Pendahuluan Bagian Pertama

6

  Globalisasi menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar negara dan wilayah

  Terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau Knowledge-Based Society

  Indonesia sepakat menjalin kerjasama antar negara menuju masyarakat berbasis informasi seperti yang dirumuskan World Summit on the Information Society di Geneva tahun 2003

  Tantangan tersebut dijawab Presiden RI terpilih dengan mengintegrasikan sejumlah lembaga terkait dalam sebuah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)

  Depkominfo menyusun Rencana Strategis tahun 2005-2009 ini untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada

7

Maksud disusunnya Renstra   Dokumen perencanaan   Penjabaran program-

program pembangunan   Landasan penyusunan

program tahunan

Tujuan disusunnya Renstra   Dasar melaksanakan

kebijakan   Pedoman penetapan tujuan

dan sasaran   Acuan pengukuran kinerja   Acuan masyarakat dan

komunitas kominfo

8

Tugas Depkominfo ““Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika…””

Fungsi Depkominfo   Perumusan kebijakan

nasional   Pelaksanaan urusan

pemerintahan   Pengelolaan aset kekayaan

negara terkait   Pengawasan atas

pelaksaan tugas   Penyampaian hasil evaluasi,

saran, dan pertimbangan

9

Perumusan Visi dan Misi Depkominfo

Pemahaman Tantangan

Dunia Global

Kondisi Politik dan Ekonomi

Nasional

Kondisi Komunikasi dan Informatika

Nasional

Kondisi Saat Ini

Kondisi yang

Diharapkan

1

2

Penetapan Peranan, Tugas,

dan Fungsi Depkominfo

3

4 5

6 Strategi Pencapaian Tujuan

Visi dan Misi Bagian Kedua

11

““Terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945””

““Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang

efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia””

Visi NKRI

Visi DEPKOMINFO

12

1.  Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat

2.  Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika

3.  Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika

4.  Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi

5.  Meningkatkan kerjasama dan kemitraan

6.  Mendorong pemertaan dan penyebarluasan jangkauan informasi publik

7.  Mendorong peranan media massa

8.  Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika

9.  Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan

10.  Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam fora internasional

11.  Meningkatkan kualitas pengawasan menuju kepemerintahan yang baik

12.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik

12 Misi DEPKOMINFO

Peranan Strategis Komunikasi dan Informatika Bagian Ketiga

14

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Konflik Horisontal

Gerakan Separatisme anti NKRI

Lemahnya Kemampuan Mengelola Keragaman dan Kekayaan Budaya

Krisis Jati Diri atau Identitas Nasional

Kriminalitas Dalam Negeri dan Internasional

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum Laut

Turunnya Kepatuhan dan Disiplin Masyarakat terhadap Hukum

Belum Tuntasnya Sejumlah Masalah Perbatasan

Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan

Sistem Peradilan yang Tidak Terbuka dan Transparan

Maraknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia

15

Rendahnya Tingkat Investasi Baru

Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Menurunnya Sumbangan Minyak dan Gas dalam Penerimaan Negara

Kapasitas Produksi yang Rendah

Rendahnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Efisien

Pendidikan yang Tidak Merata dan Kualitas SDM yang Rendah

Banyaknya Jumlah Masyarakat dalam Kemiskinan dan Permasalahan

Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat yang Rendah

Tingginya Laju Pertumbuhan dan Kuantitas Penduduk

Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Diskriminasi

Ketimpangan Kesenjangan Pembangunan

Perm

asah

alan

Eko

nom

i

Permasahalan K

esejahteraan Sosial

16

  Bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada permasalahan mendasar –  Kemiskinan –  Separatisme –  Konflik vertikal dan horisontal –  Korupsi, kolusi dan nepotisme –  Hukum dan hak asasi manusia –  Bencana alam

  Kebutuhan akan komunikasi dan informasi lebih didominasi untuk mengatasi permasalahan tersebut

17

Peranan Strategis Komunikasi dan Informatika

Sarana Mewujudkan Peradaban Masyarakat Berbasis Pengetahuan

Faktor Pendukung dan Motor Penggerak Pembangunan

Indonesia di Berbagai Bidang

Medium Penumbuhkembangan Rasa Percaya Masyarakat

pada Proses Pembangunan

Kondisi Komunikasi dan Informatika Saat Ini Bagian Keempat

19

  Perubahan struktur pasar monopoli ke kompetisi   Penambahan sambungan baru yang lambat   Kurang efektifnya pelaksanaan duopoli   Ketimpangan infrastruktur antar daerah   Pendanaan APBN terhadap Universal Service

Obligation (USO) yang dihilangkan   Kewajiban Public Service Obligation (PSO) yang

terasa berat   Subsidi pelayanan pos di daerah PSO   Berlarut-larutnya restrukturisasi penyelenggaraan

pos   Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah   Terbatasnya kemampuan BUMN Pos dalam

mengadopsi perubahan teknologi

20

  Tidak seimbangnya kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) di bidang telematika

–  Infrastruktur informasi yang tidak merata –  Rendahnya penetrasi komputer dan internet –  Aneka ragam ““pulau-pulau”” sistem informasi –  Tingginya angka pembajakan perangkat lunak –  Tingginya biaya akses internet

  Rendahnya level e-Readiness Indonesia   Dominasi media konvensional   Belum lengkapnya peraturan pendukung untuk

pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi

  Kendala penerapan e-business dan e-commerce karena belum adanya undang-undang terkait

21

  Lemahnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan negara, pemerintah dan kemasyarakatan

  Pengaruh negatif akibat iklim kompetisi global yang didominasi oleh media penyiaran asing

  Perbedaan pemahaman antara pemerintah dan komunitas penyiaran dalam hal perijinan

  Hubungan sinergis yang belum optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  Belum sinerginya pelaksanaan diseminasi informasi antara berbagai instansi pemerintah dan BUMN

  Belum optimalnya pemberdayaan lembaga komunikasi sosial   Belum sepenuhnya dipahami perubahan paradigma

kenegaraan   Peran lembaga pemantau media yang belum sejalan dengan

kecepatan perubahan   Kekurangpercayaan media terhadap institusi pemerintahan

22

  Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik

  Ketidakjelasan pembatasan antara informasi publik dan yang bukan informasi publik

  Belum adanya kepastian hukum mengenai masalah keterbukaan dan kebebasan mencari serta memperoleh informasi publik

  Implikasi kemerdekaan menyampaikan pendapat, pikiran, dan gagasan yang kerap merugikan negara

  Pendapat umum yang berkembang di masyarakat belum dapat dimanfaatkan sebagai ““feedback”” bagi pemerintah

  Tidak lancarnya penyebaran informasi dari pusat hingga ke daerah-daerah dan desa-desa

23

  Baru terbentuknya Badan Litbang SDM Komunikasi dan Informatika untuk mensinergikan beragam aktivitas penelitian dan pengembangan

  Masih mudanya usia badan independen untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi

  Terbatasnya sinergi antara institusi operasional, Badan Litbang dan lembaga penelitian

  Terbatasnya SDM litbang bidang kominfo maupun tenaga peneliti dan fungsional terkait lainnya

  Terbatasnya sistem pengembangan profesionalisme SDM

  Terbatasnya infrastruktur teknologi informasi   Terbatasnya akses telekomunikasi   Rendahnya kepedulian masyarakat   Terbatasnya SDM pengelola kominfo di pemerintahan

24

  Belum terjadi sinergi antara Litbang Kominfo dengan sejumlah stakeholder

  Rendahna apresiasi terhadap produk litbang karena kualitas yang belum memadai

  Langkanya peneliti-peneliti unggul di bidang komunikasi dan informatika

  Tidak dimilikinya sumber daya dana dan sarana yang memadai untuk melakukan litbang yang berkualitas

25

  Tidak memadainya jumlah personil pengawasan jika dibandingkan dengan kebutuhannya

  Tidak dimilikinya sumber daya dana dan sarana yang memadai untuk melaksanaakan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang efektif

26

  Kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika

  Kondisi bangunan Departemen yang kurang layak ditempati akibat usianya yang sudah terlampau tua – walaupun sudah beberapa kali mengalami renovasi

27

  Meningkatkan teledensitas telepon tetap (3.65%) dan telepon bergerak (5.53%)*, namun masih di bawah rata-rata negara Asia (masing-masing 13.64% and 15.03%).

  Penambahan kapasitas sentral telepon sebesar 300.000 satuan sambungan per tahun**

  Pergeseran fokus bisnis penyelenggara telekomunikasi tetap ke telekomunikasi bergerak

  Penataan ulang penyelenggaraan telekomunikasi   Mengamanatkan penciptaan kompetisi dengan cara

mengakhiri praktek monopoli   Melaksanakan program USO   Membangun infrastruktur pos komersial   Memperluas jangkauan pembangunan pos   Melaksanakan program PSO   Membangun kerjasama internasional

  Data tahun 2003   Data tahun 2000-2002

28

  Menyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)

  Menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE

  Membuat kajian hukum tentang kejahatan di dunia maya   Menyiapkan konsep panduan dan standar penyelenggaraan Certification of

Authority (CA)   Membentuk sejumlah task force untuk menanggulangi kejahatan berbasis

teknologi informasi   Menerbitkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan e-Government   Menyiapkan sejumlah panduan pengembangan e-Government   Menyusun konsep Sistem Informasi Nasional (Sisfonas)   Menyiapkan Konsep Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-Procurement)   Mendeklarasikan program Indonesia Go Open Source (IGOS)   Mencanangkan program One School One Computer Laboratory (OSOL)   Menyusun program Community Access Point   Menyiapkan konsep Nomor Identitas Bersama (NIB)   Menyelenggarakan kampanye software legal   Menyiapkan fasilitas repository konten nasional

29

  Mempersiapkan sejumlah RPP tentang penyiaran yang sebagian telah ditetapkan menjadi PP

  Melakukan kajian migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital

  Menyiapkan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

  Menyusun konsep pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan lembaga komunikasi masyarakat

  Menyusun konsep pedoman koordinasi dan pertukaran informasi antar pemerintah pusat dan daerah

  Merumuskan konsep pengembangan lembaga pemantau media

  Mempersiapkan standar layanan informasi minimal

30

  Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah

  Mendistribusikan bahan-bahan informasi mengenai daerah konflik kepada masyarakat setempat

  Membangun portal www.lin.go.id agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pencari informasi

  Melakukan kerjasama dengan sejumlah institusi internasional di bidang public relations

  Menjalin kerjasama dengan sejumlah asosiasi terkait guna menyebarkan informasi publik

  Melakukan kerjasama dengan lembaga media dan lembaga komunikasi masyarakat

31

  Menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah asisoasi dan lembaga pendidikan di bidang ICT

  Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

  Memanfaatkan hasil litbang untuk menetapkan kebijakan bidan komunikasi dan informatika

32

33

  Melakukan penambahan jumlah pejabat fungsional auditor

  Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengawasan yang ada

  Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan

34

  Merenovasi togal Gedung Departemen Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Informasi Nasional

  Menciptakan sistem pengamanan terhadap sistem dan jaringan internet yang ada di lingkungan Depkominfo

  Menciptakan keterpaduan sistem secara online   Menciptakan pintu gerbang jaringan internet   Membangun situs www.depkominfo.go.id   Membangun data center   Membuat sistem aplikasi Sistem Aplikasi

Kepegawaian (SIPEG)

Kondisi Komunikasi dan Informatika yang Diharapkan Bagian Kelima

36

  Mendukung pembangunan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan hankam

  Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas untuk dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dan murah

  Mencapai target yang dicanangkan WSIS 2003 di Geneva pada tahun 2015

  Memberikan keleluasan usaha yang lebih besar dan bersifat transparan

  Menciptakan lingkungan yang sehat dan mudah dalam penerapan lisensi

  Memberikan tanggung jawab yang seimbang serta perlindungan hukum yang jelas

37

  Aktivitas pemanfaatan teknologi telematika berlangsung secara aman dan bebas dari ancaman negatif

  Tersedianya 40% aparatur negara yang mampu mengoperasikan e-Government

  Terjadinya transparansi, efisiensi, dan efektivitas layanan kepemerintahan

  Terjadinya efisiensi dan efektivitgas kerjasama antar lembaga kepemerintahan melalui implementasi e-Government

  Tersedia dan diterapkannya kebijakan dan panduan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik

  Berkembangnya e-Commerce dan e-Business   Terjadinya interoperabilitas antar sistem informasi pada instansi

pemerintahan   Tumbuh dan berkembangnya jasa layanan teknologi informasi   Tersedianya beragam standar di bidang telematika   Tersedianya infrastruktur Government Data Management Center

dan Government Disaster Recovery Center   Tersedianya suprastruktur dan infrastruktur pengembangan

perangkat lunak berbasis open source

38

  Terwujudnya penyiaran yang dapat memperkokoh integritas nasional

  Berkembangnya industri penyiaran Indonesia   Tersusunnya pedoman penyelenggaraan sistem

penyiaran nasional   Terwujudnya jaringan publikasi pemerintah   Menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh-

kembangnya lembaga-lembaga komunikasi   Mantapnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar

lembaga pemerintah   Terciptanya arus informasi yang tertib, teratur, dan

harmonis   Terwujudnya tata alir informasi antar pusat dan daerah

dalam kerangka NKRI   Tersusunnya standar layanan informasi nasional   Tersedianya kebijakan dan standardisasi teknis

39

  Penyediaan informasi yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

  Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga penyedia informasi

  Meningkatnya diversifikasi informasi publik yang sesuai dengan permintaan masyarakat

  Meningkatnya kualitas hasil olahan pendapat umum

  Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah, murah, dan bermanfaat

40

  Terwujudnya sistem pengembangan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika

  Terwujudnya masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan dasar telematika

  Terwujudnya aparatur pemerintah yang mampu mengoperasikan sistem e-Government

  Terwujudnya SDM yang profesional di bidang komunikasi dan informatika

  Terwujudnya sinergi antara program dan pemanfaatan hasil pengembangan SDM

  Tersedianya SDM yang mampu mengelola informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah

41

  Tersedianya sarana, prasaranan, dan SDM yang berkualitas dalam hal penelitian dan pengembangan

  Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

  Tersedianya rekomendasi hasil penelitian untuk penetapan kebijakan penginaktan kualitas sarana dan prasarana

  Tersedianya rekomendasi hasil litbang dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem dan konten telematika

  Tersedianya rekomendasi hasil litbang dalam meningkatkan kualitas sumber daya kominfo

  Terwujudnya sinergi program dan pemanfaatan hasil litbang

  Tersedianya SDM yang profesional

42

  Tersedianya SDM pengawasan, dana, sarana, dan prasarana yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas

  Didukungnya pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang kominfo dengan pengawasan masyarakat

  Koordinasi antar instansi pengawasan secara efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah

  Tersedianya SDM bidang pengawasan yang profesional dengan jumlah yang proporsional

43

  Organisasi Depkominfo yang berjalan secara efektif, efisien, dan optimal

  Tersedianya regulasi dan kebijakan yang memadai di bidang kominfo

  Tersedia dan terdistribusinya SDM di bidang kominfo

  Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang memadai

  Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

  Tersedianya sarana dan prasarana pendukung   Terjalinnya kerjasama bilateral, regional, dan

multilateral   Terbentuknya jejaring kerja yang terbina dan

berkembang secara bertahap

44

  Meningkatkan pelayanan dan tatanan dunia usaha pos dan telekomunikasi

  Mengembangkan dan mendayagunakan aplikasi telematika

  Mengembangkan sarana komunikasi dan diseminasi informasi

  Meningkatkan penyediaan informasi publik

  Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kominfo

  Meningkatkan litbang pos dan telekomunikasi

  Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang kominfo

  Meningkatkan dukungan kelembagaan, administrasi, dan kapabilitas Depkominfo

  Mengembangkan alternatif strategi, kebijakan, dan program terkait

  Mengembangkan sinergi program dan pemanfaatan hasil litbang

  Meningkatkan literasi masyarakat   Meningkatkan profesionalisma

SDM pada Depkominfo

TUJUAN

45

  Terciptanya kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

  Tercapainya teledensitas sambungan telepon tetap sebesar 6% dan telepon bergerak sebesar 21%

  Terjangkaunya fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 67% dari jumlah total desa di Indonesia

  Terselenggaranya program PSO pos di 3.760 kecamatan dan di 14.250 unit layanan pos

46

  Ditetapkan dan diterapkannya UU-ITE dan Undang-Undang Cyber Crime

  Meningkatnya aksesibilitas teknologi informasi dan e-literacy   Meningkatnya pemanfataan teknologi informasi untuk semua

sektor   Terfasilitasinya interoperabilitas sistem informasi pelayanan

e-Business   Berkembang dan terciptanya iklim kompetisi yang sehat dan

setara   Meningkatnya interoperabilitas sistem pelayanan e-

Government   Meningkatnya penyelenggaraan jasa layanan teknologi

informasi   Meningkatnya jumlah konten lokal dan penggunaan

perangkat lunak legal di berbagai sektor   Berkembangnya sistem standardisasi telematika

47

  Tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang media

  Terselenggaranya proses perumusan UU KMPI dan peraturan pelaksanaannya

  Tersusunnya kebijakan dan pedoman di bidang penyiaran

  Berkembangnya sistem dan metoda pelaksanaan diseminasi informasi

  Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di bidang kominfo

  Meningkatnya arus dan kualitas informasi di pemerintahan

  Meningkatnya arus dan kualitas informasi ke luar negeri dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa

48

  Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi publik

  Berkembangnya sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien

  Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah penyedia informasi publik

  Berkembangnya pengelolaan pendapat umum sebagai bahan masukan perumusan kebijakan

  Berkembangnya kerjasama layanan informasi publik antar negara dalam kerangka Millenium Development Goal

49

  Meningkatnya e-literacy masyarakat Indonesia   Meningkatnyua kuantitas dan kualitas aparatur

negara yang mampu mengoperasikan sistem e-Government

  Meningkatnya profesionalisme di bidang kominfo   Meningkatnya pekerja ICT yang mampu

mengoperasikan sistem telematika   Meningkatnya para pendidik di bidang kominfo   Terwujudnya sinergi program dan pemanfaatan

hasil pengembangan SDM   Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan

Depkominfo

50

  Menyediakan sarana, prasarana, dan SDM yang profesional

  Menyusun data dan informasi hasil litbang bidang kominfo

  Menyusun rekomendasi hasil litbang kominfo yang diarahkan untuk merumuskan kebijakan, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya

  Menyelenggarakan meta analisis terhadap hasil litbang

  Melaksanakan studi evaluatif dan inovatif secara bertahap

  Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri

  Meningkatkan pengendalian intern badan litbang SDM

51

  Tersusunnya program kerja Depkominfo dan pelaksanaannya secara ekonomis, efisien, dan efektif

  Terwujudnya sistem pengawasan akuntabel yang dapat mencegah dan memberantas praktek KKN

  Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat oleh masing-masing satuan kerja

52

  Pengelolaan anggaran dan kekayaan negara secara efektif dan efisien

  Terwujudnya pembinaan SDM sesuai dengan sistem karir

  Tersusunnya pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan yang sesuai kebutuhan

  Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidan kominfo

  Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kominfo yang memadai

  Meningkatnya kerjasama bilateral, regional, dan multilateral

  Berkembangnya jejaring kerja di bidang kominfo   Pengolahan dan pelayanan data Depkominfo

secara efektif

Strategi Pencapaian Tujuan Bagian Keenam

54

  Meningkatkan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi

  Memfokuskan fungsi pemerintah sebagai fasilitator, tidak lagi berperan aktif dalam operasi dan pembangunan fisik

  Menciptakan iklim investasi yang kondusif   Mengantisipasi konvergensi pasar dengan

kebijakan yang sesuai dan dinamis   Memperkecil kesenjangan digital dengan

penyediaan infrastruktur pos dan telekomunikasi yang memadai

  Meningkatkan efisiensi investasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan cara resource sharing

  Meningkatkan kapasistas infrastruktur

55

  Melaksanaan restrukturisasi penyelenggaraan telematika

–  UU ITE dan RUU Cyber Crime –  E-Government –  Interoperabilitas –  Standarisasi dan Audit

  Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur telematika

–  E-Commerce untuk UKM –  Pusat Pelayanan Informasi

  Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi

–  Aplikasi E-Business –  Penyelenggaraan Jasa Layanan

56

  Mendorong kerjasama dan kemitraan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi

  Meningkatkan metode pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi

  Mewujudkan peningkatan kuantitas pemberdayaan lembaga kominfo

  Mendorong terselenggaranya program diseminasi informasi nasional ke seluruh lembaga kominfo

  Mendorong pengembangan teknologi penyiaran dan media di bidang konten untuk melindungi masyarakat

  Menciptakan kondisi usaha yang kondusif   Mendorong terselenggaranya peningkatan kuantitas

pemberdayaan penyiaran dan media

57

  Meningkatkan penyediaan informasi publik yang meliputi informasi tentang ketatanegaraan dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa

  Meningkatkan produksi dan pertukaran informasi publik

  Meningkatkan kualitas informasi publik dan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik

  Meningkatkan diversifikasi produk informasi publik   Meningkatkan kecepatan penyebaran informasi publik   Meningkatkan pemerataan informasi publik dan

jaringan penyebaran informasi   Meningkatkan pengelolaan pendapat umum untuk

masukan

58

  Mengembangkan SDM kominfo   Meningkatkan kerjasama dan kemitraan   Menyesuaikan program dan metode

pengembangan dengan kebutuhan dan kondisi segmen yang mengimplementasikannya

  Melaksanakan kegiatan secara mandiri dan outsourcing secara selektif

  Menyusun sistem dan pola pengembangan SDM Depkominfo

59

  Tersedianya sarana, prasaranan, dan SDM yang berkualitas dalam hal penelitian dan pengembangan

  Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

  Tersedianya rekomendasi hasil penelitian untuk penetapan kebijakan penginaktan kualitas sarana dan prasarana

  Tersedianya rekomendasi hasil litbang dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem dan konten telematika

  Tersedianya rekomendasi hasil litbang dalam meningkatkan kualitas sumber daya kominfo

  Terwujudnya sinergi program dan pemanfaatan hasil litbang

  Tersedianya SDM yang profesional

60

  Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan

  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil pengawasan

  Memantapkan sistem pengawasan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan dan kinerja

  Meningkatkan profesionalisme aparat Wasnal yang mengandung makna bahwa pelaksanaan Wasnal harus didasarkan pada suatu dasar keahlian dan ketrampilan teknis

61

  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan kekayaan milik negara, perencanaan pembangunan dan pelayanan administrasi

  Meningkatkan kemampuan dan daya serap diklat struktural dan fungsional

  Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kominfo

  Meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral bidang kominfo

  Mengembangkan dan membina jejaring kerja di bidang kominfo

62

  Program Revitalisasi, Modernisasi, dan Pengembangan Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi

  Program Kebijakan dan Penyusunan Regulasi Pos dan Telekomunikasi

  Program Peningkatan, Pemberdayaan, dan Penegakan Hukum Pos dan Telekomunikasi

  Program Peningkatan dan Pengembangan SDM Pos dan Telekomunikasi

63

  Program Penyelesaian Restrukturisasi Telematika   Program Pengembangan, Pemerataan, dan

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Telematika

  Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

64

  Penyusunan keijakan tentang kerjasama dan kemitraan bidang sarana dan diseminasi informasi

  Pelancaran arus informasi antar lembaga   Penyusunan pedoman pelayanan informasi   Penyaluran informasi antar lembaga dan media   Penyusunan standar profesi   Penguatan kelembagaan kominfo   Penguatan kelembagaan penyiaran dan media   Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang

penyiran dan media   Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang

media dan lembaga kominfo   Penyusunan standar profesi   Membangun jaringan kerjasama antar lembaga   Penyusunan tata alur informasi nasional   Penyusunan pedoman layanan informasi   Peningkatan literasi media bagi masyarakat

65

  Program Penyediaan Informasi Publik bidang Politik, Hukum, Hankam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

  Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik   Program Diversifikasi Produk Informasi Publik   Program Peningkatan Kecepatan dan Ketepatan

Sasaran Penyebaran Informasi Publik   Program Peningkatan Operasionalisasi dan

Jaringan Penyebaran Informasi   Program Peningkatan Volume dan Kualitas

Pengelolaan Pendapat Umum

66

  Program Penyediaan Sarana Informasi Publik   Program Sosialisasi dan Training   Program Sinergi Kegiatan Pengembangan SDM   Program Penyusunan Sistem dan Pola

Pengembangan SDM   Program Peningkatan Kualitas Pengembangan

SDM   Program Outsourcing secara Selektif

67

  Penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang profesional

  Penyusunan data dan informasi yang mendukung litbang

  Penyusunan alternatif strategi, kebijakan, dan program pemecahan masalah

  Pelaksanaan kajian yang mendukung pengembangan, peningkatan kualitas, pemerataan sarana dan prasarana, dan hal-hal terkait lainnya

  Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil litbang   Pelaksanaan kegiatan yang mendukung

peningkatan kualitas SDM litbang

68

  Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan eksternal

  Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, dan transparan

  Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan baik hasil pengawasan internal maupun eksternal

  Meningkatkan koordinasi pengawasan yang berkesinambungan dan komprehensif

  Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan keuangan

  Mengembangkan tenaga pemeriksan yang profesional

  Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja

69

  Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

  Program Pengeloaan SDM Aparatur   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur   Program Peningkatan Kapabilitas Depkominfo

70

  Revitalisasi pelayanan pos pedesaan dan pengembangan perangkat penunjang;

  Peningkatan aksesibilitas kebutuhan masyarakat terhadap informasi;

  Modernisasi pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio;

  Mengembangkan laboratorium pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;

  Menyempurnakan dan menciptakan produk-produk kebijakan dan regulasi bidang pos dan telekomunikasi;

  Melakukan kajian strategis dalam rangka mendukung inovasi-inovasi baru;

  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif;

  Menciptakan SDM yang handal, profesional, dan berkompeten; dan lain sebagainya.

71

  Program Penyelesaian Restrukturisasi Telematika –  Menyelesaikan RUU ITE dan RUU Cyber Crime; –  Melakukan inventarisasi proses kerja kepemerintahan; –  Melengkapi kebijakan operasional dan panduan

impelementasi e-Government; dan lain sebagainya   Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan

Kualitas Sarana dan Prasarana Telematika –  Inventarisasi infrastruktur aplikasi e-Government; –  Membangun e-Commerce melalui CAP; –  Memfasilitasi kegiatan B2B; dan lain sebagainya

  Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

–  Menyediakan berbagai aplikasi e-Government; –  Membangun aplikasi pendukung seperti: Government

Secured Intranet, Government Data Management Center, IGASIS, e-GIF, e-Gov Platform, Single ID Number, PKI, CA, dan lain-lain;

–  Membangun sistem e-Procurement; dan lain sebagainya

72

  Penyusunan kebijakan bidang penyiaran, komunikasi sosial, dan hubungan lembaga kepemerintahan;

  Penyusunan petunjuk teknis Pranata Humas   Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga

media;   Pengembangan metodologi layanan informasi;   Peningkatan layanan informasi terpadu;   Peningkatan layanan di daerah rawan konflik;   Pertemuan periodik antar lembaga komunikasi dan

informasi;   Memfasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan

Pers;   Penyusunan Standar Digital Penyiaran;   Penyusunan pedoman teknis pengembangan profesi

komunikasi dan informasi; dan lain sebagainya.

  Program Penyediaan Informasi Publik bidang Politik, Hukum, Hankam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

–  Penyusunan data dasar; –  Pemutakhiran data/informasi; dan lain-lain

  Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik –  Penyusunan dan penetapan standardisasi kualitas informasi publik; –  Pelatihan SDM pengelola informasi publik; dan lain-lain

  Program Diversifikasi Produk Informasi Publik –  Review terhadap bentuk dan cara penyajian informasi; –  Pembuatan paket-paket informasi untuk masyarakat; dan lain-lain

  Program Peningkatan Kecepatan dan Ketepatan Sasaran Penyebaran Informasi Publik

–  Penyusunan dan penetapan pola distribusi informasi publik; –  Penyusunan dan penetapan standardisasi penyebaran informasi publik; dan

lain-lain   Program Peningkatan Operasionalisasi dan Jaringan Penyebaran Informasi

–  Peningkatan kegiatan operasional penyebaran informasi publik; –  Peningkatan jaringan penyebaran informasi publik; dan lain-lain

  Program Peningkatan Volume dan Kualitas Pengelolaan Pendapat Umum –  Pelatihan pengelola pendapat umum; –  Pelaksanaan jajak pendapat isu nasional; dan lain sebagainya

73

74

  Program Penyediaan Sarana Informasi Publik –  Peningkatan diklat e-Leadership; –  Pemberian penghargaan bagi pekerja ICT; dan lain sebagainya

  Program Sinergi Kegiatan Pengembangan SDM –  Membuat Rencana Induk Pengembangan SDM Telematika; –  Meningkatakan koordinasi dan sinergi program peningkatan

kapasitas SDM; dan lain sebagainya

  Program Penyusunan Sistem dan Pola Pengembangan SDM –  Penyusunan Blue Print Pengembangan SDM

  Program Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM –  Penerbitan buku, buletin, dan jurnal; –  Penyelenggaraan seminar dan lokakarya; dan lain sebagainya

  Program Outsourcing secara Selektif –  Penentuan kriteria tenaga kerja outsourcing –  Pelaksanaan seleksi

75

  Penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang profesional –  Pengadaan sarana dan prasarana; –  Pelaksanaan rekrutmen dan outsourcing SDM; dan lain sebagainya

  Penyusunan data dan informasi yang mendukung litbang –  Membuat database bidang kominfo –  Menyusun Blue Print Penelitian bidang kominfo

  Penyusunan alternatif strategi, kebijakan, dan program pemecahan masalah –  Restrukturisasi Badan Litbang SDM; –  Penyusunan laporan evaluasi implementasi kebijakan; dan lain sebagainya

  Pelaksanaan kajian –  Kajian daya saing kominfo; –  Kajian transparansi kebijakan; dan lain sebagainya

  Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil litbang –  Melaksanakan pengembangan jaringan antar lembaga litbang –  Melaksanakan koordinasi pemanfaatan hasil litbang

  Pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM litbang –  Melaksanakan penerbitan buku dan jurnal; –  Melaksanakan temukarya peneliti; dan lain sebagainya

76

  Kegiatan Utama –  Pemeriksaan program, kinerja, dan keuangan –  Inspeksi umum dan pemeriksaan tidan lanjut –  Evaluasi kinerja, akuntabilitas kinerja, kebijakan,

dan sistem pengendalian intern

  Kegiatan Penunjang –  Studi di bidang pengawasan –  Sosialisasi pengawasan –  Pengembangan SDM pengawasan –  Pengembangan sarana pengawasan

77

  Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan –  Menyempurnakan sistem administrasi; –  Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja; dan

lain sebagainya   Program Pengeloaan SDM Aparatur

–  Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan SDM; –  Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur; dan

lain sebagainya   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

–  Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana –  Meningkatkan fasilitas pelayanan umum

  Program Peningkatan Kapabilitas Depkominfo –  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

anggaran; –  Meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan

multilateral; dan lain sebagainya.

Penutup Bagian Ketujuh

  Renstra Depkominfo 2005-2009 ini disiapkan sesuai dengan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009

  Renstra ini menguraikan sejumlah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara nasional dalam kurun waktu 2004-2009

  Renstra ini memiliki eksistensi yang dinamis sebagai acuan bagi jajaran Depkominfo

  Kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra ini terletak pada kemampuan menjalin kerjasama, koordinasi, dan sinergitas antar berbagai stakeholder yang ada