IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU
TANDA PENDUDUK (e-KTP) DI KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
2012
Oleh :
Amron Nadzib Azid
1110511006
ABSTRACT
This research discuss about implementation policy of e-KTP program in Tenggarang
subdistric Bondowoso regency,by using implementation policy of George C.Edward III
model.In this research,researchers use a descriptive research with a qualitative
methode.The subject of this research is Tenggarang subdistric administration as
implementator or implementer and part of society which is involved in the
implementation policy of e- KTP program.The technique of collecting data uses an
interview, observation and a documentation technique.The research conclusion is from
four factors which can influence the success or the failure in the implementation
policy,two of them influence the implementation policy of e- KTP program in
Tenggarang subdistric.Both factors are communication factor that is not going smoothly
and reasource factor,the amount of both human resource and equipment resource are
lack in the implementation policy of e-KTP program in Tenggarang subdistric
Bondowoso regency.
Key Word : Implementation policy, electronic identity card (e-KTP) program
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan
Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan menggunakan model implementasi
kebijakan George C. Edward III. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian
yakni Pemerintah Kecamatan Tenggarang selaku implementator atau pelaksana dan
sebagian masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan program e-KTP ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dari empat faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, dua
faktor diantaranya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang. Kedua faktor tersebut adalah faktor komunikasi yang berjalan
belum secara lancar dan faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber
daya peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan
program e-KTP di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, program e-KTP
1. PENDAHULUAN
Administrasi kependudukan
menyangkut hajat hidup seluruh warga
negara mulai lahir hingga menemui
ajalnya. Ketika lahir undang-undang
mewajibkan setiap warga negara
memiliki akta kelahiran yang nantinya
berguna untuk memenuhi berbagai
persyaratan dan kewajiban dalam
berbagai aktivitas seperti bersekolah,
mengurus Kartu Tanda Penduduk
(KTP), bepergian keluar negeri, mencari
pekerjaan, menikah dan sebagainya.
Begitu strategisnya urusan administrasi
kependudukan, maka pemerintah
diharapkan mampu menyelenggarakan
pelayanan administrasi kependudukan
secara berkualitas. Berbagai kebijakan,
program dan kegiatan selama ini telah
ditempuh oleh pemerintah guna
meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan tersebut.
Saat ini seiring dengan
berkembangnya tuntutan agar pelayanan
administrasi yang diberikan oleh
penyelenggara pemerintahan tersebut
haruslah pelayanan yang prima yang
mempunyai sistem pelayanan yang
berorientasi kepada kepentingan
pengguna jasa dan dapat memberikan
kepuasan kepada pengguna jasa tersebut
sehingga dapat dikatakan
penyelenggaraan pelayanan tersebut
berhasil. Bahwa ukuran keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan ditentukan
oleh tingkat kepuasan penerima
pelayanan, kepuasan penerima
pelayanan dicapai apabila penerima
pelayanan dicapai memperoleh
pelayanan sesuai dengan yang
dibutuhkan dan diharapkan.
Masyarakat dan pemerintah
membutuhkan terjadinya suatu sistem
keterkaitan dengan membentuk negara
dan pemerintah yang mengatur
masyarakat guna melayani kepentingan
rakyat. Gagasan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah kepada
rakyat terus mengalami perubahan
seiring meningkatnya tuntutan rakyat
dan perlembagaan pemerintah itu
sendiri, namun masih belum
memuaskan dalam arti posisi
masyarakat dan pemerintah sudah mulai
menguntungkan dalam kerangka
pelayanan.
Penerapan KTP Elektronik
dilatar belakangi oleh sistem pembuatan
KTP konvensional di Indonesia yang
memungkinkan seseorang dapat
memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal
ini disebabkan belum adanya basis
sistem pelayanan terpadu yang
menghimpun data penduduk dari
seluruh Indonesia. Kenyataan
penggunaannya dapat disalah gunakan
dan tidak dipertanggung jawabkan.
Misalnya, untuk menghindari pajak,
sengaja menyembunyikan identitas
aslinya guna melakukan kegiatan
teoritis, dan lain-lain. Untuk mengatasi
duplikasi tersebut, sekaligus
menciptakan kartu indentitas tunggal
maka diterapkan KTP Elektronik
bersasis NIK. KTP Elektronik yang
berbasis NIK Nasional memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik
sebagai alat ferifikasi dan validasi data
jati diri seseorang. Rekaman elektronik
ini berisi biodata, pas photo, tanda
tangan dan sidik jari tangan penduduk
yang bersangkutan. Program penerapan
KTP Elektronik yang berbasis NIK
Nasional tersebut, dimaksud untuk
digunakan sebagai identitas jati diri
seseorang yang bersifat tunggal.
Sebagaimana yang di amanatkan
dalam undang-undang nomor 23 Tahun
2006 tentang administrasi
kependudukan bahwa pemerintah wajib
memberikan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) kepada setiap
penduduk Indonesia serta
mencantumkannya dalam setiap
dokumen kependudukan. Selanjutnya,
penduduk indonesia juga wajib
memiliki Katu Tanda Penduduk
selanjutnya disingkat dengan (KTP).
Karena KTP tersebut mempunyai
spesifikasi dan format KTP Nasional
dengan pengamanan khusus,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
perubahan atas peraturan presiden
nomor 26 tahun 2009.
Dalam program penerapan e-
KTP tersebut berbasis NIK (Nomor
Induk Kependudukan) nasional yang
untuk digunakan sebagai identitas jati
diri seseorang yang bersifat tunggal
dengan demikian mempermudah
penduduk ataupun masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari lembaga
pemerintah maupun swasta karena tidak
lagi memerlukan KTP setempat. KTP
ini juga wajib dimiliki bagi warga
negara indonesia (WNI) yang memiliki
izin tinggal tetap yang sudah berumur
17 tahun atau sudah pernah kawin atau
telah kawin. KTP berlaku selama lima
tahun dan tanggal berakhirnya
disesuaikan dengan tanggal dan bulan
lahirnya yang bersangkutan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah implementasi
program elektronik kartu tanda
penduduk ( e-KTP ) di
Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso ?
2. Faktor – faktor apa saja yang
mempengaruhi implementasi
program elektronik kartu tanda
penduduk ( e-KTP ) di
Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso ?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Memberikan gambaran imple
mentasi program elektronik
kartu tanda penduduk ( e-KTP )
di Kecamatan Kabupaten
Bondowoso.
2. Mengidentifikasikan faktor –
faktor yang mempengaruhi
implementasi program
elektronik kartu tanda penduduk
( e-KTP ) di Kecamatan
Tenggarang Kabupaten
Bondowoso.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini antara
lain:
1. Dari segi praktis hasil penelitian
ini diharapkan akan memberikan
masukan pada pihak-pihak yang
berkepentingan dalam
permasalahan implementasi
program elektronik kartu tanda
penduduk ( e-KTP ) serupa,
sebagai bahan kajian bagi pihak
yang terkait dengan kebijakan
ini sehingga dapat
mengoptimalkan keberhasilan
kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil
penelitian ini diharapkan dapat
menjadi media untuk
mengaplikasikan berbagai teori
yang dipelajari, sehingga akan
berguna dalam pengembangan
pemahaman, penalaran, dan
pengalaman penulis, juga
berguna bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dalam bidang
ilmu sosial, khusunya ilmu
administrasi publik, sehingga
dapat dikembangkan lebih lanjut
dalam penelitian-penelitian
berikutnya.
2. KAJIAN PUSTAKA
a. Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan tahap
dalam proses kebijakan publik dalam
sebuah Negara. Implementasi
dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
dirumuskan dengan tujuan yang jelas.
Menurut Van meterdan Van horn
(wahab solichin, 2001; 35)“.
Implementasi adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-
individu / pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang di arahkan kepada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah di
gariskan dalam keputusan kebijakan”.
Sedangkan Menurut Syaukani,
Afan Gafar dan Ryas Rasyid (2002;
295) “ mengatakan bahwa: “
implementasi merupakan suatu
rangkaian aktivitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut
bisa membawa hasil sebagaimana
diharapkan”. Ini dapat diartikan proses
implementasi sebagai pengandalian
untuk menjaga agar tidak terjadi
penyimpangan sumber dan
penyimpangan dari tujuan implimentasi,
menjaga supaya implementasi benar-
benar sampai kepada masyarakat.
Dari pendapat tersebut diatas
dapat ditarik kesimpulan bahwa
implementasi adalah proses untuk
memastikan terlaksananya suatu
kebijakan dan tercapainya kebijakan
kegiatan tersebut. Jadi rangkaian
kegiatan tersebut mencakup : pertama,
persiapan seperangkat peraturan
lanjutan yang merupakan interpretasi
dari kebijaksanaan tersebut dari undang-
undang muncul sejumlah peraturan
pemerintah, keputusan presiden dan
lain-lain. Kedua, menyiapkan sumber
daya guna mengerakan kegiatan
implementasi termasuk didalamnya
sarana dan prasarana, sumber daya
keuangan dan tentu saja penetapan siapa
yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijakan secara kongrit kepada
masyarakat.
Kedua, interprestasi dan
perancanaan. Badan-badan yang
dipercayakan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan
harus terlebih dahulu menerjamahkan
kebijakan tersebut kedalam arahan-
arahan, peraturan-peraturan serta desain
dan rencana program yang rill. Ketiga,
organisasi pelaksana, badan pelaksana
yang diberikan otoritas sebagai
implementer kebijakan harus mengatur
perancanaan dan aktivitas dengan
membantuk unit-unit pelaksana serta
rincian kegiatan rutin sesuai dengan
badan kerjanya.
Keempat, penentuan sasaran
kebijakan, yaitu siapa saja yang akan
mendapatkan keuntungan atau
pelayanan dari kebijakan dan siapa saja
yang tidak termasuk dalam lingkup
target kebijakan tersebut.
b. Kebijakan publik
Dewasa ini istilah kebijakan
lebih sering dan secara luas
dipergunakan dalam kaitannya dengan
tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan pemerintah serta perilaku
negara pada umumnya, atau seringkali
diberikan makna sebagai tindakan
politik. sedangkan Amara
Raksasataya
menyebutkan bahwa kebijakan ada
lah suatu taktik dan
strategi yang diarahkan untuk men
capai suatu tujuan. oleh karena itu
suatu kebijaksanaan harus memuat 3
(tiga) elemen, yaitu :
a. Identifikasi dari tujuan
yang ingin dicapai.
b. Taktik atau strategi dar
i berbagai langkah unt
uk mencapai tujuan y
ang diinginkan.
c. Penyediaan berbagai input
untuk memungkinkan
pelaksana secara nyata
dari taktik atau strategi.
Sedangkan pemahaman mengen
ai kebijakan publik sendiri masih
terjadi adanya silang pendapat dari para
ahli.
Dalam perannya untuk pe
mecahan masalah tahap
penting dalam pemecahan
masalah publik melalui
kebijakan adalah :
a. Penetapan agenda
kebijakan
b. Formulasi kebijakan
c. Adopsi kebijakan
d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian kebijakan
Dalam pemahaman mengenai
kebijakan publik masih terjadi adanya
silang pendapat dari para ahli. Namun
dari beberapa pendapat mengenai
kebijakan publik terdapat beberapa
persamaan, diantaranya yang
disampaikan oleh (Dye Islamy; 2001)
yang mendifinisikan kebijakan publik
sebagai apapun yang dipilih oleh
pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan.
c. Implementasi Kebijakan
Kebijakan publik selalu
mengandung setidak-tidaknya tiga
komponen dasar, yaitu tujuan yang
jelas, sasaran yang spesifik, dan cara
mencapai sasaran tersebut. Komponen
yang ketiga biasanya belum dijelaskan
secara rinci dan birokrasi yang harus
menerjemahkannya sebagai program
aksi dan proyek. Komponen cara
berkaitan siapa pelaksananya, berapa
besar dan dari mana dana diperoleh,
siapa kelompok sasarannya, bagaimana
program dilaksanakan atau bagaimana
sistem manajemennya dan bagaimana
keberhasilan atau kinerja kebijakan
diukur. Komponen inilah yang disebut
dengan implementasi (Wibawa, dkk.,
1994: 15). Mengenai hal ini Wahab
(2002: 59) menegaskan bahwa
implementasi kebijakan merupakan
aspek penting dari keseluruhan proses
kebijakan. Oleh sebab itu tidak
berlebihan jika dikatakan implementasi
kebijakan merupakan aspek yang
penting dari keseluruhan proses
kebijakan. Bahkan Udoji (dalam
Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu
yang penting, bahkan jauh lebih penting
daripada pembuatan kebijakan.
Senada dengan apa yang
dikemukakan para ahli diatas, Winarno
(2002: 29) mengemukakan bahwa
”suatu program kebijakan akan hanya
menjadi catatan-catatan elit saja jika
program tersebut tidak
dimplementasikan”. Artinya,
implementasi kebijakan merupakan
tindak lanjut dari sebuah program atau
kebijakan, oleh karena itu suatu
program kebijakan yang telah diambil
sebagai alternatif pemecahan masalah
harus diimplementasikan, yakni
dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen
pemerintah di tingkat bawah.
Implementasi kebijakan yang
dikembangkan oleh Edward III disebut
dengan Direct and Indirect Impact on
Implementation. Menurut model yang
dikembangkan oleh Edward III, ada
empat faktor yang berpengaruh terhadap
keberhasilan atau kegagalan
implementasi suatu kebijakan, yaitu
faktor sumber daya, birokrasi,
komunikasi dan disposisi (Agustino :
2006 : 156 ). Pandangan lain mengenai
implementasi kebijakan dikemukakan
oleh William dan Elmore sebagaimana
dikutip Sunggono (1994: 139),
didefinisikan sebagai “keseluruhan dari
kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan”. Sementara
Mazmanian dan Sabatier (Wibawa
dkk,1986: 21) menjelaskan bahwa
mempelajari masalah implementasi
kebijakan berarti berusaha untuk
memahami apa yang senyata-nyata
terjadi sesudah suatu program
diberlakukan atau dirumuskan yakni
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-
kegiatan yang terjadi setelah proses
pengesahan kebijakan negara, baik itu
usaha untuk mengadministrasikannya
maupun usaha-usaha untuk memberikan
dampak tertentu pada masyarakat
ataupun peristiwa-peristiwa, Sedangkan
Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa
“implementasi kebijakan berarti
pelaksanaan dari suatu kebijakan atau
program”.
d. Program elektronik Kartu Tanda
Penduduk (e-KTP)
Elektronik Kartu Tanda
Penduduk (e-KTP) adalah suatu kartu
tanda penduduk yang dibuat mesin
elektronik dan ditulis dengan data
digital. Menurut pendapat lain bahwa e-
KTP merupakan suatu dokumen
kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi
informasi dengan berbasis pada
database kependudukan nasional.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa e-KTP adalah suatu
dokumen yang memuat kode keamanan
dan rekaman elektronik sebagai alat
verifikasi dan validasi data diri
seseorang. e-KTP ini sengaja diadakan
untuk mempermudah pemerintah untuk
mengambil data penduduk, karena
dengan e-KTP pemerintah bisa
langsung melihat data dari KTP
elektronik tersebut tanpa harus
menunggu data yang harus disensus
terlebih dahulu.
Adapun fungsi e-KTP sebagai berikut :
1. Sebagai identitas diri.
2. Berlaku Nasional, sehingga
tidak perlu lagi membuat KTP
lokal untuk pengurusan izin
rekening bank dan lain
sebagainya.
3. Mencegah KTP ganda dan
pemalsuan KTP.
Berdasarkan Undang – Undang
No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP
berbasis NIK Nasional pasal 2 ayat (1),
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten / Kota bahwa target SPM
khusus bidang administrasi
kependudukan adalah jenis pelayanan
yang berkenaan dokumen
kependudukan, dengan indikator :
Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP),
Dengan target 100% cakupan
pada tahun 2011 (sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006). Cakupan penerbitan KTP ini
adalah cakupan penduduk yang telah
memperoleh KTP sesuai dengan
Standar Pelayanan 5 hari harus selesai
diterbitkan KTP. Dengan
diberlakukannya KTP Elektronik saat
ini, maka target cakupan penerbitan
KTP Elektronik direvisi menjadi 100%
pada Tahun 2015.
Cakupan Penerbitan Akta
Kelahiran.
Dengan target 100% cakupan
pada tahun 2011 (sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006) bahwa seluruh penduduk yang
lahir di tahun bersangkutan memperoleh
akta kelahiran. Cakupan penerbitan akta
kelahiran adalah cakupan penduduk
lahir yang memperoleh akta kelahiran
sebagai bentuk registrasi kependudukan
sesuai dengan standar pelayanan 7 hari
harus selesai diterbitkan. Mencermati
berbagai permasalahan yang terjadi,
maka target cakupan penerbitan akta
kelahiran direvisi menjadi 90% pada
tahun 2020.
e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Kebijakan
Menurut Hogwood dan Gunn
(Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan secara
sempurna maka diperlukan beberapa
persyaratan, antara lain:
a. Kondisi eksternal yang dihadapi
oleh Badan/Instansi pelaksana;
b. Tersedia waktu dan sumber
daya;
c. Keterpaduan sumber daya yang
diperlukan;
d. Implementasi didasarkan pada
hubungan kausalitas yang
handal;
e. Hubungan kausalitas bersifat
langsung dan hanya sedikit mata
rantai penghubung;
f. Hubungan ketergantungan harus
dapat diminimalkan;
g. Kesamaan persepsi dan
kesepakatan terhadap tujuan;
h. Tugas-tugas diperinci dan
diurutkan secara sistematis;
i. Komunikasi dan koordinasi
yang baik;
j. Pihak-pihak yang berwenang
dapat menuntut kepatuhan pihak
lain.
Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994)
implementasi kebijakan ditentukan oleh
isi kebijakan dan konteks
implementasinya, Sedangkan George C
Edward III dalam Subarsono (2005;90)
memberikan pandangan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi
oleh empat variable, yakni : (1)
komunikasi, (2) sumberdaya, (3)
disposisi(sikap), (4) stuktur birokrasi.
Adapun Van Metter dan Van Horn
(Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada
lima variabel yang mempengaruhi
kinerja implemantasi,
yaitu :
a. Standar dan sasaran kebijakan;
b. Sumber daya;
c. Komunikasi antar organisasi dan
penguatan aktivitas;
d. Karakteristik agen pelaksana;
e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi,
dan politik
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Dengan menggunakan teknik
pengumpulan data dengan wawancara,
terjun langsung ke lapangan atau
obsevasi dan studi dokumentasi akan
didapatkan data yang dituangkan dalam
bentuk tulisan yang deskriptif. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan
penelitiannya adalah orang yang berada
dalam badan pemerintah daerah yaitu
pimpinan atau yang memahami
permasalahan dalam penelitian ini.
Badan pemerintah tersebut yaitu :
Camat, Sekretaris Camat, Kasi
Pemerintahan, Operator e-KTP, Kepala
Desa, Kepala Dusun dan masyarakat
selaku objek dari penelitian Kecamatan
Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1.Implementasi Program e-KTP
Implementasi Program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso sudah berjalan cukup baik.
Dalam pelaksanaan program
implementasi e-KTP yang dilaksanakan
di Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso, terdapat beberapa proses
dalam pelaksanaannya. Proses yang
dimaksud yaitu tahap awal dalam
sebelum pelaksanaan sampai perekaman
yang dilakukan kepada masyarakat.
Proses pelaksanaan implementasi e-
KTP tersebut antara lain : sosialisasi,
pendataan dan penyerahan surat
panggilan, serta perekaman.
A. Sosialisasi
Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan peneliti dengan para
informan dapat dikatakan bahwa
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
Kecamatan Tenggarang yang dalam hal
ini sebagai pelaksana program e-KTP
masih kurang maksimal, dikarenakan
infomasi yang disampaikan hanya
sebatas kepada Kepala desa saja,
dilanjutkan dengan Kepala desa
mengumpulkan semua Kepala dusun
untuk menyampaikan kepada RT/RW,
dan RT/RW menyampaikan kepada
masyarakat.
B. Pendataan dan Penyerahan Surat
Panggilan
Dalam hal pendataan dan
penyerahan surat panggilan Kecamatan
Tenggarang sudah melaksanakannya
dengan baik. Tahap pendataan sendiri
dilakukan oleh petugas / pegawai dari
Dispenduk yang datang langsung ke
Kecamatan Tenggarang untuk
melakukan pendataan dan dibuatkan
surat panggilan, setelah surat panggilan
selesai Camat menandatangani surat
panggilan tersebut dan siap untuk
diberikan kepada masyarakat.
C. PEREKAMAN
Dalam tahap perekaman operator e-KTP
memanggil nama salah satu penduduk
sesuai nomor antrian dilanjutkan dengan
operator meminta surat panggilan dan
KTP yang lama kepada penduduk,
setelah itu operator membacakan
biodata penduduk yang bersangkutan di
database untuk memverifikasi agar tidak
terjadi kesalahan, setelah biodata
penduduk benar dilanjutkan dengan
melakukan perekaman seluruh sidik
jari, lalu perekaman retina mata,
dilanjutkan dengan pengambilan foto,
dan perekaman tanda tangan. Setelah
tahap perekaman selesai operator e-KTP
menandatangani surat panggilan dan
memberikan stempel sebagai bukti
bahwa penduduk yang bersangkutan
telah melakukan perekaman e-KTP.
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso
Dalam implementasi program e-
KTP, dalam pengimplementasiannya
program nasional ini tidak mudah.
Menurut George C. Edward III
setidaknya terdapat empat hal yang
mempengaruhi implementasi sebuah
kebijakan publik yakni komunikasi,
sumber daya, disposisi (sikap), dan
struktur birokrasi. Oleh karena itu untuk
mengetahui faktor – faktor apa saja
yang mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso, maka digunakan model
implementasi kebijakan George C.
Edward III.
A. Komunikasi
Berdasarkan pernyataan yang
telah diutarakan oleh informan
diketahui bahwa ternyata sosialisasi
yang dilakukan oleh Kecamatan
Tenggarang hanya sebatas kepada
Kepala desa, Kepala desa kepada kepala
dusun, sedangkan untuk RT/RW serta
masyarakat hanya mendapatkan
undangan / surat panggilan untuk
perekaman e-KTP saja. Dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan e-KTP,
komunikasi dari Pemerintah Kecamatan
kepada Pemerintah desa serta
masyarakat masih belum maksimal. Hal
inilah yang menjadi faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi
kebijakan program e-KTP di Kecamatan
Tenggarang Kabupaten Bondowoso.
B. Sumber Daya
Dapat disimpulkan faktor
sumber daya manusia yaitu operator e-
KTP sudah cukup baik dalam
menjalankan tugasnya, terbukti dari
hasil wawancara peneliti dengan
masyarakat, sedangkan mengenai
jumlah operator e-KTP masih kurang
memadai dalam menjalankan program
e-KTP tersebut, selain sumber daya
manusia, sumber daya peralatan juga
menjadi kendala dalam hal jumlah yang
hanya terdapat dua set alat perekaman
e-KTP untuk digunakan melakukan
perekaman e-KTP kepada masyarakat
Tenggarang wajib e-KTP yang
jumlahnya mencapai 27.944, untuk
melayani masyarakat dengan jumlah
sebanyak itu peralatan yang disediakan
masih terbilang kurang.
C. Disposisi (Sikap)
Berdasarkan pada hasil
penelitian fenomena sikap pelaksana di
atas, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut : Hasil penelitian terungkap
bahwa para pelaksana memiliki sikap
yang baik terhadap program e-KTP dan
sangat mendukung program ini. serta
terlihat dari pembagian tugas yang
berhierarki dan teratur dalam
pelaksanaannya.
D. Struktur Birokrasi
Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan peneliti dengan para
informan di atas dapat disimpulkan
bahwa koordinasi dilakukan dengan
baik diantara para pelaksana program e-
KTP yaitu dilihat dari tugas masing-
masing pelaksana yang terkoordinasi
dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa
struktur birokrasi yang ada sudah cukup
baik terlihat pada adanya bagian –
bagian yang telah ditentukan atau
pembagian kewenangan dalam
pelaksanaan program e-KTP ini.
5. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Implementasi Program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso
Implementasi program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso sudah cukup baik
terlihat dari sikap pelaksana yaitu
Kecamatan Tenggarang serta
struktur birokrasi yang sudah
cukup baik terlihat pada adanya
pembagian kewenangan atau tugas
meski masih ada beberapa kendala
mengenai komunikasi (sosialisasi)
dan sumber daya (operator e-KTP
dan peralatan).
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Program e-KTP di
Kecamatan Tenggarang Kabupaten
Bondowoso
Berdasarkan teori yang dipakai oleh
peneliti yaitu Direct and Indirect
Impact on Implementation yang
diperkenalkan oleh George C.
Edward III dari empat faktor yang
mempengaruhi Implementasi
Kebijakan terdapat dua faktor yang
menjadi kendala dalam
Implementasi Kebijakan Program e-
KTP di Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso. Kedua
faktor tersebut adalah faktor
komunikasi (sosialisasi) dan sumber
daya (operator e-KTP dan
peralatan).
B. SARAN
1. Perlu adanya pendekatan dan
sosialisasi kembali oleh
Kecamatan Tenggarang selaku
pelaksana kebijakan program e-
KTP kepada masyarakat
terhadap pentingnya melakukan
perekaman e-KTP. Sehingga
masyarakat benar – benar tahu
tentang manfaat melaksanakan
program ini.
2. Perlu adanya penambahan
operator e-KTP dan peralatan
perekaman e-KTP agar program
e-KTP dapat berjalan dengan
maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
Adam, Ibrahim Indra Wijaya. 2000 .
Komunikasi. Jakarta : PT. Bina Aksara
Agustino, Leo. 2006. Analisis
Kebijakan Publik, Jakarta : Rineka
Cipta
Cangara, Hafied. 2001. Komunikasi
politik, konsep, teori dan strategi.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada
Dunn, William. 2003. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik, Edisi
Kedua. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press.
Gibson, dkk. 1993. Organisasi dan
Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Gibson, dkk. 1996. Organisasi Jilid
kedua (Savitri Soetrisno dan Agus
Dharma, Penerjemah). Jakarta :
Elangga
Hessel, Nogi s. Tangkilisan. 2003.
Implementasi Kebijakan Publik,
Transformasi Pikiran George
Edward. Yogyakarta: Lukman
Offset dan Yayasan Pembaruan
Administrasi Publik Indonesia.
Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip
Perumusan Kebijaksanaan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip –
Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan Negara. Bandung
: PT. Bina Aksara Bandung.
Kuntjoro, dan Jasri. 2007. Standart
Pelayanan Minimal. Jurnal
Manajemen Pelayanan
Mar’at. 1982. Sikap Manusia dan
Pengukurannya. Jakarta : Ghalia
Indonesia
Mas’ud. 1989. Politik, Birokrasi dan
Pembangunan. Jakarta: Gramedia
Moloeng, Lexy. J. 2001. Metode
Penelitian Kualitatif. Bandung :
Remaja Rosdakarya
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nasution. 1988. Metode Penelitian
Naturalistik Kualitatif. Bandung : PT.
Tarsito
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9
Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerapan KTP Berbasis NIK
Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62
Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal
Peraturan Pesiden No. 35 Tahun 2010
Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK
Patton, Poerwandari E. Kristi. 1998.
Pendekatan Kualitatif dalam
Penelitian Psikologi, Jakarta,
Lembaga Pengembangan Sarana
Pengukuran dan Pendidikan
Psikologi (LPSP3). Depok :
Fakultas Psikologi UI
Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku
Organisasi : Edisi Kesepulu.
Jakarta : PT. Indeks
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan
Publik Konsep, Teori dan
Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi
Suatu Pengantar. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan
Kebijaksanaan Publik. Jakarta:
Sinar Grafika.
Sutarto. 1995. Dasar-Dasar Organisasi
: Cetakan Ke-18. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.
Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif,
Dasar Teori dan Terapannya
dalam Penelitian. Surakarta :
Universitas Sebelas Maret
Syaukani, dkk. 2002. Otonomi Daerah
Dalam Negara Kesatuan.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Umar, Husein, 2001. Strategic
Management in Action. PT.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang administrasi kependudukan
Usman dan Akbar. 2004. Metode
Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis
Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijaksanaan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara,
Jakarta.
Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis
Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara,
Edisi Pertama. Jakarta : Bumi
Aksara
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis
Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara,
Edisi Kedua. Jakarta : Bumi
Aksara
Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis
Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara.
Jakarta : Bumi Aksara
Wibawa. 1992. Kebijakan Publik :
Proses dan Analisis. Jakarta :
Intermedia
Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan
Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo
Persada.
Wibawa, Eddi dkk. 1994. Hukum dan
Kebijakan Publik. Yogyakarta :
Yayasan Pembaruan Administrasi
Publik Indonesia (YPAPI).
Widjaja. 2000. Komunikasi. Jakarta. PT.
Bina Aksara
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik
Teori dan Proses. Yogyakarta :
MedPress.
Winarno, Budi. 1989. Teori
Kebijaksanaan Publik. Pusat
Antar Universitas Studi Sosial,
Yogyakarta: Universitas Gajah
Mada.
Wiratmo, dkk. 1996. Pengantar
Kewirausahaan. Jogjakarta: BPFE