Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

0


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja-SKPD dengan mengacu

pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai

tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih

meningkatakan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian

Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kota Bandung,

Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bagian dari unit kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renja-SKPD

memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan

yang berlaku.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja)

SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan

komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan

sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan

penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel,

dan pembangunan daerah berkelanjutan.


2

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana

dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,

partisipatif, politis, bottom-up dan top down process.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan

memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu,

transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang

relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek

yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam

proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting

untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan

perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja

SKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review

berkala atas implementasinya.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental

dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah

perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah

daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi

perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD,

RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan

demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang

diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Tujuan utama pendidikan di Kota Bandung adalah mempercepat

pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua

(education for all) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan

Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan

Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk


3

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan

bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2011 2025;

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


5

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah;


Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009-2029;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010

tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No 10

Tahun 1989 tentang batas wilayah Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandung;

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah


6

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun

2009;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) 2021 Dinas Pendidikan Kota Bandung

disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan

yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan

dukungan pendanaan dari APBD Kota Bandung dengan harapan dapat

meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung

2021 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1

tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan

Kota Bandung sehingga program–program tersebut dapat

terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada

program - program prioritas.

2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta

kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan

dari Visi dan Misi Wali Kota terpilih periode 2018-2023.


7

3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi

untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi

penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi

pada hasil.

4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah

Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kota

Bandung dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan

program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan

kebutuhan anggaran.

5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara

seimbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Peanulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


disusun dalam empat Bab:

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisannya.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian

RENSTRA SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting


8

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan

Awal RKPD, dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran

Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir

dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, dan nama dan

tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang

bersangkutan.


9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (Tahun 2021). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan

dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap

hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga

diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD

dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD.

Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021 merupakan

penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra.

Renja ditetapkan pada awal tahun 2020. Renja tahun 2021 memuat target

kinerja tahun 2021 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2020

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Kota

Bandung tahun 2020 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:


10

Kode Rekening Urusan/Bidang/Pro

gram/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Output

Target

Output Tahun

2020

Realisasi

Output Tahun

2020

Keterangan / Capaian

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.01 Pendidikan 521.869.537.062 462.085.206.124 88.54 %

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 521.869.537.062 462.085.206.124 88.54 %

1.01.1.01.01.001.01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.477.034.450 2.708.060.191 77.88 %

1.01.1.01.01.001.01.002

Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

599.671.000 287.716.917 47.98 %

Jumlah

laporan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan

Listrik

12 laporan 12 laporan

100%, Pemanfaatan anggaran

berkurang

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.001.01.010 Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor 207.050.100 198.868.236 96.05 %

Jumlah

lembaga

yang

disediakan

ATK

1 lembaga 1 lembaga 100%

1.01.1.01.01.001.01.011

Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

208.688.700 150.649.273 72.19 %

Jumlah

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

3 Jenis 3 Jenis 100%

1.01.1.01.01.001.01.015

Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

247.920.000 233.857.182 94.33 %

Jumlah

laporan

bulanan penyediaan

Bahan

Bacaan dan

12 laporan 12 laporan 100%


11

Peraturan

Perundang-

Undangan

1.01.1.01.01.001.01.017

Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

160.122.600 93.430.200 58.35 %

Jumlah laporan

bulanan

Penyediaan

Makanan

dan

Minuman

12 laporan 12 laporan

100%, Pemanfaatan

anggaran

berkurang

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.001.01.018

Kegiatan Rapat-Rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

225.761.250 146.017.585 64.68 %

Jumlah

laporan bulanan

Rapat-Rapat

Kordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar Daerah


1.01.1.01.01.001.01.019

Kegiatan Penyediaan

Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi

Perkantoran/ Teknis Perkantoran

1.827.820.800 1.597.520.798 87.40 %

Jumlah

laporan bulanan

penyediaan

Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi Perkantoran

/ Teknis

Perkantoran


1.01.1.01.01.001.02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.018.789.300 2.542.044.256 84.21 %

1.01.1.01.01.001.02.012

Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Peralatan

Aparatur

608.168.550 496.468.467 81.63 %

Jumlah

perlengkapa

n peraltan

6 Jenis 6 Jenis 100%


12

aparatur

yang

disediakan

1.01.1.01.01.001.02.022

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

156.977.480 153.449.500 97.75 %

Jumlah laporan

pemeliharan

rutin gedung

kantor


1.01.1.01.01.001.02.024

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

1.099.999.870 858.888.869 78.08 %

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Opera

sional yang dipelihara

131 Unit 131 Unit 100%

1.01.1.01.01.001.02.042 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

1.000.993.400 972.038.820 97.11 %

Kegiatan

Rehabilitasi Sedang/Bera

t Gedung

Kantor

1 gedung 1 gedung 100%

1.01.1.01.01.001.02.052 Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan

152.650.000 61.198.600 40.09 %

Jumlah

sekolah yang

difasilitasi

pengelolaan

asetnya

331 Sekolah

331 Sekolah

100%, Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.001.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 96.177.000 0 0 %

1.01.1.01.01.001.03.008 Kegiatan Pembinaan

Kinerja Aparatur 96.177.000 0 0 %

Jumlah kegiatan

pembinaan

Kinerja

Aparatur

3 kegiatan 0 kegiatan

0%. tidak

dilaksanankan

karena pandemik covid

1.01.1.01.01.002.15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini 2.054.252.700 1.645.892.490 80.12 %


13

1.01.1.01.01.002.15.067

Kegiatan

Penyelengaraan

Pendidikan Inklusif

PAUD Dikmas

0 0 0 %

Jumlah

PAUD

Dikmas

yang difasilitasi

Penyelengara

an

Pendidikan

Inklusif

60

lembaga

0%, terkena rasionalisasi

anggaran

1.01.1.01.01.002.15.070

Kegiatan Biaya

Operasional Pendidikan

Anak Usia Dini (DAK

Non Fisik)

264.000.000 219.571.350 83.17 %

Jumlah

lembaga

PAUD yag difasilitasi

biaya

operasionaln

ya

3 TK

negeri 3 TK negeri 100%

1.01.1.01.01.002.15.071

Kegiatan Pembangunan,

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

872.169.600 618.431.000 70.91 %

Jumlah

lembaga

yang

difasilitasi

Pembangunan,

Pemeliharaa

n dan

Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Anak Usia

Dini (PAUD)


1.01.1.01.01.002.15.072

Kegiatan

Pengembangan dan

Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

55.000.000 52.257.300 95.01 %

Jumlah

lembaga

yang

difasilitasi

Pengembangan dan

Pembinaan

1160

lembaga 72 lembaga

6.21%, Hanya terlaksana 2

kegiatan karena

terkena

rasionalisasi

anggaran


14

Pendidikan

Anak Usia

Dini (PAUD)

1.01.1.01.01.002.15.074 Kegiatan DAK Fisik

PAUD 329.007.000 320.456.650 97.40 %

Jumlah ruang toilet

(jamban)

PAUD yang

direhabilitasi

3 ruang 3 ruang

100%

Jumlah

ruang kelas

PAUD yang

direhabilitasi

3 ruang 3 ruang

1.01.1.01.01.002.15.075

Kegiatan Fasilitasi

pengelolaan dana

Bantuan operasional

Penyelenggaraan (BOP)

PAUD

209.737.100 177.866.600 84.8 %

Jumlah

lembaga

yang difasilitasi

pengelolaan

dana

Bantuan

operasional


PAUD

1000 lembaga

1000 lembaga

100%

1.01.1.01.01.002.15.076 Pelaksanaan

Pendidikan PAUD 324.339.000 257.309.590 79.33 %

Jumlah lembaga

yang dibina


1.01.1.01.01.004.16

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

10.529.000.000 10.283.182.200 97.67 %

1.01.1.01.01.004.16.115

Peningkatan Saran


SDN 047 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan

meubelair

4 ruang 4 ruang 100%


15

1.01.1.01.01.004.16.116

Peningkatan Saran


SDN 053 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan meubelair


1.01.1.01.01.004.16.117 Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan

SDN 055 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.118

Peningkatan Saran


SDN 165 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.119

Peningkatan Saran

Prasarana Pendidikan SDN 052 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.120

Peningkatan Saran


SDN 004 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah ruang SD

yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.121

Peningkatan Saran


SDN 080 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan meubelair



SDN 166 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD yang

diberikan

meubelair



16

1.01.1.01.01.004.16.123

Peningkatan Saran


SDN 058 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan meubelair



SDN 060 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.125

Peningkatan Saran


SDN 006 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.126

Peningkatan Saran

Prasarana Pendidikan SDN 026 (Banprov)

190.500.000 183.990.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.127

Peningkatan Saran


SDN 002 (Banprov)

127.000.000 122.660.000 96.58 %

Jumlah ruang SD

yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.128

Peningkatan Saran


SDN 048 (Banprov)

127.000.000 122.660.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan meubelair



SDN 176 (Banprov)

127.000.000 122.660.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD yang

diberikan

meubelair



17

1.01.1.01.01.004.16.130

Peningkatan Saran


SDN 049 (Banprov)

127.000.000 122.660.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD

yang

diberikan meubelair



SDN 184 (Banprov)

254.000.000 245.320.000 96.58 %

Jumlah

ruang SD yang

diberikan

meubelair


1.01.1.01.01.004.16.133

Peningkatan sarana

prasarana pendidikan

(per jenis sarana

prasarana) (Dinas

Pendidikan Kota Bandung) (Kel.

Merdeka, Kec. Sumur

Bandung, Kota

Bandung)

7.100.000.000 6.971.362.200 98.19 %

Jumlah

sekolah yang

diberi

perangkat TIK

penunjang

KBM

16

Sekolah 16 Sekolah 100%

1.01.1.01.01.005.16

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

15.000.000.000 14.738.944.000 98.26 %

1.01.1.01.01.005.16.132

Peningkatan sarana

prasarana pendidikan

(per jenis sarana

prasarana) (pengadaan perangkat IT video

conference penunjang

KBM jarak jauh untuk

SMP Negeri/Swasta di

Kota Bandung) (Kel.

Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota

Bandung)

15.000.000.000 14.738.944.000 98.26 %

Jumlah

sekolah yang diberi

perangkat

TIK

penunjang

KBM jarak

jauh

40


1.01.1.01.01.002.18 Program Pendidikan Non Formal

3.337.437.360 1.377.741.343 41.28 %


18

1.01.1.01.01.002.18.001

Kegiatan Pemberian bantuan operasional

penyelenggaraan

pendidikan kesetaraan

Paket A, B dan C

58.130.000 54.840.567 94.34 %

Jumlah

warga belajar

yang diberi

bantuan operasional

penyelenggar

aan

pendidikan

kesetaraan Paket A, B

dan C

3000

orang 9281 orang 309.37%

1.01.1.01.01.002.18.002 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Nonformal

50.070.000 27.211.545 54.35 %

Jumlah peserta

Pembinaan

dan

Pengembang

an


800 orang 150 orang

18.75% , Kegiatan

tidak seluruhnya direalisasikan

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.002.18.003

Kegiatan

Pengembangan

Kelembagaan dan

Kemitraan PAUD

Dikmas

100.888.000 63.822.726 63.26 %

Jumlah

lembaga Pengembang

an

Kelembagaan

dan

Kemitraan PAUD

Dikmas

150 lembaga

100 lembaga

66.66%, terkena

rasionalisasi

anggaran

1.01.1.01.01.002.18.018

Kegiatan Penjaminan

Mutu Pendidikan

Nonformal dan Informal

0 0 0 %

Jumlah lembaga

yang

difasilitasi

Penjaminan

Mutu


dan Informal

100

lembaga 0 -


19

1.01.1.01.01.002.18.020

Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan

Asesment Center

390.698.000 120.645.455 30.88 %

Jumlah

pesertaPembi

naan dan

Pengembangan Asesment

Center

800 orang 161 orang

20.13% ,Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.002.18.023

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian

Nasional Pendidikan

Kesetaraan

248.342.000 177.529.865 71.49%

Jumlah lembaga

yang

difasilitasi

Penyelenggar

aan Ujian Nasional

Pendidikan

Kesetaraan

20

lembaga 56 lembaga 280%

1.01.1.01.01.002.18.024

Kegiatan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik

Pendidikan SKB

1.291.642.000 498.913.185 38.63 %

Jumlah

ruang Toilet (

Jamban )

SKB yang

dibangun

1 ruang 0 ruang 0% , 0% , 0%

,100% ,100% ,

100% , 100% , 0% ,

Pembangunan

tidak dilaksanakan

karena terlambatnya

perencanaan dan

pencatatan

dokumen anggaran,

mengakibatkan waktu pelaksanaan

menjadi terbatas

sehingga

dikhawatirkan

tidak optimal jika

dilaksanakan

Jumlah

Ruang

Praktik SKB yang

dibangun

1 ruang 0 ruang

Jumlah ruang

pamong SKB

yang

dibangun

1 ruang 0 ruang

Jumlah

Peralatan

Keterampilan

yang

diberikan

1 Paket 1 Paket


20

Jumlah

ruang toilet

(jamban)

SKB yang direhabilitasi

2 ruang 2 ruang

Jumlah

ruang kelas SKB yang

direhabilitasi

1 ruang 1 ruang

Jumlah

Peralatan

Pendidikan

TIK yang

diberikan

1 Paket 1 Paket

Jumlah

Taman

Bacaan

Masyarakat ( TBM ) yang

dibangun

1 Paket 0 Paket

1.01.1.01.01.002.18.025

Kegiatan Biaya Operasional


DAK Nonfisik

Kesetaraan

672.800.000 348.378.000 51.78 % 120 92

76.67%, Kegiatan tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.002.18.026 Penyelenggaraan SKB 524.867.360 86.400.000 16.46 %

Jumlah

lembaga

yang

ditingkatkan kualitasnya

1 lembaga 1 lembaga

100%, Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan pandemi

1.01.1.01.01.001.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

7.272.959.000 6.782.686.169 93.26 %

1.01.1.01.01.001.20.032 Kegiatan Penjaminan

Mutu Pendidikan (DID) 7.272.959.000 6.782.686.169 93.26 %

Jumlah

kegiatan

penjaminan

1 Kegiatan 0 Kegiatan

0%, 100%, 100%,

100%,100%,

100%,100%,


21

mutu

pendidikan

Jumlah gedung

layanan yang

direhab

1 gedung 1 gedung

Jumlah

aplikasi

peningkatan

mutu bidang

pendidikan

3 Aplikasi 3 Aplikasi

Jumlah

peralatan

pembuatan media

1 set 1 set

Jumlah

ruang kelas yang direhab

3 Titik 3 Titik

Luas gedung

sekolah yang dibangun

432 meter 432 meter

Jumlah

sanitasi yang dibangun

10 Titik 10 Titik

1.01.1.01.01.003.20

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

157.828.791.500 117.748.227.093 74.61 %

1.01.1.01.01.003.20.015

Kegiatan Sertifikasi dan

Apresiasi Tenaga

Kependidikan PAUD

Berprestasi

348.719.000 48.559.000 13.92 %

Jumlah

peserta

Sertifikasi

dan Apresiasi

Tenaga

Kependidika

400 orang 240 orang

60%, Terkena

Rasionalisasi Anggaran


22

n PAUD

Berprestasi

1.01.1.01.01.003.20.016

Kegiatan Sertifikasi dan

Apresiasi Tenaga

Kependidikan SMP Berprestasi

6.618.600.000 2.908.745.093 43.95 %

Jumlah

peserta

Sertifikasi dan

Apresiasi

Tenaga

Kependidika

n SMP Berprestasi

1000

Orang 249 Orang

24.9%, Dikarenakan

banyak guru PNS

yang pensiun,

sehingga guru

honorer yang

awalnya masuk ke dalam kegiatan

sertifikasi dan

apresiasi Tenaga

Kependidikan SMP

Berprestasi berpindah ke

kegiatan

Honorarium

Peningkatan Mutu

Non ASN

1.01.1.01.01.003.20.017

Kegiatan Pelatihan

kompetensi tenaga pendidik dan

kependidikan Non

Formal dan PAUD

Dikmas

155.507.000 150.477.000 96.77 %

Jumlah

peserta

Pelatihan

kompetensi tenaga

pendidik dan

kependidika

n Nonformal

dan PAUD Dikmas

250 orang 110 orang

44%, Terkena

Rasionalisasi

Anggaran

1.01.1.01.01.003.20.018

Kegiatan Pelatihan

kompetensi tenaga

pendidik dan

kependidikan SMP

3.040.082.800 218.418.000 7.18 %

Jumlah

peserta pelatihan

kompetensi

tenaga

300 Orang 600 orang 200%


23

pendidik dan

kependidika

n SMP

1.01.1.01.01.003.20.019

Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga

Kependidikan SD

Berprestasi

4.509.600.000 3.085.884.000 68.43 %

Jumlah peserta

Sertifikasi

dan

Apresiasi

Tenaga

Kependidikan SD

Berprestasi

1000

orang 277 orang

27.7% Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan

pandemi

1.01.1.01.01.003.20.030

Kegiatan Pelatihan

Kompetensi Tenaga

Pendidik dan

kependidikan SD

789.905.200 411.344.000 52.08 %

Jumlah

peserta

Pelatihan

Kompetensi

Tenaga

Pendidik dan kependidika

n SD

300 orang 1280 orang 426.6%

1.01.1.01.01.003.20.031 Kegiatan Peningkatan

Mutu PTK Non ASN 142.366.377.500 110.924.800.000 77.92 %

Jumlah PTK Non ASN

yang diberi

honor

10000

Orang 6176 orang 61.76%

1.01.1.01.01.004.29

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Pendidikan SD

5.672.313.000 5.517.716.700 97.27 %

1.01.1.01.01.004.29.006

Kegiatan Rehabilitasi

Sedang atau Berat

Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD

5.672.313.000 5.517.716.700 97.27 %

Jumlah

ruang

perpustakaa

n yang

direhabilitasi

1 ruang 1 ruang 100%,100%,100%,

100%,100%,100%,

100%,100% Jumlah

ruang jamban

6 Paket 6 Paket


24

siswa/guru

yang

dibangun

Jumlah pengadaan

peralatan

PJOK yang

diberikan

29

Sekolah 29 Sekolah

Jumlah alat

kesenian

tradisional

yang diberikan

17

Sekolah 17 Sekolah

Jumlah

ruang jamban

siswa/guru

yang

direhabilitasi

6 ruang 6 ruang

Jumlah

peralatan

teknologi

informasi

dan komunikasi

yang

diberikan

7 Sekolah 7 Sekolah

Jumlah

ruang kelas

yang

direhabilitasi

4 ruang 4 ruang

Jumlah

ruang kelas

yang

dibangun

5 ruang 5 ruang


25

1.01.1.01.01.005.30

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Pendidikan SMP

4.900.187.000 4.865.099.154 99.28 %

1.01.1.01.01.005.30.005

Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat

Ruang Kelas Sekolah

(DAK) SMP

4.900.187.000 4.865.099.154 99.28 %

Jumlah

ruang

jamban

siswa/guru yang

direhabilitasi

3 ruang 3 ruang

100%,100%,100%,

100%,100%,100%,

100%,100%,100%

Jumlah SMP

yang

diberikan

Alat

Kesenian

Tradisional

4 Sekolah 4 Sekolah

Jumlah SMP

yang

diberikan Peralatan

PJOK

8 Sekolah 8 Sekolah

Jumlah SMP yang

diberikan

Peralatan

Laboratoriu

m Ilmu Pengetahuan

Alam ( IPA )

Fisika

4 Sekolah 4 Sekolah

Jumlah

ruang

jamban

siswa/guru

yang

dibangun

3 Paket 3 Paket


26

Jumlah

ruang kelas

SMP yang

direhabilitasi

11 ruang 11 ruang

Jumlah

ruang kelas

SMP yang dibangun

4 ruang 4 ruang

Jumlah sekolah SMP

yang diberi

fasilitas

laboratorium

IPA

1 Sekolah 1 Sekolah

Jumlah SMP

yang

diberikan

Peralatan Laboratoriu

m Komputer

4 Sekolah 4 Sekolah

1.01.1.01.01.001.32 Program Penggunaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

66.380.000 52.621.818 79.27 %

1.01.1.01.01.001.32.001

Fasilitasi Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang

Pendidikan Dasar

66.380.000 52.621.818 79.27 %

Jumlah

Sekolah yang

difasilitasi

pengelolaan

Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS)

331

Sekolah

331

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.006.36 Program Dana BOS

146.314.555.760

145.789.339.188 99.62 %

1.01.1.01.01.006.36.002 Kegiatan Dana BOS SD

146.314.555.760

145.789.339.188 99.62 %

Jumlah

laporan BOS 3 Laporan 3 Laporan 100 %

1.01.1.01.01.344.36 Program Dana BOS

55.702.597.878

55.469.551.024 137.62 %


27

1.01.1.01.01.344.36.002 Kegiatan Dana BOS

SMP 105.600.000 145.321.799 137.62 %

Jumlah

Laporan BOS 3 Laporan 3 Laporan 100%

1.01.1.01.01.001.37 Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Dasar

1.862.650.700 1.626.010.954 87.3 %

1.01.1.01.01.001.37.001

Kegiatan Penerapan

Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1.335.168.800 1.249.900.000 93.61 %

Jumlah Penerapan

Sistem dan

Informasi

Manajemen

Pendidikan

1 Sistem 1 Sistem 100%

1.01.1.01.01.001.37.002

Kegiatan Penerimaan

Peserta Didik Baru

(PPDB) online

293.162.400 250.001.250 85.28 %

Jumlah

kegiatan

Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB)

online

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

1.01.1.01.01.001.37.014 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja

Bidang Pendidikan

84.492.500 73.949.704 87.52 %

Jumlah

dokumen

Evaluasi

Hasil Kinerja

Bidang

Pendidikan

5

Dokumen 5 Dokumen 100%

1.01.1.01.01.001.37.015 Kegiatan Pembinaan

Dewan Pendidikan 0 0 0 %

Jumlah

kegiatan pembinaan

dewan

sekolah

0 kegiatan 0 kegiatan terkena rasionalisasi

anggaran

1.01.1.01.01.001.37.016

Kegiatan

Pengembangan Inovasi

Pendidikan

0 0 0 %

Jumlah

kegiatan

pengembang

an inovasi

pendidikan

0 Kegiatan 0 kegiatan

terkena

rasionalisasi

anggaran


28

1.01.1.01.01.001.37.017 Kegiatan Penyusunan

Kebijakan Pendidikan 149.827.000 52.160.000 34.81 %

Jumlah

Dokumen

kebijakan

Pendidikan

5

Dokumen 5 Dokumen

100%, Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan pandemi

1.01.1.01.01.003.37

Program Pembinaan

dan Pengembangan Pendidikan Dasar

0 0 0 %

1.01.1.01.01.003.37.004 Pendampingan Program

HEBAT 0 0 0 %

Jumlah kegiatan

pendamping

an program

Hebat

0 kegiatan 0 kegiatan 0

1.01.1.01.01.004.37

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Pendidikan Dasar

47.999.024.851 43.005.974.895 89.60 %

1.01.1.01.01.004.37.003

Pembangunan dan

Pengadaan sarana dan

prasarana SD

44.706.720.971 40.228.164.375 89.98 %

Jumlah SD

yang

difasilitasi

Pembanguna

n, Rehabilitasi

dan

Pengadaan

sarana dan

prasarana

274 Sekolah

274 Sekolah

100%

1.01.1.01.01.004.37.005 Pengembangan Kesiswaan SD

997.362.680 889.729.520 89.21 %

Jumlah SD

yang

difasilitasi pengembang

an

kesiswaan

457 Sekolah

457 Sekolah

100%

1.01.1.01.01.004.37.006

Pengembangan

Kurikulum Pendidikan

SD

86.650.000 29.200.000 33.7 %

Jumlah SD

yang difasilitasi

pengembang

457 Sekolah

457 Sekolah

100%, Kegiatan

tidak seluruhnya

direalisasikan

dikarenakan

pandemi


29

an

kurikulum

1.01.1.01.01.004.37.007 Pengembangan Proses

Belajar Mengajar SD 59.310.000 56.810.000 95.78 %

Jumlah SD yang

difasilitasi

proses

belajar

mengajar

274

Sekolah

274

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.004.37.010 Penyelengaraan

Pendidikan Inklusif SD 252.900.000 222.600.000 88.02 %

Jumlah SD

yang

difasilitasi penyelenggar

aan

pendidikan

inklusif

25


1.01.1.01.01.004.37.012 Penyelenggaraan Ujian

Jenjang SD 1.402.750.000 1.246.331.000 88.85 %

Jumlah SD

yang

difasilitasi

Penyelenggar

aan Ujian

457

Sekolah

457

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.004.37.021

Pengembangan dan

Tata Kelola

Penyelengggaraan Sekolah Gratis SD

493.331.200 333.140.000 67.53 %

Jumlah SD

yang

difasilitasi pengembang

an dan tata

kelola

penyelenggar

aan sekolah gratis

274

Sekolah

274

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.005.37

Program Pembinaan

dan Pengembangan Pendidikan Dasar

43.888.845.800 41.269.917.761 94.03 %


30

1.01.1.01.01.005.37.008 Pengembangan Proses

Belajar Mengajar SMP 149.500.000 149.468.000 99.98 %

Jumlah SMP

yang

difasilitasi

proses belajar

mengajar

62


1.01.1.01.01.005.37.011

Penyelengaraan

Pendidikan Inklusif

SMP

251.800.000 244.000.000 96.9 %

Jumlah SMP yang

difasilitasi

penyelenggar

aan

pendidikan inklusif

250 Sekolah

250 Sekolah

100%

1.01.1.01.01.005.37.013 Penyelenggaraan Ujian

Jenjang SMP 354.372.000 350.104.800 98.8 %

Jumlah SMP

yang difasilitasi

Penyelenggar

aan Ujian

250

Sekolah

250

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.005.37.020

Pembangunan,

Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan

prasarana SMP

40.970.575.000 38.740.486.970 94.56 %

Jumlah SMP

yang

difasilitasi

Pembanguna

n, Rehabilitasi

dan

Pengadaan

sarana dan

prasarana

62 Sekolah

62 Sekolah 100%

1.01.1.01.01.005.37.022

Pengembangan dan

Tata Kelola

Penyelengggaraan

Sekolah Gratis SMP

1.252.646.800 945.474.370 75.48 %

Jumlah SMP

yang

difasilitasi

pengembangan dan tata

kelola

penyelenggar

aan sekolah

gratis

62



31

1.01.1.01.01.005.37.023 Pengembangan

Kesiswaan SMP 501.684.000 432.203.621 86.15 %

Jumlah SMP

yang

difasilitasi

pengembangan

kesiswaan

250

Sekolah

250

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.005.37.024

Pengembangan

Kurikulum Pendidikan SMP

408.268.000 408.180.000 99.98 %

Jumlah SMP yang

difasilitasi

pengembang

an

kurikulum

250

Sekolah

250

Sekolah 100%

1.01.1.01.01.006.37

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Pendidikan Dasar

4.101.524.216

4.101.524.216 100 %

1.01.1.01.01.006.37.018

Pelaksananan

Pelayanan Pendidikan

SD

4.101.524.216

4.101.524.216

100 %

Jumlah

Laporan

Bulanan Pelayanan

Pendidikan

SD


1.01.1.01.01.338.37

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Pendidikan Dasar

2.560.672.672

2.560.672.672 0 %

1.01.1.01.01.338.37.019 Pelaksananan Pelayanan Pendidikan

SMP

2.560.672.672

2.560.672.672 0 %

Jumlah

Laporan

Bulanan

Pelayanan

Pendidikan SMP


1.01.1.01.01.004.38 Program Bantuan

Pendidikan 0 0 0 %

1.01.1.01.01.004.38.001

Pemberian bantuan

kebutuhan sekolah

siswa SD melalui Kartu

Bandung Juara

0 0 0 %

Jumlah

siswa SD

yang diberi bantuan

melalui

40681

Siswa 0

0% , terkena

rasionalisasi anggaran


32

Kartu

Bandung

Juara

1.01.1.01.01.005.38 Program Bantuan Pendidikan

0 0 0 %

1.01.1.01.01.005.38.002

Pemberian bantuan

kebutuhan sekolah

siswa SMP melalui

Kartu Bandung Juara

0 0 0 %

Jumlah

siswa SMP yang diberi

bantuan

melalui

Kartu

Bandung Juara

25043

Siswa 0

0% , terkena

rasionalisasi anggaran


33

Mengacu kepada instrumen monitoring Inspektorat tentang realisasi

anggaran tahun anggaran 2020, terdapat beberapa realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 yang capaiannya

kurang atau sama dengan 90%, yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dari pagu anggaran sebesar

Rp. 10.972.856.600,00, kemudian angaran mengalami perubahan

menjadi sebesar Rp. 2.054.252.700,00, telah terealisasi sebesar Rp.

1.645.892.490,00 dengan persentase sebesar 80,12%;

2. Program Pendidikan Non Formal , dari pagu anggaran sebesar Rp.

9.673.916.750,00, kemudian angaran mengalami perubahan

menjadi sebesar Rp. 3.337.437.360,00 telah terealisasi sebesar Rp.


3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

dari pagu anggaran sebesar Rp. 179.912.880.810,00 , kemudian

anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.

165.101.750.500,00 telah terealisasi sebesar Rp


4. Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari

pagu anggaran sebesar Rp. 188.720.872.000,00, kemudian

anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.

66.380.000,00, telah terealisasi sebesar Rp. 52.621.818,00 dengan

persentase sebesar 79,27%;

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari pagu anggaran

sebesar Rp. 3.987.298.100,00 kemudian anggaran mengalami

perubahan menjadi sebesar Rp. 3.477.034.450,00, telah terealisasi

sebesar Rp. 2.708.060.191,00 dengan persentase sebesar 77,88%;

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran perubahan sebesar Rp. 3.018.789.300,00 telah

terealisasi sebesar Rp 2.542.044.256,00 dengan persentase sebesar

84,21%;

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari pagu anggaran

sebesar Rp. 525.827.000,00, kemudian anggaran mengalami


34

perubahan sebesar Rp. 96.177.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.

0 dengan persentase sebesar 0%;

Program/kegiatan kegiatan yang realisasi anggaran capaianya

kurang atau sama dengan 90% antara lain disebabkan oleh faktor-faktor

sebagai berikut:

1. Kegiatan tidak seluruhnya direalisasikan dikarenakan pandemi

Covid-19.

2. Untuk Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan

SMP Berprestasi serapan anggaran kecil dikarenakan banyak

guru PNS yang pensiun, sehingga guru honorer yang awalnya

masuk ke dalam kegiatan sertifikasi dan apresiasi Tenaga

Kependidikan SMP Berprestasi berpindah ke kegiatan

Honorarium Peningkatan Mutu Non ASN

3. Untuk Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non ASN, bahwa dalam

perencanaan kita menghitung kebutuhan eksisting di awal

tahun dengan data DAPODIK di bulan November 2019 jumlah

penerima sebanyak 7940, sedangkan realisasi diakhir pada

triwulan 4 jumlah penerima sebanyak 6173, ini artinya terjadi

pengurangan yang disebabkan karena :

a. Ada Yang meninggal

b. Mutasi

c. Mengundurkan diri

d. Rombel berkurang

e. Beban mengajar berkurang

f. Perbedaan katagori akibat dari linieritas

g. Jumlah ada yg tidak pas dikarenakan terkait dengan absen,

dan tiap bulan jumlah nya berbeda

h. Jumlah PTK yg dihitung honornya lebih 50% masih masuk

perhitungan dari dana BOS


35

Tabel:2.2

Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tahun 2020

No. Urusan/Bidang/Program Indikator Kerja Satuan Target Realisasi

1 Program Penggunaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) %

100 100

2 Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Dasar

Persentase manajemen

pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan

% 100 100

Persentase inovasi pendidikan

yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan

% 100 100

3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD % 100 89,89

4 Program Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Kasar

Kesetaraan % 100 100

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

disertifikasi

% 52,55 58,44

6 Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan Dasar SD Angka Partisipasi Kasar SD % 100 103,13


36

7 Program Bantuan Pendidikan

1. Angka Putus Sekolah SMP 2. Persentase siswa miskin

SMP yang mendapat bantuan pendidikan

3. Persentase peserta didik

dan mahasiswa beprestasi yang mendapat bantuan

pendidikan 4. Persentase masyarakat

miskin yang mendapat bantuan pendidikan

% 0.02, 100,

100, 100

0.02, 100,

100, 100

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar SMP

Angka Partisipasi Kasar SMP % 100 102,65

9 Program Bantuan Pendidikan

1. Angka Putus Sekolah SMP

2. Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan

pendidikan 3. Persentase peserta didik

dan mahasiswa beprestasi yang mendapat bantuan

pendidikan 4. Persentase masyarakat

miskin yang mendapat

bantuan pendidikan

% 0.02, 100,

100, 100

0.02, 100,

100, 100


37

2.1.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung

tahun 2021 dengan usulan sebesar Rp. 1.895.477.942.329 (sebelum

perubahan) terurai dalam 4 program dan 14 kegiatan dan 59 sub

kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perkiraan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3

Perkiraan hasil Evaluasi Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

No Program Indikator Program Target 2021

Kinerja Anggaran

1 Program

Pengelolaan

Pendidikan

Angka Partisipasi

Kasar (APK ) PAUD

71,31% 564.613.612.444

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Kesetaraan

103,63%

Angka Putus Sekolah

SD

0.01%

Angka Putus Sekolah

SMP

0.02%

2 Program

Pengembangan

Kurikulum

Jumlah kurikulum

lokal yang

dikembangkan

2 Dokumen 839.325.000

3 Program Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan yang

disertifikasi

53,35% 152.428.762.900

4 Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 1.177.596.241.985


38

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat

dikemukakan beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk mencapai

target capaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung

sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pengumpulan data dan informasi

2. Peningkatan pemahaman secara utuh tentang outcome yang ingin

dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan

merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang

menunjang efektivitas program/kegiatan

3. Meningkatkan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD

dalam merencanakan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-

olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya

realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan

indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong


39

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk

membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung,

sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas

aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good

governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan di

Kota Bandung mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan tersebut belum di semua permasalahan

pendidikan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota

Bandung dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah

sebagai berikut:

a) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

b) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan data dan informasi;

c) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk

mendukung pelaksanaan tupoksi;

d) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Berikut

pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan:


40

Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Perangkat Daerah Dinas

Pendidikan tahun 2020

NO JENIS PELAYANAN DASAR

TARGET REALISASI KET.

1 Pendidikan Anak Usia Dini

100% 89.89% Tidak Mencapai

Target

2 Pendidikan Dasar 100% 90.76% Tidak Mencapai

Target

3 Pendidikan

Kesetaraan

100% 100% Sesuai Target

Data tersebut bersumber dari Kemendikbud yang tercatat di dapodik dan

Kemenag. Capaian kinerja indikator Pendidikan Anak Usia Dini sebesar

89,89% dari target sebesar 100% dan capaian kinerja indikator

Pendidikan Dasar sebesar 90,76% dari target sebesar 100%, capaian ini

kurang dari target yang telah ditentukan. Capaian kurang dari target

sebesar 10% yang diprediksi terdiri dari data:

1. Warga Kota Bandung yang bersekolah di luar Kota Bandung

2. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Homeschooling

3. Warga Kota Bandung yang melanjutkan pendidikan Pesantren

4. Warga Kota Bandung yang usianya tidak masuk kedalam kategori

indikator (siswa SD yang berusia diluar 7-12 tahun dan siswa SMP

yang berusia diluar 13-15 tahun)

5. Warga Kota Bandung yang bersekolah di satuan pendidikan yang

belum terdaftar di Dapodik dan Kemenag. (Satuan pendidikan yang

sudah melaksanakan KBM namun belum memiliki ijin pendidirian

satuan pendidikan)

Untuk memenuhi data tersebut, dinas pendidikan akan melakukan

beberapa upaya, diantaranya:

1. Memperdayakan penilik untuk melakukan pendataan warga kota

Bandung yang belum sekolah


41

2. Membuat aplikasi untuk mendata warga kota Bandung yang belum

bersekolah, bersekolah di Homeschooling, bersekolah di Pesantren,

dan bersekolah di luar kota Bandung.

3. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengumpulan data

dengan beberapa instansi/lembaga sehingga data bisa terdata,

terkumpul dan tersimpan dengan baik.


42

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan Kota Bandung

2.3.1 Visi dan Misi

2.3.1.1 Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 “TERWUJUDNYA KOTA

BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis diartikan sebagai kota

yang mempunyi harga diri yang dapat dibanggakan oleh seluruh

warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status.

Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa

bermartabat sebagai pusat pertumbuhan, khususnya sektor jasa yang

memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya dan nasional pada

umumnya serta terlaksananya kehidupan beragama.

Kota Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis memiliki dimensi:

a. Pemenuhan kondisi lingkungan yang bersih, aman,

tertib, stabil, dinamis, sehat, bersih, indah, hijau dan

berbunga.

b. Pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan

sosial sehingga tercapai kemakmuran ekonomi

warganya.

c. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh

toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran

perikehidupan majemuk.

d. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan

harmonis.

e. Pemenuhan wujud pembinaan umat beragama.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota

Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu


43

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang

sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan

mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi

contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan

perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga

Kota Bandung.

Nyaman : Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor

sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan

bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik

sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang

kota dan infrastruktur pendukungnya responsif

terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : Mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan

kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan

partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat,

agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil

Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan

merupakan kesejahteraan yang berbasis pada

ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar

pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya

dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga

sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya

yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan

buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi

tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani,

akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu

saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang


44

cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera

lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera

yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang

akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada

masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan

bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,

yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan

kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan

bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus

mampu menjadi rahmat bagi alam semesta.

Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah konidisi

yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam

masyarakat yang agamis semua warga masyarakat

mengamalkan ajaran gama masing-masing ke dalam

bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Ajaran

agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual

namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial

kemasyarakatan.

Visi Kota Bandung 2018-2023 merupakan Visi yang selaras dengan Visi

Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah

tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor

08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi

Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.


45

Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang

dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota

yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya,

kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua

aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta

kota yang teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya

dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga diharapkan agar seluruh

anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat

berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong

keberhasilannya.

Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan

berdaya saing

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,

dan melayani

3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan

terintegrasi

2.3.2 Tujuan dan Sasaran

1) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat

sejak usia dini sampai usia 44 tahun dalam rangka mewujudkan

masyarakat berilmu, beriman, berketerampilan, beramal dan

berprilaku/berakhlak mulia;


46

2) Meningkatkan kesiapan masukan, kualitas proses pendidikan dan

kualitas manajemen pendidikan untuk mengoptimalkan hasil dan

dampak layanan pendidikan;

3) Mewujudkan layanan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan

peserta didik yang kompetitif dalam persaingan memasuki pendidikan

lanjutan, baik di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional;

4) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada

standar kompetensi peserta didik dan berdasarkan prinsip - prinsip

pendidikan daerah dan standar pendidikan nasional;

5) Meningkatkan keprofesionalan, transparansi, dan akuntabilitas

lembaga pengelolaan pendidikan hingga menjadi lembaga yang

kompetitif dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan

SDM, baik di tingkat daerah, regional maupun nasional;

6) Meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang berdasarkan prinsip

otonomi pendidikan dan otonomi sekolah.

2.3.3 Strategi dan Kebijakan

Dinas Pendidikan Kota Bandung memandang bahwa untuk

mencapi tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan

kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat

diimplementasikan dan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan,

rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan

adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem

operasional Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat

makro telah dirumuskan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Pendidikan

Kota Bandung dirumuskan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota


47

Bandung Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung

Tahun 2018-2023.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung

untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan,

dengan arah kebijakan:

1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dalam

rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun.

2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu

serta Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD/SMP/MI/MTs dan Warga

Belajar.

3. Perluasan sekolah inklusif SD dan SMP

4. Penuntasan buta aksara atau melek huruf.

5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada

Standar Pendidikan Nasional (SPN).

B. Strategi Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan, dengan

arah kebijakan:

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan

penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT,

perpustakaan sekolah dan laboratorium).

2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.

3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode

pembelajaran.

4. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.

5. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak.

6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).


48

C. Strategi Pendidikan Nonformal dan Kemasyarakatan yang dapat

memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dengan arah kebijakan:

1. Mewujudkan pendidikan nonfomal dan kemasyarakatan yang

luwes dan fleksibel dan mampu mendukung kewirausahaan

mandiri.

2. Membangun sistem terpadu pendidikan Kemasyarakatn dan

program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja,

pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan kewirausahaan).

D. Strategi Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, dengan

arah kebijakan:

1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran

stake-holders dalam fungsi pengawasan.

2. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja

satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk

pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses

setiap waktu oleh publik dan semua stake-holders.

3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru

yayasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2021 sudah sesuai

dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang

telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tahun 2018-2023.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program

rancangan awal rencana kerja yang meliputi Program Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan

Kurikulum, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Berikut Review terhadap Rancangan Awal Renja tahun

2021:


49

Review terhadap Rancangan Awal Renja tahun 2021

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisia Kebutuhan

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu

1 Program Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Bandung Persentase

Pendidik dan Tenaga

Kependidika

n yang

disertifikasi

53,35% 152.428.762.900 Program

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Bandung Persentase

Pendidik dan Tenaga

Kependidik

an yang

disertifikasi

53,35% 152.428.762.900

Pemerataan

Kuantitas dan

Kualitas Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan

Pendidikan

Nonformal/Kesetara

an

Bandung Jumlah

Guru yang

Tersertifikasi

52,55% 152.428.762.900 Pemerataan

Kuantitas dan

Kualitas Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan

Pendidikan Dasar,

PAUD, dan

Pendidikan

Nonformal/Keseta

raan

Bandung Jumlah

Guru yang

Tersertifika

si

52,55% 152.428.762.900

2 Program

Pengelolaan Pendidikan

Bandung Angka

Partisipasi Kasar PAUD

100% 564.613.612.444 Program


Bandung Angka

Partisipasi Kasar

PAUD

100% 564.613.612.444

Angka Partisipasi

Kasar

Kesetaraan

100% Angka Partisipasi

Kasar

Kesetaraan

100%

Angka putus

sekolah SD

0,01% Angka

putus

sekolah SD

0,01%

Angka putus

sekolah SMP

0,02% Angka

putus

sekolah

SMP

0,02%


50

Pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bandung Angka

Partisipasi Kasar PAUD

100% 82.510.553.100 Pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bandung Angka

Partisipasi Kasar

PAUD

100% 82.510.553.100


Nonformal/Kesetara

an

Bandung Angka Partisipasi

Kasar

Kesetaraan

100% 16.952.836.570 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Keseta

raan


Kasar

Kesetaraan

100% 16.952.836.570

Pengelolaan

Pendidikan Sekolah

Dasar

Bandung Angka

Partisipasi

Kasar SD

100% 194.259.322.620 Pengelolaan

Pendidikan

Sekolah Dasar

Bandung Angka

Partisipasi

Kasar SD

100% 194.259.322.620

Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama


Kasar SMP

100% 270.890.900.154 Pengelolaan Pendidikan

Sekolah

Menengah

Pertama


Kasar SMP

100% 270.890.900.154

3 Program

Pengembangan

Kurikulum

Bandung Jumlah

kurikulum

lokal yang

dikembangk

an

2 Dokumen 839.325.000 Program

Pengembangan

Kurikulum

Bandung Jumlah

kurikulum

lokal yang

dikembang

kan

2 Dokumen 839.325.000

Penetapan

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan

Anak Usia Dini dan

Pendidikan

Nonformal

Bandung Jumlah

Dokumen Kurikulum

1 Dokumen 288.915.000 Penetapan

Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Anak

Usia Dini dan

Pendidikan

Nonformal

Bandung Jumlah

Dokumen Kurikulum

1 Dokumen 288.915.000

Penetapan

Kurikulum Muatan

Lokal Pendidikan

Dasar

Bandung Jumlah

Dokumen

Kurikulum


Kurikulum

Muatan Lokal

Pendidikan Dasar

Bandung Jumlah

Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen 500.000.000

Penetapan

Kurikulum Muatan

Lokal Pendidikan Dasar

Bandung Jumlah

Dokumen

Kurikulum


Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Bandung Jumlah

Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen 50.410.000

4 Program Penunjang Urusan

Pemerintahan

Bandung Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 1.177.596.241.985 Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan


administras

i

100% 1.177.596.241.985


51

Daerah

Kabupaten/Kota

Daerah

Kabupaten/Kota

perkantora

n

Administrasi Barang

Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah

Laporan

BMD

6 Laporan 77.887.200 Administrasi

Barang Milik

Daerah pada

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah

Laporan

BMD

6 Laporan 77.887.200

Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

2 Dokumen 1.158.212.578.275 Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

2 Dokumen 1.158.212.578.275

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bandung Jumlah Laporan

Kegiatan

Adum

12 Laporan 13.236.066.630 Administrasi Umum Perangkat

Daerah


Kegiatan

Adum

12 Laporan 13.236.066.630

Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Bandung Jumlah

Laporan

Kegiatan

Adum

12 Laporan 1.532.907.380 Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan Daerah

Bandung Jumlah

Laporan

Kegiatan

Adum

12 Laporan 1.532.907.380

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah


Kegiatan

Adum

12 Laporan 4.014.400.000 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah


Kegiatan

Adum

12 Laporan 4.014.400.000

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

8 Dokumen 522.402.500 Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

Bandung Jumlah

dokumen

perencanaa

n dan

evaluasi

8 Dokumen 522.402.500


52

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stake-

holder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program

peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama di samping

program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang

belum merata pada setiap sekolah, angka kelulusan siswa yang masih di

bawah harapan serta siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi favorit

masih rendah. Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka

penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 harus

dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (resources) yang ada

untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2021 disusun

dengan beberapa pertimbangan berikut:

1) Memiliki dampak yang signifikan, terukur, dan dirasakan

manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;

2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

3) Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah

dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.


53

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian Pagu

1 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bandung Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

disertifikasi

53,35% 152.428.762.900

Pemerataan Kuantitas dan

Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Bandung Jumlah Guru yang

Tersertifikasi

52,55% 152.428.762.900

2 Program Pengelolaan

Pendidikan

Bandung Angka Partisipasi Kasar

PAUD

100% 564.613.612.444

Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan

100%

Angka putus sekolah SD 0,01%

Angka putus sekolah SMP 0,02%


54

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Bandung Angka Partisipasi Kasar PAUD

100% 82.510.553.100




Kesetaraan

100% 16.952.836.570

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Bandung Angka Partisipasi Kasar SD

100% 194.259.322.620


Sekolah Menengah Pertama


SMP

100% 270.890.900.154

3 Program Pengembangan Kurikulum

Bandung Jumlah kurikulum lokal yang dikembangkan

2 Dokumen 839.325.000

Penetapan Kurikulum Muatan

Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal

Bandung Jumlah Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen 288.915.000

Penetapan Kurikulum Muatan

Lokal Pendidikan Dasar

Bandung Jumlah Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen 500.000.000

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Bandung Jumlah Dokumen Kurikulum

1 Dokumen 50.410.000


Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


administrasi perkantoran

100% 1.177.596.241.985


55

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

Bandung Jumlah Laporan BMD 6 Laporan 77.887.200

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah dokumen laporan

keuangan

2 Dokumen 1.158.212.578.275

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Bandung Jumlah Laporan Kegiatan

Adum

12 Laporan 13.236.066.630

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Adum

12 Laporan 1.532.907.380

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah


Adum

12 Laporan 4.014.400.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Bandung Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

8 Dokumen 522.402.500


56

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional

tahun 2014-2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi

penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara

yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang

menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Untuk itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan

terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk

insan Indonesia cerdas komprehensif, dengan upaya meningkatkan

ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan

pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan,

mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan,

menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Sedangkan tujuan

strategis nasional dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan

dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan

prima pendidikan sebagaimana yang dikehendaki, yaitu:

a) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan

berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

b) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang

bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten

dan kota.

c) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu,

relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua

provinsi.


57

d) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa

berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat.

e) Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya sejumlah

komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima

pendidikan nasional yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan,

pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana serta pendanaan dan

tata kelola.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun penetapan tujuan didasarkan pada

Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu faktual yang berkembang ke

arah perubahan dari analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis

yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan,

maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan akan

semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan

rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator

yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun

berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis).

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka

tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota

Bandung dari penjabaran misi adalah Membangun masyarakat yang

mandiri, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran:

1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses penyelenggaraan

pendidikan dasar.

2) Meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif.


58

3) Tersedianya SDM cerdas sejak dini.

4) Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan nonformal.

5) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan.

6) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3.2.2 Sasaran

Secara detail, upaya penyediaan layanan pendidikan tahun 2021

dapat dilihat pada tingkatan per jenjang pendidikan yaitu:

Tabel: 3.1

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tahun 2021

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya kualitas

pendidikan

Masyarakat

Harapan Lama Sekolah 14.02 Tahun

Angka Kelulusan 100.00%

Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD 76.78

Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP 57.05

2

Meningkatnya Kinerja

dan Pelayanan Dinas

Pendidikan

Indeks Kepuasan Masyarakat 83.90

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2018-

2023, maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2021 yang

berdasarkan kepada:

1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Permendagri No. 100 tahun

2018).


59

3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Permendikbud No. 32 tahun

2018).

4) Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Sustainable

Developments Goal’s (SDGs).

5) Pengentasan kemiskinan.

6) Kesetaraan Gender.

7) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

8) Pemenuhan 4 Pilar Pendidikan.

Program dan Kegiatan tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:


60

Tabel: 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

No Program/ Kegiatan Indikator kinerja

Tahun 2021 Perkiraan Rencana Tahun 2022

Target capaian

Pagu Target capaian

Pagu

1 Program Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Pendidik dan

Tenaga Kependidikan yang disertifikasi

53,35% 152.428.762.900 53,35%

200.000.000.000

Pemerataan Kuantitas dan

Kualitas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan


Jumlah Guru yang

Tersertifikasi

52,55% 152.428.762.900 52,55%

2 Program Pengelolaan

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar

PAUD

100% 564.613.612.444 100% 307.517.048.189


Kesetaraan

100% 100%

Angka putus sekolah SD 0,01% 0,01%

Angka putus sekolah SMP 0,02% 0,02%

Pengelolaan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)


PAUD

100%

82.510.553.100

100%




Kesetaraan

100% 16.952.836.570 100%


61


Sekolah Dasar


SD

100% 194.259.322.620 100%


Sekolah Menengah Pertama


SMP

100%

270.890.900.154

100%

3 Program Pengembangan

Kurikulum

Jumlah kurikulum lokal

yang dikembangkan

2 Dokumen 839.325.000

2 Dokumen 588.915.000

Penetapan Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan

Anak Usia Dini dan


Jumlah Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen

288.915.000

1 Dokumen

Penetapan Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen

500.000.000

1 Dokumen

Penetapan Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan

Dasar

Jumlah Dokumen

Kurikulum

1 Dokumen

50.410.000

1 Dokumen


Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 1.177.596.241.985 100% 1.292.004.025.413

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan BMD 6 Laporan

77.887.200

6 Laporan

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen laporan

keuangan

2 Dokumen 1.158.212.578.275 2 Dokumen

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan

Adum

12 Laporan

13.236.066.630

12 Laporan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


Adum

12 Laporan

1.532.907.380

12 Laporan


62

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah


Adum

12 Laporan

4.014.400.000

12 Laporan

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi

8 Dokumen

522.402.500

8 Dokumen


63

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun

2021 merupakan bagian dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023. Oleh karena itu,

renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan

daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam

mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan

strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota

Bandung.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan

pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung

dalam kurun waktu 2018-2023 bersifat holistik dan integratif. Artinya

pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek

dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik

dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta

sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi

langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata

diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau

hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai

hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada

kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah

didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap

kelangsungan pendidikan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Bandung selain

menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, berfungsi juga sebagai


64

sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021.

Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau

pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga memberikan umpan

balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik.

Date post:	12-Jan-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021

Documents