PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Perbanas Accounting Conference - 2103

1

PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Fauzan

Universitas Kanjuruhan Malang

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh good governance terhadap

Pengelolaan Dana BOS di Kecamatan Galis Bangkalan Madura. Jenis penelitian

adalah survey. Populasinya adalah para wali murid, staff, dan guru. Teknik

pengambilan sampelnya adalah simple random sampling. Penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan

bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, transparansi berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS.

Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap

pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi

pengelolaan dana BOS.

Kata kunci : BOS, Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

The purpose of this research was to examine the influence of good

governance to fund management of BOS in the Galis Bangkalan Madura. This

type of research was the survey. The population was the staff, teacher, and wali

murid. And the sampling technique was simple random sampling. This research

used multiple regression linear method. The result indicated that simultaneously

all independent variables had a positive and significant effect to dependent

variable. Partially, transparency had a positive and significant effect to fund

management of BOS. Accountability did not have negative and significant effect to

fund management of BOS. Community participation did not have positive and

significant effect to fund management of BOS. The most dominant that influenced

fund management of BOS was the transparency.

Key word : BOS, Good Governance, Accountability, Transparency


2

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga

publik, baik di pusat maupun daerah. Paradigma reformasi di Indonesia ditandai

dengan munculnya semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam

setiap aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam sector pendidikan. Menurut

Bastian (2007:52), dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terbatasnya

alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang membuat kualitas

pendidikan sekolah belum juga membaik. Sekolah harus menggunakan dana

dengan seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan pelayanan dan kualitas

pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat

mengupayakan melalui dana dari masyarakat. Pengelolaan dana dari pemerintah

maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi.

Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui untuk

apa dana sekolah itu dibelanjakan.

Selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat

pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah.

Sekarang laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh setiap

sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan

keuangan sekolah yang terdiri dari realisasi anggaran, laporan surplus defisit dan

siswa. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dengan lebih

mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau

tahunnya. Selanjutnya Pemerintah dapat mengambil tindakan dan kebijakan

terkait dengan pembangunan sektor pendidikan. Atau dengan kata lain, pelaporan

keuangan sekolah harus dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para

penyedia dana dan pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam

membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke sekolah tersebut.

Sesuai dengan pasal 51 ayat (1) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini akan mendorong

pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi

penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Sesuai dengan

ketentuan dalam MBS bahwa pengelolaan keuangan sekolah juga harus menganut

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Kepmendagri 13/2006 tentang Pelaporan Pengelolaan

Keuangan Daerah, akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Lebih

lanjut akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada

pencapaian tujuan. Dalam hal ini, akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk

menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau

lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih

tinggi/atasannya. Sedangkan transparansi adalah memberikan informasi keuangan

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang


3

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Informasi adalah adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan pemerintah

yang dapat dijangkau oleh publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yakni 1) aspek

komunikasi publik oleh pemerintah, dan 2) hak masyarakat terhadap akses

informasi. Hal ini akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan

baik kinerja, karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari

transparansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka sekolah sangat memerlukan akuntansi

dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangannya. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah

menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna

dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

Pelaporan keuangan sekolah harus mencakup informasi tentang jasa-jasa

yang dihasilkan, kinerja manajer sekolah, sumber daya dan kewajiban, kinerja

organisasi, mendapatkan dan membelanjakan sumber daya, informasi yang

lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna, yang semuanya bisa dimanfaatkan

untuk pengambilan keputusan tentang entitas sekolah. Bentuknya berupa APBM,

laporan realisasi APBM, laporan surplus defisit, laporan pengelolaan kas, dan

laporan kinerja sekolah.

Adanya pelaporan keuangan tersebut, diharapkan semua stakeholders

dapat mengakses informasi tersebut, sehingga penyalahgunaan dalam pengelolaan

keuangan sekolah dapat dihindari. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai

adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan di sekolah, antara

lain : Anggaran di sekolah sebagian besar terserap untuk tambahan kesejahteraan

guru, kegiatan administrasi, dan hal-hal lain yang tidak berhubungan langsung

dengan peningkatan mutu (Bastian,2007: 169); pengalokasian anggaran yang

tidak mencerminkan prioritas, sifat, dan kebutuhan siswa, serta peningkatan

konsumsi aktivitas bagi siswa dalam proses pencapaian tujuan pendidikan

(Bastian, 2007: 140); makin mahalnya pungutan pada masyarakat oleh sekolah-

sekolah negeri, sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan

menengah yang baik semakin tertutup (Ginting dalam Bastian, 2007:132).

Sekarang setiap sekolah memiliki Komite Sekolah sebagai pengawas.

Namun, di banyak sekolah, komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai

terhadap dana-dana tersebut. Komite sekolah justru lebih sering menjadi

legitimator bagi setiap langkah kepala sekolah. Posisi bendahara komite biasanya

dipegang oleh salah satu guru di sekolah itu yang notabene bawahan kepala

sekolah, sehingga aktivitas kepala sekolah dalam penggunaan dana sekolah

hampir tidak terkontrol (Bastian, 2007 :91).

Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah,

secara nasional dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi ditemukan

nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Rata-rata

penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau

63,5 persen dari total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian

seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait

dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari

kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dana BOS


4

di tingkat sekolah, salah satu adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi warga atas pengelolaannya.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS pada

umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), padahal penggunaan dana

tersebut mestinya melibatkan orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orangtua siswa

pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua

yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut jumlah

dana BOS per siswa serta penggunaannya, sehingga dikhawatirkan pengelolaan

dana BOS tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang dimaksud oleh

pemerintah.

Pada tingkat sekolah, pengelolaan dana BOS tidak mengikuti panduan

pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas serta

dikelola dengan manajemen tertutup. Salah satu ketentuan Kemendiknas yang

jarang dilakukan pihak sekolah adalah penyusunan APBS kurang melibatkan

partisipasi orang tua murid dan kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran

Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah.

Pada dasarnya, dokumen APBS merupakan dokumen publik yang harus

diketahui stakeholder pendidikan pada setiap sekolah, terutama orang tua murid.

Apalagi Komisi Informasi Pusat sudah memutuskan bahwa dokumen SPJ (Surat

Pertanggungjawaban) dana BOS adalah dokumen terbuka. Artinya, apabila ada

kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS, publik bisa

mengajukan permintaan untuk mengakses dokumen tersebut, sementara pihak

sekolah berkewajiban membuka dokumen tersebut. Apabila pihak sekolah

mengabaikannya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Keterbukaan

Informasi Publik (KIP).

Pemerintah mengalokasikan Rp 331,8 triliun untuk anggaran sektor

pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

tahun 2013. Jumlah tersebut selain telah memenuhi amanat konstitusi untuk

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, merupakan

peningkatan 6,7 persen dibanding anggaran yang dilokasikan tahun 2012 lalu

sebesar Rp 310,8 triliun. Anggaran sebesar Rp 331,8 triliun itu akan diprioritaskan

untuk melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,6 juta siswa,

masing-masing 45 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan

SMP/MTs/Salafiyah Wustha, serta untuk 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA.

Pemerintah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 23,4 triliun pada RAPBN 2013

untuk menstimulasi daerah dalam memenuhi penyediaan anggaran pendidikan di

daerah, bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan

anggaran pendidikan BOS daerah.

Untuk itu perlu penelitian ilmiah untuk menemukan bukti empiris tentang

hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di

atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :


5

1. Apakah good governance yang diproksikan dengan akuntabilitas

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana

Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Galis Bangkalan Madura?

2. Apakah good governance yang diproksikan dengan transparansi



3. Apakah good governance yang diproksikan dengan partisipasi masyarakat



4. Apakah good governance yang diproksikan dengan akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama (simultan)



5. Dimensi manakah dari good governance yang paling berpengaruh secara

dominan terhadap pengelolaan dana BOS di Kecamatan Galis Bangkalan

Madura?

RERANGKA KERJA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh suatu entitas sangat dipengaruhi

oleh tipe organisasi itu sendiri. Tipe organisasi mempunyai lingkungan yang

berbeda satu sama lain sehingga karakteristik informasi akuntansi yang dihasilkan

juga akan berbeda. Pada sektor pubik akuntansi seringkali diartikan sebagai

akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan

pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat

dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Akuntansi sektor

publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang

diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara

dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,

LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik

swasta (Bastian, 2007 : 15).

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu penyediaan

informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini

merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik.

Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa

tujuan akuntansi pada sektor publik (Mardiasmo: 2002,14), sebagai berikut : a)

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan

ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada

organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management

control ). b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat danefektif

program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan


6

memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas

hasil operasi pemerintah dan penggunaandana publik. Tujuan ini terkait dengan

akuntabilitas (accountability).

Perencanaan dan pengendalian manajerial merupakan suatu proses siklus

yang berlanjut dan saling berkesinambungan, sehingga salah satu tahap akan

terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan

Pendlebury (Mardiasmo, 2002: 63). Siklus perencanaan dan pengendalian

manajerial tersebut diilustrasikan dengan gambar proses perencanaan dan

pengendalian manajerial organisasi sektor publik gambar 1 berikut:

Gambar 1: Akutansi Sektor Publik

Sumber : Jones and Pendlebury dalam Mardiasmo (2002:63)

Anggaran menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu, Anggaran

merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial

ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang

ada terbatas. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan

instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik.

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki

keunikan tersendiri. Keunikan tersebut diuraikan dalam empat poin (Hendrawan,

2011 : 25), yaitu: a) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding

dengan jumlah sumber daya yang diberikan. b) Menghasilkan barang dan/atau

jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba,

maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas

tersebut. c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam

arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau


7

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi

pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham karena

pendanaan berasal dari sumbangan dan donasi yang bersifat sukarela. d)

Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada

konsensus.

Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar

khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda

dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan

terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk

melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber

daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Subroto (2009:52) Pengelolaan Keuangan adalah proses

pengurusan, penyelenggaraan, penyedian, dan penggunaan uang dalam setiap

usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini

tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan

pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka

pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaannya meliputi penyusunan,

penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD). Menurut Karding (2008 : 53) pengelolaan keuangan

daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan

program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun

anggaran.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam

mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang

berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Jalal, 2001:41)

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan

memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai

tujuan organisasi yang telah ditentukan.

a. Pemahaman Pengelolaan dari Sisi Pendidikan

Walaupun bukan satu-satunya sumber kinerja, keuangan sekolah tentu

merupakan bagian yang tak terbantahkan sebagai pokok penting dalam

pengembangan sekolah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber

daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan

pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang


8

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Komponen keuangan dan

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan

terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-

komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah

memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen

keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang

ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan

pendidikan.

Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan dalam perspektif administrasi

publik adalah membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan

serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan

keputusan keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang

transparan, akuntabel dan efektif. Pengendalian yang baik terhadap administrasi

manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban social

yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan

laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dana, pengeluaran

keuangan sekolah kepada Komite Sekolah dan pemerintah. Dengan demikian,

standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang

disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas

publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan.

Gambar 2 : Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan

Sumber : Fauzi (2008:2)

Dilihat dari perspektif akuntansi, peran manajemen keuangan pendidikan

adalah melakukan analisis setiap keputusan dari aspek keuangan pendidikan,

melakukan analisis pendanaan untuk kepentingan investasi, melakukan analisis

biaya terkait dengan penentuan cost jasa pendidikan, dan melakukan analisis arus

kas operasi pendidikan.


9

b. Pemahaman Pengelolaan dari Dasar Hukum

Dalam perspektif politik, sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem pendidikan nasional kita mengacu

pada UUNo. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana

pendanaan tidak diatur secara khusus. Namun, dalam UU No. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan sudah diatur secara

khusus dalam Bab XIII. Substansinya antara lain, 1) pendanaan pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat, 2) sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip

keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, 3) pengelolaan dana pendidikan

berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public, 4)

pengalokasian dana pendidikan, dan 5) perkembangan Perspektif Manajemen

Keuangan Pendidikan (Sekolah/Sekolah). Namun, secara teknis, petunjuk teknis

tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya tentang pelaporan keuangan,

belum diatur secara khusus. Peran masyarakat dalam mendukung serta

mengontrol manajemen keuangan pendidikan, belum jelas. Di samping itu,

standar pembiayaan dalam PP No. 19 tahun 2005 mengatur hanya elemen biaya,

tanpa petunjuk perhitungan cost pendidikan. Disinilah, pendekatan terpadu dalam

pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia, baik dari regulator, pengawas,

evaluator, dan operator, perlu dilakukan.

c. Prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi

satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan

daerah.

Menurut PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 58,

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

a. prinsip umum; dan b. prinsip khusus. Prinsip umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 huruf a adalah: a. prinsip keadilan; b. prinsip efisiensi; c. prinsip

transparansi; dan d. prinsip akuntabilitas publik. Prinsip keadilan dilakukan

dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata

kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang

suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan

daya saing pelayanan pendidikan. Prinsip transparansi dilakukan dengan

memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah

daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan

pendidikan sehingga: (a.) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan

menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan (b.) dapat

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan

pendidikan.

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau


10

satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Prinsip Transparansi dan

akuntabilitas publik kemudian menjadi indikator utama dalam hampir setiap

penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebuah sekolah. Sementara

peraturan pemerintah ini belum menjelaskan secara lebih rinci kedua prinsip ini,

sehingga perlu di berikan penjelasan lebih jauh tentang filosofi sampai instrumen

pembangun kedua prinsip ini.

Definisi konseptual pengelolaan keuangan sekolah adalah seluruh upaya

yang dilakukan pengelola sekolah agar komponen keuangan dan pembiayaan

dikelola sebaik-baiknya, agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan

efisien, yang didalamnya meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya

personal.

d. Prinsip-prinsip pengelolaan BOS

Pengelolaan program BOS mengacu pada konsep Manajemen Berbasis

Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti, yaitu: a) Swakelola

dan Partisipatif. Pelaksanaan program ini dilakukan secara swakelola

(direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah

dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan

terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan

peraturan yang berlaku. b) Transparan. Pengelolaan dana program ini harus

dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan

saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

program. c) Akuntabel. Pengelolaan dana program ini harus dapat

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah

disepakati. d) Demokratis. Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah dalam program ini selalu ditempuh melalui jalan

musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu

untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat. e) Efektif dan Efisien. Pemanfaatan

dana program ini harus efektif dan efisien. Siswa yang dibebaskan dan/atau

dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan. f) Tertib Administrasi dan Pelaporan. Sekolah penerima

dana program ini harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan. g) Saling Percaya. Pemberian dana melalui program ini

berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima

dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut

dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya

untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

Dana BOS

Berikut ini beberapa pengertian dasar dari BOS menurut buku panduan

Dana BOS tahun 2012 :

1. Dana BOS adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung

kepada Sekolah yang besarnya dihitung dari jumlah siswa masing-masing

sekolah.


11

2. Bantuan dana BOS mempunyai 2 fungsi yang dapat digunakan sekolah untuk:

a. Dari sisi penerimaan (revenue) digunakan untuk membebaskan (fee waive)

dan/atau memberikan potongan (discount fee) kepada siswa miskin dari

kewajiban membayar tagihan biaya sekolah seperti iuran

sekolah/sumbangan pembangunan pendidikan (SPP)/uang komite, biaya

ujian, biaya praktek dan sebagainya. Jumlah siswa yang dibebaskan atau

mendapat potongan biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan (diskresi)

sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada,

dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

b. Dari sisi pengeluaran (expediture) dapat digunakan oleh sekolah untuk

memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan jenis

pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun

2009.

3. Bantuan dana BOS bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada

sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan

kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di tiap jenjang pendidikan. Oleh

karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya

pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS

Daerah dan atau menerapkan subsidi silang.

Good Governance

Organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi untuk mencatat,

melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan yang telah terjadi,

dimana produk akhirnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan

realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Laporan keuangan yang

dihasilkan tersebut akan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan

dalam pembuatan keputusan. Perlu diketahui bahwa tugas pokok pemerintah

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber

dana dari masyarakat yang diperoleh dari pajak, retribusi, utang, obligasi

pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset Negara, bantuan dan hibah

(Mardiasmo, 2009 : 8). Banyak pendapat mengatakan pemerintahan yang baik

adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance di mana prinsip

tersebut saling berkaitan.

Good governance (mengacu pada World Bank, Mardiasmo : 2009 : 18)

adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokratis, penghindaran salah

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka politis

yang sah bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam hal ini, World Bank lebih

menekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan

ekonomi dengan baik untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Konsep good governance pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya

interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta

secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses implementasi kebijakan

publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, maka interaksi antara


12

negara, masyarakat, dan pihak swasta harus didasari unsur partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Berikut adalah beberapa

definisi yang menjadi indikator good governance.

a. Akuntabilitas

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan seiring dengan

adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga-

lembaga pendidikan hal ini mulai disadari dan disikapi dengan melakukan

redesain sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya adalah

mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel. Menurut

Headintong (2000:84), mengemukakan:

“As far back as the 1830 when public was used to establish a national

education system 'some were concerned that the spending of public money

should be properly supervised and controlled, and others were dissatisfied

with the practical aspects such as the poor quality of the teachers.”

Menurut Slamet (2005:5),"Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sementara Zamroni (2008:12)

mendefinisikan akuntabilias "is the degree to which local governments have to

explain or justify what theyhave done or failed to do." Lebih lanjut dikemukakan

bahwa "Accountability can be seen as validation of participation, in that the test

of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to

which people can use participation to hold a local government responsible for its

action." Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi.

Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders

sekolah. Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan

manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa good

governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3)

dapat di prediksi, dan (4) partisipasi (ADB, 2008). Jelas bahwa jumlah komponen

atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi

dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling

tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang

melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3)

Partisipasi Masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada

hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah

instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya

adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Definisi konseptual akuntabilitas dalam penelitian ini adalah suatu ukuran

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan

dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para

pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.


13

b. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai (BAPENAS, 2002: 18).

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran,

dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Setyanti, 2011: 51).

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2)

hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan

jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja

yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari

masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria

yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka

berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Menurut Jauhari (2009:2) Selama ini terutama sebelum era desentralisasi

dan reformasi, pengelolaan pendidikan dibanyak sekolah sangat tertutup bagi

pihak luar. Masyarakat, orang tua murid dan sebagian besar guru tidak banyak

mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah, tidak mengetahui

pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan di dalam mengevaluasi kekuatan

dan kelemahan kinerja sekolah dsb.

Transparansi pengelolaan antara lain mencakup: 1) Pengelolaan keuangan,

keterbukaan dalam pendapatan dan belanja sekolah baik dari pemerintah, donor

maupun sumber-sumber lain, 2) Pengelolaan staff /personalia : kebutuhan

ketenagaan, kualifikasi, kemampuan dan kelemahan, kebutuhan pengembangan

professional, dsb. 3) Pengelolaan kurikulum, termasuk keterbukaan dalam hal

prestasi dan kinerja siswa, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan.

Definisi konseptual transparansi dalam penelitian ini adalah prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap pemangku kepentingan sekolah untuk

memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan sekolah, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

dicapai sekolah.

c. Partisipasi Masyarakat

Menurut Meutia (2000:19) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat

dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah

daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas

serta advokasi anggaran. Menurut Mardismo (2009:18) Partisipasi adalah

keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun

tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.


14

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta

berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat

disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk

terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintah.

Menurut Meutia (2000:23) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari

masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan

diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap

perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Menurut Meutia

(2003 : 16) Bentuk Partisipasi yaitu: a) Keterlibatan aparat melalui terciptanya

nilai dan komitmen. b) Adanya forum untuk menampung partisipasi. c)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. d) Fokus pemerintah

adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi

yaitu adanya forum pertemuan dengan kelompok masyarakat (musrenbang) yang

berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah. e) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses

pengambilan keputusan.

Hipotesis

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Setiyanti, 2011).

Menguatnya tuntunan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat

maupun daerah, membuat suatu entitas harus bekerja secara akuntabel. Suatu

entitas atau organisasi yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan

informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil

selama beroperasinya entitas tersebut. Yang memungkinkan pihak luar (misalnya

auditor, atau masyarakat secara luas) me-review informasi tersebut, serta bila

dibutuhkan harus ada ketersediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Pelaksanaan akuntabilitas suatu entitas perlu berpegang pada suatu konsep

akuntabilitas itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Stewart (dalam Akbar,

1999) bahwa konsep akuntabilitas merinci tingkatan akuntabilitas menjadi lima

jenis yakni : (1) Accountability for Probity and Legality; (2) Process

Accountability; (3) Performance Accountability; (4) Programme Accountability;

and (5) Policy Accountability.

Upaya mewujudkan akuntabilitas juga perlu didukung oleh transparansi,

yakni akses terhadap media yang mendorong akuntabilitas entitas publik terhadap

masyarakat. Hal ini karena transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang

berkaitan dengan kepentingan public harus secara langsung dapat diperoleh

mereka yang membutuhkan (KK, SAP 2005).

Ketika kinerja sekolah di Kecamatan Galis pada khususnya sudah dapat

dikatakan akuntabel, tentunya informasi yang berkaitan dengan kinerja tentang

dana BOS tersebut harus dipublikasikan kepada publik melalui papan

pengumuman sekolah seperti anjuran Kementerian Pendidikan Nasional melalui

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto, agar


15

sekolah se-Indonesia untuk transparan dalam laporan penggunaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) dan sudah membuat panduan pengelolaan dana BOS.

Dalam panduan tersebut, sekolah harus mengumumkan daftar komponen yang

boleh dan tidak boleh dibiayai dana BOS serta penggunaan dana tersebut di papan

pengumuman sekolah.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BOS pada

umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, padahal penggunaan dana

tersebut mestinya melibatkan orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orangtua siswa

pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua

yang tahu informasi yang lebih rinci tentang dana BOS, terutama menyangkut

jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya, sehingga dikhawatirkan

pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan alokasi penggunaan dana yang

dimaksud oleh pemerintah.

Menurut landasan teori mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi,

maka dapat disusun kerangka pikir gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 3 : Kerangka Konseptual Pemikiran

Bedasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka

dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan good governance yang

diproksikan dengan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah di Kecamatan Galis Bangkalan Madura?


diproksikan dengan transparansi terhadap pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah di Kecamatan Galis Bangkalan Madura?


diproksikan dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana


METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research)

yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (independent

Good Governance

1. Akuntabilitas

2. Transparansi

3. Partisipasi

Pengelolaan dana BOS

1. Perencanaan Anggaran

2. Pelaksanaan Pemantauan

3. Pengelolaan Pendapatan

4. Akuntansi dan system pelaporan

5. Peningkatan control dan audit


16

variable) yaitu variabel good governance yang diproksikan dengan akuntabilitas,

transparansi, partisipasi masyarakat dan variabel terikat (dependent variable) yaitu

pengelolaan dana BOS. Jenis penelitian ini dipilih agar dapat dibangun suatu hasil

analisa yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol

suatu gejala atau hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat (Arikunto,

2002).

Populasi dalam penelitian ini adalah para wali murid serta staff dan

pengajar sekolah di Kecamatan Galis Bangkalan Madura. Alasan pemilihan

populasi ini karena wali murid, staff, dan pengajar merupakan komponen yang

ikut melaksanakan serta merasakan manfaat adanya dana BOS.

Penelitian ini menarik sampel dengan menggunakan metode atau teknik

simple random sampling, dimana jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan

rumus dari Taro Yamane dalam Sugiyono (2005) yaitu n = N : ((N x d2) + 1),

dimana n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan d2 adalah tingkat

presisi atau akurasi yang ditetapkan (=10%), sehingga besarnya sampel sebanyak

90 orang terdiri dari wali murid, staff, dan pengajar.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun yang akan menjadi fokus penelitian adalah beberapa hal yang

berkaitan dengan indikator permasalahan, yakni :

1) Good Governance :

a. Akuntabilitas

1. Kualitas penyusunan APBM

2. Laporan keuangan periodik dan tahunan

3. Partisipasi stakeholders dalam menciptakan akuntabilitas

b. Transparansi

1. Kejelasan peran dan tanggungjawab pengelola keuangan sekolah

2. Ketersediaan informasi bagi publik

3. Penyusunan, pelaksanaan, & pelaporan anggaran sekolah secara terbuka

4. Jaminan integritas

c. Partisipasi

1. Forum untuk menampung partisipasi.

2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

3. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan informasi

dana BOS

2) Pengelolaan Dana BOS:

1. Perencanaan Anggaran (RAPB BOS)

2. Pelaksanaan dan Pemantauan Anggaran

3. Pengelolaan Pendapatan

4. Akuntansi dan Sistem Pelaporan

5. Peningkatan Kontrol, Audit dan Mekanisme Umpan Balik

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa data primer,

sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang diberikan

pada responden secara langsung (Sugiyono, 2005). Teknik analisis data

merupakan alat yang dipergunakan dalam memecahkan masalah. Penelitian ini


17

menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis

dilakukan dengan menggunakan uji t, uji F, dan uji R2. Analisis regresi digunakan

untuk mengetahui bagaimana eratnya pengaruh antara beberapa variabel

independen dengan variabel dependen, yaitu good governance terhadap

pengelolaan dana BOS di Kecamatan Galis Bangkalan Madura.

ANALISIS DATA DAN DISKUSI

Uji Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid tidaknya masing-masing

instrumen yang digunakan dalam variabel penelitian. Sesuai dengan hasil analisa

data primer maka masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian

memiliki hasil uji yang menunjukkan bahwa nilai Sig. correlation < α (5%) dan t

hitung > t tabel (0,279) hasil analisis semua t hitung > t tabel yang artinya bahwa semua

variabel yang digunakan dalam instrumen penelitian adalah valid (Ghozali, 2005).

Uji reliabilitas dari instrumen penelitian dengan mempertimbangkan

besarnya koefesien reliabilitas. Sesuai dengan hasil analisa data primer maka

masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki hasil uji

yang menunjukkan bahwa angka cronbach alpha diatas 0,6 (Ghozali, 2005),

artinya dari uji reliabilitas dapat dikatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan penggunaan dari uji asumsi klasik adalah agar diperoleh estimator

tidak bias dari regresi dengan kuadrat terkecil biasa. Model regresi yang baik jika

tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Kriteria pengukurannya adalah

jika nilai toleransi ≤ 1 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen dan jika

VIF tidak melebihi 10 maka model dinyatakan tidak terkena persoalan

multikolinier (Ghozali, 2005). Ikhtisar uji multikolinieritas sebagaimana output

SPSS dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Interpretasi Uji Multikolinieritas

No Variabel Tolerance VIF Keputusan

1. Akuntabilitas (X1) 0,516 1,936 Tidak terjadi multikol

2. Transparansi (X2) 0,358 2,795 Tidak terjadi multikol

3. Partisipasi (X3) 0,340 2,939 Tidak terjadi multikol

Sumber: Data Diolah 2013

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan tiga variabel bebas tidak

mengalami multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengunakan grafik scatter plot,

jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang

jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini


18

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau data homogen (Ghozali, 2005).

Gambar scatter plot uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4: Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

Grafik scatter plot hasil output SPSS terlihat titik-titik menyebar secara

acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti data telah memenuhi

asumsi homogenitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik jika semua variabel berdistribusi normal, jika data

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005). Gambar normal probability

plot uji Normalitas dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5: Normal P-P Plot Uji Normalitas

Grafik normal probability plot uji normalitas output SPSS di atas,

diketahui bahwa sebaran data yang ada menyebar di sekitar garis diagonal dan


19

mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data

mempunyai distribusi normal.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Pengujian statistik dengan alat analisis regresi linier berganda

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2),

dan partisipasi masyarakat (X3), terhadap pengelolaan dana BOS di Kecamatan

Galis Bangkalan Madura. Ikhtisar output uji regresi liniear berganda dapat dilihat

pada tabel 2.

Tabel 2: Ikhtisar Output Regresi Linier Berganda

Variabel Independen Unstandardized Standardized t-hitung Sig. t

Coefficients Coefficients

B Error Beta

(Constant) 1,962 0,343 5,724 0,000

Akuntabilitas (X1) - 0,045 0,106 - 0,045 -0,428 0,670

Transparansi (X2) 0,553 0,098 0,713 5,663 0,000

Partisipasi (X3) 0,018 0,061 0,038 0,297 0,767

Variabel Dependent : Pengelolaan dana BOS


Persamaan regresi linier berganda sebagai mana pada ikhtisar output SPSS

adalah:

Y = 1,962 - 0,045 X1 + 0,553X2 + 0,018X3 + 0,299

Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Harga koefesien konstanta sebesar 1,962, hal ini berarti bahwa apabila

nilai dari akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat

(X3), sebesar 0 (nol), maka pengelolaan dana BOS akan naik sebesar

1,962.

(2) Variabel akuntabilitas (X1), memiliki nilai sebesar -0,045, hal ini

menyatakan bahwa setiap satuan variabel akuntabilitas akan berpengaruh

terhadap pengelolaan dana BOS sebesar -0,045 apabila variabel lainnya

tetap. Nilai variabel akuntabilitas bernilai negatif, artinya akuntabilitas

memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap pengelolaan dana BOS, hal

ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pengelola dana BOS

menerapkan aturan-aturan akuntansi.

(3) Variabel transparansi (X2), memiliki nilai sebesar 0,553, hal ini

menyatakan bahwa setiap satuan variabel transparansi akan berpengaruh

terhadap pengelolaan dana BOS sebesar 0,553 apabila variabel lainnya

tetap.

(4) Variabel partisipasi masyarakat (X3), memiliki nilai sebesar 0,018, hal ini

menyatakan bahwa setiap satuan variabel partisipasi masyarakat akan


20

berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS sebesar 0,018 apabila

variabel lainnya tetap.

Hasil Uji R2

Besar kecilnya koefesien determinasi atau R2 digunakan untuk

menyatakan kecocokan model garis regresi. Besarnya harga koefisien determinasi

dapat dilihat pada tabel 3. Terlihat bahwa harga koefisien R2 hitung (koefesien

determinasi) sebesar 0,512, artinya dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel

good governance yang diproksikan dengan akuntabilitas, transparansi, dan

partisipasi masyarakat untuk menjelaskan variasi pada variabel pengelolaan dana

BOS adalah sebesar 51.2%, sedangkan sisanya sebesar 48.8% pengelolaan dana

BOS SMP di Kecamatan Galis Bangkalan Madura dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak dijelaskan dalam model regresi tersebut.

Tabel 3: Ikhtisar Output Koefesien Determinasi

R R Square (R2) Adjusted R Square F-hitung Sig. F

0,715 0,512 0,495 30,043 0,000


Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian dilakukan

dengan alat penguji signifikan t-test. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan

apakah harga koefisien korelasi parsial yang diperoleh itu signifikan atau tidak

signifikan adalah harga koefisien t. Uji t merupakan uji signifikansi untuk

mengukur keberartian koefisien regresi variabel independen satu per satu. Harga

koefisien t harus dibandingkan dengan harga ttabel untuk alpha yang ditetapkan

dengan dk yang sesuai, untuk dk (n-k-1) = dk (90-3-1) = dk (86) dengan alpha 5%

adalah sebesar 0,21. Kriteria yang digunakan, yaitu menolak H0 dan menerima Ha

apabila thitung > ttabel serta menerima H0 dan menolak Ha apabila thitung < ttabel, atau

melihat dari harga probabilitas hitung dibandingkan dengan level of significance

() yang sudah ditetapkan yaitu (0,05). Kriteria yang digunakan, yaitu menolak

H0 dan menerima Ha apabila probabilitas hitung < level of significance () serta menerima H0 dan menolak Ha apabila probabilitas hitung > level of significance

().

(1) Uji signifikan t-test antara akuntabilitas (X1) terhadap pengelolaan dana BOS

(Y).

Hasil analisis di peroleh nilai thitung akuntabilitas (X1) sebesar -0,428 pada

tingkat probabilitas 0,670. Hasil pengujian diperoleh harga probabilitas

hitung 0,670 > 0,05 atau probabilitas hitung > level of significance () sehingga H0 diterima, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan dan

positif antara akuntabilitas (X1) terhadap pengelolaan dana BOS (Y) SMP di

Kecamatan Galis Bangkalan Madura diterima.


21

(2) Uji signifikan t-test antara transparansi (X2) terhadap pengelolaan dana BOS

(Y).

Hasil analisis di peroleh thitung transparansi (X2) sebesar 5,663 pada tingkat

probabilitas 0,000. Hasil pengujian diperoleh harga probabilitas hitung 0,000

< 0,05 atau probabilitas hitung < level of significance () sehingga H0 ditolak, hal ini berarti bahwa ada pengaruh signifikan dan positif antara transparansi

(X2) terhadap pengelolaan dana BOS (Y) SMP di Kecamatan Galis

Bangkalan Madura diterima.

(3) Uji signifikan t-test antara partisipasi masyarakat (X3) terhadap pengelolaan

dana BOS (Y).

Hasil analisis di peroleh thitung partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,297 pada

tingkat probabilitas 0,767. Hasil pengujian diperoleh harga probabilitas

hitung 0,767 > 0,05 atau probabilitas hitung > level of significance ()

sehingga H0 diterima, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan dan

positif antara partisipasi masyakatar (X3) terhadap pengelolaan dana BOS (Y)

SMP di Kecamatan Galis Bangkalan Madura diterima.

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel

akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3), terhadap

pengelolaan dana BOS (Y).

Berdasarkan output SPSS nilai Fhitung = 30,043 dengan probabilitas 0,000.

Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas hitung < level of significance ()

maka H0 ditolak atau ada pengaruh signifikan dan positif secara simultan good

governance yang diproksikan dengan akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan

partisipasi masyarakat (X3), terhadap pengelolaan dana BOS (Y).

Hasil pengujian diperoleh harga probabilitas hitung 0,000 < 0,05 atau

probabilitas hitung < level of significance () atau H0 ditolak, hal ini berarti

Variabel good governance yang diproksikan dengan akuntabilitas (X1),

transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3), secara simultan berpengaruh

signifikan dan positif terhadap etika berbisnis (Y).

Berdasarkan analisis F-test tersebut maka hipotesis penelitian yang

berbunyi terdapat pengaruh signifikan dan positif secara simultan variabel good

governance yang diproksikan dengan akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan

partisipasi masyarakat (X3), terhadap pengelolaan dana BOS (Y) dapat diterima

atau teruji kebenarannya.

c. Uji Hipotesis (Uji Dominan)

Berdasarkan perbandingan standarized beta pada variabel bebas diperoleh

nilai standarized beta dari akuntabilitas (X1) adalah -0,045, transparansi (X2)

adalah 5,663, dan partisipasi masyarakat (X3) adalah 0,297, maka dapat

dinyatakan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah

transparansi (X2), hal ini disebabkan transparansi (X2) memiliki nilai standarized

beta lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya.

Diskusi


22

Sebagaimana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan

menganalisa pengaruh good governance terhadap pengelolaan dana bantuan

operasional sekolah (BOS), maka peneliti melakukan aktivitas penelitian dengan

informan yang terkait dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang

dihadapi.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance

berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional

sekolah (BOS). Beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dari jawaban

responden setidaknya dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan dana

bantuan operasional sekolah (BOS) di Kecamatan Galis Bangkalan Madura dalam

kaitannya terhadap pelaksanaan good governance pada umumnya.

a. Pengaruh Akuntabilitas (X1) terhadap Pengelolaan Dana BOS (Y).

Variabel akuntabilitas merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

pengelolaan keuangan sekolah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap

pengelolaan keuangan sekolah (dana BOS).

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas

bahwa pada pengelolaan dana BOS menunjukkan belum adanya akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan secara umum khususnya untuk dana BOS. Hal ini

sesuai dengan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.45 tentang pengelolaan

keuangan organisasi nirlaba yaitu menyediakan informasi yang relevan dan

akuntabel untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi,

dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

b. Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Dana BOS (Y).

Variabel transparansi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

pengelolaan keuangan sekolah (dana BOS). Hasil dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas

menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan secara umum

khususnya untuk dana BOS. Hal ini sesuai dengan himbauan yang telah dibuat

oleh Kemendiknas seperti yang tercantum pada buku panduan pengelolaan dana

BOS bahwa sekolah yang mendapatkan dana bantuan BOS supaya membuat

rencana anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan

menyajikannya secara wajar serta dilaporkan secara berkala kepada Kadiknas.

c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X3) terhadap Pengelolaan Dana BOS (Y).

Variabel partisipasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

pengelolaan keuangan sekolah (dana BOS). Hasil dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif tapi tidak

signifikan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini sebagaimana

ditunjukkan oleh hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa kebanyakan

orang tua murid menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah,

sehingga membuat akses informasi dan partisipasi wali murid sangat kurang


23

mendukung. Latar belakang sekolah yang kebanyakan berada di desa, membuat

wali murid percaya penuh dengan pengelolaan yang ada, ditambah lagi dengan

biaya pendidikan yang sangat relatif murah, dan ditambah dengan adanya dana

BOS sehingga wali murid merasa semua kebutuhannya terpenuhi. Hasil

wawancara peneliti dengan beberapa wali murid menunjukkan bahwa mereka mau

menerima subsidi biaya pendidikan dengan alasan biayanya sudah sangat murah

dan mereka tidak pernah menyumbang atau dimintai sumbangan sedikitpun.

Begitu pula dengan latar belakang pendidikan wali murid, juga sangat

mempengaruhi partisipasinya dalam pengelolaan dana BOS, dari hasil penelitian

lebih dari 50 % menunjukkan tingkat pendidikan responden hanya sampai jenjang

SLTA yang tidak sebagian besar tidak paham dengan program BOS berikut

tentang laporan keuangannya, yang penting bagi mereka adalah mendapatkan

subsidi biaya pendidikan tanpa mau tahu sumber dana yang digunakan.

d. Pengaruh good governance terhadap Pengelolaan dana BOS

Adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang

ditunjukkan dengan adanya penyusunan rencana anggaran dan laporan keuangan

dalam pengelolaan keuangan secara umum khususnya untuk dana BOS ini

menunjukkan pelaksanaan good governance terhadap pengelolaan dana BOS di

Kecamatan Galis Bangkalan Madura masih jauh dari harapan. Hal ini sesuai

dengan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.45 tentang pengelolaan

keuangan organisasi nirlaba yaitu menyediakan informasi yang relevan dan

akuntabel untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi,

dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba serta sesuai

dengan himbauan yang telah dibuat oleh Kemendiknas seperti yang tercantum

pada buku panduan pengelolaan dana BOS bahwa sekolah yang mendapatkan

dana bantuan BOS supaya membuat rencana anggaran dan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyajikannya secara wajar.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN DAN

SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

pengaruh good governance terhadap pengelolaan dana BOS di Kecamatan Galis

Bangkalan Madura, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap

pengelolaan dana BOS di Kecamatan Galis Bangkalan Madura

2. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap


3. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan

terhadap pengelolaan dana BOS di Kecamatan Galis Bangkalan Madura

4. Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat secara bersama-

sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana

BOS di Kecamatan Galis Bangkalan Madura


24

5. Transparansi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi


6. Pelaksanaan good governance dalam pengelolaan dana BOS di Kecamatan

Galis Bangkalan Madura pada umumnya sudah efektif, meskipun masih

terdapat indikator yang mengarah pada kurang tercapainya good

governance yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Hal ini

dikarenakan sebagian besar wali murid kurang paham tentang program

dana bantuan BOS, serta perlakuan akuntansinya.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, implikasi teoritis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh secara negative terhadap pengelolaan dan BOS.

Dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka

akan semakin menurun tingkat pengelolaan dana BOS.

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan dana BOS. Hal ini memperkuat penelitian yang

dilakuan oleh Wulandari (2012), bahwa transparansi memiliki

hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap

pengelolaan dana BOS.

3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Tidak berbeda

dengan apa yang telah dilakukan oleh Wulandari (2012), bahwa

partisipasi masyarakat juga tidak memiliki hubungan yang

kuat terhadap pengelolaan dana BOS.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian selanjutnya tentu akan lebih memberikan gambaran yang

lengkap dan menyeluruh jika melibatkan lebih banyak variable dalam

penelitiannya. Setidaknya faktor lain yang mempengaruhi Pengelolaan Dana BOS

masih merupakan pengaruh yang cukup besar. Sehingga perlu di lakukan

penelitian lebih lanjut. Setidak-tidaknya masih terdapat satu variable yang

dianggap penting oleh Asian development Bank yaitu dapat diprediksi. Dan

beberapa faktor lain sesuai rujukan dan situasional populasi yang diteliti. Tentu

saja bagi peneliti selanjutnya, merupakan hal yang cukup penting untuk

diperhatikan yakni perlu diberikan gambaran laporan keuangan untuk

mengantisipasi ketidakpahaman responden terhadap laporan keuangan, sehingga

didapat realibilitas hasil penelitian yang makin terpercaya. Terlebih lagi jika daftar

pertanyaan pada variabel-variabel terkait bisa lebih diperkaya. Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang juga mempengaruhi pemahaman responden tentang

laporan keuangan, sehingga di dapat validitas konstruk yang lebih baik

Saran


25

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kualitas good

governance di lingkungan sekolah di Kabupaten Bangkalan pada umumnya dan

Kecamatan Galis pada khususnya maka penulis memberikan saran dan masukan

yaitu :

1. Pihak-pihak yang berkepentingan (Dinas Pendidikan dan UPTD) bisa

memberikan penjelasan dan pemahaman tentang program dana bantuan

BOS dengan baik mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai pelaporan

dana. Untuk memberikan hasil yang maksimal hal ini harus dilakukan

dengan mengadakan pertemuan wali murid dan komite sekolah turut

menjadi pengawas didalamnya.

2. Diadakan pengawasan internal dan eksternal yang baik dalam pengelolaan

keuangan sekolah, agar tujuan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan

PSAK No.45 yakni laporan keuangan dijalankan dengan menyediakan

informasi yang relevan dan akuntabel untuk memenuhi kepentingan para

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang

menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2002, Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktik),

Rieneka Cipta, Jakarta.

Asian Development Bank, 1999, Governance : Sound Development Management

di akses 27 Februari 2013; 11.15 wib)

Asian Development Bank, Public Administration in the 21-st Century (artikel di

internet, di akses 27 Februari 2013; 12.30 wib)

Bastian, Indra, 2007, Akuntansi Pendidikan, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010, Pelaporan Keuangan Entitas

Nirlaba, Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Headington, Rita, 2000, Monitoring, Assesment, Recording, reporting and

Accountability, Meeting the Standards. David Fulton Publishers, London

Hendrawan, Ronny, 2011, Analisi Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan

Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan

Layanan Umum, Skripsi, Semarang

Jalal, Fasli, dan Supriadi Dedi, 2001, Reformasi Pendidikan dalam Konteks

Otonomi Daerah, AdiCita, Yogyakarta.


26

Karding, Abdul Kadir, 2008, Tesis Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit

Andi,Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance dalam

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

Meuthia, 2000, HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat

Warga, KOMNAS HAM, Jakarta.

Peraturan Mendagri No.62 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan BOS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum

dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana

Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Slamet PH. (2005).Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan diIndonesia.

Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI

Subroto, Agus, 2009, Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Universitas

Diponegoro, Semarang.

Sugiyono, 2005, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta,

Bandung

Setiyanti, Sri Wiranti, 2011, Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas

Keuangan Publik, Jurnal Stie Semarang, Vol 3, N0 1, Edisi Februari 2011

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:

CV Tamita Utama

Date post:	29-Apr-2023
Category:	Documents
Upload:	unikama
View:	0 times
Download:	0 times

PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Documents