2011
MAKALAH
Page
MAKALAH
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat
dan hidayahNya.
Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Rifdan, M.Si yang telah memberikan
ilmunya sehingga makalah “Sengketa Internasional Batas wilayah (Ambalat)
Antara Indonesia dengan Malaysia” dapat terselesaikan dengan baik sebagai
tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.
Terimakasih
Penulis
Page
MAKALAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
TAK dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu
persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia juga
menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah
perairan laut dengan negara-negara tetangga.
Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi
masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia
dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya,
namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat
berkembang menjadi persengketaan terbuka.
Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara,
sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United
Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82
yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia
memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.
Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi
batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei
Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,
untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik
dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar
dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus
mendapatkan perhatian serius.
Dalam makalah ini penulis ingin membahas masalah “Sengketa
Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan
Malaysia”
Page
MAKALAH
BAB II
PERMASALAHAN
Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di
sekitarnya terutama di ka-wasan Asia Pasific. Sebab konsekuensi letak geo-grafis
Indonesia dipersilangan jalur lalulintas internasional, maka setiap pergolakan
berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur
suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan
Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang
dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan
Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan
mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti,
Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan
lain-lain.
Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan
operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line,"
yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara.
Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi
kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di
sekitarnya (termasuk Indonesia.)
Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang
selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik
banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan
dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya,
sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada
gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di
perairan nusantara.
Page
MAKALAH
Patut diingat, penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai
perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Ameri-ka
Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Ing-gris dan Selandia Baru. Tentu
apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara
yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional
Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.
Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang
saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya
adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok,
Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua
dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan
adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah
ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi
berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka
berdasarkan keten-tuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan
satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.
Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara
maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut
"Stand By High Readness Brigade" (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang
selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai "muscular peace keeping force."
Dari uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis bahas adalah:
1. Apa Latar belakang munculnya konflik internasional?
2. Mengapa Ambalat jadi rebutan?
3. Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI?
Page
MAKALAH
BAB III
PEMBAHASAN
A. LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA INTENASIONAL
Persengketaan bisa terjadi karena:
1. Kesalahpahaman tentang suatu hal.
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.
Sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya
perang terbuka :
1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).
Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok
Barat (NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan
Uni Soviet). Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi,
dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara,
missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan
Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.
2. Batas Wilayah.
Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar
Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing.
Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan
(Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan
pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.
Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin
Page
MAKALAH
tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa).
Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR
artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan
sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung muncul sengketa di
dunia internasional.
Selain terkait dengan kepentingan internasional (baca: negara-negara
maju), Indonesia sebenarnya menghadapi beberapa persoalan latent dengan
sesama negara anggota Asean. Penyebabnya selain karena perbedaan
kepentingan masing negara yang tak dapat dipertemukan, juga karena berbagai
sebab lain yang muncul sebagai akibat dinamika sosial politik dimasing-
masing negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mungkin saja bisa
bekerjasama dalam mengatasi persoalan aksi terorisme di kawa-san ini.
Namun, sikap masing-masing negara tentu akan berbeda dalam soal tenaga
kerja illegal, illegal loging, pelanggaran batas wilayah dalam penangkapan
ikan, dan sebagainya.
Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Singa-pura dalam soal
pemberantasan korupsi, penyelundupan dan pencucian uang. Sedangkan
dengan Ti-mor Leste masalah pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau
dan lalulintas perbatasan kerap masih jadi ganjalan bagi harmonisasi hubungan
kedua negara.
Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara, hingga
kini Singapura tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan seba-
gian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat
Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya diper-
gunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu
ikut terganggu bila ka-pal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai
berpapasan di perairan Indonesia.
Page
MAKALAH
Dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean
telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.
Dari beberapa data tampak bahwa dalam aspek persenjataan, Thailand
menunjukkan peningkatan yang signifikan diantara negara-negara di Asia Teng-
gara. Untuk memperkuat angkatan laut, misalnya negara gajah putih ini telah
memiliki kapal perang canggih, dan siap beroperasi hingga sejauh di atas 200-300
mil demi mengamankan kepentingan negaranya. Tentu, termasuk menjaga
keselamatan nelayan Thailand yang banyak beroperasi di perairan teritorial
Indonesia.
Malaysia juga tak ketinggalan menambah armada perangnya. Angkatan
Tentara Laut Diraja Malaysia, setidaknya dengan memiliki beberapa freegat dan
korvet baru. Dengan penambahan kekuatan, kedua negara tersebut sangat
berpeluang jadi mitra negara-negara maju demi mengimbangi Indonesia dalam
soal pengamanan kawasan Asia Tenggara.
Dengan berbagai perkembangan itu, maka tantangan Indonesia dalam
aspek pertahanan dan keamanan negara jadi berat. Indonesia selain dituntut
mampu mempertahankan keamanan dalam negerinya, juga mesti dapat
memainkan peran yang berarti demi terpeliharanya keamanan regional di
Kawasan Asia Pasific. Padahal disisi lain, kekuatan elemen pertahanan dan
keamanan Indonesia tidak dalam kondisi prima. Baik dari aspek kemampuan
sumber daya manusianya maupun dari segi kesiapan materil dan dukungan
finansial. Inilah kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang patut
segera dicari jalan keluarnya.
Page
MAKALAH
B. MENGAPA AMBALAT JADI REBUTAN?
ENTAH dari mana kata awal Ambalat. Sebab tiba-tiba muncul
menjadi berita di media massa nasional dan internasional. Ibarat artis
dadakan, kawasan di perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut langsung
populer. Bahkan sinarnya melebihi kesohoran induknya Kabupaten
Nunukan.
Ada yang memahami Ambalat adalah singkatan dari Ambang
Batas Laut. Tapi ternyata dalam wikipedia bahasa Indonesia tidak
disebutkan demikian. Itu berarti Ambalat adalah kata tunggal. Lagi pula
ada banyak perbatasan laut Indonesia dengan negeri tetangga selain
dengan Malaysia seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tapi
perbatasan laut itu tidak pernah disebut dengan kata Ambalat.
Di Malaysia, rakyat, pemerintah federal dan pihak kerajaan juga
memakai kata Ambalat. Malah sering dibumbui dengan kalimat daerah
kontroversi yang kaya minyak. Seolah-olah Malaysia ingin mengklaim
bahwa negeri itu sudah diterima masuk dalam ’kawasan sengketa’.
Yang tidak kita ketahui; apakah kata Ambalat itu sudah didaftarkan
sebagai hak paten bahasa atau nama kawasan negeri Jiran? Sehingga suatu
saat kelak - kalau sengketa batas negara ini muncul di pengadilan
Page
MAKALAH
internasional - kita akan ’gelagapan’ lagi seperti pada sidang Pulau
Sipadan dan Ligitan.
Barangkali ada yang meremehkan ’apa arti sebuah nama’. Tapi
dalam sebuah sengketa hukum, urusan nama – bahkan kesalahan satu
huruf saja – sudah bisa menjadi kesalahan besar yang menentukan kalah
dan menang sebuah gugatan.
Dalam perkembangannya, Ambalat malah semakin bias seolah-
olah nama itu adalah sebuah daerah yang berpenduduk dan bermasyarakat.
Ada tokoh masyarakat memberikan komentar di pemberitaan media
dengan menyebut kalimat ’masyarakat Ambalat’, padahal sebenarnya
kawasan tersebut merupakan perairan lautan Selat Makassar atau laut
Sulawesi alias sebelah Utara Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
Hamparan air 15.235 kilometer persegi. Tapi di sinilah dua negeri
jiran ini kerap adu nyali. Saling ngotot, saling gertak, saling klaim.
Ambalat, perairan yang terjepit antara Sulawesi dan Kalimantan itu adalah
titik paling didih dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia beberapa
tahun terakhir. Malaysia sudah mengincarnya sejak 1979. Ketika negeri
jiran itu menerbitkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai
basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif mereka. Di dalam peta
mereka, Ambalat masuk Malaysia.
Terang saja pemerintah Indonesia menepis klaim Malaysia.
Soalnya, dari riwayata sejarahnya saja Ambalat masuk wilayah Kesultanan
Bulungan (Kalimantan Timur) yang kini menjadi bagian dari Indonesia.
Membuka lembaran hukum laut internasional atau konvensi hukum laut
PBB yang telah dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata
Ambalat juga diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia.
Anehnya, Malaysia tetap ngotot. Mereka mengirim kapal perangnya untuk
Page
MAKALAH
patroli di perairan ini. Ada nelayan Indonesia melaut ditangkap dan
dipukul, juga diusir.
Sesungguhnya yang mereka incar bukan hanya keinginan
memperluas batas wilayah negara, di sini ada kekayaan alam yang
berlimpah di sini. Bahkan menurut Departemen Energi dan Sumber Daya
Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi
30.000 - 40.000 barel per hari.
Masyarakat kawasan perbatasan sendiri seperti Nunukan, Tarakan
dan Bulungan, baru mengetahui ada Ambalat di dekat rumah mereka.
Selama ini yang mereka ketahui adalah Karang Unarang, sebuah kawasan
prairan yang sering dimasuki kapal militer Malaysia.
Para nelayan di utara Kalimantan Timur sudah hafal mana kawasan
lintasan untuk perahu motor mereka, yakni kawasan yang lebih dalam. Di
sana banyak terdapat ’gusung’ alias gundukan pasir yang ketika air surut
akan membuat kandas perahu atau kapal yang terjebak di situ.
Ketika ada kapal berbendera Malaysia dan kapal perang militer
negeri Jiran itu terlihat memasuki perairan Indonesia di Karang Unarang
tersebut, para nelayan umumnya memaklumi karena kemungkinan kapal
tersebut menghindari ’gusung’ dan terpaksa meliuk memasuki perairan
Indonesia.
Nah, pada posisi itulah kemudian muncul ketegangan di Indonesia.
Seolah-olah terjadi pelanggaran yang disengaja oleh Tentara Diraja
Malaysia. Pemberitaan media massa sering pula meningkatkan tensi
kemarahan, sehingga melontarkan kata-kata ’perang’.
Page
MAKALAH
Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok
Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan
salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI
di Blok Ambalat.
Mengapa Ambalat jadi rebutan? Blok Ambalat dengan luas 15.235
kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas
yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan,
Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit
minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan
gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan
dampaknya.
Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh
Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di
wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama
dalam keadaan siap tempur.
Ahli geologi memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di
Ambalat ini mencapai Rp 4.200 triliun. Pemerintah melihat potensi ini.
Dua perusahaan perminyakan raksasa diizinkan beroperasi di perairan
Ambalat yang terbagi dalam tiga blok, yaitu East Ambalat, Ambalat, dan
Bougainvillea, itu. Yaitu Eni Sp. A dan Chevron Pacific Indonesia.
Pada 1999 Eni, perusahaan multinasional terbesar di Italia yang
berdiri sejak 1953, masuk ke Ambalat (Blok Aster dan Bukat). Di level
Eropa, Eni perusahaan penyulingan nomor tiga terbesar. Nama Eni itu
semula adalah akronim dari Ente Nazionale Indrocarburi, belakangan
kepanjangan itu tak pernah digunakan lagi. Jadi tinggal bernama Eni saja.
Bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi,
perusahaan Eni memiliki 76 ribu karyawan dan beroperasi di 70 negara.
Page
MAKALAH
Sahamnya pun di perdagangkan di Milan Stock Exchange dan juga New
York Stock Exchange.
Adapun Chevron Pacific Indonesia (CPI) mendapatkan izin
mengeksplorasi Ambalat Timur pada 2004. Ini juga bukan sembarang
perusahaan. CPI adalah anak Chevron Corporation NYSE, salah satu
perusahaan energi terbesar dunia. Chevron berkantor pusat di San Ramon,
California, AS dan beroperasi di 180 negara. Chevron didirikan pada 1879
di Pico Canyon, California, dengan nama awal Standard Oil Company of
California atau Socal.
Di Indonesia, Chevron memang tak asing lagi. Beroperasi sejak
1924 dengan nama NV. Nederlansche Pacific Petroleum Maatshappij, ini
perusahaan patungan Socal dan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan
inilah yang pertamakali menemukan sumur minyak terbesar di Asia
Tenggara di Minas, Sumatera.
Perusahaan ini belakangan berganti nama menjadi Caltex Pacific
Oil Company, wilayah eksplorasinya banyak di Sumatera. Setelah Socal
dan Texaco membentuk Chevron pada 2001, empat tahun berselang Caltex
pun menjadi CPI. Belakangan CPI mengelola salah satu blok Ambalat.
Rupanya Malaysia juga tergiur dengan isi perut Ambalat. Dua blok
penghasil minyak di Ambalat itu mereka beri nama Blok Y dan Z.
Belakangan Malaysia menyebutnya dengan Blok ND6 dan ND7. Negara
yang berupaya mengklaim Ambalat masuk ke wilayahnya ini pun
belakangan meminta Petronas Carigali Sdn Bhd, perusahaan minyak dan
gas lokal Malaysia, masuk Ambalat, pada 2002.
Dua tahun berselang Malaysia menggandeng Shell, perusahaan
yang bernama lengkap Royal Dutch Shell plc., masuk Ambalat. Bermarkas
di Den Haag, Belanda, dan London, Inggris, ini telah ada sejak 1928.
Page
MAKALAH
Perusahaan berada pada peringkat empat swasta minyak dan gas di dunia.
Di Indonesia Shell sudah hadir sejak 2005.
Namun dua perusahaan itu belum berani masuk secara terang-
terangan ke Ambalat. Apalagi, Indonesia memang sudah lebih dulu
beroperasi di sini. Kapal-kapal perang Indonesia juga secara nyata
melindungi dua perusahaan yang beroperasi di sini dengan izin Pemerintah
Indonesia. Cara lain yang dilakukan Malaysia dengan upaya pendekatan
ke pemerintah Indonesia. Malaysia meminta agar Ambalat dijadikan
wilayah operasi bersama. "Kita tolak,"
Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling
luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain.
Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk
memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik
perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser
oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia
semakin luas.
Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap
Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia
hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan
Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah
yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah
Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh
Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l.
Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia.
Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi
Sipadan dan Ligitan.
Page
MAKALAH
C. UPAYA PEMERINTAH MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NKRI
Di mata Pemerintah Indonesia, Ambalat bukan wilayah sengketa, dan
juga tak ada tumpang tindih wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya
perampasan wilayah kedaulatan. Akan tetapi masyarakat perbatasan
membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam
kebimbangan. Lantaran itu TNI bersama dengan Pemerintah Kabupaten
Nunukan dan masyarakat sudah bertekad untuk menjaga Ambalat dan Karang
Unarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka menancapkan bendera
Merah Putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nelayan
mendirikan bagang lebih banyak lagi.
Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering
terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat
kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia.
Betapa istimewanya Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer
persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar itu, hingga menjadi
titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah Ambalat merupakan
wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki
kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika
muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah
persengketaan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya
faktor kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara
internasional akan merasa "menang" terhadap Indonesia, jika berhasil
mengklaim blok Ambalat.
Beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan
blok Ambalat, karena dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan
bangsa.
Page
MAKALAH
Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik angkatan laut
Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung
Suropati berada di wilayah Ambalat. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke
Tawau, namun begitu KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.
Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil
terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar
blok Ambalat. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong
milik Tentara Diraja Malaysia.
Ci vis pacem para bellum -yang berarti jika ingin damai, bersiaplah
untuk berperang- adalah ungkapan klasik untuk menggambarkan suasana hati
sebagian rakyat Indonesia dalam melihat sengketa wilayah Ambalat,
Kalimantan Timur. Seakan-akan, tidak ada pilihan lain kecuali berperang
untuk mempertahankan Blok Ambalat.
Sementara itu, diplomasi menjadi pilihan yang tidak populer. Hal itu
terbukti dengan maraknya pendirian posko-posko sukarelawan di seluruh
wilayah tanah air dengan memanfaatkan retorika Bung Karno pada 1960-an
ketika menginginkan konfrontasi dengan negeri jiran, "ganyang Malaysia".
Sementara, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan
dialog dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan
pemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari statemen kedua
pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya
menyelesaikan kasus tersebut dengan cara-cara damai.
Pertanyaannya sekarang, di antara dua pilihan tersebut, mana yang
lebih tepat dilakukan oleh kedua negara? Penyelesaian melalui jalur
diplomasi, tampaknya, akan lebih elegan dalam masa sekarang ini
dibandingkan dengan melaui jalur konfrontasi bersenjata.
Page
MAKALAH
Mengingat zaman telah berubah dan hubungan antarbangsa telah
berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada
martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi
menjadi pilihan populer sebagai resolusi konflik antarbangsa.
Penyelesaian sengketa wilayah Ambalat melalui konfrontasi
bersenjata akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik
sebagai akibat langsung konfrontasi, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial.
Secara politik, citra kedua negara akan tercoreng, paling tidak, di antara
negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara termasuk pelopor berdirinya
ASEAN, di mana ASEAN didirikan sebagai sarana resolusi konflik, maka
cara-cara penyelesaian konflik yang konfrontatif dapat menjatuhkan citra
mereka di ASEAN.
Dalam bidang ekonomi, kedua negara akan mengalami kerugian.
Kedua belah pihak akan meningkatkan anggarannya untuk biaya berperang,
sedangkan biaya itu bisa dialihkan kepada sektor lain. Belum lagi masalah
TKI, yang kedua belah pihak sangat berkepentingan. Bagi
Indonesia, TKI adalah remittance yang menjadi sumber devisa, sementara
ekonomi Malaysia juga bergantung kepada keberadaan TKI. Perputaran
ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang saling bergantung juga perlu
dipertimbangkan.
Aspek sosialnya juga tidak sedikit. Pengalaman berkonfrontasi dengan
Malaysia pada tahun '60-an telah memberikan pengalaman traumatis bagi
sebagian warga Indonesia. Berapa banyak keluarga yang terpisah akibat
konfrontasi tersebut. Tidak adanya kompensasi dari akibat konfrontasi,
terutama pada masyarakat di perbatasan.
Page
MAKALAH
Tetapi, keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur
konfrontasi masih bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal. Pertama,
masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang traumatis terhadap
gagalnya upaya diplomasi atas perebutan Sipadan dan Ligitan dengan
Malaysia pada 2002.
Kedua, lepasnya wilayah Timor Timur dari wilayah NKRI cukup
menjadikan pengalaman yang pahit bagi Indonesia untuk tidak terulang lagi.
Ketiga, penyelesaian kasus TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia yang dirasa
menyakitkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ketiga hal itu yang
mendorong rasa anti-Malaysia dan keinginan untuk perang.
Perang bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Ambalat. Masih
terbuka lebar peluang untuk memenangkan sengketa itu melalui jalur
diplomasi. Penyelesain sengketa perbatasan di laut sendiri sudah diatur
melalui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UN Convention on the
Law of the Sea/ UNCLOS 1982). Pada prinsipnya, UNCLOS menyarankan
bahwa penyelesaian sengketa perbatasan di laut harus dilakukan dengan
mengedepankan prinsip equitable solution (solusi patut).
Apalagi secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47
UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di
pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah
kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk
menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui
perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk
menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam
forum bilateral.
Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas
wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia
tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara
Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982.
Page
MAKALAH
Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk
langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo
dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di
Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua
belah pihak (confidence building measures). Pola ini pernah dijalankan
Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.
Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana
resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High
Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang
pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976.
Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok
negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan
dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan
peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua
negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara yang menjadi
ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini.
Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain.
Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah
nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk
membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya
Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti
yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa
itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup
menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan
kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa
wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan
kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk
memenangkan sengketa tersebut.
Page
MAKALAH
Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara,
sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United
Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82
yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia
memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.
Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi
batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei
Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,
untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik
dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar
dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus
mendapatkan perhatian serius.
Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara,
Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan
hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan
berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada
UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA
(Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk
menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi
Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.
Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau
dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-
pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga,
yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut
dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam,
Page
MAKALAH
Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau.
Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan
dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan
ekonomi kelautan suatu negara.
Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat
semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar
negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu
perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan
bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena
sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di
wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang
menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-
pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik
dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183
titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung
terluar dan di wilayah pantai.
Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas
wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal
pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia
merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan
dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk
menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian
melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh
percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai
mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran
teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan
selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin
kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut.
Page
MAKALAH
Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan
tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa
penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah
TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk
membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama
dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus
diperkuat.
Guna menginsentifkan pengamanan di perbatasan antara dua negara
yakni disekitar Blok Ambalat, yang merupakan perbatasan antara Negara
Indonesia dan Malaysia, saat ini TNI Angkatan Darat secara umum telah
menurunkan dua batalion untuk ikut mengamankan wilayah tersebut yakni,
Batalion 613 /Awang Long dan Batalion 643 /wanara Sakti.
Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah
melalukan :
1. pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia
Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan.
Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang
pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting
untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang
mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi
diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul
mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.
2. Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat. Pandangan kita mengenai
perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus
memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk
mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah
yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti
Page
MAKALAH
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus
memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan
tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan
pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota
atau pemukiman baru di dekat perbatasan.
3. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan
dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat,
pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan.
Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan
masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk
melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif
agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun
sosial.
Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk
memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok
khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya
investasi bisnis pendukung di sana.
4. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. Saat ini kita melihat
gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga
perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah
padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus
diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar
sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan
ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.
5. Galakkan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar
dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran
diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat
perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi
Page
MAKALAH
disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia
bertransmigrasi.
6. Pilih pemimpin yang kuat dan tegas. Pemimpin yang kuat dan tegas sangat
penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah
memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan
disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno
dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani
melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita
menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang
Singapura.
Page
MAKALAH
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas
tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal
tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas
wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia –
Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin
sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu
Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan
sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,
Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya
sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut,
pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu
negara.
Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi.
Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia
telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Blok Ambalat dengan luas
15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas
yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat
adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas
yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa
dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.
B. SARAN
Page
MAKALAH
Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia
harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah
terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian Pemerintah.
Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena
berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya
mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan
permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya
pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum
memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dari 92 pulau terluar yang
dimiliki Indonesia terdapat 12 pulau yang harus mendapat perhatian khusus,
Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Marore,
Miangas, Fani, Fanildo, Dana, Batek, Marampit dan Pulau Bras.
Jangan takut bersikap tegas, kalau memang harus perang, rakyat Indonesia
pasti mendukung demi keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah harga mati.
Page
MAKALAH
DAFTAR PUSTAKA
Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004
Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/
III tahun 2004
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/ekonomi/shell_ambala
t050316-redirected
http://www.scribd.com/doc/4407559/KONFLIK-RIMALAYSIA
http://geopolitikenergi.wordpress.com/2007/05/09/konflik-ambalat-hanya-
menguntungkan-penjajah
http://video.vivanews.com/read/5006konflik_ambalat_mencuat_sejak_1967
www.tempo interaktif.com