lpphpl - 013 - idn - SILK

LPPHPL - 013 - IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN AUDIT KHUSUS DAN BERAKHIRNYA MASA

PEMBEKUAN SERTIFIKAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 209/EQ.SHPK/V/2022

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Audit Khusus Kinerja PHPL

terhadap:

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

No Telp. : +62 251 7550722

Fax. : +62 251 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 10 Mei 2022

PT EQUALITY INDONESIA

Kiki Sri Rejeki, S.Hut.

Manager Subdivisi

Operasional Sertifikasi Hutan dan Produk Kehutanan

Nama Auditee : PT Muara Sungai Landak

Lokasi : Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

IUPHHK-HT : SK. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 jo

jo SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 6

Oktober 2020

Luas : ± 11.848 Hektar

Tanggal Pelaksanaan : 7 Mei 2022

Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,

sehingga pembekuan sertifikat PT Muara Sungai

Landak berakhir dan diaktifkan kembali sejak tanggal

9 Mei 2022. Sertifikat PT Muara Sungai Landak

direvisi menjadi Nomor 042.2/EQC-PHPL/V/2022

yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember

2023.

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

LPPHPL - 013 - IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 006/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/V/2022

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUARA

SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK

IUPHHK-HT NOMOR : SK.243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012 jo

SK.389/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2020 TANGGAL 6 OKTOBER 2020

DENGAN LUAS ± 11.848 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman,

Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada

PT MUARA SUNGAI LANDAK Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 033/EQI-F090

tanggal 8 Mei 2022;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor : 033/EQI-F037 tanggal 8 Mei 2022 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan

oleh Pengambil Keputusan Nomor : 246.5/EQI-F039 tanggal 9 Mei 2022 dan pernyataan

pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MUARA SUNGAI

LANDAK sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi Nomor Urut : 246.5/EQI-F077 tanggal 9 Mei 2022 menunjukkan total

nilai kinerja akhir 13 indikator PHPL berpredikat BAIK, 8 indikator bernilai SEDANG, tidak

terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, dan pemenuhan terhadap Standar

Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, kepada PT MUARA

SUNGAI LANDAK telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL;

f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku S-PHPL, perubahan Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana dimaksud huruf a dan hasil

Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama

PT EQUALITY Indonesia Nomor : 013/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XI/2019 tanggal 30

November 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

Halaman 2 dari 4

LPPHPL - 013 - IDN

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National Single Window;

5. Pedoman KAN 403 – 2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda

kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi

Produk, Proses dan Jasa;

8. ISO 19011:2018 : Guidelines for Auditing Management System;

9. SNI ISO/IEC 17021-1:2015 : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara

Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April

2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 93 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan

Pengaturan Impor;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman,

Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

16. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda SVLK;

17. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 02

September 2018 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku sampai dengan 01 September

2022;

18. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18

Agustus 2019 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2024;

19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1999/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/4/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang

Lingkup Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT EQUALITY

Indonesia;

20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.940/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang

Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT EQUALITY Indonesia;

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6904/MenLHK-

PHPL/PPHH/HPL.3/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit

Dokumen V-Legal;

22. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia;

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 256/EQI-MKT/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 3 dari 4

LPPHPL - 013 - IDN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUARA

SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK

IUPHHK-HT NOMOR : SK.243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012 jo

SK.389/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2020 TANGGAL 6 OKTOBER 2020 DENGAN

LUAS ± 11.848 HEKTAR

PERTAMA : PT MUARA SUNGAI LANDAK (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan

Sertifikat Nomor 042.1/EQC-PHPL/XI/2019 pada kegiatan Penilikan II

Penilaian Kinerja PHPL tahun 2019 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat

Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar

Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Keputusan Dirjen PHPL

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-

PHPL) sehingga S-PHPL yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor

042.1/EQC-PHPL/XI/2019 menjadi Nomor 042.2/EQC-PHPL/V/2022.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan 3 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi

persyaratan standar sesuai Keputusan Dirjen PHPL Nomor :

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di

media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak

PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas

kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,

perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan paling cepat 24 bulan sejak terbitnya

sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan

kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait

keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan

bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai

standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KELIMA;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

Halaman 4 dari 4

LPPHPL - 013 - IDN

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran

hutan areal kerjanya;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan

tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 9 Mei 2022

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT MUARA SUNGAI LANDAK;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F102.1.2/20200309 Halaman 1 dari 20

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Tim Audit : Yudi Herdiana (Lead Auditor/Auditor Produksi)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

1. Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)

2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Aspek Produksi)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT MUARA SUNGAI LANDAK (PT MSL)

b. Nomor & Tanggal SK : SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Jo.

SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020

tanggal 06 Oktober 2020

c. Luas dan Lokasi : ± 11.848 Ha di Provinsi Kalimantan Barat

d. Alamat kantor

- Kantor Pusat : Jl. Perdana, Komp. Rukan Perdana Square

Blok E9, Pontianak 78121, Provinsi Kalimantan Barat

- Kantor Cabang : Base Camp PT MSL, Desa Wajok Hilir,

Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah,

Provinsi Kalimantan Barat.

- Nomor telepon : Telpon: (0561) 6580193

e. Pengurus :

Komisaris Utama : Justinus Indrayanto

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : Hendy

- Direktur : Abas Yacob

Guno Widagdo

f. Nomor S-PHPL : 042.1/EQC-PHPL/XI/2019

g. Masa berlaku S-PHPL : 4 Desember 2017 s.d. 3 Desember 2023;

revisi tanggal 9 Mei 2022

(3) Ringkasan Tahapan:

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/AUDIT KHUSUS

DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

mailto:[email protected]


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I - -

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan - -

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan - -

Verifikasi Dokumen 7 Mei 2022 dilakukan

secara desk audit

(Audit Khusus)

▪ Auditor, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator

pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor

P.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12//2020

Jo P.21 /MENLHK/SETJEN/

KUM.1/10//2020.

▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim

Audit melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik, dan

menganalisis menggunakan kriteria

dan indikator pada Lampiran 1.2 dan

Lampiran 2.1.

Pertemuan Penutupan - -

Pengambilan Keputusan 9 Mei 2022 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)

menelaah hasil-hasil dan kesimpulan

penilaian yang telah disampaikan Auditor

untuk menjamin bahwa penilaian telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien

sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY

Indonesia serta mengambil keputusan

mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang Izin dan

Pemegang IUPHHK-HTI

BAIK ▪ Auditee memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai

berikut :

1). Dokumen Legal terdiri dari Akte Pendirian Perusahaan

dan perubahannya, NPWP dan NIB

2). Dokumen legal perizinan adalah SK IUPHHK-HT

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.

243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 dan

Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.

389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 6 Oktober

2020

3). Administrasi Tata Batas terdiri dari Laporan TBT No.

38/BPKH.III-2/2015 Tahun 2015 dan Rencana Penataan

Batas Nomor : 39/KUH-2/IUPHHK-HTI/2020 tanggal 2

Maret 2021



▪ Auditee telah melaksanakan tata batas temu gelang di

lapangan namun karena adanya perubahan areal kerja

berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.

389/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2020 tanggal 6 Oktober

2020 luas areal kerja Auditee mengalami perubahan. Pada

trayek batas yang mengalami perubahan telah disusun

Pedoman Tata Batas yang telah mendapat pengesahan dari

Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan

An, Dirjen Planologi Kehutanan tanggal 2 Maret 2021

▪ Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah

diakui oleh para pihak yaitu pihak desa yang berbatasan

sesuai Berita Acara Penataan Batas Dalam Rangka

Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Muara

Sungai Landak tanggal 28 Agustus 2015, namun riil

dilapangan masih terdapat konflik lahan yang diupayakan

terus menerus penyelesaiannya dan terdapat penurunan

luas dan jenis konflik

▪ Hasil overlay antara peta SK IUPHHK-HT Tahun 2020

dengan Peta SK Menhut nomor SK. SK.733/Menhut-

II/2014 tanggal 2 September 2014 menunjukan bahwa

tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja

Auditee. Seluruh Areal kerja Auditee masuk kedalam fungsi

kawasan Hutan Produksi (HP)

▪ Di areal kerja Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan

di luar sektor kehutanan sesuai dengan Direktur PT Muara

Sungai Landak tanggal 9 November 2015

▪ Didalam areal kerja Auditee masih terdapat konflik lahan

yang diupayakan secara terus menerus penyelesaiannya

seluas ± 611,7 Ha dan mencapai penguasaan lahan

sebesar 94,83 %.

1.2. Komitmen Pemegang

Izin IUPHHK-HTI

BAIK ▪ Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah

sesuai dengan kerangka PHL yang ditandatangani oleh

Direktur PT MSL dan telah melakukan sosialisasi kepada

karyawan dan seluruh desa binaan yaitu pada 4 desa yang

dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi.

▪ Implementasi PHL Auditee sebagian sesuai dengan visi dan

misi dan masih terdapat kelola prasyarat mengenai realisasi

penataan batas konsesi, ketersediaan Ganis PHL,

pelaksanaan pelaporan SEHATI, kelola produksi mengenai

hasil kajian riap tegakan hutan tanaman yang belum

digunakan dalam perhitungan JTT, implementasi SOP

pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan belum

ada pada tahun 2020 dan 2021, kelola ekologi mengenai

ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan namun

belum terdapat personil berkualifikasi Ganis Binhut dan

Kegiatan identifikasi flora fauna telah dilakukan sesuai

perencanaan, namun belum mencakup tumbuhan bawah

dan kelola sosial mengenai realisasi pemenuhan

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat setempat masih Sebagian.

▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana

Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan hanya tersedia

pada Sebagian bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan

hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL (50-79%) yang

dibuktikan dengan dokumen legalitasnya



▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee

berdasarkan jumlah peserta dan jenis pelatihan sebesar

100 % dari yang direncanakan

▪ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah

tersedia lengkap yaitu PP PT MSL periode 2020-2022,

kewajiban pelaporan tenaga kerja secara online, BPJS dan

bukti bayarnya dan kebebasan berserikat

1.3. Kapasitas dan

mekanisme untuk

perencanaan

pelaksanaan

pemantauan periodik,

evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK-HT

BAIK ▪ Auditee memiliki kelengkapan unit perusahaan yaitu

struktur organisasi dengan job description yang sesuai

dengan kerangka PHPL yang disahkan oleh Direktur PT

Muara Sungai Landak sesuai Surat Keputusan Direktur PT

Muara Sungai Landak No. 01/SK-MSL/PTK/X/2021 tanggal

01 Oktober 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi

Dan Job Description PT Muara Sungai Landak.

▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana

untuk mengoperasikan SIM yang ditunjuk oleh Direktur

▪ Auditee memiliki tenaga pelaksana SIM KLHK (SIPUHH,

SIMPNBP, SEHATI, SIPONGI) yang ditunjuk oleh Direktur PT

MSL. Untuk pengisian pelaporan melalui system SEHATI

selama tahun 2021 tidak dilakukan secara periodik setiap

bulan namun pemutahiran data terbaru dilakukan pada

bulan Desember 2021

▪ Terdapat organisasi SPI PT MSL yang bekerja berdasarkan

SOP Audit Internal Nomor: MSL/SOP/XI/01. Kinerja SPI

telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh

kegiatan karena kegiatan audit internal Auditee telah

dilaksanakan sesuai rencana audit dan jenis kegiatan telah

mencerminkan kegiatan HTI yang dilaksanakan pada

seluruh departemen.

▪ SPI PT MSL telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan

pemantauan Internal. Hasil temuan SPI PT MSL telah

ditindaklanjuti seluruhnya dan dilakukan monitoring tindak

lanjut hasil temuan

1.4. Persetujuan Atas

Dasar Informasi Awal

Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

SEDANG ▪ Terdapat 4 desa yang terkena RKT Tebangan 2021 yang

telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan para

pihak dari seluruh desa.

▪ Terdapat 4 desa binaan di areal kerja Auditee yang telah

mendapat sosialisasi CSR/CD namun hanya 3 desa yang

telah menerima realisasi CSR, sehingga realisasi proses dan

pelaksanaan CSR/CD kepada masyarakat desa binaan

sebesar 66,67 %.

▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan

lindung Auditee dari seluruh desa yang terkena kawasan

lindung sebesar 100 % namun terdapat aktifitas

masyarakat berupa illegal logging pada sempadan sungai

maka pengakuan atau persetujuan terhadap kawasan

lindung dari para pihak belum seluruhnya

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

BAIK ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK sejak Tahun

2017 untuk periode 10 tahun yang telah beberapa kali

direvisi dan yang terakhir adalah Dokumen RKU periode

tahun 2017-2026 yang telah disahkan melalui

SK.5562/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 1

September 2021 tentang Persetujuan Perubahan

RKUPHPBPH Periode Tahun 2017 - 2026 Dalam Rangka



Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas nama PT Muara Sungai

Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Dokumen RKU yang dimiliki oleh auditee telah disusun

dengan mempertimbangkan aturan perundangan yang

berlaku serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan

kewajiban RKUPHHK.

▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan PAK pada areal

rencana pemanenan hutan tanaman dan pada areal hutan

alam bekas tebangan sebagaimana yang telah

direncanakan pada RKT 2020 dan 2021. Realisasi PAK

RKT 2020 telah sesuai dengan revisi RKU FEG periode

tahun 2017-2026 sedangkan Realisasi PAK RKT 2021

sebagian telah sesuai dengan Perubahan RKUPH PBPH

periode tahun 2017-2026.

▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan pemasangan/

pemeliharaan pal batas blok/petak. Hasil observasi

lapangan menunjukan bahwa tanda batas blok dan petak

kerja terlihat dengan jelas di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap jenis

hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK ▪ Areal kerja Auditee berada pada 1 tipe ekosistem yaitu

hutan rawa gambut (peat swamp forest)

Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil cruising

Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dilengkapi dengan peta

pendukung skala 1:50.000 yang meliputi Peta Rencana

Kegiatan (Peta Jalur) dan Peta Sebaran Plot cruising.

▪ Auditee sudah melakukan pengukuran PSP, menginput

dan mengolah data serta menganalisis riap

tegakannya/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada

yaitu tipe ekosistem rawa gambut serta telah disampaikan

kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan,

tembusan kepada Dirjen PHL KLHK. Perhitungan JTT

masih didasarkan pada hasil kegiatan cruising yang

dilaksanakan pada saat umur tanaman mencapai 4

sampai 5 tahun atau 1 tahun sebelum tebangan.

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

SEDANG ▪ SOP tersedia dengan lengkap sesuai dengan tahapan

kegiatan system silvikultur THPB namun untuk SOP Nursery

belum menjelaskan secara detail tentang mekanisme

pengadaan bibit secara pembelian.

Pada saat dilaksanakan kegiatan Penilikan Ke-4 Tahun

2022, Auditee dalam kondisi tidak beroperasi secara

normal seperti layaknya sebuah perusahaan yang bergerak

dalam pembangunan hutan tanaman. Pada tahun 2020

dan 2021 terdapat implementasi sebagian SOP tahapan

sistem silvikultur THPB yaitu kegiatan perencanaan (PAK

dan cruising), perlindungan dan pengamanan hutan, serta

kegiatan sosial.

▪ Potensi tegakan akasia diareal kerja Auditee untuk RKT

2021 sebesar 115,06 m3/ha sedangkan untuk potensi

tegakan untuk Revisi RKT 2021 adalah sebesar 135,36

m3/ha, atau rata-rata sebesar 125,21 m3/ha. Apabila

mengacu kepada norma penilaian, potensi tegakan pada

angka tersebut menunjukan bahwa sediaan tegakan

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

(≥ 120 m3/ha).

▪ Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-4 Tahun 2022

permudaan tanaman yang dimiliki oleh auditee adalah

tanaman yang berumur 4 tahun yang ditanam pada tahun



2017/2018. Sedangkan untuk tanaman muda yang

berusia 1-2 tahun tidak tersedia karena selama 4 tahun

terakhir auditee tidak melakukan kegiatan penanaman

karena adanya kebijakan tata kelola fungsi ekosistem

gambut. Sehingga berdasarkan pencermatan dari auditor

dan hasil dari wawancara dengan pendamping dapat

disimpulkan bahwa auditee tidak memiliki gambaran

tanaman permudaan yang berusia 1-2 tahun. Dengan

demikian maka verifier ini tidak relevan untuk diterapkan

sehingga tidak diterapkan atau Not Applicabel (NA).

▪ Di areal kerja Auditee tersedia struktur tegakan hutan

tanaman pada kelas umur I dan KU V dengan persentase

rata-rata sebesar 82,43 %, sedangkan untuk KU II, KUIII

dan KU IV tidak tersedia struktur tegakan karena tidak

melakukan kegiatan penanaman yang disebabkan oleh

kebijakan KLHK penghentian kegatan operasional

pembukaan lahan dan penanaman HTI di hutan gambut

pada periode 2018 s.d 2019 dan adanya wabah pandemic

covid-19 pada tahun 2020.

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi

tepat guna untuk

pemanfaatan hutan

SEDANG ▪ Auditee memiliki prosedur pemanfaatan/pengelolaan

hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan

pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik

kondisi setempat, yaitu SOP No. MSL/SOP/III/02 tanggal 1

Januari 2014 Rev 1 tgl 31 Januari 2020: Harvesting HTI

Wet Land dan SOP No. MSL/SOP/III/01 tanggal 1 Januari

2014 Rev 1 tgl 31 Januari 2020: Harvesting MHW Wet

Land. Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi

lapangan menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 dan

2021 Auditee tidak melakukan kegiatan penebangan kayu,

sehingga tidak terdapat tahapan penerapan tebangan

ramah lingkungan. Namun Auditee menyampaikan foto-

foto bukti implementasi teknologi ramah lingkungan pada

waktu ada kegiatan pemanenan/penebangan yaitu

kegiatan pra tebangan dan pasca tebangan.

▪ Pada Tahun 2020 dan 2021 Auditee tidak melaksanakan

kegiatan pemanenan sehingga tidak dapat dilakukan

pengukuran faktor eksploitasi. Dengan demikian maka

verifier ini masuk dalam kategori tidak diterapkan atau Not

Applicable (NA).

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT 2020 dan RKT 2021

telah sesuai dengan RKUPHHK Periode 2017-2026

Definitif FEG, sedangkan Revisi RKTPH Tahun 2021 dan

RKTPH Tahun 2022 telah sesuai dengan Perubahan

RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Secara garis besar

dokumen RKT 2020, RKT 2021, Revisi RKTPH Tahun 2021

dan RKTPH Tahun 2022 telah disusun mengacu pada

dokumen rencana jangka panjang dan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

▪ Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada operasional

dilapangan sehingga belum ada peta pendukung lainnya

selain peta kerja RKT dan peta PAK RKT 2020 dan peta

PAK RKT 2021. Auditee memiliki peta kerja RKT yang

disusun mengacu pada peta RKUPHHK yang

menggambarkan areal boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam beserta areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung.

▪ Auditee telah melaksanakan penandaan batas pada blok



RKT 2020 dan 2021 (blok tanaman dan LOA) serta telah

melakukan penandaan kawasan lindung secara

keseluruhan atau dengan presentase sebesar 100%.

▪ Pada tahun 2020 dan 2021, Auditee belum melaksanakan

kegiatan tebangan karena : a) masih dalam

proses/persiapan operasional setelah lama vakum

kegiatan penebangan, b) belum adanya kepastian pasar

hasil hutan kayu karena industri kayu yang menampung

sebagai bahan baku juga sudah tidak beroperasi dan c)

adanya wabah covid 19. Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menunjukan bahwa lokasi blok/petak

tebangan sesuai dengan RKT yang disahkan.

2.6. Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai

dan memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian

dan pengembangan,

serta peningkatan

kemampuan sumber daya

manusia

SEDANG ▪ Kondisi keuangan perusahaan yang berakhir tanggal 31

Desember 2020 dalam situasi yang kurang bagus sebagai

berikut :

1. Likuiditas = 13% menunjukkan adanya indikasi

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar

hutang jangka pendek.

2. Solvabiltas = 113% menunjukan bahwa asset yang

dimiliki oleh auditee cukup mampu untuk menjamin

kewajiban jangka panjang perusahaan.

3. Rentabilitas Negatif: sampai dengan tahun 2020

Auditee masih dalam pengembangan pembangunan

hutan tanaman sehingga belum mendapatkan

keuntungan (Rentabilitas Negatif).

Catatan Kantor Akuntan Publik : Laporan Keuangan

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,

posisi keuangan PT MSL tanggal 31 Desember 2020 serta

kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar

Akutansi Keuangan di Indonesia.

▪ Auditee telah melakukan realisasi alokasi dana

pembangunan hutanan tanaman Tahun 2020 dengan

presentase sebesar 87,73% dari kebutuhan kelola hutan

yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit

oleh akuntan publik).

▪ Perbedaan realisasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

pembangunan hutan tanaman pada tahun 2020 sebesar

19,48%, artinya bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang

kegiatan diberikan secara kurang proporsional.

▪ Meskipun Auditee sudah lama tidak beroperasi secara

normal, namun Manajemen Perusahaan tetap

berkomitmen terkait dengan pendanaan operasional

pembangunan hutan tanaman. Hal ini dicerminkan dari

realisasi dana yang dikeluarkan pada tahun 2020

mencapai 87,73% dari rencana. Auditee juga lancar

dalam penggajian kepada karyawan, pembayaran

kewajiban kepada negara serta kewajiban lingkungan dan

sosial.

▪ Pada tahun 2020 dan 2021, Auditee tidak melakukan

kegiatan penebangan. Dengan tidak adanya kegiatan

penebangan Auditee tidak dapat melakukan penanaman

karena tidak adanya areal yang berhasil di land clearing.

Dengan demikian maka verifier ini masuk dalam kategori

Not Applicable.

▪ Auditee belum merealisasikan kegiatan penanaman Tahun

2020 dan 2021 sebagaimana yang direncanakan pada



dokumen RKT

3. Ekologi

3.1. Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

BAIK ▪ Persentase luas kawasan lindung mengalami peningkatan

dari semula berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI

(2020) Periode 2017-2026 mencakup 24,52% (3.217,03

Ha dari 13.122,37 Ha) menjadi 26,93% (3.190,44 Ha dari

11.848 Ha) berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH

(2021) Periode 2017-2026. Luas kawasan dilindungi

sebagaimana SK Direktur PT MSL No. 39/DIR-

MSL/SK/PNK/IX/2021 tanggal 17 September 2021 sesuai

dokumen Perubahan RKUPH (2021) periode 2017 sd.

2026 yaitu seluas 3.190,44 Ha (26,93% dari 11.848 Ha)

terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Kawasan

Lindung Lainnya, dan Areal Puncak Kubah Gambut.

Pengalokasian kawasan lindung tersebut telah

mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, serta kondisi

spesifik yang ada sesuai ketentuan yang berlaku

▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan berdasarkan

tata ruang RKUPH tahun 2021 mencapai 55.524 m (100%

dari yang seharusnya 55.524 m) dengan penandaan batas

terlihat di lapangan berupa patok dari kayu yang dicat

warna merah pada ujungnya dan papan informasi

peruntukan kawasan lindung

▪ Berdasarkan Peta Citra Satelit Platform Sentinel-2A Tile

Number T49NCA liputan 2 Desember 2020 Skala 1 :

50.000, kondisi penutupan kawasan lindung yang berhutan

mencakup 2.722,21 Ha (85,32%) berupa Hutan Rawa

Sekunder 1.077,06 Ha (33,76%) dan Belukar Tua Rawa

1.645,15 Ha (51,56%)

▪ Auditee memiliki dokumen RKUPHHK-HTI dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan

dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen

penyesuaian/revisi rencana pemulihan ekosistem gambut

yang mengacu kepada dokumen RKUPHHK (revisi terakhir)

dan/atau ketentuan terbaru belum disahkan oleh pejabat

yang berwenang. Upaya pemulihan ekosistem gambut telah

dilakukan meskipun belum maksimal sesuai dokumen

perencanaan, serta nilai rata-rata TMAT pada periode

pelaporan mencapai <45 Cm.

▪ Terdapat sosialisasi kawasan lindung (≥ 50%) dari para

pihak (Desa Sekitar Konsesi) terhadap areal kawasan

lindung yang telah ditetapkan, namun secara de-facto pada

periode 2020/2021 masih terdapat kejadian illegal loging

di sempadan sungai

▪ Auditee telah membuat dokumen perencanaan

pengelolaan kawasan lindung tahun 2021, dan

berdasarkan verifikasi dokumen dan foto/video observasi

lapang kegiatan pengelolaan dilakukan sesuai dengan

dokumen perencanaan yang ada terhadap seluruh

kawasan lindung dan terdapat dokumen terkait

pengelolaan tersebut

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

SEDANG ▪ Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki

Auditee telah mencakup sebagian besar potensi jenis

gangguan hutan, meliputi: potensi gangguan perambahan

hutan, illegal logging, kebakaran hutan, hama penyakit



tanaman. Sedangkan prosedur terkait pengendalian

perburuan belum tersedia

▪ Sarana prasarana perlindungan hutan Jenis dan jumlah

sarpras yang tersedia telah memadai dan masih berfungsi

dengan baik.

▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan

jumlah sesuai ketentuan sedangkan untuk kualifikasi

personil security/satpamhut terdapat personil yang belum

terlibat dalam kegiatan pelatihan pengamanan yang

dibuktikan dengan sertifikat pelatihan

▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui

tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) namun

belum mempertimbangkan sebagian jenis gangguan hutan,

seperti :

- Belum terdapat dokumen mekanisme penghitungan

FDR yang telah dilakukan

- Kejadian perambahan/illegal loging yang masih

terjadi,

- Belum terdapat dokumen laporan kegiatan

pengendalian HPT

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan

hutan

SEDANG ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun

Prosedur mencakup sebagian pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur

pengukuran iklim mikro (suhu udara & kelembaban udara),

sedimentasi sungai, kualitas tanah, limbah domestic belum

tersedia

▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan

jumlah dan fungsi sebagian sesuai dengan dokumen

perencanaan lingkungan AMDAL/RKL/RPL (2009);

dokumen RKUPH; dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem

Gambut

▪ Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan

namun belum terdapat personil berkualifikasi Ganis Binhut

▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2009, RKUPH)

dan sebagian telah diimplementasikan sesuai ketentuan

seperti manajemen tata kelola air mencakup pembuatan

kanal, pembagian zona air, sekat kanal dan rehabiltasi

kawasan lindung. Pengelolaan yang belum sesuai

mencakup ketidaktersedianya oil trap untuk pengelolaan

limbah BBM/oli di rumah mesin genset dan pengelolaan

sampah an-organik

▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun 2009, RKUPH)

dan sebagian telah diimplementasikan sesuai ketentuan

yaitu pemantauan iklim mikro, TMAT, perubahan kualitas air

sungai dan tanah, dan peat subsiden. Pemantauan yang

belum sesuai mencakup pemantauan Hidrologi Sungai

(Tinggi Muka Air Sungai, debit air sungai, sedimentasi

sungai) dan pemantauan/pemeliharaan hasil tanaman

rehabilitasi, sedangkan hasil pemantauan subsiden belum

diakomodir dalam dokumen pelaksanaan RKL-RPL.

▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting

terhadap kualitas air sungai sebagaimana terdapat



parameter kimia (BOD, COD, NH3-N) hasil uji lab pada

beberapa sampel di atas baku mutu yang ditetapkan

dokumen AMDAL 2009, namun kegiatan pengelolaan telah

dilakukan.

3.4. Identifikasi spesies

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik

BAIK ▪ Auditee telah memiliki prosedur terkait identifikasi jenis

flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE di areal kerja

auditee, referensi prosedur telah mengacu kepada

ketentuan yang terbaru

▪ Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau

RTE telah dilakukan di Sempadan Sungai, KPSL, KL Lainnya

dan Tanaman Pokok) sesuai Dokumen Rencana Identifikasi

Flora Fauna Periode 2021 sd. 2026, namun berdasarkan

komparasi dokumen kegiatan identifikasi belum mencakup

tumbuhan bawah

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species flora

dilindungi dan/atau

jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

SEDANG ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora sesuai ketentuan yang

mencakup jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang ada

▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora

terhadap jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal

Auditee sebagian sesuai ketentuan Prosedur yang telah

ditetapkan seperti mengalokasikan kawasan lindung,

sosialisasi, perlindungan hutan, pemantauan. Sedangkan

penandaan dilapangan belum mencantumkan nama jenis,

belum dibuat peta sebaran flora dan pemantauan

tumbuhan bawah, serta pengayaan kawasan lindung belum

mempertimbangkan jeis yang dilindungi

▪ Pada periode 2020/2021 terdapat gangguan terhadap

kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal Auditee berupa perambahan/illegal loging di

sempadan sungai, namun upaya pengelolaan telah

dilakukan

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

fauna dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

BAIK ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna sesuai ketentuan

yang mencakup jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang

ada

▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna

terhadap jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal

Auditee sebagian sesuai ketentuan Prosedur yang telah

ditetapkan seperti mengalokasikan kawasan lindung,

sosialisasi, perlindungan hutan, pemantauan dan

pengayaan di kawasan lindung. Sedangkan Tanda/rambu

di lapangan yang teridentifikasi daerah rawan satwa liar

belum tersedia, dan belum dibuat peta sebaran fauna

▪ Pada periode 2020/2021 tidak terdapat gangguan

terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal Auditee.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat

SEDANG ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/

rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yaitu

Dokumen Nomor: MSL/SOP/VIII/06 tentang Pengukuran



dan Pemetaan (Penataan Batas Partisipatif) dan Dokumen

Nomor: MSL/SOP/VIII/01 tentang Penanganan dan

Penyelesaian Klaim Areal yang diketahui para pihak namun

belum disepakati melalui BA kesepakatan terhadap SOP

tersebut.

▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat

setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang

legal, lengkap dan jelas berupa 1) SOP Identifikasi Hak-Hak

Masyarakat No. MSL/SOP/VIII/02, 2) SOP Pemanfaatan

Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan Nomor:

MSL/SOP/VIII/11, 3) SOP Pemberdayaan Masyarakat

(Community Development) dan Coorporate Social

Responsibility (CSR) No. MSL/SOP/VIII/14, 4) SOP

Pembayaran Fee/Royalti Tanaman Kehidupan Nomor:

MSL/SOP/VIII/15.

▪ Auditee memiliki sebagian bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin dengan (kawasan yang dimiliki)

masyarakat hukum adat/setempat. Sebagian bukti tersebut

diantaranya: 1) Tata Batas belum temu gelang; 2)

Pelaksanaan tata batas partisipatif belum seluruhnya; 3)

Tersedia Surat Direktur PT.MSL Nomor: 40/MSL-

PTK/VI/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Permohonan

Tim Pelaksana Tata Batas serta IK Tata Batas Perubahan

Areal Kerja IUPHHK HTI PT. MSL; 4 Surat Dirjen Planologi

KLHK Nomor: S.320/PKTL-KUH/PKHW2/PLA.214/2021

tanggal 12 April 2021 tentang Penyampaian Rencana dan

Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK HTI PT. MSL

di Kabupaten Mempawah.

▪ Auditee telah memiliki SK Menteri LHK No:

SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tentang

Perubahan IUPHHK HTI PT. MSL atas areal hutan seluas

11.848 Ha, dan telah dilakukan penataan batas areal kerja

namun belum temu gelang serta masih terdapat lahan

klaim seluas 611,7 Ha di areal kerja PT MSL yang belum

dapat diselesaikan dengan baik.

4.2. Implementasi

tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku.

BAIK ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai peraturan

perundangan yang relevan/berlaku yang tertuang dalam

dokumen: 1) SK Menteri LHK No:

SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tanggal 6 Oktober

2020 tentang Perubahan IUPHHK HTI PT. MSL atas areal

hutan seluas 11.848 Ha; 2) Company Profile PT MSL yang

berupa visi dan misi perusahaan; 3) RKUPHHK-HTI periode

Tahun 2017 sampai dengan 2026 PT MSL Provinsi

Kalimantan Barat; 4) RKT HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021

PT MSL ; 5) Rencana Kegiatan CSR PT MSL Tahun 2020

dan 2021.

▪ Auditee memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan

kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yaitu:

1) SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Nomor:

MSL/SOP/VIII/02, 2) SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non

Kayu dan Infrastruktur Perusahaan Nomor:

MSL/SOP/VIII/11, 3) SOP Pengajuan dan Pemberian

Bantuan Sosial Nomor: MSL/SOP/VIII/16, 4) SOP

Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) dan

Coorporate Social Responsibility (CSR) Nomor:

MSL/SOP/VIII/14, 5) SOP Pembayaran Fee/Royalti



Tanaman Kehidupan Nomor: MSL/SOP/VIII/15. dan 6) SOP

Perhutanan Sosial Nomor: MSL/SOP/VIII/18, namun SOP

Perhutanan Sosial masih belum lengkap. ▪ Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin

terhadap masyarakat dalam mengelola SDH di empat desa

binaan yang dilakukan secara terpadu meliputi sosialisasi :

- Kebijakan PT MSL

- Visi Misi PT MSL

- RKT Tahun 2022

- rencana kerja CSR.

- Kawasan Lindung

- Flora Fauna yg dilindungi

- Tata Batas

- Pencegahan Karhutla.

laporan sosialisasi telah dibuat lengkap berisi Notulensi,

daftar hadir, Berita Acara sosialisasi, dan foto kegiatan

sosialisasi

▪ Auditee memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan

tanggung jawab social terhadap masyarakat sekitar areal

kerja berupa: 1) Realisasi PMDH/CD-CSR sebesar 74 %; 2)

Realisasi Program Tanaman Kehidupan sebesar 50 %; 3)

Realisasi Program Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat Pemanfaat HHBK sebesar 50,00 %; 4) Realisasi

Program Kerjasama Kemitraan Kehutanan/ Perhutanan

Sosial sebesar 0 %;5) Realisasi Program Penggunaan TK

Lokal sudah 100%, sehingga secara kumulatif realisasi

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat baru mencapai

54,8 % atau bukti realisasi masih sebagian.

▪ Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap

terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada

masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, yaitu : 1)

Laporan Program CD-CSR tahun 2020 dan 2021; Laporan

Program Agroforestry Tanaman Hortikultura di Desa Wajok

Hilir; 3) Laporan Monitoring HHBK; 4) Laporan Program

Ketahanan Pangan Pola PLTB tahun 2021 di Desa Peniti

Dalam 1; 5) laporan Penggunaan tenaga kerja lokal/

setempat.

4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi distribusi

manfaat yang adil antar

para pihak

BAIK ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &

jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, diantaranya

terdapat dalam: 1) Laporan Utama Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL) IUPHHK-HTI PT. MSL di Kecamatan

Segedong dan Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak,

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009; 2) Laporan Studi

Dasar Sosial dan PRA (Participatory Rural Appraisal) atas

nama PT Muara Sungai landak di Provinsi Kalimantan Barat,

Tahun 2013; 3) Dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Sekitar IUPHHK-HTI PT MPL, Kabupaten

Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2016; 4)

Dokumen Analisis Dampak Pembangunan HTI PT MSL

terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Dusun

Nanas Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten

Tahun 2019; 5) Buku Kecamatan Siantan dan Kecamatan

Segedong dalam Angka, Tahun 2021.



▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal tentang

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

yang berbasis hutan, namun belum lengkap yaitu: 1) SOP

Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Nomor: MSL/SOP/VIII/02,

2) SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan

Infrastruktur Perusahaan Nomor: MSL/SOP/VIII/11, 3) SOP

Pengajuan dan Pemberian Bantuan Sosial Nomor:

MSL/SOP/VIII/16, 4) SOP Pemberdayaan Masyarakat

(Community Development) dan Coorporate Social

Responsibility (CSR) Nomor: MSL/SOP/VIII/14, 5) SOP

Pembayaran Fee/Royalti Tanaman Kehidupan Nomor:

MSL/SOP/VIII/15. dan 6) SOP Perhutanan Sosial Nomor:

MSL/SOP/VIII/18, namun SOP Perhutanan Sosial masih

belum lengkap.

▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, diantaranya

terdapat dalam: 1) RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10

(sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026; 2) RKTPHHK-HTI PT

MSL Tahun 2020 tahun 2021.; 3) Rencana Operasional

Community Social Responsibility (CSR) Tahun 2020 tahun

2021.

▪ Auditee memiliki sebagian bukti implementasi kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang

izin yaitu berupa: 1) Implementasi anggaran peningkatan

ekonomi dalam Program CD – CSR tahun 2021 sebesar

50%; 2) Implementasi Program Kerjasama Kemitraan/ Fee

Tanaman kehidupan tahun 2021 sebesar 0 %; 3)

Implementasi Program Agroforestry sebesar 20%; 4)

Implementasi Program Perhutanan Sosial sebesar 0%; 5)

Implementasi Program Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

setempat sebesar 100%. Sehingga secara kumulatif

implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat oleh pemegang izin baru mencapai

34% (< 50 %). ▪ Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang

lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yaitu berupa: 1)

Laporan Program CSR tahun 2020 dan Tahun 2021; 2) MoU

Tanaman Kehidupan antara PT MTI dengan Desa Wajok

Hilir; 4) BA Kesepakatan Agroforestry antara PT. MSL

dengan Masyarakat Desa Wajok Hilir; 5) MoU Program

ketahanan Pangan Jagung Pola PLTB antara PT. MSL

dengan Kodim 1201 Mempawah dan Gapoktan Wajok

Mandiri Desa Wajok Hilir; 6) Laporan Pembayaran PBB PT.

MSL kepada Pemda Kabupaten Mempawahn periode tahun

2020/2021.

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik

BAIK ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas dan telah mengakomodir Permen LHK No.

8 Tahun 2021 Lampiran V (Perdirjen No. P.5/PHPL/2016

tentang Pedoman identifikasi pemetaan Potensi & Resolusi

Konflik) yaitu: Dokumen nomor : MSL/SOP/VIII/01 tentang

SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal.

▪ Terdapat konflik lahan seluas + 611,7 Ha (sementara) dan

tersedia peta konflik namun belum identifikasi pemetaan



potensi konflik yang lengkap dan belum mengakomodir

Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V (Perdirjen No.

P.5/PHPL/2016 tentang Pedoman identifikasi pemetaan

Potensi & Resolusi Konflik).

▪ Auditee telah memiliki organisasi yang jelas, sumberdaya

manusia yang tersedia, namun belum dilengkapi dengan

jumlah dan alokasi anggaran dana yang memadai untuk

mengelola konflik

▪ Auditee telah memiliki dokumen proses penanganan konflik

yang lengkap dan jelas, diantaranya: 1) Surat No: 48A/MSL-

PTK/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 Kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Perihal Laporan Hasil

Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Periode I Tahun

2021 IUPHHK-HT PT MSL; 2) Surat dengan nomor : 11/MSL-

PTK/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang penyampaian

Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik

Periode II Tahun 2021 IUPHHK-HT PT MSL; 3) Tabel

Ringkasan Deskripsi Konflik PT Muara Sungai Landak tahun

2021. 4) Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No:

522/1177/DLHK-IV/TGH tanggal 14 Mei 2020 prihal

pertimbangan teknis perubahan luasan areal pada IUPHHK-

HTI PT MSL; 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020 tentang

Perubahan atas Keputusan No. SK. 243/Menhut-II/2012

tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberian izin usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI PT. MSL atas areal

HP seluas 13.000 Ha di Kabupaten Pontianak Provinsi

Kalimantan Barat.

4.5. Perlindungan,

Pengembangan dan

Peningkatan Kesejah-

teraan Tenaga Kerja

BAIK ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar (min. 60 %)

hubungan Industrial kepada seluruh karyawan, baik di

lingkungan PT MSL sendiri maupun di lingkungan mitra

kerjasama Opeasional, diantaranya auditee belum memiliki

dokumen LKS Bipartit yang terdaftar di Dinas terkait.

▪ Auditee telah merealisasikan seluruh rencana

pengembangan kompetensi selama tahun 2021, yang

dibuktikan dengan realisasi pelatihan sebesar 100 % dari

rencana yang telah ditetapkan.

▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan

telah diimplementasikan seluruhnya melalui: 1) Peraturan

Perusahaan PT MSL periode Tahun 2020 – 2022, Pada

Pasal 3 tentang Kepangkatan dan Pengolongan Karyawan

dan Pasal 15 tentang Mutasi dan Penugasan Karyawan,

Pasal 17 tentang Promosi; 2) SOP Pengembangan Karir

Nomor : MSL/SOP/IX/02; 3) laporan promosi karyawan PT.

MSL Tahun 2021 4) Pernyataan karyawan tentang jenjang

karir telah diimplementasikan seluruhnya oleh pihak

perusahaan.

▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan

yang secara formal telah disahkan oleh Disperindag dan Tenaga

Kerja Kabupaten Mempawah. Tunjangan kesejahteraan

karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya

meliputi komponen gaji, tunjangan (THR, Kesehatan,

Astek, insentif, BBM), mess dan sarana penunjang lainnya

kepada seluruh karyawan.


(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin

mampu menunjukkan

keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) dan izin

lain yang berada dalam

kawasan hutan yang

dikelola IUPHHK.

MEMENUHI ▪ Tersedia lengkap dan absah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman an. PT Muara Sungai

Landak pada Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.000 Ha Ha

di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat melalui

SK Menteri Kehutanan No : SK.243/Menhut-II/2012

tanggal 21 Mei

▪ Hasil Overlay Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT MSL dengan

Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi

Kalimantan Barat (Lampiran SK No SK.733/Menhut-

II/2014 tanggal 2 September 2014), menunjukkan bahwa

lokasi IUPHHK-HTI PT MSL sudah sesuai dengan

peruntukannya yaitu seluruh nya terletak di dalam areal

Hutan Produksi (HP).

▪ Tersedia Bukti Pembayaran IIUPHHK sesuai SPP-IIUPHHK-

HT Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012 Tanggal 14 Juni 2012

dari Kementerian Kehutanan, DirJen Bina Usaha

Kehutanan, sejumlah Rp 33.800.000,- yang disetor pada

tanggal 15 Juni 2012 ke rekening Bank Mandiri Cabang

Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor :

1020004203870,

▪ Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancana, dan

observasi lapangan, diareal kerja Auditee tidak dijumpai

penggunaan kawasan yang syah diluar sektor kehutanan,

sehingga verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak

dapat diterapkan (Not Applicable).

Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang

MEMENUHI ▪ Perubahan RKUPH Periode 2017 – 2026 yang telah

disetujui dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Lestari No. SK.5562/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021

tanggal 1 September 2021.

▪ Tersedia dokumen RKT-HTI Tahun 2020, RKT-HTI Tahun

2021, dan Revisi RKT-HTI Tahun 2021 yang disahkan

secara self approval oleh Direktur PT Muara Sungai

Landak.

▪ Peta areal kerja sebagai lampiran dokumen RKU dan RKT

dibuat oleh petugas yang berwenang, tersedia lengkap dan

absah.

▪ Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang

telah digambarkan oleh Auditee pada Peta Kerja RKT-HTI

Tahun 2020, RKT-HTI Tahun 2021, dan Revisi RKT-HTI

Tahun 2021, dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut, dan berdasarkan hasil observasi

lapangan lokasi areal yang tidak boleh ditebang tersebut

telah diberi tanda batas yang jelas dan keberadaannya

terbukti di lapangan


Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


Rencana Blok Tebangan RKT-HTI Tahun 2020, RKT-HTI Tahun

2021, dan Revisi RKT-HTI Tahun 2021 :

▪ Posisi blok tebangan di peta RKT-HTI telah dilakukan

penandaan/deliniasi berupa bloking warna Kuning

dengan batas pinggir garis putus-putus warna Hijau serta

pemberian tulisan Kemitraan dan Swakelola.

▪ Peta blok tebangan RKT-HTI dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut, disetujui oleh Direktur dan disahkan (dicap PT

MSL) secara self approval.

▪ Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penada an

batas lokasi blok tebangan RKT posisinya benar dengan

tanda batas yang cukup jelas dan terbukti di lapangan.

K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

2.2.1.a.

Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya.

MEMENUHI ▪ Dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) PT MSL Periode Tahun

2017-2026 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan No :

SK.224/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020, tanggal 22

Januari 2020.

▪ Perubahan RKUPH Periode 2017 – 2026 yang telah

disetujui dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Lestari No. SK.5562/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 1 September 2021.

▪ Proses penyusunan/pengesahan dan kelengkapan

RKUPHHK telah terpenuhi seluruhnya.

2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

NOT APPLICABLE Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang

disahkan melalui SK Dirut Nomor: 06/SK/Dirut-MSL/II/2020

tanggal 22 Februari 2020, dokumen RKT 2021 yang disahkan

melalui SK Dirut Nomor: 35/SK/Dirut-MSL/XII/2021 tanggal

30 Desember 2020 dan dokumen Revisi RKT 2021 yang

disahkan melalui SK Dirut Nomor: 36/SK/Dirut-MSL/IX/2021

tanggal 8 September 2021 ada rencana kegiatan

penebangan/pemanenan dan penyiapan lahan HTI namun

sampai dengan dilakukannya kegiatan penilikan keempat ini,

masih belum ada realisasi, sehingga verifier ini masuk kategori

Not Applicable (NA).

K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

NOT APPLICABLE Untuk Kegiatan Penilikan Keempat periode November 2020

s/d Desember 2021, Auditee tidak melakukan kegiatan

pemanenan kayu hasil produksi, sehingga verifier ini masuk

dalam kategori tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan.


Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan

lampirannya dari:

- TPK hutan ke TPK

Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar.

NOT APPLICABLE Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.1, Auditee tidak melakukan

kegiatan pemanenan kayu hasil produksi, sehingga tidak

terdapat pengangkutan kayu dari lokasi auditee, dengan

demikian verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat

diterapkan atau Not Applicable (NA).

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

Verifier 3.1.3.a. Tanda-

tanda PUHH/ barcode

pada kayu dari pemegang

IUPHHK-HA bisa

NOT APPLICABLE Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dimana sistem

silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis

Permudaan Buatan (THPB) yang tidak diperlukan adanya

kegiatan lacak balak. Berdasarkan uraian verifier sebelumnya

pada periode penilaian juga tidak melakukan kegiatan

pemanenan kayu hasil produksi, sehingga verifier ini tidak

dapat diterapkan atau masuk pada kategori Not Applicable

(NA)

Verifier 3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin.

NOT APPLICABLE Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee

adalah pemegang IUPHHK pada HT dimana sistem silvikultur

yang dikembangkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan

(THPB), dimana identitas kayu pada sistem THPB tidak

dilakukan batang per batang tetapi berdasarkan ukuran

tumpukan kayu/stapel meter. Berdasarkan uraian verifier

sebelumnya pada periode penilaian juga tidak melakukan

kegiatan pemanenan kayu hasil produksi, sehingga verifier ini

tidak dapat diterapkan, sehingga verifier ini tidak dapat

diterapkan (Not Applicable).

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH)

untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman.

NOT APPLICABLE Seperti dijelaskan pada verifier 3.1.2, Auditee tidak melakukan

kegiatan pemanenan kayu hasil produksi dan tidak terdapat

pengangkutan kayu dari lokasi auditee, sehingga tidak ada

arsip dokumen SKSHHK, dengan demikian verifier ini masuk

dalam kategori tidak dapat diterapkan atau Not Applicable

(NA).

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

NOT APPLICABLE Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1 bahwa Auditee

tidak melaksanakan kegiatan tebangan sehingga tidak ada

penerbitan LHP dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR


Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

dan/atau PSDH, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

atau masuk pada kategori Not Applicable (NA).

Verifier 3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

NOT APPLICABLE Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.2.1.a, dengan

tidak adanya pemanenan kayu maka auditee tidak

berkewajiban untuk melakukan pembayaran PSDH. Dengan

demikian maka verifier ini masuk dalam kategori diverifikasi

tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

Verifier 3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman.

NOT APPLICABLE Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.2.1.a, dengan

tidak adanya pemanenan kayu maka auditee tidak

berkewajiban untuk melakukan pembayaran PSDH. Dengan

demikian maka verifier ini masuk dalam kategori diverifikasi

tetapi tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (NA).

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Ketentuan mengenai kewajiban Pedagang Kayu Antar Pulau

memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) diatur di dalam Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003

Tanggal 11 Februari 2003 Tentang Pedagang Kayu Antar

Pulau.

Keputusan tersebut telah dicabut melalui Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018

Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pedagang

Kayu Antar Pulau. Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak

diundangkan tanggal 10 Agustus 2018, sehingga verifier ini

tidak dapat diterapkan atau masuk pada kategori Not

Applicable (NA).

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal

NOT APPLICABLE Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.3.1 bahwa Auditee

tidak melakukan kegiatan pemanenan maupun pengangkutan

kayu hasil produksi. sehingga tidak ada pengangkutan kayu

hasil produksi, dengan demikian verifier ini masuk dalam

kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not

Apllicable (NA).

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal

Tanda V- Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

NOT APPLICABLE Berdasarkan uraian pada verifier 3.1.1 bahwa auditee tidak

melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu hasil


Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


produksi, sehingga tidak ada tanda V-Legal yang sudah

digunakan, dengan demikian maka verifier ini masuk dalam

kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not

Apllicable (NA).

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan telah

memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan

sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh

areal kerjanya

MEMENUHI Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No 642 Tahun 2009

tanggal 3 November 2009.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki

laporan pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat

sosial

MEMENUHI Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang meupakan satu

kesatuan dengan dokumen ANDAL dan telah

disetujui/disahkan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan

Barat No 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009.

Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada

dokumen RKL/RPL dan dampak penting yang terjadi di

lapangan.

Auditee telah membuat dan menyampaikan laporan

pelaksanaan RKL-RPL setiap semester kepada instansi

terkaitsesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-

II/2014.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

MEMENUHI ▪ Tersedia pedoman/prosedur K3 dan penanggung jawab K3

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman K3 yaitu An. Iwan Gustiawan, A.Md (Sekretaris

P2K3) yang diangkat berdasarkan Direktur PT Muara Sungai

Landak No. : 03/SK-MSL/PTK/I/2016 tanggal 4 Januari

2016. Dan telah memiliki kualifikasi Ahli K3 Umum (AK3U)

dengan Nomor Registrasi 5374/PK3/AJ/61/2020/P3

berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.

▪ Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3) PT Muara Sungai Landak, yang telah

didaftarkan untuk disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, melalui Surat

Keputusan nomor : 89/NT.WASKER.1/2020 tanggal 18

November 2020..

▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berdasarkan

hasil observasi lapangan peralatan K3 tersebut dalam

kondisi baik


Kriteria/Indikator

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


▪ Auditee secara konsisten membuat laporan catatan

kecelakaan kerja dan ada upaya Auditee untuk menekan

tingkat kecelakaan kerja berupa program K3

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

MEMENUHI Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan untuk

memberikan kebebasan terhadap seluruh karyawan untuk

membuat serikat pekerja dengan mengeluarkan surat

pernyataan tentang kebebasan berserikat di lingkungan

Auditee yang ditandatangani oleh Direktur PT Muara Sungai

Landak (Guno Widagdo) dan perwakilan karyawan pada

tanggal 12 Januari 2022.

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP)

MEMENUHI Auditee memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang

telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah melalui SK No.

KEP.50 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur

MEMENUHI Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan serta wawancara

bahwa periode Desember 2021, Auditee tidak mempekerjakan

karyawan di bawah umur 18 tahun.

Berdasarkan laporan daftar karyawan dan wawancara

diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur

(dibawah 18 tahun) dimana umur termuda an. MULYADI (Staf

DAMKAR) yang lahir di Wajok Hilir, pada tanggal 13 Juni 2002

(sudah berumur 19 tahun) , tanggal mulai kerja 01 November

2019.

Date post:	02-May-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

lpphpl - 013 - idn - SILK

Documents