfaa operaoi kredit.

4 . Fungsi Akuntaxiei dajn Laporajn a. Sub Fungsi Akuntansi

•a.i. Operator

Dengan keterbatasan sistetn kocnputerisasi, ma*ka for tnaai Operator dapat diplot sbb , :Operator QLSIB/OLBS -----> l orang.Operator TABANAS -----> 1 orang.Operator Artomail ----->,jika transaksi transfer

,perhari < 30 dirangkap oleh KASI.dan jika eudah lebih 30 transaksi perhari-- > 1 Operator Artotnai 1.

a.2. Petugae POSKA/1FDirangkap oleh operator 0LSIB/0LBS.

a.3. Verifikatur

Perhitungan formasinya mengacu kepada ratio terhadap jumlah voucher setiap hari (diluar voucher TA BAWAS) :

0 - 500 voucher/hari — -- > 1 Verifikatur.>500 - 1000 voucher/hari --- > 2 Verifikatur.Fungsi arsip pembukuan diranekap oleh verifikatur.

a.4. Verifikatur

9



Hodal 3ke....... .

a.4. Verifikatur TABANAS

Jika transaksi tabanas rata-rata perhari kurang da ri 100. maka Verifikatur TABANAS- dirangkap oleh Ve rifikatur Umum, sepanj'ang jumlah voucher rata-rata per hari diluar TABANAS kurang dari 400.Apabila sudah melampaui kriteria tsb, maka verifikatur TABANAS. baru dapat diplot 1 oranp;

b. Sub Fungsi LaporanFormasi petugas laporan diplot minimal 1 orang maksimal2 orang.

5. Funesi Bisnis BRI Unita . Unit Business Manager (UBM)

1 - 4 Mantri .BRI Unit ---> 1 UBM5 - 8 Mantri BRI U n i t ---> 2 UEM dstnya..

b. Sub Fungsi Administrasi BRI Unit

1 - 1 5 BRI Unit ----- > 1 Petugas Adm BRI Unit.16 - 31 BRI Unit ----- > 2 Petugas Adm BRI Unit, dstnya.Sesuai SE Mo 40 DIR/BUD/03/92, tgl 6 Maret 1992.

6. Fungsi Rumaii Tangga

a. Sub Fungsi Kesekretariatan

Formasi Sekretaris dipiot 1 orang.

b. Fungsi Personalia/Logistik/Umum

Perhitungan formasinya mengacu kepada ratio terhadap jumlah formasi pegawai Kanca & BRI Unit dengan ratio sbb :

0 - 75 formasi personil di Kc + Unit ---> 1 orang.>75 - 150 formasi personil di Kc + Unit---> 2 orang

c. Sub Fungsi Pegawai Dasar

Perhitungan formasi untuk Pengemudi, Pramubakti dan SATPAM diserahkan kepada Judgment Pinca dan diwajibkan menggunakan tenaga kontrak .dengan pembatasan fcbb :

Pengemudi ----•-> maksimal 4 orang.Pramubakti ----- > maksimal 4 orangSATPAM ----- > maksimal 6 orang sesuai SE Direksi NOSE

81 DIR/ORG/5/89, tgli25-5-1909.

»T. BAtyK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Lembaran lanjutan



Model J 4 U n ju u fl

<4ANIC RAKYAT IN D O N E S IA [PER3ER0] Umbara„ ianjuta„ ke

III. PENYUSUNAN STHUK'nJU ORGAN WAi311. Berdasarkan pedornan perhitunp.'-in r.ormasi po^-iw'! i loka^na

pada angka II tsb diatas, dapat d i has; i lk'^n juml'jh |fornvi3i seluruh pegawai pelaksana dan ongawAi sel*evoI Kasi dlsua- tu K antor'Cabang.

2. Berdasarkan hasil pada angka i f-sb diatas. maka dapat ditetapkan formasi untuk jabatan Kepala Seksi keatas dengan berpedoman kepada asas rentang kendali dan perangkapan kegiatan yang diperkenankan menurut pertimbangan internal control

3. Berdasarkan hasil penetapon formasi jabatan Kepala Seksi keatas pada butir 2 tersebut diatas, dapat disusun Struk tur Organisasi Kantor Caban /2

4. Jika berdasarkan p'srhltun/ôn b'H ' r 3 trib d 1 n K'ir. . t-. 'Vrny'i Ko terdapat formats 1 Jabatan your/. tidak d i.po r luk'm , maka terhadap penyandang Jabatan tc:h dapat dipindahkan antar Kantor Cabang yang ada atau diali.h tugaskan ke ERI Unit aepanjang memungkinkan.Jika tidak memunginkan,jnaka kepa da penyandang jabatan tsb tetap d i.rtianfaatkan samF>ai dengan ybs pensiun/diallh tugaskan/dipromosikan dan selanjutnya formasi yang sudah tidak ada tidak bolr-h diisi lagi.

5. Berdasarkan acuan perhitungan formasi pegawai Kanca, diperkirakan organisasi Kantor Cabang lebih efisien tanpa menghambat pelayanan kepada nasabah maupun mernperletnah keajnanan bank, sehingga jumlah Formasi Standard Pegawai Kanca tidak termasuk Pegawai Daear dan Peflnwfii yang melaksanakan fungsi hi^nio BRI Unit (U D O f U B M , Petugao Adminietrasi BRI Unit) maupun Fofcn/j/vo P/.iymont Point sbbKanca K«J,nn I ------ > hnninf; •)'?. u r n n«.Kanca Kelao II .....— > Jebl.h kurmi/t 43 orang.Kanca Kelas I I I ----- ■> lebih kuroutf 29 orann.Kanca Kelao I V -------> lebih kur/witf 23 o m n n .

Formas! Standard > ini merupakan formasi pfersonil Kanca yang melaksanaicari kegiatan standard, dalam arti tidak banyok kegiatan yang tnemerlkan pencxniEanan khusus.

.6. Formasi Standard tersebut dapat digunakan sebagai alat pengendalian jumlah tenaga kerja di Kanca,artinya apabila suatu Kanca menetapkan formasi pegawainya melebihi formasi standard, harus dapat memberikan alasan—alasan yang rasional. Selain itu Formasi Standard' ini sudah mempertimbangkan kelanoaran operational, artinya apabila kegiatan suatu Kanca tidak kompleks, dengan formasi standard tsb kegiatan Kanca dapat berjalan Uncar.



u u oT T 1 3 3 3

a•¥ +• — 3 911V)i a. j ) j r

”3 *5 71 3 3 -

i : :r ». a.: 3 3- 7 T 3 33 »- a. 3* ?: Z

- 3*z a: > i- . *

— i3 O 3a a— <4-7 Z 3 3 3 a*4*C Tx* 3

Tr* 3> 3 3a* r3 3T- n

3 3 — n

3V) 3 3 a r 3•A 0

3 -7

— — VI3 3 ■» 33 -------3 3* — T - . 3i 7 3 3c 3 a

* 3•• n

ir 3 -w a — *3 r

3 *- 3

3 3

l««plr«n

V'#»

: Sf.

Dirn

dl

HIM

STIRIKTM

H C

Htf.A

NISA

SI

NdSI :S. 89-DIR/O

RG/ 3/93

KANCA I Hi I

K(l AS

I *

II T

g|

,27 Agust>

1993





%

\

H,3

IO

H' P CTf+ H*cTO >- P 3CD H*If t f t C ap***• o* sr ftc 01 WcCD

?■*a>ft(0TCD3nP3

If t Cm(0 c n B oq »—cu p3 ST f tc v s a w »

p ** £ CD p >0 »- pa »< p p 3<_*. Qqc3 S M P

g-s-gCO CD

cr W Pp ►H 3W P»— G3 P?»?H- 5p ft3 HiO << cP P 3 3 TO<< ft aP H*3 pQQ a o'P H-O' 1 CDP 33 H**<?p

COK* CDW9p t-H3 GP 31 H-ft

KA

NC

A

KLS

IV

1

KA

NC

A

KLS

II

I

—----------------------------------------------------------------------------------i

KA

NC

A

KLS

II

KA

NC

A

KLS

I

FU

NG

SI

KE

LA

S

KA

NC

A

>-* ■ . i-* h *

! P

INC

A

i1

GO -4

10

3 *21 > d • w z

^ oP I COH

' sTJ

CO

10

i S

T JOh-

z ' a >3> n i d co c r ~> > \TJ CD ►< CO> Ms ;

o i cn

t

o > *3 1 h-i n GH 2 Z

a ^ cn so *-<CT

i

CTj ~o CO

S* > 3P*: d

r* g z> 2 a

■rtJ H COo >» z> 01 *sr h-i

CJ O) cn

H 50 *g

§ S i• 0 > O ,

a Ec cn 1> H-»

23

29

43 cn

TO

TA

L

MATRIKS ACUAN

FORMASI STANDARD

PEGAWAI KANCA

BRI EXCLUSIF

PEGAWAI YANG

MErAKSANAKAN

FUNGSI BISNIS

BRI UNIT

(UDO, UBM.PETUGAS ADMINISTRASI

BRI WIT)

PEGAWAI DASAR

DAN PAYMENT

POINT u«±i; .ruwiwAI



Date post:	04-Feb-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM ...

Documents