Pontianak, 20 Mei 2014

DIALOG PUBLIK – “ KOMITEMEN PRIME UNTUK LAYANAN PRIMA “

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Biodata

1. N A M A : IWAN SARWOKO, S.SiT

2. TEMPAT/TGL. LAHIR : MAGETAN / 14 FEBRUARI 1976

3. JABATAN : KEPALA SEKSI ANGKUTAN DARAT

4. ALAMAT : Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah C-25, Pontianak

5. No. HP : 082148485599

6. RIWAYAT PENDIDIKAN : 1991 -

1994 SMA Negeri 1 Magetan

1994 - 1997

D.III ALLAJ - Balai Diklat ALLAJ Bekasi

2000 - 2002

D.IV Transportasi Darat – STTD Bekasi

7. RIWAYAT PEKERJAAN : 1998 -

1999Kanwil Dephub Prov. Kalbar, DPK – Dinas LLAJ Prov. Kalbar

2000 - 2014 Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi dan

Informatika Yang Tertib, Teratur, Selamat, Aman, Nyaman dan Harga Yang

WajarMELAYANI SEPENUH HATI, CERDAS DAN

IKHLAS

VISI DAN MOTOVISI

MOTO

JR - PRIME : Proaktif Ramah Ikhlas Mudah Empati

Tingginya Jumlah dan Tingkat Fatalitas Kecelakaan

Kecelakaan Menimbulkan Kerugian Ekonomi Yang Cukup Besar

Potensi Kehilangan Pendapatan Para KorbanPerbaikan Insfrastruktur Akibat KecelakaanKerusakan Sarana Transportasi Yang Terlibat

KecelakaanMasih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Keselamatan

Masih banyak yang tidak mengerti dan mematuhi tat tertib berlalu lintas;

Masih mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalanKurang memperhatikan kelengkapan keselamatan diri sendiri seperti Helm, Sabuk Keselamatan dll.

Latar Belakang

8.63%

15.11%

0.72%

66.19%

9.35%

Prosentase Jenis KendaraanYang TerlibatKecelakaan

Mobil Penumpang

Kendaraan Barang

Bus

Sepeda Motor

Pejalan kaki

Prosentase Jumlah Korban KecelakaanMenurut Kelompok Usia

MANUSIA

KENDARAAN

JALAN / LINGKUNGAN

93%

4% 3%

FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN

TERHINDARNYA SETIAP ORANG DARI RESIKO KECELAKAAN

SELAMA BERLALU LINTAS

• Wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

• Wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda.

• Wajib memtuhi Rambu LL; Marka Jalan; APILL; Gerakan Lalu Lintas; Ketentuan Berhenti dan Parkir serta Ketentuan mengenai Kecepatan maximal/minimal.

• Membawa STNK / STCK dan SIM serta menunjukkan apabila ada pemeriksaaan.

• Wajib menggunakan Sabuk Keselamatan (pengendara roda 4 atau lebih).

• Wajib mengenakan Helm SNI (pengendara sepeda motor).

• Wajib mengenakan Helm SNI dan Sabuk keselamatan (pengendara kendaraan roda 4 atau lebih tanpa rumah-rumah);

Setiap Orang yang

mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan

(pasal 106) :

Faktor Manusia

Perlengkapan Kendaraan (Pasal 57 dan 58 UU LLAJ)

• Harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

• Harus dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor :

• Dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu-lintas, contoh : bemper tanduk dan lampu rem yang menyilaukan.

Sepeda Motor • Helm SNI

Roda 4 atau Lebih

• Sabuk Keselamatan• Ban Cadangan• Segitiga Pengaman• Dongkrak• Pembuka roda (Kunci

Ban)• Peralatan P3K

Perangkat Keselamatan di MobilMenahan penumpang mobil agar tetap di tempat apabila terjadi tabrakan, atau apabila kendaraan berhenti mendadak.Mengurangi  luka dengan menahan penumpang dari benturan dengan bagian kendaraan atau terlempar dari dalam kendaraan.

Mencegah penumpang yang duduk di kursi belakang membentur penumpang yang duduk di barisan depan

Ban CadanganKetersediaan ban cadangan yang dalam kondisi prima sangat penting, karena kita tidak pernah tahu kapan ban utama akan mengalami kerusakan.Pastikan tekanan ban cadangan sama dengan ban utama sehingga saat ban utama rusak, kita akan siap.

Dongkrak dan Pembuka RodaDongkrak merupakan alat yang penting untuk mengganti

ban kendaraan, karena alat ini mampu mengangkat kendaraan dan menahannya selama mengganti ban

Sedangkan pembuka roda adalah alat yang berupa kunci yang cocok ukurannya dengan baut ban mobil.

Segitiga Keselamatan dan Lampu HazardGunakan segitiga pengaman saat mobil anda mengalami gangguan di tengah perjalanan dan pastikan Lampu Hazard berfungsi dengan baik. Lampu hazard hanya dinyalakan pada saat kendaraan berhenti dalam keadaan darurat.Segitiga pengaman berfungsi sebagai peringatan pada pengguna jalan lain untuk berhati hati dan menurunkan kecepatan saat berada di dekat kendaran kita

Helm & Rompi Untuk Mobil Yang Tidak Dilengkapi Rumah-rumah Gunakan selalu helm dan pelindung badan lainnya jika anda mengemudikan kendaraan yang tidak memiliki rumah-rumah . Perlengkapan ini juga diperlukan bagi pengemudi kendaraan yang rumah-rumahnya tidak tertutup seluruhnya. Seperti contohnya adalah mobil-mobil jeep yang sering terbuka atap maupun bagian sampingnya.

Kotak P3K  Pastikan di mobil tersedia satu

kotak yang berisi peralatan pertolongan pertama pada

kecelakaan seperti obat antiseptic, alcohol,

kapas, gunting, perban.Saat terjadi kecelakaan,

paramedis mungkin tidak dapat segera tiba dilokasi dengan

cepat maka peralatan ini dapat berfungsi untuk

menolong korban hingga paramedis tiba

Faktor Jalan/Lingkungan

• Menyalakan lampu pada saat kabut, hujan atau kondisi dimana jarak pandang terganggu oleh kondisi cuaca ;

• Menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan;• Memperhatikan Fasilitas Keselamatan Jalan seperti Rambu, Marka Jalan, Guard Rail, Cermin Tikungan, APILL sesuai dengan kondisi dan kenutuhan di lapangan.

YANG PERLU DIWASPADAI DAN DIANTISIPASI :

PRASARANA LLAJPP Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan LLAJ

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Marka Jalan adalah suatu tanda yang

berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

RAMBU PERINGATAN digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.

RAMBU LARANGAN digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.

RAMBU PERINTAH digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

RAMBU PETUNJUK digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

MARKA JALAN BERWARNA PUTIH menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.

MARKA JALAN BERWARNA KUNING menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.

MARKA JALAN BERWARNA MERAH menyatakan keperluan atau tanda khusus.

MARKA JALAN WARNA LAINNYA adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

M A R K A J A L A N

MARKA GARIS MEMBUJUR

1. Garis Utuh2. Garis Putus - Putus3. Garis Ganda Utuh4. Garis Ganda Utuh /Putus - Putus

MARKA MELINTANG BERUPA GARIS UTUH Menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.

MARKA MELINTANG BERUPA GARIS PUTUS-PUTUS

Menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

MARKA SERONG

1. Garis Utuh Yang Dibatasi Dengan Rangka Garis Utuh;

2. Garis Utuh Yang Dibatasi Dengan Rangka Garis Putus-putus.

MARKA LAMBANG

MARKA KOTAK KUNING Merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.

BERFUNGSI UNTUK MENGATUR KENDARAAN / PEJALAN KAKI

LAMP 3 WARNA

MERAHKUNINGHIJAU

MENGATUR KEND

MERAHHIJAU

LAMP 2 WARNA

MENGATUR PEJALAN KAKI

MERAHatau

KUNING

LAMP 1 WARNA

BERKEDIPMEMBERI

PERINGATAN BAHAYA

Batas Kecepatan Ditetapkan sebagai berikut :

a.Paling Rendah 60 Km/Jam dalam Kondisi Arus Bebas dan Paling Tinggi 100 Km/Jam untuk Jalan Bebas Hambatan.

b.Paling Tinggi 80 Km/Jam untuk Jalan Antar Kota.

c.Paling Tinggi 50 Km/Jam untuk Kawasan Perkotaan.

d.Paling Tinggi 30 Km/Jam untuk Kawasan Permukiman.

BATAS KECEPATANPP 79 TAHUN 2013 (Pasal 23)

Sebelum BerkendaraLakukan Pemanasan,karena pentingnya menjaga

keseimbangan pada waktu mengendarai sepeda motor, maka pastikan tubuh dan mental dalam kondisi sehat dan

siap untuk berkendara.

Cek terlebih dahulu kondisi kendaraan yang akan dipakai, bensin, oli, spion, ban, rem dll

Cek kelengkapan seperti SIM, STNK dan Pakailah Helm SNI, Sepatu, Sarung Tangan dan Jacket

BUDAYA BERLALU LINTAS UNTUK MENUNJANG KESELAMATAN (Safety

Riding)

Pengecekan Kesiapan Sepeda Motor

KACA SPION

LAMPU REM

LAMPU SIGNS

Pelaksanaan

Pembinaan oleh

Pemerintah

a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian;

dand. pengawasan.

a.Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan (Kementerian PU)

b.Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub)

c.Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri (Kemenprindag)

d.Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi (Kemenristek)

e.Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

NormaStandarPedomanKriteriaProsedur

Penyerahan urusan

Pemerintah Provinsi .Pemerintah

Kabupaten/Kota.

PEMBINAAN LLAJ

Penyelenggaraan LLAJNO JENIS URUSAN PENANGGUNG JAWAB

1. Urusan Pemerintahan Di Bidang Jalan

Menteri Bidang Pekerjaan Umum

(PU)

2.Urusan Pemerintahan Di Bidang Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menteri Bidang Perhubungan

3.Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menteri Bidang Perindustrian

4.Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menteri Bidang Teknologi

5.

Urusan Pemerintahan Di Bidang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Pendidikan Berlalu Lintas

Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI)

Upaya Membangun dan Mewujudkan Budaya Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dilakukan Melalui :1. Pelaksanaan Pendidikan Berlalu Lintas

Sejak Usia Dini;2. Sosialisasi dan Internalisasi Tata

Cara dan Etika Berlalu Lintas Serta Program Keamanan dan Keselamatan LLAJ;

3. Pemberian Penghargaan Terhadap Tindakan Keamanan dan Keselamatan LLAJ;

4. Penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas Yang Mendorong Pengguna Jalan Berperilaku Tertib; dan

5. Penegakan Hukum Secara Konsisten dan Berkelanjutan.

PENCEGAHAN KECELAKAAN (Pasal 226 UU Nomor 22 Th. 2009 - LLAJ)

Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Dilaksanakan Melalui :A. Parstisipasi Para Pemangku Kepentingan;B. Pemberdayaan Masyarakat;C. Penegakan Hukum;D. Kemitraan Global.

5 PILAR PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

(INPRES NOMOR 4 TAHUN 2013)

Manajemen Keselamatan Jalan

Jalan Yang BerkeselamatanKendaraan Yang Berkeselamatan

Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan

Penanganan Pra dan Pasca Keselakaan

1

234

5

PILAR IIIKENDARAAN YANG BERKESELAMATAN

Sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, MENTERI PERHUBUNGAN diamanatkan sebagai Koordinator untuk Pelaksanaan PILAR KE III (KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN) yang fokus kepada :1. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji

Berkala dan Uji Tipe;2. Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan;3. Penanganan Muatan Lebih (Overloading);4. Penghapusan Kendaraan (Scrapping);5. Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan

Umum. Sasaran :Terpenuhinya Kelengkapan Keselamatan Dalam Kendaraan Sehingga Mampu Menekan Tingkat

Fatalitas

Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe

Aksi

Yang Telah Dilakukan Dishub

ProvinsiPermasalahan / Kendala

Renstra (2014- 2018)

1 Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor sudah ditetapkan dengan Kepmenhub Nomor KM 71 Tahun 1993 dan PP Nomor 55 Tentang Kendaraan.

Perlu penyamaan visi, misi, persepsi dan pemahanan tentang prosedur yang telah ditetapkan kepada semua Kab/Kota untuk keseragaman pelaksanaan pengujian.

Pertemuan Teknis dan Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Provinsi Kalbar (APBD Provinsi)

2 Belum tersedia Sistem Pengujian Techno Based termasuk penggunaan Teknologi Informasi untuk pelayanan pengujian.

Belum semua PKB di Kab./Kota melakukan uji secara mekanis karena dari 14 Kab/Kota masih terdapat 5 Kabupaten yang belum memiliki alat uji mekanis sehingga melakukan pengujian secara manual.

Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (APBN)

Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe

Aksi

Yang Telah Dilakukan Dishub

Provinsi

Permasalahan / Kendala

Renstra (2014- 2018)

3 Telah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pengujian Kend. Bemotor ke semua Kab/Kota di Kalbar secara berkala dan berkesinambungan

Ketersediaan dan penempatan SDM yang berkompetensi masih sangat terbatas di setiap Kab/Kota dan belum semua PKB mempunyai peralatan uji mekanis.

Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bemotor (APBD Provinsi)

4 Telah dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan melibatkan Pihak POLRI dan POM TNI

Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat (APBD Provinsi)

Pembatasan Kecepatan Kendaraan

Yang Telah Dilakukan Dishub Provinsi

Permasalahan / Kendala

Renstra (2014-

2018)Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ seperti Rambu, Marka, APILL, Warning Light, di Ruas Jalan Provinsi dan Nasional dengan maksud untuk mengendalikan kecepatan dan perilaku pengemudi agar mengutamakan keselamatan.

Batas kecepatan telah ditetapkan dengan PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ (pasal 23).

Perlu ditindaklanjuti dengan penetapan batas kecepatan dengan peraturan yang lebih teknis (Permen/Perda) dan dipasang rambu pembatas kecepatan.

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi dan Jalan Nasional (diutamakan untuk rambu pembatas kecepatan)

Dana APBD dan APBN (Satker dan DAK)

Penanganan Muatan Lebih (Overloading)

Aksi

Yang Telah Dilakukan Dishub

Provinsi

Permasalahan / Kendala

Renstra

(2014- 2018)1 Partisipasi

Masyarakat dalam gerakan Say No to Overloading belum terlaksana secara optimal

Perlu sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pengemudi, perusahaan angkutan barang.

Program Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan(APBD Provinsi)

2 Penyelenggaraan God Governance pengangan muatan lebih telah dilakukan melalui UPLLA Wilyah 1 dan UPLLA Wilayah 2.

3 Dishub terus berupaya untuk menyelenggarakan pengawasan kelebihan muatan di jembatan timbang secara lebih efektif dan efisien.

4 Pengadaan Alat Timbang Portable untuk melakukan pemeriksaan kelebihan muatan di jalan.

Penghapusan Kendaraan (Scrapping)

A K S I KELUARAN

Penghapusan Kendaraan (Scrapping)

Berkurangnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan beroperasi di jalan karena dihapus dari daftar registrasi oleh permintaan pemilik kendaraan.

Kegiatan/Aksi Yang Telah Dilakukan Oleh DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO Provinsi

Kalbar :Belum ada kegiatan/aksi karena Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang mengatur belum ditetapkan oleh Pemerintah

Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum

Yang Telah Dilakukan Dishub Provinsi

Permasalahan / Kendala

Renstra (2014-

2018)Kemenhub dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2013 telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, untuk angkutan ALBN, AKAP, AKDP, Angkot dan Angdes.

SPM tersebut menyangkut masalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Perlu sosialisasi dan pembinaan kepada para operator angkutan dan pengemudi angkutan umum

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Kalbar(APBD Provinsi)

Pertemuan dan Pembinaan Kepala Terminal dan Operator Angkutan Umum(APBD Provinsi)

PERMASALAHAN LLAJ TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PILAR

III

TRANSPORTASI

Permintaan/

Demand (Manusia

& Barang)

Prasarana

(Jalan, Terminal

)Sistem / Organisa

si / Manajeme

n

SDM

Sarana (Kendara

an)

Unsur – Unsur Transportasi Jalan

Permasalahan Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan Penyebab Upaya PemecahanBelum Optimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor , yang mengakibatkan kurang terjaminnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang

1. Terbatasnya prasarana penunjang seperti gedung dan alat pengujian.

2. Terbatasnya SDM yang berkompetensi.

3. Kurangnya atensi Pemda terhadap NSPK tentang Pengujian KB (UU No.22 Tahun 2009 dan PP No.55 Tahun 2012).

1. Pemerintah memberikan bantuan 3 (tiga) alat uji utama kepada beberapa daerah yang telah menyiapkan gedung pengujian.

2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan serta sinkronisasi program PKB antara Kab/Kota se- Kalimantan Barat.

1

Permasalahan Kelebihan Muatan

Permasalahan Penyebab Upaya PemecahanBelum Optimalnya Pengendalian Kelebihan Muatan yang dilaksanakan melaui Jembatan Timbang

1. Terbatasnya kemampuan SDM.

2. Belum tersedia area/gudang penyimpanan barang yang memadai serta kesulitan dalam penanganan terhadap barang yang diturunkan.

3. Rendahnya sanksi administrasi tilang, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

1. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur di jembatan timbang.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

3. Penegakan hukum secara konsisten dan kontinyu dengan peningkatan koordinasi dengan beberapa instansi terkait.

2

Permasalahan Angkutan Umum

Permasalahan Penyebab Upaya PemecahanRendahnya Kualitas Pelayanan Angkutan Penumpang Umum yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor.

1. Kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi dan sepeda motor.

2. Tingkat perbindahan dan biaya tinggi menggunakan angkutan umum karena pola trayek tidak mengikuti pola pergerakan penumpang dan perkembangan tata guna lahan

3. Perlu adanya peremajaan armada dan perbaikan manajemen dan sistem pelayanan.

1. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan angkutan masal dengan memberikan subsidi.

2. Kebijakan-kebijakan mangatur demand (TDM) untuk kendaraan pribadi.

3. Sinskronisasi penyusunan jaringan trayek antara Provinsi dengan Kab/Kota

3

FORUM LLAJ

SINERGISITAS PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

Angkutan Massal Lebih Efisien

100 Org

Moda Angkutan

Rata-Rata Occupancy

Jumlah Kend. Yang Digunakan

Bus Sedang 25 4Mobil Pribadi 3 33

Sepeda Motor 1,5 66

Video – Helm SNI

1

Video – Balapan Liar

2

Video – Demi Cinta

3

Video – Tak Kan Kembali

4

SAATNYA MEMULAI

Marilah Kita Wujudkan dan Menjadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Dimulai dengan Peduli Terhadap Keselamatan

Diri Sendiri Terlebih Dahulu

Dengan Cara Berkendara Yang Baik, Menghargai Sesama Pengguna Jalan, Mentaati Rambu-rambu, Marka Jalan serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Apabila Setiap Individu Sadar Akan Pentingnya Keselamatan, Maka Semua Orang Pasti Akan Berlalu

Lintas dengan Aman, Selamat , Tertib dan Lancar

Sekian…..... TERIMA KASIH