Skripsi Dewi Annisa PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ...

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

TERHADAP HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Dewi Annisa

(1113044000063)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/2018 M

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2013

TERHADAP HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DEWI ANNISA

NIM : 1113044000063

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing

Arip Purkon, MA

NIP: 197904272003121002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1439 H/2018 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA

DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

TERHADAP HUKUM ISLAM”. Telah diujikan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum

Keluarga.

Jakarta, 20 Agustus 2018 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Phil.H.Asep Saepudin Jahar, M.A. NIP. 196912161996031001

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. (...................................) NIP. 196706081994031005 Sekretaris Indra Rahmatullah, S.HI., M.H ( ..................................) Pembimbing Arip Purkon, M.A. (...................................) NIP. 197904272003121002 Penguji I Dr.Hj.Azizah, M.A. ( ..................................) NIP. 19630409 198902 2 001 Penguji II Mara Sutan Rambe S.H, M.H ( ..................................)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya yang saya ajukan untuk memenuhi

salah persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya

asli saya atau hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 20 Agustus 2018

Dewi Annisa

ii

ABSTRAK

Dewi Annisa, NIM 1113044000063, Penerapan Peraturan Daerah Kota

Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1439 H.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Peraturan

Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak khususnya dalam masalah hak

anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan, mengetahui faktor

pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Depok No 15

tahun 2013 dalam bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan menganalisis

relasiantaraHukum Islam danPeraturan Daerah Kota Depok no 15 tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping

adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam meneliti data primer.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan yang sudah dilaksanakan

dengan pasal-pasal yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang

Kota Layak Anak., serta pendukung dan penghambat pelaksanaan bisa

disebabkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Lingkungan internal

yakni mencakup Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan usia badan

instansi yang masih terbilang muda. Sedangkan faktor eksternal meliputi

masyarakat itu sendiri, bagaimana warga/masyarakat merespon/menanggapi

sebuah program/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Peraturan Daerah

Kota Depok juga sesuai dan berjalan beriringan dengan norma maupun agama.

Karena dalam pembuatannya pun tak sembarangan, yakni mengumpulkan ahli-

ahli dari bidangnya untuk menghasilkan ide atau pendapat-pendapat agar nantinya

dapat dituangkan ke dalam pembentukan peraturan.perundang-undangan.

Kata Kunci : Anak, Peraturan Daerah Kota Layak Anak, Hukum Islam

Pembimbing : Arip Purkon, MA

Daftar Pustaka : 1985 - 2017

iii

KATA PENGANTAR

م م ل الر حمن الر حيم

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas

karunia yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir

dalam bentuk skripsi dengan judul “ Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

orang tua tercinta Bapak Hazairin Achmad dan Ibu Siti Badriyah yang telah

memberikan doa dan motivasi tak hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Dan juga kepada Kakak-kakak Penulis , Achmad Zainul

Arifin dan Siti Isnaeni yang selalu menjadi penghibur disaat suka maupun duka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak hambatan maupun, rintangan

maupun cobaan. Tentunya ada peran banyak pihak yang membantu secara

langsung maupun tidak langsung sehingga segala masalah dapat terselesaikan.

Maka dari itu di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-

dalamya kepada :

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Abdul Halim,M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga

dan Indra Rahmatullah, S.H.I, M.H selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Hj. Hotnidah Nasution, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik yang

telah memberikan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

4. Arip Purkon, MA, selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan saran dan masukan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh jajaran dosen dan staf pengajar di Lingkungan Program Studi

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

iv

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membagikan ilmunya dan

wawasan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

6. Teman seperjuangan Hukum Keluarga 2013 yang selalu senantiasa

menghibur, menemani dan saling mensupport satu sama lain selama 4

tahun kebersamaan.

7. Sahabat terbaik, Meida, Aan, Uni, Nisa, Vivin, Tasya dan lain lain yang

selalu menemani dalam suka maupun duka.

8. Sahabat terbaik ketika penulis mengenyam pendidikan di Pondok,

Hannah Kiromah, Anis Qanitah, Amalia Putri, Desi Sintari, Ius Rusmiati,

Nia Muflichana, dan lainnya yang penulis tak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga Allah melindungi mereka dimanapun berada.

9. Keluarga Sabilussalam 2013 dan KKN 92 Sunrise yang telah mewarnai

kisah dalam perjalanan hidup penulis walau hanya sebentar.

Semoga segala bentuk kebaikan dan kontribusi mereka dibalas dengan

ganjaran yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................................... ................. ii

KATA PENGANTAR............................................................................................ .............. iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah............................................................. ................................... 5 C. Pembatasan dan Rumusan Masalah........................................................................ 5 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................................... 6 E. Studi Review Terdahulu.......................................................................................... 7 F. Metodelogi Penelitian............................................................................................. 9 G. Sistematika Penulisan............................................................................................. 11

BAB II KOTA LAYAK ANAK DAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN…………………………………... 12

A. KOTA LAYAK ANAK……………………………….......…..................................12

1. Definisi Kota Layak Anak........................................................................................ 12

2. Latar Belakang Kebijakan Kota Layak Anak............................................................ 13

3. Latar Belakang Kota Layak Anak Depok...................................................................14

4.Indikator Kota Layak Anak Depok.............................................................................17

B. HAK – HAK ANAK DALAM PERATURAN DAERAH DAN

FIQH…………………………………………………................................................ 19

1. Hak Anak untuk Memperoleh Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2013....................................................................................19

2. Hak Anak untuk Memperoleh Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

dalam Fiqh...................................................................................................................23

vi

BAB III PENERAPAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2013 DI KOTA

DEPOK ................................................................................................................................. 35

A. Gambaran Umum Kota Depok................................................................................ 35

B. Penerapan Hak Anak dalam Memperoleh Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan........................................................................................................... 39

BAB IV RELASI IMPLEMENTASI PERDA NO 15 TAHUN 2013 TERHADAP

HUKUM ISLAM………………………….…...…….......................................................... 51

A. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan di Bidang Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan pada Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013........................................... 51

B. Relasi antara Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Bidang Kesehatan dan

Kesejahteraan dengan Hukum Islam............................................................................ 51

BAB V :PENUTUP

A. KESIMPULAN.......................................................................................................... 59

B. SARAN........................................................................................................................ 60

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 61

LAMPIRAN-LAMPIRAN.................................................................................................. .

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan asset yang sangat penting, generasi penerus masa

depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang

akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat

perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen

masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.1

Meskipun telah tampak adanya sedikit perhatian negara terhadap upaya

pemenuhan hak anak. Tetapi mengapa persoalan anak hingga kini belum

juga menjadi agenda prioritas pada banyak negara termasuk Indonesia, dan

selama bertahun-tahun tidak ada perubahan tingkat kesejahteraan anak yang

berarti, walau Indonesia berada di barisan terdepan dalam meratifikasi

Konvensi Hak Anak.2Keseluruhan hak anak-anaktersebut hanya dapat

diwujudkan efektivitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat berikut

terpenuhi.3

a. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu

mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan

masyarakat.

1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Bab III Hak, dan Kewajban Anak, pasal 4. 2Bagong Sutyanto, Masalah Sosial Anak Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Predia Media

Group, 2010), h.418. 3Abdul Hakim G. Nusantara, Prospek Perlindungan Anak dalam Mulyana W. Kusumah

Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: LBH Indonesia bekerjasama dengan C.V Rajawali, 1986), h. 23.

2

b. Adanya iklim budaya (culture climate) yang memberikan

suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan sang

anak.

c. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk

ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini hampir setiap hari mendengar kisah tentang

anak yang menjadi kekerasan seksual, anak-anak yang teraniaya,4anak yang

terlantar akibat pekerjaan menumpuk,5anak dibawah umur yang dipekerjakan

oleh orang dewasa,6dan kisah-kisah lain yang intinya memperlihatkan bahwa

di balik dunia anak yang seolah begitu ceria, ternyata ada sisi kelam yang

niscaya akan menguras air mata.

Anak-anak menghadapi tantangan zaman dan kesulitan hidup serta

mereka selalu terancam. Problema anak-anak terlantar, dimana-mana ditemui

baik di negara- negara yang terbelakang, negara berkembang, bahkan di

negara maju. Terdapat macam ragam keadaan terkadang disebabkan oleh

kesalahan orang tua, terkadang pula persoalan ekonomi (pada umumnya),

dan tidak pelak juga oleh kelalaian pemerintah.7

Solusi pemerintah dalam menangani masalah anak salah satunya adalah

Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2005 tentang

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Diharapkan dari lahirnya

kebijakan ini dapat menciptakan keluarga sayang anak, rukun tetangga, dan

rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak

4Anak-anak yang teraniaya, contoh : kasuspembullyandalam ranah pendidikan. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-an-pendidikan-karakter/. Artikel diakses pada Maret 2017 5Contoh : anak terlantar di Cibubur akibat ketidak perhatian orang tua, orang tua lalai tidak mengurus rumah dan anak. http://news.liputan6.com/read/2237077/5-anak-terlantar-di-cibubur-dipertemukan-orangtuanya-jumat . Artikel diakses pada 4 Mei 2017

6Banyak kita temukan realitas anak-anak yang dipekerjakan oleh orang dewasadijalan-jalanibukota. Menjadi pengemis atau menjajakan dagangan, terlebih orang tua mereka sendiri yang mempekerjakan.http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-umur_552bdfb76ea834ec498b4586, artikel diakses 4 Mei 2017

7Fuad Moh. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam,( Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 23.

3

anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai

prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dan

terlindung hak-hak serta psikologisnya.8

Produk legislatif yang disebut undang-undang itu masih bersifat

normatif, dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja. Keberadaannya yang

masih berada pada tataran yang abstrak dan umum itu tentu saja masih

memerlukan realisasi agar signifikan sebagai fakta kehidupan sehari-hari

pada tatarannya yang kongkrit. Ini berarti bahwa norma atau preskripsi

undang-undang itu tidak cuma harus bagus dalam rumusan-rumusan

formalnya saja, tetapi juga harus bisa direalisasikan sebagai realitas sosial

dalam kehidupan sehari-sehari.9

Dalam hal ini Pemerintah Kota Depok berinisiatifuntuk mewujudkan

kebijakan itu melalui Peraturan Daerah Kota Layak Anak. Tidak hanya

Depok, terdapat kota-kota lain yang mengambil peran menuju kota layak

anak seperti Solo, dan lain-lain. Uniknya Depok ini ialah sebagai kota

penyangga ibukota dan termasuk dalam Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang dan Bekasi). Mobilitas warga Depok semakin padat sejalan

dengan urbanisasi yang dilakukan oleh penduduk desa maupun transmigran

luar Jawa yang memilih mencari penghidupan di Ibukota, serta merta

mereka juga menetap di kawasan penyangga.

Depok adalah salah satu kota di selatan Jakarta yang mayoritas

penduduknya beragama Islam dan perlu kita ketahui bahwa pendukung partai

Islam terbesar (Partai Keadilan Sejahtera) berada di Jawa Barat, yakni juga

mencakup sebagian besar penduduk Kota Depok. Dan dari besarnya porsi

pendukung partai ini di Kota Depok, pasti dalam muatan peraturan

daerahnya mengandung asas-asas yang berlandaskan syariah.

8http://www.kla.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=214:kebijakan-pengembangan-kabkota-layak-anak&catid=57:kepustakaan&ltemid=81,diakses pada Februari 2017

9Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, (Graha Ilmu Yogyakarta, 2013), h. 31.

4

Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga.Harta bertumpuk dapat

lenyap apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya, bila kesehatan prima,

produktivitas seseorang akan meningkat sehingga dapat memberikan manfaat

sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, keluarga, bahkan kepada orang lain.10

Kualitas hidup suatu keluarga akan meningkat apabila kesehatan

terpelihara dengan baik. Maka dari itu menjadi kewajiban setiap keluarga

untuk membangun keluarga sehat dengan cara memelihara dan menjaga

kesehatan, agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan

baik untuk memakmurkan bumi dengan dibarengi doa kepada Allah agar

diberikan hasanah di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Penulis studi ini akan

menggali bagaimana relasi antara hukum Islam dengan penerapan suatu

produk perundang-undangan daerah, khususnya peraturan daerah mengenai

anak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan. Yangmana pemerintah

daerah ikut andil dalam suatu kebijakan yang mengapresiasi, melindungi,

dan memberikan kelayakan bagi anak-anak di tengah maraknya kasus yang

mengeksploitasi dewasa ini.

Beranjak dari beberapa persoalan di atas, maka penulis menuangkannya

dalam skripsi berjudulPenerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor

15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak terhadap Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan

judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik

itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum, identifikasi permasalahan

berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis

besar.11 Maka dari itu penulis memaparkan beberapa permasalahanyang

ditemukan sesuai dengan bagian latar belakang penelitian, diantaranya :

10Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam., (Yayasan Masyarakat Indonesia

Baru, 2013), h.94. 11Haris Heriansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial(Jakarta :

Salemba Humanika, 2010), h. 87.

5

1. Bagaimana latar belakang Kebijakan Kota Layak Anak?

2. Apa sajakah indikator Kota Layak Anak?

3. Bagaimana setting geografis dan sosial Kota Depok?

4. Bagaimana hak-hak anak dalam Peraturan Daerah Kota

Depok no 15 tahun 2013?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar bahasan skripsi terfokus dan tidak melebar, maka penulis

membatasi tema ini hanya dalam masalah hak anak dalam memperoleh

kesehatan dan kesejahteraan serta meneliti satu wilayah kecamatan yaitu

Sawangan. Dari latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak khususnya dalam masalah

hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi

Peraturan Daerah Depok Kota Layak Anak dalam bidang

kesehatan dasar dan kesejahteraan?

3. Bagaimana relasi Perda No 15 Tahun 2013 khususnya dalam hak

anak untuk memproleh kesehatan dan kesejahteraan terhadap

hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki tujuan

tertentu.Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

a. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Depok tentang

Kota Layak Anak khusunya dalam masalah hak anak untuk

memperoleh kesehatan dan kesejahteraan.

6

b. Mengetahuifaktorpendukung dan penghambat terlaksananya

Peraturan Daerah Kota Depok No 15 tahun 2013 dalam bidang

kesehatan dasar dan kesejahteraan.

c. Mengetahui relasi antara Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kota

Depok No 15 tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan dalam ranah

Hukum Keluarga.

b. Secara praktisdapat menambah informasi dan bahan masukan bagi

pemerintah Kota Depok khususnya dalam penerapan Perda Nomor

15 Tahun 2013 dan relasinya terhadap Hukum Islam.

E. Studi Review Terdahulu

Sejumlah penelitian tentang topik yang telah dilakukan, baik yang

mengkaji maupun meneliti spesifik isu tersebut yang menyinggung secara

umum. Berikut ini paparan tinjauan umum atas sebagian karya tersebut :

No. Penulis dan Judul Substansidan Perbedaan

1. Niken Irmawati, D0105016.

Jurusan Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik, Universitas Sebelas

Maret, Surakarta. Responsivitas

Pemerintah Kota Surakarta

Terhadap Perlindungan Anak

Menuju Solo Kota Layak Anak,

tahun 2009

Mengkaji responsitivitas

pemerintah Kota Surakarta

terhadap perlindungan anak

menuju Solo sebagai Kota

Layak Anak dan kendala serta

upaya yang dihadapi

Pemerintah Kota Surakarta

terhadap perlindungan anak

menuju Solo sebagai Kota

Layak Anak. Perbedaannya

7

skripsi tersebut terfokus pada

pelayanan publik pemerintah

Solo terhadap anak.

2. Fedri Apri Nugroho, k8409023.

Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas

SebelasMaret. Realitas Anak

Jalanan di Kota Layak Anak

(Studi Kasus Anak Jalanan di

Kota Surakarta), tahun 2014

Menjelaskan tentang

penanganan anak jalanan yang

dilakukan oleh pemerintah,

LSM dan bagaimana persepsi

anak jalanan terhadap

penanganan tersebut.

Perbedaannya skripsi terfokus

pada anak jalanan sebagai tema

bahasan.

3. Irma Rumtianing,STAIN

Ponorogo,Kota Layak Anak

Dalam Perspektif Perlindungan

Anak, tahun 2014

Memfokuskan pada kebijakan

pemerintah dalam perlindungan

anak di Kabupaten Ponorogo

serta pelaksanaannya dan juga

didalamnya merinci tentang

hak-hak anak dalam berbagai

peraturan perudang-undangan.

Perbedaannya terletak pada

wilayah sasaran, dan

penyampaian secara global

mengenai perlindungan anak

dalam peraturan perundang-

undangan.

4. Eko Ari Wibowo, Fakultas

Hukum, Universitas

Mengkaji implementasi

kebijakan BP3AKB dalam

8

Muhammadiyah Surakarta.

Kebijakan Kota Layak Anak di

Kabupaten Boyolali dalam

Upaya Pencegahan Tindak

Pidana Anak.Tahun 2016

merintis Kota Layak Anak di

wilayah kabupaten Boyolali,

meneliti kendala apa saja yang

sering ditemui selama

menjalankan kebijakan

tersebut, Perbedaanskripsi

tersebut mengkaji upaya

hukum dalam tindakan pidana

anak peraturan daerah itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakandata yang dihasilkan dari cara pandang yang

menekankan pada obyek yang bersangkutan dan cara prosedur yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

sekunder terlebih dahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatanhukum normatif, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping

adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam meneliti data

primer.12Digunakan juga pendekatan empiris, untuk memotret realitas

masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini.

Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian terhadap

norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai

kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu keputusan dari lembaga yang

bewenang.Penelitian hukum normatif menyoroti hukum sebagai suatu yang

12Sardjono Soekanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan

Singkat ( Jakarta : Rajawali, 1986), h.15.

9

dicita-citakan (das sollen) hukum yang dirumuskan dalam perundang-

undangan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yakni data-data yang didapatkan langsung dari

hasil wawancara instansi, yakni Pos Pelayanan Terpadu RW 09

Pengasinan Depokdan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

Sawangan, dan juga data-data auntentik dari Dinas Kesehatan dan

Dinas Sosial Kota Depok yang berkaita dengan tema ini serta dari

peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yangdipakai

adalah Peraturan Daerah Kota Depok No 15 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaran Kota Layak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, penulis mencari dalam penyusunan skripsi

ini yakni literatur yang berkaitan dengan kajian mengenai kesehatan

dan kesejahteraan anak dalam Islam, maupun secara umum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang menjelaskan

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat

berupa;kamus, indeks dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Bila

dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data menggunakan :

a. Studi Kepustakaan (library research)

Yaitu melakukan pengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari

buku-buku, tulisan-tulisan dari berbagai sumber referensi, dan

menelaah serta mengkaji data dari berbagai media yang relevan dan

objektif.

b. Interview/ Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

10

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu13. Penulis

mewawancarai Kepala Divisi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota

Depok, Bidan Koordinator Puskesmas Pengasinan, kader Posyandu

Rw 09/10 , dan Ketua Ramah Anak RW 09Kelurahan Pengasinan.

Teknik ini digunakan oleh penulis agar dalam penelitian didapatkan

hasil yang mendalam, tetapi tetap memakai pedoman petunjuk

wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode

penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini lebih

memusatkan pada pemecahan masalah yang ada dengan menjelaskan dan

menganalisis data yang telah dikumpulkan dan disusun sebelumnya. Tujuan

dari model analisis ini adalah pendeskripsian tersebut dapat

mempresentasikan objek terhadap fenomena yang ditanggapi.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Penulis menggunakan buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi Latar Belakang

Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Studi Review Terdahulu, Metodelogi Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

Selanjutnya Bab Kedua, mengenai Tinjauan tentang Kota Layak Anak,

Tinjauan Hak Anak untuk memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan

dalam Perdadan Tinjauan Umum mengenai Hak Anak di dalam Fiqh.

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Alfabeta: Bandung, 2014), h.72.

11

Bab Ketiga, berisi tentang Gambaran Umum Kota Depok dan

Penerapan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 dalam Hak-Hak Anak

Dalam Memperoleh Kesehatan dan Kesejahteraan.

Bab Keempat, mengenai analisa Implementasi Perda Depok tentang

Penyeleggaraan Kota Layak Anak, dan faktor–faktor apa sajakah yang

mendukung dan menghambat penerapan Perda kota layak anak di Depok

serta relasi penerapannya terhadap hukum Islam.

Terakhir Bab Kelima, berisi Kesimpulan dan Penutup. Kesimpulan yaitu

pendapat penulis terkait tema yang diurai dalam bab sebelumnya, beserta

saran-saran yang membangun bagi tema ini.

12

BAB II

KOTA LAYAK ANAK DAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

A. Tinjauan Umum tentang Kota Layak Anak

1. Definisi Kota Layak Anak

Kota Layak Anak pertama kali diperkenalkan oleh Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2005 melalui

kebijakan kota layak anak. Karena alasan untuk mengakomodasi

pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi

Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.1

Menurut Permeneg No 13 tahun 2011, Kota/Kabupaten Layak Anak

adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak

anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah,

masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program,dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya hak anak.

Sedangkan Kota Layak Anak dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013

adalah Kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari

Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat,

swasta, dan Forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian

berkelanjutan, melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk

kesejahteraan anak.2

Tujuan dibuatnya kota layak anak secara umum adalah untuk memenuhi

hak dan melindungi anak, dan secarakhusus untuk membangun inisiatif

pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada transformasi Konversi

Hak Anak ( Convention On the Rigts Of Child ) dari kerangka hukum

kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk:

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk

1www.ykai.net/ ( diakses pada 12 September 2017) 2Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak,

babKetentuan Umum

13

pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah

kabupaten/kota. 3

2. Latar Belakang Kebijakan Kota Layak Anak

Anak sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Karena

statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia

sangat membutuhkan dukungan, dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua

langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya

dalam ruang tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia

melalui Convention on the Right of the Child (CRC) bersepakat anak-anak

harus dilindungi hak asasinya dan perlindungan khusus.4

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September

1990.Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan

memenuhi hak-hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.5

Sejak KLA diadakan, Indonesia telah membuat undang-undang maupun

dasar hukum untuk untuk mengatur kebijakan program ini agar berhasil di

masyarakat, salah satunya adalah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA

No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak).

Peraturan Menteri baru tersebut mengalami banyak perkembangan dibanding

sebelumnya karena permasalahan anak dari hari ke hari dirasakan semakin

kompleks. Peraturan Menteri ini sendiri meliputi tentang tujuan, sasaran,

pemantauan, evaluasi, dan hal-hal yang mendasari dan bagaimana

seharusnyaprogram kota layak anak diadakan.6

3 Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 4Irma Rumtianing,Kota Layak Anak dalam Perlindungan Anak,STAIN Ponorogo, h.8.

5www.ykai.net/ (diakses pada 12 September 2017) 6Faradilla Nisa, E-Journal Unesa, Implementasi Pengembangan Kota LayakAnak di

Kecamatan Semampir Surabaya(jurnal diakses pada 20 Juni 2017)

14

3. Latar Belakang Kota Layak Anak Depok

Pemekaran kabupaten dan kota merupakan hasil dari otonomi daerah.

Gejala ini sudah terasa sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah

tahun 2001. Tercatat hingga Agusuts 2008 terdapat 471 kabupaten dan kota +

12 kota dalam proses pemekaran. Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini

tersirat bahwa perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang

diserahkan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah.7

Sejak urusan wajib di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya

diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sangat berdampak

pada pemenuhan hak anak.muncul berbagai persoalan, seperti meningkatnya

gizi buruk, turunnya angka kelulusan baik di SD maupun SMA/sederajat di

kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia

perlu dicanangkan. Pada akhir 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota

yang ditunjuk oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagai kota uji coba KLA. Alasan pemilihan KLA di Depok ialah

bahwa Depok berlokasi strategis dekat dengan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota

Negara. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Depok juga menjadi latar

belakang pendirian Depok sebagai kota uji coba KLA. Pada 2011, Walikota

Depok Nurmahmudi Ismail menjadikan KLA sebagai salah satu program

andalan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016.8

7www.ykai.net/ (diakses 13 Oktober 2017)

8 http://fisip.ui.ac.id/kajian-kebijakan-kota-layak-anak-di-depok (diakses 6 Oktober 2017)

15

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kebijakan penyelenggaraan kota

layak anak itu dibuat, yaitu:9

a. Karakter Geografis

Kota Depok masuk kedalam wilayah metropolitan Jabodetabek

dan menjadi wilayah penyangga Ibukota.Perkembangan Kota Depok

yang begitu pesat diiringi dengan perubahan pemanfaatan lahan

merupakan salah satu faktor letak dan kondisi geografis dari Kota

Depok itu sendiri. Kota Depok menjadi salah satu penyangga

Ibukota yang menjadi tujuan untuk bertempattinggal masyarakat

pendatang.Faktor lingkungan kebijakan yang berasal kondisi

geografis tersebut merupakan salah satu ruang penyelamat interaksi

bagi anak-anak.

b. Variabel Demografi

Penduduk Depok terdiri dari 30 % anak-anak. Laju pertumbuhan

penduduk di Kota Depok saat ini adalah 6,9% setiap tahunnya. Hal

tersebut berasal dari perpindahan penduduk maupun

kelahiran.Dengan perkembangan Kota Depok yang pesat terlihat dari

meningkatnya laju pertumbuhan penduduk baik dari angka kelahiran

maupun migrasi penduduk ke Kota Depok memiliki konsekuensi

terhadap tumbuh kembang anak-anak yang termasuk bagian dari

Kota Depok.Pemerintah menyadari laju pertumbuhan penduduk

tersebut tidak dapat dihindari mengingat secara geografis letak Kota

Depok yang strategis.Akan tetapi pemerintah dengan keadaan

tersebut berupaya menekan tingkat kekerasan maupun pelanggaran

terhadap hak anak sebagai akibat dari laju pertumbuhan dengan

menjadikan variabel demografi sebagai salah satu dasar

pertimbangan pembuatan kebijakan penyelenggaran Kota Layak

9https://media.neliti.com/media/publications/110069-ID-penyelenggaraan-kotalayak-

anak-di-kota.pdf ( diakses 2 Oktober 2017)

16

Anak.Mengingat kondisi demografis Depok yang hampir 30%

merupakan terdiri dari anak-anak.

c. Kebudayaan Politik

Penduduk perkotaan identik dengan sifat heterogen dari segi

pekerjaan, begitu juga dengan penduduk Depok.Depok mendapat

banyak tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat

dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan,

perdagangan, dan jasa. Memperlihatkan banyaknya penduduk kota

Depokyang sebagian besar pendatang dengan latar belakang yang

berbeda-beda dan sangat beragam.

d. Struktur Politik

Kawasan metropolitan Jabodetabek tentu mengalami masalah

sosial didalamnya.Salah satu diantaranya adalah masalah

kemiskinan.Keluarga miskin memiliki resiko yang cukup tinggi

menghasilkan anak terlantar dan anak jalanan.Dengan dasar

pertimbangan Pemerintah Kota Depok berupaya untuk memutus

mata rantai kemiskinan yang sudah terbentuk secara struktur sosial

di masyarakat dengan membuat kebijakan penyelenggaraan Kota

Layak Anak.

e. Sistem Ekonomi

Karena mayoritas penduduk Depok berjenis mata pencaharian

yang bermacam-macam, maka secara tidak langsung orang tua

memiliki sedikit waktu bersama anak-anak mereka. Dan Kota Layak

Anak menjadi alternatif untuk menangani masalah kompleks yang

muncul dari perubahan sosial yang cepat itu. Demikian pemerintah

menjadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan Kebijakan Kota

Layak Anak.

17

f. Kebijakan Internasional

Melihat kembali latar belakang Kota Layak Anak adalah bentuk

amanat dalam Konvensi Hak Anak Internasional, danIndonesia

merupakan salah satu negara yang menanda tangani hasil konvensi

tersebut serta meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36

tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Terlihat bahwa

pengaruh internasional mendominasi kebijakan penyelenggaraan

Kota Layak Anak dan juga mendasari pertimbangan pemerintah

dalam pembentukannya.

4. Indikator Kota Layak Anak Depok

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Nomor 11 Tahun 2011, yang dimaksud dengan indikator adalah variabel yang

membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah

daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk mewujudkan

kabupaten/kota layak anak.Untuk mengukur indikator kota layak anak dibagi

kedalam dua kategori :

1. Penguatan Kelembagaan, meliputi :

a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk

pemenuhan hak anak;

b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk

anggaran untuk penguatan kelembagaan;

c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program

yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak

lainnya;

d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan

mampu menerapkan hak anak dalam kedalam kebijakan,

program dan kegiatan;

e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan

kecamatan;

18

f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;

dan

g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2. Klaster hak anak, meliputi ;

a. Hak sipil dan kebebasan;

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

e. Perlindungan khusus

Tentang klaster hak anak akan dijabarkan sebagai berikut;10

Pertama, Hak Sipil dan Kebebasan yang dimaksudkan dengan hak sipil

dan kebebasan adalah hak anak dalam memperoleh identitas, dalam hal ini

adalah akte kelahiran.Ditengah-tengah pembahasan Raperda tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak Depok, UU Revisi Administrasi

Kependudukan telah disahkan dimana akte kelahiran kini dapat dibuat

berdasarkan asas domisili, bukan asas peristiwa; yang artinya anak yang

tinggal di Depok dapat membuat akte kelahiran di Disdukcapil setempat,

tidak harus kembali ke kota asal, apabila kota asal ataupun kelahiran bukan

Depok. Mendapatkan informasi yang sehat dan aman untuk sang anak

dilindungi dalam hak sipil dan kebebasan ini. Selain itu juga hak anak untuk

berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak sipil dan

kebebasan.

Kedua, pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif.Perda mengatur hak anak untuk mendapatkan prioritas untuk

dibesarka dalam keluarga. Keluarga wajib menanamkan nilai-nilai

luhur,memberikan pendidikan agama dan wawasan kebangsaan pada anak.

10Ringkasan pidato pembahasan Raperda disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penetapan Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak https://www.kompasiana.com/jeannetedja/perda -penyelenggaraan-kota layak-anak-pertama-di-indonesia_54f493a3745513902b6c8b33( diakses tanggal 4 Desember 2017)

19

selanjutnya pemerintah berkewajiban memberikan pengasuhan alternatif bagi

anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya termasuk juga mempunyai

program menyeluruh untuk para orang tua bagaimana menjadi orang tua yang

baik bagi anak-anaknya, sebelum mereka mempunyai anak. pendidikan ini

bisa dikatakan sebagai pendidikan pra nikah atau yang dikenal dengan

parenting class.

Ketiga, pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan anak.peraturan daerah

mengamanatkan agar anak-anak mendapatkan haknya atas kesehatan dari

mulai mendapatkan gizi yang baik dalam kandungan ibunya, mendapat ASI

ekslusif dan imunisasi dasar lengkap, serta akses jaminan sosial.erda juga

mengatur kewajiban Pemerintah untuk membangun Puskesmas yang ramah

anak, taman bermain, taman kota dan lain-lain.

Keempat, pemenuhan dan hak pendidikan dan kegiatan seni budaya.

Perda menjamin hak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mulai

Pendidikan Usia Dini, sampai dengan hak untuk mendapatkan hak program

wajib belajar 12 tahun. pemerintah Kota Depok sendiri sudah mempunyai

kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Kelima, bagian ini menjamin hak anak yang membutuhkan perlindungan

khusus seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang terlibat

narkoba, anak yang menjadi korban tindakan kekerasan dan lain-lain.Perda

mengamanatkan pemerintah agar membentuk Pusat Krisis Anak dan telepon

Pelayanan Pengaduan 24 jam dimana warga atau bahkan anak-anak yang

menjadi korban kekerasan itu bisa langsung menelepon Layanan Pengaduan

tersebut dan ditangani oleh Pusat Krisis Anak.

5. Hak Anak Dalam Peraturan Daerah Dan Fiqh


dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013

Dalam Peraturan Daerah No 15 tahun 2013, tertuang dalam Bagian

Ketiga Pemenuhan Hak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yakni :

20

1. Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan

kesejahteraan, diantaranya:

a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu

b. Gizi yang baik sejak dalam kandungan

c. Air susu ibu sampai usia dua tahun

d. Imunisasi dasar lengkap

b. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala

c. Lingkungan bebas asap rokok

d. Kesediaan air bersih

e. Akses jaminan sosial; dan

f. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS

Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan

Kependudukan mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam

masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya.

Menurut Salvicion dan Cells (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau

lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan

perkawinan, atau pengangkatan dalam hidupnya dalam satu rumah tangga,

berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing

menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.11

Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga

memiliki peran yang sigifikan dalam status kesehatan. Keluarga berperan

dalam optimalisasi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas seluruh

anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan

anggota keluarga. Di dalam ranah keluarga, ibu dan anak termasuk kelompok

yang rentan.hal ini terkait fase kehamilan, persalinan dan nifas pada Ibu dan

fase tumbuh kembang anak. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya

kesehatan Ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan

di Indonesia.12

11www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil kesehatan-Indonesia-2015.pdf. ( diakses tanggal 5 Desember 2017)

12www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil kesehatan-Indonesia-2015.pdf. ( diakses tanggal 5 Desember 2017)

21

Ada empat hak dasar anak menurut Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan

Anak, yaitu13 :

a. Hak Hidup lebih layak, seperti berhak atas kasih sayang, ASI

ekslusif, dan akte kelahiran.

b. Hak Tumbuh dan Berkembang; hak atas pendidikan yang layak,

istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur, belajar, bermain.

c. hak perlindungan; dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga,

dari pelecehan seksual, tindak criminal, dari pekerjaan layaknya

orang dewasa, dan lain sebagainya.

d. hak berpatisipasi ; setiap anak berhak menyampaikan pendapat ,

punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh

kesah, memilih minat sesuai minat dan bakat dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, definisi kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Dan dalam Bab II

tentang Hak Anak Pasal 2 menyatakan bahwa :

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,asuhan dan bimbingan

berdasarkan kasih sayang baik dari keluarganya maupun dalam

asuhan khusus untuktumbuh dan berkembang wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan

kebudayaan bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan

berguna.

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa

dalam kandungan atau melahirkan.

13https://google.co.id/amp/amp.kompas.com/edukasi/read/2009/11/20/2119258.

orangtua.mesti.peduli.empat.hak.dasar.anak ( diakses 20 Oktober 2017)

22

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangannya secara wajar.

Berkaitan dengan hak anak dalam kesehatan dan kesejahteraan, Undang-

Undang Perlindungan Anak tahun 2003 juga menyebutkan hak anak dalam

pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.”

Pemerintah juga harus andil dalam memberikan pelayanan yang terbaik

bagi masyarakatnya dalam hal ini anak khususnya. Dalam Bab IX

Penyelenggaraan Perlindungan Bagian Kedua tentang Kesehatan menyebutkan

yaitu :

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitasdan menyelenggarakan

upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak

memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam

kandungan.

2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan

secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didukung oleh peran masyarakat.

3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif, baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diselelenggarakan cuma-cuma bagi keluarga

yang tidak mampu.

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

23

Adapun yang termasuk hak kesehatan dan kesejahteraan menurut

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah :

a) Mengurangi kematian bayi dan anak;

b) Menjamin penyediaan bantuan keshatan yang diperlukan dan

perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada

perawatan kesehatan primer

c) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran

yang tepat untuk para ibu.

d) Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua

dan anak, diinformasikan mempunyai akses ke pendidikan

a. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6)

b. hak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya (pasal 16)

c. hak pelayanan, perawatan bagi anak yang orang tuanya bekerja

(pasal 18 ayat 3)

d. hak anak yang mempunyai cacat mental dan fisik (pasal 23)

e. hak menikmati status kesehatan tertinggi dan memperoleh

sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan(pasal 24)

dan;

f. hak atas hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,

spiritual, moral dan sosial anak. (pasal 27)


dalam Fiqh

a. Hak-hak Anak dalam Islam

Bahwa yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang mestinya

didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari hak

adalah kewajban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya

untuk keuntungan orang lain. Jadi, yang dimaksud hak anak ialah segala

sesuatu baik berupa hal konkrit (nyata) maupun abstrak ( tidak terlihat) yang

24

semenstinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tua ataupun

walinya.14

Ketika seorang anak lahir, menurut hukum Islam mereka mempunyai hak-hak

dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi orang-orang yang paling dekat

dengannya seperti orang tua dan kerabatnya. Seandainya bayi yang lahir itu

tidak memiliki orang tua, maka negara bertanggung jawab terhadap kelahiran

bayi itu supaya tetap hidup.Hak hidup merupakan hak yang palingdasar (hak

asasi) bagi seluruh manusia yang dijamin Nabi ketika khutbah Haji

Wada’nya.15

Hak-hak anak wajib ditunaikan sejak mereka lahir, hak yang ada kaitannya

dengan nasab, pendidikan, bimbingan sosial, maupun pengurusan dan

pemeliharaan harta mereka16.

a) Hak nasab; nasab anak ditetapkan kepada ayah, melalui cara :

perkawinan, pengakuan, dan tanda bukti. Pertama, yakni

perkawinan, adalah cara wajar bagi ditetapkannya nasab. Setiap

anak yang lahir setelah enam bulan sejak pernikahan, dia adalah

anak dari suami perempuan yang melahirkan itu. Kedua,

melalui pengakuan. Ketika ayah telah mengakui anak tersebut

sebagai anaknya, tidak boleh mencabut pengakuannya karena

nasab tidak bisa dibatalkan, artinya dalam menyampaikan

pengakuan tersebut tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab

tidak bisa main-main dan sebagai sebuah kepastian. Ketiga,

pembuktian. Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah

berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat

daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti

selalu melibatkan orang lain sebagai penguat17. Sedangkan

14H.M Budiyanto, Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam, FITK UIN Sunan Kalijaga

15Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 65.

16NabilMuhammad Taufik Assamaluthi, Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h.265.

17Nurul Irfan, Nasab & StatusAnak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 130.

25

dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang

akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin

dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

b) Hak menyusui; menyusui anak adalah kewajiban Ibu. Ia

merupakan hak anak atas ibunya. Dan seorang Ibu yang tidak

menunaikan kewajiban ini padahal dia mampu, maka dia

berdosa di hadapan Allah. Namun demikian kewajiban ini

memang tidak bisa dipaksakan supaya dilaksananakan oleh ibu

secara yuridis, tapi merupakan kewajiban dalam agama.

c) Hak perawatan adalah hak anak atas ibu bapaknya.Yang

dimaksud perawatan (hadhanah) ialah pendidikan dan perhatian

terhadap segala urusan anak sepanjang waktu tertentu. Menurut

Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak mampu berdiri sendiri

atau dewasa adalah 21 tahun. Dan sebelum umur tersebut

sewajibnya anak diberi kesempatan untuk hidup layak dalam

penjagaan ibu bapaknya. Namun jika terpaksa mereka bercerai,

maka ibunya lebih berhak untuk memeliharanya, karena dialah

yang telah mengandung dan melahirkan, dan lebih mampu

mendidik dan mengurus anak. Walaupun kebanyakan ibu

merawat anaknya, dan melayani makannya, kebersihannya, dan

sebagainya, ayahnya tidak boleh berpangku tangan dalam usaha

ini. tidak benar bila pria menganggap perawatan dan pendidikan

anak hanyalah tugas kaum wanita dan ia tidak bertanggung

jawab dalam hal ini18. tidak adil bila seorang ayah meninggalkan

istri dan bayinya yang sedang menangis kemudian beristirahat di

kamar lain. Ketika istri meyusui anak, hendaklah suami

berperan serta dengan cara bersikap positif terhadap istri untuk

membesarkan hatinya dan menambah semangat untuk menyusui

18Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, ( Jakarta:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013) h. 190.

26

anaknya, terutama terhadap ibu yang baru pertama kali

menyusui anaknya.

Sehubungan dengan kelahiran anak, Syeikh Mahmud Syaltut di dalam

bukunya Al Islam, Aqiedah wa Syariah menyebutkan terdapat tiga hak anak

yang berkaitan satu sama lain19 ;

a) Hak hidup anak itu sendiri, yang harus dipelihara dan dijaga

sebaik-baiknya;

b) hak Ibu Bapak yang disamping tanggung jawab mereka untuk

memelihara anak, mempunyai hak pula untuk menentukan

kehidupan dan penghidupan hari depan mereka;

c) hak umat ( masyarakat dan negara khususnya) dan manusia

umumnya karena kehadiran anak tersebut.

Serta empat macam pendapat Ulama Mujathid tentang hal ini20 :

a) Pendapat Imam Al- Ghazali; lahirnya anak ada hak khusus

bagi sang Bapak.

b) Pendapat Abu Hanifah ;hak itu adalah miliknya Ibu dan Bapak

berdua.

c) Pendapat Syafi’iyah, Hanabilah, dan Jumhur Ulama; hak atas

lahirnya anak adalah hak Ibu Bapak bersama dengan umat

(bangsa dan manusia seluruhnya).

d) Pendapat sebagian Ahli Hadis, hak umat lebih kuat daripada

hak Ibu Bapaknya.

a. Kesehatan Anak dalam Pandangan Fiqh

Islam menggariskan agar pemeluknya menyiapkan generasi (anak-anak),

yang berkualitas dan tidak mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Allah

berfirman dalam surat an Nisa’ :

19Syukri Ghazali dkk, Nasehat Perkawinan dalam Islam, (Biro Penerangan dan Motivasi BKKBN, 1985) h. 93

20Syukri Ghazali dkk, Nasehat Perkawinan dalam Islam, h.94.

27

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Untuk itu diperlukan modal kesehatan bagi anak-anak sejak ketika

mereka masih berada dalam kandungan, proses kelahieran, pasca kelahiran

hingga lima tahun, kanak-kanak, remaja dan seterusnya.

Kesehatan anak khususnya balita merupakan prasyarat untuk dapat

membangun generasi yang berkualitas.Pendidikan dan pengajaran hanya bisa

berjalan jika si terdidik dan terajar sehat fisik dan mentalnya. P20F

21PPersoalannya

adalah, untuk mewujudkan generasi yang berkualitas diperlukan upaya-upaya

yang sungguh-sungguh ketika anak-anak masih berada dalam kandungan

(janin). Dan ini perlu dimulai dari menjaga kondisi kesehatan Ibu yang

sedang mengandung.

Bila dipandang dari segi ilmu gizi dan kesehatan, ada periode-periode

yang sangat kritis dalam upaya mewujudkan manusia yang berkualitas

danberakhlak tinggi, dan peranan Ibu dalam mengambil keputusan adalah

sangat menentukan. P21 F

22

Periode kritis pertama adalah pada saat bayi berada dalam kandungan Ibu

selama sembilan bulan. Pada periode ini melalui teknologi super canggih,

Allah SWT telah menciptakan jalan yang memungkinkan si bayi dengan

21 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual:dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,(Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2004),h.64. 22 Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer,(Jakarta:Al Mawardi Prima,

2001), h. 162.

28

ibunya berkomunikasi secara mulus selama bayi berada dalam kandungan,

yaitu “ Tali Pusat”. Melalui jalan ini ibu mengirimkan zat-zat gizi yang

diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang di rahim Ibu.jika selama

kehamilan si Ibu banyak mengomsumsi makanan bergizi serta halalan

thoyyiban, maka si bayi akan memiliki fondasi kuat untuk menjadi insan yang

berkualitas.

Periode kritis kedua adalah pada saat bayi dilahirkan sampai ia berusia

dua tahun. Pada periode inilah Allah SWT memberi anugerah yang tidak

ternilai harganya untuk proses tumbuh kembang bayi, melalui Air Susu

Ibu (ASI). Hal ini disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 233 :

...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan…..”

Bila dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya seorang anak

melaluinya dengan baik, maka upaya segenap anggota keluarga. Khususnya

ibu dan ayah dalam membina insan yang berkualitas tidak akan mengalami

gangguan kesehatan dan gizi yang serius pada periode selanjutnya, karena

anak tersebut telah memiliki pondasi kesehatan yang kokoh.

Tujuan Allah Swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara

kemaslahatan manusia, sekaligus untuk mnghindari mafsadat, baik di dunia

maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan di

akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok

yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta (Maqashid Syariah). P22F

23

23Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu,1997), h.

125.

29

Teori maqashid syariah baru dikenal pada abad keempat hijriah. Pertama

kali istilah maqashid syariah diprgunakan oleh Abu Abdallah al-Tirmizi al-

Hakim dalam buku yang ditulisnya. Selanjutnya istilah ini dipopulerkan oleh

Imam al Haramain al Junaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan

beliaulah yang prtama kali mengklasifikasikan maqashid syariah kedalam tiga

kategori besar yakni dharuriyat, hajjiyah dan tahsiniyyah24.

Yang dimaksud dengan dharuriyat adalah syariat menjadi tiang untuk

menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika tiang-tiang

syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia

dan akhirat itu akan hilang dan tidak terwujud.25 Berbeda dengan kelompok

dharuriyat, kebutuhan dalam kelompok hajjiyat tidak termasuk kebutuhan

yang essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia

dari kesulitan dalam hidupnya.26

Untuk memberi gambaran tentang maqashid syariah, berikut ini

penjelasan secara ringkas lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya

masing-masing. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang

pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk

agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk

meninggalkannya menuju atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk

berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam 27 . Dasar hak ini sesuai

firman Allah dalam surat Al Baqarah :

24Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2006), h. 107. 25Yusuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, ( Surabaya:Dunia Ilmu, 1995), h. 58.

26Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,h.126. 27Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah,(Jakarta: Amzah; 2009), h . 1.

30

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Adapun dalam peringkat dharuriyahnya, yaitu memelihara dan

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti

melaksanakan shalat lima waktu 28 . Kalau shalat diabaikan, maka akan

terancamlah eksistensi agama.

Dalam tujuan hajjiyahnya, yaitu melaksanakan ketentuan agama, yakni

dengan menghindari kesulitan seperti shalat jamak dan qashar bagi orang

yang berpergian. Kalau ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam

eksistensi agama, tapi hanya akan mempersulit bagi orang yang

melakukannya29

Hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan dalam Islam

adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan

kemuliannya. Dalam surat An Naml ayat 88, Allah berfirman :

“Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira tidak bergerak, padahal berjalan seperti jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Islam

sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak

28Fathurrahman Djamil,Filsafat Hukum Islam,h. 128 29Fathurrahman Djamil,Filsafat Hukum Islam, h. 128

31

menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran 30 . Allah

berfirman dalam surat al Baqarah ayat 195;

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam tujuan dharuriyyat, memelihara jiwa(nyawa)dapat dicontohkan

seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan

hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat

terancamnya eksistensi jiwa manusia. P30F

31

Sedangkan dalam hajjiyat, diperbolehkannya berburu binatang untuk

menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diacuhkan, maka

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit

hidupnya.

Dalam peringkat tahsiniyyat, seperti diterapkannya tata cara makan dan

minum. Kegiatan ini berhubungan dengan etika dan kesopanan. Sama sekali

tidak mengancam eksistensi jiwa manusia.P31F

32

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati,

dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat

perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak mnjadi

pmimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia,

dan berbeda dengan makhluk lainnya.

30Ahmad Al Mursi,Maqashid Syariah,h. 23 31Fathurrahman Djamil ,Filsafat Hukum Islam, h. 129. 32Fathurrahman Djamil,Filsafat Hukum Islam, h.129.

32

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan

mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman,

merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempatnya hidup pun

akan didominasi oleh suasana yang penuh rasa cinta dan ketenangan.

Manusia pun akan merasakan aman atas harta, jiwa, dan kehormatan

mereka.33

Untuk melindungi akal manusia dari kerusakan mental dan

keterbelakangan kepribadian, Islam mengharamkan meminum minuman

keras (khamar)dan bentuk lainnya, seperti obat-obatan terlarang (narkoba).

Islam akan menghukum orang-orang yang menjual, meminum, dan

mengedar minuman keras dan obat-obatan terlarang. Perlindungan terhadap

akal ini agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh

ke mentalitas dan psikologis manusia.34 Seperti dinyatakan Allah dalam surat

Al Maidah ayat 90 berikut ini :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana

manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Dalam surat al Kahfi ayat 46;

33Ahmad Al Mursi, Maqashid Syariah,h.93. 34Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, FormalisasiSyariat Islam dalam Perspektif Tata

Hukum Indonesia,( Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h.30.

33

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Memelihara harta dalam tujuan dharuriyat, seperti syariat tentang cara

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain yang tidak sah.

Sementara dalam hajjiyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam.

Dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri

dari pengecohan atau penipuan.P34F

35

Perlindungan harta yang baik tampak dalam dua hal berikut P35F

36P :

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak

pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain ( baik

dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil , seperti

merampok,menipu, atau memonopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada

unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Maka

harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Allah Berfirman,

35Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h.131. 36Ahmad Al Mursi,Maqashid Syariah, h. 171.

34

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Islam mensyariatkan agar mempunyai keturunan yang saleh; keturunan

yang menjadi panutan ( zurriyata qurrot a’yun waj’alna lilmuttaqina imama),

bukan keturunan yang lemah(zurriyatan dhi’afa). Islam juga mensyariatkan

makan halal yang halal dan baik (halalan thayyiban) agar manusia tidak sakit

sehingga keturunannya menjadi lemah,baik fisik maupun psikis. Dalam

menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina orang yang

menuduhnya karna keduanya merupakan harga diri yang perlu dilindungi dari

setiap kepribadian seseorang,baik laki-laki maupun perempuan.37

Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyat, contoh ditetapkannya

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan

diberikan hak thalaq padanya. Dalam peringkat tahsinniyat, seperti

disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan.38

37Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia,h.31.

38Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 130.

35

BAB III

PENERAPAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK

A. Gambaran Umum Kota Depok 1. Kondisi geografis

Secara geografis kota Depok terletak pada koordinat 60°19°00°Lintang

Selatan dan 106°43°00° − 106°55°30°Bujur Timur .Kota Depok

berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan

wilayah Jabodetabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara

merupakan dataran rendah-perbukitan bergelombang lemah, dengan elevansi

antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lereng nya kurang

dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai

luas wilayah sekitar 200, 92 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai

Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai.

Disamping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar

169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan

kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa

wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir

dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai

Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Depok semester II tahun 2016 yang telah

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencapai

1.803.708 jiwa, terdiri atas laki-laki 913.359 jiwa (50,63%) dan perempuan

890.349 jiwa (49,36%),

36

Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan yang paling banyak

penduduknya dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Depok, yaitu

245.142 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah

Kecamatan Limo yaitu 86.147 jiwa.

Di tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.255

jiwa/km2. Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota

Depok dengan tingkat kepadatan 15.063 jiwa/km2, kemudian Kecamatan

Pancoran Mas dengan tingkat kepadatan 13.522 jiwa/km2. Sedangkan

kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan

Sawangan yaitu 5.580 jiwa/km2. (sumber : DDA 2015)

3. Iklim

Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan

curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim. Secara

umum musim kemarau antara bulan April-September dan musim hujan antara

bulan Oktober-Maret.

• Temperatur : 24,3o-33 o Celsius

• Kelembaban rata-rata : 25 %

• Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th

• Kecepatan angin rata-rata : 14,5 knot

• Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %

• Jumlah curah hujan : 2684 m/th

• Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kecamatan Sawangan terdiri dari berbagai macam suku dan

etnis dari seluruh Indonesia, sehingga agama yang dianutnya pun beragam.

Namun dibalik keragaman tersebut tercipta rasa saling menghormati antar

37

pemeluk agama tersebut. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk

agama yang berada di Kecamatan Sawangan dapat dilihat pada tabel berikut1

JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH

NO KELURAHAN

JUMLAH PENDUDUK

(Jiwa)

LUAS WILAYAH (Ha)

KEPADATAN

PENDUDUK (Jiwa/Ha)

1 Kelurahan Sawangan 15.852 534.00 30

2 Kelurahan Sawangan Baru 12.736 216.48 59

3 Kelurahan Kedaung 13.085 260.00 50

4 Kelurahan Bedahan 18.321 599.95 31

5 Kelurahan Pasir Putih 16.527 515.00 32

6 Kelurahan Pengasinan 17.212 380.00 48

7 Kelurahan Cinangka 14.318 440.60 33

Jumlah 108.061 2.928.93 37

NO KELURAHAN ISLAM

KRISTEN HINDU

BUDHA

LAINNYA

JUMLAH KATOLI

K PROTEST

AN 1 KelurahanSawangan 15.677 61 67 12 15 0 15.852

2 KelurahanSawanganBaru 12.658 0 0 0 0 0 12.736

3 KelurahanKedaung 12.828 71 71 15 51 0 13.085

4 KelurahanBedahan 18.126 22 22 14 2 0 18.321

5 KelurahanPasirPutih 16.272 14 14 14 5 0 16.527

6 KelurahanPengasinan 16.923 46 46 6 4 0 17.212

7 KelurahanCinangka 14.060 13 13 14 4 0 14.318

Jumlah 106.564 1.098 233 75 61 0 108.05

1

1http://sawangan.depok.go.id/profil/geografisKependudukan (diakses tanggal September 2017)

38

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kecamatan Sawangan merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber

daya alam cukup potensial bila dikelola dengan baik. Potensi tersebut antara

lain di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Didasari oleh hal

tersebut, banyak penduduk Kecamatan Sawangan bergerak di sektor jasa dan

wirausaha meskipun sebagian yang lain memiliki pekerjaan sebagai pegawai

(PNS/Swasta). Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang berada

di Kecamatan Sawangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH*

1 Petani 6.200 Orang

2 Wiraswasta 10.776 Orang

3 Pengrajin / Industri Kecil 340 Orang

4 Buruh 12.027 Orang

5 Pedagang 11.457 Orang

6 PNS 1.816 Orang

7 TNI / POLRI 200 Orang

8 Pensiunan / Purn 787 Orang

9 Lain – lain 64.541 Orang

JUMLAH 108.144 Orang

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO UNIT KERJA KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH SD SMP SLTA Diploma S 1 S 2

1 Kecamatan Sawangan 9 6 2 17

2 Kelurahan Sawangan 1 2 3 6

3 Kelurahan Sawangan Baru 1 4 2 7

4 Kelurahan Pasir Putih 2 4 1 7

5 Kelurahan Kedaung 3 2 5

39

6 Kelurahan Cinangka 3 1 4

7 Kelurahan Bedahan 2 3 5

8 Kelurahan Pengasinan 4 2 6

JUMLAH − 2 29 − 23 3 57

B. PENERAPAN HAK ANAK DI BIDANG KESEHATAN DASAR DAN

KESEJAHTERAAN

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam bab Kesehatan dan Kesejahteraan

Perda Kota Layak Anak Depok, penulis akan memfokuskan terhadap poin-

poin :

- Rokok

- Imunisasi dan Vaksinasi

- Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

- RW Ramah Anak

1. Kawasan Tanpa Asap Rokok

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk

dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok

putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana

tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya

mengandung nikotin dan tar atau tanpa tambahan.

Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat ruangan atau area yang

dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatanmemproduksi,

menjual,mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau.

Bukti dari keseriusan Pemerintah Kota Depok untuk mengurangi asap

rokok adalah dengan terbitnya Peraturan Daerah tahun 2014 tentang Larangan

Merokok di Tempat Umum.

40

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok ialah2 ;

a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat

b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan

lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak

langsung;

c. Melindungi penduduk usia produktif, anak remaja, dan perempuan

hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi

untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang

mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau

lainnya;dan

d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap

bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

e. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap

rokok.

f. Menurunkan angka perokok pemula, mewujudkan generasi muda

yang sehat.

Pengaturan ini berdasarkan : kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa

penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok untuk meningkatkan derajat kualitas

kesehatan warga masyarakat.

Tempat-tempat yang menjadi lokasi Kawasan Tanpa Rokok adalah:

1) Tempat Umum

2) Tempat Kerja

3) Tempat Ibadah

4) Tempat Ibadah

5) Angkutan Umum

6) Tempat proses belajar mengajar

2Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2014 Tentang Larangan Merokok

41

2. Imunisasi dan Vaksinasi

Di Rw 09 kelurahan Pengasinan terdapat posyandu dan satu puskemas,

yang dimana keduanya berintegrasi dalam penanganan kesehatan anak dan

ibu di masyarakat. Yang dimana dulunya terdapat posyandu di beberapa

tempat namun setelah itu dikarenakan dari gagasan ketua RW untuk didrikan

di satu titik saja, dan disana dapat dikembangkan bukan hanya posyandu, tapi

untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti ekstra kurikuler menari serta

kantor sektariat RW3. Adapun kegiatan posyandu diantaranya penimbangan,

cek kesehatan, pemberian makan tambahan kepada bayi berupa makanan

seperti bubur kacang ijo, bubur sumsum dan sayur sop.

Imunisasi dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama

adalah imunisasi yang tidak boleh dilaksanakan pada usia dibawah satu

tahun. Biasanya imunisasi diberikan sesuai jadwal yang tercantum dalam

buku-buku kesehatan anak atau di rumah sakit maupun puskesmas. Program

imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari

penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi.4

Tujuan dan Pentingnya pemberian makanan tambahan mnurut Persatuan

Ahli Gizi Indonesia antara lain : melengkapi zat-zat gizi yang kurang terdapat

dalam ASI, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-

macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur, mengembangkan

kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, melakukan adaptasi

terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi.5

Program khusus yang dilakukan di Puskesmas Kelurahan Pengasinan

adalah program penjaringan deteksi resiko ibu hamil, yaitu bertujuan untuk

3Wawancara dengan Bu Idar, Staff Posyandu RW 09, tanggal 29 Oktober 2017 4http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/blb/article/view/1721, diakses tanggal 3

Juli 2018 5 Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni,( Jakarta, Rinka Cipta,

2007) , h.253.

42

mengurangi angka kematian ibu hamil.6Selain program khusus tersebut,

terdapat kegiatan rutin yang dilaksanakan Puskemas Pengasinan, ialah

sosialisasi tentang rokok,pemeriksaan dan pendataan air bersih di masyarakat.

Menurut keterangan dari narasumber semua wilayah Pengasinan sudah rata

terjangkau air bersih.Kegiatan pemantauan gizi baik dan buruk, dan untuk

sekarang ini tidak ada gizi buruk, adanya gizi kurang.

3. RW Ramah Anak

Rw adalah satuan masyarakat terdekat dengan komunitas anak-anak.

Apabila masyarakat dalam RW tersebut bisa optimal dalam memenuhi hak-

hak anaknya maka anak akan menjadi sumber daya pembangunan yang

berkualitas sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal

sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Rw Ramah Anak adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang

melibatkan Pemerintah Kota Depok dengan sumber daya berbasis

masyarakat. Dalam pembentukan Rw Ramah Anak dibutuhkan komitmen

untuk memfasilitasi hak anak dan kebutuhan anak-anak sehingga mereka

dapat tumbuh berkembang dan optimal.7 RW Ramah Anak mrupakan bagian

dari pembangunan kota layak anak, karena dewasa ini kehidupan dikampung/

desa sangat dinamis, menghadirkan berbagai permasalahan, tantangan dan

dengan smakin terbukanya teknologi , informasi, dan komunikasi yang dapat

diakses oleh semua pihak, tidak terkecuali anak.8

Tujuan dibentuknya RW Ramah Anak ialah:9

a. Memanfaatkan dan menyatukan potensi serta sumber daya yang

ada di masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, yang

6Wawancara dengan Bidan Koordiantor Puskesmas Sawangan, 6 November 2017 7Kota Depok targetkan bentuk 100 RW Ramah Anak,Republika.co.id (diakses tanggal 3

Juli 2018) 8 https : // www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/468/menteri-pp-pa-tekankan-pentingya-kampung-ramah-anak(diakses tanggal 3 Juli 2018)

9Profil RW Ramah Anak 09 Kelurahan Pengasinan Kota Depok

43

meliputi hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan,

hak perlindungan, dan hak partisipasi.

b. Memberikan jaminan perlindungan, kebutuhan dan pemenuhan

hak-hak anak dengan keterlibatan masyarakat sekitar.

Rw Ramah Anak 09 Kelurahan Pengasinan terbentuk sejak September

tahun 2015. Pada saat itu pihak RW sudah menerima surat keterangan dari

kelurahan, jadi Surat Keterangan tersebut merupakan bukti fisik legalitas dari

instansi yang berwenang untuk bebas melakukan kegiatan sosial di

masyarakat.10

Adapun kriteria –kriteria yang menyebabkan RW 09 menjadi

percontohan ialah adanya kapasitas dan fasilitas yang memadai untuk

dijadikan RW Percontohan Ramah Anak. Disamping itu RW 09 juga sudah

terintegrasi dengan Posyandu yang memiliki kualitas sumber daya manusia

mumpuni ditambah dengan sarana dan prasarana.11

Menurut Ketua RW Ramah Anak 09, sebelum membuat kegiatan di

masyarakat mereka harus melihat kondisi dan kebutuhan pemenuhan anak

saat itu. Yang pertama dilakukan adalah mendata anak yang tidak mempunyai

akta lahir dan mensosialisasikannya, dan karena bekerjasama dengan pihak

kelurahan dan Dinas Kependudukan Kota Depok akhirnya terbitlah 45 kartu

akta lahir dan 493 kartu identitas anak di RW 09. Kartu identitas anak saat ini

penting untuk legalitas anak saat masuk SD. Dan Rw 09 merupakan satu-

satunya di Kecamatan Sawangan yang melakukan launching KIA serta

memberikannya secara cuma-cuma.

Adapun program unggulan di RW 09 ialah memberlakukan jam belajar

malam bagi saat masa skolah anak-anak dimulai dari jam 6 dan berakhir jam

10Wawancara dengan Ibu Susi, Ketua Ramah Anak RW 09 Kelurahan Pengasinan, Oktober 2017, 29 Oktober 2017

11 Wawancara dengan Ibu Susi, Ketua Rw Ramah Anak RW 09 Kelurahan Pengasinan, 29 Oktober 2017

44

8 malam. Tujuan dari dibentukya program ini yaitu; bagaimana anak bisa

memanfaatkan waktu luang di malam hari dan perwujudannya bukan hanya

belajar saja seperti mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) tapi juga

berkomunikasi dengan orang tua tanpa tersentuh gadget atau televisi.

Pelatihan-pelatihan yang difokuskan kepada anak-anak remaja pun

dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anakbagaimana

menghadapi era digital masa ini. Diantaranya efisiensi dalam penggunaan

gadget, para orang tua juga diharapkanikut serta dalam pemantauan aktivitas

anak sehari-hari dalam bergadget, karena gadget akan berdampak negatif

jikan tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan RW Ramah Anak 09 Kelurahan

Pengasinan adalah sebagai berikut :

No Bidang Program Kegiatan

1.

Hak sipil

dan

kebebasan

- Melakukan

sweeping

bagi warga

yang belum

memiliki akte

lahir

- Pembuatan

KIA ( Kartu

Identitas

Anak)

- melakukan

kerjasama

dengan pihak

kelurahan

pengasinan

untuk

mendata dan

membantu

warga dalam

pembuatan

akte lahir.

- melakukan

kegiatan

pembuatan

KIA

bekerjasama

dengan pihak

45

kelura

- han.

Bidang

lingkungan,

keluarga

dan

pengasuhan

alternatif

- melakukan

kegiatan

parenting

kepada orang

tua mengenai

pola asuh

anak di era

digital.

- Mengadakan

seminar

parenting “

Pola asuh

anak di era

digital”

Bidang

kesehatan

dasar dan

kesejahteran

Melaksanakan

penimbangan dan

pemberian vitamin A

- bekerjasama

dengan

pengurus

posyandu

terintegrasi

melakukan

penimbangan

rutin dan

pemberian

46

vitamin A di

bulan

Februari dan

Agustus 2016

kepada balita.

Pemberlakuan jam

belajar di malam

hari.

Pembuatan taman

bacaan.

Pembuatan taman

bermain.

Seminar parenting

untuk para remaja.

- melakukan

himbauan

kepada orang

tua untuk

menemani

anak belajar

di malam hari

- mendirikan

taman bacaan

di sekretariat

posyandu

terintegrasi

- rencana

membuat

area bermain

bagi anak-

anak

- merencanaka

n kegiatan

seminar anak

remaja di

Bulan Juli

2017

47

Bidang

Perlindung

-an khusus

Memberikan edukasi

kepada remaja

mengenai KDRT

- melakukan

penyuluhan

kepada para

remaja

terhadap

bahaya

narkoba dan

mencegah

KDRT dalam

keluarga

4. Perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

(PMKS)

Menurut keterangan dari Kepala Dinas Rehabilitasi Sosial Kota Depok,

anak-anak PMS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), diantaranya

yaitu anak terlantar, anak jalanan, anak gelandangan, pengemis, disabilitas,

dan lain-lain. Dikatakan anak bermasalah karna umumnya mempunyai

indikasi gangguan psikologi dan sosial, disingkat Psikososial. Seorang yang

mengalami psikososial tidak seperti orang biasa pada umumnya untuk

berkehidupan sosial, yang dimaksud berkehidupan sosial yakni tercukupnya

kebutuhan sandang, pangan, hubungan antar manusia, mencari nafkah dan

lain-lain. orang yang bermasalah dalam sosial merasa rendah diri, minder,

takut, ingin memperlihatkan ekstistensi drinya tapi dengan cara yang

negatif.12

Anak telantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk katgori anak

rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (children in need

of special protection). Seorang anak dikatakan telantar, bukan karena ia sudah

tidak lagi memiliki salah satu atau orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi,

12Wawancara dengan Bu Devi Maryori, Ketua Dinas Rehabilitasi Sosial Kota Depok, tanggal 30 Oktober 2017

48

telantar dalam artian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara

wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak

mengertian orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan.13

Dinas sosial selaku Penanggung Jawab masalah –masalah sosial yang ada

di daerah Depok, melakukan tahapan-tahapan dalam penanganan PMKS

sebagai berikut: pertama-tama melakukan pendataan umum terlebih dahulu,

mengidentifikasi apakah termasuk ke dalam jenis golongan apa. Kemudian

menelusuri keluarganya, menelisik mengapa anggota keluarga mereka terjun

kedalam hal seperti itu. Dari hasil pendalaman tersebut terdapat keterangan

yang dibutuhkan untuk rencana ke depan korban, serta mengintervensi apa

yang akan dibantu selanjutnya dan kemudian merehabnya di panti sosial.

Setelah itu Dinas Sosial mengkoordinir praktisi-praktisi yang ahli guna

menyelesaikan masalah si penyandang. Seperti menghadirkan ustadz dari segi

pembinaan agama, dari pemahaman dan peraturan-peraturan yang sudah ada.

Dan juga menghadirkan psikolog ataupun pekerja sosial ( Peksos)14guna

terapi trauma tak bisa sekali, dua maupun tiga kali agar membuahkan solusi

yang tepat. Jikalau korban membutuhkan sektor lain misalnya pendidikan,

maka dinas sosial akan menghubungkan kepada Dinas Pendidikan. Biasanya

anak itu tidak skolah karena miskin, dibully, ibu guru galak, Dinas Sosial pun

memfasilitasi atau mencoba memberi pemahaman kepada pihak sekolah

bahwa si anak dapat bersekolah hingga tuntas.

Apabila berkenaan dengan hukum, jika anak sudah diadukan oleh

korban, misal kemungkinan sang anak menjadi pelaku atau korban, Dinas

Sosial akan membantu mereka untuk berdamai, apabila di tingkat pengadilan

13Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, ( Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010) h. 226

14Peksos atau Pekerja Sosial adalah pekerja –pekerja yang ditugaskan oleh Dinsos untuk pelaporan jika adanya kasus orang-orang yang mengalami kesulitan secara sosial di tingkat Kecamatan. Jadi Peksos ini adalah perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kota di wilayah Kecamatan.

49

diberikan saksi-saksi ahli. Dinas sosial juga bekrjasama dengan P2TP2A,

shingga anak dapat hidup normal, bekerja mencari nafkah, dan selanjutnya di

kemudian hari mereka akan memonitori dan mengevaluasi para anak

penyandang tersebut. Akankah mereka hidup normal atau bermasalah

kembali.15

Penderita HIV, pengguna NAPZA juga termasuk ranah penanganan

Dinas Sosial. Mereka merehabilitasi dengan cara mengirim ke panti sosial

yang mempunyai program keterampilan selama enam bulan. Penderita HIV

merasa tidak nyaman, minder dikarenakan stigma/cap yang buruk oleh

masyarakat, maka dari itu mereka harus membangun masa depan yang lebih

baik dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

Data Jumlah Penyandang Masalah Sosial dan Kesejahteraan di Kota

Depok tahun 2013-201716:

No. Jenis/Type TAHUN

2013 2015 2016 2017

1. Anak Balita Terlantar 3 3 2 1

2. Anak Terlantar 45 405 203 86

3. Anak Korban Tindak

Kekerasan dan

Perlakuan Salah

30 40 15

4. Anak Nakal 8 8

5. Anak Jalanan 500 525 480 360

15Wawancara dengan Bu Devi Maryori, Ketua Dinas Rehabilitasi Sosial Kota Depok, tanggal 30 Oktober 2017

16Data Dinas Rehabilitasi Sosial Kota Depok

50

6. Anak Cacat 225 245 245 245

7. Korban

Penyalahgunaan

Narkotika

24 18 18 10

8. HIV/AIDS 123 401 360 360

Terlihat dari tabel di atas, penyandang HIV dan AIDS di Kota Depok

mengalami penurunan dari 2015 – 2016, tapi mengalami stagnan dalam kurun

2016-2017. Sementara korban Narkotika berkurang dari tahun ke tahun. Dan

anak terlantar berkurang secara signifikan dalam kurun waktu 4 tahun (2013-

2017).

51

BAB IV

RELASI PENERAPAN PERDA KOTA LAYAK ANAK TERHADAP HUKUM ISLAM

A. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Dalam kegiatan bermasyarakat yang mempunyai dinamika pasti ada saja

kendala yang menerpa. Awal-awal penerimaan warga terhadap program RW

Ramah Anak dianggap sebelah mata karena sasarannya adalah anak remaja

yang di pandang susah dikendalikan. Awalnya pengurus mencoba sosialisasi

lewat forum-forum arisan , serta pada karang taruna RW.

Sebagian masyarakat mempunyai pemahaman bahwa vaksin tidak halal.

Ada orang tua yang berpahaman bahwa dulu saat mereka kecil tidak

diimunisasi masih sehat-sehat saja hingga sekarang dan sebagian lain lebih

cenderung ke pengobatan herbal (organik). Serta desas desus cerita dari satu

orang ke orang lainnya bahwa imunisasi begini dan begitu. Faktor jarak juga

menjadi penyebab karena tidak setiap RT mempunyai posyandu. Begitu juga perihal dengan Dinas Sosial yang tergolong dinasbaru di

lingkungan pemerintah Depok. Pasalnya dahulu Dinas Sosial menyatu

dengan Dinas Tenaga Kerja dan anggaran dari Pemda pun masih terbatas,

jumlah kualitas SDM nya kurang, sarana dan prasarananya. Jadi tidak

menafikan adanya kendala dalam pelaksanaannya.

B. Relasi Implementasi Perda No 15 tahun 2013 tentang Kota Layak

Anak terhadap Hukum Islam

Dalam pandangan yang sempit dan terisolasi, banyak orang yang tidak

mengaitkan aspek kesehatan dengan berbagai aspek kehidupan yang lain.

Kadang-kadang hal itu hanya dikaitkan dengan aspek ekonomi saja.

Pemahaman agama Islam tentang kesehatan kurang diaplikasikan terhadap

kehidupan sehari-hari.1

1Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta:Lkis, 1994), h. 87.

52

Islam juga memperhatikan prinsip, memelihara kesehatan dan menangkal

penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah menjangkiti

tubuh. Dalam hal ini ajaran Islam ada empat pencegahan;

a. Pertama, kebersihan (nadhafah) yang tercermin dalam wudhu’,

mandi, siwak (menggosok gigi), mencuci pakaian, memotong kuku

dan rambut lain-lain.

b. Kedua, pelarangan makanan dan minuman yang tidak baik atau

merusak kesahatan. Ini sudah ditegaskan dalam surat al Baqarah

ayat 172-173 dan surat Al Maidah ayat 90. Batas kuantitas maupun

batas kualitas dalam arti, keseimbangan antara kuantitas dan

kualitas makanan dan minuman yang diperlukan bagi setiap

manusia, menurut kandungan zat dan mineral yang diperlukan

untuk memelihara kesehatan.2

c. Ketiga, kesehatan umum. Dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam

sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Setiap penyakit ada obatnya,

maka bila obat itu menyentuh penyakit, ia akan menjadi sembuh

dengan izin Allah. Dalam Islam berlaku karantina demi kesehatan

umum. Rasulullah bersabda, Manakala disaat suatu wilayah

terjangkit wabah, janganlah kalian masuk didalamnya. dan

apabila berjangkit wabah di satu tempat dimana kalian sedang ada

disitu, janganlah kaliankeluar dari situ.

d. Keempat, olahraga (riyadhah). Hal ini tercermin dalam tingkah

laku shalat, puasa, dan larangan menggunakan tenaga fisik

melampaui batas maksimal.

Dalam sidang pleno Ijtima’ ulama komisi Fatwa MUI yang berlangsung

pada hari Ahad sore 26 januari 2009, dicapai keputusan yang isinya sebagai

berikut:

Pertama, seluruh peserta sidang Pleno Ijtima’ sepakat:

2Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, h. 89.

53

a) Bahwa hukum merokok tidak wajib;

b) Bahwa hukum merokok tidak sunat,

c) Bahwa hukum merokok tidak mubah

Kedua, peserta sidang berbeda pendapat tentang tingkat laragan merokok

tersebut, sehingga hukum merokok terjadi perbedaan pendapat antara

haram dan makruh.

Ketiga, seluruh peserta sidang pleno ijtima’ sepakat bahwa merokok

hukumnya haram: a). Di tempat umum, b).bagi anak-anak,c) bagi wanita

hamil.

Dalam buku Kriteria Halal dan Haram, karya K.H Ali Mustafa Ya’kub,

bahaya rokok terbagi menjadi tiga aspek; bahaya rokok terhadap kesehatan,

bahaya rokok terhadap ekonomi, bahaya rokok terhadap sosial.

Bahaya Rokok terhadap kesehatan

Bahaya rokok berpengaruh pada jantung dan membentuk sebuah

penyakit khusus yang oleh para dokter disebut dengan jantung rokok. Hampir

semua orang yang kecanduan merokok dalam volume yang besar mengalami

penyakit ini. Merokok juga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Dalam

sebuah ditorial yang dipublikasikan dalam olh majalah News Weeks,3

menyebutkan adanya hubungan merokok dengan kanker paru-paru telah

ditetapkan oleh sebuah kajian yang luas dengan sampel para pecandu rokok

dalam jumlah yang besar.

Penelitian besar juga dilakukan oleh dua anggota lembaga Kanker

Amerika dan dari hasil penelitian mereka terhadap 1 juta lebih orang yang

usianya berkisar antara 50 s.d 66 tahun, ternyata usia skitaran itu banyak

rentan terkena kanker paru-paru.

Wanita yang merokok juga berpotensi sama mengidap penyakit yang

telah disebutkan terdahulu, disamping itu mereka juga mengidap penyakit

yang khusus terhadap wanita4 :

3Ali Mustafa Ya’qub,Kriteria Halal Haram, Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al Qur’an dan Hadis ,(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2013), h. 38.

4Thalal bin Sa’ad al Utaibi, Maaf Dilarang Merokok, h.8.

54

1) Berpeluang terkena kanker leher rahim

2) Sering mengalami keguguran

3) Berkurangnya berat badan bayi yang dilahirkan

4) Berpeluangnya kematian bayi

Bahaya rokok terhadap anak-anak ;

Anak-anak perokok pasif ( tidak merokok tapi selalu berada di wilayah

perokok aktif) karena kedua atau salah satu orang tuanya merokok akan

menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya:

1) Berpeluang besar terkena radang paru-paru, khususnya bagi

bayi yang menyusui.

2) Berpeluang terkena alergi organ pernapasan (hidung, rongga

hidung, saluran udara)

3) Lambatnya pertumbuhan fisik dan otak jika dibandingkan

dengan anak-anak yang kedua orang tuanya tidak merokok.

Bahaya rokok terhadap ekonomi

Bahaya rokok terhadap penghidupan seseorang sangat jelas, harus

menyisihkan duitnya untuk membeli rokok. Dan parahnya si perokok adalah

orang yang tidak mampu (miskin). Ia lebih mendahulukan rokok daripada

kebutuhan makan dan minumnya. Dalam al Qur’an Allah menegaskan:5

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al Isra’: 26-27)

5Ali Mustafa Yakub, Kriteria Halal dan Haram, h.39

55

Bahaya rokok terhadap kehidupan sosial

Rokok juga menimbulkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini

karna bau rokok yang tidak sedap, sehingga orang yang tidak merokok

membencinya. Rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, melainkan

juga menyakiti orang lain (perokok pasif).

Sebagaimana dilihat banyak negara yang mengeluarkan peraturan khusus

tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Dan tak ketinggalan

daerah dalam negeri juga mengeluarkan aturan khusus tersebut, salah satunya

seperti Peraturan daerah Kota Depok No 14 tentang Larangan Merokok.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, “Paradigma

Sehat”6 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pemberantasan

penyakit. Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah upaya

pengebalan (imunisasi). Imunisasi, berasal dari kata imun, kebal, atau

resisten. Anak diimunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap sesuatu

penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi

belum tentu kebal terhadap penyakit lain.7 Adapun kedudukan hukum Fatwa MUI mengenai Imunisasi tahun 2016

adalah:

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (Mubah) sebagai bentuk

ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh ( imunitas) dan

mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. 2. Vaksin untuk imunisasi wajib mnggunakan vaksin yang halal dan

suci.

6Acuan pembangunan kesehatan mengacu kepada konsep “Paradigma Sehat” yaitu

pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan/pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

7 Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni,(Jakarta, Rinka Cipta 2007), h.43

56

3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis

hukumnya haram.

4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/ najis tidak dibolehkan

kecuali :

a. Digunakan pada kondisi al- dlarurat atau al-hajat;

b. Belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan

c. Adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan

dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan

menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen

yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang

kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan

ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang

membahayakan (dharar).

Akhir-akhir ini, peredarandan pengonsumsian obat-obatan terlarang,

sabu-sabu dan segala macam jenisnya, menunjukan gejala yang tak

terkendalikan. Selain karena kemasan yang rapi danteknis pengedarannya

yang luar biasa rapi, juga sangat dirasakan bahwa mekanisme kontrol pribadi

anak muda makin tidak jelas.8

Narkotika dan obat-obat terlarang adalah merupakan benda-benda yang

dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu

illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan. Dalam hadis Nabi9 :

كل مسكر خمروكل خمر حرامSetiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr adalah haram

Agama Islam menempatkan penyalahgunaan narkoba ( khamr dan

sejenisnya)- dampaknya berakibat pada seks bebas dan pornografi-sbagai

8Ahmad Rofiq,Fiqh Konteskstual,h.169.

9Hamzah Hasan Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Addaulah UIN Makassar vol 1, Desember 2012

57

ssuatu yang dilarang.10 Keharaman khamr dan sebangsanya dijelaskan dalam

QS.al Maidah 90:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu

mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa

khasiat antemin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira dan

merasa suprioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika

mengkonsumsi obat-obat terlarang, akan menghilangkan rasa takut dan

memiliki tingkat kepercyaaan diri berlebihan. Akan tetapi jika dibandingkan

antara manfaat dan mudharatnya, maka jelaslah mudharatnya lebih besar, dan

dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kriminalitas dan kesehatan. P10F

11

Penyakit yang sering diderita penyalahgunaan narkoba,P11F

12P a) Hepatitis C,

penyakit ini menyerang hati organ penyaring yang sangat vital bagi tubuh.

Diakibatkan oleh virus hepatitis C ( HCV). Sampai saat ini belum ditemukan

vaksin yang dapat mencegah manusia terinfeksi hepatitis C. penyakit ini

dapat mengakibatkan kanker hati, kegagalan hati, hingga kematian. b) HIV

dan AiDS, merupakan dua hal yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan

yang erat antara satu dengan yang lain.

10Ahmad Rofiq,Fiqh Konstekstual, h.170. 11Hamzah Hasan Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal

Addaulah UIN Makasaar vol 1, Desember 2012 12 A.Kadarmanta, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta, Forum Media

Utama, 2010),h .55.

58

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan

sesama. Ia mmpunyai kebebasan bergaul dan memasuki berbagai komunitas

yang berlatar belakang berbeda. Namun ada batasan-batasan tertentu yang

disetujui masyarakat ataupun ajaran agama yang dianutnya.13

Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering,diterapkan orang pada

kebebasan bergaul antara lelaki dan wanita. Akan tetapi apabila sudah

meningkat pada kebebasan hubungan seksual, sadar, atau tidak hal itu

mengakibatkan perilaku abnormal, jauh dari pandangan agama maupun

sosial. Akibat terburuknya adalah timbul kerusakan moral dan martabat yang

tidak jarang membuahkan kerusakan jasmani contohnya adalah penyakit

AIDS.

Penyebab dari penyakit AIDS antara lain berasal dari pornografi.

Pornografi dan pornoaksi dapat merusak akhlak, yang pada akhrinya

menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut

Dadang Hawari bahwa dari segi psikologis, pornografi mengakibatkan

lemahnya fungsi pengendalian diri terutama terhadap naluri agresifitas fisik

maupun seksual. Pornografi dapat memicu tindakan-tindakan sebagai akibat

lepasnya kontrol diri, sebagai berikut:14

1) Perzinaan (pelacuran) makin meningkat 2) Perselingkuhan semakin meningkat 3) Pergaulan bebas meningkat 4) Kehamilan dil luar nikah atau yang populer dengan Marriage By

Accident 5) Aborsi semakin meningkat 6) Anak yang dilahirkan semakin meningkat 7) Penyakit kelamin termasuk AIDS akan menjamur 8) Kekerasan seksual akan merajalela 9) Perilaku seksual menyimpang akan mewabah.

13Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, h. 94.

14Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam, h.220.

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas

maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal yang

tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak

Anak. Untuk RW Ramah Anak dalam programnya tidak bisa disama

ratakan lingkungan satu dengan lainnya karena perbedaan dalam

pemenuhan kebutuhan warga.

2. Pendukung dan penghambat pelaksanaan bisa disebabkan oleh dua

faktor, yakni internal dan eksternal. Lingkungan internal yakni

mencakup Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, usia badan

instansi yang masih terbilang muda. Sedangkan eksternal meliputi

masyarakat itu sendiri, bagaimana warga/masyarakat

merespon/menanggapi sebuah program/kegiatan yang dilaksanakan di

daerah tersebut.

3. Peraturan daerah akan selalu berjalan beriringan dengan norma

maupun agama. Karena dalam pembuatannya pun tak sembarangan,

yakni mengumpulkan ahli-ahli dari bidangnya untuk menghasilkan ide

atau pendapat-pendapat agar nantinya bisa dituangkan ke dalam

peraturan. Salah satunya adalah perda kota layak anak Depok ini.

60

B. SARAN

1. Kepada pemerintah Depok untuk selalu berinovasi dalam pembuatan

Peraturan Daerah yang diharapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan

masyarakat.

2. Kepada masyarakat supaya lebih aktif dan mampu menjalin kerjasama

dengan lingkungan setempat.

3. Kepada akademisi khususnya untuk mengembangkan tema Kota

Layak Anak bukan hanya dalam perspektif umum saja tapi juga

kaitannya dengan Hukum Islam, ataupun perspektif lain.

61

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Ahmad Mukri, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran

Hukum Islam , Bogor, Pustaka Pena Illahi, 2011

Al Utaibi, Thalal bin Sa’ad, Maaf Dilarang Merokok

Djazuli, Ahmad., Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan

Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2005

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Ciputat, Logos Wacana

Ilmu,1997

Fuad Moh. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Pedoman Ilmu

Jaya, 1991

Fitriana, Mia Kusuma. Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana

Mewujudkan Tujuan Negara , Kanwil Kementrian Hukum dan HAM

Kaltim

Ghazali, Syukri dkk, Nasehat Perkawinan dalam Islam, Biro Penerangan dan

Motivasi BKKBN, 1985.

Hasan, Hamzah Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,

Jurnal Addaulah UIN Makassar vol 1, Desember 2012

Hilal, Iyad Studi Tentang Ushul Fiqh, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah. 2005

Irfan, Nurul Status & Nasab Anak dalam Islam, Jakarta, Amzah. 2012

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain, Maqashid Syariah, Jakarta, Amzah; 2009

Kadarmanta, A., Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, Jakarta, Forum Media Utama. 2010

Kusumah Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: LBH Indonesia bekerjasama

dengan C.V Rajawali, 1986)

Mahfud, Moh, MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo

Persada, 2011

Mahfudz, Sahal , Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta : Lkis. 1994

62

Martosoewignjo, Sri Soemantri dalam Busyro Muqoddas, Ed. Politik

Pembangunan Hukum Nasional, Jogjakarta:UII Press, 1992.

Mas’ud, Moehtar, “ Konflik dan Politik”, dalam Busyro Muqoddas dkk Ed.

Politik Pembangunan Hukum Nasional, Jogjakarta:UII Press, 1992.

Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, Raja Grafindo

Persada, 2006.

Nasution, Harun, dan Bachtiar Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Islam

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987

Notoatmodjo, Soekidjo, Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni, Jakarta,

Rinka Cipta, 2007

Nusantara, .Abdul Hakim G. Prospek Perlindungan Anak dalam Mulyana W.

Qardhawi, Yusuf , Membumikan Syariat Islam. Surabaya, Dunia Ilmu, 1995

Rumtianing, Irma, Kota Layak Anak dalam Perlindungan Anak, STAIN

Ponorogo,

Rofiq, Ahmad, Fiqh Kontekstual:dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif

Tata Hukum Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006

Shiddiqie, Hasbi Ash, Pengantar Hukum Islam Semarang, Pustaka Rizki

Putra, 2001

Soekanto,Sardjono. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta, Rajawali,1986.

Sutyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak Edisi Revisi, Jakarta : Kencana

Predia Media Group,2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat, Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2013

Ya’qub, Ali Mustafa, Kriteria Halal Haram, Untuk Pangan, Obat, dan

Kosmetika Menurut Al Qur’an dan Hadis ,Jakarta : Pustaka

Firdaus.2013

63

Yanggo, Huzaemah T., Fiqh Perempuan Kontemporer, Jakarta : Al Mawardi

Prima, 2001

Yanggo, Huzaemah T., Hukum Keluarga dalam Islam, Jakarta : Yayasan

Masyarakat Indonesia Baru. 2013

www.ykai.net/ (diakses pada September 2017)

https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-

sistem-hukum-indonesia/

http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=214:k

ebijakan-pengembangan-kabkota-layak-

anak&catid=57:kepustakaan&ltemid=81. Artikel diakses pada Februari 2017

http://www.kompasiana.com/pernitahestin/stop-eksploitasi-anak-di-bawah-

umur_552bdfb76ea834ec498b4586 , artikel diakses pada 4 Mei 2017

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/.

Artikel diakses pada Maret 2017

http://news.liputan6.com/read/2237077/5-anak-terlantar-di-cibubur-

dipertemukan-orangtuanya-jumat . Artikel diakses pada 4 Mei 2017

- Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002

- Undang- Undang Kesejahteraan Anak tahun 1974

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bu Idar, Staf Posyandu RW 09

A = Saya ingin menanyakan bu tentang posyandu di rw 9, di posyandu rw 9 ini apa ada nutrisi yang diberikan untuk ibu hamil?

B = Nutrisi selama ini, kalo ada dikasihkan tapi kalo ada yang mau minta nutrisi si biasanya langsung ke puskesmas

A = Biasanya puskesmas Pengasinan ?

B = Ya puskesmas sini, puskesmas Pengasinan

A= Apa ada bu warga sekitar yang menolak imunisasi?

B= Ada, banyak

A=Alasannya apa bu?

B= Alasannya macam-macam yah ada kekhawatiran karna ada kejadian-kejadian terhadap anak. Aa, B ceritanya yang membuat ibu-ibunya tidak mau anak-anaknya. yang belakangan ini kan yang banyak terjadi dengan MR, banyak yang tidak imunisasi MR. Alasannya karena mereka takut, ada yang gak mau aja begitu ditanya alasannya, ada juga yang ga kasih alasan-alasan, ya gak mau aja, ya uah begitu aja A= Dan reaksi dari pihak posyandu sendiri bagaimana, membiarkan atau tetap ada sosialisasi?

B= Harus ada sosialisasi, karena kami juga kan dari Dinas kesehatan melalui puskesmas pengasinan kan selalu ditanya terus. Ini alasannya kenapa, kenapa. Kami juga sebagai kader-kader ya memang harus mendatangi orang-orang dan menanyakan kembali langsung kenapa alasannya. Ya alasannya begitu ada yang terus terang, ada yang tidak terus terang, gitu-gitu aja. Tetap kami sosialiasi terus mencari karena data dari Dinkes dengan data sasaran awal itu kn harus sesuai. Kenapa sisa dari sasaran awal itu berkurang. Alasannya apa ya memang harus tanda tangan segala macem.

A= kalo imunisasi MR itu imunisasi apa ya bu?

B= campak

A= oh yang lagi digalakkan sekarang ya bu?

B= iyah

A= terus ada pemeriksaan balita secara berkala ga bu?

B= kesehatan balita, kami kalau untuk pelaksanaan posyandu tidak ada kesehatan rutin ya, yang ada hanya penimbangan dan itu-itu aja. Kecuali kalau ada bula Februari dan Agustus, vitamin A, itu aja ya. Cek-cek gitu ga ada si ya. Mungkin dari puskesmasnya juga kita hanya penimbangan dan imunisasi. Kadang-kadang bidannya bisa membina, kadang-kadang kita lempar ke puskesmas kalau ga ada pembinanya.

A= Bagaimana respon masyarakat terhadap posyandu?

B= positif

A= banyak tidak bu yang mengikuti kegiatan posyandu?

B= waktu itu di posyandu rw 9, ini menanyakan tentang posyandu di rw 9 kan, kan tadinya di rw 9 ini ada empat posyandu.anggrek 1,2,3,4 tapi setelah terintegrasi. Mungkin ada kendala yang jauh.

Wawancara dengan Bu Juju, Bidan Koordinator Puskesmas Pengasinan

A= Maaf ini dengan bu siapa?

B= Saya bu Juju

A= Jabatannya apa ya bu di puskesmas ini?

B= saya Bidan Koordinator

A= saya mau menanyakan tentang nutrisi bu, apakah puskesmas bekerjasama dengan posyandu disitu ada memberikan nutrisi kepada ibu hamil?

B= iya itu kan kerjaan posyandu itu, merupakan bagian kegiatan dari puskesmas yang keberadaan istilahnya, keberadaan tenaga puskesmas itu sebagai tenaga pelayan kesehatan yang mencakup didalamnya kegiatan imunisasi kemudian termasuk salah satunya pemantauan gizi baik dan gizi buruk, yah sebenarnya gizi buruk udah ga ada, paling gizi kurang. Kemudian salah satunya ya itu termasuk pada ibu hamil, memberikan pelayanan pada ibu hamil dan sebagainya. Kemudian pemantauan jaga kepada ibu hamil yang emang kekurangan energi protein, kita pun memberikan untuk ibu hamil ( susu dan sebagainya).

A= apa ada program puskesmas tentang kawasan bebas asap rokok?

B= ya itu bagian dari kegiatan puskesmas juga, termasuk di dalamnya kegiatan promosi kesehatan.

A = terus tentang sosialisasi air bersih ada penyuluhan ga bu?

B= itu sudah biasa dilakukan setiap kegiatan tahunan, penyuluhan dan tentunya ada pemeriksaan air bersih dan sebagainya, kmudian pendataan didalamnya.

A= di wilayah Pengasinan apa ada daerah yang belum dapat cakupan air bersih?

B= kayaknya udah semua ya.

A= program yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi?

B= program khusus tentunya ya itu penjaringan deteksi resiko ibu hamil tentunya. Pada saat pemeriksaan itu kita menerapkan 10 variant penjaringan kepada ibu hamil, termasuk di dalamnya itu mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan-kelainan pada ibu hamil. Sehingga kalo kita sudah terdeteksi sedini mungkin semenjak hamil, tentunya angka kematian akan berkurang. Karna sebelumnya kita sudah mengetahui ibu hamil itu beresiko atau tidak. Setidaknya kita kan sudah menindaklanjuti atau mengantisipasi buat ibu-ibu yang memang beresiko, kita sebelumnya sudah melakukan penanganan dan pemantauan.

A= dari keseluruhan apa kendalanya?

B= ya sebenarnya semua kegiatan tentunya ga akan berjalan secara sempurna, pastinya ada kendala dan hambatan karena itu bisa kita temui mungkin secara internal atau eksternal, mungkin kita dari internalnya sendiri, kita sangat kekurangan tenaga, sehingga semua program itu belum tentu terselesaikan dengan baik. Ya karna memang kita jujur SDM kita kurang kemudian di lapangan pun tentunya kita ada hambatan dari pribadi masyarakat itu sendiri karna banyak faktor yang memengaruhi kan, salah satunya latar belakang, mungkin latar belakang pendidikan, lingkungan dsb kan sangat berpengaruh. Yang bisa menghambat keberhasilan program salah satunya.

A= faktor pendukung?

B= mungkin keberadaan kader posyandu di masyarakat yang setidaknya memang bisa membantu kegiatan kita, pelaksanaan semua program yang ada di lapangan, ya. Salah satunya bisa terbantu oleh kader- kader.

A= Ibu ada warga sini yang menolak imunisasi?

B= ada, alasannya banyak macem-macem. Ada yang anti imunisasi, mereka punya pemahaman bahwa vaksin itu tidak halal ( haram), trus ada orang-orang tertentu yang pahamnya bahwa dia dulu tidak imunisasi masih sehat-sehat aja , dan ada yang lebih menyukai herbal.

Wawancara dengan Bu Maryanih, Ketua Posyandu RW 10

A= Ini dengan ibu siapa ?

B= Bu maryani

A=Jabatannya di rw 10 apa?

B= Ketua Posyandu

A= saya mau nanya bu, di rw 10 apa ada nutrisi yang diberikan kepada ibu hamil?

B= kita di posyandu rw 10, nutrisi tuk ibu hamilnya gak ada, tapi untuk balitanya ada.

A= dalam bentuk apa?

B= Kalo balita itu, PMT (makanan tambahan).

A= berupa apa, suplemen, susu atau buah-buahan?

B= tiap bulan kita pergantian nanti ada makanan bubur kacang ijo, bubur sumsum, sayur sop.

A= apa ada bu warga sekitar sini yang menolak imunisasi?

B= ada

A= jika ada, alasannya apa bu?

B= alasannya katanya imunisasi itu mengandung lemak yang sekarang lagi rame ini ya, mengandung lemak babi,. Jadi kayak untuk ibu-ibu yang fanatik agamanya, menurut ajaran dia itu ga diperbolehkan imunisasi.

A= trus reaksi dari pihak posyandu sndiri?

B= ya kita ya ga bisa maksain, karna kita juga sudah kasih pandangan, kalo ada apa-apa dngan balitanya, tanggung jawab sndiri. Yang pnting kita sudah kasih tau, trus dia tetap ga mau, resiko dia ambil sndiri.

A= imunisasinya di posyandu mncakup imunisasi apa saja?

B= kalo di posyandu itu, tadinya kita ada di posyandu, tapi sekarang karena rata-rata, ini kan istilahnya di komplek ya. Jadi lebih banyak itu yang ke dokter sama bidan. Jadi kalo untuk ke posyandu itu. Paling ada satu dua balita, kita anjurkan untuk ke puskesmas. Karna kan tergantung vaksinnya juga kan , kayak campak dan lain-lain harus bersamaan.

A= pemeriksaan kesehatan balitanya berkala ada ga bu? Rutinkah?

B= disini kayak penimbangan tu rutin tiap bulan slalu ada

A= ada tes kesehatannya ga? Untuk balitanya ?

B=untuk balita gak ada tapi untuk lansia, kita ada. Tes gula darah sama asam urat, kolesterol, pospindu kita berjalan.

A= kalo boleh tau, ada kendala ga bu dalam menjalankan kegiatan di posyandu?

B= gak adasih kendala, jadi ya kita rutin aja gitu tiap bulan.

A= pendukungnya ?

B= ya kader-kader nya aktif, kita ngasih tau juga ke ibu-ibu balitanya untuk selalu rutin mngecek bayi dan balitanya untuk penimbangan, supaya tau grafik berat badan anaknya, kondisi anaknya.

Wawancara dengan Bu Devi Maryori, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Depok

A= maaf ini dengan ibu siapa namanya?

B= ibu dr Devi Maryori A= jabatannya apa bu di dinas sosial?

B= kepala bidang rehabilitasi sosial

A= saya ingin bertanya realisasi dari dinas sosial untuk penanganan anak bermasalah apa ya bu?

B= kebetulan untuk anak-anak bermasalah itu disebut anak-anak PMKS ( penyandang masalah kesejahteraan sosial) diantaranya ada anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, anak gelandangan, pengemis, disabilitas, dll. Terus orang-orang gila terlantar, usia anak kita yang ngurusin, dewasa tapi judulnya yang terlantar. Jadi kita disini yang namanya anak bermasalah atau orang bermasalah biasanya kan punya indikasi atau gangguan psikososial. Psikologi dan sosial. Dan dikatakan psikologis sosial itu orang bermasalah pasti dia akan ga seperti orang ada umumnya untuk berkehidupan sosial. Yang dimaksud berkehidupan sosial itu tercukupnya kebutuhan sandang, pangan, kemudian hubungan antar manusia, bergaul, mencari nafkah dll, orang yang bermasalah sosial itu da akan merasa rendah diri, minder, takut, ingin melihatkan eksistensi dirinya, yang ingin melihatkan siapa dirinya ke arah negatif, ada yang menarik diri. Ada yang ga bisa ( males) keluar rumah gitu, ada masalah psikologisnya dan sosial. Nah disinilah kita merehabnya, kita merehab di panti sosial,kita assignment dulu. Kalo kita bertemu dengan orang-orang PMKS itu. kita data dulu, data umum, setelah data umum, dia itu siapa, kan ketahuan tuh, dia apa judulnya, seorang apa, asal usulnya apakah dia anak jalanan atau pengamen, pengemis, waria ( golongan minoritas). Nanti bisa dibuka di internet , PMKS ada 26 jenis, nah setelah kita tau, kita telusuri keluarganya, kenapa dia terjun ke dunia seperti itu, penyebabnya apa dari assignment itu ketahuanlah penyebabnya apa. Ternyata yang dibutuhkan itu apa, rencana kebutuhan yang akan datang apa, apa yang bisa kita intervensi apa yang bisa kita bantu dia. Nah itulah assignment. Barulah nanti kita koordinasikan dengan orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah orang tersebut. Misalnya dia takut, marah, suka minder, ada masalah keluarga, kita bantu meluruskan benang kusut dikit demi sedikit. Kita carikan orang yang bisa membantu dia sampai masalahnya teratasi. Bisa ustad dari segi agamanya, dari peraturan-peraturan kita kasih tau, dari pemahaman-pemahaman yang ada, dari aturan-aturan yang ada. Kemudian kita sembuhkan luka yang ada di batinnya ( trauma healing) itu ga bisa sekali, bisa dua kali, tiga kali. Bisa butuh psikolog, pekerja sosial dalam menyembuhkan dia, sehingga uneg-unegnya keluar semua. Kita carikan jalan keluar, solusi-solusinya oleh pakar-pakar yang suah ada. Itu tugas kami di dinas sosial terhadap orang-orang yang punya masalah, permasalahan sosial gitu. kalau dia butuh sektor lain di luar dinas sosial, kita akseskan, kita hubungkan, biasanya dia ga sekolah karena miskin, dia ga sekolah karena dibully, ada ibu gurunya yang galak, atau bagaimana kita fasilitasi ke sekolah

tersebut. Bahwa anak ini seperti ini sampai tuntas, anak itu bisa sekolah. Kalau ada masalah dengan hukum kita dampingi secara hukum, misalnya dia sudah diadukan oleh korban, misal dia pelaku atau diapun korban, masalah itu sudah ketahuan polisi dah naik ke ranah hukum, kita dampingi terus sampai nanti akan dicarikan penyelesaian damai. Ketika mereka berdamai (diversi) dibutuhkan kehadiran kita. Kalaupun harus naik ke pengadilan, nah kita berikan saksi-saksi ahli , kita fasilitasi dalam hal itu biayanya. Ada dari P2TP2A. Kita ada bekerja sama P2TP2A gitu sampai dia hidup kembali normal., bekerja bisa mencari nafkah, yang sekolah bisa sekolah, kalau perlu nanti ke depan kita pendampingan . setelah beberapa lepas dari kita, kita akan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Apakah masih eksis dia dalam koridor itu atau eror lagi atau bermasalah lagi. Tetap tapi sementara kami belum sampai kesana. Kami baru menyelesaikan problem utama ya itu aja. Termasuk penderita HIV, pengguna NAPZA, itu ranah kami. HIV kan dia minder, dia punya stigma, dia punya rasa yang tidak nyaman. Termasuk narkoba. Semua orang itu disamping kami terapi secara sosial, kita kirim ke panti, kita kerjasama dengan panti sosial yang mempunyai program keterampilan, 6 bulan dididik disana. Kita yang hubungi, trus kita kirim, dia balik dia punya keterampilan, bisa bengkel, bisa masak, apalah. Pokoknya sesuai dengan bakat dan kemapuannya. Dia disana tingal gratis dia nanti pulang dari sana dapat keterampilan dikasih modal, juga termasuk yang mantan pengguna narkoba, maupun HIV. Kita akseskan, kita hubungi panti-panti narkoba dan panti HIV untuk diberi pendidikan disana selama 6 bulan rata-rata. 2 X setahun menerima murid, klien. Jadi apa namanya, follow up setelah itu kita juga berencana nanti setelah dia pulang dari sana kita follow up baru beberapa bulan. Gitu aja kerjaan kami.

A = bu, ada hambatannya ga?

B= hambatannya selama ini anggaran kami terbatas dari Pemda, kamidinas sosial tidak diberi anggaran yang leluasa karena keterbatasan trus SDM nya juga masih terbatas, jumlah maupun kualitas SDM nya kurang, sarana dan prasarana, karena kami dinas baru. Baru berumur 10 bulan. Jadi kita mau berbuat apa, gerbong kita agak –agak lemot atau bagaimana. Sedikit. Itu kendalanya.

A= aspek mendukungnya?

B= koordinasinya lancar, koordinasi antar OPD terkait dalam penyelesaian masalah kita baik, hubungan dengan temen-temen yang kita butuhkan, stake holder, PPTPPA oke, DPAPMK, disdik, kayak kemarin di dinas kesehatan ada anak terlantar meninggal, bayi. Trus kita lagi libur ( hari minggu) kita gak ada uang,langsung hubungi dinas pemakaman karena hubungannya baik, lancar, ga berbiaya, karena mereka tau dinas sosial itu adalah dinas yang bantuin orang, yang banyak kegiatan sosial dan mereka ngelancarin. Itu kali yang paling menonjol . terus di perjalanan dalam melancarkan tugas kami dibantu oleh perpanjangan tangan kami. Peksos ( pekerja sosial) yang dikirim oleh kementrian sosial kemari. Ada yang satu perkecamatan satu orang, seluruh aspek sosial ada masalah apapun di wilayah/kecamatan itu, dia harus tau, itu namanya TKSK, trus ada yang khusus masalah anak, apapun masalah anak, dari anak dibuang, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, dia yang memfasilitasi di lapangan, dia kirim berita, ke kita, kirim

laporan, trus kita diskusikan, kita selesaikan masalah, nah mereka itulah faktor pendukung kami, ada pekerja-pekerja sosial di lapangan yang tersebar di seluruh kecamatan, yang itu adalah bentukan dari kemensos.

A= jadi mereka tugasnya?

B= mendata dan awarelah terhadap masalah apa, dateng, data, assignment, lapor kekami, bisa PWA atau ketemu langsung, trus kita diskusikan disini. Bagaimana cara melaksanakannya, kami juga punya rumah singgah, rumah sel untuk sementara, sebelum klien ditindaklanjuti yang tidak punya rumah, kita harus kirim dia kemana, dia gak punya rumah, tidur sana dulu, pulang dari rumah sakit, udah sembuh. Kita mau kembalikan ke keluarga, kita ga tau keluarganya dimana. Kita simpen disana dulu. Tugas kamilah itu yang mencari. Sudah ahli. Sudah lihai aja, ketemu aja. Jadi kalo kamu ilang, nanti tinggal kasih tau nama aja, bisa dicari, alamatnya, alamat orang tuanya.

Wawancara dengan Bu Susi, Ketua RW Ramah Anak RW 09 Pengasinan

A= Jabatannya di rw sini apa bu?

B= kebetulan d rw ramah anak 09 ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua harian RW ramah anak .

A= dari informasi yang saya dapatkan sebelumnya dari bu idar, bahwa di kelurahan pengasinan ada dua rw yang merupakan rw percontohan rw ramah anak, dan salah satunya yaitu rw 09, kriteria apa yang menyebabkan rw 9 menjadi percontohan bu?

B= ya saya jawab sebisanya aja ya, bahwa sebenarnya rw 9 memang sudah ditunjuk sebagai pilot project percontohan dari rw ramah anak ini memang sudah ada latar belakangnya. Jadi memang saat itu sudah ada penunjukan secara langsung dari bapak lurah sebelumnya, sebelum bapak fadhlun ini,. Karena memang ada potensi yang sangat baik kayak semacam item-item tertentu yang sudah terpenuhi dan menjadi syarat utama untuk rw 09 itu dijiadikan sebagai rw ramah anak. Seperti misalnya rw ramah anak ini mencakup semuanya,berintegrasi dengan kegiatan posyandu dan sebagainya. Dimana posyandu rw 9 sudah luar biasa begitu majunya dengan SDM yang berkulitas kemudian ditambah dengan sarana dan prasarana yang ada. Ya seperti taman bermain rw 9 itu ada di titik-titik tertentu. Kemudian juga kelompok karang taruna yang sudah maju pada saat itu hingga menyebabkan dibentuklah atau dipilihlah rw 9 sebagai salah satu pilot project untuk rw ramah anak. Selain itu juga di rw 12. Dari seluruh kelurahan pengasinan ada dua rw dan rw 12. Mungkin itu ya.

A= contoh realisasi dari program rw ramah anak apa bu yang sudah terlaksana?

B= kita ini kan terbentuk sekitar tahun 2015. Tepatnya di bulan september. Waktu itu kami sudah menerima SK secara sah dari kelurahan. Jadi itu adalah bukti fisik legalitas dari kelurahan untuk kami bisa apa ya, bebas bergerak gitu melakukan kegiatan sosial ini di masyarakat. Jadi pertama program kerja yang kita laksanakan adalah kita melihat situasi dan kondisi saat itu. Apa yang bisa kita kerjakan kemudian kebutuhan apa yang sebenarnya harus kita penuhi pada saat itu menyangkut masalah pemenuhan hak anak pada saat itu. Saat itu yang pertama kita lakukan adalah mendata anak yang tidak mempunyai akte lahir kemudian kita bentuk tim kerja pada saat itu untuk bisa mensosialisasikan ini dan alhamdulillah memang waktu itu sudah terbitlah itu ya karena sudah kerja sama dengan pihak kelurahan dan Dinas Kependudukan Kota Depok dan akhirnya terpenuhi sekitar 45an waktu itu akte lahir anak-anak yang ada di linkungan rw 9. Kemudian kita juga sudah membuat sekitar 493 lembar kartu identitas anak. Dan itu kan sangat penting ya, karena itu adalah legalitas mereka manakala mereka masuk ke SD saat ini. Itu sudah kita coba launching KIA dan itu satu-satunya di Kecamatan Sawangan yang memang bisa melakukan kegiatan ini jadi memberikan kartu identitas anak sebanyak 493 lembar secara Cuma-Cuma kepada anak-anak di ingkungan rw 9, alhamdulilah sudah terpenuhi hak mereka.Kemudian itu yang menjadi jargon kita sampai saat ini program ungggulan kita memberlakukan jam belajar malam pada saat hari-hari sekolah anak dimulai dari jam 6 dan berakhir jam 8 malam. Mekanisme sebenarnya

bentuknya adalah bagaimana anak bisa memanfaatan waktu luangnya dimalam hari bukan hanya wujudnya harus belajar, menyelesaikan PR tapi bisa juga berkomunikasi dengan orang tua pada saat itu, tanpa terimbas atau terpapar dengan gadget yang ada, televisi, handphone sebagainya itu kita coba tinggalkan. Walaun mungkin secara efektifitas belum bisa tepenuhi 100% tapi minimal setiap RT sudah mencoba hal ini gitu ya. Cuman kita belum tau apakah memang dirasa sudah berhasil apa belum yang penting intinya adalah pernah menjalankan ini.

A= ada ga bu kegiatan yang bersifat sosial dari program-program ini?

B= banyak banget yang bisa kita lakukan . Lagi-lagi kalo misal melakukan satu kegiatan yang ada kaitannya dengan rw ramah anak ini adalah kita harus melihat pemenuhan kebutuhan apa yang harus kita penuhi saat itu. terutama menyangkut masalah anak kita dari usia 0-18 tahun yang ada di lingkungan rw 9. Setiap tahun dari tahun 2015 sampai sekarang, kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada remaja kita yang kalo kita bilang remaja itu mungkin batasannya dari SD ( kalo kami bilang dari SD sampai ke SMA). Untuk diberikan edukasi gimana caranya mereka menghadapi era yang luar biasa ini gitu kan. Banyak pelatihan yang kita berikan di Al Ikhlas kita melakukan berapa kali edukasi misalnya gimana mereka bijaksana dalam menggunakan gadget. Itu kan efek sosialnya ada ya memberikan pemahaman kepada mereka. Pada akhirnya, implikasinya adalah mereka bisa ga gitu menerapkan ini semuanya terus kepada ibu-ibunya juga., kepada orang tua. Gimana caranya mendidik anak di era digital kaya begini. Apakah harus bagaimana-bagaimana. Itu juga kita sudah berikan edukasi, jadi setiap tahun ada agenda rutin kita melakukan edukasi lewat pelatihan ataupun seminar kepada remaja sama orang tua mengenai ini. Dan kemudian ada lagi bakti sosial waktu itu launching KIA itu dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis termasuk segalanya ya cek darah dan sebagainya. Kita kerjasama juga.

A= secara keseluruhan ada kendala ga bu dalam menjalankan program-proram ini?

B= kalau dalam berkegiatan d lingkungan masyarakat yang dinamikanya luar biasa itu pasti ada. 8 rt awalnya penerimaan warga terhadap rw ramah anak ini dipandang sebelah mat a. Karena begini kita dibetuk dengan susunan panitianya adalah ibu rumah tangga, ibu-ibu semuanya yang memang mereka punya komitmen satu , gimana caranya bisa mensuseskan kegiatan ini gitu. Awalnya dipandang sebelah mata , bisa ga sih, ah ini kan rumit banget karena sasarannya anak remaja yang notabenenya begitu deh. Tapi ya udah, kita coba pahami walaupun susah masuknya pertama kali ga mungkin kita semudah membalikkan telapak tangan kan ga mungkin. Tapi kita coba masuki lewat forum forum arisan , kita berikan edukasi pelan-pelan sosialiasi dulu. Terus pada kegiatan remaja karan taruna di rw kita coba masuk. Banyak hambatan tetapi pada akhirnya pelan-pelan juga ada masyarakat yang oiya berkat kita melakukan kegitan sosial oiya sudah nampak peluncuran KIA gitu kan. Kemudian oiya, ada pelatihan remaja. Itu berguna juga. Oiya kemudian terbit akte lahir, akhirnya masyarakat mungkin sebagian sudah sadar wah penting juga yah ternyata. Dengan sendirinya tapi buat kami ya masih tetap harus berjuang untuk bisa melaksanakan program lain yang b elum sempat dilaksanakan.

A= program-program yang belum sempat apa bu?

B= yah ini rencananya kita pengen sebenarnya melaksanakan event besar untuk karang taruna diluar rw 9, gmana caranya mereka bisa apa ya berkolaborasi, kerjasama dengan seluruh karang taruna yang ada d rt 1 s/d 8. Mereka gabung kemudian mereka bentuk suatu kegiatan sosial yang sifatnya tu rutin yang tugasnya kami tuh sebenarnya belum sampai kesana ke arah sana. Apa ya kendalanya gini masalahnya ternyata menata, bukan menata tapi mengumpulkan remaja dengan dinamika yang luar biasa juga perlu tantangan perlu waktu juga gitu. pengennya kita seperti itu, membentuk suatu wadah karung taruna yang bener-bener solid, kemudian apa ya punya program kerja yang dirasakannya manfaatnya bisa ada. Karena yang saya lihat karang taruna di rw itu mati suri. Itu tantangan sebenarnya. Cuman kendalanya gini, rw ramah anak harus bersentuhan dengan itu langsung tidak bisa, karena di karang taruna ada penanggung jawabnya sendiri. Agak susah kita berkomunisasi mengenai ini. Trus satu lagi kendalanya adalah gmana caranya menswipping anak-anak yang tengah hari malam hari itu masih suka berkeliaran, kemudian mereka kadang ada di sebelah sana., di jam-jam tertentu di jam –jam malam hari dengan kondisi yang tidak jelas, menegurnya pun kita juga agak susah, karena kalo anaknya sudah begitu nanti terkendala, orang tuanya yang kita hadapi.

Date post:	26-Feb-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

Skripsi Dewi Annisa PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ...

Documents