• Definisi Akuntabilitas Publik
• Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban
Administrasi Publik
• Diskursus tentang Akuntabilitas
Administrasi Publik
• Tipe Akuntabilitas Administrasi Publik
Pentingnya Akuntabilitas
Administrasi Publik
Max Weber :
• The more society is administered, the more power
is concentrated in the hands of ministers and
public servants
• Birokrasi “powerful” mengancam demokrasi
Kontrol birokrasi melalui akuntabilitas
publik
What is Public Accountability ?
• Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin
accomptare (mempertanggungjawabkan) dari kata dasar
computare (memperhitungkan)
Khan dan Chowdhury (2008) :
• Akuntabilitas publik = kewajiban entitas (orang/lembaga)
yang diberi mandat mengelola sumber daya publik untuk
melaporkan ke masyarakat tentang bagaimana cara uang
publik dialokasikan, dibelanjakan atau dimanfaatkan
(Boncondin 2007).
• lembaga publik harus bertanggungjawab atas penggunaan
kekuasaan yang dipegangnya.
Akuntabilitas adalah ......
Akuntabilitas adalah....
• Public accountability mainly regards
matters in the public domain, such as
the spending of public funds, the exercise
of public authorities, or the conduct of
public institutions.
• It is not necessarily limited to public
organisations, but can extend to private
bodies that exercise public privileges
or receive public funding (Scott, 2000).
Akuntabilitas adalah ....
Prof. Dr. Miriam Budiardjo:
– Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.
Tujuan :
– Menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks & balances system ).
Akuntabilitas
Kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang / badan hukum /
pimpinan kolektif atau organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban .
Konsep Pertanggungjawaban Administrasi Publik
Charles Levine :
1. Responsivitas
2. Responsibilitas
3. Akuntabilitas
• Daya tanggap administrasi publik terhadap
aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik
• Pertanggungjawaban dinilai dari sisi yg
menerima pelayanan atau klien yi sejauh
mana administrasi publik tanggap
terhadap kebutuhan, aspirasi, dan
keluhan masyarakat
• Menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penilaian responsivitas :
• mengidentifikasi jenis2
kegiatan dan program
organisasi demand
dan kebutuhan masyarakat.
• Menilai kualitas pelayanan
publik memuaskan klien/pengguna/masyarakat
Kriteria Responsivitas
Blanchard (1998) :
1) mengenali harapan pelanggan dan memenuhi
janji dengan tepat waktu,
2) menunjukkan rasa hormat kepada semua
karyawan dan gagasan-gagasan yang dimiliki,
3) mendorong partisipasi karyawan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Agus Dwiyanto (1995) :
• Dalam manajemen pelayanan publik responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program
pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat
2. Responsibilitas
• Berkenaan dengan standard profesional
dan kompetensi tehnis yg dimiliki
administrator publik dalam menjalankan
tugasnya
• Control over the actions of public servants
• Yang bisa menilai profesi yang
bersangkutan
subjective responsibility
profesional responsibility
Responsibilitas
• Responsibilitas =
administrative/organizational
responsibility
• Hubungan hirarkis yang
tegas antara pusat tanggung
jawab dengan unit pelaksana
perintah, baik dalam hubungan
formal maupun informal.
Responsibilitas
Agus Dwiyanto (1995) :
• Responsibilitas menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang baik secara eksplisit
• Ukuran : apakah pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan (SOP) ? ; apakah pekerjaan telah dilakukan
sesuai dengan keahlian ?
• Berkenaan dengan standard eksternal yg menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara
• Bersifat eksternal : ditentukan oleh penilaian dari luar birokrasi objective responsibility atau akuntabilitas politik
• Agent (yang menjalankan tugas)
• Principal (yang memberi wewenang/kekuasaan)
• Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan
dengan proses dan mandat
pemilu mandat yang
diberikan masyarakat kepada
para politisi yang menduduki
posisi legislatif dan eksekutif
dalam suatu pemerintahan.
Bambang Supriyono :
• Pertanggungjawaban keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yg ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban
secara periodik.
• kewajiban stake holders atau
pejabat yg dipilih masyarakat
(elected officials)
Six forms of accountability Accountability Defining
Features
Mechanisms Context
Political Democratic,
external
Chains of
answerability
Democratic state
Administrative Hierarchical,
legal/formal
Rules, sanctions
supervision
Bureaucracy
Personal Internal,
normative
Value, ethics All public offices/
rolse
Professional Peer oriented,
expertise
Peer review,
profesionalism
Expert
organizations
Output Clent/customer
focus
NPM, self-
regulation
Market, market-
type mechanism
Deliberative Interactive, open,
public
Public hearing,
tranparency
Public sphere
DESA (Department of Economic and Social Affairs) United Nations . Public
Administration and Democratic Governance : Governments Serving Citizens
Responsiveness to whom ?
• Responsive to politician :
The accountability of the government, civil
servants and politicians to the public and
to legislative bodies such as
a congress or a parliament.
AKUNTABILITAS
EKSTERNAL
Responsiveness to whom ?
Responsiveness to citizens and
customers :
• monitoring and filtering public
opinion and the views of concerned
sections of the community.
• obligation to share information and
demonstrate openness through
consultative mechanisms with the
public (citizens) .
• customer responsiveness through
the service provision process
Responsiveness to citizens and customers
(lanjut)
• The mechanisms : customer surveys,
performance indicators that reflect quality
of service provision (IKM) and
performance management systems that
reward high levels of achievement by civil
servants in light of these performance
measure
Diskursus Akuntabilitas Publik
Carl J. Friedrich
• Akuntabilitas administrasi publik hanya bisa dijamin secara internal melalui penilaian profesional dengan berdasarkan standard dan kode profesi.
• Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh pihak yang kompeten, misalnya analis kebijakan/program
Herman Finer :
• Akuntabilitas administrasi harus
dilakukan secara eksternal melalui
kontrol legislatif atau rakyat, karena
kontrol internal (responsibiitas)
cenderung korup
• Administrator publik tidak hanya
responsibel (pertanggujawaban
administrasi) tapi juga harus akuntabel
(pertanggujawaban secara politik)
Diskursus Akuntabilitas Publik
Diskursus Akuntabilitas Publik
Vincent Ostrom :
• Politisi perlu dikontrol
• Rakyat terlibat langsung dalam proses
politik untuk mengontrol perilaku dan
kinerja birokrasi publik.
SOCIAL ACCOUNTABILITY
Social Accountability
• Akuntabilitas sosial = meliputi beragam tindakan
dan mekanisme yang dapat digunakan oleh
warga negara, kommunitas, civil society
organizations (CSOs) untuk meminta
pertanggungjawaban lembaga dan aparat publik
atas penyelenggaraan administrasi publik.
• Cara tradisional : public demonstrations,
protests, advocacy campaigns, investigative
journalism and tuntutan hukum.
• Mekanisme modern: participatory public policy-
making, participatory budgeting, public
expenditure tracking, citizen monitoring and
evaluation of public service delivery
Akuntabilitas Pelayanan Publik
http://spjati files wordpress com
Akuntabilitas Pelayanan Publik
Jabbra Dwivedi :
Metode yang dipakai organisasi publik/ birokrasi atau aparat pemerintah/PNS untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Proses birokrasi dan PNS mempertanggungjawabkan tindakan/kewajibannya.
Tipe Akuntabilitas Administrasi
Publik
Carino :
1. Akuntabilitas Tradisional
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas Tradisional
• Pertanggungjawaban aparat birokrasi atau
organisasi publik atas pelaksanaan tugas yang
telah diemban kepada pejabat di tingkat atasnya
Akuntabilitas Hirarkis
• Standard : legalitas; keteraturan, kepatuhan
• Instrumen : anggaran , akuntansi dan standar
operasional prosedur (SOP)
Aparat birokrasi Pimpinan/Unit di atasnya
Akuntabilitas Manajerial
• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya
• Standard : nilai efisiensi dan ekonomi dalam penggunaan input (anggaran, SDM, sarana,dsb) : apakah input digunakan secara efisien (tidak terjadi pemborosan) Manajemen Sumber Daya
• Instrumen : audit manajemen, audit finansial
Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya
Akuntabilitas Program
• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya mengenai kinerja suatu program
• Standard : Efektivitas : apakah implementasi suatu
program telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan
Evaluasi Program
• Instrumen : audit kinerja, evaluasi program
Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya
Akuntabilitas Proses
• Pertanggungjawaban administrator pada pejabat atau unit di atasnya
• Standard : lebih menekankan pada proses merubah
input menjadi output/outcome bagaimana proses (cara) implementasi suatu program dalam mewujudkan
tujuan yg diinginkan Evaluasi Implementasi • Nilai : compliance ; pemberdayaan atau participatory
Administrator/Manager Pejabat/Unit di atasnya
Kesimpulan
Akuntabilitas administrasi publik merupakan bentuk pertanggung jawaban aparat/ administrator/unit organisasi publik (birokrasi) kepada pejabat/unit di atasnya, baik secara politik maupun administratif.
Akuntabilitas administrasi publik kepada masyarakat/publik pengguna layanannya diukur dari tingkat responsivitas dan kualitas pelayanan