Post on 15-Oct-2015
transcript
5/25/2018 jaminan kredit
1/67
HUKUM
JAMINAN
KREDIT
Kelompok 2:
Bella Listya Cintya
Charity Olivia
Devyana Indah F
Dewita Rahmayana
Husna Aisyah
Risty Rahmaniatami
5/25/2018 jaminan kredit
2/67
Pranata Jaminan dalam Hukum Perdata
Menurut Cara terjadinya
Lahir karena Undang-Undang
Jaminan yang keberadaannya ditunjuk
UU tanpa ada perjanjian para pihak.segala kebendaan milik debitur baik
yang sudah ada maupun yang baru
akan ada dikemudian hari akan
menjadi tanggungan untuk segala
perikatannya(pasal 1131 KUHPer)
jika debitur tidak dapat memenuhikewajiban hutangnya maka
kebendaan milik debitur tersebut
akan dijual kepada umum dan hasil
penjualannya akan dibagi antara para
kreditur seimbang(Pasal 1132 BW)
Lahir karena Perjanjian
Perjanjian penjaminan: Perjanjian
tambahan yang melekat padaperjanjian hutang piutang antara
debitur dan kreditur yang di tujukan
untuk menjamin pelunasan
kewajiban debitur.
Contoh: Hipotik, hak tangguhan,
fidusia, perjanjian penanggungan
hutang, perjanjian garansi, dll.
Sifat:Accesoir, yaitu timbul karena
adanya perjanjian pokok, sehingga
perjanjian jaminan tidak akan ada
bila tidak ada perjanjian pokok.
1
5/25/2018 jaminan kredit
3/67
Menurut Objeknya
Benda Bergerak
Gadai (Pasal 1150 BW):
Hak yang diperoleh kreditur
atas benda bergerak yang
diserahkan oleh debitur
dan seorang lain atas namadebitur yang memberikan
kekuasaan kepada kreditur
untuk mengambil
pelunasan dari barang
tersebut
Fidusia (UU No.4/1996):
hak tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan
pemberi fidusia sebagai
agunan bagi pelunasan
utang tertentu
Benda Tidak
Bergerak/Benda
Tetap
Rumah atau
bangunan yang
berada di atas tanahorang lain tetapi bisa
diikat dengan
jaminan fidusia
2
Benda Berupa Tanah
Diikat dengan hak
tanggungan, yaitu hak
jaminan yang
dibebankan pada hak
atas tanahsebagaimana dimaksud
dalam UU No.4/1996
terikat atau tidak
terikat, benda-benda
lain yang merupakan
satu kesatuan dengan
tanah itu.
5/25/2018 jaminan kredit
4/67
Menurut Sifatnya
Jaminan Umum
Jaminan yang
diberikan bagi
kepentingan
semua kreditur
dan menyangkutsemua harta
debitur
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 1131
KUHPer.
Jaminan Khusus
Jaminan dalam
bentuk
penunjukkan atau
penyerahan
benda tertentusecara khusus
sebagai jaminan
atas pelunasan
kewajiban dari
debitur kepada
kreditur tertentu.
3
Jaminan Perorangan
Istilah jaminan
perorangan berasal
dari kata borgtocht
yaitu penangguhan
hutang dan ada jugayang menyebutkan
dengan istilah
jaminan imateriil,
yaitu terdapat pihak
ketiga yang
mengikatkan diri
untuk memenuhi
perikatan si
berutang jika si
berutang tidak
mampu memenuhi
perikatannya.
Jaminan
Kebendaan
Adanya benda
tertentu yang
dijadikan
jaminan.Kebendaan yang
dijaminkan
tersebut harus
merupakan milik
dari pihak yang
memberikan
jaminan
kebendaan.
5/25/2018 jaminan kredit
5/67
Menurut Kewenangan Menguasai
Benda Jaminan
Menguasai Benda
Jaminan
Kreditur yang menguasai
benda jaminan merasa
lebih aman terutama
untuk benda bergerakyang mudah
dipindahtangankan dan
berubah nilainya.
Contoh: Gadai
4
Tanpa Menguasai
Benda Jaminan
Hal ini menguntungkan
debitur karena tetap
dapat memanfaatkan
benda jaminan. Contoh:
Hak hipotik dan fidusia
5/25/2018 jaminan kredit
6/67
5/25/2018 jaminan kredit
7/67
Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khususdiadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa :
Jaminan perorangan(personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang
sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera janji.
Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang
diatur dalam Buku III Pasal 1830 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
Jaminan yang bersifat kebendaanyaitu adanya benda tertentu yang
dijadikan jaminan(zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan
yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan
tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan
jaminan kebendaan tersebut(ingat asas jura in realiena); ataupun
5/25/2018 jaminan kredit
8/67
JAMINAN PERSEORANGAN
Pengertian jaminan perseorangan menurut Sri Soedewi,
mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:
Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankanterhadap debitur tertentu,dan terhadap harta kekayaan
debitur umumnya.
Sedangkan menurut Soebekti:
Suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan pihakketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si
berhutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinya. (Pasal 1820)
5/25/2018 jaminan kredit
9/67
Jaminan perseorangan yang diatur dalam BUKU III
KUHPerdata adalah:
Penanggungan
Hutang
(borgtocht)
PerjanjianGaransi
5/25/2018 jaminan kredit
10/67
Penanggungan Hutang (borgtocht)
penanggungan hutang adalah suatu perjanjian dengan
mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si
berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan
si berhutang manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinya. (Pasal 1820 KUHPer)
Penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820sampai
dengan Pasal 1850 KUHPer.
5/25/2018 jaminan kredit
11/67
Hak penanggung atau penjamin:
Hak untuk menuntut lebih dulu (Pasal 1831 BW)
Hak untuk membagi hutang (Pasal 1836 dan 1837 BW)
Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1847 BW)
Hak untuk di berhentikan dari penanggungan karena
terhalang untuk melakukan suborgasi yang diakibatkan darikesalahan kreditor. (Pasal 1848 BW)
5/25/2018 jaminan kredit
12/67
Akibat-akibat penanggungan antara debitur dan si
penanggung:
Menurut Pasal 1831 BW, untuk melunasi hutang debitur, si penanggung
tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutanglalai, sedangkan barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih
dahulu untuk melunasi hutangnya.
Pasal 1832 BW, Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik
debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya jika:
Ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barangdebitur lebih dahulu disita dan dijual
Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si
berutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal mana
akibat-akibat perikatannya diautr menurut asas-asas yang ditetapkan
untuk utang-utang tanggung menanggung
Debitur dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai
dirinya sendiri secara pribadi
Debitur dalam keadaan pailit
Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim
5/25/2018 jaminan kredit
13/67
Akibat-akibat Penanggungan antara debitur dan
penanggung dan antara para penanggung:
Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama
adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran
hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung
menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah
dilakukan penanggung kepada kreditur. Penanggung juga
berhak menuntutuang pokok dan bunga, serta penggantianbiaya dan kerugian jika ada. (Pasal 1830 BW)
Jika si penanggung telah sekali membayar hutangnya, ia tidak
dapat menuntutnya kembali dari si berutang yang telah
membayar untuk kedua kalinya jika penanggung tidakmemberitahukan kepada si berutang tentang pembayaran
yang telah dilakukannya. (Pasal 1842 BW)
5/25/2018 jaminan kredit
14/67
Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai
penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang
sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya
berhak untuk menuntut kepada penanggung yang
lainnya, masing-masing untuk bagiannya. (Pasal 1844
BW)
5/25/2018 jaminan kredit
15/67
Hapusnya penanggungan hutang:
Hapusnya penanggungan hutang diatur dalam pasal 1845
sampai dengan pasal 1850 BW. Di dalam Pasal 1845 BWdisebutkan bahwa perikatan yang
timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab
yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya
perikatan lainnya seperti di sebutkan dalam Pasal 1381 BW,bahwa terdapat 10 cara berakhirnya perjanjian
penanggungan hutang, yaitu pembayaran, penawaran
pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan,
pembaruan hutang, kompensasi, pencampuran hutang,pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang,
kebatalan atau pembatalas, dan berlakunya syarat
pembatalan.
5/25/2018 jaminan kredit
16/67
Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat
menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh
debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnyasendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh mengajukan tangkisan
yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu (Pasal
1847 BW).
Dalam Ps 1848 BW, dikatakan bahwa penanggung berhakuntuk diberhentikan dari penanggungan jika karena
perbuatan kreditur sipenanggung menjadi terhalang atau
tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hak
tanggung- annya dan hak-hak utama dari kreditur.
5/25/2018 jaminan kredit
17/67
PERJANJIAN GARANSI
Perjanjian Garansi adalah perjanjian penanggungan atau borgtochtdimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor,
borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya
yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok)
dengan pihak lain sebagai kreditur.
Pasal 1233: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,baik karena undang-undang. Dalam hal ini, perjanjian garansi lahir
karena adanya persetujuan
Pasal 1234: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam
hal ini, perjanjian garansi adalah perikatan yang ada untuk berbuat
sesuatu, yaitu menjamin atau berbuat menjamin.
5/25/2018 jaminan kredit
18/67
Dalam KUHPerdata perjanjian garansi serupa dapat kita
lihat juga pengaturannya pada Pasal 1820sampai denganPasal 1850dengan juga memperhatikan Pasal 1831atau
Pasal 1832KUHPerdata
Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka
penanggung mempunyai Hak istimewa yang diberikanundang-undang, yaitu untuk memilih salah satu,
menggunakan pasal 1831 KUH Perdataatau pasal 1832
KUH Perdata.
5/25/2018 jaminan kredit
19/67
Perbedaan antara Perjanjian Penanggungan dengan
Perjanjian Garansi adalah:
Bentuk Perjanjian Penanggungan tercantum dlm
perjanjian pokoknya sedangkan bentuk perjanjian
Garansi berdiri sendiri.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung dalamperjanjian garansi adalah penggantian kerugian yang
timbul sedangkan dalam perjanjian penanggungan
adalah memenuhi perutangan yang tidak dipenuhi oleh
debitur.
5/25/2018 jaminan kredit
20/67
JAMINAN KEBENDAAN
Jaminan kebendaan(zakelijk zekerheid/security
right in rem) adalah jaminan yang berupa hak
mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai
hubungan langsung atas benda tertentu daridebitur, dapat dipertahankan terhadap siapa
pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat
diperalihkan
5/25/2018 jaminan kredit
21/67
Jenis-jenis Jaminan Kebendaan
Jaminan Kebendaan atas:
Benda Bergerak
Gadai/Pand
Fiducia
Resi Gudang
Benda Tidak Bergerak
UU Hak Tanggungan (Tanah)
Hipotik (Kapal 20m3)
5/25/2018 jaminan kredit
22/67
JAMINAN KEBENDAAN
Jaminan kebendaan menurut bentuknya dapat
berupa :
Benda Bergerak
benda bergerak yang berwujud, pengikatanya dengan
gadai (pand), dan fidusia
benda bergerak yang tidak berwujud, yang
pengikatannya dengan gadai (pand), cessie dan account
receivable.
Benda Tidak Bergerak
Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda
bergerak berupa hak tanggungan (hipotik).
5/25/2018 jaminan kredit
23/67
Bentuk-bentuk jaminan kebendaan diatur dalam
Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya
1. Gadai, diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal1150-1161,
2. Hak tanggungan, diatur dalam UU No.4/1996,
3. Fiducia, UU No.42/1999,
4. Hipotik Kapalyang diatur dalam Pasal 1162 sampaidengan Pasal 1232 KUHPer serta Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran),serta peraturan-peraturan pelaksananya;
5. Resi Gudangyang diatur dalam Undang-Undang No. 9Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun2011 (UU Resi Gudang) serta peraturan-peraturanpelaksananya.
5/25/2018 jaminan kredit
24/67
GadaiGadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang
yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau oranglain atas namanya untuk menjamin suatu utang.
Sifat-sifat gadai antara lain:
Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bersifat accesoir
Adanya sifat kebendaan
Syarat inbezieztelling
Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri
Hak preferensi sesuai dengan pasal 1130 dan pasal 1150 KUHP
Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi
5/25/2018 jaminan kredit
25/67
Objek dan Subjek Gadai
Objek Gadai : benda bergerak benda bergerak berwujud : emas, arloji, sepeda
motor, dan lain-lain
Benda bergerak tidak berwujud : piutang atas bawah,piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda
dan atas piutang
Subjek Gadai : pemberi gadai (pandgever) : orang atau badan hukum
yang memberikan jaminan dalam bentuk bendabergerak selaku gadai kepada penerima gadai untukpinjaman uang yang diberikan kepadanya
penerima gadai (pandnemer)
Hak pemegang gadai
5/25/2018 jaminan kredit
26/67
Hak pemegang gadai
mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk
menyelamatkan benda gadai .
menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur
(jumlah hutang dan bunga).
mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan) dari kreditur lain.
menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka
hukum supaya barang gadai di jual menurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk
melunasi hutang dan biaya serta bunga.
Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
Kewajiban pemegang gadai
Pasal 1157 ayat 1 KUHP perdata pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya
harga barang yang digadaikan yang terjadi atas kelalaiannya.
Pasal 1156 KUHP ayat 2 berkewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jikabarang gadai dijual.
Pasal 1159 KUHP ayat 1 beranggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai
Kewaijban untuk mengembalikan benda gadai jika debitur melunasi hutangnya.
Kewajiban untuk melelang benda gadai.
5/25/2018 jaminan kredit
27/67
Hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu :
Fase pertama : Perjanjian Pinjam Uang
Fase kedua : Penyerahan benda gadai dalam kekuasaanpenerima gadai
Hapusnya gadai :
Perjanjian pokok
Musnahnya benda gadai
Pelaksanaan eksekusi
Pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secarasukarela
Pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atasbenda gadai
Penyalahgunaan benda gadai.
5/25/2018 jaminan kredit
28/67
Hak Tanggungan
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang BerkaitanDengan Tanah :
Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnyadisebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakansatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasanutangtertentu, yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditor tertentu terhadapkreditor- kreditor lainnya.
5/25/2018 jaminan kredit
29/67
Ciri dan Sifat Hak Tanggungan
Ciri hak tanggungan : Memberikan kedudukan yang diutamakan atau
mendahului kepada pemegangnya (kreditor tertentu).
Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangansiapapun objek itu berada.
Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas
Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Merupakan hak jaminan atas tanah yang mudah danpasti pelaksanaan eksekusinya.
Sifat Hak Tanggungan :
Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi
Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir
5/25/2018 jaminan kredit
30/67
Objek dan Subjek Hak Tanggungan
Objek Hak Tanggungan
Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 :
Hak milik;
Hak guna usaha;
Hak guna bangunan; Hak pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang
berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani dengan hak tanggungan.
Subjek Hak Tanggungan
Pemberi Hak Tanggungan
Pemegang Hak Tanggungan
5/25/2018 jaminan kredit
31/67
Proses pembebanan hak tanggungan
Tahap pemberian Hak Tanggungan,didahului dengan janji akan memberikan hak tanggungan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu Tahap pendaftaran Hak Tanggungan,
hanya memenuhi syarat spesialitas, sampai pada tahap tersebut haktanggungan yang bersangkutan belum lahir dan kreditor pemegangnyabelum memperoleh kedudukan yang diutamakan
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna UsahaPasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna BangunanPasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria
Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak PakaiPasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
5/25/2018 jaminan kredit
32/67
Beralihnya Hak Tanggungan
Konsekuensi sifat accesoir hak tanggungan Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri:
a. Tidak dapat berdiri sendiri.
b. Adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung dariperikatan pokoknya.
c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accesoir-nya turut beralih
Dasar beralihnya hak tanggungan menurut pasal 16Undang-Undang Hak Tanggungan.a. Cessie
b. Subrogatiec. Merger
5/25/2018 jaminan kredit
33/67
Hapusnya Hak Tanggungan
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996disebutkan, sebagai berikut :
Hapusnya hutang yang dijamin dengan haktanggungan.
Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang haktanggungan.
Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapanperingkat oleh
Ketua Pengadilan Negeri. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak
tanggungan
5/25/2018 jaminan kredit
34/67
HIPOTEK
Hipotekadalah suatu hak kebendaan atas
benda-benda tak bergerak untuk mengambil
penggantian daripadanya bagi pelunasan
suatu perikatan.
Lebih lanjut; pasal 1168, 1171, 1175,
1176 KUHPerdata
5/25/2018 jaminan kredit
35/67
Atas dasar pasal-pasal tersebut diatas, unsur-unsurhipotek:
1. Harus ada benda yang dijaminkan2. Bendanya benda tak bergerak
3. Dilakukan oleh orang yang berhakmemindahtangankan benda jaminan
4. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjianpokok dan ditetapkan dalam suatu akta
akta autentik
5. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki,hanya sebagai jaminan hutang saja.
5/25/2018 jaminan kredit
36/67
Asas-asas Hipotek
1. Publisitasharus didaftarkan dalam register umumagar masyarakat khususnya pihak ketiga dapat
mengetahui.
2. Asas spesialitasbenda-benda yang dijaminkan
ditunjuk secara khusus
benda apa
letaknya dimana
luasnya berapa
berbatasan dengan apa saja
5/25/2018 jaminan kredit
37/67
Objek Hipotek
Objek hipotekPs. 1164 KUHPerdata
Sebelum berlaku UUHT
Tanah-tanah yang berstatus HM, HGB, HAU,
ps. 51 yunto ps. 57 UUPA
Setelah berlaku UUHT
Hipotek untuk kapal- kapal dalam bobot mati20mPs. 314 (1) KUHD
Hipotek pesawat udaraUU No.15 Thn 1992tentang penerbanganKapal lautobjek hipotekUU No.21 thn 1992tentang pelayaran
5/25/2018 jaminan kredit
38/67
Pasal 1 angka 2Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan
jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga
angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung danbangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pasal 309 (1)KUHD kapal adalah semua peralatan dengan
nama apapun dan dari macam apapun juga
Pasal 510 KUHPerdata
Kapal termasuk benda bergerak
untuk dijadikan objek hipotek harus terdaftar dalam daftar kapal
indonesia
Pasal 314 (3) KUHDAtas kapal yang dibukukan dalam register
kapal, kapal-kapal dalam pembuatan seperti andil-andil dalam
kapal dan kapal dalam pembuatan itu dapat diletakkan hipotek
Pendaftaran kapal diatur dalam UU PelayaranBab II Bagian
ketigatentang Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan
kapalPs. 45 s.d. 54
5/25/2018 jaminan kredit
39/67
Isi Hipotek
Janji-janji (clausula) dalam perjanjian pembebanan
hipotek untuk melindungi kreditur (pemeganghipotek) agar tidak dirugikan, harus secara tegas
dicantumkan dalam akta pembebanan hipotek
a. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiriPs. 1178 KUHPerdata
b. Janji tentang hak (Ps. 1185 KUHPerdata)
mengacu pada ps. 1576 KUHPerdata
c. Janji tentang asuransi (Ps. 297 KUHD)
d. Janji untuk tidak dibersihkanPs. 1210
KUHPerdata
5/25/2018 jaminan kredit
40/67
Peralihan Hipotek
Pasal 1172 KUHPerdataperalihan hanya
dapat dilakukan dengan akta notaris
Peralihan piutang yang dijaminkan dengan
hipotek tersebut harus diberitahukan pada
pegawai pendaftaran dan balik nama kapal
untuk dilakukan pencatatan
5/25/2018 jaminan kredit
41/67
Hapusnya Hipotek
Pasal 1209 KUHPerdata:1. Hapusnya perikatan pokok2. Pelepasan hipotek oleh kreditur3. Penetapan tingkat oleh hakim
Ketentuan diluar KUHPerdata:
1. Afstan hipotik
2. Lenyapnya benda hipotik3. Pencampuran kedudukan pemegang dan pemberi hipotik
4. Pencoretan, karena pembersihan atau kepailitan
5. Pencabutan hak milik
Jika hipotek telah hapus, harus ada pemberitahuanpada pejabat pendaftaran dan pencatatan balik namakapal di kantor Syahbandar untuk diadakan Roya /pencoretan
5/25/2018 jaminan kredit
42/67
RESI GUDANG
Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikanatas barang yang disimpan di Gudang yangditerbitkan oleh Pengelola Gudang.
hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untukpelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk
diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadapkreditor yang lain (pasal 1 angka (9) UU SRG)
Hak Jaminan dalam undang-undang ini meliputi klaimasuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalamResi Gudang diasuransikan
(Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU SRG)
5/25/2018 jaminan kredit
43/67
Subjek Jaminan atas Resi Gudang
Pemegang Resi Gudang adalah Pemilik barang ataupihak yang menerima pengalihan dari pemilikbarang atau pihak lain yang menerima pengalihanlebih lanjut.
Pengelola Gudang adalah Pihak yang melakukanusaha pergudangan, baik gudang milik sendirimaupun milik orang lain, yang melakukan
penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasanbarang yang disimpan oleh pemilik barang sertaberhak menerbitkan Resi Gudang
5/25/2018 jaminan kredit
44/67
Asas-Asas Hak Jaminan atas Resi Gudang
1). Asas-asas Hak Kebendaan (AsasAbsolut, Asas Droit de Suite,
Asas Droit de Preference)
2). BersifatAccesoir (Pasal 12 (1) UU SRG)
3). Asas Publiciteit (Pasal 13 UUSRG)
4). Asas Specialiteit
Akta perjanjian Hak Jaminan harus memuat
a. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan
b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan
c. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan
d. Nilai Jaminan Utang; dan
e. Nilai barang berdasarkan harga pasar saat barang di
masukkan ke dalam gudang
Ob k J i
5/25/2018 jaminan kredit
45/67
Obyek Jaminan dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang
Barang bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dandiperdagangkan secara umum
(Pasal 1 angka (5) UU SRG).
Peraturan Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/Per/6/2007.
Pasal 3 : Barang dalam sistem Resi Gudang memiliki daya simpan paling
sedikit 3 (tiga) bulan, memiliki standar mutu tertentu, jumlah
minimum barang disimpan.
Pasal 4 (1) : Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut,
dengan catatan bahwa penetapan tentang Barang ini dapat
berkembang dengan rekomendasi Pemerintah Daerah, instansi
terkait, asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan
persyaratan pada Pasal 3
(vide Pasal 4 ayat (2), Permendag No.26/M-DAG/Per/6/2007).
Obyek Jaminan
Hapusnya dan Eksekusi Hak Jaminan
5/25/2018 jaminan kredit
46/67
Hapusnya dan Eksekusi Hak Jaminanatas Resi Gudang
Hapusnya Hak Jaminan atas Resi Gudang
(Pasal 15 UU SRG)
a. Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminandan;
b. Pelepasan Hak Jaminan oleh Penerima Hak JaminanEksekusi dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang
(Pasal 16 UU SRG)
(1) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, penerima hak
jaminan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminanatas kekuasaan sendiri melalui lelang umum ataupenjualan langsung.
5/25/2018 jaminan kredit
47/67
J MIN N FIDUCI
5/25/2018 jaminan kredit
48/67
PembebananBenda Jaminan
Fiducia ( Pasal 5 )
PendafataranBenda Jaminan
Fiducia ( Pasal 11)
PengalihanJaminan Fiducia
( Pasal 19 )
Penghapusan
Jaminan Fiducia(Pasal 25)
HAK
MENDAHULUI(Pasal 27)
KETENTUAN
PIDANA(Pasal 35)
5/25/2018 jaminan kredit
49/67
ATURAN TERKAIT
UU NO 42 TAHUN 1999
JAMINAN FIDUCIA
PP 86 TAHUN 2000
Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia
Dan Biaya Pembuatan AktaJaminan Fidusia
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
5/25/2018 jaminan kredit
50/67
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
TIDAK BERGERAK
BERGERAK
PIUTANG
KHUSUSNYA BANGUNANYANG TIDAK DAPAT DIBEBANI
HAK TANGGUNGAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM UU No 4 Thn 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN
OBJEK
JAMINAN
FIDUSIA
BENDA
BERWUJUD
TIDAK
BERWUJUD
SATU BENDA TERTENTU
TERTENTU BERDASARKAN
JENIS
TELAH ADA
AKAN ADA
5/25/2018 jaminan kredit
51/67
OBJEK FIDUCIA
BENDA BERGERAKBERWUJUD MAUPUNTIDAK BERWUJUD),
BENDA TIDAK BERGERAKKHUSUSNYA BANGUNANYANG TIDAK DIBEBANI
HAK TANGGUNGAN YAKNIDALAM KAITANNYA
DENGAN BANGUNANRUMAH SUSUN UU NO.16TAHUN 1985 TTG RUSUN
ATURAN YANG
BERLAKU :
UU NO. 42 TAHUN
1999 TENTANGJAMINAN
FIDUSIABENDA
DALAM
PENGUASAAN
PEMBERI
FIDUSIA
FIDUSIABENDA
DALAM
PENGUASAAN
PEMBERI
FIDUSIA
5/25/2018 jaminan kredit
52/67
1. BAHWA KREDITUR PENERIMA FIDUSIA MERUPAKAN KREDITUR YANGDIUTAMAKAN DIBANDINGKAN DENGAN KREDITUR-KREDITUR LAINNYA.
2. JAMINAN FIDUSIA TETAP MENGIKUTI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINANFIDUSIA DALAM TANGAN SIAPAPUN BENDA TERSEBUT BERADA. (DROIT DESUIT / ZAAKSGEVOLG).
3. ASAS ASESORITAS ; (BAHWA PERJANJIAN FIDUSIA MERUPAKAN PERJANJIANIKUTAN DARI PERJANJIAN UTAMA/POKOK, YATU PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG, YANG MELAHIRKAN HUTANG YANG DIJAMIN DENGAN JAMINANFIDUSIA).
4. ASAS KONTINJEN ; JAMINAN FIDUSIA DAPAT DILETAKKAN ATAS HUTANG YANGBARU AKAN ADA.
5. ASAS BAHWA JAMINAN FIDUSIA DAPAT DIBEBANKAN TERHADAP BENDA YANGAKAN ADA.
6. ASAS PEMIDAHAN HORIZONTAL; BAHWA JAMINAN FIDUSIA DAPATDIBEBANKAN TERHADAP BANGUNAN / RUMAH YANG TERDAPAT DI ATASTANAH MILIK ORANG LAIN.
5/25/2018 jaminan kredit
53/67
7. BAHWA JAMINAN FIDUSIA BERISI RINCIAN SECARA DETAIL TENTANGSUBJEK DAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA.
8. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA HARUS ORANG YANG MEMILIKIKEWENANGAN HUKUM ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA.
9. ASAS PUBLIKASI ; JAMINAN FIDUSIA HARUS DIDAFTAR DI KANTORPENDAFTARAN FIDUSIA.
10. ASAS PENDAKUAN ; BENDA YANG DIJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIATIDAK DAPAT DIMILIKI DIMILIKI OLEH KREDITUR PENERIMA JAMINAN
FIDUSIA SEKALIPUN HAL TERSEBUT DIPERJANJIKAN.11. JAMINAN FIDUSIA MEMBERIKAN HAK PRIORITAS KEPADA KREDITUR
PENERIMA FIDUSIA YANG TERLEBIH DAHULU MENDAFTARKAN KEKANTOR FIDUSIA DARI PADA KREDITUR YANG MENDAFTARKANKEMUDIAN.
12. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH MENGUASAI BENDA
JAMINAN HARUS MEMPUNYAI ETIKAD BAIK.(TIDAKMEMINDAHTANGANKAN, MENYEWAKAN, MENJUAL ATAUMENGALIHKAN KEPADA ORANG LAIN)
13. JAMINAN FIDUSIA MUDAH DIEKSEKUSI.
5/25/2018 jaminan kredit
54/67
AKTAJAMINANFIDUCIA
IDENTITASPEMBERI
DANPENERIMA
FIDUCIA
Data Perjanjian
pokok
Penjelasanmengenai
Benda
Nilai Penjamin
Nilai Bendayang menjadi
objek penjaminFiducia
UTANG YANG DAPAT
DIJAMINKAN JAMINAN FIDUCIA
:
utang yang telah ada;
utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumlahtertentu;
Atau
utang yang pada saateksekusi dapat ditentukan
jumlahnya berdasarkanperjanjian pokok
yang menimbulkan kewajibanmemenuhi suatu prestasi.
5/25/2018 jaminan kredit
55/67
ALURKantor pendaftaran
Fiducia
( DepartemnKehakiman)
PermohonanPendaftaran Fiducia
oleh penerima Fiducia
Kantor PendaftaranFiducia mencatat
Jaminan Fidusia dalamBuku Daftar Fidusia
Dicatat sesuai tanggalyang sama dengan
tanggal penerimaanpermohonanpendaftaran.
SERTIFIAKT JAMINANFIDUCIA
ISI SURAT PERMOHONAN
identitas pihak Pemberi danPenerima Fidusia;
tanggal,nomor akta jaminanFidusia, nama, tempat
kedudukan notaris yangmembuat
akta Jaminan Fidusia;
data perjanjian pokok yangdijamin fidusia;
uraian mengenai Benda yang
menjadi obyek JaminanFidusia;
nilai penjaminan; dan
nilai benda yang menjadiobyek Jaminan Fidusia.
5/25/2018 jaminan kredit
56/67
PENGALIHAN JAMINAN
FIDUCIA
PENGALIHAN ( PASAL 19 24)
5/25/2018 jaminan kredit
57/67
PENGALIHAN ( PASAL 19 24)
PE
N
G
A
L
I
H
A
N
CESSIE(PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG)
DENGAN AKTA
OTENTIK ATAU AKTABAWAH TANGAN
PENERIMA
FIDUSIA
PEMBERI
FIDUSIA
BERALIHANNYA DEMI HUKUM
SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN
KEPADA KREDITUR BARU
PRINSIP DROIT DE SUIT
BENDA
PERSEDIAAN
MENJUAL/
MENYEWAKAN
PENERIMA FIDUSIA TIDAK MENANGGUNG
KEWAJIBAN ATAS AKIBAT TINDAKAN ATAU
KELALAIAN PEMBERI FIDUSIA BAIK YANG
TIMBUL DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL ATAU
YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
DAN PENGALIHAN BENDA YANG MENJADI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BUKAN BENDA
PERSEDIAANMESIN PRODUKSI,
MOBIL PRIBADI,
RUMAH PRIBADI
5/25/2018 jaminan kredit
58/67
PASAL 19 UU NO 42 TAHUN 1999
Pengalihan hakjaminan
Beralihnya segalahak dan kewajibanPenerima Fiducia
pada kreditor baru
PASAL 613 UUKUHP
CESSIEPengalihan piutang
yang dialkukan
dengan Akta otentik.
PRINSIP DROIT DE SUITE Hak Kebendaan mengikuti bendanya dimanapunjuga (dalam tangan siapapun juga) barang ituberada. hak tersebut terus mengikuti orang yangmempunyainya.
KETENTUAN PENGALIHAN
5/25/2018 jaminan kredit
59/67
KETENTUAN PENGALIHANJAMINAN FIDUCIA
Benda Persediaan sbg objek jaminanfiducia yang dapat dialihkan harus melauicara dan prosedur yang berlaku
Benda yang menajdi objek jaminanfiducia yang telah dialihkan wajib digantioleh Pemberi fiducia dengan objek yangsama
Semua perjanjian dianggap tidak sah bilaterjadi cidera janji
5/25/2018 jaminan kredit
60/67
BERAKHIRNYA JAMINAN
FIDUCIA
5/25/2018 jaminan kredit
61/67
Faktor Penyebab
Hapusnya utang yangdi jamin dengan
Fiducia
Pelepasan Hak atasJaminan Fiducia oleh
penerima Fiducia
Musnahnya Bendayang menjadi objek
Jaminan FIducia
Penerima Fiducia
melaporkan ke Kantor
Pendaftaran Fiducia
Kantor Pendaftaran Fiducia
menghapus Jaminan Fiducia
Kantor Pendaftaran Fiducia
membuat pernyataan Sertifikat
Jaminan Fiducia tidak berlaku
lagi
5/25/2018 jaminan kredit
62/67
HAK MENDAHULUI
( PASAL 27)
5/25/2018 jaminan kredit
63/67
HAK MENDAHULUPASAL 27 UUJF
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditorlainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahhak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya atashasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapuskarenaadanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yangmenjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan ataulikuidasi.
5/25/2018 jaminan kredit
64/67
CONTD
PASAL 28 UUJF
Apabila atas Benda yang sama menjadi
Objek Jaminan Fidusia Lebih dari 1perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yangdidahulukan Sebagaimana dimaksud dalamPasal 27, diberikan kepada pihak YangLebih dahulu mendaftarkannyapada KantorPendaftaran Fidusia.
5/25/2018 jaminan kredit
65/67
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASAL (29-34
UUJF)
PELAKSANAAN TITEL
EKSEKUTORIAL
PENJUALAN DIBAWAH
TANGANPELELANGAN
UMUM
DEBITUR
CIDERA JANJI
EKSEKUSI
EKSEKUSI (LANJUTAN)
5/25/2018 jaminan kredit
66/67
EKSEKUSI (LANJUTAN) Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta
bantuan pihak berwenang.
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji batal demi
hukum.
Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap
bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
KETENTUAN PIDANA
5/25/2018 jaminan kredit
67/67
KETENTUAN PIDANA
PASAL 35 UUJFSETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
MEMALSUKAN, MENGUBAH, MENGHILANGKAN,ATAU DENGAN CARA APAPUN MEMBERIKANKETERAANGAN SECARA MENYESATKAN YANGJIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SALAHSATU PIHAK TIDAK MELAHIRKAN PERJANJIANJAMINAN FIDUSIA,
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARAPALING SINGKAT 1 TAHUN DAN PALINGLAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALINGSEDIKIT Rp. 10.000.000,-DAN PALINGBANYAK Rp.100.000.000,-
PASAL 36 UUJF
PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN,MENGGADAIKAN, ATAU MENYEWAKANBENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINANFIDUSIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 23 ayat(2) YANG DILAKUKAN TANPAPERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULUDARI PENERIMA FIDUSIA
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARAPALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA
PALING BANYAK Rp.50.000.000,-