PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENGATUR TANGGUNG JA WAB TERHADAP ANAK LUAR KA WIN

DALAM PERSPEKTlF HUKUM ISLAM: ANALISIS AKTA I'ERJANJIAN PERKAWINAN

Nazla

Abstrak

The children whom born outside qlmarriage can become trustworthiness ol his /her mother's husband only if it has his consent and be noticed at marital agreement. It has abided by one of contract on Islamic law principles that's recogni~ed as voluntary. In the marital agreement might to be acquiesced that the children whom born outside of marriage will receive funds for his/her education and living costs. But in that agreement does not mention the name of the children to be clearer to who will get the fill1ds giving jiJr. More over the agreement does not say regarding else gifts 10 be jather 's responsibililY. To anlicipate under Islamic law principles which said that the children have no patrimony portions Ihen can be created escrow granl by lasl will or gift method 'sji-om his/her father.

Kala kunci: hukum islam, perjanjian kawin,analisis, langg/lngjawab, anak luar kawin,

I. Pendahuluan

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 2 ayat (I). yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum maslllg-' maslIlg agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal terse but menyebutkan bahwa:

Dengan perumusan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya illl. sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukllm masing-masing agamanya dan kepercayaannya illl termasuk kelenluan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itll sepanjang lidak bertentangan alau tidak dilenlukan lain dalam Undang- Undang ini.1

120 Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. i Januari-Marel 2007

Akibat Hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri. an tara orang tua dan anak. antara wali dan anak dan yang terakhir adalah mengenai harta benda dalam perkawinan.

Menurut R. Subekti. jika seorang yang hendak kawin mempllnyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan misalnya suatu warisan. maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden).' Bagi masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang­Undang Hukum Perdata maka berlaku ketentuan Pasal 119 yaitu ketika terjadi perkawinan maka terjadi persatuan harta suami isteri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan menurllt KUHPerdata harus dibuat oleh notaris dan tercantum dalam akta perjanjian perkawinan dan dibllat sebelllill perkawinan berlangsung. sebagailllana diatllr dalalll Pasal 147 KUHPerdata. UUP mengatur perjanjian perkawinan dalalll Pasal 29 ayat (I), yang mengatur bahwa:

Pada waklu alau sebelum perkawinan dilangsungkan. kedua pihak alas perselujuan bersama dapal mengadakan perjanjian ler/ulis yang disahkan oleh Pegawai PenC{[(al Perkawinan. selelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak keliga sepanjang pihak keliga lersangklll.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengatllr bahwa:

Kedua calon mempelai dapal mengadakan perjanjian perkawinan dalam benlllk:

aJ Taklik lalak: dan b) Peljanjian lain yang tidak berlenlangan dengan

hukum Islam.

UUP tidak Illenegaskan perjanjian perkawinan han.s dibllat dengan akta notaris. melainkan dapat dilakukan di bawah tangan dengan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan perjanjian harus dibuat dengan akta notaris. tetapi dapat dibuat di bawah tangan dengan disahkan Pegawai Pencatat Pernikahan. Maka. bagi perkawinan yang dilakukan oleh calon suami isteri yang

1 Endang. Sumiarni. "Ke-dudukan Suami Istri dahlin Hukulll Pt:rk;:nvinan", hal. 8. mengutip Asmin. Stntus Pcrkawinan Antar Agama. (Jakarta: Dian Rakyal. 19(8). hal. 16.

:: Subd.;.ti. "Pokok-Pokok Ilukum PerdatOl", (Jakarta: PT Intcrm<ls<l. 19(3). hal. 37.

Anolisis A kfO Pel:ianjion Perkoll'inanTerlwdap Anak Luar KOlI'in, Na:la 121

beragama Islam tentu akan tunduk pad a peraturan tersebut. Bagaimana jika ingin membuat perjanjian pernikahan dengan akta notaris.

Uraian latar belakang tersebut menunjukkan beberapa permasalahan yang timbul mengenai anak Illar kawin. yang akall dijelaskan dalam tulisall ini adalah:

I. Dapatkah anak luar kawin menjadi tanggung jawab suami selmuhnya yang dimuat dalam peljanjian perkawinan terlebih dahulu?

2. Bagaimana menentukan hak anak luar kawin dalam akta perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam?

II. Perjanjian Perkawinan Yang Mcngatur TanggulIg Jawab Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perspcktif Hukum Islam Allalisis Akta Perjalljian Perkawinall

hal. 12.

A. Pengertian Perkawinan

Salah satu rase yang dilewati oleh manusia dalam s iklus hidupnya adalah perkawinan. Oleh karena itu. pengaturan mengenai perkawinan sudah ada sejak manusia itu tmun ke bumi. Perkawinan merupakan tuntlltan naillriah manllsia lIntlik berketllrunan guna kelangsllngan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani .' AI-Our'an banyak mengatur mengenai perkawinan dalam ayat-ayatnya. Sebagaimana dalam OS Yasin (36):36, sebagai berikut:

Moho suci Tuhan yang lelah menciplakan pasang­pasangan semuanya. baik apa yang dilumbuhkan oleh bumi dan diri mereka. mauplln dari apa yang lidak merekakelahui.

Perkawinan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang. sebaga imana dalam OS ar­Ruum(30):21, yang artinya sebagai berikut:

Dan dianlara landa-lando kekuasaan-nya. Dia menciplakan unluk kamu iSlri-islri dari jenismll sendiri

3 Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Pakawinan Islam'", (Yogyakarta: UII Press, 1999),

122 Jurnal HukuflI dan Pembangunan Ta"un Ke-37 No. I Januari-Marel 2007

supaya kamu cenderung dan merasa lenleram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang dianlara kamll ..

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wal al ladakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam 'u atau 'ibaral 'an al-walh' wa al­'aq yang bermakna bersetubuh. berkumpul dan akad." Menurut Wahbah al-Zuhaily perkawinan adalah:

Akad y ang lelah dilelapkan oleh syari ' agar seorang loki­laki dapat mengambil monloal unluk melakukan islimla '(persetubuhan) dengon seorang wanita alall sebaliknyo.5

Menurut Hanafiah, nikah adalah:

Akod yang memberifaedoh 1I11111k melakukan mUI'ah secara sengaja Arlinya kehalalan seorang laki-Iaki unluk berislimla' dengan seorang wanila selama lidak ada l aklor yang menghalangi sahnya pernikahan lersebul seeara syar'i.

Menurut Ahmad Azhar Basyir. perkawinan menurut hukum Is lam adalah:6

Sual" akad alau perikalan unluk menghalalkan hubungan kelamin anlOl'a laki-Iaki dan perempuan dalam rangka mewlljudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliPlili rasa ketenlramon serIO kasih sayong dengul1 cora yang diridhai Allah.

Akan tempi perkawinan tidak hanya merupakan ikatan untuk mellghalalkall hubungan kelamin lawan j enis. Ada yang mengikut i hubullgan itL! yaitu tanggullg jawab terhadap isteri. slI3l1li. anak. Ada hubungan hukum yang timbul dari perkawinan itu.

4 Wnhbah Zuhaily. <ll-Fiqh .. I-Islami \Va Adilatuhu dalam Amir Nuruddin (\::1Il

Azlwri Akmai Tarigan. "Hukulll Perdata Islam Oi I l1dnn~sia Studi Kritis Pcrk~1l1bang;1n

hukullllslam dari likih. UU no 1/ 1974 s,unpai KHI", (Jakarta:Kel1cnna. 2004). hal. 38 .

5 Ibid., hal. 39.

(,Op. Cil .. hal. 12.

Anulisis Aklu Peljanjial1 Perkall'inonTerhadap Al1ak LlIar Kall'il1, Nad" 12 ]

Sebagaimana menurut Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya ol-ohwol al-,Iyokhsiyyah. mendefini s ikan nikah sebagai:

Akad yang menimblilkan okibol hukum berllpo halalnya melokukon perseillblihan an/oro laki-Iaki dengan perempllan. saling lolong-menalang serla l11enimblilkan hak dan kewojiban diantora kcdllanya.·

UUP dalam Pasal I mendefini s ikan perkawinan sebaga i berikut

Perkawinan ialah ikalan lahir balin anlara searang pria dan .I·earang wanila sebagai sllami isleri dengan lujllan mcmbenlllk keillarga yang berbahagia dan kekal berdosarkan Keillhanon Yang Moho Esa.

Definisi perkawinan menurut KH I da lam Pasal 2 adalah

Akod yang songal kllal alall miilsaaqan ghaliidan IInlllk menlaafi perinlah Allah dan melaksonakannya merllpakan ibadah.

Perkawinan yang sah menu rut Pasa l 4 KHI ada lah apab il a di lakukan menurut Hukum Is lam ses uai dengan pasal 2 ayat ( I) UUP. Pasal 5 KHI mengatur agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Is lam setiap perkaw inan harus dieatat. Dari kedua pasal terse but. jelas menu rut KHI perkaw inan yang sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan menu rut agama Islam dan dieatat o leh Pegawai Peneata! Perkawinan. Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir bat in antara seorang pria dan seorang wan ita yang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya bertujuan membentuk ke luarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan hukum antara sua mi dan isteri. antara orang tua dan anak. antara wa li dan anak dan yang terakhir adalah mengenai harIa benda dalam perkawinan.

7 Muhammad Abu Zahrah, al Ahwal al Syakhisiyyah dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. "Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No. 1 tahull 1974 sampai KHI". (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 39.

/24 JurnaJ HlIkllll1 dall Pembangunan Tahun Ke-37 No. / Januari-Marel 2007

B. Pengertian Pcrjanjian Perkawinan

1. Menuru! KUH Perdata dan UUP

Sebelum membahas pengerlian perjanjian perkawinan. terlebih dulu membahas pengertian perjanjian pad a umumnya.

Pengaluran mengenai perjanjian pada umumnya dialur dalam KUHPerdata Pasal 1313 disebutkan:

Perjanjian adalah Sl/Ql!t perbllatan dimana slIatu orang atau febih mengikatkan dirinya (erhadap salu orang atall febih.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang meni mbulkan suatu perbuatan hukum yaitu perikatan. Dari definisi terse but terkandung un su r-unsur sebaga i berikut:8

a) Adanya hubungan hukum; b) Biasanya mengenai kekayaan alau harta benda; c) Antara dua orang atau lebih; d) Memberikan hak kepada pihak yang satu ; e) Meletakkan kewajiban pad a pihak lain: f) Adanya prestas i.

Jadi perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menjamin pihak-pihak yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang sehingga apabila tidak dipenuhi secara sukarela. dia berhak menunlu! melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa unluk memenuhi atau menegakkan haknya. '

Perjanjian perkawinan sendiri dialur dalam buku I tentang orang. Jadi perjanjian perkawinan menurul KUHPerdata berbeda dengan peljanjian yang dialur da lam Pasa l 1313 KU HPerdala. Peljanjian perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 139 yaitu:

Dengan mengadakal1 colon slIomi iSleri

perjanjian perkawinal7. kedl/a adalah berhak menyiapkan

RIG Rai Widjaja. "Mi,,!rmKang Sunlu KOlllrak COJ1(l"ac/ DrajUlIg Tt!ori dnn Praktik··. (Jakarta: Kl.:sainl Blalll:. 2003). hal. 21.

') Ibid.. hal. 23.

Ana/isis Akla Peljw?iiall PerkaJl'il1(1J1Ter/wdap Anak Luar KaH'in, /\'ada 125

beberapa pen)'impangan dari peraturan lIndang­lIndang sekiwr persallian haria kekayaall. asol perjanjian illl lidak menyalahi lala sllsila yang baik ala II lala lerlib IImum dan asal diindahkan pilla segala kelenlllan diball'ah ini.

KUHPerdata juga jelas mengatur peljanjian perkawinan hanls dibuat dihadapan notaris sebagailllana diatur dalalll Pasal 147 KUHPerdata. UUP tidak secara jelas Illelllberikan definisi Illengenai peljanjian perkawinan. Dalalll Pasal 29 UUP ayat (I) mellgatur sebelum perkawinan beriallgslIng dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawal Pencatat Perkawinan. Dalalll Penjelasan pasal tersebut dinyatakan perjanjian yang dilllaksud tidak tennasuk lak'fik lalak. Pasal 29 ini juga tidak Illengatur Illengenai apa yang boleh diperjanjikan oleh suallli-isteri. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata. unsur­unsur peljanjian perkawinan adalah: 1O

I) Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suallli isteri sebelulll perkawinan berlangsung. sebagailllana dinyatakan dalalll Pasal 139 KUHPerdata dan Pasal29 ayat (1) UUP.

2) Dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 147 KUHPerdata mengatur perjanjian perkawinan dibuat dalalll akta notaris. Sedangkan dalalll UUP Pasal 29 peljanjian perkawinan dapat dibuat di bawah tangan. Menurut Prof. Wahyono. sebaiknya perjanjian perkawinan dalalll Pasal 29 terse but harus dibuat dihadapan notaris. karena perjanjian itu juga berlaku bagi pihak ketiga.

3) Unsur Kesusilaan dan Ketertiban Umum . diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata dan Pasal 29 ayat (2) UUP.

4) Unsur tidak boleh diubah. perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUHPerdata dan Pasal 29 ayat (4) UUP. Walaupun terdapat sedikit perbedaan yaitu Illenurut UUP perJ3njian dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

10 Wahyono Darmabrata. "Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bt!serta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya", (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal. 82.

126 JlIrnal Hlikum dan Pembongllnan Tahun Ke-37 No.1 .lanuari-Maret 2007

Unsur Berlakunya Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan berlaku setelah perkawinan berlangsung. seperti dinyatakan dalam Pasal 147 KUHPerdata dan Pasal 29 ayat (3) UUP.

2, Menurut Hukum Islam

Hukllm Perikatan Islam ada lah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatllr perilakll manllsia dalam menjalankan hllbllngan ekonominya." Menurut H.M. Tahir Azhary Hukum Perikatan Islam adalah.

Merupakan perangkat kaidah hukul17 yang berslIInber dari A/-Quran. as-Sunnah dan Ar-Ra 'Yll (ijtihad) yangl17engatur tentang hubllngan an/ara dua orang atau /ebih mengenai Sliaftl benda yang diha/a/kan menja"i objek transaksi. "

Dari pengertiall terse but. tampak adanya kaitan yang era! antara Hukum Perikatan (yang bers ifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Is lam yang ketentuan-ketentllannya terdapat dalam sumbe r-sllmber hukum Islam tersebu!. "

Ada dua istilah dalam AI-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al- 'aqdll (akad) dan al- 'ahdll (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan. mengikat. Oikatakan ikatan (a/­rablh) maksudnya adalah menghimpull atau mengumpulkan kedlla ujung tali dan mcngikatkan sa lah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambullg dan menjadi sepert i seutas tali yang

11 G~l11ala Dcwi. Wirdynning.sih. Yen; Sal ma Barlinti . "J-lukul11 P~rik ,lI,lI1 Islam di

Indonesin", (Jakarta: Kencana. 2005). Iwl. 3.

I:! M Tahir Azhary. Bah<lll Kuliah Hukulll Paikalan Islam di fakultas I lukuITI

Universitns Indonesia tanggal 16 !dmmri 199::'; dalam Gi:mala Dcwi. el,(I{" "Hukum P~rikati.ln

Islam eli Indolll!.sia", (Jakartn: Kl!llcana. 2005). hal. 3.

I.' Ibid. hal. .1.

Anv/isis Akla Pe'."ial?iivl1 Perk£lll'iJlaJ1Teri1adap Alluk Luar KaH'ill, N(/~/a I] 7

satu." Menurut Fathurrahman Djamil. istilah 01- 'aqdu ini dapat disamakan dengan istilah verbinlennis dalall1 KUIIPerdata."

Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai:'"

Pcrtalian anlara ijab dan kabul yang dibcnarkan oleh syara' yang menimbulkan akibal hllkllm lerhadap obyeknya.

Fathurrahman Djamil mengemukakan ada tujuh asas yang berkaitan dengan Hukum Perikatan Islam. ketujuh asas tersebut. sebagai berikut: 17

I. Asas I1ahiah, maksudnya adalah setiap lingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan ALLah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al­Hadiid(57):4. yang artinya: "Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". Kegiatan muamalat. terll1asuk perikatan. tidak akan pernah lepas dari nilai-nil ai ketauhidan. sehingga menill1bulkan tanggungjawab bagi manllSIa.

2. Asas Kebebasan (al-hurriyyah), yaitu Islam memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Namun kebebasan ini tidak absolut. sepanjang tidak beltentangan dengan syariah Islam. maka. perikatan terse but boleh dilakukan. Dasar hukumnya. ya itu QS al-Maaidah (5): I yang artinya. "Hai orang-orang yang beriman. penuhilah aqad-aqad itu".

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah), setiap ll1anusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakllkan dalam perikatan terse but.

14 Ibid. . hal. 45.

15 Fathurrahman Djamil. Hukum Pe~ianjian Syariah. dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman. dalam Gemala Dewi. et.a!. ""Hukum Perikatan Islam di Indonesia". (Jakarta: Keneana. 2005), hal. 45.

16 0p. Cit .. hal. 46.

17 Djamil. Op. Cit .. hal. 30.

128 Jllrnai Hukum dan Pembangunan Tailun Ke-37 No.1 JanuG/';-Maref 2007

4. Asas Keadilan (AI- Adalah). adil adalah sifat Allah yang sering disebutkan dalam al -Qur 'an. Bersikap adil seringkali Allah tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan. karena adil menjadikan manusia lebih takwa. Keadilan tidak dapat disamakan dengan persamaan. Dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. melllenuhi perjanjian yang mereka buat dan Illemenuhi se mua kewaj ibannya.

S. Asas Kerelaan (al-Ridha), dalam QS an Nisa (4):29 dinyatakan segala transaksi yang dilakukan harus at as dasar stika sam3 suka atau kerelaan masing-masing pihak. tidak baleh ada tekanan. paksaan. penipuan. Unsur ini menunjukkan itikad baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq), kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan a leh manus ia dalam segala bidang kehidupan. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan Illaka akan Illerusak legalitas perikatan itu sendiri.

7. Asas Tertulis (AI-Kilabah), dalam QS al-Baqarah: 282-283. disebutkan ALLah SWT Illenganjurkan kepada manllsia hendaknya slIatu perikatan dilakukan secara tertuli s. dihadiri aleh saksi-saksi. dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang Illenjadi saksi.

Unsur-unsur akad adalah:" a. Pertalian Ijab dan kabul. ijab dan kabul ini hanls ada

dalalll setiap peljanjian. Ij ab adalah pernyataan kehendak salah satu pihak (mill/jib) untuk Illelakuka n sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan Illenerillla atau menyetujui kehendak pihak mlllljib tersebut aleh pihak lainnya.

b. Dibenarkan aleh syara', akad tidak baleh bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dalalll AI-Quran dan nabi Muhammad SAW da lam al-Hadifs. Jika bertentangan maka mengakibatkan akad tersebut tidak sah.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

1~ lhid. . hal. .IX.

Analisis Akla Peljanjian PeJ'koll'inGI1TeJ'hadap Anak Luar Kmvin, Nazla 129

Islam menge nal apa yang disebut dengan janji kawin. Janji kawin menurut Hukum Islam adalah ta'lik talak. Ta' lik ta lak ini bertujuan untuk melindungi kepenlingan wa n ita agar isleri tidak s ia-s ia dan teran iaya oleh perbuatan dan tingkah laku sua mi. ''l

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam Islam diatur dalam KHI Pasal 45 yaitu :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bent uk:

1. Taklik ((liak, dan 2. Perjanjian lain yang tidok bertentangan

dengan hukum I.!lam.

Pengaturan terbanyak dar i perjanjian perkawinan adalah berkenaan dengan kedudukan harta da lam perkawinan.'o Hal tersebut dapat kita lihat dibeberapa pasal yaitu Pasal 47 sampa i dengan Pasal 50. Dari pasal-pasal dalam KHI yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan ini. yang dimaksud perjanjian perkawinan ada lah taklik talak dan pelpnjian lain. Kata "perjanjian lain" dalam KHI tersebut yang menjadi dasar dapat dibuat perjanjian selain taklik talak yang mengatur mengenai kepentingan pihak-p ihak yang membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur mengena i perjanjian pekawinan ini cukup banyak mulai dari Pasal 45 sampa i dengan Pasal 52. lebih banyak dari UUP yang hanya mengatur mengenai perjanj ian perkawinan dalam satu pasal. 21

KH I juga mengatur me ngenai beberapa hal yang dapat diperjanjikan yaitu mengenai harta dalam pasal 47 sampai Pasal 50 dan mengenai tempat ked iaman . waktu gil iran. dan biaya rumah tangga bagi isteri dalam hal suaml berpol igam i. sebaga imana d inyatakan dalam pasal 52 KHI. Pelanggaran atas

19 Zakiah Daradjal. "I1mu Fiqh", (Yogyakarta: Dana Bhakli Waka!), 1995, hal. 93.

20 Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: CV Akademika Presindo 2004), hal. 72.

21 Ibid.

130 Jurnal HukuIII dan Pembangllnan Tahlln Ke-37 No.1 Janllari-Marel 2007

perjanjian perkawinan memberi hak kepada ister i untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. hal ini diatur dalam Pasal 51 KHI.

Oalam penerapan perjanjian perkawinan terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i. I-Ianafi. Maliki dan I-Iambali. Perjanjian itu sebagai berikllt: "

I. Perjanjian tentang kewajiban sllami terhadap isteri seper!i pakaia n. natkah dan rumah kcdiaman. sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami.

2. Perjanj ian tentang suami hanls menceraikan lebih dllill isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Para lliama sepakat ini tidak wajib dipenllhi. karen a ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang ada.

3. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar s llami . natkah tidak diberikan suami. iste ri tidak mendapat gi I iran 5ama. isteri yang akan menafkah i suami. para ulama se pakat peljanjian batal karena tidak sah.

4. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (n ikah mlll 'ah) atall ya ng dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah I11l1hallil) atau dipeljanjikan dimana suami terlebih dahllill agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wan ita tanpa mas kawin (nikah .Iyighar). Perjanjian ini batal dengan send irinya karena tidak sah.

Menurllt Zak iah Daradjat. apabila dalam akad nikah. atau tegasnya di dalam perkawinan diperbuat suatll janji ya ng bertentangan dellgan syariat Islal11. atau bertentallgan dengan hakekat perkawinan. apaplln bentllk perjanjian itll. peljanjian itll tidak sah. tidak perlll diikuti. Sedang akad nikahnya sendiri sah." Oasarnya adalah kata-kata Nabi Muhammad SA W:"

Mahmud Junus. I-Iukum P.:rkawinan dalam Isl<lm. dalam Endang Sumiarni. "Kl:!dudukan Suami Isteri dalam J-Iukull1 Perka\\'inan (Kajian Kcsclaraan .h:nder MeJalui

Pl:!rjanjian Kawin)'". (Jakarta: Wonderful Publishing Company. 2004). hal. 79.

'3 - Daradjm,Op. Cil .. hal. 93.

2.l Ibid.

Analisis Akla Perjm?iian Perkawil1unTerhaclap Anak Lliar Kawin, Nada 131

Segala ,yaral yang lidak lerdapal di dalam Kilabullah adalah bala!. sekaliplln seralus kali syaral mllltafaq' Alalh.

C. Pengertian Anak Salt

1. Menurut lIukum Islam

1) Pengertian Anak Salt

Ada tiga hal yang dapat menetapkan kesahan seorang anak dari bapaknya menu rut syariat Islam, yaitu."

1. Hubungan Suami Isleri yang Teljadi dalam Perkawinan yang Sah

Sekalipun telah terjadi akad nikah yang sah antara seorang laki-Iaki dengan seorang wan ita. namun perkawinan yang sebenarnya barulah terjadi bila suami isteri telah melakukan hubungan sebagai suami istri (coiluS).'6 Jika dari hubungan itu isteri hamil. kemudian melahirkan anak. maka anak yang lahir ada lah anak sah dari kedua suami isteri tersebut. Kesahan anak tersebut tidak memeriukan pengakllan mall pun pembuktian, dasarnya ialah had its:

Bersabda Rasulllllah SA W: anak ilu milik yang empunya tikar (.Hlami) dan bagi pecina (dikenal) hukum rajam.

Maksud had its diatas ialah anak itll milik suami ibunya (bapak). sedang bagi pezina itll adalah hukllman rajam dan anak yang lahir dari hasil perzinaan itu tidak mempunyai asal keturunan (bapak)." Termasuk dalam pengertian hubungan suami isteri ialah pertemuan antara sperma suami dengan ovum isteri di dalam rahim ibu maupun di luar rahim ibu, seperti inseminasi buatan, yaitu memasukkan sperma suami ke dalam rahim isteri dengan

25 Gp. Cit., hal. 131.

26 Ibid.

27 Ibid, hal. 132.

132 Jurnai Hukum dan Pembangllnan Tahun Ke-37 No.1 Janllori-Marel 2007

suatu alat atau dengan cara bayi tabung. Proses terse but boleh saja asal ovum dan sperma suami isteri terse but telah terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan berasal dari suami ibu atau bukan. ditentukan melalui masa kehamilannya. masa yang terpendek adalah enam bulan. hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Pendapat itu berasal dari Ibnu Abbas yang berdasarkan AI­Quran yang kemudian dibenarkan oleh khalifah Utsman bin Affan. " Sebagaimana dalam surat al-Ahqaf(50): 15, yang artinya:

Kami perinlahkan kepada manusia slipaya berbual baik kepada dua orang ibu bapaknya. ibunya mengandllngnya dengan susah payah (pilla). mengandllng sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan..

M'II'>'11 m'lll<sim\lm I<&h'llmil'll\l memln.\\ pe\\\i(\\l(\\ \.Ilm,,(\ berbeda-beda. Menurut Sy i' ah masa hamil maksimum ialah 9 bulan atau 10 bulan. menurut Hanafi dua tahun. menurut Syafi'i 4 tahLIIl. sedang menurut Maliki 5 tahLIIl. Persoalan ini timbLd jika seorang suami mentalak isterinya. dan setelah jatuh talak isterinya melahirkan. Apakah anak itu anak bekas suaminya atau bukan. Maka para ul ama sepakat. apabila anak itu lahir paling lama setelah sembilan bula n atau sepu luh bulan dihitung sejak saatjatu hnya talak. maka anak itu adalah anak bekas suaminya. Sahnya anak ditentukan oleh syarat-syarat sebagai berikut:'"

I. Isteri mungkin hamil, bahwa dalam masa perkawinan. isteri melahirkan anak dalam keadaan sempurna setelah enam bulan sete lah dilangsungkan akad nikah dan telah terjadi coitus. karena para Ldama sepakat masa hamil minimum adalah enam bulan.

~s Ihid.. hal. 133.

29 1hid.

Allalisis Akla Pel.ialljiall Perka1l'illallTerhadap Alluk La(lr Kl/\I'il1. N,da IJJ

2. Masa hamilmaksimu1l1, jika diperhatikan lama masa hamil 1I111uIllllya maka sebenarnya masa hamil minimal enam bulan dan maksimal 10 bulan itu adalah masa yang biasa te.jadinya.

3. Tidak ada bantahan atau gugatan terhadap anak yang lahir, yaitu bantahan dari pihak suami yang menyatakan bahwa anak yang lahir itu bukan anaknya.

Nasab anak dalam Hukum Islam selalu kepada bapaknya. firman Allah SWt dala1l1 surah AI-Ahzab(33):5:

Panggillah anak-anak denganna,\'ab (gari,\' keturunan) ayah-ayah mereka.demikian ilulah yang lebih adil menl1rlll Allah ..

Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelu1l1nya yang menentukan bahwa pengangkatan anak dengan jalan adopsi tidak dapat dibenarkan sebab berakibat keluarnya seseorang dari garis ketufunan ayah kandungnya dan masukllya kepada nasab orang yang mengangkatnya .10

Berdasarkan ayat tersebut diperoleh ketentuan anak selalu bernasab kepada ayah. tidak kepada ibu. Berbeda dengan hubungan ibu dengan anaknya. hubungan bapak dengan anaknya tergantung pad a adanya perkawinan atau tidak adanya perkawinan antara ibu sianak dengan laki- Iaki tersebut.JI Seruan al-Qur'an kepada umat manusia dengan panggilan wahai anak Adam memberi isyarat menisbahkan keturunan anak adalah kepada ayah. bukan kepada ibu. Seh ingga dari uraian diatas jelas. anak sah adalah anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah atau terlahir sesuai dell gall ketentuan yang wajar dalam suatu pernikahan dan memiliki nasab dengan ayahnya. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan perkawinan ialah lahirnya seorang anak sebaga i pelanjut keturunan . bersih keturunannya. jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya. Karena itu syariat Islam melarang segala perbuatan yang dapat menyebabkan

30 Basyir. Op Cil., hal. 105.

31 Neng Djubaedah. Sulaikin Lubis, Farida PrihartinL "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005). hal. 176.

13./ JlIrnal HlIkum dan Pembangunan Tahlln Ke-37 No.1 Jal1l1ari-Marel2007

tidak jelasnya bapak seorang anak. seperti perbuatan zina. dan segala perbuatan yang mengarah kepada keadaan terse but. Dengan demikian syariat Islam menganut kemurnian nasab yaitu. menjadikan tetap dan jelasnya bapak seorang anak yang dilahirkan menjadi hak anak itll dan juga menjadi hak bagi bapak. ibu. dan seluruh keluarganya.

2. Pengakuan

Ada beberapa syarat pengakuan sehingga pengakuan itu menjadi sah, yaitu:

a. Jika orang yang diakui sebagai anak atal! 3nggota

keluarga itu adalah orang yang tidak diketahui keturunannya. Jika diketahui keturunannya. maka pengakuan itu tidak lagi beralasan.

b. Terdapat hal-hal yang mungkin membenarkan pengakuan itu. seperti ada persamaan bentuk antara bapak dengan orang yang diakui sebgai anaknya. atau perbedaall UIllUf yang cukup 3ntara kedua orang itu sehingga l11ungkin dikatakan bahwa anak itll

adalah si bapak yang mengakuinya. c. Anak itu bukan anak zina . atau anak itu bukan hasil

perzinaan. Allak menurut agama Islam hanya timbul dari perkawinan bllkan dari perzinaan.

d. Baik yang diakui atall yang mengaklli saling Illembenarkan pengakuan itll dan orang yang mengakuiitll adalah orang yang mllmayyiz dan dapat dipercaya pengakuannya,32

3. Pembllklial1

Jika seseorang menyatakan ia anak si fulan atau clIeu si A dan sebagainya. tctapi pernyataannya tidak dibenarkan ol e l1 pihak yang lain . pernyataan itu hanls disertai dengan alat­alat bllkti. Alat bukti itll berupa persaksian dua orang laki­laki atau seorang laki-Iaki dan dua orang perempu3n.

~~ Darndjat. Op. Cif,. 1m\. 136.

Analisis AklG Peljanjiol1 PerkoU'il1£lI1Terhadap Allak LUG,. KOll'in. Na=fa 135

2) Kedudukan Anak Sah

Kedudukan anak sah dalam Islam. seorang anak sah akan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya baik secara biologis maupun secara hukum. Akibat dari hubungan nasab ini maka anaknya akan mempunyai hubungan kekeluargaan dan kewarisan dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya terutama bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Kedua orang tua wajib memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya. Bagi anak perempuan ketika ia akan menikah. bapaknya atau keluarga dari bapaknya yang laki-Iaki dapat menjadi wali. Antara anak sah dengan kedua orangtuanya merupakan mahram atau yang tidak boleh dinikahi oleh orangtuanya.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

I) Pcngertian Anak Sah

Mengena; anak. UUP mengatllrnya dalam 4 (empat) bab. Pengertian anak sah diatur dalam bab IX Pasal 42 yaitu: Anak yang sah yaitll anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan definisi tersebut setidaknya ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah." Bentuk pertama anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. ini sejalan dengan syari'at hukllm Islam bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan suami isteri dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Bentuk yang kedua anak sah ada lah anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah. ketentuan ini menimbulkan interpretasi bahwa dapat terjadi seorang wan ita telah hamil dulu lalu menikah dan ia melahirkan anak dalam pernikahan itu. Ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang mendefinisikan anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal 111\ secara implisit bahwa undang-undang

JJ Nuriuddin dan Akmal Tarigan. Op. Cit .. hal. 282.

/36 JurnaJ Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. / Januari-Mare/ 2007

melegalkan perbuatan yang dilakukan oleh laki -Iaki dan wan ita diluar ikatan pernikahan. Jika dibandingkan dengan hukum bara!. Pasal 250 KUHPerdata. yaitu:

Tiap anak yang dilahirkan atau dilumbllhkan sepanjang perkawinal1. memperoleh s!lami sebagai bapaknya.

Jika dilihat definisi pasal tersebut diatas. maka bentuk kedua dari definisi anak sah menurut UUP memiliki kesamaan dengan yang diatur oleh KUHPerdata.

2) Kedudukall Allak Sah

UUP mengatur kedudukan anak sah dalam beberapa pasaL Jika terjadi perceraian maka orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (Pasal 41 huruf a), Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. bila bapak tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, maka undang­undang mengatur bahwa pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut (pasal 4 1 huruf b). Orangtua yang sah wajib memelihara anak mereka dan jika mereka melalaikan kewajiban terhdap anaknya maka kekuasaan mereka sebagai orang tua dapat dicabut (Pasal 49 ayat (I )). Walaupun kekuasaan orang tua tersebut telah dicabul. mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak (Pasal49 ayat (2)).

3. Mellurll! Kompilasi Hukum Islam

I) Pengertiall Anak Sah

KI-II mengatur definisi anak sah dalam Pasal 99. yaitu

Anak yang sah ada/ah:

a) Anak yang di/ahirkan da/am a/all akibal perkawinan yang sah:

b) Hasil pembllahan slIami islri yang sah £Ii IliaI' rahim dan dilahirkan oleh islai tersebul.

Analisis Akl£l Perjal?iian Perkall'ill£1nTerha(/ap Allak Lzm}" Kawin, Na:la 13 7

Ternyata definisi anak sah menurut KHI sama dengan UU P. Pad a UU P tidak ada penjelasan lebih I"njut terhadap definisi anak sah. seh ingga ada penafs iran ya ng berbeda terhadap definisi terse but. KHI pada Pasal 53 mengatllr bahwa seorang wan ita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengharnilinya tanpa rnenunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. dan perkawinan tersebut tidak perlll dilakllkan 1Iiang setelah anak yang dikandllng lahir. Jika dikaitkan dengan definisi anak sah di atas maka anak yang dilahirkan o le h wan ita hamil tersebut merupakan anak sah. Pasal ini bertujllan untik me lindllngi kepentingan ibu dan anak. ya itu ibu menj ad i tenang karena ada yang bertanggung terhadap dia dan anaknya. sementara dari s is i ps ikologis anak. anak akan tumbllh dengan bai k karena tidak membawa beban berat yang hanls ditanggullgllya akibat perkataan orang lain yang tidak baik karena statusnya sebagai anak luar kawin. KHI mernperluas definisi ana k sah dengan rnengikllti perkembangan tekno log i seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebllt hllrllf b. Dengan demiki an jelas anak ya ng dihasilkan dari pembuahan suami isteri yang sah diluar rahirn dan dilahirkan oleh iste ri tersebut bukan dari penyewaan atau penggunaan rahim dari perempuan lain. rnaka ia rnerupakan anak sah. Ini rnemungkinkan bagi suami isteri yang tidak dapat mempunyai anak dengan cara normal. Adanya ketentllan ini juga untuk melindungi kepentingan anak yang dilahirkan . Mengenai pengingkaran anak diatur dalarn Pasal 101 KHI. Pengingkaran anak dilakukan oleh suarni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama diatur dalam Pasal 102. Pernbuktian asal usul anak diatur dalam Pasal J 03 KHI.

2) Kedudukan Anak Sah

Segala biaya penyusuan anak rnerupakan tanggung jawab ayah (Pasal J 04). Jika ayahnya telah meninggal dunia. maka biaya terse but dibebankan kepada orang yang berkewaj iban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Perlindungan terhadap anak sah setelah perceraian diatur dalrn Pasal J 05 yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berurnur J 2 tahun adalah hak ibunya. Jika anak terse but sudah mumayyi= maka diserahkan

138 JlIrnal J-/ukul11 dan Pembangllnan Tahlln Ke-37 No.1 Januari-Marel 2007

kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya yang akan merawatnya. B iaya pemel iharaan merllpakan tanggllng jawab ayahnya. KHI juga mengatur mengenai hak-hak anak sah dalam waris mewaris dalam bab kewarisan.

4. Pengertian Anak Luar Kawin

1) Arti Zina Menurut Hukum Islam

AI-JlIrzani dalam kitabnya al-Ta ·rifal. mendefinisikan zilla:)"

Memasukkan ~akar kedalam fara) yang bllkan miliknya (bukan iSlrinya) dan tidak ada lInSl/r sYllbhal (keserllpaan ala II kekelirllan).

Imam TaqiYlldd in dalam Kitab 'Kifayallli AkhyCll··· menyatakan bahwa:"

... ~ina yang dapa! mendalangkan hl/kuman hadd lerseblll adalah memasukkan hCl.lyafah dari ke/amin laki-Iaki ke fara) yang diharamkan.

Oalam "Fiqih Syafi'i" edisi bahasa Indonesia. Idris Ahmad menjelaskan bahwa: J6

Zina adalah perselllblihan al1lara laki-Iaki dan perempuan di IliaI' pernikahllJ7. a/all perselubuhan yang dilakllkan lidak dengan nikah yang sah.Zina ilu bal'll dapal dikalakan ~ina apabila seseorang memaslIkkan kemaillannya ke dalam kemaillan perempllan.

Berdasarkan definisi tersebllt dapat diketahlli perzinaan itll ada lah suatll perbllatan yang di lakll kan o leh mereka yang

-'., Saiiudin Shidik. "l-!ukUlll 1!>lmll Tcn1<lng Berbagai P~rsoal<lll Konternpor~r' (Jakana:lntimedia. 200 .. l). hal. 125.

35 Djamil. OJ). Cit .. h:ll 101.

J6 Asyahari Abdul Gho far. "Pandangan 1s1 'lIn tentang. Zina dan Perkrm inan Scsudah Ilamir . t:CI. 3. (Jakarta:}\lllks l} WTll<l. 1993). h:1I.12.

140 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. I Januari-Marel2007

.II! /hid

dan anak laknat. padahal mereka sebenarnya tidak berdosa".

Allah SWT dengan tegas mengharamkan perbuatan yang mel1uju kepada zina terlebih perbuatan zinanya, sebagaimana dalam firman-Nya:

Dan janganlah kamu mendekati ~ina: seslinggllhnya ~ina itll adalah suatll perbllatan vang keji dan SIIatli jalan yang bw·uk. (QS al-Isra( 17): 32)

Oleh karena zina termasuk perbuatan yang keji maka Islam memberikan sanksi hllklllllan yang berat kepada masing-masing pelakunya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Peremp"an yang ber~ina dan laki-laki yang ber~ina. maka deralah tiap-tiap seorang dari kedllanya seratliS kali dera. dan janganlah kamu belas kasihan kepada kedllanya mencegah kal11u Imtuk (menjalankan) agama Allah. dan hari akhirat. dan hendakafah (pelaksanaan) hllkuman mereka disaksikan oleh sekllmpllfan dari orang-orang yang beriman. (QS al1-Nuur(2.f):2)

Hukuman dera ini diberlakukan bagi pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah mcnikah maka hukulllannya lebih be rat. yaitu dirajalll sampai mati. Hal ini untuk Illemenuhi keadilan karena seharusnya orang yang sudah Illenikah itu bisa lebih menjaga kehormatannya. menjaga nama baik keluarganya dan masyarakat serta ia telah memiliki pasangan yang sah:1() I-Iukuman ini dijatuhkan pertama berdasarkan had its Rasulullah dan praktek hukulllan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Syarahah al- Hallldaniyah. Hadits Rasulullah berbunyi:"' "pelaku zina yang telah Illcnikah atau pernah nikah didera seratus kali alau dirajalll." Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Islam menganggap perbllatan zina adalah hllbungan biologis yang dilakukan

II Ihid. hal. 132.

IInulisis Akw PeJjm!iiol1 Perkal1'inGn Terhadap A nuk LlIar Kml'in, l\,'a:/a 1-11

diluar pernikahan. Pcrbedaan hukuman diberikan berdasarkan perbuatan z ina lIl1tllk membedakan berat ringannya hllklll11an, tapi bukan untllk mellentllkan perbuatan itll termas lik z ina atau bllkan.

2) Pcngcrtian Anak Lllar Kawin

Para ulama ada mendefinisikan anak zilla sebagai kontra anak yang sah sebagai berikut:l

:!

Anak zina ada/ah anak yang di/ahirkan ibllnya dari hubungan yang lidak sah. Dan anak Ii ·an adalah anak yang seeara hllkum lidak din<lsahkan kepada bapaknya. selelah suami iSleri saling meli 'an dengan si(iil ludllhan yangje/as· ·

Definisi dialas membicarakan dua jeni s status anak. Anak zina yang lahir dar i hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li 'an. Hukum Is lam mcnclapkan bahwa:

a) Seorang anak yang lahi r se lama enam blllan6) bulan dari has il perkawinan adalah lidak sah;

b) Seorang anak yang lahir seslldah 6 (enam)bu lan ada lah sah;

c) Seorang anak yang lahir sesudah terpulusnya pe rkawinan adalah sah jika lahir dalam jangka waktu sepuluh bulan (da lam hukum Syiah) alau sesudah jangka waklu dua lahun (hukum Hanafi)."

Hassanain Muhammad Maklufberpendapal;

Anak zina adalah anak yang di/ahirkan ibunya dari hubungan yang lidak sah. Dan anak Ii 'an ialah anak yang secara hukum lidak dinasabkan kepada bapaknya. selelah suami isleri saling meli ·an dengan sifalluduhan yangjelas."

42 Fathurmhman DjamiL "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya",

dalam "Problematika Hukum Islam kontemporer", Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshilri

Az (pd). (Jakarta:Firdaus. 1995), hal. 104.

43 Ibid.

142 Jurnal HukulIl dan Pembangunan Tahlln Ke-37 No.1 Januar;-Maret2007

.J .J Ihid

Apabila terjadi perkawinan antar suami dan isteri secara sah. kemudian isteri mengandung dan melahirkan anaknya. maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:"

a) Isteri melahirkan anak sebelum melahirkan dan b) Me lahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa

kehamilan dari masa perceraian

Dengan demikian dapat dikatakan apabila searang isteri melahirkan anaknya kurang dari 6 (enam) bulan masa kehamilan. suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itll. Bahkan secara Yllridis anak itll bukan lagi dianggap sebagai anak yang sah. Begitll pula seorang wan ita yang telah dicerai kemlldian melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembi Ian bllian sampai satu tahlln maka anak itll bllkan anak dari sllaminya. Pengingkaran sahnya anak aleh suami dalam Islam dilakukan dengan sumpah Ii 'an (Iaknat). Arti kata Ii 'an ialah sumpah laknat. yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.' ; Hal ini dapat dilakllkan apabila suami menuduh isteri berbllat zina. padahal tidak mempllnyai saksi kecliali dirinya sendiri. Dasar hllkum Ii 'an adalah QS NlIlIr(24):6-9, yang menyatakan.

Para suami yang menllduh is/en" mereka berbuat ::ina. padahal tidak mempunyai saksi keel/ali dir; mereka sendiri. hene/oklah salah seorang di antara mercka menyatakan persaksian kcpada Allah empat kali bahwa ia termasllk orang-orang yang benar ..

Akibat dari sllmpah Ii 'an suami adalah :

a) Suami dapat terhindar dari hukuman menlldllh zina: b) Dilakukan hukuman zina terhadap isteri; c) Perkawinan pUtllS; d) Anak yang lahir bukan anak sllami, hanya bernasab

kepada ibllnya;

<15 0 p. ('il . . hal. 87.

Allalisis Akla Peljw!jiall PerkuH'iJ1anTer/wduIJ AlJak Lnar KUlI'tll, /'Ilo=hl I-IJ

e) Isleri dapal menjadi haram selamanya lerhadap suami tidak dapat kembali hidup bersuami isteri.

Dari penjelasan dialas jelas bahwa anak luar nikah monurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dongan ibunya saja.

3) Kcdudukan Anak Lllar Kawin Oalam Hukllm lshlm

Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibllnya atall keillarga ibunya saja. Permasa lahan hukum yang timbill jika yang mengawini wanila hamil adalah bukan laki-Iaki yang Illenghamilinya, bagaimana status anak tersebulry Para ulama berse li s ih pendapat:

a) monul'ut Imam Malik dan Syafi'i. anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan bapaknya. maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga kual perempuan ilu telah me lakukan zina namun tidak sa mpa i pembuahan (hamil). Tapi jika anak illl lahir sebe lum e nam bulan maka dinasabkan kepada ibunya. Hal ini karena ada dugaan kuat si wanila lelah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan lerjadi pembuahan. Mengapa dijadikan standar adalah enam bulan? Sebab paling kurang masa kehamilan ilu adalah enam bulan.

b) Menurul Imam Abu Hanifah. anak zina lelap anak zina lelap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) lanpa mempertimbangkan waklu kehamilan si ibu .'6

Permasalahan yang selanjutnya status anak jika yang mengawl1l1 perempuan hamil adalah laki-Iaki yang menghamilinya dengan cara zina, ada beberapa perbedaan pendapat:

a) Bayi ilu lel'masuk anak zina. jika ibunya dikawini selelah kandungannya berumur empal bulan kealas. Jika kurang dari ilu. maka bayi yang dilahirkan lermasuk anak suaminya yang sah.

'6 Shidik. Op. Cit.. hal. 134.

1-14 Jurnal HlIkum dan Pembangllnan Tah'lI7 Ke-37 No. I Januari-Maret 2007

b) Bila ibunya sudah hamil walau ban. bebempa hari. kemudian dikawin oleh laki-Iaki yang menghamilinya. maka bayi yang dilahirkan bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalalll kandungan mendahului perkawinan. maka anak terse but tennasuk anak zina.

Masalah yang ditimbulkan dari anak zina zn. membawa kepada konsekuensi hukulll selanjutnya yaitu:

a) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-Iaki yang me ncalllpuri ibunya secara lidak sah. Berdasarkan uraian terse but bahwa anak sah dapat dihllblln gkan kepada bapaknya. Sedangkan anak Illar kawin tidak dapat dihllbllngkan kepada bapaknya melainkan hanya dapat dihllbllngkan nasabnya kepada ibunya. Sehingga secara yuridis bapaknya tidak waj ib memberi naflah kepada anak itll . walall anak illl ana k biologisllya.

b) Tidak ada saling mewari si dengan lak i-I aki tersebut dan hanya salaing mewarisi dengan ibunya saja. Karena anak itu lidak memiliki hllbun gan nasab dengan bapaknya maka anak itll hanya dapat waris mewaris i dengan ibllnya dan keillarga ibunya saja.

c) Tidak dapat menjadi wali jika anak yang lahir illl perempllan. dalam nikah. maka walinya adalah wali hakim .

4) Mcnurut Undang-Undang Pcrkawinan

UUP tidak mengatur secara jelas mengenai pengel1ian anak luar nikall. Tapi UUP mengatur mengenai kedudllkan anak luar nikah sebagaimana dapat dinyatakan dalam pasal 43:

a) Anak yang dilahirkan di Illar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dellgan ibunya dan kelurga ibunya.

b) Kedlldukan anak lerseblll ayal (I) di atas se lanjulnya akan dialur dalam Peraluran pemerintah.

Pengatllran ini sejalan dengan hukulll Islam bahwa anak Illar nikah hanya mempullyai hubungan nasab dengan ibunya saja. UUP juga tidak mengatur mengenai pengakuall 31lak dan pellgesahan terhadap anak IliaI' nikah.

Anulisis Akla PerjUl~Fcl11 PerkaH'inanTerhatiap Anak Luar Kmrin, Na:la 1-15

Hal ini jllga sejalan dengan syariat Islam bahwa dalam Islam tidak dikenal pengakllan anak sebagaimana dalam hllkllm bara!. Pengakllan anak dalam hllkllm barat dimaksudkan agar anak luar nikah tersebut mcnjadi anak sah. Sedangkan dalam Islam tidak dikenal pengakllan anak dan disahkan anak Illar kawin dengan akta seperti dalam hukum bara!.

5) MCllurut Kompilasi lIukum Islam

Pengaturan menganai anak Illar nikah menllrllt KHI 5ama dengall UUP. KHI tidak memberi definis i jelas mellgellai anak luar kawin. tapi hanya mengatuf mengenai kedudukan anak itu. Pasal 100 KHI menyatakan:"A nak yang lahir di Illar perkawinan hanya mempllnyai hllbllngan nasab dengan ibllnya dan keluarga ibllnya". Tidak seperti pada UUP. KHI tidak menyebutkan akan ada pengatllran lebih lanjut mengenai anak luar kawin. Ini menunjllkkan menurut KHI kedudukan anak luar kawin sudah jelas. sebagaimana dalam syari'at Is lam. Mengenai pengingkaran anak diatllr dalam Pasal 101 dan 102 KHI. yailu suami dapat mengingkari sahnya anak dengan jalan Ii 'an, jika islri tidak menyangkalnya. Pengingkaran terse but diajukan ke Pengadilan Agama. Pembuklian asal usul anak diatllr dalam pasal 103 KHI. yailu asal lIsul allak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pengaturan asal usul ini sama dengan Pasal 55 ' UUP.

III. Analisis Kasus

Kaslls pada akta perjanjian perkawinan ini adalah. tuan Y dan nona A beragama Islam ingin mengadakan perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Perjanj ian tersebllt mengenai harta dan biaya rumah tangga. Permasalahan yang terj adi pad a kedlla calon suami isteri ini. yaitu tuan Y dan nona A telah memiliki anak yang dilahirkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin (Pasal 272 KUHPerdata. Pasal 43 UUP. Pasal 100 KHI). Menurut KUHPerdata anak Illar kawin dapat diakui oleh kedua orang tuanya sehingga status anak tersebut menjadi anak sah (Pasal 272) . Pengakuan dilakukan dengan mengakllinya dalam akta perkawinan

146 JlIrnal Hukllm dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.1 Janllari-Marel 2007

(Pasal 272). atau dapat juga dengan akta otentik (Pasal 281). Adanya pengakuan terse but menyebabkan anak itu menjadi anak sah . sehingga ia memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah (Pasal 277) dan memiliki hubungan dengan kedlla orang tuanya (Pasal 280). Islam tidak menganut pengakuan anak sebagaimana dalam KUHperdata. Karena kedua pasangan yang telah disebutkan di atas beragama Islam maka anak luar kawin tersebut tidak dapat diakui. Anak luar kawin dalam Islam d isebut anak zina. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah anak luar kawin menjadi tanggung jawab suami selurllhnya yang dimuat dalam perjanjian perkawinan terlebih dahulu dan bagaimana Hukum Islam menentukan hak anak luar kaw in dalam akta perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian teori. yang termasuk anak luar kawin atau anak zina adalah anak yang dilahirkan dilllar perkaw inan yang sah. Menurut hukum Islam anak luar kawin atau anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Mengingat anak tersebut tidak diakui dan disahkan sebagai anak sah. hak-hak dan kedlldukan anak luar kawin tidak sama dengan anak sah. J ika anak sah. tanggung jawab mengenai biaya pemeliharaannya atau hadahanah merupakan kewajiban bapaknya. pada anak luar kawin tanggung jawab pemberian natkah. biaya pemeliharaan merupakan tanggung jawab ibunya dan keillarga ibunya. Walaupun yang mengawini ibunya adalah bapak biologisnya tetapi bapaknya (suami ibllnya) tersebut tidak wajib untuk menatkahi anaknya. Anak sah dapal saling mewaris dengan kedua orangtuanya. terutama dengan ayahnya karena ia memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan anak luar kawin tidak dapat saling mewaris dengan kedua orangtuanya terutama dengan bapaknya. ia hanya dapat saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya sUJa.

Pasal 3 dalam peljanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris menyatakan bahwa:

Segala biava dan beban rumah tangga. demikian jllga pemeliharaan anak dan pendidikan anak-llnak yang dilahirkan dalam pernikahan sliami isleri. mel'lIpakan beban langgllngan dari dan oleh karena itll harus dipiklll dan dibayar oleh .I'llami. adapun isleri lenlang hal lersebllt tidak diwajibkcm memiklll atall membayal' biaya-biaya lersebul.

Agar suatu peljanjian sah. perjanjian tersebut hanls Illemenuhi unsur­unsur perjanjian. Salah satu unsur sahnya peljanjian dalam Islam adalah peljanjian tidak boleh bertentangan dengan sya ' ra . Jika hal ini tidak dipenuhi Illaka pel:janjian tersebut tidak sah. Salah satu asas dalam perjanjian dalam

Analisis Akla Pe1ianji{1I1 Perkall'inanTerhadapAnak Luor Kmrin, Na:lo 1-17

hukum Islam adalah kebebasan. dasar hukul11nya" QS al-Maaidah(5): I yang. artinya. "'Hai orang-orang yang beriman, penllhilah aqad-aqad itll"

Kebebasan yang dianut bukan kebebasan yang l11utlak. karena kebebasan terse but dibatasi dengan agama. Perjanjian yang dibuat berlaku bagi pihak yang membuatnya dan han.s ditaati selayaknya undang-undang. seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Ketentuan yang dinyatakan dalam akta terscbut sesuai dengan undang­undang. juga ses uai dengan syari'at Is lam dan KI-II. Tapi ketentuan ini berlaku bagi anak sah. dan sebagai wujud dari bent uk tanggung jawab bapak terhadap anaknya. Bagaimana dengan anak Illar kawin. bagaimana bentllk tanggung jawab seorang bapak yang dalam kasus in i merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan.

Sesungguhnya anak yang dilahirkan ke dunia tidak berdosa. sue i dan bersih. tanpa memandang oran g tuanya. Islam mengaklli hal tersebllt berdasarkan had its yang diriwayatkan o leh Imam al-Baihaqi:"

Setiap anak yang lahir ke dunia ini suci dan bersih (dari dasa) dan beragama tauhid sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orangtuanyalah yang menyebabkan anaknya beragama Yahudi atau nasrani atau Majllsi.

Maka. upaya apa yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan anak dalam kasus ini . Mengingat Islal11 tidak l11engakui pengakuan anak sebagaimana dalam hukum barat. masalah ini menjadi eukup rumit. Pad a dasarnya setiap pihak be bas l11embuat perjanjian dan menentukan isi perjanj ian terse but sepanjang tidak be.1entangan dengan undang-undang. norl11a kesusi laan dan kepatutan.

Islam tidak mengakui pengakuan anak terhadap anak luar kawin se hingga walau sang bapak merupakan ayah biologis anak tersebut. ia tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anaknya. Akan tetapi. demi kepentingan anak dan masa depannya. dianjurkan bagi bapaknya untuk membiayai pemeliharaan dan pendididikan anaknya tersebut. Pemberian nafkah kepada anak luar kawin dari bapak biologisnya merupakan suatu perwujudan

47 Fathurrahman Djamil, "Hukutn Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan·'. oleh Mariam Darus Badrulzaman. dalam Gemala Oewi. eral .. "Hukum Perikatan Islam di Indonesia". (Jakarta:Kencana. 2005). hal. 249.

48 Shidik. Gp. Cit., hal. 139.

148 Jurnal Hukurn dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.1 Januari-Marel 2007

tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka. sudah seharusnya· laki-Iaki yang menghamili wanita di luar nikah memberikan nafkah kepada anak dari hasil hubungannya tersebu!. walau menurut agama ia tidak wajib untuk melakukannya. Jadi tidak berarti anak terse but dapat dinasabkan kepada bapaknya. tetapi pemberian nafkah tersebut merupakan bentuk dari rasa kemanusiaan dan kepatutan.

Mengingat dalam hal ini pemberian nafkah kepada anak luar kawin tidak merupakan sllatu yang dilarang oleh undang-ulldang maupun agama. dapat dipe.janjikan bahwa seorang bapak yang memiliki anak luar kawin dapat memberi nafkah kepada anak tersebu!. Hal ini dapat dilakukan sepanjang bapak bersedia memberi nafkah dan segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Islam tidak mengenal anak angka!. atau mengakui anak orang lain sehingga menjadi sah tetapi Islam sangat menganjurkan untuk mengasuh anak yatim dan anak teriantar. Hal ini ditllnjukkan dengan beberapa firman Allah SWT. sebagai berikllt'"

QS al-Baqarah(2):215, yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu lentang apa yang mereka najkahkan. Jawabla: "apa saja haria yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibll-bapakkaum kerabat. anak­anak yalill1. orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

QS al -Baqarah(2):220, yang artinya:

Tentang dunia akhiral. Dan mereka berlanya kepadamu lenlang anak yalim. katakanlah: "mengurus urusan mereka secO/'a pallll adalah baik dan jika kamu menggauli mereka. maka lI1ereka adalah saudaramll dan Allah mengelahui siapa yang membllal kerllsakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki. niscaya Dia dapal mendalangkan keslIlilan kepadamu. Seslinggllhnya Allah Maha perkasa lagi maha Bijaksana.

QS an-Nisaa'(4):36, yang artinya;

Sembahlah Allah dan janganlah kamll memperseklllukan-Nya dengan sesualll pun. Dan berbllal baiklah kepada dlla orang

4" D~partt:man Agama RI. A!-Qman dan tc~ic1l1ahannyn.

Analisis Akta Perjw?jian PerkawinGnTerlwdapAnak Luar Kuwin, Na::.la 1-19

ibu-bapak. karib kerahat. anak-anak yatim. orang-orang miskin. tetangga yang dekat dan tetangga yang jallh. leman sejawat. ibnu sabil dan hamha sahayamu.Sesllngguhnya Allah tidak menYlikai orang-orang yang sam bong dan mcmbangga­banggakan diri.

Oleh karena itu. dalam akta peljanjian perkawinan. demi kepentingan anak luar kawin tersebut di dalam akta dinyatakan (Pasal 3) bahwa:

Segala hiaya dan beban rllmah tangga. demikian jllga biaya­biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan suami isleri. atau yang dilahirkan sebelum perkawinan dan disahkan dalam perkawinan suami isteri memmll peraturan yang herlaku. merupakan be ban tanggungan dari dan oleh karena ilu horus dipiku! dan dibayar oleh sllami. adapun isteri tenlang hal lersebut tidak diwajibkan memikul 01011 memhayar hiaya-hiaya lersehut.

Kalimat " ... dan yang disahkan menllrut peraturan yang berlaku ... " pad a akta tersebut tidak seharusnya ada. Karena dalam Islam tidak dikenal pengesahan anak. Oleh karena itu pada akta perjanjian perkawinan bagi yang beragama Islam kalimat terebut tidak perlu dimuat dalam akta.

Kelemahan lain dalam akta tersebut adalah lidak dicantumkannya nama anak luar kawin pasangan tersebut agar jelas kepada siapa biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut diberikan. Dalam akta terse but juga tidak dinyatakan. demi kepentingan anak luar kawin tersebut. ia berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama bapaknya selayaknya anak sah. Mengingat anak luar kawin tidak dapat mewaris dengan bapaknya. dalam akta tidak diatur mengenai pemberian lain sebagai alternatif dari mewaris yaitu . pemberian hibah saat bapaknya masih hidup atau pemberian wasiat kepada anak luar kawin saat bapaknya meninggal.

Dengan demikian mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak luar kawin . sepanjang bapak bersedia untuk bertanggung jawab membiayai dan memberikan natkah kepada isteri dan anaknya tersebut dan merawat. memberikan kasih sayang terhadap anak luar kawin terse but. Maka. demi kepentingan anak luar kawin. anak terse but berhak mendapatkan haknya selayaknya anak sah.

150 JlIrnal Hlikum dan Pembangllnan Tahun Ke-37 No. I Janllari-Marel 2007

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus diatas. maka dapat ditarik kesimpulan. yaitu:

I. Anak luar kawin dapat menjadi tanggung jawab suami ibunya apabila ada kerelaan dan dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan. Ini memenuhi salah satu as as perikatan dalam Hukum Islam yaitu asas kerelaan. Ketentuan dalam akta perjanjian perkawinan Pasal 3 yang menyatakan tanggung jawab terhadap anak luar kawin. yaitu dengan adanya pernyataan bahwa suami bertanggung jawab atas sega la natkah rumah tangga dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak baik anak ya ng dilahirkan dalam perkawinan atau yang dilahirkan sebelum perkawinan.

2. Dalam akta perjanjian perkawinan dapat d iperjanjikan anak luar kawin memperoleh biaya pemeliharaan dan pendidikan dari suami ibunya. yang merupakan ayah biologisnya. Akan tetapi akta ini tidak mencantumkan nama anak luar kawin tersebut agar jelas kepada siapa biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut diberikan. akta ini juga tidak mengatur pemberian lain sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah terhadap anaknya ya itu kasih sayang se layaknya kepada anak sah. Mengingat anak luar kawin tidak dapat mewari s dengan bapaknya. dapat diperjanjikan pemberian wasiat kepada anak terse but jika bapaknya meninggal atau pemberian hibah saat bapaknya masih hidup.

B. Saran

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia dilahirkan dlam keadaan suei dan bers ih. Orang lua dari anak tersebut yang membedakan anak-anaknya dengan anak yang lain. sehingga tidak sepatutnya seorang anak dite lantarkan. Dalam kasus sudah seharusnya menjadi tanggun g jawab bapak untuk membiayai anaknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

I . Kete ntuan mengenai defi ni s i anak luar kawin hal'Us dimuat dalam UUP dan KHI. agar jelas yang dimaksud dcngan anak luar kawin. sehingga defini si itu dapat dibedakan dengan definisi anak sah agar tidak te ljadi perbedaan penafs iran.

A 11alisis A k/a Peljunjian Perk(/ll'ill"" Ter"a"ap A 11uk Lllar K'lII'in. Nazi" 15 I

2. I-lal-hal khusus yang mengatur mengenai kedudukan. status dan tanggungjawab terhadap anak luar kawin sebaikllya dillluat dalam undang-undallg agar kedudukannya Icbill kllat.

3. Terhadap masyarakat agar disosial isasikan mCllgenai tanggung jawab terhadap anak Ittar kawin. Sehingga masyarakat mengerti dan tidak membedakan anak luar kawin dengan anak sah. Pensosialisasian in i juga bertujuan agar masyarakat mcnyadari tanggung jawabnya terhadap anak-anak tcrlantar sehingga dapal mengurangi jU1111ah 3nak terlantar akibat perbuatall kedua orang tuanya.

4. Calon suami isteri yang memiliki anak luar kawin dan hendak menikah sebaiknya membuat perJ3njian perkawinan yang mengatuf mcngenai tanggun g jawab terhCldap anak luar kawin untuk melindungi kepentingan allak luar kawin terse but.

5. Sebaiknya perjanjian perkaw inan yang dibual. l11engatur lebih lengkap mengellai hak anak Illar kawin yang lainnya seperti layak melldapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mengingat anak luar kawin tidak dapat l11ewari s dengan bapaknya sebaiknya diatur juga mengenai pemberian was iat jika bapaknya meninggai atau pemberian hibah jika bapaknya l11asih hidup.

152 Jurnal HlIklll1l dan Pembangllnan Tahun Ke-37 No. I Januari-Maret2007

Daftar Pustaka

Abdul Ghofar, Asyahari., Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil, Cet. 3 , Jakarta: Andes Utama, 1993.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: CV. Akademika Pres indo, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad, al Ahwal a l Syakhisiyyah dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Is lam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. I tahun 1974 sampai KHI, Jakarta: Keneana 1999.

Azhar Basyir, Ahmad., Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Azhary, M. Tahir., Bahan Kuliah Hukum Perikatan Islam di fakultas Hukum Universitas Indones ia tanggal 16 februari 1998 c1alam Gemala Dewi , et.a!' Hukllm Perikatan Islam di Indones ia, Jakarta: Keneana, 2005.

Daradjat, Zakiah., IImu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Darmabrata, Wahyono., Tinjallan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Unclang-Undang dan Peratman pelaksanaannya, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Djamil , Fathurrahman. , Hukllm Perjanjian Syariah. dalam Kompilasi HlIkllm Perikatan o leh Mariam Darus Badrllizaman. dalam Gema la Dewi et.a !' HlIkllm Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Keneana 1998.

----=---c:---' Hukum Perjanjian Syariah. dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Dartls Badrulzaman, dalam Ge mala Dewi, el.a!. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Keneana, 2005.

__ -,----,-,-_' Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, dalam Prob lematika Hukum Is lam Kontemporer, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari Az (pd), Jakarta: Firdaus. 1995.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. HlIkllm Pe rikatan Is lam di Indones ia, Jakarta:Keneana, 2005.

Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, Farida Prihartini., Hukllm Perkawinan di Indonesia, Jakarta: PT. Hecea Milra Utama, 2005.

Junus, Mahmud., Hukllm Perkawinan dalam Is lam. dalam Endang Sumiarni. Kedudukan Suami lsteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melailli Pelj anjian Kawin). Jakarta: Wonderful Publish ing Com pany, 2004.

Al1a/isis Akla Peljmy"iu}1 Perxml'il1oI1Terh(1(./ap Anak Lllar K(fwin , Nu:/" / 53

Rasjid. Sula iman .. Fiqh Islam. Bandung: PT. Sinal' Baru Algcnsindo. 1994.

Safiudin. Shidik., Hukum Islam Tentang Berbagai Pe rsoalan Kontemporer, Jakart,l: Inti media. 2004.

Subekti. , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

Wahbah, Zuhaily., al-Fiqh al- Islami Wa Adilatuhu dalam Am iI' Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kriti s Perkembangan hukum Islam clari Fiqh, UU no. 111974 sampai KHI , Jakarta: Kencana.

Widjaja, IG Rai ., Merancang Suatu Kontrak Conl racl Drafiin,l!. Teori dan Praktik, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.