LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
“LEMBAGA LEASING”
Mata Kuliah : Ekonomi Moneter I
Dosen Pengampu :
Ciplis Gema Qoriah, S.E., M.Sc.
Oleh:
1. Wicha Dewi Rahayu (120810101237)
2. Muhammad Ilyas (130810101046)
3. Zaka Kurnia Tsani (130810101063)
4. Syamsul Huda (130810101172)
5. Fatchur Rozi (130810101173)
Kelompok : 7
Kelas : E
ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
“LEMBAGA LEASING”
Mata Kuliah : Ekonomi Moneter I
Dosen Pengampu :
Ciplis Gema Qoriah, S.E., M.Sc.
Oleh:
1. Wicha Dewi Rahayu (120810101237)
2. Muhammad Ilyas (130810101046)
3. Zaka Kurnia Tsani (130810101063)
4. Syamsul Huda (130810101172)
5. Fatchur Rozi (130810101173)
Kelompok : 7
Kelas : E
ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami
selaku penyusun Makalah Lembaga Leasing (sewa guna usaha) dapat menyelesaikan tugas yang
diberikan pada pembahasan materi kali ini. Makalah ini adalah tugas kelompok yang digunakan
untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter 1 tentang lembaga keuangan bukan bank. Pada
makalah ini, kami akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank yang lebih mengerucut
pada pembahasan lembaga leasing.
Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa di
lingkungan Universitas Jember. Pada kesempatan ini kami selaku penyusun juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada dosen pengampu kami dan kepada teman-teman yang telah membentu
terselesainya makalah ini, serta kepada pihak-pihak lain yang turut berkontribusi terhadap
penyusunan makalah ini.
Kami selaku penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat kami perlukan demi perbaikan makalah ini
dimasa mendatang. Akhir kata, tidak ada kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah
semata. Selamat membaca, dan terus berkarya!
Jember, April 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
Judul………………………………………………………………………………………,.i
Kata Pengantar……………………………………………………………………………ii
Daftar Isi…………………………………………………………………………………..iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………1
1.2 Tujuan…………………………………………………………………….…3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Leasing…………………………………………………………...4
2.2 Sejarah Leasing di Indonesia………………………………………………..,5
2.3 Syarat dan Ciri Leasing……………………………………………………...6
2.4 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Leasing ………………………...7
2.5 Jenis-jenis Leasing ………………………………………………………….8
2.6 Proses dan Mekanisme Transaksi Leasing ………………………………….11
2.7 Teknik-teknik Pembiayaan Leasing…………………………………….…..12
2.8 Keuntungan Memilih Leasing ……………………………………………...20
2.9 Perbedaan Leasing dengan Jenis Perjanjian Lain …………………………..23
BAB II PENUTUP
3.1 Kesimpulan………………………………………………………………….26
3.2 Kritik dan Saran………………………………………………..……………27
Daftar Pustaka……………………………………………………………………….…….28
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pasar keuangan menjalankan fungsi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang
memiliki dana berlebih ke pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat menempuh
dua rute, yakni secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara-perantara lembaga
keuangan. Lembaga ini muncul dalam sistem perekonomian keuangan karena dapat menekan ongkos
transaksi, mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana yang pada akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, jika proses interaksi itu terganggu, maka
akan memepengaruhi sistem keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi.
Dalam sustu sistem perekonomian modern, peran lembaga keuangan merupakan inti dari
kegiatan ekonomi keuangan. Secara umum lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakn
lembaga yang secara umum memiliki peran untuk mengumpulkan dana dari pihak yang mempunyai
dana berlebih dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan
lembaga keuangan bukan banak secara umum bergerak dalam pasar modal atau dalam pengumpulan
modal seperti leasing, asuransi, pegadaian, koperasi, modal ventura, dan sebagainya.
Disadari atau tidak, dalam perekonomian modern sistem yang digunakan cenderug lebih
kompleks. Lembaga keuangan bukan bank saat ini memainkan peranan yang cukup tinggi dalam
sistem perekonomian di dalam dalam suatu Negara. Dunia bisnis di dalam negara berkembang
seperti Indonesia menjadi salah satu titik perhatian dan perubahan menuju modernitas. Modernitas
dapat dilihat sejauh mana kegiatan bisnis berjalan lancar dan maju dalam sebuah negara.
Seiring dengan perkembangan zaman yang mengarah ke arah mederenitas, dunia bisnis pun
juga berkembang semakin pesat. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi
hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan
yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam
meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun
tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan
suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan
dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut
merupakan lembaga keuangan nonbank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank
adalah bank mengambil dana secara lansung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak
mengambil dana secara langsung dari masyarakat.
Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau
biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan
memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya
telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga
merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para
usahawan yang ada.
Negara kita sebagai salah satu negara yang tengah berkembang, dimana suatu Perusahaan
tidak selalu memilki modal yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan alat maupun operasional
kegiatan usahanya. Misalkan sebuah perusahaan membutuhkan barang modal berupa komputer atau
mesin pabrik, namun komputer merupakan teknologi yang sewaktu-waktu cepat berubah dan
berkembang semakin canggih, sehingga jika harus membeli maka dihawatirkan akan menjadi barang
rongsok pada saat tuntutan kerja membuthkan komputer yang lebih canggih.
Sedangkan untuk pengadaan mesin pabrik, harganya cukup tinggi, sehingga perusahaan perlu
berpikir ulang apakah perlu membeli ataukah tidak. Pertimbangan resiko rusak juga menjadi
perhatian yang serius. Dalam contoh masalah seperti inilah Leasing atau yang lebih dikenal dengan
sewa guna usaha memilki peran yang sangat membantu.
Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha leasing jelas dapat berkembang
pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak dalam
penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan
mempunyai harapan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas sehingga dalam jangka panjang
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Untuk memahami leasing lebih
dalam, maka makalah ini mencoba untuk mengupas Leasing dari pengertian, jenis, ciri pembeda
dengan perjanjian sewa pada umumnya serta aturan umum terkait dengan leasing itu sendiri.
1.2 Tujuan
Tujuan kami menulis makalah ini adalah:
a. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter I tahun akademik 2013-2014.
b. Agar para pembaca terutama para mahasiswa Universitas Jember dapat lebih memahami dan
menambah pengetahuan seputar lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank,
terutama mengenai lembaga leasing (sewa guna usaha).
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Leasing
Leasing berasal dari bahasa Inggris “to lease” yang berarti menyewakan. Namun leasing
mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak bisa disamakan dengan sewa-menyewa biasa.
Leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan
perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi)
bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21
Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi
(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh
lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang
dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa
kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang
disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna
usaha.
Dengan melihat pengertian di atas, maka kita dapat mengidentifikasi para pihak yang terkait dengan
leasing ini, yaitu:
1. Lesse, yaitu perusahaan pengguna barang (yang menggunakan barang/jasa).
2. Lessor, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan penyandang dana
3. Suplier, yaitu perusahaan penyedia barang
4. Bank atau Perusahaan asuransi.
2.2 Sejarah Leasing di Indonesia
Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974. Pada awal kemunculan
leasing ini tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga tahun 1980 jumlah
perusahaan leasing yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu di tahun 1981 meningkat menjadi 8
buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah
perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggembirakan adalah peningkatan ini juga
dibarengi dengan peningkatan besarnya kontrak leasing yaitu sebesar Rp 436, 10 Milyar.
Perkembangan tersebut bisa dilihat di bawah ini.
TahunJumlah Perusahaan
Leasing
Besar Kontrak/Rp
Milyar
1980 5 22,6
1981 8 32,4
1982 17 135,6
1983 35 277,1
1984 48 436,1
Munculnya lembaga leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para
pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan
panjang. Sedangkan melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian
barang-barang modal dalam jangka pengembalian antara 3 tahun hingga 5 tahun atau lebih.
Disamping itu para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku
dimana untuk kepentingan pajak transaksi leasing diperhitungkan sebagai operating lease sehingga
lease rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak.
2.3 Syarat dan Ciri Leasing
Syarat dan ciri leasing menurut Agnes Sawir meliputi lima hal yaitu:
1. Objek leasing: meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga
mesin dan komputer untuk keperluan kantor.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing: penyewa adalah perusahaan atau perorangan yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan leasing (lessor). Hanya
perusahaan yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan saja yang boleh menjadi
lessor.
3. Pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu: pembayaran leasing dilakukan secara
berkala seperti setiap bulan, setiap kuartal atau setiap semester.
4. Nilai sisa atau residual value: pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa. Ini tidak
dikenal dalam pejanjian sewa menyewa.
5. Hak opsi bagi lesse untuk membeli aktiva: pada akhir masa leasing, penyewa atau lesse
mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut sebesar niali
sisa atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan (lessor).
Sementara itu menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keisjer, ciri-ciri leasing adalah sebagai
berikut:
1. Leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Meski ada aspek lain dari leasing, namun aspek
pembiayaan ini yang paling menonjol atau ciri utama.
2. Ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benada yang di-lease tersebut. Inilah
perbedaan pokok dengan sewa menyewa biasa. Pada umunya masa leasing dalam suatu
finance lease sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang di-lease.
3. Hak benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini menimbulkan dampak tertentu, antara lain
yang penting adalah dibidang akuntansi seperti penyusunan di bidang uhkum, diantaranya
dalam hal melaksanakan perjanjian leasing apabila cedera janji atau wanprestasi dan dalam
hal kepailitan.
4. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang dugunakan dalam suatu
perusahaan. Pengertian benda-benda yang digunakan untuk suatu perusahaan harus diberi
pengertian yang luas, yakni benda-benda yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan,
jadi bukan saja mesin-mesin produksi, namun juga komputer atau kendaraan bermotor.
Berdasarkan syarat dan ciri leasing di atas, maka praktek jual beli motor yang dikatakan
dengan sistem leasing, namun karena tidak ada hak opsi dari pemakai barang, maka hal tersebut
sebenarnya tidak bisa disebut sebagai leasing. Asyhadie menyebut jual beli kredit sepeda motor ini
sebagai pembiayaan konsumen.
2.4 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Leasing
Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa secara umum ada empat pihak utama yag terlibat
dalam kegiatan leasing (sewa guna usaha) yaitu:
1. Lessor
Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan
kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan
untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan
barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor
bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang
berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
2. Lessee
Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk
barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan
berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada
akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee
memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa.
Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga
operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3. Supplier
Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang
untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme
financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak
lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease,
supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
4. Bank.
Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat
secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal
penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber
dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak
tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang
nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor.
2.5 Jenis-jenis Leasing
Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam
3 (tiga) kelompok utama, yaitu :
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing.
Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang mungkin dapat
sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal
nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen
kemudian di-lease kepada pemakai. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai
mekanisme leasing jenis ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Lembaga keuangan
yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai
lessor independent. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya
memberikan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada
perusahaan leasing. Di samping itu lessor independen dapat pula memberikan
pembiayaan kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program.
Mekanisme transaksi leasing jenis ini dapat digambarkan dari diagram flowchart di bawah
ini.
2. Captive Lessor
Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan
perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi
apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan
leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat
penjualan dengan menggunakan pembiayaan trasdisional. Captive lessor ini sering pula
disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak
perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Untuk
jelasnya perhatikan diagram flowchart di bawah ini.
3. Lease Broker atau Packager
Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. Broker
leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak lessor yang membutuhkan
suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing beasanya tidak memiliki barang
atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu
perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing
tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme lease broker
atau packager dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
2.6 Proses dan Mekanisme Transaksi Leasing
Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang
perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Dari defenisi leasing yang telah dibahas pada awal bab
ini dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang
(lessor) dengan pemakai barang (lessee). Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar
dalam suatu transaksi leasing (basic lease). Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara
periodic kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini
hanya dua pihak yang terkait yaitu lessor dan lessee padahal dalam praktiknya pihak
supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Proses dan
mekanisme Transaksi Leasing secara umum dapat digambarkan dari diagram berikut ini.
Sedangkan untuk mekanisme dan transaksi yang melibatkan tiga pihak utama dalam kegiatan
leasing secara umum dapat digambarkan dalam suatu diagram berikut.
Keterangan gambar:
1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka
waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease
2. Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap
awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini
dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : keterangan barang, cash security
deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan
lainnya.
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok
persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee
menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan
mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu,
jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal
pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan
tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui
6. Pengriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee
menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier
7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang
lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna
usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya.
2.7 Teknik-teknik Pembiayaan Leasing
Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis
besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu :
1. Finance lease
Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor
adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee)
biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing,
sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta
pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, lessee
melakukan pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada, akan mencakup
pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan
pendapatan perusahaan leasing.
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa finace lease atau kadang-
kadang pula disebut full-pay out leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara
kontrak antara lessor dengan lessee di mana :
a. Lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, dimana objek leasing dapat
berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama
dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut
b. Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan
jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau
lease payment yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua
biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan atau spread yang
diinginkan lessor
c. Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak
mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomi
termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang
yang di-lease tersebut ditanggung oleh lessee
d. Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut
sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati, atau mengembalikan
pada lessor, atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat-syarat yang
disetujui bersama. Pembayaran berkala pada masa perpanjanngan lease tersebut
biasanya jauh lebih rendah daripada angsuran sebelumnya.
Ciri-ciri finance lease antara lain :
a. Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi
b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak / tidak bergerak
c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya
d. Jumlah lease payment = jumlah biaya perolehan + biaya-biaya lainnya +
spread
e. Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak (non-cancellablea), atau
akan dikenakan denda
f. Risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung lessee
g. Transaksi keuangan
h. Full pay out
i. Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value
j. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal
k. Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23
Selanjutnya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut :
a. Direct Financial Lease
Transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease, sering pula disebut true- lease,
atau disingkat direct lease aja ; merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana
lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus
menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkuatan. Spesifikasi
barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier
dapat dilakukan oleh lessee. Tujuan utama lessee pada dasarnya adalah semata-mata
untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing, guna memperoleh barang modal
yang dapat digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas
produksi. Sedangkan proses pembelian mulai dari order pembelian dilakukan
pihak lessor dan semata-mata untuk kebutuhan lessee. Mekanisme transaksi bentuk
Direct Finance Lease dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.
Keterangan:1. Penandatangan kontrak antara lessor dengan lessee
2. penerimaan pembayaran pertama dari lessee, yang berupa :
- Security Deposit
- Uang lease pertama, jika in advance
- Biaya administrasi
- Premi asuransi tahun pertama
- Pembayaran pertama lainnya, jika ad
3. Pemesanan barang modal kepada supplier / dealer
4. Pengiriman barang modal ke alamat lease
5. Lessor akan melaksanakan pembayaran kepada supplier/dealer
6. Kontrak penutupan asuransi
7. Pembayaran premi asuransi
8. Pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor
Ciri-ciri direct financial lease antara lain :
a. Lessee sebelumnya tidak memiliki barang modal (kebalikan dengan sale and
lease back)
b. Pembelian barang oleh lessor semata-mata untuk kebutuhan lesseec. Penentuan spesifikasi barang, harga dan supplier dapat dilakukan oleh lessee
d. Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan
proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi.
b. Sale and Lease Back
Transaksi leasing dalam bentuk sale and lease back ini pada prisipnya adalah pihak
lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak
sewa guna usaha atas barang tersebut. Lessee dalam hal ini berperan sebagai pihak yang
menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode
leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi
transaksi leasing di sini bersifat refinancing. Transaksi leasing seperti ini banyak
dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal, perizinan serta
pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh
lessee untuk memperoleh barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau
pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal, umunya pihak lessee akan membeli
lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eks-impor, termasuk membayar bea
masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada lessor untuk
selanjutnya diserahkan kembali kepada lessee untuk digunakan sesuai dengan jangka
waktu yang disetujui dalam kontrak leasing. Mekanisme Transaksi Sale and Lease Back
dapat dijelaskan melalui digram di bawah ini.
Keterangan :
1. Jual beli barang modal dari pihak lessee ke pihak lessor
2. Penutupan kontrak asuransi
3. Lessor melakukan pembayaran kepada lessee, sesuai dengan kontrak jual beli
4. Penandatangan kontrak leasing antara lessor dengan lessee
5. Lessee melakukan pembayaran pertama, yang berupa :
- Security Deposit
- Uang lease pertama, jika in advance
- Biaya administrasi
- Premi asuransi tahun pertama
- Pembayaran pertama lainnya, jika ada.
6. Pembayaran premi asuransi
7. Pmbayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor
c. Leveraged Lease
Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan
dalam finance lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, disamping melibatkan
lessor dan lessee juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek
leasing. Pihak kreditor jangka panjang inilah yang memiliki porsi terbesar dalam
membiayai transaksi leasing ini. Sedangkan porsi pembiayaan pihak lessor biasanya
berkisar 20%-40% dari keseluruhan pembiayaan, sisanya disediakan oleh kreditor. Kreditor
tersebut dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Status kreditor di sini hanya
sebagai penyedia dana kepada lessor, sedangkan jaminannya biasanya adalah objek leasing
itu sendiri. Perbedaannya dengan teknik direct lease adalah terletak pada jumlah
pembiayaan yang diberikan oleh lessor 100%. Oleh karena itu, lessor bertanggung jawab
langsung kepada kreditor sesuai dengan jumlah pembiayaannya.
d. Syndicated Lease
Syndicated lease adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu
lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan
risiko tidak bersedia, atau karean alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk
menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan
oleh lessee. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan lessee tersebut, maka
beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerja sama untuk membiayai objek
leasing dimaksud. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya dari kelompok lessor, berdasarkan
persetujuan ditunjuk salah satu lessor untuk bertindak sebagai koordinator dalam
melaksanakan perjanjian leasing dengan pihak lessee termasuk dengan pihak supplier.
e. Cross Border Lease
Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu
negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee. Jenis
transaksi leasing ini kadang-kadang disebut pula sebagai leasing lintas negara atau
transaksi leasing internasional karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda.
Metode pembiayaan ini merupakan hal yang kompleks dan bersifat khusus. Transaksi
leasing ini mengandung banyak risiko bagi lessor karena bagaimanapun juga akan
melibatkan mekanisme hukum, perpajakan dan masalah-masalah lainnya dari masing-
masing negara yang bersangkutan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut biasanya
transaksi leasing antara negara dilakukan oleh afiliasinya atau subsidiary perusahaan
leasing yang bersangkutan. Transaksi leasing biasanya dilakukan dengan cara perjanjian
penjualan bersyarat yaitu pihak lessee diwajibkan membeli barang yang di-lease-nya pada
akhir kontrak. Cara ini pada dasarnya hanya untuk melindungi lessor dari kompleksitas
peraturan dan ketentuan-ketentuan negara asing. Mekanisme cross border lease pada
gambar di bawah ini. Kompleksitas dalam transaksi leasing internasional bagi lessor ini
meliputi beberapa masalah antara lain:
a. Pertimbangan politis yaitu menyangkut stabilitas negara lessee
b. Peraturan mengenai pemilikan oleh pihak asing
c. Perpajakan yaitu menyangkut ketentuan pajak ganda (double taxation)
d. Ketentuan repatriasi penghasilan termasuk masalah pengaturan penggunaan valuta
asing negara lesse
e. Peraturan penyusutan
f. Bea masuk barang dan ketentuan impor lainnya
f. Vendor Program
Vendor program atau disebut juga vendor lease adalah suatu metode penjualan yang
dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau
menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Dalam mekanisme transaksi vendor
program ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang dipilih atau
ditentukan oleh pembeli (lessee). Selanjutnya pembayaran sewa atau angsuran oleh lessee
dapat dilakukan langsung kepada lessor, atau dapat dibayarkan melalui vendor yang
bersangkutan. Cara pembayaran tersebut dapat dilakukan sesuai perjanjian.
2. Operating Lease
Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-
kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala
tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut
dengan bunganya. Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha
biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana:
a. Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak
lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur
ekonomis barang modal tersebut.
b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara
berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya
perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut juga non full pay out
lease
c. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang barang
tersebut
d. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor
e. Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu- waktu
atau disebut cancelable
Operating lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama
untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di- lease-kan tersebut. Oleh
karena itu berbeda dengan finance lease objek leasing di akhir masa kontrak merupakan hak milik
lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam
operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya, biaya
asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan finance lease
adalah angsuran operating lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal
ini disebabkan lessor mengharapkan keuntungan dari kontrak leasing berikutnya.
Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27
Nopember 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut:
a. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
Penggolongan suatu transaksi leasing menurut ketentuan Menteri Keuangan tersebut
di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua criteria berikut :
a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha
pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga
perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
b. Masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang- kurangnya :
- 2 tahun untuk Golongan I
- 3 tahun untuk Golongan II dan III
- 7 tahun untuk Golongan bangunan
c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan, mengenai hak opsi
2. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut :
a. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi
harga perolehan barang modal yang di-lease-kan ditambah keuntungan yang
diperhitungkan oleh lessor
b. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor
2.8 Keuntungan Memilih Leasing
Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan
dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut:
1. Pembiayaan Penuh
Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya
dapat diberikan sampai 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama
bagi perusahaan (lessee) yang beru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang
mulai berkembang.
2. Lebih Fleksibel
Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih
mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan.
Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang
dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat
disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya
pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai
produktif. Selain itu perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang
menggelembung (baloon payment) pada awal atau akhir masa lease, pembayaran
musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau
peternakan) bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan
keadaan keuangan lessee.
3. Sumber Pembiayaan Alternatif
Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu
fasilitas kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu
menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee
memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease
serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek
lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian harta
yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.
4. Off Balance Sheet
Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca
memberi daya tarik tersendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva
berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin
masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal
baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham).
Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh
direksi. Di pihak lain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan
mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap
kondisi rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi leasing tersebut tidak akan
terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance
sheet financing.
5. Arus Dana
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus
dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan
lessee. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan
sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan
menghasilkan laba dalam investasi.
6. Proteksi Inflasi
Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa
keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah
kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga
tetap,maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang
berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu.
7. Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi
Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang
yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh
pesatnya perkembangan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing objek leasing sering
dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat
ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari
terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama.
8. Sumber Pelunasan Kewajiban
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing
karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan
berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease. Sehingga
kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan
mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.
9. Kapitalisasi Biaya
Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan,
instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan
sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan
berdasarkan lamanya leasing.
10. Risiko Keusangan
Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu
relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan
(obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini
yang mungkin terjadi.
11. Kemudahan Penyusutan Anggaran
Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan
merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee.
12. Pembiayaan Proyek Skala Besar
Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek
yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, masalah tersebut biasanya
dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh
yang dapat diterima dan / serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai
apabila terjadi suatu kelalaian.
13. Meningkatkan Debt Capacity
Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis manaikkan debt equity
ratio yang mempengaruhi bankability dari lessee yang bersangkutan.
Agnes Sawir melihat keuntungan leasing ini dari dua sudut pandang, yaitu dari pihak lesse
maupun pihak lessor. Dilihat dari sudut pandang lesse, keuntungan penggunaan jasa leasing adalah”
1. Leasing sebagai sumber dana
2. Fleksible. Dalam hal pemakaian peralatan yang sangat peka terhadap perubahan teknologi,
seperti komputer, menyewa dengan cara leasing adalah lebih baik daripada membeli.
3. Menahan pengaruh inflasi. Leasing melindungi lessee dari penurunan nilai uang yang
disebabkan inflasi. Besaran agsuran yang dibayar oleh lessee tetap sama, baik sebelum
maupun setelah terjadinya inflasi.
Sementara jika dilihat dari sudut lessor, keuntungan leasing adalah
1. Tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan (bank) merupakan keuntungan
lessor.
2. Lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual barang lease dan biasanya hal tersebut
lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dibanding dengan penjualan lelasing.
3. Lessor mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor jika usaha lessee mengalami
kemacetan. Seandainya lesse tidak mampu memenuhi kewajiban dalam kntrak leasingnya,
lessor berhak untuk menarik kembali miliknya, karena secara hukum lessor masih dinyatakan
sebagai pemilik barang tersebut.
2.9 Perbedaan Leasing dengan Jenis Perjanjian Lain
2.9.1 Perbedaan dengan Sewa Menyewa
1. Pada leasing, masalah jangka waktu perjanjian merupkan fokus utama karena dengan
berakhirnya jangka waktu, lesse diberikan hak opsi. Sementara, pada sewa menyewa,
masalah waktu bukan fokus utama sehingga pihak penyewa dapat saja menyewa barang
dalam jangka waktu yang tidak dibatasi.
2. Sewa menyewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu jenis perjanjian yang sudah
diatur dalam KUHPerdata. Sementara itu, leasing adalah suatu perjanjian innominatif,
yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha.
3. Para pihak dalam leasing adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa, para
pihaknya bisa perorangan.
4. Pada leasing, biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa
menyewa tidak diperlukan jaminan.
5. Pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak
diperlukan.
2.9.2 Perbedaan dengan Sewa Beli
1. Dalam sewa beli, peralihan milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa, sedangkan
dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika lesse mempergunakan hak opsinya.
2. Leasing merupkan salah satu jenis lembaga pembiayaan, sedangkan sewa beli suatu jenis
perjanjian innominatif yang tidak termasuk lembaga pembiayaan.
3. Dalam leasing ada tiga pihak terlibat, yaitu lesse, lessor dan suplier, sedangkan dalam
sewa beli hanya ada dua pihak.
2.9.3 Perbedaan dengan Jual Beli
1. Penyerahan/peralihan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah membayar harga
barang yang dibeli, sedangkan pada leasing, penyerahan/peralihan hak milik terjadi
apabila lesse mempergunakan hak opsinya.
2. Sama halnya dengan sewa menyewa, jual beli adalah sautu jenis perjanjian nominatif
yang bukan merupakan jenis lembaga pembiayaan, sedangakn leasing adalah jenis
perjanjian innominatif yang merupakan lembaga pembiayaan.
Secara umum perbedaan lembaga leasing (sewa guna usaha) dengan kegiatan lembaga
keuangan lain sperti bank, sewa menyewa, dan sewa beli dapat dilihat dari table berikut ini:
PenjelasanMetode Pembiayaan
Leasing Sewa Beli Sewa Menyewa Kredit BankJenis barang Barang bergerak dan
tidak bergerakBarang bergerak Barang bergerak
perlu pemeliharaanSemua jenis
investasi
Penyewa/pembeli Perusahaan atau
perseorangan
Perusahaan atau
perseorangan
Perusahaan atau
perseorangan
Perusahaan
atau
perseorangan
Bentuk perusahaan Badan Hukum Supplier Supplier Bank
Pemilikan barang Perusahaan leasing Pemilik barang Pemilik barang Debitur
Jangka waktu Menengah Pendek Pendek/menengah/
panjang
Pendek atau
menengah
Besarnya
pembiayaan
100% 80% Lebih rendah 80%
Biaya bunga
Bunga + margin Tinggi Bunga+margin+spread Interbank
rate+
Akhir kontrak 1.Menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitor sisa2.Memperpanjang kontrak3.Mengembalikankepada lessor
Barang menjadi
milik penyewa
Barang kembali kepada
pemilik
1.Kredit lunas
2.Jaminan
kembali
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau
biasa disebut juga dengan Leasing. Leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha
adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk
digunakan oleh suatu perusahaan yang membutuhkannya. Secara umum ada empat pihak utama yag
terlibat dalam kegiatan leasing (sewa guna usaha), yaitu lesse, lessor, supplier, dan bank. Lessor
adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam
bentuk barang modal, sedangkan Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh
pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Selanjutnya Supplier adalah perusahaan atau
pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran
secara tunai oleh lessor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak
terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal
penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana
pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok utama,
yaitu , Independent Leasing Company, Captive Lessor dan Lease Broker atau Packager. Sedangkan
teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar
dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu, Finance Lease dan Operating Lease. Leasing sebagai
alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber
pembiayaan lainnya salah satunya jika dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes
(fleksibel) karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan
dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan
pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat
disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease.
3.3 Kritik dan Saran
Sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank, lembaga leasing secara tidak langsung
juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam skala mikro dan makro. Disadari
atau tidak, lembaga ini mampu memberikan salah satu solusi dalam hal dunia bisnis yakni
pengadaan barang modal bagi para usahawan. Dengan semakin berkembangnya lembaga leasing,
implikasinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga leasing dapat dianggap
sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi. Oleh karenya, pemerintah sebaiknya lebih
memperhatikan eksistensi keberadaan lembaga ini dalam suatu negara. Jangan sampai lembaga
seperti ini terabaikan.
DAFTAR PUSTAKA
Anwari, A. 1987. Leasing di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Darmawan, Indra. 1999. Pengantar Uang dan Perbankan. Jakarta: Rineka Cipta
Hadiwigeno, Sutatwo dan Faried Wijaya. 1980. Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank. Yogyakarta: BPFE
Husnan, Suad. 1998. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Pendek. Yogyakarta: BPFE
Irmayanto, Juli, dkk. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti
Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
Luckett, Dudley G. 1994. Uang dan Perbankan. Jakarta: Erlangga
Mangani, Ktut Silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Erlangga
Mankiw, N.Gregory. 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
Marpaung, C. 1985. Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing. Jakarta: Integritas Press
Murni, Asfia. 2009. Ekonomika Makro. Bandung: PT. Refika Aditama
Santoso, Rudy Tri. 1994. Mengenal Dunia Perbankan. Yogyakarta: Penerbit Andi
Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta : Rineka Cipta
Simorangkir, P. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Bogor: Ghalia Indonesia
Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Suyatno, Thomas dkk. 2001. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Tunggal, A. W. 1994. Aspek Yuridis dalam Leasing. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Tunggal, A. W. 1994. Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha). Jakarta: PT. Rineka Cipta
Triandaru, S. dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat
Sumber Website:
http://pengertiandancontoh.blogspot.com/2013/02/jenis-jenis-perusahaan-leasing.html
http://heleneb08.blogspot.com/2010/03/pengertian-leasing.html
http://rizzkyyanuar.blogspot.com/2011/03/pengertian-leasing.html
http://elkayflass.blogspot.com/2010/06/manajemen-sewa-guna-usaha-leasing.html
http://ampundeh.files.wordpress.com/2012/06/sewa-guna-usaha-leasing.pdf
http://joko-sekti.stmik-aub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Pertemuan-11-Lembaga-Keuangan-Non-Bank.pdf
http://repository.mb.ipb.ac.id/1351/5/R10-_05-_Nur_Alamsyah-Bab2DST.pdf
