ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PDAMDI PROVINSI LAMPUNG
(SKRIPSI)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISJURUSAN AKUNTANSI
2017
OlehMUSRIAL DONI
ii
ABSTRACT
Analysis of Effectiveness of PDAM Financial Performancein Lampung Province
byMusrial Doni
The puspose to be achieved in this research was to determine the financialperformance at PDAM in Lampung Province, including sufficient criteriaaccordance with Decree of Minister of Home Affairs Number 47 Years 1999 andto determine the differences of PDAM financial performance in Lampung provincecompared with Decree of Minister of Home Affairs Number 47 Years 1999. Thedata used are secondary data from the PDAM financial statements in LampungProvince. The analytical tool used in this research is a financial ratio analysiscontinued with testing of One Independent Samples T Test. Based on the results ofthe research can be concluded that the results of the final assessment of PDAMfinancial performance analysis in Lampung Province based on Decree of Ministerof Home Affairs Number 47 Years 1999 which viewed from the financial aspect,the value of an average of 22.25 is the sufficient criteria, which means enough tofulfill the service performance which is expected as regulated in the Decree of theMinister of Home Affairs Number 47 years 1999 on Guidelines for PerformanceAssessment of PDAMs, and so it can be concluded that the research hypothesis isaccepted. Obtained value t of -9.039 and a significance level of p = 0.000, theseresults indicates that p <0.05, means that there are differences of PDAM financialperformance in Lampung Province compared to standard with Decree of theMinister of Home Affairs Number 47 years 1999, so the hypothesis can beaccepted or in other words there are differences in PDAM financial performancein Lampung Province compared to standard of Decree of the Minister of HomeAffairs Number 47 years 1999.
Keywords : Financial Aspect, Financial Performance, PDAM Performance
iii
ABSTRAK
Analisis Efektivitas Kinerja Keuangan PDAMdi Provinsi Lampung
OlehMusrial Doni
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahuikinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Lampung termasuk kriteria cukup sesuaidengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk mengetahui perbedaankinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung dibandingkan dengan standarKepmendagri Nomor 47 Tahun 1999. Jenis data yang digunakan adalah datasekunder berupa laporan keuangan PDAM di Provinsi Lampung. Alat analisisyang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis rasio keuangan dilanjutkandengan pengujian Independent One Samples T Test. Berdasarkan hasil penelitiandapat disimpulkan bahwa hasil penilaian akhir analisis kinerja keuangan PDAM diProvinsi Lampung berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yang ditinjaudari aspek keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 22,25 berada pada kriteriacukup, yang artinya cukup untuk memenuhi pada kinerja pelayanan yangdiharapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, sehingga dengandemikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Diperoleh nilai tsebesar -9,039 dan taraf signifikansi p = 0,000, hasil ini menunjukkan bahwa p <0,05, berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampungdibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999, sehinggahipotesis dapat diterima atau dengan kata lain terdapat perbedaan kinerja keuanganPDAM di Provinsi Lampung dibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor47 Tahun 1999.
Kata Kunci: Aspek Keuangan, Kinerja Keuangan, Kinerja PDAM
iv
ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PDAMDI PROVINSI LAMPUNG
SkripsiSebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
PadaJurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Lampung
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISJURUSAN AKUNTANSI
2017
OlehMusrial Doni
viii
RIWAYAT HIDUP
Musrial Doni, lahir di Cubadak pada tanggal 12 Agustus 1989
dari pasangan Bapak Yuliasril, dan Ibu Wasnida, S.Ag.,
merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis
menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 31 Batu Basurek pada
tahun 1996 dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang
pendidikan menengah pertama di MTs.N Lubuk Sikaping yang diselesaikan pada
tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA
Negeri 1 Lubuk Sikaping hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan
pendidikan Diploma III Spesialisasi Administrasi Perpajakan di Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis
memulai karir sebagai Auditor Pelaksana pada Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai
akhirnya pada tahun 2015 memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan
sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program
State Accountability Revitalization Project (STAR) yang diselenggarakan oleh
BPKP bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Kinerja Keuangan
PDAM di Provinsi Lampung”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini
masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai
saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap
skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.
Bandar Lampung, 29 September 2017
Musrial Doni
x
SANWACANA
Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Kinerja
Keuangan PDAM di Provinsi Lampung”.
Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi semangat,
dukungan, serta pemikiran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Ibu dan Ayah penulis tercinta, yang telah merawat dan mencurahkan kasih
sayang kepada penulis sejak dilahirkan hingga saat ini, serta dengan penuh
kesabaran memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
2. Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen Penguji. Terima
kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan
selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
4. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas segala
motivasi, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan selama masa
perkuliahan.
xi
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Akt., Selaku Dosen Pembimbing
Akademik. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang
telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I.
Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang telah
diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
7. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing II.
Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang telah
diberikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
8. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuan yang
diberikan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, terima kasih
atas kerjasama dan kekompakan selama dua tahun ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu segala bentuk saran, kritik dan masukan sangat diharapkan. Akhir
kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Bandar Lampung, 29 September 2017
Penulis,
Musrial Doni
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
ABSTRAK ................................................................................................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. v
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... vi
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... vii
RIWAYAT HIDUP ................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .............................................................................. ix
SANWACANA ......................................................................................... x
DAFTAR ISI ............................................................................................. xii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvi
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xvii
I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Perumusan Masalah ..................................................................... 5
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................... 6
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................... 6
II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 7
2.1 LandasanTeori.............................................................................. 7
2.1.1 Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik ............................ 7
2.1.2 Teori Keagenan ................................................................... 10
2.1.3 Teori Barang Publik ............................................................ 12
2.1.4 Teori Regulasi ..................................................................... 14
2.1.5 Laporan Keuangan .............................................................. 15
2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan ................................. 15
2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan ....................................... 17
xiii
2.1.6.1 Pengertian Kinerja ................................................... 20
2.1.6.2 Pengertian Kinerja Keuangan .................................. 21
2.1.6.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan .................... 22
2.1.7 Rasio Keuangan .................................................................. 23
2.1.7.1 Pengertian Rasio Keuangan ..................................... 23
2.1.7.2 Manfat Analisis Rasio Keuangan ............................ 23
2.1.7.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan ..................................... 24
2.1.7 Kriteria Kinerja Menurut Kepmendagri Nomor 47
Tahun 1999 ......................................................................... 27
2.2 PenelitianTerdahulu .................................................................... 30
2.3 Kerangka Pemikiran .................................................................... 31
2.4 Hipotesis ..................................................................................... 32
III. METODE PENELITIAN ................................................................... 33
3.1 Jenis Data ..................................................................................... 33
3.2 Desain Penelitian ......................................................................... 33
3.3 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 33
3.4 Definisi Operasional .................................................................... 34
3.5 Metode Analisis ........................................................................... 34
3.5.1 Analsis Rasio Keuangan .................................................... 34
3.5.2 Uji Normalitas ................................................................... 38
3.5.3 Alat Uji Hipotesis .............................................................. 38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 40
4.1 Deskripsi Data ............................................................................. 40
4.2 Statistik Deskriptif ........................................................................ 41
4.3 Analisis Laporan Keuangan PDAM di Provinsi Lampung ......... 41
4.4 Uji Normalitas ............................................................................. 50
4.5 Uji Beda ....................................................................................... 51
V. SIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 53
5.1 Simpulan....................................................................................... 53
xiv
5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................... 53
5.3 Saran ............................................................................................ 54
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 55
xv
DAFTAR TABEL
.............................................................................................................. Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................... 31
Tabel 4.1 Nama Sampel .......................................................................... 40
Tabel 4.2 Hasil Statistik Data Penelitian ................................................ 41
Tabel 4.3 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Pesawaran .................... 42
Tabel 4.4 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Tanggamus .................. 43
Tabel 4.5 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Barat ............ 43
Tabel 4.6 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Selatan ......... 44
Tabel 4.7 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Lampung Timur ........... 45
Tabel 4.8 Penilaian Kinerja PDAM Kota Bandar Lampung ................... 46
Tabel 4.9 Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Tulang Bawang ........... 47
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penilaian Kinerja PDAM di Provinsi Lampung . 48
Tabel 4.11 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov ............................................... 50
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji Beda ..................................................... 51
Tabel 4.13 Deskriptif Group Statistik ........................................................ 52
xvi
DAFTAR GAMBAR
.............................................................................................................. Halaman
Gambar 2.1. Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optomal .... 13
Gambar 2.2. Kerangka Penelitian ................................................................. 32
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Rekapitulasi Data Kinerja PDAM di Provinsi Lampung.Lampiran 2. Rekapitulasi Kriteria Kinerja PDAM di Provinsi Lampung.Lampiran 3. Penentuan Kriteria per AspekLampiran 4. Otput SPSS.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air merupakan unsur utama bagi proses kehidupan di bumi ini, tidak akan ada
kehidupan tanpa ada air. Dalam kehidupan, air juga hal utama untuk budidaya
pertanian, industri, pembangkit listrik, transportasi, sanitasi kota dan sebagainya.
Semua orang berharap bahwa seharusnya air diperlakukan sebagai bahan yang
sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak dan dijaga terhadap pencemaran. Namun
pada kenyataannya air selalu dihamburkan, dicemari dan disia-siakan. Hampir
setengah penduduk dunia dan hampir seluruhnya di negara berkembang menderita
berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar.
Kelangkaan air sungguh ironis dengan predikat bumi sebagai “Planet Air” lantaran
70% permukaan bumi tertutup air. Namun, sebagian besar air di bumi merupakan air
asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar. Itu pun tidak sampai 1% yang
bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es
di daerah Kutub.
Adanya keterbatasannya ini, sungguh keliru kalau orang mengeksploitasi air secara
berlebih. Mereka memanfaatkan air seolah-olah air berlimpah dan merupakan
“barang bebas”. Padahal semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi,
bahwa air merupakan benda ekonomis. Buktinya, kini orang rela bersusah-susah dan
mau membayar mahal untuk membeli air ketika terjadi krisis air.
2
Di Indonesia, pembentukan BUMD pada umumnya diberikan 2 tugas utama, yaitu
pelayanan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Tugas pelayanan masyarakat
dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya pelayanan tersebut dalam jumlah
yang cukup. Sementara itu, tugas kontribusi ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), kontribusi BUMD dalam APBD termasuk kategori Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagai bagian laba perusahaan milik daerah atau bagian laba BUMD.
Tugas pertama sering dianggap menjadi penyebab terjadinya kerugian perusahaan,
karena lebih memperhatikan penyediaan jasa pelayanan dari pada memperoleh
keuntungan (Andries, 2011:4).
Pemerintah mendirikan PDAM bertujuan untuk menyediakan air bersih yang struktur
organisasinya berinduk pada pemerintah daerah. PDAM merupakan badan usaha
yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai social oriented dan profit
oriented. Social oriented adalah pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam
penyediaan air bersih, sedangkan profit oriented adalah tujuan untuk menghasilkan
laba sebagai dana untuk beroperasi dan sebagai sumber penerimaan daerah. Maka
sudah menjadi keharusan agar di dalamnya menjalankan kedua fungsi tersebut
(Widyanto, 2012 : 1).
Upaya menjalankan fungsi di atas, maka sangat dibutuhkan suatu kondisi perusahaan
yang sehat, baik dalam arti ekonomi maupun dalam arti sosial, sehat dalam arti
ekonomi dapat diukur kinerja ekonomi yang umumnya digunakan dalam menilai
kesehatan atau kinerja perusahaan, sedangkan sehat dalam arti sosial di ukur dari
tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena itu, PDAM Se Provinsi Lampung dituntut untuk dapat melakukan segala
3
upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan air
minum yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat banyak, apalagi pada saat ini
PDAM dinilai masih rendah dalam cakupan pelayanan ini disebabkan keterbatasan
jaringan pipa distribusi air kepada masyarakat dan tenaga tehnik yang ada dilapangan
yang melayani penyambungan pelanggan serta kecepatan penanggulangan kebocoran
pipa air yang didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu dilakukan upaya
perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan air minum, ini diharapkan dapat
tercapainya PDAM dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Menghadapi
kondisi tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja manajemen dengan penilaian
kinerja, maka manajemen dapat mengetahui, kualitas dan pelayanan air minum yang
telah diberikan kepada masyarakat (Andries, 2011:6).
Guna melakukan penilaian kinerja aspek keuangan PDAM di Provinsi Lampung
perlu dilakukannya analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pada setiap
akhir tahun buku. Untuk mencapai nilai maksimum dan bobot kinerja dari indikator
aspek keuangannya dapat dilihat sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
Pasal 3 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a dan b, serta ayat (5)
huruf a. Tolok ukur tingkat keberhasilan PDAM di Provinsi Lampung dapat dilihat
pada Pasal 3 ayat (1), Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999. Salah satu alat yang
digunakan untuk menilai kinerja PDAM adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM. Dalam keputusan
tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi
pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu
sumber PAD. Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan, pengelolaan,
4
dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan asas
ekonomi perusahaan yang sehat.
Seperti pada umumnya masalah yang dihadapi PDAM di Provinsi Lampung adalah
tingginya utang, kebocoran jaringan air, ketidaksesuaian antara tarif dengan biaya
produksi, serta kualitas SDM oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang optimal
dan akuntabel sehingga tetap dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang air bersih bahkan air minum. Dari 10 PDAM yang ada (PDAM Way Rilau
Kota Bandar Lampung, PDAM Tirta Jasa Lampung Selatan, PDAM Limau Kunci
Lampung Barat, PDAM Way Agung Tanggamus, PDAM Way Guruh Lampung
Timur, PDAM Way Sekampung Pringsewu, PDAM Pesawaran, PDAM Way Bumi
Lampung Utara, PDAM Tulang Bawang, PDAM Way Irang Lampung Tengah),
hanya 8 PDAM yang beroperasi hingga sekarang, dua PDAM sudah tidak beroperasi
yaitu PDAM Way Irang, Lampung Tengah, dan PDAM Way Bumi, Lampung Utara
serta hanya dua PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Ditinjau dari tingkat kesehatannya, terdapat satu PDAM yang dikategorikan sehat
yaitu PDAM Limau Kunci, Lampung Barat, selebihnya memiliki tingkat kesehatan
kurang sehat dan sakit.
Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja PDAM menyatakan bahwa Badan Pengawas pada setiap
akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan,
aspek operasional dan aspek administrasi. Selanjutnya, pada ayat (2) bahwa hasil
penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.
5
Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja PDAM mengatur tentang tingkat keberhasilan PDAM
dengan kriteria sebagai berikut:
a. Baik sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
Diharapkan dengan meningkatnya kinerja merupakan jaminan PDAM untuk mampu
melunasi hutang yang dimiliki tersebut. Aspek keuangan merupakan faktor penting
penunjang optimalnya pelayanan PDAM pada masyarakat, sehingga dianggap perlu
dilakukannya evaluasi kenerja keuangan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang
telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan dilakukan penilaian kinerja
ini, maka segala pengambilan keputusan dapat ditelaah apakah sudah dilakukan
secara tepat dan objektif. Hal ini, juga berguna untuk mengetahui dan mengevaluasi
pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan
tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian yaitu:
1. Apakah kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Lampung termasuk kriteria
cukup sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999?
6
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung
dibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Lampung termasuk
kriteria cukup sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung
dibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk:
1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan Analisis Laporan Keuangan
dan Manajemen Keuangan dalam hubungannya dengan penilaian kinerja di
Perusahaan Daerah Air Minum pada umumnya.
2. Manfaat praktis. Penelitian in diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan
kajian, khususnya bagi PDAM di Provinsi Lampung dalam menentukan kebijakan
teknis berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan dalam upaya memenuhi
kebutuhan air bersih pelanggan/masyarakat di Provinsi Lampung.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Covernance)
Pentingnya penerapan Good Corporate Governance telah menjadi perhatian bagi
dunia bisnis di setiap negara. Isu ini terus dikaji oleh pelaku bisnis, akademis,
pembuat kebajikan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik Corporate
Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Praktik corporate governance
yang baik dapat membantu menghindari benturan kepentingan antara prinsipal dan
agen. Perusahaan yang menerapkan good corporate governance dengan baik akan
dapat meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja
perusahaan.
Istilah Corporate Governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh
Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan
mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang
sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik Corporate
Governance di seluruh dunia. Corporate Governance merupakan salah satu elemen
kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan
antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan stakeholder
lainnya.
Komite Cadbury (1992) mendefinisikan Corporate Governance yang diterjemahkan
oleh jager Nyoman:12 (2003) sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
8
perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan
yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan
pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan
kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004) yang
diterjemahkan oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) mendefinisikan
Corporate Governance adalah sebagai sekumpulan hubungan antara pihak
manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai
kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya
struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate
Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen
untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang
saham harus mengfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan
menggunakan sumber daya yang lebih efisien.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang
kemudian, corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara
berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan
dan norma yang berlaku. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011
mendefinisikan good corporate governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari
suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan corporate governance yang baik
dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Berikut
9
prinsip-prinsip good corporate governance berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
Nomor Per-01/MBU/2011:
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai perusahaan.
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.
e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
Berikut beberapa tujuan dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011:
a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat,
baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan
BUMN.
10
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ
Perum.
c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan
di sekitar BUMN.
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat
dari penerapan good corporate governance yang baik, antara lain:
a. Meningkatkan kinerja perusahaan.
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada
akhirnya akan meningkatkan corporate value.
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di
Indonesia.
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus
akan meningkatkan Shareholders’s value dan deviden.
2.1.2 Teori Keagenan (Agency)
Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate
governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang
asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang
11
asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance
yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan
corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat
dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai
agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para
pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang
sesuai dengan kontrak.
Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana
masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki,
sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam
rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973),
sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali
dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang merupakan
principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang
merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul
sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak
selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan
terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung
12
untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer
untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang
saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.
Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor
manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama,
pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan
melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak voting pemegang saham
merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham
melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif
melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu
yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi
(menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan
untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan
pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono, 2009).
Manajemen laba didasari oleh adanya teory agency yang menyatakan bahwa setiap
individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep Agency Theory adalah
hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen
untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal.
2.1.3 Teori Barang Publik
Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat
dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal
akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan
13
barang publik). Penyediaan dan pembiayaan barang publik yang optimal dapat dilihat
seperti Gambar 2.1 di bawah ini.
Gambar 2.1. Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang OptimalSumber : Mangkosoebroto (2009)
Pada Diagram kurva kepuasan akan barang publik ditunjukan oleh kurva UU. Kurva
UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukan bahwa semakin banyak
barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya
yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut,
semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu kurva
ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi.
Ketidakpuasan marginal ditunjukan dengan sumbu tegak dari titik O kebawah dan
kurva ketidakpuasan marginal ditunjukan oleh kurva PP. Titik E adalah keadaan
optimum dimana bagi masyarakat kepuasan marginal bagi barang publik sama
dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak.
Kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat
dalam membayar pajakdan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan
14
kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif
karena siaftnya ordinal.
2.1.4 Teori Regulasi
Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas
seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari
kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/demand dan
legislatif sebagai supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau
ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur
ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk
menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun
penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.
Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu public interest theory dan
interest group theory. Public interest theory menjelaskan bahwa regulasi harus dapat
memaksimalkan kesejahteraan sosial dan interest group theory menjelaskan bahwa
regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang
mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.
Teori regulasi menunjukkan hasil dari tuntutan publik atas koreksi terhadap
kegagalan pasar. Dalam teori ini kewenangan pusat termasuk badan pengawas
regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik dihati masyarakat. Pemerintah di
banyak negara telah membentuk badan pembuat peraturan yang bekerja secara
independen dan berusaha untuk menghasilkan standar akuntansi dengan kualitas
tinggi yang akan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam
membuat suatu keputusan. Beberapa pihak yang berperan aktif dalam laporan
15
keuangan adalah pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal serta pembuat
peraturan seperti pemerintah dan departemennya.
2.1.5 Laporan Keuangan
2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai
keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan
keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun disajikan
untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern
perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu
perusahaan sangat berbeda dan berhak untuk memperoleh informasi keuangan.
Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak untuk dapat mengambil
keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan sedangkan bagi investor
laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan keputusan, apakah ingin
menanamkan saham atau tidak dalam perusahaan tersebut.
Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan
Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah: “Laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.
Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2):
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu
perusahaan.
16
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan
hasil akhir dari proses akunatansi pada akhir periode, yang meliputi:
a. Neraca merupakan laporan yang sistematis meliputi aktiva yaitu kekayaan yang
dimiliki perusahaan, hutang yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang
belum dipenuhi, serta modal yaitu gak atau bagian yang dimiki oleh pemilik
perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal
tertentu.
b. Laporan laba-rugi, yaitu suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan
dan biaya-biaya dari suatu unit usaha beserta laba-rugi yang diperoleh oleh suatu
perusahaan untuk suatu periode tertentu.
c. Laporan perubahan posisi keuangan, yaitu suatu laporan yang berguna untuk
meringkas kegiatan-kegiatan pembelanjaan dan investasi yang dilakukan oleh
perusahaan, termasuk jumlah dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha
perusahaan dalam tahun buku bersangkutan serta melengkapi penjelasan tentang
perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang
bersangkutan.
d. Laporan arus kas, yaitu laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi
relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode
tertentu.
e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah
yang tertera dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan
perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan
komitmen.
17
2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah sebagai berikut:
a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki
perusahaan saat ini.
b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang
dimiliki perusahaan pada saat ini.
c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada
suatu periode tertentu.
d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan
perusahaan dalam suatu periode tertentu.
e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva,
pasiva, dan modal perusahaan.
f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu
periode.
g. Informasi keuangan lainnya.
2.1.5.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan
Menurut Harahap (2009:107) yang dimaksud dengan neraca adalah: Laporan yang
menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-
kewajibannya atau utang, atau hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam
perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu.
Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.
1 (2015:1.3) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
18
b. Laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain selama periode
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
d. Catatan atas laporan keuangan
e. Laporan posisi keuangan pada awal periode
Menurut Munawir (2010:13) pengertian dari neraca adalah “Laporan yang sistematis
tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu”. Laporan
laba rugi menurut Munawir (2010:26) yakni “Suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, biaya, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode
tertentu”.
Menurut Munawir (2010:26) bentuk laporan laba rugi yang bisa digunakan adalah
sebagai berikut:
a. Bentuk Single Step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi
satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga unuk menghitung
laba-rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya
terhadap total penghasilan.
b. Bentuk Multiple Step, yaitu dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang
lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum.
Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih
atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Menurut Darsono (2006:6)
pengertian laporan perubahan ekuitas adalah “laporan yang berisi informasi tentang
perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debet dan
jumlah kredit kelompok modal”.
19
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:1.20), laporan
perubahan ekuitas menunjukkan:
a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan
secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian
kembali secara retrospektif.
c. Dikosongkan.
d. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat di awal dan
akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang
timbul dari:
1) Laba rugi
2) Penghasilan komprehensif lain, dan
3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang
menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik
dan perubahan hak kepemilikan pada entitas.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.2 (2015:2.3) “Laporan arus kas
melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan”. Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan
Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:1.21):
a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi spesifik yang digunakan.
b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan
dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan
20
c. Menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan
keuangan.
2.1.6 Kinerja Keuangan
2.1.6.1 Pengertian Kinerja
Pengertian kinerja menurut Mahsun (2006:26) bahwa kinerja (performance) adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi,
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan
pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian
kemajuan pekerjaan terhadapa tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,
termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan
barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan
kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam
mencapai tujuan.
Selain itu, pengertian kinerja menurut Wirawan (2009: 5) adalah: Hasil pekerjaan
yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan
konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Kinerja adalah keluaran yang
dihasilkan oleh fugsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu
profesi dalam waktu tertentu.
21
2.1.6.2 Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut Munawir (2010:64) pengertian kinerja keuangan adalah “Prestasi kerja yang
telah diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan tertuang dalam laporan
keuangan yang bersangkutan”.
Menurut Jumingan (2006:239) menjelaskan pengertian kinerja keuangan sebagai
berikut: Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada
suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun
penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas,
dan profitabilitas.
Menurut Fahmi (2011:2) mengemukakan bahwa “Kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik
dan benar.”
Sedangkan menurut Mulyadi (2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan
ialah “penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan
karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.”
Dari definisi pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan
sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada
suatu periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.
22
2.1.6.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan
Menurut Munawir (2007:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai
beberapa tujuan diantaranya:
a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidas i.
c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan
dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
d. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam
menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari
kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat
waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham
tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.
Sedangkan menurut Mursalim (2009) pengukuran kinerja saat ini merupakan
kombinasi antara informasi-informasi keuangan dan non keuangan yang juga akan
melahirkan kinerja keuangan (contohnya laba dan harga saham meningkat) dan
kinerja non keuangan (contohnya kepuasan pelanggan). Penilaian kinerja perusahaan
merupakan salah satu tugas penting dari seorang manajer dalam kaitannya dengan
kemampuannya untuk mengembangkan perusahaan.
23
2.1.7 Rasio Keuangan
2.1.7.1 Pengertian Rasio Keuangan
Rasio keuangan merupakan suatu alat yang banyak digunakan oleh para analisis
untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tahun tertentuAnalisis rasio
keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angkayang ada dalam laporan
keuangan dengan cara membagi satuangka dengan angka lainnya. Menurut Kasmir
(2012:104) Sedangkan menurut Munawir (2010:37), analisa rasio adalah suatu
metode analisa untuk mengtahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau
laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
Menurut Harahap (2010:297), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh melalui
hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang
mempunyai hubungan yang relavan dan signifikan (berarti).
Rasio mengambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam
satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang
lain. Dengan menggunakan metode analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau
memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan
suatu perusahaan.
2.1.7.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan
Menurut Fahmi (2012), adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakan rasio
keuangan, yaitu:
1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai
kinerja dan prestasi perusahaan.
24
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan
untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi
suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat digunakan
untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya
jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stockholder
organisasi.
2.1.7.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan
Jenis-jenis rasio keuangan menurut Kasmir (2013:110), yaitu:
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban
kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau dengan kata
lain rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar
utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio yang
digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan
memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Rasio Likuiditas Meliputi:
a. Current ratio (Rasio Lancar)
Sawir (2009:10) menyatakan bahwa current ratio yang rendah biasanya
dianggap menunjukan terjadinya masalah dalam likuiditas, sebaliknya current
ratio yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukan banyaknya
25
dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampulabaan
perusahaan.
b. Cash ratio (Rasio Kas)
Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Aktiva
perusahaan yang paling likuid adalah kas dan surat berharga. Cash ratio
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek
dengan kas dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Tidak terdapat
standar likuiditas untuk cash ratio sehingga penilaiannya tergantung pada
kebijakan manjemen.
2. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang
digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan
dengan menggunakan modal sendiri. Dengan kata lain, berapa besar beban utang
yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas
dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan). Rasio solvabilitas
meliputi:
a. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan
jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna
mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan.
26
b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Menurut Sawir (2008:13) Debt ratio merupakan rasio yang memperlihatkan
proposi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas
pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
Pengukuran rasio aktivitas terdiri dari;
a. Gross Profit Margin (Margin laba kotor)
Gross Profit Margin merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi
dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini
menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.
b. Net profit margin (Margin Laba Bersih)
Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba
bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjulan.
c. Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh
pemegang saham, bagi saham biasa maupun saham preferen.
d. Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan
menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang
digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
27
2.1.8 Kriteria Kinerja Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, ada beberapa aspek yang dinilai, diantaranya
adalah aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang satu sama
lainnya saling berkait.
1. Tingkat keberhasilan kinerja PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
2. Tingkat keberhasilan aspek keuangan PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 34. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 45;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 27 sampai dengan 34;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 20 sampai dengan 27;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 13 sampai dengan 20;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 13.
3. Tingkat keberhasilan aspek operasional PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 40;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 24 sampai dengan 30;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 18 sampai dengan 24;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 12 sampai dengan 18;
28
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 12.
4. Tingkat keberhasilan aspek administrasi PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 11. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 15;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 9 sampai dengan 11;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 7 sampai dengan 9;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 5 sampai dengan 7;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 5.
5. Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
a. Aspek keuangan mempunyai bobot 45;
b. Aspek operasional mempunyai bobot 40;
c. Aspek administrasi mempunyai bobot 15.
6. Indikator setiap aspek terdiri atas:
a. Kinerja aspek keuangan, meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Rasio laba terhadap aktiva produktif.
2) Rasio laba terhadap penjualan.
3) Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar.
4) Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas.
5) Rasio total aktiva terhadap total utang.
6) Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
7) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok
dan bunga jatuh tempo.
8) Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air.
9) Jangka waktu penagihan piutang.
29
10) Efektivitas penagihan.
b. Kinerja aspek operasional, meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Cakupan pelayanan.
2) Kualitas air distribusi.
3) Kontinuitas air.
4) Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi.
5) Tingkat kehilangan air.
6) Peneraan meter air.
7) Kecepatan penyambungan air.
8) Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan.
9) Kemudahan pelayanan.
10) Rasio karyawan per 1000 pelanggan.
c. Kinerja aspek administrasi meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Rencana jangka panjang.
2) Rencana organisasi dan uraian.
3) Prosedur operasi standar.
4) Gambar nyata laksana.
5) Pedoman penilaia kerja karyawan.
6) Rencana kerja dan anggaran perusahaan.
7) Tertib laporan internal.
8) Tertib laporan eksternal.
9) Opini auditor independen.
10) Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
30
7. Perbaikan terhadap indikator:
a. Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif;
b. Peningkatan rasio laba terhadap penjualan;
c. Peningkatan cakupan pelayanan;
d. Penurunan tingkat kehilangan air;
Diberikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku
saat ini dan sebelumnya.
8. Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
a. Aspek keuangan mempunyai nilai maksimum 60;
b. Aspek operasional mempunyai nilai maksimum 47;
c. Aspek administrasi mempunyai nilai maksimum 36.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
pembahasan hasil penelitian. Penelitian terdahulu dapat disajikan dalam Tabel di
bawah ini.
31
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian1 Prakoso
(2014)Analisis KinerjaPerusahaanDaerah AirMinum (PDAM)KabupatenMalinau Tahun2013
Rasio keuangan Hasil penilaian akhirkinerja, diperoleh nilai akhirsebesar 54,69 dan PDAMKabupaten Malinau beradadalam Kategori Cukup,yang artinya cukupmemenuhi pada kinerjapelayanan yang diharapkansehingga dapat disimpulkanbahwa hipotesis ditolak
2 Hasyboni(2013)
Evaluasi KinerjaAspek KeuanganBerdasarkanKepmendagri No.47 Tahun 1999Pada PDAM KotaSamarindaPeriode 2008-2011
Rasio keuangan Hasil perhitungan kinerjaaspek keuangan PDAMKota Samarinda periode2008-2011 sesuaiKepmendagri No. 47Tahun 1999, sebagaiberikut: di tahun 2008dengan katagori “cukup”,di tahun 2009 dengankatagori “Baik sekali”, ditahun 2010 dengan katagori“Baik”, dan di tahun 2011dengan katagori “Baik”.Tingginya kinerja di tahun2009, tidak bisa dikatakansebagai suatu prestasikinerja, dikarenakankenaikan kinerja yangbegitu drastic dipengaruhiadanya kenaikan tarif airsebesar 65%. Sehingga darikenaikan tarif air tersebutberdampak positif padapendapatan yang dihasilkanPDAM (laba).
3 Pande (2013) Penilaian KinerjaDPAM DenpasarDitinjau dariAspek Finansialdan Non Finansial
a) Kinerja finansialb) Kinerja nonfinansial
Kinerja PDAM KotaDenpasar tergolong baik dancenderung menunjukkanpeningkatan di tiaptahunnya.
2.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian pada landasan teori sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang
dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka
penelitian yang menggambarkan efektivitas pengukuran kinerja keuangan pada
32
PDAM di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47
Tahun 1999, seperti gambar di bawah ini.
Gambar 2.2. Kerangka Penelitian
2.4 Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum
dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk
menganalisisnya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Ha1 : Kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung termasuk kriteria cukup sesuai
dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
Ha2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung
dibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
PDAM di Provinsi Lampung
Laporan Keuangan: Neraca danRugi Laba
Aspek Keuangan
Kinerja PDAM di ProvinsiLampung
Uji Beda
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam
penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu
mengumpulkan dan mempelajari dokumen tentang laporan keuangan PDAM di
Provinsi Lampung.
3.2 Desain Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan.
Penelitian ini berarti penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui gambaran
kondisi kinerja keuangan PDAM sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun
1999.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi.
Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal
dari dokumen yang sudah ada. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Keuangan
PDAM di Provinsi Lampung periode 2013-2015.
34
3.4 Definisi Operasional
Definisi operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan dalam
membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dan dapat dibagi
dalam suatu batasan operasional seperti Tabel 3.1 di bawah ini.
Variabel Dimensi Indikator SkalaKinerja PDAM Aspek keuangan a. Rasio laba terhadap aktiva
produktifb. Rasio laba terhadap penjualanc. Rasio aktiva lancar terhadap utang
lancard. Rasio utang jangka panjang
terhadap ekuitase. Rasio total aktiva terhadap total
utangf. Rasio biaya operasi terhadap
pendapatan operasig. Rasio laba operasi sebelum biaya
penyusutan terhadap angsuranpokok
h. dan bunga jatuh tempoi. Rasio aktiva produktif terhadap
penjualan airj. Jangka waktu penagihan piutangk. Efektivitas penagihan
a. Baiksekali
b. Baikc. Cukupd. Kurange. Tidak
baik
3.5 Metode Analisis
3.5.1 Analisis Rasio Keuangan
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
Analisis Kinerja PDAM, mengetahui kinerja PDAM dari aspek keuangan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Cara untuk
menghitung nilai yang diperoleh pada aspek keuangan, aspek operasional dan
aspek administrasi sebagai berikut:
35
a. Tingkat keberhasilan kinerja PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30
b. Tingkat keberhasilan aspek keuangan PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 34. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 45;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 27 sampai dengan 34;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 20 sampai dengan 27;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 13 sampai dengan 20;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 13.
c. Tingkat keberhasilan aspek operasional PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 40;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 24 sampai dengan 30;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 18 sampai dengan 24;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 12 sampai dengan 18;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 12.
f. Tingkat keberhasilan aspek administrasi PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 11. Nilai maksimal dari
kriteria ini adalah sebesar 15;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 9 sampai dengan 11;
36
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 7 sampai dengan 9;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 5 sampai dengan 7;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 5.
g. Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
a. Aspek keuangan mempunyai bobot 45;
b. Aspek operasional mempunyai bobot 40;
c. Aspek administrasi mempunyai bobot 15.
h. Indikator setiap aspek terdiri atas:
a. Kinerja aspek keuangan, meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Rasio laba terhadap aktiva produktif.
2) Rasio laba terhadap penjualan.
3) Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar.
4) Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas.
5) Rasio total aktiva terhadap total utang.
6) Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
7) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok
dan bunga jatuh tempo.
8) Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air.
9) Jangka waktu penagihan piutang.
10) Efektivitas penagihan.
b. Kinerja aspek operasional, meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Cakupan pelayanan.
2) Kualitas air distribusi.
3) Kontinuitas air.
37
4) Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi.
5) Tingkat kehilangan air.
6) Peneraan meter air.
7) Kecepatan penyambungan air.
8) Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan.
9) Kemudahan pelayanan.
10) Rasio karyawan per 1000 pelanggan.
c. Kinerja aspek administrasi meliputi sepuluh indikator yaitu:
1) Rencana jangka panjang.
2) Rencana organisasi dan uraian.
3) Prosedur operasi standar.
4) Gambar nyata laksana.
5) Pedoman penilaia kerja karyawan.
6) Rencana kerja dan anggaran perusahaan.
7) Tertib laporan internal.
8) Tertib laporan eksternal.
9) Opini auditor independen.
10) Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
i. Perbaikan terhadap indikator:
a. Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif;
b. Peningkatan rasio laba terhadap penjualan;
c. Peningkatan cakupan pelayanan;
d. Penurunan tingkat kehilangan air;
38
Diberikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun
buku saat ini dan sebelumnya.
j. Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
a. Aspek keuangan mempunyai nilai maksimum 60
b. Aspek operasional mempunyai nilai maksimum 47
c. Aspek administrasi mempunyai nilai maksimum 36
3.5.2 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menilai distribusi data apakah normal atau tidak.
Analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil One Sample Kolmogorov
Smirnov. Pada uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test apabila variabel
pengganggu/residual mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di atas atau sama dengan
tingkat sidnifikansi sebesar 0,05 (probabilitas ≥ 0,05) diartikan bahwa model
memiliki distribusi normal dan sebaliknya apabila variabel pengganggu/residual
mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05
(probabilitas < 0,05) diartikan bahwa model memiliki distribusi tidak normal.
3.5.3 Alat Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis untuk masing-masing kinerja keuangan dengan uji beda rata-
rata satu sampel (Independent One Samples T Test). Tingkat signifikasi atau nilai
alfa (α) pada penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05
atau (5%). Jika data tidak terdistribusi dengan normal pada uji paired t test, maka
alternatifnya adalah dengan statistik nonparametrik yakni dengan Uji Man
Whitney dilakukan untuk mengetahui perbedaan dua sampel yang tidak
berhubungan atau berpasangan satu sama lainnya.
39
Independent One Sample T Test merupakan teknik analisis untuk membandingkan
satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu
berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t sebagai
teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki tiga kriteria yaitu uji pihak kanan,
kiri dan dua pihak sebagai berikut:
a. Uji Pihak Kiri : dikatakan sebagai uji pihak kiri karena t tabel ditempatkan di
bagian kiri Kurva
b. Uji Pihak Kanan : Dikatakan sebagai uji pihak kanan karena t tabel
ditempatkan di bagian kanan kurva.
c. Uji dua pihak : dikatakan sebagai uji dua pihak karena t tabel dibagi dua dan
diletakkan di bagian kanan dan kiri
Pengambilan keputusan:
1. Jika signifikansi < 0,05 maka secara statistik Ha diterima dan Ho ditolak yang
berarti terdapat perbedaan antara kinerja keuangan PDAM di Provinsi
Lampung dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
2. Jika signifikansi > 0,05 maka secara statistik Ha ditolak dan Ho diterima, yang
berarti tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi
Lampung dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil dan analisis penelitian maka dapat dirumuskan simpulan
sebagai berikut :
1. Hasil penilaian akhir analisis kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung
berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yang ditinjau dari aspek
keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 22,25 berada pada kriteria cukup,
yang artinya cukup untuk memenuhi pada kinerja pelayanan yang diharapkan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.
2. Diperoleh nilai t sebesar -9,039 dan taraf signifikansi p = 0,000, hasil ini
menunjukkan bahwa p < 0,05, berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan
PDAM di Provinsi Lampung dibandingkan dengan standar Kepmendagri
Nomor 47 Tahun 1999, sehingga hipotesis dapat diterima atau dengan kata
lain terdapat perbedaan kinerja keuangan PDAM di Provinsi Lampung
dibandingkan dengan standar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan,
antara lain :
1. Keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti tidak dapat terlalu
memaksimalkan data yang diperoleh.
54
2. Data penelitian yang dapat terkumpulkan hanya selama 3 (tiga) tahun, itu pun
hanya 7 (tujuh) PDAM yang dapat diambil, karena PDAM Kabupaten
Pringsewu baru dilakukan penilaian pada tahun 2015.
5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat
dirumuskan implikasinya sebagai berikut :
1. PDAM di Provinsi Lampung hendaknya melakukan efisiensi biaya produksi
air sehingga rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi dapat turun dan
agar dilakukan penekanan pada biaya-biaya umum dan administrasi serta
disiplin terhadap anggaran.
2. PDAM di Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan cakupan pelayanan air
minum kepada masyarakat dengan cara memperluas dan menambah jaringan
distribusi serta meningkatkan pemasangan sambungan pelanggan baru.
DAFTAR PUSTAKA
Darsono. 2006. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. SalembaEmpat. Jakarta.
Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta. Bandung.
FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia). 2001. Peranan DewanKomisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan Corporate Governance(Tata Kelola Perusahaan). Seri Tata Kelola Perusahaan (CorporateGovernance) Jilid II. Jakarta: Citra Graha
Harahap. 2009. Manajemen Keuangan Satu. Cetakan pertama. Penerbit BinaRupa Aksara. Jakarta.
Hasyboni. Charles Munoz. 2013. Evaluasi Kinerja Aspek Keuangan BerdasarkanKepmendagri No. 47 Tahun 1999 Pada PDAM Kota Samarinda Periode2008-2011. eJournal Administrasi Bisnis. Volume 1 Nomor 1, hal. 17-29.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit SalembaEmpat. Jakarta.
Jensen, M. and Mecking, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour,Agency Costs and Ownership Stucture. Journal of Financial Economics 3(4): 305-360.
Jumingan. 2006. Analisa Laporan Keuangan. Bumi Aksara. Jakarta.
Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Penerbit Rajawali Pers.Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang PedomanPenilaian Kinerja PDAM.
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). 2006. PedomanUmum Good Corporate Governance Indonesia. http://www.ecgi.org.Diakses tanggal 15 September 2017.
Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta.
Munawir. 2010. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Penerbit Liberty.Yogyakarta.
Mulyadi. 2007. Akuntansi Manajemen. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
56
Organization for Economic Coperation and Development (OECD). 2004. TheOecd Principles of Corporate Governance. (Online),(Http://Www.Oecd.Org), Diakses Tanggal 15 September 2017.
Prakoso. 2014. Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good CorporateGovernance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Kabupaten Malinau Tahun 2013. eJournal Administrasi Bisnis. Volume 2 Nomor1, hal. 47-60.
Ross, A. Stephen. 1973. The Economic Theory of Agency: The Pricipal’sProblem. American Economics Review. 63(2): 134-139.
Sawir, Agnes. 2008. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan KeuanganPerusahaan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Scott, William R. 2009. Financial Accounting Theory. Pearson Prentice Hall.New York.
Sefiana, Eka. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap ManajemenLaba pada perusahaan Perbankan yang telah Go Publik di BEI. JurnalEkonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura. Vol. 12, No. 3, Hal: 211-222.Desember 2009.
Stigler, Joseph E. 1971. Economics of the Public Sector. Third edition. W.W.Norton and Company. New York.
Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good CorporateGovernance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi KelangsunganUsaha. Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Pasar Modal dan KeuanganFakultas Hukum Universitas Indonesia.
Tjager, Nyoman, Dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan Dan KesempatanBagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo, hal. 3
Warsono, Sonny. 2009. Corporate Governance Concept and Model. Center forGood Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.Yogyakarta.
Widyanto, Eko Adi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan PDAM Tirta KencanaSamarinda Periode 2006-2010 Berdasrkan Sk Mendagri No 47 Th 1999.Jurnal Eksis. Vol 8 No 1. hal. 1-13