+ All Categories
Home > Documents > PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA - Peraturan BPK

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA - Peraturan BPK

Date post: 10-Mar-2023
Category:
Upload: khangminh22
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
10
PE ME R I N T A H KAB UPAT E N KUB U R AYA P ER A T URAN DAE RAH KA BUPAT EN K UBU RA YA NOMOR TAHUN 2013 TE N TANG P EMBEN T UKAN DES A RADAK BARU K E CA MA T A N T E R E NT ANG DE NGAN R AHMA T T UHAN Y ANG MAHA ES A BUPAT I KUBU RA YA, Me n i mb an g : a . b a hw a de ng a n p e r ke mb a nga n k e ma mp u a n e k onomi, p e nd u d uk, l u a s wi l ay a h, s os i a l b u d ay a , p ot e ns i De s a , s a r a na d a n pr a s a ra na pe me r i nt aha n da n me ni ng k a t n y a b e b a n t u ga s s e r t a v o l u me ke r j a dib i dang p e n y e l e ngg a r a a n pe me r i nt a h a n, p e mb a ng una n d a n k e ma s ya r a k at an, pe r l u d i l a ku k a n pe n i ng k a t a n p e ny e l e n g g a ra a n p e me r i nt a ha n, p e l a k s a n a a n p e mb a n g u n a n d a n p e l ay a n a n p ub li k gun a me mp e r c e p a t t e r w u j u dn y a ke s e j aht e r aa n m a s y a r a k a t ; b. b a h w a me mp e r t i mb a n g k a n a s p i r a s i y a ng b e r k e mb a ng d i ma s y a r a k a t y ang di t u a n gk a n d a lam K e p u t us a n K e p a l a De s a S u n g a i Ra da k Du a No m or 14 T ahun 2012, pe r l u me mb e nt u k De s a Ra d a k Ba ru s e b a ga i p e me k a r a n De s a S u n g a i Ra d a k Du a K e c a ma t a n T e r e n t a n g ; c. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i mb a n g a n s eb a g a i ma n a d i m a k s u d d a l a m h uru f a da n h u ruf b, p e r l u me mb e nt uk P e r a t u r a n Dae r a h t e nt a n g P e mbe nt u k a n De s a Ra da k Ba r u K e c a m a t a n T e r e nt a n g ; Men g i n g a t : 1. P a s a l 18 ay a t ( 6 ) U nd a n g - Und a ng D a s a r Ne ga ra R ep u b l i k Ind o n es i a Ta h u n 1945; 2. Un d an g - Un d a ng No m o r 32 T ah u n 200 4 t e nt an g P e me r i n t a h a n Da e r a h ( L e mb a ra n Ne g a r a Re p ubl i k Ind o n es i a T a h u n 20 04 No mo r 125, Ta mb a h a n L e mb a r a n Ne ga r a Re p ub l i k I ndo ne s i a No mo r 4437 ) s e b a g a i ma na t el a h d i ub a h be b er a p a ka l i t e r a k h i r d e ng a n Un d ang - Un d a n g Nomo r 12 T ah un 2008 t e nt a ng P e r u b a h a n K e d ua a t a s Und a ng - Un d a ng Nomor 3 2 T a hu n 20 0 4 t e ntang P e me r i n t a h a n Da e r a h ( L e mb a r a n N e g a r a R ep ub l i k I nd o n es i a T a hu n 20 0 8 No mo r 5 9, T a mb a h a n L e mb ara n Ne g a r a Re p u b l i k I n do n e s i a Nom or 484 4 );
Transcript

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYANOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RADAK BARUKECAMATAN TERENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi,penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa,sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnyabeban tugas serta volume kerja dibidangpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan dan pelayanan publik guna mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang dituangkan dalam Keputusan KepalaDesa Sungai Radak Dua Nomor 14 Tahun 2012, perlumembentuk Desa Radak Baru sebagai pemekaran DesaSungai Radak Dua Kecamatan Terentang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Pembentukan Desa RadakBaru Kecamatan Terentang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Kubu Raya di ProvinsiKalimantan Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006tentang Pembentukan, Pcnghapusan, PenggabunganDesa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten KubuRaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran DaerahKabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan Status DesaMenjadi Kelurahan (Lembaran DaerahKabupaten Kubu

Raya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYAdan

BUPATI KUBU RAYA

MiDMUTUSKJUN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESARADAK BARU KECAMATAN TERENTANG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

kabupaten.5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan

di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolehpelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalamsistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kubu

Raya.7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa

penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang berdampingan, ataupembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih ataupembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.

10.Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu

Desa dengan Desa lain.11.Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara

kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati Desa yang

berbatasan.12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahanDesa.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkatAPBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.14.Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah bujur yang berada di

sebelah timur garis meridian.15.Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah lintang yang berada di

"" l̂ali cplatan craris khatulistiwa.

BAB 11PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Radak Baru di wilayah

Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

Pasal3

(1) Wilayah Desa Radak Baru berasal dari sebagian wilayah Desa SungaiRadak Dua yaitu Dusun Maju Makmur, Dusun Maju Mulya dan Dusun

Maju Sari.

(2) Wilayah Desa Radak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai luas lebih kurang 1.400 (seribu empat ratus) hektar denganjumlah penduduk lebih kurang 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh)jiwa atau 475 (empat ratus tujuh puluh lima) kepala keluarga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Radak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,wilayah Desa Sungai Radak Dua dikurangi dengan wilayah Desa Radak Baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Desa Radak Baru mempunyai batas Desa:a. sebelah Utara berbatasan dengan Sekunder Buatan Desa Sungai Radak

Dua;b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Radak alam Desa Permata;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terentang Hulu; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terentang Hulu.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam petawilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pcnetapan batas Desa Radak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling lama1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Radak Baru.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Radak Baru berkedudukan di Dusun Maju Sari.

BAB IIIPEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Radak Baru dipilihdan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan

K>rnitn;an RuDati.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dariperangkat Desa Sungai Radak Dua yang berdomisili di Desa Radak Baru

dan dipilih oleh BPD Sungai Radak Dua berdasarkan hasil musyawarahdan mufakat.

(3) Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

(4) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilampiri dengan:

a.biodata Penjabat yang diusulkan;

b.berita acara hasil musyawarah; dan

c. daftar hadir.

(5) Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapatmengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.

(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaimasa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapatmelaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk mengefektifkanPemerintahan Desa, Camat menunjuk salah satu staf Kecamatan sebagai

Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Penjabat Kepala Desa membentuk BPD yang difasilitasi oleh Camat.

(2) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkanseluruh komponen masyarakat Desa hasil pemekaran.

Pasal 9

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutanberdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan caramusyawarah mufakat sesuai dengan adat istiadat .yang berlaku di Desa

Radak Baru.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KetuaRukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh

atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan laporan dan berita

acara pemilihan.

(4) Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepadaBupati melalui Camat untuk diresmikan.

(5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkandengan Keputusan Bupati.

(6) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejakperesmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kcd: rr.cz^

iahatan berikutnva.

Pasal 10

Peresmian Desa Radak Baru serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukanditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjukpaling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Radak Baru,Kepala Desa Sungai Radak Dua menginventarisasi dan mengaturpenyerahan kepada Pemerintah Desa Radak Baru sebagai berikut:

a.perangkat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh PemerintahDesa Radak Baru;

b.tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak laimiyayang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Sungai Radak Duayang berada dalam wilayah Desa Radak Baru; dan

c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karenasifatnya diperlukan oleh Desa Radak Baru.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejakdiresmikannya Desa Radak Baru.

BAB IVURUSAN RUMAH TANGGA DESA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Kewenangan Desa Radak Baru mencakup seluruh kewenangan Desa sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan akibatpembentukan Desa Radak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dibebankan kepada APB Desa Sungai Radak Dua.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DesaRadak Baru, segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum

dapat disusun APB Desa Radak Baru, dibebankan pada APB Desa SungaiRadak Dua berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperolehdari wilayah Desa Sungai Radak Dua.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kubu Raya.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa danKeputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa SungaiRadak Dua sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanyadinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu

Rava.

Ditetapkan di Sungav Rayapadatanggal 2z -jit.- 2013

.YA,

|RAWAN

.',... .*?/*

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYANOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RADAK BARUKECAMATAN TERENTANG

I. UMUM

DesaSungai Radak Dua Kecamatan Terentang mempunyai luas

wilayah lebih kurang 3.452 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua) hektar

dan jumlah penduduk lebih kurang 3.497 (tiga ribu empat ratus sembilan

puluh tujuh) jiwa, yang meliputi Dusun Radak Makmur, Dusun Radak

Mulya, Dusun Radak Sari, Dusun Maju Makmur, Dusun Maju Mulya dan

Dusun Maju Sari. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut

diatas dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Sungai Radak

Dua dimekarkan dengan pembentukan Desa baru.

Pembentukan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat

tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah

kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan

Kepala Desa Sungai Radak Dua Nomor 14 Tahun 2012 dibentuk Desa

Radak Baru Kecamatan Terentang. Desa Radak Baru yang dibentuk

mempunyai luas wilayah lebih kurang 1.400 (seribu empat ratus) hektar

dan jumlah penduduk lebih kurang 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh

tujuh) jiwa yang terdiri dari Dusun Maju Makmur, Dusun Maju Mulya dan

Dusun Maju Sari.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006

tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Radak Baru

Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk membimbing secara teknis dan

secara yuridis.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15CukuD ielas.

taiwirawan r.FMRARAN DAERAH KABUPATEN KUBU KAYA NUMUK ,-f.V

g i S S ? ?I " i I 5 & S

U I is @4-i

\

/\

-


Recommended