Post on 27-Dec-2015
transcript
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL
invest in
Invest in remarkable indonesia Invest in
remarkable indonesiaindonesia
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in
Invest in
able indonesia Invest
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Jakarta, 21 April 2012
Dr. Riyatno, S.H., LL.M.Kepala Pusat Bantuan HukumBadan Koordinasi Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
Daftar Isi
I. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing
II. Iklim Investasi
III. Kinerja Investasi
IV. Kebijakan Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
I. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing
I. ALASAN-ALASAN MASUKNYA MODAL ASING DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING
A. Alasan-Alasan Masuknya Modal asing :
- Upah buruh yang murah
- Dekat dengan sumber bahan mentah
- Menemukan pasar baru
- Royalti dari alih teknologi
- Penjualan bahan baku dan suku cadang
- Insentif
-Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional
4
B. Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing :
1) - Adanya keuntungan ekonomi (economic opportunity)
2) - Stabilitas politik (political stability)
3) - Kepastian hukum (legal certainty)
5
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
II. Iklim Investasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Indonesia’s current position
Investment grade
January 2012
BB +
BBBBaa3
Ba1
January 2012 Desember 2011
Iklim Investasi: Kinerja perekonomian Indonesia di mata dunia
o Agen Rating Internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's Investors Service telah meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat investasi (Investment Grade)
o Analis Ekonomi memperkirakan bahwa S&P akan memasukkan Indonesia menjadi peringkat investasi di Semester Pertama tahun 2012.
o The Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat investasi sejak Juli 2011
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
No. Negara Peringkat (Periode Tahun)
2009-2011 2010-20121. China 1 12. India 3 23. Brazil 4 34. USA 2 45. Rusia 5 56. Mexico 12 67. United Kingdoms 6 78. Vietnam 11 89. Indonesia 9 910. Jerman 7 1011. Thailand n/a 1112. Polandia 13 1213. Australia 8 1314. Perancis 14 1415. Malaysia n/a 1516. Jepang n/a 1617. Kanada 10 1718. Cili n/a 1819. Afrika Selatan n/a 1920. Spanyol n/a 20
Sumber: World Investment Prospects Survey 2010 – 2012, UNCTAD
Iklim Investasi: Kinerja perekonomian Indonesia di mata dunia
World Investment Prospects Survey 2008 - 2012 “the most attractive economies for the location of FDI”
“Indonesia berada pada peringkat 9 tujuan utama Foreign Direct Investment (FDI). “
Berdasarkan hasil suvei UNCTAD dengan responden dari para korporat/ eksekutif Transnational Corporation (TNC’s) negara-negara maju dan berkembang.
UNCTAD beranggotakan 193 negara.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
World Economic Forum (WEF)
Sumber: The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2010
Global Competitiveness Index (GCI) 2011–2012 and 2010–2011
NegaraPeringkat
2010-2011 2011-2012
Swiss 1 1
USA 4 5
Singapura 3 2
Jepang 6 9
Malaysia 26 21
China 27 26
Thailand 38 39
Indonesia 44 46
India 51 56
Brazil 58 53
Rusia 63 66
Vietnam 59 65
Filipina 85 75
Iklim Investasi: Kinerja perekonomian Indonesia di mata dunia
Mengapa Indonesia: Remarkable Indonesia
o Tahun ini, survei GCI diikuti oleh 133 negara. Terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan yang yang direfleksikan dalam 12 pilar persaingan, diantaranya institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi danm pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, ukuran pasar, efisiensi bisnis dan inovasi.
o Peringkat Indonesia berdasarkan GCI lebih baik dibandingkan Brazil, Rusia dan India.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
Iklim Investasi: dunia merangkul kinerja ekonomi Indonesia
Colombia
Egypt
Turkey
Italy
Russia
Australia
India
Canada
USA
Indonesia
0 1 2 3 4
“Indonesia adalah tempat terbaik bagi pengusaha untuk memulai usaha”
Indeks berasal dari nilai rata-rata (pada skala dari 1 sampai 4) dari empat pertanyaan, yaitu:
• Berdasarkan penilaian kreativitas / inovasi di negara sendiri• Kesulitan untuk memulai usaha di negara sendiri• Penilaian orang yang memulai bisnis sendiri• Kemudahan dalam mempraktekan ide-ide bisnis
Supporting New Businesses Index
Mean Index, 2010Sumber: BBC/Globescan
Top
Five
Bott
om F
ive
Hasil tersebut berasal dari survei terhadap lebih dari 24.000 orang di seluruh 24 negara.
Survei ini dilakukan untuk BBC World Service oleh GlobeScan perusahaan jajak pendapat internasional dengan Program on International Policy Attitudes di Universitas Maryland
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
11
Emerging Markets
12%
Growth Markets
23%Developed
Markets65%
DUNIA
Pertumbuhan pasar
N11Banglades, Mesir, Iran, Nigeria, Pakistan, Filipina, Vietnam, Mexico, Korea, Turki, Indonesia
New “Growth Markets” dikategorikan terhadap Indonesia bersama-sama dengan negara lain seperti China, Mexico, Korea, Turki, Brazil, Rusia, India
Mexico2%
Korea2% Turki
1%
Indonesia1%
Brazil3%
Rusia3%
India2%
China9%
Sumber: GSAM, Jim O’Neil Presentation
Iklim Investasi: Klasifikasi negara oleh 2010 GDP Share
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
III. Kinerja Investasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
(Rp Trillion) 2010 2011 2012* 2013* 2014* TOTAL(2010-2014)
PMA 147.9 175.2 204.1 272.6 329.0 1,126.4 PMDN 60.6 67.2 79.4 117.7 177.9 502.8
Total Target 208.5 240.0 283.5 390.3 506.9 1,629.2(US$ 183.1 miliar)
Asumsi : US$ 1 = Rp 8,900,-) *) Target
Target: Rencana Strategik BKPM 2010-2014
Target Realisasi Investasi (Rp. Trillion)
Total realisasi investasi yang dapat dicapai pada2010-2014: US$ 183.1 Miliar
Source: BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
SingaporeUS$ 5.1 M
26.3 %
JapanUS$ 1.5 M
7.8 %
USAUS$ 1.5 M
7.6%NetherlandUS$ 1.4 M
7%
South KoreaUS$ 1.2 M
6.3%
OthersUS$ 8.8 M
45.1%
5 Besar Peringkat Investasi(US$ M)Realisasi Investasi 2011
Total realisasi investasi Januari-Desember 2011 Rp 251.3 trilyun atau 104.7% dari target 2011 (Rp 240.0 trilyun). Dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (Rp 208.5 trilyun), meningkat 20.5%.
Sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2011 di luar Jawa sebesar Rp 103,2 triliun (41,1%) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 sebesar Rp 68,5 triliun (32,9%).
Realisasi penyerapan bagi tenaga kerja Indonesia sampai dengan Desember 2011 mencapai 404.039 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 137.217 orang dan proyek PMA sebanyak 266.822 orang.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Realisasi Investasi : Berdasarkan Sektor dan Lokasi
LIMA BESAR SEKTOR REALISASI PMALIMA BESAR SEKTOR REALISASI PMDN
1. Transportasi, Gudang dan Komunikasi(US$ 3.8 billion);
2. Pertambangan (US$ 3.6 billion);
3. Listrik, Gas dan Air(US$ 1.9 billion);
4. Industri Logam dasar, Produk Logam, Permesinan dan Elektronik (US$ 1.8 billion);
5. Industri Kimia Dasar, Produk Kimia dan Farmasi (US$ 1.5 billion).
1. Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 9.4 T);
2. Industri Kertas dan Percetakan (Rp 9.3 T);
3. Listrik, Gas dan Air (Rp 9.1 T);
4. Transportasi, Gudang dan Komunikasi (Rp 8.1 T);
5. Industri Makanan (Rp 8.0 T).
LIMA BESAR LOKASI REALISASI PMALIMA BESAR LOKASI REALISASI PMDN
1. Jawa Barat (Rp 11.2 T);
2. Jawa Timur (Rp 9.7 T);
3. DKI Jakarta (Rp 9.3 T);
4. Riau (Rp 7.5 trillion);
5. Kalimantan Timur (Rp 6.6 T).
1. DKI Jakarta (US$ 4.8 billion);
2. Jawa Barat (US$ 3.8 billion),
3. Banten (US$ 2.2 billion);
4. Papua (US$ 1.3 billion);
5. Jawa Timur (US$ 1.3 billion).
Sektor:
Lokasi :
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
IV. Kebijakan Penanaman Modal Terkini
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Rencana Umum Penanaman Modal
TUJUH ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;2. Persebaran Penanaman Modal;3. Fokus Pengembangan Pangan,
Infrastruktur, dan energi;4. Penanaman Modal yang Berwawasan
Lingkungan(Green Investment); 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi(UMKMK);6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan
Insentif Penanaman Modal; dan7. PromosiPenanamanModal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang ditandatangani tanggal 17 Februari 2012
RUPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS,
KEMUDAHAN, DAN INSENTIF
PERTIMBANGAN EKSTERNAL· Strategi negara pesaing, bagaimana
negara lain melakukannya· Intensitas persaingan merebut
Foreign Direct Investment (FDI)· Praktek terbaik internasional· Komitmen internasional
PERTIMBANGAN INTERNAL· Strategi/kebijakan pembangunan
ekonomi dan sektoral;· Kepentingan pengembangan wilayah;· Tujuan pemberian fasilitas,
kemudahan, dan insentif;· Pengaruh (importance) dari sektor
yang bersangkutan dari segi keterkaitan dengan sektor lain, besaran sektor secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
· Sinkronisasi dengan kebijakan lain yang terkait.
PERLUNYA PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF
PRINSIP DASAR· Efisiensi administratif;· Efektif;· Sederhana;· Transparan;· Keadilan;· Perhitungan dampak
ekonomi (analisis B/C).· Jangka waktu
KRITERIA KEGIATAN PENANAMAN MODAL· Pionir;· Prioritas tinggi;· Menyerap banyak tenaga kerja;· Pembangunan infrastruktur;· Melakukan alih teknologi;· Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah
perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;· Menjaga kelestarian lingkungan hidup;· Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;· Bermitra dengan UMKMK;· Menggunakan barang modal dalam negeri.
KRITERIA KLASIFIKASI WILAYAH· Wilayah maju;· Wilayah berkembang;· Wilayah tertinggal.
KOMBINASI
FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT KEGIATAN PENANAMAN MODAL · Pionir;· Prioritas Tinggi.
FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT WILAYAH · Wilayah maju;· Wilayah
berkembang;· Wilayah
tertinggal.
Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
• Mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku / setengah jadi bagi industri lainnya, penunjang infrastruktur
Quick
Wins and Low Hanging
Fruits
• Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik, diversifikasi dan konversi energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan
Infra-struktur dan Ener
gi
• Pengembangan industri skala besar yang terintegrasi (upstream -> downstream)
Industri
Skala Besa
r
• Pengembangan investasi berteknologi tinggi maupun inovasi teknologi tinggi
Know-
ledge base
d Econo-my
Roadmap Implementasi Penanaman Modal
FASE I FASE IIFASE
IIIFASE
IV
2025Sampai dengan
Catatan : Fase dapat berlangsung secara paralel dan simultan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
Investment Opportunities: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Pada dasarnya, kerangka desain MP3EI didasarkan pada Inisiatif Strategis sebagai berikut: 1. Mendorong realisasi investasi skala besar di
22 kegiatan ekonomi utama2. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk
merevitaliasasi kinerja sektor riil3. Pengembangan center of excellence di setiap
koridor ekonomiStrategi Utama MP3EI:4. Pengembangan Potensi Ekonomi melalui
Koridor Ekonomi5. Penguatan Konektivitas Nasional6. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK
Nasional
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Sumber: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI, 2011
Sumatera Corridor
Kalimantan Corridor
Java Corridor
Sulawesi Corridor
Papua – Maluku Corridor
““Pendorong Industri dan Jasa Nasional"
'‘Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''
'‘Pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan
nasional''“Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil
Bumi dan Lumbung Energi Nasional "
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung Energi Nasional "
“Pusat pengembangan makanan, perikanan
nasional”
Bali - Nusa Tenggara Corridor
Koridor Ekonomi Indonesia
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
Investment Opportunities: Kegiatan Ekonomi Utama
Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Java Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara
Papua – Maluku Islands
Besi Baja √ √
Makanan Minuman √
Tekstil √
Peralatan transportasi √
Perkapalan √ √
Nikel √ √
Tembaga √
Bauksit √
Kelapa Sawit √ √
Karet √
Pertanian Pangan √ √
Pariwisata √
Telematika √
Batubara √ √
Migas √ √ √
Jabodetabek Area √
KSN Selat sunda √
Alutsista √
Peternakan √
Perkayuan √
Kakau √
Perikanan √ √ √
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
23
Ease of Doing Business
DB 2012 Rank
DB 2011 Rank
Change in Rank
Doing Business 129 121 -8
Starting a Business 155 155 No change
Dealing with Construction Permits
71 60 -5
Registering Property 99 98 -1
Getting Credit 126 116 -10
Protecting Investors 46 44 -2
Paying Taxes 131 130 -1
Trading Across Border 39 47 8
Enforcing Contracts 156 154 -2
Closing a Business 146 142 -2
Getting electricity 161 - -Sumber: IFC, World Bank. (Doing Business Book 2012)
1
4
20
17
20
83
91
98
120
126
129
132
136
0 50 100 150
SingapuraUSA
ThailandMalaysia
JapanBruneiChina
VietnamRusiaBrazil
IndonesiaIndia
Filipina
Perbandingan Peringkat Indonesia Dengan Beberapa Negara Dalam Doing Business Survey 2012
Perbandingan Indikator–Indikator Doing Business Survey 2011 dan 2012
Doing Business Survey 2012
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
24
Indikator Indonesia Singapura Malaysia Thailand Laos Vietnam Brunei
Jumlah hari 45 3 6 29 93 44 101
Jumlah prosedur 8 3 4 5 7 9 15
Biaya yang dikeluarkan (%)
17,9 0,7 16,4 6,2 7,6 10,6 11,8
Jumlah modal awal (dana deposit) yang dimiliki sebelum pendaftaran (%)
46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perbandingan Indikator Penilaian “Starting a Business “ Doing Business Survey 2012
di Beberapa NegaraIndikator Penilaian “Starting a Business”
Berdasarkan survey IFC, untuk masing-masing item penilaian “starting a business”, prosedur yang diterapkan di Indonesia antara lain
jumlah prosedur yang diterapkan sebanyak 8 prosedur dengan total hari penyelesaian sebanyak 45 hari, besar biaya yang
dikeluarkan sebesar 17,9% dari Pendapatan Per Kapita, dan minimal awal sebelum pendaftaran sebesar 46,6% dari Pendapatan Per
Kapita.
Berdasarkan survei IFC, Indonesia jauh tertinggal dengan Thailand dan Malaysia yang berhasil meningkatkan ranking starting a
businessnya. Thailand berhasil naik sebanyak 19 peringkat, dari sebelumnya rangking 97 menjadi ranking 78. Yang dilakukan
Thailand adalah mempersingkat hari penyelesaian dari sebelumnya 32 hari menjadi 29 hari. Sedangkan Malaysia berhasil naik
sebanyak 61 peringkat, dari sebelumnya ranking 111 menjadi ranking 50. Hal yang dilakukan oleh Malaysia adalah mempersingkat
jumlah prosedur yang ada menjadi hanya 4 prosedur dan mempercepat waktu penyelesaian dari sebelumnya 17 hari menjadi 6 hari.
Untuk negara-negara dengan peringkat lebih tinggi dari Indonesia, tidak ada minimal modal awal yang harus disetor investor, hal ini
berbeda jauh dengan Indonesia dimana investor harus memiliki minimal modal awal, yaitu menurut survei IFC Tahun 2012 adalah
46,6% dari Pendapatan Per Kapita.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
25
Keterangan
Didukung oleh KemenPAN & RB
Bekerjasama dengan KPPOD sebagai pelaksana survei
Doing Business di Indonesia 2010:
Laporan pertama dalam seri
Memperbandingkan 14 Kota
Diluncurkan Desember 2009
Doing Business di Indonesia 2012
20 Kota : Kota-kota yang disurvei di DB di Indonesia 2010 Plus Batam, Jambi,
Gorontalo, Mataram, Medan, Pontianak
Diluncurkan akhir Januari 2012
Kota Kemudahan Dalam Pendirian
Usaha(Starting a Business)
Kemudahan Dalam Pengurusan Izin - Izin Mendirikan Bangunan
(Dealing with construction permit)
Kemudahan Dalam
Pendaftaran Properti
(Registering property)
Balikpapan 8 8 14
Banda Aceh 6 10 8
Bandung 5 3 1
Denpasar 10 11 8
Jakarta 7 13 2
Makasar 9 2 10
Manado 14 12 3
Palangkaraya 3 3 5
Palembang 4 6 6
Pekanbaru 11 7 4
Semarang 13 5 11
Surabaya 11 14 6
Surakarta 2 9 13
Yogyakarta 1 1 12
Perbandingan Indikator Penilaian
Sub National Doing Business Survey 2010 & 2012 di Beberapa Daerah di Indonesia
Data diambil dari Doing Business di Indonesia 2010
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Indikator Kinerja Indonesia Secara Global di DB2010
(diwakili oleh Jakarta)
Kota dengan kinerja terbaik di Indonesia
Praktek Lokal Terbaik Peringkat Global Rank (183 perekonomian)
Bagaimana prestasi kota-kota di Indonesia jika dibandingkan secara
global
Jumlah prosedur untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan
14 prosedur Yogyakarta 8 prosedur 5
Hari untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan
160 hari Makassar 56 hari 9
Hari untuk mendaftarkan properti
22 hari Manado 12 hari 24
Biaya untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan
194,8 % pendapatan per kapita
Semarang 107,6 % pendapatan per kapita
78
Jumlah prosedur untuk mendirikan usaha
9 prosedur Yogyakarta, Palangka Raya, Surakarta
8 prosedur 93
Hari untuk mendirikan usaha
60 hari Yogyakarta, Bandung 43 hari 143
Doing Business in Indonesia 2012 kembali akan mengidentifikasi praktik-praktik terpuji di Indonesia termasuk reformasi-reformasi yang telah berjalan sejak 2009
Doing Business Survey 2012
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
27
Langkah-Langkah yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia untuk perbaikan Doing Business 2012
Starting a Business
Registering Property
Getting Credit
Paying Taxes
Enforcing Contract & Closing a Business
Standard Operating Procedure pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selama 3 hari, nantinya akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 53. (sudah diperkenalkan per 1 Juni 2011).
Telah berkurang 1 prosedur dari semula 6 prosedur menjadi 5 prosedur saja dan waktu pengurusan dari 21 hari menjadi 20 hari.
Di tahun 2011 BI berencana menerbitkan ketentuan yang mengatur perizinan, pengaturan, dan pengawasan Biro Kredit Swasta .
Dalam rangka mendukung kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh kredit, BI telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tercakup dalam Paket Kebijakan Desember 2010, a.l.: Penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi kredit pemilikan rumah.
Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa saja yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus. WP tersebut meliputi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 Tahun 2007.
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), gugatan wanprestasi diselesaikan paling lama 6 bulan (Surat Edaran MA RI No. 6/1994), sedangkan untuk kepailitan disidangkan paling lama 60 hari kalender. PKPU yang dimohonkan oleh kreditur, disidangkan paling lama 20 hari, sedangkan PKPU yang dimohonkan oleh debitur, 3 hari sudah diputus.
Pengadilan Niaga juga dapat mengadili gugatan atas merk, hak cipta, paten dengan waktu yang relatif singkat. Gugatan kepailitan dan lain-lain, 7 hari kerja sudah harus diputuskan.
Usaha Pemerintah Dalam Mempercepat Memulai Usaha Starting a Business
Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk Memulai Usaha.
28
No. ProsedurWaktu
Penyelesaian(Time to complete)
Biaya(Cost to complete) Keterangan
1 Persetujuan penggunaan nama perusahaan
8 hari Rp. 200.000,- (PNBP) Masing-masing telah ada peratuan pelaksanaannya, seperti pelimpahan SIUP dari Dinas Perdagangan DKI Jakarta ke Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, namun perlu dimonitor secara intens implementasinya di lapangan dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bersama.
2 Penandatanganan akta pendirian perusahaan (notaris)
Rp 2.526.816,-
3 Pengesahan status badan hukum perseroan & pengumuman di Tambahan Berita Negara
Total Rp 1.550.000 yang terdiri dari Rp 1.000.000 (pengesahan akta) + Rp 550.000 (penerbitan di TBNRI)
4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
1 hari Tidak ada biaya
5 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3 hari (simultan)
Tidak ada biaya untuk SIUP baru
6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tidak ada biaya untuk TDP baru
7 Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di instansi setempat
5 hari (simultan)
Tidak ada biaya
8 Pendaftaran kepesertaan dlm Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Tidak ada biaya
Total 17 hari Rp. 4.276. 816,-
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
29
POLICIES SUPPORTING INVESTMENT COMPETITIVENESS
INSENTIF FISKAL1. Tax Holiday
2. Tax Allowences
3. Fasilitas Impor Mesin, Barang Modal dan Bahan
4. Insentif Lainnya
INSENTIF NON FISKAL1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)
Kebijakan Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
30
NO SEKTOR LEBIH TERBUKA LEBIH KETAT
1. Agriculture - 2
2. Forestry 1 -
3. Maritime and Fishery 1 -
4. Energy and Mineral Resources 1 -
5. Industry 2 3
6. Public Works 1 -
7. Trade 1 -
8. Culture and Tourism 17* 1
9. Transportation 4* 1
10. Communication and Information
2 2
11. Manpower and Transmigration 2 -
12. Health 8* -
13. Security - 1
Total 40 10
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Ada sekitar 40 sektor usaha yang terbuka untuk investor dan 10 sektor usaha yang lebih ketat. Format lampiran baru DNI lebih memperjelas peraturan dan bidang usaha yang terkait dengan investasi, meningkatkan daya tarik investasi sehingga lebih mudah dipahami oleh investors/stakeholders.
DAFTAR NEGATIF INVESTASI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
31
Salah satu contoh lampiran DNI
No. Bidang Usaha KBLIPersyaratan Uraian Persyaratan
Keterangana b c d e f g h i j c d e
1. Jasa Bisnis/ Jasa Konsultansi Konstruksi:- Jasa
Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan
- Jasa Rekayasa selama Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil
71100
71100
- - √ - - - - - - - Maksimal55%
- -
a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
b. Kemitraanc. Kepemilikan modal asingd. Lokasi tertentu e. Perizinan Khusus f. Modal dalam negeri 100%g. Kepemilikan modal asing serta
lokasih. Perizinan khusus dan
kepemilikan modal asingi. Modal dalam negeri 100% dan
perizinan khususj. Persyaratan kepemilikan modal
asing dan/atau lokasi bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (Lanjutan...)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
32
Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK No. 130/PMK.011/2011 yang
dikeluarkan pada 15 Agustus tahun 2011.
Fasilitas yang diberikan: • Pembebasan pajak 5 - 10 tahun setelah perusahaan /proyek mulai produksi
komersial (100 realisasi% & memiliki IUT). • Setelah periode ini, wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh 50% dari
PPh terutang selama 2 tahun setelah masa bebas pajak (tarif PPh 12,5% selama 2 tahun).
Lima sektor prioritas: 1. Logam dasar;2. Kilang minyak bumi dan / atau bahan kimia organik dasar berasal dari minyak bumi dan gas alam;3. Mesin industri, 4. Industri sumber daya terbarukan, dan 5. Industri peralatan telekomunikasi.
Syarat :Minimum investasi Rp. 1 triliun, berbentuk badan hukum Indonesia yang telah ditetapkan setidaknya 12 bulan sebelum PMK Tax Holiday dikeluarkan, dan harus deposit minimal 10% dari investasi di perbankan Indonesia.
INSENTIF FISKAL
TAX HOLIDAY
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
33
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007 jo No. 62 Tahun 2008 jo
No. 52 Tahun 2011 Fasilitas yang diberikan:
• Pengurangan pendapatan bersih 30% dari total investasi, dibebankan dalam 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun.
• Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (bangunan dan non-bangunan)
• Kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun.
Ketentuan khusus dalam PP No. 52 Tahun 2011:
Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah mendapat izin
penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sepanjang:
a. Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1 Triliun; dan
b. Belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52/2011 diundangkan.
TAX ALLOWANCE
INSENTIF FISKAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
34
Fasilitas PPh PP 1/2007 PP 62/2008 PP 52/2011
Lampiran I 53 67 52
Lampiran II 19 34 77
Jumlah 72 101 129
Penyesuaian bidang usaha dan daerah tertentu dilakukan dengan memperhatikan: • Mendukung hilirisasi;• Mendukung Kebijakan Industri Nasional dan MP3EI;• Pengembangan di wilayah Indonesia Bagian Timur, antara lain:
Industri Garam di Nusa Tenggara Timur Industri Ingot Kuningan, Ingot Alumunium, Ingot Tembaga, dan Logam Dasar Bukan Besi
Lainnya di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi.• Pengembangan UMKM melalui usaha kemitraan dengan usaha yang mendapat fasilitas.
Perkembangan Jumlah Bidang Usaha dan Daerah Tertentu Penerima Fasilitas
Tax Allowance
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
35
Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Diberikan kepada industri yang menghasilkan barang dan industri yang
menghasilkan jasa. Pembebasan bea masuk diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan
tersebut :a. Belum diproduksi di dalam negeri;b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atauc. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri
Daftar Industri Jasa yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk: 1. Pariwisata dan Kebudayaan2. Transportasi/Perhubungan (untuk Jasa Transportasi Publik)3. Pelayanan Kesehatan Publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhan
IMPOR BARANG MODAL
INSENTIF FISKAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
36
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
Pemberian insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian dana stimulan; dan/atau
d. pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi;d. pemberian bantuan teknis; dan/ataue. percepatan pemberian perizinan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007. Pengurangan tarif pajak penghasilan 5% dari tingkat tertinggi (dari
25% 20%) apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
PENGURANGAN TARIF PPh
INSENTIF LAINNYA
INSENTIF FISKAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
37
Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
PTSP
Permohonan Proses Izin/non-izin
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
INSENTIF NON FISKAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
38
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
PENYELENGGARAPELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN SELURUH IZIN
PENANAMAN MODALTINGKAT
BKPM
Perangkat Daerah Provinsi bidang
Penanaman Modal (PDPPM)
Perangkat Daerah Kab/Kota bidang
Penanaman Modal (PDKPM)
Menteri/Kepala LPNK
Gubernur
Bupati/Walikota
Mekanisme Pelimpahan/Pendelegasian
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
39
1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi2. Menteri Hukum & HAM
1. Menteri Pekerjaan Umum2. Menteri Pertanian3. Menteri Perindustrian4. Menteri Perdagangan5. Menteri Keuangan6. Menteri Kebudayaan & Pariwisata7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Perhubungan9. Menteri Perumahan Rakyat10. Menteri Komunikasi & Informatika11. Menteri Kelautan & Perikanan12. Menteri Kehutanan13. Mentri ESDM14. Menteri Pendidikan Nasional15. Kapolri
Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009
TELAH ADA PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI 14 MENTERI DAN KAPOLRI KEPADA KEPALA BKPM, YAITU:
PENEMPATAN PEJABAT TEKNIS DI BKPM DARI:
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
40
Di tingkat provinsi:1. Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang
penanaman modal;2. Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan
nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM;
3. Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE;4. Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah
menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar Gubernur segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
Di tingkat kabupaten/kota:1. Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan
perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusanpemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP ;
2. Bupati/Walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersedian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE yang berada di BKPM, maka:
Surat Edaran Bersama (SEB) No. 570/3727A/SJ, No. SE/ 08/M.PAN-RB/9/2010, No. 12 Tahun 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (15 September 2010), antara Mendagri, Menpan dan RB dan Ka BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
41
Dari 33 Provinsi and 497 Kabupaten/Kota di Indonesia.
33 Provinsi 362 Kabupaten/kota Telah membentuk PTSP
Dari PTSP yang telah terbentuk, 33 PTSP Provinsi dan 265 PTSP Kab/Kota (229 Kabupaten dan 36 Kota)Telah memenuhi kualifikasi
nasional
Seluruh 33 Provinsi and 90 Kabupaten/Kota telah terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Sampai Maret 2012, 46 PTSP telah menggunakan Online System (SPIPISE) untuk melakukan pelayanan perizinan 20 PTSP Provinsi 26 PTSP Kab/Kota
Notes: Masih ada 13 PTSP Provinsi dan 64 PTSP Kab/Kota yang
belum memanfaatkan Online System (SPIPISE) untuk melakukan pelayanan perizinan
15 PTSP Kab/Kota menyatakan siap untuk menggunakan online system (SPIPISE) pada tahun 2012
PTSP
SPIPISE
Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Implementasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
42
Standard Operating Procedure (SOP)
Jenis Perizinan SOP (Jumlah Hari Kerja)
1 2 3 4 5 6 7 Pendaftaran Penanaman Modal
Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
Izin Usaha Izin Usaha Perluasan
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger
Izin Usaha Perubahan
Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)
SP Fasilitas Pembebasan Bea Masuk SP Fasilitas PPh Badan
SP Fasilitas Tax Holiday
THANK YOU
Invest in...
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, IndonesiaP : +62 21 5292 1334F : +62 21 5264 211E : info@bkpm.go.id
International Representatives Office