Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

copyright © Tim

IT Pengadilan Negeri Cibinong 2017

LAPORAN TAHUNAN 2016


Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong


LAPORAN TAHUNAN 2016Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONGJl. Tegar Beriman No.5, Kabupaten Bogor

(021) 87905153, 87905153

www.pn-cibinong.go.id

[email protected]

i

S E K A P U R S I R I H

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

atas berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong

Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terima

kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak, terutama kepada Tim Penyusun

sehingga Laporan Tahunan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang

ditentukan

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2016 ini

merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh

Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni salama tahun 2016. Laporan tahunan

ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban

Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Di akhir tahun 2016, untuk kesekian kalinya kembali tergores tinta emas di Kantor Pengadilan

Negeri Cibinong dengan diraihnya sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum MA-RI pada tanggal 14 September 2016 yang lalu. Hal ini bukan saja

sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk bagi Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat

terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan

motto Pengadilan Negeri Cibinong : “SIMPATIK”, yakni: Sukses Menuju Pengadilan Negeri Cibinong

yang Terbaik.

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten

Bogor. Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan

ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari semua

kalangan demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong. Kami

berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen peradilan

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di

Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih

CIBINONG, 13 Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG,

BARITA SINAGA, SH.,MH NIP. 195811111992121001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR ............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan ................................................................................. 1

B. Visi Dan Misi ....................................................................................................... 2

C. Renstra ( Rencana Strategis ) .............................................................................. 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI)

A. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 7

B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) ......................................... 10

C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ........................................................................... 10

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Pembinaan Sumber Daya Manusia ...................................................................... 18

1. Profil Sumber Daya Manusia ......................................................................... 24

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ................................................................ 26

3. Promosi dan Mutasi ....................................................................................... 26

4. Pendidikan dan pelatihan .............................................................................. 30

5. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .......................................................... 32

B. Keadaan Perkara ................................................................................................. 37

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................................... 46

D. Pengelolaan Keuangan ........................................................................................ 55

E. Dukungan Teknologi Informasi .............................................................................. 57

F. Kebijakan Internal Tahun 2016 .............................................................................. 62

G. Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik & Keterbukaan Informasi .............. 66

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal ................................................................................................................. 71

B. Evaluasi ................................................................................................................ 72

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan ......................................................................................................... 73

B. Rekomendasi ...................................................................................................... 74

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN PN CIBINONG 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa

Barat, Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong harus

mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan

Negeri Cibinong harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi

yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara

serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar

kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah, sehingga dapat memberikan

kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah mempedomani

semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk diantaranya

Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah diuraikan usaha-usaha apa

saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang

harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat,

tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya

peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.


Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Cibinong juga

berpedoman kepada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan

membuat program prioritas yang antara lain sebagai berikut :

1. Program Tunggakan Minutasi Nihil untuk menjawab Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 2 tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara.

2. Program sistem pelayanan satu pintu (One Door Service) untuk pelayanan persidangan,

dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni di bagian Front

Desk / Petugas Informasi yang memberikan pelayanan kejelasan waktu dan tempat

bersidang bagi para pihak yang akan bersidang.

3. Program Keterbukaan Informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang

informatif dan akurat pada Website Pengadilan Negeri Cibinong “www.pn-cibinong.go.id”

serta menggalakkan dan memantau pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) serta pelaksanaan Upload putusan ke Direktori Putusan.

4. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan dengan

mengoptimalkan Meja informasi dan Meja Pengaduan serta memperbanyak papan

informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

5. Program Sidang Keliling Terpadu “One Day Service” dalam hal pemenuhan hak-hak

identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu

diwilayah Kabupaten Bogor.

6. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa untuk Membayar) yaitu Aplikasi web-based

yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara.

7. Progaram Audio to Text Recording (ATR), adalah aplikasi persidangan pengadilan

berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan,

sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam

bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

8. Selain itu, Pengadilan Negeri Cibinong telah berkomitmen untuk mensukseskan

kepercayaan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI atas kepercayaan yang

diberikan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pilot Project dalam pelaksanaan

penyelesaian perkara melalui Mediasi serta Implementasi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG YANG AGUNG”


1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cibinong mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI,

yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong.

2. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri

Cibinong berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas

Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran,

Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama

kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi

melalui :

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

3. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam

penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Cibinong adalah berdasarkan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap aparatur pengadilan dalam

menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;

2. cermat;

3. santun dan ramah;

4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

5. profesional;

6. tidak mempersulit;

7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;


8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri

Cibinong;

9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan

peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan;

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi

permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

14. sesuai dengan kepantasan; dan

15. tidak menyimpang dari prosedur.

4. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Cibinong adalah “SIMPATIK”, Sukses Menuju Pengadilan

Negeri Cibinong yang Terbaik.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan

Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di

Pengadilan Negeri Cibinong. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang

dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri

Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap II yakni periode 2015-2019 yang

tiap tahunnya dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan.Fokus utama Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Cibinong adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan

kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun

Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong adalah berorientasi kepada terpenuhinya

kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan

proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut juga tidak terlepas dari Cetak

Biru (Blue Print) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh


karena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian

dengan program-program pembangunan di bidang hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong

adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI

dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 Kecamatan

dan 417 desa dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 298.838.304 Ha.

Gambar 1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong

Sebagai penyelenggara Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri

Cibinong telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dan

undang-undang tersebut,suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil

Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka

ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan administrasi umum disuatu

Pengadilan.Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Cibinong dapat dilihat

dalam bagan berikut :


Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah

hukum Kabupaten Bogor, mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya”. Untuk dapat terlaksananya Tugas

Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka perlu dilakukan pembagian

tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi

Pengadilan Negeri Cibinong. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun

2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta

tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta


perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer

secara berkala.

Menjaga agar peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh

Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain

yang menjadi tanggung jawabnya.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang

ditugaskan kepadanya

3. Panitera

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan

administrasi perkara khusus;

Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara

yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi,

evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Melaksanakan mediasi;

Membina teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Sekretaris

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

Melaksanakan urusan kepegawaian;

Melaksanakan urusan keuangan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.


5. Panitera Muda Pidana

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi

perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas

perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada

Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Perdata

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan

administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan

berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi

dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua

Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan

data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-

surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf,

mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan

kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi, Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan

teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

11. Panitera Pengganti

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim,

mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik

putusan/penetapan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi

dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta


melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bendahara Pengeluaran

Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan

yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan

serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan yang berasal dari

aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional

Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh

pegawai yang akanmenghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat SOP yang telah dibukukan dan

disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong. SOP yang telah

dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Cibinong ini dilakukan reviu dan perbaikan disetiap tahunnya, atau sewaktu-waktu jika

dipandang perlu (Terlampir).

C. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu alat pengukur yang jelas dan mudah

dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya serta dapat dinilai pula

oleh atasan penilainya.

Pemerintah telah membuat sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut yang

disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan

target yang dibuat diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan penilainya

dan terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai Negeri Sipil

dalam 1 (satu) tahun penilaian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 2011, per tanggal 1 Januari 2014,

seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Para Hakim dan


Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Cibinong telah membuat dan menilai sendiri

Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat dengan cukup baik.

Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan

Negeri Cibinong :

1. SKP Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk

- 3514 surat 90 12 Bln -

2. Menerima dan mendiposisi berkas perkara

- 751 berkas 90 12 Bln -

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian

- 6 kegiatan 90 12 Bln -

4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA


5. Menugaskan hakim pengawas bidang

- 6 dokumen 90 12 Bln -

6. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara


7. Menerima, memeriksa dan memutus perkara

- 34 berkas 90 12 Bln -

2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1. Menerima dan menetapkan berkas perkara permohonan

- 380 surat 90 12 Bln -

2. Menerima, memeriksa dan memutus perkara

- 102 Perkara 90 12 Bln -

4. Melaksanakan pembinaan kepegawaian

- 6 Kegiatan 90 12 Bln -



6. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para Hakim Pengawas Bidang

- 6 Laporan 90 12 Bln -

7. Menerima dan mendisposisi surat



3. SKP Hakim Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan / Bantahan

- 138 Berkas 90 12 Bln -

2. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan

- 69 Berkas 90 12 Bln -

3. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Pidana Biasa/Khusus

- 198 Berkas 90 12 Bln -

4. Menerima, memeriksa dan memutus perkara Lalu Lintas/Ringan/Singkat

- 2510 Berkas 90 12 Bln -

5. Melaksanakan pengawasan bidang

- 12 Laporan 90 12 Bln

4. SKP Panitera Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1. Menerima dan mendisposisi surat

- 1149 surat 90 12 Bln -

2.

Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan memaraf Surat Kuasa Insidentil

-

933 surat 90 12 Bln -

3.

Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan

-

17 Dokumen 90 12 Bln -

4. Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim

- 315 berkas 90 12 Bln -

5. Menandatangani Surat Keterangan (Perdata dan Pidana)

- 936 berkas 90 12 Bln -

6. Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi

- 164 berkas 90 12 Bln -

7.

Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubbag

-

4 Kegiatan 90 12 Bln

8. Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga

- 12 Kegiatan 90 12 Bln




5. SKP Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana


2.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan aplikasi system informasi sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana

- 933 surat 90 12 Bln -

3.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan keuangan

- 17 Dokumen 90 12 Bln -

4.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

- 315 berkas 90 12 Bln -

5.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

- 936 berkas 90 12 Bln -

6. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda


2.

Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan disposisi pimpinan

- 100 Surat 90 12 Bln -

3. Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat

- 250 Surat 90 12 Bln -

4. Memeriksa register perkara perdata dan pidana

- 2 Buku 90 12 Bln -


5.

Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan


6.

Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan dikirim

- 20 Berkas 90 12 Bln -

7. SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata

- 600 Berkas 90 12 Bln -

2.

Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali


3.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata

- 3000 Surat 90 12 Bln -

4. Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan

- 1 Berkas 90 12 Bln -

5. Penyelesaian berkas perkara perdata permohonan


6. Penyelesaian berkas perkara pidana


7. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP)


8. SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana

- 800 Berkas 90 12 Bln -

2.

Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah diminutasi/belum diminutasi, banding, kasasi, dan PK



3.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Pidana

- 1500 Surat 90 12 Bln -

4. Penyelesaian administrasi perkara tindak pidana lalu lintas (tilang) secara tertib

- 15000 Berkas 90 12 Bln -



6. Penyelesaian berkas perkara perdata


7. Memasukan data perkara ke SIPP


9. SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan tahunan perkara perdata dan pidana


2.

Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara perdata dan pidana secara tertib

- 800 Berkas 90 12 Bln -

3. Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana

- 4 Statistik 90 12 Bln -

4.

Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum, badan hukum, dan balai harta peninggalan


5.

Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif


6.

Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepaniteraan Hukum

- 300 Surat 90 12 Bln -



8. Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan

- 5 Berkas 90 12 Bln


- 5 Berkas 90 12 Bln

10. Memasukan data perkara ke SIPP



10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1. Meneliti surat-surat masuk - 250 Surat 90 12 Bln -

2. Menyusun konsep surat dan mengoreksinya

- 200 Surat 90 12 Bln -

3. Membuat dan menyusun laporan kepegawaian


4. Menyiapkan bahan-bahan rapat


5. Mengelola aplikasi kepegawaian


11. SKP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU


- 10 Berkas 90 12 Bln -

2. Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan



- 30 Berkas 90 12 Bln -

4. Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas

- 5000 Berkas 90 12 Bln -

5. Memasukkan data perkara ke SIPP


12. SKP Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Melaksanakan proses sita jaminan, aanmaning/ peneguran, sita eksekusi, dan eksekusi (lokal dan delegasi ke luar/pengadilan negeri lain)


2. Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari pengadilan lain.


3.

Melaksanakan pemanggilan sidang , pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (local dan delegasi ke luar/

- 50 Berkas 90 12 Bln -


Pengadilan Negeri lain)

4. Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri lain.


5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

- 12 Berkas 90 12 Bln -

13. SKP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong

NO KEGIATAN TUGAS

JABATAN AK

TARGET

KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

1.

Melaksanakan pemanggilan sidang , pemberitahuan isi putusan/penetapan PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori dan pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (local dan delegasi ke luar/ Pengadilan Negeri lain)

- 300 Relaas 90 12 Bln -

2. Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri lain

- 70 Relaas 90 12 Bln -

3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan

- 12 Relaas 90 12 Bln -


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

untuk menjadikan pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga sampailah kepada

titik profesional. Suatu pembinaan yang baik berangkat dari perencanaan pembinaan yang

baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat membuat perencanaan

pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai batasan dalam membuat

perencanaan pembinaan.

Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial

dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting

dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus

dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang

berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari

keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun diluar

kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap

Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan langsung,

Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Selain itu,

secara langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan

kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok dan

kewenangan yang telah ditetapkan, akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut “bekerja

secara system”.

Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan

pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja

serta meningkatkan kemampuan dan skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama oleh unsur

pimpinan. Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Cibinong telah

dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh Hakim dan

Pengawai Pengadilan Negeri Cibinong setiap minggu kedua setiap bulannya.


Gambar 3.Kegiatan Rapat Bulanan

2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Panitera Pengganti, rapat khusus

hakim dan lain-lain.

Gambar 4. Rapat Koordinasi Terbatas


3. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian

untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan.

Gambar 5. Pembinaan Langsung oleh Pimpinan

4. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai

yang layak untuk itu.

5. Mengikutsertakan Hakim, pegawai / pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti setiap diklat,

pendidikan maupun orientasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA),

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Instansi lainnya.

6. Mengadakan “Pelatihan Service Quality bagi Frontliner pada Pengadilan Negeri

Cibinong” bekerjasama dengan tim trainer dari Bank Tabungan Negara (Bank BTN)

cabang Bogor.


Gambar 6. Pelatihan Service Quality bagi Frontliner pada

Pengadilan Negeri Cibinong

7. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Bogor melaksanakan simulasi tanggap darurat kebakaran.

Gambar 7. Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran

8. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat

sesuai Surat Edaran DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor


2/DJU/KP02.1/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan

Peradilan Umum.

Gambar 8. Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore disetiap hari Jumat

9. Memperingati hari besar Nasional seperti upacara HUT Kemerdekaan RI beserta

kegiatan untuk memeriahkannya.

Gambar 9. Memperingati hari besar Nasional


10. Mengadakan senam pagi setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong.

Gambar 10. Senam pagi setiap hari Jumat

11. Mengadakan pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta perayaan hari-hari besar

keagamaan.


Gambar 11. Pengajian rutin mingguan setiap hari kamis serta

perayaan hari-hari besar keagamaan

1. Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong

Per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisialper 31 Desember 2016

NO. JABATAN JUMLAH KETERANGAN

1 Hakim 16 Orang Termasuk Ketua dan Wakil

2. Pejabat Fungsional Kepaniteraan

5 Orang

3. Panitera Pengganti 32 Orang

4. Jurusita 5 Orang

5. Jurusita Pengganti 10 Orang

Total 68 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan:

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 68 Orang,

yang terdiri dari 16 Hakim, 5 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 32 Panitera

pengganti, 5 Orang Jurusita dan 10 Orang Jurusita Pengganti.

2. Jumlah Panitera dan Jurusita sudah mencukupi kebutuhan, namun untuk Jurusita

Pengganti jumlahnya masih kurang.


b. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong

terbagi dalam 2 golongan, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff jelas

dapat dilihat dalam Tabel 3 dibawah ini :

Tabel. 2 Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2016

NO. JABATAN JUMLAH KETERANGAN

1 Pejabat Struktural kesekretariatan 3 Orang

2. Staff Administrasi 8 Orang

Total 12 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 12 Orang,

yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 8 Orang

Staff.

2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, antara lain

Endri Novian, S.E. sebagai Sekretaris, Dameria Silalahi, S.H. sebagai Kepala

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, dan Linda Cahyati

sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sedangkan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih

kosong dikarenakan pejabat yang menjabat sudah memasuki masa purnabakti.

3. Staff Administrasi yang berjumlah 8 (delapan) orang dirasakan sangat kurang

memenuhi kebutuhan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat. Di Kepaniteraan Hukum memiliki 1 orang staf,

sementara di Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staff, dan di bagian

kepaniteraan Pidana 1 orang Staff. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya

Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan

sebagai staff administrasi serta banyak pekerjaan administrasi yang diberikan

kepada honorer.


c. Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2016

Tabel 3. Komposisi PNS

JABATAN/POSISI

JENIS KELAMIN

PANGKAT/ GOLONGAN

PENDIDIKAN

L P II III IV < SMA SMA D3 S1 S2 S3

Hakim 11 5 - 10 6 - - - 4 11 1

Pejabat Struktural

1 2 - 3 - - 1 - 2 - -

Pejabat Fungsional

2 3 - 1 4 - - - - 5 -

Panitera Pengganti

11 21 - 31 1 - 5 2 18 7 -

Jurusita 5 - - 5 - - - - 5 - -

Jurusita Pengganti

9 1 2 8 - - 5 - 5 - -

Staf Administrasi

4 4 5 3 - - 3 2 2 1

Total 43 36 7 61 11 - 14 4 36 24 1

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

rekruitmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manusianya,

harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI.

Terkait pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong

telah mengusulkan permintaan penambahan SDM kepada Mahkamah Agung RI melalui

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4 Daftar Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong

NO JENIS JABATAN JUMLAH YANG

DIMINTA KETERANGAN

1 Staf Kepaniteraan Perdata 8 Orang

2 Staf Kepaniteraan Pidana 7 Orang

3 Staf Kepaniteraan Hukum 5 Orang

4 Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 4 Orang

5 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan 9 Orang

6 Staf Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan 4 Orang

TOTAL 37 Orang

Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Negeri Cibinong belum mendapatkan

penambahan SDM yang sangat dibutuhkan tersebut.

3. Promosi dan Mutasi

Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong selama tahun

2016 adalah sebagai berikut :


a. Pergantian Pimpinan yang Keluar dari Pengadilan Negeri Cibinong :

1) Joni, SH., M.H. mendapat promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas

1A Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 782/DJU/SK/KP04.5/4/ 2016 tanggal 22 April 2016;

2) Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. mendapat promosi menjadi Ketua Pengadilan

Negeri Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/KP04.5/5/ 2016 tanggal 2 Mei 2016;

b. Pergantian Pimpinan yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong :

1) Barita Sinaga, SH., M.H. dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/

KP04.5/5/2016 tanggal 02 Mei 2016;

2) Tito Suhud, S.H., M.H. dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864/DJU/SK/

KP04.5/5/2016 tanggal 2 Mei 2016;

c. Hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima 5 (lima) orang Hakim

pindahan, yaitu :

Tabel. 5 Hakim yang Masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong

NO NAMA HAKIM ASAL PENGADILAN

1 Heru Wahyudi, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Bogor

2 Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Simalungun

3 Tira Tirtona, S.H., M.Hum. Pengadilan Negeri Binjai

4 Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Dumai

5. Chandra Gautama, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Magetan

d. Hakim yang promosi dan pindah tugas

Berikut hakim yang promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri Cibinong,

yaitu:

Tabel.6 Promosi Hakim ke Pengadilan Negeri Lain

NO NAMA HAKIM JABATAN / PENGADILAN YANG

DITUJU

1 Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan

2 Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Air Madidi

3 Dr. Ronald. S. Lumbuun, S.H., M.H.

Kementerian Hukum dan HAM RI

4 Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Hakim Yustisial MA RI


e. Pegawai yang mendapat promosi dengan penempatan di Pengadilan Negeri

Cibinong

Pegawai yang mendapatkan promosi jabatan di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu :

Tabel.7 Promosi Hakim ke Pengadilan Negeri Cibinong

NO NAMA PEGAWAI JABATAN AWAL

JABATAN BARU DI

PENGADILAN NEGERI

CIBINONG

TMT

1 Sri Budi Utami, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Karawang

Panitera Muda Hukum

19-02-2016

2 Eva Ruzana, S.H. Staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Panitera Pengganti

19-02-2016

3 Min Setiadhi, S.H. Staf Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Panitera Pengganti

19-02-2016

4 Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Staf Pengadilan Tinggi Medan

Panitera Pengganti

27-06-2016

5 Nandang Sunandar, S.H., M.H.

Jurusita Pengadilan Negeri Bandung

Panitera Pengganti

22-07-2016

f. Pegawai yang promosi dan pindah tugas

Pegawai yang mendapatkan promosi dan pindah tugas keluar Pengadilan Negeri

Cibinong,yaitu :

Tabel.8 Promosi Pegawai ke Pengadilan Negeri Lain

NO NAMA PEGAWAI PENGADILAN YANG DITUJU

1 Sondang Martha Devina Sanjayani Simanjuntak, S.E., S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Tangerang (Panitera Muda Hukum)

2 Supriyati, S.H. Pengadilan Negeri Bekasi (Panitera Pengganti)

3 Tri Indroyono, S.E., S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Panitera Pengganti)

4 Ahadi Budiarto, S.H. Pengadilan Negeri Tangerang (Panitera Pengganti)

5 Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Panitera Pengganti)

6 Asih Noviasari, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Panitera Pengganti)

7 Budi Utoyo, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Panitera Pengganti)

8 Mangaranap Simamora, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Panitera Pengganti)

g. Data Pegawai yang naik pangkat di tahun 2016

Berikut adalah data Hakim dan Pegawai yang naik pangkat, yaitu :


Tabel.9 Data Hakim dan Pegawai yang Naik Pangkat

NO NAMA HAKIM DAN PEGAWAI PANGKAT TMT

1 Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. Pembina (IV/a) 01-04-2016

2 Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H,

Pembina (IV/a) 01-10-2016

3 Endri Novian, S.E. Penata Tk. I (III/d) 01-04-2016

4 Syamsul Bahri, S.H. Penata Tk. I (III/d) 01-04-2016

5 Nandang Sunandar, S.H., M.H. Penata Tk. I (III/d) 01-10-2016

6 Linda Cahyati Penata (III/c) 01-04-2016

7 Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H. Penata (III/c) 01-04-2016

8 Iman Hanafi, S.H. Penata (III/c) 01-04-2016

9 Jumiati, S.H. Penata (III/c) 01-04-2016

10 Christoffer Oliverty, S.H. Penata (III/c) 01-10-2016

11 Riyanto, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2016

12 Maria Christine, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2016

13 Minatai Indriani, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b) 01-10-2016

h. Pensiun

Terdapat 3 (tiga) orang Hakim dan pegawai yang pensiun di tahun 2016, yaitu :

1) Ujang Rossidi, pensiun TMT 01 Mei 2016

2) Temu Wantoro, pensiun TMT 01 Februari 2016

3) Mahpud, pensiun dini TMT 01 Januari 2016

Terdapat 2 (dua) orang Hakim dan pegawai yang diusulkan pensiun duda dan janda,

yaitu :

1) Alm Heru Wahyudi, S.H., M.H. (Hakim) --- meninggal dunia tanggal 22

November 2016

2) Almh. Endang Sistriani, S.H., M.H. (Panitera Pengganti) – meninggal dunia

tanggal 07 Desember 2016

i. Piagam Penghargaan

Selain itu telah diusulkan dan telah keluar penghargaan Tanda Jasa Satyalancana

Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun serta Piagam Satya Karya Dwi Windu yang

penyerahannya diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016. Adapun pegawai yang

menerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Satya Karya Dwi Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :

Nusi, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Endang Sistriani, S.H., M.H.

Supriyati, S.H.

2) Satya Karya Se-Windu dari Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu :

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Puji Asih, S.H.


Jumiati, S.H.

Thantowi Rais

Suratman

3) 10 Tahun dari Presiden RI, yaitu :

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.


Puji Asih, S.H.

Iman Hanafi, S.H.

Jumiati, S.H.

Suratman


Nusi, S.H., M.H.

Endang Sistriani, S.H., M.H.

Supriyati, S.H.

Thantowi Rais

4. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini data pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel.10 Data Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

NO

NAMA JENIS PELATIHAN WAKTU TEMPAT

A. HAKIM

1 Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Pelatihan Etika Pengambilan Keputusan dan Manajemen dalam Persidangan di Pengadilan

12 s.d. 14 April 2016

Hotel The Stones - Legian, Jalan Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Legian Bali

2 Rio Destrado

3 Zaufi Amri, S.H. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia

9 s.d 24 Mei 2016

Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat

4 Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

5 Chandra Gautama, S.H., M.H.

Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8

26 s.d. 29 September 2016

Braja Mustika Hotel & Convention Center, Jln. Dr. Semeru, Bogor, Jawa Barat


s.d. 15 Tahun

6 Barita Sinaga, S.H., M.H.

Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Pengadilan

20 s.d 22 Oktober 2016


7 Tito Suhud, S.H., M.H.

Pelatihan Akses Perempuan Terhadap Keadilan

31 Oktober 2016 s.d. 4 November 2016

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

8 Rio Destrado, S.H. Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2016

16 s.d. 18 November 2016

Hotel Regata, Jalan Dr. Setiabudi No. 35, Bandung, Jawa Barat

9 Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

10 Chandra Gautama, S.H., M.H.

Pelatihan Singkat dengan Tema Perbandingan Kekayaan Intelektual Indonesia dan Jepang

Pelatihan Singkat dengan Tema 14 s.d 16 Desember 2016

Pelatihan Singkat dengan Tema Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Megamendung, Bogor, Jawa Barat

B. STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN STAF

1 Drs. Junaedi, S.H., M.H.

Pelatihan/bimbingan Update Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) V.3.1.1. serta Pengarahan Pelaksanaan Pengisian Data SIPP dan Pengumpulan Data Laporan Tahunan 2015 pada Pengadilan Tingkat Pertama, Se Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat

26-01-2016 Pengadilan Tinggi Jawa Barat

2 Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Kom.

3 Christoffer Oliverty, S.H.

Pelatihan Berkelanjutan Bagi Jurusita/Jurusita

11 s.d. 12 Januari 2016

Hotel Grand Royal Panghegar JL. Merdeka no. 2 4 Benyamin Samuel


Tuankotta Pengganti Bandung

5 Ni Kadek Yulianti, S.H.

Pelatihan Berkelanjutan Bagi Panitera Pengganti

11 s.d. 14 Januari 2016

Hotel Grand Royal Panghegar Jl. Merdeka no. 2 Bandung

6 Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

7 Asih Noviasari, S.H., M.H.

8 Lene, S.H.

9 Yuswardi, S.H.

10 Minati Indriani, S.H.

11 Erwin Effendi Loeis, SE., SH., MH.

Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Pengadilan

20 s.d 22 Oktober 2016


12 Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Kom

13 Nandang Sunandar, S.H., M.H.

Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2016

8 s.d. 30 November 2016

Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Hotel Gumilang, Jalan Dr. Setiabudi No. 352, Bandung, Jawa Barat

14 Min Setiadhi, S.H.

5. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP)

a. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) Hakim

1) SKP Ketua PN :

a) Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk;

b) Menerima dan mendisposisi berkas perkara;

c) Melaksanakan pembinaan kepegawaian;

d) Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA;

e) Menugaskan hakim pengawas bidang;

f) Memimpin pelaksanan eksekusi;

g) Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara;

h) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

2) SKP Wakil Ketua PN :

a) Menerima dan menetapkan berkas perkara permohonan;

b) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara;

c) Melaksanakan pembinaan kepegawaian;

d) Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA;

e) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para hakim pengawas bidang;

f) Menerima dan mendisposisi surat.


3) SKP Hakim :

a) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas

perkara perdata gugatan/bantahan;

b) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas

perkara perdata permohonan;

c) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas

perkara pidana;

d) Menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta penyelesaian berkas

perkara tindak pidana lalu lintas;

e) Melaksanakan pengawasan bidang.

b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon III

1) SKP Panitera :

a) Menerima dan mendisposisi surat;

b) Menerima dan menandatangan Surat Kuasa, serta mengecek dan

memaraf Surat Keterangan Insidentil;

c) Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan

tahunan;

d) Melaksanakan anggaran;

e) Menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim;

f) Menandatangani salinan putusan dan penetapan;

g) Menandatangani akta banding, kasasi, PK, dan grasi;

h) Penanganan pelaksanaan eksekusi;

i) Menetapkan pemberian tugas kepada Wapan dan Panmud;

j) Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga;

k) Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

2) SKP Sekretaris :

a) Melakukan Supervisi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub

Bagian Kepegawaian;

b) Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi

Bidang Kepegawaian;

c) Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub

Bagian Umum;

d) Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi

Bidang Umum;

e) Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub

Bagian Keuangan;


f) Melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi

Bidang Keuangan.

c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Esselon IV

1) SKP Wakil Panitera :

a) Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan mengkoordinir

pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda;

b) Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan

disposisi pimpinan;

c) Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat

surat;

d) Memeriksa register perkara perdata dan pidana;

e) Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester

dan tahunan;

f) Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan berkas

perkara; banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang akan dikirim;

g) Penyelesaian berkas perkara;

h) Penanganan pelaksanaan eksekusi.

2) SKP Panitera Muda Perdata :

a) Penyelesaian administrasi perkara perdata secara tertib dan

mempersiapkan kelengkapan berkas perkara perdata;

b) Membuat laporan keadaan perkara perdata yang sudah diminutasi/belum

diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c) Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan

tugas-tugas Kepaniteraan Perdata;

d) Penyelesaian berkas perkara perdata Gugatan/Bantahan;

e) Penyelesaian berkas perkara perdata Permohonan;

f) Penyelesaian berkas perkara pidana;

g) Memasukan data perkara ke SIPP.

3) SKP Panitera Muda Pidana :

a) Penyelesaian administrasi perkara pidana secara tertib dan

mempersiapkan kelengkapan berkas perkara pidana;

b) Membuat laporan keadaan perkara pidana yang sudah diminutasi/belum

diminutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c) Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan

tugas-tugas Kepaniteraan Pidana;

d) Penyelesaian berkas perkara perdata;


e) Penyelesaian berkas perkara pidana;

f) Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP).

4) SKP Panitera Muda Hukum :

a) Membuat dan mengevaluasi laporan bulanan, enam bulanan, dan tahunan

perkara perdata dan pidana;

b) Menerima, mencatat, menyusun, dan menyimpan berkas perkara perdata

dan pidana secara tertib;

c) Melaksanakan penyajian statistik perkara perdata dan pidana;

d) Melaksanakan administrasi pendaftaran notaris, penasihat hukum, badan

hukum, dan balai harta peninggalan;

e) Melaksanakan penataan kembali arsip perkara perdata dan pidana yang

sudah in aktif;

f) Mengecek dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkaitan dengan

tugas-tugas Kepaniteraan Hukum;

g) Penyelesaian berkas perkara perdata;

h) Penyelesaian berkas perkara pidana;

i) Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP).

5) SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :

a) Meneliti surat-surat masuk;

b) Menyusun konsep surat dan mengoreksinya;

c) Membuat dan menyusun laporan kepegawaian;

d) Menyiapkan bahan-bahan rapat;

e) Mengelola aplikasi kepegawaian.

6) SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

a) Meneliti surat-surat masuk;

b) Mengkoordinir pembayaran gaji Hakim dan Pegawai serta pembayaran;

c) Membuat dan menandatangani SPM serta melakukan Inject PIN PPSPM;

d) Melakukan pengecekan SPP beserta dokumen pendukungnya serta

menandatangani SPP;

e) Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi internal dan dengan KPPN;

f) Mengkoordinir laporan pengelolaan PBNP;

g) Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan semesteran dan tahunan;

h) Mengkoordinir pengelolaan arsip surat masuk, arsip SPM/SP2D, arsip

pajak, arsip PNBP dan arsip potongan pajak, dan arsip surat keluar;


i) Menyiapkan konsep perencanaan optimalisasi anggaran (Belanja Modal,

Belanja Barang) untuk dikonsultasikan dan mendapat persetujuan kepada

PPK dan KPA.

7) SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan:

a) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;

b) Melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi yang ada di kantor;

c) Melakukan pelaporan mengenai perencanaan dan teknologi informasi

yang telah dilaksanakan.

d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional

1) SKP Panitera Pengganti :

a) Penyelesaian berkas perkara perdata gugatan/bantahan;

b) Penyelesaian berkas perkara perdata permohonan;

c) Penyelesaian berkas perkara pidana;

d) Penyelesaian berkas perkara tindak pidana lalu lintas;

e) Memasukan data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP)

2) SKP Juru Sita :

a) Melaksanakan proses sita jaminan, aanmaning/peneguran, sita eksekusi,

dan eksekusi (Lokal dan Delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain);

b) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan

Negeri Lain : proses sita jaminan, aanmaning/peneguran, sita eksekusi,

dan eksekusi;

c) Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan

PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori, dan

pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (lokal dan

delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain);

d) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan

Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan

PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori,

pencabutan,dan inzage banding/kasasi/PK kepada para pihak;

e) Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

3) SKP Jurusita Pengganti :

a) Melaksanakan pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan

PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori, dan


pencabutan banding/kasasi/PK, dan inzage kepada para pihak (lokal dan

delegasi ke luar/Pengadilan Negeri lain);

b) Menerima dan melaksanakan permohonan bantuan dari Pengadilan

Negeri Lain : pemanggilan sidang, pemberitahuan isi putusan/penetapan

PN/PT/MA, pemberitahuan pernyataan, memori, kontra memori,

pencabutan,dan inzage banding/kasasi/PK kepada para pihak;

c) Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kejurusitaan.

e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staff

1) Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Perdata;

2) Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Pidana;

3) Melaksanakan tugas sebagai staf Kepaniteraan Hukum;

4) Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana;

5) Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Umum dan Keuangan;

6) Melaksanakan tugas sebagai staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan.

B. KEADAAN PERKARA

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai

sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Cibinong.

Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 92.584

perkara pidana dari 92.618 perkara pidana (99,96%) Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah

berhasil diselesaikan sebanyak 924 Perkara dari 997 perkara perdata(92,67%).

Sebagai Pengadilan Negeri Pilot Project Implementasi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah

berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang

diterimanya. Dari 37 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil

menyelesaikannya 36 perkara secara tepat waktu (97.29%).

Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah

berhasil menyelesaikan 160 perkara melalui mediasi, dengan hasil damai 12 perkara, 129

perkara. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi

mencapai 7.5%.


Untuk lebih jelas, berikut tabel-tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata di

Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2016.

1. Perkara Pidana

Tabel. 11

Penyelesaian Perkara Pidana

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No Jenis Perkara Sisa 2015

Diterima 2016

Putus 2016

Minutasi 2016

Belum Minutasi Sisa 2016 < 14 hr > 14 hr

A. Perkara Pidana

- Biasa/Khusus (diluar perkara anak)

153 864 835 815 10 10

182

- Perkara Anak 0 37 36 35 0 3 1

- Singkat 0 2 2 2 2 0 0

- Cepat 0 3 3 3 2 1 0

- Lalulintas 0 91.713 91.713 91.713 0 0 0

Total 153 92.619 92.589 92.568 14 14 183

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 92.619

perkara, yang terdiri dari 153 perkara sisa tahun 2016 dan 91.713 perkara baru

Tahun 2016.

2. Dari 92.619 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak

92.589 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2016

mencapai 99,96%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalulintas,

Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 835 Perkara dari 1.017

yang ditangani atau mencapai 82.10%. Belum dapatnya semua perkara diputus,

karena perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2016.

3. Untuk program tunggakan minutasi, dari 92.589 Perkara Pidana yang telah

diputus, 92.568 diantaranya telah berhasil minutasi (99,97%). Dari tabel 11 dapat

terlihat, terdapat 21 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi, 14

perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian perkara.

Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja serta banyaknya

pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun.

4. Sisa Perkara Pidana Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2016 sebanyak 183

Perkara.

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang disajikan dalam

bentuk grafik, sebagai berikut :


Grafik 1. Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Tahun 2016

Grafik 2. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2016

Grafik 3. Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SISA 2015 DITERIMA PUTUS SISA 2016

0

37 36

1

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2016

0

20000

40000

60000

80000

100000


91713 91713 91713

0

Penyelesaian Perkara Pidana Tilang Tahun 2016

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


153

863 830

186

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA TAHUN 2016


Grafik 4. Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2016

Grafik 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Anak Tahun 2016

Tabel. 11 Perkara Pidana dengan Korban Anak


No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Jumlah Korban

1. Asusila 73 77

2. Penganiayaan 3 3

3. Pengeroyokan 2 1

4. Perdagangan Anak 1 1

Jumlah 79 82

0

2

4

6

8

10

12

14

PIDANA TINDAKAN PIDANA DANTINDAKAN

JENIS PUTUSAN

Series1 11 14 10

11

14

10

Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2016

0

5

10

15

20

25

30

BANDING KASASI INCHRACHT

7

0

29


Tabel.12 Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2016

No Nomor Dan

Tanggal Surat Nama Anak Pasal

Tanggal Kesepakat

an

Tanggal Dan Nomor

Penetapan

Tanggal Dan

Pelaksanaan Isi

Diversi

1 B/01/I/2016/Lantas 06 Januari 2016

IPAN SETIAWAN Bin JASINAN

Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009

06 Januari 2016

08 Januari 2016 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

08 Januari 2016

2 B/05/I/2016/Sek.Gn.Sindur 19 Januari 2016

MUHAMMAD ADNAN AZIZI Bin PUJI WIDODO

Pasal 170 KUHP

21 Desember 2016

21 Januari 2016 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

21 Januari 2016

3 B/21/II/2016/Reskrim 10 Februari 2016

NUR MALLA SHOPYANI

Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP

02 Februari 2016

16 Februari 2016 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

16 Februari 2016

4 B/29/III/2016/Sektor 11 Maret 2016

ARIF RAMDAN Bin SUPENDI

Pasal 363 KUHP

25 Februari 2016

16 Maret 2016 04/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

16 Maret 2016

5 B/01/IV/2016/Reskrim 12 April 2016

- YUDISTIRA Bin SURYADI MALEO (alm)

- BAGUS ARI SANJAYA Bin TATANG SONJAYA

- M. TAUFIK Bin MUHAMMAD DUDUN

Pasal 80 Jo. Pasal 76C ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Jo. UU R.I No. 23 Tahun 2002

02 April 2016

14 April 2016 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

14 April 2016

6 B/02/IV/2016/Lantas 21 April 2016

AULIA DAMAYANTI Binti AHMAD DIMYATI

Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009

20 April 2016

25 April 2016 06/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

25 April 2016

7 B/81/IX/2016/Sektor 22 September 2016

SAPTA HERINANDAR als INAN Bin JUNAIPRI als AMIN JEPRI

Pasal 362 KUHP

08 September 2016

26 September 2016 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

26 September 2016

8 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi Jo. 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi 05 Oktober 2016

JODHY ALFAYET als JODHY Bin MARMAN S.

Pasal 363 KUHP

05 Oktober 2016

05 Oktober 2016 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbi

05 Oktober 2016

9 B/1543/X/2016/ Reskrim 10 Oktober 2016

ACHMAD FIQIH ROJALI Bin ACHMAD ROJALI

Pasal 80 UU R.I No. 35 Tahun 2014 Jo. UU R.I No. 23 Tahun 2002

05 Oktober 2016


12 Oktober 2016


10 B/63/X/2016/Sektor 26 Oktober 2016

HANDIKA DARMAWAN als YONO Bin ABBAS PONIMIN

Pasal 362 KUHP

11 Oktober 2016


27 Oktober 2016

2. Perkara Perdata

Tabel. 13 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No Jenis Perkara Sisa 2015

Diterima 2016

Dicabut 2016

Putus 2016

Minutasi 2016

Belum Minutasi

Sisa 2016 (masih

berjalan) <14 hr >14 hr

1. Perkara Perdata Gugatan

144 315 90 287 291 0 14 181

2. Perkara Perdata Permohonan

20 682 12 637 526 0 5 64

Total 164 997 102 924 817 0 19 245

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 1.161 perkara

yang diputus terdiri dari 164 perkara sisa tahun 2015 dan 997 perkara baru Tahun

2016.

b. Dari 1.161 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 924

Perkara (102 perkara dicabut + 924 perkara yang minutasi). Hal ini berarti tingkat

penyelesaian perkara perdata Tahun 2016 mencapai 79.58%.

c. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 924 Perkara Perdata yang

telah diputus, 817 diantaranya telah berhasil minutasi (88.42%), yang berarti

terdapat 19 perkara yg belum minutasi.

d. Sisa Perkara Perdata Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2017 sebanyak 245

Perkara.

Berikut grafik penanganan perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016.

Grafik 6. Penanganan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

< 14 hr > 14 hr

Sisa2015

Diterima Dicabut Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa2016

Perkara Perdata Gugatan


Grafik 7. Penanganan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2016

Tabel. 14 Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi


No Dilakukan

Mediasi 2016 Mediasi Berhasil Tidak Berhasil Masih Berjalan

1 299 12 129 158

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan : dari 299 perkara yang dilakukan

mediasi, telah berhasil mediasi damai sebanyak 12 Perkara ( 62,5%) dengan rincian 129

Perkara tidak berhasil,158 Perkara masih berjalan.

Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong

selama tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Gugatan :

- Tanah : 13 perkara

- Barang bukan tanah / perumahan : 1 perkara

- Perceraian : 87 perkara

- Harta perkawinan : 2 perkara

- Asuransi : 0 perkara

- Penyalahgunaan hak : 1 perkara

- Wanprestasi : 44 perkara

- Perbuatan melawan hokum : 61 perkara

- Ganti rugi : 0 perkara

- Pengangkata anak : 0 perkara

- Lain-lain : 6 perkara

b. Perkara Perdata Permohonan :

- Ganti nama : 53 perkara

- Pengangkatan anak : 47 perkara

- Wali pengampu : 8 perkara

0

100

200

300

400

500

600

700

Sisa2015

Diterima Dicabut Putus Minutasi BelumMinutasi

Sisa2016

20

682

12

637

526

0 5 64

Perkara Perdata Permohonan


- Perbaikan akta kelahiran : 474 perkara

- Akte kematian : 24 perkara

- Akte perkawinan : 1 perkara

- Perwalian dan ijin jual : 59 perkara

- Perwalian : 40 perkara

- Lain-lain : 44 perkara

3. Upaya Hukum

Tabel. 15 Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Tingkat Pertama


No Jenis Perkara Jumlah Putusan

Upaya Hukum Dikirim ke PT Banding Kasasi PK

1 Perkara Pidana

92.589 0 1 0 0

2 Perkara Perdata Gugatan

287 54 0 0 28

3 Perkara Perdata Permohonan

637 0 0 0 0

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi yang diterima kepaniteraan

Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Belum putus s/d Des 2015 : 0 perkara

Masuk tahun 2016 : 0 perkara

Dikirim ke MA tahun 2016 : 0 perkara

Putus tahun 2016 : 0 perkara

Sisa tahun 2016 : 0 perkara

4. Keuangan Perkara

Tabel. 16 Tabel Keuangan Perkara Pidana (Pelanggaran Lalulintas dan Tipiring)


No. Jenis Perkara Jumlah Pidana

Ket. Denda Subsidair

1. 2. 3.

Pelanggaran Lalu Lintas Tindak Pidana Ringan : Leges

97.185 3 -

1.349.472.000 - -

- hari - hari - hari

Jumlah


Tabel. 17 Tabel Keuangan Perkara Perdata Per 31 Desember 2016

5. Layanan Hukum

Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan menyelesaikan

perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya menerima dan memberikan surat keterangan

dan legalisasi Badan Hukum berdasarkan permohonan yang diterimanya. Salah satu

Jenis permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

adalah Permohonan Legalisasi Badan Hukum, Permohonan Ijin Kuasa Insidentil,

Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dan tidak berperkara, Surat Kuasa

Pidana dan Surat Kuasa Perdata. Berikut Jumlah Permohonan yang diterima di

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

PENERIMAAN PENGELUARAN

1 Sisa Awal 907,199,500Rp -

2 Penerimaan Bulan Ini 140,113,000Rp -

3 Biaya Pemberkasan/ATK - 5,375,000Rp

4 Biaya Panggilan - 38,900,000Rp

5 Biaya Penerjemah - -

6 Biaya Sita - -

7 Biaya Pemeriksaan Setempat - 3,500,000Rp

8 Biaya Sumpah - -

9 Biaya Pemberitahuan - 8,800,000Rp

10 Biaya Pengiriman - 3,200,000Rp

11 Materai - 504,000Rp

12 Hak-hak Kepaniteraan/PNBP - 4,730,000Rp

13 Pengambilan Sisa Panjar - 14,610,000Rp

- 967,693,500Rp

1,047,312,500Rp 1,047,312,500Rp J U M L A H

NO URAIANJUMLAH

S A L D O


Tabel. 18 Tabel Permohonan Legalisasi Badan Hukum Yang Diterima


No. Jenis Permohonan yang diterima

Jumlah Permohonan yang diterima

1. Legalisasi Badan Hukum

- Legalisasi CV Baru 1.041 Berkas

- Legalisasi PD 9 Berkas

- Legalisasi LSM 7 Berkas

- Pembubaran CV 10 Berkas

- Perubahan CV 180 Berkas

Total 1247 Berkas

2. Surat Ijin Kuasa Insidentil 17 Surat

3. Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan tidak berperkara

161 Surat

4. Surat Kuasa Pidana 139 Surat

5. Surat Kuasa Perdata 794 Surat

Seperti telah diketahui, salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Hukum

adalah mengelola arsip berkas perkara pidana dan perdata yang telah minutasi dan telah

diserahkan dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata ke Kepaniteraan Hukum. Dalam tahun

2016, jumlah arsip berkas perkara yang diterima Kepaniteraan Hukum sebagai berikut :

Tabel. 19 Data Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima

Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2016

No. Jenis Berkas Perkara Jumlah Permohonan yang diterima

1. Berkas Perkara Pidana 812 Berkas

2. Berkas Perkara Perdata Gugatan 291 Berkas

3. Berkas Perkara Permohonan 288 Berkas

Jumlah Arsip Baru yang diterima 1.391 Berkas

Dari data tabel 19, dapat disimpulkan penambahan arsip berkas perkara di

Pengadilan Negeri Cibinong sudah sangat tinggi yakni sebanyak 1.391 berkas perkara

setiap tahunnya. Kondisi ruang arsip dan rak arsip yang ada saat ini sudah tidak dapat

menampung lagi berkas yang diterima, sehingga diperlukan penambahan ruangan dan

rak baru baik untuk arsip berkas perkara pidana maupun perdata.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman

No. 5 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 diatas tanah seluas. 7.315 M2. Bangunan


Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong terdiri dari 2 lantai dengan Luas 3.037 M2

senilai Rp. 4.903.759.000,-

Saat ini, rehab gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong sudah selesai dilakukan.

Adapun rehab gedung kantor karena beberapa hal, diantaranya :

a. Kondisi atap gedung sudah rusak dan lapuk, dimana genteng beton yang ada sudah

banyak yang pecah dimakan usia yang menyebabkan plafond rusak dan hitam.

Sebagai informasi, genteng dan plafond gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong

belum pernah diganti sejak kantor ini berdiri.

b. Tampak depan gedung belum sesuai dengan Prototype yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI. Selain itu sisi kanan gedung lebih panjang dibandingkan sisi

kirinya.

c. Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 3 Ruang Sidang Dewasa dan 1 Ruang Sidang

Anak. Kondisi ke 3 ruang sidang dewasa ini perlu dilakukan perbaikan karena tidak

adanya jalur evakuasi serta interior ruang sidang kurang baik tidak mendukung

wibawa persidangan. Sedangkan untuk fasilitas persidangan ramah anak, kondisi

ruangan yang ada masih kecil serta meubelair yang ada kurang mendukung rasa

aman dan nyaman anak.

d. Ruang kerja hakim tidak memadai. Dimana ruang hakim hakim yang ada terlalu kecil

serta tidak ada Ruang ganti dan kamar kecil.

e. Ruang-ruang kerja yang ada terlalu kecil dan kurang tertata.

Gambar 12. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong adalah :

a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :


3 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang teleconference korban/saksi

anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 2 ruang mediasi dan 1 ruang kaukus, 1 ruang

tahanan Pria, 1 ruang tahanan wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantor kas

BRI, 1 ruang poliklinik dan 1 ruang pos bantuan hukum.

b. Ruang kerja, terdiri dari :

- Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera,

Wakil Sekretaris, Jurusita, Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian serta

Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum

- 2 ruang kerja Panitera Pengganti serta 3 ruang kerja hakim.

- 2 ruang arsip pidana, 1 ruang arsip perdata, 1 ruang tunggu Jaksa

Gambar 13. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 14. Ruang Kerja Pimpinan

2. BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan tidak ada

kendala yang cukup berarti.

b. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip

surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau

Panitera/Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian

Umum.

c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2016 adalah sebesar 8.508 buah

surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 4.954 buah surat

d. Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku ekspedisinya

tersimpan rapi di sub bagian umum.


3. BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Telah dilakukan pemindahan ruang perpustakaan serta penataan kembali buku-buku

perpustakaan.

b. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN

c. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku

dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan

d. Pemelihaaraan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan

rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan vacuum

cleaner sudah dilakukan.

e. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2016 sebesar 2.178 buku. dan

pengadilan negeri cibinong mendapat kiriman buku dari Badan Diklat Mahkamah

Agung sebanyak 35 Buah

f. Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman, Buku Tamu, Buku Penerimaan sudah

dilaksanakan.

g. Katalog Perpustakaan terus dilengkapi.

4. BIDANG BMN (BARANG MILIK NEGARA)

a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negera)

sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Abdul Choer.

b. Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang

ditetapkan

c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per 31

Desember 2016 sebesar Rp. 17.345.507.076,-

d. Berikut Neraca Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2016

Dipa 01 senilai Rp. 17.345.507.076,-

Dipa 03 senilai Rp.0 ,-

e. Tanah senilai Rp. 9.523.572.000,- Berikut Asset Tanah yang dimiliki oleh Kantor


Tabel 20. Aset Tanah yang Dimiliki oleh Kantor


No Keterangan Tanah

Luas Nilai Perolehan / Taksiran (Rp)

Alamat Bukti Kepemilikan

1 Tanah Gedung Kantor

5.315 m2 531.500.000 Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 42 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009


f. R

u

m

a

h

D

i

n

a

s

5

Unit terdiri dari :

Tabel 21. Rumah Dinas yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No Type Rumah

Dinas Luas

Tanah Luas

Bangunan Alamat Keterangan Penghuni

1 Rumah dinas Golongan I Type C permanen

200 M2 70 M2 Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Kosong/Rusak



Thantowi Rais, Juru Sita Pengganti



Endri Novian, SE Jabatan Wakil Sekretaris



Dameria Silalahi, SH., Jabatan Kasubag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana



Dimas Lingga W, SH, Staf Umum dan Keuangan

2 Tanah Rumah Dinas

995 M2 308.450.000 JL. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 2 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25/10/1997)

3 Tanah Rumah Dinas

2.393 m2 1.914.400.000,- JL. Sirojul Munir/Kp. Cikempong Rt.002/Rw.09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 6298 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 09/6/2014)

4 Tanah Kantor PN. Cibinong Hibah dari Pemkab. Bogor

2.000 m2 2.843.910.000,- Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor

Sertifikat Hak Pakai No. 48 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 27/09/2013


g. Mobil Dinas 7 Unit (BPKB ada di Brankas Panitera) terdiri 5 unit sebagai BMN milik

kantor Pengadilan Negeri Cibinong, 2 Unit BMN milik Pemkab Bogor (pinjam pakai).

Berikut keterangan untuk ke 7 unit mobil dinas tersebut :

Tabel 22. Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No Merk/Type Kendaraan

Tahun Pembuatan

Nomor Polisi

Nilai Perolehan Keterangan/

Pengguna

1 Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2008

2008 F 1342 F Rp.160.868.328,- Drs. Junaedi, SH., MH

2 Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003

2003 F 1158 F Rp.118.726.000,- Dimas Lingga W, SH

3 Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004

2004 F 3 F Rp.110.210.000,- Endri Novian, SE

4 Mobil Sedan Proton Tahun 2010

2010 F 1224 G Rp.152.274.000,- Endri Novian,SE

5 Mobil Toyota Avanza Tahun 2011

2011 F 1533 F Rp.168.500.000,- Ristiari Cahyaningtyas, SH.,MH

6 Mobil Toyota Fortuner

2014 F 1219 G Barita Sinaga, SH., MH/Pinjam Pakai Dari Pemda Kab.Bogor

7 Mobil Mitsubishi Outlander

2012 F 1690 F Tito Suhud, SH., MH/ Pinjam Pakai Dari Pemda Kab.Bogor

h. Motor Dinas 7 Unit

Tabel 23. Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No Merk/Type Kendaraan

Tahun Pembuatan

Nomer Polisi

Nilai Perolehan Keterangan

1 Honda Supra X PGM 125 CW

2011 F 3088 G Rp. 14.465.000,- Riyanto, SH

2 Honda Supra X 125 CW

2008 F 4698 F Rp. 17.500.000,- Dimas Lingga W, SH

3 Honda Supra X 125 CW

2008 F 4697 F Rp. 17.500.000,- Abdul Choir

4 Honda Supra X 125 /D

2007 F 4474 F Rp. 17.500.000,- Erwin Effendi Loeis, SH., MH

5 Honda Supra 125

2005 F 4287 F Rp. 14.645.000,- Thantowi Rais

6 Honda Mega Pro GLP III

2006 F 4695 F Rp. 16.550.000,- M.Irfan Nurdin, S.Kom

7 Honda Mega Pro GLP III

2006 F 4696 F Rp. 16.550.000,- Rizal Abdjul


i. AC Split : 41 Unit

j. Komputer : 41 Unit

k. Laptop : 6 Unit

l. Note Book : 1 Unit

m. Printer : 28 Unit

n. Handicam : 2 Unit (1 Unit Rusak )

o. Infocus : 1 Unit (Rusak)

p. Mesin Genset : 1 Unit ( Rusak Ringan )

q. PABX : 1 Unit

r. Handy Talky : 4 Unit

s. Mesin Absen : 1 Unit ( Rusak Ringan )

t. Tabung Pemadam Api : 7 Unit ( Perlu Isi Ulang )

u. Mesin Fax : 2 Unit

v. Mesin Ketik : 4 Unit ( Rusak )

w. Lemari Besi : 24 Unit ( 5 Rusak )

x. Filling Kabinet : 18 Unit ( 5 Rusak )

y. Meja Kerja : 140 Unit

z. Kursi Besi Metal : 245 Unit

aa. Vacuum Cleaner : 1 Unit (Rusak)

bb. Sound Sistem : 3 Unit (1 Unit Rusak)

cc. Server : 1 Unit

dd. Jaringan LAN : 1 Paket

Dan barang-barang lain yang tidak masuk dalam Simak BMN

5. BIDANG KEAMANAN

a. Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honorer)

yang dibagi dalam 2 grup (masing-masing grup terdiri 2 Orang) dimana setiap grup

piket selama 24 jam secara bergantian.

b. Pembuatan Buku Laporan PAMFIK dilaksanakan.


D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP

DIPA-005.1.2.613519/2016dengan Pagu sebesar Rp. 11.946.408.000,- dan DIPA 03

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-

005.3.2.613520/2016 dengan PAGU sebesar RP. 389.595.000,-

Tabel 24. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

No DIPA Jenis

Belanja Pagu

Realisasi s/d 31-12-

2016

Persentase

Sisa Anggaran per 31-12-

2016

Persentase

1 Dipa 01 (BUA)

Belanja Pegawai (51)

9.026.482.000

8.856.899.163

98.08 169.582.837 1.87

Belanja Barang (52)

1.225.926.000

1.225.573.190

99.97 352.810 0.03

Belanja Modal (53)

1.694.000.000

1.678.728.000

99.09 15.272.000 0.98

2 Dipa 03 (Badilum)

Belanja Barang (52)

389,595,000

389,316,125

99.93 278,875

0.071

1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara

untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 61,644,057 Yang

berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, Jasa Giro dan

pengembalian Persekot gaji

2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara

untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp. 308031516 Yang

berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan uang meja (leges) dan

upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan ongkos perkara, pendapatan

kejaksaan dan peradilan lainnya dan pendapatan pengesahan surat di bawah tangan.

3. Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun Anggaran 2016.

Tabel. 25 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrai

Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2016

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi Sisa Anggaran

Nilai (Rp)

% Nilai (Rp)

%

1. Belanja Pegawai (MAK 51)

9.026.482.000

8.856.899.163

98.08 169.582.837 1.87

2. Belanja Barang (MAK 52)

1.225.926.000 1.225.573.190 99.97 352.810 0.03

3 Belanja Modal (MAK 53)

1.694.000.000 1.678.728.000 99.09 15.272.000 0.98

Total 11.946.408.000 11.761.200.353 94.45 185.207.647 1.55


Tabel 26. DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2016

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi

Sisa Anggaran

Nilai (Rp)

% Nilai (Rp)

%

1. Layanan Pos Bantuan Hukum

40.000.000 40.000.000 100 0 0

2. Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan

17.760.000 17.540.000 98.76 220.000 1.23

3. Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

297.385.000 297.371.125

99.99 13.875 0.1

4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

34.450.000 34.405.000 99.87 45.000 0.13

Tabel 27. Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak

Kepaniteraan Disetor melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong TA. 2016

NO BULAN MAP

423411 MAP

423412 MAP

423413 MAP

423415 MAP

423419 TOTAL

1 JANUARI 870000

261000 1830000 3074000 6036700

2 FEBRUARI 370000

111000 1520000 28176200 30177200

3 MARET 600000

180000 1730000 19584145 22094145

4 APRIL 820000

246000 2900000 18040827 22006827

5 MEI 480000

144000 1690000 18456222 20770222

6 JUNI 710000

213000 2010000 18255274 21188274

7 JULI 400000

120000 1640000 1455300 3615300

8 AGUSTUS 1190000 1040000

357000 3340000 36012489 41939489

9 SEPTEMBER 690000

207000 2280000 2136000 5313000

10 OKTOBER 560000

168000 1730000 59967877 62425877

11 NOVEMBER 330000

99000 1550000 568400 2547400

12 DESEMBER 1170000

351000 4110000 64286082 69917082

Total

Total :

Keterangan : MAP 423411 : Pendapatan Legalisasi Tandatangan MAP 423412 : Pendapatan surat pengesahan surat di bawah tangan MAP 423413 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan MAP 423415 : Pendapatan Ongkos Perkara MAP 423419 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya


Sisa uang persediaan per 29 Desember yang terdapat dalam Kas Bendahara

Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp.0,- dan untuk Dipa 03 Rp.

0,- dan telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 29-12-2016 dengan Nomor NTPN :

1620A331SPABHBUI Sebesar Rp.29.485.379,- untuk DIPA (01) dan Nomor NTPN :

8FA1133321DALBUI Sebesar Rp.17.155.000,- untuk DIPA (03) sehingga Kas di

bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2016 sebesar Nol “0” Rupiah.

Dalam Tahun Anggaran 2016, untuk Anggaran DIPA 01 telah terjadi 5 kali Revisi

DIPA, dan untuk Anggaran DIPA 03 telah terjadi 4 kali Revisi DIPA.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Sumber Daya Manusia IT

Saat ini Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dijabat oleh

Linda Cahyati yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2015, dibantu oleh 1 (satu) orang

Pegawai Negeri Sipil, dan 2 (dua) orang Honorer.

2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Cibinong

untuk melakukan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

a. Jaringan

1) Modem ADSL : ADSL 2+ Router

2) Jumlah HUB/SWITCH : 8 Buah

3) Jumlah Wireless Router : 10 Buah

b. Server Aplikasi CTS/SIPP

1) Type Model : HP Proliant ML330 G6

2) Processor : Intel(R) Xeon (R) 2.00GHz

3) Memory : 2 Gb

4) Harddisk : 250 Gb

5) Sistem Operasi : Windows Server 2008

c. Server Aplikasi CTS/SIPP

1) Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 M1

2) Processor : Intel Xeon 3.06 GHz

3) Memory : 2x4 Gb

4) Harddisk : 2x300 Gb

5) Sistem Operasi : Linux Centos


d. Webhosting

1) Nama Webhosting : Q-Word

2) Bandwith : Unlimited

3) Disk Space : Unlimited

3. Tentang Website www.pn-cibinong.go.id

a. Tampilan (Design) Website

Terdapat perubahan tampilan (design) dari website Pengadilan Negeri

Cibinong dari yang dahulu berbentuk kaku dan terkesan kurang menarik menjadi

bentuk yang interaktif dan variatif yang dapat dilihat dari penggunaan animasi pada

header(Bagian Judul Website). Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat dari

masyarakat untuk melihat dan menyimak berita-berita dan konten yang terkandung

didalam website Pengadilan Negeri Cibinong dimana isi dari konten-konten tersebut

akan dibahas pada sub bahasan selanjutnya.

Bukan berarti kelebihan tersebut membuat website yang dimiliki oleh

Pengadilan Negeri Cibinong tidak memiliki kelemahan. Tampilan yang menarik dan

animasi yang berjalan pada website Pengadilan Negeri Cibinong tersebut memiliki

dampak negatif dimana masyarakat harus memiliki akses internet yang lebih cepat

dari sebelumnya. Selain itu, proses pengambilan data (loading) dari animasi tersebut

berjalan cukup berat ketika pertama kali diakses.

Gambar 15. Tampilan Website PN Cibinong

http://www.pn-cibinong.go.id/


b. Fitur Website

Selain terdapat perubahan pada segi tampilan (design), website Pengadilan

Negeri Cibinong juga mengalami perubahan dalam segi fitur-fitur yang disajikan,

mendukung fitur aksesibilitas bagi pengguna difabel dimana fitur-fitur yang tersedia

dalam website Pengadilan Negeri Cibinong untuk saat ini, yaitu :

1) Layanan Publik, fitur ini meliputi Jam Kerja kantor Pengadilan Negeri Cibinong,

Jadwal Sidang, Prosedur Permohonan Informasi, Layanan Informasi Perkara

(Penelusuran Perkara, Direktori Putusan, Delegasi, Stastik Perkara, Pengaduan

Layanan Publik (Formulir Pengaduan dan Syarat Pengaduan) serta Laporan-

Laporan (Lakip, Sakip, Aset Inventaris, Laporan Tahunan, LHKSN).

2) Fitur Tentang Pengadilan, fitur ini menyediakan informasi seputar Pengadilan

Negeri Cibinong, Pengantar Ketua Pengadilan, Visi dan Misi, Tupoksi, Profile

Kantor Pengadilan, Tentang Pengelolaan Kantor Pengadilan Negeri Cibinong

serta Kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pada Kantor Pengadilan

Negeri Cibinong.

3) Fitur Layanan Hukum, meliputi Prosedur Pengajuan Perkara, Biaya Perkara,

Biaya Panggilan, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Kepaniteraan

(Pidana, Perdata, Hukum) serta Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang

Mampu yang meliputi prosedur, biaya, Peraturan dan Kebijakan serta

Pengawasan.

4) Fitur Berita, fitur ini menampilkan seputar berita mengenai kegiatan Kantor


5) Fitur Map Lokasi Kantor PN Cibinong, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat ketika mencari Lokasi Pengadilan Negeri Cibinong dalam Peta

Online yang disediakan oleh mesin pencarian Google Maps.


6) Fitur Support Online, Fitur ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara

langsung, saat itu juga (realtime) pada saat jam kerja, bagi masyarakat yang

mengalami kesulitan dalam mencari informasi.

7) Fitur Kotak Pengaduan, Fitur ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas

Pengaduan masyarakat yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Negeri

Cibinong.

8) Fitur Jajak Pendapat (Pooling), Fitur ini bertujuan untuk mendapatkan

masukan dari masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan di

Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan pelayanan yang diinginkan

masyarakat.

9) Fitur Statistik Perkara, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan Grafik statistik

perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong.

10) Fitur Statistik Pengunjung, Fitur ini bertujuan untuk mengetahui jumlah

masyarakat yang mengunjungi dan melihat website Pengadilan Negeri

Cibinong setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya.

11) Link Terkait & Link Media, Fitur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat

ketika ingin mencari informasi mengenai Peradilan di beberapa instansi dan

media terkait.

12) Gallery Foto, Fitur ini bertujuan untuk menampilkan beberapa dokumentasi

kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong.

13) Pencarian Cepat, Fitur ini bertujaun untuk memudahkan masyarakat dalam

melakukan pencarian informasi di dalam website Pengadilan Negeri Cibinong.

4. Direktori Putusan

Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah

Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan masyarakat dapat

melihatnya dengan mudah.

Seluruh pengadilan telah memiliki username masing-masing untuk dapat

menginputkan putusan kedalam Direktori Putusan.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2016 ini telah berhasil menginputkan

putusan kedalam direktori putusan sejumlah 812 naskah putusan.


Gambar 16. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP (Case Tracking System/CTS)

1) Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri

No. 1382/DJU/HM.02.3/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 jo Surat Ketua

Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/6566/KP.00.1/12/2016 tanggal 28

Desember 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan pembaharuan pada

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cibinong ke versi

SIPP 3.1.5 pada tanggal 31 Desember 2016.

2) Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong terus berjalan dan berkembang menuju

arah yang lebih baik, pada 31 Desember 2016 prosentase jumlah pendaftaran

perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yang dilakukan secara

manual dengan yang diinputkan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) mencapai 79.97%.

Gambar 17. Presentase Akhir Tahun 2016 SIPP Pengadilan Negeri Cibinong

Gambar 15. Persentase SIPP Pengadilan Negeri Cibinong


Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan

Negeri Cibinong tentunya juga masih memiliki beberapa kelemahan, dimana faktor-faktor

yang menghambat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1) Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama (Panitera

Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk menginputkan data

kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terutama pada bagian

penetapan, perpanjang penahanan, pengunduran jadwal sidang, tuntutan,

pembelaan, putusan, mediasi, dan tanggal minutasi

2) Terdapat beberapa komputer/laptop dari panitera pengganti yang belum mendukung

akses dari penginputan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

F. Kebijakan Internal Tahun 2016

Nomor Surat Keputusan Perihal

KPN: JONI, SH., MH.

W.11.U20/4624/XII/2015 Tentang Pemberlakuan Brifing Bulanan dan Rapat Khusus Th 2015

W.11.U20/2088/KP.00.3/I/2016 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Absensi pada Pengadilan Negeri Cibinong

W11.U20 /121/KU.01/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengisi dan Penanda Tangan Surat Permintaan Membayar, Bendahara Pengeluaran & Staff Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong An. Dimas, dkk

W11.U20/122/RS.00/I/2016 Tentang Penunjukan Pengelola/ Operator Aplikasi Umum (SIMAK BMN dan Persediaan), Aplikasi Keuangan (SAKPA, DIPA - RKAKL, SPM/ SPP/ AFS dan GPP Aplikasi Kepengurusan (SIMPEG Badilum SAPK BKN) Aplikasi Komdanas TA 2016 An. Riyanto, dkk.

W11.U20/123/ KP.00/I/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Barang Milik Negara TA 2016 An. Endri Novian, SE. dkk.

W11.U20/124/KP.02/I/2016 Tentang Penetapan Besaran Gaji Honorer yang Dibiayai DIPA TA 2016 An. Agus Triana, dkk.

W11.U20/125/KP.002/I/2016 Tentang Penyetaraan Tingkat Biaya Perjalan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Cibinong TA.2016

W11.U20/125A/KU.01/I/2016 Tentang SK KPN Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa TA 2016 An. Arif Fadilah

W11.U20/144/HK.02 /I/2016 Tentang Pengangkatan Mediator Hakim An. Joni, SH., MH., dkk.

W11.U20/19/PS.01/I/2016 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepengangkatan (BAPERJAKAT) An. Linda Cahyati, dkk


W11.U20/242/KP 04.5/I/2016 Tentang Peralihan Tugas Bagi Para Pelaksana / Staff An. M. Taufik, dkk

W11.U20/250/ KP.012/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pembelanjaan Barang / Jasa TA 2016 An. Choir

W11.U20/250/KP.012/I/2016 Tentang Penujukan Pelaksana Tugas (PLT) , Menjuk Sdr.Nusi, SH.MH Sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua Pengadilan

W11.U20/376/UP.002/I/2016 Tentang Penunjukan Petugas Pengaman Sidang

W11.U20/1075/PS 01/II/2016 Tentang Pembentukan Tim BAPERJAKAT pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

W11.U20/1084/PL.01/II/2016 Tentang Penunjukan dan Pengelola Tugas pada Kegiatan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Lanjutan Pengadilan Negeri Cibinong pada Tahun Anggaran 2016

W11.U20/791/PS 01/II/2016 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas

W11.U20/791/PS 01/II/2016 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

W11.U20/05/KPN.CBT/KP.05.8/ III/2016

Tentang Pembentukan Pokja Penilaian Role Model Pengembangan Budaya Kerja An. WKPN dkk

W11.U20/1461/PS.02/III/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan

W11.U20/06/KPN.CBS/HM.00/ IV/2016

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIM WAS MAT) Thn 2016 An. Ben Ronald P.Situmorang, SH.,MH.

W11.U20/133/14K.01/IV/2016 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) pada Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

W11.U20/1449/KP.00.2/IV/2016 Tentang Penetapan Besaran Gaji Honorer Pengadilan Negeri Cibinong yang Dibiayai Oleh DIPA TA 2016

W11.U20/1460/HM 02/IV/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi Th 2016

W11.U20/07/KPN.CM/KP.05.8/ V/2016

Tentang Pembentukan Panitia Acara Perpisahan Para Hakim, Pejabat Struktural - Fungsional Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2015 - 2016

W11.U20/08/KPN.CBE/03.00/ V/2016

Tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum ICPE (Indonesia Count Performance Excelent) pada Pengadilan Negeri Cibinong

W11.U20/08/KPN.CBE/03.00/ V/2016

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Cibinong

W11.U20/1631/KU.01/V/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengisi Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staff Pengelola Keuangan di Pengadilan Negeri Cibinong.

W11.U20/1740/KU.01/V/2016 Tentang Struktur Organisasi Keuangan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2016

W11.U20/2379/HK.00/VI/2016 Tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong

KPN: BARITA SINAGA, SH., MH.

W.11.U.20/2492/US.00/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik

W.11.U.20/2493/HK.00/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi


W.11.U.20/2522/HK.02/VII/2016 Tentang Penunjukan Petugas Khusus yang Menangani Pencatatan dan Pelaporan Mediasi An. Munati (2015) Ahadi (2016)

W.11.U.20/2600/HK.01/VII/2016 Tentang Petugas Pengisian Tanggal Memutasi Perkara Pidana ke Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Atas Nama Andriani

W.11.U.20/2604/PS.00/VII/2016 Tentang Pendelegasian Tugas & Wewenang KPN Cibinong Ke WKPN

W.11.U.20/2605/HK.00/VII/2016 Tentang Petugas Pelaksana Sinkronisasi Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Atas Nama : Grace

W.11.U.20/2613/PS.01/VII/2016 Tentang Hakim Pengawas (Revisi Terbaru)

W.11.U.20/2614/PS.01/VII/2016 Tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) (Revisi Baru)

W.11.U.20/2616/HK.02/VII/2016 Tentang Petugas Pengisian Tgl Minutasi Perkara Perdata Ke Database Sistem Informasi Penelusuran Database (SIPP) An. Rizal

W.11.U.20/2645/KS.50/VII/2016 Tentang Petugas Parkir

W.11.U.20/2646/KS.00/VII/2016 Tentang Apel Senin dan Jum'at

W.11.U.20/2720/KS.00/VII/2016 Tentang Petugas Penerima Tamu

W.11.U.20/2752/HK.02/VII/2016 Tentang Petugas Administrasi dan Penanggung Jawab Bukan Eksekusi

W.11.U.20/2755/KP.003/VII/2016 Tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim

W.11.U20/2017/KP.503/VII/2016 Tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Sipil Negara (Revisi Terbaru)

W.11.U20/2381/OT.01.3/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM RB) MA RI pada Pengadilan Negeri Cibinong

W.11.U20/2383/KP.05.8/VII/2016 Tentang Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

W.11.U20/2385/PS.01/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada PENGADILAN NEGERI Cibinong

W.11.U20/2387/HM.00/VII/2016 Tentang Penunjukan Juru Bicara

W.11.U20/2474/PS.00/VII/2016 Tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan

W.11.U20/2482/KP.05/VII/2016 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Badan Pembinaan OR (Bapor) dan Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan (K3)

W.11.U20/2490/PS.00/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

W.11.U20/2491/HK.00/VII/2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

W.11.U20/2494/HK.00/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelapor Tindak Pidana

W.11.U20/2495/PS.00/VII/2016 Tentang Pemberlakuan Brifing Bulanan & Rapat Khusus Tahun 2016

W.11.U20/2497/HK.00/VII/2016 Tentang Penunjukan Wakil Panitera Sebagai Pejabat yang Bertanggung Jawab Menunjuk Jurusita dan Juru Sita Pengganti Untuk Melaksanakan Panggilan dan Pemberitahuan pada Pengadilan


Negeri Cibinong

W.11.U20/2556/UP.02.1/VII/2016 Tentang Surat Perintah (IT Honor)

W.11.U20/2606/PS.00/VII/2016 Tentang Penunjukan Notulis Brifing Bulanan dan Rapat Khusus

W.11.U20/2615/OS.01.3/VII/2016 Tentang Tim Peneliti Reformasi (Revisi Baru)

W.11.U20/2637/HK.50/VII/2016 Tentang Susunan PP Persidangan

W.11.U20/2694/HK.00/VII/2016 Tentang Susunan PP (Revisi)

W.11.U20/2697/HK.00/VII/2016 Tentang Susunan Majelis Hakim (Revisi I)

W.11.U20/2713/OS.00/VII/2016 Tentang Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjamin Mutu

W.11.U20/2716/OS.01.3/VII/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional (SOP) Revisi

W.11.U20/2717/OT.01.3/VII/2016 Tentang Pemberlakuan Pokja SOP (Revisi)

W.11.U20/2718/HK.02/VII/2016 Tentang Petugas Pemegang Buku Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Biaya Kasasi pada Kepaniteraan Perdata An. Arief F

W.11.U20/2719/OT.01.2/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Peninjauan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

W.11.U20/2721/HK.01/VII/2016 Tentang Susunan Majelis Hakim Anak (Revisi I)

W.11.U20/2722/HK.02/VII/2016 Tentang Hakim Pengawas Penanganan Bantuan Panggilan Sidang Pemberitahuan (Delegasi) An. M. Ali

W.11.U20/2727/HK.02/VII/2016 Tentang Petugas Pemegang Buku Induk Penerimaan Uang Hak Kepaniteraan Perdata An. Harun Alatas Bastian ST

W.11.U20/2754/KP.003/VII/2016 Tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja ASN

W.11.U20/2995/HK.00/VII/2016 Tentang Penunjukan JS Sebagai Koordinator JSP Dalam Pelaksanaan Petugas dan Kejurusitaan

W.11.U20/2996/HK.01/VII/2016 Tentang Penunjukan Petugas Pengiriman Surat Panggilan dan Pemberitahuan (Delegasi) Melalui Pos & Faximile An. Heri

W.11.U20/3016/HK.00/VII/2016 Tentang Kewajiban Bagi Hakim yang Mutasi Ke Pengadilan Negeri Cibinong yang Mutasi Untuk Membawa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggakan Perkara dan Minutasi Dari Pengadilan Negeri asal ke Pengadilan Negeri Cibinong

W11./2389/HK.00/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Implementasi Innovasi Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

W11.U20/2378/05.01.3/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Birokrasi

W11.U20/2380/US.OO/VII/2016 Tentang Pemberlakuan Banner, Papan Visual, Papan Pengumuman, dan Media Informasi Lainya yang Dipajang di Area Gedung Pengadilan

W11.U20/2384/KP.05.8/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analis Jabatan, Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pengadilan Negeri Cibinong

W11.U20/2386/HM.00/VII/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat/ Humas


W11.U20/2392/KP.05.8/VII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pemilihan Role Model Pengembangan Budaya Kerja di Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

W11.U20/2467/HK.00/VII/2016 Tentang Susunan PP Persidangan

W11.U20/2481/PS.01/VII/2016 Tentang SK Hakim Pengawas

W11.U20/4570/HK.02/XII/2015 Tentang Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Cibinong

W11.U20/4624/OT.01/XII/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyusunan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Cibinong

G. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi

tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di amanatkan dalam

cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan

kegiatan- kegiatan yang bersifat inovatif antara lain :

1. Sistem “One Door Service” Pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di “Front

Desk”. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari

keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak

yang terkait dengan persidangan, yaitu Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat,

Tergugat, maupun para saksi melapor ke Front Desk, yang selanjutnya oleh petugas

Front Desk perkara yang telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang.

Gambar 18. Pelayanan Meja Informasi

2. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Bogor khususnya dengan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor melaksanakan Sidang Keliling Terpadu dengan


program One Day Service dalam hal pelayanan pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi

Masyarakat tidak mampu (prodeo).

Gambar 19. Sidang Keliling Terpadu dengan program One Day Service pelayanan

pemenuhan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu (prodeo)

3. Melaksanakan Sistem “Nomor antrian sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran

lalu lintas guna memberi kemudahan bagi pelanggar dalam mengikuti persidangan serta

untuk menghapus praktek percaloan.

Gambar 20. Sistem “Nomor antrian sidang” persidangan perkara

pelanggaran lalu lintas


4. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Polres Bogor, dan Polisi

Militer Kodim 0621 Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong melaksanakan sidang Tilang

Ditempat

Gambar 21. Sidang Tilang Ditempat

5. Penerapan Replikasi Inovasi e-SKUM dan Audio to Recording (ATR)

Gambar 22. Penerapan Replikasi Inovasi e-SKUM dan

Audio to Recording (ATR)


6. Menerima Kunjungan Kerja dari beberapa Pengadilan Negeri lain dan Instansi lain dan

Pengawasan/Pembinaan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat :

Kunjugan Kerja Pengadilan Negeri Karawang ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Kunjungan Kerja Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan IX Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Subang ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Sumber ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Kunjungan Kerja Pengadilan Negeri Purwakarta ke Pengadilan Negeri Cibinong.

Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia.

Gambar 23. Kunjungan dari Beberapa Pengadilan Negeri / Instansi Lainnya

7. Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Cibinong, pada

tanggal 14 September2016 di Jogjakarta.


Gambar 24. Akreditasi Penjaminan Mutu Kantor Pengadilan Negeri Cibinong


BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Cibinong

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan

Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan

menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif

dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

Tabel 28. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016

SK KPN Nomor : W11.U20/2613/PS.01/VII/2016

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim

pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.

Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang

berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal

dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong

NO HAKIM PENGAWAS BIDANG N A M A J A B A T A N

1 2 3 4

1. Koordinator dan Penanggung

Jawab Seluruh Bidang TITO SUHUD, S.H., M.H. Wakil Ketua

2. Kepaniteraan Perdata ZAUFI AMRI, S.H. Hakim

3. Kepaniteraan Perdata (Pengawas

Mediasi) HERU WAHYUDI, S.H., M.H. Hakim

4. Kepaniteraan Pidana Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN, S.H., M.H. Hakim

5. Peradilan Pidana Anak TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. Hakim

6. Kepaniteraan Hukum YULIANA, S.H. Hakim

7. Kepaniteraan Hukum (Arsip) RIO DESTRADO, S.H. Hakim

8. Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana RADEN AYU RIZKIYATI, S.H. Hakim

9. Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. NUSI, S.H., M.H. Hakim

2. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. Hakim

10. Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H. Hakim


Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti

serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang

dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya

serta mencari solusi pemecahannya.

4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai

SOP.

5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi

Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para

Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap

bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.

6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta

pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. Evaluasi

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih

ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok

yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di

Pengadilan Negeri Cibinong,

2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap,

terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu

administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai

pramubhakti.

3. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk menampung

berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang arsip baru yang lebih

representatif.

4. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer untuk

Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungan dengan hal

tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan

publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi

unggulan yaitu:

Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu

pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja

Pengaduan.

Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu dalam

hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa

perbaikan akte kelahiran.

Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.

Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan dan

Penyidik telah terlaksana 100%.

3. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Cibinong telah:

menyelesaikan perkara sebagai berikut:

a. Perkara Pidana :

Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 92.619

perkara, yang terdiri dari 153 perkara sisa tahun 2016 dan 91.713 perkara baru

Tahun 2016.

Dari 92.619 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan

sebanyak 92.589 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana

Tahun 2016 mencapai 99,96%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran

lalulintas, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 835

Perkara dari 1.017 yang ditangani atau mencapai 82.10%. Belum dapatnya

semua perkara diputus, karena perkara tersebut diterima pada akhir bulan

November dan Desember 2016.

Untuk tunggakan minutasi, dari 92.589 Perkara Pidana yang telah diputus,

92.568 diantaranya telah berhasil minutasi (99,97%). Dari tabel 11 dapat

terlihat, terdapat 21 Perkara pidana yang sudah putus namun belum minutasi,

14 perkara diantaranya masih dalam tenggang waktu 14 hari penyelesaian


perkara. Adanya tunggakan minutasi ini dikarenakan tingginya beban kerja

serta banyaknya pegawai dan hakim yang mengambil cuti akhir tahun.

Sisa Perkara Pidana Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2016 sebanyak

183 Perkara.

b. Perkara Perdata :

Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2016 sebanyak 1.161

perkara yang diputus terdiri dari 164 perkara sisa tahun 2015 dan 997 perkara

baru Tahun 2016.

Dari 1.161 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan

sebanyak 924 Perkara (102 perkara dicabut + 924 perkara yang minutasi). Hal

ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2016 mencapai 79.58%.

Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 924 Perkara Perdata

yang telah diputus, 817 diantaranya telah berhasil minutasi (88.42%), yang

berarti terdapat 19 perkara yg belum minutasi.

Sisa Perkara Perdata Tahun 2016 yang masih berjalan ditahun 2017 sebanyak

245 Perkara.

4. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, namun demikian ruangan serta

rak yang tersedia sudah tidak memadai dan tidak dapat menampung seluruh berkas

yang ada. Ditahun 2016, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah

menerima 1.391 berkas baru (812 Berkas Pidana dan 291 Berkas Perdata Gugatan, 288

Berkas Perkara Permohonan) yang membuat ruang arsip Pengadilan Negeri Cibinong

semakin penuh.

5. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana

pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : www.pn-

cibinong.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan

dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong .

B. REKOMENDASI

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 14 Orang dengan rincian 2

Orang Pengelola IT, 4 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir

perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 6 Orang staff administrasi.

2. Perlu dibangun Ruang Arsip, Unit Pelayanan Persidangan Anak (Ruang Sidang, Ruang

Teleconference, Ruang Tunggu Ramah Anak), Ruang Pos Bantuan Hukum, Ruang

Mediasi, Polikinik dan Ruang Serbaguna yang dibangun di tanah kantor Pengadilan

Negeri Cibinong yang berasal dari Hibah Pemkab Bogor.

3. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM.



Form-05/SOP/06/2016

PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : W11-U20/ /OT.01.2/XI/2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 dan pentingnya penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan upaya optimal guna memenuhi harapan masyarakat dengan selalu berusaha secara terus menerus membuat terobosan-terobosan dalam upaya memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik tidak hanya bagi para pencari keadilan, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya serta demi terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. Bahwa Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016 adalah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan, sasaran-sasaran yang dicapai, dan pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2016) guna memberikan dan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat;

c. Bahwa dalam rangka memberikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan data, menulis dan menyusun narasi, data, dan grafik tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2016);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016;

e. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Form-05/SOP/06/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2016;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong

Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data yang diperlukan, mengoreksi laporan dari masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2016);

2. Melakukan harmonisasi naskah dan menyiapkan bahan paparan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan laporan tahunan;

3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun naskah-naskah dan bahan paparan yang telah diharmonisasikan ke dalam bentuk Buku Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2016;

KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan

ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : November 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-

Form-05/SOP/06/2016


SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

NOMOR : W11-U20/ /OT.01.1/XI/2016 TANGGAL : NOVEMBER 2016

T E N T A N G


NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN

DALAM TIM KET.

1 2 3 4 5

1. BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Ketua Pembina

2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001

Wakil Ketua Ketua

3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003

Panitera Koordinator Kepaniteraan

4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Sekretaris Koordinator Kesekretariatan

5. RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19661120 198703 2 003

Wakil Panitera Anggota

6. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003

Panitera Muda Perdata Anggota

7. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005

Panitera Muda Pidana Anggota

8. SRI BUDI UTAMI, S.H., M.H. NIP. 19650615 199403 2 003

Panitera Muda Hukum Anggota

9. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

10. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

Anggota

11. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001

Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

12. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

Anggota

13. ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. NIP. 19881022 201101 1 002

Staf Kepaniteraan Perdata Anggota

14. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001

Staf Kepaniteraan Hukum Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG BARITA SINAGA, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong – Kab. Bogor, 16915,

Telp. (021) – 87905153 – 87905154,Fax. 87905153 – 87905808, Website: www.pn-cibinong.go.id email : [email protected]

Cibinong, 05 Januari 2017

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Cibinong Di –

CIBINONG

Sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2016, maka dianggap perlu untuk

mengadakan rapat koordinasi pimpinan dengan Pejabat Struktural. Adapun rapat tersebut akan

diadakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Januari 2017

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat / Perpustakaan.

Agenda : Penyusunan Data untuk Laporan Tahunan 2016.

Demikian disampaikan, agar diketahui dan diperhatikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan

terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Barita Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J l . T e g a r B e r i m a n , N o . 5 C i b i n o n g – B o g o r 1 6 9 1 5

: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808

Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. W11.U20/01/SOP/01/2016

Tgl. Pembuatan 1 JUNI 2016

Tgl. Revisi -

Tgl Efektif 9 JUNI 2016

Disahkan Oleh KPN CBI

S.O.P PERKARA PIDANA BIASA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

1. S1-Hukum 2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Buku Register

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Kontrol/Bantu 2. Buku Ekspedisi


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/02/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERKARA PIDANA ANAK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan


1 S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register




: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/03/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :

1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun

2010.

1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Register



KPN/WK

PNHakim

Panitera/

WapanStaf

Panmud

PidanaPP Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1Penerimaan Berkas Dari

Penyidik

Berkas

Diterima

2

Meneliti Berkas,

mempersiapkan formulir

Penetapan Penunjukkan

Hakim dan Panitera

Pengganti

Penetapan

3 Penunjukan HakimBerkas

PerkaraPenetapan

4Penunjukan Panitera

Pengganti

Berkas

PerkaraPenetapan

5Pencatatan Register dan

SIPP

Berkas

Perkara dan

Surat

Penetapan

Nama Hakim

dan Panitera

tercatat

dalam

register

6Penyerahan Berkas Perkara

kepada Hakim

Berkas

Perkara, Surat

Penetapan

Hakim, Surat

Penunjukan

PP

Perkara siap

disidangkan

7Proses Persidangan dan

Putusan

Berita acara,

blangko

putusan/putu

san

Berita acara,

putusan

8Minutasi, pengisian register

dan SIPP

Register, ATK

dan buku

ekspedisi

Perkara

Terselesaikan

1 Hari

Berkas

Perkara

No Aktifitas

Dalam Jumlah

Lebih Dari 1

(Satu) Berkas

Perkara

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

1 Hari


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/04/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERKARA PIDANA PRAPERADILAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

6. Undang-Undang No.13 tahun 2009 7. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 8. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 9. Undang-Undang No8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun

2010.





KPN/

WKPNHakim

Panitera

/WapanStaf

Panmud

PidanaPP Jurusita Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima Permohonan Pra

Peradilan dan meneliti

kelengkapan berkas

Berkas

Permohonan

Nomor

Pendaftaran

Perkara

2

Mencatat Permohonan Pra

Peradilan Ke Dalam Register

dan SIPP

Register dan

ATK

Nomor

Perkara

tercatat

dalam

register dan

SIPP

3

Menyerahkan Berkas

Perkara untuk Penunjukan

Hakim

Berkas,

Blangko

Penunjukan

Hakim dan

Penetapan

Penunjukan

Hakim


Pengganti

Blangko

Penunjukan

PP

Surat

Penunjukan

PP

5

Mencatat dalam Register

dan SIPP nama Hakim dan

nama Panitera

Regisiter dan

ATK

Nama Hakim

dan Panitera

tercatat

dalam

Register

6Menerima Berkas dan

menetapkan hari sidang

Berkas,

Balngko

Penetapan

Hari Sidang

dan Ekspedisi

Penetapan

Hari sidang

7

Memerintahkan Juru Sita

untuk pemanggilan para

pihak, Mencatat tanggal hari

sidang pada SIPP dan

Mempersiapkan persidangan

Register dan

ATK

Hari sidang

tercatat

dalam

register dan

SIPP

8

Pemanggilan Para Pihak

Untuk Menghadap

Persidangan

Surat

Panggilan1 Hari

Surat

Panggilan

9

Persidangan dan

menandatangani berita

acara persidangan.

Pengetikan, Pembacaan dan

Penandatanganan Putusan

Berita acara,

ATK, Petikan

Putusan/Putu

san

7 Hari

Berita acara,

Petikan

Putusan/Putu

san

10 Minutasi

Berkas

Perkara dan

Buku

Ekspedisi

2 Hari

Putusan

Praperadilan

telah tersedia

No Aktifitas

1 Hari

1 Hari

Ket

Pelaksana Mutu Baku


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/05/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :


2010.

1. S1-Hukum

2. S1-Ekonomi

3. D3-Manajemen Informatika

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)




: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/06/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN :


2010.





S.O.P/05b/PID/2015.


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/07/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Keputusan KMA R.I No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 1998 KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun

2010





FORM- 009/S.O.P/06e/PID/2015KPN/WKPN Hakim

Panitera

/WapanStaf

Panmud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima Permohonan serta

Alasan Peninjauan Kembali dari

JPU atau Terpidana/Ahli Waris

Berkas

Permohonan

dan Alasan

Permohon

an

Terdaftar

2

Pemberian Nomor PK,

mempersiapkan akta PK,

pengisian register dan SIPP

Register dan

ATK

Nomor

Perkara

3Penandatangani Akta

Peninjauan Kembali

Draft Akta

PermohonanAkta

4 Penunjukan Majelis Hakim

Blangko

Penetapan

Hakim/Majelis

Hakim

Penetapan

5 Penunjukan Panitera Pengganti

Blangko

Penunjukan

PP

Surat

Penunjukan

6

Pencatatan Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti kedalam

register dan SIPP

Register dan

ATK

Nama

Hakim/Maje

lis Hakim

dan PP

Tercatat

dalam

Register

7 Penetapan Hari Sidang

Blangko

Penetapan

Hari Sidang

1 Jam Penetapan

8 Pemanggilan para pihakSurat

Panggilan1 Jam Relaas

9

Proses Persidangan,

pembuatan , penandatanganan

berita acara sidang dan

pembuatan serta

penandatanganan berita acara

pendapat, pengisian register

dan SIPP

Berkas,

Komputer,

Register dan

ATK

30 Hari

Berita

acara

Sidang,

Berita

acara

pendapat

10

Menyusun Kelengkapan Berkas

Perkara Pidana Bundel A dan

Bundel B

Berkas dan

ATK

Berkas

siap kirim

11

Penandatanganan Surat

Pengantar Pengiriman Berkas

PK

Draft Surat

Pengantar

Surat

Pengantar

, buku

ekspedisi

12Mengirimkan Berkas, pengisian

register dan SIPP

Berkas,

Register dan

ATK

Berkas

Terkirim,

resi

pengiriman

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

14 Hari

1 Hari

1 Hari


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/08/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P UPAYA HUKUM GRASI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :


2010.





KPN/WK

PNHakim

Panitera

/WapanStaf

Panmud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Menerima Permohonan

Grasi Dari Terpidana

Berkas

Permohonan

Nomor

Perkara

2

Mempersiapkan Draft Akta

dan Mencatat permohonan

Grasi kedalam register dan

SIPP

Register dan

ATK

Permohonan

telah tercatat

dalam

register

3 Menandatangani AktaDraft Akta

dan ATK

Akta

Permohonan

Grasi

4

Ketua Pengadilan Negeri

menerima Berkas untuk

dibuatkan pendapat apakah

memenuhi syarat atau tidak

Berkas 7 Hari Rekomendasi

5 Menyusun Berkas GrasiBerkas

Lengkap

Bundel

Berkas

6Penandatanganan Surat

Pengantar

Draft Surat

Pengantar

Surat

Pengantar

7

Pencatatan tanggal surat

pengantar dalam register

dan SIPP

Register dan

ATK

Tanggal

Surat

Pengantar

Tercatat

dalam

Register dan

SIPP

8 Pengiriman Berkas Surat

Pengantar

Berkas

Terkirim, resi

pengiriman

No Aktifitas

1 Hari

10 Hari

Ket

Pelaksana Mutu Baku


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/09/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENYITAAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

6. Undang-Undang No.13 tahun 2009 7. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 8. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 9. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN : 1. S.O.P Umum 2. S.O.P Kepaniteraan Hukum 3. S.O.P Persidangan PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun

2010





KPN/WK

PN

Panitera

/Wapan

Panmud

PidanaStaf Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

ijin/persetujuan

Penyitaan/penggeledahan dari

penyidik yang sudah didisposisi

Surat

Permohonan,

Lembar

Disposisi

Catatan

2

Mencatat pada Register

Penyitaan/penggeledahan,

membuat draft penetapan

Register dan

ATK

Nomor

Penetapan

3 Koreksi dan Paraf ATK 1 JamDraft telah

dikoreksi

4 Penandatanganan Penetapan Draft

Penetapan

Penetapan

ijin/perset

ujuan

5

Pemberian Nomor,

Mencatatkan kedalam Register

dan SIPP, mengirimkan

penetapan kepada pemohon

Register dan

ATK, Buku

Ekspedisi

Penetapan

Terkirim,

tanda

terima

No Aktifitas

1 Hari

1 Hari

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

FORM- 002/S.O.P/08a/PID/2015

KPN/WK

PN

Panitera

/Wapan

Panmud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

ijin/persetujuan

Penyitaan/penggeledahan dari

penyidik yang sudah didisposisi

Surat

Permohonan,

Lembar

Disposisi

Catatan

2


Penyitaan/penggeledahan,

membuat draft penetapan

Register dan

ATK

Nomor

Penetapan


dikoreksi


Penetapan

Penetapan

ijin/perset

ujuan

5

Pemberian Nomor,



penetapan kepada pemohon

Register dan

ATK, Buku

Ekspedisi

Penetapan

Terkirim,

tanda

terima

No Aktifitas

1 Hari

1 Hari

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

ENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J l . T e g a r B e r i m a n , N o . 5 C i b i n o n g – B o g o r 1 6 9 1 5

: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/10/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERSETUJUAN / IZIN PENGGELEDAHAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010






: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/11/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERPANJANGAN PENAHANAN DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No.13 tahun 2009 2. Undang-Undang No.48 tahun 2009 Peradilan Umum 3. Undang-Undang No.49 tahun 2009 Peradilan Umum 4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KETERKAITAN :


2010.





FORM- 002/S.O.P/010/PID/2015

KPN/WKPNPanitera

/Wapan

Panmud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

perpanjangan penahanan

Penyidik / PU yang sudah

didisposisi

Surat

Permohonan,

Lembar

Disposisi

Catatan

2


penahanan dan membuat draft

penetapan perpanjangan

Register dan

ATK

Nomor

Penetapan


dikoreksi


Penetapan

Penetapan

ijin/perset

ujuan

5

Pemberian Nomor,



penetapan kepada Penyidik/PU

Register dan

ATK, Buku

Ekspedisi

Penetapan

Terkirim,

tanda

terima

No Aktifitas

1 Hari

1 Hari

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/12/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010.





KPN /

WKPN

Panitera/

Wapan

Panmud


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

Penetapan Diversi dari

Penyidik/Penuntun Umum

dan Memeriksa

kelengkapan permohonan

dan persyaratan

Permohonan

penetapan

diversi

1 Hari

Berkas

Permohonan

Diterima

2

Mencatat Permohonan

Penetapan Diversi kedalam

Register & SIPP, membuat

draft penetapan diversi.

Register &

ATK

Permohonan

tercatat dalam

register

3

Memeriksa draft Penetepan

Diversi untuk ditandatangani

KPN

4Menandatangani Penetapan

Diversi

5Mencatat Penetapan Diversi

kedalam Register & SIPP

Register &

ATK

6

Mengirim Penetapan Diversi

kepada

Penyidik/JPU/BAPAS,

PEKSOS, Orang Tua.

Surat

Pengantar,

Buku

Ekspedisi

1 Hari

Penetapan

Diterima

Penyidik/JPU/B

APAS, PEKSOS,

Orang Tua,

Tanda Terima

Penetapan

Ditandatangani

No Aktivitas Ket

Pelaksana Mutu Baku

Draft

penetapan &

ATK

1 Hari

1 Hari


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/13/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERSIDANGAN PIDANA SINGKAT DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010.





KPN Hakim Panitera

Panmud

PidanaPP STAF Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan Berkas Perkara

2

Memberi nomor perkara dan

pencatatan ke dalam Buku

Register Induk dan CTS dan

melampirkan blanko

penunjukkan hakim dan PP

ke dalam berkas


Berkas

Perkara,

Blangko

Penunjukan

Hakim

Penetapan

Hakim/Majelis

Hakim


Pengganti

Berkas

Perkara,

Blangko

Penunjukan

Panitera

Pengganti

Penetapan

Panitera

Pengganti

5

Mencatat nama Hakim dan

Pannitera Pengganti kedalam

register induk dan SIPP

Nama Hakim

dan Panitera

Pengganti

tercatat

dalam

register &

SIPP

6

Penyerahan Berkas kepada

Hakim/Majelis Hakim untuk

penetapan Hari Sidang

Penetapan

hari sidang

7Penyerahan berkas perkara

kepada Panitera Pengganti

Berkas

Perkara dan

Penetapan

hari sidang

Perkara siap

disidangkan

8Pengiriman Penetapan Hari

Sidang kepada JPU

fotokopi

Penetapan

hari sidang,

buku ekspedisi

1 Hari Ekspedisi

9

Proses Persidangan

(Pembuatan dan

Penandatanganan Berita

Acara, Laporan Penundaan

sidang, Perpanjangan

Penahanan, Pengetikan

Putusan, pembacaan

putusan)

Berkas,

Penetapan,

ATK, laporan,

perpanjangan

penahanan,

putusan

max 5 Bln

sesuai

SEMA No.

2 Th.

2014

Berita Acara,

Laporan,

Perpanjangan

Penahanan,

Putusan,

Petikan

Putusan

10

Penyampaian

putusan/petikan putusan

kepada JPU/terdakwa

Putusan/Petikan

Putusan2 hari

Putusan/petik

an putusan

telah

disampaikan

kepada pihak

11 MinutasiBuku

Ekspedisi7 Hari

putusan

pengadilan

tingkat

pertama

telah tersedia

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

Berkas

Perkara1 Hari

Perkara

tercatat

dalam

register &

SIPP

Berkas Perkara

Register dan

ATK

1 Hari

1 Hari


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/14/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PERSIDANGAN PIDANA BIASA DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010.





KPN Hakim PaniteraPanmud

PidanaPP STAF Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penerimaan Berkas Perkara

2

Memberi nomor perkara dan

pencatatan ke dalam Buku

Register Induk dan CTS dan

melampirkan blanko

penunjukkan hakim dan PP

ke dalam berkas


Berkas

Perkara,

Blangko

Penunjukan

Hakim

Penetapan

Hakim/Majelis

Hakim


Pengganti

Berkas

Perkara,

Blangko

Penunjukan

Panitera

Pengganti

Penetapan

Panitera

Pengganti

5

Mencatat nama Hakim dan

Pannitera Pengganti kedalam

register induk dan SIPP

Nama Hakim

dan Panitera

Pengganti

tercatat

dalam

register &

SIPP

6

Penyerahan Berkas kepada

Hakim/Majelis Hakim untuk

penetapan Hari Sidang

Penetapan

hari sidang

7Penyerahan berkas perkara

kepada Panitera Pengganti

Berkas

Perkara dan

Penetapan

hari sidang

Perkara siap

disidangkan

8Pengiriman Penetapan Hari

Sidang kepada JPU

fotokopi

Penetapan

hari sidang,

buku ekspedisi

1 Hari Ekspedisi

9

Proses Persidangan

(Pembuatan dan

Penandatanganan Berita

Acara, Laporan Penundaan

sidang, Perpanjangan

Penahanan, Pengetikan

Putusan, pembacaan

putusan)

Berkas,

Penetapan,

ATK, laporan,

perpanjangan

penahanan,

putusan

max 5 Bln

sesuai

SEMA No.

2 Th.

2014

Berita Acara,

Laporan,

Perpanjangan

Penahanan,

Putusan,

Petikan

Putusan

10

Penyampaian

putusan/petikan putusan

kepada JPU/terdakwa

Putusan/Petikan

Putusan2 hari

Putusan/petik

an putusan

telah

disampaikan

kepada pihak

11 MinutasiBuku

Ekspedisi7 Hari

putusan

pengadilan

tingkat

pertama

telah tersedia

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

Berkas

Perkara1 Hari

Perkara

tercatat

dalam

register &

SIPP

Berkas Perkara

Register dan

ATK

1 Hari

1 Hari


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/15/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010.





StaffPanitera Muda

PidanaPersyaratan /

PerlengkapanWaktu Output

1Menerima surat dan disposisi pimpinan dari bagian urusan umum

2 Menyerahkan surat dan disposisi surat masuk

3 Mempelajari disposisi surat masuk

4Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas

surat/menanggapi/meneruskan

5 Melaksanakan disposisi atasan langsung

6 Memeriksa hasil pelaksanaan disposisi atasan langsung

7Mengagendakan surat masuk dalam buku agenda surat masuk pemberitahuan Pidana

8 Mengarsipkan surat masuk

Mutu Baku

NO AKTIVITAS

P E L A K S A N A


: ( 021 ) 87905153–87905154 FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/01/SOP/16/2016


Tgl. Revisi -



S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :


2010





Panmud Pidana Staf

Panitera

Sekretaris

/Wapan

Ketua / Wakil

Ketua PNKelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1Menerima draf Surat

Keluarsesuai disposisi atasan

Komputer dan

ATK

2Mengetik draf Keluar yang

telah selesai dikonsep

Komputer dan

ATKPenetapan Per Perkara

3 Koreksi draf Surat Keluar Penetapan Ekspedisi

4 Menandatangani Surat Keluar

5 Memberi Nomor Surat Keluar

6 Mengirimkan Surat Keluar

3 Hari

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

Form-05/SOP/06/2016


SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

NOMOR : W11-U20/ /OT.01.1/XI/2016 TANGGAL : NOVEMBER 2016

T E N T A N G


NO NAMA DAN NIP JABATAN KEDINASAN JABATAN

DALAM TIM KET.

1 2 3 4 5

1. BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001

Ketua Pembina

2. TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP. 19640721 199212 1 001

Wakil Ketua Ketua

3. Drs. JUNAEDI, S.H., M.H. NIP. 19611111 198203 1 003

Panitera Koordinator Kepaniteraan

4. ENDRI NOVIAN, S.E. NIP. 19751109 200312 1 001

Sekretaris Koordinator Kesekretariatan

5. RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19661120 198703 2 003

Wakil Panitera Anggota

6. ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. NIP. 19730803 200212 1 003

Panitera Muda Perdata Anggota

7. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. NIP. 19680914 199403 2 005

Panitera Muda Pidana Anggota

8. SRI BUDI UTAMI, S.H., M.H. NIP. 19650615 199403 2 003

Panitera Muda Hukum Anggota

9. DAMERIA SILALAHI, S.H. NIP. 19600819 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota

10. LINDA CAHYATI NIP. 19680124 199003 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

Anggota

11. RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., M.Kom. NIP. 19760712 200912 2 001

Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota

12. MUHAMAD IRFAN NURDIN, S.Kom. NIP. 19800227 201101 1 005

Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana

Anggota

13. ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. NIP. 19881022 201101 1 002

Staf Kepaniteraan Perdata Anggota

14. HARUN ALATAS BHASTIAN, S.T. NIP. 19841006 200904 1 001

Staf Kepaniteraan Hukum Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG BARITA SINAGA, S.H., M.H.

NIP. 19581111 199212 1 001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG

J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g K a b . B o g o r 1 6 9 1 5 , : ( 021 ) 87905153 – 87905154

FAX : 87905153 - 87905808 , Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/01/2016

Revisike : 02

TanggalRevisi : 25 JULI 2016

TanggalEfektif : 26 JULI 2016

DisahkanOleh : KPN CBI

SOP PERDATA GUGATAN SEDERHANA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-UndangNomor48 Tahun 2009

3. Undang-UndangNomor49 Tahun 2009

4. Perma No.2 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan

sederhana

5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk KETERKAITAN:

1. S.O.P Pengelolaansurat sub bagianumum 2. S.O.P Pengeloaansuratmasukkepaniteraanperdata

PERINGATAN: JikaS.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. S1 - Hukum

2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. AdminitrasiTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 2. Register 3. BUKTI SKUM 4. Buku Ekspedisi

Petugas

Meja I KasirPetugas

meja II

Wakil

PaniteraPanitera

Ketua/

Wakil

Ketua

HakimPanitera

Pengganti

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1

Menerima gugatan dari Penggugat Gugatan dan surat kuasa

5 MenitGugatan diterima Kepaniteraan

Perdata

2

Meneliti kelengkapan berkas gugatan Gugatan dan Daftar

Periksa 10

MenitGugatan telah lengkap

3

Menaksir jumlah panjar biaya perkara gugatan yang

diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diperiksa di tingkat

keberatan dan menyerahkan Blanko Formulir Gugatan ke

Kasir

Gugatan dan ATK

30

menit

Catatan jumlah panjar biaya

perkara gugatan

4

Menerima Blanko Formulir Gugatan dari Penggugat

beserta Catatan Perkiraan Jumlah Panjar BiayaPerkara

Formulir Gugatan,

Catatan Perkiraan

Jumlah Panjar Biaya

Perkara

5 menitSlip Setoran Bank diterima

Penggugat

5

Memberikan Slip SetoranPanjar Biaya PerkaraGugatan

yang harus dibayar pada Bank

Lembaran Perkiraan

Panjar Biaya

PerkaraGugatan Slip

Setoran Bank

5 menitSlip Setoran Bank diterima

Penggugat

6

Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Lembar SKUM

3 menitLembar asli SKUM diterima

Penggugat

7

Menerima Bukti setoran Bank dari Penggugat dan

melampirkannya ke dalam berkas perkara

Bukti setoran bank

3 menit

Bukti Setoran Bank diterima

Petugas Meja 1 dan dilampirkan

dalam Berkas perkara

8

Menyerahkan kembali berkas berpekara ke Petugas Meja

I

Berkas perkara,

3 menitBerkas perkara diterima Petugas

Meja I

NO AKTIVITAS

P E L A K S A N A Mutu Baku




No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/01/2016

Revisike : 02





9

Menyerahkan lembar SKUM asli kepada Penggugat,

lembar kedua ke dalam berkas perkara dan lembar ketiga

sebagai arsip kasir

SKUM

5 menitLembar asli SKUM diterima

Penggugat

10

Mencatat panjar biaya perkara kedalam buku jurnal biaya

perkara gugatan dan memasukannya ke dalam aplikasi

SIPP

Buku Jurnal Biaya

Perkara Gugatan dan

Aplikasi SIPP 5 Menit

Panjar biaya perkara gugatan

tercatat ke dalam buku jurnal dan

aplikasi SIPP

11

Mnyerahkan Berkas perkara Gugatan ke petugas Meja II Berkas Perkara

5 Menit

Berkas Perkara diterima Petugas

Meja II dan sudah ada nomor

perkara

12

Mencatat perkara gugatan dalam buku Register perkara

Gugatan dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan Buku

Register Perkara

Gugatan20

Menit

Perkara tercatat ke dalam buku

Register perkara gugatan dan

tercatat dalam aplikasi SIPP

13

Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko Penetapan

Penunjuk Hakim Tunggal, Blanko Penunjukan Panitera

Pengganti, Blanko Penetapan Hari Sidang dan Blanko

penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Berkas Perkara, Blanko

Penetapan Penunjukan

Hakim tunggal, Blanko

Penunjukkan Panitera

Pengganti, Blanko

Penunjukkan Jurusita

Pengganti dan Blanko

Penetapan Hari sidang

10

Menit

Berkas Perkara siap diajukan

kepada Ketua Pengadila

14

Mencatat perkara tersebut dalam buku Ekspedisi Perkara Buku Ekspedisi Perkara

3 MenitPerkara tercatat ke dalam Buku

Ekspedisi Perkara

15

Menyerahkan Berkas Perkara gugatan kepada

Panitera/Wakil Panitera

Berkas Perkara

5 MenitBerkas Perkara telah diteliti oleh

Panitera/wakil Panitera

16

Meneliti kelengkapan berkas perkara Berkas Perkara

5 Menitditerimanya kontra memori

banding oleh pembanding

17

Meneruskan berkas perkara kepada petugas Meja II Berkas Perkara Gugatan

5 MenitBerkas Perkara diterima dan

Petugas Meja II

18

Meneliti Berkas Perkara Gugatan dan memberikan paraf

pada Blanko Penetapan Hakim Tunggal

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan

Penunjukkan Hakim

Tunggal

10

Menit

Berkas Perkara telah diteliti oleh

Panitera/wakil Panitera

19

Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan Kepada Ketua

Pengadilan

Berkas Perkara Gugatan

5 MenitBerkas Perkara diterima Ketua

Pengadilan




No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/01/2016

Revisike : 02





20

Menunjuk Hakim Tunggal serta menandatangani Blanko

Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan

memasukkannya ke dalam SIPP

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan

Penunjukan Hakim

Tunggal

5 MenitHakim Tunggal ditetapkan dan

tercatat di aplikasi SIPP

21

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera/Wakil

Panitera

Berkas Perkara

5 MenitBerkas Perkara Diterima


22

Menunjuk Panitera Pengganti dan menandatangani

Blanko Penunjukan Panitera Pengganti dan

memasukkannya ke dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan

Blanko Penunjukan

Panitera Pengganti 5 MenitPanitera Pengganti ditetapkan

dan tercatat dalam Aplikasi SIPP

23

Meneruskan berkas perkara kepada Hakim Tunggal Berkas Perkara

5 MenitBerkas Perkara diterima Hakim

Tunggal

24

Pemeriksaan pendahuluan,

apabila tidak memenuhi persyaratan gugatan maka

dikeluarkan penetapan dismissal atau jika memenuhi

persyaratan gugatan maka dikeluarakan Penetapan Hari

Sidang dan memasukkan ke dalam Apilkasi SIPP

Berkas Perkara, Formulir

Penetapan dissmisal dan

Penetapan Hari sidang

pertama 15

menit

Penetapan dismissal, penetapan

hari sidang pertama dan tercatat

dalam Aplikasi SIPP

25

Menerima Berkas Perkara dari Hakim Tunggal berkas perkara, ATK

5 menitBerkas Perkara diterima Panitera

Pengganti

26

Memberitahukan hari sidang ke Petugas Meja I dan

Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti

Turunan Surat Gugatan,

Daftar Urutan

Penunjukan

Jurusita/Jurusita

Pengganti

5 menit

Turunan Surat Gugatan diterima

Petugas Meja I dan

Jurusita/Jurusita Pengganti

ditetapakan

27

Menunjuk Jurusita/ Jurusita Pengganti dan menyerahkan

turunan surat gugatan sesuai jumlah pihak yang dipanggil

Turunan surat Gugatan,

Daftar Urut Penunjukan

Jurusita/ Jurusita

Pengganti

15

menit


ditetapakan

28

Melaksanakan Pemanggilan dan menyerahkan turunan

surat gugatan kepada Tergugat

Surat Tugas, Turunan

Surat Gugatan, Relaas

Panggilan 2 hariRelaas Panggilan diterima

Tergugat

29

Menyerahkan Relaas Panggilan ke Petugas Meja II Relaas Panggilan

5 menitRelaas Panggilan diterima

Petugas Meja II

30

Menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera

Pengganti

Relaas Penggilan

5 menitRelaas Panggilan diterima

Panitera Pengganti

31

Melaksanakan proses persidangan (terhitung mulai

sidang pertama sampai dengan pembacaan putusan)

Berkas PerkaraMaksim

al

25 hariProses Persidangan dilaksanakan




No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/01/2016

Revisike : 02





32

Membuat Berita Acara Sidang dan memasukkannya ke

dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

1 hari

Berita Acara SIdang, Jadwal dan

Agenda sidang terekam dalam

aplikasi SIPP

33

Meneliti dan menandatangani Berita Berita Acara Sidang

30

Menit

Berita Acara Sidang telah diteliti

dan ditandatangani oleh Hakim

Tunggal dan Panitera Pengganti

34

Menandatangani Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang

5 menit

Berita Acara Sidang telah diteliti

dan ditandatangani oleh Panitera

Pengganti

35

Meminta rincian biaya perkara ke kasir Rincian Biaya Perkara

danBuku Jurnal5 menit

Diketahuinya seluruh biaya

perkara

36

Membuat dan membacakan Putusan pada sidang terakhir Berkas Perkara, Berita

Acara Sidang, Perangkat

Komputer dan Ruang

Sidang

3 hari Putusan telah dibacakan

37

Memasukkan data Putusan ke aplikasi SIPP dan

melaporkan kepada kasir telah putus

Putusan dan Materai

15

menit

Data Putusan terekam dalam

Aplikasi SIPP dan laporan

diterima oleh kasir

38

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

memberitahukan Putusan kepada Pihak yang tidak hadir

di persidangan

Blanko Pemberitahuan

Putusan5 menit Surat Pemberitahuan Putusan

39

Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada Pihak

yang tidak hadir di persidangan

Surat Pemberitahuan

Putusan2 hari

Relaas Pemberitahuan diterima

pihak yang tidak hadir di

persidangan

40

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Panitera

Pengganti

Relaas Pemberitahuan

Putusan5 menit

Relaas Pemberitahuan Putusan

diterima Petugas Meja II

41

Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke Meja II

dan dicatatkan di Buku RegisterGugatan dan Aplikasi SIPP


5 menitRelaas Pemberitahuan Putusan

diterima Panitera Pengganti

42

Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke dalam

Berkas Perkara


Putusan5 menit


dimasukkan ke dalam Berkas

Perkara

43

Minutasi Perkara dan memasukkan tanggal minutasi ke

dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara

2 hari

Berkas Perkara telah diminutasi

dan tanggal minutasi terekam

dalam Aplikasi SIPP

44

Menerima Berkas Perkara yang telah diminutasi Berkas Perkara yang

telah diminutasi10

menit

Berkas Perkara telah diminutasi

diterima oleh Petugas Meja I

45

Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan Berkas Perkara dan Buku

Register Perkara

Gugatan 20

menit

Berkas Perkara yang telah

diminutasi tercatat dalam Buku

Register Perkara Gugatan

46

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan

hukum tetap tersebut kepada Bagian Hukum untuk

diarsipkan

Berkas Perkara

10

menit

Berkas Perkara diterima Bagian

Hukum untuk diarsipakan

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g

K a b . B o g o r 1 6 9 1 5 , : ( 021 ) 87905153 – 87905154 FAX : 87905153 - 87905808 , Website : www.pn_cibinong.go.id Email :

[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/02/2016

Revisike : 02




SOP PERDATA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

DASAR HUKUM:

1. Undang-UndangNomor3Tahun 2009 2. Undang-UndangNomor48 Tahun 2009 3. Undang-UndangNomor49 Tahun 2009 4. Perma No.2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara

gugatan sederhana 5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk KETERKAITAN:

1. S.O.P PengelolaanSuratSub BagianUmum

PERINGATAN:

Jika S.O.P initidakdilaksanakanmakaakandikenakansanksisesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1-Hukum 2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumenpenyelesaianperkara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi

Petugas

Meja IPetugas

meja II

Panitera/

Wakil

Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

KasirMajelis

Hakim

Panitera

Pengganti

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1

Menerima Formulir Memori Keberatan yang sudah

diisi Pemohon, disertai alasan-alasan keberatan,

sejumlah 5 rangkap

Formulir Memori

Keberatan sebanyak 5

rangkap

5

Menit

Memori Keberatan diterima oleh

Kepaniteraan

2Meneliti kelengkapan berkas permohonan

keberatan.

Berkas Permohonan

Keberatan

15

menit

Berkas Permohonan keberatan

sudah diteliti

3 Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja II Berkas Perkara3

menit

Berkas Perkara diterima oleh

Meja II

4 Membuat Akta Penyataan KeberatanAkta Pernyataan

Keberatan

10

menit

Akta Pernyataan Keberatan

diterbitkan

5 Menandatangani Akta Pernyataan KeberatanAkta Pernyataan

Keberatan

5

menit


ditandatangani Panitera

6Menyerahkan satu lembar Akta Pernyataan

Keberatan kepada Pemohon

Akta Pernyataan

Keberatan5

menit


diterima Pemohon

7

Mencatat permohonan keberatan ke dalam Buku

Register Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi

aplikasi SIPP

Akta Pernyataan

Keberatan dan Buku

Register Perkara

Gugatan Sederhana

10

menit

Permohonan keberatan

tercatat dalam Buku


Sedehana dan terisi dalam

aplikasi SIPP

Jurusita Pengganti

NO AKTIVITAS




[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/02/2016

Revisike : 02





8Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk

memberitahukan permohonan keberatan

Surat Pemberitahuan

Keberatan

10

menit

Jurusita Pengganti

melaksanakan pemberitahuan

keberatan

9 Membuat Surat Pemberitahuan Keberatan

Surat Pemberitahuan

Keberatan dan

Memori Keberatan

15

menitSurat Pemberitahuan Keberatan

10Melaksanakan pemberitahuan keberatan dan

menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon


dan Memori

Keberatan

2 hari

Surat Pemberitahuan dan

Memori Keberatan

diterima Termohon keberatan

11 Menyerahkan Relaas Pemberitahuan ke Meja II Relaas Pemberitahuan10

Menit


diterima Meja II

12Melampirkan Relaas Pemberitahuan ke dalam

Berkas PerkaraRelaas Pemberitahuan

3

Menit


disatukan dalam berkas

perkara.

13

Mencatat tanggal pemberitahuan keberatan dan

penyerahan Memori Keberatan ke dalam Buku

Register Perkara Gugatan Sederhana, serta mengisi

aplikasi SIPP

Buku Register Perkara

Gugatan Sederhana

15

Menit

Tanggal pemberitahuan

keberatan dan penyerahan

Memori Keberatan dicatat dalam

Buku Register Perkara Gugatan

Sederahana dan terisi dalam

aplikasi SIPP

14Menerima Kontra Memori Keberatan dari

Termohon

Kontra Memori

Keberatan

5

Menit

Kontra Memori Keberatan

diterima Meja II

15

Mencatat tanggal penerimaan kontra memori

keberatan dalam Buku Register Gugatan Sederhana

dan mengisi dalam aplikasi SIPP


Gugatan Sederhana

5

Menit

Tanggal penerimaan

KontraMemori keberatan dari

Termohon tercatat dalam

Buku Register Perkara Gugatan

Sederhana dan terisi dalam

aplikasi SIPP

16

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada

Pemohon

Kontra Memori

Keberatan

5

Menit

Relaas Pemberitahuan Kontra

Memori Keberatan dibuat

17Membuat Relaas Pemberitahuan Kontra Memori

Keberatan

Kontra Memori

Keberatan

10

Menit


KontraMemori Keberatantelah

dibuat

18Melaksanakan pemberitahuan Kontra Memori

Keberatan


Kontra Memori

Keberatan2 hari

Pemohon

menerima Kontra Memori

Keberatan

19Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Kontra

Memori Keberatan kepada Meja II


Kontra Memori

Keberatan

5

Menit


KontraMemori Keberatan

diterima

Meja II



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/02/2016

Revisike : 02





20

Mencatat tanggal penyerahan Kontra Memori

Keberatan dalam Buku Register Perkara Gugatan

Sederhana dan mengisi aplikasi SIPP


Gugatan Sederhana

10

menit

Tanggal penyerahan

KontraMemori Keberatan

kepadaPemohon tercatat

dalamBuku Register Perkara

Gugatan Sederhana dan terisi

dalam aplikasi SIPP

21Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

menyampaikan Surat Pemberitahuan InzageData Para Pihak

5

Menit


memiliki data para pihak

22 Membuat Surat Pemberitahuan Inzage Data Para Pihak15

menitSurat Pemberitahuan Inzage

23Melaksanakan pemberitahuan inzage kepada para

pihak

Surat Pemberitahuan

Inzage 2 hari

Pemohon dan Termohon

keberatan

menerima Surat

Pemberitahuan Inzage

24

Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas

Pemberitahuan Inzage kepada Meja II


Inzage10

menit

Relaas Pemberitahuan Inzage

diterima Petugas Meja II

25

Mencatat tanggal penyerahan Relaas

Pemberitahuan Inzage ke dalam Buku Register

Perkara Gugatan Sederhana, dan mengisi aplikasi

SIPP


Gugatan Sederhana

15

menit

Tanggal penyerahan

RelaasPemberitahuan

Inzagetercatat kedalam Buku


sederhana dan terisi dalam

aplikasi SIPP

26

Menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu Blanko

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Blanko

Penunjukan Panitera Pengganti, Blanko Penunjukan

Jurusita Pengganti danBlanko Penetapan Hari

Sidang

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan

Penunjukan Majelis

Hakim, Blanko

Penunjukan Panitera

Pengganti,Blanko

15

menit

Berkas Perkara siap diajukan

kepada ketua pengadilan

27Mencatat perkara tersebut ke dalam Buku Ekspedisi

Perkara

Buku Ekspedisi

Perkara

3

menit

Perkara tercatat kedalam buku

ekspedisi perkara

28Menyerahkan Berkas Perkara kepada


Berkas Perkara 5

Menit

Berkas perkara diterima

panitera/wakil panitera

29

Meneliti kelengkapan Berkas Perkara dan

memberikan paraf pada Blanko Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan

Penunjukan Majelis

Hakim, Blanko

Penunjukan Panitera

Pengganti

10

menit

Berkas perkara telah diteliti dan

diparah panitera/wakil panitera

30MenyerahkanBerkas Perkara kepada Ketua

Pengadilan Berkas Perkara

5

Menit

Berkas perkara diterima ketua

pengadilan

31

Mempelajari Berkas Perkara, menunjuk majelis

hakim serta menandatangani Blanko Penetapan

Penunjukan Majelis Hakimdan mengisi aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan

Blanko Penetapan

Penunjukan Majels

Hukum

3 jam Majelis hakim ditetapkan



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/02/2016

Revisike : 02





32

Mengembalikan Berkas Perkara kepada

Panitera/Wakil Panitera untuk menunjuk Panitera

Pengganti dan menandatangani Blanko Penunjukan

Panitera Pengganti

Berkas perkara10

menitBerkas perkara diterima Panitera

33

Mencatat Berkas Perkara pada Buku Register

Perkara Gugatan Sederhana dan memasukan dalam

aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan


Gugatan Sederhana

15

menit

Berkas perakra terisi dalam buku

register perkara

34Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada

ketua majelis berkas perkara

15

menit

Ketua Majelis Hakim menerima

berkas yang sudah lengkap

35Menetapkan Hari Sidang dengan acara pembacaan

putusan, dan memasukan ke dalam aplikasi SIPPberkas perkara

10

menitHari sidang ditetapkan

36 Menerima Berkas Perkara dari hakim ketua majelis berkas perkara5

Menit

Berkas perkara diterima panitera

pengganti

37Meminta perincian biaya perkara kepada Kasir

sebelum Putusan diucapkan

Jurnal Keuangan

perkara gugatan

sederhanan

15

menit

Perincian biaya perkara gugatan

sederhana

38Membuat perincian biaya perkara keberatan dan

menyerahkan ke Panitera Pengganti

Jurnal Keuangan

perkara gugatan

sederhana

15

menit

Perincian biaya perkara gugatan

sederhana

39Membuat putusan dan membacakan putusan pada

hari sidang yang telah ditentukan.

Berkas Perkara, Berita

acara sidang dan

ruang sidang

7 Hari Putusan telah dibacakan

40

Menyalin putusan, memasukan data Putusan

kedalam aplikasi SIPP dan menyerahkan Putusan ke

Meja II

Putusan60

Menit

Putusan terekan dalam aplikasi

SIPP

41Mencatatkan tanggal dan amar putusan ke dalam

Buku Register Perkara Gugatan Sederhana

Putusan dan Buku

Register Perkara

Gugatan Sederhana

25

Menit

Tanggal dan amar putusan

tercatat dalam buku register

Perkara Gugatan Sederhana



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/02/2016

Revisike : 02





42Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

memberitahukan putusan kepada para pihak Putusan

5

menit


mendapatkan putusan

43Membuat Surat Pemberitahuan Putusan kepada

para pihak

Surat Pemberitahuan

danPutusan

15

menit

Surat pemberitahuan Putusan

sudah dibuat

44Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada

para pihak

Surat Pemberitahuan

dan Putusan2 hari


diterima para pihak

45Menyerahkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke

Panitera Pengganti


Putusan

5

Menit

Relaas pemberitahuan diterima

panitera pengganti

46Melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan ke

dalam Berkas Perkara


Putusan

5

Menit


telah dimasukkan kedalam

berkas perkara

47 Meminutasi perkara Berkas Perkara 2 hari Berkas perkara telah diminutasi

48Menerima Berkas Perkara yang telah dimunitasi

dan Putusan siap diserahkan kepada para pihak

Berkas Perkara

yangtelah diminutasi

15

menit

Berkas perkara yang telah

diminutasi diterima Meja II

49Mencatat dalam Buku Register Perkara Gugatan

Sederhana dan memasukkan dalam aplikasi SIPP

Berkas Perkara dan

BukuRegister Perkara

Gugatan Sederhana

30

Menit

Berkas Perkara yang telah

diminutasi tercatat dalam Buku


sederhana, dan aplikasi SIPP

50

Menyerahkan Berkas Perkara yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut kepada bagian

hukum untuk diarsipkan

Berkas Perkara30

Menit

Berkas perkara diterima Bagian

Hukum untuk diarsipkan



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/03/2016

Revisike : 02




SOP PERDATA PERMOHONAN

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan Kepaniteraan Perdata.

2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Agar berkas perkara dapat di adili oleh Majelis. DASAR HUKUM:

1. Undang-UndangNomor 49 Tahun2009 2. Undang-Undang No. 03 Tahun 2009 3. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 7. Perma No.3 Tahun 2012 8. Hukum Acara Perdata (HIR) 9. Buku II pedoman Teknis Administrasi Perdata Edisi 2007 PERINGATAN:

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.


1. S1–Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN:


1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi

KETERKAITAN:

1. S.O.P Pengelolaan Surat Bagian Umum



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/04/2016

Revisike : 02




SOP PERSIDANGAN PERMOHONAN

TUJUAN :



3. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 7. Hukum Acara Perdata (HIR) 8. Buku II pedoman teknis administrasi teknis perdata edisi 2007

PERINGATAN:



1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN:


1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN:

1. S.O.PPerkara Perdata Permohonan

KPN Hakim PaniteraPanmud

PerdataMeja II PP JS Kasir Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menerima Berkas dari

Kepaniteraan Perdata dan

Mencatat Dalam Agenda

Persidangan

Berkas Perkara

diterimanya

berkas oleh

hakim


Hari Sidang

atk, komputer,

berkas perkara

penatapan

hari sidang

3 Pemanggilan Sidangatk, komputer,

penetapan hari

sidang

7 Harirelaas

panggilan

4

Proses Persidangan

Membacakan Permohonan,

Dilanjutkan Pembuktian (surat

dan Saksi)

berkas perkara,

atk, ruang

sidang

14 Haridisidangkanny

a perkara

5

Panitera Pengganti Meminta

Rincian Biaya Perkara Kepada

Kasir

buku jurnal, atkdiketahuinya biaya

perkara

6 Pembacaan Penetapanatk, berkas perkara,

komputerpenetapan

7

Pelaporan Tanggal dan Amar

Penetapan Kepada Panmud

Perdata

berita acara

persidangan

diketahuinya

tanggal dan

amar

penetapan

8

Petugas Register Mencatat

Perkembangan Persidangan Ke

Dalam Buku Register

Amar Penetapan

tercatanya

dalam

register

9

Hakim dan Panitera Pengganti

Menyelesaikan Minutasi dan

Pemberkasan Perkara Setelah

Penetapan

Berkas

Perkara,atk,

komputer

berita acara

dan

penetapan

10Menerima Berkas Perkara

Untuk DiminutasiBerkas Perkara Dokumen

No Aktifitas

14 Hari

1 Hari

1 Hari

Pelaksana Mutu Baku



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/05/2016

Revisike : 02

TanggalRevisi : 25 Juli 2016

TanggalEfektif : 26 Juli 2016


SOP PERKARA PERDATA GUGATAN

TUJUAN : 4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Pengguna Layanan

Kepaniteraan Perdata. 5. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem

manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

6. Agar berkas perkara dapat di adili oleh Majelis.

DASAR HUKUM: 10. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 11. Undang-Undang No.03 Tahun 2009 12. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 13. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 14. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 15. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 16. Hukum Acara Perdata (HIR) 17. Buku II Pedoman Teknis Administrasi perdata edisi 2007 18. SEMA No.2 Tahun 2014. 19. SEMA no 1 Tahun 2014. 20. PERMA No. 3 Tahun 2012

PERINGATAN:



3. S1–Hukum 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN:


5. Berita Acara 6. Register 7. Bukti SKUM 8. Buku Ekspedisi KETERKAITAN:

2. S.O.P Pengelolaan Surat Bagian Umum

Panmud

PerdataKasir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Menerima surat gugatan dan meneliti

kelengkapan persyaratan, Menaksir panjar

biaya perkara, menulis di lembar taksiran

dan mempersilahkan pihak ke Bank

Surat Gugatan,

Surat Kuasa, Soft

Copy Gugatan,

Lembar taksiran

2

Menerima bukti setoran dan mencatatkan

pada buku jurnal keuangan perkara serta

memberi nomor pada surat gugatan serta

menyerahkan SKUM dan turunan gugatan

yang sudah di beri nomor kepada

penggugat/pemohon, Menyerahkan surat

gugatan kepada Petugas Meja II

Slip Setoran, Copy

Surat Gugatan

yang sudah di beri

nomor perkara

Slip setoran dan

SKUM

3

Mencatat surat gugatan dalam register

induk perkara dan SIPP, Menyiapkan berkas

dengan melampirkan formulir Penetapan

Penunjukkan Majelis dan Panitera Pengganti.

Copy Surat

Gugatan, Register

dan ATK

Nomer Perkara dan

data perkara telah

tercatan kedalam

Register

4

Memeriksa kelengkapan berkas dan

memberi paraf pada Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim.

Draft Penetapan,

ATK

Penetapan

Penunjukan Majelis

Hakim telah di paraf

5 Menetapkan Majelis Hakim Draft Penetapan,

ATK

Penetapan

Penunjukan Majelis

Hakim

6 Menunjuk Panitera PenggantiDraft Penetapan,

ATK

Penetapan

Penunjukan Panitera

Pengganti

7 Menunjuk Jurusita PenggantiDraft Penetapan,

ATK

Penetapan

Penunjukan Jurusita

Pengganti

8

Mencatat nama Majelis Hakim, Panitera

Pengganti dan Jurusita Pengganti pada

register induk dan SIPP dan Menyerahkan

berkas kepada Ketua Majelis Hakim

Copy Penetapan,

Register, ATK dan

Buku Ekspedisi

3 Hari

Nama Hakim,

Panitera Pengganti

dan Jurusita

Pengganti tercatat

dalam register.

Perkara Siap

Disidangkan

Waktu OutputPansek/

Wapan

KPN /

WKPN

1 hari

1 hari

2 Hari

No Aktifitas Prosedur Perkara Perdata

Pelaksana Mutu Baku

Meja I

Meja II Meja III Kelengkapan



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/07/2016

Revisike : 02




SOP PERDATA PERDATA BANDING


Kepaniteraan Perdata. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis. DASAR HUKUM: 21. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 22. Undang-Undang No.03 Tahun 2009 23. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 24. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 25. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 26. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 27. KUH Perdata 28. Hukum Acara Perdata (HIR) 29. Buku II Pedoman Teknis Administrasi perdata edisi 2007 30. SEMA No.2 Tahun 2014. 31. SEMA No. 1 Tahun 2014. 32. SEMA No. 6 Tahun 2014 33. SEMA No. 11 Tahun 2010 34. PERMA No. 3 Tahun 2012 35. Reglement Op De Burgerlijk (RB) Rechtscwrdeirg (RV)

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: S.O.P Perkara Perdata Gugatan PERINGATAN:


KPN/

WKPN

Ketua

Majelis

Hakim

Anggota I

Hakim

Anggota II

Hakim

MediatorPanitera

Panmud

PerdataMeja II PP JS Kasir Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1

Menerima Berkas dari

Kepaniteraan Perdata dan

Mencatat Dalam Agenda

Persidangan

Berkas Perkara

diterimanya

berkas oleh

hakim

2

Bermusyawarah Dengan

Hakim Anggota Untuk

Menetapkan Hari Sidang

berkas Perkara,

agenda sidang

penentuan hari

sidang


Hari SidangPenetapan

penetapan hari

sidang

4 Pemanggilan Sidang Relaaspemanggilan

relaas

5Penyerahan Berkas Ke Hakim

Anggota IBerkas Perkara

dipelajarinya

berkas

6Penyerahan Berkas Ke Hakim

Anggota IIBerkas Perkara

dipelajarinya

berkas

7Penyerahan Berkas Ke

Panitera PenggantiBerkas Perkara

diterimanya berkas oleh

Panitera Pengganti

8 Persidangan pertamaberkas perkara, atk,

ruang sidang

disidangkannya perkara

oleh majelis hakim

9

Majelis Hakim Menunjuk

Mediator Untuk Melakukan

Mediasi

Berkas Perkara

penetapan

penunjukkan

mediator

No Aktifitas

1 Hari

Maksimal

4 Minggu

Pelaksana Mutu Baku



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/07/2016

Revisike : 02







[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/07/2016

Revisike : 02








3. Informasimengenaikeadaanperkara yang diperiksa di PengadilanNegeri.

DASAR HUKUM: 1. Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2009 3. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

4. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007

5. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006

6. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011

7. PERMA No.3 Tahun 2012

8. SEMA No. 1 Tahun 2014



11. KUH Perdata

12. Hukum Acara Perdata (HIR)

13. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum

dan Perdata Khusus Edisi 2007

.


1. S1–Hukum

2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi

KETERKAITAN:

1. S.O.P Pengelolaan surat bagian Umum

2. S.O.P Persidangan Gugatan

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Petugas Meja

III Panitera

Muda

Perdata

KasirBendahara

Penerima

Panitera/

Sekretaris/

Wakil

Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1

Menerima pengajuan permohonan

Banding dari pihak/ Kuasa Hukum

Pembanding

Copy

Putusan/

Pemberitahua

n Putusan,

Surat Kuasa

diterimanya

permohonan banding di

kepaniteraan perdata

2Memeriksa persyaratan formil

pengajuan Banding dari Pembanding

Copy

Putusan/

Pemberitahua

n Putusan,

Surat Kuasa

Permohonan telah

lengkap

3

Menghitung panjar biaya Banding

yang selanjutnya dituangkan dalam

Slip Penyetoran

- Kalkulator

- AlatTulis

Kantor(ATK)

- Komputer

- Slip

penyetoran

Catatan jumlah panjar

biaya perkara

4

Menerima bukti penyetoran ongkos

perkara Banding yang telah disetor ke

Bank

- Bukti

Setoran

- AlatTulis

Kantor(ATK)

Slip setoran dan SKUM

5Membuat Draft Akta Pernyataan

Banding

- Berkas

Permohonan

Banding

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

- Komputer

Draft Akta Banding

6Menanda tangani Akta Pernyataan

Banding

- Draft Akta

Pernyataan

Banding

- Atk

Akta Banding

7

Mencatat transaksi keuangan

permohonan Bandingdalam Buku

Jurnal Keuangan Perkara dan SIPP

- Buku jurnal

- AlatTulis

Kantor

Tercatatnya Panjar Biaya

dalam Buku Jurnal

8Menyetor Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

- PNBP, Tanda

Terima

Bukti setoran PNBP

9

Menerima berkas perkara untuk

didaftarkan dalam register Banding

dan register induk

perkara dan SIPP

- Berkas

Banding,

Register, ATK 1 Hari

Tercatatnya perkara

banding dalam register

banding dan register

induk

NO AKTIVITAS


1 Hari



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/07/2016

Revisike : 02





10Memberitahukan pernyataan Banding

kepada Terbanding

- Draft relaas

pemberitahua

n Banding

Relaas pemberitahuan

11

Menerima relaas pemberitahuan

Banding, Mencatat dalam Register

dan SIPP

- Relaas

pemberitahua

n

Tanggal Pemberitahuan

Banding Tercatat dalam

Register dan SIPP

12 Penerimaan memori banding

- Memori

Banding

- Draft

penerimaan

akta memori

- AlatTulis

Kantor

Akta Tanda Terima

Memori Banding

13Mencatat tanggal penerimaan memori

dalam register dan SIPP

Register dan

ATK

Tanggal Penerimaan

Memori tercatat dalam

Register dan SIPP

13Penyampaian Memori Banding

kepada Tebanding

- Fotokopi

Memori

Banding,

Draft Relaas

- AlatTulis

Kantor(ATK)

Relaas Penyampaian

Memori Banding

14

Menerima relaas Penyampaian

Memori Banding dan mencatat

kedalam register SIPP

Relaas

Penyampaian

Memori

Banding,

Register, ATK

Tercatatnya Relaas

Penyampaian Memori

Banding Kedalam

Register dan SIPP

15Menerima kontra Memori Banding

dan membuatkan tanda terimanya

- Draf Akta

Tanda Terima

- Kontra

Memori

Banding

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

Akta Tanda Terima

Kontra Memori Banding

16Mencatat Tanggal penerimaan kontra

memori dalam register dan SIPP

Copy Kontra

Memori,

Register, ATK

Tercatatnya Kontra

Memori dalam Register

dan SIPP

17Penyerahan kontra memori Banding

kepada Pembanding

- Fotokopi

Kontra

Memori

Banding,

Draft Relaas

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

Relaas Penyerahan

kontra memori Banding

18


kontra memori Banding, mencatat

pada register dan SIPP

Relaas,

Pemberitahua

n Kontra

Memori

Banding,

Register dan

ATK

Tercatatnya

Pemberitahuan Kontra

Memori kedalam

Register dan SIPP

19Pemberitahuan mempelajari berkas

dan Inzage

Draft

Pemberitahua

n Inzage


20


Inzage, mencatat pada register dan

SIPP

Relaas

Pemberitahua

n Inzage,

Register dan

ATK

Tercatatnya

Pemberitahuan Inzage

dalam Register dan SIPP

3 Hari

3 Hari

3 Hari

3 Hari

30 Menit

30 Menit



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/07/2016

Revisike : 02





21

Pemberkasan bundel A & B, Mengirim

biaya pengajuan Banding ke

Pengadilan Tinggi, Membuat surat

pengantar pengiriman berkas Banding

Berkas, Biaya

Banding,

Draft Surat

Pengantar 1 Hari

berkas perkara siap

dikirim

22

Koreksi dan paraf surat pengantar

pengiriman berkas Banding

Draft Surat

Pengantar

dikoreksinya surat

pengantar

23Menandatangani surat pengantar

pengiriman berkas Banding

Draft Surat

Pengantar

Surat pengantar siap

ditanda tangani

24Mengirimkan berkas Banding ke

Pengadilan Tinggi

berkas

perkara,

Surat

Pengantar,

ATK

Tanda Terima, Buku

Ekspedisi dan Resi

Pengiriman

1 Hari



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/08/2016

Revisike : 02




SOP KASASI PERKARA PERDATA




3. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis di Mahkamah Agung.









24. KUH Perdata


26. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum dan Perdata

Khusus Edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Persidangan Gugatan 2. S.O.P Perkara Perdata Banding

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Petugas Meja

III Panitera

Muda

Perdata

Kasir

Bendaha

ra

Penerim

a

Panitera/

Sekretaris/

Wakil

Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1


Kasasi dari pihak/ Kuasa Hukum

Pemohon Kasasi

Copy Putusan/

Pemberitahua

n Putusan,

Surat Kuasa

diterimanya

permohonan Kasasi di


2

Memeriksa persyaratan formil

pengajuan Kasasi dari Pemohon

Kasasi

Copy Putusan/

Pemberitahua

n Putusan,

Surat Kuasa

Permohonan telah

lengkap

3

Menghitung panjar biaya Kasasi yang

selanjutnya dituangkan dalam Slip

Penyetoran

- Kalkulator

- AlatTulis

Kantor(ATK)

- Komputer

- Slip

penyetoran

Catatan jumlah panjar

biaya perkara

4


perkara Kasasi yang telah disetor ke

Bank

- Bukti Setoran

- AlatTulis

Kantor(ATK)



Kasasi

- Berkas

Permohonan

Kasasi

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

- Komputer

Draft Akta Kasasi


Kasasi

- Draft Akta

Pernyataan

Kasasi

- Atk

Akta Kasasi

7


permohonan Kasasidalam Buku Jurnal

Keuangan Perkara dan SIPP

- Buku jurnal

- AlatTulis

Kantor

Tercatatnya Panjar Biaya

dalam Buku Jurnal


Pajak (PNBP)

- PNBP, Tanda

Terima

Bukti setoran PNBP

NO AKTIVITAS


1 Hari



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/08/2016

Revisike : 02




SOP KASASI PERKARA PERDATA

9

Menerima berkas perkara untuk

didaftarkan dalam register Kasasi dan

register induk

perkara dan SIPP

- Berkas Kasasi,

Register, ATK

1 Hari

Tercatatnya perkara Kasasi

dalam register Kasasi dan

register induk

10Memberitahukan pernyataan Kasasi

kepada TerKasasi

- Draft relaas

pemberitahuan

Kasasi


11Menerima relaas pemberitahuan Kasasi,

Mencatat dalam Register dan SIPP

- Relaas

pemberitahuan

Tanggal Pemberitahuan Kasasi

Tercatat dalam Register dan

SIPP

12 Penerimaan memori Kasasi

- Memori

Kasasi

- Draft penerimaan

akta memori

- AlatTulis

Kantor

Akta Tanda Terima Memori

Kasasi

13Mencatat tanggal penerimaan memori

dalam register dan SIPP

Register dan ATK Tanggal Penerimaan Memori

tercatat dalam Register dan

SIPP

13Penyampaian Memori Kasasi kepada

TeKasasi

- Fotokopi Memori

Kasasi, Draft Relaas

- AlatTulis

Kantor(ATK)

Relaas Penyampaian Memori

Kasasi

14

Menerima relaas Penyampaian Memori

Kasasi dan mencatat kedalam register

SIPP

Relaas

Penyampaian

Memori Kasasi,

Register, ATK

Tercatatnya Relaas

Penyampaian Memori Kasasi

Kedalam Register dan SIPP

15Menerima kontra Memori Kasasi dan

membuatkan tanda terimanya

- Draf Akta Tanda

Terima

- Kontra

Memori

Kasasi

- Alat Tulis Kantor

(ATK)

Akta Tanda Terima Kontra

Memori Kasasi

16Mencatat Tanggal penerimaan kontra

memori dalam register dan SIPP

Copy Kontra

Memori, Register,

ATK

Tercatatnya Kontra Memori

dalam Register dan SIPP

17Penyerahan kontra memori Kasasi

kepada Pemohon Kasasi

- Fotokopi Kontra

Memori

Kasasi, Draft Relaas

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

Relaas Penyerahan kontra

memori Kasasi

18

Menerima relaas pemberitahuan kontra

memori Kasasi, mencatat pada register

dan SIPP

Relaas,

Pemberitahuan

Kontra Memori

Kasasi, Register

dan ATK

Tercatatnya Pemberitahuan

Kontra Memori kedalam

Register dan SIPP

19

Pemberkasan bundel A & B, Mengirim

biaya pengajuan Kasasi ke Pengadilan

Tinggi, Membuat surat pengantar

pengiriman berkas Kasasi

Berkas, Biaya

Kasasi, Draft Surat

Pengantar 1 Hari

berkas perkara siap dikirim

20Koreksi dan paraf surat pengantar


Draft Surat

Pengantar

dikoreksinya surat pengantar

21Menandatangani surat pengantar


Draft Surat

Pengantar

Surat pengantar siap ditanda

tangani

22Mengirimkan berkas Kasasi ke

Mahkamah Agung

Berkas perkara,

Surat Pengantar,

ATK

Tanda Terima, Buku Ekspedisi

dan Resi Pengiriman

1 Hari

3 Hari

30 Menit

3 Hari

30 Menit

3 Hari



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/09/2016

Revisike : 02




SOP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA




3. Agar berkas perkara dapat diadili oleh Majelis di Mahkamah Agung RI









37. KUH Perdata


39. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Perdata Umum

dan Perdata Khusus Edisi 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1-Hukum 2. SLTA

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 1. S.O.P Persidangan Gugatan 2. S.O.P Perkara Perdata Banding 3. S.O.P Kasasi Perkara Perdata

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi

sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Petugas Meja III

Panitera

Muda

Perdata

KasirBendahara

Penerima

Panitera/

Sekretaris/Wa

kil Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1


Peninjauan Kembali dari pihak/ Kuasa

Hukum Pemohon Peninjauan Kembali

Copy Putusan/

Pemberitahuan

Putusan, Surat

Kuasa

diterimanya permohonan

Peninjauan Kembali di


2

Memeriksa persyaratan formil

pengajuan Peninjauan Kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali

Copy Putusan/

Pemberitahuan

Putusan, Surat

Kuasa

Permohonan telah lengkap

3

Menghitung panjar biaya Peninjauan

Kembali yang selanjutnya dituangkan

dalam Slip Penyetoran

- Kalkulator

- AlatTulis

Kantor(ATK)

- Komputer

- Slip penyetoran

Catatan jumlah panjar biaya

perkara

4


perkara Peninjauan Kembali yang telah

disetor ke Bank

- Bukti Setoran

- AlatTulis

Kantor(ATK)



Peninjauan Kembali

- Berkas

Permohonan

Peninjauan

Kembali

- Alat Tulis

Kantor(ATK)

- Komputer

Draft Akta Peninjauan Kembali


Peninjauan Kembali

- Draft Akta

Pernyataan

Peninjauan

Kembali

- Atk

Akta Peninjauan Kembali

7


permohonan Peninjauan Kembalidalam

Buku Jurnal Keuangan Perkara dan SIPP

- Buku jurnal

- AlatTulis

Kantor

Tercatatnya Panjar Biaya dalam

Buku Jurnal


Pajak (PNBP)

- PNBP, Tanda

Terima

Bukti setoran PNBP

NO AKTIVITAS


1 Hari



[email protected]

No. Dokumen :W11.U20/02/SOP/10/2016

Revisike : 02




SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG




3. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 4. KUH Perdata 5. Hukum Acara Perdata (HIR) 6. Buku II pedoman Teknis Administrasi Perdata Edisi 2007 7. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 8. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 9. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 10. Perma No. 3 Tahun 2012

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.




1. BeritaAcara 2. Register 3. Bukti SKUM 4. BukuEkspedisi KETERKAITAN:

1. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan

KPNPanitera

/Wapan

Panmud

PerdataJurusita Kasir Waktu

Persyaratan/

KelengkapanOutput

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

Eksekusi Dari Pemohon Setelah

di Disposisi KPN dan menunjuk

jurusita

berkas

permohonan,

lembar

disposisi,

Lembar disposisi

2

Pengecekan berkas, laporan ke

kepaniteraan perdata, dan

membuat resume

Berkas Perkara,

ATK,

Resume

3 Pendapat Panitera dan Wapan

Berkas Perkara,

Resume,

Pendapat pada

Resume

4 Catatan/ Petunjuk KPN

Resume, ATK Catatan

dikabulkan/tidak

eksekusi

5Membuat Slip Setoran dan

Biaya Eksekusi

Slip setoran

dan atk

Slip Setoran

6Menerima tanda setoran dan

mencatat ke dalam jurnal

Slip setoran

SKUM, Buku

Jurnal

Bukti Setoran

Mutu BakuPelaksana

No Aktifitas

2 Hari

1 Hari

1 Hari



[email protected]


Revisike : 02





7 Mencatat Dalam Buku Register 1 Hari

Register

eksekusi

permohonan

tercatat dalam

register

8Menyiapkan Draft Penetapan

Aanmaning2 Hari

Permohonan,

resume, dan

atk

Draft Penetapan

Aanmaning

9 Koreksi dan Paraf Penetapan

Permohonan,

resume, dan

atk

Draft Penetapan

Aanmaning yang

sudah di paraf

10Tanda Tangan Penetapan

Aanmaning

Draft

Penetapan dan

ATK

Penetapan

Aanmaning

11Pemanggilan Termohon

Eksekusi Untuk Aanmaning3 Hari

Penetapan

Aanmaning

blanko relaas

relaas aanmaning

12Pelaksanaan Aanmaning dan

Pembuatan BA1 Hari

Permohonan

penetapan

berkas perkara

Berita Acara

Aanmaning

13

Menerima Permohonan Sita

Eksekusi yang sudah di disposisi

oleh KPN

Permohonan

sita eksekusi

surat kuasa

Diterimanya

permohonan sita

14Membuat SKUM Biaya Sita

Eksekusi

Slip setoran

blanko SKUM

dan atk

SKUM, input buku

jurnal

15Mempersiapkan Draft

Penetapan Sita Eksekusi

Draft

Penetapan

berkas

permohonan

Draft penetapan


Draft

penetapan dan

ATK

Draft penetapan

sita yang sudah di

paraf

2 Hari

1 Hari

1 Hari



[email protected]


Revisike : 02





17Penandatanganan Penetapan

Sita Eksekusi2 Hari

Draft

Penetapan

berkas

permohonan

penetapan Sita

18

Pelaksanaan Sita Eksekusi dan

pembuatan berita acara sita

eksekusi

2 Hari

Penetapan

Eksekusi, Atk

Berita Acara Sita

Eksekusi


Eksekusi Lelang

Draft

Penetapan,

Berkas

permohonan

Draft Penetapan

Lelang


Draft

penetapan dan

ATK

Draft Penetapan

Lelang yang sudah

di parah


Eksekusi Lelang2 Hari

Penetapan,

berkas

permohonan

Penetapan Lelang

22Meminta Harga NJOP/Harga

Pasar/Menunjuk Apraisal

Surat

Permintaan

faktur pajak

Harga taksiran

23 Menentukan harga limit

Keterangan

NJOP, ATK

Harga limit

24Meminta Hari dan Tanggal

Lelang ke KPKNL3 Hari

Surat

Permintaan

ditetapkannya

tanggal lelang

25

Mengumumkan Pelaksanaan

Lelang 1 dan 2 dan

Memberitahukan Waktu Lelang

Kepada Para Pihak

30 Hari

Iklan, Surat

keluar

Pengumuman

26 Melaksanakan Lelang 1 Hari

Berkas lelang,

Atk

Risalah Lelang

27Menyerahkan Hasil Lelang

Kepada Pemohon Eksekusi1 Hari

Berita Acara,

uang hasil

lelang

Berita acara

penyerahan hasil

lelang

28 Minutasi 3 Hari

Berkas lengkap Berkas perkara

diterima

Kepaniteraan

Hukum untuk

diarsipkan

2 Hari

14 Hari



[email protected]


Revisike : 02




SOP EKSEKUSI RIIL




3. Agar berkas perkara dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis. DASAR HUKUM: 6. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 9. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah

Agung RI No.6/DJU/PS 01/8/2015 tentang Formulir, SOP dan Register Induk

10. KUH Perdata 11. Hukum Acara Perdata (HIR) 12. Buku II pedoman teknis administrasi perdata edisi 2007 13. Perma No.3 Tahun 2012 PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.


3. S1-Hukum 4. SLTA



5. Dokumenpenyelesaianperkara 6. Register 7. Bukti SKUM 8. BukuEkspedisi KETERKAITAN:

2. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 3. S.O.P Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

KPNPanitera

/Wapan

Panmud

PerdataJurusita Kasir Waktu

Persyaratan/

KelengkapanOutput

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menerima Permohonan

Eksekusi Dari Pemohon Setelah

di Disposisi KPN dan menunjuk

jurusita

berkas

permohonan,

lembar

disposisi,

Lembar disposisi

2

Pengecekan berkas, laporan ke

kepaniteraan perdata, dan

membuat resume

Berkas Perkara,

ATK,

Resume

3 Pendapat Panitera dan Wapan

Berkas Perkara,

Resume,

Pendapat pada

Resume

4 Catatan/ Petunjuk KPN

Resume, ATK Catatan

dikabulkan/tidak

eksekusi

5Membuat Slip Setoran dan

Biaya Eksekusi

Slip setoran

dan atk

Slip Setoran

6Menerima tanda setoran dan

mencatat ke dalam jurnal

Slip setoran

SKUM, Buku

Jurnal

Bukti Setoran

7 Mencatat Dalam Buku Register 1 Hari

Register

eksekusi

permohonan

tercatat dalam

register


Aanmaning2 Hari

Permohonan,

resume, dan

atk

Draft Penetapan

Aanmaning

Mutu BakuPelaksana

No Aktifitas

2 Hari

1 Hari

1 Hari



[email protected]


Revisike : 02




SOP EKSEKUSI RIIL


Permohonan,

resume, dan

atk

Draft Penetapan

Aanmaning yang

sudah di paraf

10Tanda Tangan Penetapan

Aanmaning

Draft

Penetapan dan

ATK

Penetapan

Aanmaning

11Pemanggilan Termohon

Eksekusi Untuk Aanmaning3 Hari

Penetapan

Aanmaning

blanko relaas

relaas aanmaning

12Pelaksanaan Aanmaning dan

Pembuatan BA1 Hari

Permohonan

penetapan,

berkas perkara

Berita Acara

Aanmaning

13

Menerima Permohonan

Eksekusi yang sudah di disposisi

oleh KPN

Permohonan

eksekusi, surat

kuasa

Lembar disposisi

14Membuat SKUM Biaya

Eksekusi

Slip setoran

blanko SKUM

dan atk

SKUM, input buku

jurnal

15Mempersiapkan Draft

Penetapan Eksekusi

Draft

Penetapan

berkas

permohonan

Draft penetapan

16Koreksi dan Paraf draft

Penetapan

Draft

penetapan dan

ATK

Draft penetapan

sita yang sudah di

paraf


Eksekusi

Draft

Penetapan

berkas

permohonan

penetapan Sita

18

Pemberitahuan Pelaksanaan

eksekusi kepada pemohon dan

termohon

Surat

Pemberitahuan

Relaas

Pemberitahuan

19

Rapat koordinasi dengan Pihak

Keamanan dan pemerintah

setempat

1 Hari

Salinan

Penetapan ATK

Berita Acara

RAKOR

20

Pelaksanaan Eksekusi dan

pembuatan berita acara

eksekusi serta penyerahan dan

membuat berita acara

penyerahan

1 Hari

Salinan

Penetapan ATK

Berita Acara

Eksekusi dan berita

acara penyerahan

21 Minutasi 7 Hari

Berkas Lengkap Berkas

dikembalikan ke

Kepaniteraan

Perdata

2 Hari

2 Hari

1 Hari

1 Hari

Tidak Dilaksanakan



[email protected]


Revisike : 02




SOP SURAT MASUK PERDATA

TUJUAN :



6. Agar berkas perkara dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis.

DASAR HUKUM:

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 15. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 16. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 17. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah


PERINGATAN:



5. S1-Hukum 6. SLTA



9. BukuEkspedisi

KETERKAITAN:

4. S.O.P PengelolaanSuratSub BagianUmum



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/13/2016

Revisike : 02




SOP SURAT KELUAR PERDATA




6. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti. DASAR HUKUM:

11. Undang-UndangNomor 49 Tahun2009 12. KeputusanKMARINo.145/KMA/SK/VIII/2007 13. Keputusan KMARI No. 032/KMA/SK/IV/2006 14. KeputusanKMARINo.139/KMA/SK/IX/2011 5. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah


PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai

dengan PP No. 53 Tahun 2010.




5. BukuEkspedisi

KETERKAITAN:

3. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum



[email protected]

No. Dokumen : W11.U20/02/SOP/14/2016

Revisike : 02




SOP PELAKSANAAN PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI




9. Agar berkas perkara dapat di tindak lanjuti. DASAR HUKUM: 15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 17. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 18. Hukum Acara Perdata (HIR) 19. SEMA No.6 Tahun 2014 20. Reglement Op De Burgerlijk (RB) Rechtscwerdeing (RV) 21. Perma No 3 Tahun 2012. 22. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 23. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 24. Keputusan KMA RINo.139/KMA/SK/IX/2011

PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akant ercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA: 5. S1-Hukum 6. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. AlatTulisKantor(ATK) 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN: 6. BukuEkspedisi KETERKAITAN: 4. S.O.P Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum 5. S.O.P Surat Masuk Perdata. 6. S.O.P Surat Keluar Perdata

StaffPanitera Muda

Perdata

Panitera/

Sekretaris/Wa

kil Panitera

Ketua/

Wakil

Ketua

Jurusita /

Jurusita

Pengganti

Persyaratan /


1

Menerima surat permohonan bantuan

panggilan / pemberitahuan yang sudah di

disposisi kemudian menunjuk Jurusita /

Jurusita Pengganti yang akan

menjalankan panggilan / pemberitahuan

delegasi

Surat yang sudah di

disposisi

Catatan pada surat

permohonan delegasi yang

sudah di disposisi

2

Mencatat pengadilan pengaju dan nama

jurusita/jurusita pengganti dalam agenda

delegasi

buku agenda

delegasi dan ATK

Permohonan delegasi tercatat

dalam agenda

3Melaksanakan panggilan pemberitahuan

dengan membawa draft

Draft Panggilan /

pemberitahuan

relaas panggilan /

pemberitahuan

4Menerima relaas panggilan /

pemberitahuan

Relaas panggilan /

pemberitahuan

relaas panggilan /

pemberitahuan diterima di


5

Mencatat tanggal panggilan /

pemberitahuan dalam agenda delegasi

dan mempersiapkan draft surat

pengantar / permintaan biaya

Draft Panggilan /

pemberitahuan,

Agenda delegasi,

ATK

Draft surat pengantar

6Memeriksa dan mebubuhkan paraf pada

draft surat pengantar / permintaan biaya

Draft Panggilan /

pemberitahuan,

ATK

Draft surat pengantar/

pemberitahuan sudah di paraf

7Menandatangani surat pengantar /

permintaan biaya

Draft Panggilan /

pemberitahuan,

ATK

Draft surat pengantar/

pemberitahuan sudah di

tandatangani

8

Mengirimkan relaas panggilan /

pemberitahuan kepada pengadilan

negeri pengaju dengan surat pengantar/

permintaan biaya

Relaas panggilan /

pemberitahuan,

surat pengantar,

buku ekspedisi

Bukti pengiriman

1 Hari

1 Hari

1 Hari

NO AKTIVITAS


PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J l . T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g - K a b . B o g o r 1 6 9 1 5 : ( 021 ) 87905153 – 87905154, FAX : 87905153 - 87905808


No. W11.U20/03/SOP/01/2016

Tgl Revisi 9 JUNI 2016



S.O.P SURAT MASUK

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu

telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN:

1. S.O.P Pelolaan surat sub bagian umum 2. S.O.P Pengeloaan surat masuk kepaniteraan hukum PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Adminitrasi persuratan kepaniteraan hukum

StaffPanitera Muda

HukumPersyaratan /


1 Menerima dan mempelajari surat yang sudah didisposisi pimpinan serta memberi

catatan/perintah tentang tindak lanjut surat

Surat masuk

dan ATK

Surat masuk yang

telah diberi

catatan/perintah

2

Mengagendakan surat dalam buku agenda surat masuk.

Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan catatan/perintah

(membalas/menanggapi/meneruskan)

Agenda surat

masuk dan ATK

Surat masuk

telah tercatat

pada agenda

4 Memeriksa hasil pelaksanaan / tindak lanjut surat Disposisi telah

dilaksanakan

5 Mengarsipkan surat masuk Box Surat

MasukSurat diarsipkan

1 Hari

Mutu Baku

NO AKTIVITAS

P E L A K S A N A



No. W11.U20/03/SOP/02/2016




S.O.P SURAT KELUAR

TUJUAN :

4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum.



DASAR HUKUM : 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 9. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 10. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 KETERKAITAN:

3. S.O.P Pelolaan surat sub bagian umum 4. S.O.P Pengeloaan surat masuk kepaniteraan hukum PERINGATAN: Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA: 3. S1 4. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. buku angenda surat keluar PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Adminitrasi persuratan kepaniteraan hukum

Panmud

HukumStaf

Panitera

Sekretaris

/Wapan

Ketua / Wakil

Ketua PNKelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1 Menerima Disposisi Komputer dan

ATK

Lembar

Disposisi

2 Mengetik draf Surat Keluar Komputer dan

ATKDraft

3 Koreksi draf Surat KeluarKomputer dan

ATK

Draft yang

sudah diparaf

4Menandatangani Surat

Keluar

Komputer dan

ATK

Surat yang

sudah

ditandatanga

ni

5Memberi Nomor Surat

Keluar

Komputer dan

ATK

Surat Keluar

siap kirim

6Mengirimkan Surat Keluar

serta mengarsipkan fotokopi

Komputer dan

ATKarsip

1 Hari

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas



No. W11.U20/03/SOP/03/2016




S.O.P PENANGANAN ARSIP

TUJUAN :




DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA R I No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA R I No.139/KMA/SK/IX2011

KETERKAITAN:

1. S.O.P Pembuatan Laporan 2. S.O.P Pembulatan Laporan Tahunan 3. S.O.P Pembulatan semester

PERINGATAN:



1. S1–Komputer 2. SLTA PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Register arsip perkara PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Laporan perkara in aktif

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas penatan arsip

Panitera muda hukum

Panitera/sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima dan mencatat berkas perkara in aktif dari unit pengelola

- Berkas perkara - Laporan - Buku agenda

perkara in aktif

1 hari

Tercatatnya jumlah perkara in

aktif

2 Menyusun box file pada ruang arsip perkara

- Box file - Buku agenda

perkara in aktif

Tersedianya box file sesuai

jumlah berkas perkara in aktif yang diterima

3 Memberi indeks perkara pada box file

- Box file - Buku agenda

perkara in aktif - Spidol

Box file telah diberi indeks sesuai nomor

dan jenis perkara

4 Menyusun dan menata berkkas perkara dalam box file

- Box file - Berkas perkara in

aktif - laporan perkara in

aktif

Tersusunnya

berkas perkara pada box file di

ruang arsip perkara

5 Memeriksa penataan berkas perkara pada lemari arsip perkara

- Box file - Berkas perkara in

aktif - Laporan perkara in

aktif

Perkara in aktif tersusun dengan

baik

6 Mengarsipkan laporan berkas perkara in aktif

- Box file - Laporan perkara in

aktif

Laporan perkara in aktif tersimpan

dengan baik



No. W11.U20/03/SOP/04/2016




S.O.P LAPORAN PERKARA

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu



DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011

KETERKAITAN:

1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Persidangan

PERINGATAN:



1. S1 Hukum 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku register perkara Pidana/Perdata PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Buku Bantu 2. Dokumen elektronik 3. Buku ekspedisi

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff Panmud Hukum

Panitera/Wapan

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima data dari unit penyedia dari kepaniteraan pidana / perdata

- Buku register induk perkara

- Buku register minutasi perkara

- Alat Tulis Kantor (ATK)

1 hari

Catatan tentang data dari setiap unit penyedia

2 Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan

- Data penyelesaian perkara

- Alat Tulis Kantor (ATK) 1 hari

Tersedianya data dari setiap unit penyedia

3 Analisis tingkat penyelesaian perkara setiap bulannya, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan

- Draf laporan 1 hari

Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara

4 Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan

- Laporan - Surat pengantar - Alat Tulis kantor (ATK) 1 hari

Tercantumnya paraf

5 Menandatangani surat pengantar laporan

- Hasil laporan bulanan - Agenda surat keluar - Stempel - Alat Tulis kantor (ATK)

1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan di agenda surat keluar

8 Mengirim laporan ( PT, Bawas, MA)

- Hasil laporan lengkap dengan pengantarnya

- Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraaan hukum

1 hari

Tertacatnya pengiriman pada buku ekspedisi surat keluar

9 Mengarsipkan salinan laporan

- Arsip laporan - Box file

1 hari

Tersimpannya arsip laporan perkara pada unit pengelola



No. W11.U20/03/SOP/05/2016




S.O.P LAPORAN PERKARA 4 BULANAN

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen



DASAR HUKUM:


KETERKAITAN:


PERINGATAN:






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff Panmud Hukum

Panitera/Wapan


Waktu Output





1 hari


2 Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan 4 bulanan




3 Analisis tingkat penyelesaian perkara 4 bulanan, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan


Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara 4 bulanan

4 Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan 4 bulanan


Tercantumnya paraf

5 Menandatangani surat pengantar laporan 4 bulanan


1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan 4 bulanandi agenda surat keluar




1 hari


9 Mengarsipkan salinan laporan 4 bulanan


1 hari

Tersimpannya arsip laporan perkara 4 bulanan pada unit pengelola



No. W11.U20/03/SOP/06/2016




S.O.P LAPORAN PERKARA 6 BULANAN

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi Kepaniteran Hukum. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu



DASAR HUKUM:


KETERKAITAN:


PERINGATAN:






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff Panmud Hukum

Panitera/Wapan


Waktu Output





1 hari


2 Mengelola dan menganalisa data berdasarkan format laporan Menginput data dalam file format laporan 6 bulanan




3 Analisis tingkat penyelesaian perkara 4 bulanan, dan memberi paraf/ tanda tangan pada laporan


Tersedia hasil analisis data penyelesaian perkara 6 bulanan

4 Membuat draft surat pengantar laporan, memberi nomor agenda surat dan memberi cap pada laporan 6 bulanan


Tercantumnya paraf

5 Menandatangani surat pengantar laporan 6 bulanan


1 hari

Tercatatnya surat pengantar laporan 6 bulanandi agenda surat keluar




1 hari


9 Mengarsipkan salinan laporan 6 bulanan


1 hari

Tersimpannya arsip laporan perkara 6 bulanan pada unit pengelola



No. W11.U20/03/SOP/07/2016




S.O.P SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN /

PENGESAHAN BADAN HUKUM

TUJUAN :



3. Informasi mengenai keadaan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006

KETERKAITAN:

1. S.O.P Surat masuk Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Pidana 3. S.O.P Perkara Perdata PERINGATAN:



1. S1 2. SLTA PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Buku agenda surat masuk 2. Dokumen elektronik

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud Hukum

Panitera /Wapan

Bendahara Penerima


Waktu Output

1 Menerima dan meneliti permohonan pengesahan Badan Hukum yang sudah di disposisi

- permohonan pengesahan

- dokumen pendukung

1 hari

Tercatatnya permohonan pengesahan Badan Hukum pada buku agenda

2

Memberi tanda dan nomor pendaftaran pada akta yang hendak didaftarkan

- stempel/cap - ATK

Stempel/cap pendaftaran telah dibubuhkan pada dokumen Badan Hukum

3 Koreksi dan paraf draf pengesahan Badan Hukum

- Draf pengesahan

Tanda pendaftaran telah diparaf

4 Membubuhkan tanda tangan pada akta yang telah didaftarkan

- Draf pengesahan

Dokumen Badan Hukum telah di sahkan

5

Mencatat pada register pendaftaran Badan Hukum dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada pemohon setelah PNBP diterima, dan membubuhkan paraf pemohon sebagai tanda terima

- register

- ATK - Buku

Ekpesidisi - Agenda

Surat keluar

Tercatatnya pendaftaran/ pengesahan pada register

6 Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Buku ekspedisi PNBP

- Tanda terima PNBP

Turunan untuk arsip, tanda terima

.7

Mengarsipkan bukti perdaftaran

- Buku kontrol arsip

- Box file

Pengesahan Badan Hukum telah di arsipkan



No. W11.U20/03/SOP/08/2016




S.O.P PENDAFTARAN SURAT KUASA

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif Sebagai

pedoman untuk memastikan bahwa sistem dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.


DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

KETERKAITAN:

1. S.O.P Perkara Pidana 2. S.O.P Perkara Perdata 3. S.O.P Persidangan

PERINGATAN:




1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register 4. Surat permohonan pengesahan Badan

Hukum PENCATATAN DAN PENDATAAN:


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud Hukum

Panitera/ sekretaris


Waktu Output

1 Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa

- permohonan pengesahan dokumen pendukung

1 Hari

Tercatatnya permohonan pengesahan Surat kuasa pada buku agenda

2 Membubuhkan tanda pendaftaran/cap pada surat kuasa

- Stempel/cap - ATK

Stempel/cap pendaftaran telah dibubuhkan pada dokumen surat kuasa

3 Memberi nomor surat surat kuasa dan mencatat dalam register surat kuasa

- Buku agenda - ATK

Tercatatnya pendaftaran surat kuasa pada register

4 Meneliti dan memberi paraf pada surat kuasa yang telah diberi tanda/cap pendaftaran

- Surat kuasa - ATK

Tanda pendaftaran sudah di paraf

5 Membubuhkan tanda tangan pada akta yang telah didaftarkan

- Draf pengesahan - ATK

Dokumen surat telah di sahkan

6 Mencatat pada register pendaftaran surat kuasa dan menyerahkan bukti pendaftaran kepada pemohon setelah PNBP diterima, dan membubuhkan paraf pemohon sebagai tanda terima

- register

- ATK - Buku Ekpesidisi - Agenda Surat

keluar

Tercatatnya pendaftaran/ pengesahan pada register



- Tanda terima PNBP

PNBP disetorkan tepat waktu

8 Mencatat dalam register dan mengarsipkan copy surat kuasa yang telah didaftarkan

- Buku kontrol arsip

- Box file

Pengesahan Surat kuasa telah di arsipkan



No. W11.U20/03/SOP/09/2016




S.O.P SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL

TUJUAN :




DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/XI/2011 KETERKAITAN:

1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P. Persidangan

PERINGATAN:







Staf Panmud hukum

Panitera / Wapan

KPN / WKPN


Waktu Output

1 Menerima dan meneliti surat permohonan Izin Insidentil

- Surat permohonan

- Kelengkapan berkas 1

hari

Tercatatnya permohonan Surat Izin Insidentil pada buku agenda

2

Mengetik draf surat Izin Insidentil

- Komputer/ laptop - ATK

Draf Surat Izin Insidentil

3 Koreksi dan paraf draf Izin Insidentil

- Draf Surat Izin Insidentil

- ATK

1 hari

Draf Surat Izin Insidentil sudah diparaf

4 Menandatangani surat izin Insidentil

- Draf Surat Izin Insidentil

- ATK

Draf Surat Izin Insidentil sudah ditandatangani

5

Memberi nomor Surat ijin Insidentil, dan mencatat pada register, menyerahkan surat Izin Insidentil kepada pemohon setelah menerima PNBP

- Register - Tanda Terima

PNBP - Agenda surat

keluar - Tanda Terima

Surat ijin Insidentil 1 hari

- Tercatatnya surat Izin Insidentil pada register

- Terbayarnya PNBP - Tanda Terima



- Tanda Terima PNBP


7 Mencatat dalam register dan mengarsipkan copy surat izin insidentil.

- Buku kontrol - Box file

Salinan Surat ijin insidentil telah di arsipkan



No. W11.U20/03/SOP/10/2016




S.O.P LEGALISASI AHLI WARIS / WAARMERKING /

AKTA DIBAWAH TANGAN

TUJUAN :




DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/XI/2011

KETERKAITAN:

1. S.O.P Pengelolaan surat masuk Sub Bagian Umum

PERINGATAN:




1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Register 4. Surat permohonan PENCATATAN DAN PENDATAAN:


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud hukum

Pansek/ Wapan

KPN/ WKPN


Waktu Output

1 Menerima dan meneliti surat permohonan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Surat permohonan pengesahan

- Kelengkapan berkas

1 hari

Tercatatnya permohonan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada buku agenda

2

Mengetik draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Computer/ laptop - ATK

Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

3 Koreksi dan paraf draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- ATK

Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah diparaf

4 Menandatangani surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Draf surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- ATK

Surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah di tandatangani

5

Memberi nomor surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada agenda surat keluar, menyerahkan pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan kepada pemohon setelah PNBP dibayar dan tanda terima telah diparaf

- Register - ATK - Agenda surat keluar - Tanda Terima

- Tercatatnya surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada register

- Surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan telah diserahkan kepada pemohon

6 Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima


- Tanda terima PNBP

PNBP telah disetorkan



No. W11.U20/03/SOP/10/2016




S.O.P LEGALISASI AHLI WARIS / WAARMERKING /

AKTA DIBAWAH TANGAN

.7 Mengarsipkan surat pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan

- Box file

Tersimpannya arsip dokumen pengesahan ahli waris/ waarmerking/ akta dibawah tangan pada unit pengelola



No. W11.U20/03/SOP/11/2016




S.O.P SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

TUJUAN :




DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Keputusan KMA RI No.032/KMA/SK/IV/2006

KETERKAITAN:

1. S.O.P Surat masuk Sub Bagian Umum 2. S.O.P Perkara Pidana 3. S.O.P Perkara Perdata PERINGATAN:






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Panmud hukum

Pansek/ Wapan

Ketua/ Wakil Ketua


Waktu Output

1 Penerimaan surat permohonan keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah di disposisi

- Surat permohonan keterangan tidak tersangkut perkara

1 Hari

Surat permohonan yang sudah diberi catatan oleh panmud

2

Meneliti data dan informasi yang dibutuhkan dengan berkoordinasi kepada unit pengelola masing-masing sesuai dengan keterangan yang dimohonkan

- Buku agenda

- Surat pengantar dari kepala desa atau kelurahan

- Fotocopy KTP - Surat pernyataan

dari pemohon

Tersedianya data yang dibutuhkan

3 Mengetik draf surat keterangan tidak tersangkut perkara sesuai dengan yang dimohonkan

- Komputer / laptop - ATK

1 Hari

Tersedianya draf surat keterangan keterangan tidak tersangkut perkara

4 Koreksi dan paraf draf surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Draft surat keterangan

- ATK

Tersedianya draf surat keterangan keterangan idak tersangkut perkara

5

Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Draft surat keterangan

- ATK

1 hari

Terselesaikannya surat keterangan tidak tersangkut perkara

6 Memberi nomor, mencatat pada agenda surat keluar, Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon setelah menerima uang PNBP

- Surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Agenda surat keluar

- Buku ekspedisi - Tanda terima

- Tercatatnya surat keterangan tidak tersangkut perkara pada agenda surat keluar - Surat keterangan tidak tersangkut perkara diserahkan kepada pemohon



No. W11.U20/03/SOP/11/2016




S.O.P SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

7 Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima

- Buku Ekpesidisi Penerimaan

- Tanda terima PNBP


8 Mengarsipkan copy surat keterangan tidak tersangkut perkara

- Salinan surat keterangan

- Box file

Tersimpannya arsip surat keterangan tidak tidak tersangkut perkara pada unit pengelola



No. W11.U20/03/SOP/12/2016




S.O.P PENGADUAN

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Kepaniteraan Hukum. 2. Manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif Sebagai

pedoman untuk memastikan bahwa sistem dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.


DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 4. Keputusan KMA RI No.139/KMA/SK/IX/2011 5. Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VII/2007

KETERKAITAN:

1. S.O.P Kepaniteraan Pidana 2. S.O.P Kepaniteraan Perdata 3. S.O.P Sub Bagian Umum 4. S.O.P Sub Bagian Keuangan 5. S.O.P Sub Bagian Kepegawaian 6. S.O.P Persidangan PERINGATAN:



1. S1- Hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Buku agenda surat masuk 4. Register PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumen Elektronik 2. Buku Bantu


Panmud hukum

Petugas meja pengaduan

Panitera/Wapan


Waktu Output

1 Menerima surat pengaduan

- Surat pengaduan

1 hari

Surat pengaduan sudah diberi catatan oleh Panitera Muda

2 Mencatat dalam register pengaduan sesusai disposisi

- Agenda Surat Pengaduan

- Komputer/Laptop

Tercatatnya surat pengaduan kedalam register

3 Menerima copy SK tim klarifikasi pengaduan dari Sub Bagian Kepegawaian

- SK ketua tentang pembentukan tim pemeriksa

- Computer/laptop

7 hari

Tercatatnya nama tim klarifikasi pengaduan ke dalam register

4 Mencatat nama tim klarifikasi pengaduan pada register

- Register - ATK

5 Menyerahkan dokumen/surat pengaduan kepada tim klarifikasi

- Buku Ekspedisi - Tanda Terima

Tanda Terima

6 Mencatat dalam register hasil klarifikasi yang diterima dari tim pemeriksa

- Copy laporan tim Klarifikasi

- Register - ATK

1 hari

Tercatatnya hasil Klarifikasi pengaduan ke dalam register

7 Mengarsipkan berkas pengaduan

- Berkas pengaduan lengkap

- Buku ekspedisi - Box file

1 hari

Tersimpannya arsip pegaduan pada unit

pengelola

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g – K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: ( 021 ) 87905153 – 87905154 FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. Dokumen W11-U20/04/SOP/01/2016

Revisi Ke 02

Tgl Revisi 25 Juli 2016

Tgl Efektif 26 Juli 2016

Disahkan Oleh KPN Cbi

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub.

Umum & Keuangan

Ketua Panitera/ Sekretaris

Wapan/ Wasek

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menerima surat - Tanda

Terima Surat Masuk

1 Hari

Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk.

2. Menyortir surat sesuai peruntukan

- Lembar

Disposisi Surat Masuk

1 Hari

Diklasifikasikan nya surat & berkas perkara.

3. Memberi Lembar Disposisi dan Mengagenda kan surat pada buku register surat masuk

- Buku

Register Surat Masuk

1 Hari

Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk.

4. Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi

- Buku register

Surat Masuk

1 Hari

Petunjuk penanganan terhadap surat masuk.

5. Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masing-masing bagian dan mengarsipkan.

- Buku

Ekspedisi Surat Masuk antar Bagian.

1 Hari

Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola




Revisi Ke 02




2015 S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I


KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Arsip. 2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub.

Umum & Keuangan


Waktu Output

1

Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas

- Dokumen / Surat Dinas

1 Hari Kerja

Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

2

Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar

- Buku Register Surat Keluar

- Surat Dinas / Dokumen

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

3 Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya

- Surat

Keluar - Buku

ekspedisi

Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman.

4

Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos

- Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

5

Membuat daftar surat yang akan dikirim

- Surat keluar - Blangko

pengiriman surat

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

6

Mengirim surat menggunakan jasa pos/Jasa Pengiriman dan mengarsipkannya

- Surat keluar - Bukti

pengiriman

Bukti pengiriman surat.




Revisi Ke 02




S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAN/ATK

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User Wakil

Sekretaris Kasub.

Umum & Keuangan

Staf Umum


Waktu Output

1.

Mengisi Blanko Permintaan Barang.

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang.

3 Hari kerja

Tercatatnya jenis barang

yang dibutuhkan.

2.

Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta.

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang

Dipisahkannya Blanko

Permintaan.

3.

Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang.


Diterimanya

Blanko Permintaan

barang

4.

Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan

- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)


Distribusi barang yang

diminta dalam blanko

permintaan.

5.

Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)


Diterimanya barang oleh

User..

6.

Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan

- Komputer /Laptop

- Aplikasi Prsediaan

Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan

7.

Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK

- Odner - Blanko

permintaan

Bukti tersimpan

DASAR HUKUM : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007


KETERKAITAN: 1. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. S.O.P Bidang Kesekretariatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang ATK.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAN



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


PENCATATATN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf umum/ operator

Persediaan.

Kasub. Umum & Keuangan

Panitera Sekretaris


Waktu Output

1. Memerintahkan staf operator persediaan untuk menginput data ke dalam aplikasi persediaan

- Alat tulis kantor

1 hari

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian

2. Menginput Data Persediaan yang Masuk.

- Foto Copy Kwitansi Pembelian.

7 Hari Kerja

Terdatanya informasi barang

persediaan 3. Menginput data

keluar/pemakaian barang persediaan.

- Blanko Pembagian Barang/ATK.

Tersimpannya informasi barang

persediaan. 4. Mengecek data pada

Aplikasi dan pada gudang persediaan Harus sama.

- Aplikasi Persediaan dan Gudang.

Terdapatnya kesesuaian antara data Aplikasi dan

data Barang dalam gudang.

5. Membuat Laporan kondisi Barang. Di gudang.

- Laporan Persediaan

Tersedianya Laporan Persediaan

6. Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Persediaan.


Tersedianya

Laporan Persediaan.

7. Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis.


- Hasil Opname Fisik Barang Persediaan.

Tersedianya Laporan

Persediaan.

8.

Menindaklanjuti intruksi/keputusan untuk pengadaan barang persediaan.


Tersedianya

Laporan Persediaan.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. S.O.P Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. S.O.P Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf umum/ Oprator

SIMAK BMN


Panitera Sekretaris


Waktu Output

1. Memerintahkan staf operator SIMAK BMN untuk menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN

- Alat Tulis Kantor

1 Hari Kerja

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian/Pengadaan

2. Menginput Data Masuk SIMAK-BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga.

- Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

8 Hari Kerja

Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi.

3. Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Barang Milik Negara (BMN).

- SK Penghapu san dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Terekamnya data barang yang telah

dihapus.

4. Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan.

- Laporan BMN.

Terdapatnya kesesuaian antara

data Riil dan Aplikasi.

5. Membuat Laporan SIMAK-BMN.

- Laporan BMN.

Laporan BMN

6. Mengoreksi Laporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan.

- Laporan BMN.

Laporan BMN

7. Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK-BMN.

- Aplikasi SIMAK-BMN

Dipisahkannya

Laporan SIMAK-BMN

8. Melakukan Back-Up data.

- Aplikasi SIMAK-BMN

Laporan BMN

9. Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan Penghapusan.

- Laporan BMN Laporan BMN




Revisi Ke 02




S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN

PERSEMESTER/PERTAHUN



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Panitera Panitia Kasub Umum

& Keuan

gan


Waktu Output

1. Memerintahkan kepada operator persediaan untuk membuat laporan persediaan

- Dokumen pendukung aplikasi persediaan

1 Hari Kerja

Laporan simesteran /tahunan

2. Menghimpun Data Laporan semester/ Tahunan.

- Data aplikasi persediaan

15 Hari Kerja

Terhimpunnya data mentah

laporan

3. Menginput dat a masuk dan keluar Persediaan.

- Data masuk dan keluar persediaan.

Terekamnya data barang

persediaan.

4. Menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang.

- SK Panitia. Dibuatnya SK Panitia

Pemeriksaan Barang

5. Memeriksa barang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang.

- Laporan Persediaan.

Diperiksanya

barang persediaan

6. Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan.

- Berita Acara Opname Barang

Berita Acara Opname Fisik

Barang

7. Menandatangani berita acara opname fisik.

- Berita Acara Opname Barang.


Barang

8. Menghimpun Berita Acara Opname dan Menginput ke aplikasi persediaan.

- Berita Acara Opname Barang.


Barang

9.

Membuat Laporan Persediaan


Laporan Persediaan.

10.

Menandatangani Laporan Persediaan


15 Hari Kerja

Laporan Persediaan.

11.

Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai.


Laporan Persediaan.

12 Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Aplikasi SIMAK-BMN.

- Arsip Laporan Persediaan

Terkirimnya Laporan




Revisi Ke 02




S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan.



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Elektronik Barang

Inventaris. 2. Berita Acara

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Kasub. Umum &

Keuangan

Panitera Sekretaris


Waktu Output

1. Memerintahkan Staff Umum Untuk Membuat laporan SIMAK BMN

- Dokumen Pendukung Laporan SIMAK BMN

1 Hari

Laporan Semeter/ Tahunan

2. Menghimpun Data Laporan semester

- Laporan persediaan

22 Hari Kerja

Tersediannya data mentah

laporan.

3. Menginput data SIMAK-BMN, data masuk keluar.

- Laporan SIMAK.

Terekamnya data

inventarisasi barang

4. Kompilasi Laporan Persediaan dan SIMAK-BMN

- Laporan SIMAK.

Tersediannya laporan

persediaan.

5. Mencetak Laporan-laporan diaplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan.

- Laporan SIMAK.

Tersedianya laporan

persediaan dan SIMAK-BMN

6. Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

- Laporan SIMAK.

Terkirimnya Arsip Data

Komputer (ADK) SIMAK-BMN

7. Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) bulanan semester dan tahunan.

- Laporan SIMAK.

Aplikasi SIMAK.

8. Menyiapkan lampiran-lampiran Berita Acara rekon internal.

- Berita Acara (BA) Rekon.

Berita Acara

Rekon

9. Memeriksa Hasil penyusunan dan pengelompokkan laporan SIMAK.

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

10.

Menandatangani Laporan SIMAK yang telah diselesaikan

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

11.

Menjilid Laporan SIMAK BMN.

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

12.

Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN)

- Laporan SIMAK

Laporan SIMAK.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGADAAN ATK



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Barang Inventaris.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum


Pansek


Waktu Output

1. Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang.


- Kendaraabn Dinas

-

8 Hari Kerja

Terdatanya laporan konsdisi

barang

2. Memeriksa Kondisi Barang yang Dilaporkan.


Tersedianya kondisi barang.

3. Menerima Hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang.


Disampaikannya laporan kondisi

barang.

4. Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang.


Disetujuinya perbaikan barang.

5. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak.


- Daftar Perbaikan.

Tersedianya pihak ketiga yang

menyediakan jasa perbaikan barang.

6. Mengawasi proses perawatan dan pemeliharaan.

- Daftar Perbaikan.

Dipastikannya penyelesaian

perbaikan barang

7. Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai.


- Daftar Perbaikan.

Dilaporkannya penyelesaian

perbaikan barang.

8. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan.


- Daftar Perbaikan.

Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada

unit pengelola.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGADAAN ATK



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Pengadaan Barang ATK.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa

PPK


Waktu Output

1. Menginventarisir barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK) yang telah habis di gudang.


14 Hari Kerja

Terdatanya persediaan

barang

2. Membuat daftar barang dan ATK yang dibutuhkan.

- Daftar kebutuhan barang.

Terdaftarnya

jumlah barang yang telah

habis

3. Pengadaan Barang/Jasa dibawah 50 jt dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (PL).

-

3. Penyedia Mengajukan penawaran harga barang dan ATK

- Daftar kebutuhan barang.

Disampaikann

ya daftar permintaan

barang.

4. Menyetujui Pembelian Barang dan ATK.

- Daftar harga barang.

Dihitungnya biaya pajak.

5. Menandatangani pengajuan pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK).


Disetujuinya pengadan barang,

6. Proses pengadaan barang dan ATK.


Dilakukannya proses

pengadaan.

7. Pencatatan Barang dan ATK yang masuk hasil Pembelian.


Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris.

8. Evaluasi Suplayer.

- Setahun& Sekali

Memenuhi

Kriteria.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Arsip Buku dan Majalah.

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Kasub. Umum.

Wakil Sekretaris


Waktu Output

1.

Memerintahkan kepada staf bagian umum untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan

- Alat tulis kantor (ATK)

30 menit

Terdatanya

jumlah buku-buku koleksi

perpustakaan

2. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.

- Buku dan majalah yang diterima.

- Buku register penerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

6 Hari Kerja

Terdatanya buku-buku dan majalah yang

diterima

3. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.

- Buku dan majalah yang diterima.

- Buku register penerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdatanya

peminjam buku perpustakaan.

4. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

- Buku-buku dan majalah.

- Laptop. - Kemoceng. - Box Buku.

Terpeliharanya

buku dan majalah

5. Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic.

- Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan

- Komputer/LapTop. - Printer. - Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdatanya

jumlah peminjam buku.

6. Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik.

- Laporan Peminjaman dan pengembalian buku.

Terdaftarnya buku yang

belum dikembalikan

oleh peminjam

7. Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.

- Laporan pengembalian dan peminjaman buku.

Terdatanya nama peminjam

dan tanggal pengembalian

8. Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.

- Laporan pengembalian dan peminjaman buku.

30 menit

Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip




Revisi Ke 02




S.O.P PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN

DAN PETUGAS KEBERSIHAN


KUALIFIKASI PELAKSANA : 1.S1 2.SMA

KETERKAITAN: 1. S.O.P Subbag Kepegawaian. 2. S.O.P Subbag Keuangan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan.


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian

Umum.

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum

Kasub. Umum & keuangan

Wakil Sekretaris


Waktu Output

1. Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor.

- Kontrak Kerja - SK Honor

14 hari Kerja

Terdatanya tenaga

honorer dan kelengkapan

administrasinya.

2. Menyusun pembagian tugas kepada masing-masing tenaga honorer.

- Kontrak Kerja - SK Honor

Terdatanya tugas setiap

tenaga honorer.

3. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer.

- Komputer / LapTop.

- Printer. - Draf pembagian

tugas.

Tersedianya

draf pembagian

tugas tenaga honorer.

4. Mengoreksi pembagian yang telah disusun.

- Draf Pembagian Tugas

- Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor

(ATK).

Terselesaikan

nya draf pembagian


5. Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer.



(ATK).

Disetujuinya pembagian


6. Menginformasi kan pembagian tugas kepada tenaga honorer.



(ATK).

Diketahuinya dan

dipahaminya pembagian tugas oleh

setiap tenaga honorer.




Revisi Ke 02




S.O.P PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

65a/SEK/SK/12/2014

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P SPM SP2D

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

PERINGATAN : 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pejabat

Pengelola Anggaran

Ketua/Wakil Ketua


Waktu Output

1 Mengisi blangko

Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran

- Blangko specimen tanda tangan

- SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA

- SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

1 hari

Terisinya blangko specimen tanda tangan

2 Menandatangani

blangko specimen

tanda tangan oleh

Pejabat Pengelola

Anggaran


- SK Pansek selaku KPA dari

Sekretaris MA - SK pansek selaku

KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

Terbit nya

specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran

3 Mengirimkan

blangko specimen tanda tangan ke KPPN


- SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris M.A


Terkirimnya

blangko spesimen tanda tangan

4 Mengarsipkan

spesimen tanda

tangan

- Blangko specimen

tanda tangan

- SK Pansek selaku KPA

dari Sekretaris MA - SK pansek selaku

KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

- Box file

- Lemari arsip

1 hari

Tersimpan

nya

arsip specimen tandan tangan




Revisi Ke 02




S.O.P PENANGANAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


1. S1

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Surat Masuk Sub Bagian Umum

2. S.O.P Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer / Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

PERINGATAN :

1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka

dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010


1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub & Umum

Keuangan

Panitera Sekretaris


Waktu Output

1. Menerima surat masuk dari bagian umum, dan mempelajari disposisi / perintah pimpinan

- Disposisi Surat

masuk

- Buku expedisi

terima surat

1 hari

Diterimanya

disposisi surat masuk

2. Membuat disposisi / konsep surat /perintah kepada staff untuk menindaklanjuti atau mengarsipkan surat masuk

- Disposisi Surat

masuk

- Konsep Surat

Balasan /

Laporan

Disposisi /

Perintah kepada

staf / konsep surat

balasan / laporan

3. Mengetik draft surat balasan/laporan sesuai perintah pimpinan

- Komputer/

Laptop

- Printer

- ATK

Surat balasan / laporan

4. Koreksi dan memberikan paraf pada draft surat dinas

- - Draft Surat

Balasan

1 hari Surat balasan / laporan yang valid

5. Menandatangani Surat Dinas yang telah diparaf

Surat balasan 1 hari Surat balasan /

laporan yang valid

6. Memberi nomor surat, memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirim

- Buku Agenda

Surat masuk

- ATK

1 hari

Surat balasan siap

kirim

7. Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat Masuk

- - Surat masuk

- Buku Agenda

Surat Masuk

1 hari

Surat masuk

diagendakan

8.

Mengagendakan dan mengarsipkan Surat balasan / Laporan

- Surat masuk

- Box file

- Lemari arsip

Tersimpannya Arsip Surat Masuk




Revisi Ke 02




S.O.P PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pejabat

Pengelola Anggaran

Ketua/Wakil Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Mengisi blangko

Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran


- SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris MA


1 hari

Terisinya blangko specimen tanda tangan

2 Menandatangani

blangko specimen

tanda tangan oleh

Pejabat Pengelola

Anggaran


- SK Pansek selaku KPA dari

Sekretaris MA - SK pansek selaku KPA

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

Terbit nya

specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran

3 Mengirimkan

blangko specimen tanda tangan ke KPPN


- SK Pansek selaku KPA dari Sekretaris M.A

- SK pansek selaku KPA tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola Anggaran

Terkirimny

a

blangko spesimen tanda tangan

4 Mengarsipkan

spesimen tanda

tangan

- Blangko specimen tanda

tangan

- SK Pansek selaku KPA

dari Sekretaris MA


- Box file

- Lemari arsip

1 hari

Tersimpan

nya

arsip specimen tandan tangan

DASAR HUKUM :

6. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


1. S1 2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P SPM SP2D




1. Dokumen Keuangan




Revisi Ke 02




S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 65a/SEK/SK/12/2014

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1

3. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Pembuatan SPP dan SPM

2. S.O.P Bidang kepegawaian


1. Komputer/Laptop

2. Aplikasi SPP dan SPM

3. Printer /Mesin Ketik

4. Kalkulator


PERINGATAN :

1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no

53 tahun 2010


1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Bendahara Kasubbag Keuangan/

PPSPM PPK KPA


Waktu Output

1.

Meminta Rekap

Absen Hakim dan

Pegawai ke Sub

Bagian

Kepegawaian

- Rekap Absen selama 1 bulan

1 hari

Rekap Absen Hakim dan Pegawai

2.

Meneliti Rekap

Absen hakim dan

Pegawai yang

diterima

- Rekap Absen 1 bulan

- ATK

Data Rekap Absen yang

akurat

3. Membuat daftar

perhitungan Uang

makan

- Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Rincian Kertas

Kerja DIPA - Laptop/PC - Printer

2 hari

Terselesainya

daftar perhitungan

uang makan

4. Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan Uang makan

- Daftar perhitungan uang makan

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan

- Rincian Kertas Kerja DIPA

Daftar

perhitungan uang makan siap dikirim

5. Membuat dan menandatangani surat setoran pajak

- Surat Setoran Pajak

- Komputer/Laptop - Printer - Mesin Tik - ATK

1 hari

Terselesainya

surat setoran

pajak

6. Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- Komputer / Laptop - Printer - Aplikasi SPP

1

hari

Terselesainya

SPP

7. Koreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - Rincian Kertas

Kerja DIPA - Daftar perhitungan

uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 21

SPP akurat dengan data

yang ada

8. Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya serta menandatanganinya

- SPP

- Daftar perhitungan

permintaan uang

makan

- Daftar hadir kerja

- SSP PPh Ps. 21

1 hari

SPP akurat dengan data dukung dan

permintaan dana tidak melebihi

pagu

9. Membuat SPM

- Kpmputer/Laptop

- Printer

- Aplikasi SPM - SPP


uang makan

- Rekap Absen - SSP PPH Ps. 21

2 hari

Data SPM

terekam dalam aplikasi

SPM dan telah dicetak

10 Menguji dan

menandatangani

SPM

- SPM

- SPP


permintaan uang

makan


- SPP PPh Ps. 21

SPM terbit dan siap diserahkan

ke KPPN

11 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- PIN PPSPM

- Kartu KIPS


permintaan uang

makan


- SSP PPh 21

KPPN menerima

SPM untuk menerbitkan

SP2D

12 Mengambil SP2D ke KPPN

- Kartu KIPS

- SPM dan SP2D

2 hari

SP2D diterima

13 Mengambil uang Makan di Bank

- Cek Giro

- Kendaraan Dinas

- Tas Penyimpan

Diterimanya Uang Makan

untuk dibagikan kepada Hakim dan Pegawai

14 Membagikan Uang Makan Hakim dan Pegawai

- Daftar tanda

terima Uang

Makan

- ATK

2 hari

Hakim dan Pegawai telah

menerima uang makan dengan

menandatangani daftar

penerimaan Uang makan

15 Mengarsipkan

dokumen

- SPM

- SPP


permintaan uang

makan

- Rekap Absen

- SSP PPh Ps. 21

- Box File

1 hari

Dokumen

tersimpan dalm

file keuangan




Revisi Ke 02




S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

(PEMBAYARAN GAJI INDUK)

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014


PELAKSANA : 1. S1–

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop


3. Printer

PERINGATAN :

1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai

PP no 53 tahun 2010


1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/PPABP Kasub Umum & Keuangan

Panitera/ Sekretaris

Bendahara Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Mendata

informasi

kepegawaian

terkait gaji

- atk - Komputer - printer

1 hari

Adanya daftar

perubahan gaji

pegawai

2

Memerintahkan

PPABP untuk

melakukan

perhitungan

gaji

- atk - Komputer

printer

Konsep perhitungan

gaji

3 Membuat

daftar gaji

pegawai

- Aplikasi GPP

- SK kenaikan

berkala

- SK kenaikan

Pangkat

Tunjangan

istri/suami,anak

- SK mutasi

- RKAKL

Terselesain

ya

pembuatan

daftar gaji

pegawai

4 Membuat Bukti Pemungutan Pajak (SSP)

- Blangko SSP

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

Surat

setoran

pajak

5 Evaluasi dan Koreksi daftar gaji yang telah dibuat serta menandatanganinya

tidak

- Daftar gaji

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

Daftar gaji

siap

dikirim

6 Mengajukan

Daftar Gaji yang

telah dibuat ke

PPK

ya

- Daftar gaji

- SK kenaikan

pangkat

- Sk mutase

- Sk kenaikan

berkala

Terselesaik

annya

daftar

perubahan

data

pegawai

7 Meneliti Daftar Gaji yang diterima serta membuat dan menandatangani SPP

- Daftar

perubahan

pegawai

1 hari

Daftar

perubahan

pegawai

siap dikirim

8 Pengujian SPP dan Daftar Gaji

- Daftar gaji

- Alat Tulis

oleh PPSPM

Kantor (ATK) - Computer

- printer

9 Membuat SPM dan Menandatanganinya

- Daftar gaji

- Dasar hukum

ketentuan

pemotongan

SPM Gaji

10 Mengajukan SPM gaji ke KPPN

- Daftar

Perubahan

potongan

Diterimanya SPM oleh

kppn

11 Pengambilan SP2D Gaji

- Kips Tersedianya

SP2D

12 Monitor transfer gaji ke masing-masing rekenging pegawai

- Trnsfer

rekening ke

masing

13 Meminta tanda tangan pada Daftar Gaji

-

14 Mengarsipkan Bukti Pembayaran gaji Induk

- Odner

- Box File




Revisi Ke 02




S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014


KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Pembayaran Gaji Induk

2. S.O.P Pembuatan SPM

3. S.O.P Pembuatan SPP


1. Komputer/Laptop


3. Printer



1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasub Umum &

Keuangan

Wakil Sekretaris

PPK Bendahara


Waktu Output

1

Mengumpulkan dan meneliti Dokumen Lembut

- Dokumen absen lembur 1 hari Tersedianya rekab absen

lembur

2 Membuat daftar

perhitungan

lembur dan

rekapitulasi

lembur

- Aplikasi GPP - SPK lembur - Daftar hadir kerja selama

1 bulan - Daftar hadir lembur - RKA-KL

3

hari

Terselesainya

daftar

perhitungan

lembur dan

rekapannya

3 Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan lembur

- Daftar perhitungan lembur dan rekapannya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja selama

1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL

Daftar perhitungan lembur siap

dikirim

4 Membuat surat setoran pajak

- Daftar perhitungan lembur dan rekapanya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Daftar hadir lembur

Terselesainya

surat setoran

pajak

5 Menandatangani surat setoran pajak

- Surat setoran pajak - Perhitungan lembur dan

rekapanya - SPK lembur - Daftar hadir kerja selam

1 bulan - Daftar hadir lembur

2

hari

Surat setoran pajak siap

dikirim

6 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- RKAKL - DIPA perhitungan

permintaan uang lembur - SPK lembur - Aplikasi SPP

Terselesainya

SPP

7 Koreksi surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - RKAKL - DIPA - Daftar perhitungan

permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

SPP akurat dengan data

yang ada

7 Menanda tangani

surat permintaan

pembayaran

(SPP)

- SPP


permintaan uang lembur

- SPK lembur

- Daftar hadir lembur


1

hari 1

hari

SPP siap diserahkan ke

PPSPM

8 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM

- SPP



- SPK lembur



- SSP PPh 21

SPP dan Data dukungnya

diterima PPSPM

9 KoreksiSurat Permintaan Pembayaran (SPP)dan kelengkapan data dukungnya

- SPP



- SPK lembur



- SSP PPh 21

2 hari

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak

melebihi pagu

10 Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP



- SPK lembur



- SSP PPh 21

Ditandatangani

nya Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

11 Membuat SPM

- Aplikasi SPM - SPP


permintaan uang

lembur

- SPK lembur



- RKAKL

2 hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

12 Menguji dan

menandatangani

SPM

- SPM

- SPP



- SPK lembur



- SSP PPh 21

SPM terbit dan siap

diserahkan ke KPPN

13 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM

- ADK SPM

- PIN PPSPM

- SPP



- SPK lembur



- SSP PPh 21

KPPN menerima SPM

untuk menerbitkan

SP2D

14 Mengambil SP2D Uang Lembur

- Kips 2

hari

Tersedianya SP2D

15 Mengambil Uang Lembur ke Bank

- Cek 1 hari

Tersedianya uang lembur

16

Membagikan Uang Lembur berikut meminta tandatangan bukti penerimaan uang lembur

- Daftatanda terima uang

lemburr

1 hari

Uang lembur di bagikan ke

masing masing pegawai

17 Mengarsipkan Bukti Pembayaran

- Arsip uang lembur 1 hari

Terarsipnya dokumen uang

lembur




Revisi Ke 02




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014

5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 200-

1/SEK/KU.01/8/2014


1. S1

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P laporan keuagan

2. S.O.P Bagian Kepegawaian


PERINGATAN : 1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Kepegawaian

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ Bendahara

Kasubag Umum & Keuangan



Waktu Output

1 Permintaan daftar rekap absen pada sub bagian kepegawaian

-

1 hari

Perhitungan remunerasi

berdasarkan absen

1 Membuat daftar permintaan dengan aplikasi komdanas berdasarkan rekab absen

- Komputer/

Laptop

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

- Surat edaran

terbaru

- Daftar hadir

Terekamnya semua nama

pegawai dalam format daftar permintaan remunerasi

2 Meneliti dan mengevaluasi daftar perminrtaan penghitungan remunerasi

- Komputer/

Laptop

- Daftar Hadir

Permintaan Remunerasi sesuai

dengan rekapan absen

3 Penguncian daftar permintaan

remunerasi pada aplikasi

komdanas

- Daftar

permintaan

remunerasi

- Daftar hadir

Ditandatangani nya

daftar penerimaan

remunerasi oleh

seluruh pegawai

4 Cetak daftar perhitungan uang makan, kwitansi rekab pajak

- Daftar

permintaan

remunerasi

Tersajinya kwitansi remunerasi

5 Mengedarkan tandatangan

tanda terima

- Kwintasi remunerasi

- Daftar penerimaan remunerasI

Kwintasi remunerasi

siap dikirim

6 Membuat Kwitansi, rekap dan

surat pengantar remunerasi

- Komputer - Printer - Dokumen

remunerasi

Tersajinya kwitansi,

rekab dan

pengantar

remunerasi

7 Penandatangan kwitansi,

rekap dan surat pengantar

remunerasi

- Kwitansi - Rekab

pengajuan - Tanda terima - Surat

pengantar

Tersajinya kwitansi,

rekab dan

pengantar

remunerasi siap

kirim

8 Membuat surat pertanggung jawaban mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

Tersajinya surat

pernyataan

tangung jawab

mutlak

9 Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

pernyataan

tanggung jawab

mutlak siap dikirim

10 Scan dokumen pengajuan

remunerasi

- Scaner - Komputer - Dokumen

remunerasi

1 hari

Terarsipnya

dokumen

remunerasi

secara elektroniK

11 Mengirim daftar pertanggung

jawaban remunerasi dan

daftar permintaan remunerasi

- Daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka remunerasi

- Daftar permintaan remunerasi

Terkirimnya daftar

pertanggung

jawaban

remunerasi dan

daftar permintaan

12 Mengarsipkan laporan pertanggung jawaban Dimuka remunerasi

- Laporan

pertanggung

jawaban

dimuka

remunerasi

- Box file

- Lemari arsip

Tersimpannya

laporan pertanggung

jawaban dimuka remunerasi

13 Membuat surat pernohonan transfer rekening pegawai ke bank

- Dokumen

remunerasi

Terkirimnya remunerasi ke masing masing

pegawai

13 Laporan rekening koran

- Dokumen

remunerasi

Bukti transfer ke masing masing

pegawai

14 Pengarsipan dokumen remunerasi

- Dokumen

remunerasi

Arsip yang repi dan aman




Revisi Ke 02




S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


1. S1

3. SLTA

KETERKAITAN : 1. S.O.P Penerbitan SPP 2. S.O.P Penerbitan SPM 3. S.O.P Pengajuan Uang Persedian


1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer


PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Wakil

Sekretaris/ PPK

Kasubbag Umum & Keuangan/

PPSPM

Pansek / KPA


Waktu Output

1

Mengumpulkan dan Mendata Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran

- Kwitansi

2 Membuat

daftar rincian pengajuan uang persediaan

- D IPA

- RKA-KL

1 hari

Terselesainya

pembuatan

Daftar rincian

Uang

Persediaan

3

Membuat SPP dan surat perintah membayar (SPM) uang persediaan

- Aplikasi

SPM/SAS

- Daftar

rincian

pengajuan

UP

- Surat

pernyataan

- DIPA - RKAKL

1 hari

Terbitnya

SPM

uang persediaan

4 Koreksi dan

menanda

tangani SPM

pengajuan Uang

Persediaan

- Surat

pengantar

pengajuan

UP

- Berkas pengajuan UP

Terselesaikan

nya SPM

Uang

Persediaan

yang siap diajukan

6 Mengantar SPM Uang Persediaan ke KPPN

- Berkas

pengajuan

UP

- Buku

ekspedisi

keluar

bagian

keuangan

Terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN

7 Mengarsipkan SPM Uang Persediaan

- Box file

- Arsip

berkas

Uang Persediaan

Tersimpan ny a arsip pengajuan Uang Persediaan




Revisi Ke 02




S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor .003/SEK12/SK/2012


1. S1

3. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Bagian Perdata 2. S.O.P Bagian Pidana 3. S.O.P Bagian Hukum 4. S.O.P Bagian Umum


1. Komputer/Laptop


3. Printer

PERINGATAN :

1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan

sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010


1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Penerima

Kasubag Umum &

Keuangan



Waktu Output

1 Menerima Uang

Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak dari

Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Hukum

- Ekspedisi Penyetoran

dari Bagian Perdata,

Bagian Pidana dan

Bagian Perdata - ATK

1 Hari

Diterimanya Uang

Leges/ Pendapatan

Bukan Pajak

2 Mencatat di buku

Penerimaan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

- Buku Pendapatan

Negara Bukan Pajak

(PNBP)

- ATK

Uang Leges/

Pendapatan Bukan

Pajak telah dicatat

dalam Buku PNBP

3 Membuat Surat

Setoran Bukan Pajak

(SSBP)

- Blangko Surat

Setoran Bukan Pajak

(SSBP)

- Komputer/Laptop

- ATK

1 Hari

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

4 Menanda tangani

Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP)

- Surat Setoran Bukan

Pajak (SSBP) Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) siap untuk

disetorkan

5 Menyetorkan Uang

Leges/Pendapatan

Negara Bukan Pajak

ke Kas Negara melalui

Kantor Pos atau Bank

Persepsi


Pajak (SSBP) Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) telah

disetor ke Kas

Negara

6 Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Aplikasi SAS

- Aplikasi SILABI

- Komputer/

Laptop

2 Hari

Terselesaikannnya laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima

7 Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Surat Pengantar

- LPJ Bendahara

Penerima

- Daftar Rincian Kas

Direkening

- Berita Acara Kas

Bendahara Penerima

- Berita Acara

Pemeriksaan Kas

dan rekonsiliasi

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima telah valid

8 Menyusun Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak


Pajak

- Data Pendukung

Lainnya

- Komputer/ Laptop 2 Hari

Terselesaikannya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

9 Menanda tangani Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan Realisasi

Pendapatan Bukan

Pajak

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak siap dikirim

10 Mengirim Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Draf surat pengantar - Laporan Realisasi

Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Buku agenda

Surat keluar 1 Hari

Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

11 Mengarsipkan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

- Boxfile

- Lemari arsip

Tersimpannya

Laporan

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak




Revisi Ke 02




S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN

DASAR HUKUM :

6. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


1. S1

3. SLTA

KETERKAITAN : 4. S.O.P Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 5. S.O.P Penerbitan SPP 6. S.O.P Pengajuan SPM




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pejabat Pengadaan/ Kasubbag Umum &

Keuangan

Bendahara Wakil

Sekretaris/ PPK

Kasubbag Keuangan/

PPSPM

Pansek / KPA


Waktu

Output

1

Menyiapkan Bukti Tagihan / Pengeluaran Anggaran

- Kwitansi

2 Mengajukan persetujuan bayar ke PPK

- Kwitansi

3

Membuat Surat Perintah Bayar

- Komputer

- Printer

4 Memerintahkan bendahara untuk membayar tagihan

-SPBY

5

Bendahara meneliti dan mengevaluasi Surat Perintah Bayar dan Bukti Pengeluaran Anggaran

6 Bendahara membayar sesuai Surat perintah bayar dan bukti yang diterima Ke Penerima

- D IPA - RKA-KL

1 hari

Terselesainya

pembuatan

Daftar rincian

Uang

Persediaan

7 Memungut dan

menyetorkan Pajak

sesuai ketentuan

yang berlaku

- Daftar rincian pengajuan

Uang Persediaan

Terselesainya

pembuatan

surat

pernyataan

8 Membukukan bukti pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan Buku bantu

- Aplikasi

SPM/SAS

- Daftar

rincian

pengajuan

UP

- Surat

pernyataan

- DIPA - RKAKL

1 hari

Terbitnya

SPM uang persediaan

9 Mengarsipkan bukti pengeluaran




Revisi Ke 02




S.O.P LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 003/SEK12/SK/2012


1. S1

2. SLTA

KETERKAITAN :

1. S.O.P Rekonsiliasi 2. S.O.P Laporan Bagian Umum 3. S.O.P PNBP


1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

PERINGATAN :

1.Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub

Umum & Keuangan



Waktu Output

1

Menyiapkan

Data, dokumen

dan

mengkonsep

Laporan

Keuangan

2 Merekam

dokumen

sumber

- Lembar SPM

- Lembar SP2D

- Data Pelaporan

lainnya

- Aplikasi

SAKPA/SAIBA

- LPJ

Bendahara Pengeluaran

dan penerimaan

3 hari

Tersajinya laporan keuangan

dalam bentuk aplikasi

3 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN

- Softcopy laporan keuangan.

Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan

Hasil Rekonsiliasi

4 Mencetak/ Printout Laporan Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi

- Aplikasi - SAKPA/SAIBA

- Softcopy Berita

Acara Rekonsiliasi

dan Hasil Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

5 Meneliti dan mengevaluasi laporan keuangan

- Berita acara

Rekonsiliasi

- Laporan

Keuangan

1 hari

Berita acara rekonsiliasi

Dan Laporan

Keuangan

dinyatakan

Valid

6 Penandatangan laporan keuanagan

-

7 Mengirim

Laporan

Keuangan ke

Kordinator

wilayah

- Berita Acara

Rekonsiliasi. - laporan keuangan

Terkirimnya

softcopy Dan hardcopy

laporan keuangan

8 Menata

laporan

keuangan

dan

pengarsipan

- Laporan

Keuangan

- Boxfile

- Lemari arsip

Tersimpannya

laporan

keuangan




Revisi Ke 02




S.O.P PENERIMAAN TAMU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. S-1

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 2. SLTA


4. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penerimaan Wartawan 1. Buku Tamu

2. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan

1

2

3

4

5

6

Formulir

Kunjungan

Tamu dan KTP

5 menit

5 menit

5 menit

30 menit

5 menit

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap tamu

tidak memuaskan

AktivitasNoKPN/WKPN/PANITERA

Mengantarkan Tamu

pulang

Data

Kunjungan

Tamu

Menerima kunjungan

Tamu

Mengecek dan memeriksa

tujuan Tamu

Menyerahkan Formulir

Kunjungan Tamu ke

Pejabat yang dituju

10 menit

Menerima dan memeriksa

Formulir Kunjungan Tamu

Menerima dan melakukan

identifikasi tamu yang

berkunjung, serta

menyerahkan Buku Tamu

dan Formulir Kunjungan

Tamu untuk diisi oleh

Buku Tamu,

Formulir

Kunjungan

Tamu dan KTP

Persyaratan/

Perlengkapan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Waktu Output

Mutu Baku

SatpamStaf KPN

Pelaksana

Ya

Tidak




Revisi Ke 02




S.O.P PENERIMAAN WARTAWAN


1. 1. S-1



4. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011


1. SOP Penerimaan Tamu 1. Buku Tamu

2. Formulir Kunjungan Tamu


Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan

1

2

3

4

5

6

Waktu Output

Mutu Baku

SatpamStaf KPN

Pelaksana

Persyaratan/

Perlengkapan


10 menit

Menerima dan memeriksa

Formulir Kunjungan Tamu

Menerima dan melakukan

identifikasi wartawan yang

berkunjung, serta

menyerahkan Buku Tamu

dan Formulir Kunjungan

Tamu untuk diisi oleh

Wartawan

Buku Tamu,

Formulir

Kunjungan

Tamu dan KTP

Menyerahkan Formulir

Kunjungan Tamu ke

Pejabat yang dituju

Humas

Mengantarkan Wartawan

pulang

Data

Kunjungan

Wartawan

Menerima kunjungan

Wartawan

Mengecek dan memeriksa

tujuan Wartawan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap

wartawan tidak memuaskan

AktivitasNo

Formulir

Kunjungan

Tamu dan KTP

5 menit

5 menit

5 menit

30 menit

5 menit

Ya

Tidak




Revisi Ke 02




S.O.P PELAKSANA TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN


1. 1. SLTA

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 2. SLTP


1. Kartu Tanda Parkir

2. Buku Agenda Pengunjung Parkir


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi ketidakteraturan dalam Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran

penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan

keluar kendaraan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kas

Keuangan

Parkir

Memasukkan uang parkir

ke dalam kas kantor PN

Cibinong

Rekapitulasi

Laporan

Keuangan

Perparkiran

Jumlah

Kartu

Menyiapkan buku agenda

pengunjung perparkiran

Menyerahkan kartu tanda

parkir kepada pengunjung

Persyaratan/

Perlengkapan


Waktu Output

Mutu Baku

Petugas

Parkir 3

Aktivitas Petugas

Parkir 2

Pelaksana

Petugas

Parkir 1

Memberitahukan kepada

Petugas Parkir di

lapangan perihal

kendaraan yang masuk

Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Menyiapkan dan

menghitung jumlah kartu

tanda parkir yang tersedia

Laporan Uang

Parkir

Laporan Uang

Parkir

Kasub

Umum &

Keuanga

No

Melakukan briefing

persiapan pengaturan

perparkiran di lapangan


Petugas Parkir di pos

adanya kendaraan

pengunjung yang akan

keluar area kantor via HT

Mengatur slot parkir

kendaraan pengunjung

Mencatat nomor polisi

kendaraan pengunjung di

kartu tanda parkir dan

buku agenda

Mengecek dan meneliti

nomor polisi kendaraan

yang akan keluar dengan

buku agenda

Menerima rekapitulasi

laporan keuangan

perparkiran dan uang

parkir

Membuat rekapitulasi

laporan keuangan

perparkiran

Menerima dan mencatat

uang parkir ke dalam

laporan keuangan

perparkiran

5 menit

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

15 menit

5 menit

5 menit

Laporan

Uang Masuk

parkir

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

10 menit

5 menit

5 menit

5 menit




Revisi Ke 02




S.O.P PELAKSANA TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN


1. 1. SLTA








keluar kendaraan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kas

Keuangan

Parkir



Cibinong

Rekapitulasi

Laporan

Keuangan

Perparkiran

Jumlah

Kartu





Persyaratan/

Perlengkapan


Waktu Output

Mutu Baku

Petugas

Parkir 3

Aktivitas Petugas

Parkir 2

Pelaksana

Petugas

Parkir 1


Petugas Parkir di

lapangan perihal


Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Menyiapkan dan



Laporan Uang

Parkir

Laporan Uang

Parkir

Kasub

Umum &

Keuanga

No

Melakukan briefing





adanya kendaraan








buku agenda




buku agenda


laporan keuangan


parkir


laporan keuangan

perparkiran



laporan keuangan

perparkiran

5 menit

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

15 menit

5 menit

5 menit

Laporan

Uang Masuk

parkir

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

10 menit

5 menit

5 menit

5 menit


1. 1. S-1

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 2. SLTA

3. Peraturan Menteri PAN Nomor Per/20/M.Pan/04/2006

4. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007



1. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar

3. File Ordner Surat Masuk dan Surat Keluar

4. Buku Ekspedisi Surat Dinas Keluar


Tindaklanjut dari surat masuk

1

2

3

4

5

6

7

Koreksi atau paraf surat

dinas

Arsip Surat

Dinas

Keluar dan

Surat Masuk

Surat Dinas

Keluar

Draft surat

dinas

Surat Dinas

Keluar

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tujuan surat

tidak dapat terlaksana dengan baik

Mencatat ke dalam buku

register surat masuk

dan/atau keluar dan

mengarsipkan ke File

surat masuk dan keluar

Membubuhkan stempel,

memberi nomor surat,

mengepak dan

menyerahkan ke bagian

umum

Menandatangani surat

dinas

Mengetik konsep surat

dinas

Surat Masuk

Mempelajari dan

mengkonsep surat-surat

yang perlu ditindaklanjuti

Menerima dan

mengagendakan surat

masuk

Surat Masuk,

Buku Register

Surat Masuk

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

1 hari

Draft surat

dinas

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016

KPN CibinongJl. Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong,

Kabupaten Bogor 16915

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/01/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

AktivitasNo

Pelaksana

SekretarisKPN Kasubbag

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

Surat Masuk

dan Referensi

SuratSurat Dinas

Keluar dan

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar

Staf

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

Waktu

Buku Register

Surat Masuk

dan Surat

Keluar

Ya Ya

TidakTidak

Tidak Ya


1. 1. S-1






1. SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

4. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil


Daftar Urutan Jabatan yang tertinggi sampai yang

terendah

1

2

3

4

5

7

8

Waktu

Buku Register

Surat Keluar

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

Surat

Pengantar,

Bezetting dan

Buku Ekspesidi

Surat Keluar

StafAktivitasNo

Pelaksana


Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP BEZETTING PEGAWAI

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/02/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

Data Urutan

Jabatan

Mempelajari dan

mengkonsep surat

pengantar

Draft surat

pengantar

Menginventarisasi data

jumlah pegawai tiap

triwulan

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

1 hari

Draft Surat

Pengantar

dan

Bezetting


pengantar dan menginput

data bezetting

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya laporan

keadaan pegawai yang terbaru (up to date) tiap tahunnya


register surat keluar dan


surat keluar dan File

Bezetting



mengepak dan


umum


pengantar dan bezetting


pengantar dan bezetting

Arsip Surat

Pengantar

dan

Bezetting

Surat

Pengantar

dan

Bezetting

Draft Surat

Pengantar

dan

BezettingSurat

Pengantar

dan

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1






1. SOP Bezetting Pegawai 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 2. Printer

3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 3. Alat Tulis Kantor (ATK)



Daftar Urutan Senioritas Hakim

1

2

3

4

5

7

8

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT

Surat

Pengantar, DUS

dan Buku

Ekspesidi Surat

Keluar

1 hari


keadaan hakim yang terbaru (up to date) berdasarkan urutan

senioritas tiap tahunnya

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT

AktivitasNo



mengepak dan


umum

Waktu Output

Mutu Baku

Staf

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) HAKIM

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/03/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Data Urutan

Hakim

Mempelajari dan

mengkonsep surat

pengantar

Draft surat

pengantar


keadaan hakim terbaru

tiap tahun

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT

Draft Surat

Pengantar

dan DUS



data DUS

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT


pengantar dan DUS




surat keluar dan File DUS

Draft Surat

Pengantar

dan DUS


pengantar dan DUS

Buku Register

Surat Keluar

Arsip Surat

Pengantar

dan DUS

Surat

Pengantar

dan DUS

Surat

Pengantar

dan DUS

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1






1. SOP Bezetting Pegawai 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim) 2. Printer

3. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 3. Alat Tulis Kantor (ATK)



Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

1

2

3

4

5

7

8

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

Surat

Pengantar, DUK

dan Buku

Ekspesidi Surat

Keluar

1 hari


keadaan pegawai yang terbaru (up to date) berdasarkan urutan

kepangkatan tiap tahunnya

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

AktivitasNo



mengepak dan


umum

Waktu Output

Mutu Baku

Staf

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/04/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Data Urutan

Kepangkata

n

Mempelajari dan

mengkonsep surat

pengantar

Draft surat

pengantar


keadaan pegawai yang

terbaru tiap akhir tahun

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat

Draft Surat

Pengantar

dan DUK



data DUK

SK Pangkat, SK

Jabatan, SPMT,

Sertifikat Diklat


pengantar dan DUK




surat keluar dan File DUK

Draft Surat

Pengantar

dan DUK


pengantar dan DUK

Buku Register

Surat Keluar

Arsip Surat

Pengantar

dan DUK

Surat

Pengantar

dan DUK

Surat

Pengantar

dan DUK

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1



4. Keputusan KMA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010


1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Di Muka 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 2. Printer


4. Mesin Finger Print


Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai

tiap bulan

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengarsipkan Daftar dan

Rekapitulasi Kehadiran

Pegawai ke File


Pegawai dan

mengarsipkan printout

backup mesin finger print

dan absen manual

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Menandatangani Daftar

Kehadiran Pegawai dan


Pegawai

File Ordner

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Arsip Daftar

dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

5 menit

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

5 menit

Membubuhkan stempel

dan menyerahkan ke

bagian umum dan

keuangan

Mendownload daftar

absensi pada awal bulan,

mencetak hasil download

(Daftar Kehadiran

Pegawai dan Rekapitulasi

Kehadiran Pegawai) dan

mencetak backup absen

mesin finger print

Memerintahkan

pengecekan data

kehadiran hakim dan

pegawai tiap hari pada

Absen Manual dan Absen

Mesin Finger Print

Menginput data kehadiran

hakim dan pegawai tiap

hari berdasarkan Absen

Manual dan Absen Mesin

Finger Print ke

KOMDANAS dan

mengecek tiap minggu

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu

5 menit

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

AktivitasWKPNKPN

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/05/2016

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

Output

Mutu Baku

Staf

Data

Kehadiran

Pegawai

Data

Kehadiran

Pegawai

Data

Kehadiran

Pegawai

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

Buku Ekspedisi

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya

Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai dan tidak

terbayarnya Tunjangan Remunerasi dan Uang Makan tiap

Mengecek data kehadiran

dan menggarisbawahi

Absen Manual dengan

ballpoint merah pada jam

08.00 WIB berdasarkan

Mesin Finger Print dan

menandatangani Absen

Manual tiap hari

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti


dan menandatangani

Absen Manual tiap hari

Kasubbag

Pelaksana

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

15 menit

5 menit

15 menit

15 menit

15 menit


1. 1. S-1



4. Keputusan KMA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009



1. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Di Muka 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 2. Printer


4. Mesin Finger Print


Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai

tiap bulan

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengarsipkan Daftar dan


Pegawai ke File


Pegawai dan

mengarsipkan printout

backup mesin finger print

dan absen manual

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Menandatangani Daftar

Kehadiran Pegawai dan


Pegawai

File Ordner

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Arsip Daftar

dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

5 menit

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

5 menit

Membubuhkan stempel

dan menyerahkan ke

bagian umum dan

keuangan

Mendownload daftar

absensi pada awal bulan,

mencetak hasil download

(Daftar Kehadiran

Pegawai dan Rekapitulasi

Kehadiran Pegawai) dan

mencetak backup absen

mesin finger print

Memerintahkan

pengecekan data

kehadiran hakim dan

pegawai tiap hari pada

Absen Manual dan Absen

Mesin Finger Print

Menginput data kehadiran

hakim dan pegawai tiap

hari berdasarkan Absen

Manual dan Absen Mesin

Finger Print ke

KOMDANAS dan

mengecek tiap minggu

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu

5 menit

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

AktivitasWKPNKPN

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/05/2016

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

Output

Mutu Baku

Staf

Data

Kehadiran

Pegawai

Data

Kehadiran

Pegawai

Data

Kehadiran

Pegawai

Daftar dan

Rekapitulasi

Kehadiran

Pegawai

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

Buku Ekspedisi

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersedianya

Rekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai dan tidak

terbayarnya Tunjangan Remunerasi dan Uang Makan tiap


dan menggarisbawahi

Absen Manual dengan

ballpoint merah pada jam

08.00 WIB berdasarkan

Mesin Finger Print dan

menandatangani Absen

Manual tiap hari

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti


dan menandatangani

Absen Manual tiap hari

Kasubbag

Pelaksana

Absen Manual

dan Absen

Mesin Finger

Print, surat

sakit, surat izin,

surat cuti

15 menit

5 menit

15 menit

15 menit

15 menit


1. 1. S-1







1. SOP Pengelolaan Surat Dinas 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 2. Buku Referensi Surat-Surat

3. Undang-Undang terkait


SK Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

1

2

3

4

5

6

7


keputusan

Arsip Surat

Keputusan

KPN

Cibinong

Surat

Keputusan

KPN

Cibinong

Draft SK

Surat

Keputusan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi semua bagian tidak dapat berjalan dengan baik dan


register SK KPN Cibinong

dan mengarsipkan ke File

SK KPN Cibinong


memberi nomor surat

keputusan dan

menyerahkan kepada

yang berkepentingan


keputusan


keputusan

Membuat konsep surat

keputusanDraft SK

Memerintahkan

pembuatan surat

keputusan

Materi SK,

referensi surat,

UU terkait

Materi SK,

referensi surat,

UU terkait

1 hari

Draft SK

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

CIBINONG

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/06/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

AktivitasNo

Pelaksana

Panitera/


Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Materi SK,

referensi surat,

UU terkait

Materi SK,

referensi surat,

UU terkait

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar

Staf

Materi SK,

referensi surat,

UU terkait

Waktu

Buku Register

SK KPN

Cibinong

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 2. SLTA




1. SOP Update Data Kepegawaian Melalui SIKEP MA-RI 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 2. Buku-buku referensi



Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala

1

2

3

4

5

6

7

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

StafAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPNNo

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/07/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu

10 menit

Pendataan Hakim dan

Pegawai yang naik gaji

berkala dan

memerintahkan

pengusulan kenaikan gaji

Surat KGB

sebelumnya, SK

Pangkat terakhir

Draft usulan


usulan kenaikan gaji

berkala

Draft usulan



berkala

Draft usulan



berkala

Draft usulan

yang telah

disetujui



berkala

Buku register

surat keluar5 menit

Dokumen

surat usulan

kenaikan

gaji berkala



mengepak dan


umum dan ke yang

bersangkutan

Surat KGB

sebelumnya, SK

Pangkat

terakhir,

Peraturan

Pemerintah

tentang gaji

terbaru

1 hari

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan gaji tidak

tereleasasi tepat waktu

Surat usulan

kenaikan

gaji berkala

yang telah

disetujui




surat keluar

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1








2. Buku-buku referensi



Surat Usulan Kenaikan Pangkat

1

2

3

4

5

6

7

8

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

StafAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPNNo

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/08/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu

10 menit

Menyiapkan berkas

persyaratan kenaikan

pangkat

Disusunnya

fc berkas

persyaratan

Pendataan Hakim dan

Pegawai yang naik

pangkat dan

memerintahkan

pengusulan kenaikan

SK Pangkat

terakhir

Draft usulan


usulan kenaikan pangkatDraft usulan


usulan kenaikan pangkat

Draft usulan



Draft usulan

yang telah

disetujui



Buku register

surat keluar5 menit

Dokumen

surat usulan

kenaikan

pangkat



mengepak dan


umum dan keuangan

SK Pangkat

terakhir, SK

PNS, SK CPNS,

SK Jabatan

terakhir, SPMT,

SKP 2 tahun

terakhir,

KARPEG

1 hari

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pangkat tidak tereleasasi

tepat waktu

Surat usulan

kenaikan

pangkat

yang telah

disetujui




surat keluar

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1









2. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. Buku-buku referensi

3. SOP Bezetting Pegawai

4. SOP Daftar Urut Senioritas Hakim (DUS Hakim)

5. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS


1. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

2. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

3. Surat Pengantar Berkas Kepegawaian

1

2

3

4

5

6

Dokumen

Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan, dan

surat

pengantar

berkas

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya

pelaksanaan tugas di tempat yang baru





Ordner yang bersangkutan

Buku register

surat keluar5 menit



mengepak dan


umum dan keuangan, dan

yang bersangkutan

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar

5 menit

Draft Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan,

Surat

Pengantar

Berkas

Menandatangani Surat

Pernyataan Pelantikan,

Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas dan

Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan (untuk

Mutasi Masuk), atau

mengetik Konsep Surat

Pengantar Berkas, Rekap

Absen (untuk Mutasi

Keluar)

Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan, dan

surat

pengantar

berkas

Koreksi atau paraf Konsep

Surat Pernyataan


Surat Pernyataan


Mutasi Masuk), atau



Absen (untuk Mutasi

Keluar)

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

5 menit

5 menit

Mengetik Konsep Surat

Pernyataan Melaksanakan

Tugas dan Surat

Pernyataan Menduduki

Jabatan (untuk Mutasi

Masuk), atau mengetik

Konsep Surat Pengantar

Berkas, Rekap Absen

(untuk Mutasi Keluar)

Draft Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan,

Surat

Pengantar

Berkas

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

10 menit

10 menitSK Mutasi

Menerima, mencatat, dan

meneliti SK Mutasi Hakim

dan PNS yang

Masuk/Keluar

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/09/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

WaktuAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

Staf

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1
















3. Surat Pengantar Berkas Kepegawaian

1

2

3

4

5

6

Dokumen

Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan, dan

surat

pengantar

berkas


pelaksanaan tugas di tempat yang baru






Buku register

surat keluar5 menit



mengepak dan


umum dan keuangan, dan

yang bersangkutan

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar

5 menit

Draft Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan,

Surat

Pengantar

Berkas



Surat Pernyataan


Surat Pernyataan


Mutasi Masuk), atau



Absen (untuk Mutasi

Keluar)

Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan, dan

surat

pengantar

berkas


Surat Pernyataan


Surat Pernyataan


Mutasi Masuk), atau



Absen (untuk Mutasi

Keluar)

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

5 menit

5 menit



Tugas dan Surat


Jabatan (untuk Mutasi

Masuk), atau mengetik

Konsep Surat Pengantar

Berkas, Rekap Absen

(untuk Mutasi Keluar)

Draft Surat

Pernyataan

Melaksanak

an Tugas,

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan,

Surat

Pengantar

Berkas

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

10 menit

10 menitSK Mutasi



dan PNS yang

Masuk/Keluar

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/09/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

WaktuAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

Staf

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1









3. SOP Bezetting Pegawai 3. Undang-Undang terkait



1

2

3

4

5

6

7

8

SK Pangkat

terakhir, SK PNS,

SK CPNS, SK

Jabatan terakhir,

SPMT, SKP 2

tahun terakhir,

KARPEG,

TASPEN, KGB

terakhir, SP-4A.

DPCP, KP4, Surat

Pernyataan Tidak

Pernah Dijatuhi

Hukuman Disiplin

Berat/Sedang,

Akta Nikah, KTP

Suami Isteri, Karis,

Kartu Keluarga,

Akta Kelahiran

Anak, Pas Photo

1 hari

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak tereleasasi

tepat waktu

Surat usulan

pensiun

yang telah

disetujui




surat keluar

Buku register

surat keluar5 menit

Dokumen

surat usulan

pensiun

Hakim dan

Pegawai



mengepak dan


umum

Draft usulan


usulan pensiun Hakim

dan Pegawai

Draft usulan

yang telah

disetujui



dan Pegawai

Draft usulan



dan Pegawai

Draft usulan



dan Pegawai

10 menit

Menyiapkan berkas

persyaratan pensiun

Hakim dan Pegawai

Disusunnya

fc berkas

persyaratan

Pendataan Hakim dan

Pegawai yang naik

pensiun dan

memerintahkan

pengusulan pensiun

SK Pangkat

terakhir dan SK

Jabatan terakhir

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/010/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Surat Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri

Sipil

AktivitasKasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Waktu Output

Mutu Baku

Staf

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1











1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 hari

SK Pangkat

terakhir, SK

PNS, SK CPNS,

SK Jabatan

terakhir, SPMT,

SKP 2 tahun

terakhir

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Jabatan tidak tereleasasi

tepat waktu

Surat usulan

promosi

jabatan yang

telah

disetujui




surat keluar

Buku register

surat keluar5 menit

Dokumen

surat usulan

promosi

jabatan



mengepak dan


umum dan keuangan

KPN

Tim

Baperjaka

tSekretaris Kasubbag Staf

Draft usulan


usulan promosi jabatan

Surat usulan

yang telah

disetujui




usulan promosi jabatanDraft usulan

Menentukan waktu

pelaksanaan rapat

baperjakat

Rapat Baperjakat terkait


dan menandatangani

Berita Acara Hasil Rapat

Baperjakat

BA Hasil

Rapat

Baperjakat

Disusunnya

fc berkas

persyaratan

1 hari

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP USULAN PROMOSI JABATAN

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/011/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Surat Usulan Promosi Jabatan

Waktu Output

Mutu Baku

Aktivitas

Pelaksana

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

10 menit

Menyiapkan berkas

persyaratan usulan

promosi jabatan sebagai

bahan rapat baperjakat

Pendataan permohonan

promosi jabatan

SK Pangkat

terakhir dan SK

Jabatan terakhir

Ya YaTidakTidak


1. 1. S-1











1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 hari

SK Pangkat

terakhir, SK

PNS, SK CPNS,

SK Jabatan

terakhir, SPMT,

SKP 2 tahun

terakhir, Daftar

Riwayat Hidup

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada Hakim dan Pegawai

yang menerima Tanda Penghargan Satyalancana Karya Satya

Surat usulan

penghargaa

yang telah

disetujui




surat keluar

Buku register

surat keluar5 menit

Dokumen

surat usulan

penghargaa

n



mengepak dan


umum dan keuangan

KPN

Tim

Baperjaka

tSekretaris Kasubbag Staf

Draft usulan


usulan penghargaan

Surat usulan

yang telah

disetujui


usulan penghargaan


usulan penghargaanDraft usulan

Menentukan waktu

pelaksanaan rapat

baperjakat

Rapat Baperjakat terkait

usulan Tanda

Penghargaan dan

menandatangani Berita

Acara Hasil Rapat

BA Hasil

Rapat

Baperjakat

Disusunnya

fc berkas

persyaratan

1 hari

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/012/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Surat Usulan Tanda Penghargaan Satyalancana

Karya Satya

Waktu Output

Mutu Baku

Aktivitas

Pelaksana

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

10 menit

Menyiapkan berkas

persyaratan usulan

sebagai bahan rapat

baperjakat

Pendataan masa kerja

Hakim dan Pegawai

dihitung dari TMT CPNS

SK CPNS

Ya YaTidakTidak


1. 1. S-1







2. SOP Pengelolaan Surat Dinas 2. Printer

3. SOP Bezetting Pegawai 3. Alat Tulis Kantor (ATK)



1

2

3

4

5

6

7

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016

KPN CibinongJl. Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten

Bogor 16915

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/013/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Waktu Output

Mutu Baku

Aktivitas

Pelaksana

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada penilaian sasaran

kerja pegawai

Menilai perilaku kerja

hakim dan pegawai dalam

satu tahun

Formulir

SKP

Menerima, menentukan

target awal, dan

menandatangani Formulir

SKP

Membuat daftar penilaian

perilaku kerja hakim dan

pegawai untuk dinilai

5 menit

Menyiapkan dan

membagikan blangko

Formulir SKP dan blangko

Formulir Penilaian

Pencapaian SKP

Blangko

Formulir

SKP

Memerintahkan persiapan

blangko Formulir SKP

(dibuat tiap awal tahun)

dan blangko Formulir

Penilaian Pencapaian

SKP (dibuat tiap akhir

tahun)

Blangko

Formulir SKP

dan Blangko

Formulir

Penilaian

Pencapaian

SKP

Atasa

n

Pejaba

Pejabat

Penilai

PNS yang

dinilaiKasubbag Staf

Formulir

SKP

Membuat dan

memperhitungkan

penilaian prestasi kerja

PNS

Formulir

SKP

Menyetujui dan

menandatangani Formulir

SKP dan Formulir

Penilaian Pencapaian

SKP Tahun

sebelumnya

dan Formulir

Penilaian

Prestasi Kerja

PNS

Blangko

Formulir SKP

dan Blangko

Formulir

Penilaian

Blangko Formulir

SKP dan Blangko

Formulir Penilaian

Pencapaian SKP

Blangko Formulir

SKP dan Blangko

Formulir Penilaian

Pencapaian SKP

15 menit

15 menit

Formulir

SKP

15 menit

15 menit

15 menit

15 menitFormulir

SKP

8

9

10

11

12

13

14

15

Formulir

SKP

Mengarsipkan SKP ke File

SKP dan File Yang

Bersangkutan

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS5 menit

Dokumen

SKP

Membuat tanggapan

tertulis pada kolom yang

disediakan

Menetapkan dan

menandatangani

Penilaian Prestasi Kerja

PNS

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir

SKP

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir

SKP

Memeriksa hasil penilaian

prestasi kerja dan

meminta penjelasan

Memberikan penjelasan

terhadap penilaian

prestasi kerja PNS

Menandatangani penilaian

prestasi kerja PNS

Formulir

SKP

Keberatan atas penilaian

prestasi kerja PNS

Membubuhkan tanda

tangan pada kolom

keberatan

SKP Tahun

sebelumnya dan

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Formulir Penilaian

Prestasi Kerja PNS

5 menit

1 hari

Formulir

SKP

Formulir

SKP

Formulir

SKP

Ya

Tidak


1. 1. S-1







2. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar

3. File Ordner Surat Masuk dan Surat Keluar



Surat Tugas Dinas Luar

1

2

3

4

5

6

7

Waktu

Buku Register

Surat Masuk

dan Surat

Keluar

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

Surat Tugas

dan Buku

Ekspedisi Surat

Dinas Keluar

Staf

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

AktivitasNo

Pelaksana


Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/014/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

Surat Masuk

Mempelajari, meneliti, dan

mengkonsep surat-surat

tugas yang perlu

ditindaklanjuti

Menerima dan

mengagendakan surat

masuk terkait penugasan

dinas luar

Surat Masuk,

Buku Register

Surat Masuk

Surat Masuk

dan Referensi

Surat

1 hari

Draft surat

tugas


tugas

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas-tugas

tidak dapat terlaksana dengan baik


register surat masuk

dan/atau keluar dan


surat masuk dan keluar



mengepak dan


umum dan keuangan dan

yang bersangkutan


tugas


tugas

Arsip Surat

Tugas dan

Surat Masuk

Surat Tugas

Draft surat

tugas

Surat Tugas

Ya Ya

TidakTidak

Tidak Ya


1. 1. S-1







2. Buku Register Surat Cuti

3. File Ordner Surat Cuti



Surat Cuti

1

2

3

4

5

6

7

8

Surat

permohonan

cuti

Waktu

Buku Register

Surat Izin Cuti

Blangko surat

permohonan

cuti

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Surat

permohonan

cuti

Surat

permohonan

cuti

Surat izin cuti

dan Buku

Ekspedisi Surat

Dinas Keluar

StafAktivitasNo

Pelaksana

Panitera/


Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENYELESAIAN SURAT CUTI

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/015/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

Menerima surat

permohonan cuti dari yang

bersangkutan. Disetujui

atau Ditangguhkan ?

Surat

permohonan

cuti

Mempersiapkan data dan

dasar hukum pemberian

cuti

Buku referensi

surat cuti

Blangko surat

permohonan

cuti

1 hari

Memberikan blangko surat

permohonan cuti kepada

Hakim dan Pegawai yang

akan cuti

Draft surat

izin cutiMembuat surat izin cuti

Surat

permohonan

cuti

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak

dapat melaksanakan cutinya sebagaimana mestinya


register surat izin cuti dan


surat izin cuti



mengepak dan



yang bersangkutan

Menandatangani surat cuti


cuti

Arsip Surat

Izin Cuti

Surat izin

cuti

Draft surat

izin cuti

Surat izin

cuti

Ya Ya

TidakTidak

Tidak Ya


1. 1. S-1








2. Buku Register Surat Keluar

3. File Ordner Surat Keluar



Surat Pengantar Hukuman Disiplin

1

2

3

4

5

6

7

Arsip SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan hukuman disiplin

tidak tersaji dengan baik dan sebagaimana mestinya


register surat

keluar/hukdis dan


surat keluar/hukdis



mengepak dan



yang bersangkutan

Menandatangani SK

penjatuhan hukuman

disiplin/surat pernyataan

dan surat pengantar

SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Menerima hasil laporan

penjatuhan hukuman

disiplin

Laporan

penjatuhan

hukum disiplin

1 hari

Draft SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Mengetik konsep SK

Hukuman disiplin/surat

pernyataan dan surat

pengantar

Laporan

penjatuhan

hukum disiplin

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN

BAGI HAKIM DAN PNS

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/016/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

No

Pelaksana

Panitera/


Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Laporan

penjatuhan

hukum disiplin

SK Hukuman

Disiplin/Surat

Pernyataan, surat

pengantar dan

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar/hukdis

Staf

Membuat konsep SK

Hukuman disiplin/surat

pernyataan dan surat

pengantar

Waktu

Buku Register

Surat

Keluar/Hukdis

Laporan

penjatuhan

hukum disiplin

Aktivitas

Koreksi atau paraf SK

penjatuhan hukuman

disiplin/surat pernyataan

dan surat pengantar

SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Laporan

penjatuhan

hukum disiplin

Draft SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Draft SK

Hukdis/surat

pernyataan,

surat

pengantar

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1








2. File Ordner KP4



Dokumen KP4

1

2

3

4

5

6

7 Arsip KP4

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tunjangan keluarga (isteri dan

anak) tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya

Mengarsipkan ke File KP4

dan Ordner yang

bersangkutan

Membubuhkan stempel

dan menyerahkan ke

bagian umum dan

keuangan dan yang

bersangkutan

Menandatangani KP4

KP4

Menerima permohonan

pembuatan KP4

1 hari

Draft KP4Mengetik konsep KP4Akta Nikah, Akta

Kelahiran Anak

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN KARTU PERMOHONAN

PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (KP4)

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/017/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

No

Pelaksana

Panitera/


Aktivitas

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Akta Nikah, Akta

Kelahiran Anak

KP4

Staf

Akta Nikah, Akta

Kelahiran Anak

File ordner KP4

Akta Nikah, Akta

Kelahiran Anak

Koreksi atau paraf KP4

Memberikan KP4 kepada

pegawai yang

bersangkutan untuk dicek

dan ditandatangani

Waktu

Draft KP4

Draft KP4

Draft KP4

Ya

Ya

Tidak

Tidak


1. 1. S-1














1. Berita Acara Sumpah Jabatan

2. Surat Pernyataan Pelantikan



1

2

3

4


pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dengan baik

BA Sumpah

Jabatan



Surat Pernyataan


Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan

Draft Surat

Pernyataan

Pelantikan,

Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Tugas dan

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan

Melantik dan mengambil

sumpah jabatan

Hakim/PNS dan

menandatangani Berita

Acara Sumpah Jabatan

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

30 menit

15 menit

10 menit

Mempersiapkan

kelengkapan berkas

pelantikan dan mengetik

Berita Acara Sumpah

Jabatan

BA Sumpah

Jabatan



dan PNS yang terbaruSK Mutasi

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

15 menit

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENYELESAIAN DOKUMEN PENYUMPAHAN, PELANTIKAN, DAN

MENDUDUKI JABATAN

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/018/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

WaktuAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

Staf

TidakTidak

5

6

7

8

Dokumen

Surat

Pernyataan

Pelantikan,

Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Tugas dan

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan






Buku register

surat keluar5 menit



mengepak dan


umum dan keuangan

Buku Ekspedisi

Surat Dinas

Keluar

5 menit

Draft Surat

Pernyataan

Pelantikan,

Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Tugas dan

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan



Surat Pernyataan


Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan

Surat

Pernyataan

Pelantikan,

Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Tugas dan

Surat

Pernyataan

Menduduki

Jabatan


Surat Pernyataan

Pelantikan, Surat


Tugas dan Surat


Jabatan

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

SK Mutasi dan

referensi

undang-undang

terkait

5 menit

5 menit

Ya

Ya


1. 1. S-1










Dokumen TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

1

2

3

4

5

6

7Arsip Surat

Usulan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU tidak dapat diterbitkan sebagaimana mestinya




surat keluar



mengepak dan


umum dan keuangan

Menandatangani konsep

surat usulan pembuatan

TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

Surat usulan

Menerima permohonan

pembuatan TASPEN,

KARPEG, KARIS/KARSU

1 hari

Draft surat

usulan


usulan pembuatan

TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

Menyiapkan berkas

kelengkapan persyaratan

usulan

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

27-10-2015

06-06-2016

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/019/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Output

Mutu Baku

No

Pelaksana

Panitera/


Aktivitas

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Surat Usulan

Staf

SK CPNS, SK

PNS, SK

Pangkat

Terakhir, SPMT,

Sertifikat Diklat

Prajab, Akta

Nikah, KP4, Pas

Photo

Waktu

Buku Register

Surat Keluar

dan File Surat

Keluar

Koreksi atau paraf konsep

surat usulan pembuatan

TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

Draft surat

usulan

Draft surat

usulan

Disusunnya

fc berkas

persyaratan

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-1

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 2. SLTA

3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/

KU.01/7/2015


1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer


Dokumen SK berbentuk e-doc (pdf)

terhambat

1

2

3

4

5

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Output

Mutu Baku

StafAktivitas

Kasubbag

Pelaksana

SekretarisKPNNo

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN MELALUI SIKEP MA-RI

06-06-2016

-

06-06-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/020/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu

10 menit

Menyiapkan dan

melakukan penscan-an

berkas-berkas

kepegawaian bentuk pdf

(e-doc)

Pendataan Hakim dan

Pegawai yang akan

diupdate data

kepegawaiannya dan

memerintahkan

penginputan data

kepegawaian ke aplikasi

SIKEP MA-RI

DUK dan

Bezetting

Login SIKEP MA-RI dan

melakukan penginputan

data kepegawaian dan

mengupload dokumen

yang sudah discan (e-doc)

Mengawasi pelaksanaan

penginputan data

kepegawaian dan

mengecek kelengkapan

dokumen pdf yang sudah

terinput ke SIKEP MA-RI

SK Pangkat dari

awal s.d.

terakhir, SK

Jabatan dari

awal s.d.

terakhir, SPMT,

SKP, KGB,

KARPEG,

TASPEN, Akte

Kelahiran,

NPWP,

ASKES/BPJS,

Sertifikat Diklat,

1 hari /

orang

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka setiap pengusulan pangkat

dan jabatan tidak dapat diproses dan proses promosi dan mutasi

Data

Prosentase

Kelengkapa

n Dokumen

Menerima laporan

pelaksanaan penginputan

data dan prosentase

kelengkapan dokumen pdf

pada SIKEP MA-RI

Ya Ya

TidakTidak


1. 1. S-2

2. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 2. S-1

3. PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2015 3. SLTA


1. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan Pegawai 1. Peralatan komputer dan jaringan komputer

2. Formulir Pemilihan Role Model

3.


Dokumen Penetapan Nama Role Model

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas

Pelaksana

Tim PenilaiKPN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

Tim Pendukung Waktu Output

Mutu Baku

Data

Rekapitulasi

No

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PEMILIHAN ROLE MODEL PENGADILAN NEGERI CIBINONG

11-07-2016

-

11-07-2016




DAN TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/021/2016

Tanggal Pembuatan

5 menit

SK Tim

Pemilihan

Role Model

Melaksanakan rapat untuk

menentukan kriteria

penilaian role model

Formulir

Pemilhan

Role Model

Membentuk Tim Pemilihan

Role ModelDUK, Bezetting

Menerima hasil penilaian

dan mengolah data hasil

penilaian

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada panutan untuk

menjadi contoh bagi pegawai lainnya

SK

Penetapan

Role Model

Menetapkan peringkat

utama dan menerbitkan

SK Penetapan Role Model

Mempersiapkan data-data

dan dokumen-dokumen

Melaksanakan penilaian

secara mandiri

Hasil Peringkat

Menetapkan peringkat dari

yang tertinggi sampai

terendah untuk masing-

masing kategori

Penetapan

Hasil

Peringkat

Rekapitulasi

absen dan

formulir penilain

Dokumen

Hasil

Penilaian

10 menit

30 menit

30 menit

60 menit

5 menit

5 menit


1. 1. SLTA








keluar kendaraan

1

2

3

4

5

6

7

5 menit

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

10 menit

Melakukan briefing








buku agenda

Menyiapkan dan



Petugas

Parkir 3

Aktivitas Petugas

Parkir 2

Pelaksana

Petugas

Parkir 1

Kasub

Umum &

Keuanga

No

Tanggal Efektif

Disahkan oleh


Petugas Parkir di

lapangan perihal


Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Nomor SOP

Persyaratan/

Perlengkapan


SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMAKIRAN KENDARAAN

01-08-2016

-

01-08-2016



SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA


W11-U20/06/SOP/022/2016

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Waktu Output

Mutu Baku

Jumlah

Kartu





8

9

10

11

12

13

Laporan Uang

Parkir

Laporan Uang

Parkir

15 menit

5 menit

5 menit

Laporan

Uang Masuk

parkir

Jumlah

Kartu

Jumlah

Kartu

5 menit

5 menit

5 menit




buku agenda


laporan keuangan


parkir


laporan keuangan

perparkiran



laporan keuangan

perparkiran



adanya kendaraan



Petunjuk arah

parkir, papan

nama parkir,

kartu tanda

parkir, buku

agenda

pengunjung

parkir

Kas

Keuangan

Parkir



Cibinong

Rekapitulasi

Laporan

Keuangan

Perparkiran

PENGADILAN NEGERI KLAS IB CIBINONG J l . T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g - K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: ( 021 ) 87905153 – 87905154, FAX : 87905153 - 87905808 Website : www.pn_cibinong.go.id Email : [email protected]

No. W11.U20/06/SOP/01/2016

Revisi ke 01

Tgl Revisi 25 JULI 2016

Tgl Efektif 26 JULI 2016


SOP PERENCANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

KETERKAITAN: 1. SOP Bidang Umum dan Keuangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen Keuangan

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan Baik

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

PETUGAS KA.SUBAG.

PTIP SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)

1 hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri Cibinong

2.

Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL

Aplikasi RKA-KL

3 jam

Tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKAKL

3.

Membuat data pendukung usulan kegiatan setelah mendapat Pagu Indikatif

TOR dan RAB

5 hari Tersedianya data dukung

4.

Mengoreksi, memaraf dan Menandatangani usulan kegiatan

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL dan data dukung lain

1 hari Usulan Siap dikirim

5.

Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

Surat Pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung

2 jam

Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy

http://www.pn_cibinong.go.id/



No. W11.U20/06/SOP/02/2016

Revisi ke 01




SOP PENGAJUAN REVISI POK (DIPA)

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

7. PMK Nomor 65/PMK.02/20015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 – Manajemen Informatika PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

KETERKAITAN : 1. SOP Bidang Umum dan Keuangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dokumen keuangan

PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

PETUGAS KASUBAG.

PTIP SEKRETARIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker

Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

2 hari RKAKL yang Revisi

2

Membuat dan Menandatangan SPTJM oleh Kuasa Pengguna Anggaran

RKAKL dan SPTJM

1 Jam SPTJM

3

Penyampaian ADK Revisi POK DIPA ke Korwil, KPPN via email dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS

ADK RKAKL Aplikasi Komdanas

1 hari Terkirimnya Revisi POK ke DJPB

4

Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL Satker

Aplikasi RKAKL

1 Jam

Tercetaknya RKAKL yang telah di Revisi

5

Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen Anggaran

Box Arsip dan Lemari Arsip

30 Menit

Tersusunnya Arsip Revisi Dipa




No. W11.U20/06/SOP/03/2016

Revisi ke 01




SOP PERAWATAN SIPP/CTS

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi

Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

KUALIFIKASAI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer Jaringan

troubleshoot hardware dan software

3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan

Sistem Aplikasi 5. Menguasai troubleshoot hardware dan

software

KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop user

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan SIPP Lokal Maupun Sinkronisasi data SIPP di Database Mahkamah Agung RI

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

No Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku

Sekretaris Ka.sub.bag.

PTIP Admin TI Kelengkapan Waktu OUTPUT Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Memonitoring secara berkala akses local server SIPP dan online user

Akses SIPP

1 jam Akses sistem Website

2

Melakukan backup seluruh sistem dan database SIPP, secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain

Akses server

2 jam ADK / Dokumen elektronik

3

Memonitoring secara berkala aktivitas user

Akses Super Admin

relatif Log aktivitas User

4

Menerima pengaduan dan keluhan dari pengguna SIPP

Invoice, Akses layanan koneksi, SIPP

15 menit

Layanan Pengaduan

5

Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif peme-cahan masalah SIPP

Laporan masalah dari user

15 menit

Laporan situasi Kondisi

6

Mengambil langkah - langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP

Data pemecahan masalah

15 menit

Solusi / pemecahan masalah


7

Melakukan /Menyelesai-kan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeli-haraan perlengkapan (Subbag Keuangan & Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga


Relatif Akses SIPP tersedia



No. W11.U20/06/SOP/04/2016

Revisi ke 01




S.O.P PERAWATAN DAN MENGATASI PERMASALAHAN JARINGAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer

jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem

Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika pengelola Informasi

berupa data-data dan berita 6.Menguasai troubleshoot hardware, software dan

Jaringan

KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga system keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website


NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

SEKRETARIS PENGAWAS

TI TEAM

TI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan Permasalahan Jaringan

Program kerja, perangkat TI

10

menit

Disposisi dan pengaduan

2

Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet local dan interlocal dan melaporkan kepada pengawas dan Sekretaris.

Perangkat jaringan

Relatif Perangkat siap pakai

3

Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan menyetujui.

Jaringan siap Pakai

10 menit

Perangkat siap pakai

4 Telah merawat dan Menyelesaikan permasalahan jaringan TI.

Jaringan siap Pakai

15 menit

Perangkat siap pakai




No. W11.U20/06/SOP/05/2016

Revisi ke 01




SOP PENGELOLAAN WEBSITE

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor

01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem

komputer jaringan 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan

Sistem Aplikasi 5. Staff Teknik Informatika pengelola

Informasi berupa data-data dan berita 6.Menguasai troubleshoot hardware,

software dan Jaringan

KETERKAITAN: 1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengelolaan Website

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website dan website


NO KEGIATAN


SEKRETARIS KA.SUBBAG

PTIP TI (WEB ADMIN)

PIHAK KE TIGA

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Memonitoring secara berkala status pembaruan konten (updating) dan ketersediaan akses online website

Akses sistem website

4 jam Akses sistem website

2

Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media backup CD, hardisk maupun media backup lain

Akses server

6 jam ADK / Dokumen elektronik

3

Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah / deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem

Akses server

Relatif Log aktivitas pengunjung

4 Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain

Invoice, Akses layaan koneksi, hosting dan domain

Relatif

Layanan koneksi, hosting & domain yang di perbaharui


5 Melaporkan situasi,kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Sekretaris

Data situasi kondisi sistem

15 menit

Laporan situasi kondisi

6 Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi /website

Laporan situasi kondisi

Relatif Solusi / pemecahan masalah

7 Melakukan / menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri, berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan (Subbag keuangan dan Umum) ataupun melibatkan pihak ketiga


Relatif Akses website tersedia



No. W11.U20/06/SOP/06/2016

Revisi ke 01




S.O.P PELIPUTAN DAN PENGINPUTAN WEBSITE

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)

KETERKAITAN: 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Website

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Jaringan Internet 2. Modem, Wifi dan Router Board 3. Laptop / PC 4. Kamera

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website


NO

KEGIATAN


SEKRETARIS KASUBAG.

PTIP TEAM TI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mempersiapkan Alat Peliputan

- Dokumen penunjang

- ATK - Kamera

10 Menit

Alat peliputan

2

Melakukan Peliputan/ Dokumentasi

- Alat penunjang

- ATK - Kamera

Disesuaikan

dengan waktu kegiata

n

Dokumentasi kegiatan

3

Mengumpulkan Hasil Peliputan

- Alat penunjang

- ATK

10 menit

Hasil peliputan

4 Menyeleksi /edit hasil peliputan

- Alat penunjang

- ATK

30 menit

Dokumen yang diseleksi & diedit

5 Membuat narasi hasil peliputan

- Alat penunjang

- ATK

30 menit

Narasi Peliputan

6 Memeriksa/ mengkoreksi hasil seleksi dan Narasi

Dokumen Hasil Peliputan

30 menit

Narasi yang sudah dikoreksi

7

Memasukkan hasil peliputan beserta narasi terpilih kedalam Website

Laptop Dokumen Hasil Peliputan

30 menit

Agenda kegiatan yang tercantum di Website




No. W11.U20/06/SOP/07/2016

Revisi ke 01




S.O.P PENGHIMPUNAN LAPORAN TAHUNAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik; 4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-

NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 6. Surat Edaran Dirjen Badilum nomor 3 tahun 2014 tentang Administrasi Pengadilan

Berbasis Teknologi Informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3)

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Laptop / PC 2. ATK

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak berjalannya pelaporan pada sub bagian PTIP.


NO KEGIATAN


STAFF KASUBAG

PTIP SEKRETARIS KETUA PN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Menghimpun Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- ATK

30 Menit

Laporan Tahunan Pada setiap Bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan

2

Meneliti Laporan Tahunan pada setiap bag. Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- ATK

1 Jam Laporan Tahunan yang sudah diteliti

3

Penyusunan Laporan Tahunan dan membuat Draf Laporan

- ATK 10

menit

Laporan Tahunan yang sudah disusun dan draf Laporan

4 Memparaf draf laporan yang sudah dibuat

- ATK

10 menit

Laporan dan draf yang sudah diparaf

5 Menerima dan menandatangani Laporan Tahunan

- ATK

30 menit

Laporan dan draf yang sudah ditanda tangani

6 Mengarsip Laporan Tahunan

Dokumen Hasil Peliputan

30 menit

Laporan yang sudah diarsip


copyright © Tim

IT Pengadilan Negeri Cibinong 2017





LAPORAN TAHUNAN 2016Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CIBINONGJl. Tegar Beriman No.5, Kabupaten Bogor

(021) 87905153, 87905153

www.pn-cibinong.go.id

[email protected]

Date post:	30-Jan-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

Pengadilan Negeri KLAS IB Cibinong

Documents