PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Disusun kembali olehEko soponyono

Dari Catatan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Kashadi

BAB IPENDAHULUAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANBERBAGAI ISTILAH : CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION,

DEMOCRACY EDUCATIONDASAR HUKUM: Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib (Pasal 37 ayat 2) memuat: 1.pendidikan agama

2.pendidikan kewarganegaraan 3.pendidikan bahasa

PELAKSANAAN UU TSB. DIDASARKAN PADA SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS NO. 43/DIKTI/KEP/2006,BAHWA KE TIGA JENIS PENDIDIKAN DI ATAS , MERUPAKAN KELOMPOK MATA KULIAH

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN(MPK) WAJIB DIBERIKAN DI SEMUA FAKULTAS DAN JURUSAN DI SELURUH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN BEBAN STUDI MASING-MASING 3 SKS.

BAB IIFILSAFAT PANCASILA• A. PENGERTIAN

• Filsafat merupakan ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia.

• Jenis-jenis filsafat:• 1.filsafat materialisme; paham seseorang yang berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran

dalam kehidupan.• 2.filsafat hedonisme; paham yang dianut orang-orang yang

mencari kesenangan semata-mata.• 3. filsafat liberalisme; paham seseorang, bahwa dalam

kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu.

• 4. filsafat sekularisme; paham seseorang yang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dengan

kehidupan agama.

• B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT• Sebagai filsafat hidup bangsa,

Pancasila hakikatnya merupakan susunan nilai yang bersifat sistematis artinya setiap sila di dalamnya merupakan satu kesatuan utuh dan mencerminkan nilai

keseimbangan.• Sebagai filsafat hidup bangsa, maka seluruh nilai di setiap sila mendasari setiap aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

• C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI• ISTILAH; “IDEA”, GAGASAN, KONSEP, PENGERTIAN

DASAR, CITA-CITA DAN “LOGOS” BERARTI ILMU.• SECARA HARAFIAH, IDEOLOGI BERARTI ILMU TENTANG PENGERTIAN DASAR/GAGASAN/KONSEP.

• IDE, DALAM PENGERTIAN SEHARI-HARI ADALAH CITA-CITA

• DENGAN DEMIKIAN IDEOLOGI MERUPAKAN ILMU YANG MENCAKUP PENGERTIAN TENTANG IDEA, PENGERTIAN

DASAR, GAGASAN DAN CITA-CITA.• berlanjut ..........

• Lanjutan......• Pancasila sebagai ideologi bukan hanya

merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok

orang, namun dia diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai

kebudayaan serta nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, inilah kausa materialis / law material/ bahan dasar

Pancasila.

BAB IIIIDENTITAS NASIONAL• A. PENGERTIAN

• Secara terminologis “identitas nasional” sebagai “ciri” yang dimiliki oleh suatu bangsa dan secara filosofis membedakan

dengan bangsa lain.• Penentu ciri tersebut sangat dipengaruhi

oleh sejarah bangsa itu sendiri. • Identitas Nasional tidak dapat dipisahkan

dari “jati diri”/ “kepribadian” bangsa tersebut berlanjut,....

• lanjutan.........• Kepribadian sebagai identitas, merupakan keseluruhan/totalitas faktor-faktor biologis,

psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah-laku individu dalam masyarakat.

• Pengertian Identitas Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pengertian; “Peoples Character”,

“National Character”/ “National Identity” , sehingga sulit untuk dikatakan kalau kepribadian bngs hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas

fisik saja.• berlanjut,............

• Lanjutan..........• Dengan demikian, kepribadian bangsa

sebagai identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan

RI 17 Agustus 1945.• Akhirnya, sebagai sesuatu identitas

nasional, dia harus dipahami secara dinamis, karena dia selalu terkait dengan perkembangan baik nasional

maupun global.

• B. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL• Pancasila sebagai falsafah bangsa dan

negara, berakar pada pandangan hidup yang; bersumber pada kepribadian

individu dan masyarakat Indonesia yaitu nilai-nilai budaya dan agama dan inilah kepribadian bangsa sebagai identitas nasional, kemudian Prof. Notonegoro dikatakan sebagai “kausa materialis”

Pancasila.

BAB IVKONSTITUSI DAN SISTEM POLITIK

• A. Konstitusi Dalam Suatu Negara• Konstitusi, dalam bahasa Belanda disebut “Grondwet”/Grond

berarti “dasar” dan Wet berarti “undang-undang. Dalam bahasa Jerman disebut “Grundgesetz”/ Grund berarti “dasar” dan “gesetz” berarti “undand-undang”. Lord Acton;”power tends

corrupt, but absolute power corrupts absolutely”• Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam

menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan dan dan hak asasi warga negara tidak dilanggar. Paham ini

kemudian dikenal dengan istilah Konstitusionalisme, sebagai sebuah paham yang menyatakan adanya asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan penguasa agar tidak

disalah gunakan. • Konstitusi merupakan manifestasi dari hukum yang harus

ditaati oleh pemegang kekuasaan dan masyarakat, berlanjut,..........

• Lanjutan,....• Konstitusi sering disamakan dengan Undang-

undang Dasar dan ada juga yang membedakan; karena Konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas daripada Undang-undang Dasar, sebagai bagian tertulis dari Konstitusi, yang memuat aturan tertulis dan tidak

tertulis. UUD merumuskan hal-hal pokok/garis besarnya saja. Di sisi lain dalam kehidupan bernegara tentu terdapat kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diatur dalam UUD berlanjut,.........

• Lanjutan,....• Penjelasan UUD 1945 merumuskan, bahwa undang-undang dasar suatu negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara

itu.• UUD adalah Hukum Dasar yang tertulis, selain itu berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar

yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun

tidak tertulis, inilah konvensi.

• Sifat-sifat Konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis:

• 1. merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara• 2. tidak bertentangan dengan UUD,

saling menerima.• 3. diterima oleh seluruh rakyat.• 4. sebagai pelengkap, berkualitas

sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalm UUD

• Contoh konvensi:• - pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dalam sidang MPR.

• -pidato kenegaraan Presiden setiap tg. 16 Agst. dlm. Sidang MPR.

• Konvensi demikian menjadikan timbulnya gagasan “living constitution” artinya

konstitusi tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat dan dia tidak hanya

merupakan naskah tertulis, tetapi juga naskah tidak tertulis (konvensi)

• CIRI UMUM KONSTITUSI• 1.Sebagai kaidah hukum berkedudukan

lebih tinggi dari kaidah hukum lainnya.

• 2.Memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama dalam suatu negara.

• 3.Lahir dari moment sejarah terpenting bagi bangsa ybs.

• HAL-HAL YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI• 1.Jaminan HAM bagi warga negara.

• 2.Sistem ketatanegaraan yang mendasar.• 3.Kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga

negara.• FUNGSI KONSTITUSI

• Membagi kekuasaan negara; Eksekutif, Legislatif dan Judikatif dalam sistem “checks and balances”

• Membatasi kekuasaan penguasa; terhadap isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi

kekuasaan art. penegasan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Pembatasan waktu art. masa jabatan

masing-masing pejabat dalam menjalankan kekuasaannya.

• B. PERUBAHAN UUD 1945• Dasar: Penjelasan UUD 1945, “Kita harus senantiasa ingat

kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia....... Jangan tergesa-gesa memberi

kristalisasi, memberi bentuk(Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah, oleh karena itu

semakin (soepel)/elastis sifat suatu aturan, makin baik.• Jadi harus dijaga agar Undang-undang Dasar itu jangan

sampai ketinggalan jaman.• Dasar juridis perubahan UUD 1945; Ps. 37 sebelum amandemen dinyatakan;(1) “Untuk mengubah UUD sekurang-

kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.” (2) “Putusan diambil de ngan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”

• berlanjut,............

• Lanjutan,........• Perubahan yang terjadi, rumusan Ps. 37 semula terdiri dari dua (2) ayat, dalam amandemen menjadi

lima (5) ayat, diantaranya berisi;• 1.perubahan hanya terhadap Ps. 37 ayat 1; objek perubahannya pada pasal-pasal di Batang-tubuh, bukan

perubahan terhadap Pembukaan.• 2.usul perubahan diagendakan dalam sidang MPR, jika

diajukan minimal 1/3 dari jumlah angg.MPR.• 3.perubahan pasal-pasal, sidang MPR dihadiri minimal

2/3 dari jumlah angg. MPR. dan putusan perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan minimal 50 persen ditambah satu angg. Dari seluruh angg. MPR.

• KESEPAKATAN FRAKSI-FRAKSI:• 1.Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

• 2.Tetap mempertahankan NKRI• 3.Tetap mempertahankan sis. Presidensial

• 4.Penjelasan UUD 1945 yg. Memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam psl-psl (setelah amandemen

penjelasan UUD 1945 tdk. Ada lagi• 5.Perubahan dilakukan dng. cara “adendum” art.

tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 yang disahkan 18 Agst. 1945 dan naskah perubahan UUD

1945 diletakkan setelah naskah asli.• berlanjut,.............

•

• lanjutan,.........• Tujuan kesepakatan;

• 1.Menjaga kelestarian dan kesinambungan sejarah bangsa

dan negara • 2.Mendokumentasikan pikiran kenegarawanan para penyusun UUD

1945• 3.penghargaan terhadap jasa-jasa para pendiri bangsa dan negara yang menyusun UUD 1945

• C. SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN IND.

• Sistem politik adalah sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan

nilai-nilai kepada masyarakat, dan dengan mengalokasikan nilai-nilai itu dengan

mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat

sah.

• C.1. Dua model sistem politik;• a. Sistem politik pluralisme• b. Sistem politik integralisme

• Ad.a. Sebagai Sistem Politik Pluralisme menempatkan negara(dengan personifikasi

pemerintah) dalam posisi tidak otonom dan fungsi negara yang utama adalah sebagai pelaksana keinginan masyarakat yang disalurkan melalui mekanisme yang demokratis. Lembaga-lembaga

politik seperti partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat.

• Berlanjut,...........

• Lanjutan,..........• Ad.b. Sistem Politik Integralisme diartikan

sebagai sistem politik otoriter, negara diletakkan pada posisi otonom dan bersifat

organis yang secara politis diberi kewenangan untuk menjamin kepentingan seluruh rakyat, sehingga negara dapat mengklaim dirinya bertindak atas nama

kepentingan rakyat. Dengan demikian sistem politik integralisme adalah sistem politik

otoriter yang dalam hal-hal tertentu mengarah ke totaliter.

• Carter dan Herz mengatakan terdapat dua hal yang

bertentangan dalam sistem politik, yaitu “demokrasi” dan

“totaliterisme”.• Dalam implementasinya di suatu negara bisa menjadi bervariasi, karena perbedaan latar belakang sejarah, ideologi, politik dan kondisi sosial ekonomi dalam

masing-masing negara.

• Sistem Politik dalam UUD 1945• 1.Sistem Poltik Demokrasi Liberal Th. 1945-1959.• 2.Periode 1959 sampai sekarang berlaku sistem

politik:• a.Th.1959-1966 Sistem Politik Demokrsi Terpimpin

• b.Th.1966-1998 Sistem Politik Demokrasi Pancasila.

• c.Th.1998 sampai sekarang Sistem Politik Demokrasi era Reformasi.

• Perubahan Sistem Politik menjadikan perubahan pula produk hukum yang dihasilkan.

BAB VDEMOKRASI

• A. PENGERTIAN Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, dialah pemegang kedaulatan tertinggi secara langsung

maupun tidak langsung(sistem perwakilan).• Pandangan tentang demokrasi

• 1.Deliar Noer, bahwa negara diselenggarakan oleh rakyat atas kehendak dan kemauan rakyat artinya pengorganisasian negara

dilakukan oleh rakyat.• 2.Sri Sumantri, bahwa memahami demokrasi dari dua segi; dalam arti

formil dan dalam arti materiil. • Demokrasi dalam arti formil, sebagai demokrasi langsung, seperti

dilaksanakan dalam Negara Kota (City State) dan dalam perkembangannya sebagai demokrasi tidak langsung / demokrasi

perwakilan oleh rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.• Demokrasi dalam arti materiil, sebagai demokrasi yang diwarnai oleh

falsafah atau ideologi yang dianut suatu bangsa atau negara, sehingga ada beberapa landasan falsafah demokrasi, yaitu:

• Berlanjut,..............

• Lanjutan,.....• Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan

• Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemajuan di bidang sosial

dan ekonomi• Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan serta atas kemajuan sosial dan

ekonomi sekaligus.

• B.DEMOKRASI DI INDONESIA• Perjalanan demokrasi Indonesia:

• 1.demokrasi parlementer(demokrasi liberal) diperkuat Konstitusi RIS dan UUDS TH 1950

• 2.setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai masa akhir demokrasi parlementer dan dibentuklah demokrasi terpimpin. Dalam perjalanannya banyak terjadi

penyimpangan di antaranya pengangkatan Presiden seumus hidup bagi Ir. Sukarno.(Tap. MPRS No.III/MPRS/1963

• 3.demokrasi terpimpin berakhir dengan terjadinya tragedi nasional G. 30 S/ PKI

• 4.demokrasi Pancasila di era Orde Baru/Orde Pembangunan, berkeinginan melaksanakan Pancasila secara murni dan

konsekuen.• 5.era reformasi sebagai ganti demokrasi Pancasila.

• Miriam Budihardjo mengemukakan demokrasi konstitusional dalam negara hukum /rechtstaat yang

becirikan:• 1. perlindungan konstitusional,artinya ada jaminan

terhadap hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang

dijamin• 2.badan kehakiman yang bebas dan tidak

memihak(independent and impartial tribunals)• 3.pemilihan umum LUBER

• 4.kebebasan menyatakan pendapat• 5.kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi• 6.pendidikan kewarganegaraan (civic education)

BAB VIHAM DAN RULE OF LAW

• A.SEJARAH PERKEMBANGAN• HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manus

ia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya

di dalam kehidupan masyarakat.• Dia merupakan hak universal, karena

pemilikannya tanpa didasarkan pada perbedaan; bangsa, ras, agama maupun jenis

kelamin.• Dari hak tersebut manusia harus memperoleh

kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Berbagai naskah yang mendasari HAM:1.Magna Charta (Piagam Agung,1215) merupakan dokumen yang mencatat berbagai hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya

atas tuntutan mereka dan ini merupakan wujud pembatasan kekuasaan Raja John.

2.Bill of Right (Undang-undang Hak,1689) dari Parlemen Inggris yang tahun sebelumnya melakukan perlawanan

kepada Raja James ke 11 dalam revolusi tak berdarah(The Glonous Revolution of 1688)

3.Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Pernyataan hak manusia dan warga negara, 1789), naskah ini

dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan rezim lama

Berlanjut,............

• Lanjutan,.......• 4.Bill of Right (Undang-undang Hak, 1789) merupakan naskah yang disusun oleh rakyat Amerika th.1789 dan menjadi bagian dari Undang-undang Dasar th.

1791• Hak-hak asasi yang dirumuskan dalam abad 17 dan 18

di atas sangat dipengaruhi oleh filosofi Hukum Alam (Natural Law) sebagaimana dirumuskan oleh John Locke (1632-1714)dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Hak-hak ada saat itu seperti, hak

persamaan , hak kebebasan dan hak untuk memilih. • Di abad 20 hak-hak politik tersebut dianggab kurang sempurna sehingga dicetuskan hak-hak lain

yang lebih luas ruang lingkupnya.• Pencetusnya Presiden AS Franklin D. Roosevelt

saat melawan nasi Jerman dalam Perang Dunia Ke II, mencakup 4 (empat hak) disebut dengan The Four

Freedoms (Empat Kebebasan) yaitu;• 1.Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan

pendapat (Freedom of Speech)• Berlanjut,............

• Lanjutan...........• 2. Kebebasan beragama (freedom of religion)• 3. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear)• 4. Kebebasan dari kemiskinan (freedom of want)

• Pd. Th. 1946 Komisi Hak Asasi Manusia (Commission of Human Right) yang didirikan oleh PBB menetapkan

secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial di samping hak-hak politik.

• Pd Th. 1948 dikeluarkan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right) dan diterima secara aklamasi oleh negara anggota PBB, kecuali Uni Soviet tidak memberikan

suaranya

• Masalah yang timbul pada implementasi HAM tersebut, karena dilandasi oleh nilai tradisi, budaya dan kepentingan politik suatu bangsa.

• Setiap negara berhak membuat interpretasi terhadap HAM sesuai dengan kedaulatan serta

nilai-nilai sosial budaya dari negara tersebut. Inilah yang secara internasional disebut dengan

“relativisme kultural”, sebagaimana Muladi katakan, meskipun HAM itu bersifat universal, indivisible,interdependent and interrelated,

namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kondisi sosial budaya setiap

negara.

• Kecenderungan Internasiaonal menghendaki, bahwa setiap negara menjabarkan, merinci dan menyebarluaskan HAM melalui hukum

nasionalnya, dimaksud agar ada upaya saling memberi informasi dan memahami konsep relativisme kultural HAM masing-masing negara, sehingga mudah dimengerti dan

dipahami pihak-pihak lain.• Dengan demikian jika terjadi perbedaan pandangan dan interpretasi antar negara,

maka perbedaan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap HAM

• B.HAM DI INDONESIA• Meskipun UUD 1945 dirumuskan sebelum Deklarasi HAM, namun di

dalamnya ada perumusan hak tersebut dan pelaksanaannya

oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat

secara demokratis dan senantiasa dapat berkembang sesuai dengan situasi dan

kondisi perkembangan masyarakat Indonesia.

• Rumusan HAM dalam UUD 1945 ada dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 10 pasal sebagaimana terumuskan

dalam Pasal 28 A, sampai dengan Pasal 28 J meliputi:

• 1.Hak Asasi yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan;

• 2.Hak Asasi yang berkaitan dengan kekeluargaan;

• 3.Hak Asasi yang berkaitan dengan pengembangan diri;

• 4.Hak Asasi yang berkaitan dengan pekerjaan;• 5.Hak Asasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum

dan persamaan hak di depan hukum;• 6.Hak Asasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama

dan meyakini kepercayaan;• 7.Hak Asasi yang berkaitan dengan komunikasi dan

informasi;• 8.Hak Asasi yang berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajad

dan martabat manusia;• 9.Hak Asasi yang berkaitan dengan kesejahteraan

sosial;• 10.Hak Asasi yang berkaitan dengan persamaan dan

keadilan.

• Perumusan Hak Asasi Manusia dalam Bab X A tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (not deroglabe) yaitu;

• Hak untuk hidup,• Hak untuk tidak disiksa,

• Hak untuk kemerdekaan berpikir dan hati nurani,• Hak untuk beragama,

• Hak bebas dari perbudakan,• Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,

• Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (kecuali dalam hal ; kejahatan terhadap kemanusiaan (An

Offence againts Humanity), kejahatan terhadap perdamaian (An Offence againts of Peace), kejahatan perang (War crime) dan

terlibat dalam kejahatan genosida (Has Participated in Genocide) undang-undang dapat berlaku surut kapan saja tindak pidana dilakukan dasarnya adalah doktrin “NULLUM CRIMEN SINE

POENA ATAU NO CRIME WITHOUT PUNISHMENT”

• C. RULE OF LAW• Friedman mengemukakan pengertian Rule of Law

Rechtstaat meskipun pada hakikatnya sulit dipisahkan dan bahkan dapat dikatakan sama,

sebenarnya saling mengisi. Berdasarkan bentuknya, Rule of Law merupakan kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karenanya negara yang legal

harus senantiasa mendasarkan dan menegakkan Rule of Law.

• Dalam UUD 1945 dirumuskan Indonesia adalah negara hukum /rechtstaat bukan negara kekuasaan/machtstaat di dalamnya terkandung pengertian atas pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi

inilah Rule of Law.

• Albert v. Dicey, mengartikan Rule of Law sebagai suatu keteraturan hukum dan di

dalamnya terdapat tiga unsur yang fundamental;

• 1.Supremasi aturan-aturan hukum,

• 2.Kedudukan yang sama di muka hukum,

• 3.Terjaminnya HAM oleh undang-undang dan keputusan-keputusan

pengadilan.

BAB VIINEGARA DAN WARGA NEGARA

• A.PENGERTIAN• Pengertian negara, dapat dikemukakan sebagai organisasi antar kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah

tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok

atau beberapa kelompok manusia. • Pengertian unsur negara, bersifat konstitutif ditandai adanya wilayah, rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat dan bersifat deklaratif,

ditandai adanya pengakuan dari negara lain.• Bentuk negara, meliputi negara kesatuan(unitary

state) dan negara serikat(federation)

• Persyaratan sebagai negara; • Adanya wilayah,

• Adanya pemerintahan,• Adanya penduduk sebagai warga negara,• Adanya pengakuan dari negara lain.

• Persyaratan tersebut, menjadikan negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, sebagai negara yang berdaulat mendapat pengakuan dunia internasional sejak 17

Agustus 1945, menjadi anggota PBB, sehigga mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta dalam memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu kehidupan NKRI tidak terlepas dari kehidupan dunia internasional/global.

• NKRI didirikan berdasar UUD 1945 yang mengatur kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban warga negara

terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan

• Kewajiban negara; terhadap warga negaranya pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir bathin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya,

• Melindungi hak asasi warga negara sebagai manusia secara individual (HAM)

berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral

dan budaya yang berlaku dan,• Melaksanakan sistem kenegaraan yang

dilaksanakan.

• B. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK• Sebagai syarat berdirinya sebuah

negara, UUD 1945 dalam Bab X merumuskan tentang Warga Negara dan

Penduduk.• Rumusan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945; yang

menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

• Perkembangan dunia terutama teknologi informatika menjadikan dunia sebagai sebuah desa global (global village), sehingga batas fisik antar negara semakin kabur, mobilitas

manusia begitu cepatnya.• Emigrasi menjadi dampak nyata dari globalisasi, baik oleh warga negara maupun warga negara lain

dan tetap pada status kewarganegaraan asli mereka.

• Respon terhadap warga negara, UUD 1945 merumuskannya dalam Pasal 26 ayat 2; penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia.

• C.ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN• 1.Asas Ius-soli dan asas ius-sanguinis • Asas ius-soli merupakan asas daerah kelahiran art. status kewarganegaraan

seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut

• Asas ius-sanguinis merupakan asas keturunan atau hubungan darah art.

kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya

• Undang-undang No. 62 Th. 1958 tentang kewarganegaraan menganut asas ius-sanguinis dari garis ayah saja.

• Undang-undang No. 12 Th. 2006 tentang kewarganegaraan tetap menganut asas ius-sanguinis tetapi dari garis kedua orang tuanya.• 2.Bepatride dan Apatride

• Bepatride dan Apatride berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang anak yang seharusnya berdasar pada asas yang berlaku di

negara tempat kelahiran orang tuanya , namun negara lain tempat orang tua melahirkan anaknya, asasnya berbeda dengan asas negara orang

tuanya.• Bepatride (dwi kewarganegaraan) terjadi bila kewarganegaraan seseorang ikut kewarganegaaran dua negara. Contoh; kewarganegaraan suami-istri ikut negara A, namun mereka berdomisili di negara B.

Negara A menganut asas ius-sanguinis, sedang negara B menganut asas ius-soli. Di negara B suami-istri melahirkan seorang anak yang

seharusnya berkewarganegaraan negara A dng. asas ius-sanguinis(mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya), namun

domisili mereka(suami-istri dan anak) di negara B yang menganut asas ius-soli berlanjut,.........

• Lanjutan,..........• Anak mereka, berstatus warga negara B tempat ia dilahirkan yang menganut asas ius-soli, dan warga negara A ikut orang

tuannya yang menganut asas ius-sanguinis; dengan demikian dia memiliki

dwi kewarganagaraan (bepatride)• Apatride (tanpa kewarganegaraan) terjadi

bila seseorang (menurut peraturan kewarganagaraan)tidak diakui sebagai

warganegara manapun berlanjut,........

• Lanjutan,......• Contoh; suami-istri warga negara A yang mengikuti asas ius-soli, tetapi domisili mereka ada di negara B yang mengikuti asas ius-sanguinis. Di negara B, lahir anak

mereka yang tidak diakui sebagai warganegara karena orang tuanya bukan warganegara B, begitu halnya di negara A anak ini tidak diakui sebagai warganegara karena dia lahir di negara B, sehingga anak

mereka tidak memiliki kewarganegaraan (apatride)

• D.HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA• 1.Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan

Pemerintahan• Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, segala

warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dalam rumusan pasal di atas menunjukkan adanya kewajiban, tidak ada diskriminasi di antara warganegara baik

mengenai hak maupun kewajibannya. Rumusan pasal tersebut menunjukkan kepedulian akan HAM

berlanjut,..........

• 2.Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi

Kemanusiaan• Terumuskan dalam Pasal 27 ayat

2 UUD 1945 (baca)• 3.Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara dalam Pasal 27 ayat 3

UUD 1945 (baca)• 4.Hak Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28

UUD 1945(baca) berlanjut,.....

• Lanjutan,......• Pasal tersebut mencerminkan sifat demokratis

negara. Di samping hak tersebut ada hak bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan mencakup bidang pers. Makna bebas disertai

beban tanggungjawab, sehingga sering diungkap sebagai pers yang bebas dan bertanggungjawab. Unsur; “dan sebagainya” dalam pasal tersebut

membuka kemungkinan bagi seseorang mengeluarkan pikiran bukan dengan lisan atau tulisan namun dengan cara lain, misalkan gambar kartun.

• 5.Hak dan Kewajiban Pertahanan dan Keamanan Negara berlanjut,.............

• Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 (baca)• 6.Hak mendapat Pendidikan

• Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945,negara berkewajiban mencerdaskan

kehidupan bangsa, maka Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menetapkan, bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya

penyelenggaraan pendidikan bagi warganegara.

• 7.Hak Kemerdekaan untuk Memeluk Agama• Rumusan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (baca) Hak tersebut merupakan hak yang

paling asasi di dalam HAM, karena kebebasan beragama bukan pemberian

negara maupun golongan tertentu. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa didasarkan atas keyakinan individu, sehingga tidak ada istilah

paksaan dalam agama.

BAB VIIIGEOPOLITIK INDONESIA

• A. Pengertian• Geopolitik merupakan kebijaksanaan dalam rangka tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan

ilmiah tentang kondisi geografis negara tersebut

• Tujuan nasional dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yaitu; 1. membentuk NKRI yang

melindungi bangsa dan tanah air(pendekatan keamanan), 2. menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur(pendekatan kesejahteraan), 3. ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tujuan dan cita-cita nasional; 1. kondisi geografi negara/posisi

silang terdapat sisi yang menguntungkan dan sisi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, 2. manusia dan lingkungannya, ditandai banyaknya suku dan adat istiadat yang beraneka ragam, menjadi faktor

yang menguntungkan dan sumber keresahan dan pertentangan. Dari kondisi demikian Indonesia

memiliki wawasan nasional sebagai pedoman mencapai tujuan nasional. Pedoman wawasan nasional berpijak pada wujud wilayah nusantarara sehingga disebut

wawasan nusantara dan wawasan nusantara inilah yang disebut geopolitik Indonesia

• Wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan atau

penglihatan indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan Nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti “pulau” dan

“antara” berarti posisi silang dari dua lautan dan dua benua. Lautan/samodra Pasifik sebelah utara dan sebelah

selatan lautan/samodra Hindia, benua Asia sebelah utara dan benua Australia

sebelah selatan.

• Dengan demikian Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, keadaan geografis negara dan sejarah

yang dialaminya• Letak posisi silang negara Indonesia dengan pengaruhnya baik menguntungkan maupun tidak terhadap politik akan

melahirkan geopolitik dan geostrategi

• Pandangan tentang geopolitik• Frederich Ratzel (1844-1904), mengartikan

geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography)

• Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer mengembangkan political geography menjadi Geographical Politic atau disingkat geopolitik. Perbedaan dua istilah tersebut

terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi

atau politik berlanjut,..........

• Lanjutan,........• Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari

aspek geografi.• Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu dan prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan

nasional.

• B. WILAYAH SEBAGAI RUANG LINGKUP• 1.Pandangan Ratzel dan Kjellen

• Frederich Ratzel mengembangkan kajian geografi politik , bahwa negara mirip organisme (makhluk hidup). Negara di

pandang dari konsep ruang. Negara merupakan ruang yang ditempati oleh kelompok

masyarakat politik (bangsa).Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Oleh karenanya jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, perlu hukum

ekspansi (pemekaran wilayah).

• Rudolf Kjellen, negara sebagai organisme yang harus memiliki intelektual. Dia juga mengemukakan paham ekspansionisme dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan negara. Langkah strategis yang diajukan melalui eksplorasi darat dan lautan.

• Pandangan mereka berdua hampir mirip sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan

pertumbuhan organisme (makhluk hidup),oki mereka memerlukan ruang hidup (lebensraum) sehingga

falsafah proses; lahir, tumbuh, mempertahankan hidup menyusut dan mati layak menjadi perhatian.

• Mereka berdua juga mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) yang pada akhirnya melahirkan

paham adu kekuatan.

• 2.Pandangan Haushofer• Paham ekspansionisme dalam pemikiran Karl Haushofer mewarnai geopolitik Nazi Jerman di

bawah Hitler dan paham tersebut juga mengandung ajaran rasialisme; Ras Jerman merupakan ras yang paling unggul yang harus bisa menguasai dunia. Pandangan ini berkembang di Jepang

dikenal ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. (prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang

menganjurkan pemerintahan otoriter; Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, Balai Pustaka,

Jakarta, 1989, hal.240)

• Pokok-pokok Pemikiran Karl Haushofer:• 1.Hukum Alam amat berpengaruh terhadap upaya

mempertahankan kelangsungan hidup dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan dan berkembang, hal ini menjurus ke arah

rasialisme;• 2.Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan

dapat melampaui kekuasaan Imperium Maritim untuk mengawasi pengawasan di lautan;

• 3.Negara-negara besar akan timbul dan akan menguasai Eropa (Jerman dan Italia),Afrika dan Asia Barat dan Jepang menguasai wilayah Asia

Timur Raya, berlanjut,...

• Lanjutan,....• 4.Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan.

Ruang hidup dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian

baru kekayaan alam dunia. Geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan mendapatkan ruang hidupnya. Ekspansionisme membagi wilayah dunia

menjadi region-region yang akan dikuasai bangsa besar, seperti AS, Jerman, Rusia,

Inggris dan Jepang.

• 3. Pandangan Bangsa Indonesia• Geopolitik dalam pandangan bangsa Indonesia

didasarkan pada Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan. Bangsa Indonesia mencintai

perdamaian, tetapi lebih mencitai kemerdekaan. Penjajahan dalam bentuk apapun ditentang, karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oki, bangsa Indonesia menolak paham

ekspansionisme dan paham adu kekuatan yang berkembang di Barat. Paham rasialisme juga

ditolak, martabat manusia pada dasarnya sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan danKemanusiaan

yang universal.

• Dalam hub. Internasional,bgs. Indonesia berpijak pada paham

kebangsaan(nasionalisme) yang membentuk wawasan kebangsaan dan menolak pandangan

Chauvinisme (sifat patriotik yang berlebih-lebihan; Kamus Bahasa Inggris,

hal.109). Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa , saling menolong dan menguntungkan, dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan

ketertiban dunia yang abadi

• 4.Perkembangan Wilayah Indonesia• A)Dari 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957

• Dasar Hukum :• Dalam “Territoriale Zee en Mariteme Kringen Ordonantie th 1939” tentang batas laut territorial

Indonesia, menetapkan sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara

terpisah-pisah. Kondisi fisik pulau-pulau Indonesia terpisah-pisah oleh perairan atau selat. Laut

territorial masih sedikit, karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di

sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan

keamanan negara kesatuan RI

• B.Deklarasi Juanda• Dasar hukum, UU No.4/Prp/1960 tanggal 18 Pebruari 1960 tentang Perairan Indonesia, sebagai pengganti Ordonansi 1939 tentang

laut territorial; bertujuan:– perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan

RI.yang utuh dan bulat;– Penentuan batas-batas wilayah negara Ind.

disesuaikan dng. asas negara kepulauan (Archipelagic State Principles);

– Pengaturan lalu-lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.

• Asas neg. Kepulauan adalah Yurisprudensi Mah. Int. Th. 1951 dalam penyelesaian kasus perbatasan antara

Inggris dan Norwegia. Dengan demikian Ind. merupakan satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairannya yang

utuh dan bulat, di samping itu berlaku juga dogma “point to point theory”dalam

menentukan garis dasar wilayah Ind. menghubungkan antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

• Berdasar Dek. Juanda, wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari menghubungkan titik-titik pulau terluar sehingga merupakan kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan antara pulau-pulau nusantara menjadi wilayah Ind, sehingga luas wil. laut Ind.

dari 2 juta km² bertambah menjadi 5 juta km² lebih dengan rincian perhitungan: daratan 2.028.087 km² + perairan 3.165.163 km² = 5.193.250 km². 3/5 wilayah Ind. berupa lautan, inilah yang menjadi dasar, bahwa

Ind. sebagai neg. maritim.• UU No. 4/Prp/1960 diganti dengan UU No. 6 Th. 1996 tentang Perairan Ind. dan di bab IV mengatur tentang

Rezim Hukum Negara Kepulauan atas ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Pengaturan

demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda dalam rangka keselamatan dan keamanan RI

• C.Deklarasi Landasi Kontinen Negara Indonesia

• Deklarasi Landas Kontinen Negara RI 17 Pebruari 1969 merupakan konsep politik berdasarkan konsep wilayah, sebagai dasar pengesahan Wawasan Nusantara.

• Deklarasi di atas merupakan upaya mewujudkan Ps. 33 ayat 3 UUD 1945

konsekuensinya, sumber kekayaan alam dalam Landas Kontinen Ind. adalah milik

eksklusif negara RI.

• Landas Kontinen• Suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak

di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah

daratannya.• Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal

atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350mil atau tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar

laut sedalam 2.500 meter.

• Asas pokok dalam Dek. Landas Kontinen:• 1)Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen Ind. adalah milik eksklusif neg.RI;

• 2)Pem. Ind. bersedia menyelesaikan soal garis batas L.K. dengan neg-neg tetangga melalui perundingan;

• 3)Jika tidak ada garis batas, maka LK. adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau

terluar Ind. dengan wilayah terluar neg. Tetangga;• 4)Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas LK Ind. maupun udara di

atasnya.• Asas-asas di atas dituangkan dalam UU No. 1 Tahun

1973 tentang Lands. Kont. juga memberi dasar bagi berlanjut......

• lanjutan,.........• pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah

atas kekayaan alam di LK dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

• D.Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)• Tg. 21 Mrt. 1980 ZEE diumumkan Pem. Batas ZEE selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar

laut wil. Ind. • Alasan pemerintah mengumumkan ZEE:

• Persediaan ikan yang semakin terbatas;• Kebutuhan pembangunan nasioanal;

• ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional

• Pd. Tg. 30 April 1982, Konfensi Hukum Laut II di New York menerima “The United Nation Convention on the Law of the Sea”(UNCLOS) yang ditandatangani 10 Des. 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh

117 negara termasuk Ind.• Konvensi tersebut mengakui asas Neg. Kepulauan (Archipelagic State Principle)

serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. UU tentang ZEE Nomor 5 Tahun 1983 dan UU No. 17

Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, dan sejak Peb.1986 Ind tercatat sebagai salah satu neg dari 25 neg yang meratifikasi.

• C.WILAYAH NEGARA INDONESIA• Wilayah sebagai syarat berdirinya negara, yang pada awalnya

terdiri dari daratan dan lautan, berkembang setelah Traktat Paris 1919 meliputi juga udara yang ada di atasnya dan

termasuk kapal dng bendera suatu neg dan komplek kedutaan besar.

• Landasan konsep wilayah adalah Konsep Neg Kep (Archipelagic State Consept)yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut

Internasional di Montego Bay, Jamaica 1982 berisi perubahan kedaulatan dan yurisdiksi RI, bertambah dari yang semula 2 (dua) juta kilometer persegi menjadi lebih kurang 5 (lima) juta kilometer pesegi dengan segala hak serta kewenangannya.• Untuk pertama kali wilayah negara dimesukkan ke dalam konstitusi dalam BAB IX A Wilayah Neg Ind dalam Pasal 25 A; NKRI adalah sebuah neg kep yang berciri nusantara dengan wil yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan olh UU.

• Rumusan di atas bermaksud:• 1.memberikan dasar hk yang sangat kuat bg bngs Ind untuk hdp dan brkmb di atas wilayah

negaranya sendiri;• 2.menegaskan bts-bts wil yg mnjd kedaulatan neg RI yg akan sangat membantu dalam penegakan hk dan dlm melkn perundingan

Int;• 3.mempersulit pemisahan wil ng

Ind.

• D. OTONOMI DAERAH• Sebelum era reformasi, kebjkn pemb pem terpusat di pusat, shg daerah tertinggal

dan terkebelakang dibanding pusat.• Hasil eksploitasi SDD yg dilakukan tidak

sebading antara utk kep dan kemajuan daerah dg kep dan kemajuan pusat.

• Era reformasi merubah pola demikian, shg dimungkinkan terjadinya keterbukaan dan

partsipasi terselenggaranya otonomi daerah utk seluruh daerah

• Daerah diberi keleluasaan,kebebasan dan kew utk menggali dan mengelola SDD dan hasilnya utk kemajuan dan kesejahteraan daerah. OTDA

dijalankan tetap pd wadah NKRI.• UUD 1945, baca Pasal 18nya.

• Urusan pemerintahan yg mnjd kew daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urs pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

• Urusan pemerintahan yg menjadi urusan pemerintah:• a. Politik LN;• b. Pertahanan;• c. Keamanan;• d. Justisi;

• e. Moneter dan fiskal nasional;• f. Agama.

• Dalam urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atu dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

• Dalam urusan pemerintahan yg mjd kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat:,

bersambung,..............

• a.menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

• b.melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur

selaku wakil pemerintah;• c.menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan

/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IXGEOSTRATEGI INDONESIA

• A. PENGERTIAN• Geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam

menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mempertahankan kehidupannya,

eksistensinya dan mewujudkan cita-citanya.• Implementasi pelaksanaan geopolitik di atas diperlukan strategi nasional dan itulah yang

disebut sebagai GEOSTRATEGI.• Mapping Global Strategy ke depan sangat

diperlukan bg bngs-bngs. bagi bngs Ind Wawasan Nusantara merupak Geopolitik mengenai

persatuan dan kesatuan berlanjut,.......

• Lanjutan,..........................................................dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai perekat bngs Ind dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.• Geostrategi bermakna metoda atau aturan-aturan

utk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pemb yg memberikan arahan tentang bgmn membuat strategi pemb dan keputusan yg terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yg lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Dengan demikian geostrategi merupakan geopolitik dalam

pelaksanaannya.

• Bagi bngs Ind Geostrategi diartikan sbg metoda utk mewujudkan cita-cita proklamasi dlm pembkn UUD 1945 melalui proses pemb.• Geostrategi dlm hal itu sbg doktrin

nasional, mk dia sebagai TANNAS.• Baca pembukaan UUD 1945, pernyataan itu sbg

landasan/fundamental geostrategi negara dan itu sama dg pembukaan UUD 1945 sbg dasar

fundamental neg dan dlm ilmu politik disebut dengan “staatsfundamentalnorm “/ pokok

kaidah neg yg fundamental sbg sumber hukum dasar neg.

• Rudolf Kjellen, Karl Haushoffer, Frederich Ratzel mengembangkan geostrategi demi kepentingan militer yang bg bngs Ind

pengembangan geostrategi sbg pencapaian tujuan bngs dan neg dan bersifat mulia yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama dan perlindungan masyarakat

(social welfare and social defence).Geostrategi sangat diperlukan dan

dikembangkan utk mewujudkan dan mempertahankan integritas bngs dan

wilayah...... berlanjut

• Lanjutan,...tumpah darah neg Ind, mengingat keterjemukan bngs Ind serta sifat khas wilayah tumpah darah Ind, mk geostrategi dirumuskan dlm bentuk Ketahanan Nasional.

• B. KETAHANAN NASIONAL• Letak geografis Ind. di Asia Tenggara menjadi perhatian dunia, karena peranan dan posisi Ind dlm kancah Int dan krn posisi silang Ind, mk wajar jk Ind menjadi ajang

perebutan kepentingan kekuatan Internasional, mk Ind perlu mengembangkan

Ketahanan Nasional.

Preside Soekarno th 1960 memperkenalkan istilah Ketahanan Nasional dan th 1962

dikembangkan dlm Sekolah khusus Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bngs yg berisi ketangguhan dan keuletan yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dlm menghadapi dan mengatasi segala

ancaman, gangguan,yg langsung maupun tidak langsung, berlanjut,......

• Lanjutan,...membahayakan integritas, identitas,

kelangsungan hidup bngs dan neg serta perjuangan dlm mengejar

tujuan nas Ind.• Pengembangan Tannas setiap bngs berbeda dilandasi oleh filsafat bngs dan sejarah masing-masing

bngs. Ind dg Pancasila yg tercantum Pembukaan UUD 1945, dia sbg landasan juridis Tannas

yg bersumber pd falsafah Pancasila.

•

• 1. Konsepsi Ketahanan Nasional• Latar belakang konsep Tannas;

• a. Kekuatan bngs dan neg shg ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya,

• b. Sda meskipun mengalami berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dr dlm dan

luar,• c. Ketahanan atau kemampuan bngs utk tetap jaya mengandung makna keteraturan (regular) dan stabilitas yg di dalamnya terkandung potensi utk terjadinya perubahan (the

stability idea of changes)

• Dengan demikian makna Ketahanan adalah suatu kekuatan yg membuat bngs dan neg dpt bertahan, kuat menghadapi ancaman,

gangguan hambatan dan tantangan, konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai keuletan , sbg suatu upaya terus menerus dg giat dan kemauan

keras dg menggunakan segala kemampuan dan kecakapan utk mencapai tujuan dan

cita-cita nasional.

• Tantangan merupakan upaya yg bersifat menggugah kemampuan, adapun ancaman merupakan suatu upaya untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konsepsional dr sdt kriminal maupun politis. Hambatan merupakan kendala yg bersifat atau bertujuan melemahkan yg bersifat konseptual yg berasal dr dlm diri

sendiri dan jika hal itu berasal dr luar mk disebut sbg gangguan.

• 2.METODE ASTAGATRA• Muncul dari hub man dg alam dlm upaya mempertahankan

eksistensinya meliputi:• 1. berhub dg Tuhan, muncul Agama;

• 2. berhub dg penguasaan alam, muncul IPTEK;• 3. berhub dg rasa aman, muncul Hankam;• 4. berhub dg rasa keindahan, muncul budaya;• 5. berhub dg manusia, muncul sosial;• 6. berhub dg kebutuhan, muncul ekonomi;

• 7. berhub dg kekuatan dan kekuasaan, muncul politik;• 8. berhub dg cita-cita, muncul ideologi.• Delapan hub di atas sbg kebutuhan man shg sbg

kebutuhan neg.

• 3. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL• Sbg konsep pengaturan dan penyelenggaraan

kesejahteraan dan keamanan dlm kehidupan nasional terdiri dari 2 (dua) aspek

yaitu:• 1. Aspek alamiah terdiri dr 3 (tiga)

gatra/bidang;• Kondisi geografi neg

• Kekayaan alam• Keadaan dan kemampuan penduduk,

berlanjut,.....

• Lanjutan....• 2. Aspek sosial terdiri dr 5(lima)

gatra/bidang:• Ideologi• Politik• Ekonomi

• Sosial budaya• Pertahanan keamanan (Hankam )

• Aspek alamiah disebut Trigatra dan aspek sosial disebut Pancagatra shg. Disebut Asta

Gatra.

• Astagatra merupakan satu kesatuan utuh yang memunculkan daya tahan shg merupakan Ketahanan Nasional.

• 4. ASPEK ALAMIAH• A.Kondisi Geografi Negara

• Berupa nusantara dlm posisi silang dua benua dan dua samodra • B.Kekayaan alam

• Yg paling penting eksploitasinya shg setaraf dg kemampuan bngs lain

• C.Keadaan dan Kemapuan Penduduk• Jumlah penduduk dan komposisi pndk dipengaruhi oleh

kelahiran, kematiandan perpindahan• Pertambahan pendk berakibat pertambahan pangan, pakaian,

perumahan, lapangan kerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan jk tidak terpenuhi menimbulkan gejolak sosial

dan berakibat melemahkan Tannas.

• Distribusi pndk jg mempengaruhi Tannas mk hrs dilakukan secara merata agar

memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan dg cara transmigrasi dg tujuan;

• Penyebaran pndk agar merata,• Memenuhi persyaratan kesejahteraan dan

keamanan• Alih informasi dan tehnologi

• Daerah pertumbuhan atau pemekaran industri

• 5. ASPEK SOSIAL• 1. Ideologi

• Sbg pandangan hidup utk mempertahankan kelangsungan hidup, perlu penghayatan dan

pengamalan secara sungguh-sungguh agar ketahanan ideologi makin kuat

• 2. Politik• Berhb dng kekuatan dan kekuasaan dlm neg

• Kehidupan politik dibagi dlm 2 (dua) sektor:• Sektor masyarakat dan sektor pemerintah sebagai

in put dan out put. Input berupa keinginan dan tuntutan masyarakat, sedang out put berupa

penentuan kebijakan dalam keputusan politik.

• Ketahanan bidang politik di ukur dg kemampuan sistem pol dlm menghadapi dan menanggulangi 5

(lima) fungsi politik;• 1. Mempertahankan pola, meliputi mempertahankan tatacara, kebiasaan, norma dan prosedur yg berlaku• 2. Pengaturan dan penyelesaian ketegangan Jk terjadi perselisihan, ketegangan, konflik diselesaikan dg konsultasi, perundingan yg lebih

menguntungkan kedua belah pihak 3. Penyesuaian dengan perubahan keadaan

Sistem pol hrs menyesuaikan diri dg perubahan keadaan baik dlm maupun luar negeri,

berlanjut,.....

• Lanjutan,....• 4. Pencapaian tujuan nasional

• Dg syarat pencapaiannya ditentukan dan disepakati oleh

msyrkt neg sendiri• 5. Integrasi dan sistem sosial• Sistem pol merupakan sub sistem sosial jd hrs menyatu art harus

dpt mengatasi gejolak dlm msyrkt

• 3. Ekonomi• Faktor yg mempengaruhi ketahanan bid ekonomi:

• 1. Bumi dan sumber alam• 2. Tenaga kerja

• 3. Modal• 4. Teknologi• 5. Hub ekonomi• 6. Prasarana• 7. Manajemen

• 4. Sosial Budaya• Terdiri dari dua faktor, masyarakat dan kebudayaan diperlukan organisasi sosial untuk masyarakat dan mrpk keseluruhan cara hidup masy yg manifestasinya tampak pd

perilaku anggt masy.

• Faktor-faktor yg mempengaruhi bid Sosbud:• 1. Tradisi

• 2. Pendidikan• 3. Kepemimpinan nasional

• 4. Tujuan nasional• 5 Kepribadian nasional

• 5. Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg)• Sbg salah satu fungsi pemerintahan neg dlm bid pertahanan utk mengatasi ancaman dr LN

dan bid keamanan utk mengatasi anc dlm negeri

• Tujuan Hankamneg• Menjamin tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 thd sgl anc utk tercapainya tujuan nasional

• Asas-asas dlm penyelenggaraan hankam;• Bgs Ind berhak dan wajib membela neg

• Upaya di atas mrpk tanggungjawab dan kehormatan bg setiap warganegara

• Bngs Ind cinta damai tp lebih cinta kemerdekaan• Bngs Ind menentang segala macam penjajahan dan

menganut politik bebas aktif• Bentuk perlawanan bngs Ind bersifat kerakyatan,

kesemestaan dan kewilayahan.

• Kerakyatan, ikut serta rakyat dlm komponen kekuatan hankam yg disesuaikan

dg kemampuan dan keahliannya• Kesemestaan, seluruh daya bngs dan neg

mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman yg

datang dr dalam dan luar negeri• Kewilayahan, seluruh wil neg merupakan

benteng dan setiap lingkungan didayagunakan utk melindungi setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

• Landasan hukum Hankamneg terumuskan dlm Pasal 30 BAB XII tentang PERTAHANAN DAN

KEAMANAN NEGARA , BACA,..........• C. POLA ESKALASI ANCAMAN

• 1. Kebhinekaan merupakan kerawanan• 2. Kerawanan menjadi ketegangan• 3. Ketegangan meningkat menjadi

bentrokan• 4. Bentrokan menjadi teror bersenjata,

berlanjut,....

• Lanjutan,....• 5. Teror bersenjata berkembang menjadi

pembrontakan• 6. Pembrontakan menjadi kudeta.

• D. HUB KETAHANAN NASIONAL DENGAN WAWASAN NUSANTARA

• Sbg dasar menyusun, meningkatkan dan mengembangkan ketahanan nasional yg

perwujudannya dilaksanakan melalui pemb pd seg bid kehidupan nas, karena Wawasan

Nusantara merupakan geopolitik dan Tannas sebagai Geostrategi nya

• ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN

• Sistem perumusan ancaman pidana:• Tunggal sifatnya imperatif, kaku, tidak

elastis/ fleksibel• Alternatif salah satu atau keduanya (Konsep

KUHP)• Kumulatif sifatnya imperatif, kaku,tidak

elastis• Gabungan sifat tidak pasti jd ada ketidak pastian contoh; ..... Diancam dng pid pejr 5 th dan /atau denda 50.000.000,-; terdiri dari;

• 1.alternatif= 5 atau 50 jt• 2.kumulatif= 5 dan 50 jt

• No liability without unlawfulness• AVAW= AFWEZEIGHHEIDS VAN ALLE

MATERIELE WEDERRECHTERLIJK= ASAS TIDAK ADANYA SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL

• SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN:• 1.TUNGGAL , IMPERATIF, KAKU, ABSOLUT.

• 2.ALTERNATIF, FLEKSIBEL• 3.KUMULATIF , IMPERATIF,KAKU, ABSOLUT• 4.GABUNGAN, FLEKSIBEL, IMPERATIF.

• STRAF SOORT= JENIS PIDANA• STRAF MAAT= LAMANYA PIDANA • STARAF MODUS= CARA PIDANA

DILAKSANAKAN

PASAL 30 KUHP; MIN UMUM DENDA = 25 SEN (UU NO.18/1960 = X15)= RP.3,75

JIKA DENDA TDK DIBAYAR GANTI KURUNGAN (PENGGANTI); RP. 7,50 = 1HR

KURUNGAN PENGGANTI MAKSIMAL = 6BULAN, 8 BULAN KALAU ADA PEMBERATAN

MATEMATIK; 1000 : 7,50= 134 HR (4BLN 2MG) 2000 : 7,50= 9BULAN YANG DAPAT DIJATUHKAN HANYA 6 BULAN. PASAL 30

kuhp BERHUB DG Pasal 103 art, dia bisa berlaku untuk BK II dan III jg untuk UUdi

luar KUHP

• DIANCAM DG PIDANA PEJR 5 TH ATAU DENDA 500.000.000,-

• CARA: 5 == 500.000.000• 1== 100.000.000• HAKIM: 3 TH+200.000.000• HAKIM: 1TH+ 400.000.000

• GABUNGAN; ALTERNATIF DAN KUMULATIF• DIPIDANA PENJARA 5 TH DAN /ATAU DENDA 500.000.000 YANG BISA DISIMPULKAN ADALAH, BAHWA DALAM SISTEM GABUNGAN ADA KETIDAK

PASTIAN

• Membuktikan kealpaan pd diri pelaku;• 1. Diukur dengan perbuatan orang lain yg

berada pada situasi dan kondisi yg sama dg pelaku

• 2.Dievaluasi apakah ada kewajiban berbuat lain

• Ad.1 Kasus dr. Setyaningrum , saksi ahli diambilkan dr ahli

• Ad.2 Usaha dr membawa pasien ke RS Pati dapat dinilai sebagai wujud adanya

kewajiban berbuat lain

• Menentukan kesengajaan:• 1. teori kehendak

• 2. teori pengetahuan/membayangkan• Ad.1 pelaku menghendaki perbuatan itu dilakukan

• Ad.2 pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

• Ps. 338 KUHP , max 15 th.• min----------------------------

----------------max• 1 hr (ps 12 KUHP)

15 th (ps.338 KUHP)

Geopolitik merupakan

suaranya