1

BAB I

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia terletak berdekatan

dengan Australia. Hal ini membuat kedua negara mau

tidak mau sering terlibat dalam berbagai interaksi baik

sosial maupun politik. Dampaknya, kedua negara ini

membentuk sebuah hubungan ketergantungan yang saling

mempengaruhi keadaan masing-masing negara. Keadaan

geografis seperti itu membuat kedua negara dituntut

untuk membangun sebuah relasi yang baik demi menjaga

kestabilan kawasan mereka.

Namun dalam perkembangannya hubungan itu tidak

selalu berjalan dengan baik. Perbedaan budaya serta

kebijakan dalam dan luar negeri membuat hubungan kedua

negara menjadi tidak sehat. Tercatat beberapa konflik

dan persilangan pendapat sering terjadi di antara kedua

negara.

Melihat perkembangan yang terjadi di antara kedua

negara yang notabene bertetangga, akan diulas lebih

dalam hubungan Indonesia – Australia. Bagaimana cara

kedua negara mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dan

menciptakan sebuah hubungan yang baik. Makalah ini akan

membahas sejarah perkembangan hubungan Indonesia –

Australia, konflik-konflik yang pernah terjadi antara

keduanya, usaha mereka dalam memperbaiki hubungan

2

kerjasamanya, dan implikasi hubungan Indonesia –

Australia terhadap Indonesia.

I.1. Hubungan Diplomatik Indonesia – Australia

I.1.1. Sejarah Perkembangan Hubungan Diplomatik

antara Indonesia – Australia

Indonesia adalah tetangga Australia yang

terdekat. Hubungan antara kedua negara ini

mempunyai sejarah yang panjang. Persamaan antara

hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian

Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi merupakan bukti

adanya hubungan tersebut. Juga terdapat hubungan

sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini

sudah lama dimulai dalam sejarah manusia. Namun

sulit untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan

antara Australia – Indonesia itu dimulai.

Hubungan paling awal yang dicatat sejarah

tentang kerjasama Indonesia – Australia dimulai

bahkan jauh sejak sebelum adanya bangsa Eropa di

Australia, hubungan ini dimulai dengan nelayan-

nelayan dari Bugis dan Makassar yang secara

teratur berlayar ke perairan Australia untuk

mencari ikan Teripang. Pelayaran ini kemungkinan

dilakukan pada waktu kekuasaan kerajaan Gowa di

Makassar sekitar tahun 1720-an. Para pelaut

Makassar dan Bugis menyebut tanah Arnhem (salah

3

satu dari lima region atau wilayah utara Australia

dibawah administrasi Northern Territory Australia) dengan

sebutan Marege dan bagian daerah barat laut

Australia, Kayu Jawa.

Para nelayan ikan Teripang ini membangun

rumah-rumah sementara, menggali sumur dan menanam

pohon-pohon asam di tanah Australia ini. Hutan

kecil pohon asam tersebut masih ada sampai saat

ini. Banyak orang-orang Aborijin yang bekerja

untuk para nelayan Teripang tersebut, mempelajari

bahasa mereka, menggunakan kebiasaan menghisap

tembakau, membuat gambar perahu, mempelajari

tarian mereka dan meminjam beberapa kisah yang

mereka ceritakan.

Gambar 1Lukisan perahu Makassar di atas batu oleh suku Aborijin yang

diambil dari Groote Eylandt (sumber: www.dfat.gov.au)

4

Bahkan ada beberapa orang Aborijin yang juga

ikut berlayar dengan para nelayan itu pada saat

mereka pulang ke Sulawesi, dan kembali ke Austalia

pada musim monsun (awal musim hujan sekitar bulan

Desember) berikutnya, dan beberapa di antaranya

ada yang menetap di Sulawesi. Pengaruh orang Bugis

dan Makasar masih dapat dilihat dalam bahasa dan

kebiasaan yang digunakan oleh orang-orang tersebut

pada saat ini.

Hingga saat ini para nelayan tradisional

Indonesia masih terus mengunjungi perairan

Australia. Mereka mencari ikan di sekitar karang

dan kepulauan yang terletak di antara Australia

dan Indonesia. Meskipun perairan ini milik

Australia para nelayan Indonesia ini diberi hak

untuk mencari ikan disana asal dengan syarat

mereka menggunakan perahu layar tradisional dan

teknik-teknik mencari ikan secara tradisional.

I.1.2. Perkembangan Hubungan Diplomatik antara

Indonesia – Australia pada Masa Kolonial

Tahun 1788 sampai dengan tahun 1901 merupakan

zaman penjajahan Inggris. Negara-negara bagian di

Australia diperintah oleh para gubernur yang

ditunjuk oleh pemerintah Inggris. Pada saat itu,

Indonesia berada di bawah jajahan Belanda.

5

Hubungan antara Australia dan Indonesia

dikendalikan oleh Inggris dan Belanda.

Sejak tahun 1790 dan seterusnya, Belanda dan

Inggris memperluas perdagangan mereka di seluruh

dunia. Mulailah berkembang jalur palayaran tetap

antara Australia dan Indonesia, ini bisa dibilang

awal mula hubungan Indonesia dengan bangsa Eropa

di Australia.

Pemukiman Eropa yang pertama di Australia

adalah di kawasan yang kemudian disebut Sydney.

Persediaan makanan merupakan hal yang penting bagi

kelangsungan hidup para pemukim pertama ini. Pada

tahun-tahun pertama pemukiman, para pemukim

bergantung kepada persediaan makanan yang dibawa

dari Eropa melalui perahu layar. Pada saat itu

persediaan makanan seringkali dibawa dari Jawa.

Oleh karena itu, mulailah terjadi hubungan terawal

antara orang Eropa di Australia dengan pulau-pulau

di Indonesia.

Kapal pertama yang datang di Sydney dari

Indonesia adalah kapal Waaksamheyd pada tahun

1790. Kapal itu membawa persediaan makanan dari

Batavia (nama Jakarta pada saat itu). Persediaan

makanan itu mencakup:

171 ton daging sapi

172 ton daging babi

6

39 ton tepung

4.500 kg gula

31.000 kg beras

Pada pelayaran pertama yang dilakukan oleh

Waaksamsheyd ke Sydney ini, banyak awak kapal

Indonesia yang terkena sakit demam, dan 16 di

antaranya meninggal. Pelayaran perdagangan ini

sulit dan berbahaya. Banyak kapal Belanda yang

juga terdampar di sepanjang garis pantai barat di

Australia pada perjalanan mereka dari Eropa ke

Batavia.

Pada masa-masa kolonialisme kedua negera,

perdagangan Teripang berlanjut selama abad ke-19,

yang bebas dari pengendalian Inggris maupun

Belanda. Ikan, tiram mutiara, kerang jenis trokus,

kura-kura, dan kayu dalam jumlah terbatas juga

telah dikumpulkan oleh para nelayan Indonesia

tersebut.

Para pemukim Eropa di Australia Utara

mengimpor ternak banteng dari Indonesia dan mereka

mencoba membuat industri daging sapi. Usaha ini

tidak berhasil. Kemudian kerbau diimpor juga.

Kedua jenis hewan ini sekarang masih ada di

Australia bagian utara.

7

I.1.3. Perkembangan Hubungan Diplomatik Indonesia

– Australia pada Masa Pra-Kemerdekaan dan Pasca

Kemerdekaan

Ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia pada

tahun 1942, dibentuklah pemerintahan Kolonial

Belanda dalam pengasingan di Australia. Sebagai

anggota tentara Sekutu, Belanda dan

pemerintahannya yang dalam pengasingan tersebut

mendapatkan kekuasaan ekstra teritorial serta

dibantu oleh pemerintah Australia.

Oleh karena adanya penjajahan Jepang

tersebut, banyak pengungsi Indonesia yang

berkumpul di Australia. Di antara pengungsi ini

ada pelaut dan pramugara Indonesia dari kapal-

kapal Belanda, dan ada juga tentara Indonesia dari

angkatan bersenjata Belanda, serta petugas dan

pegawai kesehatan.

Pada tahun 1943 Belanda mengangkut 500 orang

lebih ke Australia, baik pria, wanita dan anak-

anak, dari perkampungan tawanan di Tanah Merah.

Juga, Belanda bermaksud untuk mengasingkan para

tawanan ini di Australia.

Para tawanan ini berhasil menyampaikan surat

kepada seorang Australia pekerja pelabuhan dan

kemudian juga kepada seorang pegawai kereta api.

Surat-surat ini berisi penjelasan mengenai maksud

8

Belanda tersebut di atas dan mereka meminta

bantuan kepada masyarakat Australia. Tanggapan

terhadap surat ini cepat dan kuat. Serikat Buruh

Australia melakukan kampanye secara bersemangat

dan berhasil membebaskan para tawanan ini.

Mereka juga membantu orang-orang Indonesia

yang terdampar di Australia akibat Perang Dunia,

untuk mengatur pemberian dukungan bagi negaranya.

Sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada

tanggal 17 Agustus 1945, semakin bersemangatlah

kampanye yang dilakukan oleh Serikat Buruh di

Australia. Serikat Buruh tersebut menekan

Pemerintah Australia agar mendukung perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah

satu dari negara-negara yang pertama mengakui hak

Indonesia untuk merdeka.

Usaha-usaha Pemerintah Belanda untuk

meneguhkan kembali kendali kolonialnya di

Indonesia di antara tahun 1945 dan 1949 benar-

benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan oleh

Pemerintah Australia yang waktu itu dikuasai

Partai Buruh. Kapal-kapal Belanda tidak diberi

bahan bakar, dan para pekerja pelabuhan tidak mau

menaikkan muatan bahan persediaan ke atas kapal

Belanda.

9

Gambar 2Demonstrasi di Australia untuk mendukung Kemerdekaan Indonesia

pada tahun 1945

Pada bulan Oktober 1945, Pemerintah Indonesia

mulai memulangkan orang-orang Indonesia ke

beberapa daerah di Indonesia yang dikuasai oleh

tentara Republik, meskipun usaha ini ditentang

oleh Belanda.

Australia membantu para pejuang nasionalis

Indonesia dalam perjuangan mereka mencapai

kemerdekaan. Pada tahun 1947, Indonesia meminta

Australia untuk mewakili Indonesia dalam Komisi

Tiga Negara yang diusahakan oleh Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB). Australia mewakili Indonesia

dalam perundingan-perundingan yang menuju ke

10

pengakuan Belanda terhadap Indonesia pada tahun

1949. Australia juga mensponsori masuknya

Indonesia ke PBB pada tahun 1950.

Hubungan antara Indonesia dengan Australia

pada tahun 1945-1950 bisa dikatakan sangat kuat.

Pada saat itu, Australia mendukung gerakan

kemerdekaan Indonesia. Pada awal usaha mendapatkan

pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui

perundingan yang dirangkum dalam perwakilan tiga

negara, Indonesia menunjuk Australia sebagai

mediator dalam perundingan.

Perjalanan hubungan Indonesia dan Australia

pertama kali ditandai pada masa perjuangan

Indonesia untuk kemerdekaan. Pada masa

kepresidenan Soekarno, Indonesia menjalankan

politik luar negeri yang militan dalam usaha

menggalakkan kampanye pembebasan Irian Barat,

hubungan diplomatik keduanya pun dinilai dingin

(Suryadinata, 1998: 115).

Pada tahun 1949, terjadi pengakuan kedaulatan

Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi muncul isu

Belanda tidak berniat melepaskan Irian Barat.

Sebaliknya pada saat itu, presiden Soekarno

bersikeras ingin menjadikan Irian Barat masuk

dalam Indonesia karena Irian Barat bekas jajahan

Belanda. Pada poin ini, hubungan antara Indonesia

11

dengan Australia merenggang karena Australia

mendukung Belanda. Australia dibawah pemerintahan

Menzies Australia melihat tindakan Soekarno

sebagai ekspansi teritori yang dikawatirkan

menjadi ancaman keamanan Australia (Suryadinata,

1998).

Pada tahun 1961, sikap Australia terhadap

Indonesia perlahan-lahan melunak. Bila terjadi

perjanjian yang damai dan sah antara Indonesia

dengan belanda tentang masa depan Irian Barat,

maka Australia akan menyetujui keputusan tersebut.

Kemudian pada tahun itu pula menteri luar negeri

Australia Barwick menyatakan bahwa tidak ada

alasan bagi Australia untuk takut terhadap klaim

Indonesia atas irian Barat. Barwick juga mengubah

haluan Australia yang kemudian mendukung Indonesia

asal semua berjalan dengan damai. Menzies sepakat

dengan Barwick dan setuju atas kontrol Indonesia

terhadap Irian Barat walaupun banyak dikritk oleh

opini publik. Pertimbangan Australia mendukung

Indonesia adalah karena kerjasama dengan Indonesia

akan lebih menguntungkan dari pada dengan Belanda,

Australia ingin menghindari peperangan dengan

negara tetangga terdekat dan mispersepsi tentang

Indonesia.

12

Australia dan Indonesia tetap menjaga

hubungan baik sejak saat itu. Kedua negara saling

bertukar duta besar, duta besar Australia di

Indonesia terletak di komplek HR. Rasuna Said,

Jakarta Selatan, sedangkan duta besar Indonesia di

Austalia terletak di Yarralumla, Canbera. Namun,

terdapat juga beberapa perbedaan pendapat yang

menyebabkan kondisi hubungan kerjasama Indonesia –

Australia juga mengalami pasang surut. Salah satu

perbedaan tersebut berkenaan dengan perselisihan

yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan

Belanda atas Nugini Barat (Irian Jaya dan kemudian

menjadi Papua sekarang) dan konfrontasi dengan

Malaysia pada sekitar tahun 1960-an serta yang

terakhir isu penyadapan oleh Australia terhadap

tokoh pemimpin di Indonesia baru-baru ini.

I.1.4. Konflik Irian Jaya/Papua

Antara tahun 1959 dan tahun 1962 pemerintah

Australia berpihak kepada pemerintah Belanda

selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan

Belanda di Irian Barat. Pada saat itu Partai

Komunis Indonesia mulai berpengaruh dan ada

kekhawatiran di Australia mengenai pengaruh itu.

Dikhawatirkan bahwa integrasi daerah jajahan

Belanda yang dulu disebut Nugini Barat itu dengan

13

Indonesia akan memperluas pengaruh komunisme.

Masalah tersebut di atas menimbulkan

ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan

Indonesia. Akhirnya dirundingkanlah penyelesaian

pada tahun 1962, dengan bantuan PBB, dan Irian

Jaya menjadi propinsi Indonesia yang ke-26.

Sejak tahun 1962, Australia telah mengakui

Irian Jaya (yang sejak awal tahun 2002 disebut

Papua) sebagai bagian integral dari Republik

Indonesia.

I.1.5. Perseteruan antara Indonesia dengan

Australia

Dalam periode tahun 1963 hingga 1965 terjadi

konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.

Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang

berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia.

Daerah bekas jajahan Inggris ini meliputi Malaya,

Sarawak, Sabah, dan Singapura. Namun, pada tahun

1965 Singapura keluar dari Malaysia.

Sebagai sebuah negara Persemakmuran, Malaysia

mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan

militer dan pendidikan dengan Australia. Angkatan

Bersenjata Australia sebelumnya telah membantu

tentara Malaysia dan Inggris dalam perjuangannya

14

melawan gerilya komunis yang aktif di Malaysia.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno

waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan

neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi

Indonesia.

Australia waktu itu terus mendukung Malaysia

dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme

di Indonesia. Australia juga mengkhawatirkan

adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan

Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya

tentara Australia, yang mendukung Pemerintah

Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan

tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut di atas terpecahkan dengan

adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun

1965, dan dengan diangkatnya President Soeharto

sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan

antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi,

dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana

bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi

Indonesia.

I.1.6. Hubungan Diplomatik Indonesia – Australia

sesudah tahun 1966

Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia

merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara

15

Australia – Indonesia. Hubungan kita telah

berkembang semakin luas dan semakin dalam.

a. Wisatawan Australia memilih Indonesia

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi

tujuan utama wisata bagi orang Australia.

Penerbangan Garuda, Qantas, Sempati dan Merpati

mengangkut penumpang dari Australia ke

Indonesia dan sebaliknya. Australia telah

menjadi sumber wisatawan yang penting bagi

Indonesia. Bali merupakan propinsi yang paling

dikenal. Ada sebuah lagu populer di Australia

berjudul "I've been to Bali too" (Saya juga

pernah ke Bali).

Sekarang, orang Australia mulai tertarik

mengunjungi daerah-daerah lain di Indonesia.

Semakin banyak yang mulai mengunjungi kota-

kota, seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta,

Surabaya, Ujung Pandang dan Kupang, selain

Denpasar. Kepariwisataan telah menjadi cara

yang penting untuk meningkatkan pengetahuan

orang Australia tentang bahasa dan budaya

Indonesia.

b. Integrasi Timor-Timur

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi

16

Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976

telah ikut memegang peranan dalam hubungan

Australia-Indonesia. Sesudah Portugis

meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut

di tahun 1975, terjadi perselisihan di antara

berbagai kelompok politik di Timor Timur.

Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor

Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini

menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun

1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di

Australia. Di samping itu, kematian lima

wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975

telah menjadi perhatian masyarakat Australia

dan media. Australia mengakui kedaulatan

Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun

1979.

c. Kemerdekaan bagi Timor Timur

Dinamika politik dalam negeri Indonesia

telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya

Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan

Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan

menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika

rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka

Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor

Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5

17

Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Indonesia dan Portugis menandatangani

Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB

akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor

Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor

Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia

ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka.

Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor

Timur memilih merdeka (78.5%).

Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut

diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh

unsur-unsur pro-integrasi. Australia memainkan

peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan

internasional terhadap krisis kemanusiaan yang

membayang nyata. Jakarta menyetujui

keterlibatan angkatan internasional pemilihara

keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh

PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan

menerima tugas ini. Kekuatan internasional di

Timor Timur atauInternational Force in East

Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil

dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya

untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di

kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober,

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut

keputusan penyatuan Timor Timur dengan

18

Indonesia.

Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan

ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia

dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua

negara telah sepakat untuk memandang ke depan,

bukan ke belakang, disertai semangat yang

positif, dan keduanya sepakat untuk membangun

hubungan yang saling menguntungkan.

d. Kerjasama semakin meningkat

Kerja sama antara Pemerintah Australia-

Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa

telah semakin meningkat. Pemerintah kedua

negara bekerja keras untuk membina saling

pengertian antara bangsa Indonesia dan

Australia. Sehubungan dengan hal tersebut,

sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab

dalam perniagaan, politik, pendidikan,

kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan

profesi.

e. Kerjasama Kawasan Celah Timor

Salah satu perkembangan yang penting dalam

hubungan Australia-Indonesia adalah

ditandatanganinya Perjanjian Celah Timor pada

tahun 1989. Perjanjian tersebut adalah mengenai

19

pemanfaatan bersama minyak/gas alam di Laut

Timor pada perbatasan Timor Timur dan

Australia. Perjanjian yang dibicarakan antara

Indonesia dan Australia tersebut digantikan

dengan perjanjian baru yang ditandatangani oleh

Australia dan Timor Timur sesudah kawasan ini

mencapai kemerdekaannya.

Gambar 3Kawasan Kerjasama

f. Lembaga Australia-Indonesia

Lembaga Australia-Indonesia didirikan pada

tahun 1989.

Lembaga ini bertujuan untuk:

ikut mengembangkan hubungan yang stabil

antara kedua negara kita;

memberikan informasi kepada masyarakat

Indonesia mengenai keanekaragaman budaya

20

di Australia, pendidikan, ilmu

pengetahuan, teknologi dan ekonomi;

mengembangkan pengertian masyarakat

Australia mengenai keanekaragaman budaya

di Indonesia dan peluang kerja sama

ekonomi.

Lembaga ini mendorong adanya hubungan

antara orang Australia dan Indonesia dalam

berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan,

media, perniagaan, ilmu pengetahuan, teknologi,

olahraga, dan kesenian.

Gambar 4Lambang Lembaga Australia – Indonesia

g. Wisatawan Indonesia menemukan Australia

Sekarang Australia menjadi tujuan wisata

yang semakin populer bagi wisatawan Indonesia.

Sejak tahun 1991, jumlah orang Indonesia yang

mengunjungi Australia telah meningkat rata-rata

55% setiap tahun.

Lebih dari 106.000 orang Indonesia yang

mengunjungi Australia di tahun 1994/1995.

Kebanyakan orang-orang ini berkunjung sebagai

21

bagian dari suatu kelompok orang yang sedang

berlibur. Tujuan utama bagi orang Indonesia

yang mengunjungi Australia adalah untuk

berlibur, melanjutkan pendidikan, dan untuk

berniaga.

h. Bantuan dari Australia ke Indonesia

Pada tahun 2001 hingga 2002 Australia akan

menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-

negara lain sejumlah 1,725 juta dolar

Australia. Indonesia akan menerima kira-kira

7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah

121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama

Pembangunan.

Australia merupakan negara pemberi donor

terbesar kelima kepada Indonesia. Australia

telah menyumbang 1.5% sampai 6% dana bantuan

luar negeri Indonesia. Tujuan bantuan Australia

adalah pengurangan kemiskinan dengan bantuan

yang melalui dua aliran:

Memperbaiki pemerintahan termasuk

administrasi pemerintah, lembaga perbankan,

keuangan dan keadilan;

pengembangan sumber daya manusia masyarakat

yang miskin dengan memperbaiki pendidikan;

Kesehatan, khususnya ibu dan anak serta

22

pengendalian HIV/AIDS; dan penyediaan air

minum;

Banyak sumbangan Australia yang diarahkan

ke Indonesia bagian timur, terutama ke Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian

Jaya sebab daerah-daerah ini merupakan daerah

yang paling miskin dan paling ketinggalan di

Indonesia. Kebanyakan bantuan Australia

berbentuk program pendidikan dan pelatihan.

Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia

menyediakan program beasiswa yang terbesar.

Pada masa pemerintahan Soeharto, yang menjadi

isu dalam hubungan diplomatik Indonesia –

Australia adalah Timor Timur (pemberontakan

Fretilin) 1974-1982, peristiwa D Jenkins yang

berbuntut pertentangan dengan pers Australia 1976-

1986, Timor Timur II 1991.

Hubungan diplomatik sepanjang 1974 antara

pemerintahan Soeharto dan PM Australia, Gough

Whitlam tercermin dalam sikap kooperatif Australia

manakala Timor Timur hendak diintegrasikan ke

dalam wilayah Indonesia secara damai (Suryadinata,

1998, p.116). akan tetapi, tindakan Indonesia yang

melakukan pendudukan agresif di Timor Timur

dikritik publik Australia dan akhirnya pemerintah

23

Australia pun mengkritiknya di PBB. Kritik ini

diyakini muncul akibat aksi invasif Indonesia yang

mengakibatkan lima wartawan Australia tewas. Sejak

saat itu, pers Australia gencar melakukan

pemberitaan yang konfrontatif dan kritis terhadap

Indonesia.

Ketika kursi perdana menteri dipegang oleh

Malcolm Fraser pada 1976. Indonesia masih kerap

mendapatkan kritik tajam dari Australia, antara

lain Fraser dan James Dunn, mantan konsul

Australia di Timor Timur 1977. Pada 1982, hubungan

diplomatik Indonesia-Australia mulai meninggalkan

isu Timor Timur, ketika Perdana Menteri Australia,

Anthony Street mengajak masyarakat Internasional

untuk mulai mengesampingkan isu tersebut

(Suryadinata, 1998: 118).

Konflik pers Australia menyusul pemberitaan

oleh D Jenkins (1986) mengakibatkan pembekuan

hubungan Indonesia dengan Australia secara sepihak

(Suryadinata, 1998: 118-120). Hal itu dianggap

oleh pemerintah Indonesia sebagai cermin dari

kemarahan dari rasa tersinggung terhadap

pemberitaan yang mengungkap jaringan usaha

Soeharto, singkat kata nepotisme. konflik

Indonesia melawan publik pers Australia semata-

mata merupakan mispersepsi yang terjadi seputar

24

arti dan implementasi demokrasi masing-masing,

yang mana demokrasi di Australia mengijinkan

seluas-luasnya kebebasan pers dan berpendapat di

daerahnya, sementara saat itu pemerintah Indonesia

masih tertutup dari keterbukaan yang demikian yang

menjadi karakter era Soeharto yang terlalu

proteksionis.

Pada masa Menteri Luar Negeri Ali Alatas,

menggunakan pendekatan personal antara Alatas

dengan PM Australia Gareth Evans, hubungan

bilateral kedua negara pun melunak kembali hingga

isu Timor-Timur untuk kedua kalinya muncul ke

permukaan di tahun 1991 (Suryadinata, 1998: 122).

Meskipun isu Timor Timur tidak menghilang, peran

PM Australia Paul Keating dalam menjalin hubungan

diplomatik dengan Indonesia dinilai sangat

akomodatif dan kooperatif, lebih singkat

Suryadinata (1998) menjelaskan bahwa semata-mata

dikarenakan adanya pergeseran kepentingan

Australia terhadap isu pembangunan blok

kepentingan ekonomi non-China yang memposisikan

Indonesia sejajar dengan Vietnam dan Australia

untuk tidak terlibat ke dalam orbit China.

Kemudian hubungan baik Indonesia-Australia dengan

berhasil diimplementasikan ke dalam penandatangan

perjanjian seputar penghormatan keamanan

25

kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah kedua

negara (Suryadinata, 1998: 124).

I.2. Hubungan Dagang antara Indonesia – Australia

I.2.1. APEC

APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation (Kerjasama

Ekonomi Asia Pasifik) adalah kelompok 18 negara di

kawasan Asia-Pasifik.

APEC pertama kali disarankan oleh Australia

pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk mendorong

kerjasama ekonomi, penanaman modal dan perdagangan

di kawasan ini. Kawasan Asia-Pasifik menghasilkan

kira-kira 50% dari barang dan jasa di dunia dan

merupakan 40% dari perdagangan dunia.

APEC telah sangat didukung oleh Australia dan

Indonesia. Pada tahun 1994 para pemimpin APEC

mengadakan pertemuan di Bogor dan sepakat untuk

melakukan penanaman modal dan perdagangan bebas di

kawasan tersebut menjelang tahun 2020.

I.2.2. Perkembangan dalam Perdagangan

Indonesia telah menjadi mitra dagang yang

berharga bagi Australia. Ekonomi Industri Indonesia

yang berkembang pesat dan tenaga kerja yang besar,

digabung dengan teknologi tinggi Australia dan

sumber daya alamnya telah memberikan banyak peluang

26

usaha.

I.2.2.1. Hubungan Perdagangan dan Perniagaan

Pada tahun 1994 nilai barang dan jasa yang

diperjual-belikan antara Australia dan

Indonesia mencapai 3.050 juta dolar.

Perdagangan ini berbentuk ekspor Australia ke

Indonesia seharga 2.100 juta dolar dan impor

dari Indonesia ke Australia seharga 1.040 juta

dolar. Australia merupakan mitra dagang

Indonesia terbesar ke delapan dan Indonesia

adalah mitra dagang terbesar ke duabelas.

Semakin banyak jenis barang dan jasa yang

diperjualbelikan di antara kedua negara ini.

Gambar 5Perkembangan perdagangan Australia dengan Indonesia

Produk-produk dari Australia Produk-produk dari Indonesia

Barang hasil tambang dan Hasil Barang hasil tambang dan Hasil

27

pabrik pertanian pabrik pertanian

Produk dari gandum

alumina

alumunium

seng

logam dasar

produk logam bangun

bahan bangunan

alat-alat rekayasa

alat angkutan

ternak

hidup

susu

gandum

mentega

buah

kapas

minyak mentah

minyak sulingan

tekstil

pakaian

sepatu dan sandal

kayu papan olahan

produk dari kertas

perabotan

kopi

teh

karet

Tabel 1Perdagangan Australia dengan Indonesia

Gandum, alumina, minyak/minyak mentah dan

kapas yang merupakan 40% lebih ekspor

Australia ke Indonesia.

Indonesia merupakan pasar terbesar bagi

Australia untuk ekspor hasil-hasil pertanian,

di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia mengimpor kira-kira 33% dari ekspor

pertanian Australia.

Ekspor barang hasil pabrik ke Indonesia telah

berkembang menjadi kira-kira 38% setiap

tahun.

Seiring dengan semakin tumbuhnya ekonomi

Indonesia, tampaknya produk barang olahan

akan menjadi ekspor yang sangat penting ke

Indonesia.

Australia juga menjual banyak jasa kepada

Indonesia.

28

Perdagangan dan perniagaan antara

Australia dan Indonesia semakin tumbuh,

sebagaimana telah digambarkan Perdagangan dua-

arah telah meningkat menjadi 25, 2% selama

tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan

Australia sedang melakukan perniagaan di

Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai

telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini

bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan

dan pemerintah Indonesia. Sejak berkembangnya

hubungan niaga, jumlah perdagangan antara

Australia dan Indonesia semakin meningkat.

I.2.2.2. Jual Beli dalam Bidang Jasa

Bidang terbaru dalam perdagangan yang

semakin meningkat tersebut adalah bidang jasa.

Australia menyediakan berbagai ragam jasa bagi

usaha perniagaan di Indonesia. Beberapa dari

jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan

Australia mencakup:

Jasa perbankan dan keuangan

Pendidikan dan pelatihan

Perencanaan perkotaan dan arsitektur.

Sebelumnya telah diulas secara historis ikatan

29

hubungan diplomatik bilateral antar Indonesia dengan

Australia. Implementasi hubungan diplomatik yang ideal

adalah terjalinnya suatu kerjasama berdasarkan mutual

understanding antara lain meliputi berbagai aspek sebagai

berikut:

1) Standarisasi melalui MoU Concerning Cooperation on

Standards and Conformance;

2) Perdagangan, direfleksikan melalui agreement: A

trade Agreement between the Republic of Indonesia and the

Commonwealth of Australia nota persetujuan dagang No.

agenda 346;

3) Kultur melalui Cultural Agreement between the Government

of Republic Indonesia and the Government of Commonwealth of

Australia;

4) Ekonomi melalui Exchange of Letters;

5) Wilayah melalui Establishing Certain Seabed Boundaries.

30

BAB II

TEORI KONFLIK DAN KOMUNIKASI NEGOSIASI

II.1. Teori Konflik

Menurut Alo Liliweri (2004: 254-255) terdapat 6

teori yang menjelaskan mengenai konflik, yaitu:

1. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan

oleh polarisasi yang terus terjadi,

ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok

yang berbeda dalam suatu organisasi. Sasaran yang

ingin dicapai oleh teori ini adalah:

a. Meningkatkan komunikasi dan saling

pengertian antara kelompok-kelompok yang

mengalami konflik,

b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat

lebih bisa saling menerima keragaman yang

ada di dalamnya.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan

oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan

pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang

mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai

teori ini adalah:

31

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik

untuk memisahkan perasaan pribadi dengan

berbagai masalah dan isu, dan memampukan

mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan

kepentingan-kepentingan mereka daripada

posisi tertentu yang sudah tetap,

b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan

yang menguntungkan kedua belah pihak atau

semua pihak.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar

dalam (latent conflict) disebabkan oleh kebutuhan dasar

manusia: fisik, mental, dan sosial. Keamanan,

identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi

sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang

ingin dicapai teori ini adalah:

a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik

untuk mengidentifikasi dan mengupayakan

bersama kebutuhan mereka yang tidak

terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan

untuk memenuhi kebutuhan itu,

b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik

mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan

dasar semua pihak.

32

4. Teori Identitas

Asumsi teori ini menyatakan bahwa konflik

disebabkan karena identitas yang terancam, yang

sering berakar pada hilangnya sesuatu atau

penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

a. Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog

antara pihak-pihak yang mengalami konflik.

Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi

ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka

rasakan masing-masing dan untuk membangun

empati dan rekonsiliasi di antara mereka,

b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui

kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan

oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi

di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran

yang ingin dicapai teori ini adalah:

a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang

mengalami konflik mengenai budaya pihak lain,

b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka

miliki tentang pihak lain,

c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar

budaya.

33

6. Teori Transformasi Konflik

Asumsi teori ini bahwa konflik disebabkan oleh

masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang

muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan

ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini

adalah:

a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja

yang menyebabkan ketidaksetaraan dan

ketidakadilan, ternasuk kesenjangan ekonomi,

b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap

jangka panjang di antara pihak-pihak yang

mengalami konflik,

c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem

untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan,

perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi,

pengakuan.

II.2. Penanganan Konflik

Untuk menangani konflik dengan efektif, kita harus

mengetahui kemampuan diri sendiri dan juga pihak-pihak

yang mempunyai konflik. Ada beberapa cara untuk

menangani konflik antara lain (Juanita, 2002: 5):

1. Introspeksi diri

Bagaimana kita biasanya menghadapi konflik?

Gaya apa yang biasanya digunakan? Apa saja yang

menjadi dasar dan persepsi kita. Hal ini penting

34

untuk dilakukan sehingga kita dapat mengukur

kekuatan kita.

2. Mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat

Sangat penting bagi kita untuk mengetahui

pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat

mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka

miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas

konflik tersebut dan apa perasaan mereka atas

terjadinya konflik. Kesempatan kita untuk sukses

dalam menangani konflik semakin besar jika kita

melihat konflik yang terjadi dari semua sudut

pandang.

3. Identifikasi sumber konflik

Seperti dituliskan di atas, konflik tidak

muncul begitu saja. Sumber konflik sebaiknya dapat

teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya

lebih terarah kepada sebab konflik.

4. Mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan

konflik yang ada dan memilih yang tepat

Spiegel (1994 dalam Juanita, 2002: 6)

menjelaskan ada lima tindakan yang dapat kita

lakukan dalam penanganan konflik:

35

a. Berkompetisi

Tindakan ini dilakukan jika kita

mencoba memaksakan kepentingan sendiri di

atas kepentingan pihak lain. Pilihan

tindakan ini bisa sukses dilakukan jika

situasi saat itu membutuhkan keputusan

yang cepat, kepentingan salah satu pihak

lebih utama dan pilihan kita sangat vital.

Hanya perlu diperhatikan situasi menang-

kalah (win-win solution) akan terjadi disini.

Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan

dapat menjadi konflik yang berkepanjangan.

Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan

atasan-bawahan, dimana atasan menempatkan

kepentingannya (kepentingan organisasi) di

atas kepentingan bawahan.

b. Menghindari konflik

Tindakan ini dilakukan jika salah

satu pihak menghindari dari situasi

tersebut secara fisik ataupun psikologis.

Sifat tindakan ini hanyalah menunda

konflik yang terjadi. Situasi menang kalah

terjadi lagi disini. Menghindari konflik

bisa dilakukan jika masing-masing pihak

mencoba untuk mendinginkan suasana,

36

membekukan konflik untuk sementara. Dampak

kurang baik bisa terjadi jika pada saat

yang kurang tepat konflik meletus kembali,

ditambah lagi jika salah satu pihak

menjadi stres karena merasa masih memiliki

hutang menyelesaikan persoalan tersebut.

c. Akomodasi

Yaitu jika kita mengalah dan

mengorbankan beberapa kepentingan sendiri

agar pihak lain mendapat keuntungan dari

situasi konflik itu. Disebut juga sebagai

self sacrifying behaviour. Hal ini dilakukan jika

kita merasa bahwa kepentingan pihak lain

lebih utama atau kita ingin tetap menjaga

hubungan baik dengan pihak tersebut.

Pertimbangan antara kepentingan pribadi

dan hubungan baik menjadi hal yang utama

di sini.

d. Kompromi

Tindakan ini dapat dilakukan jika ke

dua belah pihak merasa bahwa kedua hal

tersebut sama-sama penting dan hubungan

baik menjadi yang utama. Masing-masing

pihak akan mengorbankan sebagian

37

kepentingannya untuk mendapatkan situasi

menang-menang (win-win solution).

e. Berkolaborasi

Menciptakan situasi menang-menang

dengan saling bekerja sama. Pilihan

tindakan ada pada diri kita sendiri dengan

konsekuensi dari masing-masing tindakan.

Mengendalikan konflik berarti menjaga tingkat

konflik yang kondusif bagi perkembangan organisasi

sehingga dapat berfungsi untuk menjamin efektivitas dan

dinamika organisasi yang optimal. Namun bila konflik

telah terlalu besar dan disfungsional, maka konflik

perlu diturunkan intensitasnya, antara lain dengan

cara1:

1. Mempertegas atau menciptakan tujuan bersama.

Perlunya dikembangkan tujuan kolektif di antara

dua atau lebih unit kerja yang dirasakan bersama

dan tidak bisa dicapai suatu unit kerja saja,

2. Meminimalkan kondisi ketidak-tergantungan.

Menghindari terjadinya eksklusivisme diatara unit-

unit kerja melalui kerjasama yang sinergis serta

1 http://tkampus.blogspot.com/2012/04/strategi-penyelesaian-konflik.html

38

membentuk koordinator dari dua atau lebih unit

kerja,

3. Memperbesar sumber-sumber organisasi seperti:

menambah fasilitas kerja, tenaga serta anggaran

sehingga mencukupi kebutuhan semua unit kerja,

4. Membentuk forum bersama untuk mendiskusikan dan

menyelesaikan masalah bersama. Pihak-pihak yang

berselisih membahas sebab-sebab konflik dan

memecahkan permasalahannya atas dasar kepentingan

yang sama,

5. Membentuk sistem banding, dimana konflik

diselesaikan melalui saluran banding yang akan

mendengarkan dan membuat keputusan,

6. Pelembagaan kewenangan formal, sehingga wewenang

yang dimiliki oleh atasan atas pihak-pihak yang

berkonflik dapat mengambil keputusan untuk

menyelesaikan perselisihan,

7. Meningkatkan intensitas interaksi antar unit-unit

kerja, dengan demikian diharapkan makin sering

pihak-pihak berkomunikasi dan berinteraksi, makin

besar pula kemungkinan untuk memahami kepentingan

satu sama lain sehingga dapat mempermudah

kerjasama,

8. Me-redesign kriteria evaluasi dengan cara

mengembangkan ukuran-ukuran prestasi yang dianggap

39

adil dan acceptable dalam menilai kemampuan, promosi

dan balas jasa.

II.3. Pengelolaan Konflik dalam Organisasi

Secara umum strategi dalam pengelolaan konflik

yang diajukan oleh Frost dan Wilmot (Usman, 2004: 226-

227) terdiri atas empat bagian, yaitu:

1. Menghindar, cara ini tergolong paling tradisional,

yakni menjauhkan diri atau organisasi dari

konflik.

2. Eskalasi, kebalikan dari menghindar, yaitu

meningkatkan intensitas pertentangan.

3. Reduksi, menurunkan intensitas pertentangan.

4. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan agar konflik

yang tetap ada namun dalam kadar normal.

Pendapat lain tentang strategi mengatasi konflik

diungkapkan oleh Dunnete (dalam Usman 2004: 227), yakni

sebagai berikut:

1. Jika kerjasama rendah dan kepuasan diri tinggi,

maka gunakan pemaksaan (forcing) atau persaingan

(competing)

2. Jika kerjasama rendah dan kepuasan diri sendiri

rendah, maka gunakan penghindaran (avoiding)

3. Jika kerjasama dan kepuasan diri seimbang (cukup),

maka gunakan kompromi

40

4. Jika kerjasama tinggi dan kepuasan diri sendiri

tinggi, maka gunakan kolaboratif

5. Jika kerjasama tinggi dan kepuasan diri sendiri

rendah, maka gunakan penghalusan (smoothing).

Kesemua rumusan strategi yang dipaparkan tersebut

sesungguhnya mengandung nilai situasional yang sangat

kental. Dengan kata lain tidak ada cara terbaik dalam

mengatasi sebuah konflik. Sebagai contoh adalah gagasan

Dunnete yang secara eksplisit memperlihatkan

kontingensi. Forcing atau pemaksaan menyangkut penggunaan

kekerasan, ancaman, dan taktik penekanan yang membuat

lawan melakukan seperti yang dikehendaki. Catatan

penting terhadap strategi ini adalah bahwa pemaksaan

hanya cocok untuk melaksanakan perubahan penting dan

mendesak. Kehati-kehatian sangat diperlukan ketika

mengggunakan strategi ini karena salah-salah hanya akan

menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan atau sabotase.

Untuk langkah kedua yaitu avoiding, lebih tepat

digunakan pada pihak yang tidak tergantung pada pihak

lawan serta tidak memiliki kebutuhan lanjut untuk

berhubungan dengan lawan tersebut. Kompromi sendiri

merupakan istilah lain untuk tawar-menawar. Hal ini

hanya akan berhasil apabila kedua belah pihak saling

menghargai dan saling percaya. Adapun kolaborasi cocok

ditempatkan pada konflik yang kedua belah pihaknya

41

masih saling mempertahankan keuntungan terbesar pada

masing-masing kubu. Untuk smoothing, istilah lain yang

dipakai ialah conciliation, yaitu tindakan mendamaikan

yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan dan

menghindarkan rasa permusuhan terbuka tanpa memecahkan

dasar ketidaksepakatan itu. Cara seperti ini cocok

untuk kesepakatan yang sudah tidak relevan lagi dalam

hubungan kerjasama. Umumnya konsiliasi berupa upaya

mengambil muka (menjilat) dan memberi pengakuan.

II.4. Komunikasi Negosiasi

II.4.1. Pengertian Komunikasi

Tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa

komunikasi, yaitu proses perpindahan (transfer)

makna diantara anggota-anggotanya. Melalui

transfer makna dari satu orang ke orang lain

informasi dan ide dapat disampaikan. Tetapi,

komunikasi tidak sekedar berarti transfer makna.

Makna tersebut juga harus dimengerti. Jadi,

komunikasi (communication) meliputi transfer maupun

pemahaman makna (Robbins & Judge, 2009: 5).

Komunikasi adalah proses mengirimkan dan

menerima pesan-pesan. Namun, komunikasi dianggap

efektif hanya jika orang lain memahami pesan

dengan benar dan memberikan respons sesuai dengan

tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang efektif

42

membantu pengirim pesan untuk mengatur dan

memperbaiki arus atau hubungan kerja dalam bisnis,

meningkatkan citra profesional dan memberikan

berbagai manfaat penting lainnya. Dalam semua

aktivitas tersebut, esensi dari komunikasi yang

berhasil adalah berbagi (share) – dengan

menyediakan data, informasi, dan pengetahuan untuk

saling dipertukarkan yang akan menguntungkan

berbagai pihak (Bovee and Thill, 2007: 4).

II.4.2. Pengertian Negosiasi

Colquitt dalam bukunya Organizational Behavior

menerangkan “Negotiations is a process in which two or more

interdependent individuals discuss and attempt to come to an

agreement about their different preferences” (Negosiasi

adalah proses dimana dua atau lebih

individu saling tergantung membahas dan mencoba

untuk mencapai kesepakatan tentang preferensi yang

berbeda) (Colquitt, 2011 dalam Nasir, 2013).

Sementara itu Phil Baguley dalam bukunya

Teach Yourself Negotiating menjelaskan negosiasi

adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang

dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan

menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan

dilakukan di masa mendatang. Begitu juga Robbins

menjelaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses

43

dimana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran

barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati

nilai tukarnya (Robbins, et al, 2009: 190).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi

ialah proses interaksi dua pihak atau lebih yang

masing-masing mempunyai tujuan berbeda, tetapi

mereka berusaha melalui argumentasi dan persuasi

untuk mencapai perjanjian secara kooperatif atau

kompetitif.

Berdasarkan beberapa definisi negosiasi di

atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi ialah

proses perundingan dua pihak atau lebih untuk

mendapatkan kesepakatan.

II.4.2.1. Karakteristik Negosiasi

Negosiasi memiliki sejumlah

karakteristik utama, yaitu (Nasir, 2013):

a. Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai

individual, perwakilan organisasi atau

perusahaan – sendiri atau dalam kelompok.

b. Memiliki ancaman terjadinya atau di

dalamnya mengandung konflik yang terjadi

mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan

dalam akhir negosiasi.

44

c. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu –

baik berupa tawar menawar (bargain) –

maupun tukar menukar (barter).

d. Hampir selalu berbentuk tatap-muka – yang

menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh –

maupun ekspresi wajah.

e. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di

masa depan atau sesuatu yang belum terjadi

dan kita inginkan terjadi.

f. Ujung dari negosiasi adalah adanya

kesepakatan yang diambil oleh kedua belah

pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya

kedua belah pihak sepakat untuk tidak

sepakat.

II.4.2.2. Macam-Macam Negosiasi

Negosiasi dapat terjadi dalam empat

keadaan (Nasir, 2013): (1) saya kalah, anda

kalah; (2) saya menang, anda kalah; (3) saya

kalah, anda menang, dan (4) saya menang, anda

menang. Kejadian nomor empat merupakan hasil

negosiasi terbaik. Dari keempat keadaan

tersebut dapat kita tarik dua macam

kesimpulan, yaitu (a) kompetitif atau

ditributif, yaitu suatu negosiasi yang

menghasilkan ada pihak yang kalah dan ada

45

pihak yang menang; (b) kooperatif atau

integratif, yaitu negosiasi yang menghasilkan

kemenangan (keuntungan) untuk pihak-pihak

yang bernegosiasi.

 Berikut ini kami tampilkan perbedaan

antara negosiasi kompetitif dan kooperatif:

Tabel 1:Perbedaan Negosiasi Kompetitif dan Kooperatif

No.

NegosiasiKompetitif

Negosiasi Kooperatif

1.

2.

3.

4.

Ada pihak yangkalah (ada pihakyang dirugikan)

Minat kedua pihakbertentangan

Strategi pemaksaankehendak

Individualistis

Semua pihak menang(salingmenguntungkan)

Minat kedua pihakada kesamaan

Strategi salingmenghargai kehendak

Kerja sama

a. Negosiasi Menang-Kalah (Win-Lose)

Pandangan klasik menyatakan bahwa

negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah

46

permainan yang nilai totalnya adalah nol

(zero sum game). Artinya, apapun yang terjadi

dalam negosiasi pastilah salah satu pihak aka

n menang. Sedangkan pihak yang lainnya kalah.

Disini, terdapat asumsi bahwa sumber daya

yang tersedia terbatas, dan proses negosiasi

adalah mekanisme untuk menentukan  siapa yang

akan menerima sumber daya tersebut. Ini juga

dikenal sebagai negosiasi distributif.

Istilah ini mengacu pada proses membagi, atau

“mendistribusikan”, sumber daya yang

terbatas. Pendekatan menang kalah sering kali

mewarnai sejumlah situasi negosiasi. Dalam

organisasi, negosiasi menang-kalah cukup

umum. Hal ini mewarnai sebagian proses tawar

menawar material pabrik, seperti pembelian

perlengkapan atau produksi bahan mentah.

Negosiasi menang-kalah dapat dilihat di

universitas dimana setiap fakultas berusaha

menegosiasikan anggaran yang terbaik untuk

dirinya sendiri, tentunya dengan mengorbankan

anggaran fakultas lainnya. Sering kali

terjadi, contoh yang paling bervariasi dari

negosiasi distributif dalam organisasi adalah

kasus-kasus yang terjadi antara tenaga kerja

dan manajemen. Masalah-masalah yang berkaitan

47

dengan gaji, keuntungan, situasi kerja, dan

hal-hal terkait lainya dilihat sebagai sebuah

konflik atas sumber daya yang terbatas.

b. Negosiasi Menang-Menang (Win-Win Solution)

Pendekatan yang sama-sama menguntungkan,

atau pendekatan integratif, dalam

bernegosiasi memberikan cara pandang yang

berbeda dalam proses negosiasi. Tidak seperti

orientasi total yang sama dengan nol dalam

pendekatan menang-kalah, negosiasi menang-

menang adalah pendekatan penjumlahan positif.

Situasi-situasi penjumlahan positif adalah

pendekatan dimana setiap pihak mendapatkan

keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain.

Ini tidak berarti bahwa setiap orang

mendapatkan semua yang mereka inginkan,

karena ini jarang terjadi. Tapi ini berarti

bahwa sebuah kesepakatan yang dicapai membuat

semua pihak yang terlibat berada dalam posisi

yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

II.4.2.3. Langkah-Langkah Negosiasi

Langkah-langkah untuk mendapatkan

kesepakatan dalam bernegosiasi menurut Mills

(dalam Nasir, 2013) adalah RESPECT yang

48

urainnya seperti ditunjukan pada tabel 2

berikut:

No.

Langkah Kegiatan

1.  R (Ready)=menyiapkandiri

1) Mengembangkanalternatif terbaikuntuk disepakati dalambernegosiasi

2) Mengidentifikasikepentingan sendiri

3) Mengidentifikasikepentingan pihak lain.

4) Mendaftar, mengingat,menilai isu-isunya

5) Mengadakan konsultasidengan pihak lain

6) Menetukan bataswewenang dan agendakerja

7) Menentukan tawaranpertama

8) Memilih anggota tim,waktu, dan tempatbernegosiasi

9) Merencanakan danmemilih taktik yangtepat.

2. E (Explore) =Menjajakikebutuhansatu samalain

1) Mengkomunikasikanposisi diri dan lawan

2) Mengajukan pertanyaantertutup dan tidakdestruktif

3) Merefleksikan perasaanpihak lain

4) Menciptakan iklimnonverbal yang positif

49

dan terbuka5) Mengungkapkan

pembicaraan secarajelas dan percaya diridengan bahasa yangasertif.

3. S (Signal) =mengisyaratkan untukmelangkah

1) Menjadi pendengar yangbaik

2) Membalas isyarat yangditerima

3) Mengulangi isyarat yangtidak lengkap.

4. P (Probe) =mencermatiusulan-usulan

1) Menggunakan usulanpenentuan prioritas

2) Mengemukakanpersyaratan dirisendiri

3) Menghindari danpenolakan usul

4) Mengemas usulan agardapat diterima

5. E (Exchange) =mempertukarkankonsensi

1) Menegaskan isu-isusecara menyeluruh

2) Melakukan penawarantinggi untuk “menjual”dan penawaran rendahuntuk “membeli” secararealistis

3) Menghindari konsensibesar lebih dahulu,namun mendukung semuakonsensi dengan alasanyang tepat

4) Mengubah isu jikaditemui jalan buntu.

50

6. C (Close) =menutuptransaksi

1) Menentukan waktu dantitik batas terjadinyatawar menawar

2) Mempertimbangkanpenggantian negosiatoratau menggunakanmediator jika terjadikebuntuan

3) Melakukan verifikasiterhadap yang sudahdisepakati

4) Menuangkan perjanjiantertulis.

7. T (Tie Up) =mengikatujung-ujung

1) Memperkirakan perbedaandi masa yang akandatang

2) Meninjau hasil.

II.4.2.4. Taktik dalam Negosiasi

Agar dapat mencapai hasil menang-menang

atau menang-kalah, para pemimpin yang menjadi

negosiator dapat menerapkan  beberapa taktik

negosiasi (Ivancevich, et al.: 2006: 61).

Beberapa taktik yang paling sering digunakan

akan dibahas dibawah ini:

1. Tim orang baik/orang jahat (good guy/bad

guy)

Setiap orang yang telah membaca

cerita atau menyaksikan film  detektif di

televisi tentu sangat sering melihat

51

taktik ini. Anggota tim yang berperan

sebagai orang jahat akan mengajukan

tawaran-tawaran yang ekstrem (yang sulit

dan hampir tidak masuk akal) kepada pihak

lawan sehingga apapun yang dikatakan oleh

anggota tim yang ‘baik hati’ akan

cenderung diterima oleh pihak lawan

(tetapi kita tahu bahwa ini hanyalah

sebuah trik. ‘orang jahat’ dan ‘orang

baik’ itu bekerja sama untuk mencari

konsesi yang paling baik).

2. The Nibble

Taktik ini melibatkan dicarinya

kesepakatan tambahan sesudah terjadinya

persetujuan antara pihak-pihak  yang

terlibat (mirip dengan pepatah ‘sedikit-

sedikit lama menjadi bukit’). Sebagai

contoh: seorang mahasiswa meminta

‘tambahan nilai’ untuk hasil ujiannya.

Profesornya menyetujui dan menambahkan

nilai si mahasiswa sebanyak tiga angka,

dan setelah kesepakatan  dicapai,

mahasiswa itu meminta nilainya ditambah

‘sedikit lagi’, inilah the nibble.

52

3. Pemecahan masalah bersama-sama (joint

problem solving)

Seorang pemimpin tidak boleh

mengasumsikan bahwa dengan semakin

banyaknya kemenangan yang didapatkan satu

pihak, semakin banyak pula kekalahan yang

diderita pihak yang lain. Alternatif-

laternatif lainnya mungkin saja belum

muncul. Sebagai contoh, dalam upayanya

mengurangi panggilan masuk ke departemen

sebuah perusahaan penghasil peranti lunak

komputer, mungkin saja perancang situs

perusahan tersebut dapat menambahkan

halaman berisi jumlah daftar pertanyaan

yang sering diajukan pada situs perusahaan

tersebut. Ini akan menurunkan jumlah

panggilan masuk dan karenanya akan

mengurangi konflik yang terjadi antara

departemen pelayanan dan departemen

perancang situs perusahaan.

4. Kekuatan persaingan (power of competition)

Para negosiator ulung menggunakan

persaingan untuk membuat lawan bicaranya

berpikir bahwa mereka tidak dibutuhkan.

Anggaplah anda seorang pimpinan sebuah

53

perusahaan layanan komputer. Seorang

manajer dari sebuah perusahan yang

menggunakan jasa perusahaan anda suatu

kali mengancam bahwa kelompokna akan

membeli layanan komputer dari pesaing bila

perusahaan anda tidak memenuhi permintaan

pihaknya (seperti menurunkan harga atau

mempercepat waktu produksi). Pertahanan

paling efektif terhadap taktik ini adalah

menjaga objektivitas anda. Jangan terlalu

cepat menuruti permintaan yang tidak masuk

akal karena takut akan reaksi kelompok

lain.

5. Menawarkan  jalan tengah (splitting the

difference)

Ini dapat menjadi teknik yang sangat

berguna ketika dua kelompok menghadapi

jalan buntu. Meski demikian, para pimpinan

harus berhati-hati ketika kelompok lain

terlalu cepat menawarkan suatu jalan

tengah. Mungkin saja kelompok itu telah

menerima lebih dari yang seharusnya.

II.4.2.5. Meningkatkan Efektivitas Negosiasi

54

Suatu model untuk meningkatkan

efektivitas negosiasi ditemukan pada

penelitian seorang praktisi manajemen

berkebangsaan Belanda, Willem Mastenbroek.

Walaupun model ini sangat komprehensif, fokus

kuncinya terdapat pada empat aktivitas

berikut (Ivancevich, et al., 2006: 62):

1. Memperoleh hasil yang substansial

Ini mengacu pada aktivitas-aktivitas

yang berfokus pada isi apa yang

dinegosiasikan. Hasil-hasil yang diharapkan

tidak akan dapat  tercapai apabila negosiasi-

negosiasi tidak secara konstruksi difokuskan

pada masalah yang sebenarnya. Proses

pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan

dan harapan setiap pihak dalam peroses adalah

contoh jenis aktivitas ini.

2. Mempengaruhi keseimbangan kekuasaan

Hasil akhir negosiasi-negosiasi hampir

pasti terkait langsung dengan kekuasaan dan

hubungan saling ketergantungan antara para

negosiator. Tidak satu pun dari mereka

berupaya meningkatkan kekuasaannya melalui

dominasi, ataupun merespons penuh hormat

55

setiap usaha yang dilakukan pihak lawan yang

ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan,

mewakili cara yang paling efektif untuk dalam

menghadapi isu kekuasaan. Membuat sedikit

pergeseran kekuasaan melalui persuasi, fakta-

fakta, dan keahlian hampir selalu lebih

efektif.

3. Meningkatkan iklim yang konstruktif

Ini terkait dengan aktivitas-aktivitas

yang dirancang untuk memfasilitasi kemajuan,

dengan cara meminimalkan kemungkinan

ketegangan dan permasalahan antar pihak

menjadi sesuatu yang mengganggu. Aktivitas-

aktivitas spesifik dapat mencakup aktivitas

memperhatikan opini-opini pihak dengan

hormat, dan menunjukkan rasa humor. Berbeda

pada sisi yang berlawanan mengenai sebuah

masalah tidak berarti harus menunjukkan sikap

bermusuhan secara pribadi.

4. Mencapai fleksibilitas prosedur

Aktivitas-aktivitas ini

memungkingkan seorang negosiator meningkatkan

efektivitas negosiasi melalui peningkatan

jumlah dan jenis opsi yang disediakan dalam

56

negosiasi. Semakin lama seorang negosiator

menyediakan pilihan yang beragam, kemungkinan

dicapainya hasil yang diharapkan juga semakin

besar. Contoh-contoh yang ada mencakup secara

bijaksana memilih posisi awal, mengatasi

beberapa isu secara bersamaan, dan

menyediakan sebanyak mungkin alternatif yang

dapat dipilih.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF TENTANG KONFLIK

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA – AUSTRALIA

III.1. Analisis dari Sudut Pandang Teori Konflik

III.1.1. Kasus Timor Timur

Menurut Haryono (2013) bahwa faktor potensial

yang dapat menyulut persengketaan terbuka negara

yang saling berbatasan antara lain:

a. Implikasi dari internasionalisasi konflik

internal di satu negara yang dapat menyeret

57

negara lain ikut dalam persengketaan.

b. Pertarungan antar elit di suatu negara yang

karena berbagai faktor merambat ke luar

negeri.

c. Meningkatnya persaingan antara negara-negara

maju dalam membangun pengaruh di kawasan

Asia Pasifik. Konfliknya bisa berwujud

persengketaan antar sesama negara maju, atau

salah satu negara maju dengan salah satu

negara yang ada di kawasan ini.

d. Eskalasi konflik laten atau konflik

intensitas rendah (low intensity) antar negara

yang berkembang melampaui ambang batas

toleransi keamanan regional sehingga

menyeret pihak ketiga terlibat di dalamnya.

Ini biasanya, bermula dari "dispute territorial"

antar negara terutama mengenai garis batas

perbatasan antar negara2.

Konflik antara Australia dengan Indonesia

terkait masalah Timor Timur juga tidak terlepas

dari hal di atas. Konflik terjadi tidak lepas dari

adanya kepentingan antara dua negara dan bisa jadi

ada kepentingan negara lain yang ikut serta dalam

konflik.2http://indronet.files.wordpress.com/2007/09/konflik-perbatasan- asia-pasifikrefisi1.pdf,diunduh

58

Jika dilihat dari Teori Konflik Negosiasi maka

konflik tersebut disebabkan oleh posisi yang tidak

selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik

oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Dalam hal ini, Timor Timur pada saat menjadi

bagian dari kedaulatan RI maka sudah menjadi hal

wajar Indonesia berkepentingan menjaga wilayahnya

terutama wilayah terluar yang berbatasan dengan

negara lain. Di sisi lain Australia juga

berkepentingan menjaga keamanan wilayahnya atas

konflik yang terjadi di Timor Timur.

Pertikaian antar kelompok pada masa pelepasan

Timor Timur sebagai daerah jajahan Portugis

menyebabkan perdebatan di Australia untuk

menentukan kepada kelompok mana akan berpihak.

Ditengarai salah satu pihak yang bertikai pernah

menempuh pendidikan di Moskow sehingga timbul

kekhawatiran jika pihak yang menginginkan Timor

Timur merdeka maka komunisme akan tumbuh di situ.

Konflik Indonesia – Australia diwarnai pula

masalah dengan adanya kematian lima wartawan

Australia di Timor Timur di tahun 1975 yang

mendapat perhatian dari pers dan masyarakat

Australia. Meskipun pada akhirnya Australia

mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur

secara de jure tahun 1979.

59

Selanjutnya panas dinginnya hubungan Indonesia

– Australia berkaitan dengan Timor Timur

dipengaruhi konflik yang masih terjadi di daerah

tersebut dan kepentingan Australia terhadap kawasan

tersebut.

Salah satu kepentingan Australia adalah

masalah Celah Timor atau Timor Gap dimana di Laut

Timor ditemukan cadangan minyak/gas alam yang cukup

melimpah. Untuk sampai pada proses perjanjian tahun

1999 melalui berbagai polemik secara internal. Pers

dan akademisi banyak menyorot pada tidak

proposionalnya pembagian dalam pemanfaatan bersama

Celah Timor tersebut. Dalam hal ini dirasakan

Pemerintah Indonesia banyak dirugikan karena

cadangan minyak/gas alam banyak terdapat di wilayah

laut Indonesia.

III.1.2. Kasus Pemicu Konflik Hubungan Indonesia –

Australia

Berbagai peristiwa yang terjadi selanjutnya

mewarnai panas dinginnya konflik dalam hubungan

Indonesia – Australia. Kasus impor daging sapi dari

Australia dimana Indonesia akan melakukan program

swasembada daging. Indonesia berencana membeli

sejuta hektar berikut ternaknya untuk cadangan

pasokan daging sapi dan rencana tersebut ditolak

60

Australia. Hal ini berbeda dengan Tiongkok yang

justru lebih difasilitasi (Subiyanto, 2013).

Selanjutnya, beredar isu penyembelihan sapi di

Indonesia yang dianggap tidak manusiawi. Gambar

penyembelihan sapi di salah satu rumah potong hewan

di Indonesia beredar luas di media Australia.

Polemik dan konflik terjadi, berakhir pada terus

berjalannya impor daging karena adanya ancaman

menghentikan sejumlah bantuan pertanian dari

Australia. Australia telah bertindak untuk

menghentikan pasokan sapi potong hidup untuk tiga

Rumah Pemotongan Hewan Indonesia setelah sebuah

dokumen mengungkapkan bukti kekejaman terhadap

binatang yang dikirim ke sana untuk dipotong.

Program "Four Corners" ABC -- yang akan ditayangkan

pada saat itu -- mengatakan pihaknya memiliki

rekaman kekejaman terhadap sapi, termasuk mencungkil

mata mereka, mematahkan ekor dan memotong

tenggorokan di empat rumah pemotongan hewan (RPH) di

Indonesia3.

Kasus penjatuhan hukuman pada penyelundup ganja

ke Indonesia, Schapelle Leigh Corby menjadi konflik

juga antara Indonesia – Australia. Diberikannya

grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

3http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/05/30/lm0eww- kejam-terhadap-sapi-australia-hentikan-pasokan-sapi-potong-ke-rph-indonesia

61

kepada Corby menjadikan polemik di dalam negeri.

III.2.3. Tindakan Penyadapan Intelejen Australia

terhadap Pemerintah Indonesia

Konflik yang memuncak adalah terkuaknya

penyadapan Australia terhadap sejumlah tokoh penting

di Indonesia. Penyadapan dilakukan terhadap Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono,

wakil presiden, juru bicara kepresidenan serta

sejumlah menteri. Dalam dokumen yang dimuat di media

Australia Guardian dan ABC, menunjukkan penyadapan

tersebut dilakukan pada bulan November 2009 pada

masa pemerintahan Perdana Menteri Kevin Ruud dari

Partai Buruh. Dokumen tersebut merupakan bocoran

dari Edward Snowden, mantan kontraktor intelijen

Amerika Serikat. Seperti diberitakan oleh Jawa Pos

pada 19 November 2013 (dalam Republika Online, 22

November 2013), disebutkan bahwa lima negara

mengendalikan dunia: Amerika Serikat, Australia,

Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Semua negeri itu

berasal dari satu rumpun, yaitu Inggris Raya. Mereka

bekerja sama melakukan penyadapan di seluruh dunia.

Mereka berbagi tugas, setelah itu mereka

mendistribusikan hasil penyadapannya tersebut ke

pemerintah mereka masing-masing. Tentu saja pada

tahap berikutnya hasil sadapan itu dibagi ke mitra-

62

mitra utama mereka. Tujuannya tentu untuk kemajuan

negeri dan kesejahteraan rakyat mereka.

Beberapa langkah awal yang diambil Pemerintah

Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut adalah:

1. Memanggil perwakilan Australia yang ada

di Indonesia. Selain itu meminta Australia

untuk menyampaikan official and public

explanation serta komitmen untuk tidak

mengulang hal tersebut.

2. Duta Besar Indonesia untuk Australia,

Najib Riphat Kesoema dipulangkan ke Indonesia

untuk memperoleh informasi mengenai isu

penyadapan yang terjadi.

3. Pemerintah Indonesia mengkaji ulang

hubungan bilateral kedua negara. (Jawa Pos,

19 November 2013).

Pernyataan SBY melalui akun Twitternya bahwa

tindakan Australia tersebut telah merusak kemitraan

strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara

penganut sistem demokrasi tidak mendapat tanggapan

positif Australia. Pemerintah Australia melalui

pernyataan perdana menterinya Tony Abbot terang-

terangan menolak meminta maaf kepada Indonesia

terkait dengan aksi intelijen yang dibocorkan

Edward Snowden kepada media Australia. Dalam sidang

63

parlemen, Tony Abott menyatakan Australia tidak

bisa dituntut untuk minta maaf atas langkah-langkah

yang diambil untuk melindungi kepentingan negara

baik sekarang maupun sebelumnya (Jawa Pos, 20

November 2013). Australia justru mengeluarkan travel

advisory bagi warganya yang berlibur dan akan

berlibur di Indonesia.

Reaksi selanjutnya SBY memberikan pernyataan,

mengharapkan sikap resmi Australia serta menarik

sejumlah kerjasama militer. Indonesia juga mencoret

keikutsertaan Australia dalam Forum Budaya (World

Culture Forum) di Bali (Jawa Pos, 22 November 2013).

Pernyataan SBY yang akan menyampaikan nota

protes, maka Tony Abott agak melunak. Abott

memberikan pernyataan menyesal atas rasa malu yang

dirasakan SBY namun tetap menolak meminta maaf

serta akan menanggapi surat tersebut dengan cepat,

terperinci, dan penuh dengan hormat (Jawa Pos 21

November 2013).

Namun di sisi lain reaksi BUMN Rajawali

Nusantara Indonesia yang menghentikan negosiasi

akusisi peternakan sapi di Australia dikecam Wakil

Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti karena apabila

diarahkan ke Selandia Baru tidak tepat sasaran.

Peternakan sapi di Selandia Baru adalah sapi perah

bukan sapi potong (Merdeka.com, 18 Desember 2013).

64

Dilihat dari kondisi antara Indonesia dan

Australia dalam beberapa bidang, selain diantaranya

telah disinggung di Bab I, adalah:

1. Kekuatan pertahanan

No UnsurPerbandingan jumlah

IndonesiaAustrali

a1 Jumlah penduduk 242.325.6

38

22.620.6

002 Personel aktif

garis depan

436.410 47.135

3 Personel

cadangan

400.000 29.395

4 Tank 400 595 Kendaraan tempur 506 1.5266 Pesawat tempur 444 3777 Helikopter 187 1068 Kapal selam 0 69 Kendaraan amfibi 26 8

(Jawa Pos, 21 November 2013)

Kerjasama militer yang dilakukan antara lain,

latihan bersama TNI – AU dengan Royal Air Force

Australia di Darwin dan Kopassus di Lembang.

Kerjasama Polri dengan kepolisian Australia Federal

Police (AFP) antara lain penanggulangan organize crime,

trafficking person, people smuggling dan terorisme dimana

65

seluruh bantuan Australia digunakan untuk menangani

kejahatan transnasional (Jawa Pos, 20 November

2013).

Polri menerima bantuan sekitar 200 milyar

rupiah dalam bentuk peralatan laboratorium forensik

terbesar di Asia (Subiyanto, 2013).

2. Dalam bidang pendidikan, pemerintah

Australia merupakan pemberi beasiswa

terbanyak di Indonesia. Setidaknya saat ini

ada 19 ribu pelajar Indonesia di Australia

(Jawa Pos, 20 November 2013).

3. Dalam bidang ekonomi Australia juga

banyak memberikan bantuan baik dana maupun

pelatihan. Wisatawan Australia menjadikan

Indonesia sebagai salah satu daerah utama

tujuan wisatanya.

4. Indonesia menerima hibah dalam bidang

transportasi sekitar 245 milyar rupiah pada

tahun 2009 dan 145 milyar rupiah pada tahun

2012, sementara Kementerian Pekerjaan Umum

menerima bantuan sekitar 1,9 trilyun rupiah

pada tahun ini (Subiyanto, 2013).

Bagi Australia penyadapan dilakukan untuk

kepentingan negara, pengukuhan eksistensi,

66

keberlangsungan superioritas dalam politik dan

ekonomi. Di sisi lain sikap Indonesia juga menjaga

kedaulatan sebagai negara yang merdeka dan

bermartabat.

Melihat pada ketidaksetaraannya posisi

Indonesia dan Australia juga menjadi salah satu

sumber konflik karena sikap superior Australia akan

memicu konflik. Bagi Indonesia superioritas

Australia yang muncul dalam sikap tidak menghormati

negara tetangganya tersebut dirasa melewati batas

dan menjadikan semacam ancaman terhadap identitas

kedaulatan negara.

III.2. Analisis dari Sudut Pandang Komunikasi Negosiasi

III.2.1. Kasus Timor Timur

Salah satu langkah krusial dalam sejarah

persatuan dan kesatuan Negara Indonesia adalah

keputusan untuk melepaskan Timor Timur dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah proses integrasi Timor Timur ke

Indonesia, daerah ini tidak lepas dari konflik

secara internal yang mengharuskan Indonesia

mengambil tindakan militer untuk menghentikan

pemberontakan. Pihak yang menginginkan Timor Timur

merdeka dari Indonesia melakukan lobi atau

negosiasi ke organisasi dunia dan negara-negara di

67

dunia khususnya Australia untuk mendapatkan

dukungan. Berbagai tekanan internasional kemudian

diberikan kepada Indonesia karena dianggap

melakukan pelanggaran hak azasi manusia di Timor

Timur.

Akhirnya referendum dilaksanakan dengan hasil

rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

Hasil tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas

oleh unsur-unsur pro-integrasi. Selanjutnya

Australia memainkan peranan pokok dalam

memobilisasi tanggapan internasional terhadap

krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Indonesia

menyetujui keterlibatan angkatan internasional

pemelihara keamanan di kawasan ini. Australia

diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut,

dan menerima tugas ini.

Tercapainya perdamaian di Australia diikuti

lobi Australia kepada Timor Leste terkait dengan

Celah Timor. Dalam www. t empo.co.id edisi 23

Februari 2004 memberitakan Presiden Republik

Demokratik Timor Leste (RDTL) Kay Rala Xanana

Gusmau menyambut baik permintaan Indonesia untuk

membicarakan kembali masalah Celah Timor (Timor Gap)

dengan melibatkan tiga negara, masing-masing Timor

Leste, Indonesia, dan Australia.

Lobi atau negosiasi Indonesia kepada Timor

68

Leste dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja)

Celah Timor dan Pulau Pasir. Presiden Republik

Demokratik Timor Leste (RDTL) Kay Rala Xanana

Gusmau menyambut baik dengan mengirimkan Nota Dinas

Kepresidenan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan

Peduli Timor Barat (YPTB) yang juga Ketua Kelompok

Kerja (Pokja) Celah Timor dan Pulau Pasir, Ferdi

Tanoni.

Bagi Australia dengan merdekanya Timor Leste

maka perjanjian Celah Timor otomatis melibatkan dua

pihak saja yakni Timor Leste dengan Australia.

Itikad baik ditunjukkan oleh Timor Leste untuk

melakukan kompromi dengan kesediaan duduk bersama

membicarakan masalah Celah Timor secara

multilateral antara Indonesia, Australia dan Timor

Leste. Dengan duduk bersama diharapkan akan

mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan

bagi semua pihak.

III.2.2 Kasus Penyadapan Australia terhadap

Indonesia Beberapa reaksi Pemerintah Indonesia

bagaimanapun direspon oleh Australia terkait adanya

kasus penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting di

Indonesia. Artinya dalam hal ini Australia tetap

melakukan instropeksi diri terhadap apa yang sudah

69

dilakukan walaupun dalam kadar yang belum optimal.

Sebelumnya Indonesia – Australia telah

mempunyai kesepakatan kerjasama yang telah

dilakukan dan tertuang dalam Lombok Treaty tahun

2006. Lombok Treaty meliputi 21 area kerjasama untuk

10 bidang di antaranya kerjasama di bidang

pertahanan, keamanan laut, keselamatan dan keamanan

penerbangan, terorisme, penegakan hukum, dan

intelijen.

Dengan adanya penyadapan ini tentu saja

mencederai kepercayaan yang sudah terjalin dan

tertuang dalam Lombok Treaty tersebut. Dengan

perkembangan yang terjadi akibat adanya penyadapan

sepertinya kedua belah pihak juga tetap ingin

mempertahankan hubungan yang baik dan tidak

bersifat konfrontatif.

Secara mendasar Indonesia dan Australia sama-

sama tetap merasa bahwa hubungan bilateral kedua

negara sangat penting dan hubungan baik menjadi

yang utama sehingga perlu dilakukan langkah-langkah

kompromi.

Pernyataan penyesalan yang mendalam, yang

disampaikan Tony Abbott serta surat jawaban atas

nota protes Presiden SBY menjadi awal agak

melumernya hubungan Indonesia-Australia yang sempat

memanas.

70

Melalui negosiasi yang dilakukan antara Badan

Intelijen Indonesia dan pihak intelijen Australia

telah dicapai kesepakatan. Australia mengakui

secara gamblang adanya penyadapan yang dilakukan

sejak tahun 2007 sampai dengan 2009. Pihak

intelijen Australia berjanji tidak akan mengulangi

tindakan penyadapan tersebut (Jawa Pos, 21 November

2013).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Marty

Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop

mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan

hubungan kedua negara di Jakarta pada tanggal 5

Desember 2013. Pihak Australia memenuhi permintaan

Indonesia untuk berkomitmen bahwa di masa mendatang

tidak akan melakukan aksi dan menggunakan sumber

daya dalam bentuk apa pun, termasuk intelijen,

untuk membahayakan Indonesia. Di sisi lain tidak

memenuhi permintaan Indonesia untuk menyatakan

permintaan maaf namun hanya pernyataan penyesalan

yang mendalam termasuk penyesalan atas memburuknya

hubungan kedua negara (Jawa Pos, 8 Desember 2013).

Artinya kesepakatan yang didapat belum

merupakan win-win solution bagi kedua belah pihak.

Bagaimanapun hasil akhir negosiasi-negosiasi hampir

pasti terkait langsung dengan kekuasaan dan

hubungan saling ketergantungan antara para

71

negosiator.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab

sebelumnya, bisa disimpulkan bagaimana proses

komunikasi negosiasi menjadi sebuah jalan solusi yang

diterapkan dalam menyelesaikan kasus bilateral

Indonesia – Australia.

4.1. Kasus Timor – timor.

Konflik tersebut telah melalui proses

komunikasi negosiasi dimana apabila melihat dari

analisa pada bab sebelumnya dijelaskan proses

negosiasi yang terjadi berawal adalah adanya panas

dinginnya hubungan Indonesia – Australia berkaitan

dengan Timor Timur dipengaruhi konflik yang masih

terjadi di daerah tersebut dan kepentingan

Australia terhadap kawasan tersebut. Salah satu

kepentingan Australia adalah masalah Celah Timor

72

atau Timor Gap dimana di Laut Timor ditemukan

cadangan minyak/gas alam yang cukup melimpah. Dalam

kasus ini Australia menggunakan strategi kompetitif

Negosiasi, yaitu ada pihak yang kalah (ada pihak

yang dirugikan), minat kedua pihak bertentangan,

strategi pemaksaan kehendak, Individualistis .

Dalam hal ini sudah jelas karena pada akhirnya

Timor–timor memilih untuk merdeka atau lepas dari

NKRI, dengan lepasnya Timor – timor maka Australia

semakin mudah untuk melancarkan tujuannya. Bagi

Australia dengan merdekanya Timor Leste maka

perjanjian Celah Timor otomatis melibatkan dua

pihak saja yakni Timor Leste dengan Australia.

Namun disini terlihat efektivitas negosiasi dengan

tiga negara terkait yaitu Indonesia, Australia dan

Timor Leste, dengan meningkatkan iklim yang

konstruktif. Ini terkait dengan aktivitas-aktivitas

yang dirancang untuk memfasilitasi kemajuan, dengan

cara meminimalkan kemungkinan ketegangan dan

permasalahan antar pihak menjadi sesuatu yang

mengganggu. Aktivitas-aktivitas spesifik dapat

mencakup aktivitas memperhatikan opini-opini pihak

dengan hormat. Berbeda pada sisi yang berlawanan

mengenai sebuah masalah tidak berarti harus

menunjukkan sikap bermusuhan secara pribadi.

Walaupun sebelumnya pihak Australia hanya

73

berkehendak untuk melakukan negosiasi individu

terhadap Timor Leste saja, namun oleh Timor Leste

melakukan kompromi dengan kesediaan duduk bersama

membicarakan masalah Celah Timor secara

multilateral antara Indonesia, Australia dan Timor

Leste. Dengan duduk bersama diharapkan akan

mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan

bagi semua pihak. Walaupun dalam hal ini sepertinya

sudah mencapai win-win solution yang didaptkan dari

sebuah proses negosiasi, namun Pers dan akademisi

banyak menyorot pada tidak proposionalnya pembagian

dalam pemanfaatan bersama Celah Timor tersebut.

Dalam hal ini dirasakan Pemerintah Indonesia banyak

dirugikan karena cadangan minyak/gas alam banyak

terdapat di wilayah laut Indonesia.

4.2. Kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia.

Proses komunikasi sudah berjalan dimana pada

awalnya presiden Indonesia meminta pihak Australia

untuk meminta maaf terhadap Indonesia atas perbuatan

penyadapannya yang memang merupakan sebuah pelanggaran

terhadap privasi maupun Hak Asasi Manusia. Namun pihak

Australia dalam hal ini melakukan negosiasi karena

menolak permintaan tersebut dan lebih memilih untuk

melayangkan surat pernyataan penyesalan atas perbuatan

tersebut, tanpa adanya pernyataan permintaan maaf.

74

Dalam proses negosiasinya, Indonesia melakukan tahap

R (Ready), menyiapkan diri, konflik tersebut mau tidak

mau membuat Indonesia harus mempersiapkan diri dengan

segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya.

Selanjutnya memasuki tahap E (Explore), menjajaki

kebutuhan satu sama lain, mengevaluasi bagaiamana dan

apa saja kebutuhan diri sendiri maupun lawan dan

kerjasama bilateral yang telah terjalin dengan tetap

focus terhadap kasus yang terjadi. Dengan demikian

Indonesia mengirimkan S (Signal), mengisyaratkan untuk

melangkah, dalam hal ini presiden Indonesia memutuskan

untuk tidak mengikutkan Australia dalam pertemuan

kebudayaan yang akan di selenggarakan di Bali dimana

disebutkan pada bab sebelumnya bahwa reaksi selanjutnya

Presiden Indonesia memberikan pernyataan, mengharapkan

sikap resmi Australia serta menarik sejumlah kerjasama

militer. Indonesia juga mencoret keikutsertaan

Australia dalam Forum Budaya (World Culture Forum) di

Bali. Setelah adanya ketegasan tersebut, pihak

Australia berusaha mengajukan penawaran disinilah

proses P (Probe) , mencermati usulan-usulan, dengan

berbagai pertimbangan Australia melunak dengan

memberikan pengakuan atas penyadapannya dan pernyataan

menyesalnya walaupun tetap tanpa adanya permintaan maaf

kepada Indonesia. Melihat reaksi tersebut proses

komuniksi negosiasi akan menjurus kepada E (Exchange),

75

mempertukarkan konsensi, namun sampai saat ini belum

mencapai titik C (Close), menutup transaksi, apalagi

win-win solution, karena hingga saat ini kesepakatan

bersama masih bersifat menggantung dalam proses

negosiasi antara Indonesia dan Australia, bisa jadi

Australia masih mengedepankan kekuatan persaingan,

dikarenakan efektivitas negosiasi hasil akhirnya akan

mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Namun dengan

adanya kejadian penyadapan ini, dan juga fakta-fakta

penyadapan ke negara selain Indonesia yang telah

dibeberkan oleh Snowden, akan membuat perubahan

pandangan masyarakat dunia dan juga kepercayaan

terhadap Australia, bahkan komisi HAM PBB menyatakan

bahwa perbuatan penyadapan tersebut sebuah pelanggaran

privasi. Diharapkan kasus penyadapan ini kedepannya

menjadi resolusi baru tentang anti penyadapan, dan hal

ini merupakan dukungan secara tidak langsung atas kasus

yang terjadi antara Australia dan Indonesia.

76

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bovee, Courtland L. and John V. Thill. 2007. KomunikasiBisnis (Edisi Kedelapan). Jakarta: PT. Indeks.

Ivancevich, John M., Robert Konopaske & Michael T.Matteson. 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi.Jakarta: Erlangga.

Liliweri, Alo. 2004. Wacana Komunikasi Organisasi. Bandung:CV. Mandar Maju.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2009. PerilakuOrganisasi (Edisi 12 – Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.

Usman. 2004. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta:

Pascasarjana UNY.

Non Buku:

Haryono, Indo Dwi. 2013. Konflik Perbatasan Negara di AsiaPasifik. Diakses melalui:http://indronet.files.wordpress.com/2007/09/konflik-perbatasan-asia-pasifikrefisi1.pdf, pada:Selasa, 24 Desember 2013.

http://tkampus.blogspot.com/2012/04/strategi-penyelesaian-konflik.html, diakses pada: Rabu: 18Desember 2013.

http://www.dfat.gov.au/AII/publications/bab10/index.html, diakses pada: Kamis, 19 Desember 2013.

77

http://www.dfat.gov.au/AII/publications/bab11/index.html, diakses pada: Kamis, 19 Desember 2013.

Juanita. 2000. Memanajemeni Konflik dalam Suatu Organisasi.Medan: Universitas Sumatera Utara. Diakses melalui:http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-juanita3.pdf, pada: Minggu, 22 Desember 2013.

Nasir, Muh. 2013. Komunikasi dan Negosiasi. Yogyakarta.http://nasirjogja1.blogspot.com/2013/04/negoisasi-dan-komunikasi.html, diakses pada: Minggu, 22Desember 2013.

Purwoko, Krisman. 2011. Kejam Terhadap Sapi, Australia HentikanPasokan Sapi Potong ke RPH Indonesia. Jakarta: ROL(Republika Online). Diakses melalui:http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/05/30/lm0eww-kejam-terhadap-sapi-australia-hentikan-pasokan-sapi-potong-ke-rph-indonesia,pada: Senin, 30 Desember 2013.

Subiyanto, Effnu. 2013. Jebakan Politik Transaksional RI –Australia. Surabaya: Jawa Pos edisi Jumat, 22November 2013.