Date post: | 07-Apr-2023 |
Category: |
Documents |
Upload: | independent |
View: | 0 times |
Download: | 0 times |
i
TUGAS KELEMBAGAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN
” Peran Lembaga Penelitian dan Penyuluh Pertanian Terhadap Pembangunan
Pertanian di Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”
Oleh:
Muhammad Taufik
C1G 012 116
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
2015
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat kesehatan
serta kesempatan hingga paper ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Ucapan
terimakasih disampaikan kepada Prof. Lalu Wirasepta Karyadi sebagai Dosen
pengampu yang telah banyak membimbing selama proses perkuliahan. Paper ini
bertujuan sebagai laporan tugas akhir matakuliah Kelembagaan Organisasi Sosial dan
Kepemimipinan yang mengangkat tema tentang peran lembaga pertanian dalam
pembangunan pertanian di Indonesia. Paper ini disusun berdasarkan pengetahuan
umum dan beberapa referensi terpercaya tentang konsep kelembagaan dan
pembangunan pertanian. Sehingga diharapakan paper ini dapat memberikan
sumbangan ilmu walaupun sedikit kepada pembaca. Penyusun menyadari bahwa
dalam paper ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penyusun sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan.
Mataram, 27 April 2015
Penyusun
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................................................. I
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... II
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................III
I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................................. 1 1.2 PERMASALAHAN ............................................................................................................................... 2 1.3 TUJUAN .......................................................................................................................................... 2
II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................................... 3
2.1 KONSEP KELEMBAGAAN PERTANIAN ..................................................................................................... 3 2.2 KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN .................................................................................................... 4
III. METODOLOGI.............................................................................................................................. 5
3.1 METODE PENELITIAN ......................................................................................................................... 5 3.2 LOKASI KAJIAN .................................................................................................................................. 5
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................................................... 6
4.1 PERAN LEMBAGA PERTANIAN .............................................................................................................. 6 4.2 HAMBATAN ..................................................................................................................................... 7
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................................................... 9
5.1 KESIMPULAN .................................................................................................................................... 9 5.2 REKOMENDASI .................................................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 10
1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu diragukan lagi.
Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada
pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan
pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi
kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan
petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan
berusaha (Soekartawi, 2000 dalam Sapja Anantayu, 2010).
Kajian tentang pembangunan pertanian di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari
pembahasan tentang pedesaan, sebab kegiatan pertanian di negara ini mayoritas
berada di pedesaan, terbukti dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat pedesaan
bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu pembangunan pertanian seringkali
dikaitkan dengan pembangunan pedesaan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan
pedesaan yang ideal, terbentuk karena partisipasi dari masyarakat desa (subjek) dalam
membentuk suatu kelompok tani. Kelompok tani merupakan salah satu lembaga dalam
pertanian. Salah satu fungsi dari kelompok tani yaitu merupakan wadah belajar
mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga
produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih
sejahtera (Departemen Pertanian, 2008).
Menurut Dimyati (2007) permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan
kelembagaan petani di indonesia adalah (1) masih minimnya wawasan dan
pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan
pemasaran, (2) belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis.
Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm), (3) peran dan fungsi
kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
2
Utamanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya.
Pemberdayaan yang disokong melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas masyarakat
pedesaan (memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada) merupakan
salah satu strategi pembangunan pedesaan dengan melibatkan dan memberdayakan
segala bentuk kelembagaan (sosial, adat-budaya) desa dan masyarakat (Elizabeth,
2004). Pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu didukung
juga oleh tiga unsur yaitu pemerintah, sektor swasta dan organisasi sukarela atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembangunan pada dasarnya menjadikan
anggota masyarakat yang lebih lemah mampu memperbaiki situasi mereka dengan
memberikan pelayanan sosial yang diperlukan dan meningkatkan produktivitasnya,
memerangi kerentanan dan keterasingan, menjamin keseimbangan penggunaan
sumberdaya alam dan menentang eksploitasi, juga harus membuka lembaga
masyarakat yang bisa dipercaya (Clark, 1995). Witoelar (1988) mengatakakan bahwa
kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat membantu mengurangi
sebagian beban yang dipikul pemerintah. Begitu banyak masalah yang ada dalam
masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri tidak mungkin mampu melaksanakan atau
mengatasi semua masalah tersebut. Karena melihat besarnya peran LSM dalam
pembangunan pedesaan, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimana peran
LSM dalam penguatan kelompok tani sehingga dapat mengatasi permasalahan yang
ada agar tercapainya tujuan dari pembangunan pedesaan.
1.2 Permasalahan
a. Bagaimana peran lembaga pertanian terhadap pembangunan pertanian di Desa
Beleka?
b. Apa saja hambatan yang dialami oleh lembaga pertanian tersebut dalam
melaksanakan perannya?
1.3 Tujuan
a. Menjelaskan pentingnya peran kelembagaan pertanian bagi pembangunan pertanian
di Desa Beleka
b. Menjelaskan hambatan dani solusi untuk memperkuat peran kelembagaan pertanian
di NTB secara umum dan Desa Beleka secara khusus.
3
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Kelembagaan Pertanian
Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang
berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan
mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu
lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia
sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang
berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari
segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk
melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984). Kelembagaan petani yang dimaksud
di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (local institution),
yang berupa organisasi keanggotaan (membership organization) atau kerjasama
(cooperatives) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama
(Uphoff, 1986 dalam Sandy Cahyono, 2010).
Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian
organisasi petani, juga ‘aturan main’ (role of the game) atau aturan perilaku yang
menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-
kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu. Kelembagaan petani
dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi
(interorganizational task) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas
sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja,
modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat,
(c) tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang
menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal,
dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya
permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur
tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989 dalam M.
Faesal M., 2013).
Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang
berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu
4
bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai
fungsi.
2.2 Konsep Pembangunan Pertanian
Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada
faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan
(Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Pakpahan, 1989).
Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (sufficient condition) untuk
mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau
lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang
diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak
akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian
adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya
kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang
dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia
tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b)
Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam
karena memerlukan faktor pendukung dan unitunit produksi; (c) Kegiatan pertanian
mencakup tiga rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan
usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d)
Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan
dari pusat hingga lokal; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha
dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.
5
III. METODOLOGI
3.1 Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan metode
telaah pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber informasi yang
terpercaya, serta observasi langsung yang menjadi penilaian secara obyektif.
3.2 Lokasi Kajian
Kajian ini berlokasi di Desa Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
Penentuan daerah sampel kajian ditentukan secara Purposive Sampling (secara
sengaja). Karena dengan pertimbangan Desa Beleka tersebut merupakan desa yang
paling banyak jumlah masyarakat yang bermata pencaharian pokok sebagai petani
dengan luas lahan sawah mencapai 152 ha (lombokbaratkab.go.id). Selain itu, Desa
Beleka juga merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran program penelitian dan
penyuluhan lapangan oleh BPTP NTB di bidang budidaya tanaman pangan dan
palawija.
6
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi langsung dan data yang diperoleh, terdapat beberapa
perubahan baik dari segi perilaku petani maupun hasil produksi usahatani yang
menjadi indikator atau penilaian secara obyektif akan kinerja dan peran lembaga
pertanian yang bergerak bernaung langsusng di bawah Departemen Litbang
Kementrian Pertanian Republik Indonesia ini.
4.1 Peran Lembaga Pertanian
Dalam 5 tahun terakhir menurut angka ramalan (ARAM) II Badan Pusat Stastik (BPS)
komoditas padi meningkat 3,44%/ tahun dari 60,32 juta ton GKG pada tahun 2008
menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan
produktivitas mencapai 1,14%/tahun dan luas panen meningkat rata-rata 2,26
%/tahun, hal ini menunjukan arah pencapaian swasembada pangan padi. Target
Kementerian Pertanian dalam upaya swasembada yaitu rata-rata peningkatan sebesar
3,4%/ tahun (Sinar Tani 2012 dalam M. Faesal M., 2013). Hal ini juga terjadi pada
produksi Padi di Desa Beleka Kecamatan Gerung dimana secara akumulatif terjadi
peningkatan hasil produksi selama 4 tahun terakhir yakni:
Tahun Luas Panen Produksi Rata-Rata Produksi
2011 28.386 53,79 152.686
2010 27.789 53,88 149.721
2009 28.817 52,82 154.870
2008 27.483 52,79 147.397
(sumber: Lombok Barat dalam angka 2013).
Peningkatan produktifitas padi tidak terlepas dari petani sebagai pelaku utama yang
memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi yang dibutuhkan dalam
kegiatan usaha taninya, termasuk kegiatan pendampingan dan penyuluhan. Peranan
penyuluh sangat penting dalam mengembangkan kemampuan petani, karena
penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk para petani
dan keluarganya, sehingga secara khusus memiliki sifat tujuan sasaran struktur
7
pelaksanaan dan pendekatan yang khusus pula (Padmanegara,1987 dalam M. Faesal
M., 2013). Salah satu kegiatan yang mendorong peningkatan produktifitas padi adalah
kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dimulai
sejak tahun 2008. Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui
pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,
menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali),
menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya
dengan mengkaji bersama berdasarkan kondisi spesifik lokasi. Melalui penerapan SL-
PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam
melakukan budidaya di lahan usahataninya yang spesifik lokasi sehingga petani
menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahataninya dalam rangka
peningkatan produksi padi. Melalui SL-PTT diharapkan petani/kelompok tani
nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan
ekonomis dalam setiap tahapan budidaya usahataninya serta mampu mengaplikasikan
teknologi secara benar sehingga meningkatkan produksi dan pendapatannya (M.
Faesal M., 2013) Secara kelembagaan penyuluh pertanian mempunyai tugas dan
fungsi penyuluh: 1) sebagai simpul komunikasi dan interaksi antara berbagai instansi,
2) mengembangkan kemampuan petani, 3) sebagai lembaga penyampai ilmu dan
teknologi. Dalam hal ini perlu ada upaya perbaikan manajemen penyuluhan untuk
merubah perilaku petani yang menggunakan kegiatan usaha taninya secara tradisional,
adanya upaya merubah perilaku petani, akan mempengaruhi produktifitas usaha tani
padi.
4.2 Hambatan
Dalam prosesnya, tentu saja kegiatan ini menemui beberapa hambatan baik faktor
internal lembaga itu sendiri seperti belum adanya pendampingan dan pengawasan
secara intensif kepada petani, maupun faktor eksternal dalam hal ini sikap petani yang
masih enggan mengikuti kegiatan sekolah lapang dikarenakan adanya ekspektasi dan
anggapan reward berupa materi dalam setiap pertemuan, serta masih minimnya sarana
dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.
9
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan
Peran lembaga pertanian sangatlah penting untuk pembangunan pertanian di Desa
Beleka dan NTB pada umumnya. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan
produktivitas, keterampilan dan perubahan sikap oleh petani yang tergabung dalam
kelompok tani “Aneka Tani” yang bermitra dengan BPTP NTB dalam kegiatan
sekolah lapangan (penelitian dan penyuluhan).
5.2 Rekomendasi
a. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan kepada petani agar hasil yang diraih
sesuai dengan harapan.
b. Kegiatan pembelajaran juga diarahkan kepada proses pemasaran hasil agar petani
mampu lepas dari ketergantungan kepada pengepul yang sering merugikan petani.
c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam seiap kegiatan agar dapat meningkatkan
partispasi petani.
10
DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu, Sapja. 2010. Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan
Kapasitasnya. http://fp.uns.ac.id/05-Sapja-Anantanyu-Kelembagaan-Petani-
PeranDan-Strategi-Pengembangan-Kapasitasnya.html. Diakses pada tanggal 25 April
2015.
Setia Pinardi, Eko. 2011. Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui
Cloud Computing. http://itb.ac.id/Menuju-Pembangunan-Pertanian-
BerkelanjutanMelalui-Cloud-Computing.html. Diakses pada tanggal 26 April 2015.
Cahyono, Sandy. 2011. Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung
Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal.
http://itb.ac.id/Peran-Kelembagaan-Petani-dalam-Mendukung
KeberlanjutanPertanian-Sebagai-Basis-Pengembangan-Ekonomi-Lokal.html.
Diakses pada tanggal 26 April 2015.
Mantenggomena, Faesal M. 2013. Peran Penyuluh Dalam Upaya Meningkatkan
Produktivitas Padi Mendukung Swasembada Pangan.
http://ntb.litbang.pertanian.go.id/article79/Peran-Penyuluh-Dalam
UpayaMeningkatkan-Produktivitas-Padi-Mendukung-Swasembada-Pangan.html.
Diakses pada tanggal 24 April 2015.