TUGAS

HUKUM DAGANG LANJUTAN

DISUSUN OLEH

NAMA: DIRGA MARGA SAKTI

NSTBK: D 101 12 051

RUANGAN: BT 10 KELAS(A)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TADULAKO

2014

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami

berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat

pada waktunya yang berjudul “investasi dan pembangunan nasional”

Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua

tentang investasi dan pembangunan nasional. Kami menyadari bahwa

makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik

dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami

harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Palu.23 april 2014

Penyusun

DIRGA MARGA SAKTI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.......................................I

B. Rumusan

masalah.......................................................

............................................II

BAB II PEMBAHASAN

A.    Defenisi dan arti investasi......................1.

B.    Fungsi

investasi.....................................................

............. ..............1.1

C.    Kriteria investasi...............................1.2

D.    Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi 1.3

E.     Investasi nasional..............................1.4

F.     Pengertian pembangunan nasional.................1.5

G.    Hakikar pembangunan nasional.....................1.6

H. Visi dan misi pembangunan

nasional......................................................

.............1.7

I. Tujuan pembangunan

nasional......................................................

......................1.8

J. Asas-asas pembangunan

nasionaal.....................................................

.................1.9

BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan....................................... III

B.     Saran-Saran..................................... I.1

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.latar belakang

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini

merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong

pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam

kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat

mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan

investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama

faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia,

Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna

menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan

pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis

moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi

nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang

terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang

dampaknya terasa hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi berjalan

sangat lambat.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan

kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum

terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya

investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing

sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan

dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi

asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk

investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat

menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara,

seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian

hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi

Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di

Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan

investasi di beberapa daerah.

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar

pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Indonesia memasuki

era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh

para investor berkaitan dengan dampak negatif yang

ditimbulkannya.

Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian

Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin

investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar

negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta

revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis

dan investasi perpajakkan, ketenagakerjaan dan seterusnya.

Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha

dalam negeri yang lebih kondusif demi meningkatkan capital

inflow yang pada giliranya diharapkan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi

menunjukkan semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi

perbankan yang kian berpeluang untuk meningkatkan penyaluran

kredit, kian meningkatnya investor confidence, dan country

risk yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum

mulai dapat dipercaya, walaupun masih ada berbagai

ketidakberesan yang perlu segera dibenahi di sektor birokrasi

dan penegakkan hukum.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di

Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-

sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan

sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasana

teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal aing

juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat

lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia

usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus

jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka

miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung

dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

B.Rumusan masalah

Di dalam makalah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara

lain :

1. Apa defenisi dan arti Investasi ?

2. Apa fungsi investasi dan kriteria investasi?

 4 Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi ?

5. Bagaimana tentang investasi nasional

6. Pengertian Pembangunan Nasioanal?

7 . Hakikat Pembangunan Nasional?

8 . Visi dan Misi Pembangunan Nasional?

9.  Tujuan Pembangunan Nasional ?

10. Asas-Asas Pembangunan Nasional?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Dan Arti Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian

yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah

tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva

dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian (dan

produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi

digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya

membangun rel kereta api atau pabrik. Walaupun jika suatu

perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri

untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya

kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan

untuk mendapatkan bunga.

Pada hakikatnya tabungan yang terdapat di masyarakat ada

yang merupakan simpanan sementara, yaitu sebelum digunakan

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, ada jiga merupakan

tambahan modal yang sering disebut investasi.

: Berikut ini pengertian investasi menurut para ahli.

Pengertian investasi menurut James C Van Horn (1981)

Yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan

memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan

tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan

dating

Pengertian investasi menurut Henry Simamora

(2000:438) : Investasi adalah suatu aktiva yang

digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan

kekayaannya melalui distribusi hasil investasi

(seperti pedapatan bunga, royalty, deviden,

pendapatan sewa dan lain – lain), untuk apresiasi

nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi

perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang

diperoleh melalui hubungan dagang.

Pengertian investasi menurut Fitz Gerald (1978)

Yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha

penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk

mengadakan modal barang pada saat sekarang ini.

Barang modal tersebut akan menghasilkan aliran

produk baru di masa yang akan datang. Fitz Gerald

juga mengungkapkan bahwa investasi yaitu aktivitas

yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber

untuk dipakai mengadakan barang. Dari modal tersebut

akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan

datang.

Pengertian investasi menurut Deliarnov (1995, h.123)

investasi merupakan: Pengeluaran perusahaan secara

keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli

bahan baku atau material, mesin-mesin dan peralatan

pabrik serta semua modal lain yang diperlukan dalam

proses produksi, pengeluaran untuk keperluan

bangunan kantor, bangunan tempat tinggal karyawan

dan bangunan konstruksi lainnya, juga perubahan

nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari

perubahan jumlah dan harga.

Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno :

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau

pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan

untuk membeli barang-barangmodal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambahkemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang

tersedia dalam perekonomian. (Sadono Sukirno, 1997 :

107).

a. Investasi Di bedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Investasi nyata (Real Investmen) : melibatkan asset

berwujud, pembelian asset produktif, pendirian pabrik,

pembukaan pertambangan, dsb.

        2. Investasi keuangan (deposito, Commercial paper, dan

surat berharga pasar uang)dan pasar modal (saham, obligasi,

opsi dsb).

b. Investasi menurut penggunaannya terdiri dari tiga macam

yaitu :

        1. Konstruksi

        2. Rehabilitasi

        3. Perluasan

c. Investasi menurut jenisnya

1. Investasi otonomi

2. Investasi terimbas

3. Investasi public

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah

penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen

kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan

demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran

atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan

perekonomian tersebut menghasikan lebih banyak barang dan jasa

di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan

untuk menggantikan barang barang modal yang lama Yang telah

haus dan perlu didepresiasikan Dalam prakteknya, dalam usaha

untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam

suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau

pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi

pengeluaran/perbelanjaan yang berikut            :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan

peralatanproduksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis

industri dan perusahaan.

2.  Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan

kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.

3.   Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual,

bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada

akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Jumlah dari ketiga-tiga jenis komponen investasi tersebut

dinamakan investasi bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk

menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan

mengganti barang modal yang sudah didepresiasikan. Apabila

investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka akan

didapat investasi neto.  Dalam teori ekonomi makro yang

dibahas adalah investasi fisik. Dengan pembatasan tersebut

maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai

pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal.

Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu

perekonomian pada saat tertentu.

a.       Investasi Dalam Bentuk Barang Modal dan Bangunan

 tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah

pengeluaranpengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin,

peralatan produksi, bangunan/gedung yang baru. Karena daya

tahan madal dan bangunan umumnya lebih dari setahun,

seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam

bentuk harta tetap (fixedinvestment).  Di Indonesia, istilah yang

setara dengan fixed investment adalah pembentukan modal tetap

domestic bruto (PMTDB). Supaya lebih akurat, jumlah investasi

yang perlu diperhatikan adalah investasi bersih yaitu PMTDB

dikurangi penyusutan.

b.      Investasi Persediaan

Perusahaan seringkali memproduksi barang lebih banyak

daripada target penjualan. Hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi

persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan/keuntungan.

Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang

direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah

direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga

dilakukuan dalam bentuk persediaan barang baku dan setengah

jadi.

B.     Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat

investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi

investasi.

Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu  ia

sejajar dengan sumbu datar, atau  bentuknya naik ke atas ke

sebelah kanan (yang berarti makin tinggi pendapatan nasional,

makin tinggi investasi).

Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu

datar dinamakan investasi otonomi dan fungsi investasi yang

semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan

investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi biasanya

dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi

otonomi.

Menurut Joseph Allois Schumpeter investasi otonom

(autonomous investment,) dipengaruhi oleh perkembangan-

perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang seperti :

  Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.

  Tingkat bunga.

  Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.

  Kemajuan teknologi.

  Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.

  Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Kriteria Investasi

Kriteria investasi adalah sebagai berikut :

a.        Payback Period. 

Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar

investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu

yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang

dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin

baik. Kendatipun demikian, kita harus berhati-hati menafsirkan

kriteria payback period ini. Sebab ada investasi yang baru

menguntungkan dalam jangka panjang (> 5 tahun).

b.             Benefit/Cost Ratio (B/C Ratio).

B/C ratio mengukur mana yang lebih besar, biaya yang

dikeluarkan dibanding hasil (output) yang diperoleh. Biaya

yang dikeluarkan dinotasikan dengan C (cost). Output yang

dihasilkan dinotasikan dengan B (benefit). Keputusan menerima

atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat

nilai B/C. Umumnya, proposal investasi baru diterima jika B/C

> 1, sebab berarti output yang dihasilkan lebih besar daripada

biaya yang dikeluarkan. 

c.              Net Present Value (NPV).

Perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat

menyesatkan, sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari

uang. Untuk membuat hasil lebih akurat, maka nilai sekarang

didiskontokan. Keuntungan dari menggunakan metode diskonto

adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang

dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Selisih

inilah yang disebut net present value. Suatu proposal

investasi akan diterima jika NPV > 0, sebab nilai sekarang

dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari

biaya

total. 

d.             Internal Rate of Return (IRR).

Internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian

investasi,  dihitung pada saat NPV sama dengan nol. Keputusan

menerima/menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil

perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang

diinginkan (r).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

1. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (Expected Rate of Return)

a.        Kondisi Internal Perusahaan. Kondisi internal

adalah faktor-faktor yang  berada di bawah kontrol 

Perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM  dan

teknologi. Sedangka  faktor non-teknis, seperti kepemilikkan

hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan denga pusat

kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi.

b.      Kondisi Eksternal Perusahaan. Kondisi eksternal

yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan

investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan

pertumbuhan ekonomi domestic maupun internasional.

2. Biaya Investasi.

Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman.

Makin tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi makin

mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun

tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat

akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total

investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah

masalah kelembagaan.

3. Marginal Efficiency of Capital (MEC), Tingkat Bunga, dan

Marginal  Efficiency of Investement (MEI)

D. Investasi Nasional

1.  Keadaan Investasi Nasional

Di tengah kondisi perekonomian dunia (khususnya keuangan

dan perbankan) yang terus diguncang oleh krisis, ternyata

Indonesia masih sanggup untuk bertahan. Setidaknya, masyarakat

umum tidak merasakan dampak signifikan seperti krisis moneter

1997-1998 lalu. Pemerintah pun dinilai mampu mengatasi masalah

krisis global ini dengan tidak sampai mengeluarkan kebijakan

yang wah, seperti kenaikan harga BBM, listrik, atau pajak.

Sehingga, PHK masal atau kenaikan harga masif pun urung

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Mengutip dengan artikel "Outlook" Investasi Reksa Dana

Tahun 2012 bahwa kekuatan perekonomian Indonesia masih

ditopang oleh:

1.      Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh didukung oleh

pertumbuhan ekonomi sektor konsumsi terutama konsumsi domestik

2.      Kebijakan makro ekonomi Indonesia yang hati-hati

3.      Cadangan Devisa Indonesia yang kuat

Hal ini akan membuat perekonomian Indonesia masih relatif

aman untuk beberapa waktu ke depan. Namun, bersikap santai

dengan hanya bergantung pada ketiga hal tersebut saja tanpa

ada perencanaan dan kebijakan lebih baik akan sangat

membahayakan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang

panjang.Entah teori apa yang mendasari, namun analisis saya

tentang ketiga sendi penopang tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, memang Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi

yang cukup baik, bahkan di ranking dunia sekalipun. Namun

perlu diingat, bahwa dasar dari pertumbuhan ekonomi tersebut

masih saja konsumsi masyarakat (C). Neraca perdagangan (ekspor

dan impor) kita masih di ambang batas BEP. Di tahun 2010,

secara statistik (catatan pasar bersih:

 Indonesia sanggup mengekspor kira-kira 157.779,1 million

USD dan melakukan impor sekitar 135.663,3 million USD. Memang

masih positif dengan balance sebesar 22.115,8 million USD.

Namun yang menjadi catatan adalah bahwa lebih dari 25% ekspor

kita masih ada minyak bumi dan gas alam yaitu kisaran 28.039,6

million USD. Intinya kita semua tahu bahwa bergantung pada hal

given seperti SDA yang tak terbarui tersebut dapat menyebabkan

Indonesia kelimpungan di masa mendatang karena kita tahu

cadangan sumber energi fosil dunia, termasuk Indonesia,

semakin menipis.

Mengandalkan konsumsi berarti juga produksi kita belum

cukup kuat menopang perekonomian Indonesia. Perusahaan-

perusahaan dalam negeri belum cukup bersaing dengan perusahaan

level global, ironisnya mungkin kecuali pabrik rokok. Di

tengah arus perdagangan global yang deras, budaya konsumsi

tentu akan menjadikan Indonesia pasar yang mewah bagi para

pedagang manca (yang tentu banyak di antaranya berskala

besar). Hal ini tak bisa dipungkiri lagi akan sangat mengancam

kelangsungan bisnis para pengusaha di Indonesia, khususnya

usaha kecil dan menengah.

Kedua, kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak menerapkan

asas “lebih cepat lebih baik” ini dianggap oleh pengusaha

modern sebagai sesuatu yang lambat. Kehati-hatian yang dipilih

oleh pemerintah sering membuat jengkel para pebisnis yang

membutuhkan kepastian dalam waktu secepatnya karena tiap detik

dalam dunia bisnis adalah sangat berharga. Belum lagi trust

masyarakat kepada pemerintah akhir-akhir ini terus melemah

(entah memang pemerintah yang payah atau ada pihak-pihak yang

memprovokasi) dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan yang

diambil itu sendiri.

Ketiga, kembali lagi meski Indonesia terus membaik dan

memang lebih baik dibanding negara-negara berkembang lainnya

namun hal ini masih perlu penguatan. Landasan utama Indonesia

dalam cadangan devisa berbeda dengan China (yang mengandalkan

neraca perdagangan) adalah portofolio dan foreign direct

investment (fdi). Hal tersebut tentu saja akan membuat kolaps

jika investasi-investasi tersebut ditarik mendadak secara

serentak.

Kembali lagi ke tema, bahwa sesuai nota keuangan Pemerintah

Indonesia yang mencantolkan pergerakan gerbong ekonomi

Indonesia pada investasi, pasar modal dan perbankan, memang

seakan menjadi pisau bermata ganda. Pisau yang dapat menolong

Indonesia dalam berbagai masalah sekaligus sanggup menusuk

balik kapan saja apabila tidak diatur dengan benar.

Beralih dari sudut pandang Investor bahwa investasi berupa

reksa dana atau deposito dalam beberapa segi akan lebih

menguntungkan dibanding investasi langsung. Ini salah satu

sebabnya kinerja Reksa Dana (khususnya syariah) lebih optimal

dibanding jika investor harus berinvestasi sendiri.

a.       Likuiditas yang tinggi 

          Apabila investor ingin menarik investasinya

dikarenakan membutuhkan dana untuk keperluan yang lain ataupun

ingin melakukan realisasi keuntungan maka bisa dicairkan atau

ditarik kapan saja.

b.      Biaya investasi cenderung rendah 

          Jika investor bertransaksi saham sendiri perhatikan

biaya yang dibebankan oleh sekuritas seperti biaya transaksi

minimal kisarannya adalah Rp 10.000-Rp 15.000. Namun ada juga

yang membebankan keseluruhan biaya transaksi dan ada yang per

saham. Selain itu jika kita menginginkan untuk melakukan

transaksi obligasi syariah (Sukuk) maka nilai yang investasi

yang ditawarkan minimal Rp 1 miliar kalaupun ada Sukuk Ritel

(SUKRI) maka pembelian 1 unit minimal Rp 5 juta. Pertanyaan

selanjutnya bagaimana jika anda

menginginkan investasi rutin dibawah Rp 5 juta maka anda

tidak bisa membeli Sukuk maupun Sukri. Untuk Deposito jika

dana anda dibawah Rp 500 juta maka anda hanya diberikan rate

counter yang saat ini ada dikisaran 5,5 persen-6,5 persen

belum dipotong PPh final 20 persen. Lalu bagaimana dengan Anda

yang mempunyai dana sekitar Rp 100.000-Rp 1.999.900 maka Anda

hanya bisa masuk tabungan dan tabungan berjangka dengan bagi

hasil 2 persen-3 persen (untuk tabungan) dan 4 persen untuk

tabungan berjangka sudah terkunci (lock) sekian tahun

(tergantung kebijakan bank) lagi-lagi terpotong PPh final 20

persen. Bandingkan dengan inflasi yang saat ini ada dikisaran

4,61 persen. Untuk Deposito diatas Rp 500 juta bank bisa

memberikan bagi hasil 9 persen gross. Bandingkan jika yang

mengelola adalah manajer investasi maka biaya investasinya

akan rendah dengan hasil yang optimal.

c.       Transparansi Informasi 

          Semua informasi mengenai kinerja investasi harian

bisa dipantau di media masa. Setiap bulan nasabah akan

diberikan laporan kinerja investasi seperti rekening koran dan

kinerja Reksa Dana (Fund Fact Sheet).

d.      Lebih Aman dan Stabil 

          Seperti telah dijelaskan diatas, rasio dengan batas

82 persen memberikan jaminan bahwa perusahaan memiliki

struktur modal yang sehat dengan perbandingan utang tidak

boleh lebih besar dari modal. Pada obligasi/sukuk mempunyai

underlying asset yang jelas sehingga resiko default kecil

sekali atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan demikian

melalui mekanisme rasio kuantitatif, Reksadana Syariah

terselamatkan dari penurunan NAB yang tajam. Untuk Obligasi

Syariah dengan mekanisme underlying (ada nilai pokok yang

dijadikan dasar penerbitan obligasi), investor dengan

sendirinya merasa yakin bahwa obligasi syariah relatif aman

sehingga banyak diinginkan oleh investor baik yang

mengharuskan portfolio investasinya di syariah maupun tidak

(konvensional). Umumnya yang memegang obligasi syariah adalah

institusi syariah dan mereka pada umumnya memegang sampai

tanggal jatuh tempo (hold to maturity) sehingga gejolak

harganya (volatilitas) nya relatif stabil.

e.       Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

          Fungsi dari DPS adalah mengawasi dan memberikan

pengarahan agar pengelolaan Reksa Dana sesuai dengan prinsip

syariah yaitu jujur, berkeadilan dan bermanfaat bagi sesama.

f.       Membantu perekonomian bangsa 

          Pada penerbitan SUKRI, negara bisa memanfaatkannya

sehingga biaya pemerintah jadi lebih kecil, sedang pada

perusahaan biasanya hasil penjualan sukuk dipakai untuk modal

kerja perusahaan.

E. Pengertian pembangunan nasional

Pengertian Pembangunan Nasional merupakan usaha

peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang

dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No.

IV/MPR/1999). 

Dalammengimplementasikan Pembangunan Nasional senantiasa

mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal

untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,

berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral

maupun etika bangsa Indonesia.

Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain

mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan

beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral,

dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional.

Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara

lain mencakup poeningkatan martabat serta hak dan

kewajiban asasi warga Negara serta penghapusan

penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka

bumi.

Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup

peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan

manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga rasa

kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengalaman Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan anatara

lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan

system politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu

memelihara stabilitas nasional yang dinamis.

Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan

dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju

kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan

Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah

air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari

masyarakat, tetapi untukseluruhmasyarakat.Keseluruhan

semangat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai

pengalaman semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai

kesatuan yang utuh, yang meliputi :

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana,

menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk

memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan

bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah

pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua

aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi,

social-budaya dan aspekpertahanan keamanan dengan

senantiasa harus merupakan.perwujudan Wawasan Nusantara

serta memperkukuh Ketahanan Nasional yang diselenggarakan

dengan sasaran jangkapanjang yang ingin diwujudkan.

F. Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional

diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan

yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan

adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk

pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia,

unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan

perhatian yang seimbang.

2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di

seluruh wilayah tanah air.

3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan

masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus

berkepribadian Indonesia pula.

4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan

pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan

dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,

membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.

Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling

mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam

satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan

pembangunan nasional.

G. Visi dan Misi Pembanguanan Nasional

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh

delapan misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya, dan beradab berdasrkan falsafah

Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bengsa

melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan

hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat

beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur

budaya bangsa, dan meiliki kebanggab sebagai bangsa

Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual,

moral, dan etika pembangunan bangsa

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya

saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK

melalui penelitian, pengembangan , dan penerapan menuju

inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur

yang maju serta reformasi dibidang hukum dan aparatur

negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis

keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif

dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi,

dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih

kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat

kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan

pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum

dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak

diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah

membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial

minimum serta disegani dikawasan regional dan

internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan

profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi

masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan

tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga

intelejen dan kontra intelejen negara dalam penciptaan

kemanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen

cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kotribusi

industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanann

semesta

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan

sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat,

kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap

berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek termasuk gender

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,

keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan

kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan,

melalui pemanfaatab ruang yang serasu antara penggunaan

untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya

konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya

alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan

kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan

pemanfaatan keanekargaman hayati sebagai modal dasar

pembangunan

7. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan

dunia internasional adalah memantapkan diplomasi

Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentinagn

nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap

pembentukan identitas.

H. Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya

tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan

masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang

dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang

berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan

memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan

seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan

mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap

dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan

pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana

Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan

dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat

uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa

Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun

2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang

merupakan penjabaran  GBHN 1999-2004,  di samping merupakan

tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal. 

Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga  repelita

sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program

pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek

kehidupan masyarakat, baik  aspek politik, ekonomi, sosial dan

budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan

dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti

terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil

pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan

kehidupan seluruh masyarakat.

Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan

pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan

daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia

(KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan

di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya

kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya

tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan

dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.

Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan

beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan

pembangunan maupun hasil-hasilnya,  dari dan untuk setiap

wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan

kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa

kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang

pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah

untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi

yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

I. Asas-Asas Pembangunan Nasional 

Asas Pembangunan Nasional adalah prinsip pokok yang harus

diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanan dan pelaksanaan

Pembangunan Nasional : 

Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Asas Manfaat Kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi

peningkatan kesejahteraan

Asas Demokrasi Pancasila Kegiatan Pembangunan Nasional

dilakukan berdasarkan kekeluargaan 

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam

Perikehidupan Dalam Pembangunan Nasional adanya

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia dan

akhirat, materil dan spiritual dan lain-lain 

Asas Hukum Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional,

masyarakat harus taat dan patuh kepada hukum 

Asas Kemandirian Pembangunan Nasional berlandaskan

kepercayaan akan kemampuan diri sendiri

Asas Kejuangan Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional

masyarakata harus memiliki mental, tekad, jiwa dan

semangat

Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Nasional dapat

memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang

setinggi-tingginya

Modal dasar Pembangunan Nasional adalah keseluruhan sumber

kekuatan nasional baik yang efektif maupun potensial yang

dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan

nasional, yaitu : 

A. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia

B. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

C. Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis

khatulistiwa

D. Kekayaan alam yang beraneka ragam

E. Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang

potensuial

F. Rohaniah dan mental 

G. Budaya bangsa Indonesia yang dinamais 

H. Potensi dan kekuatan efektif bangsa

I.  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan isi pada makalah ini, dapat di simpulkan

bahwa investasi adalah suatu istilah dengan beberapa

pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi .

Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk

aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa

depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman

modal . Menurut teori ekonomi , investasi berarti pembelian

(dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi

digunakan untuk produksi yang akan dating .

Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada

investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan

investasi residential (rumah baru). Investasi juga dibagi

dalam beberapa macam dan jenisnya oleh karena itu masyarakat

jangan sampai salah dalam penafsiran. Pentingnya perang para

pemodal baik dalam negeri maupun luar negeri , oleh karena itu

pemerintah juga harus ikut terkait dalam mengatur system

tentang investasi agar para pemodal tidak takut dalam menanam

modalnya.

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas

manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan

memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan

perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian

bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan

kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan,

sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa

Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung

jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga

negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam

melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan

masing-masing.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam Pembangunan

Nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti

mengikuti program wajib belajar, melestarikan lingkungan

hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat

lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang.

Itulah sebabnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk

mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya,

yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat

lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup

fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik,

gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana

transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh

pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembanguanan sarana

dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan,

kesehatan, dan sebagainya.

B. SARAN

Bagi para pembaca pentingnya memberikan informasi ke

setiap orang yang dikenal karena perkembangan negeri ini

merupakan peran penting bagi tiap individu. Pemerintah juga

membantu mengatur system peraturan penanaman modal

(investasi). Dan pembanguanan nasional,khususnys di negara

indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung.2008.Teori

Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, Edisi Keempat. Jakarta:

Lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas

Ekonomi.

Buku Kertonegoro. Sentanoe, Analisa dan Manajemen

Investasi, Widya Press Jakarta, 1995

Baridwan, zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi 8.

Jogjkarta: Fakultas Ekonomi UGM

Liestyowati.2009. Modul Perkuliahan Semester Ganjil Tahun

Akademik 2009/2010. Universitas Mercu Buana.

Buku pengantar ilmu ekonomi.pengarang pratharma

rahardja dan mandala manurung.

Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, 2010

Buku Akuntansi Intermediate Jilid 3.

http://mbeged.blospot.com/2012/07/pengertian/

defenisi/investasi-menurut.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

http://www.indietours.com/component/content/

article/57-penanaman-modal/551-2-pmdn-penananaman-

modal-dalam-negeri-.html

Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma,

Yogyakarta, 2010

http://www.damandiri.or.id/file/

frnsiskakorompisbab1.pdf 

http://id.scribd.com/doc/15918195/pembangunan-

nasional

http://kulpulan-materi.blogspot.com/2012/04/makna-

hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-

pembangunan-nasional-definisi.html