+ All Categories
Home > Documents > Peran Kelembagaan Pertanian Terhadap Pembangunan Pertanian di NTB

Peran Kelembagaan Pertanian Terhadap Pembangunan Pertanian di NTB

Date post: 07-Apr-2023
Category:
Upload: independent
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
i TUGAS KELEMBAGAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN Peran Lembaga Penelitian dan Penyuluh Pertanian Terhadap Pembangunan Pertanian di Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok BaratOleh: Muhammad Taufik C1G 012 116 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM 2015
Transcript

i

TUGAS KELEMBAGAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN

” Peran Lembaga Penelitian dan Penyuluh Pertanian Terhadap Pembangunan

Pertanian di Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”

Oleh:

Muhammad Taufik

C1G 012 116

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MATARAM

2015

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat kesehatan

serta kesempatan hingga paper ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Ucapan

terimakasih disampaikan kepada Prof. Lalu Wirasepta Karyadi sebagai Dosen

pengampu yang telah banyak membimbing selama proses perkuliahan. Paper ini

bertujuan sebagai laporan tugas akhir matakuliah Kelembagaan Organisasi Sosial dan

Kepemimipinan yang mengangkat tema tentang peran lembaga pertanian dalam

pembangunan pertanian di Indonesia. Paper ini disusun berdasarkan pengetahuan

umum dan beberapa referensi terpercaya tentang konsep kelembagaan dan

pembangunan pertanian. Sehingga diharapakan paper ini dapat memberikan

sumbangan ilmu walaupun sedikit kepada pembaca. Penyusun menyadari bahwa

dalam paper ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penyusun sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan.

Mataram, 27 April 2015

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................................................. I

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... II

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................III

I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1

1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................................. 1 1.2 PERMASALAHAN ............................................................................................................................... 2 1.3 TUJUAN .......................................................................................................................................... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................................... 3

2.1 KONSEP KELEMBAGAAN PERTANIAN ..................................................................................................... 3 2.2 KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN .................................................................................................... 4

III. METODOLOGI.............................................................................................................................. 5

3.1 METODE PENELITIAN ......................................................................................................................... 5 3.2 LOKASI KAJIAN .................................................................................................................................. 5

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................................................... 6

4.1 PERAN LEMBAGA PERTANIAN .............................................................................................................. 6 4.2 HAMBATAN ..................................................................................................................................... 7

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................................................... 9

5.1 KESIMPULAN .................................................................................................................................... 9 5.2 REKOMENDASI .................................................................................................................................. 9

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 10

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu diragukan lagi.

Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada

pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan

pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan

petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan

berusaha (Soekartawi, 2000 dalam Sapja Anantayu, 2010).

Kajian tentang pembangunan pertanian di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari

pembahasan tentang pedesaan, sebab kegiatan pertanian di negara ini mayoritas

berada di pedesaan, terbukti dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat pedesaan

bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu pembangunan pertanian seringkali

dikaitkan dengan pembangunan pedesaan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan

pedesaan yang ideal, terbentuk karena partisipasi dari masyarakat desa (subjek) dalam

membentuk suatu kelompok tani. Kelompok tani merupakan salah satu lembaga dalam

pertanian. Salah satu fungsi dari kelompok tani yaitu merupakan wadah belajar

mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap

serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga

produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih

sejahtera (Departemen Pertanian, 2008).

Menurut Dimyati (2007) permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan

kelembagaan petani di indonesia adalah (1) masih minimnya wawasan dan

pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan

pemasaran, (2) belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis.

Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm), (3) peran dan fungsi

kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

2

Utamanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya.

Pemberdayaan yang disokong melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas masyarakat

pedesaan (memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada) merupakan

salah satu strategi pembangunan pedesaan dengan melibatkan dan memberdayakan

segala bentuk kelembagaan (sosial, adat-budaya) desa dan masyarakat (Elizabeth,

2004). Pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu didukung

juga oleh tiga unsur yaitu pemerintah, sektor swasta dan organisasi sukarela atau

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembangunan pada dasarnya menjadikan

anggota masyarakat yang lebih lemah mampu memperbaiki situasi mereka dengan

memberikan pelayanan sosial yang diperlukan dan meningkatkan produktivitasnya,

memerangi kerentanan dan keterasingan, menjamin keseimbangan penggunaan

sumberdaya alam dan menentang eksploitasi, juga harus membuka lembaga

masyarakat yang bisa dipercaya (Clark, 1995). Witoelar (1988) mengatakakan bahwa

kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat membantu mengurangi

sebagian beban yang dipikul pemerintah. Begitu banyak masalah yang ada dalam

masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri tidak mungkin mampu melaksanakan atau

mengatasi semua masalah tersebut. Karena melihat besarnya peran LSM dalam

pembangunan pedesaan, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimana peran

LSM dalam penguatan kelompok tani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang

ada agar tercapainya tujuan dari pembangunan pedesaan.

1.2 Permasalahan

a. Bagaimana peran lembaga pertanian terhadap pembangunan pertanian di Desa

Beleka?

b. Apa saja hambatan yang dialami oleh lembaga pertanian tersebut dalam

melaksanakan perannya?

1.3 Tujuan

a. Menjelaskan pentingnya peran kelembagaan pertanian bagi pembangunan pertanian

di Desa Beleka

b. Menjelaskan hambatan dani solusi untuk memperkuat peran kelembagaan pertanian

di NTB secara umum dan Desa Beleka secara khusus.

3

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang

berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan

mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu

lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia

sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang

berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari

segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk

melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984). Kelembagaan petani yang dimaksud

di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (local institution),

yang berupa organisasi keanggotaan (membership organization) atau kerjasama

(cooperatives) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama

(Uphoff, 1986 dalam Sandy Cahyono, 2010).

Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian

organisasi petani, juga ‘aturan main’ (role of the game) atau aturan perilaku yang

menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-

kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu. Kelembagaan petani

dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi

(interorganizational task) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas

sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja,

modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat,

(c) tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang

menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal,

dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya

permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur

tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989 dalam M.

Faesal M., 2013).

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang

berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu

4

bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai

fungsi.

2.2 Konsep Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada

faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan

(Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Pakpahan, 1989).

Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (sufficient condition) untuk

mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau

lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang

diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak

akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian

adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya

kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang

dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia

tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b)

Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam

karena memerlukan faktor pendukung dan unitunit produksi; (c) Kegiatan pertanian

mencakup tiga rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan

usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d)

Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan

dari pusat hingga lokal; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha

dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

5

III. METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan metode

telaah pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber informasi yang

terpercaya, serta observasi langsung yang menjadi penilaian secara obyektif.

3.2 Lokasi Kajian

Kajian ini berlokasi di Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Penentuan daerah sampel kajian ditentukan secara Purposive Sampling (secara

sengaja). Karena dengan pertimbangan Desa Beleka tersebut merupakan desa yang

paling banyak jumlah masyarakat yang bermata pencaharian pokok sebagai petani

dengan luas lahan sawah mencapai 152 ha (lombokbaratkab.go.id). Selain itu, Desa

Beleka juga merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran program penelitian dan

penyuluhan lapangan oleh BPTP NTB di bidang budidaya tanaman pangan dan

palawija.

6

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi langsung dan data yang diperoleh, terdapat beberapa

perubahan baik dari segi perilaku petani maupun hasil produksi usahatani yang

menjadi indikator atau penilaian secara obyektif akan kinerja dan peran lembaga

pertanian yang bergerak bernaung langsusng di bawah Departemen Litbang

Kementrian Pertanian Republik Indonesia ini.

4.1 Peran Lembaga Pertanian

Dalam 5 tahun terakhir menurut angka ramalan (ARAM) II Badan Pusat Stastik (BPS)

komoditas padi meningkat 3,44%/ tahun dari 60,32 juta ton GKG pada tahun 2008

menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan

produktivitas mencapai 1,14%/tahun dan luas panen meningkat rata-rata 2,26

%/tahun, hal ini menunjukan arah pencapaian swasembada pangan padi. Target

Kementerian Pertanian dalam upaya swasembada yaitu rata-rata peningkatan sebesar

3,4%/ tahun (Sinar Tani 2012 dalam M. Faesal M., 2013). Hal ini juga terjadi pada

produksi Padi di Desa Beleka Kecamatan Gerung dimana secara akumulatif terjadi

peningkatan hasil produksi selama 4 tahun terakhir yakni:

Tahun Luas Panen Produksi Rata-Rata Produksi

2011 28.386 53,79 152.686

2010 27.789 53,88 149.721

2009 28.817 52,82 154.870

2008 27.483 52,79 147.397

(sumber: Lombok Barat dalam angka 2013).

Peningkatan produktifitas padi tidak terlepas dari petani sebagai pelaku utama yang

memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi yang dibutuhkan dalam

kegiatan usaha taninya, termasuk kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Peranan

penyuluh sangat penting dalam mengembangkan kemampuan petani, karena

penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk para petani

dan keluarganya, sehingga secara khusus memiliki sifat tujuan sasaran struktur

7

pelaksanaan dan pendekatan yang khusus pula (Padmanegara,1987 dalam M. Faesal

M., 2013). Salah satu kegiatan yang mendorong peningkatan produktifitas padi adalah

kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dimulai

sejak tahun 2008. Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui

pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali),

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya

dengan mengkaji bersama berdasarkan kondisi spesifik lokasi. Melalui penerapan SL-

PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam

melakukan budidaya di lahan usahataninya yang spesifik lokasi sehingga petani

menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka

peningkatan produksi padi. Melalui SL-PTT diharapkan petani/kelompok tani

nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan

ekonomis dalam setiap tahapan budidaya usahataninya serta mampu mengaplikasikan

teknologi secara benar sehingga meningkatkan produksi dan pendapatannya (M.

Faesal M., 2013) Secara kelembagaan penyuluh pertanian mempunyai tugas dan

fungsi penyuluh: 1) sebagai simpul komunikasi dan interaksi antara berbagai instansi,

2) mengembangkan kemampuan petani, 3) sebagai lembaga penyampai ilmu dan

teknologi. Dalam hal ini perlu ada upaya perbaikan manajemen penyuluhan untuk

merubah perilaku petani yang menggunakan kegiatan usaha taninya secara tradisional,

adanya upaya merubah perilaku petani, akan mempengaruhi produktifitas usaha tani

padi.

4.2 Hambatan

Dalam prosesnya, tentu saja kegiatan ini menemui beberapa hambatan baik faktor

internal lembaga itu sendiri seperti belum adanya pendampingan dan pengawasan

secara intensif kepada petani, maupun faktor eksternal dalam hal ini sikap petani yang

masih enggan mengikuti kegiatan sekolah lapang dikarenakan adanya ekspektasi dan

anggapan reward berupa materi dalam setiap pertemuan, serta masih minimnya sarana

dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.

8

9

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Peran lembaga pertanian sangatlah penting untuk pembangunan pertanian di Desa

Beleka dan NTB pada umumnya. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan

produktivitas, keterampilan dan perubahan sikap oleh petani yang tergabung dalam

kelompok tani “Aneka Tani” yang bermitra dengan BPTP NTB dalam kegiatan

sekolah lapangan (penelitian dan penyuluhan).

5.2 Rekomendasi

a. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan kepada petani agar hasil yang diraih

sesuai dengan harapan.

b. Kegiatan pembelajaran juga diarahkan kepada proses pemasaran hasil agar petani

mampu lepas dari ketergantungan kepada pengepul yang sering merugikan petani.

c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam seiap kegiatan agar dapat meningkatkan

partispasi petani.

10

DAFTAR PUSTAKA

Anantanyu, Sapja. 2010. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan

Kapasitasnya. http://fp.uns.ac.id/05-Sapja-Anantanyu-Kelembagaan-Petani-

PeranDan-Strategi-Pengembangan-Kapasitasnya.html. Diakses pada tanggal 25 April

2015.

Setia Pinardi, Eko. 2011. Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui

Cloud Computing. http://itb.ac.id/Menuju-Pembangunan-Pertanian-

BerkelanjutanMelalui-Cloud-Computing.html. Diakses pada tanggal 26 April 2015.

Cahyono, Sandy. 2011. Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung

Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal.

http://itb.ac.id/Peran-Kelembagaan-Petani-dalam-Mendukung

KeberlanjutanPertanian-Sebagai-Basis-Pengembangan-Ekonomi-Lokal.html.

Diakses pada tanggal 26 April 2015.

Mantenggomena, Faesal M. 2013. Peran Penyuluh Dalam Upaya Meningkatkan

Produktivitas Padi Mendukung Swasembada Pangan.

http://ntb.litbang.pertanian.go.id/article79/Peran-Penyuluh-Dalam

UpayaMeningkatkan-Produktivitas-Padi-Mendukung-Swasembada-Pangan.html.

Diakses pada tanggal 24 April 2015.


Recommended