LOGO

enny, 2008

RESTITUSI PAJAK

Sri Ratna Komala SariNissa Arisanty PratitaKhurin’in Kurnia PutriFaisal Al Farabi

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN

AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU T.A 2014/2015

LOGO PENGERTIAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Restitusi adalahganti kerugian; pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.

Kaitannya dengan pajak yang kita bayar kepada Negara, restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Artinya, Negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar.

Undang-Undang KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak

LOGO PENYEBAB LEBIH BAYAR

1. Pada saat input efiling, aplikasi mengisi otomatis dan Wajib Pajak tidak tahu bagaimana melakukan edit

2. Wajib Pajak tidak melakukan pengecekan status PTKP di Form 1721-A1 sehingga terdapat perbedaan dengan yang dimasukkan di efiling

3. Perbedaan pembulatan penghasilan kena pajak antara PPh Pasal 21 dan efiling. Biasanya akibat lebih bayar karena pembulatan ini menghasilkan lebih bayar ratusan atau puluhan rupiah saja

LOGO

Untuk PPN, kelebihan pajak adalah :1.Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak

2.Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu dan PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dalam hal ekspor BKP yang tergolong mewah

LOGO

PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan PPN kepada kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan dengan menggunakan :

1.SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”

2.Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

LOGO

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011, untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak terdapat tiga pintu, yaitu :

1.Verifikasi2.Pemeriksaan3.Penelitian

KETENTUAN

LOGORestitusi diatur dalam

pasal

1. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP2. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP3. Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP4. Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang KUP5. Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN6. Pasal 17D ayat (1) Undang-Undang KUP7. Pasal 17E Undang-Undang KUP

LOGO RESTITUSI PASAL 17

Peraturan Menteri Keuangan nomor 145/PMK.03/2012 mengatur bahwa restitusi melalui pintu pemeriksaan. Kriteria atau alasan dilakukannya pemeriksaan ada dua macam, yaitu :

1.SPT Wajib Pajak lebih bayar tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan restitusi

2.Permohonan restitusi Wajib Pajak baik melalui media SPT maupun surat khusus yang terpisah dari SPT

LOGO

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.03/2013 mengatur bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap SPT Lebih Bayar, Direktur Jendral Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP. Pemberitahuan ini dikarenakan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan

LOGO

Pemeriksaan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP dilakukan dengan ketentuan :

1.Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib2.Memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan

3.Penerbitan ketetapan pajak harus dilakukan sebelum daluwarsa penetapan

4.Dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan5.Ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak

LOGO

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.03?2013 mengatur :

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan :

1.Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak2.Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap

3.Penulisan dan penghitungan pajak tidak benar

LOGO

4. Kredit pajak atau pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jendral Pajak tidak benar

5. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak tidak benar

6. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

LOGO

Wajib Pajak yang tidak dapat dihubungi baik dengan email, telepon, maupun surat maka proses restitusinya seharusnya masuk jalur Pasal 17 ayat (1) ini yang jatuh temponya bersamaan dengan daluwarsa penetapan

LOGO Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jendral Pajak, dalam hal :

1.Terdapat pembayaran pajak oleh Wajib pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang

2.Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar

LOGO

3. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak

4. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor

LOGO VERIFIKASI

Verifikasi merupakan prosedur baru di DJP setelah terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011.

Menurut defenisinya, verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jendral Pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Penghapusan Kena Pajak

LOGO

PKP hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku

Bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender

PKP yang dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada setiap masa pajak

1.PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud2.PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN

LOGO

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN nya tidak dipungut

4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud

5. PKP yang melakukan ekspor JKP6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2a)

LOGO RESTITUSI DENGAN SKPLB

Pasal 17B mengharuskan Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap

LOGO RESTITUSI DENGAN KRITERIA TERTENTU

Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.03/2012 telah menentukan kriteria-kriteria agar Wajib Pajak bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Berikut kriteria Wajib Pajak Patuh :1.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

3.Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah

4.Tidak pernah dipidana

LOGO

Penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah diberikan untuk PKP yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir dan :

a.Perusahaan terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek Indonesia

b.Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

c.Produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang memenuhi persyaratan tertentu

LOGO

PKP persyaratan tertentu untuk mendapatkan PKP berisiko rendah, yaitu :

1.Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 12 bulan terakhir

2.Nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% adalah produksi sendiri

3.Laporan Keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian

LOGO Restitusi Dengan Persyaratan Tertentu

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00

LOGO

3. Wajib badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00

4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00

LOGO Alasan Tidak Terbitnya SKPPKP

1. Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak2. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya

tidak lengkap3. Penulisan dan penghitungan pajak tidak benar4. Kredit pajak atau pajak Masukan berdasarkan

sistem aplikasi Direktorat Jendral Pajak tidak benar

5. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak tidak benar

6. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

LOGO

Jika Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang disampaikan oleh PKP tidak dapat diterbitkan, maka hal ini harus diberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PKP

LOGO Tata Cara Pengembalian Atas Lebih Bayar Pajak

1. WP dapat mengajukan permohonan restitusi ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat

2. DJP setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

3. SKPLB diterbitkan oleh DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan DJP

4. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir

LOGO VAT REFUND

VAT Refund dilakukan berdasarkan Pasal 17E Undang-Undang KUP. Subjek VAT Refund adalah subjek pajak luar negeri (WPOP Luar Negeri) yang melakukan pembelian BKP di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.

Status WPOP Luar Negeri dibuktikan dengan adanya paspor luar negri dan :

1.Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak tanggal kedatangannya.

2.Bukan kru maskapai penerbangan

LOGO

PPN yang dapat dikembalikan adalah PPN atas barang bawaan. Barang Bawaan adalah Barang Bawaan Kena Pajak yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.

LOGO

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.03/2010 ada pengecualian barang bawaan yang tidak dapat diminta restitusi yaitu :

a.makanan, minuman, produk-produk tembakau

b.Senjata api dan bahan peledakc.Barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat

LOGO

Begitu juga dengan toko tempat belanja, tidak semua PPN yang dibayar di toko retail bisa dimintakan restitusi. Hanya toko retail yang memenuhi syarat yaitu toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi dan telah ditunjukkan oleh DJP

enny, 2008

LOGO

enny, 2008