Post on 05-Jun-2018
transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR
DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memenuhi Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
Alfitri Setyaningrum
NIM. E0008108
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR
DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN
Oleh
Alfitri Setyaningrum
NIM. E0008108
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skrispsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juli 2012
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H Dr.Pujiono,S.H.,M.H
NIP. 196302091988031003 NIP. 197910142003121001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR
DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN
Oleh
Alfitri Setyaningrum
NIM. E0008108
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2012
DEWAN PENGUJI
1 Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum : ….............……………………
Ketua
2 Dr.Pujiono,S.H.,M.H : .............................……………
Sekretaris
3 Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H : ………………………………
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum
NIP. 195702031985032001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Alfitri Setyaningrum
NIM : E0008108
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR
CABANG SRAGEN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.
Surakarta, 11 Juli 2012
Yang membuat pernyataan
Alfitri Setyaningrum
NIM. E0008108
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
(Q.S.Al-Baqarah :147) “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu”
(Q.S.Al Insyirah : 6 – 7) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
Keberhasilan bukan karena kesempatan yang diberikan dengan mudah kepada kita, tetapi keberhasilan ada karena kerja keras, ketulusan dan kesungguhan
Everthing is possible, Nothing is impossible If you believe in God
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :
∼ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung,
memberikan nasihat, semangat, dan kasih sayang yang
tak ternilai harganya. Terimakasih atas doanya yang
tiada henti.
∼ Kakak-kakakku (Mas Arief dan Mas Alex), yang selalu
memberikan perhatian, kebahagiaan, dukungan, do`a dan
semangat. Semoga adek bisa sukses seperti kalian.
∼ Seseorang yang setia menemani dan selalu
menyemangatiku, terima kasih atas dukungan dan
do`anya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
Alfitri Setyaningrum 0008108. 2012. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN. Fakultas Huk um Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KUR ini, serta mengetahui rendahnya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan mencari langsung data di lapangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder. Sumber bahan hukum dengan keterangan langsung dari pihak yang terlibat langsung menangani masalah KUR, sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan–bahan pustaka yang dapat berupa buku–buku, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, hasil penelitian, media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dengan model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, Pertama, bahwa prosedur pemberian KUR pada BRI Unit Gondang Kantor Cabang Sragen melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap pencairan kredit. Kedua, permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah yang disebabkan karena kekurangtelitian dalam melakukan analisis kredit dan adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dari nasabah.yaitu itikad tidak baik dari nasabah, penurunan omset usaha, adanya debitur yang lalai, adanya musibah kebakaran serta adanya nasabah yang sakit. Ketiga, angka kredit macet KUR di BRI Unit Gondang bisa tergolong kecil karena adanya usaha yang maksimal dari pihak Bank dalam pemberian KUR yaitu adanya Mantri yang memonitor dari awal pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit. Kata Kunci : Aspek Hukum, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaksanaan Pemberian
KUR.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT Alfitri Setyaningrum. E0008108. 2012. THE LEGAL ASPECT OF PEOPLE BUSINESS LOAN (KUR) SETTLEMENT IN THE TERM OF KUR ADMINISTRATION IMPLEMENTATION IN GONDANG UNIT OF SRAGEN BRANCH OFFICE OF PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Faculty of Law of Sebelas Maret University.
This research aims to describe how the procedure of People Business Loan administration implementation is in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) and the legal problem occurring in this People Business Loan administration implementation, as well as to find out the low non-performing loan in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
This study was an empirical law research that was descriptive in nature, by searching for data directly in the field. The types of law material used were primary and secondary ones. The source of primary law material was obtained from direct information from those involved directly in managing the KUR problems, while the secondary one constituted literatures including books, archive, document, legislation, report, findings of study, electronic media as well as other supporting literatures. Techniques of collecting data used were interview and library study. Then the data was analyzed qualitatively using interactive model.
Based on the research, the following results could be found. Firstly, the KUR administration procedure in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) passed through four stages: application, credit examination or analysis, decision making and loan liquefaction. Secondly, legal problems occurring in people business loan administration included the non performing loan because the bank’s officer analyzed the loan imprecisely and the presence of deliberateness and non-deliberateness elements among the customers, namely the customers’ bad will, business’s decreased sale volume, negligent debtor, fire disaster as well as ill customer. Thirdly, the non-performing loan value of KUR in Gondang Unit of BRI was categorized into small because there was a maximum effort from the Bank in KUR administration, namely the presence of officer who monitored the loan administration from the beginning to the loan repayment.
Keywords: Legal Aspect, People Business Loan (KUR), KUR administration
implementation.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang
telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya, sehingga Penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “ASPEK HUKUM
PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL
PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONES IA
(PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN”.
Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus ditempuh
untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati,
penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,
mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Untuk itu,
Penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, memberikan masukan,
dukungan dan pengarahan dengan penuh kesabaran serta selalu mengingatkan
penulis untuk selalu rajin hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Pujiono,S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan
waktu, tenaga, ilmu dengan memberikan bimbingan dan pengarahan dengan
penuh kesabaran serta memberikan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat
hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama
menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
6. Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang
Kantor Cabang Sragen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis sampai selesai.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Giyono dan Ibu Yuliastri,S.Pd yang selalu ada
memberikan dukungan, doa, kasih sayang, pengertian dan dukungan baik
moril & materiil kepada penulis sehingga Penulis lebih bersemangat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kakakku tersayang dr.Arief Setyo Wibowo dan Alex Kurniawan,S.E sebagai
saudara kandung penulis terimakasih atas semangat dukungan dan
bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga dicmaku Eva, Noti, Lolo, Rani, Vina, Nindi, Dhea, Uul, Riris dan
teman-temanku UPN “Veteran” Yogyakarta terimakasih atas support dan
kebersamaannya.
10. Agus Wibowo yang selalu memberikan perhatian, dukungan, arahan,
semangat dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan serta selalu
mengingatkan penulis untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik.
11. Sahabat dan orang-orang terdekatku Ardani, Dina Pratydina, Atika, Dwi,
Dyah Na, Siska, Maya, Corie, En En, Megaria, Mbak Bayu, Ardy, Feli,
Sawega, Dek Intan, Dhedhy yang selalu memberikan dukungan, do`a dan
selalu mengingatkan penulis untuk tekun dalam mengerjakan apapun.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan
kekurangan baik dari teori maupun penyusunan serta bahasanya. Oleh karena itu,
semua saran dan kritik nasehat yang bersifat membangun yang tertuju kepada
perbaikan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Akhirnya Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memahaminya.
Surakarta, Juli 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ...................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi
ABSTRAK ....................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6
E. Metode Penelitian ..................................................................... 7
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................. 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13
A. Kerangka Teori....................................................................... 13
1. Tinjauan Umum Tentang Bank ....................................... 13
a. Pengertian Bank ......................................................... 13
b. Jenis-jenis Bank .......................................................... 14
c. Usaha-usaha Bank ...................................................... 17
d. Aspek Hukum Jasa Perbankan ................................... 18
e. Sumber Hukum Perbankan ......................................... 19
f. Prinsip Operasional Perbankan .................................. 20
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ............................... 21
a. Pengertian Perjanjian .................................................. 21
b. Jenis-jenis Perjanjian .................................................. 21
c. Unsur-Unsur Perjanjian .............................................. 24
d. Syarat Sah Perjanjian ................................................. 25
e. Asas-asas Perjanjian ................................................... 26
f. Berakhirnya Perjanjian ............................................... 29
3. Tinjauan Umum Tentang Kredit ..................................... 30
a. Pengertian Kredit ........................................................ 30
b. Unsur-unsur Kredit ..................................................... 31
c. Jenis-jenis Kredit ........................................................ 32
4. Tinjauan Umum Tentang PelaksanaanKUR ................... 34
a. Pengertian Pelaksanaan .............................................. 34
b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat ................................ 34
c. Tujuan Diluncurkannya KUR .................................... 35
d. Penggolongan KUR .................................................... 36
e. Ketentuan KUR .......................................................... 36
f. Cara Mengakses KUR Tanpa Jaminan ....................... 38
g. Bank dan Perusahaan Penjamin KUR ........................ 38
5. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah ................. 38
a. Pengertian Kredit Bermasalah .................................... 38
b. Penggolongan Kredit Bermasalah .............................. 39
c. Penyebab Kredit Bermasalah ..................................... 41
d. Upaya Mencegah Kredit Bermasalah ......................... 43
6. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kredit
Bermasalah ...................................................................... 44
a. Pengertian Penyelesaian ............................................. 44
b. Penyelesaian Kredit Bermasalah ................................ 45
B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 49
A. Gambaran Umum Lokasi ...................................................... 49
Bank Rakyat Indonesia (BRI) ................................................ 49
a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) .............................. 49
b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) ..................... 49
c. Struktur Organisasi BRI Unit ............................................ 50
B. Pembahasan ............................................................................ 50
1. Prosedur dan Dasar Hukum Pemberian KUR di PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor
Cabang Sragen ................................................................... 52
a. Prosedur Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor
Cabang Sragen .............................................................. 52
b. Dasar Hukum Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor
Cabang Sragen .............................................................. 67
2. Permasalahan Hukum yang Timbul dari Pelaksanaan
Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ....................... 68
3. Kredit Macet KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen
Relatif Kecil dan Langkah yang Dilakukan Untuk
Membina Kreditur Kecil ................................................... 79
a. Angka Kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ... 79
b. Langkah untuk Membina Debitur Kecil ....................... 82
BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 84
A. Kesimpulan ............................................................................ 84
B. Saran ....................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 87
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Teknik Analisis Data ..................................................................... 10
Gambar 2. Kerangka Berpikir ......................................................................... 47
Gambar 3. Struktur Organisasi ........................................................................ 50
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Angka Kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ................................... 79
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian ..................................................................
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian .....................................................
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai modal yang cukup untuk membuka
atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Maka dari itu masyarakat
membutuhkan bantuan berupa pinjaman yang salah satunya bisa diperoleh melalui
jasa perbankan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas terlihat usaha bank lebih terarah tidak
semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi
Undang-Undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Maka
dari itu untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus
senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai
unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.
Fungsi utama dari perbankan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya penghimpunan
dan penyaluran dana tersebut maka peredaran dan lalu lintas uangpun menjadi
lancar, selain itu juga dapat meningkatkan daya guna uang. Salah satu bentuk
penyaluran dana kepada masyarakat tersebut adalah dalam bentuk kredit.
Penyaluran dana (fund lending) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada
masyarakat dalam bentuk kredit (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 58). Kredit
mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber uang yang bisa digunakan
dalam membiayai kegiatan usaha. Dengan demikian, kredit terutama kredit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
2
perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk
kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan dunia usaha.
Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian
kredit antara bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan nasabah sebagai
pemohon kredit (debitur) sehingga diantara keduanya tersebut terjadi hubungan
hukum. Bentuk perjanjian yang sering ditemukan di dalam masyarakat adalah
perjanjian kredit bank. Biasanya perjanjian ini dibuat oleh bank (kreditur) dan
nasabah (debitur) hanya tinggal mempelajari dan memahami isi perjanjian
tersebut dengan baik. Dalam Pasal 1 nomor 11 dan 12 Undang-Undang nomor 10
tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
kredit tanpa jaminan (unsecured loan) dan kredit dengan jaminan (secured loan).
Biasanya yang sering digunakan oleh bank dalam pemberian kredit yaitu kredit
dengan jaminan. Tetapi sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan
Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah, Presiden
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan program
penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah dinamakan Kredit Usaha
Rakyat yang selanjutnya disebut KUR pada tanggal 5 November 2007. Sejak
itulah penyaluran kredit tanpa jaminan mengalami peningkatan. Kredit tanpa
jaminan adalah kredit yang diberikan oleh bank, atas dasar kepercayaan kepada
debitur, karena disini debitur tidak menyerahkan benda tetap sebagai jaminannya.
Usaha Mikro Kecil & Menengah yang selanjutnya disebut UMKM merupakan
usaha-usaha yang dijalankan oleh golongan-golongan ekonomi menengah
kebawah. UMKM juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi
karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan
modal investasinya yang kecil. UMKM menjadi salah satu target penyaluran KUR
di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
3
Sragen. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat outstanding penyaluran
kredit usaha rakyat (KUR) hingga April 2012 sebesar Rp44,9 triliun dengan total
nasabah sekitar 5,8 juta. Direktur Bisnis UMKM BRI Djarot Kusumayakti
mengatakan, dari total 5,8 juta nasabah, 3 juta di antaranya sudah melunasi kredit.
Menurut Djarot, total realisasi kredit bermasalah (Nonperforming Loan) sebesar
2,78%.(http://music.okezone.com/read/2012/05/10/452/627030/kur-bri-capai-p44-
9-t diakses tanggal 28 Juni 2012 pukul 19.00). Data yang diambil tersebut adalah
data penyaluran KUR sampai dengan bulan April 2012 dengan tingkat kredit
bermasalah sebesar 2,78 %.
Dilihat perkembangannya sampai sekarang, Penyaluran kredit usaha rakyat
(KUR) mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan yang
signifikan. Dari beberapa langkah yang diambil BRI selama tiga tahun, KUR BRI
naik hampir Rp8,2 triliun.Direktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank BRI
Djarot Kusumayakti menyatakan bahwa kunci kesuksesan penyaluran KUR BRI
adalah adanya fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan bisnis mikro yang
berkualitas. Hal ini terlihat dari rasio kredit macet (Nonperforming Loan) yang
rendah sebesar 2,51 persen. (http://music.okezone.com/read /2012/06/21/ 452
/651128/ dalam-3-tahun-kur-bri-naik-rp8-2-t diakses tanggal 28 Juni 2012 pukul
19.00). Yang ditonjolkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah
kredit UMKM, karena RI berhasil karena capaiannya langsung kepada masyarakat
sehingga dapat dikatakan tepat sasarannya.
KUR tanpa jaminan ini awalnya disediakan hanya terbatas oleh bank-bank
yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank
Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan
Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada
lima sektor usaha, seperti : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi,
kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. KUR tanpa jaminan ini ditujukan
untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman
untuk usaha yang didirikannya. KUR tanpa jaminan merupakan kredit yang
memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena kebanyakan kredit selalu
menggunakan jaminan dan menyebabkan UMKM yang belum bankable
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
4
mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman ke bank. Tetapi dengan adanya
KUR tanpa jaminan ini maka para UMKM yang belum bankable dapat dengan
mudah melakukan akses pinjaman tanpa jaminan.
Permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut harus mengikuti
berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu,
pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-
masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya KUR tanpa jaminan ini,
mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila
tidak ada pengetahuan yang cukup tentang KUR tanpa jaminan ini.
Kegiatan menyalurkan kredit, apalagi kredit tanpa jaminan mengandung
resiko yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan
kelangsungan usaha dan kesehatan bank. Permasalahan yang sering timbul dalam
pelaksanaan perjanjian kredit adalah kegiatan dimana debitur lalai dalam
melakukan kewajibannya (wanprestasi). Debitur terlambat dalam melakukan
cicilan atau bunga. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah
atau kredit macet. Kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) merupakan
resiko yang tidak dapat dihindarkan dari praktek kredit perbankan. Kredit
bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) di perbankan itu dapat disebabkan
oleh beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari para pihak yang terlibat, serta
faktor-faktor lain.
Kredit bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara,
masyarakat dan bagi perbankan Indonesia. Untuk mengurangi resiko tersebut,
jaminan didalam pemberian kredit merupakan faktor yang paling penting. Tetapi
dalam hal ini KUR adalah kredit tanpa jaminan, sehingga sebelum memberikan
kredit, pihak Bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, latar
belakang dan usaha dari debitur serta informasi tentang data-data yang dimiliki
calon penerima kredit. Data-data dimaksud penting bagi bank untuk menilai
keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank
dalam memberikan kreditnya (Gatot Supramono, 1996 : 42).
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji
mengenai penyelesaian permasalahan KUR, yang menimbulkan berbagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
5
implikasi bagi debitur ataupun kreditur. Karena itulah, penulis mengangkatnya
dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “ASPEK HUKUM
PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL
PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONES IA
(PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan untuk dibahas dan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,yaitu:
1. Bagaimana prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen?
2. Apa saja permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR
di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang
Sragen?
3. Mengapa tingkat kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen tergolong kecil? Langkah apa yang
dilakukan untuk membina debitur kecil?
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang
hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa
jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor
Cabang Sragen.
b. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dari pelaksanaan
pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang
Kantor Cabang Sragen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
6
c. Untuk mengetahui rendahnya kredit macet KUR di PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen dan untuk
mengetahui langkah yang dilakukan untuk membina debitur kecil.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam
mengkaji masalah di bidang hukum perdata.
b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang
berguna, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri serta bermanfaat
bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari
penelitian hukum ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan
hukum perdata pada khususnya.
b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai perjanjian kredit dalam bentuk KUR.
c. Penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan
penulisan sejenis untuk selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dan untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
c. Untuk memberikan sumbangan penelitian atau masukan bagi dunia
akademis mengenai perjanjian kredit dalam bentuk KUR yang dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
7
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang
Sragen
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya ( Soerjono
Soekanto, 2008 : 43). Agar suatu penelitian hukum skripsi bisa disebut sebagai
penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya maka harus menggunakan
metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mencari kebenaran data di lapangan. Pada penelitian hukum empiris,
maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder,untuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap
masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008 : 52).
Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu
penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Soemitro,
1983 : 24).
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang ditulis bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif,
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 10).
3. Lokasi penelitian
Penulis mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Gondang Kantor Cabang Sragen. Karena salah satu jasa penyaluran dana
yang dilakukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang
Kantor Cabang Sragen ini adalah pelayanan KUR dari pemerintah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
8
ditujukan untuk usaha rakyat kecil yaitu UMKM. Selain itu lokasi ini sangat
strategis dan berdekatan dengan UMKM yang menjadi sasaran KUR.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan
responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata (Soerjono Soekanto,
2008 : 32).
5. Jenis data penelitian
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono
Soekanto, 2008 : 12). Data primer merupakan keterangan atau fakta yang
diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan.
b. Data Sekunder
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan
seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 12).
6. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data dalam
penelitian ini adalah :
a. Sumber Data Primer
Sumber Data Primer mencakup keterangan-keterangan dari pihak-
pihak yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.
Dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Unit PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung
sumber data primer. Sumber Data Sekunder meliputi bahan–bahan pustaka
yang dapat berupa buku–buku, arsip, dokumen-dokumen, peraturan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
9
perundang-undangan, laporan, hasil penelitian, media elektronik serta bahan
kepustakaan lainnya yang menunjang.
7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari
responden baik dengan tatap muka atau tidak. Dalam melakukan wawancara
ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah (directive interview).
Ada berbagai cara bagi peneliti untuk memelihara derajat pengendalian
tertentu terhadap wawancara yang dilakukan. Cara tersebut menimbulkan
pengarahan / struktur hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan
secara kaku (Soerjono Soekanto, 2008 : 229). Wawancara dilakukan penulis
berdasarkan pedoman yang terstruktur dan pertanyaan-pertanyaan yang
telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan
dengan melakukan tanya jawab terhadap Kepala Unit PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder,
didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-
undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen-dokumen yang
diperoleh merupakan hasil penelitian di PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen serta dari bahan
kepustakaan.
8. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting untuk
menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang
dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
10
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi
Sajian Data
komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses
berbentuk siklus.
Terdapat tiga komponen utama analisis antara lain (HB.Sutopo, 2002 :
37) :
a. Reduksi Data
Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari
catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai
laporan akhir penelitian selesai.
b. Sajian Data
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat
dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan
sebagainya.
c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah
memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan
pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik
kesimpulan.
(1) (2)
(3)
Gambar 1. Teknik Analisis Data
Keterangan Gambar :
Ketiga komponen tersebut (proses analisa interaktif) dimulai pada waktu
pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
11
data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai
menarik kesimpulan dengan memverivikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam
sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-
komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan
sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap
karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti
wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk
mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.
Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (H.B.Soetopo,
2002 : 91-96).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi latar belakang dilakukannya penulisan tentang
Aspek hukum penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam hal
pelaksanaan pemberian KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Gondang Kantor Cabng Sragen.. Dan untuk menjaga agar
penulisan ini tidak keluar dari permasalahan, maka penulisan dibatasi
dengan pokok-pokok pembahasan dalam perumusan masalah. Bab ini
juga menguraikan mengenai tujuan, manfaat penelitian, metode dan
sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis memaparkan landasan teori dari para pakar
maupun doktrin hukum berdasarkan literatur yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Menjelaskan permasalahan yang akan diteliti
yaitu Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan Umum tentang
Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Kredit, Tinjauan Umum tentang
Kredit Usaha Rakyat, Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah
serta Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
12
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan
rumusan masalah yang telah disusun. Dalam bab ini akan diuraikan
hasil penelitian dengan analisis, menghasilkan pembahasan atas pokok
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu mengenai
permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan pemberian KUR yang
disertai dengan penyelesaian permasalahan yang timbul dari adanya
KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang
Kantor Cabang Sragen. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah
yang ada.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisn hukum ini. Pada bab ini
akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan
hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas
penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum tentang Bank
a. Pengertian Bank
Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,
artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan
(Kasmir, 2004 : 23). Sedangkan pengertian perbankan adalah sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,kegiatan usaha serta cara
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Jamal Wiwoho, 2011 :
27).
Bank merupakan tempat bagi orang perseorangan, badan-badan
usaha bahkan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki
yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Melalui kegiatan
perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan
pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua
sektor perekonomian (Hermansyah, 2008 : 7).
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di pedesaan adalah melalui pemberian kredit. Sedangkan faktor-
faktor lain yang turut serta menentukan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat adalah adanya pengertian yang benar bahwa penggunaan kredit
harus mampu meningkatkan produksi, menciptakan pemasaran hasil
produksi, meningkatkan pendapatan sehingga dengan kredit tersebut dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
14
menciptakan pembentukan modal yang pada gilirannya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. (Romulus Manurung, 1996 :
45)
b. Jenis-jenis Bank
Jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu (Kasmir,
2004 : 32-39 ) :
1) Dilihat dari segi fungsinya
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank terdiri atas :
a) Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa
yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh
jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya
dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank
komersil (Commercial bank).
b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika
dibanding dengan kegiatan bank umum.
2) Dilihat dari segi kepemilikannya
Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan
saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi
kepemilikan yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
15
a) Bank milik pemerintah
Akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga
seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
Contohnya :
(1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
(2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
(3) Bank Tabungan Negara (BTN)
(4) Bank Mandiri
b) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta
nasional, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula
pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya:
(1) Bank Muamalat
(2) Bank Danamon
(3) Bank Central Asia
c) Bank milik koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang
berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Umum Koperasi
Indonesia (Bukopin)
d) Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri,
baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya adalah
Standard Chartered Bank
e) Bank Milik Campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh :
(1) Bank CIMB Niaga
(2) Bank Permata
3) Dilihat dari segi status
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
16
Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat maka
bank umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam :
a) Bank devisa
Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri
atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan
misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers
cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi
lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank
Indonesia.
b) Bank non devisa
Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan
transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan
transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih
dalam batas-batas negara.
4) Dilihat dari segi cara menentukan harga
a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang
berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan
dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang
berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :
(1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti
giro, tabungan maupun deposito Demikian pula harga untuk produk
pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku
bunga tertentu.
(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (Barat)
menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam
nominal atau presentase tertentu.
b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
Bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian
berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk
menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
17
lainnya.Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank
yang berdasarkan prinsip syariah adalah :
(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah)
(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah)
(5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
c. Usaha Bank
Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;
2) Memberikan kredit;
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
b) Surat Pengakuan Hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud;
c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
e) Obligasi;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
18
f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1
(satu) tahun;
5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah;
6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana
kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat;
12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Aspek Hukum Jasa Perbankan
Aspek Hukum mengandung makna yang luas meliputi semua
peraturan. Menurut Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan
hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di
dalam masyarakat. Ketentuan perbankan Indonesia menentukan bahwa
usaha bank, harus sesuai dengan jenis bank itu sendiri. Usaha Bank dalam
bentuk pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan penanaman yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
19
diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit, surat-surat berharga dan
penanaman dalam harta tetap dan inventaris. (Lukman Santoso,2011 : 47).
Dalam pemberian kredit perbankan, penilaian suatu kredit layak atau
tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang
ada. Aspek hukum didalam pemberian kredit adalah masalah legalitas badan
usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.
Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian
perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya
modal masing-masing pemilik. (Kasmir, 2012 : 140)
e. Sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum
dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum
dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah
dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya
(Lukman Santoso, 2011 :25).
Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap
perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat
ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang terlutis
maupun tidak tertulis (Muhammad Djumhana, 1993 :14).
Sumber hukum tersebut berupa ketentuan perbankan yang sedang
berlaku pada saat ini, yaitu (Lukman Santoso, 2011 : 25 -26)
1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai tukar
4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5) Undang-Undang Pasar Modal
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
7) KUHPerdata, Buku II dan Buku III
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
20
f. Prinsip Operasional Perbankan
Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional
perbankan yaitu :
1) Prinsip Kepercayaan
Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara
nasabah dengan bank. Bank berusaha mencari dana dari masyarakat yang
disimpan dari kepercayaan, sehingga setiap Bank perlu menjaga
kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan
kepercayaan masyarakat.
2) Prinsip kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank
dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun
menyalurkannya kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan
dilaksanakannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam
keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi
ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.
3) Prinsip kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1)
menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai
nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan
Pasal 44A.
4) Prinsip mengenal nasabah
Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh
bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau
kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang
mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga
keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
21
keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan
dijadikan ajang tindak kejahatan.
2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut teori
baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian,
adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (salim HS, 2002 : 161).
Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002 : 36). Dari peristiwa itu timbullah
suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan
disamping sumber-sumber lainnya. Ada perikatan yang lahir dari Undang-
Undang dan ada perikatan yang lahir karena perjanjian.
b. Jenis-jenis perjanjian
Perjanjian dapat dibedakan menurut beberapa cara yaitu (Handri
Raharjo, 2009 : 59 – 68) :
1) Perjanjian menurut sumbernya
a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya
perkawinan
b) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian
yang berhubungan dengan peralihan hukum benda
c) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban
d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
22
2) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi :
a) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam
yaitu perjanjian timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna.
Misalnya perjanjian jual beli
b) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban
pada salah satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada
hak. Contoh : hibah (Pasal 1666 KUHPer) dan perjanjian pemberi
kuasa (Pasal 1792 KUHPer)
3) Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada
pihak yang lain, dibedakan menjadi :
a) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan
keuntungan pada salah satu pihak. Contoh perjanjian hibah
b) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari
pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lain dan
antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contoh :
perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain
4) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus /
bernama/ nominaat dan perjanjian umum / tidak bernama / innominaat /
perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPer) :;
a) Perjanjian khusus / bernama / nominaat adalah perjanjian yang
memiliki nama dan diatur dalam KUHPer. Contoh perjanjian-
perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPer
antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian
sewa-menyewa,perjanjian hibah, perjanjian pinjam meminjam.
b) Perjanjian umum / tidak bernama / innominaat / perjanjian jenis baru
adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat
karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal
pada saat KUHPer diundangkan.
5) Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam, yaitu perjanjian lisan / tidak
tertulis dan perjanjian tertulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
23
Yang termasuk perjanjian lisan adalah :
a) Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat
antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang
bersangkutan
b) Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya
penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan
barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian
pinjam pakai.
Yang termasuk perjanjian tertulis adalah :
a) Perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis
berupa formulir yang isinya adalah distandarisasi (dibakukan)
terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat massal
tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen
b) Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan
formalitas tertentu.misalnya perjanjian hibah dengan akta notaris.
Dalam perjanjian ini dikenal dengan istilah akta, yaitu surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi
dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembuktian. Bentuk akta ada 2 yaitu akta
autentik (akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
berwenang yang memuat tentang adanya peristiwa-peristiwa hukum
yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan dan mengikat bagi
pembuatnya ataupun bagi pihak ketiga) dan akta dibawah tangan
(akta yang pembuatannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak atau
tidak ada campur tangan dari pejabat).
6) Perjanjian menurut sifatnya dibedakan :
a) Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang utama
b) Perjanjian accessoir adalah perjanjian tambahan yang mengikuti
perjanjian utama / pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak
tanggungan / fiducia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
24
c. Unsur-unsur Perjanjian
Unsur-Unsur dalam perjanjian terdiri atas (Salim HS, 2002 : 161) :
1) Adanya perbuatan hukum;
2) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
4) Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama dua orang atau lebih;
5) Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling
bergantung satu sama lain;
6) Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7) Akibat hukum itu kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal
balik;
8) Persesuaian kehendak itu harus dengsn mengingat peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan perkembangan ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur
perjanjian, antara lain(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 85-90):
1) Unsur Esensialia
Unsur Esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian,
bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang
dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat
menjadi berbeda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan
kehendak para pihak.
2) Unsur Naturalia
Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian
tertentu, setelah unsur esensialia-nya diketahui secara pasti. Misalnya
dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual belum pasti
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.
3) Unsur Aksidentalia
Unsur Aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang
merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang
oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
25
secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli unsur
aksidentalia adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan
kebendaan yang dijual atau dibeli.
d. Syarat sah perjanjian
Satu hal pokok yang harus diketahui agar perjanjian itu mempunyai
kekuatan hukum mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Syarat sah
tersebut terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang selanjutnya disebut KUHPer menentukan bahwa untuk sahnya
persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat,yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa
para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian
kemauan yang saling menyetujui kehendak masing-masing,yang
dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan
penipuan.
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan
perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran
dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu (Riduan Syahrini, 2000 : 217). Pasal
1330 KUHPer menyebutkan mereka yang tidak cakap untuk membuat
perjanjian, yaitu :
a) Orang-orang yang belum dewasa
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21
(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330
KUHPer).
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang
dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata
gelap dan boros (Pasal 433 KUHPer). Dalam hal ini mereka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
26
dipandang tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena ia
tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, maka yang mewakili
adalah pengampunya.
c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-
Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
3) Karena hal tertentu
Suatu tertentu yang dimaksudkan adalah barang yang menjadi objek
perjanjian.Menurut Pasal 1333 KUHPer barang yang menjadi objek suatu
perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya,
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat
ditentukan atau diperhitungkan.
4) Suatu sebab yang halal
Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang
palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Artinya bahwa suatu
perjanjian dibuat dengan tidak melanggar norma yang berlaku serta tidak
mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
e. Asas-asas perjanjian
Hukum perikatan yang timbul karena perjanjian mengenal tiga asas penting,
yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan
berkontrak (Salim HS, 2002 : 157) :
1) Asas Konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Setiap
orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya menciptakan
perjanjian, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Konsensualisme
adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu
perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
27
menunjukkan pada saat itu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para
pihak.
2) Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Pacta sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini
dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.
Akibat hukum suatu perjanjian yaitu adanya kepastian hukum yang
mengikat.
3) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.
Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu
kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan
perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan
persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan,
asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan,
dan undang-undang. Asas ini berhubungan dengan asas konsensualisme
dan asas kekuatan mengikat.
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan
dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut
menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut (Mariam
Badrulzaman,1994 : 108 – 115) :
1) Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi
sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain
perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat
tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
2) Asas kepercayaan
Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu suatu asas yang
menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak
lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
28
lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-
masing.
3) Asas kekuatan mengikat
Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu
perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan, akan
tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh
kebiasaan, kepatutan serta moral.
4) Asas persamaan hukum
Asas persamaan hokum menempatkan para pihak di dalam persamaan
derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa,
kekayaan, kekuasaan dan jabatan.
5) Asas keseimbangan
Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau
pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,
namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu
dengan itikad baik.
6) Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas pacta
sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan
dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah
oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti
Undang-Undang.
7) Asas Moral
Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk
menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula
dari (zaakwarneming), dimana seseorang yang melakukan perbuatan
sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan
menyelesaikan perbuatannya. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1339
KUHPer.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
29
8) Asas kepatutan
Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian
tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPer.
9) Asas kebiasaan
Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan
secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul
dari Pasal 1339 jo 1347 KUHPer.
f. Berakhirnya Perjanjian
Menurut Pasal 1381 KUHPer, perikatan hapus karena :
1) Pembayaran;
2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau
penitipan atau konsignasi;
3) Pembaruan utang atau novasi;
4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
5) Pencampuran utang atau konfusio;
6) Pembebasan utangnya;
7) Musnahnya barang yang terutang;
8) Kebatalan atau pembatalan;
9) Berlakunya suatu syarat batal;
10) Daluwarsa.
Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam Undang-
Undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut
disebabkan oleh (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 43) :
1) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan
batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan
tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus;
2) Undang-Undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
30
3) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan;
4) Salah satu pihak meninggal dunia;
5) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh
salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan
untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan;
6) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan;
7) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.
3. Tinjauan Umum tentang Kredit
a. Pengertian Kredit
Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti
kepercayaan. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan yang
diberikan seseorang (kreditur) kepada orang lain dan percaya bahwa si
penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah
disepakati bersama (Jamal Wiwoho, 2011 : 89).
Thomas Suyatno memaknai kredit sebagai suatu kepercayaan.
Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa
penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi
segala sesuatu yang telah dijanjikan yaitu berupa barang, uang atau jasa
(Thomas Suyatno, 2003 : 12).
Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah
pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau
pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan
lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
31
b. Unsur-unsur Kredit
Unsur-unsur kredit terdiri atas (Budi Untung, 2000 : 3) :
1) Kepercayaan
Kepercayaan berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-
benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang
akan datang.
2) Tenggang waktu
Tenggang waktu yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan
datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari
uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang
akan diterima pada masa yang akan datang.
3) Degree of risk
Degree of risk yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya
jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan
kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang
jangka waktu kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat
resikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat
diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.
Karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam
pemberian kredit.
4) Prestasi atau objek kredit
Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi
juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan
ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-
transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai
dalam praktek perkreditan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
32
c. Jenis-jenis Kredit
Jenis-jenis kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat antara lain (Jamal Wiwoho, 2011 : 92 -95) :
1) Dilihat dari segi kegunaan
a) Kredit Investasi
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasa
digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun
proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
b) Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya.
2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit
a) Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau
investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
b) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit
ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena
memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan
usaha.
c) Kredit perdagangan
Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk
membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan
barang dagangan tersebut.
3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu
a) Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun
dan biasanya untuk modal kerja.
b) Kredit Jangka Menengah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
33
Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai
dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan
investasi.
c) Kredit Jangka Panjang
Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.
4) Dilihat Dari Segi Jaminan
a) Kredit Dengan Jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk
barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya
setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai
jaminan yang diberikan si calon debitur.
b) Kredit Tanpa Jaminan
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character
serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan
dengan bank atau pihak lain.
5) Dilihat dari segi sektor usaha
a) Kredit pertanian
Kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sektor
usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b) Kredit Peternakan
Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek
maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan
ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
c) Kredit Industri
Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil,
industri menengah atau industri besar.
d) Kredit Pertambangan
Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang
yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas,
minyak atau timah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
34
e) Kredit Pendidikan
Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana
pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.
f) Kredit Profesi
Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti
dosen, dokter atau pengacara.
g) Kredit Perumahan
Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
biasanya berjangka waktu panjang.
4. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
a. Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan
(rancangan, keputusan,dsb). Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk
mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai
sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha
organisasi. (http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology /2205936 -
pengertian-pelaksanaan-actuating /#ixzz20 QY6MPZb. Diakses tanggal 5
Juli 2012)
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, dalam melaksanakan
kegiatan melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit,
bank antara lain (M.Bahsan, 2010 : 79) :
1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi
utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1))
2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2))
b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008
tentang fasilitas penjaminan KUR, pengertian KUR adalah kredit atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
35
pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi)
dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas
penjaminan untuk usaha produktif.
KUR adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan
investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif. KUR
adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya
berasal sepenuhnya dari dana bank.
c. Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tujuan diluncurkannya KUR yaitu (Djoko Retnadi. Kredit Usaha
Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan. http://www.bni.co.id) :
1) Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan
UMKM;
2) Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi;
3) Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
Kredit ini difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian,
perikatan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan.
Persoalan utama yang dihadapi usaha kecil dominan pada modal. Untuk
itulah peluncuran KUR ini sasaran utamanya para pelaku Usaha kecil, mikro
terutama yang feasible (usaha produktif yang layak) tetapi belum bankable
karena KUR ini bunganya tidak boleh di atas 24% pertahun. KUR ditujukan
untuk memberikan kemudahan kepada Usaha, Mikro, Kecil dan Koperasi
untuk memperoleh fasilitas kredit. Keuangan mikro merupakan penyediaan
layanan keuangan untuk pelanggan berpenghasilan rendah, termasuk
konsumen dan bekerja sendiri, yang secara tradisional tidak memiliki akses
terhadap perbankan dan layanan terkait. Microfinance is the provision of
financial services to low-income clients, including consumers and the self-
employed, who traditionally lack access to banking and related services.
(Sulaiman D. Muhammad, 2010 : 88)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
36
Usaha yang layak yang dimaksudkan adalah usaha calon debitur
yang menguntungkan / memberikan laba sehingga mampu membayar bunga
dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit / pembiayaan
dalam jangka waktu yang disepakati bank dengan debitur dan memberikan
sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Dalam menilai
kelayakan kredit dari peminjam,Bank diterapkan persyaratan standar dan
ketat, untuk menentukan kelangsungan hidup bisnis dan kemampuan untuk
membayar kembali pinjaman.Sedangkan yang dimaksud belum bankable
yaitu usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank
antara lain dalam hal penyediaan agunan tambahan dan pemenuhan
persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan Bank.
d. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat
Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada
tanggal 5 November 2007. KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan yaitu :
1) KUR s/d Rp. 500.000,-
2) KUR (mikro) s/d Rp. 5.000.000,-
3) KUR Lingkage Program
e. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Terdapat beberapa ketentuan umum dalam penyaluran KUR :
1) Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri
Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit
Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 10/PMK.05/2009.
2) Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70%
sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.
Penjamin KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM
pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
37
3) Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam
penyaluran KUR adalah sebagai berikut :
a) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha
produktif yang feasible (usaha produktif yang layak) namun belum
bankable dengan ketentuan:
(1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/
pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem
Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan
diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit
Program dari Pemerintah;
(2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota
Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum
addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka
fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum
pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
(3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan
UMKM-K yang bersangkutan.
b) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi
dengan ketentuan :
(1)Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
tingkat bunga kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24 %
(dua puluh empat persen) efektif per tahun.
(2)Untuk kredit di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tingkat bunga
kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas
persen) efektif per tahun.
c) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian
terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang
sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
38
f. Cara mengakses KUR tanpa jaminan
Kredit mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber uang yang
bisa digunakan dalam membiayai kegiatan usaha. Penyaluran kredit
merupakan fokus dan merupakan kegiatan utama perbankan dalam
menjalankan fungsi intermediasinya. (Sri Haryati, 2009 : 300). Pihak yang
membutuhkan kredit tanpa jaminan dapat menghubungi Kantor Cabang
Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi
sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana dengan mengajukan surat
permohonan kredit/ pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan
melakukan penilaian kelayakan kredit dan memberikan putusan kredit
disetujui atau tidak. Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan
atau menolak permohonan kredit.
Dalam menilai kelayakan kredit dari peminjam, bank
menerapkan persyaratan standar dan ketat, untuk menentukan kelangsungan
hidup bisnis dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. In
assessing the creditworthiness of borrowers, banks applied standard and
stringent requirements, to determine the viability of the business and the
ability to repay the loans.( Dr. Tomola M. Obamuyi, 2011 : 60).
e. Bank dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tahap awal peluncuran Kredit Usaha Rakyat melibatkan 6 (enam)
bank yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT.
Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan yang bertindak
sebagai Perusahaan Penjamin Kreditnya adalah Asuransi Kredit Indonesia
(Askrindo).
5. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah
a. Pengertian Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) merupakan
resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Jamal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
39
Wiwoho, 2011 : 100). Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak
kembali tepat pada waktunya.
Ada beberapa pengertian kredit bermasalah (Veitzal, 2005 : 476)
yaitu :
1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target
yang diinginkan oleh pihak kreditur;
2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari
bagi kreditur dalam arti luas;
3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya,
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran
bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi
beban nasabah yang bersangkutan;
4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya,terutama apabila
sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak
cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai /
memenuhi target yang diinginkan oleh kreditur;
5) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai
perjanjian, sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di
perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di
kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas;
6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya
terhadap kreditur, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya,
pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi
beban nasabah yang bersangkutan.
7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet
serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
b. Penggolongan Kredit Bermasalah
Penggolongan Kredit Bermasalah menurut kriteria yang diberikan
oleh Bank Indonesia yaitu sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
40
Bank Indonesia Nomor 30 / 267 / KEP / DIR, tanggal 27 Februari 1998
adalah sebagai berikut :
1) Kredit Lancar
a) Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash
collateral)
2) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum
melampaui waktu 90 hari, atau;
b) Kadang-kadang terjadi cerukan;
c) Mutasi rekening relatif rendah;
d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
e) Didukung oleh pinjaman baru.
3) Kredit Kurang Lancar (Substandard)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah
melampaui 90 hari;
b) Sering terjadi cerukan;
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
d)Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari;
e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
f) Dokumentasi pinjaman lemah.
4) Kredit Diragukan (Doubtful)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah
melampaui 180 hari;
b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
d)Dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun
pengikatan jaminan.
5) Kredit Macet
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
41
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari;
b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.
c. Penyebab terjadinya Kredit Bermasalah
Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang
terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa
keadaan dimana kredit tidak kembali tepat waktunya. Kredit bermasalah
atau nonperforming loan itu dalam perbankan dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat
dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan
oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming
loan apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang
lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat
nonstructural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah
restrukturisasi, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat
struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara
restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural
melainkan harus diberikan haircut sebagaimana ditentukan oleh peraturan
Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan
pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh :
1) Menurunnya pendapatan bersih
Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya
penerimaan atau naiknya biaya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
42
2) Menurunnya penjualan secara tajam
Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup
perusahaan, tetapi jika penurunan penjualan secara sangat tajam
merupakan tanda perusahaan akan menemui titik kritis.
3) Menurunnya perputaran persediaan
Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi
perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepatannya menurun
berarti banyak barang yang tidak laku, berarti perusahaan diambang
kesulitan.
4) Meningkatnya penjualan secara tajam
Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai
uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga harga jual
dibawah harga pokok.
5) Menurunnya perputaran piutang
Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan bagi perusahaan
untuk segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit ditagih akan
menimbulkan bagi perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya.
6) Menurunnya modal lancar
Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan pembelian,
membengkaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin karena
pemborosan
7) Nasabah mulai ingkar janji
8) Nasabah membuat laporan fiktif
9) Nasabah tidak terbuka, yaitu dengan merahasiakan sesuatu hal yang erat
kaitannya dengan penggunaan kredit.
10) Nasabah menolak wawancara
Apabila dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit
macet dari nasabah adalah :
1) Kelemahan Nasabah :
a) Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit);
b) Tidak memiliki perencanaan yang baik ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
43
c) Produk ketinggalan jaman;
d) Kalah bersaing;
e) Lokasi usaha yang tidak tepat;dan
f) Administrasi yang kacau.
2) Kenakalan nasabah
a) Tidak jujur dan suka ingkar janji;
b) Melakukan penyimpangan penggunaan;
c) Pola hidup yang boros atau mewah;
d) Suka berbuat skandal;
e) Suka berjudi dan berspekulasi.
d. Upaya mencegah terjadinya Kredit Bermasalah
Upaya pencegahan memerlukan adanya berbagai kebijakan yang
baik, yaitu :
1) Kebijaksanaan Pokok Penyaluran Kredit yang Sehat
Kebijaksaan pokok harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap
bank. Dengan demikian setiap pejabat bank mempunyai pedoman yang
dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya.
Kebijaksanaan pokok perkreditan itu harus jelas sehingga mudah
dimengerti, ringkas dan padat.
Walaupun kebijaksanaan setiap bank tidaklah sama namun
ketentuan-ketentuan yang harus ada adalah (Budi Untung, 2000 : 145) :
a) Struktur organisasi bidang perkreditan dan job description;
b) Kewenangan dari masing-masing pejabat;dan
c) Batas pemberian kredit kepada debitur
2) Sumber Daya Manusia yang Solid dalam bidang perkreditan
Agar dapat menerapkan asas manajemen yang sehat, bank harus
mempunyai sumber daya manusia yang sehat, baik mengenai pendidikan
maupun moralnya. Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dewan
direksi dalam kaitannya dengan perkreditan adalah :
a) Menyiapkan rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
44
b) Melaksanakan rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit
yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris;
c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana tahunan dan
kebijaksanaan pemberian kredit kepada dewan komisaris bank dan
kepada bank sentral;
d) Memonitor pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan;
e) Melakukann koreksi yang diperlukan terhadap penyimpangan dari
rencana kredit tahunan dan kebijaksanaan perkreditan;
f) Memonitor perkembangan mutu kredit secara keseluruhan, kredit
yang diberikan kepada debitur yang mempunyai hubungan dengan
bank, dan kredit yang diberikan kepada debitur tertentu;dan
g) Menentukan langkah penanganan kredit bermasalah dan memonitor
pelaksanaannya.
Setiap bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu
sumber daya manusia mereka antara lain dengan menyelenggarakan
program pelatihan secara berkesinambungan. Yang perlu diperhatikan dan
tidak kalah pentingnya guna meningkatkan moral staf perbankan adalah
bahwa mereka harus mendapatkan gaji / imbalan yang sesuai dengan situasi
pasar sehingga mereka tidak silau menghadapi para pesaing terutama staf
dari bank asing (Budi Untung,2000:146-147).
6. Tinjauan tentang penyelesaian kredit bermasalah
a. Pengertian penyelesaian
Pengertian penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah perbuatan (hal, cara,usaha) menyelesaikan Sedangkan menurut
Wikipedia pengertian penyelesaian atau pemecahan masalah adalah
bagian dari proses berpikir. Sering dianggap proses paling kompleks di
antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan
sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan kontrol lebih dari
keterampilan rutin atau dasar. (Wikipedia. http://id.wikipedia.org
/wiki/Penyelesaian_masalah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
45
b. Penyelesaian Kredit Bermasalah
Pihak bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit
bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah
tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri
terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu (Abdulkadir Muhammad,
2000 : 71-72) :
1) Penyelesaian melalui jalur litigasi
Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang
dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu
debitor tidak maumelunasi kewajiban melunasi kreditnya atau
hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi
debitor yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitor yang tidak
dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi
kreditnya.
Penyelesaian cara ini dilakukan terhadap debitur yang
usahanya masih berjalan yaitu terhadap debitur yang tidak mau
memenuhi kewajiban melunasi kreditnya baik angsuran pokok
maupun angsuran bunganya dan debitur yang usahanya tidak lagi
berjalan yaitu debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau
memenuhi kewajiban melunasi kreditnya. Penyelesaian kredit
terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan
ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse
akta;
b) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi
kredit yang menyangkut kekayaan Negara.
2) Penyelesaian melalui jalur non litigasi
Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang dimodali
dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya
tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan
tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
46
bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan,
penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi
seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada
usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan
diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil
untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan
kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.
Bentuk-bentuk negosiasi dari penyelamatan kredit bermasalah
yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :
a) Penjadwalan Ulang (rescheduling), yaitu perubahan syarat-syarat
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran , jangka waktu dan
perubahan besarnya angsuran.
b) Penataan ulang (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit
yang menyangkut penambahan dana Bank,seluruh atau sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh
atau sebagian bunga kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
c) Persyaratan ulang (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau
seluruh syarat kredit, sepanjang tidak menyangkut perubahan
maksimum saldo kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
47
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan
BANK
Menghimpun Dana
Menyalurkan Dana
Kredit
Kredit Tanpa Jaminan
Kredit dengan jaminan
KUR
Lancar Tidak Lancar / Macet
Solusi
Non Litigasi Litigasi
Jasa-jasa lainnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
48
Keterangan :
Kerangka pemikiran diatas memberikan gambaran mengenai alur berpikir
penulis. Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kegiatan usaha bank ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana
dan jasa-jasa lainnya. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk
simpanan, maksudnya bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi
dari masyarakat. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank
memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
Dan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman
uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota
(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar
negeri (inkaso), Letter of credit (L/C), dan jasa lainnya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank yang
menjalankan kegiatan usahanya selain menghimpun dana dari masyarakat juga
menyalurkan dana kepada masyarakat. Maksudnya adalah bank memberikan
pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
Penyaluran kredit terbagi menjadi 2 yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan
jaminan. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank
yang menerapkan sistem kredit tanpa jaminan yang dinamakan KUR.
Pertimbangan mengeluarkan program KUR tersebut adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kekayaan Negara dengan sasaran
program kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara
memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam pemberian kredit suatu
perbankan pasti ada suatu permasalahan kredit yang tergolong kredit tidak lancar /
macet. Dalam hal ini dapat diberikan suatu pemecahan permasalahan kredit yaitu
melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, penyelesaian tergantung dari pihak
yang bersangkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah
oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp
en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan
Milik Kaum Priyayi Purwokerto". Lembaga tersebut berdiri tanggal 16
Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
Pada periode setelah Kemerdekaan Republik Indonesia mengatakan
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1
disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai Bank
Pemerintah pertama di Republik Indonesia.
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7
Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun
1992 status Bank Rakyat Indonesia (BRI) berubah menjadi PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kepemilikannya masih 100% ditangan
Pemerintah. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan
nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih
digunakan sampai dengan saat ini.
b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai berikut :
1) Visi Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan
nasabah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
50
2) Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI)
a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat;
b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang
profesional dengan melaksanakan praktek good corporate
governance;
c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.
c. Struktur Organisasi BRI Unit
Mantri Fungsi Teller
Ass.Mantri KUR Fungsi CS
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia
Keterangan :
1) Kantor Cabang adalah Kantor yang melaksanakan fungsi menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali
dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kantor Cabang
BRI Unit
Ka Unit
Fungsi AO
Bisnis Mikro
Fungsi Operasional
Unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
51
2) BRI Unit dipimpin oleh Ka Unit (Kepala Unit).
Mempunyai tugas mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis
BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target, serta melaksanakan
pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.
3) Fungsi Account Officer (AO) Bisnis Mikro
a) Mantri
Mempunyai tugas melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman,
simpanan dan jasa bank lainnya), melakukan prakarsa usulan putusan
pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang
diberikan layak, dan melaksanakan pembinaan, penagihan, dan
pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
b) Assisten Mantri KUR
· Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran
dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai
target jumlah debitur yang ditetapkan, melaksanakan aktivitas penagihan
secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah
atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.
4) Fungsi Operasional Unit
Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang
membawahi fungsi customer services dan fungsi teller.
a) Customer Service
Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah
yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI, memberikan informasi
kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit dan
melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI
Unit dan simpanan serta jasa bank.
b) Teller
Mempunyai tugas memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over
booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah
untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan
prosedur operasional BRI.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
52
B. Pembahasan
1. Prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen
a. Prosedur pemberian KUR tanpa jaminan di PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak
Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk
Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul
16.00 WIB, prosedur pemberian KUR ada 4 tahap yaitu sebagai berikut :
1) Tahap Permohonan Kredit
Calon debitur / nasabah datang ke kantor BRI Unit Gondang
untuk mengajukan pinjaman KUR dengan membawa identitas.
Kemudian calon debitur KUR melengkapi persyaratan dan mengisi
formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang
sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.
Persyaratan calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum),
yang melakukan usaha produktif yang layak namun belum bankable.
Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan. Hal ini
dapat dilihat dari hasil pemeriksaan (on the spot) yang dilakukan oleh
Mantri KUR.
Pada tahap permohonan kredit, Debitur yang akan mengajukan
permohonan kredit harus datang sendiri ke kantor BRI Unit Gondang
mengajukan surat permohonan atau mengisi formulir beserta
kelengkapannya dengan disertai lampiran membawa lampiran berupa
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya dan
fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus memenuhi
perijinan bagi calon debitur antara lain Ijin Usaha seperti Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin
Tempat Usaha (SITU) dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha
dari Lurah / Kepala Desa yang distempel atau otoritas lain yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
53
berwenang. Debitur tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain walaupun
keluarganya sendiri. Karena debitur harus mengisi formulir pendaftaran
atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak
bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. (Hasil wawancara dengan
Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni
2012 pukul 16.00)
Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu
permohonan kredit yaitu (Gunarto Suhadi, 2003 : 96) :
a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan
secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan
jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan
persyaratan kredit,
b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank
c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan
dalam permohonan kredit.
Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi yang tidak sedang menerima kredit /
pembiayaan dari perbankan dan / atau yang tidak sedang menerima kredit
dari program pemerintah pada saat permohonan kredit kecuali untuk jenis
kredit yang bersifat konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit
Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan lain-lain. Selain itu calon debitur
harus mempunyai usaha yang nantinya akan dibiayai dari KUR tersebut.
Apabila debitur diketahui mempunyai pinjaman di Bank lain debitur
tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman KUR. Maka dari itu pihak
bank menyeleksi secara ketat agar pemberian KUR tidak salah sasaran.
Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu
perjanjian kredit antara bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan
nasabah sebagai pemohon (debitur) sehingga diantara keduanya terjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
54
hubungan hukum. Bentuk perjanjian yang sering ditemukan di dalam
masyarakat adalah perjanjian kredit bank.
Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya, permohonan KUR di
BRI Unit Gondang tersebut termasuk dalam perjanjian bentuk baku
(standard contract), karena perjanjian tersebut telah dibuat dengan
bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana
perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang
dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah
hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa
perbankan tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk
mengajukan syarat-syarat seperti yang diinginkannya. Jadi tinggal
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Permohonan KUR di BRI Unit Gondang dapat dikatakan sebagai
perjanjian baku karena didalam persyaratan tersebut menunjukkan ciri-
ciri perjanjian baku yaitu :
a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih
kuat
b) Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi
perjanjian
c) Bentuknya tertulis
d) Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal.
Walaupun dalam perjanjian KUR tersebut isinya ditetapkan secara
sepihak yang posisinya lebih kuat / dalam hal ini adalah bank dan pihak
debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian, tetapi suatu
perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah tersebut harus tunduk
dan patuh pada ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya dan sama
sekali tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Persyaratan umum calon debitur antara lain :
a) Tidak sedang menerima kredit / pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit
program dari pemerintah. Terkait dengan ketentuan tersebut diatas,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
55
khusus KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan
Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia;
b) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan
Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit
konsumtif lainnya);
c) Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet yang tercatat pada
SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia tetapi debitur telah
melunasi pinjaman tersebut, maka diperlakukan Surat Keterangan
Lunas/ Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank
pemberi kredit/ pembiayaan sebelumnya.
Besarnya KUR Mikro yang bisa diajukan pada BRI Unit ini
adalah modal kerja atau investasi dengan plafon kredit sampai dengan
Rp. 20.000.000,- (20 juta rupiah). (Hasil wawancara dengan Bapak Budi
Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul
16.00)
Nasabah sendiri yang menentukan berapa besarnya pinjaman
yang akan diajukan sesuai dengan kebutuhan. Nanti pihak bank yang
akan menentukan besarnya pinjaman tersebut disetujui atau tidak,
didasarkan pada usaha yang akan dijalankan. Dengan melakukan
beberapa analisis terhadap usahanya dengan tujuan untuk mengetahui
kemampuan membayarnya.
Jenis agunan yang ada dalam pemberian kredit biasanya berupa
agunan pokok yang meliputi seluruh assets perusahaan baik yang
dibiayai dengan kredit maupun yang tidak dibiayai langsung dengan
kredit dan berupa agunan tambahan berupa harta milik debitur pribadi.
Agunan yang digunakan dalam permohonan KUR di BRI Unit Gondang
yaitu agunan pokok berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama
(kelayakan usaha dan objek yang dibiayai), atau telah diperoleh
keyakinan atas kemampuan debitur / terjamin untuk mengembalikan
hutangnya. Sedangkan agunan tambahan, sesuai dengan ketentuan pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
56
Bank Pelaksana, seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib
dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka
terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan. (Hasil wawancara
dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada
tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00).
Kredit ini tergolong kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang
diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, tetapi hanya
mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan
pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang mempunyai loyalitas
yang tinggi. Maka dari itu agunan tambahan tidak wajib untuk dipenuhi.
Penilaian kelayakan terhadap prospek usahanya bertujuan agar
pelaksanaan KUR ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian
hari, karena sebelumnya sudah dilihat latar belakang dari debitur.
Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk
melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh
keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan
penilaian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, dan prospek
usaha dari debitur kedepannya seperti apa.
2) Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan
Pada tahap ini, Mantri (Account Officer) menerima berkas
pengajuan pinjaman KUR dari customer service yang telah diisi lengkap
persyaratannya. Kemudian debitur yang mengajukan kredit tersebut akan
dilakukan pemeriksaan oleh Mantri KUR. Tujuan analisa kredit adalah
untuk mengatahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur untuk
membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisa cash flow,
karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi
ekonomi (condition), dan agunan (collateral)
Pada tahap ini, berkas yang telah diterima oleh Mantri (Account
Officer) dari customer service yang berupa berkas permohonan dan telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
57
diisi dengan lengkap persyaratannya. Kemudian berkas permohonan
KUR yang diajukan untuk mendapatkan kredit tersebut akan dilakukan
pemeriksaan oleh Mantri KUR. Pemeriksaan tersebut adalah
mencocokkan fotokopi bukti diri / identitas sesuai dengan aslinya.
Fotocopy KTP atau Identitas tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau
Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP
tersebut benar dan cocok dengan aslinya. Hal tersebut dengan tujuan
untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas yang
dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Mantri (Account Officer) memastikan kebenaran alamat calon
debitur, menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon
debitur KUR, menanyakan rata-rata hasil keuntungan yang diperoleh dari
usaha calon debitur untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman
KUR. Kemudian melakukan peninjauan langsung (survey) ke lapangan
terhadap usaha yang dimiliki untuk memastikan tentang layak atau
tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman. Bila usaha calon debitur
feasible (usaha produktif yang layak) maka bank akan memprosesnya
Selain itu BRI lebih cermat menggali informasi calon debitur KUR..
(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang
Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00)
Sebelum memberikan kredit, Bank meneliti kelayakan kredit dari
peminjam dengan menggunakan persyaratan standar dan secara ketat
analisisnya dan mempertimbangkan beberapa faktor. Hal tersebut dengan
tujuan untuk membayar kembali pinjaman. Beberapa faktor yang
dipertimbangkan antara lain kekuatan keuangan, profitabilitas, kualitas
manajemen, hubungan dan pembayaran catatan pada bank lain, prospek
usaha, bisnis risiko, pendapat dari perdagangan dan jaminan.
Apabila permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur
termasuk usaha yang feasible maka segera diproses melalui penilaian.
Penilaian diwujudkan dalam bentuk pembuatan analisis kredit. Analisis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
58
kredit memuat penilaian tentang berbagai aspek hukum, teknik produksi,
pemasaran, keuangan, manajemen dan organisasi, sosial ekonomi,
lingkungan hidup, dan resiko yang mungkin terjadi. Analisis kredit
dibuat bank berdasarkan pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan
bank sebagai peraturan intern bank.
Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam
SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995,
setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis
secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut :
a) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank
yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
b) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total
permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit
tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan
untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun
harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon
kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-
sama oleh bank
c) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang
sekurang-kurangnya meliputi :
(1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha
dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit
macet
(2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan
usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari
kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan
bank
(3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang
prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
59
dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta
menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk
melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul
e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang
bertindak sebagai bank induk.
Proses analisis kredit harus menerapkan asas kehati-hatian dan
tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah
atau sering disebut dengan “the five of credit analysis” (Gatot
Supramono, 1995 :33-34). Lima prinsip tersebut antara lain :
a) Character
Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari
penilaian terhadap aspek character ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang
perlu diperhatikan antara lain perilaku, gaya hidup, permasalahan
pribadi, hubungan dengan bank-bank lain, kesesuaian penggunaan
hutang, reputasi dalam bisnis, permasalahan dengan pihak lain. Hal
tersebut dapat diperoleh dari SID, teman bisnis, supplier, pembeli, dll
Alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon
nasabah dapat diperoleh melalui upaya:
(1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
(2) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
(3) Melakukan bank to bank information, mencari informasi dari bank
ke bank lain tentang calon debitur,
(4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon
debitur berada,
(5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
(6) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.
PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang
Sragen dalam memberikan KUR melakukan analisa terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
60
character / watak debitur yang mengajukan permohonan tersebut,
sehingga dapat dilihat tanggung jawab,kejujuran, keseriusan bisnis,
keinginan membayar semua kewajiban yang telah dipinjam sehingga
dapat diketahui adanya itikad baik dari debitur dan dapat mengetahui
resiko atas kredit yang diberikan.
Character merupakan prinsip yang paling utama yang harus
dipenuhi,karena dari prinsip ini dapat diketahui sejauh mana kemauan
dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya.
b) Capacity
Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan
usahanya guna memperolah laba yang diharapkan. Penilaian ini
berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam
mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang
diperolehnya. Capacity (kemampuan), perhatian yang diberikan
terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan
kinerjanya dalam usaha, kemampuan ini juga akan digunakan sebagai
bahan pertimbangan dari petugas kredit lini dari pihak bank untuk
memutuskan besarnya kredit yang dapat diberikan oleh bank pada
pihak nasabah debitur. Analisis Kemampuan dilakukan untuk
mengetahui kemampuan pemohon dalam mengelola usaha dan
kemampuan membayar yang meliputi aspek manajemen, produksi,
pemasaran, personalia, dan keuangan.
Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan
sebagai berikut:
(1) Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau,
apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
(2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para
pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan
yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan
profesionalisme tinggi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
61
(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur
mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang
diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
(4) Pendekatan managerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan
dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen
dalam memimpin perusahaan,
(5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan
calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti
tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan
keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.
Analisis Kemampuan dilakukan untuk mengetahui
kemampuan pemohon dalam mengelola usaha dan kemampuan
membayar yang meliputi aspek manajemen, produksi, pemasaran,
personalia, dan keuangan.
c) Capital
Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon
debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat
indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam
menjalankan usahanya karena ikut menganggung risiko dalam
kegagalan usaha.
Analisis Modal, untuk mengetahui kemampuan pemohon
dalam membiayai usaha dengan modal sendiri, yang perlu
diperhatikan antara lain besarnya modal untuk usaha, perbandingan
hutang dengan modal, faktor yang mempengaruhi modal, kemampuan
meningkatkan modal sendiri.
d) Collateral
Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur
sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral (agunan),
yaitu kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik serta
memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi, agunan
dalam KUR Mikro yaitu usaha yang dibiayai tersebut, mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
62
agunan tambahan tidak bersifat mengikat. Agunan merupakan salah
satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur
mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
Penilaian terhadap agunan meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti
kepemilikkan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya
pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan
harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang
yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk collateral tidak hanya
berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non
material seperti jaminan pribadi (borgtocht), rekomendasi. Penilaian
ini dapat dilihat dari dua segi berikut:
(1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan
diagunkan.
(2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat
yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
Dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Agunan merupakan
salah satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur
lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur
mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek
atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam
hal ini KUR agunan yang dimaksud hanya berupa objek yang dibiayai
yaitu Usaha dari nasabah debitur itu sendiri. Sedangkan agunan
tambahan yang lain tidak dilakukan pengikatan.
e) condition of economi
Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial,
ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di
kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan
konjungtur, peraturanperaturan pemerintah, situasi politik, dan
perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
63
mengenai hal-hal tersebut. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui
prospektif tidaknya usaha yang akan dibiayai, meliputi pemasok,
pembeli, pesaing, barang subtitusi, potensi calon pesaing dan
Peraturan Pemerintah
Selain itu, Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir
yaitu prinsip 7P, antara lain (Kasmir, 2004:119-120):
a) Personality
Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau
tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality
juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah
dalam menghadapi suatu masalah. Jadi di dalam melakukan analisa
kredit dapat melihat kebiasaan nasabah yang mengajukan
permohonan kredit.
b) Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta
karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan
tertentu dana akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank;
c) Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
d) Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan
datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain
mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat
jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek
bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah;
e) Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah
mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana
saja dan untuk pengembalian kredit;
f) Profitability, untuk menganilisis bagaimana kempuan nasabah
dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
64
apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi
dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya;
g) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan
jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa
jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
3) Tahap Pemberian Putusan Kredit
Setelah dilakukan pemeriksaan dan syarat-syarat dalam pengajuan
KUR telah lengkap dan dikatakan memenuhi syarat maka kelengkapan
tersebut diserahkan kepada Kepala Unit untuk mendapat persetujuan
pemberian kredit. Kepala Unit BRI Unit Gondang meneliti dan
memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang
mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan
berkekuatan hukum. Kemudian apabila disetujui, calon debitur akan
memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya
pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan
persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau
seluruh permohonan kredit dari calon debitur.
KUR di BRI Unit Gondang ini ditujukan kepada debitur yang
memiliki Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Pihak BRI Unit
Gondang akan memberitahukan kepada calon debitur untuk
mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah
ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.
Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran
permohonan KUR. Tergantung kelangkapan persyaratannya. Apabila
surat persetujuan pemberian kredit sudah diberikan maka nasabah debitur
akan mendapatkan Surat Pengakuan Hutang yang akan ditandatangani
oleh calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman KUR.
(wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen
pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00 WIB)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
65
Surat Pengakuan Hutang adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh
bank kepada debitur sebagai suatu penyampaian / pemberitahuan bahwa
bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada
debitur/ calon debitur yang bersangkutan. Surat Pengakuan Hutang
tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan
bank kepada debitur/calon debiturnya, yaitu antara lain :
a) Besarnya plafon kredit yang disetujui;
b) Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
c) Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
d) Tata cara pembayarannya;
e) Barang-barang jaminan yang diminta;
f) Dan syarat-syarat lainnya
Oleh karena surat ini merupakan surat persetujuan, debitur yang
bersangkutan harus memberi tanda persetujuan dengan syarat dan
ketentuan bank, dengan menandatangani pada copy surat tersebut,
kemudian diserahkan kembali pada bank penerbit surat persetujuan kredit
tersebut.
Setelah dilakukan analisis kredit, yang dilakukan untuk
mengetahui kelayakan calon debitur, kelayakan usaha calon debitur,
kondisi keuangan dan kemampuan membayar kredit calon debitur dan
resiko yang terkait, kemudian bank dapat memberikan keputusan atas
permohonan kredit yang diajukan, bank dapat menolak atau
menyetujuinya. Pemberian keputusan harus oleh pejabat yang diberikan
kewenangan memutus sesuai dengan peraturan intern bank. Keputusan
bank mengenai permohonan kredit tersebut harus segera disampaikan
kepada calon debitur mengenai keputusan permohonan tersebut ditolak
atau disetujuinya. Apabila pejabat pemutus mengatakan tidak layak
terhadap usaha yang akan dijalankannya, maka pejabat tersebut harus
membuat surat penolakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
66
4) Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan telah disetujui kemudian
pemberian kredit tersebut diikat oleh perjanjian kredit. Setelah Surat
Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services
mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan.
Customer Service memberitahukan pada calon debitur bahwa
permohonan KUR telah mendapat persetujuan atau putusan dan
kepastian tanggal pencairannya, kemudian menyiapkan Surat Pengakuan
Hutang dan mengisi kuitansi pencairan KUR. Sebelum penandatanganan
berkas pencairan KUR, Customer Service harus memastikan bahwa
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah
ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah
kedua belah pihak setuju dan semua persyaratan telah terpenuhi dalam
pemberian kredit, maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang
telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit Gondang.
Kwitansi yang telah diisi diserahkan pada teller dan berkas
diserahkan pada customer service. Setelah itu debitur dapat mengambil
dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit
Gondang berdasarkan kwitansi yang diperoleh dari Kepala Unit dengan
meneliti keabsahan kwitansi. (wawancara dengan Bapak Budi Wiyono
selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit
Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00
WIB)
Pinjaman KUR hanya bisa diperoleh oleh calon debitur yang
belum pernah mengajukan pinjaman di Bank,selain itu calon debitur
harus mempunyai usaha yang nantinya akan dibiayai dari KUR tersebut.
Usaha yang dibiayai dari KUR di BRI Unit Gondang ini rata-rata
bergerak di bidang perdagangan. Pengajuan KUR ini tidak dikenakan
biaya administrasi oleh pihak bank. Kalaupun ada hanya berupa materai
yang digunakan untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
67
b. Dasar Hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen
Sejak diluncurkan KUR ini Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang
diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen
Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin yang ditandatangani tanggal 9
Oktober 2007.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan KUR antara lain :
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang
perbankan
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
4) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-
22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit
kepada Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi
5) Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan No.
135/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Fasilitas Penjamin Kredit
Usaha Rakyat.
Sedangkan pedoman pelaksanaan untuk KUR Mikro di PT Bank
Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang Sragen yaitu :
1) Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/02/2008 tanggal 20 Februari 2008
tentang Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes) yang telah
mengalami perubahan dalam Surat Edaran Nose : S.8a-
DIR/ADK/02/2008 tanggal 24 April 2009 serta beberapa surat penjelasan
mengenai ketentuan pelaksanaan KUR Kupedes yang selanjutnya disebut
KUR Mikro.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
68
2) Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Nose : S.09a-DIR/ADK/03/2010
yang merupakan Perubahan dari Surat Edaran Nose : S. 09-
DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
3) Keputusan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian
Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite
Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal
5 November 2010 atas perubahan Keputusan Deputi Bidang Ekonomi
Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/
Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
2. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang
Sragen
Dalam wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa pemberian
KUR ini ternyata juga mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang
terjadi dalam pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Gondang, Cabang Sragen yaitu terjadinya Kredit Bermasalah.
(Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11
Juni 2012 pukul 16.00 WIB)
Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sering terjadi pada
perbankan, hal ini merupakan sebuah resiko yang harus dihadapi. Sehingga
Bank dalam memberikan KUR harus mengelola secara hati-hati dan
meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. KUR bermasalah adalah KUR
yang diklasifikasikan Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
69
Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar,
kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan
perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah
yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa
Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah non-
performing loan. Jadi tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat
rasio kredit bermasalah (non-performing loan) atau biasa dikenal dengan
“Rasio NPL”. Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah ini menunjukkan bahwa
kemampuan manajeman bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank. Tingginya angka rasio NPL atau kredit bermasalah ini
maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah
kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka
kemungkinanan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar sehingga
dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Rasio NPL ini
dapat dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14
Desember 2001) :
NPL = (Total Kredit Bermasalah : Total Kredit) x 100 %
Penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh
Bank Indonesia yaitu sesuai Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia
Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998, adalah sebagai berikut :
a. Kredit Lancar
1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash collateral).
b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum
melampaui waktu 90 hari, atau ,
2) Kadang-kadang terjadi cerukan,
3) Mutasi rekening relatif rendah,
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
5) Didukung oleh pinjaman baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
70
c. Kredit kurang lancar (Substandard)
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah
melampaui 90 hari,
2) Sering terjadi cerukan,
3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari,
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
6) Dokumentasi pinjaman lemah.
d. Kredit Diragukan (Doubtful)
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah
melampaui 180 hari,
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun
pengikatan jaminan.
e. Kredit Macet
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah
melampaui 270 hari,
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.
Adanya KUR bermasalah pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen ini disebabkan oleh 2 unsur
(Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11
Juni 2012 pukul 16.00 WIB) :
a. Dari perbankan
1) Kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Artinya
dalam melakukan analisisnya, pihak yang melakukan analisis kurang
teliti dan kurang tepat, sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
71
sebelumnya. Misalnya KUR diberikan kepada calon debitur yang tidak
memiliki usaha yang feasible. Yang dikatakan feasible adalah apabila
usaha calon debitur tersebut layak dan menghasilkan keuntungan.
b. Dari nasabah/debitur
Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal :
1) Adanya unsur kesengajaan.
a) Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran
kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet.
b) Adanya itikad tidak baik dari nasabah. Itikad tidak baik dari nasabah
dapat menghambat proses KUR terutama saat pengembalian menjadi
terhambat karena adanya niat tidak baik dari nasabah. Ada sebagian
nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan
segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima
untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun
dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya,
nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.
c) Debitur tidak diketahui keberadaannya lagi (melarikan diri)
2) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi
tidak mampu.
a) Usaha debitur mengalami penurunan omset usaha / kebangkrutan
Terjadinya penurunan omset dikarenakan Nasabah kurang mampu
mengelola usahanya. Yaitu kurang menguasai bidang usahanya
diberi kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan berhasil
usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat
berjalan dengan baik, sehingga kemungkinan besar angsuran kredit
menjadi terhambat, bahkan kemungkinan terburuk tidak dapat
melunasi hutangnya.
b) Debitur / nasabah lalai dalam melaksanakan pembayaran KUR
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
72
c) Kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, dan
kebanjiran sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak
ada.
d) Adanya nasabah yang sakit menjadi salah satu penyebab terjadinya
kredit macet di PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang, Kantor
Cabang Sragen. Dikarenakan nasabah tidak bisa melangsungkan
aktivitasnya untuk melaksanakan usaha yang telah dibangunnya,
sehingga pendapatan tidak didapatkan dan tidak bisa membayar
angsuran tiap bulannya.
Kasus seperti diatas menyebabkan terjadinya kredit macet pada
perbankan. Adanya kasus yang timbul karena faktor penyebab dari nasabah
tersebut maka tindakan yang ditempuh oleh Bank yaitu tetap mencari informasi
keberadaan debitur tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak
keluarga, teman-teman, tetangga ataupun orang-orang yang mengenal debitur.
Nasabah yang memperoleh kredit dari bank memiliki watak yang
berbeda-beda. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena
suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah
meminjaminya. Tidak selamanya berjalan lancar sehingga menimbulkan
wanprestasi / ingkar janji itu wajar. Wanprestasi merupakan suatu keadaan
dimana salah satu pihak, yaitu biasanya debitur tidak memenuhi kewajiban
yang merupakan hak dari kreditor (Lukman Santoso, 2011 : 77)
Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau
ingkar janji. Seperti kita ketahui bahwa macam wanprestasi antara lain:
a. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
b. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
c. debitur terlambat sebagimana apa yang telah diperjanjikan;
d. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan;
e. debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah
diperbuatnya.
Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi
ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya.Apabila dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
73
pelaksanaan KUR antara BRI Unit Gondang dengan debiturnya terjadi suatu
permasalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah
disepakati dalam klausula perjanjian kredit, Pelanggaran atau wanprestasi oleh
salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tersebut adalah hal yang wajar.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara para pihak. Adanya kata
sepakat dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi
bagi para pihak. Tetapi pemenuhan prestasi tidak dapat terlaksana karena
debitor cidera janji, atau yang biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi
disebabkan oleh berbagai faktor. Dimana isi dari perjanjian tidak dilaksanakan
sepenuhnya dan menimbulkan permasalahan kredit.
Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan
penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank
termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau non performing loan
(kredit bermasalah).
Untuk menghindari terjadinya tunggakan kredit yang menyebabkan
terjadinya kredit bermasalah, bank sebenarya telah melakukan pengamanan
dengan melakukan analisa kredit yang meliputi analisa terhadap prospek usaha,
kemampuan membayar, dan jaminan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi
bahwa debitur tidak mampu menyelasaikan utang tepat pada waktunya sesuai
perjanjian kredit sehingga terjadi kredit bermasalah.
Sebaiknya ketentuan Pasal 1131 KUHPer yang mengatur tentang
kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya itu
diterapkan. Bank pemberi kredit hendaknya memahami dan mematuhi
ketentuan Pasal 1131 KUHPer untuk mengamankan kepentingannya sebagai
pihak yang berpiutang. Pasal 1131 seharusnya dipatuhi pada waktu bank
melakukan penilaian calon nasabah yang melakukan permohonan kredit dan
ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitur. Tetapi dalam hal ini
KUR merupakan pemberian kredit tanpa menggunakan jaminan baik berupa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
74
barang bergerak maupun tidak bergerak, maka yang perlu dilihat adalah
prospek usaha yang akan dijalankannya di kemudian hari.
Semakin perbankan menawarkan produknya antara lain seperti
pemberian kredit kepada masyarakat luas menyebabkan peluang terjadinya
perselisihan semakin terbuka luas. Dengan adanya konflik atau sengketa
tersebut, di dalam hukum dikenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu litigasi
(pengadilan) dan nonlitigasi (luar pengadilan)
Dalam praktek dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata
seperti litigasi, arbitrase, dan mediasi. Namun para pihak yang bersengketa
umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di
Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun pidana.
Namun terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Antara lain lamanya
penyelesaian perkara. Maka dari itu diatur mengenai alternatif sengketa diluar
pengadilan. Diantaranya adalah arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam
perma No.2 tahun 2003. Sedangkan mediasi perbankan diatur dalam PBI No.8
/ 5 / PBI / 2006. Pada PBI tentang mediasi perbankan dinyatakan bahwa
sampai akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan
oleh Bank Indonesia
Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan
nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian
yang diberikan bank. Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan
baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara
nasabah dan bank cenderung berlarut-larut.
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya
mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi
dapat dirasakan. Beberapa keuntungan dari mediasi adalah(Lukman Santoso,
2011 : 163) :
a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah
dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan atau melalui arbitrase.
Dalam mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan
banding sehingga biayanya lebih murah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
75
b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang
bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat
terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka
c. Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak
memihak.
Upaya yang dilakukan oleh BRI Unit Gondang adalah dengan mencari
jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadinya KUR
bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara terus menerus. Bank
tidak menggunakan mediasi perbankan. Bank hanya melakukan penagihan-
penagihan yang dilakukan oleh mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau
rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau bisa dibuatkan
surat / penagihan secara tertulis.. Penagihan secara terus menerus disini
dilakukan terhadap KUR yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam
Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna
mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Oleh karena itu,
dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan
kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk
menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan
menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.
Sejauh ini apabila terjadi masalah diselesaikan secara intern dahulu
secara kekeluargaan. Dalam mengatasi KUR bermasalah BRI Unit Gondang
belum sampai ke tingkat Pengadilan, karena debitur KUR sebagian besar
bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/ UMKM yang mempunyai
karakter kooperatif sehingga bisa dimungkinkan untuk menyelesaikan secara
kekeluargaan terlebih dahulu. ( Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku
Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor
Cabang Sragen pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB).
Terjadinya permasalahan kredit KUR di PT Bank Rakyat Indonesia
Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ini penyelesaiannya belum sampai ke
tingkat pengadilan dan tidak dilakukan tindakan mediasi perbankan di Bank
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
76
ini. Karena pelaksanaan KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang
tingkat kredit macetnya tergolong kecil dan pelaksanaannya untuk UMKM
yang sasarannya tepat di masyarakat. Sehingga masih bisa diatasi oleh Bank
tersebut. Selain itu pihak Bank melaksanakan sosialisasi terhadap pihak
masyarakat.
Kepala Unit juga mengungkapkan bahwa untuk menghadapi
permasalahan tersebut, seorang mantri atau Account Officer (AO) melakukan
pendekatan personal yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur
memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka BRI Unit
Gondang berhak memberi kelonggaran KUR dapat diperpanjang jatuh tempo
pelunasannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi pihak
BRI Unit Gondang juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada
debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak
sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
pengajuan kredit di awal.
Agar permasalahan pelaksanaan KUR tidak berlanjut secara terus-
menerus, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor
Cabang Sragen melaksanakan sosialisasi KUR kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait, bahwa KUR adalah untuk usaha produktif yang
menekankan kelayakan usaha. Selain itu Kepala Unit melakukan monitoring
dan evaluasi atas pelayanan KUR. ( Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono
selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang,
Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB).
Selain itu tindakan yang dilakukan yaitu penyelamatan kredit
bermasalah di sektor perbankan yaitu dengan penyelamatan kredit, dapat
ditempuh dengan cara-cara (Iswi Hariyani, 2010 : 39):
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang
hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu;
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
77
pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang
menyangkut :
1) Penambahan dana bank, dan/atau;
2) Konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
baru, dan/atau;
3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam
perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau
persyaratan kembali.
Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan
yang lazim dilakukan di kalangan perbankan. Hak ini bertujuan untuk
menurunkan ratio kredit bermasalah (non-performing loan) agar tingkat
kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Restrukturisasi dan penghapusan
kredit macet telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang perbankan dan
Peraturan Bank Indonesia khususnya PBI 7/2005, serta dalam pedoman
perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.
Sesuai dengan PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit
adalah upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
a. Penurunan suku bunga kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Penambahan fasilitas kredit;
f. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Selain itu disebutkan bahwa apabila tindakan penyelamatan kredit yang
dilakukan bank ternyata tidak berhasil maka bank dapat melakukan tindakan
lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit
macet (write-off).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
78
Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap, yaitu (Iswi
Hariyani, 2010 : 41):
a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write off.
Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit
macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan
kepada debitur.
b. Hapus tagihan atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off.
Dalam program hapus tagihan, bank tidak lagi melakukan penagihan kepada
debitur
Apabila debitur sudah dinyatakan dalam kolektibilitas kredit diragukan
maka pihak Bank dapat melaporkan hal tersebut kepada PT Askrindo untuk
pengajuan klaim. Pelaporan tersebut tentunya disertai dengan syarat-syarat
pengajuan Klaim. BRI Gondang tidak melakukan usaha penjadwalan kembali
(recheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali
(restructuring) karena hal tersebut dianggap memiliki risiko yang terlalu besar
dengan perbandingan jumlah pinjaman yang relatif kecil. Apabila dilakukan
ketiga upaya tersebut dikhawatirkan kredit tersebut akan makin terhambat
(tidak lancar). Jadi tindakan yang dilakukan oleh BRI Gondang langsung
melaporkan kepada PT Askrindo apabila kredit sudah dalam kategori
kolektibilitas kredit diragukan. Tetapi sejauh ini, adanya kredit bermasalah di
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen
masih dapat diatasi dengan baik. Melalui penagihan secara rutin yang
dilakukan oleh Mantri, tingkat kredit macet dapat teratasi.
Penghapusbukuan juga dilakukan oleh pihak bank, apabila kredit sudah
dalam kategori kolektibilitas 4 (diragukan) maka BRI akan mengajukan klaim
kepada PT. Askrindo, maksimal akhir bulan yang sama BRI melakukan
pembukuan dari kategori kredit diragukan langsung masuk ke kategori macet.
Bulan berikutnya dilakukan perubahan pembukuan ke Daftar Hitam (DH) atau
yang disebut dengan Penghapusbukuan. Walaupun kredit sudah masuk dalam
daftar hitam tetap saja pihak Bank melakukan penagihan dengan disertai Hak
Subrogasi. Dimana terjadi pengalihan hak tagih dari Penerima Jaminan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
79
hal ini Bank BRI kepada Penjamin atau PT.Askrindo/Jamkrindo setelah
Penerima Jaminan menerima pembayaran klaim dari Penjamin.
Penghapusan kredit macet atau write-off adalah bagian tak terpisahkan
dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Diketahui bahwa
penghapusan kredit macet ini terdiri dari hapus buku dan hapus tagihan.
Program hapus buku dan hapus tagihan terhadap kredit macet sudah lazim
dilakukan oleh kalangan perbankan. Penghapusan itu sebagai salah satu cara
untuk menyiasati tingginya angka risiko NPL (non-performing loan) atau
kredit bermasalah. Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah ini menunjukkan
bahwa kemampuan manajeman bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang
lancar, diragukan dan macet. Sehingga tindakan bank dalam melakukan
tindakan lanjut berupa pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagihan
terhadap kredit macet di perbankan nasional harus dilakukan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang Kantor Cabang Sragen relatif kecil dan Langkah yang
dilakukan untuk membina kreditur kecil
a. Angka Kredit Macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Gondang Kantor Cabang Sragen
Angka kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang, Kantor Cabang Sragen yaitu sebagai berikut :
Keterangan Desember 2011 Mei 2012
Orang Rupiah Orang Rupiah
Total KUR 396 2.060.294.546 460 2.909.472.002
Lancar 350 1.917.580.964 412 2.722.091.934
Dalam Pengawasan
Khusus (DPK)
40 129.813.782 42 166.781.218
Kurang Lancar 2 3.332.600 2 6.810.000
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
80
Diragukan - - 4 13.788.850
Macet 4 9.567.200 - -
NPL 6 12.899.800
(0,63 %)
6 20.598.850
(0,71 %)
Tabel 1
Tingkat Kredit Macet
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa KUR di Bank BRI
Unit Gondang memang terdapat masalah kredit macet tetapi hal itu sangatlah
kecil. Perhitungannya adalah dengan rumus NPL = (Total Kredit Bermasalah :
Total Kredit) x 100 %
Pada tahun 2011 :
NPL = (Kurang Lancar + Diragukan + Macet) x 100 %
Total Kredit
= ( Rp 3.332.600,00 + Rp 9.567.200,00) x 100 %
Rp 2.060.294.546,00
= 0,63 %
Pada tahun 2012 :
NPL = (Kurang Lancar + Diragukan + Macet) x 100 %
Total Kredit
= (Rp 6.810.000,00 + Rp 13.788.850,00) x 100 %
Rp 2.909.472.002,00
= 0,71 %
Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah
yaitu 5% dari total portofolio kreditnya. Maka dari itu permasalahan kredit
macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor
Cabang Sragen ini dapat dikatakan tergolong dalam kriteria wajar atau
bahkan sangat kecil, karena kriteria kecil / tidaknya itu berdasarkan kriteria
Bank Indonesia yang mengatakan bahwa NPL wajar sebesar 5 %.
Sedangkan NPL di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak
mencapai 5 %. Tingkat kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
81
(Persero)Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tahun 2011 hanya
sebesar 0,63 % dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Mei adalah
sebesar 0,71 %.
Keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang Kantor Cabang Sragen dalam menangani masalah KUR sehingga
tingkat kredit macet (NPL) bisa tergolong kecil karena ada beberapa faktor,
yaitu (Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada
tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB):
1) Internal
a) Karena pelaksanaan pemberian KUR di PT Bank Rakyat Indonesia
Unit Gondang Kantor Cabang Sragen telah sesuai dengan Standar
Operasional dan Prosedur pemberian KUR.
b) Karena dalam memasarkan KUR tetap berpedoman pada prinsip
kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, sehingga Bank Rakyat
Indonesia sebagai Bank yang mempunyai kompetensi di bidang
penyaluran kredit UMKM dapat terus terjaga dan dapat menarik
perhatian dari nasabah.
2) Nasabah
a) Adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi pinjaman KUR sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan. Walaupun ada juga nasabah yang
mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan pembayaran angsuran
tetapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga tingkat
macetnya bisa diatasi dengan baik.
b) Adanya kemampuan membayar dari nasabah, karena usaha nasabah
tergolong lancar sehingga pendapatan yang dihasilkan bisa untuk
melunasi pinjaman KUR. Adanya Usaha nasabah yang tergolong
lancar disebabkan karena nasabah sangat berhati-hati dalam
menjalankan usahanya, tekun dan tidak gegabah, sehingga usaha yang
dijalankan tersebut bisa terus berjalan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
82
Selain itu ada beberapa faktor, sehingga Kredit Macet di PT Bank
Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang itu tergolong kecil, antara
lain :
1) Domicili nasabah KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang Kantor Cabang Sragen masih dalam wilayah kerja, sehingga
penagihannya mudah dijangkau.
2) Pemberian kredit secara individual, selektif dan penuh kehati-hatian,
sehingga kemungkinan kredit yang disalahgunakan sangat kecil.
3) Tepat sasaran, yaitu diutamakan pada calon nasabah yang telah
mempunyai usaha tetap dan berjalan minimal 6 bulan, masih lancar dan
dapat dikembangkan
4) Penggalian informasi pada calon nasabah secara preventif sangat
diutamakan.
b. Langkah yang dilakukan untuk membina debitur kecil
1) Penagihan dengan melalui kunjungan secara berkala, terutama pada
nasabah yang setorannya sering terlambat tanggal yang telah ditentukan
(ada gejala macet). Penagihan yang di lakukan sesuai dengan standart
mekanisme kerja yang jelas, di sertai dengan pelaksanaan evaluasi dan
kontrol yang ketat secara berkala, dapat menghasilkan kinerja yang
optimal.
2) Kunjungan secara rutin untuk memastikan bahwa usaha nasabah masih
lancar, sekaligus dilakukan pembinaan.
3) Dalam pelayanannya Bank memberikan jaminan kerahasiaan setiap
transaksi artinya Customer Service harus menjaga kerahasiaan informasi
data nasabah, terutama yang berkaitan dengan uang dan pribadi nasabah.
Dengan adanya hal tersebut nasabah merasa nyaman dan percaya
terhadap pelayanan bank. serta nasabah tidak menyalahgunakan
kepercayaan Bank, sehingga nasabah juga mempunyai niat baik dengan
selalu membayar tepat waktu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
83
4) Pelayanan yang baik dan ramah, dengan tujuan kepuasan nasabah.
Pelayanan yang baik oleh pihak bank juga menjadi faktor utama
agar nasabah akan menjadi pelanggan setia terhadap produk atau jasa
yang ditawarkan. Disamping itu, bank juga berharap dari pelayanan baik
yang diberikan, nasabah dapat ikut mempromosikan bank kepada
nasabah lain. Hal ini merupakan keuntunagn tersendiri bagi bank. Dalam
memberikan pelayanan yang baik, bank telah menetapkan standar
operasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada
sehingga kepuasan nasabah dapat terpenuhi.
PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang Sragen
telah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabahnya.
Customer Service dalam melayani nasabah memiliki kemampuan
melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Disamping itu, Customer
Service memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun,
ramah, menarik, cepat tanggap pandai bicara dan bertanggung jawab
penuh terhadap nasabahnya. Customer service juga harus mampu
memikat dan mengambil hati nasabahnya sehingga nasabah menjadi
semakin tertarik dan tidak ada niat jahat.
Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sudah dilengkapi
oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana ini
dioperasikan oleh pihak yang berkualitas. Sehingga, kedua faktor
pendukung di atas, saling menunjang satu sama lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang
dilakukan penulis mengenai mengenai aspek hukum pemberian KUR di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Prosedur pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang Kantor Cabang Sragen meliputi 4 tahap yaitu Tahap Permohonan
Kredit, Tahap Analisis Kredit / Pemeriksaan, Tahap Pemberian Putusan
Kredit, dan Tahap Pencairan Kredit. Calon debitur harus melengkapi
persyaratan permohonan yang ada kemudian untuk dilakukan analisis kredit
oleh Mantri (Account Officer). Apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai
dengan aslinya, kemudian dilakukan pemberian putusan kredit oleh Kepala
Unit. Kepala Unit berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan
kredit. Apabila permohonan disetujui kemudian diikat oleh perjanjian kredit,
kemudian calon debitur mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan
kepada Teller BRI Unit Gondang
2. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR di PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen
yaitu terjadinya Kredit Bermasalah. Adanya kredit bermasalah disebabkan
karena 2 unsur yaitu dari perbankan yaitu karena kekurangtelitian bank dalam
melakukan analisis kreditnya dan dari nasabah yaitu adanya faktor
kesengajaan dan ketidaksengajaan dari nasabah. Faktor kesengajaan aantara
lain karena nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran, adanya itikad tidak
baik dan adanya nasabah yang melarikan diri. Kemudian faktor
ketidaksengajaan dikarenakan usaha debitur mengalami penurunan /
kebangkrutan, nasabah lalai, mengalami musibah kebakaran, kebanjiran dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
85
nasabah sakit sehingga tidak bisa mendapatkan uang untuk melakukan
pembayaran KUR.
3. Kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Gondang Kantor Cabang Sragen tergolong kecil karena Bank Indonesia
menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah yaitu 5% dari total
portofolio kreditnya. Sedangkan NPL di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk tidak mencapai 5 %. Tingkat kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tahun 2011 hanya
sebesar 0,63 % dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Mei adalah sebesar
0,71 %. Keberhasilan tersebut karena faktor internal yaitu pelaksanaan
pemberian KUR telah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur dan
faktor dari nasabah yaitu adanya itikad baik dari nasabah dan kemampuan
membayar dari nasabah. Selain itu adanya langkah yang dilakukan untuk
membina debitur kecil yaitu dengan melakukan kunjungan secara berkala,
dan memastikan bahwa usaha nasabah masih lancar sekaligus dilakukan
pembinaan serta pelayanan yang ramah dengan tujuan untuk kepuasan
nasabah.
B. Saran
1. Sebaiknya di dalam kegiatan penyaluran kredit, pejabat dan petugas bank
senantiasa memegang prinsip kehati-hatian, menguasai manajemen risiko
kredit, dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta memegang
teguh peraturan perkreditan di dalam internal bank;
2. Meningkatkan publikasi dan sosialisasi mengenai keunggulan dari PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya mengenai KUR. Sosialisasi
dilakukan dengan melakukan pemasaran KUR dan mengenalkan penerapan
agunan KUR kepada masyarakat. Hal ini penting karena pada dasarnya KUR
merupakan kredit yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mengetahui mengenai program
ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
86
3. Seharusnya PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bisa menjadi tolok ukur
/ pedoman bagi bank-bank lainnya karena keberhasilannya dalam mengatasi
kredit, sehingga tingkat kredit macetnya kecil.
4. Sebaiknya pada Perguruan Tinggi ditanamkam materi mengenai UMKM
untuk mengetahui secara langsung usaha-usaha dari masyarakat.