1

Good procedures or new ways

of preparing principals Indonesia

by: Setyo Hartanto

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005, pemerintah kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam pola rekrutmen kepala sekolah sehingga pengadaan kepala sekolah yang seharusnya identik dengan aktivitas yang secara sekuensial berurutan, yaitu penetapan formasi, rekrutmen, dan seleksi calon penempatan serta pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten / Kota se Indonesia banyak yang tidak melaksanakan dengan konsisten mengingat: 1.1 Proses Pengadaan Kepala Sekolah tidak dilakukan berdasarkan

sekuensial yang baku, tetapi tergantung selera dan kemauan kepala daerah seharusnya pengadaan kepala sekolah merupakan proses mendapatkan calon kepala sekolah yang paling memenuhi kualifikasi dalam rangka mengisi formasi kepala sekolah pada satuan pendidikan tertentu. Proses pengadaan kepala sekolah di era otonomi daerah tidak dilakukan hanya mengandalkan pada kedekatan dan atau keterlibatan Tim Sukses Bupati/walikota incombent juga dijadikan suatu aset politik untuk melanggengkan kekuasaan Bupati/Walikota. Prinsip-prinsip Pengadaan Kepala Sekolah belum dilakukan secara profesional, yaitu dengan memegang teguh prinsip-prinsip manajerial, demokratis, obyektif, terbuka, yuridis, dan ilmiah. Yang dilakukan hanya penetapan kepala sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon apa adanya mengingat hanya berdasarkan selera walikota/bupati saja.

1.2 Prinsip-prinsip Rekrutmen calon Kepala Sekolah secara terbuka melalui media massa / surat kabar lokal dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua guru yang memenuhi kualifikasi tidak dilakukan oleh pemerintah daerah otonomi, akan tetapi hanya berdasarkan kedekatan dan formasi yang tertutup. Kurangnya akuntabilitas publik sehingga pola rekutmen kepala sekolah tidak ada yang mengontrol, sampai pada fase pengangkatan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan melalui surat keputusan bupati/walikota. Pada fase ini merupakan faktor dominan peran bupat/walikota memilih orang orang yang layak di angkat, khususnya tim sukses. Banyak kasus terjadi tentang pengadaan kepala sekolah yang dipolitisasi oleh pimpinan kepala daerah yaitu tidak/bukan berdasarkan kompetensi maupun

2

profesionalisme calon apalagi melalui pertimbangan Dewan Pendidikan setempat, serta tidak ada keterbukaan publik.

Contoh kasus; 1.2.1 Terjadi di Kota Cimahi kepala sekolah diangkat dari pejabat/staf

dinas pendidikan menjadi kepala SMA dan SMP yang tidak ada latar belakang guru.

1.2.2 Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bima 7 Juni 2010, kian dekat. Meski masih beberapa bulan lagi, namun aromanya cukup kental. Gerbong mutasi kepala sekolah terus berjalan. Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, menegaskan tidak akan melantik musuh, namun orang yang mendukungnya meraih kembali “tahta” jabatan Bupati untuk lima tahun mendatang. Ungkapan itu sendiri disampaikan dalam berbagai kesempatan. Beberapa kali mengingatkan pegawai negeri sipil agar menunjukkan loyalitas, jika tidak maka akan dimutasikan ke tempat “pembuangan” alias yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan atau tempat tidak strategis. Saat pelantikan kepala sekolah beberapa waktu lalu. Ada yang berkelekar, jika Bupati Bima akan melantik tim suksesnya di Kantor Pemkab Bima. Lontaran itu tentu mengejutkan. Namun dijelaskan, kepala sekolah yang dilantik adalah mereka yang siap menyukseskan Ferry untuk menjadi bupati periode ke dua 2010-2015. (Sofiyan Asy’ari)

1.2.3 Kasus kab karawang dan Kab Bekasi, serta Kab Indramayu mengganti seluruh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA maupun SMK dengan dalih periodesasi tanpa ada analisis yang memadai.

1.3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah kurang dirujuk sebagai pedoman pengadaan kepala sekolah. Pelaksanaan rekrutmen sampai pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah bagi yang Guru memenuhi syarat, sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 calon diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di lembaga tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi-kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang berguna dalam melaksanakan tugas kepala sekolah tidak dilakukan hampir di semua daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kepala sekolah yang baru diangkat di era otonomi daerah berdasarkan data yang di peroleh hampir 60 % kepala sekolah kurang memahami kompetensi manajerial, 55 % kurang memahami kompetensi supervisi akademik (LPPKS Pemetaan Kepala Sekolah 2010)

3

2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan untuk dianalisis dan dikaji di dalam makalah tentang Rekrutmen dan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini. 2.1 Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Kepala

Sekolah/Madrasah? 2.2 Kurang keterbukaan (akuntabilitas publik) dalam proses

pengadaan/penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah? 2.3 Kurang kompetensi calon Kepala Sekolah sesuai permendiknas 13

tahun 2007?

B. PERSPEKTIF KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NO 28 TAHUN 2010 TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dalam mewujudkan sekolah yang efektif dan membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Peran kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah merupakan faktor penyumbang keberhasilan upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Berhasil atau tidaknya kepala sekolah dapat dilihat dari pencapaian indikator keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya. Keberhasilan kepala sekolah tidak terlepas dari kompetensi yang dimilikinya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah mengamanatkan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus memenuhi 5 (lima) kompetensi minimal yang dipersyaratkan yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Kualifikasi dan kompetensi seorang kepala sekolah/madrasah merupakan modal dasar dan utama bagi kepala sekolah/madrasah agar mampu memahami, menguasai, dan mengaplikasikannya dalam pengelolaan tugas-tugas akademik dan manajerial di sekolah/madrasah. Idealnya, setiap kepala sekolah/madrasah di Indonesia memiliki kualifikasi minimal S-1 atau D-4 dan menguasai 5 kompetensi tersebut di atas, tapi realitas menunjukkan bahwa belum semua kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah/madrasah sebagimana yang dimaksud. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tersedianya kepala sekolah/madrasah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana tersebut pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Salah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten diawali dari proses penyiapannya. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah telah mengatur proses penyiapan kepala sekolah/madrasah yang terdiri dari rekrutmen serta pendidikan dan

4

pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen merupakan proses pengusulan calon kepala sekolah/madrasah dan seleksi, sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik. Pelaksanaan proses penyiapan kepala sekolah/madrasah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan akan menghasilkan kepala sekolah/madrasah yang diharapkan, yaitu kepala sekolah/madrasah yang mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan memberdayakan sekolah yang dipimpinnya.

Dasar hukum pelaksanaan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah:

1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan; 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan; 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;

8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

9) Permendikbud No. 32 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, adapun sekuensial tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengertian Pengadaan/Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan untuk memilih guru-guru berpotensi dan berpengalaman terbaik yang siap menerima tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.

Prosesnya mencakup dua tahapan, yakni (1) rekrutmen, dan (2) pendidikan dan pelatihan. Rekrutmen meliputi kegiatan (1) pengusulan calon oleh kepala sekolah/madrasah, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik.

Calon yang diusulkan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)

5

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian terhadap kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon. Calon yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi akademik.

Seleksi akademik dilakukan untuk mengungkap potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah melalui rekomendasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolahnya, penilaian kinerja guru, penilaian potensi kepemimpinan (PPK), dan penulisan makalah kepemimpinan.

Calon yang lulus seleksi akademik mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan kegiatan pemberian pengalaman teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon pada dimensi kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

2. Tujuan Pengadaan dan Penyiapan Kepala Sekolah Pengadaan dan penyiapan Kepala Sekolah secara umum

dilakukan bertujuan dalam rangka mempersiapkan/memfasilitasi untuk mendapatkan calon kepala sekolah yang paling berpotensi serta paling berkualitas di wilayah kabupaten/kota tersebut, yaitu mendapatkan kepala sekolah yang benar-benar memiliki kompetensi-kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Adapun tujuan secara khusus, sebagai berikut; 1) Mendapatkan calon-calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki

potensi dan pengalaman terbaik di bidang kepemimpinan sehingga yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan fungsi kepala sekolah/madrasah secara efektif.

2) Mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh calon kepala sekolah/madrasah untuk menjalankan tugas kepemimpinan dan manajemen secara efektif dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa.

3) Memberikan pengalaman belajar yang memadai dan bisa menjadi stimulan terhadap proses pengembangan keprofesian berkelanjutan calon kepala sekolah/madrasah di masa yang akan datang.

3. Prinsip-prinsip Pengadaan dan Penyiapan Kepala Sekolah Pengadaan Kepala Sekolah dilakukan secara profesional, yaitu

dengan memegang teguh pronsip-prinsip manajerial, demokratis, obyektif, terbuka, yuridis, dan ilmiah.

Prinsip manajerial dimaksudkan agar pengadaan dan penyiapan calon Kepala Sekolah dilakukan melalui proses perencanaan yang matang dan proses yang sistematis terstruktur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud prinsip demokratif, diharapkan seleksi calon kepala sekolah dapat diikuti oleh semua guru-

6

guru di satu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi kualifikasi dengan mempertimbangkan inklusi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, orang dengan HIV/AIDS dan yang berkebutuhan khusus.

Prinsip obyektif dimaksudkan agar pengadaan dan penyiapan calon kepala sekolah mulai dari seleksi administratif calon kepala sekolah agar dilakukan secara jujur, akuntabel, tidak berbau KKN sampai pada seleksi akademik, pendidikan dan pelatihan, maupun sampai pada uji akseptabilitas.

Prinsip terbuka, dimaksudkan agar dilakukan secara transparan, yang dipublikasikan di media/forum-forum pendidikan baik secara resmi maupun kelompok-kelompok profesi guru di wilayah kabupatan/kota tersebut, baik dalam penetapan formasi, proses rekrutmen, proses seleksi, proses pendidikan dan pelatihan, sampai pada uji akseptabilitas.

Prinsip yuridis, dimaksudkan agar pengadaan dan penyiapan calon kepala sekolah dilakukan dengan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Prinsip ilmiah, dimaksudkan agar pengadaan dan penyiapan calon kepala sekolah dilakukan seleksi berpedoman pada konsep-konsep pemikiran ilmiah.

4. Tanggung Jawab Pengadaan/Penyiapan Kepala Sekolah Sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Daerah, pengadaan kepala sekolah merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pengadaan kepala dengan segala prosesnya dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Upaya pemenuhan standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan dalam rangka penjaminan mutu kepala sekolah/madrasah, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Sedangkan pihak-pihak yang terkait dengan penjaminan mutu kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, yaitu:

1) Direktorat Jenderal/ badan/ lembaga/ instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan kepala sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;

2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 3) Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota; 4) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

(LPPKS); 5) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala

Sekolah/Madrasah (LP2CKS/M);

7

6) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);

7) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); 8) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); 9) Badan Diklat Keagamaan.

5. Fungsi Pengadaan/Penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah 1) Menjamin profesionalitas jabatan kepala sekolah/madrasah. 2) Mendorong proses penugasan kepala sekolah/madrasah yang

didasarkan atas pertimbangan profesionalitas sehingga terhindar dari praktik-praktik yang merugikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.

C. MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pelaksanaan pengadaan calon kepala sekolah secara umum dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah bagian yang mengatur proses penyiapan dan kedua yang diluar proses penyiapan. Proses penyiapan antara lain penyusunan Proyeksi Kebutuhan, Pelaksanan Instrumen AKPK, Rekrutmen Calon Kepala Sekolah/Madrasah, Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dan Penilaian Makalah Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah, Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah. Sedangkan diluar proses penyiapan adalah Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah serta Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah.

Mekanisme penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dapat digambarkan sebagai berikut.

8

DITERIMA

REKRUTMEN TIDAK

YA

SELEKSI ADMINISTRATIF

DIKLAT

SELEKSI

AKADEMIK

BELUM

PEMEROLEHAN SERTIFIKAT

PROYEKSI KEBUTUHAN

DAFTAR TUNGGU

YA

PENILAIAN AKSEPTABILITAS

SELESAI

TIDAK

MULAI

YA TIDAK

Distribusi Instrumen

AKPK

USULAN PESERTA

YA

Analisis Instrumen AKPK dan Perencanaan Diklat

Selesai

PENGANGKATAN

1. RekomendasiKepalaSekolah

2. RekomendasiPengawasSekolah

3. PenilaianKinerja Guru

4. PenilaianPotensiKepemimpinan

5. MakalahKepemimpinan

LULUS

Selesai

LULUS

LULUS

ALUR PROSES PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Akreditasi Lembaga

Diklat

Gambar 1.

9

Program dan mekanisme penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah terdiri 9 tahapan bisa dilakukan secara terstandar dan terkendali. meliputi:

3.1 Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah

Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah adalah perkiraan formasi jabatan kepala sekolah yang akan di isi selama periode dan pada daerah tertentu. Proyeksi kebutuhan kepala sekolah/madrasah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk 2 tahun ke depan. Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain Jumlah Sekolah/Madrasah, Penambahan dan Pengurangan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah. Penjelasan lebih lanjut tentang proyeksi kebutuhan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota (Petunjuk pelaksanaan 1).

3.2 Pelaksanaan AKPK Calon Kepala Sekolah/Madrasah Pelaksanaan Instrumen AKPK mengatur tatacara pengisian

instrumen dan analisisnya. Dalam Pelaksanaan Instrumen AKPK ini ada dua pembahasan yaitu pengisian instrumen oleh calon kepala sekolah/madrasah dan analisis yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat. Pengisian Instrumen AKPK dilakukan setelah calon melakukan pendaftaran. Tujuan peserta mengisi instrumen AKPK adalah untuk mengetahui sejauhmana pengakuan calon terhadap penguasaan lima dimensi kompetensi yang harus dikuasai kepala sekolah. Analisis instrumen AKPK dilakukan terhadap calon yang lulus seleksi akademik. Tujuan analisis instrumen ini adalah untuk mengembangkan struktur program pendidikan dan pelatihan. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Instrumen AKPK (Petunjuk pelaksanaan 2).

3.3 Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah/Madrasah Rekrutmen dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Dinas

pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Panitia seleksi membuka pendaftaran calon kepala sekolah/madrasah lengkap dengan persyaratan administrasi, dan menyerahkan instrumen AKPK kepada calon yang mendaftar untuk diisi dan diserahkan kembali ke panitia. Calon yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi selanjutnya mengikuti seleksi akademik. Pelaksanaan seleksi akademik ini di dilakukan oleh Assesor. Dalam seleksi akademik ada 5 (lima) hal yang akan di nilai, antara lain adalah rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi pengawas sekolah, kinerja guru, potensi kepemimpinan, dan makalah kepemimpinan. Calon yang tidak lulus dalam seleksi administrasi dan seleksi akademik apabila masih berminat menjadi kepala sekolah harus mengikuti rekrutmen dari awal lagi. Secara rinci, proses rekrutmen dijabarkan dalam Petunjuk

10

Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Petunjuk pelaksanaan 3, 4, dan 5).

3.4 Pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) Calon Kepala Sekolah/Madrasah

Proses seleksi akademik yang harus dilalui oleh calon kepala sekolah dengan diuji dan digali potensi kepemimpinan sebagai calon pemimpin pembelajaran maupun sebagai pemimpin akademik serta pemimpin satuan pendidikan yang berkaitan mengenai 8 standar nasional pendidikan (SNP). Intrumen pengujian meliputi 4 macam yaitu intrumen 1a, intrumen 1b, intrumen 2, intrumen 3. Keseluruhan instrumen ttersebut secara garis besar menggali potensi kepemimpinan calon dalam hal mengatasi, mengkondisikan, memecahkan masalah bahkan mencari beberapa alternatif solusi yang tepat jika nantinya calon menjadi seorang pemimpin satuan pendidikan (sekolah). Masing-masing intrumen menuntut kreatifitas, pola pikir yang tepat, aplikatif, sesuai dengan situasi, kondisi, maupun profil dan spesifikasi yang berbeda-beda di tiap-tiap instrumen.

3.5 Pelaksanaan Penulisan dan Penilaian Makalah Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahapan seleksi akademik yang kedua yaitu calon diberi kesempatan dan intrumen untuk dikerjakan yang berupa penugasan penulisan makalah tentang kepemimpinan pembelajaran dan kepemimpinan satuan pendidikan. Instrumen ini diharapkan calon dapat mengeluarkan buah pikiran dan pendapat, pengalaman serta program perencanaan yang akan dilaksanakan jika nantinya calon dilantik menjadi kepala sekolah. Makalah kepemimpinan yang dilakukan dikaitkan dengan 4 macam prinsip dasar memimpin yaitu; mempengaruhi, menggerakkan, memberdayakan dan mengembangkan. Instrumen ini dapat menggali potensi dan pola pikir calon tentang visi dan misi serta tujuannya saat akan dilantik jadi kepala sekolah, selain itu intrumen ini dapat menggali kemampuan bahasa tulis sesuai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3.6 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

Calon yang lulus seleksi akademik selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Calon yang lulus pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat dengan NUKS (nomor unik kepala sekolah). Calon yang tidak lulus apabila masih berminat untuk menjadi kepala sekolah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan lagi. Diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (LP2CKSM) terakreditasi yang ditunjuk oleh Dinas Pendididikan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Diklat dilakukan dengan pola In-Service Learning 1 (IN-

11

1) – On-the-Job Learning (OJL) – In-Service Learning 2 (IN-2). IN-1 dilaksanakan minimal 70 jam, OJL dilaksanakan minimal 3 bulan (setara 200 jam), dan IN-2 dilaksanakan minimal 30 jam. Secara rinci kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Petunjuk pelaksanaan 6).

3.7 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (LP2CKSM) adalah penilaian secara komprehensif terhadap suatu lembaga diklat untuk menentukan kelayakan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Aspek yang diakreditasi secara umum adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana serta ketersediaan master trainer. Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (LP2CKSM) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP). Secara rinci proses akreditasi dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Petunjuk pelaksanaan 7).

3.8 Pelaksanaan Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah

Sertifikat dengan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah adalah bukti otentik yang dipersyaratkan bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah secara definitif. Sertifikat dengan nomor unik diberikan oleh LPPKS kepada calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Calon yang sudah memiliki sertifikat selanjutnya oleh dinas kabupaten/kota masuk daftar tunggu untuk ditempatkan. Secara rinci proses pemerolehan sertifikat dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah/Madrasah (Petunjuk pelaksanaan 8).

3.9 Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah Penilaian akseptabilitas adalah tahapan penilaian tentang keberterimaan terhadap calon sebelum diangkat sebagai kepala pada salah satu sekolah/madrasah. Apabila dalam pengujian akseptabilitas ini diterima yang bersangkutan akan di ditempatkan pada sekolah tersebut. Akan tetapi apabila belum diterima yang bersangkutan akan masuk dalam daftar tunggu lagi. Penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah dilakukan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,

12

pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Selengkapnya proses ini diuraikan pada Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Petunjuk pelaksanaan 9). D. KESIMPULAN Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan proses penyiapan calon Kepala Sekolah/Madrasah dapat diminimalisir melalui prosedur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010. Dengan adanya Permendiknas ini maka keterbukaan (akuntabilitas publik) dalam proses pengadaan/penyiapan Kepala Sekolah/Madrasah dapat terbukti serta lebih memberikan kepercayaan publik pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Selain itu kurangnya kompetensi calon Kepala Sekolah sesuai permendiknas 13 tahun 2007 hampir tidak ada mengingat semua calon sudah terpilih adalah benar-benar calon yang berpotensi sebagai pemimpin pembelajaran maupun pemimpin pendidikan, yang dibekali teori dan praktik mengenai mata diklat kepemimpinan, kewirausahaan, manajerial, sosial, kepribadian dan supervisi akademik. E. DAFTAR PUSTAKA LPPKS.2011. Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen-Penyiapan Calon Kepala

Sekolah. BPSDMPKPMP. LPPKS. SOLO http://politik.kompasiana.com/2013/09/11/-guru-terancam-mutasi-kalau-

tidak-mendukung-calon-bupati-590777.html Januri 2013 http://bahren13.wordpress.com/2013/04/13/politisasi-birokrat-pendidikan/

Januari 2013 http://nuryatieny.blogspot.com/2013/08/rekrutmen-dan-seleksi-kepala-

sekolah-.html?showComment=1388644868659# c5323545637 29 7879493, Januari 2013

http://antarajawabarat.com/lihat/berita/25523/lihat/kategori/94/Kesra,

Januari 2013 http:///www.mkom.info