1

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Reformasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

Worldwide Governance Indicators

the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations (world bank, 2014)

3

4

: Telah Menjadi UU

: RUU Prioritas

: Sudah selesai drat RUU

: Proses Penyusunan Draft RUU

REFORMASI BIROKRASI

UU No. 39 Tahun 2008

Kementerian Negara

UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan

Publik

UU 30/2014 Adminsitrasi

Pemerintahan

U 5/2014U Aparatur Sipil

Negara

RUU Etika Penyeleng-gara Negara

RUU Tata

HubunganKewenangan Pempus dg

Pemda, antar Pemda

RUU Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

RUU Akuntabilitas Penyeleng-gara Negara

RUU Pemrintahan

ElektronisRevisi

UU PTUN

5

UU-AP merupakan standarisasi konsep dalam praktek hukum

administrasi pemerintahan di Indonesia

UU-AP merupakan standardisasi instrumen administrasi pemerintah,

yang menjadi payung hukum (pedoman) bagi UU sektoral. -> Hukum

Materil Administrasi Pemerintah

UU-AP Memberikan payung hukum bagi Hakim TUN dalam membuat

Putusan atas gugatan masyarakat terhadap KTUN -> Hukum Materil

Tujuan UU AP

• Tertib administrasi pemerintahan

• Menciptakan kepastian hukum

• Mencegah penyalahgunaan wewenang

• Menjamin akuntabilitas Badan/Pejabat

• Perlindungan hukum bagi warga negara

• Perlindungan hukum bagi pejabat

• Menerapkan AUPB

6

KEDUDUKAN HUKUM UU AP

Hukum PrivatHukum Publik

Hukum Tata Negara

Hukum Adm Negara

• UUD/Konstitusi

• UU tentang DPR/DPD

• UU Parpol

• UU Pemilu

HAN Umum HAN Khusus

• UU Kementerian Negara

• UU Pelayanan Publik

• UU ASN

• UU Pemerintahan Daerah

• UU Perpajakan

• UU Lingkungan Hidup

• UU Kepolisian

• UU PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) (Hukum Formal)

• UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Hukum Materiil)

• RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

• Dan lain lain

Hukum Pidana

8

Aplikasi

Dengar Pendapat

Melihat Dokumen

Bantuan Kedinasan

KAP

Upaya Administratif

Perubahan;

Pencabutan;

Penundaan;/

Pembatalan

PTUN

Pelibatan masyarakat/pihak yg terkait

Ketentuan Tambahan

Pemberian alasan

Prosedur Pembuatan Keputusan/tindakan Prosedur Upaya Administratif

Gugatan

Keputusan Atas Upaya Administratif

UU Administrasi Pemerintah UU PTUN

UU AP dalam Proses Administrasi Pemerintahan

Asas-Asas Dasar Hukum Administrasi Negara

yang menjadi dasar penyusunan UU AP

9

• Rechmatigheids van bestuur;

• Presumptio iustae causa;

• Contrarius actus;

• Audi et alteram partum;

• Accepti (fictum positiva);

• Ius nosse imperium;

• Geen bevoegdheid zonder varaantwoordelijkheid.

Rechmatigheids van bestuur

• Setiap tindakan/putusan pemerintah harus berdasarkan hukum.

• Hukum dimaksud tidak boleh dilihat secara sempit hanya sebagai aturan tertulis/undang-undang.

Presumption iustae causa

• Dalam Hukum AP keputusan pejabat itu selalu dipandang/dianggap falid/sah sampai dibatalkan oleh pejabat ybs/atasannya.

• Prinsip ini diletakkan agar pejabat pemerintah harus hati hati dalam mengambil keputusan. Karena sekali mengambil keputusan, maka dianggab sah untuk melakukan keputusan.

Contrarius actus

• Menegaskan bahwa perbuatan-perbuatansejenis harus diperlakukan juga/ diproses sama ketika perbuatan ini dibuat.

• Ada rambu-rambu (SOP) dalam membuat keputusan.

• Semua harus dilakukan mengikuti prosedur.

Audi et alteram partum

• Pejabat pemerintah wajib mendengarkan pendapat masyarakat terhadap rencana pengambilan keputusan.

• Tentu kewajiban tsb tidak mutlak, namun apa yang disampaikan kepada masyarakat sudah menjadi bagian dari pertimbangan

Accepti (fictum positiva)

• Jika waktu yang ditentukan dalam membuatkeputusan telah melewati batas waktu yang ditentukan, dan keputusan belum dikeluarkan maka, pejabat dianggap mengabulkan

Ius nosse imperium

• Hakim tidak boleh menolak memberikan keputusan karena tidak ada peraturan yang mengaturnya

• Hakim harus mengeluarkan keputusan berdasarkan AUPB

• Pemerintah tidak boleh menolak permohonan masyarakat jika peraturan tidak mengaturnya

• Ada diskresi (sebagai Rechtsfindung)

Geen bevoegdheid zonder varaantwoordelijkheid

• Tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab.

• Pemerintah seakan-akan powerfull dengan diskresi, tetapi untuk itu harus ada tanggung jawab jabatan

• Juga harus ada tanggungjawab pribadi (walaupun masih kontroversial)

18

Titik Tolak UU Administrasi Pemerintahan :

1Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945):

Semua keputusan atau tindakan pejabat harus berdasarkan hukum Pejabat diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan wewenang :

1. Wewenang Atributif

2. Wewenang Delegatif

3. Mandat

Prinsip : Praesumptio iustae causa: bahwa pejabat akan melaksanakan

tanggung jawab sesuai kewenangan dan tujuan konstitusi

2Reformasi Birokrasi : Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) Ukurannya : efektif, efisien, bebas dari KKN

Berlaku bagi siapa?

• Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di lingkup:

– Lembaga eksekutif

– Lembaga yudikatif

– Lembaga legislatif

– Pejabat lain yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan

19

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

• Asas legalitas (peraturan Per-UU-an):

– Dasar kewenangan pejabat

– Dasar kewenangan dalam penetapan

• Asas pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia

• AUPB

Pejabat memiliki kewenangan, hak, kewajiban dan diskresi sebagaimana diatur dalam UU AP

20

AUPB dalam UU AP

• Kepastian hukum

• Kemanfaatan

• Ketidakberpihakan

• Kecermatan

• Tidak menyalahgunakan kewenangan

• Keterbukaan

• Kepentingan umum

• Pelayanan yang baik

21

Kalau tidak ada Per-UU-an?

• Tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang:

– Memberikan kemanfaatan umum, dan

– Sesuai dengan AUPB

22

23

Adanya Kekosongan Hukum Yang Mengatur Sumber Kewenangan :

Atribusi; Delegasi; Mandat.

ATRIBUSI

Sumber :

• Diberikan oleh MPR/DPR

• ditetapkan & diatur dalam UUD

1945 dan/atau Undang-Undang;

dan

• merupakan wewenang baru

atau sebelumnya tidak ada

• Diberikan kepada Badan

dan/atau Pejabat Administrasi

• Tanggang jawab berada pada

Pejabat ybs.

• Tidak dapat didelegasikan

kecuali diatur dalam UUD dan

UU

Sumber Kewenangan Pemerintahan

DELEGASI

Sumber :

• diberikan oleh Badan/Pejabat

Pemerintahan kepada Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan

lainnya (dari atasan ke bawahan);

• ditetapkan dalam PP, Perpres,

dan/atau Perda; dan

• merupakan wewenang pelimpahan

atau sebelumnya telah ada

• Tidak dapat didelegasikan lebih

lanjut ditentukan Per-UU-an

• Tanggung jawab berada pada

Pejabat penerima delegasi

• Jika disubdelegasikan harus:• Dituangankan dalam Peraturan

• Dilakukan dalam lingkungan sendiri

• Paling banyak satu tingkat di bawah

MANDATSumber :

• ditugaskan oleh atasan pejabatkepada bawahan; dan

• merupakan pelaksanaan tugasrutin/ sehari-hari;

• Penerima mandat harusmenyebutkan atas nama (a.n)Pejabat yang memberikanmandat.

• Tanggung jawab tetap padapemberi mandat.

• Pelaksana Harian (PlH) pejabatberhalangan sementara

• Pelaksana Tugas (PlT) pejabatberhalangan tetap

• Dapat ditarik kembali• Tidak mengambil keputusan

strategs (organisasi, pegawai dll)

Kekosongan Hukum Tentang Diskresi

24

Dalam praktek, pemahaman diskresi sama dengan fries ermessen, yang dipahami

sebagai “kewenangan bebas” menurut pendapat sendiri (subyektif). -> membukapenyalahgunaan wewenang.

Tidak ada pengaturan jelas membuat pejabat ragu-ragu -> akselerasi pemerintah

melambat.

UU AP mengatur penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan :

• Hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan

• Harus sesuai dengan tujuan, AUPB, alasan2 objektif, tidak menimbulkan konflik

kepentingan, dan itikad baik (tidak didasarkan pada kebebasan bertindak)

• Tujuan Diskresi :– melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

– mengisi kekosongan hukum;

– memberikan kepastian hukum; dan

– mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

• Meliputi pengambilan Keputusan /Tindakan berdasarkan ketentuan perUUan yang :– memberikan suatu pilihan;

– tidak mengatur/tidak lengkap /tidak jelas; dan

– adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Ditandai: pejabat dapat, pejabat boleh, pejabat diberikan wewenang

25

Syarat-Syarat Penggunaan Diskresi

• Sesuai dengan tujuan Diskresi

• Tidak bertentangan dengan Per-UU-an

• Sesuai dengan AUPB

• Berdasarkan alasan alasan objektif

• Tidak menimbulkan konflik kepentingan

• Dilakukan dengan iktikad baik

26

JENIS-JENIS DISKRESI

27

JENIS/BENTUK DISKRESI KONDISI

PRA/SYARATMELAKUKAN DISKRESI

DISKRESI

Diskresi dalamkeadaan normal

• Berpotensi mengubahalokasi anggaran; atau

• Membebani keuangannegara.

Persetujuan AtasanSebelum Diskresidilakukan

Paling lama 5 hariharus ditetapkan

Diskresi dalamkeadaan tidaknormal

• Menimbulkankeresahan masyarakat,

• Keadaan darurat,

• Mendesak, dan/atau

• Bencana alam

Pemberitahuan AtasanSebelum Diskresidilakukan

(5 hari disampaikan)

PelaporanSesudah Diskresidilakukan

(5 hari setelah)

Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah

Syarat sahnya keputusan/tindakan: Kewenangan;

3 bentuk kewenangan. dibatasi oleh 3 hal yaitu:

Masa/tenggang waktu berlakunya wewenang

Wilayah/daerah berlakunya wewenang

Cakupan bidang/materi wewenang

Prosedur; Sesuai SOP

Tidak menimbulkan konflik kepentingan

Melibatkan warga masyarakat yg berkepentingan

Substansi Isi/materi sesuai dengan tujuan keputusan dikeluarkan

28

Menyalahgunakan wewenang:a. Melampaui wewenang;b. Mencampuradukan wewenangc. Sewenang-wenang

tidak sah

dapat dibatalkan

Fiktif Negatif (UU PTUN) -> Fiktif Positif (UU AP)

Melampaui Kewenangan

• Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang

• Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang

• Bertentangan dengan ketentuan peraturan Per-UU-an

• Status hukum: tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

• Ex Tunc: tidak berlaku sejak awal diterbitkan

29

Mencampuradukan wewenang

• Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau

• Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan

– Status hukum: dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

– Ex Nunc: tidak berlaku sejak dibatalkan

30

Sewenang-wenang

• Tanpa dasar kewenangan dan/atau

• Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

– Status hukum: tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

– Ex Tunc: tidak berlaku sejak awal diterbitkan

31

Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang

• Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

• Hasil pengawasan berupa:

– Tidak terdapat kesalahan

– Terdapat kesalahan administratif

– Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara

• Jika hanya kesalahan admistratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai Per-UU-an

• Jika ada kerugian keuangan egara maka yang pihak menimbulkan kerugian mengembalikan kerugian dalam waktu 10 hari sejak ditetapkan dan diterbitkannya hasil pengawasan

• Apabila tidak unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada Badan Pemerintahan

• Apabila tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada Pejabat yang bersangkutan

32

Pengujian Penyalahgunaan Wewenang

• PTUN berhak menerima, memeriksa dan memutuskan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang

• Badan/Pejabat dapat memohon kepada pengadilan menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang

• Pengadilan wajib memutus dalam 21 hari kerja dan dapat diajukan banding ke PTTUN serta diputus dalam 21 hari kerja

• Putusan PTTUN bersifat final dan mengikat

33

34

Konflik Kepentingan

Pejabat dilarang mengambil Keputusan jika ada konflik kepentingan Pejabat harus mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan dalam

proses pembuatan Keputusan

Jika ketentuan ini dilanggar, ada 2 konsekuensi:1. Pejabat ybs dikenakan sanksi administrasi berat:

pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan

fasilitas lainnya; atau

pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan

fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

2. Keputusannya dapat dibatalkan

Jika ada konflik kepentingan, keputusan dibuat oleh atasan atau pejabat lain

35

Keputusan Berbentuk Elektronik

Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau

memanfaatkan media elektronik

wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak

disampaikan secara tertulis.

berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku

sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlakuadalah Keputusan berbentuk elektronis.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan berbentuk elektronik dan

Keputusan tertulis, yang berlaku adalah Keputusan tertulis.

Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib

dibuat dalam bentuk tertulis.

Izin, Dispensasi dan Konsesi• Izin:

– Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan

– Merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan atau memenuhi Per-UU-an

• Dispensasi:

– Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan

– Merupakan kegiatan pengecualian terhadap larangan

• Konsesi:

– Diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan

– Persetujuan berdasarkan kesepakatan dua segi

– Kegiatan yang memerlukanperhatian khusus

Ketiganya:

------ paling lama 10 hari kerja harus ditetapkan

------ dan tidak boleh menyebabkan kerugian negara

36

• Waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan sesuai dengan perUUan,atau 10 hari kerja setelah permohonan diterima.

• Jika pejabat tidak juga menetapkan keputusan/tindakan dalam waktunya,maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

• Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan.

• Pengadilan wajib memutuskan permohonan tsb max 21 hari kerja sejakpermohonan diajukan.

• Badan/pejabat wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakanputusan Pengadilan max 5 hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

37

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF

Sifat Keputusan AP• Konstitutif

– Bersifat penetapan mandiri oleh pejabat administrasi pemerintahan

• Deklaratif

– Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan konstitutif

Setiap keputusan harus diberikan landasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Jika tidak maka dianggap Ex Tunc

38

Perubahan Keputusan

• Apabila terdapat:

– Kesalahan konsideran

– Kesalahan redaksional

– Perubahan dasar pembuatan keputusan

– Adanya fakta baru

– Dilakukan 5 hari sejak ditemukannya alasan perubahan dan tidak boleh merugikan masyarakat

– Dilakukan pejabat yang membuat Keputusan AP

39

Pencabutan Keputusan

• Apabila terdapat cacat:

– Wewenang

– Prosedur dan/atau

– Substansi

– Dilakukan oleh pejabat pembuat keputusan (5 hari kerja), atasan pejabat pembuat keputusan (5 hari kerja) dan pengadilan (21 hari kerja)

– Wajib dibuat keputusan yang baru

40

Penundaan Keputusan

• Apabila berpotensi:

– Kerugian negara

– Kerusakan lingkungan dan/atau

– Konflik sosial

• Dilakukan oleh:

– Pejabat

– Atasan pejabat

• Atas permintaan:

– Pejabat pemerintahan terkait

– Putusan pengadilan

41

Pembatalan Keputusan

• Dapat dibatalkan apabila:

– Wewenang

– Prosedur dan/atau

– Substansi

• Dilakukan oleh:

– Pejabat yang menetapkan (5 hari kerja)

– Atasan pejabat yang menetapkan (5 hari kerja)

– Putusan pengadilan (21 hari kerja)

42

Ketentuan lain UU AP

• Bantuan kedinasan

• Pemberian Kuasa

• Pemberian akses kepada warga masyarakat

• Partisipasi masyarakat dalam keputusan AP

• Berlaku dan mengikatnya keputusan AP

• Penyampaian keputusan AP

43

Complain Handling (Upaya Administrasi)

Keberatan

Pejabat ybs

10 hari kerja

Banding

Atasan pejabat

10 hari kerja

PTUN

44

HAK MASYARAKAT

MENGAJUKAN

KEBERATAN

Dalam hal Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikankeberatan/banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud,keberatan/banding dianggap dikabulkan.

1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan

2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebihmodern dan mewujudkan pemerintahan yang baik

3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat Pemerintahan sejak sebelumkeputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan

4. Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatanpertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

45

46