Post on 27-Nov-2023
transcript
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan yang
ditetapkan Pemerintah Pusat, akibat pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur perlu melakukan penyesuaian kebijakan
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c. bahwa . . .
-
- 2 -
-
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang . . .
-
- 3 -
-
- 3 -
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Mengadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D);
Dengan . . .
-
- 4 -
-
- 4 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019-2024.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi
Jawa Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.
7. Perencanaan . . .
-
- 5 -
-
- 5 -
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang
dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan
visi daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam
bentuk barang dan jasa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua
puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima)
tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
15. Rencana . . .
-
- 6 -
-
- 6 -
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah di
lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Prioritas . . .
-
- 7 -
-
- 7 -
22. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus
atau agenda pembangunan tahunan yang berasal
dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
23. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode
dan daftar penamaan perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah yang disusun secara
sistematis sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
keuangan daerah.
24. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana
berdasarkan penggunaan dalam rangka
pengendalian masing-masing kelompok dana.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya
yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Sistematika Perubahan RPJMD, meliputi:
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DAERAH
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f. BAB VI . . .
-
- 8 -
-
- 8 -
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
h. BAB VIII : PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD)
i. BAB IX : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
j. BAB X : PENUTUP
(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan
1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 7A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7A
Sistematika, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis
bagi sistematika, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8 . . .
-
- 9 -
-
- 9 -
Pasal 8
Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang telah ada
sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dan
Perubahannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021
GUBERNUR JAWA TIMUR,
ttd.
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
-
- 10 -
-
- 10 -
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,
ttd.
Dr. Ir. HERU TJAHJONO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 13-238/2021.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024
I. UMUM
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Visi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2029
adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul
dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif
Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD
dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu
Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
( a ) hasil . . .
-
- 2 -
-
- 2 -
(a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
(b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi
perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan
politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Disamping itu, pada saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang
berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata
pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan
selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan
Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan
lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memuat Program Prioritas dan
kegiatan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan
perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, mencakup:
1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Penyesuaian . . .
-
- 3 -
-
- 3 -
3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang
dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi,
potensi dan amanat regulasi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 105
-1-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sesuai amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilakukan
antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta
memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur berencana untuk melakukan perubahan RPJMD tahun 2019-2024.
Adapun dasar pertimbangan dalam rencana perubahan tersebut adalah : 1.)
Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024;
2.) Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3.) Menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4.) Dengan adanya perkembangan
kondisi sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan
beberapa target indikator kinerja perlu penyesuaian; 5.) Penyesuaian Pemendagri
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6.) Penyesuaian Peraturan Gubernur
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
dan 7.) Mengakomodir program baru atau perubahan program prioritas yang
fokus pada pencapaian sasaran strategis RPJMD. Terkait kebijakan nasional,
terdapat isu penting yang mewarnai Perubahan RPJMD 2019 - 2024 yaitu
adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember
tahun 2020 yang tahapannya masih berlanjut hingga tahun 2021, adanya
penyesuaian terhadap prioritas dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2020-
2024 dan Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 4 Tahun 2021
TANGGAL : 24 Desember 2021
-2-
Pembangunan Jawa Timur. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan
pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani
permasalahan yang timbul dan dalam upaya membatasi penyebaran virus
corona serta penanganan dampak di bidang ekonomi, kesehatan yang
mencakup jaring pengaman kepada masyarakat terdampak akibat
pemutusan hubungan kerja.
Proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD mengikuti tata cara
penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai
dengan dengan persiapan penyusunan Perubahan RPJMD yang meliputi: (a)
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Perubahan RPJMD; (b) orientasi mengenai Perubahan RPJMD; (c)
penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan RPJMD; dan (d)
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Timur ini tidak merubah substansi Visi, Misi, Arah Kebijakan
dan program prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Periode 2019-2024 Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dengan Dr. H.
Emil Elestianto dardak, M.Sc yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 13 Februari 2019. Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur
selain untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan perubahan
kondisi internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas, juga
bertujuan untuk menjamin ketercapaian target program di tahun 2021
hingga tahun 2024 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun
2019 sampai tahun 2020.
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang dimulai
dilaksanakan mulai akhir tahun 2021 simultan dengan adanya rencana
perubahan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 13 tahun 2006.
Rancangan Awal Perubahan RPJMD kemudian dibahas dalam Forum
Konsultasi Publik yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) kabupaten/kota, seluruh Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku
kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah
direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk mendapatkan
persetujuan.
Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang telah
disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
-3-
Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan. Rancangan
Awal Perubahan RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah
(PD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penyempurnaan
Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk
mendapatkan feedback atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta
Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan
Awal Perubahan RPJMD dan menjadi Rancangan Perubahan RPJMD,
selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Perubahan RPJMD.
Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir Perubahan
RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMD
berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir
Perubahan RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan RPJMD. Rancangan
Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Menteri Dalam Negeri. Hasil
akhir dari seluruh proses penyusunan Perubahan RPJMD ini adalah
ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan RPJMD Tahun
2019-2024 Provinsi Jawa Timur.
Arah Pembangunan dalam Perubahan RPJMD mengacu pada sasaran
pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi
Jawa Timur mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-
2024) dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025. Kebijakan terkait
pemanfaatan tata ruang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi
Jawa Timur juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031. Selain itu, sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur juga menjadikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dengan
demikian, kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tetap selaras
dengan kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 maupun dokumen perencanaan
pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur lainnya.
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan
acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap
Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan
tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada
tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke
-4-
dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian
menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan
kegiatan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana
disajikan berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
-5-
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-
19) dan / atau Dalam Rangka mengadapi Ancaman yang
membahayakan perkeonomian nasional dan / atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-6-
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan
Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
-7-
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun
2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun
2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
-8-
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembarana
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.
Gambar Error! No text of specified style in document..1
Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
Hubungan antar dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Provinsi Jawa Timur dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur memperhatikan
dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
-9-
(RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian
pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika
didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
b. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur sebagai
dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang
memiliki kurun waktu 20 tahun. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Provinsi Jawa Timur merupakam jabaran RPJPD Provinsi Jawa Timur
2005-2025 tahap III dan IV;
c. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur menjadi
pedoman/acuan para PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis
(Renstra) PD Tahun 2019-2024. Renstra PD menjabarkan rencana teknis
operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu
lima tahun;
d. Pada pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur , dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan
tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas
program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
e. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan
berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan
teknis pelakasanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian
RKPD;
f. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur terkait dengan
dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031. Penyusunan RPJMD
memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan
ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan
ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur; dan
g. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur diselaraskan
dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Secara subtansi, keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut :
-10-
1. Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Jawa Timur dengan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 mengacu
pada RPJMN Tahun 2020–2024. Secara umum, keselarasan 4 (empat) misi
daerah pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN
2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.
Tabel Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan Dokumen RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur dengan RPJMN
Tahun 2020-2024
NO
RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur
2019-2024
ISU STRATEGIS KESESUAIAN DENGAN MISI DAN
TUJUAN
1
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
2
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
Tujuan 1 pada Misi 1 : Meningkatnya
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
yang didukung Konektivitas Antar
Wilayah.
3
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing .
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
4
Revolusi Mental Dan Pembangunan
Kebudayaan
Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
Memperkuat Demokrasi Kewargaan
untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang
menghargai prinsip Kebhinekaan.
5
Memperkuat Infrastruktur Untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
6
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
Dan Perubahan Iklim
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
Ruang Budaya.
7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk
-11-
NO RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur
2019-2024
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
Ruang Budaya.
2. Keselarasan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur tidak
terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari
visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi
pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.
Tabel Error! No text of specified style in document..2
Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RPJPD
NO RPJPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Provinsi Jawa Timur
VISI
Pusat Agrobisnis Terkemuka,
Berdaya Saing Global dan
Berkelanjutan Menuju Jawa
Timur Makmur dan Berakhlak
Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang
Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak
dengan Tata Kelola Pemerintahan yang
Partisipatoris Inklusif melalui Kerja
Bersama dan Semangat Gotong Royong.
MISI
1 Mengembangkan
Perekonomian Modern
Berbasis Agrobisnis
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
2 Mewujudkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang Handal,
Berakhlak Mulia dan
Berbudaya
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Terutama Kesehatan dan
Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja
dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3 Mewujudkan Kemudahan
Memperoleh Akses Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup
Misi 1: Membangun insan Jawa Timur
secara utuh dengan mendayagunakan
seluruh potensi melalui pembangunan
sektor kebudayaan, pendidikan dan
kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan
lokal yang berbasis pada nilai-nilai
kesantrian, keagamaan dan kebudayaan
-12-
NO RPJPD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Provinsi Jawa Timur
4 Mengoptimalkan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam dan
Buatan
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
5 Mengembangkan Infrastruktur
Bernilai Tambah Tinggi
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
6 Mengembangkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang
menghargai prinsip Kebhinekaan.;
3. Keselarasan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang
wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang
yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Hal ini sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 3 ayat b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang
Wilayah provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana
Jangka Menengah Daerah.
Tabel Error! No text of specified style in document..3
Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan RTRW
No.
Misi Perubahan RPJMD Tahun
2019-2024
Provinsi Jawa Timur
RTRW Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031
1 Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, baik
antar kelompok, antar sektor dan
antar wilayah (spatial policy)
didukung oleh keterhubungan
antar zona.
Pengembangan Kawasan Strategis Pasal
16;
▪ ayat 2 menyatakan pengembangan
Kawasan ekonomi potensial guna
mempercepat perkembangan wilayah
dengan cara (a) mengoptimalkan
pengembangan Kawasan melalui
peningkatan nilai ekonomis Kawasan;
(g) menelusuri potensi Kawasan atau
subsektor strategis melalui penetapan
Kawasan ekonomi unggulan baru.
▪ Ayat 3 menyatakan percepatan
-13-
No.
Misi Perubahan RPJMD Tahun
2019-2024
Provinsi Jawa Timur
RTRW Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031
pengembangan daerah tertinggal
untuk mengurangi kesenjangan
antarkawasan melalui; (a)
penelusuran potensi kawasan atau
subsektor strategis yang dapat
dikembangkan di kawasan tertinggal;
(b) pemasukan subsektor strategis ke
kawasan tertinggal sebagai pemacu
pertumbuhan wilayah; (c) penyediaan
infrastruktur strategis sebagai
pemacu pertumbuhan wilayah; (d)
peningkatan kualitas sumber daya
manusia, baik sebagai tenaga ahli
maupun tenaga pendukung; dan (e)
pemberian dukungan kebijakan
melalui pemberian instrumen insentif.
2 Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama
Kesehatan dan Pendidikan,
Penyediaan Lapangan Kerja
dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
▪ Pada Rencana Sistim Perkotaan pasal
19, pada ayat 3 menjelaskan bahwa
pada 7 (tujuh) wilayah
pengembangan (WP); (a) WP
Germakertosusila Plus, (b) WP
Malang Raya, (c) WP madiun, (d) WP
Kediri, (e) WP Probolinggo-Lumajang,
(f) WP Blitar, (g) WP Jember, dan (h)
WP Banyuwangi, senantiasa
mendukung layanan bidang sosial,
Pendidikan, kesehatan dan bidang
lain seperti Sumberdaya Manusia,
pertanian, ekonomi dan pariwisata.
3 Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat
Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang
menghargai prinsip Kebhinekaan.
▪ Misi 3 tidak secara langsung terkait
dengan RTRW mengingat
lingkupnya tidak berkenaan dengan
kewilayahan.
4 Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong
Royong, Berwawasan Lingkungan
untuk Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang
Budaya.
▪ Pasal 16 pengembangan Kawasan
strategis; ayat 5 menyatakan bahwa
pemantapan dan peningkatan
fungsi dan peran kawasan sosial
dan budaya dengan memelihara
nilai sejarah dan budaya yang tinggi
serta nilai-nilai yang asli dengan
pengelolaan yang mengapreasiasi
nilai tersebut melalui: (a) pelestarian
kawasan sosial dan budaya; (b)
pengendalian perkembangan lahan
terbangun di sekitar kawasan; (c)
peningkatan nilai ekonomis
kawasan, antara lain pemanfaatan
sebagai aset wisata, penelitian, dan
-14-
No.
Misi Perubahan RPJMD Tahun
2019-2024
Provinsi Jawa Timur
RTRW Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2031
pendidikan; dan (d) pembinaan
masyarakat sekitar untuk ikut
berperan dalam menjaga
peninggalan sejarah.
Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi
pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 telah
menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024.
4. Keselarasan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur dengan KLHS
Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut berperan aktif dalam
mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai
dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur terdapat 212 indikator sasaran yang
terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 16 dari TPB/SDGs.
Tabel Error! No text of specified style in document..4
Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD dengan Development Goals (SDGs)
NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
1 Mengakhiri Segala Bentuk
Kemiskinan Dimanapun
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
Tujuan 1 Misi 2 : menurunnya Angka
Kemiskinan
2 Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan Pangan Dan
Gizi Yang Baik, Serta
Meningkatkan Pertanian
Berkelanjutan
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat
Dan Meningkatkan Kesejahteraan
Seluruh Penduduk Semua Usia
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
-15-
NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
Rentan.
4 Menjamin Kualitas Pendidikan
yang Inklusif dan Merata Serta
Meningkatkan Kesempatan Belajar
Sepanjang Hayat Untuk Semua
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
5 Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
6 Menjamin Ketersediaan serta
Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
yang Berkelanjutan untuk Semua
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan.
7 Menjamin Akses Energi yang
Terjangkau, Andal, Berkelanjutan
dan Modern Untuk Semua
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
8 Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja
yang Produktif dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan yang Layak untuk
Semua
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
9 Membangun Infrastruktur yang
Tangguh, Meningkatkan Industri
Inklusif dan Berkelanjutan, serta
Mendorong Inovasi
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan
Antarnegara
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
11 Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh, dan
Berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
12 Menjamin Pola Produksi dan
Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.
13 Mengambil Tindakan Cepat untuk
Mengatasi Perubahan Iklim dan
Dampaknya
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
-16-
NO Development Goals (SDGs) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
Ruang Budaya.
14 Melestarikan dan Memanfaatkan
secara secara Berkelanjutan
Sumber Daya Kelautan dan
Samudra untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
Ruang Budaya.
15 Melindungi, Merestorasi dan
Meningkatkan Pemanfaatan
Berkelanjutan Ekosistem Daratan,
Mengelola Hutan Secara Lestari,
Menghentikan Penggurunan,
Memulihkan Degradasi Lahan,
serta Menghentikan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan
Ruang Budaya.
16 Menguatkan Masyarakat yang
Inklusif dan Damai untuk
Pembangunan Berkelanjutan,
Menyediakan Akses Keadilan
untuk Semua, dan Membangun
Kelembagaan yang Efektif,
Akuntabel, dan Inklusif di Semua
Tingkatan
Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
Memperkuat Demokrasi Kewargaan
untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang
menghargai prinsip Kebhinekaan.
Terkait dengan Tujuan 17, yaitu Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak
menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak termasuk dalam analisa capaian
TPB/SDGs yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan analisa capaian TPB/SDGs yang telah dilakukan terhadap
pencapaian target TPB/SDGs nasional oleh Provinsi Jawa Timur diketahui
bahwa indikator yang tidak tersedia datanya sebanyak 68 indikator (32,08%),
indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target nasional sebanyak 51
indikator (24,06%), indikator yang sudah dilaksanakan namun belum
mencapai target nasional sebanyak 48 indikator (22,64%) dan indikator sudah
dilaksanakan serta sudah mencapai target nasional sebanyak 45 indikator
(21,23%) dengan detail rincian sebagaimana pada gambar di bawah ini.
-17-
5
3
9
3
2
2
1
2
4
1
6
0
2
2
0
3
0
9
2
6
4
4
6
2
7
1
3
0
0
0
0
2
2
0
3
4
11
2
3
10
2
1
6
2
7
3
0
1
3
10
0
7
2
6
1
5
2
1
9
4
3
2
2
1
1
2
3
0
0 5 10 15 20 25 30
TPB 1
TPB 2
TPB 3
TPB 4
TPB 5
TPB 6
TPB 7
TPB 8
TPB 9
TPB 10
TPB 11
TPB 12
TPB 13
TPB 14
TPB 15
TPB 16
TPB 17
Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Gambar Error! No text of specified style in document..2
Jumlah Indikator TPB yang Dilaksanakan
dalam Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Selanjutnya dari 212 indikator sasaran TPB/SDGs kewenangan Provinsi
yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebanyak 120
indikator (56,60%) telah diintegrasikan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019–2024 sebagai indikator kinerja sedangkan sisanya
sebanyak 92 indikator (43,40%) belum tercantum dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2019 - 2024Provinsi Jawa Timur. Hasil analisa pencapaian dari 120
indikator sasaran TPB setelah disandingkan dengan pencapaian target
Perubahan RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur adalah sebagai
berikut indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
sebanyak 79 indikator (65,83%), indikator yang sudah dilaksanakan dan
belum mencapai target sebanyak 32 indikator (26,67%), indikator yang tidak
tersedia data sebanyak 7 indikator atau (5,83%) dan yang terakhir adalah
indikator yang memiliki data tetapi tidak ada target sebanyak 2 (dua) indikator
(1,67%). Hasil analisa capaian indikator TPB/SDGs berdasarkan kriteria yang
ada merupakan dasar dalam perumusan isu strategis dalam pencapaian
TPB/SDGs. Keterkaitan antara Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi
Jawa Timur dengan KLHS RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Timur Tahun dapat
dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut.
-18-
Tabel Error! No text of specified style in document..5
Keselarasan Dokumen Perubahan RPJMD Dengan KLHS RPJMD
No.
Isu Strategis KLHS RPJMD
Tahun 2019 – 2024
Provinsi Timur
Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024
Provinsi Jawa Timur
1 Kualitas Lingkungan
Permukiman, Kesehatan dan
Sanitasi
Sesuai Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Tujuan 1 Misi 4 : Terwujudnya
Pembangunan berwawasan Lingkungan.
2 Sumber Daya Air dan
Kekeringan
3 Konflik Pemanfaatan Lahan
Pertanian dan Hutan
4 Kemiskinan dan Permasalahan
Sosial (Pendidikan, hukum,
dan konflik sosial)
Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan,
Penyediaan Lapangan Kerja dengan
Memperhatikan Kelompok Rentan.
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi
Jawa Timur adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan
Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia
usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi
pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Berpijak dari maksud tersebut, maka
tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur, sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) PD;
2. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2022-
2024;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur
dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan
menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
-19-
1.5 Sistematika Penulisan
Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86
tahun 2017, yang terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisan Perubahan RPJMD.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Timur yang
meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum
kondisi Provinsi Jawa Timur saat ini akan menjadi dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana
pembangunan dalam lima tahun mendatang.
Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima
tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan
lima tahun ke depan.
Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait
dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama
lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab
Gambaran Umum Kondisi Daerah.
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah
Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Visi dan misi kemudian dijabarkan
secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga
-20-
menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta
berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan
beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta
perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.
Bab VIII Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )
Dalam Bab ini menguraikan gambaran umum, evaluasi kinerja dan
beberapa aspek tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada bab
ini juga ditekankan tentang kinerja BUMD yang mendukung kinerja
pelayanan publik.
Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
Bab X Penutup
Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun
2019-2024 Provinsi Jawa Timur ini.
-21-
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di
Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.803,49 Km2. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi
dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah
Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar
10 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :
➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan
Provinsi Kalimantan Selatan;
➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;
➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
Secara administrasif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota
(29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan
dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki
jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan
Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan
sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang
memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas
5.782,40 Km2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan
Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto
yakni 20,21 Km2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.
-22-
Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-23-
Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur
No Kabupaten/Kota Jumlah
Kecamatan
Kelurahan/Desa Luas Wilayah
(Km2) Kelurahan Desa Jumlah
1 Kabupaten Pacitan 12 5 166 171 1.389,92
2 Kabupaten Ponorogo 21 26 281 307 1.305,70
3 Kabupaten Trenggalek 14 5 152 157 1.147,22
4 Kabupaten Tulungagung 19 14 257 271 1.055,65
5 Kabupaten Blitar 22 28 220 248 1.336,48
6 Kabupaten Kediri 26 1 343 344 1.386,05
7 Kabupaten Malang 33 12 378 390 3.530,65
8 Kabupaten Lumajang 21 7 198 205 1.790,90
9 Kabupaten Jember 31 22 226 248 3.092,34
10 Kabupaten Banyuwangi 25 28 189 217 5.782,40
11 Kabupaten Bondowoso 23 10 209 219 1.525,97
12 Kabupaten Situbondo 17 4 132 136 1.669,87
13 Kabupaten Probolinggo 24 5 325 330 1.696,21
14 Kabupaten Pasuruan 24 24 341 365 1.474,02
15 Kabupaten Sidoarjo 18 31 322 353 634,38
16 Kabupaten Mojokerto 18 5 299 304 717,83
17 Kabupaten Jombang 21 4 302 306 1.115,09
18 Kabupaten Nganjuk 20 20 264 284 1.224,25
19 Kabupaten Madiun 15 8 198 206 1.037,58
20 Kabupaten Magetan 18 28 207 235 688,84
21 Kabupaten Ngawi 19 4 213 217 1.295,98
22 Kabupaten Bojonegoro 28 11 419 430 2.198,79
23 Kabupaten Tuban 20 17 311 328 1.834,15
24 Kabupaten Lamongan 27 12 462 474 1.782,05
25 Kabupaten Gresik 18 26 330 356 1.191,25
26 Kabupaten Sampang 14 6 180 186 1.233,08
27 Kabupaten Pamekasan 13 11 178 189 792,24
28 Kabupaten Sumenep 27 4 330 334 1.998,54
29 Kabupaten Bangkalan 18 8 273 281 1.001,44
30 Kota Kediri 3 46 0 46 63,4
31 Kota Blitar 3 21 0 21 32,57
32 Kota Malang 5 57 0 57 145,28
33 Kota Probolinggo 5 29 0 29 56,67
34 Kota Pasuruan 4 34 0 34 35,29
35 Kota Mojokerto 3 18 0 18 20,21
36 Kota Madiun 3 27 0 27 33,92
37 Kota Surabaya 31 154 0 154 350,54
38 Kota Batu 3 5 19 24 136,74
Jumlah 666 777 7.724 8.501 47.803,49
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Posisi Astronomis
Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak
geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu
lintas perekonomian indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak
pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan.
-24-
Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer
dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur
memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau,
pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki
Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di
sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah
Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean
berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan
meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.
Kondisi/Kawasan
2.1.1.2.2.1 Kawasan Perkotaan
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun
2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi
menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik –
Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –Lamongan (Gerbangkertosusila) dan
Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun,
Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan
Wilayah Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep,
Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan,
Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.
-25-
Gambar 2.2 Peta Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-26-
2.1.1.2.2.2 Kawasan Pesisir
Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat
wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih
dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air
asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih
dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air
tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti
penggundulan hutan dan pencemaran. Pesisir bagian utara, selatan dan laut di
wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun
dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga
ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi
saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah
mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang
lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga
mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang
cukup besar.
Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah
daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan
wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian
kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah
padas, batu dan karang dengan kemiringan relatif tajam.
2.1.1.2.2.3 Kawasan Pegunungan
Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan
berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang
dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di
Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur
tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud,
Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung
Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung
Merapi, Gunung Raung.
2.1.1.2.2.4 Kawasan Kepulauan
Secara geografis kepulauan dan pulau-pulau di Provinsi Jawa Timur berada
pada wilayah perairan utara dan perairan selatan. Pulau-pulau kecil di Jawa Timur
berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di
Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten
-27-
Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau),
Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten
Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau),
Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten
Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau
terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.
2.1.1.3 Topografi
Kemiringan Lereng
Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi
daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di
seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk
kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan,
kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada
wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.
Ketinggian Lahan
Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa
wilayah ketinggian, yaitu :
➢ Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas
wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
➢ Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas
wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
➢ Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas
wilayah dengan kondisi berbukit.
➢ Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari
seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.
-28-
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-29-
Gambar 2.4 Peta Ketinggan Lahan Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-30-
2.1.1.4 Geologi
Struktur dan Karakteristik
Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan
berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang
dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa
Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai
sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian
namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %
dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial
antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng,
dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan.
Potensi Kandungan
Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumber daya mineral
memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun
konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) lajur, yaitu:
➢ Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping
merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
➢ Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung,
bentonit, gamping;
➢ Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter,
potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
➢ Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan
beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer,
onyx, batu gamping, bentonit, pospat.
-31-
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-32-
Gambar 2.6 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
2.1.1.5 Hidrologi
Wilayah Sungai
Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang
-33-
luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Sedangkan Daerah Aliran Sungai
(DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,
yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Jawa Timur
meliputi 7 (tujuh) wilayah sungai. Terdapat 2 (dua) wilayah sungai kewenangan
Pemerintah Pusat, yaitu Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merupakan wilayah
sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai Brantas yang merupakan wilayah sungai
strategis nasional. Sedangkan 5 (lima) wilayah sungai lainnya merupakan wilayah
sungai lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu
Wilayah Sungai Madura Bawean, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai
Bondoyudo Bedadung, Wilayah Sungai Pekalen Sampean dan Wilayah Sungai Baru
Bajulmati.
Tabel 2.2 Luas Catchment Area (Km2) pada Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur
No Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Jumlah DAS
1 WS Bengawan Solo (Jatim-Jateng) Pusat 96 DAS
2 WS Brantas Pusat 220 DAS
3 WS Welang Rejoso Provinsi 36 DAS
4 WS Pekalen Sampean Provinsi 56 DAS
5 WS Baru Bajulmati Provinsi 60 DAS
6 WS Bondoyudo Bedadung Provinsi 47 DAS
7 WS Madura Bawean Provinsi 173 DAS
Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
-34-
Gambar 2.7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Debit
Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah
Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen
Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean.
-35-
Tabel 2.3 Debit Aliran Rerata di 7 Wilayah Sungai
No.
Wilayah
Sungai
Kab/Kota
Lokasi Pemantauan Debit
Aliran
Rerata
(m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa
I. WS Bengawan Solo
Madiun
Madiun K. Jerohan Balerejo Balerejo 0,96
Bengawan Solo
K. Madiun Kerto Banyon Kerto Banyon 0,33
Madiun Nambangan 8,18
Magetan Madiun K. Gandong Magetan Magetan 1,12
Ngawi Bengawan
Solo
K. Bengawan
Solo
Widodaren Kauman 131,22
Ngawi Napel 230,35
K. Madiun Ngawi Ngawi 40,35
Ponorogo
Madiun
K. Asin Sawo Jenangan 0
K. Slahung Sumoroto Sumoroto 13,19
K. Talun Ngebel Wagir Lor 2,74
Sal. Kel. Ngebel Ngebel Ngebel 5,43
Sal. Masuk Ngebel Ngebel Ngebel 2,08
Bengawan
Solo K. Keang Sawo Ngindeng 1,07
Pacitan Grindulu
K. Grindulu Arjosari Gunungsari 19,20
K. Kedungpring Nawangan Kedungpring 0,06
Lorok K. Lorok Wonodadi Lorok 366,93
Bojonegoro Bengawan
Solo
K. Cawak Modo Kedunglerep 1,02
Gandong Setren Ngasem Setren 5,17
K. Gangseng Temayang Kedungsari 1,28
K. Solo Bojonegoro Kaliketek 295,19
K. Solo Bubulan Celebung 0,09
K. Kerjo Poh Baru Pejok 0,09
Waduk Pacal Temayang Kd. Sumber 12,83
K. Pacal Gondang Senganten 0,28
K. Solo Padangan Padangan Denguk 215,49
Tuban
Gembul K. Gembul Merak Urak Becok 0,42
Bengawan
Solo
K. Kening Parengan Selogabus 29,93
K. Kening Bangilan Kd Jambangan 0,91
K. Kloro Semanding Genaharjo 2,71
K. Nglirip Singgahan Mulyoagung 2,30
K. Lohgung Palang Brondong 1,23
K.Prumpung K. Krumpung Bancar Sidomulyo 0,24
Lamongan Bengawan
Solo
K. Solo Babat Babat Banaran 5,65
K. Solo Karang Geneng
Karang Geneng
Karang Geneng 154,25
Gresik Bengawan
Solo K. Solo Manyar Sembayat 688,80
II. WS Brantas
Malang Brantas
K. Bango Pakis Jabon 25,53
K. Sayang Ngantang Jabon 0,55
K. Cuban Rondo Pujon Ngroto 0,38
K. Brantas Dau Mulyoagung 2,85
K. Sumberampel Wajak Baros 0,07
Blitar Brantas K. Lahar Nglegok Bacom 0,99
Tulungagung Brantas K. Pundensari Sutojayan Pundensari 56,21
-36-
No. Wilayah Sungai
Kab/Kota
Lokasi Pemantauan Debit
Aliran Rerata
(m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa
Trenggalek Brantas
K. Bagong Trenggalek Temon 6,47
K. Duren Nglinggis Kebak 0,37
K. Keser Nglinggis Pucanganak 3,79
Kediri Brantas K. Brantas Mojoroto
Mojoroto Mojoroto 0
Nganjuk Brantas K. Widas Tanjung Anom Widas 0
Brantas K. Widas Patihanrowo Bukur 1,16
Jombang Brantas
K. Brantas Ploso Ploso Ploso 1,25
K. Brantas
Kertosono Kertosono Kertosono 2,781
Mojokerto Brantas Bangsal Bangsal Kedung Uneng 1,28
Lamong K. Lamong Lamong Simoanggrok 8,27
Sidoarjo Brantas K. Brantas Perning
Krian Perning 61,41
III. WS Welang Rejoso
Pasuruan
Kadalpang K. Kadalpang Bangil Kenep 4,19
Gembong K. Gembong Poh Jentrek Warungdowo 2,77
Petung K. Petung Gondang
Wetan Sekarputih 2,47
Rejoso K. Rejoso Winongan Winongan Lor 12,03
K. Rejoso Winongan Sidepan 6,21
Welang K. Welang Hilir Poh Jentrek Dompo 9,61
K. Welang Purwosari Purwodadi 5,05
Probolinggo
Kramat K. Kramat Leces Kramat 2,99
Pancarglagas K. Pancarglagas Paiton Randumerak 1,66
Pekalen K. Pekalen Gading Condong 15,93
Pekalen K. Rondoningo Kraksaan Jurangjero 2,42
K. Laweyan K. Laweyan Nguling Watestani 0,25
IV. WS Pekalen Sampean
Bondowoso Sampean K. Sampean Tenggaran Tenggaran 0
Keloposawit Wonosari Taman 18,78
Situbondo Deluang K. Deluang Besuki Demung 31,57
V. WS Baru Bajulmati
Banyuwangi
Setail K. Setail Benculuk Kradenan 0
Sempu Jambewangi 0
Tambong K. Tambong Rogojampi Pakisaji 10,19
Baru K. Baru Gambiran Karang Doro 85,04
Glenmore Jolondoro 8,87
Bomo K. Bomo Rogojampi Mangir 1,072
Srono Parijata Kulon 0
VI. WS Bondoyudo Bedadung
Lumajang
Asen K. Asen Sentul Sentul 4,269,16
6,667
Bondoyudo K. Bondoyudo Wonorejo Wonorejo 24,73
Mujur K. Mujur Tempeh Lempeni 6,41
Jember Bedadung K. Bedadung Rawatamtu Rawatamtu 15,12
Mayang Sanen Jenggawah Mangli 34,43
-37-
No. Wilayah Sungai
Kab/Kota
Lokasi Pemantauan Debit
Aliran Rerata
(m3/dt) Induk Sungai Stasiun Duga Air Kecamatan Desa
K. Mayang Pakusari Kertosari 3,39
VII. WS Madura Bawean
Bangkalan Blega K. Blega Blega Telok 0,095
Sampang
Nipah K. Nipah Sampang Tebanah 8,21
Sampang K. Kemuning Sampang Pangilen 1,32
K. Sampang Sampang Polagan 0
Klampis K. Klampis Kedundung Banjar 11,59
Pamekasan Sela K. Samiran Propo Kacok 0,02
Semajid K. Semajid Pamekasan Sumedangan 0,75
Sumenep
Sarokah K. Sarokah Lenteng Madelan 0,84
Klampok K. Klampok Ambuten Tambak Agung 0,34
Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
2.1.1.6 Klimatologi
Tabel 2.4 Keadaan Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo
Unsur Iklim Tahun
2018 2019 2020
Suhu (0C)
- Minimum 20,4 20,2 19,1
- Rata-rata 28,1 28,0 28,2
- Maksimum 35,9 36,7 35,6
Kelembaban(%)
- Minimum 16,0 35,8 38,9
- Rata-rata 74,4 75,0 78,0
- Maksimum 100,0 93,4 99,2
Kecepatan Angin (m/det)
- Arah Maksimum 220 150 290
- Rata-rata 92,9 89,7 89,9
- Maksimum 31 33 29
Jumlah Curah Hujan (mm) 2.183,2 1.520,5 2.808,4
Penyinaran Matahari (%) 74 77 74
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum sama dengan provinsi lain di
tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran
musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-
sampai sekitar bulan April). Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson
sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D.
Pada tahun 2020 penyinaran matahari mengalmi penurnan dari 77 persen
di tahun 2019 menjadi 74 persen di tahun 2020. Sejalan dengan persentase
penyinaran matahari yang mengalami penurunan di tahun 2020, kondisi curah
-38-
hujan di Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 2.808,4 mm dan jumlah hari
hujan sebanyak 153 hari.
Pada tahun 2020, suhu rata-rata di Jawa Timur kisaran 19,1 – 35,6 derajat
celcius dengan rata-rata sebesar 28,2 derajat celcius. Sedangkan kelembaban udara
pada tahun 2020 berkisar antara 38,9 – 99,2 persen dengan rata-rata sebesar 78
persen.
2.1.1.7 Penggunaan lahan
Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas
kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,89% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.
Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan
kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah
memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa
Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak
mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur
No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%)
A Kawasan Budidaya 4.201.403,70 87,89
1 Kawasan Hutan Produksi 782.772,00 16,38
2 Kawasan areal Hutan Rakyat 361.570,30 7,56
3 Kawasan Pertanian 2.020.490,71 42,27
a. Pertanian Lahan Basah 911.863,00 19,08
b. Pertanian Lahan Kering/
Tegalan/Kebun Campur
1.108.627,71 23,19
4 Kawasan Perkebunan 359.481,00 7,52
5 Kawasan Industri 7.403,80 0,15
6 Kawasan Pemukiman 595.255,00 12,45
7 Lainnya 74.430,89 1,56
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya
buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571 Ha atau sekitar
12,11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan
lindung mutlak yang di dalamnya terdapat Cagar Alam seluas kurang lebih 10.958
Ha, Suaka Margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, Taman Nasional seluas
kurang lebih 176.696 Ha, Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta
-39-
Taman Wisata Alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-
II/2011).
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur
No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Persentase (%)
B Kawasan Lindung 578.571,30 12,11
1 Hutan Lindung 344.742,00 7,21
2 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 233.829,30 4,90
a. Suaka Margasatwa 18.009,00 0,38
b. Cagar Alam 10.958,00 0,23
b. Taman Nasional 176.696,00 3,70
c. Taman Hutan Raya 27.868,30 0,58
d. Taman Wisata Alam 298,00 0,01
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-40-
Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-41-
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Potensi Pertanian
➢ Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian
Pada kuartal 3 tahun 2020, produksi padi mengalami penurunan
dibandingkan dengan kuartal lalu. Begitu juga pada produksi kayu rakyat
mengalami penurunan baik dibandingkan kuartal lau maupun dibandingkan
dengan kuartal yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya
permintaan dari industri kayu, dimana. Produksi kayu bulat untuk industri pada
kuartal 3 tahun 2020 turun 44,59 persen dibanding kuartal 3 tahun 2019.
Sedangkan produksi perikanan tangkap pada kuartal 3 tahun 2020 mengalami
peningkatan dibanding kuartal lalu karena telah memasuki musim tangkap.
Meskipun produksi ikan budidaya kolam dan tambak menurun, tetapi terjadi
peningkatan signifikan pada budidaya laut. Hal ini tercermin dari tingginya ekspor
udang Jawa Timur.
Gambar 2.9 Pertumbuhan Kategori Pertanian tahun 2018-2020 di Jawa Timur
Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, data diolah
▪ Produksi padi mengalami penurunan dibanding kuartal lalu.
▪ Produksi Kayu Rakyat menurun baikdibandingkan triwulan lalu maupun dibandingkantriwulan yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkanoleh berkurangnya permintaan dari industri kayu.Produksi kayu bulat untuk industri Q3-2020 turun44,59% dibanding Q3-2019
▪ Produksi perikanan tangkap pada Q3-2020mengalami peningkatan dibanding triwulan lalukarena telah memasuki musim tangkap. Meskipun produksi ikan budidaya kolam dan tambak menurun, tetapi terjadi peningkatan signifikan pada budidaya laut. Hal ini tercermin dari tingginya ekspor Udang Jawa Timur.
PERTUMBUHAN KATEGORI PERTANIAN, 2018-2020
-42-
➢ Pertumbuhan PDRB (y-on-y)
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun
2018-2020 di Jawa Timur
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah
Walaupun sub kategori tanaman pangan dan perikanan tumbuh negatif
namun sub kategori lainnya tumbuh positif terutama sub kategori perkebunan
tahunan dan Kehutanan dan Penebangan Kayu.
➢ Kontribusi Produksi terhadap Nasional
Gambar 2.11 Kontribusi Produksi Jawa Timur terhadap Nasional tahun 2019-2020
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sumber : BPS 2021, data diolah
Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah
-43-
➢ Asuransi Pertanian
Gambar 2.12 Perkembangan Asuransi Pertanian tahun 2016-2020 di Jawa Timur
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari undang-undang
nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat
(1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani
dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi
petani dari kerugian gagal panen akibat:
a) Bencana alam,
b) Serangan organisme pengganggu tumbuhan,
c) Wabah penyakit hewan menular,
d) Dampak perubahan iklim, dan/atau
e) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian.
Kewajiban pemerintah
ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meluputi:
a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta,
b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,
c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi,
dan/atau
Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur 2021, Data Diolah
-44-
d) Bantuan pembayaran premi.
Yang dimaksud bantuan pembayaran premi disini adalah pembayaran premi untuk
membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara.
➢ Nilai Tukar Petani (NTP) 2019 – 2020
Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar/ daya beli petani Jawa
Timur terhadap produk yang dibeli/bayar petani yaitu produk/barang konsumsi
dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tukar petani semakin baik daya
beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif lebih
sejahtera.
Gambar 2.13 Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah
-45-
Gambar 2.14 Luas Lahan Baku Sawah tahun 2019 dan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja
terutama masyarakat perdesaan. Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN
No.686/SK-PG.03.03/XII/2019, 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan
Baku Sawah Nasional Tahun 2019, LBS : 7 463 948 Ha. Informasi luas lahan baku
sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi.
➢ Luas Panen Padi (Juta Hektar)
Gambar 2.15 Luas Panen Padi di Jawa Timur tahun 2018-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
Pada tahun 2020, luas panen padi diperkirakan sebesar 1,76 juta hektar
dengan produksi sebesar 10,02 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras,
produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton.
Sumber : BRS, Luas Panen Dan Produksi Padi Di Provinsi Jawa Timur 2020, ASEM
LUAS PANEN PADI (RIBU HEKTAR), 2019-2020*LUAS LAHAN BAKU SAWAH
MENURUT PROVINSI, 2019 (HEKTAR)
*Keterangan: Angka Sementara. Luas Panen Oktober S.D.
Desember 2020 AdalahAngkaPotensi
4141.3948.86011.92213.54218.28322.40233.05636.19539.48541.40647.04350.84062.68968.34970.99676.27382.117
116.828136.486155.520
194.282204.335213.997234.542242.972
291.145308.668
361.699470.602
654.818928.218
1.049.6611.214.909
DKI Jakarta
Kep. Riau
Papua Barat
Kalimantan Utara
Maluku Utara
Maluku
Kep. Bangka Belitung
Gorontalo
Papua
Sulawesi Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Bengkulu
Riau
Jambi
Bali
DI Yogyakarta
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Barat
Banten
Aceh
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sumatera Utara
Lampung
Sumatera Selatan
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
1,53 1,50 1,52
1,75 1,701,76
*Keterangan: BPS, Angka Sementara. Luas Panen Oktober S.D.Desember 2020 AdalahAngkaPotensi.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2018 0,04 0,16 0,39 0,23 0,11 0,16 0,21 0,13 0,10 0,08 0,08 0,06
2019 0,06 0,08 0,34 0,33 0,12 0,15 0,20 0,14 0,08 0,08 0,08 0,04
2020* 0,05 0,06 0,22 0,39 0,19 0,11 0,21 0,18 0,10 0,11 0,08 0,06
0,04
0,16
0,39
0,23
0,11
0,16
0,21
0,13
0,10
0,08 0,08
0,06
0,06
0,08
0,340,33
0,12
0,15
0,20
0,14
0,08 0,08 0,08
0,040,05
0,06
0,22
0,39
0,19
0,11
0,21
0,18
0,10 0,11
0,08
0,06
-
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
2018 2019 2020*
(3,49%)
(0,98%)
14,72 ribu ha
59,46 ribu ha
-46-
Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga September 2020 sebesar 1,52
juta hektar, atau mengalami peningkatan sekitar 14,72 ribu hektar (0,98 persen)
dibandingkan 2019 yang sebesar 1,50 juta hektar. Sementara itu, potensi panen
sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,25 juta hektar. Dengan
demikian, total potensi luas panen padi pada 2020 mencapai 1,76 juta hektar, atau
mengalami kenaikan sekitar 59,46 ribu hektar (3,49 persen) dibandingkan 2019
yang sebesar 1,70 juta hektar. Luas panen tertinggi pada 2020 terjadi pada April,
yaitu sebesar 0,39 juta hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan
Januari, yaitu sebesar 0,05 juta hektar.
➢ Produksi Padi (Ribu Ton-Gkg)
Gambar 2.16 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur Menurut Kab/Kota tahun 2019-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
Kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Nganjuk.
Sementara itu, penurunan produksi padi pada 2020 yang relatif besar terjadi di
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten
Mojokerto.
83
9.7
24
,4
77
7.1
90
,4
69
2.0
73
,2
61
6.8
58
,4
51
9.9
34
,4
44
5.2
53
,9
41
9.2
92
,4
39
9.8
45
,7
36
7.7
17
,7
32
2.2
05
,5
34
4.2
36
,3
33
9.7
55
,9
28
3.8
94
,2
26
0.6
71
,4
28
1.0
72
,3
26
9.4
63
,1
25
1.3
71
,9
18
6.0
90
,8
23
4.7
88
,1
19
6.4
30
,6
22
2.8
37
,8
20
1.6
20
,0
22
4.0
27
,2
19
3.7
74
,5
15
6.2
19
,5
16
7.6
65
,5
11
2.2
13
,6
91
.31
3,3
91
.94
1,7
8.2
59
,4
13
.90
9,7
9.5
96
,8
10
.80
4,7
7.0
33
,0
7.1
65
,2
6.0
84
,6
5.0
31
,1
3.5
65
,9
87
3.7
86
,0
82
9.4
67
,6
73
7.3
97
,6
60
2.7
94
,9
52
0.8
11
,3
46
2.1
26
,4
45
3.5
40
,9
44
4.1
08
,0
40
9.9
85
,3
39
6.8
16
,1
34
5.3
49
,5
31
6.7
59
,4
29
4.8
65
,1
28
3.3
04
,5
28
3.0
96
,8
27
9.0
72
,1
27
0.2
71
,5
22
9.5
95
,8
22
5.3
46
,5
22
3.3
83
,0
21
8.6
24
,9
20
2.8
85
,4
20
1.8
03
,8
19
6.5
16
,2
18
7.3
23
,6
16
0.9
72
,4
10
9.2
41
,1
10
0.7
27
,5
83
.37
7,9
14
.22
5,8
12
.45
9,9
10
.79
8,5
10
.03
7,3
8.7
84
,9
7.6
67
,6
5.2
58
,6
5.1
53
,0
4.6
50
,5
La
mo
ng
an
Ng
aw
i
Bo
jon
eg
oro
Je
mb
er
Tu
ba
n
Ba
ny
uw
an
gi
Ma
diu
n
Ng
an
juk
Gre
sik
Po
no
rog
o
Jo
mb
an
g
Mo
jok
ert
o
Lu
ma
jan
g
Ma
ge
tan
Ma
lan
g
Pa
su
rua
n
Bo
nd
ow
os
o
Su
me
ne
p
Sid
oa
rjo
Tu
lun
ga
gu
ng
Ke
dir
i
Ba
ng
ka
lan
Bli
tar
Pro
bo
lin
gg
o
Sa
mp
an
g
Sit
ub
on
do
Tre
ng
ga
lek
Pa
me
ka
sa
n
Pa
cit
an
Ko
ta M
ad
iun
Ko
ta M
ala
ng
Ko
ta S
ura
ba
ya
Ko
ta P
as
uru
an
Ko
ta K
ed
iri
Ko
ta P
rob
oli
ng
go
Ko
ta B
lita
r
Ko
ta B
atu
Ko
ta M
ojo
ke
rto
2019 2020*
* Keterangan: Angka Sementara
-47-
Gambar 2.17 Perkembangan Produksi Padi di Jawa Timur tahun 2019-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah
➢ Produksi Beras (Juta Ton)
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami surplus beras
1,504 juta ton.
Gambar 2.18 Produksi Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
➢ Produksi dan Konsumsi Beras (Juta Ton)
Gambar 2.19 Produksi dan Konsumsi Beras di Jawa Timur tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
Sumber : BPS Jawa Timur 202, ASEM, Data Diolah
* Keterangan: Angka sementara
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2018 0,12 0,55 1,32 0,77 0,36 0,53 0,68 0,41 0,36 0,28 0,27 0,20
2019 0,18 0,25 1,11 1,07 0,35 0,46 0,62 0,43 0,30 0,29 0,29 0,16
2020* 0,17 0,20 0,76 1,29 0,57 0,35 0,65 0,53 0,36 0,39 0,29 0,21
0,12
0,55
1,32
0,77
0,36
0,53
0,68
0,41
0,360,28
0,270,20
0,18
0,25
1,111,07
0,35
0,46
0,62
0,43
0,30 0,29
0,29
0,16
0,170,20
0,76
1,29
0,57
0,35
0,65
0,53
0,360,39
0,29
0,21
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2018 2019 2020*
5,114,77 4,87
5,865,50
5,76(2,02%)
96,42 ribu ton (4,61%)
253,59 ribu ton
0,170,20
0,76
1,29
0,57
0,35
0,65
0,53
0,360,39
0,290,21
0,36 0,34
0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
J an Feb Mar Apr Mar J un J ul Agu Sep* Okt* Nov* Des*
Produksi Beras Konsumsi Beras
5,757
4,254
Produksi Konsumsi
* Keterangan: Angka sementara
-48-
Produksi padi sepanjang Januari hingga September 2020 setara dengan 4,87
juta ton beras, atau mengalami peningkatan sebesar 96,42 ribu ton (2,02 persen)
dibandingkan 2019 yang sebesar 4,77 juta ton. Sementara itu, potensi produksi
beras sepanjang Oktober hingga Desember 2020 sebesar 0,89 juta ton beras.
Dengan demikian, potensi produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76
juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 253,59 ribu ton (4,61 persen)
dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019 yang sebesar 5,50 juta ton.
➢ Stok Beras (Ribu Ton)
Gambar 2.20 Stok Beras Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
-302,08
-115,42
-104,37
-84,50
-41,07
-39,18
-26,51
-21,09
-19,17
-18,10
-15,09
-14,31
-14,06
-12,81
-11,70
-11,58
-9,49
-8,75
-6,16
2,47
5,41
10,98
23,77
52,41
62,01
63,55
71,69
76,41
82,46
84,40
92,24
94,05
117,71
168,36
174,12
264,87
354,99
357,58
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
Ngawi
Lamongan
Bojonegoro
Tuban
Madiun
Nganjuk
Jember
Ponorogo
Banyuwangi
Magetan
Mojokerto
Gresik
Jombang
Bondowoso
Lumajang
Situbondo
Bangkalan
Blitar
Tulungagung
Pacitan
Sumenep
Trenggalek
Kota Blitar
Kota Mojokerto
Probolinggo
Kota Madiun
Sampang
Kota Pasuruan
Pasuruan
Kota Batu
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kediri
Pamekasan
Kota Malang
Sidoarjo
Malang
Kota Surabaya
* Keterangan: Angka Sementara
-49-
➢ Harga Perdagangan Besar Beras (Rupiah/Kg)
Gambar 2.21 Harga Perdagangan Beras di Jawa Timur tahun 2018-2019
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
➢ Ekspor dan Impor Komoditas Beras
Gambar 2.22 Ekspor dan Impor Beras di Jawa Timur tahun 2018-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Ket. * : angka sementara
Sektor pertanian merupakan satu diantara dua sektor lainya yang mampu
menopang ekonomi nasional akibat krisis pandemi Covid 19 berkepanjangan. Pada
pandemi covid-19 ini masih menjanjikan dan memberikan kontribusi kuat bagi
ketahanan pangan nasional. Ada tiga sektor yang menyerap tenaga kerja paling
tinggi yaitu sektor pertanian, perdagangan dan juga sektor manufaktur. Pada masa
pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, banyak penduduk urban yang kembali
ke desa dan melakukan aktifitas bertani saat mereka kehilangan pekerjaan ataupun
penurunan pendapatan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan menjadi tiga dari tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif pada
kuartal III 2020. Pertumbuhan sektor pertanian bahkan mencapai 2,15 persen
secara tahunan (YoY). Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sektor pertanian yang
relatif mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III tahun ini. Pertanian
Sumber: BPS, Survei HargaPerdaganganBesar
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2018 10.942 10.823 10.556 10.003 9.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801 9.967 10.177
2019 10.060 10.013 9.894 9.675 9.663 9.704 9.683 9.770 9.834 9.845 9.845 9.851
10.94210.823
10.556
10.0039.847 9.887 9.827 9.774 9.781 9.801
9.967
10.177
10.060 10.0139.894
9.675 9.663 9.704 9.6839.770
9.834 9.845 9.845 9.851
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.5002018 2019
*AngkaSementara
18 194 360
358.977
58.063 57.032
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2018 2019 2020*
EksporImpor
2 18 33
784.042
139.286100.025
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2018 2019 2020*
Ekspor Impor
BERAT (ton) NILAI (ribu USD)
-50-
juga satu-satunya sektor dengan tren ekspor cenderung konsisten mengalami
peningkatan. Pada kuartal 2020 sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 16,24 Persen (q to q) dan
di kuartal III tumbuh positif sebesar 2,15 persen. Nilai ekspor pada bulan Oktober
2020 ekspor pertanian mengalami pertumbuhan positif, yakni 0,42 miliar dolar AS
atau tumbuh 1,26 persen (m to m) jika dibandingkan pada bulan sebelumnya.
Secara YoY, ekspor sektor pertanian tumbuh 23,80 persen. BPS juga mencatat
serapan tenaga kerja pertanian paling tinggi per Agustus 2020 yaitu 128,45 juta
orang atau 29,76 persen.
Untuk meningkatkan kontribusi kinerja Pertanian Jawa Timur terhadap
Nasional, telah telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun
2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis
Korporasi Petani Tahun 2020-2024.
➢ Industrialisasi Pengolahan Hasil Pertanian (AGROINDUSTRI)
Gambar 2.23 Tahapan dan Proses Industrilisasi Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)
di Jawa Timur
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
MEKANISASI PERTANIAN
Alat Dan Mesin Pengolahan Lahan
(Cangkul, Bajak, Traktor dsb)
PENGOLAHAN
Mesin Pengolahan Berbagai Komoditas Pertanian
(Mesin Perontok Gabah, Mesin Penggilingan Padi,
Mesin Pengering dsb)
FASILITASI PERDAGANGANTerkait Pengangkutan, Pengemasan Serta
Penyimpanan Baik Bahan Baku Maupun Produk Hasil Industri Pengolahan Pertanian
FASILITASI KONSULTASITerkait Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan,
Pengawasan Mutu Serta Evaluasi Dan Penilaian Proyek
FASILITASI KOMUNIKASITerkait Teknologi Perangkat Lunak Yang Melibatkan
Penggunaan Komputer Serta Alat Komunikasi Modern Lainya
PETIK – OLAH – KEMAS – JUAL
PENGUATAN
KORPORASI PETANIBERBASIS
COOPERATIVE FARMING
-51-
Gambar 2.24 Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani
Tahun 2020-2024
Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan KawasanPertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024
➢ Rencana Pengembangan Sektor Pertanian
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka
Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi
Covid-19 dengan membangkitkan Kekuatan Ekonomi Sektor Pertanian (Tanaman
Pangan dan Hortikultura) melalui :
-52-
1) Penguatan Cooperative Farming, yaitu pemberdayaan petani yang memiliki lahan
terbatas pada sentra-sentra pertanian untuk dapat saling bekerjasama, sehingga
memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan. Dasar pelaksanaan
adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang
Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani
Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian
(Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan, Peternakan dan berfungsi sebagai acuan
kebijakan, strategi, dan lokasi pembangunan urusan pertanian dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang berdimensi
spasial/kewilayahan kawasan pertanian, dan mengembangkan korporasi petani.
2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri), yaitu pemberdayaan
kelompok petani pemilik lahan terbatas, untuk mengikatkan diri dalam satu
kontrak kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan
dalam mencari pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi
pertanian, pemasaran hingga penanganan dan pengolahan pasca panen.
Korporasi petani sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh para petani
sehingga punya posisi tawar atas produk yang dihasilkan.
3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu, upaya untuk meningkatkan pendapatan dan
meningkatkan effisiensi usaha petani, agar menjadi lebih baik dan lebih
sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman hortikultura, ternak dan budidaya
ikan, dimana limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali menjadi
sumberdaya yang dapat menghasilkan.
4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual, untuk meningkatkan nilai tambah
(nilai ekonomis) produk pertanian, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”
menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di
“KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan
jejaring.
5) Asuransi Petani, mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dengan mendorong
keikutsertaan para petani untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko
usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-
Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.
6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro, untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry
dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer
yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP atau Satu
Desa Satu Produk).
-53-
7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang
ekspor komoditas dan produk pertanian yang mempunyai keragaman tinggi, baik
kuantitas maupun kualitas.
8) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan melalui harmonisasi pemberdayaan
kelembagaan dan masyarakat berbasis potensi lokal, melestarikan potensi dan
kekayaan alam perdesaan untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada
peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dan kemakmuran bangsa.
2.1.2.2 Potensi Perkebunan
Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi
kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek
ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk
meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan
komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
➢ Perkebunan tanaman tahunan : tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen;
➢ Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh,
jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak
kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren,
mendong, janggelan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.
Gambar 2.25 Komposisi Perusahaan Perkebunan dab Komoditi Unggulan di Jawa Timur tahun 2018-2020
Sumber: Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Timur, data diolah
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
-54-
➢ Potensi Komoditas Tebu
• Total Pabrik Gula di Jawa Timur 2020 sebanyak 35 Unit, operasional giling
tahun 2020 sebanyak 30 Unit dari total PG Nasionl 61 Unit.
• Secara Nasional total areal seluas 417.926 Ha dengan produksi gula 2.137.207
ton. Konsumsi gula rumah tangga nasional total 2,8 juta ton, devisit sekitar 663
ribu ton.
• Realisasi giling tebu s/d periode akhir giling 2020, total areal digiling 179.321
Ha, produksi tebu 13.897.470 ton produksi gula 985.511 ton (46,11%) dengan
rendemen rata-rata 7,14 %
• Kebutuhan konsumsi gula rumah tangga Jawa Timur per tahun sebanyak
476.674 Ton, surplus 508.837 ton.
• Stock GKP : 540.222 ton; GKP hasil giling 471.301 ton dan GKP ex Raw Sugar
68.921 ton
• Stock Raw Sugar yang belum diolah : 44.400 ton (KTM)
• Harga lelang gula di Pabrik Gula rata-rata Rp 10.875 h. Harga rata-rata GKP
di tingkat konsumen (Siskaperbapo) : Rp. 12.212/Kg
➢ Potensi Komoditas Tembakau
• Produksi tembakau Nasional Tahun 2020 sebanyak 261 ribu Ton**
• Realisasi tanam tembakau Jawa Timur Tahun 2020 seluas 105.602 hektar,
dengan produksi sebanyak 123.102 ton atau 47,17% (angka sementara)
terhadap produksi Nasional. Melibatkan tenaga kerja 549.833 orang
• Jenis Tembakau : Virginia (Rp. 20.000 – 40.000), Jawa (Rp. 20.000 – 40.000),
Madura (Rp. 22.000 – 50.000), Paiton (Rp. 30.000 – 40.000), Kasturi (Rp.
18.000 – 30.000); White Burley (Rp. 18.000 – 34.000), dan Besuki NO.
➢ Potensi Komoditas Kopi
• Luas Areal 113.620 Ha, Produksi 69.035 ton, Konsumsi Kopi/Kapita 1,225
Kg/th
• Kebutuhan kopi Jatim : 46.670 ton - Surplus Produksi : 22.244 ton
• Penanaman Kopi Arabika pada lokasi spesifik (>900 mdpl), Potensi calon lahan
pengembangan 13.099 Ha, Prioritas pengembangan di selingkar pegunungan
Ijen, di selingkar BTS (Bromo, Tengger, Semeru), selingkar Arjuno, selingkar
Wilis.
• Jumlah kelompok tani 1.466 kelompok yang terdiri dari Kelompoktani pengolah
hulu 1.340 kelompok, kelompok pengolah hulu sampai hilir (Jatim Agro) 126
kelompok.
-55-
➢ Potensi Komoditas Kakao
• Luas Areal : 56,895 Ha, Produksi : 35.304 Ton (4,76 % Nasional)
• Potensi pengembangan Areal Kakao Rakyat seluas 13.099 Ha
• Unit Pengolahan Hilir Kakao yang ada di Jawa Timur sebanyak 12 unit di
Mojokerto, Madiun, Pacitan,Trenggaek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Jember,
Banyuwangi, Bondowoso.
➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Perkebunan
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka,
Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi
Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Perkebunan
melalui :
1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Kebun (Pekebun)
untuk saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala ekonomi
pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa
Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan
pengembangan komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan
Peternakan.
2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan
kelompok Pekebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak kerjasama
dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam mencari
pendanaan melalui perbankan, melakukan mekanisasi perkebunan, pemasaran
hingga penanganan dan pengolahan pasca produksi. Korporasi Pekebun,
sebagian besar kepemilikan modalnya harus dimiliki oleh para Pekebun,
sehingga punya posisi tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.
3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan
meningkatkan effisiensi usaha Pekebun agar menjadi lebih baik dan lebih
sejahtera.
4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah
(nilai ekonomis) produk Perkebunan, melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”
menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di
“KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan
jejaring.
5) Asuransi Petani mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan mendorong
keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko
usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya adalah Undang-Undang
(UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
-56-
6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry
dengan memberikan nilai tambah (added value) kepada produk-produk primer yang
dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa
Satu Produk.
7) Penguatan Daya Saing Produk dilakukan dengan memperluas promosi
komoditas perkebunan untuk meningkatkan kompetisi pasar domestik dan
peluang ekspor komoditas Perkebunan yang mempunyai keragaman tinggi, baik
kuantitas maupun kualitas dengan mengefektifkan penerapan teknologi
perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output
dengan biaya minimum. Peningkatan Daya Saing pengembangan Industri Primer
dilakukan dengan meningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang fokus
kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya
ditanami kopi seperti telah dilaksanakan pada lereng Gunung Wilis.
8) Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Tebu, Coklat, Kopi) dan Fasilitasi
Industrialisasi (Gula dll). Peningkatan produksi komoditi perkebunan dilakukan
dengan optomalisasi budaya tanaman, penanganan gangguan hama serta
penyakit tanaman dan penanganan pasca panen, pengawasan dan pengujian
mutu benih, sertifikasi benih tanaman perkebunan melalui uji laboratorium dan
uji lapang.
2.1.2.3 Potensi Perikanan
Potensi perikananan Jawa Timur sangat tinggi. Banyak terdapat Ikan pelagis
besar maupun kecil yang biasanya membentuk gerombolan (schooling) dan melakukan
migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Ikan pelagis kecil tersebut adalah
Ikan Selar dan Sunglir, Klupeid Teri, Japuh, Tembang, Lemuru dan Siro, serta
kelompok Scrombroid seperti Kembung dan lain-lain, ditangkap menggunakan jaring,
seperti jaring insang (gillnet), jaring lingkar, pukat cincin (purse seine), payang, dan
bagan. Untuk Ikan pelagis besar seperti kelompok Ikan Tuna dan Cakalang, kelompok
Marlin, kelompok Tongkol dan Tenggiri, dan cucut, ditangkap dengan cara dipancing
menggunakan pancing trolling atau tonda (pole and line) serta rawai (longline).
Sementara Ikan demersal, yaitu jenis ikan yang habitatnya di bagian dasar perairan,
ditangkap dengan menggunakan jaring insang dasar (gillnet), rawai dasar (long line),
bubu, seperti ikan kakap merah/bambangan, peperek, tiga waja, bawal dan lain-lain.
-57-
➢ Potensi Dan Karakteristik Perairan Jawa Timur
Jawa Timur memiliki wilayah perairan yang memiliki potensi pengelolaan,
seperti pada sub zona pasir laut, sub zona minyak bumi, kawasan konservasi, alur
laut dan potensi pengelolaan pencemaran di zona pertambangan, disekitar Laut
Jawa yaitu pada Kabupaten Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sumenep serta Selat
Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Sumenep. Pada kawasan tersebut telah
diatur aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan dan
aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh ijin, setelah dipenuhinya syarat
administratif, teknis, dan operasional.
Gambar 2.26 Potensi Perikanan di Jawa Timur tahun 2020
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Berdasarkan karakteristik perairan, nelayan Jawa Timur dibagi menjadi
empat wilayah yaitu: (1) nelayan Laut Jawa yang meliputi wilayah Tuban,
Lamongan, Gresik, pantai utara Madura; (2) nelayan Selat Madura meliputi nelayan
Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan pantai Selatan Madura;
(3) nelayan Selat Bali meliputi nelayan Banyuwangi; (4) nelayan Selatan Jawa Timur
meliputi wilayah Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan
Pacitan. Wilayah perairan Laut Jawa, Selat Madura dan Selat Bali terkenal dengan
penghasil perikanan pelagis kecil seperti ikan layang, tembang, selar, lemuru, dan
Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
-58-
cumi-cumi. Perairan Selatan Jawa Timur dikenal sebagai penghasil ikan pelagis
besar seperti ikan tuna, tongkol dan cakalang.
➢ Potensi Dan Karakteristik Nelayan Jawa Timur
Karakteristik nelayan Jawa Timur juga sangat terkait dengan potensi yang
ada di daratan. Nelayan Laut Jawa dan Selat Madura pada musim paceklik mencari
pekerjaan alternatif disektor informal seperti menjadi kuli bangunan, sopir becak,
pekerja tambak, dan buruh pabrik. Nelayan di Selatan Jawa Timur bekerja di sektor
pertanian dan perkebunan pada saat musim paceklik. Perbedaan lapangan kerja
alternatif ini dipengaruhi oleh potensi yang ada di sekitar kawasan pesisir Jawa
Timur. Jika dilihat dari ketersediaan potensi yang ada di daratan, maka nelayan di
Selatan Jawa Timur mempunyai ketangguhan yang lebih besar dibandingkan
dengan nelayan pantai Utara Jawa Timur. Dengan kata lain, nelayan pantai Utara
Jawa Timur lebih rentan terhadap perubahan iklim jika dilihat dari ketersediaan
lapangan kerja alternatif, terutama Tuban dan Pamekasan, serta pada pulau-pulau
kecil di Utara.
Nelayan Jawa Timur lebih banyak didominasi oleh nelayan tradisional dengan
kapal ukuran di bawah 10 GT (Gross Ton) yang dalam melakukan aktivitasnya
hanya pada radius 0-2 mil dan untuk nelayan kecil (kapal <10 GT), hanya wajib
memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Kecil. Kelompok
nelayan ini hanya melakukan aktivitas penangkapan sekitar 120 hari dalam satu
tahun dan selebihnya dihabiskan untuk memperbaiki jaring dan kapal. Kelompok
nelayan kecil sangat tergantung pada musim dan ketersediaan sumber daya ikan di
daerah pesisir. Ketergantungan pada musim dan ketidakpastian usaha
penangkapan membuat nelayan kecil sangat tergantung kepada juragan. Nelayan
kecil meminjam uang kepada juragan untuk modal usaha penangkapan dengan
syarat hasil tangkapan mereka harus dijual kepada juragan dan harga ikan
ditentukan oleh juragan. Ketergantungan nelayan pada juragan dan ketidakpastian
usaha menjadi penyebab utama kemiskinan nelayan. Perlu dikembangkan
kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan Di seluruh kecamatan
pesisir Jawa Timur.
➢ Potensi Produksi Garam
Garam merupakan bahan baku yang sangat esensial dalam proses produksi
industri makanan dan minuman. Tanpa garam, industri makanan dan minuman
tidak dapat berproduksi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Potensi produksi garam Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan
meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-
-59-
rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa
wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Pemenuhan garam untuk
konsumsi dan industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang dilakukan
di Pulau Madura yaitu pada Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep
berhasil menjadi 10 besar Kabupaten penghasil garam di Indonesia yang
memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 65% setiap tahun, sehingga menjadi
bagian dari Roadmap Program Swasembada Garam Nasional sejak tahun 2010.
Produksi garam umumnya sangat bergantung pada :
1. Cuaca. Produksi garam tergantung pada cuaca khususnya pada musim
kemarau, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal
sepanjang tahun. Artinya, selama satu tahun garam hanya dapat diproduksi
selama musim kemarau saja. Sementara pada musim penghujan para petambak
garam tidak dapat menghasilkan garam secara maksimal atau bahkan para
petambak garam akan kehilangan pekerjaan mereka.
2. Sistem Bagi Hasil Petambak Garam. Pendapatan petambak garam biasanya
terdiri dari 30% untuk petambak garam dan 70% untuk pemilik lahan dari total
jumlah produksi yang diperoleh. Pembagiannya mencapai 50% untuk petambak
dan 50% untuk pemilik lahan, hal ini terjadi ketika semua alat-alat produksi
berasal dari petambak garam selaku penggarap.
Tahun 2018, Produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari
Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 Ton. Kementerian Perindustrian telah
memfasilitasi kerjasama antara Industri Pengolahan Garam dengan Petani Garam
melalui Penandatanganan MoU / Nota Kesepahaman Penyerapan Garam Lokal.
Periode Agustus 2018 - Juli 2019, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.053.573 ton.
Periode Agustus 2019 Juli 2020, dari target 1,1 Juta Ton terealisasi 1.040.623 ton
(95%). Penyerapan tersebut belum termasuk IKM yang menyerap langsung dari
petani garam seperti IKM garam konsumsi beriodium, pengasinan ikan,
penyamakan kulit, pakan ternak dan lain-lain (sekitar 493 ribu ton). Total
kebutuhan garam Jawa Timur sendiri pada tahun 2019 mencapai 663.840 ton,
yang terdiri dari 151.990 ton garam konsumsi, dan 511.850 Ton Garam Industri.
Garam Konsumsi digunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit
94,7% dihitung dari basis kering, dengan pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10. Garam
Industri dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan
industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan
pos tarif/ HS ex 2501.00.90.10.
Sejak dipindahkannya penanggung jawab pengelolaan garam, dari
Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka
-60-
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasional
dan melakukan berbagai upaya pengembangan usaha garam rakyat ke arah
industrialisasi melalui mekanisasi pengolahan dan penerapan teknologi yang lebih
modern, biaya produksi yang lebih efisien. Saat ini produksi garam Jawa Timur
dilakukan melalui 3 cara, yaitu Konvensional, Geomembran dan Rumah Garam.
Petani garam Konvensional selalu bergantung pada musim, saat musim hujan atau
kemarau basah, hasil garam akan menurun. Produksi petani garam konvensional
adalah 60 ton/Ha atau 6 Kg/m2, melalui innovasi pembuatan Rumah Garam
(SALTHOUSE), effisiensi produksi bisa ditingkatkan secara signifikan, petani tidak
lagi bergantung pada musim atau produksi dapat dilakukan setiap musim. Untuk
rumah garam ukuran 3x(6m x 40m), panen dapat dilakukan 36 kali/musim dengan
total panen 140 ton/musim (14 Kg/m2). Lokasi rumah garam terdapat pada
Kabupaten Pamekasan, Lamongan dan Probolinggo.
Saat ini telah berdiri 1 buah pilot plant garam industri tersebut dengan kapasitas
40.000 ton/tahun di Gresik yang telah dapat memurnikan garam rakyat menjadi
garam industri aneka pangan. Data dari lapangan produk NaCl 99,5% dapat dicapai
dari garam rakyat dengan NaCl 89%. Dalam jangka pendek, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi dibangun pabrik pengolah garam
di tiga lokasi Manyar 40.000 ton/tahun (segera diresmikan), Scale Up Segoromadu
30.000 ton/tahun, dan Scale Up Camplong 60.000 ton/tahun.
Gambar 2.27 Persahaan Industri Berbahan Baku dan Bahan Penolong Garam di Jawa Timur
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sumber : SIINas
12
2
1
49
1
3
4
118
191
1
33 3
85
1
1 211
2 11
1
1
67
Jenis KBLI Industri BB dan BP Garam :1031 Pengelolaan Dan Pengawetan Buah/Sayur 1077 Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak1104 Minuman Ringan1511 Kulit Dan Kulit Buatan1701 Pulp And Paper2012 Pupuk2013 Plastik (Resin)2023 Sabun, Deterjen, Kosmetik2101 Farmasi Dan Obat Kimia
3 0 2 P E R U S A H A A N I N D U S T R I B E R B A H A N B A K U D A N B A H A N P E N O L O N G G A R A M
SUMBER : DISPERINDAG PROV. JATIM
-61-
Potensi pengembangan produksi ikan dan garam di Jawa Timur sangat besar.
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan, diantaranya untuk
kegiatan produksi garam, seperti adanya terminal khusus garam (Kabupaten
Pamekasan), Konstruksi Pertambangan Garam, Pembangunan Fasilitas
Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) pipa intake dan outake
industri garam, pengangkutan dan penjualan garam di pelabuhan (Tanjung Perak).
Untuk melindungi Petani Garam Jawa Timur, Impor Garam melalui Jawa
Timur harus mendapatkan izin bongkar dari Gubernur, sesuai Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Garam Impor Dan
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Importir wajib memiliki Tanda Daftar Gudang
Produk Impor dan Kartu Kendali Gudang Produk Impor yang telah terdaftar di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
➢ Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan
Upaya pengembangan agribisnis yaitu usaha berbasis perikanan dalam arti
luas, yang pada umumnya ber-locus di kawasan perdesaan yang berbentuk
Kawasan MINAPOLITAN, sehingga pengembangan kawasan MINAPOLITAN juga
merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) yang dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir
yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kawasan Minapolitan
perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra
produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan
berkelanjutan.
➢ Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Laut
Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang
untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Perda I tahun
2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
tahun 2018-2038. RZWP3K adalah alat yang efektif untuk menangani
permasalahan pengelolaan potensi Kelautan dan Perikanan, Jawa Timur.
Pengendalian Pemanfaatan RZWP-3-K berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
dan terjaganya lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan partisipasi
dan kesadaran masyarakat, peran swasta, dan juga instansi pemerintah pusat dan
daerah sesuai dengan kewenangannya serta berperan penting dan aktif dalam
pemantauan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat
-62-
mengoptimalisasi pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta
maraknya kegiatan llegal, unreported dan unregulated fishing.
RZWP-3-K juga berperan strategis dalam mendukung pengembangan
investasi dan pembangunan potensi kelautan dan perikanan, memberikan jaminan
kepastian hukum dan berfungsi sebagai acuan pemberian izin lokasi perairan yang
diberikan untuk melakukan kegiatan di sebagian wilayah pesisir dan/atau pulau-
pulau kecil agar tidak menimbulkan dampak negatif pada terganggunya
keseimbangan ekosistem, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengatasi berbagai
permasalahan.
➢ Rencana Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka,
Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi
Covid-19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi Sumber Daya Alam Sektor
Kelautan dan Perikanan melalui :
1) Asuransi Nelayan merupakan program kegiatan Pemerintah Pusat yang harus
didukung Pemerintah Jawa Timur dengan mendorong keikutsertaan sebanyak
mungkin para Nelayan untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko
usaha kepada pihak ketiga (Penjamin).
2) Penguatan Daya Saing Produk adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dalam
penyediaan produk yang terjangkau dengan biaya rendah, berkualitas tinggi dan
cepat tersedia di pasar. Pelaksanaanya dilakukan dengan meningkatkan
Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen rantai pasok
untuk berbagi informasi dalam memproduksi dan mendistribusikan produk,
melalui kerja sama jangka panjang. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan UMKM
yang merupakan faktor penggerak ekonomi nasional terutama di masa krisis
kesehatan seperti saat ini.
3) Pengembangan Agropolitan Dan Minapolitan, melalui harmonisasi antara
pemberdayaan kelembagaan dengan masyarakat berbasis pada potensi lokal,
untuk meningkatkan daya saing yang berujung pada peningkatan kesejahteraan
dan taraf hidup masyarakat.
4) Penyempurnaan Pelabuhan Perikanan melalui peningkatan kelayakan fasilitas
pelabuhan perikanan dari hulu sampai hilir, seperti tersedianya dermaga,
tambat labuh, isi perbekalan, listrik, mobil box dan mengurus surat-surat kapal
sehingga mampu meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan
dan perikanan. Kelayakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan sangat berpengaruh
-63-
besar terhadap kegiatan Industri Perikanan, peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada
umumnya.
5) Peningkatan Perikanan Tangkap Dan Budidaya dengan mendorong terjadinya
peningkatan nilai tambah (nilai ekonomis) produksi dan keberlanjutan usaha
Nelayan.
6) Mengembangkan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi kunci
utama keberhasilan pembangunan sub kategori kelautan perikanan untuk
mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dari melimpahnya
sumberdaya alam yang ada di laut, khususnya sumberdaya ikan. Peningkatan
kapasitas SDM Unggul dan Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan sistem kelembagaan.
7) Mengembangkan Inovasi Iptek Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan dengan
meningkatkan Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan dengan seluruh elemen
rantai pasok dengan Mengurangi Frekwensi Tatap Muka Agar Terjadi Effisiensi
Biaya Dari Offline Ke Online.
2.1.2.4 Potensi Peternakan
Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang signifikan dalam bidang
peternakan, selain keadaan lingkungan yang mendukung juga didukung budaya
masyarakat dalam bertani secara umum termasuk beternak. Daging, Telor dan
Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan
gizi masyarakat. Daging, Telor dan Susu berperan sebagai asupan penting untuk
kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran
masyarakat terhadap konsumsi Daging, Telor dan Susu, menjadikanya sebagai
komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis. Stok bahan pokok hasil
peternakan Jawa Timur sangat aman bahkan surplus, sehingga merupakan potensi
yang bisa dikelola lebih lanjut untuk mensuplai berbagai daerah di Indonesia.
-64-
Gambar 2.28 Potensi Peternakan di Jawa Timur
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah
➢ Potensi Ketersediaan Sapi Potong
Jawa Timur dikategorikan mempunyai konstruksi iklim yang sesuai untuk
pengembangan agribisnis sapi.
Gambar 2.29 Proyeksi Ketersediaan Daging Sapi di Jawa Timur tahun 2021
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Salah satu komoditi ternak yang dapat dikembangkan adalah komoditi
unggulan ternak sapi potong. Pola usaha yang telah menjadi tradisi peternak
adalah pola penggemukan dan pola usaha pembibitan ternak dengan output sapi
lepas sapih. Berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
Ketersediaan 7.451 9.743 10.060 8.904 12.766 10.243 17.006 13.284 12.933 13.892 14.834 18.032
Kebutuhan 6.649 8.624 8.624 7.314 9.974 6.649 11.968 9.309 7.999 7.999 7.979 9.974
Surplus 802 1.119 1.436 1.590 2.792 3.594 5.038 3.975 4.934 5.893 6.855 8.058
Ek
or
PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING SAPI TAHUN 2021
-65-
produksi dan populasi sapi potong yang berpengaruh terhadap kontinuitas
ketersediaan pasokan daging di Jatim. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan
Populasi Sapi melalui Optimalisasi Inseminasi Buatan, Teknologi Pengolahan Pakan
(mini feedmill), Pengendalian Penyakit, mengoptimalkan potensi sumberdaya alam,
teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk
mendukung efisiensi produksi.
➢ Potensi Ketersediaan Susu
Produksi susu sapi perah yang merupakan produksi unggulan, masih belum
dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun ekspor yang besar. Industri
Pengolahan Susu (IPS) masih tergantung impor bahan baku susu (skim milk powder).
Gambar 2.30 Potensi Ketersediaan Ssusu di Jawa Timur
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah (2020)
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2020, Data Diolah
SUPLAY SUSU SEGAR 1.400 Ton/Hari
KONSUMSI
(4,0%/Th)
DEMAND
2.000 Ton/Hr
DEFISIT 600 Ton/Hr, Setara 40.000 Ekor Sapi Perah
Mempercepat Ketersediaan
Bibit Sapi Perah Berkualitas
Meningkatkan Populasi
Sapi Perah Di Jawa Timur
Meningkatkan Produktivitas
Susu Sapi Perah
MENINGKATKAN PENDAPATAN
PETERNAK SAPI PERAH
-66-
Untuk meningkatkan produksi peternakan daging dan susu dapat dilakukan
melalui perbaikan sistem perkandangan, sistem pakan bergizi, investasi usaha
agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan serta mengimplementasikan sinergi antar sektor antar wilayah
dalam pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu).
Gambar 2.31 Capaian Program Peningkatan Kelahiran Ternak Jawa Timur tahun 2020
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah
➢ Potensi Ketersediaan Daging Ayam
Ketersediaan daging ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami
surplus. Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar
keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember
saat peringatan Hari Natal dan tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih
terdapat stok Daging Ayam sebanyak 43.784 ton
Gambar 2.32 Proyeksi Ketersediaan Daging Ayam di Jawa Timur tahun 2021
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah
➢ Potensi Ketersediaan Telur Ayam
Ketersediaan telur ayam sepanjang tahun 2021 diprediksi mengalami surplus.
Kenaikan permintaan akan terjadi pada saat peringatan hari besar keagamaan
nasional (HBKN) Idul Fitri pada bulan Mei serta pada bulan Desember saat
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Akseptor Distribusi semen Kelahiran
RU
PIA
H
Target
Realisasi
Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik)
1.089.589 ekorMemberikan Nilai Tambah
Perputaran Uang Di Masyarakat Setara
Rp. 8,7 Triliyun
CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Akseptor Distribusi semen Kelahiran
RU
PIA
H
Target
Realisasi
Kelahiran Pedet Hasil IB (Kawin Suntik)
1.089.589 ekorMemberikan Nilai Tambah
Perputaran Uang Di Masyarakat Setara
Rp. 8,7 Triliyun
CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KELAHIRAN TERNAK JAWA TIMUR TAHUN 2020
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September
Oktober Nopember Desember
Ketersediaan 29.155 38.958 41.197 43.406 56.943 49.066 55.027 62.422 67.296 69.304 71.282 81.604
Kebutuhan 25.213 32.778 32.778 30.256 42.863 30.256 30.256 32.778 32.778 32.778 30.256 37.820
Surplus 3.942 6.180 8.419 13.150 14.080 18.810 24.771 29.644 34.518 36.526 41.026 43.784
Ek
or
PROYEKSI KETERSEDIAAN DAGING AYAM TAHUN 2021
-67-
peringatan Hari Natal dan Tahun Baru. Pada akhir tahun diperkirakan masih
terdapat stok sebanyak 13.090 ton.
Gambar 2.33 Proyeksi Ketersediaan Telur Ayam di Jawa Timur tahun 2021
Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, data diolah
➢ Rencana Pengembangan Sub Sektor Peternakan
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka,
Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-
19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sub sektor Peternakan melalui :
1) Penguatan Cooperative Farming melalui pemberdayaan Petani Ternak (Peternak)
agar dapat saling bekerjasama, sehingga memenuhi batas minimal skala
ekonomi pengusahaan. Untuk mendorong terjadinya peningkatan Populasi dan
Produksi Daging, Telur dan Susu secara keberlanjutan, dibutuhkan peningkatan
peran UPT Teknis untuk meningkatkan jumlah ASET PRODUKSI berupa Sapi
Potong, Sapi Perah dan Ayam Kampung Dara dengan jumlah yang lebih
memadai. Penambahan ASET PRODUKSI tersebut diharap dapat memperbesar
perputaran uang beredar di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas
masyarakat dan menggerakkan perekonomian Jawa Timur. Dasar pelaksanaan
adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang
Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani
Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan komoditas Pertanian
(Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan. Ketahanan Pangan
melalui penyediaan Protein Hewani Ternak, membutuhkan sinergitas Pusat-
Daerah untuk mencukupi kebutuhan Daging dan Susu Nasional dengan
mengandalkan sumberdaya lokal.
2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) melalui pemberdayaan
kelompok Petani Ternak (Peternak) untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak
kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam
mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran
hingga pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi 2020, Data Diolah
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
Ketersediaan 42.646 53.120 53.943 54.766 65.240 53.194 54.017 58.056 55.662 56.495 57.308 67.782
Kebutuhan 32.172 41.823 41.823 32.172 54.692 41.823 38.606 45.040 41.823 41.823 25.136 54.692
Surplus 10.474 11.297 12.120 22.594 10.548 11.371 15.411 13.016 13.839 14.672 32.172 13.090
Ek
or
PROYEKSI KETERSEDIAAN TELUR AYAM TAHUN 2021
-68-
kepemilikan modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi
tawar (Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.
3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan
meningkatkan effisiensi usaha Peternak, agar menjadi lebih baik dan lebih
sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak dan
Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan
kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan.
4) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah
(nilai ekonomis) produk Peternakan, menggunakan meng-OLAH menggunakan
mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, untuk kemudian di
“KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan
jejaring.
5) Asuransi Petani Ternak mendukung kegiatan Pemerintah Pusat, dengan
mendorong keikutsertaan para Pekebun untuk mengikatkan diri dalam
pertanggungan risiko usaha kepada pihak ketiga. Dasar Hukum pelaksanaanya
adalah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani.
6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry
dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer
peternakan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP
atau Satu Desa Satu Produk).
7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang
ekspor komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi,
baik kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan daya saing komoditi
peternakan dilakukan upaya untuk mengoptimalisasi peningkatan kualitas
mutu produk, pemasaran hasil dan penambahan unit usaha produk hewan yang
memenuhi standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
2.1.2.5 Potensi Kehutanan
Potensi kehutanan Jawa Timur selain memproduksi benih, bibit, kayu bulat
juga memproduksi hasil hutan lainnya untuk kepentingan konsumsi masyarakat,
industri maupun eksport. Hutan Jawa Timur juga mempunyai keanekaragaman
jenis tumbuhan, satwa, ekosisitem, formasi biota tertentu, konservasi jenis satwa
tertentu yang menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi menarik, indah alamiah
-69-
yang terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga.
Hutan secara umum lebih dikenal sebagai penghasil kayu dan non kayu
jenisnya sangat beragam yang tersebar pada kawasan hutan di Jawa Timur. Hasil
Hutan Non Kayu merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan
komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan.
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Non Kayu bertujuan untuk
memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
Gambar 2.34 Potensi Kehutanan di Jawa Timur
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
PERHUTANAN SOSIAL (Ribu Ha) PRODUKSI HHBK (Ribu Ton)PRODUKSI KAYU BULAT (Juta m3)
EKSPOR KAYU OLAHAN (Milyar USD)PNBP (Milyar Rp.) WISATAWAN DI OWA (Juta Org)
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU
PRODUKSI AGRO & BIOFARMAKA HASIL PEMANFAATAN LAHAN BAWAH TEGAKAN
PRODUKSI KAYU BULAT
PENERIMAAN KAYU BULAT ASAL LUAR JAWA
-70-
Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Program Perhutanan Sosial
bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri
konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola
hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan
sekitar hutan. Pada pelaksanaannya, di Jawa Timur program ini dilaksanakan
bersama-sama oleh :
1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Perum Perhutani
3. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani Hutan (KTH)
4. Korporasi (akademisi, BUMD, BUMDES, LSM, swasta)
Gambar 2.35 Realisasi SK Perhutani dan Pengembangan Sistemagroforestry di Jawa Timur
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar
kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal
di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan
menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor
kehutanan. Kinerja ekspor produk industri kehutanan turun hingga ke level minus
8,3% pada periode Januari-Mei 2020, dibandingkan periode yang sama tahun lalu,
tetapi kemudian mengalami perbaikan secara signifikan berkurang menjadi minus
5% pada Januari-Juni 2020.
Angka tersebut menunjukkan peningkatan kinerja ekspor produk
kehutanan sebesar 3,3% sejak Juni, positif di tengah pandemi yang sedang
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
No. Kabupaten/Kota Jumlah SK Luas (Ha) Jumlah KK
1 2 4 5 6
1 Banyuwangi 41 33.009,05 19.020
2 Blitar 40 10.358,75 8.754
3 Bojonegoro 38 23.068,42 11.059
4 Gresik 7 782,50 708
5 Jember 20 16.645,24 10.773
6 Kediri 1 515,00 1.500
7 Kota Batu 2 530,80 323
8 Kota Malang
9 Lamongan 13 3.741,69 3.098
10 Lumajang 6 1.054,00 783
11 Madiun 16 8.587,95 5.260
12 Malang 14 7.216,40 7.410
13 Mojokerto 3 505,20 595
14 Ngawi 41 16.106,80 11.922
15 Pasuruan 5 94,00 184
16 Probolinggo 3 1.684,00 686
17 Situbondo 6 2.046,56 969
18 Trenggalek 3 3.866,00 3.094
19 Tuban 29 11.798,44 7.135
20 Tulungagung 2 1.508,50 1.642
JUMLAH 290 143.119,30 94.915
REALISASI SK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA TIMUR PENGEMBANGAN SISTEM AGROFORESTRY
HUTAN SEBAGAI TEMPAT MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
Produksi Jagung, Padi, Kedelai, Ketela, KacangTanah, Sayur MayurRata-rata Per TahunSebanyak 200 RibuTon
Produksi Porang, Cengkeh, Kopi, Wana Farma (Jahe, Kunyit, Kapulogo), Mangga, Papaya, MPTS Lain Rata-rata Per Tahun Sebanyak 180 Ribu Ton
Produksi Hijauan PakanTernak Rata-rata Per TahunSebanyak 200 Ribu Ton.
Produksi Madu Rata-Rata Per Tahun Sebanyak 150 Ribu Liter
-71-
berlangsung. Meskipun pertumbuhannya masih di bawah nol, tetapi tidak
mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa kinerja ekspor sektor kehutanan
masih positif.
Dalam rangka mendorong investasi dan penciptaan lapangan
kerja, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Melalui UU ini, pengelolaan hutan berbasis 1 izin berusaha untuk memanfaatkan
multiusaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan
kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan
kayu dan bukan kayu mendapat payung kebijakan yang kuat. Dalam konteks ini,
maka ke depan akan terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan, yang awalnya
berbasis komoditas, menuju berbasis ekosistem. Adanya UU Cipta Kerja tersebut,
praktik-praktik tata kelola hutan yang lestari perlu terus didorong dan diperkuat,
dibarengi dengan upaya-upaya pengurangan beban usaha pemegang izin.
Sistem sertifikasi kayu yang bersifat mandatori (wajib) dilakukan
oleh Departemen Kehutanan dalam program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK) yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.40/Menhut-II/2010. Sistem ini telah diinformasikan ke 144 negara di
dunia agar dipastikan bahwa negara tersebut hanya menerima kayu dari Indonesia
yang telah disertifikasi dan tidak menerima kayu ilegal.
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang melakukan sertifikasi kayu,
sedangkan negara lain selama ini menyerahkan program sertifikasi produk
kayunya kepada lembaga non pemerintah. Akan tetapi berlainan dengan sertifikat
pengelolaan hutan lestari, sertifikat VLK hanya menyatakan bahwa produk kayu
(yang tersertifikasi) tersebut memiliki asal-usul yang sah secara legal. Dasar
persyaratan atau karakteristik dari sertifikasi hutan adalah mencakup :
• Perlindungan keanekaragaman hayati, spesies dan habitat satwa liar yang
terancam kepunahan
• Tingkat pemanenan kayu yang berkelanjutan
• Perlindungan kualitas air
• Aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi)
• Sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi
terakreditasi
• Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) usaha kehutanan yang lebih
dari satu
• Tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan
-72-
Gambar 2.36 Ekspor Produk Kehutanan
Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perluasan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tingkat
global, menjadi strategis, karena menjadi pintu masuk untuk mempromosikan dan
memperluas pasar ekspor produk kayu olahan Indonesia. Indonesia telah menjadi
pelopor dalam penerapan SVLK, dan dari tahun ke tahun ekspor kayu olahan
berbasis SVLK menunjukkan tren yang terus meningkat.
Tantangan Pemerintah Jawa Timur adalah menjaga keseimbangan
pemanfaatan ruang kawasan hutan agar mampu mendorong pembangunan
berkelanjutan. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s) di sektor
kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan,
menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati. Target ke-2 yang ingin dicapai pada Tujuan/ Goals ke-15
(Ekosistem Daratan) yang termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “mulai tahun 2020 mendorong/
menggalakkan penerapan manajemen hutan berkelanjutan (pada semua tipe hutan)
dan pada 2030 menghentikan penggundulan hutan, memulihkan hutan yang
terdegradasi serta meningkatkan penghijauan dan reboisasi secara luas” (2020
promote the implementation of sustainable management of all types of forests, and by
2030, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase
afforestation and reforestation globally).
EKSPOR PRODUK KEHUTANAN
-73-
Gambar 2.37 Kondisi Tahura R. Soerjo
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, data diolah
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2021, Data Diolah
Luas Tahura Raden Soerjo 27.868,30 Ha, Terdapat 153 Mata Air,Tumbuhan Liar (Tidak Untuk Dipanen) & Satwa Liar (Tidak UntukDiburu), Obyek Wisata Alam serta GeoThermal
TAHURA R. SOERJO SEBAGAI TANDON AIR RAKSASA
PENYEDIA AIR DAS BRANTAS
-74-
Gambar 2.38 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur
Sumber : SK. Menteri LHK No. 2137 tahun 2017
➢ Rencana Pengembangan Sektor Kehutanan
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik Pasca Pandemi maka,
Jawa Timur Harus Bangkit Dari Keterpurukan Seluruh Sektor Akibat Pandemi Covid-
19 dengan membangkitkan kekuatan ekonomi sektor Kehutanan melalui :
-75-
1) Penguatan Cooperative Farming pemberdayaan Petani disekitar Hutan untuk saling
bekerjasama, sehingga dapat memenuhi batas minimal skala ekonomi
pengusahaan. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
31 Tahun 2020 Tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur
Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang memuat arahan pengembangan
komoditas Pertanian (Pangan Dan Hortikultur), Perkebunan dan Peternakan.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Perhutanan Sosial untuk
mengentaskan kemiskinan penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan yang
memiliki interaksi cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya
hutan melalui kemitraan Kehutanan. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, melalui fasilitasi &
koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan area bekas
kebakaran. Dasar pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor
188/345/KPTS/013/2020 tentang Satgas Pengendali Provinsi Penanganan
Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur.
2) Pertanian Berbasis Korporasi (Hulu – Hilir Agro Industri) pemberdayaan Perhutanan
Sosisal melalui kelompok Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Petani Ternak,
Pembudidaya Ikan, Petani Kebun untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak
kerjasama dengan pihak Swasta Bankable, agar mendapat kemudahan dalam
mencari pendanaan melalui perbankan, mekanisasi peternakan, pemasaran hingga
pengolahan pasca produksi. Korporasi Peternak sebagian besar kepemilikan
modalnya dimiliki oleh Kelompok Peternak, sehingga punya posisi tawar
(Bargaining Potition) atas produk yang dihasilkan.
3) Pengelolaan Hortikultura Terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan
meningkatkan effisiensi usaha Masyarakat Petani sekitar hutan, agar menjadi lebih
baik dan lebih sejahtera melalui kombinasi jenis tanaman Hijauan Pakan Ternak
dan Hortikultura, dimana limbah ternak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan
kembali menjadi sumberdaya yang dapat menghasilkan.
4) Pengembangan Perhutanan Sosial melalui peningkatan Kolaborasi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Kelompok Tani
Hutan (KTH), Korporasi (akademisi, UMK, BUMD, BUMDES, LSM, Swasta
Bankable). Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar
kawasan hutan Negara, dimana lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal
di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan
menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan.
-76-
5) Optimalisasi Program Petik Olah Kemas Jual untuk meningkatkan nilai tambah
(nilai ekonomis) produk Kehutanan melalui peristiwa “PETIK” kemudian di “OLAH”
menggunakan mekanisasi menjadi produk ekonomi bernilai tinggi, kemudian di
“KEMAS” dan di “JUAL” atau dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi dan
jejaring.
6) Pengembangan Produk Pangan Berbasis Agro untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, menjadi peluang pasar berkembangnya Semi-Secondary Industry
dengan memberikan nilai tambah (added value ) kepada produk-produk primer
kehutanan yang dihasilkan, melalui pendekatan One Village One Product (OVOP
atau Satu Desa Satu Produk).
7) Penguatan Daya Saing Produk untuk meningkatkan kompetisi atau peluang ekspor
komoditas dan produk Peternakan yang mempunyai keragaman tinggi, baik
kuantitas maupun kualitas.
2.1.2.6 Potensi Pertambangan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di
wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral,
pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.
Potensi pertambangan di Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha
Pertambangan (WUP), yaitu: WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan
dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang,
Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan; sedangkan WUP Non Logam hamper
tersebar di seluruh Kabupaten di Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo,
Bondowoso, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro,
Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan
Sumenep.
Pertambangan Mineral
Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan
mineral logam, mineral non logam dan batuan, meliputi :
➢ Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di
wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan,
Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada
di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan
Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan
-77-
diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di
Kecamatan Ngadirejo.
➢ Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah
kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang
sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit,
Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di
berbagai kabupaten di Jawa Timur
➢ Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa
Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan
gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit,
pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi
batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan
Tulungagung.
-78-
Gambar 2.39 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur
Sumber : Kep Men ESDM No : 3672 K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa Bali
-79-
Gambar 2.40 Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa
Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah
-80-
Jawa Timur terdapat 33 blok migas aktif 6 dikembalikan, yang berstatus Produksi
sebanyak 18 (delapan belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 12 (dua
belas) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.
Potensi Panas Bumi atau Geothermal
Potensi Panas Bumi atau Geothermal adalah sumber energi yang relatif
ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi
panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas
bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan
gunung api aktif.
Tabel 2.7 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur
No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan
1 Gunung Lawu 195 Kab. Karanganyar,
Sragen, Wonogiri (Prov.
Jawa Tengah),
Kab. Ngawi, Magetan
(Prov. Jawa Timur)
kewenangan Pusat
Telah ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP)
2518 K/30/MEM/2014
13 Agustus 2012
Lelang oleh Pemerintah Pusat
2 Arjosari 18,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas
ESDM Jawa Timur
3 Melati 13,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas
ESDM Jawa Timur
4 Ngebel - Wilis 165 Kab. Ponorogo dan
Kab. Madiun
Eksplorasi
Ijin Usah Pertambangan (IUP)
188/63/KPTS/119.3/2011
16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya
Geothermal
5 Gunung Wilis 50 Kab. Ponorogo, Kab.
Madiun, Kab. Nganjuk,
Kab. Kediri, Kab.
Tulungagung dan Kab.
Trenggalek
Telah ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP)
2775 K/30/MEM/2014
3 Juni 2014
6 Gunung
Pandan
60 Kab. Madiun dan
Kab. Bojonegoro
Telah ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP)
2774 K/30/MEM/2014
3 Juni 2014
7 Songgoriti 35 Kota Batu dan Kab.
Malang
Telah ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP)
2776 K/30/MEM/2014
2 Juni 2014
8 Arjuno -
Welirang
185 Kab. Mojokerto, Kab.
Pasuruan dan Kab.
Malang
Telah ditetapkan sebagai Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP)
2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9 Bromo -
Tengger
- Kab. Pasuruan, Kab.
Probolinggo, Kab.
Lumajang, Kab. Malang
dan Kota Malang
Penugasan Survey Pendahuluan (PSP)
2903 K/30/MEM/2013
30 Juli 2013
PT. Hitay Renewable Energy
10 Krucil-Tiris 147 Kab. Probolinggo dan
Kab. Lumajang
Penugasan Survey Pendahuluan (PSP)
PT. Hitay Rawas Energy
-81-
No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan
11 Iyang -
Argopuro
295 Kab. Probolinggo dan
Kab. Lumajang
Eksplorasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
1521K/034/M.PE/1990
30 Oktober 1990
PT. Pertamina Geothermal Energy
12 Gunung
Raung
- Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Jember,
Kabupaten Banyuwangi
Pelaksanaan Survey Pendahuluan
Panasbumi (PSP)
PT. Hitay Runcing Energy
13 Blawan - Ijen 110 Kab. Bondowoso, Kab.
Banyuwangi
dan Kab. Situbondo
Eksplorasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
188/62/KPTS/119.3/2011
25 Mei 2011
PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14 Pulau
Bawean
14,5 Kabupaten Gresik Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas
ESDM Jawa Timur
15 Gunung
Kelud
belum
teridentifikasi
Kabupaten Blitar dan
Kediri
Sumber air panas yang diduga berasal
dari kawah Gunung Kelud
16 Parengan –
Kec. Rengel
Potensi yang
belum
teridentifikasi
Kabupaten Tuban Terdapat sumber air panas:
1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec.
Singgahan T = 46,6 0C pH = 6,9
2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec.
Parengan T = 43,8 0C pH = 6,99
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
-82-
Gambar 2.41 Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur dan
sekitarnya
Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
-83-
Gambar 2.42 Peta Potensi Panas Bumi Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Bauran Energi dari Energi baru Terbarukan
Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan
energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi
fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan
energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan
-84-
porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar
batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian energi baru
terbarukan (EBT). Sedangkan Provinsi Jawa Timur, penggunaan energi fosil
utamanya Minyak Bumi dan Batubara harus disubstitusi dengan EBT untuk
meningkatkan ketahanan energi daerah. Jenis energi primer yang berasal dari
energi fosil meliputi Batubara, Gas Bumi, dan Minyak Bumi sedangkan energi baru
terbarukan meliputi PLTS, PLTA, PLTB, PLTSa, dan Geothermal. Persentsae Bauran
Energi Terbarukan Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun
2015 sebesar 2,6 persen hingga pada tahun 2020 sebesar 7 persen. Potensi energi
baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata di seluruh wilayah di
Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi
permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah terpencil dan
kepulauan yang belum terjangkau akses listrik.
2.1.2.7 Potensi Industri
Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa
Timur dengan kontribusi sebesar 30,69 persen di tahun 2020, pengembangan
kawasan industri di Jawa Timur sebagian besar berada di wilayah pantura dan
sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk
mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas
laut dan udara. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah
utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan
pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen,
dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan
kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai
pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang
kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi,
diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri
perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah
Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya
di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan
kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri
perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan,
pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri
pengolahan, pergudangan.
Mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, kawasan
industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
-85-
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan indusri. Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada
daerah-daerah yang berada dalam WPPI. WPPI Jawa Timur telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039.
Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun
kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai.
Jawa Timur memiliki Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang
berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur. WPPI di Jawa Timur
meliputi wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan
Bangkalan. Sementara itu, WPPIP merupakan WPPI pengembangan berdasarkan
Perda No 3 Tahun 2019 tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039 yang tersebar
di beberapa wilayah, antara lain: Banyuwangi, Probolinggo, Malang, Pasuruan,
Jombang, Kediri, Nganjuk dan Madiun.
Untuk mengoptimalisasikan daya tarik investasi dan pendayagunaan
industri di Jawa Timur, dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang
adaptif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi, agar mampu meningkatkan
daya saing sektor industri. Provinsi Jawa Timur telah mempunyai beberapa Science
Technopark, diantaranya adalah Coffee And Cacao Science Techno Park (CCSTP)
yang menjadi satu-satunya rujukan penelitian budidaya dan pengolahan hasil Kopi
dan Kakao di Indonesia. Keberadaan CCSTP tersebut telah berhasil mencetak
banyak Mitra Start Up baru berbasis Kopi dan Kakao yang mempunyai daya saing
di pasar lokal. Fasilitasi peningkatan daya saing Start Up baru tersebut, dapat
ditingkatkan dengan melakukan pendampingan tenaga ahli, bantuan perbaikan
desain dan kemasan, bantuan mesin dan peralatan, bantuan kemudahan perijinan,
Standard Produksi, baik PIRT, SNI maupun ISO, bantuan publikasi hingga
pemasaran. Melihat potensi tersebut, maka kesiapan untuk menghadapi revolusi
industri 4.0, maka keberadaan Science Tecno Park menjadi sangat dibutuhkan,
terutama Science Technopark yang mempunyai spesialisasi atau fokus
pengembangan produk, yaitu berbasis One Village One Product (OVOP) yang
terintegrasi dengan kawasan industri.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan
industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada
kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan
potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak
penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa
pasar eksport saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari
-86-
Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan GERBANGKERTOSUSILA.
Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan
perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta
petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto,
Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.
Gambar 2.43 Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur
Sumber : Rencana Induk Perindustrian Provinsi
-87-
2.1.2.8 Potensi Pariwisata
Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk
dapat meningkatkan PDRB dan Pertumbuhan ekonominya, potensi yang dimiliki
oleh Jawa Timur terdiri dari potensi wisata yang ada di daratan maupun di laut.
Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi :
➢ Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung,
Hutan, Telaga, dan Taman Nasional.
➢ Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan
Budaya, dan Museum.
➢ Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari,
Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk.
Sesuai arahan dan penetapan dalam RZWP3K Provinsi Jawa Timur 2017-
2037, untuk zona pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
diklasifikasikan ke dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau
kecil, wisata alam bawah laut, dan wisata olahraga air sesuai potensi sumber daya
wisata bahari.
➢ Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan area
wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut.
Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang), dan
berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi
olahraga susur pantai, bola voli pantai, bersepeda pantai, panjat tebing pada
dinding terjal di pantai (cliff), dan menelusuri gua pantai.
Wilayah pantai menawarkan jasa dalam bentuk panorama pantai yang
indah, terutama pada pantai yang landai, memiliki ombak yang besar, dan
berkesinambungan. Selain itu wisata ini juga memanfaatkan potensi bentang laut
yaitu ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (swimming),
memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking
dan berlayar (sailing), berelancar (surfing), parasailing, dan seacruising.
➢ Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut
Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk sub
zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat
dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral
viewing dengan alat bantu dan/atau kendaraan (kapal selam kaca mini) atau tanpa
alat bantu sama sekali. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan analisis
kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam.
-88-
➢ Sub Zona Wisata Olahraga Air
Sub zona wisata olahraga air merupakan area wisata bahari yang
memanfaatkan potensi bentang laut untuk kegiatan permainan dan olahraga air.
Wisata jenis ini memanfaatkan potensi ombak, angin, arus laut, dan lain-lain
dengan kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang
meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailing), berelancar
(surfing), parasailing, seacruising, atau olahraga lainnya. Alokasi ruang untuk sub
zona ini khususnya perairan Jawa Timur menggunakan analisis kesesuaian
-89-
Gambar 2.44 Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat
(Ecotourism)
Sebagai bagian dari upaya mengembangkan pembangunan dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
yang merupakan salah satu agenda dari Nawacita, pembangunann di desa
-90-
mendapatkan perhatian yang penting dari pemerintah. Salah satu bentuk
komitmen Pemerintah yaitu dengan mengeluarkan UU no 6/2014 tentang Desa
yang memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat di desa untuk
membangun wilayahnya, diantaranya dengan memanfaatkan potensi sumber daya
alam yang ada di desa untuk kegiatan pariwisata atau yang lazim disebut dengan
desa wisata.
Desa wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki
potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya
yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas
pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan. Di kalangan perencana
pembangunan pariwisata di Indonesia di terjemahkan "Desa wisata merupakan
bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas yang disajikan dalam suatu
struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi setempat.
Potensi tumbuhnya wisata yang berbasis lingkungan dan partisipasi
masyarakat di Jawa Timur ini cukup berkembang . Maraknya desa wisata ini tidak
terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dipandang merupakan
salah satu embrio munculnya desa wisata. Data berikut juga menunjukkan jumlah
desa wisata di Jawa Timur cukup berkembang yaitu sebesar 292 desa wisata,
bahkan beberapa diantaranya meraih penghargaan yaitu :
➢ Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember (Kampung Belajar
Tanoker) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA sebagai Pemenang
Hijau kategori Pelestarian Budaya bagi Masyarakat dan Pengunjung (Pelestarian
Budaya).
➢ Desa Semen, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ( Kampung Wisata Ekologis
Puspa Jagad) melalui Penghargaan Kemenpar sebagai Peringkat II kategori
Community Based Tourism (CBT) pada kegiatan Apresiasi Usaha Masyarakat bagi
CBT dan Homestay Tahun 2018.
➢ Desa Gunting, Dusun Pajaran, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
(Sugeng Santoso- Alam batik) melalui Penghargaan Kemenpar pada ajang ISTA
yaitu Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata Berkelanjutan atas dedikasinya
melestarikan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan.
➢ Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang meraih
Penghargaan Kemenpar sebagai Pemenang Hijau kategori Pemanfaatan EKonomi
untuk Masyarakat Lokal (Manfaat Ekonomi) dan Penghargaan Kemendes PDTT
sebagai Desa Inspiratif tahun 2018.
➢ Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang
mendapatkan Piagam Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan dari Presiden RI.
-91-
Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism)
Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan umat muslim yang merupakan
mayoritas penduduk Jawa Timur adalah hal utama hal yang melatarbelakngi
perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Selain itu juga pemenuhan ketersediaan
makanan dan minuman halal di lokasi wisata, kemudahan fasilitas untuk bersuci
dan beribadah serta sarana, fasilitas dan pelayanan tidak bertentangan dengan
norma-norma kesusilaan dan nilai Syariah merupakan pendorong diinisiasinya
perkembangan wisata halal di Jawa Timur. Data berikut menunjukkan adanya
pergerakan wisnus yang cukup signifikan terhadap destinasi wisata religi yang
merupakan bagian dari wisata halal di Jawa Timur.
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun
oleh ulah manusia (man-made disaster). Berdasarkan United Nations International
Strategy for Disaster Reduction (UN-ISRD), bahaya alam (natural disaster) dan
bahaya ulah manusia (man-made disaster) dikelompokkan menjadi bahaya geologi
(geological hazards), bahaya hidrometerologi (hydrometrological hazards), bahaya
biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan
kualitas lingkungan (environmental degradation), Kerentanan (vulnerability) yang
tinggi dari masyarakat. Secara geografis, Jawa Timur termasuk dalam sabuk
vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Pulau Jawa – Pulau
Nusa Tenggara – Pulau Sulawesi, sehingga menyebabkan terdapat pegunungan
vulkanik pada wilayah yang termasuk dalam sabuk vulkanik.
Tabel 2.8 Data Kejadian Bencana di Jawa Timur
Jenis Bencana 2016 2017 2018 2019 2020
Abrasi 1 1 0 0 0
Angin Kencang 2 39 66 171 118
Angin Puting Beliung 25 38 35 38 9
Banjir 187 153 111 114 92
Banjir Bandang 4 14 12 2 15
Banjir dan Tanah Longsor 4 7 3 4 5
Banjir Rob 0 3 2 0 7
Gempa Bumi 0 2 7 5 7
Gerakan Tanah 1 7 6 1 2
Kebakaran Lahan 0 3 5 2 13
Kebakaran Hutan 0 59 70 84 58
Tanah Longsor 155 85 61 34 37
Letusan Gunung Api 0 0 1 0 0
Gelombang Pasang 0 0 8 1 0
Kejadian Lain 5 1 4 2 8
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
-92-
Berdasarkan Tabel diatas, kejadian bencana yang sering terjadi dalam kurun
waktu 2016-2020 adalah bencana banjir, bencana angin kencang, bencana
kebakaran hutan, dan bencana tanah longsor. Berdasarkan data Indeks Resiko
Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hampir sebagian besar wilayah di Jawa
Timur memiliki indeks resiko bencana yang yang tinggi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, terdapat 2 arahan kawasan rawan
bencana yaitu Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan rawan Bencana Alam
Geologi. Kawasan rawan bencana alam dikelompokkan menjadi kawasan rawan
tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan
rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting
beliung. Selain itu Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur
meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi,
kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.
Dengan adanya potensi bencana yang dapat berakibat rusaknya lingkungan
secara menyeluruh, maka harus dilakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap
saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa,
melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.
Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Tahun 2016-2019, Daerah Kab/Kota di
Jatim yang memiliki resiko ancaman bencana, secara keseluruhan dapat
dikelompokkan dalam katagori rendah, sedang dan tinggi sebagaimana nampak
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.9 Klasifikasi Katagori Kebencanaan Umum
No Kategori Kabupaten/Kota
1. Rendah Hampir di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Sedang Hampir di semua pesisir Madura, Wilayah Pantai Selatan serta
Wilayah Kabupaten Tuban, Gresik dan Lamongan.
3. Tinggi Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Banyuwangi, Situbondo,
Bondowoso, Lumajang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro,
Malang, Mojokerto, Tulungagung, Pacitan, Kediri, Blitar,
Sidoarjo, Sampang, Sumenep.
Sumber : Kajian Resiko bencana BNPB Tahun 2016-2019
2.1.3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor
Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau
batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari
terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria
penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang
-93-
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang
rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan
rombakan, tanah, atau material campuran.
Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi,
pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis
longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsoran yang
paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.
Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi
dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan
klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah
dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa
gunung dan perbukitan.
-95-
2.1.3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang
Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik
menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan
matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut
PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria
kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan
terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100
kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau
matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jatim berada di kawasan sepanjang
pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali,
Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.
2.1.3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir
Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung
oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang
semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang
diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
Tabel 2.10 Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur
Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat
Potensi Banjir
Bangkalan Bangkalan Potensi Menengah
Banyuwangi Glagah Potensi Menengah
Blitar Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben Potensi Menengah
Bojonegoro Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro Potensi Menengah
Bondowoso Grujugan, Tegalampel, Cerme Potensi Menengah
Gresik Gresik Potensi Tinggi
Jember Silo Potensi Menengah
Jombang Megaluh Potensi Menengah
Kediri Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates Potensi Menengah
Lamongan Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng,
Deket, Lamongan, Sukodadi
Potensi Tinggi
Lumajang Tempeh, Tempursari, Pronojiwo Potensi Menengah
Madiun Kebonsari, Sawahan, Wonosari Potensi Menengah
Magetan Plaosan, Bendo, Kawedanan Potensi Menengah
Malang Kepanjen, Pakisaji Potensi Menengah
Mojokerto Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari,
Pungging
Potensi Menengah
Nganjuk Rejoso Potensi Menengah
-96-
Kabupaten/Kota Area/Kecamatan Tingkat
Potensi Banjir
Ngawi Ngrambe, Padas Potensi Menengah
Pacitan Ngadirojo, Kebonagung Potensi Menengah
Pasuruan Purwosari, Kraton Potensi Menengah
Ponorogo Jetis, Kauman, Siman Potensi Menengah
Probolinggo Kota Anyar, Paiton Potensi Menengah
Sampang Sreseh, Jrengik, Sampang Potensi Menengah
Sidoarjo Krian, Taman, Sidoarjo Potensi Menengah
Situbondo Sumbermalang, Situbondo Potensi Menengah
Sumenep Sumenep Potensi Rendah
Trenggalek Pule Potensi Menengah
Tuban Jatirogo, Bancar, Tuban Potensi Menengah
Tulungagung Pagerwojo, Gondang, Kalidawir Potensi Menengah
Kota Pasuruan Rejoso Potensi Rendah
Kota Surabaya sebagian besar wilayah Kota Surabaya Potensi Menengah
Kota Malang Wilayah Kota Bagian tengah dan timur Potensi Rendah
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-97-
Gambar 2.46 Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-98-
2.1.3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung
Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau
adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami
umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari
letusan gunung berapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana
kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung
Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan
dengan potensi angin puting beliung.
2.1.3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi
kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan
rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.
Wilayah Rawan Letusan Gunung Api
Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan
bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan
lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Menurut
PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria
penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah
atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar
lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun. Kawasan rawan
letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif.
Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jatim serta lokasi yang merupakan wilayah
rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan
lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi :
➢ Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi)
➢ Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi)
➢ Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan)
➢ Lamongan (Lumajang dan Probolinggo)
➢ Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto)
➢ Kelud (Kediri, Blitar dan Malang)
➢ Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember)
-100-
Wilayah Gempa Bumi
Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan
berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif
aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas
gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan
pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan
aktif.
Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil,
sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu
menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara
termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan
oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti
tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.
Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified
Mercally Intensity (MMI). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
ditetapkan kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di
wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten
Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Tulungagung.
-101-
Gambar 2.48 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
-102-
Wilayah Rawan Tsunami
Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa
lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya
akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan
tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa
tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa –
Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana
tsunami.
Resiko tsunami terbagi menjadi :
➢ Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Tulungaggung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang,
Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
➢ Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota
Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten
Sumenep.
➢ Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo,
Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri,
Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.
-103-
Gambar 2.49 Peta Rawan Bencana Tsunami
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Wilayah Rawan Luapan Lumpur
Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan
lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di
wilayah Kabupaten Sidoarjo.
-104-
2.1.3.6 Wilayah Rawan Kekeringan
Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi
mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh di
bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi
dan lingkungan. Lebih rinci, berdasarkan hasil pengamatan tim teknis Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, didapatkan informasi sebanyak 422 Desa termasuk daerah
rawan kekeringan. Dari sebanyak itu, sebanyak 223 Desa termasuk daerah yang
berpotensi air sedangkan sebanyak 199 Desa merupakan daerah yang tidak
berpotensi air/benar-benar kering tidak ada airnya sama sekali
2.1.4 Aspek Demografi
2.1.4.1 Jumlah Dan Struktur Umur Penduduk
Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2020) jumlah penduduk
Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa
Timur mencapai 38,8 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 40,7 juta jiwa
pada tahun 2020. Dari total penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 20,29 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 20,37 juta
jiwa atau mempunyai sex ratio sebesar 99,60 persen. Artinya, setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.
Tabel 2.11 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Provinsi Jawa Timur
Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penduduk
(000 Jiwa)
39.075 39.293 39.501 39.699 40.666
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 818 822 826 830 851
Sex Ratio (L/P) (%) 97,48 97,50 97,52 97,53 99,60
Persen Penduduk Menurut
Kelompok Umur
➢ 0 - 14 thn (%) 22,91 22,64 22,51 22,12 20,16
➢ 15 – 64 thn (%) 69,46 69,54 69,57 69,60 71,07
➢ Di atas 65 thn (%) 7,63 7,82 7,93 8,28 8,78
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan
luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), tingkat kepadatan penduduk ini sangat
berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan
hasil survei penduduk tahun 2020, Kabupaten dengan kepadatan penduduk
tertinggi adalah Kab. Sidoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 3.283
-105-
Jiwa/Km2, dan Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kab.
Banyuwangi dengan kepadatan penduduk sebesar 295 Jiwa/Km2.
Sedangkan Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota
Surabaya dengan kepadatan penduduk sebesar 8.200 Jiwa/Km2, dan Kota dengan
kepadatan penduduk terendah adalah Kota Batu dengan kepadatan penduduk
sebesar 1.558 Jiwa/Km2.
Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Timur (Jiwa/Km2)
No Kab/Kota Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 388 397 398 398 400 422
2 Kab. Ponorogo 613 665 666 667 667 727
3 Kab. Trenggalek 554 603 604 605 607 637
4 Kab. Tulungagung 887 972 976 980 984 1.032
5 Kab. Blitar 653 860 863 866 868 916
6 Kab. Kediri 1.016 1.121 1.127 1.131 1.136 1.180
7 Kab. Malang 736 725 730 734 738 752
8 Kab. Lumajang 571 577 579 580 582 625
9 Kab. Jember 726 782 786 789 792 820
10 Kab. Banyuwangi 444 277 278 278 279 295
11 Kab. Bondowoso 485 501 504 505 508 509
12 Kab. Situbondo 406 403 405 407 409 411
13 Kab. Probolinggo 668 677 681 685 689 679
14 Kab. Pasuruan 1.064 1.081 1.089 1.097 1.104 1.090
15 Kab. Sidoarjo 2.945 3.390 3.442 3.494 3.546 3.283
16 Kab. Mojokerto 1.109 1.519 1.532 1.544 1.557 1.559
17 Kab. Jombang 1.114 1.119 1.124 1.129 1.133 1.182
18 Kab. Nganjuk 811 854 857 859 861 902
19 Kab. Madiun 604 653 655 656 658 717
20 Kab. Magetan 889 912 913 913 913 974
21 Kab. Ngawi 595 640 640 640 641 671
22 Kab. Bojonegoro 534 564 566 567 568 592
23 Kab. Tuban 583 632 634 636 639 653
24 Kab. Lamongan 675 667 667 667 667 754
25 Kab. Gresik 1.015 1.067 1.079 1.090 1.102 1.101
26 Kab. Bangkalan 732 961 969 977 985 860
27 Kab. Sampang 759 768 777 785 794 1.224
28 Kab. Pamekasan 1.062 1.078 1.089 1.099 1.111 425
29 Kab. Sumenep 514 539 541 542 545 1.123
30 Kota Kediri 4.058 4.448 4.480 4.511 4.533 4.524
31 Kota Blitar 4.179 4.271 4.298 4.329 4.356 4.579
32 Kota Malang 7.739 5.895 5.929 5.960 5.993 5.808
33 Kota Probolinggo 4.241 4.078 4.114 4.146 4.186 4.229
34 Kota Pasuruan 5.127 5.560 5.602 5.638 5.679 5.894
35 Kota Mojokerto 6.285 7.675 7.728 7.771 7.833 6.553
36 Kota Madiun 5.147 5.177 5.192 5.218 5.218 5.754
37 Kota Surabaya 8.606 8.166 8.201 8.233 8.262 8.200
38 Kota Batu 993 1.480 1.492 1.506 1.517 1.558
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-106-
Gambar 2.50 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
2.1.4.2 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk
di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar
di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang
terendah adalah Kota Mojokerto.
-107-
Tabel 2.13 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin
No Kabupaten/Kota
Tahun 2020
Laki-laki Perempuan Laki-laki +
Perempuan
1 Kab. Pacitan 293.714 292.396 586.110
2 Kab. Ponorogo 474.257 475.061 949.318
3 Kab. Trenggalek 367.372 363.753 731.125
4 Kab. Tulungagung 545.254 544.521 1.089.775
5 Kab. Blitar 616.511 607.234 1.223.745
6 Kab. Kediri 825.867 809.427 1.635.294
7 Kab. Malang 1.337.805 1.316.643 2.654.448
8 Kab. Lumajang 553.574 565.677 1.119.251
9 Kab. Jember 1.264.968 1.271.761 2.536.729
10 Kab. Banyuwangi 855.220 852.894 1.708.114
11 Kab. Bondowoso 382.226 393.925 776.151
12 Kab. Situbondo 336.757 349.210 685.967
13 Kab. Probolinggo 568.684 583.853 1.152.537
14 Kab. Pasuruan 803.730 802.239 1.605.969
15 Kab. Sidoarjo 1.048.574 1.034.227 2.082.801
16 Kab. Mojokerto 562.947 556.262 1.119.209
17 Kab. Jombang 664.605 653.457 1.318.062
18 Kab. Nganjuk 555.280 548.622 1.103.902
19 Kab. Madiun 368.908 375.442 744.350
20 Kab. Magetan 330.024 340.788 670.812
21 Kab. Ngawi 431.970 438.087 870.057
22 Kab. Bojonegoro 653.686 647.949 1.301.635
23 Kab. Tuban 598.339 599.673 1.198.012
24 Kab. Lamongan 672.687 671.478 1.344.165
25 Kab. Gresik 660.283 650.932 1.311.215
26 Kab. Bangkalan 522.782 537.595 1.060.377
27 Kab. Sampang 481.667 488.027 969.694
28 Kab. Pamekasan 416.961 433.096 850.057
29 Kab. Sumenep 542.735 581.701 1.124.436
30 Kota Kediri 143.616 143.180 286.796
31 Kota Blitar 74.217 74.932 149.149
32 Kota Malang 419.901 423.909 843.810
33 Kota Probolinggo 118.829 120.820 239.649
34 Kota Pasuruan 104.046 103.960 208.006
35 Kota Mojokerto 65.685 66.749 132.434
36 Kota Madiun 95.442 99.733 195.175
37 Kota Surabaya 1.425.168 1.449.146 2.874.314
38 Kota Batu 107.301 105.745 213.046
Jawa Timur 20.291.592 20.374.104 40.665.696
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-108-
Gambar 2.51 Persebaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
2.1.4.3 Kondisi Covid-19 di Jawa Timur
Kasus Covid-19 telah menyerang dunia mulai awal tahun 2020. Secara resmi
pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai
pandemi global. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2
Maret 2020 sebanyak 2 orang. Namun kasus Covid-19 pertama di Jawa Timur
-109-
diumumkan pada tanggal 17 Maret 2020, dengan total pasien terkonfirmasi positif
sebanyak 8 orang. Berikut akan disajikan kasus Covid-19 pada 31 Desember 2020
di Jawa Timur.
Tabel 2.14 Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 31 Desember 2020
Uraian Tahun 2020
Terkonfirmasi Positif Covid-19 84.152
- Sembuh 72.135
- Dirawat 6.190
- Meninggal 5.827
Suspect 8.647
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021 sebesar 84.152 kasus, dimana sebanyak 72.135 orang
(85,72 persen) dinyatakan sembuh, sebanyak 5.827 orang (6,92 persen) dinyatakan
meninggal, dan 6.190 orang (7,56 persen) masih dilakukan perawatan. Meskipun
persentase sembuh dari Covid-19 lebih besar dibandingkan persentase yang
meninggal, tetapi pertumbuhan kasus Covid-19 sangat tinggi di Jawa Timur dan
sampai saat ini masih terdapat penambahan kasus setiap harinya.
Gambar 2.27 menunjukkan data persebaran Covid-19 di Jawa Timur per
tanggal 31 Desember 2020, yang meliputi kasus positif, meninggal, dan sembuh.
Kasus positif paling banyak terjadi di Kota Surabaya, yakni sebesar 18.164 kasus,
kemudian disusul oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.980 kasus.
-110-
Gambar 2.52 Persebaran Kasus Covid-19 di Jawa Timur per 20 Juni 2020
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diolah
2.1.4.4 Komposisi Dan Populasi Masyarakat
Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2020 sebanyak 22,13
juta orang, naik 545,39 ribu orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk
angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari
-111-
2020, sebanyak 21,32 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan
sebanyak 0,82 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah
penduduk bekerja bertambah 555,66 ribu orang dan penganggur berkurang sekitar
10,26 ribu orang.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Februari 2020
tercatat sebesar 71,20 persen, meningkat 1,75 persen poin dibanding tahun 2019.
Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi
pasokan (supply) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini disebabkan oleh kenaikan jumlah
absolut pekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Jasa Pendidikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak
terserap oleh pasar kerja. TPT Jawa Timur pada Februari 2020 sebesar 3,69 persen,
mengalami penurunan 0,23 persen poin dibanding TPT 2019 sebesar 3,92 persen.
Tabel 2.15 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di
Jawa Timur
Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angkatan Kerja Juta 19,95 20,94 21,68 21,87 22,26
> Berkerja Juta 19,11 20,10 20,83 21,03 20,96
> Pengangguran Juta 0,84 0,84 0,85 0,84 1,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-112-
Gambar 2.53 Persebaran Angkatan Kerja Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
-113-
2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran
Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan
jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja perekonomian.
Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
PDRB ADHB (Triliun Rupiah) 1.855,74 2.012,92 2.189,78 2.352,42 2.299,46
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)
1.405,56 1.482,30 1.563,76 1.650,14 1.610,42
Pertumbuhan Ekonomi Jatim (%)
5,57 5,46 5,50 5,52 -2,39
Nasional (%) 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Pembangunan ekonomi Jawa Timur semakin meningkat seiring dengan
dinamika pembangunan itu sendiri mulai dari tahun 2015-2019. Hal ini dapat
dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi
mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur mengalami
kontraksi. Adapun ekonomi Jawa Timur dari sisi lapangan usaha yang masih
tumbuh positif adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,83
persen. Kondisi ini didorong dengan adanya pemberlakuan WFH (Work From Home)
dan SFH (School From Home) sehingga meningktakan trafik data provider seluler,
serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual juga mendukung kinerja
ekonomi lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha yang tumbuh
positif selanjutnya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,70 persen,
serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,03
persen. Sedangkan ekonomi Jawa Timur dari sis pengeluaran yang masih tumbuh
positif adalah komponen pengeluaran konsumsi LNPRT 0,23 persen yang dipicu oleh
-114-
kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember
2020 dan kegiatan kampanye. Komponen pengeluaran lain yang tumbuh positif
adalah ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama di Jawa
Timur yang mengalami peningkatan di beberapa komoditas, seperti perhiasan,
kayu, barang dari kayu, tembaga dan perabot.
Kontribusi perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha didominasi
oleh 3 lapangan usaha utama, diantaranya industri pengolah kontribusi sebesar
30,69 persen; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 17,92 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,90
persen. Sedangkan kontribusi menurut pengeluaran yang paling mendominasi
adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kontribusi sebesar 60,82
persen. Komponen pengeluaran lain yang memiliki kompoenen terbesar selanjutnya
adalah PMTB sebesar 28,17 persen, dan ekspor luar negeri sebesar 13,78 persen.
Semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kontraksi ekonomi pada
tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Kabupaten/Kota yang mengalami
kontraksi tiga tertinggi adalah Kota Batu (-6,46 persen); Kota Kediri (-6,25 persen);
dan Kab. Tuban (-5,85 persen), sedangkan Kabupaten/Kota yang menagalami
kontraksi terendah adalah Kab. Sampang (-0,29 persen); Kab. Bojonegoro (-0.40
persen); dan Kab. Ponorogo (-0.90 persen).
Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019* 2020**
1 Kab. Pacitan 5,21 4,98 5,47 5,08 -1,84
2 Kab. Ponorogo 5,29 5,10 5,27 5,01 -0,9
3 Kab. Trenggalek 5,00 5,02 5,03 5,08 -2,17
4 Kab. Tulungagung 5,02 5,08 5,21 5,32 -3,09
5 Kab. Blitar 5,09 5,08 5,10 5,12 -2,29
6 Kab. Kediri 5,02 4,90 5,07 5,06 -2,41
7 Kab. Malang 5,30 5,43 5,55 5,49 -2,68
8 Kab. Lumajang 4,70 5,05 5,00 4,61 -2,79
9 Kab. Jember 5,21 5,11 5,02 5,51 -2,98
10 Kab. Banyuwangi 5,38 5,45 5,84 5,55 -3,58
11 Kab. Bondowoso 4,97 5,03 5,08 5,30 -1,36
12 Kab. Situbondo 5,00 5,07 5,46 5,44 -2,33
13 Kab. Probolinggo 4,77 4,46 4,47 4,56 -2,12
14 Kab. Pasuruan 5,44 5,72 5,73 5,83 -2,03
15 Kab. Sidoarjo 5,51 5,81 6,01 5,99 -3,69
16 Kab. Mojokerto 5,41 5,73 5,88 5,81 -1,11
17 Kab. Jombang 5,40 5,36 5,29 5,10 -1,98
18 Kab. Nganjuk 5,29 5,26 5,38 5,36 -1,71
19 Kab. Madiun 5,27 5,42 5,10 5,42 -1,69
20 Kab. Magetan 5,31 5,09 5,21 5,04 -1,64
21 Kab. Ngawi 5,21 5,07 5,21 5,05 -1,69
22 Kab. Bojonegoro 21,95 10,25 4,39 6,34 -0,4
-115-
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019* 2020**
23 Kab. Tuban 4,90 4,98 5,15 5,14 -5,85
24 Kab. Lamongan 5,86 5,50 5,44 5,43 -2,65
25 Kab. Gresik 5,50 5,83 5,81 5,42 -3,68
26 Kab. Bangkalan 0,66 3,53 4,22 1,03 -5,59
27 Kab. Sampang 6,17 4,69 4,11 1,85 -0,29
28 Kab. Pamekasan 5,35 5,04 5,46 4,92 -2,54
29 Kab. Sumenep 2,58 2,86 3,63 0,14 -1,13
30 Kota Kediri 5,50 5,14 5,43 5,47 -6,25
31 Kota Blitar 5,76 5,78 5,82 5,84 -2,28
32 Kota Malang 5,61 5,69 5,72 5,73 -2,26
33 Kota Probolinggo 5,88 5,88 5,93 5,94 -3,64
34 Kota Pasuruan 5,46 5,47 5,54 5,56 -4,33
35 Kota Mojokerto 5,77 5,65 5,80 5,65 -3,69
36 Kota Madiun 5,90 5,94 5,96 5,69 -3,39
37 Kota Surabaya 6,00 6,13 6,19 6,09 -4,85
38 Kota Batu 6,61 6,56 6,50 6,51 -6,46
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Ket. * : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara
-116-
Gambar 2.54 Peta Persebaran Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota
di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.
2.2.1.1.1.1 Laju Inflasi
Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk untuk melihat
tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung
secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi
dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat
-117-
digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa,
daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai
dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung
dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun
lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat
harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu
bulan saja.
Tabel 2.18 Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional
Laju Inflasi Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 2,74 4,04 2,86 2,12 1,44
Nasional 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Inflasi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019
dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli.
Selama tahun 2020 dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok mengalami inflasi
dam 1 kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok yang mengalami inflasi
tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,66 persen,
kelompok kesehatan sebesar 2,51 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan
tembakau sebesar 2,26 persen. Sedangkan yang mengalami deflasi hanya kelompok
transportasi sebesar 0,58 persen.
2.2.1.1.1.2 PDRB Per Kapita
PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran
suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap
penduduk Jawa Timur. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB
atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Tabel 2.19 PDRB Per Kapita Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 47,49 51,23 55,41 59,09 57,65
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Jawa Timur
selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016-2019 PDRB perkapita Jawa Timur
selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami
penurunan meskipun nilai PDRB perkapita di tahun 2020 lebih besar dibandingkan
-118-
dengan tahun 2018. Penurunan ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jawa Timur.
Indeks Theil
Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan
ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar
daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi
tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar
daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai
pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan
yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi
geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci
mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar
menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya,
semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.
Tabel 2.20 Indeks Theil Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Theil 0,3072 0,3096 0,3136 0,3179 0,3077
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 0,3072,
kemudian terus meningkat hingga menjadi 0,3179 (tahun 2019). Perhitungan
Indeks Theil didasarkan pada pembagian wilayah menurut lima Bakorwil yang ada
di Provinsi Jawa Timur. Selama lima tahun terakhir, indeks theil di Jawa Timur
selalu meningkat. Peningkatan ini dikarenakan perekonomian di Kota Surabaya dan
Kota Kediri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di
Jawa Timur. Hal ini disebabkan Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di
Indonesia dan Kota Kediri memiliki Gudang Garam. Sedangkan untuk capaian
tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Covid-19 yang mewabah di Jawa
Timur dirasakan oleh semua Kabupaten/Kota sehingga semua kegiatan ekonomi di
Kabupaten/Kota mengalami kondisi yang sama.
Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya : Pertama, Kebijakan
pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa
mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; Kedua, konsolidasi antar
daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan
-119-
membuat perencanaan pembangunan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan
dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat
tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir;
dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan
infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan
menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.
Persentase Penduduk Miskin
Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan
dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat.
Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja
perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut,
diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari
segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang
telah mapan.
Tabel 2.21 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional
Persentase Penduduk Miskin Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 11,85 11,20 10,85 10,20 11,46
Nasional 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur selama 2016-
2019 menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin
baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Penurunan penduduk miskin
memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita
lebih rendah dari garis kemiskinan. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan sebesar
11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20 persen dengan
jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa. Namun dampak pandemi
-120-
Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur kembali
meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta
jiwa di tahun 2020.
Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin
diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja
perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta
meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras
dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain
Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran
masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.
Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera
senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini
bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa, karena kemiskinan perdesaan
di Jawa Timur jauh lebih tinggi dari perkotaan. Strategi yang digunakan adalah 3S:
Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi
menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari
program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan
dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi
berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung
implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.
Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di
Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 (Maret) persentase
kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota
Batu sebesar 3,89 persen dan Kota Malang sebesar 4,44 persen sedangkan
kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten
Sampang sebesar 22,78 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 20,56, dan
Kabupaten Sumenep sebesar 20,18 persen.
Tabel 2.22 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 15,49 15,42 14,19 13,67 14,54
2 Kab. Ponorogo 11,75 11,39 10,36 9,64 9,95
3 Kab. Trenggalek 13,24 12,96 12,02 10,98 11,62
4 Kab. Tulungagung 8,23 8,04 7,27 6,74 7,33
5 Kab. Blitar 9,88 9,80 9,72 8,94 9,33
6 Kab. Kediri 12,72 12,25 11,31 10,42 11,40
7 Kab. Malang 11,49 11,04 10,37 9,47 10,15
-121-
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
8 Kab. Lumajang 11,22 10,87 9,98 9,49 9,83
9 Kab. Jember 10,97 11,00 9,98 9,25 10,09
10 Kab. Banyuwangi 8,79 8,64 7,80 7,52 8,06
11 Kab. Bondowoso 15 14,54 14,39 13,33 14,17
12 Kab. Situbondo 13,34 13,05 11,82 11,20 12,22
13 Kab. Probolinggo 20,98 20,52 18,71 17,76 18,61
14 Kab. Pasuruan 10,57 10,34 9,45 8,68 9,26
15 Kab. Sidoarjo 6,39 6,23 5,69 5,32 5,59
16 Kab. Mojokerto 10,61 10,19 10,08 9,75 10,57
17 Kab. Jombang 10,7 10,48 9,56 9,22 9,94
18 Kab. Nganjuk 12,25 11,98 12,11 11,24 11,62
19 Kab. Madiun 12,69 12,28 11,42 10,54 11,46
20 Kab. Magetan 11,03 10,48 10,31 9,61 10,35
21 Kab. Ngawi 15,27 14,91 14,83 14,39 15,44
22 Kab. Bojonegoro 14,6 14,34 13,16 12,38 12,87
23 Kab. Tuban 17,14 16,87 15,31 14,58 15,91
24 Kab. Lamongan 14,89 14,42 13,80 13,21 13,85
25 Kab. Gresik 13,19 12,80 11,89 11,35 12,40
26 Kab. Bangkalan 21,41 21,32 19,59 18,90 20,56
27 Kab. Sampang 24,11 23,56 21,21 20,71 22,78
28 Kab. Pamekasan 16,7 16,00 14,47 13,95 14,60
29 Kab. Sumenep 20,09 19,62 20,16 19,48 20,18
30 Kota Kediri 8,4 8,49 7,68 7,16 7,69
31 Kota Blitar 7,18 8,03 7,44 7,13 7,78
32 Kota Malang 4,33 4,17 4,10 4,07 4,44
33 Kota Probolinggo 7,97 7,84 7,20 6,91 7,43
34 Kota Pasuruan 7,62 7,53 6,77 6,46 6,66
35 Kota Mojokerto 5,73 5,73 5,50 5,15 6,24
36 Kota Madiun 5,16 4,94 4,49 4,35 4,98
37 Kota Surabaya 5,63 5,39 4,88 4,51 5,02
38 Kota Batu 4,48 4,31 3,89 3,81 3,89
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-122-
Gambar 2.55 Peta Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur
Tahun 2020 (Maret)
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
Indeks Gini
Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat
diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah.
Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan
dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek
-123-
pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena
pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini
adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi
pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran
kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan
pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar
pula.
Tabel 2.23 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional
Indeks Gini Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 0,402 0,415 0,371 0,364 0,364
Nasional 0,394 0,391 0,384 0,380 0,385
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan G > 0,5 = Ketimpangan tinggi
Sebelum tahun 2020, trend indeks gini Provinsi Jawa Timur semakin
menurun, dari tahun 2016 dengan nilai gini ratio sebesar 0,402 terus menurun
hingga 0,364 pada tahun 2019, kendati sempat mengalami kenaikan pada tahun
2017. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur tidak terlalu berpengaruh
pada capaian indeks gini tahun 2020. Hal ini dikarenakan semua lapis masyarakat
di Jawa Timur terkena dampak Covid-19 sehingga ketimpangan pendapatan tidak
berubah dari tahun 2019 ke 2020.
Tabel 2.24 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 0,360 0,320 0,35 0,40 0,351
2 Kab. Ponorogo 0,360 0,340 0,35 0,35 0,380
3 Kab. Trenggalek 0,390 0,350 0,39 0,37 0,379
4 Kab. Tulungagung 0,370 0,350 0,37 0,30 0,336
5 Kab. Blitar 0,340 0,370 0,38 0,33 0,348
6 Kab. Kediri 0,380 0,340 0,33 0,30 0,325
7 Kab. Malang 0,320 0,350 0,38 0,38 0,371
8 Kab. Lumajang 0,350 0,310 0,32 0,30 0,297
9 Kab. Jember 0,310 0,340 0,34 0,30 0,318
10 Kab. Banyuwangi 0,330 0,340 0,31 0,31 0,316
11 Kab. Bondowoso 0,350 0,320 0,35 0,30 0,329
12 Kab. Situbondo 0,350 0,330 0,36 0,32 0,305
13 Kab. Probolinggo 0,310 0,360 0,34 0,33 0,326
14 Kab. Pasuruan 0,320 0,340 0,32 0,31 0,346
-124-
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
15 Kab. Sidoarjo 0,370 0,340 0,35 0,31 0,340
16 Kab. Mojokerto 0,300 0,320 0,31 0,27 0,325
17 Kab. Jombang 0,340 0,340 0,32 0,33 0,334
18 Kab. Nganjuk 0,360 0,330 0,31 0,42 0,335
19 Kab. Madiun 0,340 0,320 0,33 0,33 0,357
20 Kab. Magetan 0,370 0,390 0,38 0,36 0,324
21 Kab. Ngawi 0,340 0,340 0,35 0,34 0,337
22 Kab. Bojonegoro 0,320 0,290 0,35 0,31 0,303
23 Kab. Tuban 0,330 0,310 0,36 0,30 0,337
24 Kab. Lamongan 0,300 0,320 0,31 0,32 0,296
25 Kab. Gresik 0,330 0,290 0,27 0,28 0,299
26 Kab. Bangkalan 0,310 0,300 0,29 0,31 0,322
27 Kab. Sampang 0,310 0,290 0,26 0,27 0,262
28 Kab. Pamekasan 0,360 0,330 0,33 0,34 0,320
29 Kab. Sumenep 0,310 0,240 0,25 0,30 0,256
30 Kota Kediri 0,390 0,400 0,33 0,32 0,346
31 Kota Blitar 0,410 0,390 0,35 0,34 0,344
32 Kota Malang 0,410 0,420 0,41 0,34 0,395
33 Kota Probolinggo 0,310 0,370 0,31 0,27 0,311
34 Kota Pasuruan 0,400 0,380 0,34 0,31 0,301
35 Kota Mojokerto 0,370 0,390 0,34 0,31 0,355
36 Kota Madiun 0,420 0,360 0,36 0,35 0,392
37 Kota Surabaya 0,390 0,390 0,36 0,41 0,344
38 Kota Batu 0,340 0,300 0,33 0,32 0,333
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-125-
Gambar 2Error! No text of specified style in document..56 Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 (Maret)
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil
pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk
mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah,
-126-
berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan
IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin
termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran
per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh
perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis
kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan
perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.
Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 90,72 90,76 90,77 90,91 91,07
Nasional 90,82 90,96 90,99 91,07 91,06
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur
selama tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Meskipun
capaian IPG Jawa Timur pada tahun 2016-2019 berada di bawah capaian Nasional.
Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan
mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program
pembangunannya, berupaya untuk memningkatkan IPM perempuan, khususnya
pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan.
Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2020, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi
diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan
IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.
Tabel 2Error! No text of specified style in document..26 Indeks Pembangunan Gender
(IPG) Kab/Kota di Jawa Timur
No Kab/Kota Tahun
2016*) 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan - 84,41 84,44 85,13 84,87
2 Kab. Ponorogo - 93,30 93,00 93,34 93,56
3 Kab. Trenggalek - 91,84 92,52 92,74 92,93
4 Kab. Tulungagung - 95,30 95,75 95,63 95,48
5 Kab. Blitar - 92,50 92,33 92,73 92,70
6 Kab. Kediri - 92,81 92,81 92,70 93,07
7 Kab. Malang - 88,33 88,38 88,66 88,68
8 Kab. Lumajang - 87,72 87,88 88,04 88,09
9 Kab. Jember - 84,32 84,23 84,30 84,66
10 Kab. Banyuwangi - 86,20 86,44 86,81 86,66
11 Kab. Bondowoso - 89,48 89,89 90,42 90,68
12 Kab. Situbondo - 86,78 86,69 87,11 87,06
13 Kab. Probolinggo - 84,57 84,86 84,95 85,38
-127-
No Kab/Kota Tahun
2016*) 2017 2018 2019 2020
14 Kab. Pasuruan - 90,65 90,41 90,68 90,48
15 Kab. Sidoarjo - 93,33 93,33 93,79 94,13
16 Kab. Mojokerto - 90,39 90,15 90,65 91,10
17 Kab. Jombang - 89,91 89,94 90,37 90,15
18 Kab. Nganjuk - 93,48 93,26 93,27 93,26
19 Kab. Madiun - 91,61 91,13 91,81 91,79
20 Kab. Magetan - 93,20 92,93 93,16 93,36
21 Kab. Ngawi - 91,70 91,72 92,52 92,19
22 Kab. Bojonegoro - 89,78 89,77 89,98 90,17
23 Kab. Tuban - 87,32 87,34 87,63 87,78
24 Kab. Lamongan - 87,98 88,00 88,40 88,59
25 Kab. Gresik - 89,57 89,72 90,05 89,93
26 Kab. Bangkalan - 86,92 86,38 86,93 86,88
27 Kab. Sampang - 84,15 84,33 84,79 85,50
28 Kab. Pamekasan - 85,68 85,50 86,05 86,17
29 Kab. Sumenep - 79,65 80,11 80,72 80,81
30 Kota Kediri - 94,64 94,48 94,53 94,39
31 Kota Blitar - 97,91 97,60 97,80 97,46
32 Kota Malang - 94,96 94,71 94,72 94,97
33 Kota Probolinggo - 96,07 95,56 95,91 95,87
34 Kota Pasuruan - 96,36 96,02 96,18 96,16
35 Kota Mojokerto - 93,40 93,05 93,18 93,26
36 Kota Madiun - 93,66 93,47 94,05 94,38
37 Kota Surabaya - 93,66 93,57 93,60 93,58
38 Kota Batu - 89,27 89,27 89,71 89,72
Sumber : BPS Pusat Keterangan : *) Data Tahun 2016, Untuk Kabupaten/Kota Tidak Tersedia
-128-
Gambar 2.57 Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Pusat, diolah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi
penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
-129-
hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya.
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat
(along and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent
standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan
Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi
yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut
umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui
indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas
dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan
sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan
oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran
per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).
Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 69,74 70,27 70,77 71,50 71,71
Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Selama periode 2016-2020, pembangunan manusia di Jawa Timur yang
ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami
peningkatan meskipun masih dibawah Nasional. Selama periode 2019 hingga 2020,
komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir
memiliki peluang untuk hidup hingga 71,30 tahun, meningkat 0,12 tahun. Anak-
anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,19 tahun,
meningkat 0,03 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-
rata telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun meningkat 0,19 tahun. Hanya
komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang turun, dari Rp. 11,74 juta
(2019), menjadi Rp. 11,60 juta (2020) atau turun Rp. 138 ribu akibat pandemi
Covid-19.
Pada tahun 2020 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,23
dan terendah di Kabupaten Sampang 62,70. Pertumbuhan IPM tertinggi di
Kabupaten Sampang sebesar 1,23 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kota
Probolinggo sebesar 0 persen (tidak mengalami perubahan). Terdapat 4 Kabupaten
-130-
Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 20 Kabupaten/Kota (52,63
persen) masuk kategori “tinggi”, 14 Kabupahten/Kota (36,84 persen ) masuk
kategori ”sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”.
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 65,74 66,51 67,33 68,16 68,39
2 Kab. Ponorogo 68,93 69,26 69,91 70,56 70,81
3 Kab. Trenggalek 67,78 68,10 68,71 69,46 69,74
4 Kab. Tulungagung 70,82 71,24 71,99 72,62 73,00
5 Kab. Blitar 68,88 69,33 69,93 70,57 70,58
6 Kab. Kediri 69,87 70,47 71,01 71,85 72,05
7 Kab. Malang 67,51 68,47 69,40 70,35 70,36
8 Kab. Lumajang 63,74 64,23 64,83 65,33 65,46
9 Kab. Jember 64,01 64,96 65,96 66,69 67,11
10 Kab. Banyuwangi 69,00 69,64 70,06 70,60 70,62
11 Kab. Bondowoso 64,52 64,75 65,27 66,09 66,43
12 Kab. Situbondo 65,08 68,68 66,42 67,09 67,38
13 Kab. Probolinggo 64,12 64,28 64,85 65,60 66,07
14 Kab. Pasuruan 65,71 66,69 67,41 68,29 68,60
15 Kab. Sidoarjo 78,17 78,70 79,50 80,05 80,29
16 Kab. Mojokerto 71,38 72,36 72,50 73,53 73,83
17 Kab. Jombang 70,03 70,88 72,64 72,85 72,97
18 Kab. Nganjuk 70,50 70,69 71,86 71,71 71,72
19 Kab. Madiun 69,67 70,27 71,23 71,69 71,73
20 Kab. Magetan 71,94 72,60 71,01 73,49 73,92
21 Kab. Ngawi 68,96 69,27 72,91 70,41 70,54
22 Kab. Bojonegoro 66,73 67,28 69,91 68,75 69,04
23 Kab. Tuban 66,19 66,77 67,43 68,37 68,40
24 Kab. Lamongan 70,60 71,11 71,97 72,57 72,58
25 Kab. Gresik 74,46 74,84 75,28 76,10 76,11
26 Kab. Bangkalan 62,06 62,30 62,87 63,79 64,11
27 Kab. Sampang 59,09 59,90 61,00 61,94 62,70
28 Kab. Pamekasan 63,98 64,93 65,41 65,94 66,26
29 Kab. Sumenep 63,42 64,28 65,25 66,22 66,43
30 Kota Kediri 76,33 77,13 77,58 78,08 78,23
31 Kota Blitar 76,71 77,10 77,58 78,56 78,57
32 Kota Malang 80,46 80,65 80,89 81,32 81,45
33 Kota Probolinggo 71,50 72,09 72,53 73,27 73,27
34 Kota Pasuruan 74,11 74,39 74,78 75,25 75,26
35 Kota Mojokerto 76,38 76,77 77,14 77,96 78,04
36 Kota Madiun 80,01 80,13 80,33 80,88 80,91
37 Kota Surabaya 80,38 81,07 81,74 82,22 82,23
38 Kota Batu 73,57 74,26 75,04 75,88 75,90 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-131-
Gambar 2.58 Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena
mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka
yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah
satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan
-132-
pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi
rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Timur 4,21 4,00 3,91 3,82 5,84
Nasional 5,61 5,50 5,30 5,23 7,07
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur mulai tahun 2016-2020
selalu dibawah Nasional. Pada tahun 2016-2019 TPT Jawa Timur selalu mengalami
penurunan namun pada tahun 2020 dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang
disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai penyebaran Covid-
19. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020 sebanyak 22,26 juta
orang, naik 396,37 ribu orang atau 1,81 persen dibanding Agustus 2019. Pada Agustus
2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja sedangkan
sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak
pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas
ketenagakerjaan penduduk usi akerja secara umum di Jawa Timur. Dari 31,66 juta
penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23 juta atau 13,36 persen
yang terdampak Covid-19.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2020
berkisar antara 2,28 persen hingga 10,97 persen. TPT terendah terdapat pada
Kabupaten Pacitan dan tertinggi terdapat pada Kota Sidoarjo.
Tabel 2.30 Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 1.00 0.85 1.43 0.95 2.28
2 Kab. Ponorogo 3.94 3.76 3.87 3.58 4.45
3 Kab. Trenggalek 3.07 3.48 4.17 3.43 4.11
4 Kab. Tulungagung 3.6 2.27 2.61 3.36 4.61
5 Kab. Blitar 2.92 2.99 3.37 3.11 3.82
6 Kab. Kediri 5.44 3.18 4.25 3.68 5.24
7 Kab. Malang 5.50 4.60 3.24 3.82 5.49
8 Kab. Lumajang 1.71 2.91 2.55 2.81 3.36
9 Kab. Jember 5.21 5.16 4.09 3.80 5.12
10 Kab. Banyuwangi 4.43 3.07 3.67 4.08 5.34
11 Kab. Bondowoso 1.81 2.09 3.90 2.96 4.13
12 Kab. Situbondo 3.98 1.49 1.92 2.82 3.85
13 Kab. Probolinggo 2.29 2.89 4.15 3.88 4.86
-133-
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
14 Kab. Pasuruan 5.44 4.97 6.11 5.42 6.24
15 Kab. Sidoarjo 5.56 4.97 4.73 4.72 10.97
16 Kab. Mojokerto 4.29 5.00 4.27 3.68 5.75
17 Kab. Jombang 4.95 5.14 4.64 4.39 7.48
18 Kab. Nganjuk 2.01 3.23 2.64 3.22 4.80
19 Kab. Madiun 6.69 3.19 3.81 3.62 4.80
20 Kab. Magetan 6.36 3.80 3.92 3.08 3.74
21 Kab. Ngawi 5.33 5.76 3.83 3.70 5.44
22 Kab. Bojonegoro 4.91 3.64 4.19 3.70 4.92
23 Kab. Tuban 2.78 3.39 2.83 2.76 4.81
24 Kab. Lamongan 3.88 4.12 3.17 4.00 5.13
25 Kab. Gresik 4.81 4.54 5.82 5.54 8.21
26 Kab. Bangkalan 5.28 4.48 5.25 5.84 8.77
27 Kab. Sampang 2.77 2.48 2.41 2.81 3.35
28 Kab. Pamekasan 4.19 3.91 2.92 2.32 3.49
29 Kab. Sumenep 2.00 1.83 1.79 2.17 2.84
30 Kota Kediri 8.22 4.68 3.63 4.22 6.21
31 Kota Blitar 4.81 3.76 4.06 4.64 6.68
32 Kota Malang 6.91 7.22 6.79 6.04 9.61
33 Kota Probolinggo 3.96 3.42 3.64 4.41 6.70
34 Kota Pasuruan 6.35 4.64 4.55 5.06 6.33
35 Kota Mojokerto 3.33 3.61 2.45 2.65 6.74
36 Kota Madiun 5.12 4.26 3.85 4.01 8.32
37 Kota Surabaya 7.29 5.98 6.12 5.87 9.79
38 Kota Batu 3.75 2.26 3.12 2.48 5.93
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-134-
Gambar 2.59 Peta Persebaran TPT Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah
Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
-135-
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan
pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi
birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain : manajemen
perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana,
penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur menyusun Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024.
Tabel 2.31 Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Reformasi Birokrasi 69,54 71,11 72,81 73,83 76,38
Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur
Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 69,54,
kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 76,38. Peningkatan ini
mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan
berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara.
Dalam rangka meningktakan kualitas tata kelola birokrasi serta
menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disepurnakan, diantaranya:
menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN
Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arisp, penyederhanaan birokrasi,
mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas
pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.
Indeks Kesalehan Sosial
Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan
indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan
sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam.
Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya,
-136-
toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama.
Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu:
penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi
udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.
Tabel 2.32 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Kesalehan Sosial 62,52 63,26 63,50
Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur
Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 3 tahun terkhir selalu mengalami
peningkatan. Pada kondisi awal (2018) sebesar 62,52 dan pada tahun 2020 menjadi
63,50 dari skala 0-100. Peningkatan di tahun 2020 ini didukung dengan
meningkatnya indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan
dibanding tahun 2019. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar
Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu
bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis
dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi
kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang
digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah
berdasarkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara
(IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Oleh karena itu, IKLH juga dapat
digunakan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja
Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024
terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)
sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk
IKTL dan IKEG dintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena
Provinsi Jawa Timur bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka
-137-
perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Berdasarkan ketersediaan data di
Jawa Timur maka penggunaan rumusan terbaru pada perhitungan IKLH
direncanakan akan mulai digunakan pada Tahun 2021 – 2024 sehingga pada
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 akan terdapat perubahan
target IKLH sesuai dengan komponen perhitungan yang baru.
Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan capaian IKLH Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020 tetap dihitung dengan menggunakan rumus yang lama dengan
hasil capaian IKLH sebagaimana pada Tabel 2.33 sedangkan untuk klasifikasi
kategori IKLH yang digunakan masih sama, yatu sebagaimana berikut:
1. Sangat baik : IKLH > 80
2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3. Cukup : 60 < IKLH ≤ 70
4. Kurang : 50 < IKLH ≤ 60
5. Sangat Kurang : 40 < IKLH ≤ 50
6. Waspada : IKLH ≤ 40
Tabel 2.33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) 66,81 66,29 66,36 67,10 67,70
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Tabel 2.33 dan klasifikasi nilai IKLH dapat diketahui bahwa
perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 6 (enam) tahun
terakhir berada dalam kategori cukup. Meskipun pada Tahun 2016 – 2017
cenderung mengalami penurunan namun IKLH pada Tahun 2018 – 2020 cenderung
meningkat. Peningkatan IKLH Tahun 2020 secara umum didukung oleh
peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
yang diperoleh dari berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur secara intensif dengan turut
melibatkan para stakeholder terkait. Selain upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan IKU dan IKTL, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur juga melakukan upaya pencegahan dan pengendaliaan pencemaran air
agar IKA tetap terjaga atau tidak mengalami penurunan.
-138-
Indeks Risiko Bencana (IRB)
Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang
digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya
➢ Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data
frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi,
tsunami, dan lain-lain.
➢ Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya,
ekonomi, fisik dan lingkungan.
➢ Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian
kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem
peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem
kesiapsiagaan.
Tabel 2.34 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Risiko Bencana 168,94 165,79 152,40 137,88 126,42
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Keterangan : IRB < 13 = Klasifikasi rendah 13 ≤ IRB ≤144 = Klasifikasi sedang IRB > 144 = Klasifikasi tinggi
Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga tahun 2020 sebesar
126,42. Mulai tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota
di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari
Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana
terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 126, yang berarti Pemerintah Provinsi
Jawa Timur semakin serius dalam menaggulangi bencana. Hal ini dikarenakan
indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas
penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di tahun 2020.
Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di
Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki
kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Terdapat 23 Kabupaten/Kota yang masuk
dalam klasifikasi sedang dan 15 Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi
Tinggi Adapun Kabupaten /Kota yang memiliki Indeks Resiko Bencana terendah
adalah Kabupaten Sidoarjo dan tertinggi adalah Kabupaten Sumenep.
-139-
Tabel 2.35 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur
No Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kab. Pacitan 215,20 192,03 126,21 123,14 121,27
2 Kab. Ponorogo 155,20 155,20 140,77 127,14 115,60
3 Kab. Trenggalek 198,00 198,00 170,91 151,25 151,25
4 Kab. Tulungagung 201,20 201,20 169,75 151,42 137,68
5 Kab. Blitar 210,00 210,00 198,06 178,37 160,26
6 Kab. Kediri 178,00 178,00 163,09 144,43 131,50
7 Kab. Malang 219,20 199,81 142,10 137,09 133,20
8 Kab. Lumajang 231,20 200,76 129,74 123,84 117,76
9 Kab. Jember 219,20 219,07 198,80 182,18 158,19
10 Kab. Banyuwangi 208,71 206,44 168,29 151,91 137,92
11 Kab. Bondowoso 166,00 166,00 166,00 150,96 128,75
12 Kab. Situbondo 168,40 168,40 168,40 149,35 128,39
13 Kab. Probolinggo 194,00 194,00 162,29 156,70 141,16
14 Kab. Pasuruan 214,00 214,00 214,00 180,34 156,26
15 Kab. Sidoarjo 149,60 132,02 85,29 81,62 79,15
16 Kab. Mojokerto 163,60 163,60 163,60 140,94 123,74
17 Kab. Jombang 154,80 154,80 154,80 138,40 128,55
18 Kab. Nganjuk 152,80 152,80 152,80 132,87 118,22
19 Kab. Madiun 155,20 155,20 155,20 134,81 130,18
20 Kab. Magetan 152,80 152,80 152,80 135,80 131,26
21 Kab. Ngawi 143,20 143,20 143,20 131,06 119,98
22 Kab. Bojonegoro 104,65 101,38 96,93 93,63 90,44
23 Kab. Tuban 175,20 175,20 175,20 160,38 145,00
24 Kab. Lamongan 174,00 167,36 139,55 125,33 115,86
25 Kab. Gresik 137,79 126,77 101,35 99,29 99,29
26 Kab. Bangkalan 164,40 158,66 139,01 129,50 118,71
27 Kab. Sampang 154,80 154,80 154,80 140,63 127,19
28 Kab. Pamekasan 180,40 180,40 180,40 172,53 160,19
29 Kab. Sumenep 204,80 204,80 204,80 184,62 160,35
30 Kota Kediri 140,80 140,80 140,80 122,79 109,69
31 Kota Blitar 132,00 132,00 132,00 118,79 106,06
32 Kota Malang 113,60 113,60 113,60 100,77 91,26
33 Kota Probolinggo 148,40 148,40 148,40 129,83 114,16
34 Kota Pasuruan 158,40 158,40 158,40 136,22 123,69
35 Kota Mojokerto 142,80 142,80 142,80 133,95 120,57
36 Kota Madiun 136,00 136,00 136,00 121,28 116,73
37 Kota Surabaya 166,80 166,80 166,80 150,34 150,34
38 Kota Batu 134,40 134,40 134,40 116,06 104,09
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
-140-
Gambar 2.60 Peta Persebaran Indeks Resiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, diolah
-141-
2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
2.2.1.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah
Indikator angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan
indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang
pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang
ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus
tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan
angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan
penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata
jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau years of
schooling dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan
lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar
sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.
Tabel 2.36 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rata-Rata Lama Sekolah 7,23 7,34 7,39 7,59 7,78
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Selama periode lima tahun terakhir (2016-2020) angka rata-rata lama
sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya
manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap
peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama
pembangunan. Rata-rata lama sekolah Jawa Timur tahun 2020 mencapai 7,78
tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25
tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP
kelas I) hingga kelas VIII (SMP kelas II).
2.2.1.2.1.2 Harapan Lama Sekolah
Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah
Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena
mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
-142-
Tabel 2.37 Harapan Lama Sekolah Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Harapan Lama Sekolah 12,98 13,09 13,10 13,16 13,19
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Selama periode 2016 hingga 2020. harapan lama sekolah di Jawa Timur
telah meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun (2020).
Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa
semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama
sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,19 tahun yang berarti bahwa anak-anak
usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga
lulus D1.
Kesehatan
2.2.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi
pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari
suatu negara. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata
tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai
umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di
lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah
perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk
pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka
Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan
lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan
kemiskinan.
Tabel 2.38 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Harapan Hidup (AHH) 70,74 70,80 70,97 71,18 71,30
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Jawa Timur cenderung mengalami
peningkatan selama periode lima tahun (2016-2020), yaitu dari 70,74 pada tahun
-143-
2016 menjadi 71,30 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan
kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan
pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas
kesehatan di Jawa Timur.
2.2.1.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk
Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya
kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan
persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap
jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh
anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita
secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat
badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan
(standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan
standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar
maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Jawa Timur pada umumnya
masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein
(KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan
Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan
regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai
dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Sedangkan jika jauh di bawah standar
dikatakan berstatus gizi buruk.
Tabel 2.39 Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Balita Gizi Buruk 0,79 0,74 0,77 1,10 0,92
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Jumlah balita berstatus gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami
peningkatan sampai tahun 2019 kemudian menurun menjadi 0,92 di tahun 2020.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemajuan pemenuhan gizi balita.
Kebutuhan gizi yang cukup tidak hanya berdampak pada kondisi fisik melainkan
tingkat pengetahuan balita. Percepatan gizi menjadi salah satu isu prioritas
kesehatan dan erat kaitannya dengan kejadian stunting.
-144-
2.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Seni Budaya
Kesenian adalah bagian dari budaya serta merupakan sarana untuk
mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan
rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain,
misalnya sebagai pemelihara dan melestarikan keberagamanan yang ada di sebuah
daerah. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan, yang merupakan
kegiatan dimana dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik
dalam sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun sebagai sarana hiburan.
Memperhatikan perkembangan kebudayaan di Jawa Timur, selama kurun
waktu 2016 hingga 2020 beberapa indikator yang nampak menunjukkan
perkembangan yang cukup positif diantaranya jumlah group kesenian, gedung
kesenian, budaya lokal, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda situs dan
kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk indikator penyelenggaraan seni dan
budaya serta karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional
mengalami penurunan sebagai akibat dampak Covid-19, perlombaan kesenian di
daerah dan nasional ditiadakan.
Hal ini mencerminkan keberhasilan Jawa Timur dalam membangun seni
budaya di daerah berkembang cukup pesat.
Tabel 2.40 Perkembangan Kebudayaan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah grup kesenian 5.695 5.695 5.695 4.136 4.136
Jumlah budaya Lokal - - - 4.219 4.219
Jumlah Penyelenggaraan festival seni
dan budaya 212 272 324 356 364
Jumlah sarana penyelenggaraan seni
dan budaya 1.324 1.362 1.362 1.532 1.532
Benda situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan 10.804 10.804 10.804 11.396 11.409
Jumlah Karya Seni Budaya Yang
Mendapatkan Penghargaan Nasional 22 26 22 37 1
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Parowisata Provinsi Jawa Timur
Perkembangan jumlah grup kesenian di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 5.695
grup kesenian, kemudian 2019 mengalami penurunan menjadi 4.136 grup kesenian.
Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan
jumlah grup kesenian, yaitu melalui koordinasi dengan para seniman di tiap-tiap
daerah dan melakukan regenerasi ke kalangan pemuda. Dengan semakin
-145-
meningkatnya jumlah grup kesenian maka, kelestarian budaya dan seni di Jawa
Timur akan tetap terjaga dengan baik.
Olahraga
2.2.1.3.2.1 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar
Sentra olahraga pelajar dilakukan dengan mengoptimalkan pembibitan dan
pembinaan anak-anak berbakat olahraga melalui rekrutmen atlet secara transparan
dan benar untuk selanjutnya mengikuti proses pembinaan dalan wadah Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Klub Olahraga di Jawa Timur,
yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
Tabel 2.41 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah sentra olahraga Pelajar 13 28 28 28 28
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Jumlah sentra olahraga pelajar pada indikator ini terdiri dari PPLPD, Pusat
Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), dan klub olahraga prestasi yang berada di bawah
naungan Provinsi. Pada tahun 2016, Jumlah Sentra olahraga pelajar berjumlah 13
mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 28 unit karena terdapat klub olahraga
prestasi sejumlah 15 klub yang masuk dalam perhitungan sentra olahraga pelajar
dan sampai tahun 2020 belum ada tambahan terkait jumlah sentra olahraga
pelajar.
2.2.1.3.2.2 Fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Prasarana dan sarana olahraga sangat penting keberadaannya untuk
menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi.
Prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk pembinaan dan
pengembangan olahraga sebaiknya memenuhi standar nasional atau bahkan
Internasional.
Tabel 2.42 Kondisi capain ketersedian fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung
olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jenis Olahraga Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
GOR Bulu Tangkis Sudirman 1 1 1 1 1
GOR Tenis Meja 1 1 1 1 1
Dojo Judo 1 1 1 1 1
Dojo Karate 1 1 1 1 1
-146-
Jenis Olahraga Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Lapangan Atletik 1 1 1 1 1
Bangunan Panjat Tebing 1 1 1 1 1
Gedung Indoor Panahan 1 1 1 1 1
Lapangan Panahan Out Door 1 1 1 1 1
Gedung Gulat 1 1 1 1 1
Gedung Angkat Besi Dan Angkat Berat 1 1 1 1 1
Bangunan Kolam Renang 1 1 1 1 1
GOR Basket 1 1 1 1 1
Asrama Atlet 1 1 1 1 1
Gedung Kwarda Pramuka 1 1 1 1 1
Gedung Senam Nusantara 1 1 1 1 1
Total 15 15 15 15 15
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur sebagai barometer perkembangan prestasi atlet secara
nasional tidak terlepas dari permasalahan minimnya ketersediaan sarana dan
prasarana olahraga, khususnya olahraga prestrasi. Berdasarkan data pada tabel
diatas, pada periode 2016-2020 tercatat hanya memiliki 15 (lima belas) fasilitas atau
sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur. Sampai saat ini
fasilitas atau sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh
atlet-atlet Jawa Timur sebagai tempat pemusatan latihan daerah untuk persiapan
berkompetisi pada kejuaraan-kejuaraan ditingkat nasional dan internasional.
2.2.2 Aspek Pelayanan Umum
2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar
Pendidikan
2.2.2.1.1.1 Indeks Pendidikan
Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas
pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan
produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata
pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.
Tabel 2.43 Indeks Pendidikan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks pendidikan 0,602 0,608 0,610 0,619 0,626
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-147-
Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2016 indeks pendidikan mencapai
0,602 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,626.
Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di
Jawa Timur sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai
indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks
pembangunan manusia.
2.2.2.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun
Salah satu pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah
dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tingkat partispasi
sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk
mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. APS usia 16 –
18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18
tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan
16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses
penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.
Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk
dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu.
Tabel 2.44 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
usia 16 – 18 tahun 72,76 73,27 74,49 75,71
79,76
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Selama periode 2016-2020, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Jawa
Timur menunjukan peningkatan. Pada tahun 2016 capaiaanya sebesar 72,76 persen,
kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 79,76 persen. Hal tersebut
menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang
lebih tinggi sudah semakin tingginya, karena jenjang pendidikan menengah pada
umumnya disyaratkan pada dunia kerja formal.
2.2.2.1.1.3 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK
Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah
permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum
-148-
menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena
bekerja, ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang
disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan
kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat
mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga
yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga,
cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah
yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa
alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.
Pada periode 2016-2020 di Jawa Timur Angka Putus Sekolah pada jenjang
SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu masing-masing 0,58
persen (2016); 0,54 persen (2017); 0,50 persen (2018), tetapi meningkat di tahun
2019 menjadi 1,53 dikarenakan ada siswa yang pindah sekolah. Untuk tahun 2020
berhasil turun menjadi 0,51.
Tabel 2.45 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,58 0,54 0,50 1,53 0,51
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.1.4 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK
Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat
keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan
bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi
bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak
mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi
sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan
atau nilai tertinggi. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran,
karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian
akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan
paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.
Tabel 2.46 Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK 98,63 98,68 98,73 98,54 99,65
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
-149-
Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam empat lima tahun
terakhir (2016- 2020) terus meningkat, yaitu masing-masing 98,63 persen (2016);
98,68 persen (2017); 98,73 persen (2018). Sedangkan kondisi 2019 mengalami
sedikit penurunan menjadi 98,54. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,65.
2.2.2.1.1.5 Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal
S1/D4
Hal lain yang turut menentukan capaian kualitas output pendidikan adalah
faktor Guru, tidak hanya dari pemenuhan aspek kuantitas saja, namun juga
kualitas dari seorang Guru menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Salah satu
indikator yang menunjukkan kualitas guru secara umum ditentukan dari tingkat
pendidikannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan oleh seorang guru, maka akan berpengaruh pada kualitasnya dalam
memfasilitasi proses belajar-mengajar murid di kelas. Diharapkan semakin tinggi
pendidikan seorang guru maka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sejalan
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan
kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari
Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya.
Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang
pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan
pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan
menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya
adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun
2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP,
SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun
2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang
berkualifikasi minimal D4/S1.
Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK
Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari
tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020
mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi
guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan
mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan.
-150-
Tabel 2.47 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal
S1/D4 di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Guru Jenjang SMA,
SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi
Minimal S1/D4
Masih
Menggunakan
Perhitungan SD,
SMP,SMA
98,80 98,40 97,42 99,98
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/Sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang
sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang
peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk
mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh
penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk
usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator
tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses
pendidikan.
Tabel 2.48 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) –
SMA/Sederajat 68,21 68,65 69,92 70,01 71,04
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan APM
SMA/Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-
masing 68,21 (2016); 68,65 (2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020).
Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa
Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat.
2.2.2.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah
murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu
dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan
dalam persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di
suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
-151-
Tabel 2.49 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) -
SMA/ Sederajat 81,42 82,80 84,94 90,78 93,75
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2016-2020, perkembangan APK SMA/ Sederajat di Jawa Timur
terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,42 persen pada tahun 2016 menjadi
93,75 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan pemerataan dan perluasan
akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Jawa Timur semakin
membaik, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua
peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial,
ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual.
2.2.2.1.1.8 Rasio SMK terhadap SMA
Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang diawali dengan
pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja. Dari 3000 lebih sekolah
menengah, proporsi murid SMK terhadap SMA saat ini mencapai sekitar 59%:41%,
dan Pemprov menargetkan menjadi 70%:30%.
Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang negeri
biasanya lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-indent" sejak
sebelum lulus, sedangkan banyak SMK yang kesulitan membangun relasi dengan
perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang tersebar di hampir 300
SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar di sekitar 1700 SMK swasta.
Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa rasio SMK dibanding SMA pada
tahun 2017 (62,00: 38,00), tahun 2018 (58,06: 41,94), tahun 2019 (58,28: 41,72),
tahun 2020 (59,18: 40,82). sehingga masih perlu adanya upaya dari pemerintah
untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMU agar mencapai target 70:30. Dalam
rangka meningkatkan rasio SMK terhadap SMA upaya yang dilakukan adalah
penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan jumlah siswa SMK.
Tabel 2.50 Rasio SMK terhadap SMA
No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020
1. SMK :
- Jumlah sekolah Unit 1.975 2.037 2.037 2.134
- Jumlah Murid Orang 701.029 709.306 745.426 776.898
- Jumlah Guru Orang 68.336 55.524 43.511 42.005
- Jumlah Kelas Unit 17.368 25.860 26.585 27.175
-152-
No. U r a i a n Satuan 2017 2018 2019 2020
2. SMA
- Jumlah sekolah Unit 1.566 1.533 1.546 1.534
- Jumlah Murid Orang 505.837 512.298 533.694 535.883
- Jumlah Guru Orang 42.240 40.984 32.431 30.374
- Jumlah Kelas Unit 15.652 17.875 17.438 17.887
3. Rasio murid SMK dibanding SMA Prosen 62,00 :
38,00
58,06:
41,94
58,28 :
41,72
59,18:
40,82
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.1.9 Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO
Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui standar
nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan dari
perkembangan pasar bebas. Usaha yang dilakukan sekolah adalah selain
membenahi pelaksanaan sesuai standar nasional, sekolah juga melakukan
pembenahan manajemen mutu sekolah. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan
oleh sekolah-sekolah sekarang adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Tabel 2.51 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA 2018/2019
Sertifikasi SMK Negeri SMK Swasta Total
9001 2000 15 48 63
9001 2008 139 192 331
Proses sertifikasi 12 104 116
Belum sertifikasi 130 1.392 1.522
TOTAL 296 1.736 2.032
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pada tahun anggaran 2018/2019 tercatat SMK yang telah mempunyai
sertifikasi 9001 2000 dan 9001 2008 adalah 394 lembaga dari 2.032 lembaga SMK.
Sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 1.522 lembaga. Diharapkan setiap
tahun lembaga yang tersertifikasi tiap tahunnya bertambah untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Terkait dengan sertifikasi masih ada sekitar 700 SMK bidang
teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK
bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Dari segi jurusan, juga
ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman,
pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait
otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi.
-153-
2.2.2.1.1.10 Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan
Pendidikan
Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya meliputi
panyandang cacat yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa atau
Pendidikan Khusus (PK). Pendidikan dengan cara khusus atau dinamakan
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) juga dibutuhkan untuk melayani anak-anak
cerdas istimewa/berbakat istimewa.
Tabel 2.52 Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Yang Mendapat Layanan
Pendidikan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase ABK yang mendapat
layanan pendidikan 25,15 25,58 28,08 29,16 30,46
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di
Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun
2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan
pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus.
Kesehatan
2.2.2.1.2.1 Indeks Kesehatan
Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks
kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya,
semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait
pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup,
pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat
mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut.
Tabel 2.53 Indeks Kesehatan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kesehatan 0,781 0,782 0,784 0,787 0,789
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Indeks Kesehatan di Jawa Timur tahun 2016-2020 mengalami
peningkatan meskipun hanya meningkat sebesar 0,08 dari tahun 2016 ke 2020.
Perkembangan indeks kesehatan mengikuti arus perkembangan Umur Harapan
-154-
Hidup (UHH) yang kemudian diformulasikan dengan standar usia UNDP. Untuk
meningkatkan indeks komponen kesehatan, Pemerintah Jawa Timur perlu
meningkatkan kebijakan program kesehatan Salah satunya yaitu program
pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil.
Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat
memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan
dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan
dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang
baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu
dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan
terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi
modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju. Selain upaya diatas, pada
layanan kesehatan rujukan, RSUD Dr. Soetomo meskipun telah memiliki pelayanan
berstandart internasional namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan
agar mampu bersaing dengan Rumah Sakit di luar negeri.
2.2.2.1.2.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah
layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di
wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Langka kegiatan
Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS
yang ditetapkan oleh kepala daerah, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan
dasar, Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar dan
Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan. Mekanisme Pelayanan kesehatan
saat pra krisis kesehatan, melalui edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan
bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana serta Pelayanan
kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon
seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa,
mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan
memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi : a) mendapatkan
layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan
pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan
layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e)
-155-
mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; dan f)
mendapatkan penyuluhan kesehatan.
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi pada tahun 2020 di Jawa Timur sebesar 100 persen,
dimana pada tahun 2020 muncul wabah pandemi Covid-19 yang disebut sebagai
bencana Nasional.
2.2.2.1.2.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bag Orang yang Terdampak daN
Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko
pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang
menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi
salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : a) KLB yang terjadi pada suatu
wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya
dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian
epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi; b) KLB yang terjadi pada suatu
wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota
lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas
Kesehatan Provinsi; dan c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB
tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam
penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan
bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepada daerah
Kabupaten/kota terdampak.
Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang
dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi,
meliputi: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan
epidemiologis; b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable
dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan
isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah
ditetapkan; c) Penyuluhan; d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan
jenis penyakit; e) Isolasi atau karantina untuk mencegah penularan dari dan ke
suatu wilayah lainnya; f) Penanganan jenazah, jika diperlukan; g) Pemusnahan
penyebab penyakit, jika diperlukan; h) Upaya penanggulangan kesehatan
masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau
menutup fasilitas umum untuk sementara waktu. Adapun mekanisme dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada
-156-
situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi : 1) Kajian epidemiologi terhadap
data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas
Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 2) Rapat koordinasi dengan lintas
program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi; 3) Pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB; 4)
Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi
KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang
terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB.
Covid-19 yang muncul tahun 2020 juga termasuk salah satu kejadian luar
biasa di Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan bagi
orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa di Jawa Timur
tahun 2020 sebesar 100 persen.
2.2.2.1.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting
untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun
program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat
dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan
banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun
tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun
(dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi
dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.
Tabel 2.54 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kematian Bayi (AKB) 24 23,6 23,6 23 23
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Di Jawa Timur, Perkembangan AKB tahun 2016 sebesar 24 dan terus
menurun hingga tahun 2020 menjadi 23. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang
dilakukan untuk menekan AKB telah optimal dilaksanakan. Namun masih
dibutuhkan akselerasi untuk terus menurunkan AKB.
2.2.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat
hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan
-157-
tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya,
dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.
Tabel 2.55 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kematian Ibu (AKI) 91,00 91,92 91,45 89,81 98,39
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Angka Kematian Ibu di Jawa Timur mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Hal
ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan
sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal, ada beberapa
kabupaten/kota jumlah persalinan yang ditolong dukun yang meningkat dari tahun
sebelumnya, banyak ibu hamil yang seharusnya dilakukan persalinan di fasyankes
rujukan, tapi dilakukan di fasyankes primer karena terbatasnya bed di RS, adanya
pandemi covid-19, sehingga penyebab kematian ibu kasus lain-lain (konfirmasi
Covid-19) berjumlah 56 orang yang memberi kontribusi naiknya jumlah kematian
ibu, beberapa kab/kota yang tidak melakukan AMP minimal satu kali tiap tribulan
karena adanya pandemi Covid-19.
2.2.2.1.2.6 Prevalensi Stunting
Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh
pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan
infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari
janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau
tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak
seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya
disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita.
Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh
karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak
balita.
Tabel 2.56 Prevalensi Stunting di Jawa Timur
Indikator
Menggunakan PSG
(Pemantauan Status
Gizi) *)
Menggunakan
Riskesdas **)
Menggunakan SSGBI
(Studi Status Gizi Balita
Indonesia) *)
2016 2017 2018 2019 2020
Prevalensi
stunting 26,01 26,70 32,70 26,9 26,9
Sumber : *) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur **) Kementerian Kesehatan
-158-
Prevalensi stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang
dilaksanakan lima tahun sekali mengalami penurunan menjadi 32,7 persen pada
tahun 2018. Berdasarkan tabel diatas, kemudian Kementerian kesehatan membuat
riset dengan model terbaru yaitu Pemantauan Status Gizi (PSG). PSG merupakan
studi potong lintang dengan sample rumah tangga yang mempunyai balita (0-59
bulan). Jika dibandingkan Riskesdas, hasil riset PSG dapat membuat angka
stunting menjadi turun. Data PSG tercatat hingga tahun 2018 sementara pada
tahun 2019 pengukuran stunting dilakukan melalui Survei Status Gizi Balita
Indonesia (SSGBI) bersamaan dengan Susenas. Berdasarkan survei tersebut
prevalensi stunting pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,9 persen, menurun apabila
disandingkan dengan data Riskesdas dan meningkat jika dibandingkan dengan data
PSG. Pelaksanaan SSGBI tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya
pandemi Covid-19. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di
antaranya:
a. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu
mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah
ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa
60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara
ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI mulai diperkenalkan ketika balita
berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan
baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi
yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan
perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.
b. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care
(pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan
pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi
Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di
Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak
belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari
3 ibu hamil belum mengkonsumsi sumplemen zat besi memadai serta masih
terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak
usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini
dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
Menurut beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS),
komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi,
-159-
India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura.
Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah
berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.
d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan
menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar
(BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air
minum bersih.
2.2.2.1.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang
diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh
menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar
pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah
sakit secara berkesinambungan.
Tabel 2.57 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 63,4 74,0 83,42 91,15 92,19
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Secara umum selama tahun 2016-2020 persentase Rumah Sakit di Jawa
Timur terus menunjukan peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 sebesar 92,19
persen rumah sakit di Jawa Timur telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa
rumah sakit terus melakukan upaya perbaikan dalam hal fasilitas dan pelayanan
kepada masyarakat.
2.2.2.1.2.8 Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta
Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium
leprae yang bersifat interselular obligat. Kusta secara umum menyerang kulit dan
saraf perifer, akan tetapi jika tidak mendapatkan perhatian, kusta juga dapat
menyerang mukosa traktus respiratorius bagian atas dan organ-organ lain kecuali
susunan syaraf pusat. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di
Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi
dan psikis penderitanya. RFT (Release For Treatment) mengindikasikan
keberhasilkan pengobatan penderita kusta. Penderita kusta secara klinik, bila pada
masa tersebut tidak ada keaktifan, maka penderita dinyatakan bebas dari
pengamatan (Release from Control /RFC). Pencapaian persentase RFT rate kusta
selama 5 tahun terakhir berfluktuasi antara 90 – 93 persen.
-160-
Tabel 2.58 Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase RFT Rate Kusta 90 91,5 92,4 93,4 91,2
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Dalam kurun waktu 2016 – 2020 terjadi perkembangan yang fluktuatif
terhadap persentase RFT kusta di Jawa Timur. Kondisi ini mencerminkan bahwa
pemerintah harus lebih peka dan aktif dalam menemukan dan melaksanakan upaya
pengobatan pada penderita kusta.
2.2.2.1.2.9 Persentase penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang
mendapatkan Anti Retroviral (ARV)
HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang
sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam
melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata
laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap
ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti
Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat
perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan
menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja
dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan
tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak
seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh
tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman.
Tabel 2.59 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase penderita HIV yang
mendapatkan ARV 79,8 80 93 90,8 50
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur terus
mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 mengalami
penurunan signifikan yaitu menjadi 50. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020
terjadi pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran pasien untuk datang ke
layanan kesehatan. Selain itu, petugas di layanan kesehatan banyak yang
difokuskan untuk pelayanan Covid-19. ARV adalah obat yang dipercaya bisa
menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA,
-161-
dan meningkatkan harapan masyarakat serta menekan penyerbaran virus
HIV/AIDS.
2.2.2.1.2.10 Tubercolosis (TB)
Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab
utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO
dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara
terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi
insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas
92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV).
Tabel 2.60 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Treatment Succes Rate (TSR) Tubercolosis 89.91 90 90 90 88.9
Treatment Coverage Tubercolosis 39 47 50 66 44,7
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu angka keberhasilan pengobatan
kasus TBC adalah atau Treatment Success Rate (TSR). Pada Tahun 2020, jumlah
semua kasus TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap sebanyak
57.606 kasus dari 64.764 kasus yang diobati sehingga angka keberhasilan atau
Treatment Success Rate (TSR) Provinsi Jawa Timur mencapai 88,9 persen dengan
target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar ≥ 90 persen. TSR
Jawa Timur tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan yaitu ≥ 90 persen disebabkan adanya keterbatasan penemuan penderita
selama masa pandemi Covid-19, dengan Succes rate > 90 persen, menggambarkan
semakin banyak masyarakat yang menderita TB yang menyelesaikan pengobatan
sampai tuntas. Mayoritas penderita TB adalah usia produktif, sehingga dengan
sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TB berarti
produktifitas mereka bisa meningkat dan mereka bisa hidup secara normal di
masyarakat. Maka impact-nya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari TB dan
masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TB.
2.2.2.1.2.11 Malaria
Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang
ditularkan oleh nyamuk anopheles. Sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38
kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Tujuan program pengendalian
malaria di Indonesia adalah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030, sedangkan
-162-
di Jawa Timur akan dilaksanakan penilaian eliminasi tingkat provinsi pada tahun 2021
sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi
Malaria.
Hasil surveilans rutin malaria tahun 2020 menginformasikan terdapat
penderita malaria sebanyak 299 penderita kasus malaria import dan tidak
ditemukan kasus malaria indegeneous (setempat) selama tahun 2020. Dan untuk
kematian akibat malaria sebanyak 2 penderita terdapat di Kota Malang dan Kab.
Jember.
Tabel 2.61 Indikator Kinerja terkait Malaria di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Junlah Kabupaten/Kota yang
Mencapai Eliminasi Malaria 37 37 37 38 38
Annual Parasite Incidence (API)
Malaria (permil) 0,007 0,015 0,012 0,02 0,01
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan
dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API) malaria
merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau
indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu
daerah. Angka Annual Parasite Incidence (API) malaria digunakan untuk
menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria
sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi
terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya
penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria
sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat,
adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup,
upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan
bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu
daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat
ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2.2.1.3.1 Indeks Konektivitas
Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan
oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi,
pendukung kekuatan dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi
-163-
prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di
sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara,
maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi
manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang
menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus
interaksi.
Untuk mengukur kinerja jalan antarwilayah di Jawa Timur disusun
parameter berupa Indeks konektivitas, parameter ini merupakan indikator baru
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaiannya
pada tahun 2018 sebesar 0,686, tahun 2019 sebesar 0,713, dan pada tahun 2020
mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,758. Indeks konektivitas ini di dukung
oleh variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services), jalan yang memenuhi
persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, yang masing-masing variabel
mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang kuat
sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai
indeks konektivitas.
Tabel 2.62 Indeks Konektivitas Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758
0,828*
Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Ket *) : Menggunakan metode baru
Sehubungan indikator Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) belum
dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa
Timur maka untuk selanjutnya akan dilakukan perubahan indikator yaitu
Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume
Kapasitas/RVK) dibawah 0,75, dimana tingkat pelayanan ini berasal dari rasio
volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. Perubahan
variabel pendukung ini akan mempengaruhi target indikator Indeks konektivitas
pada periode berikutnya. Berpedoman pada capaian Persentase Jalan Provinsi yang
Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75 pada Tahun
2020 sebesar 89,07, maka berpengaruh terhadap capaian Indeks Konektivitas
Tahun 2020.
-164-
2.2.2.1.3.2 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan
permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman
dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan
(menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).
Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria
kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan
tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.
Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan
sejak terbitnya SK Menteri PUPR No: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas
Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK
Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-
Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi tanggal 12 Februari 2016.
Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur
yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupu kabupaten/
kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan
provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km.
Tabel 2.63 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Jalan Provinsi Dalam
Kondisi Mantap 88,87 90,31 91,08 92,35 92,10
Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 5 (lima) tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2016 mengalami
penurunan persentase sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi
88,87 persen. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang
jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalan dari 1.760 km
menjadi 1.421 km. Meskipun demikian pada tahun 2017-2019 persentase jalan
provinsi dalam kondisi mantap mengalami kenaikan yaitu 90,31 (2017); 91,08
(2018); dan 92,35 (2019). Pada Tahun 2020, persentase jalan provinsi dalam kondisi
mantap kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar
92,10 persen. Penurunan tersebut karena degradasi jalan yang tidak sebanding
dengan tingkat penanganan, hal ini disebabkan adanya re-focusing anggaran untuk
Pandemi Covid-19.
-165-
Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan
pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas
secara global di Jawa Timur, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang,
jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi,
mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2.2.2.1.3.3 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan
Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer
Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri
dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin
dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan
rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan
semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut:
➢ Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan
wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
➢ Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
Tabel 2.64 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan
Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi
Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem
Jaringan Jalan Primer
57,90 59,16 60,02 62,32 62,55
Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam
sistem jaringan jalan primer dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan.
Capaian pada tahun tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2020
adalah sebesar 62,55 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut merupakan
hasil pelaksanaan dari kegiatan rekonstruksi, peningkatan struktur dan kapasitas
jalan. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tiap daerah serta
mengurangi ketimpangan wilayah.
2.2.2.1.3.4 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)
Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu
metode yang digunakan untuk menilai kondisi operasional dalam arus lalu-lintas
-166-
dan penilaiannya oleh pemakai jalan. LOS sendiri terdiri dari 6 tingkatan yang
memiliki karateristik sebagai berikut:
Tabel 2.65 Karakteristik LOS
Tingkat
Layanan
(LOS)
Karakteristik Batas lingkup
V/C
A
Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi,
pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan
tanpa hambatan
0,0 – 0,20
B
Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi
oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki
kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan
0,21 – 0,44
C
Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan
dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih
kecepatan
0,45 – 0,74
D Arus mendekati tidak stabil, kecepatanmasih
dikendalikan, Q/C masih dapatditolerir 0,75 – 0,84
E Volume lalu lintas mendekati/berada pada
kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti 0,85 – 1,00
F
Arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, V
diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi
hambatan-hambatan yang besar
> 1,00
Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997
Indikator persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan Level of
Service (LoS) Minimal B diperoleh dari perbandingan antara Jalan Provinsi yang
memiliki tingkat LoS minimal B atau memiliki nilai V/C kurang dari atau sama
dengan 0,44 dan Jalan Provinsi yang memiliki nilai V/C lebih dari atau sama dengan
0,45.
Tabel 2.66 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase Jalan Provinsi yang
Memenuhi Tingkat Pelayanan Level of
Service (LoS) Minimal B
23,49 31,82 54,11
Tingkat Pelayanan Jalan (RVK) - - 89,07
Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh Dinas PU Bina
Marga Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa capaian persentase jalan provinsi yang
memenuhi tingkat pelayanan Level of Service (LoS) Minimal B pada tahun 2018
sebesar 23,49 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi
sebesar 54,11 persen.
Mengingat bahwa variabel Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services) tidak
bisa mewakili penilaian tingkat kinerja jalan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri
-167-
PU No. 19 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan disebutkan bahwa pedoman tingkat pelayanan jalan adalah rasio
antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (selanjutnya disebut RVK) dan
ditetapkan sebagai berikut :
a. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima);
dan
b. RVK untuk jalan lokal dan lingkungan ≤ 0,9 (nol koma Sembilan).
Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan
yang berlaku untuk Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan
Berkeselamatan ditetapkan bahwa :
a. Tingkat Pelayanan Jalan ditentukan dari nilai volume kapasitas rasio; dan
b. Jalan sudah harus ditingkatkan kapasitasnya apabila nilai volume kapasitas
rasio lebih besar dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
c. Peningkatan kapasitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan dilakukan
melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perbaikan
persimpangan, pelebaran samping, pengaturan jalan keluar masuk, dan
optimalisasi fungsi jalan;
d. Umur rencana tingkat pelayanan ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
e. Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima)tahun.
Sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas ditetapkan
indikator tingkat pelayanan jalan provinsi menjadi “Persentase Jalan Provinsi yang
Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75” (nol koma
tujuh puluh lima).
2.2.2.1.3.5 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan
penggunaannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Upaya
pemeliharaan jaringan irigasi sangat diperlukan untuk menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Melalui pemeliharaan jaringan
irigasi diharapkan kondisi jaringan irigasi dapat dioperasikan sesuai dengan
fungsinya dan/atau dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya sama seperti
sebelum terjadi kerusakan.
-168-
Tabel 2.67 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi
Baik 68,50 69,32 68,70 69,15 68,79
Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat menjadi 69,32 persen namun
pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 68,70 persen dan kembali meningkat
pada tahun 2019 menjadi 69,15 persen. Melalui pelaksanaan program operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan dapat mengembalikan
fungsi layanan irigasi sehingga penyediaaan dan pengaturan air untuk irigasi dalam
menunjang proses produksi pertanian di Jawa Timur berlangsung dengan optimal.
Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya refocusing anggaran, sehingga
pekerjaan yang dilaksanankan hanya pekerjaan operasi jaringan irigasi secara
padat karya, sedangkan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi tidak bisa
dilaksanakan.
2.2.2.1.3.6 Bangunan Gedung Negara
Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sampai dengan
tahun 2019 belum semua Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan
daerah Bangunan Gedung antara lain Kota Batu dan Kota Blitar. Selain itu juga
belum banyak Kab/kota yang telah memiliki Tenaga Ahli Bangunan Gedung serta
Sertifikat Laik Fungsi, kecuali Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolonggo,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten
Sumenep, Kota Malang dan Kota Probolinggo.
Tabel 2.68 Daftar Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Bangunan
Gedung, Tenaga Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi Tahun 2020
No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF
1 Bangkalan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012
2 Banyuwangi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
3 Blitar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
4 Bojonegoro Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013
5 Bondowoso Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
6 Gresik Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 3 123
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
7 Jember Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
8 Jombang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
-169-
No Kabupaten/Kota Perda Bangunan Gedung TA BG SLF
9 Kediri Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
10 Lamongan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 3 3
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
11 Lumajang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
12 Madiun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
13 Magetan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015
14 Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
15 Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
16 Nganjuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
17 Ngawi Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011
18 Pacitan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
19 Pamekasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
20 Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
21 Ponorogo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 0 0
22 Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 0 0
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
23 Sampang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
24 Sidoarjo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 7 8
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
25 Situbondo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018
26 Sumenep Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 7 0
27 Trenggalek Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 10 0
28 Tuban Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 0 1
29 Tulungagung Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
30 Kota Batu -
31 Kota Blitar -
32 Kota Kediri Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014
33 Kota Madiun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
34 Kota Malang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 0 17
35 Kota Mojokerto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
36 Kota Pasuruan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
37 Kota Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 9 50
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
38 Kota Surabaya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 8 0
Peraturan Perundangan Implementasi Perda BG
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Catatan Keterangan: 1. TA BG : Tenaga Ahli Bangunan Gedung 2. SLF : Sertifikat Laik Fungsi
-170-
2.2.2.1.3.7 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum
Sampai Tahun 2020 capaian layanan air minum mencapai 80,43 persen
dari target nasional 95,77 persen sedangkan capaian nasional layanan air minum
layak adalah 88,27 persen, hal ini menunjukkan peningkatan 2,76 persen dari
tahun 2019 yang capaian layanannya adalah sebesar 77,67 persen yang antara lain
dilaksanakan melalui penyediaan sarana prasarana air minum pada daerah rawan
air, operasionalisasi SPAM Regional Mojolagres dan juga menunggu selesainya
pembangunan SPAM Regional Umbulan. Update pendataan Desa rawan kekeringan
tahun 2020 jumlah desa rawan kekeringan ada 544 desa dengan telah
dilaksanakannya pembangunan sarana prasarana air bersih pada 88 desa rawan
kekeringan dari perencanaan 89 desa terdapat 1 desa yang tidak terlaksana karena
desa tersebut tidak terdapat potensi air tanah.
Untuk tahun 2020 ini capaian layanan air minum telah mencapai 80,43 persen
dengan dukungan capaian SPAM regional. Ada peningkatan yang signifikan melalui
SPAM Regional yang dimiliki Pemerintah Provinsi dengan pencapaian sebagaimana
berikut:
- Air curah SPAM Umbulan yang tersedia ditahun 2020 ada sebanyak 1035,48
lt/dt yaitu dari 5 Offtake di Kabupaten Pasuruan tersalurkan sebanyak 20 lt/dt,
1 Offtake Kota Pasuruan tersalurkan sebanyak 136 lt/dt, Offtake Kabupaten
Sidoarjo sebanyak 313 lt/dt , Offtake Kota Surabaya sebanyak 378 lt/dt dan Kab
Gresik tersalurkan 183 lt/dt;
- Kawasan air curah SPAM Mojolagres yang telah tersalurkan di tahun 2020
sebanyak 117 lt/dt yaitu dari Offtake Kabupaten Mojokerto sebanyak 53 lt/dt
dan Offtake Kabupaten Gresik sebanyak 64 lt/dt;
- Sedangkan jumlah kapasitas air curah yang bisa di produksi adalah sebanyak
3.920 lt/dt untuk SPAM Umbulan dan 200 lt/dt untuk SPAM Mojolagres.
Tabel 2.69 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Cakupan Pelayanan akses
air minum
72,06* 73,44* 75,20* 77,67* 80,43*
93,88** 93,84** 93,66** 94,39** 95,56**
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
**) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN
2020-2024
Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan
cara perhitungan akses air minum layak Provinsi Jawa Timur mengalami
-171-
penyesuaian cara perhitungan. Akses air minum terbatas bisa dikatakan layak
apabila rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu
tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar > 30 menit
(waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu
antri). Sedangkan akses air minum layak dasar adalah rumah tangga yang
menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari
rumah ke sumber air minum sebesar ≤ 30 menit. Dukungan pelaksanaan
pencapaian target Layanan Air Minum ini telah dilaksanakan melalui penyediaan
sarana prasarana air minum pada daerah rawan air, tersalurnya SPAM regional ke
offtake Kab/Kota hingga sampai sambungan rumah serta penyediaan sarana
prasarana air minum di Kab/Kota yang berasal dari dana APBD, APBN, DAK dan
CSR. Diharapkan capaian layanan air minum pada tahun akhir pat mencapai 100
persen sesuai target Nasional.
2.2.2.1.3.8 Persentase Capaian Layanan Akses Sanitasi
Untuk layanan air limbah, pada tahun 2020 telah mencapai sebesar 70,31
persen dan hal ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,29 persen dari capaian
layanan pada tahun 2019 sebesar 69,02 persen dengan target sanitasi layak sebesar
76 persen dan sampai saat ini Kab/Kota di Jawa Timur belum ada yang memiliki
pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat.
Cakupan pelayanan sanitasi saat ini meningkat dari sebesar 68,84% di tahun 2018
menjadi sebesar 69,02% pada akhir tahun 2019. Peningkatan yang terjadi belum bisa
optimal di sebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistem
sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air
limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah
permukiman, serta belum optimalnya pengembangan SPAL regional /SPALD
lintas Kab/Kota;
- Keterbatasan penyediaan lahan untuk penempatan sarana prasarana sanitasi
termasuk juga rendahnya penyiapan kabupaten/kota terhadap readines criteria
dalam rangka pembangunan sarana prasarana sanitasi;
- Belum optimalnya sosialiasi NSPK dalam Penerapan SPM bidang sanitasi;
- Belum optimalnya lembaga pengelola air limbah domestik di kabupaten kota;
- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan
pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi;
- Belum terintegrasinya pembangunan bidang sanitasi, untuk itu diperlukan
masterplan besar penyediaan sarana prasarana sanitasi Provinsi Jawa Timur dan
pemerintah provinsi perlu mendorong inisiasi pembangunan pengolahan air
-172-
limbah domestik lintas Kab/Kota serta perlunya sosialisasi ,promosi dan edukasi
kepada masyarakat.
Tabel 2.70 Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Cakupan Pelayanan
akses sanitasi (air limbah) Layak
65.31* 65,95* 68,84* 69,02* 70,31*
71,50** 74,03** 74,28** 78,78** 80,98**
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim *) Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024
**) Nomenklatur, Definisi Operasional, dan Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan
dengan RPJMN 2020-2024
Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut, maka definisi operasional dan
cara perhitungan akses sanitasi layak Provinsi Jawa Timur mengalami penyeduaian
cara perhitungan. Salah satu target SDGs adalah tercapainya akses terhadap
sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan
praktik buang air limbah di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada
kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Untuk itu perlu
dukungan pelaksanaan capaian ini melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi
berupa MCK di Kab/Kota, pembangunan air limbah domestik Kab/Kota baik dari
dana APBN, APBD, APBD Kab/Kota, DAK serta CSR serta pembangunan Sistem Air
Limbah Domestik Regional.
2.2.2.1.3.9 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan ruang pada
wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen acuan spasial yang dijadikan
dasar dalam melakukan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di
Jatim dilihat dari Persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW
menunjukkan kesesuaian dengan angka 90 persen ditahun 2018, kemudian
meningkat pada tahun 2019 menjadi 91 persen. Ini di dapatkan dengan. Ini
didapatkan dengan cara melalukan overlay peta kawasan budidaya dalam pola
ruang RTRW Provinsi Jawa Timur dengan Citra terbaru. Indikator kinerja daerah
penyelenggaraan penataan ruang di Jatim mengalami perubahan formulasi
perhitungan di tahun 2020 dengan dapat dilihat dari Persentase Kesesuaian
Rencana Tata Ruang dengan base data awal di tahun 2020 menunjukkan telah
-173-
tercapai 87,08 persen. Angka ini di dapatkan dari hasil overlay peta pola ruang
(Kawasan Lindung dan Budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
dengan pemanfaatan ruang terkini melalui Citra terbaru.
Tabel 2.71 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase luas kawasan yang
peruntukannya sesuai dengan RTRW 89 92 90 91 87,08*
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perda RTRW melalui
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Tahun 2011-2031 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2012. Pada
tahun 2017, sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang maka dilaksanakan Peninjauan Kembali / Review
RTRW Provinsi dan sampai dengan saat ini proses revisi RTRW Provinsi sedang
dilaksanakan dan selanjutnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
(RZWP3K) Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.2.2.1.4.1 Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan
Permukiman yang Layak Huni
Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada
hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni
(livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan
perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang
sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman,
damai tentram dan sejahtera. Prasarana perumahan meliputi drainase,
persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU. Persentase capaian infrastruktur
dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai
73,72 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,83 persen, hal ini sudah
memenuhi target RPJMD 2014-2019 yang di targetkan mencapai 78,14 persen.
Peningkatan capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa
Timur secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan terhadap peningkatan
kualitas lingkungan perumahan permukiman, serta kualitas hidup masyarakatnya.
-174-
Tabel 2.72 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Capaian Pelayanan
Infrastruktur Dasar Perumahan
Permukiman yang Layak Huni
47,77* 54,36* 73,72* 80,83* -
75,00** 76,39** 76,30** 79,59** 81,54
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Ket. *) : Metode perhitungan indikator yang digunakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 **) : Metode perhitungan indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024
Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkannya
dalam RPJMN tahun 2020-2024, maka untuk selanjutnya definisi operasional dan
cara perhitungan indikator Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan
Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dimana Persentase rumah
tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni ditambahkan menjadi salah
satu komponen dalam perhitungan target SDGs dengan mengacu pada target
nasional sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Komponen tersebut menjadi
komponen perhitungan bersama dengan cakupan layanan akses air minum dan
capaian layanan akses sanitasi (air limbah). Penambahan komponen tersebut
dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses rumah layak,
aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman. Sehingga
pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman tidak hanya layak huni
dari aspek ketahanan bangunan dan luas bangunan, namun juga dari
terpenuhinya akses air minum dan akses sanitasi layak. Untuk tahun 2020 capaian
kinerja Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman di Jawa
Timur dapat dilihat dari Persentase pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan
permukiman yang layak huni menunjukkan sudah tercapai 81,54 persen dari
target 78,66 persen.
2.2.2.1.4.2 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak
Huni
Sampai dengan tahun 2020, jumlah Rumah Tangga yang membutuhkan
rumah sebanyak 10.907.019 rumah tangga, dan sebanyak 9.558.629 Rumah
Tangga telah memiliki rumah, sehingga jumlah kebutuhan rumah tangga yang
membutuhkan rumah sebanyak 1.348.390 Rumah tangga. Kebutuhan penanganan
Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 324.000 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni sudah dilakukan sejak tahun 2009 antara lain melalui sumber pembiayaan
yaitu APBN dan APBD Provinsi. Adapun capaian penanganan Rumah Tidak Layak
-175-
Huni sampai tahun 2020 yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dengan dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya
adalah sebanyak 150.890 unit rumah. Sedangkan dengan sumber dana APBN
melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebanyak
104.292 unit.
Adapun untuk Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah
layak huni sebagai komponen tambahan dalam perhitungan Persentase Capaian
Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni, pada tahun
2020 menunjukkan angka capaian sebesar 68,08 persen.
Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase rumah tangga yang
bertempat tinggal di rumah layak huni *) 59,61 61,30 60,96 65,61 68,08
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
*) Penambahan indikator baru pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
2.2.2.1.4.3 Kawasan Kumuh Perkotaan
Dalam kurun waktu 2016-2019 penanganan kawasan kumuh perkotaan
seluas 1.792,59 Ha telah tertangani seluas 1.717,09 Ha sehingga ada menyisakan
seluas 75,5 Ha yang belum tertangani. Rincian kawasan kumuh yang belum
tertangani itu terdiri dari 3,15 Ha di Kabupaten Pasuruan dan 72,35 Ha di Kota
Malang. Untuk kawasan kumuh yang di Kota Malang, status tanahnya adalah milik
DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas
untuk baseline 1.792,59 Ha.
Tabel 2.74 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh (Ha) Perkotaan Tahun 2016-2019
NO. Kab/Kota Luasan
Kumuh
Capaian
2017
Capaian
2018
Capaian
2019
Sisa
Kumuh
1 Bangkalan 10.48 0.00 10.48 0.00 0.00
2 Banyuwangi 20.63 0.54 20.09 0.00 0.00
3 Blitar 30.20 8.35 15.85 6,00 0.00
4 Bojonegoro 13.52 1.28 9.90 2,34 0.00
5 Bondowoso 59.64 0.50 36.97 22,17 0.00
6 Gresik 102.79 18.26 64.11 14,19 0.00
7 Jember 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00
8 Jombang 12.07 1.67 10.40 0.00 0.00
9 Kediri 25.98 22.97 3.01 0.00 0.00
10 Lamongan 18.22 2.30 10.82 5,10 0.00
11 Lumajang 15.76 2.78 12.98 0.00 0.00
12 Madiun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Magetan 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00
14 Malang 18.87 1.30 10.82 6,75 0.00
-176-
NO. Kab/Kota Luasan
Kumuh
Capaian
2017
Capaian
2018
Capaian
2019
Sisa
Kumuh
15 Mojokerto 26.37 1.11 24.17 1,09 0.00
16 Nganjuk 48.38 1.58 35.09 11,71 0.00
17 Ngawi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Pacitan 14.22 0.00 6.81 7,41 0.00
19 Pamekasan 60.91 9.45 41.05 10,41 0.00
20 Pasuruan 33.99 0.00 19.36 11,48 3.15
21 Ponorogo 30.07 6.00 23.96 0.00 0.00
22 Probolinggo 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00
23 Sampang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Sidoarjo 24.59 0.00 1.50 23,09 0.00
25 Situbondo 13.83 3.12 10.71 0.00 0.00
26 Sumenep 35.39 4.18 24.11 7,10 0.00
27 Trenggalek 69.94 30.02 37.92 2,00 0.00
28 Tuban 46.14 11.19 28.89 6,06 0.00
29 Tulungagung 127.77 29.05 53.19 16,84 0.00
30 Kota Batu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Kota Blitar 12.58 7.70 1.63 3,25 0.00
32 Kota Kediri 24.75 18.51 6.24 0.00 0.00
33 Kota Madiun 55.34 36.47 15.45 3,42 0.00
34 Kota Malang 466.03 23.16 221.81 83,30 72.35
35 Kota Mojokerto 24.23 10.77 5.13 8,33 0.00
36 Kota Pasuruan 58.87 8.38 39.66 10,83 0.00
37 Kota Probolinggo 172.81 32.18 102.79 32,97 0.00
38 Kota Surabaya 109.86 25.40 44.34 38,83 0.00
JATIM 1,792.59 318.22 957.60 334,67 75,5
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
Untuk selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, maka berdasarkan usulan
SK Bupati/Walikota disepakati baseline untuk penanganan kawasan permukiman
kumuh yaitu seluas 11.151,06 Ha. Dengan penanganan yang telah dilaksanakan
sampai dengan tahun 2019 yaitu seluas 1.717,09 Ha, maka untuk penanganan
selanjutnya adalah seluas 9.979,33 Ha.
Tabel 2.75 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020
No Kabupaten/Kota
Luas
Kumuh
SK**) (Ha)
Capaian
Pengurangan
Kumuh
Tahun 2020 (Ha)
Sisa Luas Kumuh
di Akhir Tahun
2020 (Ha)
1 Pacitan 67.00 0.00 67.00
2 Ponorogo 87.09 27.16 59.93
3 Trenggalek 54.63 14.37 40.26
4 Tulungagung 239.49 19.19 220.30
5 Blitar *) 670.79 275.40 395.39
6 Kediri 218.74 1.18 217.56
7 Malang 104.35 0.44 103.91
-177-
No Kabupaten/Kota
Luas
Kumuh
SK**) (Ha)
Capaian
Pengurangan
Kumuh
Tahun 2020 (Ha)
Sisa Luas Kumuh
di Akhir Tahun
2020 (Ha)
8 Lumajang 1417.03 5.33 1411.70
9 Jember 1324.25 0.00 1324.25
10 Banyuwangi *) 1309.90 353.99 955.91
11 Bondowoso 489.79 1.92 487.87
12 Situbondo 180.18 0.00 180.18
13 Probolinggo 196.87 0.00 196.87
14 Pasuruan *) 169.51 11.34 158.17
15 Sidoarjo *) 109.44 66.05 43.39
16 Mojokerto 430.82 9.70 421.12
17 Jombang 475.01 12.46 462.55
18 Nganjuk 131.20 4.04 127.16
19 Madiun 104.44 36.67 67.77
20 Magetan 430.82 12.13 418.69
21 Ngawi 131.00 0.00 131.00
22 Bojonegoro *) 140.05 2.08 137.97
23 Tuban *) 0.00 0.00 0.00
24 Lamongan 394.55 87.88 306.67
25 Gresik *) 89.39 0.00 89.39
26 Bangkalan *) 367.38 9.14 358.24
27 Sampang *) 575.22 0.00 575.22
28 Pamekasan 244.75 0.00 244.75
29 Sumenep 216.63 37.39 179.24
30 Kota Kediri 106.16 29.23 76.93
31 Kota Blitar 103.36 0.00 103.36
32 Kota Malang *) 214.89 142.56 72.33
33 Kota Probolinggo 53.14 0.00 53.14
34 Kota Pasuruan 58.08 0.00 58.08
35 Kota Mojokerto 40.16 0.00 40.16
36 Kota Madiun 64.49 12.08 52.41
37 Kota Surabaya *) 0.00 0.00 0.00
38 Kota Batu 140.46 0.00 140.46
JUMLAH 11.151,06
1.171,73 9.979,33
Sumber: SK Bupati/Walikota Jawa Timur
Catatan keterangan *)
1. Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018);
2. Luasan kumuh target berdasarkan SK Kumuh dan merupakan sisa kumuh akhir
tahun 2019
Catatan keterangan **) : Status data per 31 Desember 2020
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.1.5.1 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud
Saat ini mulai banyak bermunculan isu yang dapat mengancam persatuan
bangsa berkembang di masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu mengambil
tindakan yang mengarah ke arah fasilitasi terhadap integrasi bangsa, mencegah
-178-
disintregrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan. Poleksosbud (Politik,
Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang
bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas
pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu
dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan
kualitas bangsa secara menyeluruh.
Tabel 2.76 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Perkembangan Kejadian
Poleksosbud 71,00 89,79 67,77 80,42 74,83
Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
Persentase perkembangan kejadian poleksosbud merupakan perbandingan
antara jumlah kejadian terkait poleksosbud pada tahun berjalan (n) dengan jumlah
kejadian terkait poleksosbud tahun sebelumnya (n-1). Pada tahun 2017 dan 2019
persentase menunjukkan kenaikan dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya hal ini
menunjukkan bahwa perkembangan kejadian terkait poleksosbud tahun tersebut
masih mengalami penurunan namun tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Dari
rentang tahun 2016-2020 kejadian-kejadian poleksosbud tiap tahunnya mengalami
penurunan, hal ini ditunjukkan dengan persentase kejadian yang setiap tahunnya
tidak melebihi 100% dan selalu mengalami penurunan sehingga menunjukkan
keberhasilan Bakesbangpol dalam menekan kejadian poleksosbud di Jawa Timur
tiap tahunnya.
2.2.2.1.5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan
pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan
aktifitasnya dengan aman. Dalam menjalankan tupoksinya salah satu indikator
tujuan yang digunakan oleh Satpol PP adalah Melaksanakan Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diketahui melalui
pengukuran Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tiap tahun. Sebagai
indikator baru, Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa realisasi pada
tahun 2019 sebesar 4,61 persen dan tahun 2020 sebesar 4,97 persen.
-179-
Tabel 2.77 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Indikator Tahun
2019 2020
Perda dan Perkada yang Ditegakkan 4,61 4,97
Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.5.3 Persentase Tindakan Preventif
Persentase tindakan preventif merupakan indikator yang digunakan dalam
mencapai tujuan khusunya dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. Dalam upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan
berbagai upaya mulai dari pengarahan, pembinaan, preventif hingga penindakan.
Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Pada tahun 2019, persentase tindakan preventif merupakan salah satu indikator
yang diukur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa realisasi indikator tersebut pada
tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 5 persen.
Tabel 2.78 Persentase Tindakan Preventif
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase Tindakan Preventif 5 5
Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.5.4 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih
Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya peran Satlinmas dan masyarakat
dalam PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana. Untuk mewujudkan
hal tersebut dilakukan pengukuran terhadap persentase anggota satlinmas dan
masyarakat yang terlatih sehingga kedepannya dapat dirumuskan strategi
peningkatan peran terhadap PAM Swakarsa dan deteksi dini daerah rawan bencana.
Pada tahun 2019 Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang mengikuti
pelatihan penanggulangan bencana, PAM Swakarsa serta penanggulangan
kebakaran sebesar 850 orang atau 7,08 persen dari keseluruhan.
-180-
Tabel 2.79 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang Terlatih
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase Anggota Satlinmas dan
Masyarakat yang Terlatih 7,08 4,40
Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur
Pada Tahun 2020 Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang
Terlatih mengalami penurunan menjadi 4,4 dikarenakan adanya refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga berdampak pada pelaksanaan
kegiatan simulasi yang telah direncanakan. Keadaan pandemi Covid-19 berdampak
juga pada dilarangnya kegiatan yang mengundang kerumunan masa, seperti
pelatihan dan simulasi.
2.2.2.1.5.5 Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan
pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan
aktifitasnya dengan aman.
Persentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Pelindungan Masyarakat adalah salah satu indikator baru yang dimiliki Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi
yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini
diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real
kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada
masyarakat.Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja adalah meliputi Pelayanan dalam hal antara lain :
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur,
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
Namun pada pelaksanaan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu
mengukur kualitas pelayanan. Salah satu barometer yang dapat dijadikan sebagai
-181-
alat untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan indikator “Persentase
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat”.
Melalui Indikator ini diharapkan Satuan Polisi Pampong Praja dapat
memperbaiki kinerja pelayanan disetiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan
kinerja urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat di Jawa Timur disetiap tahunnya.
2.2.2.1.5.6 Indeks Kapasitas Bencana
Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk
pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat
dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada
tatanan pada skala internasional, yaitu Kerangka Aksi Hyogo (KAH) sebagai salah
satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan oleh 160
negara untuk mengarustamakan pengurangan risiko bencana dalam
pembangunan.
Tabel 2.80 Indeks Kapasitas Bencana Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Kapasitas Bencana 0,49 0,54 0,57
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
Sampai dengan tahun 2019 Indeks Kapasitas Bencana Provinsi Jawa Timur
berada pada angka 0,54 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,57. Klasifikasi
Indeks Kapasitas adalah sebagai berikut
1. Rendah : < 0,33
2. Sedang : 0,33 – 0,66
3. Tinggi : > 0,66
Kenaikan capaian Indeks Kapasitas Daerah tersebut antara lain dipengaruhi
oleh pemenuhan 7 (tujuh) priotritas indeks kapasitas daerah antara lain perkuatan
kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu,
pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan
rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana,
perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan
sistem pemulihan bencana. Selanjutnya upaya – upaya melalui program terkait
kebencanaan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari Misi-4 RPJMD
-182-
Provinsi, diharapkan akan dapat meningkatkan indeks kapasitas bencana dan
selanjutnya akan menurunkan angka indeks resiko bencana.
2.2.2.1.5.7 Desa Tangguh Bencana
Pembentukan desa tangguh bencana pada desa rawan bencana bertujuan
untuk mengurangi resiko bencana dengan pendekatan kepada masyarakat.
Pembentukan desa tangguh bencana setiap tahunnya meningkat dalam rentang
2016-2019, dan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 599 desa rawan bencana
telah ditingkatkan menjadi desa tangguh bencana dan dan pada tahun 2020
bertambah 39 desa menjadi 662 desa tangguh bencana. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan antara lain : penyusunan kajian resiko dan rencana aksi,
pembantukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) level Desa, penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi dan peringatan dini serta
pembekalan dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur
Umum (DU) dan Rescue Dasar.
Tabel 2.81 Desa Tangguh Bencana di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Tangguh Bencana 258 392 556 599 662
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
Sosial
2.2.2.1.6.1 Persentase PMKS yang Mandiri
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan,
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara
memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng,
gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif
dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis,
perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan
psikotik, pengemis, dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial)
secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang
sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa
terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik
satu-dua daerah saja.
-183-
Tabel 2.82 Persentase PMKS yang Mandiri
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase PMKS yang Mandiri 1,19 1,20 1,26
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2018, Persentase PMKS yang Mandiri di Jawa Timur sebesar
1,19 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 1,20 persen. Tahun 2020
persentase PMKS Mandiri mengalami kenaikan 0,06 poin persen menjadi 1,26
persen. Untuk mendukung program pemerintah penanganan PMKS yang inklusif,
selain kebijakan kesejahteraan, juga diarahkan kepada kemandirian PMKS. Dari
kebijakan ini diharapkan PMKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian
PMKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial, pelatihan dan keterampilan,
permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif.
2.2.2.1.6.2 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Pada tahun 2019, penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 menjadi 1,25 persen.
Sedangkan pada tahun 2020 penurunan jumlah PMKS mengalami kenaikan sebesar
0,07 poin persen menjadi 1,32 persen. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PMKS antara lain dengan memberikan
pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara
normal.
Tabel 2.83 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Penurunan Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 1,25 1,30 1,41 1,25 1,32
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
2.2.2.1.6.3 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya
Keberfungsian Sosial PMKS
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari
pencapaian Visi terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak bagi semua
-184-
lapisan masyarakat, termasuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik
anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketuna-sosialan, dan bencana alam, serta
bencana sosial. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS bermanfaat untuk
memnugi kebutuhan dasar mereka. Adapun proses mengembalikan fungsi sosial
PMK secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk pelayanan bagi PMKS.
Oleh karena itu pada tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan
indikator persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pulihnya keberfungsian
sosial PMKS dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100 persen. Sedangkan pada
tahun 2020 persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pilihnya keberfungsian
sosial juga terealisasi 100 persen.
Tabel 2.84 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator Tahun
2019 2020
Penurunan Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 100 100
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat
diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran dinamakan tingkat
partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah
penduduk usia kerja.
Tabel 2.85 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,14 68,78 69,56 69,61 70,33
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan,
Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat
ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2020
sebanyak 22,26 juta orang, naik 396 ribu orang dibanding Agustus 2019. Komponen
pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada
Agustus 2020, sebanyak 20,96 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja
-185-
sedangkan sebanyak 1,30 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu,
jumlah penduduk bekerja berkurang 70 ribu orang dan penganggur bertambah
sekitar 466 ribu orang akibat dampak pandemi Covid-19.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat. TPAK pada Agustus 2020
tercatat sebesar 70,33 persen, meningkat 0,72 persen poin dibanding setahun yang
lalu.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.2.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan
pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat
berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma,
adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan
direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi,
kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu
sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang
digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan
dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota
parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan
kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga
profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota
legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan
jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena
semua wanita juga mempunyak hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara),
KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau
disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan
sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.
Tabel 2.86 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Pemberdayaan Gender 69,06 69,37 69,71 73,04 73,03
Sumber : BPS RI
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2016
sebesar 69,06, kemudian meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 sebesar
-186-
73,04. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi
ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan
meningkatnya peran aktif perempuan di Jatim dalam kehidupan ekonomi dan
politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan
keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Namun pada tahun 2020
mengalami sedikit penurun sebesar 0,01 poin menjadi 73,03.
2.2.2.2.2.2 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang
dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak
tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat
diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100
persen pada tahun 2019 dan 2020.
Tabel 2.87 Persentase Penanganan Anak Korban Kekeran
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan 100 100
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan
2.2.2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat
menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak.
Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus
dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat
Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.
Tabel 2.88 Indeks Perlindungan anak Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Perlindungan Anak (IPA) 67,93 71,8 71,8
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
-187-
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur sebesar 71,8 pada tahun 2019,
meningkat 3,87 (5,7 persen) dari tahun 2018, dan di atas nilai nasional 66,29
dengan pertumbuhannya 3,54 (5,6 persen). Hal ini menggambarkan upaya
perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan
pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak.
Pangan
2.2.2.2.3.1 Ketersediaan Pangan
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan
Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk
stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur
masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan
pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan
pangan dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri; (2)
pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat
diamati berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional
(kabupaten, kota, provinsi) dan nasional.
Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan di Jawa Timur (Ton)
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
a. Beras 7.497.526 7.975.352 6.002.140 5.503.726 5.618.101
b. Jagung 5.425.180 5.638.374 5.798.473 5.923.567 6.131.163
c. Kedelai 316.390 268.142 225.987 110.666 344.998
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5.618.101 ton,
selanjutnya Jagung sebesar 6.131.163 ton, dan Kedelai sebesar 344.998 ton.
Persentase pertumbuhan produksi perkomoditas tahun 2020, sebesar 0,9 persen
menurun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,69 persen. Situasi
ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan
pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu
keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai
-188-
salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan
gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.
2.2.2.2.3.2 Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi
masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat
untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta
sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup,
berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman
pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada
tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk
menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan
aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.
Tabel 2.90 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pola Pangan Harapan (PPH) 83,4 84,8 85,0 92,5 91,2
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
PPH Jawa Timur mencapai 83,4 pada tahun 2016, kemudian terus
meningkat hingga tahun 2019, yaitu masing-masing 84,8 (2017); 85 (2018); dan
92,5 (2019), namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 91,2. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran
akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian
perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengenekaragaman
konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui
sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan
untuk percepatan pencapaian PPH.
Pertanahan
Pelaksanaan urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Timur sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 melalui program penatagunaan tanah.
Dari pelaksanaan program tersebut, telah dihasilkan dokumen rencana penggunaan
lahan yang tersusun. Pada tahun 2022 – 2024 urusan pertanahan di Provinsi Jawa
-189-
Timur dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
Program Penatagunaan Tanah.
Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa
yang termediasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlaksananya Urusan
Bidang Pertanahan dimana pemerintah provinsi menerima permohonan kasus
sengketa yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi. Adapun definisi operasional
indikator persentase kasus sengketa yang termediasi adalah sebagai berikut:
Terhitung sejak Bulan Januari hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 20 kasus
yang perlu fasilitasi berupa mediasi, sehingga rata-rata setiap bulannya terdapat 3
(tiga) kasus yang perlu difasilitasi. Oleh karena pelaksanaan penyelesaian sengketa
tanah garapan tersebut baru dimulai sejak tahun 2021, belum dapat diinformasikan
data terkait capaian Tingkat Pengurangan Sengketa Tanah di Jawa Timur.
Lingkungan Hidup
2.2.2.2.5.1 Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi
kualitas air berdasarkan kompilasi hasil pemantauan kualitas air badan air yang
meliputi sungai, danau, waduk dan situ. IKA diperoleh dari hasil perhitungan status
mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan)
parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal
Coliform menggunakan Indeks Pencemaran (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status
Mutu Air. Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan
kondisi cemar berat, sedang, ringan, atau kondisi baik (memenuhi baku mutu) pada
suatu sumber air dalam waktu tertentu. Transformasi nilai IP ke dalam IKA dilakukan
dengan mengalikan bobot nilai IP dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu
air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Tabel 2.91 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Air (IKA) 50,75 52,77 52,96 56,13 56,13
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
x 100% Persentase kasus sengketa
yang termediasi
Jumlah Sengketa/ Konflik/ Perkara yang telah dilakukan mediasi pada tahun n
Jumlah sengketa/ konflik/ perkara yang harus dimediasi
=
-190-
Berdasarkan Tabel 2.91 diketahui bahwa nilai IKA Provinsi Jawa Timur dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung meningkat, yaitu dimulai Tahun 2016 – 2019
sedangkan untuk Tahun 2020 capaian IKA tetap atau sama dengan Tahun 2020. IKA
yang cenderung tetap di Tahun 2020 tidak terlepas dari upaya pengendalian
pencemaran kualitas air yang secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Timur baik melalui kegiatan pemantauan kualitas air, pembinaan kepada
masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan lainnya terkait pengelolaan badan air.
2.2.2.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
Penurunan kualitas udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan
yang saat ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur khususnya pada wilayah
perkotaan. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi fosil
merupakan faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas udara. Di sisi lain,
pengelolaan sampah di Jawa Timur yang sebagian besar belum menggunakan
sistem sanitary landfill (30%) dan masih menggunakan sistem controled landfill
(55%), open dumping (15%) serta dengan cara pembakaran langsung yang biasanya
dilakukan oleh masyarakat juga merupakan pemicu adanya penurunan kualitas
udara karena berpotensi mengemisikan CO2, N2O dan CH4.
Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengetahui kesesuaian kondisi kualitas udara ambien dengan baku mutu udara
yang ada. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan
troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup
dan unsur lingkungan hidup lainnya sedangkan baku mutu udara ambien
merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau
seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
udara ambien. Pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien sebagai batas
maksimum kualitas udara ambien yang diperbolehkan di seluruh kawasan dan
untuk mencegah pencemaran udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara
nasional. IKU dihitung berdasarkan rata-rata hasil pemantauan parameter SO2 dan
NO2 pada ke 4 (empat) lokasi sampling, yaitu transportasi, industri,
pemukiman/perumahan, dan perkantoran.
Tabel 2.92 Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,09 85,49 83,50 83,32 84,59
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
-191-
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKU Provinsi Jawa Timur
untuk kurun waktu tahun 2016 – 2017 cenderung menurun sedangkan pada kurun
waktu Tahun 2018 – 2020 cenderung meningkat. Peningkatan IKU di Tahun 2020
turut dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
bagi usaha/kegiatan yang bergerak di sektor industri, perhotelan, pariwisata, dan
usaha lainnya pada kondisi Pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kebijakan PSBB
yang di dalamnya memuat kegiatan Work From Home (WFH) serta School From
Home (SFH) sehingga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat di luar rumah
dan menurunkan laju transportasi.
2.2.2.2.5.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak
terlepas dari permasalahan lingkungan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan
hasil pengintegrasian antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks
Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) namun karena Provinsi Jawa Timur tidak
memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL.
Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat
diamati dan merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia
yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu dalam rangka melakukan
kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tutupan lahan
tersebut.
Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Lahan (IKL) 61,40 62,02 63,56 63,16 63,72
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IKL Provinsi Jawa Timur
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif namun secara khusus pada
Tahun 2020 IKL cenderung mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun
2019. Peningkatan IKL diperoleh seiring dengan meningkatnya jumlah luasan
tutupan lahan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada
kawasan hutan maupun luar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan para stakeholder terkait baik Pemerintah
Pusat, Kabupaten/Kota, swasta, maupun masyarakat.
-192-
2.2.2.2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Laut merupakan sumber daya alam memiliki peran besar dalam mendukung
kelangsungan hidup manusia dan makhuk hidup lainnya. Laut memiliki fungsi
ekologi, ekonomi, serta sosial dalam kehidupan manusia termasuk diantaranya
sebagai sumber pangan atas sumber daya perikanan yang ada di dalamnya serta
sebagai pengatur iklim di bumi agar suhu di bumi tidak terlalu dingin. Di sisi lain
tekanan terhadap laut sampai dengan saat juga tidak dapat dihindarkan dengan
adanya pengambilan sumber daya perikanan secara berlebihan serta pencemaran
oleh limbah industri, domestik dan sampah. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan laut dari tindakan pencemaran dan
pengerusakan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.333/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja
Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024
terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH, diantaranya dengan adanya
penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Hal ini dalam rangka mendukung
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya
diperlukan di daratan tetapi juga di lautan. IKAL dihitung berdasarkan kompilasi
hasil pemantauan terhadap kualitas air yang dtinjau dari 5 (lima) parameter, yaitu
TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat. Dalam rangka mendukung
IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur, maka IKAL
ditetapkan sebagai indikator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 – 2024 dan akan mulai dilaksanakan perhitungan target dan
capaiannya mulai pada Tahun 2021.
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.2.2.2.6.1 Persentase Penduduk Ber KTP
Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi
penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk
Capil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi
ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib
memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah
kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan).
-193-
Tabel 2.94 Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Penduduk ber KTP 92,82 98,36 99,98 99,47 99,95
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim
Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak
tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38
Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus
menunjukkan peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019.
Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan denga tahun 2019
uyakni sebesar 99,95 persen. Peningkatan kepemilikan e-KTP selama empat tahun
terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya
kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP
dari tahun ke tahun. Selain itu, saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga
(KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor
kecamatan setempat.
2.2.2.2.6.2 Persentase Data Penduduk yang Akurat
Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur harus
menyiapkan bahan pengolahan data serta bahan pelaksanaan pengembangan,
komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya pengendalian penduduk.
Persentase data penduduk yang akurat merupakan salah satu indikator yang
digunakan dalam kegiatan pengumpulan data kependudukan dikarenakan hal ini
berkaitan erat dengan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian
penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019
diketahui bahwa persentase data penduduk yang akurat yang dimiliki oleh DP3AK
Provinsi Jawa Timur mencapai 99,47 persen dan meningklat menjadi 99,95 persen.
Tabel 2.95 Persentase Data Penduduk yang Akurat
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase Data Penduduk yang Akurat 99,47 99,95
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim
-194-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.2.2.2.7.1 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori
miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap
bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan
dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk
Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan
dibawah garis kemiskinan.
Tabel 2.96 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan
Persentase Penduduk Miskin Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pedesaan 15,83 15,58 15,21 14,16 15,16
Perkotaan 7,91 7,13 6,97 6,77 8,37
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Persentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah,
wilayah pedesaan persentase penduduk miskinnya cenderung lebih tinggi jika
dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun kenaikan penduduk miskin pada
tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 di daerah perkotaan lebih besar
dibandingkan dengan tahun 2019, yakni meningkat sebesar 1,6 persen sedangkan
di daerah pedesaan meningkat sebesar 1 persen. Berbagai upaya telah ditempuh
pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya,
baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan
pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan
terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan baik di pedesaan maupun
perkotaan.
2.2.2.2.7.2 Persentase Desa Mandiri
Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah
Penurunan Angka Kemiskinan. Untuk mendukung penurunan angka kemiskinan
maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim melalui Sasaran
Indikator Kinerja Daerah yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di
Perdesaan memasang target kinerja persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal dalam RPJMD tahun 2019 - 2024. Namun sampai dengan pada tahun
2020, desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur hanya 1 desa, hal ini
menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam mengurangi
-195-
desa tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 indikator
persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal diganti dengan persentase desa
mandiri.
Tabel 2.97 Persentase Desa Mandiri
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal 21,46 4,687 0,013
Persentase Desa Mandiri 0,89 2,21 4,3
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Sebagai kondisi awal target kinerja mengacu pada Indeks Desa Membangun
(IDM) tahun 2018 yaitu jumlah Desa Mandiri sejumlah 69 Desa atau sebesar 0,89
persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,21 persen dan 4,3 persen
pada tahun 2020. Melalui RPJMD Perubahan Th 2019 – 2024, Dinas PMD Provinsi
Jawa Timur berencana menargetkan peningkatna Desa Mandiri setiap tahun
sebesar 162 desa, sehingga target keseluruhan penurunan Desa Mandiri sejumlah
981 Desa.
Adapun metode Dinas PMD Prov Jatim dalam peningkatan Desa Mandiri
adalah :
a) Memfokuskan sebagian besar sasaran kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;
b) Optimalisasi Dana Desa difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;
c) Intervensi Program Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan difokuskan
pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; dan
d) Mensosialisasikan Pembentukan / Peningkatan optimalisasi kinerja Badan
Usaha Milik Desa khusus pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri.
Pengendalian Penduduk dan KB
2.2.2.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam
masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya.
Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga
akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara
maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk
di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk
memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.
-196-
Tabel 2.98 Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Laju pertumbuhan penduduk 0,58 0,56 0,53 0,50 2,44
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur selama periode
2016-2019 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,58 tahun 2016 menjadi
0,50 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga
Berencana/KB di Jawa Timur di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada
tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, laju pertumbuhan
penduduk mengalami peningkatan menjadi 2,44 sehingga perlu dilakukan program
Keluarga berencana perlu untuk digalakkan kembali.
2.2.2.2.8.2 Cakupan KB Aktif/CPR (%)
Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang
dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi.
Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar
keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma
Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan
yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS)
yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.
Tabel 2.99 Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Cakupan KB aktif 76.83 76,21 76,17 75,72 75,69
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim
Perkembangan Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2016
adalah sebesar 76,83 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 75,72 persen,
hal ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat takut
mendatangi tempat pelayanan KB, masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya
menggunakan alat kontrasepsi, namun belum yakin terhadap kontrasepsi modern
sehingga lebih memilih kontrasepsi tradisional. Hal ini juga dikarenakan kurangnya
rasio PKB/PLKB terhadap desa/kelurahan dalam binaan kinerjanya untuk
melakukan KIE. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
program KB.
-197-
2.2.2.2.8.3 Persentase Drop Out KB
Pembangunan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Timur dilaksanakan Mengendalikan
kuantitas meningkatkan kualitas dan mengatur persebaran agar penduduk tumbuh
seimbang sesuai kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan. Beberapa indikator
kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaporkan
sebagai berikut:
Tabel 2.100 Jumlah Drop Out KB di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Drop Out KB - 14,86 16,34 16,45 13,46
Sumber : Radalgram BKKBN
Dalam menurunkan ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi KB
(DO) dalam tiga tahun menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 14,86
(tahun 2017); 16,34 (tahun 2018); dan 16,45 (tahun 2019). Namun pada tahun 2020
mengalami penurunan menjadi 13,46 persen, hal ini mengindikasikan kesadaran
masyarakat rendah untuk ber KB. Penurunan ini sejalan dengan laju pertumbuhan
penduduk di tahun 2020 yang meningkat.
2.2.2.2.8.4 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need)
Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (un-met need) dari tahun ke
tahun menunjukkan trend angka penurunan, yaitu masing-masing 10,48 persen
(tahun 2016); 10,45 persen (tahun 2017); 10,02 (tahun 2018). Sedangkan pada
tahun 2019, sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,03. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya semakin tingginya rasio antara jumlah desa dan
Petugas Penyuluh KB pada tahun 2019 tercatat hanya terpenuhi 30,61 persen atau
dengan perbandingan Jumlah Desa di Jawa Timur ada 8.513 sedangkan jumlah
PLKB sebanyak 2.606 orang. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan
menjadi 9,53 persen karena kesadaran masyarakat yang tinggi untuk ber KB.
Tabel 2.101 Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi
(un-met need) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Jumlah kebutuhan KB yang
tidak terpenuhi (un-met need) 10,48 10,45 10,02 10.03 9,53
Sumber : Radalgram BKKBN
-198-
2.2.2.2.8.5 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)
Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran
yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu antara 15-49 tahun. Angka ini
biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu
per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut.
Pada tahun 2019 ASFR Jawa Timur 30,35, artinya wanita yang berusia 15-
49 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 0,030 bayi (30 kelahiran
untuk setiap 1000 wanita). Secara umum rata-rata kelahiran untuk setiap kelompok
umur ibu menurun, walau dengan tingkat penurunan yang berbeda karena
Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya tingkat kelahiran (Baby Boom).
Tabel 2.102 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) di
Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Fertilitas Menurut Umur/Age
Specific Fertility Rates (ASFR) 48 33 30 30,35
31
Sumber : Radalgram BKKBN
2.2.2.2.8.6 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence
Rate (mCPR)
Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern
(mCPR) adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah
satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik,
Pil dan Kondom). Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2020 dengan capaian
65,24 persen yang bersumber dari BKKBN Jawa Timur.
Perhubungan
2.2.2.2.9.1 Indeks Aksesibilitas
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 TAHUN 2005
Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas
adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti
Aksesibilitas Tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas
mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan
ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan
perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas
wilayah yang dilayani.
Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat
dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan gkutan
-199-
jalan, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan angkutan sungai danau dan
penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara.
Pada tahun 2018, Indeks Aksebilitas di Jawa Timur sebesar 51,8 dan meningkat
menjadi 51,9 pada tahun 2019. Pada Tahun 2020, Indeks Aksesibilitas meningkat
dari capaian tahun sebelumnya menjadi 51,27.
Pada perubahan RPJMD Tahun 20219-2024 Provinsi Jawa Timur,
pengukuran indikator Indeks Aksesibilitas menggunakan formulasi baru, yang
merupakan agregat indikator yang menjadi layanan pada sektor Perhubungan, yaitu
pada Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pada
pengukuran indikator baru merupakan keterhubungan moda yang ada di Provinsi
Jawa Timur.
Tabel 2.103 Indeks Aksesibilitas Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Aksesibilitas 51,8 51,9 51,27
52,52*
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Ket. *) : menggunakan metode perhitungan baru
a. Pelayanan Angkutan Jalan
Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan jalan disusun berdasarkan
kontribusi dari dua sub layanan angkutan jalan yaitu (1) banyaknya terminal tipe B
per 1000 Km2 luas daratan Jawa Timur dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan
fasilitas di terminal tipe B terhadap kondisi optimal.
Sebagai implementasi dari UU 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa
Timur mendapat pelimpahan kewenangan penanganan terminal tipe B dari
Kabupaten/Kota, saat ini jumlah terminal tipe B yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 27 Terminal Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan di terminal tipe B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan
modernisasi pelayanan sehingga kualitas pelayanan diharapkan bisa setara dengan
bandar udara. Pembenahan dilakukan secara bertahap terhadap 5 terminal (Anjuk
Ladang Nganjuk, Kertajaya Mojokerto, Bunder Gresik, Maospati Magetan dan
Brawijaya Banyuwangi) yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2021, dan
akan dilanjutkan pada terminal-terminal lainnya. Berikut daftar Terminal Tipe B
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur :
-200-
Tabel 2.104 Terminal Tipe
No NAMA TERMINAL Lokasi No NAMA TERMINAL Lokasi
1 Terminal Larangan Sidoarjo 15 Terminal Betek Bojonegoro
2 Terminal Bunder Gresik 16 Terminal Caruban Madiun
3 Terminal Bangkalan Bangkalan 17 Terminal Maospati Magetan
4 Terminal
Ronggosukowati
Pamekasan 18 Terminal Magetan Magetan
5 Terminal Trunojoyo Sampang 19 Terminal Ngadirojo Pacitan
6 Terminal Kertajaya Mojokerto 20 Terminal Untung
Suropati
Pasuruan
7 Terminal Hamid
Rusdi
Malang 21 Terminal Minak
Koncar
Lumajang
8 Terminal
Landungsari
Malang 22 Terminal Ambulu Jember
9 Terminal Batu Batu 23 Terminal Arjasa Jember
10 Terminal Anjuk
Ladang
Nganjuk 24 Terminal Bondowoso Bondowoso
11 Terminal Kesamben Blitar 25 Terminal Brawijaya Banyuwangi
12 Terminal Lamongan Lamongan 26 Terminal Situbondo Situbondo
13 Terminal Padangan Bojonegoro 27 Terminal Kepuhsari Jombang
14 Terminal Temayang Bojonegoro
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan dari tahun ke tahun terus dilakukan
penambahan pemasangan untuk memenuhi kondisi jalan yang berkeselamatan.
Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan merupakan upaya untuk menekan tingginya
tingkat kejadian kecelakaan pada transportasi jalan dan pada perlintasan sebidang
perkeretaapian di Jawa Timur. Pada tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas jalan
mencapai 26.454 kejadian dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi
21.216 kejadian. Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang
pada tahun 2016 sebanyak 31 kejadian, tahun 2017 sebanyak 54 kejadian, tahun
2018 sebanyak 47 kejadian, tahun 2019 sebanyak 39 kejadian dan pada tahun 2020
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 38 kejadian.
Tabel 2.105 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi darat
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kejadian kecelakaan lalu
lintas jalan 23.016 24.563 20.791 26.454 21.216
Jumlah kejadian kecelakaan di
perlintasan sebidang 31 54 47 39 38
Sumber : Polda Jawa Timur
-201-
Penyebab kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang perkeretaapian
diantaranya karena masih banyak perlintasan resmi tidak dijaga yaitu sebanyak
911 (52,3%) dari total 1742 perlintasan resmi yang ada di Jawa Timur.
Data rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas pada tahun
2016 fasilitas pelengkap jalan baru terpenuhi sebanyak 42,83 persen, tahun 2017
menjadi 53,83, tahun 2019 menjadi 71,16 persen. Pada tahun 2020 capaiannya
adalah 44,92 persen, mengalami penurunan dikarenakan adanya Re-focusing
Anggaran akibat Pandemi Covid-19.
Tabel 2.106 Rata-rata persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rata-rata persentase fasilitas
kelengkapan jalan terpasang 42,83 53,83 62,19 71,16 44,92
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
b. Pelayanan Angkutan Perkeretaapian
Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan perkeretaapian disusun
berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya stasiun kereta
api per 1000 Km2 luas daratan dan (2) panjang jalur rel per 1000 Km2 luas daratan
Jumlah Stasiun KA yang aktif saat ini sebanyak 120 buah, sedangkan panjang
lintas jalur KA adalah 910 KM, dimana 298 Km diantaranya merupakan jalur ganda
(double track) yaitu pada lintas utara Surabaya – Bojonegoro sepanjang 133 Km
yang telah beroperasi sejak tahun 2014 dan mampu meningkatkan kapasitas
perjalanan kereta api dari 56 perjalanan KA per hari menjadi 112 perjalanan KA
perhari, serta jalur ganda (double track) lintas selatan Madiun – Mojokerto
sepanjang 165 KM yang telah beroperasi sejak Oktober 2020, Saat ini sedang
dilakukan proses pembangunan jalur ganda lanjutan pada lintas selatan Mojokerto
– Sepanjang – Wonokromo sepanjang 40 KM yang diharapkan dapat selesai dan
beroperasi pada tahun 2023, nantinya jalur ini dapat meningkatkan kapasitas
perjalanan kereta api dari 42 KA per hari menjadi 84 KA per hari. Pembangunan
jalur ganda selanjutnya adalah pada lintas timur Surabaya – Banyuwangi dan lintas
lingkar Bangil – Malang – Blitar – Kertosono
c. Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP)
Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan SDP disusun berdasarkan
kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya trayek penyeberangan antar
pelabuhan per 1000 Km2 luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan
pelabuhan penyeberangan terhadap kondisi optimal.
-202-
Banyaknya trayek penyeberangan di Jawa Timur dengan lintas pelayanan
dalam provinsi yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar-
Kalianget, Kalianget-Sapudi, Sapudi-Raas, Jangkar-Raas, Probolinggo-Pamekasan,
Kalianget-Kangean, Jangkar-Kangean. Selain itu ada beberapa trayek
penyeberangan lintas antar provinsi yaitu Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah),
Surabaya-kalimantan, Surabaya-Sulawesi, Surabaya-Lembar, Ketapang-Lembar
dan Ketapang-Gilimanuk. Saat ini sedang dalam proses pembukaan trayek
penyeberangan baru lintas Jangkar-Lembar. Beberapa pelabuhan yang terus
dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu Paciran, Bawean,
Jangkar, dan Ketapang.
d. Pelayanan Angkutan Laut
Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan laut disusun berdasarkan
kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya pelabuhan laut per 1000 Km2
luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan laut terhadap
kondisi optimal. Ketetapan tentang pelabuhan laut di Jawa Timur tertuang dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pelabuhan Nasional yang terdiri dari Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul,
Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
Beberapa pelabuhan yang sudah beroperasi dan sedang dikembangkan
kualitas pelayanannya antara lain pelabuhan Brondong, Probolinggo, Boom
Banyuwangi, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Gili Raja dan Gili Genting. Sedangkan
pelabuhan Prigi saat ini masih dalam proses pembangunan, diharapkan tahun 2021
sudah dapat beroperasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017
tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pembagian kewenangan Pemerintah
Provinsi adalah pelabuhan pengumpan Regional. Terdapat 14 pelabuhan
pengumpan regional yang telah beroperasional di Jawa Timur, namun untuk
pengelolaannya masih menunggu Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan
Prasarana serta Dokumen (P3D) pelabuhan regional dari Kementerian
Perhubungan.
Tabel 2.107 Pelabuhan Regional di Jawa Timur
No Kab/ Kota Pelabuhan
1. Kab. Bangkalan Telaga Biru
2. Kab. Banyuwangi Ketapang, Boom
3. Kab. Gresik Bawean
4. Kab. Lamongan Brondong
5. Kab. Pamekasan Branta
6. Kab. Pasuruan Pasuruan
7. Kab. Sampang Sampang
-203-
No Kab/ Kota Pelabuhan
8. Kab. Situbondo Panarukan
9. Kab. Sumenep Kalianget, Masalembu, Sapudi, Sapeken,
Kangean
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
e. Pelayanan Angkutan Udara
Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan udara disusun
berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya bandar udara per
1000 KM2 luas wilayah (daratan dan perairan) dan (2) persentase pemenuhan
kelengkapan bandar udara terhadap kondisi optimal Di Provinsi Jawa Timur
terdapat 6 bandar udara yang melayani penerbangan sipil yaitu bandara Juanda
Surabaya, Abd. Saleh Malang, Banyuwangi, Notohadi Negoro Jember, Trunojoyo
Sumenep dan harun Tohir Bawean Gresik. Selain 6 bandara tersebut, sedang
dipersiapkan untuk pengoperasian bandara pagerungan (dalam proses pengurusan
ijin operasional di Ditjen Perhubungan Udara) dan bandara Kangean dan
Masalembu (dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan
lokasi).
Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya pemerintah daerah yang
mengelola bandar udara yaitu bandara Abd. Saleh Malang, dengan 14 slot
penerbangan per hari. Arus penumpang di bandar udara Abdulrachman Saleh dari
tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2016
jumlah penumpang bandara tercatat sebanyak 859.842 orang dan pada tahun 2019
meningkat menjadi 893.813 orang, disisi lain kenaikan penumpang ini tidak diikuti
dengan pengembangan sarana prasarana bandara. Namun pada tahun 2020
menurun menjadi 282.481 orang dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah selama pandemi Covid-19. Dalam perencanaannya terminal
Abdulrachman Saleh direncana hanya untuk menampung 250 ribu/ tahun, hal ini
yang menyebabkan layanan bandara Abdulrahman Saleh mengalami over capacity.
Saat ini sedang dipersiapkan upaya peningkatan kapasitas pelayanan dengan
rencana perpanjangan runway dan penbangunan terminal terintegrasi.
Tabel 2.108 Arus Penumpang Bandara Abdulrahman Saleh
Jumlah penumpang
(Orang)
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
- Berangkat 433.957 554.180 671.813 452.594 148.531
- Datang 425.885 538.281 661.050 441.219 133.950
JUMLAH 859.842 1.092.461 1.332.863 893.813 282.481
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
-204-
2.2.2.2.9.2 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto
seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu
negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu
tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.
Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau
barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa,
jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.
Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat;
angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara;
pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan
meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat
lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun
tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang
sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan,
pergudangan, dan lain-lain.
Tabel 2.109 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jatim
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Sub Sektor Transportasi
terhadap PDRB 3,38 3,43 3,43 3,43 2,98
- Sub Kategori Transportasi
(Angkutan Laut) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24
- Sub Kategori Transportasi
(Angkutan Udara) 0,96 0,95 0,94 0,88 0,5
- Sub Kategori Transportasi
(Angkutan Penyebrangan) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
- Sub Kategori Transportasi
(Angkutan Darat) 0,96 1,01 1,02 1,06 1,02
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus
menunjukkan peningkatan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Peningkatan
ini mencerminkan sub sektor transportasi memiliki peran vital sebagai jasa
pelayanan bagi mobilitas ekonomi di Jawa Timur. Namun, pada tahun 2020
mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 2,98 persen. Hal ini
disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi sektor
transportasi di Jawa Timur. Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap
sektor transportasi dikarenakan menjadi faktor penyebab adanya keterbatasan
mobilitas masyarakat, pemberlakuan pengetatan pelayanan transportasi seperti
-205-
adanya syarat rapid maupun swab test, pembatasan perjalanan, dan lain
sebagainya.
Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa setiap sub kategori transportasi
mengalami penurunan, baik sub kategori darat, laut, maupun udara. Jika ditinjau
lebih mendalam, sub sektor yang paling berkontribusi dalam penurunan PDRB
sektor transportasi adalah sub sektor angkutan udara. Persentase sub kategori
transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB berbanding lurus dengan
menurunnya jumlah penumpang transportasi udara. Hal ini dikarenakan faktor
mahalnya tiket angkutan udara, pengurangan frekuensi layanan, masyarakat
memiliki alternatif moda yang lebih kompetitif (harga dan waktu tempuh) untuk
perjalanan jarak jauh yaitu kereta api dan bus (via tol) dan adanya pandemi Covid-
19.
2.2.2.2.9.3 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perhubungan
Dasar dilaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
perhubungan adalah sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan implementasi terhadap Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuaan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, dan perubahan urusan kewenangan seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Unsur penilaian SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain: Persyaratan
Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan; Waktu Penyelesaian
Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi
Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta
Sarana dan Prasarana. Masing-masing unsur tersebut disurvey pada 11 UPT PPP LLAJ
di Jawa Timur dan juga Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan masing-masing
UPT PPP LLAJ tersebut. Penentuan jumlah sampel untuk analisa Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.
-206-
Tabel 2.110 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Rata-rata IKM terhadap Pelayanan
Perhubungan 83,60 79,77 81,87
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2019 terdapat penurunan rata-rata IKM terhadap pelayanan
perhubungan, yakni dari angka 83,60 di tahun 2018 menjadi 79,77 di tahun 2019.
Penurunan nilai IKM disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya persaingan pada
jarak dekat dengan pelayanan kendaraan pribadi (R2), dan layanan angkutan online
yang berpengaruh pada pendapatan pengemudi sehingga berdampak pada
penurunan kualitas pelayanan seperti menurunnya kesadaran terhadap keselamatan
dari pengemudi, kendaraan yang belum memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan
dan ketepatan waktu. Pada Tahun 2020, IKM Pelayanan Perhubungan mengalami
peningkatan capaian, yaitu 81,87.
Komunikasi dan Informasi
Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan
perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan
dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi
birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tabel 2.111 Indeks SPBE
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks SPBE 2,92 3,10 3,40
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan
Indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur ,
capaiannya meningkat setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar 2,92 dan pada
tahun 2020 meningkat menjadi 3,4. Peningkatan di tahun 2020 ini dikarenakan
pada layanan managemen perencanaan dan keuangan sudah memanfaatkan
aplikasi yang terintegrasi secara Nasional, namun demikian capaian dari sisi
kebijakan masih harus ditingkatkan dengan menyusun kebijakan yang mendukung
kebutuhan integrasi sistem layanan dengan sistem aplikasi lain. Agar pelaksanaan
-207-
SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi
secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE
di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.2.2.2.11.1 Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat
tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa
Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi
pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Hasil perhitungan Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPS Jawa Timur menunjukkan
bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 56,94%*) terhadap
perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2019. Di samping perannya bagi
perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha
yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat
krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor
tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi
dan UKM pada tahun 2018 sebesar 5,5 persen dan meningkat pada tahun 2019
menjadi 5,78 persen, capaian ini tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama
kurun waktu 2019 yang terus menunjukkan peningkatan. Namun, pandemi covid –
19 pada tahun 2020 berdampak signifikan pada perekonomian Jawa Timur,
termasuk bagi Koperasi dan UKM yang mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen
pada tahun 2020.
Tabel 2.112 Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020*
Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi
dan UKM 5,86 5,69 5,50 5,78 -3,5
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Ket, *) : Angka Sementara
2.2.2.2.11.2 Perkembangan Keragaan Koperasi di Jawa Timur
Data keragaan koperasi tersebut dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu
kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Dari sisi kuantitas, Jumlah Koperasi di Jawa
Timur per Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 34.153 unit, dengan koperasi
aktif sebanyak 24.419 unit atau 71,50 persen. Terdapat penurunan prosentase
koperasi aktif sebesar 9,3% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV
Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi
-208-
dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang
dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota
juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak
aktif sehingga terdapat 2.114 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan
sedangkan 7.512 koperasi merupakan koperasi tidak aktif tetapi belum dibubarkan
karena akan dilakukan pembinaan/ restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif
kembali.
Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi kenaikan
0,86 % jumlah koperasi dari 33.863 unit menjadi 34.153 unit selama satu tahun
periode. Artinya terdapat pendirian 290 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.
Tabel 2.113 Keragaan Koperasi di Jawa Timur
No Uraian Satuan Triwulan IV
Th. 2019
Triwulan IV
Th. 2020
1 Total Koperasi Unit 33.863 34.153
Koperasi Aktif Unit 26.923 24.419
Koperasi Tdk Aktif Unit 6.868 9.734
2 Koperasi bersertifikat Unit 3.917 10.493
3 Usulan Pembubaran
Koperasi
Unit 2.444 2.114
3 Anggota Org/Kop 4.611.091 4.560.737
4 RAT Kop 13.199 13.285
5 Manager Orang 2.615 2.870
6 Karyawan Orang 60.717 57.661
7 Modal Sendiri Rp.000 13.501.533.935 17.777.980.451
8 Modal Luar Rp.000 16.145.080.106 19.865.326.821
9 Total Asset Rp.000 29.646.614.041 37.643.307.272
10 Volume Usaha Rp.000 43.773.743.300 47.706.801.027
11 S H U Rp.000 1.398.613.457 1.568.848.465
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan
jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk
KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran
baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV
Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 255 UKM untuk mengikuti 35
(tiga puluh lima) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang
dihasilkan mencapai 2 milyar 96 juta 745 ribu rupiah. Rata-rata omset pameran per
UKM per event adalah sebesar Rp.8.222.529,-. Nilai omset pameran berbeda-beda
tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya
perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang
-209-
mana di Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) daerah tujuan misi dagang yaitu di
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bangka Belitung, Jakarta. Selain melalui pameran
dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik
dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan
market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2020 telah difasilitasi
220 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari
upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga
dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari
standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.
Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan
Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di
Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebanyak 28.337 unit atau sebesar
83% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-
Koperasi di Provinsi Jawa Timur pada Triwulan IV Tahun 2018. Jika dibandingkan
dengan Triwulan IV Tahun 2019, maka terjadi peningkatan jumlah KSP/ USP/
KJKS/ UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV
2019 ke Triwulan IV Tahun 2020 yaitu sebesar 9,14%. Sedangkan untuk jumlah
anggota mengalami penurunan sebesar 2,36%. Hal ini karena terdapat aturan baru
yang membatasi calon anggota khususnya pada koperasi simpan pinjam. Meskipun
terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk
memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan volume pinjaman
sebesar 3,43% dan pertumbuhan SHU sebesar 5,96% jika dibanding data pada
tahun 2019 periode yang sama.
Penanaman Modal
Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah
investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor
yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor
dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam,
Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan
perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor
kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan
nilai realisasi investasi ditunjukkan dalam tabel berikut :
-210-
Tabel 2.114 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Realisasi Penanaman Modal
(trilyun Rp.)
155.04* 152.39* 155.65* - -
72,90 66,53 51,20 58,45 78,30
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim Ket. *) : Terdapat Komponen Penananaman Modal Non Fasilitas
Capaian realisasi penanaman modal di Jawa Timur tahun 2016-2020
secara umum mengalami fluktuasi dengan realisasi investasi tertinggi pada tahun
2020 yaitu sebesar Rp. 78,3 triliyun. Dengan adanya penerapan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka data
realisasi investasi non fasilitas mulai tahun 2019 tidak tersedia sehingga realisasi
investasi hanya memperhitungkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam
mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi
di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, dan
Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek – proyek strategis yang
diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus
pembangunan kewilayahan. Dengan skema pendanaan proyek yang tidak terbatas
pada APBN/APBD, namun juga skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha) diharapkan dapat menarik investasi bagi investor baik dalam dan luar negeri
sehingga terdapat peningkatan realisasi investasi.
Kepemudaan dan Olahraga
2.2.2.2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda
Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam
membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk
memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur
dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penyusunan IPP mengacu pada tiga
lapisan domain pembangunan pemuda, yakni pembangunan individu,
pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.
Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda
tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i)
-211-
domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan
dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain
gender dan diskriminasi.
Tabel 2.115 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 51,33 51,67 53,17 52,50 53,00
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Dalam Periode 2016-2020 Indeks Pembangunan Pemuda mengalami capaian
fluktuatif yaitu tahun 2016 (51,33), 2017 (51,67), 2018 (53,17), 2019 (52,50) dan
2020 (53,00). Diharapkan IPP tiap tahun meningkat sehingga diharapkan peran
pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan dapat mempercepat keberhasilan
mensejahterakan masyarakat.
2.2.2.2.13.2 Jumlah Atlet yang Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional
Atlet merupakan olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi
olahraga kompetitif. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi kemenangan
merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta keinginan bagi setiap orang yang
mengikuti pertandingan tersebut khususnya pada pemain atau atlet.
Tabel 2.116 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional Dan Internasional
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Atlet Berprestasi Nasional Dan
Internasional 1.121 1088 1085 1.300 0
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 1.085 orang,
sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.088 orang. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2018, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tidak ada,
hanya ada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil). Walaupun pada Popwil Jawa
Timur menjadi juara umum, namun olahraga yang dilombakan di Popwil lebih
sedikit dibandingkan dengan Popnas. Baru di tahun 2019 jumlah atlet berprestasi
di Jawa Timur meningkat menjadi 1.300 orang, hal ini karena adanya
penyelenggaraan Popnas tahun 2019 di Jakarta. Sedangkan tahun 2020 capaian
jumlah atlet berpresrtasi tidak ada karena tidak terselenggaranya event-event
olahraga yang disebabkan oleh Dampak Pandemi Covid 19 dan adanya regulasi atau
surat edaran dari Kemenpora RI Nomor: 6.11.1 / MENPORA /VI/2020 tentang
Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kegiatan
-212-
Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan
Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru.
Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus
berprestasi di kancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui
peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan
pembangunan sarana prasarana.
2.2.2.2.13.3 Persentase Pemuda Wirausaha
Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi
pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda merupakan penerus
perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi
harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat
merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para
generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun
gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan
norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Tabel 2.117 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam
Kegiatan Ekonomi Mandiri 14,57 15,03 16,34 17,83 17,92
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 14,57 persen, naik
menjadi 17,92 persen di tahun 2020. Kenaikan persentase pemuda wirausaha
diharapkan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu
wujud partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan.
Statistik
Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan
masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar,
suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa
kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun
suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat
dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun
swasta/ investor.
-213-
Ketersediaan dokumen statistik pada capaian tahun 2018 masih belum
optimal dikarenakan urusan statistik merupakan rumpunan baru yang mulai
dilaksanakan pada tahun awal tahun 2018 seiring dengan perubahan RPJMD
sehingga merupakan program dan kegiatan baru pada Dinas Kominfo. Ketersediaan
dokumen statistik dalam rangka mendukung Jawa Timur Smart Province yaitu
Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Goverment.
Tabel 2.118 Persentase Release Data Statistik Akuratyang Tepat Waktu
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu 70 0,37
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur
Capaian Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu pada
tahun 2019 sebesar 70 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi
0,37 persen dikarenakan adanya recofusing anggaran akibat dampak pandemi
Covid-19 sehingga tidak dapat menerbitkan buku infografis.
Persandian
Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk
menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang
mengamankan informasi berklasifikasi. Persandian memang identik dengan
kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus
sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia
memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam
Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa
batas, tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara.
Tabel 2.119 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan
Indikator Tahun
2017 2018 2019 2020
Persentase Informasi Persandian yang
Diamankan 27,0 27,5 35,0 35,4
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur
Capaian persentase informasi persandian yang diamankan selalu meningkat
setiap tahunnya, dari 27 persen di tahun 2017 meningkat menajdi 35,4 persen di
tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk GOV CSIRT
(Computer Security Incident Response Team) yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Insiden
Keamanan Komputer Provinsi Jawa Timur, dan merupakan Provinsi pertama yang
-214-
telah membentuk dan melaunching GOV CSIRT. Urusan persandian dan keamanan
informasi hanya dapat mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik dan non
elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
memanfaatkan JatimProv-CSIRT yang terbentuk tahun 2020. Hal tersebut
dikarenakan tidak tercukupinya anggaran untuk melanjutkan lisensi pengamanan
informasi tersebut dengan adanya refocusing anggaran, maka terdapat beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilakukan antara lain: monev keamanan informasi
perangkat daerah dengan indeks KAMI dan mengevaluasi kelembagaan urusan
persandian dan keamanan informasi, pelatihan dan bimbingan teknis serta
pelatihan peningkatan security awareness yang harus diikuti oleh Perangkat
Daerah.
Kebudayaan
2.2.2.2.16.1 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional
Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat karya seni yang
sangat beragam dan pada karya seni tersebut tak jarang kita juga telah melakukan
suatu penghargaan atau penilaian pada karya seni tersebut. Seni Budaya adalah
suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang
secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika)
secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Tabel 2.120 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat
Nasional/Internasional 22 26 22 37 1
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional pada
tahun 2019 sebesar 37 penghargaan dan pada tahun 2020 hanya memperoleh 1
penghargaan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek
terutama anggaran dan kegiatan, kegiatan festival tingkat nasional banyak yang
ditiadakan guna mencegah penyebaran Covid-19.
2.2.2.2.16.2 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya
adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan
cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya
di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting
-215-
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan.
Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik
oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu keperdulian terhadap cagar
budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya
memberikan konstribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Pada tahun 2019,
Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 10,58 persen dan
tercapai 8,87 persen pada tahun 2020. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan
terus memperhatikan cagar budaya agar kelestarianya dapat terjaga dengan baik.
Tabel 2.121 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase Peningkatan Cagar Budaya
yang Dilestarikan 2 10,58 8,78
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
2.2.2.2.16.3 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan
Pengertian seni secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat manusia
yang memiliku unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain.
Sedangkan Budaya adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara
bersama pada suatu kelompok orang dengan cara turun-temurun dari suatu
generasi ke generasi. Seni budaya merupakan suatu segala sesuatu yang
diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu
kelompok yang memiliki unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari
generasi ke generasi.
Tabel 2.122 Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase Peningkatan Seni Budaya yang
Dilestarikan 5 5,3 5,99
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Indikator kinerja daerah terkait persentase seni budaya yang dilestarikan
masih mengacu pada data seni budaya yang dilestarikan, data ini merupakan
akumulasi dari penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya. Pada tahun
2020 setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh
kegiatan penyelenggaraan kesenian dilaksanakan secara virtual karena kegiatan
penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya tidak dapat dilakukan secara
offline karena rawan pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Pada tahun 2020 target persentase peningkatan seni budaya yang dilestarikan
-216-
adalah 5,3 persen adalah 14 seni budaya dan tercapai sebanyak 16 seni budaya
atau 5,99 persen. Mulai tahun 2021, indikator ini tidak digunakan sebagai IKD Jawa
Timur dan diganti dengan indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang
Dikembangkan.
Tabel 2.123 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase Objek Pemajuan
Kebudayaan yang Dikembangkan 5,65 5,45 7,92
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
2.2.2.2.16.4 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan
Pesentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan merupakan
indikator baru dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa
Timur. Indikator ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) obyek
meliputi: tardisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,
teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.
Terdapat 5.489 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah terdata dengan baik dan
menjadi sasaran kegiatan untuk dilestarikan keberadaannya. Pada tahun 2020
setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh kegiatan
dilaksanakan secara virtual karena kegiatan penampilan, pagelaran dan penyajian
seni budaya tidak dapat dilakukan secara offline karena rawan pelanggaran protokol
kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Realisasi persentase obyek pemajuan
kebudayaan yang dikembangkan adalah 7,92 persen atau sebanyak 435 obyek
pemajuan kebudayaan.
Perpustakaan
Membaca merupakan proses pemahaman simbol untuk memperoleh informasi
yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata. Membaca memiliki berbagai
manfaat, diantaranya memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas.
Tabel 2.124 Indeks Kegemaran Membaca
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Kegemaran Membaca 39,69 62,65 63,65
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
-217-
Indeks kegemaran membaca merupakan Indikator baru dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiaanya pada tahun
2018 sebesar 39,69 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 62,65 hingga pada
tahun 2020 menjadi sebesar 62,65. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur
akan terus berupaya untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca, yaitu
dengan pendekatkan diri dengan masyarakat lewat penyediaan bahan bacaan yang
lebih banyak, variatif, dan menggerakkan kegiatan promosi, publikasi, pameran,
mobil perpustakaan keliling, lebih banyak menginisiasi masyarakat untuk
membentuk sudut baca, taman bacaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan
perpustakaan selama 7 hari, 24 jam dengan perpustakaan digital/e-library.
Kearsipan
Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,
pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang
didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia, (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan). Capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur diperoleh dari
nilai pengawasan eksternal sebesar 60% ditambah nilai pengawasan internal sebesar
40%. Pengawasan eksternal kearsipan dilakukan oleh dinas perpustakaan dan
kearsipan provinsi Jawa Timur terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Sedangkan pengawasan internal Kearsipan dilakukan
di perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur.
Kebijakan/peraturan kearsipan sangat dibutuhkan utamanya dalam
melakukan penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap
aspeknya harus ada dasar hukum/peraturan/pedoman yang mengatur. Lembaga
kearsipan berupaya dalam mencukupi pemenuhan kebijakan/pedoman/ peraturan
kearsipan dengan selalu menyusun peraturan/pedoman teknis kearsipan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaaa
kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan
lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang
meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan,
supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan. Pembinaan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya
untuk perangkat daerah.
Pengolahan Arsip dibedakan menjadi pengolahan arsip dinamis dan pengolahan
arsip statis. Pengolahan arsip dinamis menjadi tugas dan tanggungjawab perangkat
daerah. Sedangkan Pengelolaan arsip statis menjadi tanggungjawab lembaga
kearsipan dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Output dari
pengolahan arsip statis digunakan sebagai layanan kearsipan untuk masyarakat
-218-
umum. Capaian Hasil Pengawasan Kearsipan sampai dengan tahun 2020 yang
dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dapat dilihat dari Indeks Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tabel berikut
:
Tabel 2.125 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Penyelenggaraan Kearsipan 84,00 87,23 88,18 76,70 81,42
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Indeks penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur semapt mengalami penurunan
di tahun 2019, namun kembali membaik di tahun 2020 sebesar 81,42. Hal ini
menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam
tertib arsip.
2.2.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pariwisata
Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang
menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk
segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi
pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial
untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,
juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang
sebagai penunjang sektor lainnya.
Tabel 2.126 Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020*
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa
Timur (%) 5,72 5,83 5,86 6,00 5,64
Pertumbuhan PDRB Pariwisata - - 6,83 6,92 -9,60
Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur *) Angka Sementara
(Data menggunakan asumsi perhitungan bahwa kontribusi perumbuhan PDRB sub Kategori Pariwisata bersumber dari sektor akomodasi makanan dan minuman. Untuk Perhitungan 2019-2024 menggunakan asumsi bahwa kontribusi PDRB bersumber dari sektor akomodasi dan makanan Minuman, Usaha Kesenian, Rekreasi, Hiburan dan Pariwisata, Kegiatan Pendidikan kesenian dan Olahraga)
Sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan
meluas di Indonesia sejak Februari 2020, menyebabkan pembatasan pergerakan
yang dilakukan oleh berbagai negara hingga berakibat pada turunnya kunjungan
wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Seiring dengan turunnya konsumsi
wisatawan. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan Nusantara yang melakukan
-219-
penundaan perjalanan wisata dikarenakan kekhawatiran terhadap pemberlakuan
protokol kesehatan serta dampak kesehatan dari penyebaran Covid-19. Selain itu,
munculnya kebijakan dari pemerintah daerah yang memberlakukan pembatasan
jam operasional serta pengurangan kapasitas pengunjung di destinasi wisata,
tempat hiburan dan tempat-tempat yang beresiko menjadi cluster penyebaran
Covid-19. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Jawa Timur menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang terdampak
selama pandemi salah satunya adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan dan Minum sebear 8,87 persen sehingga mempengaruhi kontribusi
pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur.
Accupancy hotel dan restoran mengalami penurunan, tempat pariwisata
atau DTW turun sampai 11 persen, serta seluruh angkutan wisata turun drastis
sampai 20 persen, industri pendukung pariwisata turun, pertandingan olahraga
turun, yang masih bertahan adalah siaran radio, televisi dan pendidikan kesenian
dan olahraga. Artinya dengan kondisi pertumbuhan sektor pendukung pariwisata
yang minus atau turun drastis pada tahun 2020 maka pertumbuhan pariwisata
juga turun atau terkontraksi sebesar 9,60 persen.
Secara kumulatif di tahun 2020 jumlah wisatawan nusantara dan
mancanegara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, baik wisatawan
yang menginap di akomodasi maupun wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata,
hal ini akibat pandemi covid banyak destinasi wisata ditutup guna mitigasi covid
serta pemberlakuan PSBB dan PPKM.
Tabel 2.127 Jumlah Wisatawan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020*
Nusantara
- Menginap di Akomodasi 8.693.790 8.285.929 7.256.013 9.531.282 4.753.112
- Kunjungan ke Obyek
Wisata 58.085.444 65.623.535 70.935.415 82.561.561 30.282.839
Mancanegara
- Menginap di Akomodasi 618.615 690.509 830.968 770.826 112.431
- Kunjungan ke Obyek
Wisata 440.655 401.778 457.077 643.791 64.930
- Melalui Bandara Juanda 220.570 239.411 322.965 243.899 34.977
Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara
Sementara itu berdasarkan tabel dibawah nampak bahwa tahun 2020
jumlah daya tarik wisata di Jawa Timur sebanyak 969, dengan usaha sarana
pariwisata yang terdiri dari akomodasi, restoran/rumah makan dan perjalanan
-220-
wisata masing-masing sebanyak 2.913 akomodasi, 4.323 restoran/rumah makan
dan 774 usaha perjalanan wisata. Dalam rangka penguatan SDM para pelaku
pariwisata dari total jumlah tenaga kerja bidang pariwisata tahun 2020 sebanyak
101.170 tenaga kerja, 206 tenaga kerja merupakan tenaga kerja terlatih di bidang
pariwisata, angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2019
mengalamipenurunan dikarenakan akibat dampak pandemi Covid 19 yang
berdampak pada pengurangan anggaran dan kegiatan. Untuk tenaga kerja telah
memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata sebesar 6.861 tenaga kerja di
Tahun 2020.
Tabel 2.128 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Jawa Timur
Indikator Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020*
Daya Tarik Wisata Unit 784 784 808 808 969
Usaha Sarana Wisata
(Akomodasi) Unit 1.806 1.883 2.180 2.217 2.913
Usaha Sarana Wisata
(Restoran dan Rumah Makan) Unit 3.007 3.432 4,169 4.203 4.323
Usaha Perjalanan Wisata Unit 1.300 1.461 1,872 1.786 774
Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata Orang 237.402 275.159 277.159 284.467 101.170*
Tenaga Kerja Terlatih Bid.
Pariwisata Orang 100 284 476 418 206
Tenaga Kerja Bersertifikat Bid
Pariwisata Orang 50 3.751 5.855 4.574 6.861
Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ket. *) : Angka Sementara
Kelautan dan Perikanan
2.2.2.3.2.1 Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur
kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan
nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi
rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi
nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun dasar dan
sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.
Perhitungan NTN pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 =
100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.
-221-
Tabel 2.129 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 111,84 121,77 126,90 98,44 95,77
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2020 mengalami penurunanan sebesar
2,71 persen dibanding tahun 2019, yaitu dari 98,44 menjadi 95,77. Penurunan
tersebut disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang dialami semua masyarakat
Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan
tangkap terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi
nelayan tahun 2020 secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun
2019. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2020, penurunanan NTN terbesar
terjadi pada Bulan April sebesar 2,68 persen karena Covid-19 mulai menyebar di
Jawa Timur pada akhir bulan Maret tahun 2020. Namun mulai bulan Mei 2020,
NTN Jawa Timur memiliki kecenderungan naik samapi bulan Desember tahun 2020
meskipun sempat mengalami penurunan di bulan Juli dan November tahun 2020.
2.2.2.3.2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan
PDRB sub kategori pertanian merupakan bagian dari PDRB Kagori
pertanian, kehutanan , dan perikanan. Laju pertumbuhan sub kategori perikanan
mengalami penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2015 sebesar 5,71 persen dan
terkontraksi mulai tahun 2018. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB sub kategori
perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,69 persen. Penyebab kontraksi sub
kategori perikanan pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh turunnya produksi
perikanan tangkap, baik laut maupun perairan umum.
PDRB Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup segala
pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-
barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk
kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada
kegiatan usaha tanaman pangan.
Tabel 2.130 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan 5,06 4,82 -0,86 -0,20 -0,69
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-222-
Pertanian
Secara keseluruhan tahun 2020, PDRB Jawa Timur mengalami kontraksi
dibandingkan tahun lalu, dimana perlambatan terjadi pada hampir seluruh
komponen permintaan akibat pandemi COVID -19 dan berdampak pada penurunan
konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah.
Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan tiga tahun terahkir selalu positif. Sampai dengan akhir 2020, PDRB
ADHB Jawa Timur mencapai 273.571,96 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB ADHK
mencapai 167.303,71 Milyar Rupiah.
Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,94
persen pada tahun 2020, mengalami perlambatan dibandingkan dnegan tahun 2019
yang tumbuh sebesar 1,18 persen. Sebagian sub kategori mengalami peningkatan
produksi, diantaranya sub kategori tanaman pangan sebesar 1,02 persen, tanaman
hortikultura sebesar 5,90 persen, dan peternakan sebesar 2,38 persen.
Pertumbuhan sub kategori tanaman pangan didorong oleh peningkatan produksi
padi, kacang hijau, dan ubi jalar, sedangkan komoditas tanaman pangan lainnya
mengalami penurunan produksi. Sementara itu, akselerasi yang terjadi di sub
kategori tanaman hortikultura terjadi karena peningkatan produksi sayur dan buah
seiring meningkatnya permintaan di tengah pandemi Covid-19.
Tabel 2.131 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,41 1,58 -2,13 1,18 0,94
- Sub Kategori Tanaman Pangan 1,76 -2,02 -4,10 -1,26 1,02
- Sub Kategori Tanaman Hortikultura 6,88 -1,20 -2,62 2,66 5,90
- Sub Kategori Perkebunan -0,74 2,55 -0,07 4,21 -0,33
- Sub Kategori Peternakan 3,49 3,90 -1,30 2,56 2,38
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Kehutanan
2.2.2.3.4.1 Indeks Tutupan Hutan
Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain
berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya
erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang
sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Penghitungan Indeks
-223-
Tutupan Hutan (ITH) dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan
luas wilayah administrasinya.
Perkembangan pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,83 dan meningkat
setiap tahunnya sampai pada tahun 2019 menjadi 55,92. Namun pada tahun 2020
mengalami penuruna sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu
upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan indeks tutupan hutan
adalah dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
serta reboisasi kawasan hutan.
Tabel 2.132 Indeks Tutupan Hutan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Tutupan Hutan 54,83 55,15 55,47 55,92 55,90
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
2.2.2.3.4.2 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu
Kehutanan dan penebangan kayu merupakan salah satu sub kategori
perekonomian di dalam kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai tambah
yang diciptakan sub kategori kehutanan dan penebangan kayu merupakan
perbedaan nilai sutu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan
produksi dan/atau distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat
ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat berupa
produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. Kedua jenis
produk itu walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang sama dalam hal
produknya dapat dipasarkan.
Tabel 2.133 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penenbangan Kayu
(Milyar Rupiah)
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
PDRB ADHB Sub Kategori
Kehutanan dan Penenbangan Kayu 9.008,9 9.977,3 9.814,4 10.530,5 10.040,3
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
PDRB sub kategori kehutanan dan penebangan kayu memiliki kecenderungan
naik meskipun capaiannya masih fluktuatif setiap tahunnya. Adapaun capaian 2020
mengalami penurunan dibanding tahun 2019 menjadi 10.040,3 milyar rupiah, hal ini
tidak lain dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah di Jawa Timur mulai
Maret 2021.
-224-
Energi dan Sumber Daya Mineral
2.2.2.3.5.1 PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian
Sumbangan PDRB Pertambangan dan Galian terhadap perekonomian Jawa
Timur pada tahun aku2020 sebesar 3,50 persen, menurun dibandingkan tahun
2019 yang mencapai 4,03 persen. Sedangkan untuk pertumbuhannya pada tahun
2020 terkontraksi sebesar 4,18 persen, melambat dibandingkan tahun 2019 yang
tumbuh mencapai 1,47 persen. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Jawa Timur oleh
produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas dan panas bumi dikelompokkan
pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya.
Tabel 2.134 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor
Perambangan dan Penggalian 14,18 7,48 2,38 1,47
-
4,18
Kontribusi terhadap Total PDRB 3,77 4,02 4,28 4,03 3,50
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Pertumbuhan PDRB pertambangan dan penggalian cenderung berfluktuasi,
volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan
lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan penyebab
terkontraksinya PDRB pertambangan dan penggalian di tahun 2020 disebabkan
dampak pembatasan aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Untuk
meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Galian di Jawa Timur dapat
dilakukan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan
masing-masing.
2.2.2.3.5.2 Rasio Elektrifikasi
Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta
memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk
penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas
ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat
lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik
salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio
Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah
terlistriki dengan total rumah tangga.
-225-
Tabel 2.135 Rasio Elektrifikasi (%) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Elektrifikasi (%) 89,06 91,58 94,64 99,29 102,57
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016
hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 89,06 persen pada tahun 2016
menjadi 102,57 persen pada tahun 2020. Ini menjadi indikasi bahwa pelayanan
akan listrik di Jatim semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh
masyarakat sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada capaian kinerja
dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim. Namun
demikian masih ada beberapa Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan,
Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo, Rasio Elektrifikasinya masih
relatif rendah.
2.2.2.3.5.3 Bauran Energi Baru Terbarukan
Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan
energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi
fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan
energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan
porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar
batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian Energi Baru
Terbarukan (EBT). Sedangkan penggunaan energi fosil utamanya Minyak Bumi dan
Batubara di Provinsi Jawa Timur harus disubstitusi dengan EBT untuk
meningkatkan ketahanan energi daerah. Adapun komposisi Bauran Energi
Terbarukan di Jawa Timur terus menunjukan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari
4,2 persen pada tahun 2016 menjadi 7,0 persen tahun 2020.
Tabel 2.136 Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 4,2 4,3 4,7 4,9 7,0
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata
di seluruh wilayah di Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat
menjadi solusi permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah
terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau akses listrik. Selama periode lima
tahun terakhir persentase bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Timur
-226-
mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang mendukung
peningkatkan pemanfaatan energi terbarukan diantaranya :
• Pembangunan PLTS Rooftop pada Gedung Pemerintah, Swasta, Sekolah dan
Pondok Pesantren;
• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada daerah
yang memiliki potensi air;
• Pembangunan Biogas sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak;
• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Perkotaan; dan
• Pemanfaatan ampas tebu pada Pabrik Gula sebagai Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa (PLTBm).
Perdagangan
2.2.2.3.6.1 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdaganagan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung
antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan
ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor. Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB
Jawa Timur dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim. Besarnya jumlah
penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan
perdagangan di Jawa Timur.
Tabel 2.137 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan PDRB Kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
5,81 6,26 6,29 6,01 -
5,74
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2020, Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 5,74
persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,01 persen. Hal ini
mengindikasikan turunnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari
pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
-227-
2.2.2.3.6.2 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sseuai dengan
Perundang-Undangan
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, barang beredar adalah barang/jasa
yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di
pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau sarana perdagangan lainnya
untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen yang termasuk dalam
proses penyimpanan di tempat penyimpanan yang berada di wilayah Republik
Indonesia. Dalam prosesnya dibutuhkan pengawasan agar konsumen atau
pengguna barang dapat terlindungi. Sementara itu definisi pengawasan adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan
kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu
produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman label dalam bahasa
indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual,
pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan
dan/atau klausula baku.
Adapun formulasi dalam menghitung Persentase barang beredar yang
diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan adalah perbandingan antara
jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
terhadap jumlah barang beredah yang diawasi.
Tabel 2.138 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang-
undangan
Indikator Tahun
2019 2020
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai
dengan perundang-undangan 96,68 95,36
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-
undangan di Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 96,68 persen dan pada tahun
2020 mengalami penurunan sebesar 95,36 persen. Menurunnya persentase barang
beredar yang diawasi tersebut diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi
masyarakat sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran pandemi
Covid-19 serta adanya refokusing anggaran yang berfokus pada penanganan Covid-
19.
Sesuai amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen, bahwa ada 5 asas yang harus diingat sebagai pelaku usaha maupun
sebagai konsumen, yaitu (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan
bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
-228-
usaha secara keseluruhan. (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil. (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
arti materiil ataupun spiritual. (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan. (5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar
baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian
hukum.
Tabel 2.139 Jumlah Barang beredar yang diawasi
Tahun Wilayah
Surabaya
Wilayah
Malang
Wilayah
Jember
Wilayah
Bojonegoro
Wilayah
Kediri Total
2017 32.302 29.750 21.352 18.472 25.752 127.628
2018 40.243 38.291 36.517 34.430 40.455 190.036
2019 393.382 255.008 234.420 320.170 204.016 1.406.996
2020 230.313 224.260 8.526 49.483 104.250 616.832
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur
Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong
pelaku usaha untuk tertib niaga agar konsumen dapat terlindungi. Implementasi
dari kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan
pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada di Jawa Timur, sehingga
konsumen dapat terlindungi dari potensi kerugian akibat mengkonsumsi /
menggunakan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, namun demikian jumlah
barang beredar yang diawasi masih sangat terbatas.
Perindustrian
Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam
Perekonomian Jawa Timur,dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, yaitu
2018 sebesar 29,73%; 2019 sebesar 30,32%; dan 2020 sebesar 30,69%. Selain
sebagai penopang perekonomian, Industri pengolahan juga memberikan kontribusi
terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk menjaga performa perekonomian Jawa
Timur agar terus tumbuh dan meningkat maka pertumbuhan indutri pengolahan
harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara
keseluruhan.
-229-
Tabel 2.140 Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan PDRB Kategori Industri
Pengolahan 4,51 5,69 7,55 6,85
-
2,06
Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur
Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2018
sebesar 7,55 persen, tahun 2019 sebesar 6,85 persen serta pada tahun 2020 mengalami
kontraksi sebesar 2,06. Terkontraksinya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan
diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya
pemutusan rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Dalam rangka keselarasan Indikator pertumbuhan PDRB Kategori Industri
Pengolahan sehingga diperlukan indikator pendukung yang lebih representatif, yaitu
Jumlah Unit Usaha Industri dan Nilai Produksi Industri Pengolahan. Kedua indikator
pendukung tersebut merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan PDRB kategori
Industri Pengolahan.
Tabel 2.141 Indikator Pendukung Usaha Industri Pengolahan
TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Perusahaan Jatim yang telah
menerapkan standarisasi dan HKI *) 2.155 1.888 1.010 1.121 -
Total Industri Formal *)
20.467 22.677 23.524 24.322 -
Persentase Industri yang telah
menerapkan standarisasi dan HKI *) 10,53 8,33 4,29 4,61 -
Jumlah Unit Usaha Industri - - - - 820,156
Nilai Produksi Industri Pengolahan
(Rp. Milyar) - - - - 219,244
Sumber : Disperindag Jatim Ket. *) : data tersebut merupakan data perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (belum termasuk perusahaan yang memperoleh fasilitasi secara mandiri non Pemprov Jawa Timur)
Ketransmigrasian
Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia
untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke
daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan
transmigrasi disebut transmigran. Program transmigrasi pada dasarnya merupakan
suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan
masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi
tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan
pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang
bersangkutan.
-230-
Tabel 2.142 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan
Sosialnya
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Transmigran Yang Berhasil
Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan
Sosialnya
81,65 72,00 70,00 75,99 -
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Perkembangan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf
ekonomi dan sosialnya di Jawa Timur tahun 2016 sebesar 81,65 persen dan terus
mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 yakni sebesar 75,99. Sementara
itu pada tahun 2019 persentasenya mengalami kenaikan menjadi 75,99 persen.
Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah,
diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi
sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan
memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar
memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan
perekonomiannya.
Mulai tahun 2021 terdapat perubahan indikator pada urusan transmigrasi
yang semula Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi
Dan Sosialnya berubaha menjadi Persentase Transmigran Yang Berhasil
Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial.
2.2.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Perencanaan
Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD
dengan RPJMD.
Indikator untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD
ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten
dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
-231-
dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus
dilaksanakan Tahun berkenaan. Capaian keselarasan dokumen perencanaan
sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.143 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Indikator
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan 98,5 100 100 100 94,36
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan tabel capaian persentase keselarasan dokumen perencanaan di
atas pada tahun 2020 terealisasi sebesar 94,36 persen dari target yang ditetapkan
sebesar 100 persen, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat
terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang
mengamanatkan adanya penambahan nomenklatur program dalam Perubahan
RKPD sebanyak 32 program dari total program yang terdapat pada RPJMD sejumlah
567 program menjadi 599 program pada Perubahan RKPD tahun 2020.
Urusan Keuangan
2.2.2.4.2.1 Nilai Opini BPK
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk
apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian
rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan
sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Tabel 2.144 Nilai Opini BPK
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good
governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil
-232-
dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk opini BPK Tahun 2014 Jawa Timur meraih Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), kemudian Tahun 2015-2020 Jawa Timur kembali
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adapun Kinerja Nilai Opini BPK yang dicapai di tahun 2020 atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah TA. 2019 masih terdapat beberapa permasalahan
utama yang dihadapi yaitu :
1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki prosedur baku untuk
melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima oleh OPD;
2) Tindak lanjut Dinas Pendidikan atas permasalahan Dana BOS Tahun 2018
belum optimal sehingga masih terjadi permasalahan berulang di Tahun 2019;
3) Kebijakan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah belum sepenuhnya
mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka memenuhi pencapaian
target kemantapan jalan provinsi TA 2019;
5) Kegiatan persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan
target kemantapan jalan;
6) Pelaksanaan fisik kegiatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana
pengadaan.
Sedangkan strategi utama dalam menanggulangi permasalahan dan isu
strategis (termasuk upaya sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota) adalah
sebagai berikut :
1) Menyusun kebijakan pengelolaan pendapatan hibah langsung yang diterima
oleh OPD, baik hibah uang maupun barang dan jasa agar dapat tercatat secara
memadai di Laporan Keuangan;
2) Menyusun prosedur baku yang dapat menjamin pelaporan dana BOS dilakukan
tepat waktu dan menyatakan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari
pihak sekolah, cabang dinas dan manajemen BOS serta prosedur rekonsiliasi
yang tertib;
3) Meninjau kembali Peraturan Gubernur tentang pemberian dan pemanfaatan
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mengacu kepada
PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai
besarnya insentif yang ditetapkan paling tinggi untuk provinsi di tiap jenis pajak
dan retribusi;
-233-
4) Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5) Memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam
menyusun daftar paket pekerjaan dan mendokumentasikan proses tersebut;
6) Memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan
program pemeliharaan/rekonstruksi jalan
Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa
menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam
setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai
kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang berkesinambungan.
2.2.2.4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan
oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan transfer yang
terdiri dari dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan bantuan
keuangan. Rasio kemandirian bertujuab untuk menggambarkan ketergantungan
daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipapsi
masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian
keuangan daerah berarti tingakt ketergantungan daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat semakin rendah serta menunjukkan semakin tinggi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan
komponen dari PAD.
Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2019 sebesar 137,89 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018
sebesar 138,50 persen. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus meningkat sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan yang
signifikan. Kondisi ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi
132,23 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD dan pendapatan transfer
dibanding tahun 2019, namun penurunan PAD jauh lebih besar dibanding
pendapatan transfer. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang
berpengaruh pada pendapatan masyarakat sehingga pendapatan pajak dan
retribusi daerah menurun.
-234-
Tabel 2.145 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah (%) 138,50 137,89 132,23
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, diolah
2.2.2.4.2.3 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.
Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan
lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam
menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi
sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan
ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber
pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan
cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki
daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek
ekonomis, efisiensi, dan netralitas.
Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu
instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan Daerah dalam menghimpun
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dimana
pemungutannya dikendalikan langsung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tabel 2.146 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan 58,04 57,77 56,75*
Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ket : *) Unaudited
Pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Daerah yang dapat dihimpun
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 31 Trilyun 630 Milyar 838 Juta
320 Ribu 770 Rupiah *), terdiri atas PAD sebesar 17 Trilyun 951 Milyar 235 Juta 57
Ribu 953 Rupiah *) dan Dana Perimbangan sebesar Rp 13 Trilyun 575 Milyar 369
Juta 898 Ribu 763 Rupiah *). Apabila dibandingkan rasionya, maka penerimaan
PAD mencapai 56,75 persen dari total Pendapatan Daerah, masih memenuhi target
-235-
indikator kinerja daerah, meskipun pemungutan PAD pada Tahun 2020 jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cukup terkendala pada saat masa
pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan barang dan manusia sangat
berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat atas
barang kena Pajak Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk menjaga
kapasitas fiskal daerah, maka fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah
menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dengan memberikan beberapa
paket insentif/keringanan Pajak Daerah antara lain pembebasan denda,
pengurangan sebagian pokok pajak dan pembebasan pokok pajak. Upaya tersebut
cukup efektif untuk menjaga tingkat penerimaan Pajak Daerah yang memberikan
kontribusi hingga 80,27 persen terhadap PAD Jawa Timur.
2.2.2.4.2.4 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain
PAD yang Sah
Pajak Daerah, Retriibusi Daerah, dan lain PAD Ayang sah adalah komponen
dalam dalam penerimaan Pendpatan Asli Daerah. Sampai dengan akhir Desember
tahun 2019, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih berada di atas target yang
ditetapkan.
Tabel 2.147 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain
PAD yang Sah
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah 2,21 12,34 4,96 3,04 -7,14
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Adapun target persentase kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-
lain PAD yang sah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar -22,51 persen, faktor
pertumbuhan negatif tersebut karena tidak optimalnya penerimaan sektor Pajak
Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1) Perubahan Kebijakan Keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19
dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional serta stabilitas sistem keuangan. Salah satu poin kebijakan yang
ditekankan oleh Pemerintah untuk mendorong sektor perekonomian adalah
pemberian stimulus dan kelonggaran perpajakan kepada
pengusaha/masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Daerah dengan pemberian insentif Pajak Daerah;
-236-
2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April hingga Mei 2020
serta pembatasan aktivitas / perjalanan selama masa libur panjang berdampak
pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat
cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi
konsumsi barang kena Pajak Daerah Provinsi;
3) Terbatasnya upaya tagih selama masa pandemi, yaitu penyampaian
administrasi perpajakan dan kegiatan penegakan hukum di tempat (operasi
bersama) yang mayoritas merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi
menimbulkan kerumunan.
Implikasi dari batasan sebagaimana disebut di atas adalah turunnya
penerimaan beberapa sektor Pajak Daerah sebagai berikut:
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), turun 4,71 persen bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2019 yang disebabkan oleh:
2) Kehilangan sebagian pokok pajak karena kebijakan insentif/pengurangan pokok
PKB selama periode Juni – Agustus 2020;
3) Pemberian insentif pajak tidak cukup untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib
pajak, karena yang melaksanakan pendaftaran ulang selama tahun 2020 hanya
sebesar 84,34 persen;
4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), turun 28,60 persen dari realisasi
tahun 2019, disebabkan oleh berkurangnya permintaan/konsumsi kendaraan
baru baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan objek kendaraan
baru terdaftar di Jawa Timur tercatat hanya sebesar 646.835 unit, lebih rendah
39,9 persen atau turun sebanyak 427.447 unit apabila dibandingkan dengan
tahun 2019. Hal ini berdampak signifikan terhadap penerimaan sektor BBNKB
karena mayoritas penerimaannya berasal dari BBNKB penyerahan pertama;
5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), turun 12,10 persen dari
realisasi tahun 2019, disebabkan karena berkurangnya volume penyaluran
hingga 10,07 persen atau sebesar 815 ribu kilo liter, akibat pembatasan aktivitas
pergerakan barang maupun manusia pada saat PSBB maupun pembatasan
lainnya pada saat memasuki libur panjang. Faktor berpengaruh lainnya adalah
perubahan harga jual sebagian jenis BBM (Perta Series dan Solar Non Subsidi)
yang lebih rendah 4,44 apabila dibandingkan dengan tahun 2019;
6) Pajak Air Permukaan (PAP), tumbuh 2,28 persen dari realisasi tahun 2019, yang
salah satunya disebabkan karena pembayaran piutang Pajak Air Permukaan
oleh operator Migas di Provinsi Jawa Timur;
-237-
7) Pajak Rokok, tumbuh 35,70 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2019, salah satunya karena besaran potongan Rokok untuk JKN Tahun 2020
tidak sebesar tahun 2019.
Urusan Kepegawaian
Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa
ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif
dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas
ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan
penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan kriteria pengukuran tingkat
profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan
disiplin. Indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin
profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik,
kualifikasi pendidikannya semakin meningkat dan disiplin pegawai yang tinggi.
Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting
untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam rencana pengembangan SDM yang
lebih baik.
Tabel 2.148 Indeks Profesionalitas ASN di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Profesionalitas ASN 75,73 81,11 88,05 82,00 85,00
Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur
Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Jawa Timur selama empat tahun terakhir
terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 75,73 (2016); 81,11 (2017);
88,05 (2018) dan 82,00 (2019). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan
untuk Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk
tahun 2018 IP dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana dan mulai Tahun 2019
pengukuran IP ASN dilaksanakan mulai dari Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi,
Administrator dan Pengawas)dan Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Unsur penilaian Indeks
Profesionalitas Pegawai (IPP) terdiri dari kualifikasi bobot 25 persen, kompetensi
bobot 40 persen, kinerja bobot 30 persen dan disiplin 5 persen. Adapun
-238-
pengkategorian Tingkat Profesionalitas ASN adalah nilai 91 – 100 berkategori sangat
tinggi, nilai 81 – 90 berkategori tinggi, nilai 71 – 80 berkategori sedang, nilai 61 – 70
berkategori rendah dan nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah.
Tahun 2020 capaian IP ASN dengan nilai 85 dengan katagori tinggi rentang
nilai ( 71-80) Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jatim lebih
terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS
disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.
Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran kemudian
pengembangan kompetensi akan dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang
dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan
pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan
penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan
pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi.
Pengembangan kompetensi ASN diarahkan pada penciptaan dan peningkatan
kompetensi atau kemampuan aparatur agar dapat melaksanakan pelayanan publik
secara optimal. Diharapkan pengembangan kompetensi ASN dapat diarahakan
kepada peningkatan dalam komponen-komponen dari kompetensi tersebut yaitu
peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku kerja, sehingga tugas
atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional.
Pada tahun 2020 Presentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat
kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 terdapat capaian yang cukup baik
yaitu 99,99 persen yang dimana dalam pelaksanaan pelatihan PNS dan pelatihan
dasar CPNS terlaksana dengan baik walau dengan kondisi pandemi Covid-19,
BPSDM Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi dan merubah metode pelatihan
dengan daring sehingga pelaksanaan pada tahun 2020 dapat melebihi target.
Urusan Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah
tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan
publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang
-239-
menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui
mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks
inovasi daerah.
Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan
pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif,
inovatif, dan kurang inovatif. Predikat Inovasi Daerah ini yang selanjutnya akan
menjadi indikator baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Dari hasil pengukuran indeks inovasi darerah, pada tahun
2018, 2019, 2020, Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal
ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.
Tabel 2.149 Predikat Inovasi Daerah
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Predikat Inovasi Daerah Sangat inovatif Sangat
inovatif Sangat inovatif
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Dalam rangka mendukung pencapaian predikat inovasi daerah “sangat
inovatif, Perangkat Daerah didorong dan dimotivasi untuk kreatif, membuat suatu
inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Inovasi Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi inovasi
daerah harus memenuhi beberapa kriteria ditentukan, diantaranya adalah inovasi
tersebut merupakan pembaharuan pada sebagian atau keseluruhan suatu
program/kegiatan; inovasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan/atau
masyarakat; inovasi yang tidak membebani dan membatasi masyarakat yang tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; inovasi yang merupakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; serta inovasi tersebut dapat
direplikasi.
Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Lembaga Demokrasi merupakan salah satu komponen dalam
penilaian Indeks Demokrasi Indonesia. Aspek tersebut melatarbelakangi penilaian
terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan dengan memperhatikan beberapa
hal yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD dalam menyuarakan aspirasi
masyarakat, Peran Partai Politik dalam mencetak kader yang kompeten, Peran
Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang Independen.
-240-
Tingkat capaiannya Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan
pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil
(Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi
(Institution of Democracy). Bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat
perkembangan demokrasi. Salah satu aspek IDI yaitu Lembaga Demokrasi dengan
capaian tahun 2016 sebesar 81,39 kemudian mengalami penurunan menjadi 63,63
tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 76,57. Selanjutnya pada
tahun 2019 kembali menurun menjadi 72,86, di tahun terakhir tahun 2020 kembali
mengalami peningkatan menjadi 80,55.
Tabel 2.150 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Aspek Lembaga Demokrasi 81,39 63,63 76,57 75,97 80,55
Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
Penurunan pada Indeks Aspek Lembaga Demokrasi terjadi diantaranya
karena; Menurunnya perda yang merupakan inisiatif DPRD; Meningkatnya
kecurangan dalam perhitungan suara; Menurunnya netralitas penyelenggaraan
pemilu dan meningkatnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan
bersalah oleh keputusan PTUN. Sedangkan kenaikan pada Indesk Lembaga
Demokrasi diantaranya karena; Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD
oleh pemerintah Daerah; meningkatnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif;
meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan; meningkatnya kegiatan
kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu; meningkatnya persentase
perempuan pengurus partai politik; tidak adanya keputusan hakim yang
kontroversial dan tidak adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh
jaksa atau polisi.
Koordinasi Pelaksanaan Urusan Penghubung
2.2.2.4.7.1 Persentase Pelayanan Keprotokolan
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di
dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara
dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan
dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
Perkembangan persentase pelayanan keprotokolan pada tahun 2016 menjadi 100
persen dan pada tahun 2017 - 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,94
dan 98,84 persen secara berturut turut. Pada tahun 2019 persentase pelayanan
-241-
keprotokolan mengalami kenaikan kembali sebesar 100 persen, dimana pada tahun
2019 semua pelayanan terfasilitasi dan terlaksana dengan baik.
Tabel 2.151 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Pelayanan Keprotokolan 100 99,94 98,84 100 Tidak
diampu lagi
Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
2.2.2.4.7.2 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek
Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang
dapat dikembangkan menjadi potensi yang lebih unggul. Persentase promosi potensi
daerah di Jabodetabek terdiri dari empat unsur yaitu Persentase pengunjung yang
puas atas promosi UKM; Persentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya
Jawa Timur di Jakarta; Persentase pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitasi
di Jakarta; dan Persentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta.
Persentase promosi potensi daerah pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan
mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,64 persen, tahun 2018
menjadi 98,48 persen hingga 2019 sebesar 97 persen. Kegiatan promosi potensi
daerah sangat diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun guna
menarik wisatawan dan investor.
Tabel 2.152 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Promosi Potensi Daerah 100 96,64 98,48 97 Tidak
diampu lagi
Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
2.2.2.4.7.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung
Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat adalah mengetahui dan
mempelajari kinerja pelayanan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu
Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
hubungan antar lembaga sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan
perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan
melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang
diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
-242-
Hasil survei kepuasan masyarakat Badan Penghubung ada penunjukkan
kepada pihak ke tiga yang independen intuk melaksanakan survei kepuasan
masyarakat. Dalam penelitian ini ada 242 orang dan menggunakan metode survei.
Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan masing-masing
unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9
unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari Permenpan No 14 Tahun 2017.
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung pada tahun
2020 sebesar 90,96. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan
menggunakan masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks
kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dari 9 pertanyaan dari
Permenpan No 14 Tahun 2017. hal ini terlihat dari hasil survei kepuasan
masyarakat untuk kewajaran biaya/tarif pelayanan dan prosedur pelayanan
menempati penilaian tertinggi yaitu 0.43 dan 0.42. harapan kedepan Badan
Penghubung akan meningkatkan pada penataan sistem, mekanisme dan prosedur
pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas,
berdaya guna dan berhasil guna; serta dalam lingkup badan penghubung
tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2.2.2.4.7.4 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti
Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh
Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang terkait.
Pada tahun 2016 persentase rekomendsi yang ditindaklanjuti mencapai 80
persen kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 95 persen dan tahun 2019
sebesar 98,26 persen hingga tahun 2020 menjadi 100,27 persen. Peningkatan ini
mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta
bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.
-243-
Tabel 2.153 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang Ditindaklanjuti
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang Ditindaklanjuti
80 93 95 98,26 100,27
Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim
Pengawasan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan
Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan
untuk mendorong kesadaran risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan cara
memetakan resiko korupsi seperti suap/gratifikasi dalam layanan, penggelembungan
anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga
rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk
melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whisleblower system dan upaya anti
korupsi lainnya. Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus
suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan
pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai
(internal), pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), ahli di bidang korupsi dan
juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan
masyarakat kepada KPK.
Tabel 2.154 Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Integritas 74,96 76,42 76,10
Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan Indikator baru
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiannya pada
tahun 2019 sebesar 76,42 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai
76,1, hal ini disebabkan pada tahun 2020 pelaksanaan SPI (Survey Penilaian
Integritas) dilakukan secara daring melalui watsapp atau email dengan tidak ada
pendamping dari BPS seperti tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19, sehingga
pelaksanaan SPI secara daring dikuatirkan pertanyaan/kuisioner akan bias, misal
Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk responden eksternal/ekspert bisa diartikan
pada instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan
hal tersebut maka target RPJMD Perubahan tahun 2019 – 2024 untuk Indeks
-244-
Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur disesuaikan, yaitu tahun 2021 - 2022
sebesar 76 dan tahun 2023 s.d. 2024 sebesar 77 dengan asumsi bahwa pandemi
Covid-19 masih ada sampai dengan tahun 2022.
Nilai integritas baik di tingkat organisasi maupun individu dapat
dikategorikan sebagai permasalahan yang mendasar karena integritas sendiri berasal
dari dalam diri setiap individu. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya
membangun integritas perlu digalakkan, karena tanpa memperbaiki integritas,
sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul kolusi. Kehadiran
integritas di level individu, organisasi, dan nasional merupakan pertahanan terbaik
untuk mencegah terjadinya korupsi.
Kesekretariatan DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Tabel 2.155 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD
terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 75,89 76,95 80,69 80,79 81,05
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD selama enam tahun terakhir (2016-2020) terus menunjukkan
peningkatan, yaitu masing-masing 75,89 (2016); 76,95 (2017); 80,69 (2018); 80,79
(2019) Dan 81,05 (2020). Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif
pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyakarat.
Kesekretariatan Daerah
2.2.2.4.10.1 Nilai SAKIP
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting
dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem
manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas
-245-
serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka
pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tabel 2.156 Nilai SAKIP di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai SAKIP 81,14 81,21 81,70 81,71 82,38
Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan
gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi
SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi
pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2016-2020 terus menunjukkan
peningkatan, yaitu dari 80,04 pada tahun 2016 menjadi 81,14 pada tahun 2020. Hal
ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah
Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun.
2.2.2.4.10.2 Status LPPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan
kinerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah. LPPD didasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Kepala Daerah
wajib Menyusun LLPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah
Pusat. LPPD yang telah disusun dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Pusat
untuk menilai seberapa baik tata Kelola pemerintah di daerah. Evaluasi kinerja yang
dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana
kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Tabel 2.157 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Status LPPD Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi - -
Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur
Perkembangan status LPPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018
adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur
-246-
telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan
bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan. Selama 4 tahun berturut-
turut dari 2015 sampai dengan Tahun 2018, LPPD Jawa Timur selalu menempati
posisi teratas di tingkat nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi hasil
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPDD) tahun 2016
terhadap LPPD tahun 2015 bahwa Provinsi Jawa Timur memperoleh skor 3,0765
terkategori status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Kepmendagri No. 120-10421
tahun 2017. EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016, Provinsi Jawa Timur
memperoleh skor 3,3263 dengan status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan
kepmendagri No. 100-53 tahun 2018. EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD Tahun
2017 berdasarkan kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur
memperoleh skor 3,3021 dengan status kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya untuk
LPPD Tahun 2018 yang EKPPD nya dilaksanakan pada Tahun 2019, bahwa Provinsi
Jawa Timur memperoleh skor 3,4144 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Untuk LPPD tahun 2019 dan 2020, dari target status LPPD yaitu Sangat
Tinggi, belum dapat diinfomasikan hasil nya dikarenakan hasil pelaksanaan EKPPD
tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 masih dalam proses pembahasan oleh tim
nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Begitu pula untuk
status LPPD Tahun 2020 belum dapat diinfokan karena masih dalam tahapan
penyusunan LPPD yang mana hasil penilaiannya baru dapat diketahui pada Tahun
2022 mendatang.
2.2.2.4.10.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan
publik tersebut adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna
layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sehubungan
dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai
indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.
Tabel 2.158 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,00 81,33 83,24 83,32 84,02
Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur
-247-
Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun
2016-2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 81 (Thn. 2016); 81,33
(Thn. 2017); 83,24 (Thn. 2018); 83,32 (Thn. 2019) dan 84,02 (Thn. 2020). Kondisi
ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih
baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat
mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9
(sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam
PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah :
1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana
Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat
dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang
dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.
2.2.2.4.10.4 Indeks Kepedulian Sosial
Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup
sendiri. Oleh karena itu lumrah jika manusia memiliki kepedulian sosial terhadap
sesama. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan
kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas
manusia. Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan individu atau kelompok
untuk membantu orang lain.
Tabel 2.159 Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Indeks Kepedulian Sosial 68,12 74,28 74,40
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
-248-
Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya kepedulian sosial yang harus
dimiliki manusia satu dengan manusia lainnya. Bahkan semua agama mengajarkan
kepada kita untuk peduli kepada sesama umat Tuhan dan bergotong royong saling
membantu meringankan beban orang lain. Indeks Kepedulian Sosial di Jaw aTimur
selalku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indeks Kepedulian Sosial di
Jawa Timur sebesar 68,12 menjadi 74,40 pada tahun 2020. Dengan semakin
meningkatnya kepedulian sosial maka akan tercipta keharmonisan sosial yang kuat,
suasana kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain. Kedepan kebijakan
pembangunan yang responsif pada kepedulian sosial akan menjadi salah satu
pendekatan yang melingkupi pembangunan daerah Jawa Timur.
2.2.2.4.10.5 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan
Kepentingan Umum
Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal
bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV
(empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat
tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara
hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk
hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.
Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah,
terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan
(regeling). Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata
Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat
konkrit, individual dan final. Peraturan adalah produk hukum tertulis yang
substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian
penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Namun demikian,
produk hukum keputusan maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah haruslah memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan produk hukum,
yaitu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi,
kesusilaan dan kepentingan umum. Terkait hal tersebut, capaian pada tahun 2020,
Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-
-249-
undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum pada Pemerintah
Provinsi Jawa Timur adalah 100 persen.
Tabel 2.160 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Produk Hukum yang tidak
Bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang Lebih Tinggi,
Kesusilaan dan Kepentingan Umum
99,49 98,99 100 100
100
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2.2.2.4.10.6 Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian
Penetapan Indikator Kinerja Biro Perekonomian didasarkan atas Peraturan
Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu
penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator Kinerja ini
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian pada akhir periode anggaran. Indikator
Kinerja tersebut merupakan keberhasilan yang dapat diukur dan dijadikan dasar
dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran Biro. Program dan kegiatan tersebut perlu
direncakan sejak awal agar langkah kedepannya lebih terarah sehingga apa yang
ingin dicapai dapat terwujud.
Indikator Kinerja Biro Perekonomian adalah Jumlah Kebijakan Lingkup
Bidang Perekonomian yang mulai diterapkan di tahun 2021. Kebijakan
Perekonomian adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang
ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk
mengendalikan inflasi di Jawa Timur, mengoptimalkan kinerja BUMD,
mengoptimalkan Kinerja Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan
Penanaman Modal, mengoptimalkan kinerja analisis makro ekonomi dan sarana
perekonomian serta kinerja perindustrian dan perdagangan.
2.2.2.4.10.7 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan
Salah satu upaya untuk mengetahui efektifitas pelayanan administrasi dan
informasi pembangunan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan.
Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan instrumen yang
-250-
dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud. Untuk kebijakan
pembangunan yang akan diukur pelaksanaan diantaranya adalah Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Umum, serta Petunjuk
Pelaksanaan Kebijakan yang diperuntukkan untuk obyek kebijakan merupakan PD
Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud.
Tabel 2.161 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan Kebijakan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Kepatuhan dalam Pelaksaan
Kebijakan 100 100 100 100 100
Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Tabel 2.161 diketahui bahwa persentase kepatuhan dalam
pelaksanaan kebijakan pada tiap tahunnya yang dimulai pada Tahun 2016-2020
mampu mencapai angka maksimal, yaitu 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari
upaya yang pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembagunan
daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala dan
tepat waktu.
2.2.2.4.10.8 Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang
ditetapkan dalam RUP
Pengadaan barang dan jasa di Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur telah dibentuk pada tahun 2020 sebagai UKPBJ Provinsi
dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Salah satu upaya untuk mengukur akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa
adalah melalui ketepatan waktu proses pengadaan barang dan jasa. Persentase
kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP dapat
digunakan untuk mengukur akuntabilitas tersebut. Adapun definisi operasional
indikator persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang
ditetapkan dalam RUP adalah perbandingan antara jumlah paket yang masuk LPSE
sesuai jadwal RUP terhadap jumlah paket yang terjadwal dalam RUP.
-251-
2.2.3 Aspek Daya Saing
2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah
satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat.
Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih
sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan
pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat
kesejahteraan.
Tabel 2.162 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rata-rata Pengeluaran per Kapita
Sebulan 870.412 938.801 1.006.078 1.036.177 1.064.381
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Tabulasi diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita
sebulan penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, pada
tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp. 870.412.
Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menjadi Rp
1.064.381. Peningkatan merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang
diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong
lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa
sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan
Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat
tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau
kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan
makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan
akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu
kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang
non makanan tidak ada batasnya.
-252-
Tabel 2.163 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Makanan 49,08 50,79 49,97 48,53 49,00
Bukan Makanan 50,92 49,21 50,03 51,47 51,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2019) persentase
pengeluaran perkapita sebulan kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan
dengan kelompok makanan, kecuali pada tahun 2017. Persentase pengeluaran rata-
rata per kapita sebulan penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan makanan dan non
makanan mengalami fluktuasi namun masih stabil. Kestabilan tersebut merupakan
indikasi dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Disisi
lain, ada kemungkinan bahwa keadaan ini dikarenakan perubahan harga-harga
barang yang sebanding dengan perkembangan pendapatan dapat dikendalikan.
Kondisi ini dapat dilihat dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya
proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan dibandingkan pengeluaran
untuk kebutuhan makanan.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna
untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar
produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan
barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun
untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut
relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP
lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.
Tabel 2.164 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Tukar Petani (NTP) 104,62 104,10 106,62 108,53 100,77
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
NIlai tukar Petani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu
meningkat setiap tahunnya. Nilai tukar petani pada Bulan Januari sampai Februari
2021 masih stabil, namun Nilai tukar etani mulai Bulan Maret 2021 semakin
menurun seiring dengan mewabahnya Covid-19 di Jawa Timur. Secara umum, pada
tahun 2020 indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan
indeks harga yang dibayar petani, namun kedua indeks tersebut lebih rendah
-253-
dibandingkan dengan tahun 2019. Selama tahun 2020, nilai tukar petani paling
kecil pada Bulan Mei yang hanya mencapai 99,01 sedangkan nilai tukar petani
paling besar pada Bulan Januari sebesar 103,98.
2.2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi
Kriminalitas
Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang
merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku
serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi
karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga
karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak
dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian
yang sempurna.
Tabel 2.165 Kriminalitas
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 38.065 31.419 24.186
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000
Penduduk 97 80 62
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Selama rentang tahun 2018-2020, kriminalitas di Jawa Timur mengalami
mengalami pernurunan setiap tahunnya. Angka kriminalitas diperoleh dari Data
Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000
penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun
2020 sebesar 62 menunjukkan bahwa terjadi 62 tindak pidana di antara 10.000
penduduk per tahunnya.
Regulasi Penanaman Modal
Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan
lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut
sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim
usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan
pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam
penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penanaman Modal yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
-254-
Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.
2.2.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk
mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja
di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi
tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik
kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari
tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.
Tabel 2.166 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Jumlah Lulusan D4/S1 1.507.278 1.574.481 1.632.279
Jumlah Lulusan S2 96.660 101.566 105.207
Jumlah Lulusan S3 6.991 7.262 7.476
Jumlah Lulusan
D4/S1/S2/S3
1.610.929 1.683.309 1.744.962
Jumlah Penduduk 40.409.880 40.820.836 41.044.406
Rasio Lulusan S1/S2/S3 0,0399 0,0412 0,0425
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, diolah
Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 di Jawa
Timur selalu mengalami peningkatan dan peningkatan yang signifikan. Jika pada
tahun 2018 proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1/S2/S3
ke atas adalah 399 per sepuluh ribu penduduk, pada tahun 2018 rasio tersebut
menjadi 412 per sepuluh ribu penduduk, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi
425 persepuluh ribu penduduk.
Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia
< 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio
ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang
harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang
tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64
-255-
tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah
penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung
pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas
65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.
Tabel 2.167 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Ketergantungan 43,97 43,79 43,70 43,68 43,71
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Angka Ketergantungan penduduk Jawa Timur pada tahun 2016-2019
mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi
43,71. Capaian tersebut mengartikan bahwa dari 100 penduduk produktif pada
pada tahun 2020 menanggung usia tidak produktif (usian muda dan usi tua)
sebanyak 44 orang.
2.3 Standar Pelayanan Minimum
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau
disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan
pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang
selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial
-256-
2.3.1 Pendidikan
Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi
Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan. Adapun SPM bidang pendidikan adalah:
a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah/kejuruan
bahwa jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun belajar di sekolah
menengah/kejuruan.
b. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan khusus adalah anak berkebutuhan
khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan.
c. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga
kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan
sesuai dengan Standart Layanan Minimal.
Secara umum dalam rentang tahun 2016-2020, Perkembangan Persentase
partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah di Jawa
Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 68,21 (2016); 68,65
(2017); 69,92 (2018) 70,01 (2019), dan 71,04 (2020). Peningkatan ini menunjukkan
semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah
pada jenjang Pendidikan menengah.
Tabel 2.168 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan
Indikator Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. Anak usia 16 - 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan
- Persentase partisipasi warga
negara usia 16-18 tahun
dalam pendidikan menengah
68,21 68,65 69,92 70,01 71,04
2. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan
- Persentase warga negara usia
4-18 tahun penyandang
disabilitas dalam pendidikan
khusus
25,15 25,58 28,08 29,16 30,46
3. Guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga
kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal
- Persentase Guru Jenjang SMA,
SMK, Dan PK-LK
Berkualifikasi Minimal S1/D4
Masih
Menggunakan
Perhitungan SD,
SMP,SMA
98,80 98,40 97,42 99,98
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Pada tahun 2016-2020, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di
Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 25,15 persen pada tahun
-257-
2016 menjadi 30,46 persen tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan
pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus.
Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang
pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan
pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan
menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya
adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun
2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP,
SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun
2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang
berkualifikasi minimal D4/S1.
Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK
Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen, turun dari
tahun 2017 dikarenakan ada guru yang sudah pensiun. Pada tahun 2020
mengalami kenaikan menjadi 99,98 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi
guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan
mutu pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan.
2.3.2 Kesehatan
Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan
Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:
a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.
b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Tabel 2.169 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Indikator
Tahun
2019 2020
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau
/ atau berpotensi bencana provinsi
100 100
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada
kondisi kejadian luar biasa 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
-258-
Indikator SPM bidang kesehatan tersebut mulai diterapkan tahun 2019.
Adapun capaian realisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana tahun
2019-2020 adalah 100 persen. Begitu juga pada capaian realisasi pelaksanaan
pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) tahun
2019-2020 sebesar 100 persen. Kegiatan pengamatan terhadap Kejadian Luar Biasa
(KLB) dengan mewaspadai secara dini Jenis Kejadian Luar Biasa yang meliputi :
1) Difteri
2) Pertusis
3) Tetanus
4) Campak
5) rubella
6) DBD
7) Leptopirosis
8) Antraks
9) Malaria
10) Hanta virus
11) Flu burung (H5N1)
12) Flu babi (H1N1)
13) Cikungunya
14) Flu singgapur (HFMD)
15) AFP
16) Hepatitis A
17) Keracunan Makanan
18) Corona Virus
2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan
Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024, yang meliputi Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas
kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
regional lintas kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan
Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dicapai melalui Pembangunan SPAM
Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan
SPAM ini pada tahun 2020 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ±2.040
liter/detik dan terealisasi sebesar ±1.147 liter/detik, sehingga memiliki capaian
56,22 % dengan asumsi 1liter/detik melayani 320 jiwa. Kemudian untuk penerapan
SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas
kabupaten/kota, sampai dengan tahun 2020, di Jawa Timur belum memiliki
pelayanan pengolahan sustem air limbah terpusat, sehingga tidak ada realisasi
(n/a).
Tabel 2.170 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah
lintas kabupaten/kota 0,86 % 35,92 % 58,22 %
Penyediaan pelayanan pengolahan Air
Limbah Domestik regional lintas
kabupaten/kota
n/a n/a n/a
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
-259-
2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah Provinsi. Capaian penerapan pada kedua SPM pada tahun 2020
adalah tidak ada realisasi (n/a), hal ini dikarenakan tidak adanya Penyediaan dan
rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada
relokasi rumah rumah warga.
Tabel 2.171 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak
huni bagi korban bencana Provinsi
100 % 100 % n/a
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah Provinsi
n/a n/a n/a
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
2.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk
untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan
pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan
aktifitasnya dengan aman.
Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan
hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu indikator SPM
yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Indikator ini
merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat
memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil
pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target
/rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan
erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
-260-
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan di Kabupaten / Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah:
Tabel 2.172 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Akibat Penegakan
Hukum Perda dan Perkada di Provinsi Jawa Timur
Indikator
Tahun
2019 2020
Persentase warga negara yang memperoleh
pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan
perkada di Provinsi Jawa Timur
100 100
Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur
2.3.6 Sosial
Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi
Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2
tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial
tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.
d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam
panti.
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi
Korban Bencana daerah provinsi.
Tabel 2.173 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial
Indikator Tahun
2018 2019 2020
Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 840 910 940
Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam panti 2.619 2.809 2.824
Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam panti 907 987 1.050
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 350 350 350
Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya 3.772 5.119 24.126
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
-261-
Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam
Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, Rehabilitasi
Sosial Bina Laras Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban,
UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun
mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas
tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya
penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat. Penanganan
Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 840 orang atau 0,69 persen dari
populasi penyandang disabilitas di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar
120.911 orang.
2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 910 orang atau 0,76 persen dari
populasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 119.731 orang.
3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 940 orang atau 0,80 persen dari
populasi penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebesar 117.890 orang
Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti dicapai
melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial
Asuhan Anak Situbondo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak
Sumenep, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk, UPT
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, UPT Perlindungan
dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Balita Sidoarjo, UPT Perlindungan dan
Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Marsudi Putra Surabaya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan
Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini
disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani
Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar
Anak Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 2.619 Anak atau 2,21 persen dari
populasi Anak Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 118.718 anak.
2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 2.809 Anak atau 2,41 persen dari
populasi Anak Terlantar pada tahun 2019 sebesar 116.506 anak.
-262-
3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 2.824 Anak atau 2,45 persen dari
populasi Anak Terlantar pada tahun 2020 sebesar 115.060 anak.
Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha
Banyuwangi, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha Jember, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, UPT
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha
Jombang, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di
Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya
penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar
dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia
Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 907 orang atau 0,52 persen dari
populasi Lanjut Usia Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 173.871
orang.
2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 987 orang atau 0,56 persen dari
populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2019 sebesar 175.261 orang.
3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 1.050 orang atau 0,61 persen dari
populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2020 sebesar 173.261 orang.
Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya
Pasuruan, Balai Pelayanan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial
Sidoarjo dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial. Target penanganan
Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hal ini
disebabkan UPT yang menanganani tidak mengalami penambahan kapasitas
tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani
gelandangan dan pengemis. penanganan Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan
Pengemis di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Tahun 2018 target penanganan sebesar sebesar 350 orang atau 5,19 persen
dari populasi Gelandangan dan Pengemis di Jawa Timur pada tahun 2018
sebesar 6.738 orang.
2) Tahun 2019 target penaganan sebesar 350 orang atau 5,34 persen dari populasi
Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2019 sebesar 6.552.
-263-
3) Tahun 2020 sebesar 390 orang atau 5,41 persen dari populasi Gelandangan dan
Pengemis pada tahun 2020 sebesar 6.469 orang.
Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah
Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui Program
Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. penanganan Korban Bencana Alam dan
Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial
pada tahun 2018 sebesar 3.772 orang, Pada tahun 2019 sebesar 5.119 orang, dan
Tahun 2020 sebesar 24.126 orang. Pada tahun 2020 korban bencana alam dan
sosial meningkat tajam, hal ini disebabkan meningkatnya kasus bencana alam
terutama banjir bandang dan tanah longsor, serta meningkatnya korban bencana
sosial terutama Pandemi Covid-19.
-264-
BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh,
baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah
hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan
program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.
Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang
peranan penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur
yaitu sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan
Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun
waktu 5 (lima) tahun ini, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang
adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan
keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket
kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan
Kebijakan Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi yang
ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan
instrumen kunci dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai
ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan wujud
-265-
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan
Daerah dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa
fungsi antara lain:
1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun
berkenaan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi:
a) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;
b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan Daerah;
d) Pengeluaran Daerah;
e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan
umum.
-266-
Dalam hal ini, lingkup pengelolaan keuangan daerah diatas akan
diwujudkan dalam APBD sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
berbunyi, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015-2019
menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah
berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai yang ditargetkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi
kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.
3.1.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28
ayat (1) pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari
pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan
otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada
potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian
fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya.
Peningkatan PAD pada dasarnya merupakan upaya internal suatu daerah
untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Jawa Timur
berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus
ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi
-267-
daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian
daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan
terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung
sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan
masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut
jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Selanjutnya, dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dilarang
melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan
dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dan Pemerintah
Daerah juga dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar
daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis
nasional, hal ini berarti bahwa reformasi peraturan perundang-undangan sudah
memberikan perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut dapat kita cermati
pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang
semulanya open list menjadi close list. Pemerintah Daerah hanya dapat
melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat
melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan
memperluas coverage Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal
kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah
diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar
-268-
Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terhadap
pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban
Pemerintah Provinsi untuk membagihasilkan sebagian perolehan pungutan
Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik
pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam
peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakan
ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal
BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar
pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan
yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk
jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (4)
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda
Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak,
Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum,
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir termasuk didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat
Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis
-269-
pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus menurut
Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana
darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
mengalami progress yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Selain Pajak Daerah, karena pembatasan objek pungutan,
jenis pendapatan lain utamanya Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah relatif mengalami diversifikasi objek pungutan serta
perubahan tarif layanan yang ditetapkan baik melalui Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Realisasi pada Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp 22,24 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan. Pada
Tahun Anggaran 2019 pendapatan daerah mencatat angka sebesar Rp 33,42
Triliun atau mengalami kenaikan 50,26% dibandingkan realisasi Pendapatan
Daerah pada Tahun Anggaran 2015 atau meningkat 11,58% dari tahun 2018.
Pada 2020 Pandemi COVID-19 melanda seluruh Dunia termasuk Indonesia
khususnya Jawa Timur, hal ini mempengaruhi pendapatan daerah yang turun
sebesar 5,37% dari tahun 2019 atau sejumlah Rp 31,63 Triliyun.
-270-
Gambar 3.1
Trend Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 (dalam Juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada Tahun 2015-
2020 didominasi oleh Pajak Daerah, tercatat pada tahun 2020 pajak daerah
memiliki kontribusi sebesar 80,29%, diikuti dengan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 16,92%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2,33%, dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah 0,47%. Kontribusi Retribusi
Daerah yang masih minim menjadi perhatian tersendiri. Mengantisipasi hal
tersebut terus dilakukan optimalisasi objek pendapatan dari sektor Retribusi
Daerah.
Gambar 3.2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
22.246.18123.928.543
29.348.605 29.959.092
33.427.67331.631.025
7,56%
22,65%
2,08%
11,58%
-5,37%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PENDAPATAN(dalam Juta Rp)
PERUBAHAN (%)
-271-
Terhadap Dana Perimbangan jika dilihat dari tren realisasi pada Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2020, terdapat tren kenaikan yang signifikan
pada Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun
Anggaran 2015. Hal ini disebabkan pergeseran kodifikasi pendapatan pada
Bantuan Operasional Sekolah yang semula termasuk dalam jenis Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terhitung sejak Tahun Anggaran
2016 dialihkan ke Dana Perimbangan Jenis Dana Alokasi Khusus Objek Dana
Alokasi Khusus Non Fisik, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
17 Februari 2016 Nomor 905/501/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran
Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016. Lebih lanjut mengenai tren akan dana
perimbangan, secara pertumbuhan, trennya melambat namun secara
nominal tetap bertambah dengan tumbuh sebesar 46,05%, pada tahun 2018
dana perimbangan berkurang menjadi 12,27 trilun Rupiah atau turun 1,63%
dari tahun 2017, dan pada tahun 2020 dana perimbangan menurun sebesar
9,99% atau sebesar 13,48 triliun Rupiah.
Gambar 3.3 Trend Dana Perimbangan Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015-2020
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Komposisi pendapatan yang berasal dari jenis Pengelolaan Kekayaan yang
Dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019
mengalami peningkatan secara nominal per tahunnya kendati secara
3.598.308
9.237.037
13.490.264 13.270.912
14.975.612
13.480.112
156,71%
46,05%
-1,63%
12,85%
-9,99%-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
-1.000.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dana Perimbangan(dalam Juta Rp)
PERUBAHAN (%)
-272-
pertumbuhan masih berfluktuatif. Sebagaimana diuraikan di atas, terhadap
gambaran kinerja Pendapatan Daerah secara garis besar utamanya terhadap
Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan optimalisasi sumber penerimaan
melalui strategi pendapatan yang tepat sehingga diharapkan melalui arah
kebijakan yang sesuai dengan kondisi makro ekonomi regional dan daerah maka
Pendapatan Daerah dapat dioptimalkan lagi.
3.1.1.2 Belanja Daerah
Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan
Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja
daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional.
Hingga APBD 2019, utamanya pada Belanja Daerah, masih menggunakan
format lama, yakni Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.
-273-
Gambar 3.4 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Gambar 3.5 Komposisi Belanja Daerah Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020 (dalam juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Kekuatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kendati
pertumbuhannya fluktuatif, selalu mengalami peningkatan pada periode Tahun
Anggaran 2015-2020. Dari Tahun Anggaran 2015 Realisasi Belanja Daerah
sebesar 24,36 Triliun Rupiah lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi
24.361.066 24.616.511
30.937.109
33.245.889
38.004.721
15.791.03616.847.303
20.660.97822.271.254
26.062.266
8.570.0307.769.209
10.276.132 10.974.63511.942.455
64,82%68,44%
66,78% 66,99%68,58%
35,18%
31,56%33,22% 33,01%
31,42%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Presentase BTL Presentase BL
-274-
sebesar 38,00 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2019 atau mengalami
peningkatan rata-rata 10,53 %. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung
terdapat peningkatan pada Jenis Belanja Bunga yang diakibatkan pada periode
Tahun Anggaran 2015-2020 beberapa Rumah Sakit yang melaksanakan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Dr. Soetomo
Surabaya, RSUD Dr. Soedono Madiun dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang)
melakukan perjanjian pinjaman daerah kepada PT. Bank Jatim yang
dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung layanan.
Selain belanja bunga, kenaikan presentase cukup signifikan juga terjadi pada
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung). Kenaikan pada tahun 2017
disebabkan karena sejak Tahun Anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran
untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD
sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017.
Pada periode selanjutnya, selisih presentase antara belanja langsung dan
tidak langsung terhadap belanja daerah semakin membesar. Dimana pada 2019
presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah adalah 68,58%
sedangkan presentase belanja langsung terhadap belanja daerah adalah
31,42%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 yang
sebelumnya presentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah hanya
66,99% seiring dengan meningkatnya komponen-komponen yang memberikan
sumbangsih terbesar terhadap belanja langsung seperti belanja pegawai tidak
langsung, belanja hibah, dan belanja bagi hasil.
Gambar 3.6 Presentase Komposisi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur
tahun 2015-2019
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
12,34% 14,90%29,73% 27,33% 30,20%
35,41%43,76%
32,47% 36,82% 32,68%
31,63%
29,87%31,64% 29,20% 32,14%
20,08%10,80% 5,63% 5,13% 3,35%
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan
-275-
Gambar 3.7 Trend Belanja Langsung Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Pada Kelompok Belanja Langsung, sempat menurun pada tahun 2016,
jumlah Belanja Langsung secara nominal terus meningkat dari tahun ke tahun,
peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yang kemudian pada tahun
2019, diakhiri dengan trend meningkat dari tahun sebelumnya dengan tumbuh
sebesar 8,82%. Dari proporsi penggunaan anggaran, serapan belanja langsung,
selisih antara anggaran dan realisasi, mengalami penurunan dari tahun 2017
hingga 2019 setelah pada tahun 2016 terjadi peningkatan hingga 96%.
Berdasarkan presentase Belanja Pegawai (Langsung), Belanja Barang dan
Jasa, dan Belanja Modal terhadap belanja langsung. Terlihat Belanja Barang
dan Jasa adalah pembentuk utama dari Belanja Langsung. Kebijakan belanja
langsung ke depannya perlu ada peningkatan akan belanja modal dan belanja
barang dan jasa, dikarenakan belanja modal dan belanja barang dan jasa pada
hakekatnya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana publik/pendukung
pelayanan publik. Dengan semakin tersedianya barang publik yang berkualitas
diharapkan mampu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Terkhusus belanja modal, belanja ini akan memberi manfaat jangka Panjang
atau lebih dari satu periode, dengan penggunaan untuk investasi yang
harapannya akan memberikan manfaat jangka panjang.
8.570.030
7.769.209
10.276.13210.974.635
11.942.455
-9,34%
32,27%
6,80%
8,82%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
Belanja Langsung Perubahan
-276-
Gambar 3.8
Komposisi Belanja Langsung Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2020 (dalam juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
738.239 600.718 652.355892.098 896.965
5.463.380
4.889.287
6.238.351
6.691.462
7.766.447
2.368.410 2.279.204
3.385.426 3.391.075
3.279.043
8,61%7,73%
6,35%8,13%
7,51%
63,75% 62,93%60,71% 60,97%
65,03%
27,64%29,34%
32,94%30,90%
27,46%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal Presentase Belanja Pegawai
Presentase Belanja Barang dan Jasa Presentase Belanja Modal
-277-
Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(dalam juta Rupiah)
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata
Pertumbuhan (%)
1 PENDAPATAN 22.246.181 23.928.543 29.348.605 29.959.092 33.427.673 10,97
1.1 Pendapatan Asli Daerah 14.900.073 14.624.118 15.850.716 16.575.987 18.212.437 5,25
1.1.1 Pajak Daerah 12.329.300 11.934.000 12.979.000 13.498.000 14.892.800 4,97
1.1.2 Retribusi Daerah 152.223 119.653 128.992 74.270 139.792 8,05
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 351.542 364.326 374.275 384.285 412.155 4,07
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.067.009 2.206.139 2.368.449 2.619.432 2.767.691 7,59
1.2 Dana Perimbangan 3.598.308 9.237.037 13.490.264 13.270.912 14.975.612 53,49
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak 1.945.007 1.959.782 2.281.079 2.306.650 3.057.152 12,70
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.587.262 1.672.878 3.803.428 3.813.412 3.998.432 34,47
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 66.039 5.604.377 7.405.756 7.150.850 7.920.029 2106,47
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.747.799 67.388 7.625 112.193 239.623 324,52
1.3.1 Hibah 46.322 33.500 125 28.558 165.328 5774,53
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari
Pemerintah Daerah
-278-
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata
Pertumbuhan (%)
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.701.477 33.888 7.500 77.500 73.795 187,90
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya 6.135 500
2 BELANJA 24.361.066 24.616.511 30.937.109 33.245.889 38.004.721 12,13
2.1 Belanja Tidak Langsung 15.791.036 16.847.303 20.660.978 22.271.254 26.062.266 13,54
2.1.1 Belanja Pegawai 1.948.114 2.510.057 6.143.023 6.086.349 7.872.097 50,50
2.1.2 Belanja Bunga 2.839 1.788 1.270 4.506 14.168 100,80
2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 30.500 192.586 37.500
2.1.4 Belanja Hibah 5.592.217 7.372.147 6.709.136 8.199.493 8.517.382 12,23
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.410 10.800 7.596 8.727 108.015 287,84
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 4.994.366 5.032.556 6.536.743 6.502.864 8.375.712 14,73
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 3.170.091 1.819.956 1.162.817 1.143.375 873.504 -25,99
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 75.000 100.000 69.892 133.353 263.889 47,98
2.2 Belanja Langsung 8.570.030 7.769.209 10.276.132 10.974.635 11.942.455 9,63
2.2.1 Belanja Pegawai 738.239 600.718 652.355 892.098 896.965 6,82
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.463.380 4.889.287 6.238.351 6.691.462 7.766.447 10,10
2.2.3 Belanja modal 2.368.410 2.279.204 3.385.426 3.391.075 3.279.043 10,41
-279-
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata
Pertumbuhan (%)
3 PEMBIAYAAN 2.114.885 688.675 1.588.504 3.286.797 4.577.048 52,35
3.1 Penerimaan Pembiayaan 2.450.218 1.497.009 1.996.837 3.351.498 4.955.848 27,55
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 335.333 808.333 408.333 64.701 378.800 123,22
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
-280-
Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam Juta Rupiah)
No Uraian 2020
1 PENDAPATAN 31.631.024.771.618,20
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.950.996.508.801,00
1.1.1 Pajak Daerah 14.412.667.226.293,00
1.1.2 Retribusi Daerah 84.103.244.969,90
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
417.764.005.747,60
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.036.462.031.790,53
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 13.575.794.898.763,20
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 13.480.111.730.763,20
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 95.683.168.000,00
1.2.3 Bantuan Keuangan 0
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 104.233.364.054,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 104.233.364.054,00
2 BELANJA dan TRANSFER 32.286.757.637.609,20
2.1 BELANJA OPERASI 23.156.806.028.284,50
2.1.1 Belanja Pegawai 7.605.952.242.667,79
2.1.2 Belanja Barang & Jasa 5.910.184.426.774,29
2.1.3 Belanja Bunga 12.340.227.687,49
2.1.4 Belanja Subsidi 28.803.592.300,00
2.1.5 Belanja Hibah 9.514.406.648.901,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 85.118.889.954,00
2.2 BELANJA MODAL 1.904.556.949.359,00
2.2.1 Belanja Tanah 4.604.775.400,00
2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin 1.122.384.416.207,00
2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan 500.886.112.716,00
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 135.201.265.143,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 126.820.538.234,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 14.659.841.659,00
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.016.550.638.843,70
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.016.550.638.843,70
2.4 TRANSFER 6.208.844.021.122,00
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.457.178.817.483,00
2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.457.178.817.483,00
2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 751.665.203.639,00
2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
692.586.078.639,00
2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
59.079.125.000,00
2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
0
2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0
3 PEMBIAYAAN 4.355.766.063.784,83
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 4.391.517.489.882,39
3.1.1 Penggunaan SILPA 4.369.342.489.882,39
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah 22.175.000.000,00
3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.751.426.097,56
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 35.751.426.097,56
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
-281-
3.1.2. Neraca Daerah
Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang
masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.
Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada
manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan
informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan
yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca
Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah
secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca
Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,
kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini
sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka
memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi
juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka
pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara
efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang
sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah,
memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun
masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta
dapat diukur dalam uang.
Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami
peningkatan selama kurun waktu 2014-2019, dengan pertumbuhan rata-rata
per tahun sebesar 10,23%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang
dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan
investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam
pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran,
tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan
dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan
untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.
Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan
informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim
pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul
karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak
-282-
di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber
daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinisi Jawa
Timur dalam kurun waktu 6 tahun (2014-2019) memiliki pertumbuhan rata-
rata sebesar 14,08% pertahun, seiring dengan penurunan jumlah kewajiban
pada tahun 2018 dengan turun sebesar -44,88% dari tahun 2018. Umumnya
kondisi neraca daerah cukup baik, yakni dari nilai ekuitas bernilai positif,
artinya bahwa daerah memiliki utang yang lebih kecil dibandingkan aset yang
dimiliki.
Gambar 3.9
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 (dalam juta Rupiah)
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420
Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245
Ekuitas Dana 25.214.642 25.719.641 28.275.857 36.548.256 38.633.430 40.782.175
Perubahan Aset (%) 4,03% 11,76% 25,48% 6,21% 3,65%
Perubahan Kewajiban (%) 76,99% 49,49% -32,17% 20,96% -44,88%
Perubahan Ekuitas (%) 2% 9,94% 29,26% 5,71% 5,56%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
-283-
Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata
Pertumbuhan
per Tahun (%)
1 Aset 25.914.348 26.958.068 30.127.166 37.803.988 40.152.357 41.619.420 10,23%
1.1 Aset Lancar 3.594.990 2.652.802 3.286.266 4.034.250 5.610.393 5.699.697 12,22%
1.1.1 Kas 2.450.594 1.498.288 1.860.008 2.767.649 4.565.658 4.400.870 19,09%
1.1.2. Piutang 947.971 889.788 1.145.180 990.046 846.060 1.041.579 3,52%
1.1.3 Beban Dibayar Dimuka 0 4.167 4.534 3.670 4.385 3.936 -0,20%
1.1.4 Persediaan 196.424 260.557 276.542 272.884 194.288 253.311 7,81%
1.2 Investasi Jangka Panjang 5.031.103 5.544.656 6.281.027 6.608.199 7.094.763 7.532.817 5,34%
1.2.1 Investasi Non Permanen 222.016 206.968 201.038 198.814 197.871 188.952 -3,15%
1.2.2 Investasi Permanen 4.809.086 5.337.687 6.079.988 6.409.384 6.896.891 7.343.865 8,88%
1.3 Aset Tetap 16.976.663 18.568.280 19.757.664 26.075.232 26.867.369 28.119.339 11,09%
1.3.1 Tanah 11.310.330 11.315.328 11.346.222 13.697.419 12.871.416 12.919.204 3,08%
1.3.2 Peralatan dan Mesin 3.556.177 4.308.014 5.233.072 8.844.847 8.418.366 9.532.801 24,01%
1.3.3 Gedung dan Bangunan 3.311.020 4.089.031 4.681.069 8.528.154 9.240.956 10.079.404 27,52%
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 11.142.785 11.684.193 11.967.801 12.534.590 13.177.757 13.855.167 4,46%
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 39.407 43.975 45.678 242.440 194.238 242.440 91,08%
1.3.6 Konstruksi dalam
Pengerjaan 50.453 145.531 196.602 386.810 355.299 223.233 54,99%
1.3.7 Akumulasi Penyusutan -12.433.511 -13.017.794 -13.712.783 -18.159.129 -17.390.664 -18.741.193 9,20%
1.4 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94%
1.4.1 Dana Cadangan 0 0 404.934 547.818 0 0 -12,94%
1.5 Aset lainnya 311.591 192.329 397.273 538.486 579.830 267.568 11,53%
1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 3.430.392.807 1.615.993.292 198.626.589.204 331.906.121.162 334.998.796.997 4.516.720.737 2421,56%
1.5.2 Aset Tak Berwujud 188.935.744.674 68.778.891.356 78.449.276.023 83.309.174.705 104.597.531.725 108.542.781.343 -2,80%
1.5.3 Aset Lain-lain 119.225.171.791 121.934.620.508 120.197.959.958 123.271.590.188 140.234.457.957 154.508.508.541 5,47%
-284-
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata
Pertumbuhan
per Tahun (%)
2. Kewajiban 699.706 1.238.427 1.851.309 1.255.732 1.518.926 837.245 14,08%
2.1 Kewajiban Jangka Pendek 680.539 1.227.593 1.848.809 1.218.791 1.424.953 721.585 12,89%
2.1.1 Utang Perhitungan Pihak
Ketiga 677 0 115 2.671 266 31.531 2749,62%
2.1.2 Utang Bunga 151 104 60 46 0 0 -19,40%
2.1.3 Utang Potongan/Pungutan
Bendaharawan 0 965 0 0 0 -20,00%
2.1.4 Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang 10.333 8.333 8.333 4.106 17.044 35.751 70,95%
2.1.5 Pendapatan diterima di
Muka 0 10.848 58.103 69.103 1.341.268 543.811 447,20%
2.1.6 Utang Belanja 0 1.207.341 1.782.195 1.142.864 6.638 110.492 18,83%
2.1.7 Utang Jangka Pendek
Lainnya 94.842 0 0 0 0 0 -40,00%
2.2 Kewajiban Jangka Panjang 19.167 10.833 2.500 36.941 93.973 115.660 286,94%
2.2.1 Utang Dalam Negeri 0 0 2.500 36.941 93.973 115.660 311,02%
2.2.2 Utang Jangka Panjang 19.167 10.833 0 0 0 0 -28,70%
3 Jumlah Ekuitas 25.214.642 25.719.641 28.275.858 36.548.256 38.633.431 40.782.175 10,49%
3.1.1 Ekuitas 25.214.642 24.846.730 26.729.425 29.366.927 32.840.037 38.701.949 9,13%
3.1.2 Surplus/Defisit 0 872.912 1.546.433 7.181.329 5.793.394 2.080.226 84,44%
3.1.3 Ekuitas Untuk
Dikonsolidasikan 0 0 0 0 0 0 0,00%
4 Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas Dana 25.914.348 26.958.068 30.127.167 37.803.989 40.152.357 41.619.420 10,23%
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
-285-
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin
pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan
Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi
pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan
dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3)
Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah,
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.
Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah,
Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk
pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal
(investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Timur
pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang
dalam rangka pembangunan daerah, sebagai berikut:
3.2.1.1 Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series
menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tertuang pada Gambar 3.7 sebagai berikut :
-287-
Tabel 3.4
Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019
No Uraian 2014 2015 2016
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 20.957.372,61 20.006.319,31 95,46 23.720.919,80 22.946.307,57 96,73 24.616.511,47 23.859.953,93 96,93
1 Belanja Tidak
Langsung 14.125.429,76 13.700.107,00 96,99 15.405.542,30 15.074.834,72 97,85 16.847.302,87 16.380.714,23 97,23
1.1 Belanja Pegawai 1.713.981,53 1.623.569,15 94,73 2.172.654,88 1.805.820,31 83,12 2.510.056,70 2.327.052,98 92,71
1.2 Belanja Bunga 4.174,94 3.921,19 93,92 2.829,35 2.761,25 97,59 1.787,99 1.753,22 98,06
1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Belanja Hibah 4.862.591,66 4.673.473,43 96,11 5.270.776,50 5.412.737,37 102,69 7.372.146,60 7.220.422,95 97,94
1.5 Belanja Bantuan
Sosial 9.149,38 8.434,38 92,19 7.009,54 8.130,23 115,99 10.800,00 8.747,79 81,00
1.6 Belanja Bagi Hasil 4.981.970,14 4.934.876,84 99,05 5.020.519,20 4.667.452,41 92,97 5.032.556,03 5.015.881,82 99,67
1.7 Belanja Bantuan
Keuangan 2.374.312,38 2.362.512,57 99,50 2.856.752,83 3.149.506,61 110,25 1.819.955,54 1.787.383,31 98,21
1.8 Belanja Tidak Terduga 179.249,72 93.319,44 52,06 75.000,00 28.426,55 37,90 100.000,00 19.472,15 19,47
2 Belanja Langsung 6.831.942,86 6.306.212,31 92,30 8.315.377,51 7.871.472,84 94,66 7.769.208,60 7.479.239,69 96,27
2.1 Belanja Pegawai 721.961,60 656.587,35 90,94 779.474,11 662.267,95 84,96 600.717,54 562.836,33 93,69
2.2 Belanja Barang dan
Jasa 4.696.638,36 4.442.168,33 94,58 4.969.939,25 4.950.884,82 99,62 4.889.286,97 4.765.809,25 97,47
2.3 Belanja modal 1.413.342,90 1.207.456,63 85,43 2.565.964,15 2.258.320,07 88,01 2.279.204,10 2.150.594,11 94,36
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
-288-
Tabel 3.5
Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Lanjutan)
No. Uraian 2017 2018 2019
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 30.937.109 28.878.135 93,34 33.245.889 30.662.093 92,2282 38.004.721 33.967.110 89,376
1 Belanja Tidak
Langsung 20.660.978 19.418.904 93,99 22.271.254 21.096.956 94,7273 26.062.266 23.629.150 90,664
1.1 Belanja Pegawai 6.143.023 5.677.526 92,42 6.086.349 5.827.387 95,7452 7.872.097 7.178.773 91,193
1.2 Belanja Bunga 1.270 872 68,67 4.506 4.793 106,367 14.168 10.603 74,838
1.3 Belanja Subsidi 30.500 29.656 97,23 192.586 182.456 94,7399 37.500 28.851 76,936
1.4 Belanja Hibah 6.709.136 6.424.967 95,76 8.199.493 7.996.550 97,5249 8.517.382 8.286.601 97,29
1.5 Belanja Bantuan
Sosial 7.596 5.005 65,89 8.727 6.701 76,7897 108.015 63.809 59,074
1.6 Belanja Bagi Hasil 6.536.743 6.073.122 92,91 6.502.864 5.986.842 92,0647 8.375.712 7.258.424 86,66
1.7 Belanja Bantuan
Keuangan 1.162.817 1.155.580 99,38 1.143.375 1.065.858 93,2204 873.504 769.018 88,038
1.8 Belanja Tidak
Terduga 69.892 52.177 74,65 133.353 26.369 19,7738 263.889 33.072 12,533
2 Belanja Langsung 10.276.132 9.459.231 92,05 10.974.635 9.565.137 87,1568 11.942.455 10.337.960 86,565
2.1 Belanja Pegawai 652.355 594.491 91,13 892.098 822.303 92,1763 896.965 809.759 90,278
2.2 Belanja Barang dan
Jasa 6.238.351 5.774.684 92,57 6.691.462 5.902.282 88,2062 7.766.447 6.757.227 87,005
2.3 Belanja modal 3.385.426 3.090.056 91,28 3.391.075 2.840.552 83,7655 3.279.043 2.770.974 84,506
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
-289-
Tabel 3.6
Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019
(Lanjutan)
No Uraian 2020
Anggaran Realisasi %
2 BELANJA dan TRANSFER
34.565.028.403.219,30 32.286.757.637.609,20 93,41%
2.1 BELANJA OPERASI 24.629.062.917.118,40 23.156.806.028.284,50 94,02%
2.1.1 Belanja Pegawai 7.805.285.953.933,92 7.605.952.242.667,79 97,45%
2.1.2 Belanja Barang & Jasa 6.577.497.553.292,56 5.910.184.426.774,29 89,85%
2.1.3 Belanja Bunga 12.575.000.000,00 12.340.227.687,49 98,13%
2.1.4 Belanja Subsidi 37.500.000.000,00 28.803.592.300,00 76,81%
2.1.5 Belanja Hibah 10.080.713.190.142,00 9.514.406.648.901,00 94,38%
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 115.491.219.750,00 85.118.889.954,00 73,70%
2.2 BELANJA MODAL 2.284.845.579.345,04 1.904.556.949.359,00 83,36%
2.2.1 Belanja Tanah 6.046.042.900,00 4.604.775.400,00 76,16%
2.2.2 Belanja Peralatan & Mesin
1.227.543.928.599,04 1.122.384.416.207,00 91,43%
2.2.3 Belanja Gedung & Bangunan
628.262.001.118,00 500.886.112.716,00 79,73%
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan
259.166.838.865,00 135.201.265.143,00 52,17%
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya
148.472.042.613,00 126.820.538.234,00 85,42%
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 15.354.725.250,00 14.659.841.659,00 95,47%
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14%
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 1.389.943.084.305,87 1.016.550.638.843,70 73,14%
2.4 TRANSFER 6.261.176.822.450,00 6.208.844.021.122,00 99,16%
2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00%
2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.457.292.065.000,00 5.457.178.817.483,00 100,00%
2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
803.884.757.450,00 751.665.203.639,00 93,50%
2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
738.095.632.450,00 692.586.078.639,00 93,83%
2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
65.789.125.000,00 59.079.125.000,00 89,80%
2.4.2.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
0 0 0,00%
2.4.2.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
0 0 0,00%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
-290-
Berdasarkan tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa, rasio anggaran
dan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding anggaran dan
realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa
alokasi dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk mendanai program
pembangunan tidak hanya didanai dari Belanja Langsung melalui program
dan kegiatan OPD, namun juga dilakukan pendanaan dari Belanja Tidak
Langsung seperti :
a. Belanja subsidi, merupakan belanja dalam rangka memberikan beras
bersubsidi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan PT. BULOG
Divre V Jawa Timur serta belanja subsidi untuk mengantisipasi inflasi
pada hari besar keagamaan dan akhir tahun ;
b. Belanja hibah ; salah satunya Belanja hibah BOS, belanja hibah juga
merupakan belanja untuk memenuhi usulan dari masyarakat,
kelompok masyarakat, lembaga dan instansi pemerintah pusat yang
berada di wilayah administrasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur,
untuk menunjang kegiatan prioritas pemerintah daerah di bidang
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta
program pembangunan lainnya ;
c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan
Pemerintahan Desa digunakan untuk belanja bantuan keuangan
Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Desa di
Bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi
produktif, penanganan kemiskinan dan belanja bantuan keuangan
kepada Partai Politik.
Selain untuk mendanai program pembangunan, pada kelompok
belanja tidak langsung juga digunakan untuk belanja yang sifatnya
merupakan belanja wajib (fixed expenditures) seperti :
a. Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan belanja yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil/ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;
b. Belanja Bunga merupakan belanja bunga atas pinjaman yang
dilakukan Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
c. Belanja Hibah yaitu belanja hibah BOS, dana hibah BOS ini bersifat
transit dan bersumber dari dana transfer dari Kementerian Keuangan
-291-
RI dengan mempedomani Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri
Keuangan RI;
d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ;
mempedomani Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
daerah dan Retribusi Daerah; serta
e. Belanja Tidak Terduga, belanja yang digunakan untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya
dan bersifat darurat.
Berdasarkan data tabel 3.2 Belanja Langsung yang akan digunakan
untuk mendanai Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure),
digunakan untuk sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan
Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan
Sistem Informasi;
b. Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;
c. Belanja DAK BOS;
d. Belanja Operasional Kantor; dan
e. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD)
Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja
Modal Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan,
Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
dan Belanja Tidak Terduga.
3.2.2. Belanja Aparatur
Gambaran tentang realisasi Belanja Aparatur termasuk belanja operasional
dan Belanja Modal kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
selama periode Tahun 2016-2019 pada Tabel 3.3 dibawah ini :
-292-
Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Timur
No. Uraian
Total Belanja untuk
pemenuhan kebutuhan
Aparatur
(Rp)
Total pengeluaran
(Belanja+Pembiayaan
Pengeluaran)
(Rp)
Presentase
(%)
(a) (b) (a)/(b) x
100%
1 2016 2.889.889.317.480,00 24.668.287.259.451,50 11,71
2 2017 6.272.017.305.965,51 29.086.467.968.943,70 21,56
3 2018 6.649.689.313.973,00 30.724.369.151.337,70 21,64
4 2019 7.988.531.674.443,66 34.041.715.119.844,00 23,47
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Perlu diperhatikan bahwa dalam pengalokasian anggaran belanja aparatur
harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
Diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan
ketepatan target dan realisasi belanja. Berdasarkan Tabel di atas, dapat
diketahui bahwa besarnya belanja aparatur selama periode 2016-2018, di tahun
2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016
dikarenakan terdapat alokasi anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD
dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, dan di tahun 2018 mengalami penurunan
dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun
anggaran berjalan.
3.2.3. Analisis Pembiayaan
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga
menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat
selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup :
-293-
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan
dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan
diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan selama tahun 2016-
2020 sebagaimana tabel 3.4.
Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam Juta Rupiah
No.
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah
24.962.122
29.864.031
31.939.187
33.455.209
31.631.025
Dikurangi realisasi :
2 Belanja Daerah
23.859.954
28.878.135
30.662.093
33.967.109
32.286.758
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
808.333 208.333 62.276 74.605 35.751
Surplus Riil 293.835 777.563 1.214.818 -586.505 -691.484
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Gambar 3.11
Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)
Selama tahun 2016-2019 Realisasi Pendapatan Daerah mengalami
dinamika yang fluktuatif demikian juga dengan belanja daerah, Surplus riil juga
7,56%
22,65%
2,08%
11,58%
-5,37%
1,05%
25,68%
7,46%
14,31%
-15,05%
2016 2017 2018 2019 2020
PENDAPATAN BELANJA
-294-
mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.4. Namun
pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kondisi defisit yang diakibatkan oleh
tingginya jumlah realisasi belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah.
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah memiliki
pertumbuhan yang mengungguli pendapatan daerah pada tahun 2017 sampai
2019, pada tahun 2018, pertumbuhan belanja daerah melambat dengan
memiliki nilai dibawah pertumbuhan pendapatan, yang diiringi pula oleh secara
nominal, nilai pendapatan daerah melebihi Belanja Daerah. Akan tetapi pada
tahun 2019, selisih pertumbuhan antara pendapatan dan belanja daerah
melebar yang diringi oleh nominal belanja daerah yang melebihi pendapatan
daerah. Fenomena ini merupakan akumulasi atas inefisiensi belanja daerah
APBD yang terjadi selama bertahun-tahun, hal ini dikarenakan besarnya porsi
belanja pegawai dibandingkan belanja yang bersifat investasi seperti belanja
modal.
Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran
pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020 dapat dilihat
pada Tabel 3.6.
Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2020 Dalam juta Rupiah
No. Uraian Proporsi dari total defisit rill
2016 2017 2018 2019 2020
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
1.497.008 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342
2. Pencairan Dana Cadangan
0 88.454 511.546 0 0
3. Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
0 0 0 0 0
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
40.000 38.547 74.075 60.000 22.175
5. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
68.105 1.439 0 330.456 0
6. Penerimaan Piutang Daerah
0 0 0 0 0
Sumber:BPKAD Provinsi Jawa Timur
Sesuai Tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa komponen penerimaan
pembiayaan sebagian besar berasal dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan
-295-
penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Selain itu sebagian berasal dari Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan
Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, sehingga untuk
menutupi defisit anggaran dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi
Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atau
pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir (2016-2019),
terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan
Anggaran) yang sebagian besar terdiri dari pelampauan pendapatan dan
penghematan belanja. Pada pelampauan pendapatan banyak dipengaruhi
adanya optimalisasi pendapatan daerah sedangkan penghematan belanja
banyak dipengaruhi oleh sisa belanja atas pengadaan barang dan jasa.
Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2016-2019 dalam juta Rupiah
N
o Uraian
2016 2017 2018 2019
Rp % dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA Rp
% dari
SiLPA
1 Jumlah SiLPA 1.858.949 2.764.951 4.565.392 4.369.342
2 Pelampauan
Penerimaan PAD 1.033.579 55,60 515.426 18,64 1.980.095 43,37 27.536 0,63
3
Pelampauan
Penerimaan Dana
Perimbangan
-198.034 -10,65 -996.216 -36,03 24.873 0,54 -
1.033.925 -23,66
4
Pelampauan
Penerimaan Lain-
lain Pendapatan
Daerah yang Sah
37.936 2,04 38.180 1,38 148 0,00 -53.227 -1,22
5
Sisa Penghematan
Belanja atau Akibat
Lainnya
-756.558 -40,70 -
2.058.974 -74,47
-
2.583.796 -56,60
-
4.037.612 -92,41
6
Kewajiban Kepada
Pihak Ketiga
sampai dengan
Akhir Tahun Belum
Terselesaikan
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Kegiatan Lanjutan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur
3.2.4. Analisis Kemandirian Daerah
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
-296-
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah sendiri
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya agar
desentralisasi dapat diaplikasikan diseluruh daerah. Desentralisasi adalah
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga kedepannya diharapkan daerah
dapat mengelola, mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Dalam menjalankan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, maka
perlu sebuah indikator yang mengukur kemandirian tiap-tiap daerah.
Fungsinya adalah melihat perkembangan, memetakan, dan sebagai portrait
akan kemandirian daerah disuatu wilayah. Semakin tinggi angka dari rasio yang
diperoleh suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut. Menurut Halim
(2002), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1)
kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan
pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat
menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah
daerah menjadi lebih besar.
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah
mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kapasitas Fiskal Daerah
berdasarkan
PMK No 126 Tahun 2019 tentang Peta Kapsitas Fiskal Daerah diperoleh melalui
perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
Dimana: KFD = Kapasitas Fiskal Daerah Pendapatan = PAD + Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan yang sudah Ditentukan = Pajak Rokok + DBH-CHT +DBH SDA Dana Reboisasi + DAK
Fisik + DAK Non Fisik + Dana Otonomi Khusus + DBH SDA Mineral dan Gas dalam Rangka Otonomi Khusus
Belanja Tertentu = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil
𝐾𝐹𝐷 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − ( 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛+ 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢)
-297-
Selanjutnya, acuan untuk melihat Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
memiliki rentang yang berbeda untuk tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota. Dimana untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat
Provinsi terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
Tabel 3.11 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
Rentang IKFD Provinsi Kategori
Kapasitas Fiskal
Provinsi 2017 2018 2019
IKFD < 0,36 IKFD < 0,351 IKFD < 0,304 Sangat Rendah
0,36 ≤ IKFD <
0,54 0,351 ≤ IKFD < 0,530
0,304 ≤ IKFD <
0,445 Rendah
0,54 ≤ IKFD <
1,02 0,530 ≤ IKFD < 0,823
0,445 ≤ IKFD <
0,808 Sedang
1,02 ≤ IKFD < 2,0 0,823 ≤ IKFD < 1,531 0,808 ≤ IKFD <
1,564 Tinggi
IKFD ≥ 2,0 IKFD ≥ 1,531 IKFD ≥ 1,564 Sangat Tinggi
Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019
Sedangkan, untuk Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tingkat Kabupaten
Kota, juga terbagi dalam 5 (lima) kategori, namun memiliki nilai rentang yang
berbeda, yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 3.12 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota
Rentang IKFD Kabupaten/Kota Kategori
Kapasitas Fiskal
Kabupaten/Kota 2017 2018 2019
IKFD < 0,53 IKFD < 0,548 IKFD < 0,509 Sangat Rendah
0,53 ≤ IKFD < 0,72 0,548 ≤ IKFD < 0,770 0,509 ≤ IKFD < 0,720 Rendah
0,72 ≤ IKFD < 1,14 0,770 ≤ IKFD < 1,137 0,720 ≤ IKFD < 1,089 Sedang
1,14 ≤ IKFD < 2,05 1,137 ≤ IKFD < 2,021 1,089 ≤ IKFD < 1,959 Tinggi
IKFD ≥ 2,05 IKFD ≥ 2,021 IKFD ≥ 1,959 Sangat Tinggi
Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, diperoleh
hasil bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan yang sangat
tinggi dalam periode 2017-2019, hal ini diartikan Provinsi Jawa Timur peran
PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar-
benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
Rentang angka indeks kapasitas fiscal daerah berubah-ubah tiap
tahunnya,baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada tahun
2017 kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai
-298-
berada diatas 2,0, pada tahun 2018 kategori sangat tinggi tingkat provinsi
dicapai apabila angka yang dicapai berada diatas 1,531, dan pada tahun 2019
kategori sangat tinggi tingkat provinsi dicapai apabila angka yang dicapai berada
diatas 1,564. Pada tiap periode Provinsi Jawa Timur selalu berhasil berada
diatas nilai tersebut dan mendapatkan kategori sangat tinggi.
Gambar 3.12
Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019
3,14 3,0362,589
KFD PMK 2017 KFD PMK 2018 KFD PMK 2019
Provinsi Jawa Timur
-299-
Tabel 3.13
Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019
Peringkat Daerah
KFD
PMK
2017
Kategori KFD
PMK 2017 Daerah
KFD
PMK
2018
Kategori KFD
PMK 2018 Daerah
KFD
PMK
2019
Kategori KFD
PMK 2019
1 Kota Surabaya 8,53 Sangat Tinggi Kota Surabaya 8,528 Sangat Tinggi Kota Surabaya 9,675 Sangat Tinggi
2 Kab. Sidoarjo 3,61 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 2,681 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 5,307 Sangat Tinggi
3 Kab. Bojonegoro 2,77 Sangat Tinggi Kab. Bojonegoro 2,277 Sangat Tinggi Kab. Sidoarjo 3,257 Sangat Tinggi
4 Kab. Malang 2,71 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 2,195 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,383 Sangat Tinggi
5 Kab. Gresik 2,54 Sangat Tinggi Kab. Gresik 2,13 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,346 Sangat Tinggi
6 Kab. Jember 2,16 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,084 Sangat Tinggi Kab. Malang 2,03 Sangat Tinggi
7 Kab. Banyuwangi 2,11 Sangat Tinggi Kab. Jember 2,073 Sangat Tinggi Kab. Banyuwangi 1,989 Sangat Tinggi
8 Kab. Lamongan 1,96 Tinggi Kab. Lamongan 1,887 Tinggi Kab. Lamongan 1,904 Tinggi
9 Kab. Tulungagung 1,85 Tinggi Kab. Pasuruan 1,841 Tinggi Kab. Pasuruan 1,715 Tinggi
10 Kab. Mojokerto 1,76 Tinggi Kab. Tulungagung 1,688 Tinggi Kota Malang 1,581 Tinggi
11 Kab. Jombang 1,73 Tinggi Kota Malang 1,607 Tinggi Kab. Kediri 1,531 Tinggi
12 Kab. Kediri 1,61 Tinggi Kab. Bondowoso 1,459 Tinggi Kab. Lumajang 1,496 Tinggi
13 Kab. Pasuruan 1,56 Tinggi Kab. Tuban 1,452 Tinggi Kab. Mojokerto 1,453 Tinggi
14 Kab. Sampang 1,55 Tinggi Kab. Kediri 1,442 Tinggi Kab. Tulungagung 1,388 Tinggi
15 Kota Malang 1,54 Tinggi Kab. Mojokerto 1,411 Tinggi Kab. Tuban 1,345 Tinggi
16 Kab. Blitar 1,53 Tinggi Kab. Jombang 1,402 Tinggi Kab. Jombang 1,327 Tinggi
17 Kab. Bondowoso 1,44 Tinggi Kab. Blitar 1,396 Tinggi Kab. Blitar 1,32 Tinggi
18 Kab. Nganjuk 1,38 Tinggi Kab. Probolinggo 1,336 Tinggi Kab. Ponorogo 1,258 Tinggi
19 Kab. Probolinggo 1,34 Tinggi Kab. Lumajang 1,26 Tinggi Kab. Nganjuk 1,205 Tinggi
20 Kab. Ngawi 1,31 Tinggi Kab. Sampang 1,197 Tinggi Kab. Madiun 1,145 Tinggi
21 Kab. Pamekasan 1,22 Tinggi Kab. Nganjuk 1,193 Tinggi Kab. Sumenep 1,135 Tinggi
22 Kab. Sumenep 1,19 Tinggi Kab. Pamekasan 1,18 Tinggi Kab. Probolinggo 1,071 Sedang
23 Kab. Lumajang 1,17 Tinggi Kab. Ngawi 1,102 Sedang Kab. Ngawi 1,047 Sedang
-300-
Peringkat Daerah
KFD
PMK
2017
Kategori KFD
PMK 2017 Daerah
KFD
PMK
2018
Kategori KFD
PMK 2018 Daerah
KFD
PMK
2019
Kategori KFD
PMK 2019
24 Kab. Tuban 1,14 Sedang Kab. Sumenep 1,058 Sedang Kab. Trenggalek 1,047 Sedang
25 Kab. Situbondo 1,1 Sedang Kab. Ponorogo 0,998 Sedang Kab. Magetan 1,012 Sedang
26 Kab. Madiun 1,06 Sedang Kab. Trenggalek 0,978 Sedang Kab. Sampang 0,995 Sedang
27 Kab. Trenggalek 1,01 Sedang Kab. Madiun 0,948 Sedang Kab. Bondowoso 0,982 Sedang
28 Kab. Ponorogo 1 Sedang Kab. Situbondo 0,914 Sedang Kab. Pacitan 0,969 Sedang
29 Kota Kediri 0,97 Sedang Kota Kediri 0,894 Sedang Kab. Pamekasan 0,899 Sedang
30 Kab. Magetan 0,85 Sedang Kab. Magetan 0,877 Sedang Kota Blitar 0,879 Sedang
31 Kab. Bangkalan 0,84 Sedang Kota Blitar 0,839 Sedang Kota Madiun 0,871 Sedang
32 Kota Madiun 0,82 Sedang Kota Batu 0,839 Sedang Kota Probolinggo 0,829 Sedang
33 Kota Mojokerto 0,73 Sedang Kota Probolinggo 0,825 Sedang Kota Kediri 0,816 Sedang
34 Kota Blitar 0,72 Rendah Kota Mojokerto 0,824 Sedang Kota Mojokerto 0,787 Sedang
35 Kota Batu 0,71 Rendah Kota Madiun 0,805 Sedang Kab. Bangkalan 0,763 Sedang
36 Kota Pasuruan 0,68 Rendah Kab. Bangkalan 0,697 Rendah Kab. Situbondo 0,74 Sedang
37 Kota Probolinggo 0,66 Rendah Kota Pasuruan 0,669 Rendah Kota Batu 0,674 Rendah
38 Kab. Pacitan 0,61 Rendah Kab. Pacitan 0,453 Sangat Rendah Kota Pasuruan 0,623 Rendah
Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019
-301-
Tabel 3.14 Rekap Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 dan Rata-rata
Kategori Kategori KFD
PMK 2017
Kategori KFD PMK
2018
Kategori KFD PMK
2019
Sangat Tinggi 7 7 7
Tinggi 16 15 14
Sedang 10 13 15
Rendah 5 2 2
Sangat Rendah 0 1 0
Sumber: PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal tahun 2017-2019
Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, dengan rentang IKFD
kabupaten/kota diatas, terlihat dengan angka rentang yang berbeda-beda
setiap tahunnya, pada tahun 2018, dan 2019 terdapat 7 daerah dengan kategori
sangat tinggi, untuk kategori Tinggi pada tahun 2017 terdapat 16 daerah, pada
tahun 2018 menurun menjadi 15 daerah, dan tahun 2019 terdapat 14 daerah.
Pada kategori sedang tahun tahun 2017 terdapat 10 daerah, kemudian pada
tahun 2019 naik menjadi 13 daerah, dan pada tahun 2019 terdapat 15 daerah.
Untuk kategori rendah, pada tahun 2017 terdapat 5 daerah dan pada tahun
2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2 daerah, sedangkan untuk
kategori sangat rendah pada tahun 2018 tercatat ada 1 daerah yakni Kabupaten
Pacitan.
Secara rata-rata, Kota Surabaya konsisten menjadi peringkat pertama
dengan IKFD tertinggi, hal ini menunjukan bahwa Kota Surabaya masih
menjadi sentral pertumbuhan dan perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan
angka indeks diatas 2 setiap tahunnya. Angka ini dapat diartikan bahwa peran
PAD lebih besar daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar-
benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
Selanjutnya, yang menarik adalah konsistensi Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang,
dan Kabupaten Banyuwangi yang selalu berada dalam ketegori sangat tinggi
pada tahun 2017, 2018 dan 2019.
3.2.5. Pembiaayaan Non Pemerintah
Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah
perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi
global pada Tahun 2020 akibat pandemic covid-19, yang diperkirakan oleh IMF
akan menyusut menjadi minus 2,5 persen, bahkan menurut Organisation for
-302-
Economic Co-operation and Development (OECD) selama pandemic covid-19
proyeksi ekonomi dunia akan minus 6 sampai minus 7,6 persen, kondisi
tersebut menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemunduran standar
hidup baik di Negara maju maupun Negara berkembang.
Perlambatan ekonomi pada Negara-negara Maju seperti Amerika Serikat,
Inggris dan kawasan Eropa berdampak pada Negara berkembang seperti
Kawasan ASEAN. India yang menjadi kunci pertumbuhan global pada Negara
berkembang sebelum pandemic covid-19 diprediksi terpuruk dan mengalami
penyusutan ekonomi 10,3 persen, termasuk Indonesia dan Provinsi Jawa Timur.
Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya
perlambatan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan
system pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan
pelabuhan, Rumah Sakit, Jalan Tol, retribusi umum dan retribusi jasa usaha
dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan system
pembiayaan tersebut diarahkan kepada :
1) Pinjaman Daerah
Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada
prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut
disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan
bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah
bersumber dari :
a. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi
Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan
Pinjaman Luar Negeri;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang
berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT.
Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
-303-
e. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui
penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.
2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)
KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang
sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha
dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan
hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga
meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan
yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2
Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas
Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema
pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di
Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan
pembangunan ekonomi dikawasan prioritas Gerbangkertosusila, kawasan
Bromo Tengger Semeru, dan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
terdapat 218 proyek strategis dengan estimasi nilai Rp983.902,07 Milyar
terdiri dari 108 proyek strategis dengan estimasi nilai investasi Rp
901.470,82 milyar diharapkan dapat dibiayai dari sumber pendanaan
dengan skema KPBU, sedangkan 110 proyek strategis dengan estimasi nilai
investasi Rp82.431,25 milyar diusulkan dibiayai dari sumber pendanaan
APBN dan APBD.
Tabel 3.15 REKAPITULASI ESTIMASI NILAI INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN KAWASAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR (Sesuai Perpres 80 Tahun 2019)
No. Kawasan Prioritas
Pembangunan
Program
/ Proyek
Estimasi Nilai
Investasi
(Rp Millar )
Sumber Dana
1 Kawasan Prioritas
Gerbangkertosusila
40 799,942.39 KPBU
(BUMN/SWASTA)
37 14,027.18 APBN/APBD
-304-
No. Kawasan Prioritas
Pembangunan
Program
/ Proyek
Estimasi Nilai
Investasi
(Rp Millar )
Sumber Dana
2 Kawasan Madura dan
Kepulauan Sebagai Pendukung
Kawasan Gerbangkertosusila
11 3,271.50 KPBU
(BUMN/SWASTA)
15 3,309.76 APBN/APBD
3 Kawasan Prioritas Bromo-
Tengger-Semeru
24 43,437.73 KPBU
(BUMN/SWASTA)
23 5,031.23 APBN/APBD
4
Kawasan Selingkar Ijen sebagai
Pendukung Kawasan Bromo-
TenggerSemeru
16 34,643.00 KPBU
(BUMN/SWASTA)
8 1,793.52 APBN/APBD
5 Kawasan Prioritas Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan
17 20,176.20 KPBU
(BUMN/SWASTA)
27 58,269.56 APBN/APBD
Jumlah I 108 901,470.82 KPBU
(BUMN/SWASTA)
Jumlah II 110 82,431.25 APBN/APBD
JUMLAH (I + II) ; 218 983,902.07 KPBU/APBN/APBD
Sumber Data : Bappeda Provinsi Jatim
3) Obligasi Pemerintah Daerah
Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka
menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat,
penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic
dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin
oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi
pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan
hanya untuk membiayai kegiatan investasi sector public yang
menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang
menjadi urusan Pemerintah Daerah.
4) Corporate Social Responsibility (CSR)
Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan
semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan
Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada
bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan
dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat
-305-
membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan,
baik pada level provinsi maupun Kabupaten/kota.
Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP),
sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan
kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah
diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target
pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan
sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial
Perusahaan, terdapat 40 perusahaaan dari BUMN, BUMS, dan BUMD yang
menjadi anggota Forum CSR Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja anggota
Forum CSR Provinsi dalam implementasi program CSR pada tahun 2019
tercatat sebanyak 22 perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR dengan
jumlah sebesar Rp 290,596 Milyar. Sinergi program dan dukungan pihak
swasta terhadap Pemerintah terlihat saat pandemic covid-19, yaitu pada
Tahun 2020 semester I, terdapat 13 perusahaan yang melaporkan program
pencegahan dan dampak covid-19 dengan nilai Rp38,777 Milyar, jumlah
ini hanya sebagian kecil dari kegiatan CSR dalam penanganan pandemic
covid-19 karena ada beberapa perusahaan yang tidak menyebutkan
nominal bantuan yang diberikan.
5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama
daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah
dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian
urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi
kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan
manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja
sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
-306-
Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (Non Govermental
Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya
bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara
sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan
sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan
layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam
kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit
dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of
knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat
direplikasikan ke daerah lain.
6) PINA
Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan
Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA),
namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan
infrastruktur. Beberapa proyek yang telah dilaksanakan dengan metode
pembiayaan PINA diantaranya Kertajati International Airport, Konstruksi
Nusantara Infrastuktur, Proyek Kabel Fiber Optik oleh PT. Len Industri
(Persero), Proyek Toll Road oleh Citra Marga Nusaphala dan Citra Marga
Lintas Jabar, Proyek Power Plant oleh PT PP Energi, Proyek Pendanaan
Investasi oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), Proyek Toll Road oleh
Waskita, Proyek Plantation oleh PT Perkebunan Nusantara III, Islamic
Bonds oleh PT PLN, Renewable Energy oleh Nusantara Infrastruktur dan
Renewable Energy oleh Carpediem Elektrikal Nusantara.
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas
pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu :
a. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat
serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala
Daerah;
-307-
c. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya.
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Pada bagian ini akan diproyeksikan pendapatan daerah berdasarkan data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2020, dalam melakukan
proyeksi, beberapa hal yang dipertimbangkan adalah Target Pertumbuhan
Ekonomi tahun 2021-2024 dan menggunakan data APBD tahun 2020 terkini
yang telah disesuaikan dalam hal penanganan pandemic COVID-19. Berikut
adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen
pendapatan daerah:
a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup tinggi, Pertama,
dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2020
memiliki nilai sebesar 57,77 % dan rata-rata dari tahun 2015-2020 dalam
besaran 61,29%, Kedua, rasio kemandirian daerah Provinsi Jawa Timur
pada tahun 2020 berada pada nilai 127,2, artinya peran PAD lebih besar
daripada dana transfer Pemerintah Pusat. Pada kelompok PAD ini
kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah yang pada tahun 2020
memiliki nilai sebesar 80,31%. Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli
Daerah berdasarkan asumsi berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam
halnya mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harapannya
nilai yang dihasilkan dapat menjadi target yang harus dicapai dalam halnya
mencapai pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tertentu.
memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah
Provinsi, sebagai berikut:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat
periodikal dihitung berdasarkan potensi objek pajak. Prediksi perubahan
jumlah objek selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan
beberapa faktor sebagai berikut:
− Besaran tarif PKB masih sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2009
sebesar 1,5% hingga 3,5%;
− Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan penelitian ulang
(tidak patuh tahunan) sebesar 10% setiap tahunnya;
− Prediksi pertumbuhan kendaraan baru moderat, dengan penekanan
kenaikan pada jenis Roda 4, sedangkan jenis Roda dua diperkirakan
-308-
stagnan bahkan lebih rendah. Pertambahan jumlah objek kendaraan
baru diperkirakan antara 850.000 hingga 1.000.000 objek;
− Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak
terlalu signifikan (dibawah 1%);
− Belum memperhitungkan potensi apabila dilakukan kebijakan insentif
/ keringanan Pajak.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak
langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan
kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan
perkiraan penjualan kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku
asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia.
Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perkembangan kendaraan
bermotor di jawa timur menunjukkan tren perlambatan dengan rata-rata
sebesar – 5,08%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan negatif
kendaraan baru jenis R2 yang mencapai –5,88%, sebaliknya untuk
kendaraan baru jenis R4 menunjukkan tren yang cukup positif meskipun
jumlahnya tidak terlalu besar yaitu + 1,97%. Memperhatikan data-data
tersebut, maka jumlah pertambahan kendaraan baru di Jawa Timur
selama lima tahun diperkirakan berada pada rentang 850.000 hingga
1.000.000 unit.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung Berdasarkan
perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Jawa
Timur dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah
yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak
mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing. Rata-rata pertumbuhan
konsumsi BBM di Jawa Timur berkisar antara 3 hingga 3,5% per tahun.
4. Pajak Air Permukaan, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air
permukaan dan nilai perolehan air, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor
sebagai berikut:
− Perubahan cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai
peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai
Perolehan Air Permukaan;
− Fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh cuaca, dimana pada
musim penghujan konsumsi akan berkurang, sebaliknya pada musim
kemarau akan terjadi peningkatan konsumsi air permukaan.
-309-
5. Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi
Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal
yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak
Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh
Pemerintah Pusat.
b. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur,
pemerintah mengoptimalkan setidaknya 7 (tujuh) pos alternatif pembiayaan
infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi
pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah, antara lain: (1) Pasar
modal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate
(DIRE), KIK Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra),
dan Obligasi Daerah, (2) Hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3)
Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah,
ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT SMI), (4) Multilateral Bank, (5) Enviromental Fund, (6)
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (7) Hak Pengelolaan
Terbatas/Limited Consession Scheme (LCS). Berbagai sumber-sumber
pendanaan alternative strategis di atas, menjadi pijakan dalam
merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan
pembangunan Provinsi Jawa Timur. Beberapa kebijakan yang lima tahun ke
depan dapat dilaksanakan antara lain:
1. Pinjaman Daerah
Pada UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk
memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman. Konsep dasar pinjaman daerah diatur dalam PP
54/2005 dan PP 56 tahun 2018. Namun demikian, mengingat pinjaman
memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko
tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko
operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional
menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.
-310-
2. Obligasi Pemerintah Daerah
Pemerintah provinsi Jawa Timur juga dapat menerbitkan Obligasi
Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang
menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat
yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut,
maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis
Obligasi Pendapatan (Revenue Bond). Hal ini diatur dalam PMK Nomor
147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban,
Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dan Paket Peraturan Ketua
Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.
3. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur. Sejak Peraturan Presiden ini diluncurkan kerjasama yang
sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternative skema pembiayaan ini,
diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur,
khususnya bidang infrastruktur publik.
c. Selain dari skema di atas, maka guna penguatan efisiensi dan efektivitas
penganggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan sinergi
dengan dana pusat yang berasal dari kementerian dan Lembaga. Hal ini
untuk menghindari terjadinya overlapping sasaran program
-311-
Tabel 3.16
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2024 Provinsi Jawa Timur Dalam Juta Rupiah
No. Uraian Pertumbuhan
(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a PENDAPATAN -9,92% 33.427.673 30.112.828
1a.1 Pendapatan Asli Daerah -15,17% 18.212.437 15.448.833
1a.1.1 Pajak Daerah -16,89% 14.892.800 12.377.000
1a.1.2 Retribusi Daerah -48,92% 139.792 71.404
1a.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 2,22% 412.155 421.292
1a.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -6,81% 2.767.691 2.579.136
1a.2 Dana Perimbangan -3,41% 14.975.612 14.464.664
1a.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak -13,87% 3.057.152 2.633.106
1a.2.2 Dana Alokasi Umum -7,98% 3.998.432 3.679.167
1a.2.3 Dana Alokasi Khusus 2,93% 7.920.029 8.152.390
1a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -16,81% 239.623 199.332
1a.3.1 Hibah -37,31% 165.328 103.649
1a.3.2 Dana Darurat 0,00% 0 0
1a.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provisi dan dari Pemerintah
Daerah 0,00% 0 0
1a.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29,66% 73.795 95.683
1a.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya -100,00% 500 0
1b PENDAPATAN 0,73%
31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852
(PP 12 Tahun 2019)
1b.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,21% 16.277.054 16.059.448 16.717.073 17.355.799
1b.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1,59% 13.176.429 13.104.250 13.429.500 13.804.750
1b.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 2,53% 114.551 78.872 98.591 123.238
1b.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan 1,79%
435.733 422.108 440.259 459.190
1b.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah 5,47% 2.550.341 2.454.217 2.748.723 2.968.621
1b.2 PENDAPATAN TRANSFER -0,50% 14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052
1b.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN -0,50%
14.758.663 13.569.560 14.044.495 14.536.052
-312-
No. Uraian Pertumbuhan
(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1b.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0
1b.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA 0,00% 0 0 0 0
1b.2.4 BANTUAN KEUANGAN 0,00% 0 0 0 0
1b.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -33,33% 174.739 0 0 0
1b.3.1 Pendapatan Hibah -33,33% 174.739 0 0 0
1b.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00% 0 0 0 0
1b.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00% 0 0 0 0
2a BELANJA -9,13% 38.004.721 34.534.918
2a.1 Belanja Tidak Langsung -5,98% 26.062.266 24.503.322
2a.1.1 Belanja Pegawai -12,48% 7.872.097 6.889.443
2a.1.2 Belanja Bunga -11,24% 14.168 12.575
2a.1.3 Belanja Subsidi 0,00% 37.500 37.500
2a.1.4 Belanja Hibah 15,06% 8.517.382 9.799.850
2a.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3,49% 108.015 111.782
2a.1.6 Belanja Bagi Hasil -34,84% 8.375.712 5.457.292
2a.1.7 Belanja Bantuan Keuangan -7,97% 873.504 803.885
2a.1.8 Belanja Tidak Terduga 427,11% 263.889 1.390.994
2a.2 Belanja Langsung -16,00% 11.942.455 10.031.596
2a.2.1 Belanja Pegawai 2,10% 896.965 915.843
2a.2.2 Belanja Barang dan Jasa -12,05% 7.766.447 6.830.908
2a.2.3 Belanja modal -30,32% 3.279.043 2.284.846
2b BELANJA
1,18% 33.008.198 31.915.758 32.617.229 34.172.892
(PP 12 Tahun 2019)
2b.1 Belanja Operasi -0,81% 25.679.585 23.165.550 23.689.396 25.052.434
2b.1.1 Belanja Pegawai 1,53% 8.072.622 8.194.915 8.317.839 8.442.606
2b.1.2 Belanja Barang dan Jasa -5,63% 7.193.250 5.432.952 5.833.874 5.977.861
2b.1.3 Belanja Bunga 0,00% 0 10.000 10.000 10.000
2b.1.4 Belanja Subsidi 0,00% 15.000 15.000 15.000 15.000
2b.1.5 Belanja Hibah 0,70% 10.274.944 9.395.284 9.395.284 10.489.566
2b.1.6 Belanja Bantuan Sosial -1,72% 123.770 117.400 117.400 117.400
2b.2 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017
2b.2.1 Belanja Modal 0,99% 2.191.864 2.257.017 2.257.017 2.257.017
2b.3 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000
-313-
No. Uraian Pertumbuhan
(%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2b.3.1 Belanja Tidak Terduga -8,76% 135.672 100.000 100.000 100.000
2b.4 Belanja Transfer 11,75% 5.001.076 6.393.191 6.570.816 6.763.441
2b.4.1 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa 12,15%
4.425.011 5.767.125 5.894.750 6.037.375
2b.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8,68%
576.066 626.066 676.066 726.066
3 PEMBIAYAAN -10,03% 4.577.048 4.422.089 1.797.742 2.286.750 1.855.662 2.281.040
3.1 Penerimaan Pembiayaan -10,61% 4.955.848 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 2.326.317
3.2 Pengeluaran Pembiayaan -17,61% 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277
Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
-314-
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Seperti telah disinggung sebelumnya, penghitungan kerangka pendanaan
pembangunan dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan menghitung
kapasitas riil keuangan daerah. Komponen penghitungan kapasitas riil ini adalah
penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi
pendapatan daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah) serta
penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan
perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja
daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas
dimaksud. Dengan telah di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perlu
ditindaklanjuti dengan penyesuaian formulasi Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah dengan tidak menyertakan Belanja Tidak Langsung sebagai
komponen pengurang Penerimaan, hal ini karena semua jenis belanja telah
diakomodir dalam Program Pembangunan.
Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun
mendatang, tertuang pada Tabel berikut ini.
Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Dalam Juta Rupiah
No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 PENDAPATAN 33.427.673 30.112.828 31.210.456 29.629.008 30.761.568 31.891.852
2 PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)
0 0 0 0 0 1.100.000
3 SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN
4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317
4 Penerimaan Pinjaman Daerah
60.000 0 0 0 0 0
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
330.456 0 0 0 0 0
TOTAL PENERIMAAN: 38.383.521 34.570.871 33.044.298 32.261.035 32.962.506 34.218.169
DIKURANGI: 27.338.032 25.455.117 36.100 345.277 345.277 45.277
1 Belanja Tidak Langsung 26.959.232 25.419.164
1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286
1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575
1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500
1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850
1.5 Belanja Bantuan Sosial 108.015 111.782
1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292
1.7 Belanja Bantuan Keuangan
873.504 803.885
1.8 Belanja Tidak Terduga 263.889 1.390.994
2 Pengeluaran Pembiayaan 378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277
-315-
No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN
KEUANGAN
11.045.490 9.115.754 33.008.198 31.915.758 32.617.230 34.172.892
Sumber: Hasil Proyeksi, 2020
Kapasitas riil Pemerintah Provinsi jawa Timur selama 4 tahun yang akan
datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut
:
1. Prioritas Pertama
Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam
peraturan Perundang-undangan, antara lain :
a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD
sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari
DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk
belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri
Keuangan RI;
d) Belanja Moda Transportasi, besarannya 10% dari Pajak Kendaraan
Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota,
30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block
grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat.
Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan
untuk sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai
BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang
Daerah dan Sistem Informasi;
b) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok
-316-
c) Belanja DAK BOS;
d) Belanja Operasional Kantor; dan
e) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).
Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja
Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja
Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja
Tidak Terduga.
2. Prioritas Kedua
Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitar riil juga digunakan
untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih tahun 2019 – 2024 yang tertuang dalam program Nawa
Bakti Satya yang terdiri dari :
- Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan
Kesejahteraan Sosial;
- Jatim Kerja : Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan
Ekonomi;
- Jatim Cerdas dan Sehat : Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar
berkualitas;
- Jatim Akses : Membangun Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan
Berkeadilan;
- Jatim Berkah : Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai
Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
- Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
- Jatim Berdaya : Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM
Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Jatim Amanah : Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan
Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif,
Tanggap, Transparan dan Responsif)
- Jatim Harmoni : Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan
Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.
3. Prioritas Ketiga
Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.
-317-
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan
Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam kurun
waktu lima tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi
untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan
dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi
Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang
terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai
sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Jawa
Timur sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai
bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan,
namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang
masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan
program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan
pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai
berikut:
-319-
4.1.1. Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Utuh
Berbasiskan Nilai Keagamaan dan Kebudayaan Berbasis Daerah
1. Pendidikan
Pendidikan menengah menjadi jembatan yang sangat penting bagi
tenaga terampil maupun calon mahasiswa perguruan tinggi. Kualitas
pendidikan menengah akan menentukan kualitas dari input terhadap proses
pendidikan tinggi maupun kepada sektor ekonomi yang akan langsung
mempekerjakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Timur
berada di kisaran 80 persen namun di wilayah Kabupaten masih banyak
yang berada dibawah 70 persen termasuk di sebagian wilayah Madura dan
Tapal Kuda.
Pada RPJMD periodesasi ini program unggulan pendidikan diarahkan
bukan sebatas kepada aspek biaya pendidikan tetapi juga kualitas
pendidikan. Inilah yang melahirkan istilah “Tis-Tas”, yaitu pendidikan gratis
dan berkualitas. Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang
diawali dengan pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja.
Dari 3000 lebih sekolah menengah, proporsi SMK terhadap SMA tahun 2020
mencapai 59,18%:40,82%, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menargetkan menjadi 70%:30%.
Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang
negeri lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-inden" sejak
sebelum lulus, namun masih banyak SMK yang kesulitan membangun relasi
dengan perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang
tersebar di hampir 300 SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar
di sekitar 1700 SMK swasta.
Jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO masih sangat minim,
dan masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi
yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan
rekayasa yang belum terakreditasi.
Salah satu program Khofifah-Emil adalah mendorong pembiayaan
kepada SMK baik negeri maupun swasta dalam mendukung investasi SDM
serta sarana prasarana untuk pencapaian akreditasi. Dengan kerja bersama
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) akan mendorong kesuksesan
program ini, dimana 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
menitikberatkan lulusan yang tidak hanya pintar "text-book" tapi juga
terampil dan berkarakter serta kreatif. Dari segi jurusan, juga ada
ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman,
-320-
pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan
terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait
teknologi informasi. Maka akan didorong beasiswa Praktek Kerja Lapangan
(PKL) dan penguatan jurusan unggulan industri prioritas tersebut untuk
mendorong link and match serta minat murid di jurusan prioritas. Pada
intinya, siapapun warga Jawa Timur tidak boleh terkendala dalam
menempuh pendidikan SMA/SMK. Pendidikan gratis akan dipastikan tetap
memenuhi standar kualitas. Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta
program boarding school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi
latar belakang keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh
kembang anak sekolah, akan menjadi program prioritas, karena disadari
perlu solusi kreatif lebih dari sekedar meniadakan biaya sekolah demi
meningkatkan partisipasi sekolah terutama bagi masyarakat pedesaan.
Bantuan tambahan untuk siswa miskin serta program boarding
school berbasis pesantren untuk anak- anak yang kondisi latar belakang
keluarganya tidak sepenuhnya kondusif untuk tumbuh kembang anak.
Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan pendidikan sebagai
berikut :
a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni
dan angka partisipasi kasar SMA/SMK sederajat.
b. Kurang meratanya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan
SMA, SMK, PK-PLK
c. Belum terpenuhi standar kualitas maupun pemerataan sarana dan
prasarana pendidikan
d. Peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan di
satuan pendidikan SMA, SMK, PK-PLK
e. Belum optimalnya kompetensi guru dalam penguasaan teknologi
informasi komunikasi (TIK) bagi pembelajaran.
2. Kesehatan
Pembangunan sektor kesehatan akan menjawab tantangan terkait
jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan
membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek
kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terkait jaminan
kesehatan, direncanakan pembentukan Kantor Gabungan (Joint Office)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan yang akan menjadi
crisis center 24 jam untuk menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi pasien
-321-
BPJS. Prinsipnya, pasien BPJS tidak boleh mendapat pelayanan yang
berbeda dengan pasien non BPJS. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
diposisikan untuk dapat mengambil keputusan menjamin kelanjutan
pelayanan (guarantor) apabila ada kendala dalam menyikapi situasi
pengobatan yang urgent. Dalam menyikapi kendala arus kas akibat selisih
waktu dalam pencairan klaim rumah sakit ke BPJS, diprogramkan sistem
dengan perbankan untuk kesinambungan kas operasional berbasis piutang
BPJS. Warga kurang mampu perlu dijamin akses ke kesehatan gratis
berkualitas. Ini ditempuh dengan program bantuan iuran BPJS dan
pemberian bantuan biaya pengobatan untuk warga yang belum masuk
dalam cakupan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu didorong sumber
pembiayaan terpadu untuk membantu anggota keluarga yang mendampingi
pengobatan dan harus kehilangan pencaharian sehari-hari selama
pengobatan, serta penyediaan rumah singgah untuk warga yang berobat ke
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi seperti yang berada di
Surabaya dan Malang.
Untuk pelayanan kesehatan primer, maka dilakukan penguatan
tenaga medis di daerah yang relatif kurang dari segi aksesibilitas. Ini
termasuk tunjangan tambahan untuk dokter umum yang mengabdi di
kecamatan yang relatif jauh dari akses. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga
senantiasa melakukan langkah aktif mendorong penugasan dokter spesialis
untuk kabupaten dan kota agar tercapai kehandalan pelayanan kesehatan,
hal ini termasuk penguatan program beasiswa dokter spesialis. Puskesmas
dengan cakupan strategis yang bisa ditingkatkan menjadi Rumah Sakit (RS)
Pratama termasuk dengan konsep dokter spesialis tamu (visiting specialist)
juga didorong melalui sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Program penugasan perawat Pondok Kesehatan Desa
(Ponkesdes) di desa-desa yang belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu)
diperluas secara signifikan. Untuk melayani daerah kepulauan, maka unit
pelayanan terapung (poliklinik terapung) menjadi solusi. Terkait sistem
rujukan berjenjang, penguatan kelembagaan, tenaga medis dan sarana
prasarana di RS rujukan terutama RS rujukan regional seperti Unit
Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RSUD
yang ada di beberapa titik strategis wilayah seperti Madura, Tapal kuda dan
Mataraman terus didorong. Ini akan mendekatkan layanan berkualitas
kepada masyarakat dan mengatasi beban berlebih pada RS rujukan utama.
Khusus terkait RSUD Dr. Soetomo, diprogramkan peningkatan menuju RS
-322-
berstandar internasional. Ini akan menjadi embrio sentra pengobatan
(medical center) yang diharapkan bisa bersaing dengan Penang Malaysia dan
Singapura, dengan bidang medis yang dapat menjadi fokus yaitu
diantaranya pengobatan regeneratif untuk penyakit degeneratif, stroke
center, organ transplant center serta radiotherapy. Kawasan seluas 50
hektar di kaki jembatan Suramadu juga diprogramkan sebagai lokasi masa
depan kawasan pelayanan medis terintegrasi (integrated medical complex),
sehingga keterbatasan kapasitas tampung yang ada saat ini dapat diatasi.
Upaya promotif preventif tetap menjadi fokus dari upaya kesehatan
masyarakat. Ini akan ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi untuk
daya jangkau promotif preventif terutama dalam meminimalisir insiden
Penyakit Tidak Menular, sinergi dengan pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH), pemberdayaan organisasi masyarakat, serta upaya
perbaikan gizi (bantuan nutrisi) bagi masyarakat terutama ibu hamil dan
balita yang berasal dari golongan kurang mampu. Ruang laktasi juga
didorong keberadaannya untuk memastikan asupan gizi yang terbaik bagi
bayi. Dalam kaitan dengan penguatan SDM, maka perlu ada perhatian
kepada tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah terluar atau
terpencil, termasuk dalam memberi kesempatan pengembangan profesi dan
pendidikan. Penguatan sertifikasi keperawatan dan kebidanan menjadi pilar
penguatan kualitas pelayanan kesehatan serta dalam mensukseskan
Program Kesehatan Nasional. Kearifan lokal terkait pengobatan tradisional
juga diberikan perhatian sembari menjaga kepatuhan terhadap standar
prosedur tindakan medis.
Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan kesehatan sebagai
berikut :
1) Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
(Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung
dan diabetes);
2) Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di
bidang kesehatan;
3) Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di
masyarakat.
4) Masih tingginya angka stunting;
5) Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;
-323-
6) Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak
fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan
pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
3. Kepemudaan dan Olah Raga
1. Masih rendahnya kewirausahaan pemuda.
2. Masih banyak Pemuda yang terlibat masalah sosial.
3. llmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;
4. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan
pengembangan olahraga prestasi; dan
5. Rendahnya budaya/partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas pada
kegiatan olahraga.
4. Kebudayaan
Secara geografis, bentang alam Jawa Timur memiliki keragaman yang
luar biasa mulai dari pegunungan berapi yang subur, pegunungan kapur,
pantai dengan pesisir landai di bagian utara sampai pesisir selatan yang
curam dan terjal. Dengan karakteristik geografis semacam ini,
berkembanglah budaya agraris yang kuat seiring dengan tumbuhnya
peradaban maritim yang hingga kini masih mewarnai dinamika
perkembangan kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Dari latar belakang
seperti ini jelas tampak nyata kaya ragamnya budaya yang ada di Jawa
Timur. Dalam perkembangannya terindikasi masalah antara lain meliputi:
1) Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan
masyarakat.
2) Lemahnya pemahaman sejarah lokal.
3) Rendahnya pengelolaan museum.
4) Kurangnya penghargaan/pelembagaan terhadap nilai nilai seni
budaya.
5) Terbatasnya regulasi yang mengatur kebudayaan dalam arti luas.
6) Lemahnya data serta informasi kebudayaan.
7) Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya.
8) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung kebudayaan.
9) Rendahnya pengelolaan keragaman budaya.
10) Rendahnya kekayaan budaya dan cagar budaya.
-324-
11) Lemahnya penggalian nilai luhur kearifan lokal dan penguatan
karakter masyarakat yang berkebudayaan
4.1.2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Untuk
Tercapainya Keadilan dan Kesejahteraan yang menjangkau seluruh
lapisan masyarakat
Menghadirkan negara dalam upaya peningkatan nilai tambah
produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga
yang lebih adil bagi para petani adalah kewajiban Pemerintah / Pemerintah Jawa
Timur dalam Pembangunan Ekonomi berbasis Gotong Royong. Komitmen
pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Jawa Timur yang bergerak di sektor pertanian merupakan kesungguhan bagi
terwujudnya pilar kedaulatan pangan. Pertanian dalam hal ini mencakup
definisi yang luas, dimana di samping ketahanan pangan, di dalamnya termasuk
juga perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
Formulasi masalah di sektor Pertanian (dalam arti luas) Kehutanan dan
Kelautan antara lain meliputi :
1. Pertanian
1) Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian;
2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman
pangan dan hortikultura);
3) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan
prasarana pertanian;
4) Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul
bersertifikat;
5) Masih Rendahnya pola kemitraan kelembagaan petani dan/atau
pengembangan usaha pertanian;
6) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura:
- Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian;
- Belum optimalnya nilai tambah produk tanaman pangan dan
hortikultura;
7) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah
dalam pengembangan pertanian (agropolitan / Kawasan Pertanian
Terpadu); dan
8) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
-325-
2. Perkebunan
1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman
semusim dan tanaman tahunan);
2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman;
3) Kurangnya pengelolaan tata niaga perkebunan (pemasaran);
4) Rendahnya nilai tambah produksi hasil perkebunan;
5) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan
prasarana perkebunan;
6) Kurangnya penggunaan benih unggul bersertifikat (GAP);
7) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor dan antarwilayah dalam
pengembangan perkebunan (agropolitan / Kawasan Pertanian
3. Peternakan
1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil peternakan;
2) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan
investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
3) Rendahnya sistem perkandangan dan sistem pakan bergizi yang
dihasilkan;
4) Masih marak adanya pemotongan sapi betina produktif;
5) Kurangnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH
(Aman, Sehat, Utuh dan Halal); dan
6) Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah dalam
pengembangan peternakan (agropolitan / Kawasan Pertanian
Terpadu).
4. Ketahanan Pangan
1) Belum optimalnya ketersediaan (food availaibility), akses (food
access), pemanfaatan (food security) dan stabilitas (food stability) dan
penyerapan (food utilization);
2) Masih ditemui daerah rentan pangan di beberapa daerah di Jawa
Timur;
3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal;
dan
4) Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang
dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH).
-326-
5. Kelautan dan Perikanan
1) Masih Rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan
perikanan;
2) Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya
Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana
dan prasarana kelautan dan perikanan;
3) Belum optimalnya alokasi pemilihan jenis ikan, produksi dan
produktivitas perikanan budidaya dan tangkap;
4) Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan
(pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam);
5) Masih Rendahnya kesejahteraan nelayan;
6) Masih Rendahnya Ketersediaan stok Sumber Daya Ikan (SDI),
Kualitas dan kuantitas benih dan induk, produksi benih ikan unggul;
7) Rendahnya Dukungan Teknologi Pemanfaatan Potensi dan belum
optimalnya Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain
System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan
perikanan;
8) Masih Rendahnya produksi, implementasi teknologi dan kualitas
serta keberpihakan terhadap industri kecil pada sektor kelautan dan
perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam);
9) Belum optimalnya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil serta maraknya kegiatan ilegal, unreported and unregulated
fishing;
10) Masih Kurangnya implementasi sinergi antarsektor antarwilayah
dalam pengembangan kelautan dan perikanan (minapolitan); dan
11) Rendahnya Kapasitas SDM Dalam Pengaplikasian Teknologi.
6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Disamping bidang Pertanian, dalam hal kelembagaan pembangunan
ekonomi dan terciptanya ekosistem usaha yang lebih khas budaya Gotong-
Royong Indonesia maka perlu diselesaikan masalah-masalah dan peran
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Melihat kontribusi sektor riil di
Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri
bahwa peran koperasi dan UKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi
perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB
Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi
dan UKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh,
-327-
fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain
juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi
kerakyatan. Meski demikian, kinerja itu tak lepas dari masalah eksisting
maupun dalam proyeksinya di masa yang akan datang, dimana antara lain
meliputi :
1) Rendahnya daya saing KUKM;
2) Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM;
3) Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;
4) Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM;
5) Lemahnya restrukturisasi usaha (OVOP, communal branding,
standarisasi, inklusi UKM dan retail modern);
6) Lemahnya ekosistem digital bagi KUKM;
7) Rendahnya kualitas SDM KUKM (program vokasi);
8) Rendahnya minat kaum milenial dalam berkoperasi;
9) Rendahnya akurasi data KUKM;
10) Lemahnya pemberdayaan ekonomi desa melalui restorasi desa dan
kemitraan antara UKM dan BUMDES); dan
11) Legalisasi UMKM masih rendah.
7. Industri
Seiring berkembangnya isu deindustrialisasi prematur di era revolusi
Industri 4.0 perlu pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan
industri unggulan Jawa Timur. Upaya ini akan bersinergi dengan terciptanya
kesempatan kerja yang lebih menjanjikan. Pada jalur mikro pengembangan
industri unggulan dibutuhkan kesiapan SDM dan fasilitasi program terstruktur
pemerintah yang akan secara langsung menyerap tenaga kerja. Hal ini perlu
diiringi dengan upaya untuk terus menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang
adil dan produktif. Di jalur makro, perlu dorongan penguatan daya saing logistik
dan kawasan industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk dorongan
industrialisasi potensi masa depan yang mengarah pada bidang maritim,
teknologi agro, manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi
kreatif serta digital. Lebih rinci terkait permasalahan Industri yang terjadi di
Jawa Timur dapat diformulasikan sebagai berikut:
1) Rendahnya Daya Saing Industri.
2) Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor.
3) Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir).
4) Belum optimalnya antisipai terhadap berkembangnya revousi
industri 4.0.
-328-
5) Kurangnya produk IKM yang terstandardisasi (SNI, Halal, Barcode,
ISO).
6) Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM.
7) Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM.
8) Kurangnya pelatihan yang mendukung usaha Industri Kecil
Menengah di masyarakat.
9) Kurangnya wadah kawasan sentra industri terintegrasi.
8. Perdagangan
Manivestasi dari kinerja perdagangan tercermin dari aktivitas/nilai ekspor-
impor. Di Jawa Timur kinerja perdagangan dimaksud masih terindikasi
terjadinya negative net export. Karenanya ke depan perlu fokus kepada
penyelesaian permasalahan tiga aspek, yaitu peningkatan daya saing ekspor,
perluasan sektor ekonomi unggulan berpotensi ekspor, dan peningkatan akses
pelaku usaha kepada peluang ekspor. Untuk peningkatan daya saing ekspor,
masih terindikasi permasalahan pembenahan terhadap daya dukung
infrastruktur termasuk logistik transportasi intermoda dari jalan hingga
pelabuhan dan kereta barang, pengembangan kawasan industri termasuk
potensi Export Processing Zone (EPZ). Disamping itu permasalahan
pengendalian impor juga menjadi masalah lain dalam terselenggaranya surplus
produksi barang dan jasa sehingga mampu memicu akselerasi pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang antarkelompok antarwilayah. Secara
lebih ringkas, formulasi masalah perdagangan di Jawa Timur meliputi :
1) Lemahnya daya saing ekspor.
2) Rendahnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor.
3) Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi
ekspor.
4) Belum optimalnya pengendalian impor.
5) Belum efisiennya perdagangan dalam negeri.
6) Belum optimalnya kerjasama perdagangan internasional.
7) Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar.
8) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga.
9) Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa)
dan kalibrasi.
10) Masih banyaknya pasar yang membutuhkan perbaikan bangunan
fisik.
11) Masih rendahnya jangkauan pemasaran.
-329-
9. Penanaman Modal
1) Belum efisiennya proses pelayanan perizinan;
2) Tingginya kesenjangan/lag antara minat investasi (NIB) dan realisasi
investasi;
3) Rendahnya Daya Saing Penanaman Modal;
4) Iklim Penanaman Modal Yang Kurang Kondusif;
5) Kurang tersedianya data dan informasi Penanaman Modal yang
memadai;
6) Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal;
7) Lemahnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
8) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung
kemudahan penanaman modal.
9) Masih belum optimalnya realisasi penanaman modal
10. Pariwisata
Pariwisata adalah sektor perekonomian yang bukan hanya menciptakan
lapangan kerja secara langsung di sektor tersebut seperti industri
perhotelan dan atraksi wisata, namun juga menjadi penggerak sektor
ekonomi terkait lainnya seperti jasa perdagangan, kuliner, dan ekonomi
kreatif. Jawa Timur memiliki destinasi wisata terbanyak di Indonesia
dengan lebih dari 700 destinasi yang tercatat resmi. Sehingga ke depan
pariwisata Jawa Timur diarahkan menjadi sektor ekonomi unggulan
dengan berbasis daya tarik alam dan budaya. Senafas dengan Trisakti
yaitu berkepribadian dalam kebudayaan, maka pariwisata bukanlah
berorientasi tunggal pada orientasi profit, melainkan penggalian nilai
luhur kearifan lokal dan penguatan karakter masyarakat yang
berkebudayaan. Untuk itu diciptakan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) yang diharapkan menarik minat wisatawan nusantara
maupun mancanegara. Satu diantaranya Kawasan Bromo-Tengger
Semeru (BTS). Untuk mewujudkan berkembangnya kawasan strategis
pariwisata dimaksud perlu penyelesaian terhadap permasalahan yang
terjadi pada 4 (empat) A yaitu access (akses), attraction (daya tarik
pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi).
Selain melengkapi 4 (empat) A, perlu juga diterapkan DOT (Destination
atau tujuan wisata, Origin atau asal wisatawan, Timing atau waktu)
dalam mengemas promosi pariwisata. Terhadap konsepsi dan fenomena
tersebut secara ringkas ringkas dapat diformulasikan permasalahan
urusan pariwisata sebagai berikut:
-330-
1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata;
2) Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata;
3) Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya
promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;
4) Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan;
5) Lemahnya data serta informasi pariwisata;
6) Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan
kepariwisataan, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat out
of the box;
7) Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan
(ecotourism), pariwisata berbasis historical/budaya (misal : restorasi
Trowulan Majapahit) dan berbasis religi (religion tourism);
8) Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi
wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
9) Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan
kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata),
amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); dan
10) Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.
11. Kehutanan
1) Belum optimal pengelolaan nilai tambah hutan produksi dan hutan
rakyat;
2) Belum optimalnya tata kelola hutan dan pemantauan kawasan
hutan;
3) Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;
4) Belum optimal konservasi sumber daya hutan dan ekosistem;
5) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan perhutanan
sosial;
6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan;
7) Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; dan
8) Belum optimalnya upaya perlindungan dan Pengawetan Kawasan
Tahura serta Pemberdayaan Masyarakat Tahura Raden Soerjo.
12. Energi dan Sumber daya Mineral
1) Tingginya penggunaan energy fossil di Jawa Timur.
2) Rendahnya bauran energi dari Energi Baru Terbarukan.
3) Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
4) Rendahnya konsumsi Energi Baru Terbarukan
-331-
5) Konsumsi listrik, masih dominan untuk kebutuhan rumah tangga
6) Kurangnya akses listrik untuk daerah Madura dan Kepulauan.
7) Belum meratanya akses infrastruktur ketenagalistrikan
8) Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi di beberapa wilayah.
9) Belum optimalnya pengolahan sumberdaya mineral.
10) Tingginya penambangan tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan
lingkungan.
11) Belum optimalnya pengelolaan air tanah (kegeologian) dan masih
tingginya pengambilan air tanah tak berizin.
13. Ketenagakerjaan
Di era distrupsi, perlu paradigma revolusioner dalam penciptaan
lapangan kerja karena fenomena profesi-profesi yang mulai tergusur
karena teknologi, sebut saja profesi pelayanan perbankan yang mulai
tergantikan ATM dan e-banking, serta profesi pabrik yang mulai
tergantikan otomatisasi proses. Ada dua jalur dalam mencapai tujuan
untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, yaitu jalur makro melalui
pengembangan daya saing ekonomi yang menumbuhkan industri
unggulan sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih menjanjikan, dan
jalur mikro yaitu dengan membangun kesiapan SDM dan memfasilitasi
program terstruktur pemerintah yang akan secara langsung menyerap
tenaga kerja. Ini tentu dengan terus menjalankan kebijakan
ketenagakerjaan yang adil dan produktif yang selama ini telah dilakukan.
Di jalur makro, didorong penguatan daya saing logistik dan kawasan
industri serta iklim investasi yang kondusif, termasuk mendorong
industri potensi masa depan yaitu di bidang maritim, teknologi agro,
manufaktur termasuk teknologi medis, pariwisata dan ekonomi kreatif
serta digital. Di jalur mikro terdapat beberapa program unggulan.
Millennial Job Center (MJC) adalah jawaban bagi kaum milenial dalam
menyongsong masa depan dimana eranya bukan lagi mencari kerja ke
perusahaan, tetapi mencari klien. Maka ada pergeseran dari melamar
pekerjaan menuju ke membangun kredibilitas dan reputasi sebagai
professional entrepreneur, dimana wirausaha bukan berdasarkan modal
semata tetapi berdasarkan keterampilan. Inilah konsep professional
freelance, dan MJC akan memfasilitasi pelatihan, membangun jam
terbang dan pengalaman, membangun jejaring promosi, dan pembiayaan
untuk menuju kemandirian usaha. Profesi masa depan seperti
diantaranya desainer, event organizer, apps developer, sound engineer,
-332-
arsitek, marketing strategis, adalah diantar berbagai profesi yang akan
difasilitasi di MJC. Berikutnya, dipadukan konsep Science Techno Park
(STP) dengan usaha rintisan berbasis tim yang beranggotakan lulusan
perguruan tinggi D3/S1 sebagai tenaga ahli dan lulusan SMK sebagai
tenaga terampil, sehingga menghasilkan program Dream Team Science
Techno Park. Dream Team ini akan dibina dalam meriset produk yang
berbasis komoditi unggulan dari STP tersebut, dan difasilitasi
pemantapan produknya dari segi teknis, komersial serta pembiayaan
hingga menjadi start up yang potensial. Program Belanova (Belanja
Inovasi Daerah) menjawab tantangan "telur atau ayam yang duluan",
dimana seringkali produk inovasi daerah harus berjuang mencapai
kemapanan operasional dan rekam jejak di pangsa pasar swasta dulu
sebelum bisa diterapkan pemerintah, padahal seyogyanya sebaliknya
pemerintah seharusnya membantu menerapkan produk tersebut di fase
awal menuju kemapanan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ada ruang untuk pemerintah
mengintegrasikan hasil riset daerah dalam belanja daerah. Ini akan
terintegrasi dengan Information Super Corridor yang merupakan jejaring
sekaligus pusat potensi ekonomi daerah yang tersebar di 5 Bakorwil.
Banyak inovasi besar yang lahir karena pemerintah menopang bukan
hanya di saat riset, tetapi di fase awal pra-komersial, maka Belanova
diharapkan menggugah potensi inovasi daerah di Jawa Timur.
Selanjutnya, ringkasan permasalahan urusan Ketenagakerjaan sebagai
berikut :
1) Kondisi sarana-prasarana, fasilitas pelatihan dan jumlah instruktur
baik dari sisi jumlah ataupun ragam keahlian di 16 (enam belas) UPT
Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih
harus terus dilakukan revitalisasi sebagai salah satu upaya antisipasi
menghadapi Revolusi Industri 4.0;
2) Kebijakan pengetatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
asal Jawa Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal
seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya
perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
3) Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur
secara signifikan berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di
Jawa Timur, berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang
-333-
berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan
hubungan industrial;
4) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar)
tenaga kerja pada kebutuhan sekarang ataupun di era Revolusi
Industri 4.0;
5) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan
perluasan kesempatan kerja di sektor informal di Kabupaten/Kota;
dan
6) Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan
(lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian
terhadap masuknya tenaga kerja asing.
14. Transmigrasi
1) Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum
memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap
program transmigrasi; dan
2) Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat relatif terbatas dibanding jumlah masyarakat Jawa
Timur yang telah mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi.
15. Urusan Sosial
1) Belum optimalnya penanganan pengentasan penduduk miskin, 26
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, baik di
Panti maupun Non Panti/Jalanan;
2) Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan
anak, remaja, dan orang tua, bahkan di semua tingkatan dan
kalangan masyarakat;
3) Belum semua pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan shelter
atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar
khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau gelandangan
psikotik;
4) Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data terpadu (BDT) untuk
penanganan keluarga fakir miskin;
5) Belum terintegrasi pola pendampingan keluarga miskin yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota;
6) Masih tingginya stigma masyarakat terhadap eks ODGJ; dan
7) Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan
kegotongroyongan di masyarakat.
-334-
4.1.3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP;
2) Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya
meningkatkan kualitas penduduk; dan
3) Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Statistik
Belum Optimalnya penyampaian data dari produsen data karena Belum
adanya juknis pengumpulan data, Belum adanya standar pengisian bagi
produsen data, dan belum adanya tools untuk penyampaian data via
web.
3. Persandian
1) Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi; dan
2) Teknologi persandian yang relatif kurang mampu mengikuti
perkembangan jaman.
4. Perpustakaan
1) Rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat.
2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
perpustakaan.
3) Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Timur.
4) Kurangnya SDM perpustakaan secara kualitas dan kuantitas.
5) Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen rekaman
terhadap pelaksanaan UU No. 4/1999 No. 13/2018 tentang serah
simpan karya cetak dan karya rekam.
5. Kearsipan
1) Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada
perangkat daerah
2) Kurangnya ketersediaan kebijakan penyelenggaraan kearsipan
(peraturan kearsipan)
3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan
4) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip
-335-
5) Belum optimalnya implementasi penyusunan perencanaan
pemeliharaan, pelestarian dan pengamanan arsip bernilai guna tinggi
6) Rendahnya kualitas layanan pemanfaatan arsip
6. Kesekretariatan
1) Implementasi SAKIP pada beberapa Kabupaten/Kota masih stagnan,
belum ada perkembangan. Hal tersebut dikarenakan SAKIP tidak
menjadi perhatian oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dan PD di
lingkungan pemerintah daerah tersebut belum menyadari pentingnya
implementasi SAKIP dan masih banyak Kepala Daerah yang belum
memahami sepenuhnya bagaimana cara melakukan sinkronisasi
antara janji politik dengan dokumen RPJMD;
2) Program/kegiatan di Kabupaten/Kota yang seringkali tidak
mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya
dukungan dari instansi terkait di daerah tersebut, kurangnya
koordinasi antarinstansi, tidak tersedianya anggaran di daerah
sehingga membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan
lambat;
3) Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi
budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang
berorientasi pada hasil (outcome);
4) Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang belum sesuai
dengan jabatan yang dipangku; dan
5) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan.
7. Kepegawaian
1) Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan
publik;
2) Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan
kebutuhan;
3) Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak
sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki;
4) Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekruitmen ASN
berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya;
5) Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian dalam
pengintegrasian data pegawai seluruh Jawa Timur; dan
-336-
6) Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian
kinerja berbasis merit sistem.
8. Perencanaan Pembangunan
1) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum
optimal; dan
2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah belum optimal.
9. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan
1) Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD
Kabupaten/ Kota dengan data PD Provinsi Jawa Timur dalam
pelaksanan urusan wajib dan pilihan;
2) Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin,
pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan
hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
3) Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan
publik;
4) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pelayanan publik;
5) Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
6) Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
8) Rendahnya persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun
database inventarisasi asset hasil P3D secara lengkap dan akurat;
9) Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah;
10) Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum;
11) Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik,
IT dan Protokoler;
12) Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press
release;
13) Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung
meningkat;
-337-
14) Belum berkembangnya inovasi daerah; dan
15) Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan.
10. Komunikasi dan Informatika
1) Masih belum adanya database pemetaan dan monitoring isu publik
di media, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Sumber Daya
Manusia yang terampil dan profesional serta perangkat yang mampu
menyediakan database monitoring media dan isu publik masih belum
tersedia;
2) Belum optimalnya kehumasan pemerintah daerah karena belum
terbentuknya unit kehumasan di tingkatan perangkat daerah;
3) Belum optimalnya sinergi pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) dengan kelompok masyarakat (Pokmas) lainnya di
daerah karena kurangnya koordinasi dan strategi komunikasi
pemberdayan kelompok masyarakat yang terintegrasi di daerah;
4) Belum adanya peraturan teknis turunan Rencana Induk Tata Kelola
Teknologi Informasi Komunikasi (Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 30 Tahun 2016) seperti rencana induk smart province karena
terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional,
Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan
Database PD, Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi
komunikasi masyarakat, dan belum optimalnya pengembangan
aplikasi TIK; dan
5) Kurangnya pemeliharaan pemilik akun hosting dan colocation karena
terbatasnya ketersediaan storage dan space rak server, bandwidth
internet, keamanan sistem dari data dan belum adanya tata kelola.
4.1.4. Permasalahan Demokrasi Kewargaaan
1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan;
2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses
politik;
3) Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
-338-
4) Kurang berdayanya kelembagaan demokrasi dan rendahnya upaya
peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan
HAM; dan
5) Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran
hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap
kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM.
2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam
penanganan keamanan dan ketertiban umum.
2) Belum tersedianya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi.
3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketentraman
dan ketertiban umum.
4) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana
prasarana pendukung operasional ketentraman dan ketertiban
umum.
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Belum optimalnya akses, partisipasi serta kesempatan perempuan
sebagai pengambil keputusan, perempuan dalam politik dan
peminggiran ekonomi perempuan;
2) Masih banyaknya kasus trafficking dan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
3) Masih tingginya perkawinan anak di Jawa Timur yang terjadi di
hampir seluruh kabupaten/kota.
4) Masih belum optimalnya upaya-upaya pemenuhan hak dan
perlindungan anak;
5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) masih belum optimal dan belum tersistem dengan baik;
6) Kurang sinergisnya antarsektor dalam mendukung
pengarusutamaan gender perlindungan anak.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan
pemerintahan desa;
2) Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa;
-339-
3) Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya
penanggulangan kemiskinan;
4) Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka
kemiskinan perkotaan;
5) Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih
cukup tinggi
6) Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam
upaya keberdayaan ekonomi desa; dan
7) Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan
Pedesaan.
5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang
responsive Gender;
2) Masih banyak usia remaja (sekolah) di Jawa Timur yang belum
mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui
wadah/forum PIKR dan BKR;
3) Rendahnya minat akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP); dan
4) Tingginya laju pertumbuhan penduduk.
4.1.5. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur
Dalam mewujudkan keterhubungan pembangunan antarwilayah
diperlukan sinergi dan integrasi transportasi antarmoda. Pada transportasi
darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana
dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum
memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan
dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal
dan logistik antarwilayah.
Guna mendukung pengembangan wilayah diperlukan peningkatan akses
menuju kawasan potensial dan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan
maritim dan logistik, agroindustri, megapolitan, pengembangan kota menengah,
dan pariwisata, yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang baik.
Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir selatan masih
terkendala belum tuntasnya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa
Timur serta belum optimalnya pengembangan pelabuhan–pelabuhan di pesisir
selatan dan akses menuju pelabuhan.
-340-
Pada layanan transportasi laut, masih ada ketimpangan pelayanan
pelabuhan di sisi utara dan sisi selatan Jawa Timur sehingga efektivitas dan
efisiensi penurunan biaya logistik belum tercapai. Selain itu masih minimnya
sarana prasarana dan pelayanan angkutan laut perintis membatasi aksesibilitas
masyarakat wilayah kepulauan.
Pelayanan transportasi udara, baik bandara domestik maupun
internasional masih belum diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai
untuk pelayanan penumpang dan logistik. Keamanan, kecepatan dan ketepatan
waktu merupakan hal penting bagi masyarakat dalam pemilihan moda
transportasi udara.
Terkait dengan keselamatan transportasi, masih tingginya angka
kecelakaan transportasi darat dan di perlintasan sebidang kereta api. Adapun
faktor penyebab laka lantas selain karena perilaku pengemudi yang tidak tertib
juga disebabkan kurangnya fasilitas pelengkap jalan, seperti Early Warning
Sistem. Di sisi lain juga masih terjadi kecelakaan pada angkutan penyeberangan
sungai dan laut yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada belum
memenuhi standar kelayakan.
Tingginya angka kecelakaan akibat meningkatnya mobilitas masyarakat
dalam menggunakan angkutan darat dan laut saat mudik lebaran dikarenakan
ketersediaan angkutan massal yang terbatas serta sarana prasarana jalan
belum memadai, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan
angkutan darat dan laut yang layak dan aman.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam
penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri, maupun rumah tangga.
Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan infrastruktur
sumber daya air diantaranya adalah (a) belum terpenuhinya kebutuhan air baku
untuk kegiatan domestik masyarakat, pertanian, industri, dan kegiatan lainnya;
(b) belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga
berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi yang
menyebabkan terjadinya pengambilan air baku dengan menggunakan pompa
pada sungai maupun air tanah dangkal dan air dalam tanah; dan (c) belum
optimalnya penanganan banjir yang ditandai dengan masih adanya lokasi rawan
banjir permanen terutama pada kawasan strategis, seperti banjir Bengawan Solo
Hilir, Kali Welang , Kali Kemuning, dan Kali Tanggul.
Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu wujud
pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui penyelenggaraan infrastruktur
permukiman layak huni, aman dan terjangkau, masih mengalami terkendala
-341-
beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya capaian infrastruktur
dasar permukiman dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih terdapatnya
backlog rumah, masih terbatasnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan
yang layak dan terjangkau serta menurunnya kualitas permukiman sehingga
tumbuh kawasan kumuh di perkotaan. Disisi lain, juga masih banyaknya
kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan utamanya di
kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir.
Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman bersifat
multisektor, sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan keterpaduan
kebijakan dan program antar sektor antara lain untuk memastikan
ketersediaan infrastruktur dasar lainnya (air minum, sanitasi, PSU
Permukiman) yang memadai. Hal ini tentunya memerlukan pula sinergi antar
pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
Pemenuhan cakupan layanan air minum yang layak dan aman dalam
rangka nendukung sinergi terwujudnya perumahan dan permukiman yang
layak masih mengalami beberapa kendala dalam mengoptimalkan pemenuhan
kebutuhan air minum di perkotaan, perdesaan, lintas wilayah dan daerah
rawan air, antara lain disebabkan keterbatasan sumber air. Upaya penyediaan
air minum skala regional perlu dikembangkan di beberapa wilayah yang
mengalami keterbatasan sumber air. Di sisi lain belum optimalnya peningkatan
akses layanan sanitasi yang layak dan aman masih perlu menjadi perhatian
bersama antara lain terkait pengembangan pelayanan pengolahan sistem air
limbah terpusat (system sewerage) dan lintas wilayah, serta pengembangan
persampahan regional.
Dalam hal pemenuhan penyediaan bangunan gedung, masih ditemui
permasalahan yaitu adanya kebutuhan sarana dan prasarana gedung yang
memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kendala dalam penyelenggaraan penataan ruang, masih adanya terdapat
beberapa dinamika pembangunan yang berkembang saat ini belum
terakomodasi dalam RTRW Provinsi, serta belum optimalnya rencana tata ruang
wilayah sebagai acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang didaerah, sehingga perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi,
dan penyusunan/penetapan rencana rinci tata ruang kawasan-kawasan
strategis provinsi di Jawa Timur.
Kendala dalam pelaksanaan urusan pertanahan adalah belum optimalnya
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma
Agraria), hal ini dikarenakan belum jelasnya pembagian kewenangan
-342-
pelaksanaan urusan pertanahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan
pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati termasuk di
dalamnya pembangunan infrastruktur sebagai bentuk pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity).
Secara umum, berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di
Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah a) masih terjadinya pencemaran air
sungai pada sungai kewenangan Provinsi maupun yang lintas Provinsi yang
bersumber dari kegiatan permukiman dan industri terutama Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang belum dilengkapi dengan IPAL yang memadai; b)
penurunan kualitas udara yang dipicu oleh peningkatan konsumsi energi fosil
pada sektor tranportasi, industri, dan rumah tangga serta belum optimalnya
pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Pengelolaan sampah di Jawa Timur sebagian besar masih menggunakan sistem
controled landfill dan belum menggunakan sanitary landfill serta belum
tersedianya pusat pengelolaan limbah B3; c) masih terjadinya tekanan terhadap
tutupan lahan seperti deforestasi dan kebakaran hutan diantaranya pada
kawasan Selingkar Wilis dan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang
berperan dalam siklus air sebagai daerah resapan dan tangkapan air dari mata
air Umbulan meskipun telah dilakukan berbagai upaya rehabilitasi dan
konservasi.
Jawa Timur mempunyai beberapa potensi bencana, baik potensi bencana
dari laut, gunung, maupun dalam bumi. Kejadian bencana sering menimbulkan
dampak yang begitu besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh 2 (dua)
aspek, yaitu aspek perilaku manusia dan aspek keterbatasan informasi terkait
bencana meliputi sikap/perilaku yang menyebabkan menurunnya kualitas
Sumber Daya Alam sehingga mengakibatkan terjadinya bencana, kurangnya
pemahaman terhadap karakteristik bencana, kurangnya
informasi/pengetahuan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat
dalam menghadapi bencana.
4.1.6. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah smpai dengan tahun 2020
Dari hasil evaluasi terhadap indikator kinerja penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditahun 2020, sebagai akibat munculnya
-343-
bencana alam pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap capaian kinerja di tahun
2020, sehingga hasil evaluasi terhadap capaian indikator dari visi dan misi
Gubernur Jawa Timur tidak sesuai harapan sebagai akibat kondisi
perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat
pandemi Covid-19.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang tercapai adalah 7 indikator dari 11
indikator atau sebesar 63,64 persen. Beberapa target yang tidak tercapai dari
IKU tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks Gini
3. Indeks Pembangunan Gender
4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Sedangkan target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKD) sesuai
dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ditahun 2020 yang
tercapai adalah 18 indikator dari 34 indikator atau sebesar 42,94 persen.
Beberapa target yang tidak tercapai dari IKD tersebut antara lain adalah sebagai
berikut :
1. Indeks Pendidikan
2. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
3. Indeks Kapasitas Bencana
4. Indeks Kualitas Udara
5. Persentase Penduduk Miskin Perdesaan
6. Indeks Aksebilitas
7. Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
8. Realisasi Investasi
9. Pertumbuhan PDRB Pariwisata
10. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian
11. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
12. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
13. Indeks Profesionalitas ASN
14. Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim
15. Nilai SAKIP
16. Status LPPD
17. Indeks Kepedulian Sosial
-344-
Sedangkan dari hasil evaluasi Outcome tahun 2020, pandemi Covid-19
memaksa pemerintah baik itu Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah
untuk melakukan upaya re-alokasi anggaran guna mengurangi dampak Covid-
19. Dengan begitu, sebagai bentuk konsekuensinya, banyak kegiatan
khususnya yang bersifat infrastruktur ditangguhkan bahkan dihentikan, secara
nasional termasuk di daerah sehingga menyebabkan beberapa target outcome
yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Selain itu dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024
sampai dengan tahun 2020 ditemui banyak kebijakan dan regulasi ditingkat
nasional yang diterbitkan dan harus di acu oleh Pemerintah daerah, salah
satunya PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan
Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur, klasifikasi, kodefikasi,
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sangat membawa perubahan
yang signifikan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Selain 2 regulasi tersebut, dikeluarkan juga Peraturan Presiden nomor 18 tahun
2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang berimplikasi pada upaya
penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang ada saat ini.
Oleh sebab itu, pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 ini perlu dilakukan beberapa perubahan target capaian
kinerja dan beberapa perubahan indikator kinerja. Dengan adanya perubahan
tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan capaian tujuan dan
sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
-345-
Gambar Error! No text of specified style in document..1
Isu Strategis
Isu Internasional (Sustainable Development Goals (SDGs)) Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.
Isu Perekonomian Global Berkaitan dengan 6 hal meliputi pertumbuhan ekonomi dunia, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Harga komoditas dunia yang fluktuatif, Percepatan ekonomi Jepang ditengah-tengah perlambatan ekonomi global.
Isu Regional (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)) Pemberlakuan eco labelling, kesiapan eksodus kawasan industri, promosi pameran tingkat internasional di bidang industri. Sementara di bidang Pariwisata, sertifikasi bagi para pelaku wisata dan pada bidang penyediaan SDM, pelatihan baik melalui sektor formal (siswa SMK magang) maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Isu Kebijakan Nasional Isu Kebijakan Nasional dipengaruhi oleh tiga kebijakan utama yakni RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3), RPJMN 2015-2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024 Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat, Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Demokrasi Kewargaan, serta Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
1
2
3
4
5
6
-346-
4.2 Isu Strategis
4.2.1. Isu Internasional
Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk
melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals
(MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut
antara lain:
1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4) Menurunkan angka kematian anak;
5) Meningkatkan kesehatan ibu;
6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru
yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S,
terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000
mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan,
perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan
pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.
SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.
Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-
2030 antara lain:
1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan
peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi
semua segala usia;
4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan
kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan dan anak perempuan;
6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air
dan sanitasi untuk semua;
-347-
7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan
berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan
pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi
insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman,
tangguh dan berkelanjutan;
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya;
14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan
sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan,
memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan
degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman
hayati;
16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap
keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif,
akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan berkelanjutan.
Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan
mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu pro-growth,
pro-job, pro-poor dan pro-environment yang berfokus pada:
1) Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang
merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;
2) Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;
3) Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap
bencana; dan
-348-
4) Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan
keadilan bagi semua orang.
4.2.2. Isu Perekonomian Global
Isu stategis internasional lain yang mewarnai dunia lainnya adalah terkait
perekonomian global yang ditandai 6 hal sebagai berikut :
Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia
Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perlambatan. Pertumbuhan
ekonomi global, yang mencapai puncaknya mendekati 4 persen pada 2017,
melambat menjadi 3,6 persen pada 2018, dan pada tahun 2020 mengalami
kontraksi akibat dampak pandemic Covid-19. Perlambatan ekonomi dunia
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi yang
melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif
antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis,
pengetatan kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di
banyak negara, serta pandemic Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia.
Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang dikeluarkan
oleh IMF pada Januari 2021, perekonomian global diprediksi tumbuh sebesar
5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan
ekonomi akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan volume
perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat. Perekonomian kawasan
ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam
diperkirakan akan tumbuh 5,2 persen di tahun 2021, sedangkan volume
perdagangan dunia meningkat sebesar 8,1 persen.
Kedua, Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Terjadinya perang dagang
Amerika Serikat dengan Tiongkok
Pertumbuhan Tiongkok yang menurun setelah kombinasi pengetatan
regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan
peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu,
kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang
dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian
dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan
perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta
menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki
keterkaitan erat dengan perdagangan.
-349-
Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin
protektif
Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang
dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian
dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan
perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta
menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki
keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan
ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun
pasar keuangan global.
Keempat, rencana pengetatan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral
Amerika Serikat The Fed.
Kebijakan pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed,
didorong oleh pembalikan modal kembali ke AS seiring dengan penguatan
ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneternya. Adanya
prediksi peningkatan tiga kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2019
dapat mendorong tren apresiasi dolar AS ke depan.
Kelima,Harga komoditas dunia yang fluktuatif
Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di
tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun mulai tahun 2021 seiring
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat aibat
Covid-19. Di sektor pertanian atau pangan, perbaikan produktivitas dan
teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong stabilitas
harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam
diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi
permintaan Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis
investasi ke konsumsi serta implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah
lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan protektif AS dapat
menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri
AS sendiri akan terjadi kenaikan harga. Sejalan dengan pergerakan harga
komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan
sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016,
berbalik menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya
didorong oleh kenaikan permintaan minyak mentah dari negara-negara
berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai menguatnya
permintaan negara-negara maju. Selain itu, adanya ketidakpastian geopolitik di
-350-
berbagai kawasan, antara lain di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi
fluktuasi harga komoditas di tahun 2019, khususnya minyak mentah.
4.2.3. Isu Regional
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic
Community (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA
menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di
kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA
menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang
baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi
pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia
tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.
MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan
akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan
berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan
GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang
mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung
Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui
perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber
Daya Manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.
Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat
besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja
dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu,
akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih
mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi
kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat
memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu
diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan
bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai
tingkat ketrampilan dan keahliannya.
Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi
MEA di bidang industri antara lain isu eco labelling utamanya dalam industri
batik, perlindungan hak cipta bagi pelaku KUKM, kesiapan eksodus kawasan
industri dari kota-kota besar ke kota yang ada di Jawa Timur, promosi pameran
tingkat internasional. Sementara di bidang Pariwisata, pemandu wisata
-351-
bersertifikasi bagi para pelaku wisata di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu
prioritas.
Adapun bidang penyediaan SDM yang siap bersaing di pasar bebas,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menginisiasi melalui berbagai pelatihan
baik melalui sektor formal seperti siswa SMK yang magang di perusahaan
nasional maupun para pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Pemberdayaan pemuda diarahkan pada konteks kewirausahaan seperti adanya
Kontes Ide Bisnis. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memenuhi
standarisasi keahlian yang sesuai.
Isu demografi menjadi peluang tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur dalam
menghadapi MEA. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik Provinsi, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 menurut kelompok umur didominasi oleh Generasi Z dan Generasi
Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 24,80 persen dari total populasi dan
Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Jawa Timur. Kedua
generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun peran dominan dalam
meningkatkan kualitas SDM menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh
tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu
kesadaran dari masyarakat bahwa MEA akan dirasakan langsung oleh
masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama.
Selain kondisi bonus demografi, kondisi lain yang akan kita hadapi adalah
hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari
internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan
berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi internet of things, robotic, dan cloud
computing. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya
sebuah revolusi dalam industri.
Hadirnya revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro
dan kontra di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya
asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan
sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia
produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan
mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.
Namun pada World Economic Forum 2017 sedikit menjawab kekhawatiran
ditengah masyarakat Indonesia. Hadirnya kecerdasan buatan, robot, dan
penerapan pada revolusi industri 4.0 ini malah akan membuka banyak jenis
-352-
lapangan kerja yang baru, artinya bukan pada pengangguran massal.
Otomatisasi pada beberapa ruang lingkup industri bukanlah menjadi
penghalang untuk mendapatkan pekerjaan, namun akan membuka peluang
kerja pada bidang yang lain. Permasalahan yang ada ketika adanya bonus
demografi dan munculnya revolusi industri adalah bukan pada hilangnya atau
tergantikannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, namun
permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya kemampuan yang tepat dan
sesuai dalam jenis pekerjaan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan
meskipun teknologi akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang, teknologi
juga dapat mendorong munculnya berbagai bidang baru yang mungkin belum
terbayangkan saat ini. Bahkan teknologi telah menciptakan lebih banyak
pekerjaan baru daripada yang hilang.
4.2.4. Isu Kebijakan Nasional
1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan
bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-
2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan.
Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3
(2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber
Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan
IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut
memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui
keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK
yang tinggi.
2. RPJMN 2020-2024
Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda
Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan
kuat dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
-353-
tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu
Strategis yang terkait dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut;
1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Gambar Error! No text of specified style in document..2 Visi, Misi, Arahan
dan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024
Sumber : Lampiran 1 Perpres 18 Tahun 2020
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
VISI RPJMN TAHUN 2020-2024
-354-
Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah
Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai guidance bagi
perumusan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan
kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur
memberikan tantangan bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,
inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah di tingkat lokal yang pada
gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
secara keseluruhan yang didukung pengelolaan organisasi pemerintah
daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, bersih dan
melayani dan pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
Regulasi ini memnjadi factor pendorong strategis bagi percepatan
pembangunan Jawa Timur yang beliputi beberapa wilayah
pengembangan. Secara umum dua Kawasan penting yang terkait dengan
pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah Kawasan prioritas
gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan
bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara
fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan
kawasan penyangganya (hinterland). Kawasan Prioritas
Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang,
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota
Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari
10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km2 dengan luas
Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan
terendah di Kota Mojokerto.
-355-
Gambar Error! No text of specified style in document..3 Peta Kawasan
prioritas Gerbangkertasusila
Guna mendukung konektivitas antar wilayah di lingkup
Gerbangkertosusila dan sekitarnya, diperlukan proyek pembangunan
transportasi public (Surabaya Regional railways Line) sebesar Rp. 8.304
Miliar yang bersumber dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha
(KBPU). Beberapa daeray yang terkait yaitu kabupaten Lamongan,
Gresik, Surabaya, Sidaorjo, kota dan Kabupaten Mojokerto.
Kebijakan, program / kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka
percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan
pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi
Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro
– Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara
Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong,
Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan
PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.
-356-
Gambar Error! No text of specified style in document..4 Peta Lokasi Program
di Kawasan Prioritas Gerbangkertasusila
Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di
Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunanya Klaster
Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya Refinery Kilang
Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri Oil Tank
Terminal di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan
terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia
tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang
sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang Industrial
Estate), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar
di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang
dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:
1. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan –
Kabupaten Lamongan;
2. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan
3. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.
-357-
Mengacu pada uraian di atas, keberadaan Perpres 80 tahun 2019 akan
menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah maupun
regional Jawa Timur.
5. Pandemi COVID-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional
Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal
akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan
menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal
sebagai COVID-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa.
Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan secara nasional baik secara
langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek
ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020
dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi COVID-19 antara lain
melalui pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Desar (PSBB) di
beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan.
Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020
mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar 2,07 persen yang
merupakan dampak pandemi COVID-19. Selain dari dampak aspek
ekonomi, untuk memitigasi pandemi COVID-19, diberlakukan “social
distancing” dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang
menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.
Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi COVID-19 dan untuk
menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, Pemerintah mengambil
langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain
berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN,
berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan
Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada
Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah
dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi
dampak pandemi COVID-19.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam
pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan
pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah
Daerah perlu segera melakukan penyesuaian baik administratif maupun
teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan
-358-
kerja terwujud, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Implementasi
Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Ciptaker ini beraplikasi cukup
luas yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu
hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak
dan gas, kehutanan, Perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan,
ketenagakerjaan, Perbankan, dan Perkoperasian.
4.2.5. Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024
Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari
berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di
tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan
serta isu strategis Provinsi Jawa Timur. Penentuan isu strategis merupakan
bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan
permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga
diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.
Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur
adalah sebagai berikut :
1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi
prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di
Provinsi Jawa Timur;
2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau
dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk
menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya;
3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian
target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang;
4) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau
signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi
Jawa Timur;
5) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap
pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur; dan
-359-
6) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi
kewenangan, kebijakan dan implementasi.
4.2.6. Isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan
Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan
kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam
menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu
pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta
relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.
Kinerja pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada
indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka
Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur
-360-
Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Rata-
rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,23 tahun 2016 menjadi 7,78
pada tahun 2020, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus
meningkat meningkat dari 12,98 tahun (2016) menjadi 13,19 tahun
(2020). Demikian juga APK SMA/Sederajat terus meningkat dari 81,42
tahun 2016 menjadi 93,75 pada tahun 2020, untuk APM SMA/Sederajat
capaiannya 68,21 tahun 2018 menjadi 71,04 di tahun 2020.
Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan
kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta
pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya
daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak
memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika
dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama
Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya
hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.
Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari
peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka
mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan
suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi
para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan
SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki
karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa
Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit
tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi
kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan
gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan
jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun
2016 sebesar 24 dan terus menurun hingga tahun 2020menjadi 23. Hal
ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB
sudah menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama,
-361-
Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukan penurunan pada tahun 2016-
2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 98,39
disebabkan adanya adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan
kehamilan akuibat pandemic Covid-19 sehingga penapisan ibu hamil
risiko tinggi kurang maksimal.
Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun
telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan
tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur tahun 2018 sebesar 32,7%
persen, secara nasional berada di posisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka
nasional.
2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan
Masyarakat.
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 2,39 persen. Sebagian besar lapangan usaha di Jawa Timur
mengalami kontraksi dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang
disebabkan kebijakan lockdown dan PSBB demi memutus rantai
penyebaran Covid-19. Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja
perekonomian Jawa Timur masih tergolong baik, hal ini dibuktikan
dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar
kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta
mampu menyumbang perekonomian Nasional sebesar 14,57 persen.
Pada Triwulan I tahun 2021 perekonomian Jawa Timur menunjukkan
perbaikan yaitu terkontraksi 0,44 persen bila dibandingkan Triwulan I-
2020. Apabila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa,
kinerja perekonomian cenderung lebih baik dibandingkan dengan Jawa
Barat (-0,83 persen) , Jawa Tengah (-0,87 persen), dan DKI Jakarta (-1,69
persen).
Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa
Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya
perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 merupakan kontraksi
terdalam sepanjang tren perekonomian Jawa Timur dan menunjukkan
adanya perbaikan atau recovery sebagai dampak pandemi Covid-19 pada
Triwulan I tahun 2021. Kondisi tersebut juga berlaku pada perekonomian
seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa
Tenggara serta Perekonomian Nasional.
-362-
Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama
beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan
oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2020
menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain,
kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun
2020 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta.
Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang
dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2)
perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis &
tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur.
Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 4.5
adalah:
Gambar Error! No text of specified style in document..5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Sumber : BPS (2021). Data Diolah
Pada tahun 2020, secara nominal besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai
Rp 2.299,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp
1.610,42 triliun. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada
Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti Transportasi
dan Pergudangan sebesar 11,16 persen dan Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 8,87 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi
-363-
terdalam PMTB 4,31 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 0,83 persen.
Sementara itu pada Triwulan I-2021 dari sisi produksi, kontraksi
terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan
sebesar 13,30 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,97 persen dan Jasa
Perusahaan sebesar 8,06 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi
terdalam pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 9,94 persen,
diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,92 persen, dan
PMTB sebesar 2,68 persen.
Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu
penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini.
Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan,
padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat
multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan
seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase
penduduk miskin di Jawa Timur, selama 2016-2019 menunjukkan tren
yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi
jumlah maupun dari persentase. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan
sebesar 11,85 kemudian terus menurun hingga Tahun 2019 menjadi 10,20
persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.056,00 ribu jiwa.
Namun dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan persentase penduduk
miskin di Jawa Timur kembali meningkat menjadi 11,46 jiwa dengan
jumlah penduduk miskin sesesar 4,58 juta jiwa di tahun 2020.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang
dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) TPT Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 5,84 mengalami
peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 2,02 persen poin dikarenakan
dikarenakan turunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan banyaknya PHK
yang dilakukan oleh perusahaan serta banyaknya pekerja informal di Jawa
Timur yang rentan gulung tikar akibat Covid-19. Namun kenaikan tingkat
pengangguran ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau
Jawa, dimana peningkatan TPT Jawa Timur pada tahun 2020 terendah
kedua setelah DI Yogyakarta. Namun TPT Jawa Timur pada Februari 2021
mengalami penurunan menjadi 5,17 persen.
Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan
penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas
ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jawa Timur. Dari
-364-
31,66 juta penduduk usia kerja di Jawa Timur tahun 2020 terdapat 4,23
juta atau 13,36 persen yang terdampak Covid-19. Meskipun angka TPT
Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional tetapi angka penurunan
TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain
bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya
perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan
tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini
tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang
kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif
bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
3. Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat.
Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka
keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat mutlak diperlukan.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi
Jawa Timur untuk :
1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang
efektif dan efisien;
2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan
pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.
Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi
pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal
atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah
seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD
-365-
(pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan lembaga
peradilan (pengawasan yudikatif).
Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB
menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan
Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan
implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan
memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang
baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait
permasalahan efisiensi birokrasi:
1) E-Government, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat
mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat
dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;
2) Money Follow Program, alokasi anggaran harus digunakan untuk
program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya
: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan
(pemerintahan berorientasi hasil);
3) Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan
kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai;
dan
-366-
4) Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu
dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.
Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur
perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah)
guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi
pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak
pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini
dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada
hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
4. Demokrasi Kewargaan
Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban
warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan
perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi
meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partispasi
politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat,
kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi.
Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik
dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi :
lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai
politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen.
Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga
berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Demokrasi kewargaaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan
dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.
Isu strategis lainnya antara lain : berkaitan dengan
Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum
menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan
pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar
Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas
sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan
perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di
Jawa Timur ; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya
dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian);
-367-
Kartu Identitas Anak (KIA) sudah harus serentak di berlakukan; serta
Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik
(TTE).
5. Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan
Berkelanjutan.
Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah
aksesibiltas dan konektifitas antarwilayah dalam rangka
mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis,
Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa
Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman,
potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir
selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang
dan bandara.
Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum
diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara
Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit
pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan
kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak
tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo
- Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih
terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas
antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya
terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang
berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah.
Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan
pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai
upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun
rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting
dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi
pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir
yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua
kewenangan Daerah Irigasi (DI).
Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman
antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system
pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional.
Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan
-368-
penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan
penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.
Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh
keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan
upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.
Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan
adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap
menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai
ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global
juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan
dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan
hidup manusia dan makhuk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai
kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan
sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu
besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap
resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
6. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur
Pandemi COVID-19 juga dirasakan dampaknya di Jawa Timur,
baik dampak langsung pada kesehatan masyarakat maupun dampak
sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020 hingga kuartal IV sekarang,
pemberlakuan PSBB juga sempat dilaksankan di wilayah Provinsi Jawa
Timur antara lain di wilayah perkotaan Surabaya dan sekitarnya.
Kebijakan “social distancing”, pembatasan tempat belanja, dan proses
belajar daring juga diberlakukan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur juga telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur
dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di Jawa
Timur. Penanganan Pandemi Covid-19 ini diprakiraan masih berlanjut
untuk tahun 2021 mengingat vaksin Covid-19 mulai diterapkan di
Indonesia sekitar kuartal II 2021.
Upaya Pemulihan Ekonomi Jawa Timur sudah dimulai
pelaksanaan nya sejak P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.
Lebih lanjut pada 2021 hingga 2024 perlu dirumuskan kerangka
kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang sistematis
dan terpadu.
-369-
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Pada Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur tidak
merubah Visi dan misi yang berada pada RPJMD 2019-2024 murni yang
merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun
mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
untuk periode RPJMD Tahun 2019-2024. Gambaran nyata tentang visi
dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah
kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Tujuan dan
sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan
berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.
5.1 Visi
Visi Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran kondisi masa depan
yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu
tahun 2019-2024. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
menggambarkan arah pembangunan sesuai Misi yang diemban untuk
menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama
pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada
umumnya.
Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Timur
dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat
Provinsi Jawa Timur, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025.
-370-
Substansi Visi RPJPD Provinsi jawa Timur di atas menjadi pijakan
dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran
Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah
Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi
pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024
sebagai berikut :
VISI :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL,
SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF
MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG
ROYONG”
Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-
pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi
Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD
Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam
tabel di bawah ini.
Tabel Error! No text of specified style in document..1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
No. Pokok-pokok
Visi Penjelasan
1. ADIL Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan
dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa
Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara seimbang baik antarkelompok
sosial, antarwilayah maupun antarsektor. Keadilan
sebagai visi pembangunan di Jawa Timur juga berarti
bahwa seluruh warga akan mendapatkan pelayanan
publik yang setara tanpa diskriminasi. Tata kelola
pemerintahan yang adil juga berarti bahwa pemerintah
menghormati kesetaraan sosial dan gender dalam
proses pembangunan. Dimensi keadilan dalam
pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa tata
kelola pemerintahan juga berpijak pada prinsip inklusi
-371-
No. Pokok-pokok
Visi Penjelasan
sosial, budaya dan ekonomi yang artinya adalah
pemerintah akan menjamin pemenuhan hak-hak
dasar warga; pembangunan juga memperhatikan
kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marjinal;
pemerintah memperhatikan dan menghormati
identitas budaya baik dari setiap kelompok budaya
maupun warga; serta pemerintah menjamin agar
setiap warga memperoleh akses yang luas dan
berpartisipasi dalam arena ekonomi pasar yang
berkeadilan.
2 SEJAHTERA Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap
warga Jawa Timur melalui proses pembangunan
dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan
manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan
manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat
terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang
layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu
mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan
dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa
aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat
dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai
warga Jawa Timur. Untuk merealisasikan visi ini
maka tata kelola pemerintahan di Jawa Timur akan
diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk
peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga
warga Jawa Timur memiliki etos hidup yang optimis
dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri,
keluarga, komunitas maupun Provinsi Jawa Timur.
3 UNGGUL DAN
BERAKHLAK
Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian
tekad yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah
keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki
kapasitas dan kompentensi tinggi banding dengan
masyarakat lainnya. Berakhlak adalah keadaaan
dimana masyarakat Jawa Timur memiliki keadaban
-372-
No. Pokok-pokok
Visi Penjelasan
sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah
Jawa Timur bertanggung jawab untuk membawa
masyarakat menjadi unggul dan berakhlak. Kualitas
keunggulan tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan,
ekonomi, kematangan sikap politik, serta capaian
pembangunan lainnya. Sedangkan berakhlak
menegaskan bahwa unggul saja tidak cukup,
melainkan harus diimbangi dengan budi pekerti serta
akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai budaya
dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan
tentang karakter manusia Jawa Timur, namun juga
menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari
pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga
kebijakan secara umum.
Unggul dan berakhlak berarti bahwa pembangunan di
Jawa Timur tidak hanya mengejar pemenuhan
material namun juga bertujuan untuk membentuk
kualitas warga Jawa Timur yang memiliki kualitas
moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis
kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah
sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dengan
visi unggul dan berkualitas maka pembangunan di
Jawa Timur berusaha untuk membangun warga yang
memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati
keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi,
memiliki daya juang hidup yang tinggi dan
berkarakter.
4 TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG
PARTISIPATORIS
DAN INKLUSIF
Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang
partisipatoris dan inklusif selaras dengan tujuan besar
Reformasi Birokrasi di Indonesia yang deliberative
dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber
kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu
memperbaiki performancenya dan penciptaan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan
Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan
-373-
No. Pokok-pokok
Visi Penjelasan
pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan
inklusif.
Deliberative participatory diwujudkan melalui
perluasan ruang publik (public sphere) yang memadai
bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam
proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter
birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat
diskriminasi pembangunan.
Prinsip tata kelola yang partisipatoris dan inklusif
artinya bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja
sendirian dalam menjalankan proses pembangunan,
namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana
pemerintah menempatkan tiga pilar good governance
yaitu seluruh warga sebagai aktor-aktor strategis
pembangunan, dunia usaha untuk menciptakan
tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan
yang kredibel, responsive dan accountable. Dalam tata
kelola pemerintahan yang partisipatoris, ruang
pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka,
transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap
warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya.
Sementara prinsip inklusif berarti bahwa pemerintah
mendorong birokrasi dan sistem pelayanan publik
yang terbuka, bertanggung jawab dan menjamin agar
mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal
mendapatkan perhatian penuh dalam proses
pembangunan. Tata kelola pemerintahan partisipatoris
dan inklusif juga mendorong pada penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan ruang publik yang
bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap
pembangunan dalam relasi negara dan masyarakat
yang demokratis.
5 KERJASAMA
DAN GOTONG
ROYONG
Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah
nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji
selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan
-374-
No. Pokok-pokok
Visi Penjelasan
dalam menghadapai berbagai tantangan zaman. Jawa
Timur merupakan miniatur Nusantara yang sudah
pasti mewarisi nilai-nilai hebat tersebut. Kerjasama
dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis
dalam konteks pembangunan Jawa Timur, karena
mendorong semangat untuk menjalin mitra setara dan
saling menguntungkan dengan semua pihak.
Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi
percepatan pembangunan Jawa Timur ke depan.
Kerja sama dan gotong royong adalah social capital
paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun
masyarakat Jawa Timur. Kerjasama dan gotong royong
dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan
pemerintah berbasis kolaborasi dan partnership.
Kolaborasi artinya bahwa adalah pemerintah akan
meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor publik
dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan. Partnership dalam pengertian bahwa
pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan
mendorong kondisi yang memperkuat peran
masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses
pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan
saling menghargai.
-375-
5.2 Misi
Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur,
maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana
terdapat dalam uraian bawah ini:
1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa
Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor
privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada
kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun
wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan
pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan
hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (social
inequality) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun
perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) semakin mengecil. Selain
itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan
sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap
pembangunan antarkawasan sehingga masing-masing kawasan di
Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan
utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada
yang tak berdaya (powerless), terpinggirkan (marginalized), tersisih
(excluded), terbungkam (voiceless), terasing (alienated), karena
pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur
dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan
menuju kedaulatan warga.
Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu
Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan
Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.
Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan
pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antarkelompok,
antarsektor maupun antarwilayah. Sejalan dengan amanah yang
tertera dalam konstitusi, ketersediaan pekerjaan dan penghidupan
-376-
yang layak bagi kemanusiaan adalah hak mendasar bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan
yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang
dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private
Partnership), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas-
luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah.
Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja
sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
(aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses
pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas
pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari
daulat rakyat.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan
Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi
yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan
didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur,
utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan
untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan
sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan
keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang
dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi,
dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan
kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada
pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan
juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap
kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan
anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat
berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan
-377-
dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana
ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata
kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang
dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan
yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari
pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik
pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan
pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.
Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian
kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya
manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada
aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas
kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan
jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan
menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan
dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak
ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa
berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (inclusive economic
order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik
dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga
yang terhormat, mulia dan merdeka.
Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur
dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara
lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan
kesehatan di Jawa Timur.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan
standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya
melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan,
Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses
-378-
pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi,
partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan
masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu
birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih
dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.
Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan
sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan
masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak
hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa
mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam
hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha,
birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri
untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi
berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata
kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya
menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat
partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan
hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong
Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan
Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang
berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang
didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi
dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan
Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang mampu
menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup,
dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan
identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang
dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat
dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Jawa
Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dan pusparagam kebudayaan yang
menaungi kehidupan warga Jawa Timur.
-379-
Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam
dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas
manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping
lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan
kondisi lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa
misi jangka menengah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan
Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel Error! No text of specified style in document..2 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024
NO POKOK-POKOK VISI MISI
1 ADIL (Misi 1) Mewujudkan Keseimbangan
Pembangunan Ekonomi, Baik antar
Kelompok, antar Sektor dan
Keterhubungan Wilayah.;
(Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan;
2 SEJAHTERA (Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan;
3 UNGGUL DAN
BERAKHLAK
(Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan
Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan;
(Misi 4) Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
-380-
NO POKOK-POKOK VISI MISI
Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;
4 TATAKELOLA YANG
PARTISIPATORIS DAN
INKLUSIF
(Misi 3) Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris
Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
Menghadirkan Ruang Sosial yang
menghargai prinsip Kebhinekaan.;
5 SEMANGAT BERSAMA
DAN SEMANGAT
GOTONG ROYONG
(Misi 4) Melaksanakan Pembangunan
Berdasarkan Semangat Gotong Royong,
Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;
5.3 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah
Dalam rangka keselarasan pembangunan antara pusat dengan
daerah, RPJMD Provinsi Jawa Timur harus berpedoman pada RPJMN
Tahun 2020-2024. Adapun Visi pembangunan nasional yang tertuang
dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Upaya dalam rangka mewujudkan visi yang dituangkan dalam
RPJMN 2020-2024 dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan
Nasional yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan Terpercaya;
-381-
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Gambar Error! No text of specified style in document..1 Keselarasan
RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
-382-
Tabel Error! No text of specified style in document..3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024
7 AGENDA PEMBANGUNAN (RPJMN 2020 -2024)
Meningkatkan
Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Memperkuat
Infrastuktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik
Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
NAWA BHAKTI SATYA (RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024)
Bhakti 3 - Jatim Cerdas
dan Sehat
Jawa Timur Cerdas dan Sehat,
Pelayanan Dasar Berkualitas
Bhakti 2 - Jatim Kerja
Memperluas
Lapangan Pekerjaan dan Membangun
Keunggulan Ekonomi
Bhakti 4 - Jatim Akses
Membangun
Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu
dan Berkeadilan
Bhakti 9 - Jatim Harmoni
Menjaga Harmoni
Sosial dan Alam dengan Melestarikan
Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.
Bhakti 5 - Jatim Berkah
Membangun
Karakter masyarakat yang Berbasis
Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi
Pekerti Luhur dan
Berintegritas
Bhakti 8 - Jatim Amanah
Menyelenggarakan
Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti
Korupsi.
Bhakti 1 - Jatim Sejahtera
Mengentaskan
Kemiskinan menuju Keadilan dan
Kesejahteraan Sosial
-383-
Bhakti 1 - Jatim
Sejahtera
Mengentaskan Kemiskinan menuju
Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Bhakti 6 - Jatim Agro
Memajukan Sektor
Pertanian, Peternakan, Periikanan,
Kehutanan, Perkebunan Berbasis
Kerakyatan
Bhakti 7 - Jatim
Berdaya
Ekonomi Kerakyatan dengan
Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong
Pemberdayaan Pemerintahan Desa
-384-
5.4 Tujuan dan Sasaran
Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan
penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan
pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan tujuan
pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective)
adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima
tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat
dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar
perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat
berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan memperhatikan
target Pembanguna Prioritas Nasional dan kondisi Pandemi maka
Tujuan Pembangunan Provini Jawa Timur Mengalami penyesuaian.
Berikut rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Misi tahun 2019-2024 sebagai berikut :
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 1 :
1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang
didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai
berikut :
1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan
Penggalian;
4) Meningkatnya Produksi dan Nilai tambah Produk Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan;
5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
6) Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
9) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya
Air; dan
10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut
dan Udara.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 2 :
2. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai
berikut :
1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
2) Meningkatnya Kemandirian PMKS.
3. Meningkatnya Keseteraan Gender yang memiliki sasaran sebagai
berikut:
1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai
berikut;
1) Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran ;
1) Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 3 :
6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran
sebagai berikut :
1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
4) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
-386-
7. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial
Masyarakat.
1) Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
masyarakat;
2) Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pada Misi 4 :
8. Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang memiliki
sasaran sebagai berikut;
1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.
Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan di atas,
selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Target
Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD
Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena
dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada
beberapa Indikator. Berikut beberapa penyesuaian target Indikator
Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2019-2024 yang akan disajikan
dalam tabel di bawah ini.
-387-
Tabel Error! No text of specified style in document..4 Target Indikator Tujuan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024
NO MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
2019 RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR 2024 TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mewujudkan
Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
1.1 Meningkatnya
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah
1.1.1 Pertumbuhan
Ekonomi
5,51 - 5,53 5,52 Awal 5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67
Perubahan 0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,48-5,18 3,48-5,18 4,14-5,86
1.1.2 Indeks Theil 0,4673-0,4592
0,3182 Awal
0,4593 – 0,4512
0,4513 – 0,4432
0,4433 – 0,4352
0,4353 – 0,4272
0,4273 – 0,4191
0,4273 – 0,4191
Perubahan 0,30485 - 0,30985
0,31541 - 0,32041
0,32040-0,31463
0,31462-0,30162
0.30161-0,29590
0.30161-0,29590
2 Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan
2.1.1 Persentase Penduduk Miskin
10,84-10,42 10,2 Awal 10,41-10,20 10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44
Perubahan 11,48 - 10,18
11,17 - 10,77
10,76-10,47 10,46-10,27 10,26-9,87 10,26-9,87
2.1.2 Indeks Gini 0,3705 – 0,3695
0,364 Awal
0,3694 – 0,3689
0,3688 – 0,3683
0,3682 – 0,3677
0,3676 – 0,3671
0,3670 – 0,3665
0,3670 – 0,3665
Perubahan 0,3943 -
0,3913
0,3912 -
0,3780
0,3682 –
0,3677
0,3676 –
0,3671
0,3670 –
0,3665
0,3670 –
0,3665
2.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender
2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
90,79 - 90,80
90,91 Awal
90,81 - 90,82
90,83 - 90,84
90,85 - 90,86
90,87 - 90,88
90,89 – 90,90 90,89 – 90,90
Perubahan 90,89 - 90,95
90,93 - 90.99
90,85 - 90,86
90,87 - 90,88
90,89 - 90,90 90,89 - 90,90
2.3 Terpenuhinya Kebutuhan
2.3.1 Indeks Pembangunan
71,09-71,57 71,5 Awal
71,58 -72,07
72,08 -72,57
72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07
-388-
NO MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
2019 RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR 2024 TARGET REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dasar Manusia (IPM) Perubahan
71,53 -
72,23
72,13 -
72,83 72,58-73,07 73,08-73,57 73,58-74,07 73,58-74,07
2.4 Menurunnya Pengangguran
2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3,83 - 3,81 3,92 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64 3,67-3,64
Perubahan 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99
3 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
3.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
73,01-76,01 73,83 Awal 76,02-80,01 80,02-81,01 81,02-82,01 82,02-83,01 83,02-84,01 83,02-84,01
Perubahan 73,75-76,25 75,25-77,75 77,76-78,71 78,72-79,67 79,68-80,63 79,68-80,63
3.2 Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
3.2.1 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)
62,53-62,62 63,26 Awal 62,63-62,72 62,73-62,82 62,83-62,92 62,93-63,02 63,03-63,12 63,03-63,12
Perubahan 62,98 - 63,52
63,53 - 63,78
63.79-63.88 63,89-63,97 63,98-64,06 63,98-64,06
4 Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat
Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.
4.2 Terwujudnya Pembangunan berwawasan
Lingkungan
4.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
66,37-66,73 67,1 Awal 66,74-67,10 67,11-67,47 67,48-67,84 67,85-68,21 68,22-68,58 68,22-68,58
Perubahan 67,00-67,11 64,30 -64,35
64,35 - 64,39
64,39 - 64,43
64,43-64,48 64,43-64,48
4.2.2 Indeks Risiko Bencana (IRB)
152,7 -151,7
138 Awal
151,7 - 150,7
150,7 - 149,7
149,7 - 148,7
148,7 - 147,7
147,7 - 146,7 147,7 - 146,7
Perubahan 150,5-149,5 125,42-124,42
123,42-122,42
121,42-120,42
119,42-118,42
119,42-118,42
-389-
Tabel Error! No text of specified style in document..5 Target Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET
REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Mewujudkan
Keseimbangan Pembangunan
Ekonomi, Baik
antar
Kelompok,
antar Sektor dan
Keterhubungan
Wilayah.
Meningkatnya
Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi yang
didukung
Konektivitas
Antar Wilayah
Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi Industri
Pengolahan
Persentase
Pertumbuhan PDRB Kategori
Industri
Pengolahan
7,55 7,63 6,85
Awal 7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03
Perubahan 0,80 -
3,90
1,71 –
3,41
3,83 –
5,53
3,88 –
5,58
3,93 –
5,63
3,93 –
5,63
Meningkatnya Nilai
Tambah
Penyelenggaraan
Perdagangan
Persentase
Pertumbuhan
PDRB Kategori
Perdagangan
Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor
6,29 6,34 6,01
Awal 6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59
Perubahan -0,21 -
2,91
3,90 –
5,60
3,95 –
5,65
4,01 –
5,77
4,07 –
5,77
4,07 –
5,77
Meningkatnya Nilai
tambah Produksi
Pertambangan &
Penggalian
Persentase
Pertumbuhan
PDRB Kategori
Pertambangan
& Penggalian
2,38 2,5 1,47
Awal 2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25
Perubahan 1,85 - 2,15
2,45 – 4,15
2.58 – 4,28
2,71 – 4,41
2,84 – 4,54
2,84 – 4,54
Meningkatnya Nilai
tambah Produksi
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
Pertumbuhan
PDRB Kategori
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
-2,13 -1,35 1,18
Awal -0,6 0,11 -
0,20
0,50 -
1,25
1,25 -
1,75
2,00 -
2,50 2,5
Perubahan (-0,77) –
(-0,43) - - - -
(-0,77) –
(-0,43)
Pertumbuhan
PDRB Sub Kategori
-4,10
- -1,26
Awal - - - - - -
Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-390-
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tanaman
Pangan
Pertumbuhan
PDRB Sub
Kategori
Tanaman
Hortikultura
-2,62
-
2,66
Awal - - - - - -
Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
PDRB ADHB
Sub Kategori
Kehutanan dan
Penebangan
Kayu (Milyar
Rupiah)
9.814,4 -
10.530,5
Awal - - - - - -
Perubahan - 10.040 10.040 10.240 10.444 10.444
Pertumbuhan
PDRB Sub
Kategori
Perikanan
-0,86 -0,20 -0,69
Awal - - - - - -
Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58
Meningkatnya
Realisasi
Penanaman Modal
Realisasi
Investasi
(Rp.Trilyun) 155 157 58,45
Awal 160 165 170 175 180 180
Perubahan 110 67 70 72 75 75
Meningkatnya Nilai
Tambah KUKM
Persentase
Pertumbuhan
PDRB KUMKM
Jawa Timur
5,500 5,501 5,78
Awal 5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508
Perubahan 2,00 -
2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5
Meningkatnya nilai
tambah pariwisata
Persentase
Pertumbuhan
PDRB
Pariwisata
6,83 6,9 6,92
Awal 6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13
Perubahan -5,32 3,94 –
4,5 6 6,6 7 7
Meningkatnya Persentase 94,64 95,80 99,29 Awal 97 100 100 100 100 100
-391-
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aksesibilitas
Infrastruktur
Ketenagalistrikan
Rasio
Elektrifikasi Perubahan 99,9 100 100 100 100 100
Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur Dasar
dan Sumber Daya
Air
Persentase
Capaian
Infrastruktur
Dasar
Perumahan dan Permukiman
73,72 76,08 79.59
Awal 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89
Perubahan 78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89
Persentase
Jaringan Irigasi dalam Kondisi
Baik
68,70 68,75 69,15
Awal 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69
Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69
Meningkatnya konektivitas
jaringan
Transportasi Darat,
Laut dan Udara
Indeks Konektivitas
0,686 0,695 0,713 Awal 0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735
Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848
Indeks
Aksesibilitas 51,80 51,8 51,9 Awal 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83
Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65
2 Terciptanya
Kesejahteraan
yang
Berkeadilan
Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar Terutama
Kesehatan dan
Pendidikan,
Penyediaan Lapangan Kerja
dengan
Memperhatikan
Menurunnya
Angka
Kemiskinan
Menurunnya
Penduduk Miskin
Perdesaan
Persentase
Penduduk
Miskin
Perdesaan
15,21 14,57 14,16
Awal 13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37
Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37
Persentase Desa
tertinggal dan
sangat
tertinggal
21,46 20,16 4,678
Awal 18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66
Perubahan 18,86 - - - - 18,86
Persentase Desa
Mandiri 0,89 - 2,21 Awal - - - - - -
Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71
Meningkatnya Kemandirian PMKS
Persentase PMKS yg
Mandiri 1,19 1,2 1,2
Awal 1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34
Perubahan 1,26 0,90 -
1,06 1,3 1,32 1,34 1,34
-392-
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kelompok
Rentan.
Meningkatnya
Kesetaraan
Gender
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG) 69,71 70,17 73,04
Awal 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17
Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar
Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan
Indeks
Pendidikan 0,61 0,63 0,619 Awal 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68
Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67
Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
Indeks
Kesehatan 0,784 0,785 0,787 Awal 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791
Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792
Menurunnya
Pengangguran
Menurunnya
Pengangguran
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja 69,56 69,86 69,61
Awal 70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34
Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34
3 Tata Kelola
Pemerintahan
yang Bersih, Inovatif,
Terbuka,
Partisipatoris
Memperkuat
Demokrasi
Kewargaan untuk
Menghadirkan
Ruang Sosial
yang
menghargai prinsip
Kebhinekaan.
Terwujudnya
Pemerintahan
yang Baik
Terwujudnya Tata
Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel
Nilai SAKIP 81,70 85,7 81,71
Awal 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01
Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01
Status LPPD
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi -
Awal Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Perubahan Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Nilai Opini BPK WTP WTP WTP
Awal WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Indeks
Integritas
Pemerintah
Prov. Jatim
74,96 76,2 76,42
Awal 77 78 79 80 81 81
Perubahan 77 76 76 77 77 77
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat atas Layanan
Pemerintah
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Provinsi
Jawa Timur
83,24 83,5 83,32
Awal 84 84,5 85 86 86,05 86,05
Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05
Indeks 88,05 88 82 Awal 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00
-393-
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Profesionalitas
ASN Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40
Meningkatnya
Kemandirian Fiskal
Daerah
Persentase PAD
terhadap Total
Pendapatan 58,04 56 57,77
Awal 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50
Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50
Meningkatnya Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Komunikasi
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
2,92 3.00 3,10
Awal 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4
Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4
Menguatnya
Nilai - Nilai
Demokrasi
dalam Kehidupan
Sosial
Masyarakat
Meningkatnya
Keamanan,
ketentraman dan
Ketertiban Umum Masyarakat
Persentase
Perkembangan
Kejadian
Poleksosbud 67,77 67 80,41
Awal 66 66 65 64 63 63
Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5
Meningkatnya
Kepedulian Sosial
Indeks
Kepedulian Sosial
68,12 68,14 74,28 Awal 68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24
Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24
Pelestarian Nilai -
Nilai Budaya Lokal
Persentase
Peningkatan
Cagar Budaya yang
Dilestarikan
2 2 10,58
Awal 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5
Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50
Persentase Peningkatan
Seni Budaya
yang
Dilestarikan
5 5,2 5,3
Awal 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2
Perubahan -93,6 - - - - -93,6
Persentase
Objek Pemajuan
Kebudayaan
yang
dikembangkan
5,65 - 5,45
Awal - - - - - -
Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63
-394-
NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
2018
2019
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TARG
ET REALISA
SI 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Melaksanakan
Pembangunan
Berdasarkan
Semangat
Gotong Royong, Berwawasan
Lingkungan
untuk
Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi,
Ruang Sosial,
Ruang Ekonomi
dan Ruang
Budaya.
Terwujudnya
Pembangunan
berwawasan
Lingkungan
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas
Air (IKA) 52,96 52,97 56,13
Awal 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87
Perubahan 56,1 48,5 48,56 48,61 48,66 48,66
Indeks Kualitas
Udara (IKU) 83,50 83,51 83,32
Awal 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51
Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,5 83,5
Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL)
63,56 63,57 63,16 Awal 63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77
Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
Indeks Kualitas
Air Laut - - -
Awal - - - - - -
Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98
Meningkatnya
Kapasitas Ketangguhan
terhadap Bencana
Indeks
Kapasitas Bencana 0,49 0,52 0,54
Awal 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66
Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65
-395-
6
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Strategi Pembangunan
dikategorikan menjadi dua, yaitu: Strategi Umum dan Strategi Berdasarkan
Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana bagaimana Visi dan Misi pembangunan dapat dicapai secara efektif
dan efisien. Sedangkan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai berdasarkan sumber daya yang
dimiliki.
Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan
pembagunan tahunan (milestone) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
6.1 Strategi Umum Pembangunan
Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-
2024 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur
dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 6 (enam)
strategi umum, sebagai berikut:
-396-
Strategi Umum Pembangunan
Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan
Provinsi Jawa Timur 2019-2024, sebagai kelanjutan dari periode
pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas
pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya
mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.
Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara
lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin
melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin,
yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan
serempak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-397-
1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan
Spirit dalam Pembangunan
Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-
nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang
penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental
dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat
dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini
harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa
Timur, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.
2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan
persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa
Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa
depan (uncertain future).
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi
manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan
untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini
maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan
Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar
pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial
Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program
Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di
atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam
penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.
Sebagai salah satu concern utama Provinsi Jawa Timur periode 2019-
2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di
atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan
kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi
dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan
program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak
(impact) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya
mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti kemiskinan,
kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya.
Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat
diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada
pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau depletion of natural
-398-
resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3)
Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun
replaceable resource.
Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk
mewujudkan terjadinya:
a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi
(intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya
Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-
batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta
diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan
serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable;
b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan
ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik
bagi generasi yang akan datang;
c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk
kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan
pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan
antargenerasi;
d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang
berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter
temporal);
e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat
jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan
f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi
sesuai dengan habitatnya.
3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender),
perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses
pembangunan (Right Based Development)
Pendekatan Pembangunan berbasis hak (Right based development)
didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak.
Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus
-399-
memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi
yang mereka miliki.
a. Melibatkan sebuah proses pemberdayaan bagi mereka yang belum
menikmati hak yang mereka miliki, untuk menuntut hak tersebut;
b. Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan amal atau pembangunan
ekonomi sederhana. Mengintegrasikan norma, standard, serta prinsip
sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program
pembangunan, program sosial, serta program lainnya;
c. Mendukung konsep bahwa setiap orang – tanpa membedakan masalah
umur, gender, ras, agama, latar belakang etnis, status sosial, atau
perbedaan lainnya – memiliki hak dasar untuk hidup secara
bermartabat dan terhormat;
d. Menjamin bahwa setiap program yang dikembangkan menyentuh
seluruh aspek dalam kehidupan manusia (misalnya dengan menjamin
keberlangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan psikologis).
Keseluruhan aspek tersebut merupakan kesatuan inklusif dan holisitik;
dan
e. Menekankan pada prinsip kesetaraan dan kesamaan, akuntabilitas,
pemberdayaan, dan partisipasi.
Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui
pemenuhan hak-hak perempuan, dan perlindungan anak serta
perlindungan kelompok rentan (pengarusutamaan gender) untuk
meningkatkan keadilan bersama di mana pada setiap tahapan
pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki
dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam
akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil
pembangunan.
Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai
keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan
dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua
program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan
-400-
akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat
memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.
Perlindungan pada kelompok rentan dilakukan dengan pendekatan
pembangunan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan
melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat
melalui keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang terpinggirkan
atau termarjinalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat,
tanpa terkecuali memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama
terhadap kesempatan ekonomi.
4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa
yang dianggap bermakna bagi dirinya (Development as Freedom)
Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada
empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap
warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b)
Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif
bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan
kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik
publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan.
Pemahaman model pembangunan ini tetap berpusat pada manusia
dengan menegaskan bahwa makna esensial pembangunan ialah human
capabilities suatu proses memampukan manusia agar dapat menjalani
kehidupan secara bermartabat. Strategi pembangunan ini menawarkan
analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial budaya, bukan
dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tercermin pada
pendapatan nasional per kapita. Namun juga, isu-isu pembangunan di
bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan
menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional.
Bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial
bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan
erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan
merujuk paradigma baru: social development is basically economic
-401-
development. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak
dipisahkan dari pembangunan ekonomi.
5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta
problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks
persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama
Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan
yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti
infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan
pelayanan sosial. From Sectoral to Spatial Approach ini menerapkan strategi
pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan
mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan
desa kota dan antardaerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego
sektoral di internal pemerintahan.
Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antardaerah di
Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi
dengan langkah yang nyata, sistematik dan sungguh-sungguh. Upaya
mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan
“business as usual”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni
perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan
holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar
didasarkan pada pemahaman fakta (evidence-based) tentang kompleksitas,
dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah.
Latar belakang konsepsi pembangunan ini dilandasi atas
permasalahan sosial ekonomi yang esensinya sangat berkaitan dengan
pengembangan atau pembangunan wilayah itu sendiri. Pengembangan
wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu
wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek
sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu
kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu.
Sedangkan pembangunan secara filosofis merupakan suatu upaya yang
sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap
warga yang paling humanitis.
Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang
digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan,
-402-
megapolitan, growth pole, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep
pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep
pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi.
6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis
Information Communication Technology (ICT)
Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu
cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan
masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat
global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran
Information and Communication Technology (ICT) sangat mendukung inovasi
daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas
pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya
perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut,
maka pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfataan
ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan
pembangunan.
6.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
VISI :
“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak
dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama
dan Semangat Gotong Royong”
MISI 1 :
Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar
Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Tujuan – 1 :
Meningkatnya
Pertumbuhan
dan Pemerataan
1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan.
1. Penguatan Daya Saing dan
Peningkatan produktivitas
industri agro
2. Penguatan Daya Saing dan
Peningkatan produktivitas
-403-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Ekonomi yang
didukung
Konektivitas
Antar Wilayah.
industri Non agro
3. Pemanfaatan modernisasi
teknologi industri
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan.
4. Efisiensi perdagangan dalam
negeri dan Perluasan Integrasi
pasar domestik
5. Peningkatan Ekspor dan
pengendalian Impor
3. Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi Pertambangan & Penggalian
6. Peningkatan Produksi dan
Produktifitas Pertambangan
dan Penggalian yang
Berkelanjutan
4. MeningkatnyaProduksi dan Nilai tambah Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
7. Peningkatan produktivitas dan
Daya Saing usaha komoditas
strategis Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan.
5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.
8. Penciptaan iklim usaha
penanaman modal yang
kondusif
9. Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal
10. Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Pelayanan Perijinan
6. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM
11. Peningkatan kualitas SDM K-
UKM melalui pelatihan dan
sistem online
12. Peningkatkan kualitas
kelembagaan dan pengawasan
koperasi dan UKM
13. Peningkatan kualitas dan
kapasitas produksi KUMKM
14. Peningkatan omzet Koperasi
dan UKM
7. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
15. Pengembangan destinasi dan
promosi wisata
16. Pengingkatan industri dan
SDM Pariwisata
17. Akselerasi dan integrasi
kepariwisataan
8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
18. Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan
-404-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air.
19. Pemenuhan infrastruktur
dasar dan Sumber Daya Air
yang layak.
10. Meningkatnya Konektivitas Jaringan transportasi darat, laut dan udara.
20. Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Darat, Laut dan
Udara untuk meningkatkan
aksesibilitas dan konektivitas
antarwilayah
MISI 2 :
Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan
Memperhatikan Kelompok Rentan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Tujuan -1 :
Menurunnya
Angka
Kemiskinan.
1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
1. Sinkronisasi program
penanggulanagan kemiskinan
antar pusat dan daerah,
antarsektor dengan lokasi
dan sasaran tertentu
2. Meningkatkan
keberlangsungan usaha
mikro dan kecil dalam upaya
menurunkan angka
kemiskinan
3. Memperluas dan
meningkatkan kualitas
Kelompok Usaha Bersama
4. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di wilayah rentan
terhadap akses (3T :
Tertinggal, Terluar, Terdalam)
5. Meningkatkan pembangunan,
pemberdayaan, dan
pembinaan masyarakat desa
2. Meningkatnya Kemandirian PMKS.
1. Mendukung sistem
perlindungan sosial melalui
PKH plus dan jaminan sosial
lainnya
2. Pengembangan dan
penguatan kapasitas PMKS
dalam upaya penanganan
PMKS
Tujuan- 2 :
Meningkatnya
1. Meningkatnya Pemberdayaan
1. Pengarusutamaan gender
2. Peningkatan dan
-405-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Kesetaraan
Gender.
Perempuan. perlindungan tumbuh
kembang anak
3. Peningkatan kualitas hidup
perempuan
4. Pengendalian penduduk
melalui Keluarga Berencana
dan pembangunan keluarga
Tujuan – 3 :
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar.
1. Meningkatnya kualitas
pendidikan
1. Peningkatan akses pendidikan
Menengah Atas
2. Peningkatan akses pendidikan
Menengah Kejuruan
3. Peningkatan akses pendidikan
Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
4. Peningkatan kualitas,
profesionalisme, kesejahteraan
Guru dan Tenaga
Kependidikan
5. Peningkatan kualitas
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
6. Peningkatan mutu teknologi
informasi dan komunikasi
pendidikan
7. Peningkatan rata-rata lama
sekolah
8. Peningkatan Pengembangan
teknis ketrampilan
2. Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatkan status
kesehatan keluarga
2. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan upaya promotif
dan preventif melalui konseling
dari pintu ke pintu (Kopipu),
desa sehat dan Santri Jatim
Sehat dan Berkah (Sajadah)
4. Meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi ibu, anak dan
balita melalui Bunda Anak
Impian (Buaian)
5. Penyediaan pelayanan
Kesehatan Gratis dan
Berkualitas (tantistas)
6. Perluasan akses dan
Penguatan Fasilitas Kesehatan
-406-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
7. Pemenuhan dan redistribusi
tenaga kesehatan terutama di
wilayah terpencil, tertinggal,
perbatasan dan kepulauan
melalui Bahari Husada (rumah
sakit terapung)
8. Penguatan RSU dan RSUD
Rujukan di 5 Koridor
Tujuan – 4 :
Menurunnya
Pengangguran.
1. Menurunnya tingkat
pengangguran
masyarakat.
1. Peningkatan kualitas
produktivitas dan kompetensi
tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan
penduduk potensial di daerah
transmigrasi
3. Peningkatan penempatan dan
perluasan kesempatan kerja
4. Peningkatan efektivitas
pembinaan dan mediasi
hubungan industrial
5. Peningkatan efektifitas
pengawasan di bidang norma
ketenagakerjaan
6. Mengembangkan kapasitas
BLK yang intensif
7. Membangun tim integrasi
lulusan perguruan tinggi dan
SMK melalui Science Techno
Park (STP)
8. Pengembangan market place
profesi milleneal melalui
Milleneal Job Center (MJC)
MISI 3 :
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat
Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip
Kebhinekaan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Tujuan - 1 :
Terwujudnya
pemerintahan
yang baik.
1. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel
1. Peningkatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan
2. Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas melalui
pelaksanaan Standard
Pelayanan Minimal serta
optimalisasi peran pengawasan
internal oleh Aparat
-407-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Pengawasan Intern
Pemerintahan (APIP) dan
pengawasan masyarakat
3. Penguatan aksi anti korupsi
dan pemberantasan korupsi
serta memperluas secara
bertahap zona integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
4. Peningkatan Penerapan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Evaluasi Produk-Produk
Regulasi daerah yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai
demokrasi dan merugikan
kepentingan umum serta tidak
menghargai kebinekaan.
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah
1. Peningkatan cakupan layanan
pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2. Peningkatan akses informasi
publik yang akurat dan up to
date melalui Pelayanan
Informasi Super Koridor
3. Peningkatan penanganan
Complaint Handling System.
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal
1. Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan Pajak, Retribusi,
dan Sumber - sumber lainnya.
4. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
1. Inovasi Pelayanan Publik
Berbasis TIK Untuk
mewujudkan Jatim CETTAR
(Cepat, Efektif, Tanggap,
Transparan, Akuntabel dan
Responsif)
Tujuan – 2 :
Menguatkan
Nilai-nilai
Demokrasi dalam
Kehidupan Sosial
Masyarakat.
1. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
1. Optimalisasi Edukasi dan
Pencegahan Konflik Berbasis
Masyarakat.
2. Meningkatnya Kepedulian Sosial
1. Menggali, menumbuhkan dan
mengembangkan serta
memupuk modal sosial dalam
mewujudkan kepedulian sosial
-408-
TUJUAN SASARAN STRATEGI
3. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
1. Revitalisasi nilai-nilai seni dan
budaya lokal.
MISI 4 :
Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan
Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang
Ekonomi dan Ruang Budaya.
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Tujuan-1 :
Terwujudnya
Pembangunan
Berwawsan
Lingkungan.
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
1. Penguatan Kerjasama
Multipihak dalam
Pengarustamaan Prinsip
Pembangunan yang
Berwawasan Lingkungan
2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana.
1. Peningkatan Early Warning
System, kesadaran masyarakat
terhadap bencana dan
penguatan kelembagaan
bencana (Tagana)
6.3 Arah Kebijakan
6.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan
Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Pada
sisi lain, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur juga harus
sinergis dan selaras dengan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana
disajikan dalam gambar di bawah ini.
-409-
Gambar 6.1 Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
Selanjutnya, Sembilan Misi yang diperkuat dengan lima Arahan Presiden dan
Tujuh Agenda Pembangunan merupakan Pijakan dan menjadi dasar untuk
perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang
dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah
ini.
-411-
Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya
Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur di akhir periode perencanaan
tahun 2024. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan
tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain
itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keselarasan Arah Kebijakan baik secara
vertikal maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan
antarlevel maupun antara daerah.
6.3.2 Arah Kebijakan Kewilayahan
Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan
ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah
penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini
merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya
saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara
umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan
pada :
1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar
masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi
tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses
masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam
mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer
dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah
dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk
kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber
pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan
prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik,
peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan
limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui
kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.
-412-
6.3.1.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Keempat RPJMD (Periode
2020-2024) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan
Visi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka Berdaya Saing Global dan
Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak diimplementasikan
kedalam 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD yaitu tahap pertama
(2005-2009), tahap kedua (2009-2014), tahap ketiga (2014-2019) dan tahap
keempat (2019-2024). Dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur telah
memasuki periode untuk tahap keempat (2019-2024) dan sebagai keberlanjutan
pembangunan tahap pertama, kedua dan ketiga, maka pembangunan tahap
keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan
kualitas produk agribisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif.
Pada tahap keempat, struktur perekonomian makin maju dan kokoh
ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya
keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan
sektor jasa. Ketersediaan infrastruktur menjadi berperan dalam pengembangan
wilayah baik diperkotaan maupun diperdesaan, baik dalam mendukung
pembangunan pertanian (agropolitan) maupun permujudan kawasan perkotaan
tanpa permukiman kumuh.
Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam fasilitasi masyarakat sebagai
agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum. Sedangkan dalam
bidang politik dan hukum diarahkan pada perwujudan konsolidasi demokrasi
yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum
dan penegakan hak asasi manusia, tata pemerintah yang baik, bersih, dan
berwibawa serta birokrasi yang profesional.
Pembangunan bidang kesejahteraan diarahkan pada peningkatan
perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat berupa lembaga – lembaga
jaminan sosial, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, peningkatan
kesejahteraan dan perlindungan anak.
-413-
Gambar 6.2 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam Tahap Keempat Pembangunan
RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan
Sebagai wujud pengharmonisasian arahan rencana pembangunan daerah
dalam RPJPD dan arahan rencana spasial dalam RTRW, klaster wilayah
merupakan kebijakan kewilayahan prioritas untuk mengintegrasikan rencana
pembangunan (RPJPD) sesuai dengan prioritas lokasinya (RTRW). Kedudukan
Klaster Wilayah dalam Kebijakan Kewilayahan RPJMD merupakan penghubung
arahan rencana pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan prioritas lokasi
dalam RTRW pada tahapan keempat RPJMD (periode 2019-2024) sehingga
arahan rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RTRW dapat bersinergi
hingga ke lokasinya. Selain itu Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD bertujuan
untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial
dan budaya dengan fokus pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya.
6.3.2.1 Koridor dan Poros Pengembangan Jawa Timur
Berdasarkan persamaan karakteristik potensi pengembangan terdapat 7
(tujuh) fokus pengembangan yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-
Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-
Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata
dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi
(Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-
Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5)
Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan
Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur);
dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di
Magetan-Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang - Jember-
Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).
-414-
Gambar 6.3 Koridor dan Poros Pembangunan Jawa Timur
Keterangan :
1. Koridor Maritim dan Logistik
2. Koridor Industri Agro
3. Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan
4. Koridor Pengembangan Kota Menengah
5. Koridor Logistik Maritim
6. Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata
7. Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak
Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur dibagi menjadi beberapa
wilayah pengembangan, antara lain Wilayah Pengembangan Selingkar Wilis
dengan kegiatan prioritas Jalan Selingkar Wilis dan inkubator ekonomi
(anjungan cerdas) serta STP (Science Tehno Park) Atsiri sebagai pusat kegiatan
utama, yang didukung dengan rencana pembangunan Bandara Kediri dan Tol
Kertosono-Kediri-Tulungagung sebagai akses konektivitas lintas wilayah dan
menjadi tulang punggung perekonomian wilayah. Wilayah Pengembangan
Jalur Niaga dan Pariwisata dengan kegiatan prioritas Jalan Lintas Pantai
Selatan (Pansela) Pacitan-Malang, Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis
Selatan sebagai jalur distribusi barang dan jasa di darat maupun di laut.
Wilayah Pengembangan Malang Raya dengan kegiatan prioritas Realignment
jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, DAS Brantas,
Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta koridor
4.0 Surabaya-Malang, dan Malang Raya Metropolitan. Wilayah Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan
kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya,
-415-
konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo-Tengger-Semeru, dan
Pengembangan Tourism Center of Excellence. Wilayah Pengembangan Tapal
Kuda dengan kegiatan prioritas Jalan Probolinggo – Lumajang, Tol
Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Tol Bondowoso-Probowangi, revitalisasi
Puger, Jalan Pansela Lumajang-Banyuwangi, dan DAS Tanggul. Wilayah
Pengembangan Lingkar Ijen dengan kegiatan prioritas pelayaran perintis
selatan Tanjung Wangi, Pariwisata Ijen, Coffee Center of Excellence, Tol
Probowangi. Dalam mendukung konektivitas menuju Jalan Pansela Jawa
Timur, Pemerintah Provinsi telah mengidentifikasi jalan-jalan sirip yang
menghubungkan potensi pariwisata, minapolitan, agropolitan dan industri.
Wilayah pengembangan Madura Kepulauan dengan kegiatan prioritas Industri
Garam, Konektivitas Distribusi Logistik Kepulauan dan Pariwisata.
Berdasarkan perkembangan investasi di Jawa Timur, diidentifikasi
potensi pengembangan industri terbagi menjadi 3 (tiga) poros pengembangan,
yaitu : Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun
– Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan
baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber
daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber
daya manusianya.
6.3.2.2 Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur
Dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur,
maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan
yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 (tiga) pilar utama
pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan
pelestarian lingkungan hidup. Adapun prasyarat keberhasilan percepatan
pembangunan ekonomi di Jawa Timur yaitu adanya pembagian peran
Pemerintah dan Dunia Usaha, Penguatan Konektivitas antar wilayah,
optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi baru.
Pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan dan pemerataan
pembangunan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-
Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dimana Perpres 80
-416-
Tahun 2019 merupakan dokumen yang mensinergikan dokumen perencanaan
pembangunan baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah.
Melalui Perpres 80 Tahun 2019, diharapkan pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi yang bertumpu terhadap optimalisasi pengembangan
pusat pertumbuhan wilayah dan penyediaan infrastruktur kewilayahan dapat
mendukung aktivitas ekonomi dalam kawasan ataupun fasilitasi pergerakan
arus barang dan orang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terdiri dari
2 (dua) yaitu pusat pertumbuhan primer yang akan dijadikan kawasan
prioritas dan pusat pertumbuhan lateral yang akan menjadi kawasan
pendukung kawasan prioritas. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
primer di Provinsi Jawa Timur merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang dari
sisi skala mempunyai leverage dan kesamaan arah pengembangan terhadap
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan, yang terdiri dari
Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan
Selingkar Wilis. Sedangkan pusat pertumbuhan lateral merupakan pusat-
pusat pertumbuhan dengan fokus untuk pengembangan sumber-sumber
pertumbuhan non-tradisional, yang terdiri dari Kawasan Selingkar Ijen dan
Kawasan Madura dan Kepulauan sebagaimana tergambarkan pada Gambar
berikut ini.
Gambar 6.4 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung
Perpres 80 Tahun 2019
-417-
6.3.2.3 Prioritas Penanganan Kewilayahan
Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan
pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan
sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan
antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa
Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan dengan fokus
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan
Kabupaten Pasuruan.
Gambar 6.5 Prioritas Penanganan Kewilayahan
6.3.2.4 Penetapan Klaster Kewilayahan
Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi
daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki
pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan
kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan
pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru,
dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang
tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan
utara. Pusat–pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu
memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga
dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru
pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.
-418-
Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan
pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah
Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan
kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang
disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang
difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat
pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.
Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing
strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan
wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:
Gambar 6.6 Rencana Pembagian Klaster Pengembangan
Wilayah Jawa Timur
1. Klaster Labanegoro
Klaster Labanegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban
dan Kabupaten Bojonegoro, klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor
unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan
tambang dan perikanan.
Arahan pengembangan pada Klaster Labanegoro adalah :
a. Aspek Sosial: Klaster Labanegoro secara sosial terbentuk karena
persamaan geografis wilayahnya yang ada di pesisir pantai utara Pulau
Jawa Timur. Masyarakat pesisir cenderung memiliki sifat terbuka,
karena sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dengan lautan
sehingga mempermudah akses untuk menuju wilayah ini. Wilayah
-419-
geografis di daerah pesisir inilah yang mempengaruhi karakteristik sosial
masyarakatnya. Selain masyarakatnya yang cenderung terbuka sehingga
mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat asing maupun pendatang,
beberapa kebiasaan maupun ragam mata pencaharian yang sebagian
ada di wilayah agraris untuk bercocok tanam sebagai petani dan ada
sebagian ada di wilayah pantai untuk menangkap ikan serta ada
sebagian masyarakat yang bekerja di sektor industri. Mata pencaharian
yang dimiliki masyarakat ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial
masyarakatnya, sehingga masyarakat di daerah pesisisir memiliki
karakteristik yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong,
suka berjuang, ulet bekerja, agamis, terbuka, halus, perasaan, jujur,
penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa sebagai petualang. Sifat
masyarakat pesisir yang cenderung terbuka ditambah dengan masuknya
industrialisasi sehingga mudah berinteraksi sosial dengan pendatang
atau budaya baru dapat mudah diterima dan berbaur dengan budaya
masyarakat lokal. Berinteraksinya budaya itu akan memunculkan
kebudayaan baru yang merubah kebiasaan maupun mata pencaharian.
Kebudayaan yang baru tersebut menjadikan masyarakat yang pluralistik
tetapi masih memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi.
Dapat diartikan bahwa masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa
Timur merupakan gabungan karakteristik antara masyarakat perdesaan
dan masyarakat perkotaan. Masyarakat di wilayah ini cenderung
bertahan hidup dengan mengandalkan pengaruh musim baik di bidang
agraris maupun di bidang maritim. Pada musim tertentu masyarakat
bekerja dan musim yang lain tidak akan bekerja, sehingga ketika tidak
bekerja maka masyarakat akan beralih profesi untuk mencari pekerjaan
yang lain. Dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah ini cenderung
untuk bekerja serabutan demi untuk mempertahankan hidupnya.
Dengan adanya hal tersebut maka untuk membuat perencanaan
program atau kegiatan di wilayah ini dengan melihat bagaimana
seberapa besar pengaruh musim terhadap tingkat pendapatan
masyarakat serta pekerjaan alternatife bagi masyarakat ketika tidak
sedang bercocok tanam ataupun ketika tidak sedang menangkap ikan.
Di daerah klaster Labanegoro ini, merupakan wilayah dengan tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur, serta
memiliki tingkat pengangguran tinggi walaupun industrialisasi sudah
masuk di wilayah Bojonegoro dan Tuban, oleh karena itu diperlukan
-420-
beberapa alternatif kebijakan seperti perluasan lapangan pekerjaan yang
mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui
pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas
kesehatan;
b. Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar
Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong
pembangunan sektor unggulan; dan Penyederhanaan regulasi untuk
mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur
pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta
kapasitas SDM pelayanan; dan
c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik; Pengendalian perubahan
penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; Peningkatan
pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah
aliran sungai.
2. Klaster Wilis Utara
Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun,
Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini
terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan
kehutanan.
Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah :
a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang
sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya
Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial
masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi
sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan
Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak
dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah
Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir
pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan
pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian
masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang
-421-
membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di
daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu
disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi
daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang
bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di
wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat
yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju
masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk
menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah
kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata
pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah
cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena
berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal
tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan
terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber
Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena
menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah
klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam
hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian
khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh
karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan
akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan
akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan
Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal
secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah
berbasis komoditas unggulan;
b. Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator
ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya
mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan
Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan
untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi,
pemasaran maupun akses permodalan; dan
c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan
permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan
permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan
-422-
sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta
penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.
3. Klaster Wilis Selatan
Klaster Wilis Selatan terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar. Klaster
ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan.
Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Selatan adalah :
a. Aspek Sosial: Wilayah yang masuk dalam Klaster Wilis Selatan ini
merupakan daerah yang secara sosial budaya masyarakatnya memiliki
latar belakang yang sama yaitu Suku Jawa. Selain itu budaya Jawa pada
jaman Kerajaan Mataram sangat berpengaruh di wilayah ini. Dengan
adanya hal tersebut maka wilayah ini dikenal dengan daerah Matraman.
Masyarakat Suku Jawa di Wilayah Matraman secara historis
terpengaruh oleh kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, sehingga
sifat masyarakat orang Jawa yang memberikan penghormatan kepada
sesepuh atau orang yang lebih tua masih cukup kuat di wilayah ini.
Sistem organisasi dan kekerabatan dalam masyarakat masih cukup
tinggi. Masyarakat masih menganut sistem kekerabatan keluarga Batih
atau keluarga inti. Dimana keluarga atau kerabat adalah hal yang
utama, sehingga apabila ada anggota keluarga yang menikah maka
disarankan untuk tinggal bersama orang tua. Pola kehidupan
masyarakatnya adalah agraris atau bercocok tanam. Adapula di
beberapa tempat yang masyarakatnya bekerja mencari ikan di laut,
karena sebagian tempat di Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah
Klaster Wilis Selatan adalah pesisir pantai selatan. Di wilayah Wilis
Selatan daerahnya dibagi menjadi daratan, daerah pegunungan dan
daerah tepi pantai selatan. Di wilayah ini masih dapat dilihat dengan
adanya interaksi sosial antar masyarakat masih terjalin dengan cukup
baik, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan gotong – royong yang
masih sangat tinggi di daerah ini walaupun sistem teknologi informasi
sudah masuk di wilayah ini. Secara komunikasi atau Bahasa yang
digunakan sehari – hari, masyarakat di wilayah ini dengan menggunakan
Bahasa Jawa yang halus seperti masyarakat Solo atau Yogyakarta. Cara
pandang masyarakat di wilayah Klaster Wilis Selatan sangat dipengaruhi
dengan falsafah hidup orang Jawa yang terpengaruh dari perpaduan dua
-423-
unsur kebudayaan yang masuk di Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Hindu
dan kebudayaan Islam. Dalam kehidupan sehari – hari masyarakatnya
masih memegang teguh adat istiadat Budaya Hindu dan Budaya Islam.
Dengan adanya hal tersebut maka tidak ada dominasi dari agama
tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat
mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kehidupan beragama.
Masyarakat di wilayah ini cenderung tidak terjebak dalam satu pilihan
atau tidak memiliki loyalitas terhadap sesuatu, cenderung rasional dan
tidak terpengaruh oleh golongan atau ormas keagamaan. Masyarakat di
Wilayah Wilis Selatan cenderung mudah menerima hal yang baru,
namun masyarakat masih selektif dengan hal baru dan sikap kolektifitas
antar masyarakat yang masih cukup kuat sehingga unsur – unsur
kebudayaan dan kearifan lokal dalam masyarakat masih bertahan dan
belum berubah. Dengan adanya hal tersebut maka bila akan membuat
suatu program di wilayah ini harus mengetahui sistem kekerabatan yang
berpengaruh di wilayah ini, kemudian dapat melakukan pendekatan
kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani sehingga
diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dan tepat sasaran.
Di daerah klaster Wilis selatan ini, selain terdapat wilayah dengan
tingkat kemiskinan tinggi, juga terdapat kondisi tertinggal pada daerah /
desa berbasis pegungungan, pesisir, terpencil dan terdalam, oleh karena
itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan
pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan
terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan
pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal
melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas
unggulan;
b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP
(Science Techno Park) Atsiri; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)
dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan
sektor unggulan; dan Perluasan pemasaran produk dengan upaya
mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan
c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman,
pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan
-424-
lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan
sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal
diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan
Realignment jalur Malang-Blitar.
4. Klaster Malang Raya
Klaster Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang,
Kota Batu. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu
agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan).
Arahan pengembangan pada Klaster Malang Raya adalah:
a. Aspek Sosial: Klaster Malang Raya secara sosial budaya terbentuk dari
latar belakang sejarah dan Sumber Daya Alam yang sama. Secara sosial
budaya karakteristik masyarakat wilayah Malang Raya hampir sama
dengan masyarakat Surabaya yaitu Budaya Arek. Namun secara sosial
masyarakat Malang Raya menyebutnya sebagai Budaya Arek Malangan
atau pada saat ini dikenal dengan Kera Ngalam. Budaya Arek Malangan
berasal dari adanya keberadaan kerajaan - kerajaan besar yang
bersejarah di Nusantara. Kebudayaan Malangan memiliki narasi historis
dan cerita-cerita rakyat yang lebih kompleks, mulai cerita rakyat yang
mengandung unsur politik dan percintaan. Kehidupan Sosial masyarakat
Malangan mempunyai ciri khas yaitu adanya solidaritas yang tinggi
antar anggotanya, terbuka dan egaliter. Potensi Sumber Daya Alam yang
ada di Malang Raya membentuk karakteristik sosial masyarakatnya,
dengan solidaritas yang tinggi masyarakat cenderung mandiri dalam
mendapatkan mata pencaharian tanpa menggantungkan untuk
mendapatkan dari orang lain. Namun masyarakat Kera Ngalam terbuka
dan mudah untuk bekerja sama secara ekonomi, sedangkan secara
sosial budaya masyarakat Kera Ngalam sangat mempertahankan ciri
khasnya yang memiliki solidaritas yang tinggi.
Di Beberapa tempat yang masuk wilayah ini masyarakatnya sudah
heterogen, yaitu antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat
perkotaan. Masyarakat yang Heterogen ini cenderung lebih patuh dan
taat terhadap hukum formal yang berlaku daripada adat, sehingga
aturan – aturan dan sanksi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan
hukum formal. Jadi pemecahan masalah pada masyarakat yang
heterogen ini melalui hukum formal atau diselesaikan di pengadilan
negara. Di beberapa tempat yang masuk di wilayah ini masih ada yang
taat dan patuh terhadap hukum adat sehingga apabila ada suatu
-425-
masalah dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui kesepakatan
antarkeluarga masing – masing yang terlibat konflik. Apabila secara
keluarga permasalahan itu tidak dapat diselesaikan maka akan
melibatkan aparat desa baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa.
Namun masyarakat yang patuh terhadap hukum adat ini juga mentaati
hukum formal yang berlaku terutama bagi orang asing maupun
pendatang. Jadi bagi pendatang yang akan datang ke wilayah ini untuk
tinggal sementara atau untuk bekerja maupun melakukan studi di
wilayah ini harus mentaati hukum formal yang berlaku dan harus
melengkapi berbagai administrasi sesuai prosedur yang berlaku.
Masyarakat di wilayah ini masih ada yang berpedoman pada hukum adat
dan ada pula yang menggunakan hukum formal untuk menegakkan
aturan. Di daerah klaster Malang Raya ini, terdapat kondisi jumlah
penduduk miskin yang tinggi seperti kabupaten Malang dengan
cakupan wilayahnya yang sangat luas. Di wilayah ini juga terdapat
kondisi tertinggal khususnya di daerah dan desa berbasis pegunungan
di kabupaten Malang sisi utara, selanjutnya berbasis pesisir, dan
terpencil di Malang sisi selatan, oleh karena itu diperlukan beberapa
alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait
dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga
kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi
wilayah berbasis komoditas unggulan;
b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan Tourism
Center of Excellence; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam
pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor
unggulan; Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan
investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan,
kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan;
dan
c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-
Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-
Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang serta Malang Raya
Metropolitan; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang
-426-
mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Peningkatan
konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana
transportasi yang memadai dan handal.
5. Klaster Metropolitan
Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya,
Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor
unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.
Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:
a. Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki
latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah Industrialisasi. Di
daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan
cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan
metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai
suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di
Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh
masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu
Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku
yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah
cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika,
demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian
masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai
hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan
secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi
masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan
merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan
kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat
peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini
cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan
dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau
Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster
Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu
penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup
tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks
pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain
-427-
kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran
yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula,
oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti
Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program
penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antarsektor;
b. Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong
kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan
perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM
pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan
akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk
meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran
maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat
melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi
daerah; dan
c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai
limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan
Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan
pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.
6. Klaster Probomajang
Klaster Probomajang terdiri dari Kabupaten Probolinggo,
Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Klaster ini terbentuk karena
berada pada kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu wilayah ini juga
dikembangkan didasarkan pada sektor agroindustri.
Arahan pengembangan pada Klaster Probomajang adalah:
a. Aspek Sosial: Klaster Probomajang merupakan klaster yang hampir sama
dengan Klaster Ijen. Dimana masyarakat yang dominan berasal dari
Suku Jawa dan Suku Madura, dapat dikatakan bahwa wilayah Klaster
Probomajang juga dikenal dengan Pandalungan. Namun yang menjadi
pembeda Klaster Probomajang dengan Klaster Ijen adalah masyarakat
Suku Tengger yang hidup di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru. Masyarakat Suku Tengger ini menjadi pembeda karena
masyarakat ini mempunyai kepercayaan menganut Agama Hindu.
Walaupun ada berbagai macam keyakinan yang dianut masyarakat,
-428-
kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini hidup rukun berdampingan.
Tidak ada yang merasa bahwa keyakinan yang dianut adalah paling
benar. Sifat toleransi yang tinggi tersebut akibat dari kepatuhan
masyarakat terhadap tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang
mereka hormati dan disegani. Sikap toleransi dan kepatuhan terhadap
tokoh panutan itulah yang mampu menyeleksi hal – hal baru yang
mampu merubah kebudayaan asli masyarakat. Masyarakat di wilayah ini
terbuka dengan hal – hal baru, termasuk industri yang masuk di wilayah
ini. Namun hal ini memerlukan pendekatan secara berkesinambungan,
terutama kepada tokoh adat maupun tokoh agama. Di daerah klaster
Probomajang ini, terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi
terutama kabupaten Probolinggo yang mempunyai jumlah penduduk
miskin yang cukup banyak, selanjutnya kedua kabupaten di wilayah ini
mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah, oleh karena itu
diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses
masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Pengembangan
kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal
secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah
berbasis komoditas unggulan;
b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk
dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar
regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan
investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan,
kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan;
dan
c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik melalui Peningkatan Jalan
Probolinggo – Lumajang, Tol Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Jalan
Pansela; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui
penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan
prasarana transportasi yang memadai dan handal.
-429-
7. Klaster Ijen
Klaster Ijen terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Klaster ini terbentuk
karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor pariwisata,
perkebunan dan perikanan).
Arahan pengembangan pada Klaster Ijen adalah:
a. Aspek Sosial: Klaster Ijen yang meliputi wilayah Kabupaten Jember,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten
Banyuwangi. Wilayah Klaster Ijen dikenal sebagai Pandalungan. Wilayah
Pandalungan ini ditandai dengan adanya Budaya Suku Jawa dan
Budaya Suku Madura. Masyarakat Pandalungan sendiri adalah
masyarakat yang berada dalam posisi transisi pola sosial budayanya,
yaitu masyarakat campuran antara Kebudayaan Jawa dan Kebudayaan
Madura. Demikian juga dengan etika pergaulan dan komunikasi
masyarakat yang terpengaruh dengan dua kebudayaan tersebut. Ciri –
ciri masyarakat Pandalungan ini adalah bersifat terbuka dan mudah
beradaptasi, menjadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai
panutan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan serta tokoh
Agama juga memiliki akar kuat yang digunakan sebagai kekuatan
politik. suka bergotong royong, memiliki kekerabatan yang kuat, masih
kuatnya tradisi dan mitos dalam kehidupan sehari – hari dan
masyarakatnya sebagian besar masih petani dan nelayan tradisional.
Untuk menentukan program dan kegiatan di wilayah ini adalah dengan
melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan tokoh
masyarakat, serta apabila membuat program atau kegiatan yang baru
hendaknya melibatkan tokoh – tokoh tersebut. Kegiatan yang akan
dilaksanakan sebaiknya tidak menghilangkan kearifan lokal dan
kebiasaan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan kesenjangan
dalam masyarakat. Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka
rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang rendah sehingga
berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, terkecuali di
kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif
kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di
masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan
akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan
Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal
-430-
secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah
berbasis komoditas unggulan;
b. Aspek Ekonomi : Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar
Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong
pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen,
pembangunan Coffee Center of Excellence; Perluasan pemasaran produk
dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar
regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan
investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan,
kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan;
serta Revitalisasi Puger; dan
c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik melalui penyediaan pelayaran perintis
selatan Tanjung Wangi, Aksesibilitas Jalan Tol; Peningkatan kualitas
lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana
lingkungan permukiman; Pengendalian perubahan penggunaan lahan
khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi
melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan
handal.
8. Klaster Madura
Klaster Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Klaster ini
terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian lahan
kering, peternakan dan perikanan.
Arahan pengembangan pada Klaster Madura adalah:
a. Aspek Sosial: Masyarakat Madura didominasi oleh pemeluk Agama Islam,
mulai kecil sudah ditanamkan ilmu ajaran Agama Islam sehingga banyak
sekolah madrasah dan pondok pesantren yang ada di Madura. Dengan
adanya banyak pesantren di Madura, mereka dapat menuntut ilmu di
tempat suci tersebut. Masyarakat madura sangat menghargai guru apalagi
seorang kyai dan nyai. Kesadaran masyarakat Madura untuk mengakui
bahwa guru sangat berjasa itu sangat tinggi, apalagi pengakuan terhadap
guru ngajinya atau seorang Kyai. Setiap perilaku masyarakat Madura
patuh terhadap semua perintah dari gurunya atau seorang Kyai. Setiap
pendapat atau kebijakan dalam masyarakat ditentukan oleh seorang guru
-431-
atau seorang Kyai. Dengan adanya hal tersebut, apabila ada suatu
pembangunan di wilayah Klaster Madura langkah awal yang perlu
dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh
Agama yang ada di wilayah Pulau Madura. Tokoh Agama tersebut bisa
seorang Kyai yang dihormati dan disegani, Guru yang ada di Pondok
Pesantren maupun Guru sekolah Madrasah.
Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama
sekolah dan usia harapan hidup yang cukup rendah sehingga
berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, oleh karena
itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan
pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses masyarakat terhadap
layanan fasilitas kesehatan; dan Peningkatan akses layanan pendidikan
terhadap masyarakat di daerah terpencil;
b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor
primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk
dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar
regional; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber
pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi,
informasi, pemasaran maupun akses permodalan; Pembangunan
Indonesia Islamic Science Park (IISP) dan Kawasan Ekonomi Khusus
Garam; dan
c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam
rangka mendukung sistem logistik melalui Percepatan pembangunan
Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan Akses menuju Jalan Tol;
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan
sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan
konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana
transportasi yang memadai dan handal.
6.3.2.5 Kawasan Strategis Prioritas Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai
tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan
iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk
mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi
berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan
percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui
-432-
pengembangan kawasan dan produk andalannya, seperti orientasi Kawasan
Industri Maritim (Maritime Industries), Pengembangan Pariwisata & Perikanan
kelautan (Torism and Fisheries Development), penciptaan poros kota cerdas
(Smart Town Development), Pembangunan Megapolitan Surabaya-Malang
(Mega Suma), Agro Industri dan lain-lain.
Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal
dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah
pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi
pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk
pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan
antardaerah ilustrasi konseptual tujuan ini tergambar sebagai berikut :
Gambar 6.7 Konsepsi Arahan Pengelolaan Pengembangan Wilayah Jawa Timur
Bentuk pengelolaan program pembangunan yang melingkupi keterkaitan
antarsektor, antarprogram, antarwilayah ini perlu untuk lebih dispesifikkan
kembali utamanya dalam tematik leading sektor yang menanganinya seperti
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertanian atau Kawasan
Agropolitan/Minapolitan.
I. Kawasan Peruntukan Industri
Basis perekonomian Jawa Timur adalah sektor industri. Fakta ini
ditunjukkan dari besarnya share sektor industri terhadap perekonomian yang
mendominasi dalam beberapa periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa
Jawa Timur siap menjadi provinsi industri.
Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah
percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Jawa Timur. Berdasarkan
RIPIN, Jawa Timur merupakan salah satu Wilayah Pusat Industri (WPI)
-433-
Nasional. Dimana terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai
Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), yaitu: (i) Sidoarjo; (ii) Surabaya;
(iii) Gresik; (iv) Bangkalan; (v) Tuban; (vi) Lamongan; dan (vii) Mojokerto.
Penetapan 7 WPPI tersebut justru cenderung mengekalkan konsentrasi
pembangunan industri di Jawa Timur. Artinya, penetapan WPPI tersebut akan
bertentangan dengan tujuan pengembangan perwilayahan industri, jika tanpa
penetapan WPPI diluar ketetapan pemerintah pusat. Selanjutnya, WPPI yang
ditetapkan dalam RPIP Jawa Timur disebut dengan WPPI Jawa Timur. Dengan
demikian, sasaran pengembangan perwilayahan industri Jawa Timur, selain
yang telah ditetapkan dalam RIPIN, adalah:
➢ Peningkatan kontribusi sektor industri hulu dan hilir yang tidak terpusat
hanya pada WPPI nasional;
➢ Mendorong pertumbuhan investasi pada sektor industri pada semua WPPI.
Percepatan pertumbuhan industri pada WPPI di luar RIPIN perlu dilakukan,
mengingat bahwa pengembangan kawasan industri membutuhkan lahan lebih
dari 50.000 Ha, sehingga sangat sulit atau tidak kompetitif jika dibangun pada
kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh nasional sebagai WPPI. Untuk itu
disusunlah rencana pemanfaatan ruang budidaya Industri yang lebih detail
dalam kaitannya dengan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan dimaksud
tersaji seperti dalam peta berikut :
Gambar 6.8 Peta Prioritas Program Kawasan Peruntukan Industri
Lingkup pemahaman pengembangan perwilayahan industri berdasar
peta tersebut dibagi menjadi tiga pengertian kawasan, yaitu:
➢ Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang
diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
-434-
Wilayah (RTRW), yang menunjukkan peta arahan pengembangan KPI di luar
Kawasan Industri (KI) di Jawa Timur;
➢ Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Berdasarkan RIPIN luasan
kawasan industri minimal sebesar 50.000 Ha; dan
➢ Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri
rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi,
dengan luasan kurang dari 50.000 Ha. Peta ini juga menunjukkan peta
arahan pengembangan sektor industri berdasarkan empat kriteria
pengembangan IKM di Jawa Timur, yaitu: (i) kompetensi inti, (ii) one village
one product (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri agro.
Dengan demikian berdasar peta ini disamping akan menjadi acuan
dalam perizinan pembangunan Industri (Pabrik) yang harus berlokasi di
Kawasan Industri, juga menjadi arahan dalam ploting orientasi lokasi yang
uraian naratif sektor industri tahunannya terdapat RKPD.
II. Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Korporasi
Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur
ini adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas
minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen
pembangunan wilayah secara berkelanjutanserta terkait secarafungsional
dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi
dan keberadaan infrastruktur penunjang. Sedangkan Korporasi Petani adalah
Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau
badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh
petani. Dengan demikian Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah
Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan
mengkorporasikan petani.
Maksud dikembangkannya Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
di Jawa Timur adalah :
a. Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program,
kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
-435-
b. Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi
Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi
suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.
Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
Petani:
a. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas
pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
b. Memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen
kawasan;dan
c. Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi,
prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan
pemasaran.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusunlah masterplan Kawasan
Pertanian Provinsi Jawa Timur yang antara lain menghasilkan Peta Kawasan
Pertanian sebagai berikut :
Gambar 6.9 Peta Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur
Peta ini akan menjadi panduan dalam deleniasi kegiatan Sektor
Pertanian dalam tiap tahunnya, terutama yang menyangkut ploting lokasi
pengembangan sektor Pertanian dalam skala yang lebih terfokus. Dalam
Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia nomor
18/permentan/rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian berbasis Korporasi Petani diatur bahwa alokasi kegiatan komoditas
di Kawasan Pertanian sebesar 60 % dan di luar Kawasan Pertanian sebesar 40
%.
-436-
Berdasar peta masterplan Kawasan Pertanian Terpadu tersebut juga
dapat diarahkan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
dalam pencapaian sasaran :
a. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing
komoditas prioritas pertanian nasional;
b. Tersedianya dukunganprasarana dan sarana pertanian di Kawasan
Pertanian secara optimal;
c. Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
d. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani
dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
e. Berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
III. Kawasan Agropolitan Dan Minapolitan
Pengertian agropolitan dalam Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan Sumber Daya Alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan
Agrobisnis.
Dalam pemahaman berikutnya Kawasan agropolitan berkembang menjadi
suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang
tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga
mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-
budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan,
dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Atau ada pula yang
mendefinisikan bebas menjadi :
• Model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan
pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga
mendorong urbanisasi (peng-kotaan dalam arti positif);
• Bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa-
kota yang tidak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan
kota, kehancuran masif sumber daya alam, pemiskinan desa, dan lain-lain.
Implementasi di Jawa Timur, pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi
Jawa Timur terbagi dalam 5 Klaster yang meliputi (1) Klaster Agropolitan Wilis
(2) Klaster Agropolitan Kelud (3) Klaster Agropolitan Bromo-Tengger- Semeru
(BTS), (4) Klaster Agropolitan Ijen, dan (5) Klaster Agropolitan Madura. Masing-
-437-
masing Kabupaten dan Kota yang tergabung dalam Klaster-klaster itu telah
menyusun Masterplan Kawasan Agropolitan sebagai panduan arah
implementasi gerakan Pengembangan Agropolitan. Sebagai gambaran wilayah
Agropolitan dan Minapolitan di Jawa Timur beserta orientasi pasarnya, tersaji
seperti dalam peta sebagai berikut :
Gambar 6.10 Peta Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Jawa Timur dan
Orientasi Pasarnya
6.4 Program Pembangunan Daerah
6.4.1 Program prioritas I: belanja langsung wajib dan mengikat serta
pemenuhan penerapan pelayanan Dasar
Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada
pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan seperti:
a) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen
sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana
tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;
c) pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari
target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
d) pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada
Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
-438-
e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan
rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi
kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
6.4.2 Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah
(Nawa Bhakti Satya).
Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi
dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih
sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal
tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah
sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya.
Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur
Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa
Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan
penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi
Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun
mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa.
Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang
dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan
Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan
sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan.
Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi
untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang
selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan
Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui
Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”. Kesembilan Bhakti tersebut
selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan
daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai
sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut:
-439-
Bhakti – 1 Jatim Sejahtera.
Mengentaskan Kemiskinan menuju
Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.
Bhakti ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat
Provinsi yaitu kemiskinan dan pemasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari
bhakti ini adalah berupa Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang
lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang
disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan
konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada
wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan
dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan prosentase penduduk miskin
di Jawa Timur.
Fokus selanjutnya dari Bhakti ini adalah mengurangi beban terhadap 26
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi
Jawa Timur. Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif. Pendekatan ini diharapkan
berjalan dengan efektif, mengingat pengentasan kemiskinan merupakan upaya
sinergis dan terintegrasi lintas urusan dan bidang. Inklusifitas diharapkan
dapat menghapus sekat strata sosial yang menjadikan akses penduduk miskin
dalam mengembangkan potensinya terhambat.
Bhakti – 2 Jatim Kerja.
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan
Membangun Keunggulan Ekonomi.
Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada Millineal Job Center dengan cara
memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha,
membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha
pada tahap awal usaha.
Program Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran
5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1, membentuk STP bagi kelompok rintisan
usaha di berbagai daerah. Kemudian Belanja Inovasi Daerah (Belanova),
memberikan jaminan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak
muda melalui informasi super koridor di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah
(Bakorwil) di wilayah Provinsi Jawa Timur.
-440-
Bhakti – 3 Jatim Cerdas dan Sehat.
Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.
Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis
berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan
bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional
akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK,
SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan
BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan
akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak
buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu.
KANTITAS (Pendidikan Gratis Berkualitas) banyak kalangan yang
meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari jebakan
kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa
menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih
baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses
pendidikan yang berkualitas. Setidaknya, inilah yang ditunjukkan dalam
penelitian yang dilakukan Artikel 33 Indonesia, “Studi Kesenjangan Akses
Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas”. Dalam riset ditemukan
bahwa anak-anak keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah yang
berkualitas rendah. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak
keluarga miskin bersekolah di lembaga pendidikan berkualitas rendah.
Pertama, tidak meratanya kualitas pendidikan. Kedua, mekanisme seleksi
siswa baru yang tidak sensitif terhadap ketimpangan pembangunan. Di
samping itu, lingkungan sosial juga menentukan dalam hal pendidikan anak.
Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Sebaik apapun
lingkungan sekolah terbangun, jika tidak didukung oleh lingkungan sosial di
mana anak-anak tumbuh dan berkembang, sangat sulit untuk mengharapkan
anak-anak akan bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Masalah umum
pada keluarga miskin adalah terbengkalainya proses pengasuhan anak di luar
jam sekolah. Keluarga-keluarga miskin yang dihadapkan dengan deraan
ekonomi cenderung mendayagunakan seluruh tenaga yang ada untuk bekerja
mencari uang. Di lingkungan keluarga miskin, sangat mudah ditemukan anak-
anak bekerja membantu orang tuanya. Pekerja anak ini menjadi salah satu isu
penting tidak hanya dalam bidang perburuhan, tapi juga pendidikan. Tidak
jarang seorang anak terpaksa drop out dari sekolah karena dipaksa oleh
-441-
keadaan untuk turut menyangga ekonomi keluarga. Lingkungan kerja orang
dewasa yang cenderung kasar dan keras, pada akhirnya juga membentuk
karakter anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini. Anak-anak yang
terdidik dalam lingkungan sosial yang keras, cenderung mereproduksi
kekerasan dalam hidupnya. Anak-anak yang sedang membutuhkan didikan
dan asuhan ini tumbuh secara terlantar tanpa asuhan yang tepat. Kondisi
semakin menyedihkan jika si ibu menjadi buruh migran di luar negeri. Kondisi
ini sangat umum di wilayah desa-desa pesisir pantai selatan Jawa dan
Madura. Anak-anak ditinggal ibunya bekerja di luar negeri, ayahnya juga
bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya anak-anak ini dititipkan ke nenek atau
pamannya. Di sinilah tragedi anak banyak ditemukan. Mereka tidak hanya
tidak mendapatkan asuhan dan pendidikan, namun juga bisa menjadi korban
kekerasan. Hasil yang dituai sungguh menyedihkan. Kita kehilangan generasi
masa depan. Anak-anak yang semestinya mendapat pendidikan dan
pengasuhan yang baik dan berkualitas, akhirnya terlunta-lunta dan tumbuh
menjadi orang dewasa yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan keluarga
yang telah turun-temurun. Jika pada akhirnya mereka dewasa dan masuk
dalam ke dalam dunia kerja, mereka akan menjadi apa yang disebut dengan
unskilled labour. Karena mereka sejak kecil berada dalam lingkungan sosial
yang keras, bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan
perilaku yang penuh kekerasan. Karena itu, perlu dicanangkan Program
Kantistas (Pendidikan Gratis – Berkualitas). Program ini menjangkau beberapa
aktivitas dan sub-program, antara lain:
1. SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK negeri dan swasta. Program ini
berangkat dari banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah dan/atau putus
sekolah karena faktor biaya pendidikan. Bagi keluarga petani dan nelayan
miskin, biaya pendidikan seringkali menjadi momok dalam menyekolahkan
anaknya. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas pada akhirnya
menghadapkan keluarga-keluarga miskin ini pada dua pilihan: makan atau
pendidikan. SPP diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin
dalam menyekolahkan anaknya;
2. Pemberian kesejahteraan honorarium dan peningkatan kompetensi Guru
Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satu problem
dalam pendidikan kita adalah rendahnya penghargaan terhadap guru dan
pegawai tidak tetap. Sementara mereka dituntut untuk bekerja profesional,
namun penghasilan mereka tidak mencerminkan profesionalitas yang
-442-
mereka berikan. Atau, bisa jadi, mereka tidak berlaku profesional karena
mereka tidak diperlakukan secara profesional. Akibatnya adalah kualitas
pendidikan yang rendah karena perlakuan yang tidak profesional terhadap
para guru dan pegawai tidak tetap; dan
3. Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Program ini
merupakan program pengasuhan yang menyasar anak-anak dari keluarga
petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya
tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas, namun juga tidak
mendapatkan pengasuhan yang layak. Program ini mengkolaborasikan
antara pendidikan formal dengan pesantren pengasuh di wilayah – wilayah
yang menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur. Pesantren yang ditunjuk
sebagai pesantren pengasuh menerapkan program pengasuhan sedemikian
rupa sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan
kualitas moral keagamaan yang terjaga.
Selanjutnya, komitmen kesehatan berkualitas untuk semua. Program
Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Memperkuat
RSU dan memperkuat RSUD rujukan di 5 koridor. Rumah Sakit terapung
untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan terdepan serta mendorong
ketersediaan ruang laktasi. Layanan Kesehatan Gratis Berkualitas TANTISTAS
merupakan program yang disiapkan untuk mengakselerasi pelayanan
kesehatan masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Santri Jatim Sehat Berkah
dan Bunda Impian. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) Kegiatan
Pendampingan Poskestren untuk meningkatkan kualitas Poskestren dan
penerapan PHBS oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya. Kegiatan
pendampingan Poskestren dilakukan oleh seorang kader mitra yang ditunjuk
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan suatu surat
keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Poskestren dan pembudayaan
PHBS dengan cara memantau penyelenggaraan, membina, memonitor dan
mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Poskestren. Proses pendampingan
dilaksanakan selama 10 bulan pada 10 Poskestren di 38 Kabupaten/Kota.
Kegiatan pendampingan berupa : 1. Sosialisasi pendampingan Poskestren 2.
Pendampingan Poskestren oleh Mitra 3. Evaluasi pendampingan Poskestren
oleh Ormas di Kabupaten/Kota.
BUAIAN (Bunda Anak Impian) Program BUAIAN merupakan program yang
memiliki kepedulian kesehatan dan keselamatan dari ibu dan bayi. BUAIAN
-443-
terdiri dari: pertama, aktivitas creative health campaign untuk menyebarluaskan
informasi ke masyarakat luas terkait resiko kematian ibu dan bayi. Peningkatan
kesadaran tentang Pengarusutamaan Gender bagi Pasangan sebelum menikah
sangat penting bertujuan untuk menekan AKI dan AKB. Kedua, Pengembangan
aplikasi konsultasi untuk ibu hamil dan pasca kehamilan. Aplikasi ini menjadi
media komunikasi dua arah, antara ibu dengan konsultan kesehatan dan
Konseling dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU) di 3.213 wilayah kerja Ponkesdes
Aktivitasnya berupa kunjungan langsung kerumah warga yang memiliki risiko
terhadap kesakitan dan kematian serta masalah kesehatan. Kegiatan kunjungan
konseling dilakukan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat Ponkesdes,
serta dibantu oleh mitra (Ormas).
Pada sisi lain, untuk penaggulangan stunting, dapat melibatkan peran pihak-
pihak strategis, antara lain Perguruan Tinggi melalui penelitian dan
pendampingan melalui; pemetaan potensi munculnya stunting di kabupaten
prioritas; kampanye dan program terpadu dalam pencegahan stunting sebagai
sebuah gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu
hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi
lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan
kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain;
peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan;
pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih.
Bhakti – 4 Jatim Akses.
Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di
Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat
mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri
berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan
energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di
wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura,
pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan
menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum
terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor
utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum
terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.
Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten
Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan
-444-
transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila
dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan
infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya
saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-
masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi
Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang
memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut
dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi
penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga
turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas
pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali, sebagai
perintis jalur perdagangan selatan Jawa.
Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1)
Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur
Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur
Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di
Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor
Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-
Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di
Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-
Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor
Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-
Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi
(Kalibaru) (Jalur Tengah).
Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga
perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang
handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan perdesaan dan
perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi
darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan
persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan
APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama
pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-
provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.
-445-
Bhakti – 5
Jatim Berkah.
Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga
situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar.
Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan
insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi
sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan
sosial, kepahlawanan dan keperintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung
jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter
masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur.
Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan
orang-orang berkebutuhan khusus.
Bhakti – 6
Jatim Agro.
Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis Kerakyatan.
Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor
pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan
menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi
sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para
petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana
didalamnya termasuk perikanan dan peternakan.Kebijakan perikanan
mencakup budidaya baik tawar maupun laut (aquaculture) serta perikanan
tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan
produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal
usulnya (traceable), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih
bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara
signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya.
Aspek yang penting berikutnya adalah terkait ketersediaan pakan,
dimana harga pakan yang relatif meningkatkan biaya produksi dapat ditekan
dengan mendorong program pakan mandiri. Program pakan mandiri yang
sudah dimulai perlu ditingkatkan dan diperluas melalui penyediaan sarana
-446-
dan prasarana serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia,
sehingga biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Dari segi pemasaran,
salah satu kendala yang sering dihadapi adalah belum tertatanya alokasi
pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, sehingga sering dihadapi kelebihan
suplai (over supply) jenis ikan tertentu semisal lele atau bandeng, dan
kekurangan suplai jenis ikan tertentu semisal gurame atau patin.
Mengoptimalkan program zonasi ikan yang telah dirintis saat ini maka
ada sistem informasi yang terintegrasi kedalam program East Java Information
Super Corridor (EJISC) sehingga pembudidaya ikan akan bisa memperoleh
informasi jenis ikan apa yang sebaiknya dibudidayakan di saat tersebut.
Khusus untuk budidaya laut, perlu dioptimalkan penerapan Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk memastikan
keteraturan penataan dan pembagian lokasi budidaya, jalur pelayaran dan
fungsi konservasi. Dengan penerapan zonasi, masih terdapat banyak potensi
peningkatan budidaya laut (marine-aquaculture). Untuk perikanan tangkap,
fokus kebijakan adalah kepada penguatan sistem rantai dingin termasuk
dengan optimalisasi ketersediaan cold storage, termasuk fasilitas Air Blast
Freezer (ABF) untuk menurunkan temperatur secara drastis sebelum
ditempatkan di ruang penyimpanan dingin.
Inisiatif yang dimulai di Pancer untuk menyediakan pendingin (freezer) di
lokasi penjualan atau pelelangan ikan bagi pedagang kecil perlu diperluas agar
ikan yang belum terjual diatas dapat dijaga kualitasnya dan nilai
keekonomiannya. Terkait sarana prasarana, keberlanjutan program
palkanisasi perlu didorong dan untuk pelabuhan, dari hampir 100 pelabuhan
ikan di Jawa Timur, sejauh ini sekitar 14 pelabuhan telah mendapat
penanganan, dan ini perlu diperluas. Mengingat potensi pasar ekspor seperti
Uni Eropa menuntut adanya pelabuhan higienis, maka pembenahan
pelabuhan seperti kemiringan lantai untuk alur drainase serta penggunaan
pelapis plastik agar sisik tidak menempel dan mengalami friksi dengan
permukaan lantai kasar, dapat meningkatkan kebersihan dan mengurangi
ketidaknyamanan akibat bau dan pembusukan.
Adanya Perda yang mendorong perlindungan bagi sektor pertanian,
termasuk juga perikanan, perlu diikuti upaya peningkatan akses pembiayaan
murah dan asuransi, serta pembinaan produk olahan pangan yang lebih
menjawab realita dunia usaha. Dalam kaitan dengan sektor peternakan,
sinergi dengan ketersediaan limbah sektor pertanian mendorong potensi
integrated farming yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
-447-
Pemanfaatan biomass memungkinkan adanya tambahan pendapatan, atau
dalam hal peternakan sapi perah, membantu pemanasan air untuk
memungkinkan sapi dilap dengan kain air panas sehingga produktivitas susu
meningkat. Dengan adanya pola pembudidayaan skala kecil dan rumahan,
maka program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didorong Kementerian
Pertanian perlu ditingkatkan dengan fokus kepada penguatan sistem
manajemen kolektif dan akses kepada teknologi pertanian secara komunal.
Kebijakan inseminasi buatan dan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) perlu
terus didorong, dan ketersediaan pembiayaan untuk memberi insentif peternak
memelihara anak sapi akan membantu meningkatkan produksi peternakan.
Penanganan gangguan reproduksi perlu ditingkatkan dalam menyikapi
kendala kegagalan kawin suntik yang terjadi di beberapa kasus. Penerapan
biosecurity dan optimalisasi penanganan penyakit hewan adalah standard
minimum pelayanan yang harus dijaga. Pengembangan Science Techno Park
(STP) sektor peternakan yang telah dikembangkan di beberapa daerah di Jawa
Timur perlu dikawal implementasinya agar menghasilkan kelompok-kelompok
usaha rintisan dan teknologi tepat guna yang diiringi peningkatan sumber
daya manusia terdidik dan terampil. Dengan adanya East Java Information
Super Corridor (EJISC), diharapkan akses pemasaran menjadi semakin luas
dalam menyikapi dan memitigasi risiko pasar termasuk harga.
Bhakti – 7
Jatim Berdaya.
Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan
Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan
berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.
Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui
pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.
Adapun pokok-pokok kegiatan dalam kebijakan restorasi desa, antara lain :
a. Penataan aparatur Desa yang memadai dan professional;
b. Diversifikasi usaha seperti pertanian, wisata, kuliner, budaya, kerajinan,
dan lain-lain;
-448-
c. Peningkatan Kelembagaan Desa melalui koperasi Rakyat, Usaha
Ekonomi Masyarakat dan BUMDesa yang merawat nilai kekeluargaan
dan gotong-royong Rakyat desa;
d. Memberdayakan Lembaga Keuangan Desa serta BUMDesa dan agar
petani dan UKM tidak mengakses kredit usaha dari pengijon dan
tengkulak dengan bunga puluhan persen per bulan;
e. Pembenahan mata-rantai tata niaga produk desa ke pasar / Konsumen;
f. Pengembangan riset, teknologi dan sains yang melayani kebutuhan desa
dan memecahkan masalah perdesaan;
g. Perawatan ekologi sehat desa-desa; dan
h. Pengembangan holtikultura yang tidak membutuhkan lahan luas;
Sedangkan pokok – pokok kegiatan dalam peningkatan daya saing
Koperasi dan UMKM antara lain :
a. Pembentukan jaringan rantai pasok baik produksi maupun pemasaran antar
koperasi dan UMKM (Supply demand channel);
b. Penguatan kemitraan Koperasi UMKM dengan BUMDesa;
c. Pengembangan satu produk unggulan Koperasi atau UMKM di satu wilayah
dengan satu merk (communal branding);
d. Pengembangan koperasi perempuan, petani, dan nelayan;
e. Penguatan daya saing produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren
melalui One Pesantren One Product (OPOP);
f. Perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM melalui penguatan
perdagangan antar pulau; dan
g. Mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM
-449-
Bhakti – 8
Jatim Amanah.
Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.
Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya,
dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen
mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok
besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan
maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan,
dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non
tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam
pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan e-
planning, e-budgeting, akan menciptakan transparansi dalam proses
perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya
kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan
turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan
partisipatif.
Terkait pembelanjaan, penerapan e-procurement telah diterapkan,
termasuk e-catalogue, dan ini perlu disempurnakan untuk mendorong
transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada sisi perizinan,
transparansi dapat terwujud dengan menjalankan komitmen mendukung
upaya pemerintah pusat mendorong suksesnya penerapan Online Single
Submission atau pemasukan berkas melalui satu pintu online, hingga ke
tingkat Kabupaten dan Kota. Pemerintahan mendatang harus mampu
membangun budaya integritas dengan menciptakan kode etik dan prosedur,
termasuk diantaranya sistem pelaporan gratifikasi, konflik kepentingan,
pelaporan harta penyelenggara negara dan berbagai aspek yang menekankan
meritokrasi (sistem organisasi berbasis kinerja). Sistem aduan masyarakat
yang handal (whistleblower) juga menjadi penting dalam mendorong
pengawasan publik, sembari memperhatikan pengelolaan risiko terkait potensi
penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi
menghambat kelancaran pembangunan.
Selain itu untuk membantu akses keadilan bagi masyarakat tidak
mampu di Jawa Timur, pemerintah akan mewujudkan 99 Organisasi Bantuan
Hukum, bekerjasama dengan berbagai macam pihak yang konsen pada
advokasi bagi masyarakat tidak mampu seperti lembaga bantuan hukum yang
ada di jaringan masyarakat sipil maupun kampus-kampus di Jawa Timur
-450-
(Jatim Pro Bono). Sedangkan untuk menyelesaikan konflik dan peningkatan
agrarian di Jawa Timur pemerintah akan membentuk kegiatan rembuk
agrarian (Jatim Rembuk Agraria). Selanjutnya untuk memberikan percepatan
penghormatan serta pengakuan masyarakat adat pemerintah akan melakukan
program Satu Kepedulian untuk Akselerasi Penghormatan dan Pengakuan
Masyarakat Adat (Jatim Sepakat).
Bhakti – 9
Jatim Harmoni.
Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan
Lingkungan Hidup.
Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk
mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal,
budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan
pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam
suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development),
dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai
(DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan
kontemporer) dan eco-tourism tingkat Internasional, integrasi museum
perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, clean industries,
green city, halal tourism.
Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi
dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni
sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan
lokal serta mendukung festival desa. Memajukan prestasi olahraga,
meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlit berprestasi
nasional dan internasional.
Pada aspek lingkungan, melalui pelaksanaan Jatim Harmoni diharapkan
dapat dilakukan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung
lingkungan (environmental carrying capacity). Pada kawasan hutan,
khususnya yang berada di kawasan pegunungan Provinsi Jawa Timur,
diantaranya seperti pada kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Lingkar
Bromo, dan Lingkar Ijen, memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan
tangkapan air dalam mendukung keberlanjutan siklus air.
-451-
Pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dengan tetap
memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah
hutan merupakan titik utama dari pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi menuju
sektor industri, jasa dan perdagangan terutama di daerah dengan keberadaan
kawasan hutan yang relatif signifikan, memerlukan keberpihakan anggaran
untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi sekunder dan tersier
sehingga disaat yang sama akan menjaga peran daerah tersebut sebagai paru-
paru Pulau Jawa. Pendekatan ini diharapkan juga bersinergi dengan upaya
mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, melalui upaya konservasi daerah
aliran sungai yang memiliki peran utama dalam pengendalian banjir dan tanah
longsor. Di sisi lain, kelestarian hutan juga turut berkontribusi kepada
terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk
ekosistem pesisir.
Salah satu aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan pembangunan adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang
dititikberatkan pada upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan TPS 3R dan
bank sampah, serta pemanfaatan gas metan pada Tempat Pembuangan Akhir
(TPA). Pengelolaan sampah akan turut menjaga kelestarian dan kebersihan
sungai, serta kawasan pesisir. Program kali bersih dan adipura seyogyanya
dapat menggunakan inovasi seperti Adipura Desa dan kompetisi kali bersih
desa untuk menggalang peran masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan. Pada intinya, pendekatan pembangunan lingkungan hidup harus
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan
teknis.
Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat
daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah Terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Nawa Bhakti
Satya merupakan intisari dari semangat dan substansi RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024. Dengan demikian Program Prioritas II meliputi
Program Perangkat Daerah pendukung Nawa Bhakti Satya sebagaimana
disajikan dalam table di atas dan Program Pengkat Daerah yang mendukung
Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2
dengan menyesuaikan Nomenkelatur sebagaimana dalam Permendagri 90
Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
-452-
Tabel 6.2 Integrasi Nawa Bhakti Satya Ke Dalam Program Perangkat Daerah
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
1. Bhakti – 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"
Program Keluarga Harapan Plus
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
Pengurangan beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui 29 UPT
Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Perikanan Budidaya
Program Pengelolaan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan
Program Perizinan Usaha
Pertanian
Dinas
Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian
Dinas Peternakan
-453-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
2. Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"
Millennial Job Center Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Malang
Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Pengembangan
UMKM
Dinas Koperasi
dan UKM,
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-454-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kewilayahan********)
Bakorwil I Madiun
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil II Bojonegoro
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil III Malang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil IV Pamekasan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil V Jember
-455-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan
masyarakat
Program Koordinasi, fasilitasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan east java super corridor
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kewilayahan********)
Bakorwil I Madiun
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil II Bojonegoro
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil III Malang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil IV Pamekasan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan********)
Bakorwil V Jember
-456-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengaduan, Penyuluhan dan
Pelaporan Layanan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Science Techno Park Dream Team
Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator)
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT PATPH - BLUD)
Pelatihan kerja di 16 UPT BLK
Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di 16 UPT BLK
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK
Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Job Market Fair Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-457-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT
BLK
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MTU (Mobile Training Unit)
Program pelayanan Kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Revitalisasi UPT BLK Program Peningkatan Kompetensi Pelatihan dan Penempatan Kerja di 16 UPT BLK
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kerja sama daerah penempatan Transmigrasi dengan Daerah Tujuan
Program transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Vocational Program Pengembangan Industri Non Agro
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian & Perdagangan
3. Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur
Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."
Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas ) (Bantuan
Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK)
Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah (cabang dinas)
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan
Program pendidikan menengah atas
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
-458-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program pendidikan menengah Kejuruan
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
BOSDA MADIN Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Pendidikan
alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan
Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu
Program pendidikan menengah Kejuruan
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Double Track Program pendidikan menengah atas
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-459-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi
pertanian, pariwisata)
Program pendidikan menengah kejuruan
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
MILEA Program Pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator)
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)
Belanja Tidak Langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Pendidikan
alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan
Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman)
Belanja Tidak Langsung Hibah Lembaga di Biro Kesra
SMA Pengimbas Program pendidikan menengah atas
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
SMA Boarding Program pendidikan menengah atas
Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Desa Sehat (Pelayanan Kesehatan Desa melalui Ponkesdes dan Dokter Umum Di Puskesmas Sesuai Standar)
Program Penguatan Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
-460-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (TANTISTAS)
Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan
Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan bahari husada (rumah sakit terapung)
Program pengelolaan sumberdaya kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU)
Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Kesehatan
alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan
Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)
Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Kesehatan
alokasi pendanaan di BPKAD karena berupa Bantuan Keuangan
-461-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Bunda Anak Impian (BUAIAN)
Belanja Tidak langsung Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Kesehatan
alokasi pendanaan di BPKAD
karena berupa Bantuan Keuangan
Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT PARU JEMBER
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SAIFUL ANWAR
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
-462-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI
JAWA TIMUR
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan, dan berbagai ruang publik yang lain.
Program penguatan kesehatan masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Program penguatan pengarusutamaan gender
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
DP3AK
4. Bhakti – 4 : Jatim Akses.
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Penyediaan Akses Sanitasi Layak
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
-463-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Penanganan desa rawan kekeringan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Program Operasi,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA
Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air
Penanganan Banjir Program Pengendalian Daya Rusak Air
Program Pengelolaan Sumber Dinas Pekerjaan Umum Sumber
-464-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA
Daya Air (SDA) Daya Air
Penanganan Jalan dan Jembatan
Program Penanganan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT PJJ (11 Program untuk 11 UPT)
Program Penyelenggaraan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan
dengan teknologi terbaru
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Dinas Perhubungan
Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang
Program Keselamatan Angkutan Kereta Api
Program Pengelolaan Perkeretaapian
Dinas Perhubungan
-465-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang
Program Pengelolaan Perkeretaapian
Dinas Perhubungan
Mudik Balik Gratis Program Pelayanan Angkutan Jalan
Program PenyelenggaraanLalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)
Dinas Perhubungan
Program Keselamatan Angkutan Kereta Api
Program Pengelolaan Perkeretaapian
Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Angkutan Pelayaran
Program Pengelolaan Pelayaran
Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut
Program Pengelolaan Pelayaran
Dinas Perhubungan
Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Operasional kapal di kepulauan Madura
Program Pelayanan Angkutan Pelayaran
Program Pengelolaan Pelayaran
Dinas Perhubungan
Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan
Program Pengelolaan
Pelayaran
Dinas
Perhubungan
Pembangunan dan Pengembangan Bandara
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Dinas Perhubungan
-466-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan
Program PenyelenggaraanLalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ)
Dinas Perhubungan
Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Energi Program Pengelolaan Energi Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembangunan Jaringan Back Bone
Program pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."
Vocational training pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita
- Progran Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan problem keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Wanita
Program Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
-467-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
lokal dan toleransi Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Mewujudkan Kabupaten/kota ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia
Program Peningkatan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
DP3AK
Program Perlindungan Khusus Anak
DP3AK
Peri Penjaga Ibu :
Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid di Kampung, Pesisir dan Pulau Terluar
- Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh
- Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah
Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Beasiswa S1 Ma’had Aly Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
-468-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasyah Diniyah
Belanja Tidak Langsung Program Kesejahteraan Rakyat
Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat
Tunjangan Kehormatan bagi penjaga Situs Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tunjangan perintis kemerdekaan
Program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Program pengelolaan taman makam pahlawan
Dinas Sosial
6. Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."
Pengembangan Pusat Agropolitan
Program Pengembangan industri Agro
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
-469-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Optimalisasi Perbibitan, pakan dan produksi peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Peternakan
Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan
Program penguatan kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian
program Penyuluhan Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Program Perizinan Usaha Pertanian
Dinas Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian
Dinas Peternakan
-470-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Pengembangan kawasan pertanian terpadu
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Prasarana dan Sarana Pertanian
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan
Program Penguatan Produksi
dan Nilai Tambah Tanaman Pangan
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
-471-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Penguatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program penguatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Ketahanan Pangan Program Penyuuluhan Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Penjaminan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Peternakan
-472-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program optimalisasi perbibitan pakan dan produksi peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Peternakan
Program peningkatan agribisnis persusuan
Program peningkatan kelahiran ternak Inseminasi Buatan (INTAN SELAKSA)
Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan produk pangan berbasis agro
Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha
Program Pengembangan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Penguatan pemasaran produk KUKM
Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan
pangan
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian
-473-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Program Perizinan Usaha Pertanian
Dinas Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian
Program peningkatan produk hewan standar KESMAVET
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Peternakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
-474-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program petik olah kemas jual
Program Prasarana Sarana Pasca Panen
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Program Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas
Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan Perkebunan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Perkebunan,
-475-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan
Program Perizinan Usaha Pertanian
Dinas Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian
Dinas Peternakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Hutan Lestari
Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah
Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan
Akses Kelola/Pemanfaatan Hutan untuk Masyarakat / Social Forestry
Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial Program Tata Kelola Hutan Produksi Lestari
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
Dinas Kehutanan
-476-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Bidang Kehutanan
Dinas Kehutanan
High Conservation Value (HCV)
Program Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Program Tata Kelola Hutan CDK Wilayah
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Dinas Kehutanan
Program Tata Kelola Kawasan Tahura Raden Soerjo
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Dinas Kehutanan
DAS Berkualitas Program Tata Kelola DAS dan Perhutanan Sosial
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Dinas Kehutanan
Asuransi Petani Program Prasarana dan Sarana Pertanian
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Program Penyuluhan Pertanian
Dinas Peternakan
Program Perikanan Tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi,
Communal Branding Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha
Program Pengembangan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT PMPI dan TK Surabaya
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
-477-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan
Pemerintahan Desa."
Program Peningkatan Standardisasi dan Desain Produk Industri Pada UPT
PMPI dan TK Malang
One Village One Product One Corporate
Program Pengembangan Industri Agro
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Non Agro
One Pesantren One Product
Program Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha
Program Penguatan Pemasaran Produk Koperasi UKM
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Pengembangan Industri Agro
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Non Agro
-478-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Revitalisasi Koperasi Program penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM
Program Penguatan produksi dan restrukturisasi usaha
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Dinas Koperasi dan UKM,
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM,
Perdagangan Antar Pulau Program efisiensi perdagangan dalam negeri
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kemitraan UKM dan BUMDesa
Program penguatan akses pembiayaan KUKM
Program Pengembangan UMKM
Dinas Koperasi dan UKM
Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Restorasi Desa Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan;
Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-479-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Program peningkatan kerjasama desa.
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemuda Wirausaha Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8. Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."
Pengawasan Program pencegahan korupsi Program Penyelenggaraan Pengawasan
Inspektorat
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Pengeloaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengolahan system
informasi data dan pengadaan ASN
Program perencanaan,
pengolahan sistem informasi data dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)
Program Kepegawaian
Daerah.
Badan
Kepegawaian Daerah
Pendapatan Pajak dan Retribusi
Program pengendalian operasional, administrasi
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pendapatan
-480-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
pajak, dan retribusi daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Daerah
Dokumen Anggaran Program pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dokumen Perencanaan Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Aplikasi E Government berbasis CETTAR (Aplikasi CETTAR)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program yang mengelola big data OPD, ASN, dan penanganan complain terpadu (complaint handling system)
Program penyelenggaraan statistik sektoral
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
-481-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Program Pengembangan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pelayanan Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah
Program Pelayanan Penghubung
Badan Penghubung Daerah
Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS
Program Pengembamngan Sumber Daya Manusia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pelatihan Urusan Pemerintah Daerah dan SDM Aparatur
Program Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur
Program Manajemen Pengajaran dan Sertifikasi Kompetensi
KAKANDA Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja
-482-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Program Penataan Organisasi
Biro Organisasi
Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum
Pendampingan akreditasi OBH
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Biro Hukum
Program inisiasi pendirian dan pengembangan organisasi bantuan hukum (OBH), bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok marjinal, serta pemajuan HAM
Penguatan Kapasitas OBH
9. Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan
Lingkungan Hidup."
Pengawasan serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Adopsi Sungai Brantas)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
Dinas Lingkungan Hidup
-483-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Program Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan Hidup
Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam
Program penaatan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup
Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
masyarakat
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya
Program Perencanaan Lingkugan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
-484-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Alam Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)
Dinas Lingkungan Hidup
Desa Tangguh Bencana (Destana)
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
Peringatan Dini Bencana (Early Warning System)
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
Kampung Siaga Bencana (KSB) Berdaya
Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Program penanganan bencana
Dinas Sosial
Karang Taruna siaga bencana berbasis budaya (KANCANA BERDAYA)
Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Program Penangan Bencana Dinas Sosial
ESDM berwawasan lingkungan
Program pengelolaan energi Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
-485-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Intergrasi Perpusda – Museum – Galeri Seni
Program pengelolaan Museum
Program Pengelolaan Pemuseuman
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal
Program pengelolaan keragaman budaya
Program Pengembangan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat)
Program pengembangan destinasi wisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KOPILABORASI (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) Bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
Program pengelolaan komunikasi publik
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Program Pengendalian dan Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
-486-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
- Halal tourism Program pengembangan destinasi wisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat
Program pengelolaan keragaman budaya
Program Pengembangan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
Festival Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program pengelolaan keragaman budaya
Program Pengembangan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-487-
NO NAWA BHAKTI
SATYA PROGRAM ICON
PROGRAM NOMENKELATUR
PERANGKAT DAERAH
KETERANGAN
RPJMD 2019-2024 PERUBAHAN RPJMD
2019-2024 (PMDN 90/2019)
Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan
Internasional
Program pengembangan manajemen pemuda dan olahraga
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
JARAK (Jatim Anti Radikal)
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Badan Kesatuan Bangsa & Politik
-488-
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
7.1 Kerangka Pembangunan Daerah
Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang
dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima)
tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk
menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar
penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses
perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka
review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang
dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1,
bahwa Kapasitas riil pada tahun 2021 menjadi 33 Triliun Rupiah, selanjutnya
mengalami peningkatan pada tahun 2024 diperkirakan kapasitas riil keuangan
daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 34,17 Triliun Rupiah. Kapasitas riil
keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi
oleh pengeluaran daerah yang merupakan pengeluaran pembiayaaan daerah di
tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan
berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi
isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil
keuangan daerah.
-489-
Tabel Error! No text of specified style in document..1
Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(dalam juta rupiah)
Dalam Juta Rupiah
No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 PENDAPATAN 33.427.67
3
30.112.82
8
31.210.45
6
29.629.00
8
30.761.56
8
31.891.85
2
2 PENCAIRAN
DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)
0 0 0 0 0 1.100.000
3 SISA LEBIH RIIL
PERHITUNGAN
ANGGARAN
4.565.392 4.458.042 1.833.842 2.632.027 2.200.938 1.226.317
4 Penerimaan
Pinjaman Daerah
60.000 0 0 0 0 0
5 Penerimaan
Kembali
Pemberian Pinjaman
330.456 0 0 0 0 0
TOTAL PENERIMAAN:
38.383.521
34.570.871
33.044.298
32.261.035
32.962.506
34.218.169
DIKURANGI: 27.338.032
25.455.117
36.100 345.277 345.277 45.277
1 Belanja Tidak Langsung
26.959.232
25.419.164
1.1 Belanja Pegawai 8.769.062 7.805.286
1.2 Belanja Bunga 14.168 12.575
1.3 Belanja Subsidi 37.500 37.500
1.4 Belanja Hibah 8.517.382 9.799.850
1.5 Belanja Bantuan
Sosial
108.015 111.782
1.6 Belanja Bagi Hasil 8.375.712 5.457.292
1.7 Belanja Bantuan
Keuangan
873.504 803.885
1.8 Belanja Tidak
Terduga
263.889 1.390.994
2 Pengeluaran Pembiayaan
378.800 35.953 36.100 345.277 345.277 45.277
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN
KEUANGAN
11.045.490
9.115.754 33.008.198
31.915.758
32.617.230
34.172.892
Sumber: Hasil Analisa
-490-
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan
jangka menengah, serta memperhatikan Arah Kebijakan pembangunan, maka
disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5
(lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Provinsi
Jawa Timur periode 2019-2024, alokasi anggaran pada program Perangkat
Daerah juga memperhatikan dinamika pembangunan yang harus
ditindaklanjuti salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dalam rangka pemulihan ekonomi dan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola Anggaran yang Baik serta berasaskan keadilan pembangunan
Jawa Timur. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana
disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Provinsi Jawa
Timur selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiskal
sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar
penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat
didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan
berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan
Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun
berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat
menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD
guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan
urusan yang diampu dan dijabarkan dalam 3 (tiga) Tabel yang mengambarkan
dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah. Tabel Program
tahun 2019 merupakan Nomenklatur Program yang dilaksanakan pada masa
transisi dari RPJMD Tahun 2014-2019 dan dalam perumusannya mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel Program tahun 2020 sebagian merupakan
Nomenklatur baru yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor
13 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan tahun 2019-
2024. Tabel Program Tahun 2021-2024 telah disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan
validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembanguna dan Keuangan Daerah. Penyajian secara detil program-program
RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan
dalam Ketiga Tabel berikut.
-518-
Tabel Error! No text of specified style in document..2
Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pendidikan Dinas Pendidikan
1010100 Dinas Pendidikan
3,040,562,200,900
Dinas Pendidikan
1.01.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 77.43 77.43
67,808,163,000
Dinas Pendidikan
Persentase realisasi anggaran % 88 89 Dinas Pendidikan
Indeks profesionalitas ASN % 86.85 87.55 Dinas Pendidikan
1.01.15 Program Pengembangan
teknis ketrampilan Kejuruan
(Inkubator)
persentase keterserapan
peserta pelatihan pada dunia
usaha/dunia industri dan
kewirausahaan
% 49.41 91
53,512,982,001
Dinas Pendidikan
1.01.16 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Sidoarjo
APM SMA/Sederajat Wilayah
Sidoarjo
% 92.78 91.85
127,184,880,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.17 Program manajemen
pelayanan pendidikan
wilayah Kabupaten Malang
APM SMA/Sederajat Wilayah
Kabupaten Malang
% 60.85 63.21
31,162,580,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.18 Program manajemen
pelayanan pendidikan
wilayah Malang
APM SMA/Sederajat Wilayah
Malang
% 99.46 99.66
77,865,560,000
Dinas Pendidikan
-519-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.19 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Ponorogo
APM SMA/Sederajat Wilayah
Ponorogo
% 79.8 89.75
40,150,800,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.20 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Tulungagung
APM SMA/Sederajat Wilayah
Tulungagung
% 61.19 62.25
52,670,360,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.21 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Gresik
APM SMA/Sederajat Wilayah
Gresik
% 69.24 71.08
18,993,960,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Mojokerto
APM SMA/Sederajat Wilayah
Mojokerto
% 71.01 74.74
44,068,500,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.23 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Jombang
APM SMA/Sederajat Wilayah
Jombang
% 82.41 87.204
24,085,960,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
-520-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.24 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Bojonegoro
APM SMA/Sederajat Wilayah
Bojonegoro
% 68.12 70.8
82,176,920,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.25 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Lamongan
APM SMA/Sederajat Wilayah
Lamongan
% 75.57 78.289
21,649,740,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.26 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Madiun
APM SMA/Sederajat Wilayah
Madiun
% 66.05 66.04
65,911,840,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.27 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Pacitan
APM SMA/Sederajat Wilayah
Pacitan
% 61.26 68.465
17,294,320,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.28 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Kediri
APM SMA/Sederajat Wilayah
Kediri
% 67.85 72.28
49,062,320,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.29 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Nganjuk
APM SMA/Sederajat Wilayah
Nganjuk
% 65.19 67.64
31,797,960,000
Dinas Pendidikan
-521-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.30 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Blitar
APM SMA/Sederajat Wilayah
Blitar
% 61.36 65.74
38,052,800,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.31 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Pasuruan
APM SMA/Sederajat Wilayah
Pasuruan
% 75.41 79.31
43,972,040,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.32 Program Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan
Khusus (PK-PLK)
Jumlah satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan
khusus dan pendidikan
layanan khusus yang
berstandar nasional
lembaga 220 240
90,872,022,100
Dinas Pendidikan
Angka keterserapan lulusan
PK-PLK di Dunia
Usaha/Dunia Industri dan
Kewirausahaan
% 8 13 Dinas Pendidikan
Persentase siswa SLB yang
berprestasi dibidang
keterampilan, Seni, Olahraga,
dan literasi di tingkat
Nasional dan Internasional
% 3 4 Dinas Pendidikan
Persentase penyediaan
layanan akses di jenjang Pk-
PLK
% 10 12.37 Dinas Pendidikan
-522-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.33 Program Pendidikan
Menengah Atas
Prosentase jumlah siswa usia
16-18 Tahun yang bersekolah
di jenjang SMA
% 28.5 31.07
784,217,524,646
Dinas Pendidikan
Angka keterserapan lulusan
SMA di Dunia Usaha/Dunia
Industri dan kewirausahaan
% 19.81 22.31 Dinas Pendidikan
Persentase siswa SMA yang
berPrestasi dibidang Iptek,
Seni, Olahraga di tingkat
Nasional dan Internasional
% 5 5.22 Dinas Pendidikan
Persentase penyediaan
layanan akses dijenjang SMA
% 56.79 59.78 Dinas Pendidikan
1.01.34 Program Pendidikan
Menengah Kejuruan
Persentase penyediaan
layanan akses dijenjang SMK
% 24.55 24.55
691,331,209,153
Dinas Pendidikan
Prosentase jumlah siswa usia
16-18 Tahun yang bersekolah
di jenjang SMK
% 74.26 74.26 Dinas Pendidikan
Angka keterserapan lulusan
SMK di Dunia Usaha/Dunia
Industri dan Kewirausahaan
% 1.42 1.42 Dinas Pendidikan
Persentase siswa SMK yang
berprestasi dibidang Iptek,
Seni, Olahraga, Keterampilan
Vokasi di tingkat Nasional dan
Internasional
% 0.82 0.82 Dinas Pendidikan
1.01.35 Program Pengembangan dan
Peningkatan Mutu Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK) Pendidikan
Persentase sekolah yang
menerapkan teknologi
informasi dan
% 7.2 25.07
14,275,000,000
Dinas Pendidikan
-523-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
komunikasi/sistem dalam
proses belajar mengajar
1.01.36 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Probolinggo
APM SMA/Sederajat Wilayah
Probolinggo
% 55.23 60.47
32,925,660,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.37 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Jember
APM SMA/Sederajat Wilayah
Jember
% 59.51 60.76
60,363,740,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.38 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Bondowoso
APM SMA/Sederajat Wilayah
Bondowoso
% 56.47 52.26
31,482,140,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.39 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Banyuwangi
APM SMA/Sederajat Wilayah
Banyuwangi
% 71.89 75.58
32,603,780,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.40 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Bangkalan
APM SMA/Sederajat Wilayah
Bangkalan
% 51.73 54.619
18,105,620,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
-524-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.41 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Sampang
APM SMA/Sederajat Wilayah
Sampang
% 39.5 43.865
10,989,120,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.42 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Pamekasan
APM SMA/Sederajat Wilayah
Pamekasan
% 61.23 63.78
13,099,680,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.43 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Wilayah Sumenep
APM SMA/Sederajat Wilayah
Sumenep
% 58.48 63.705
13,025,520,000
Dinas Pendidikan
Persentase Siswa miskin yang
terlayani
% 65 67 Dinas Pendidikan
1.01.69 Program penyelenggaraan
Tugas Pembantuan
Persentase penyampaian
laporan yang tepat waktu
% 100 100
114,100,000,000
Dinas Pendidikan
Jumlah penyelenggara yang
melaksanakan kejar paket A,
B, dan C
lembaga 975 975 Dinas Pendidikan
1.01.70 Program Peningkatan
Profesionalitas Guru dan
Tenaga Kependidikan
Persentase guru dan tenaga
kependidikan jenjang SMA,
SMK dan SLB yang
mendapatkan kesejahteraan
% 64 67
245,749,500,000
Dinas Pendidikan
Persentase guru dan tenaga
kependidikan jenjang SMA,
SMK dan SLB yang
mendapatkan perlindungan
profesi
% 50 69 Dinas Pendidikan
-525-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase pemenuhan
ketersediaan guru dan tenaga
kependidikan sesuai dengan
Standart Layanan Minimal
% 54 57 Dinas Pendidikan
1010101 SMK Negeri 1 Surabaya
3,058,825,100
SMK Negeri 1
Surabaya
01:01:44 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Surabaya
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 85
794,636,600
SMK Negeri 1
Surabaya
Persentase kelulusan siswa % 99.9 100 SMK Negeri 1
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 96.01 96.1 SMK Negeri 1
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1
Surabaya
01:01:45 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Surabaya
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
2,264,188,500
SMK Negeri 1
Surabaya
1010102 SMK Negeri 5 Surabaya
980,245,400
SMK Negeri 5
Surabaya
01:01:46 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 5
Surabaya
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100
707,602,400
SMK Negeri 5
Surabaya
Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 5
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 99.9 100 SMK Negeri 5
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 85 86 SMK Negeri 5
Surabaya
-526-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:01:47 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 5 Surabaya
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
272,643,000
SMK Negeri 5
Surabaya
1010103 SMK Negeri 6 Surabaya
759,410,000
SMK Negeri 6
Surabaya
01:01:48 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 6
Surabaya
Persentase indikator program
yang tercapai
% 82 84
668,060,000
SMK Negeri 6
Surabaya
Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 6
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 99 94 SMK Negeri 6
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 94 94 SMK Negeri 6
Surabaya
01:01:49 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 6 Surabaya
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
91,350,000
SMK Negeri 6
Surabaya
1010104 SMK Negeri 1 Buduran
Sidoarjo
2,226,911,700
SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
01:01:50 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
603,000,000
SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
-527-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:01:51 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Buduran Sidoarjo
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
1,623,911,700
SMK Negeri 1
Buduran Sidoarjo
1010105 SMK Negeri 3 Buduran
Sidoarjo
1,160,174,900
SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
01:01:52 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
Persentase kelulusan siswa % 100 100
900,174,900
SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
Persentase indikator program
yang tercapai
% 95 97 SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
Persentase realisasi anggaran % 95 100 SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
01:01:53 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 3 Buduran Sidoarjo
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
260,000,000
SMK Negeri 3
Buduran Sidoarjo
1010106 SMK Negeri 2 Malang
2,914,445,500
SMK Negeri 2 Malang
01:01:54 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 2
Malang
Persentase kelulusan siswa % 100 100
671,445,500
SMK Negeri 2 Malang
Persentase indikator program
yang tercapai
% 95 100 SMK Negeri 2 Malang
Persentase realisasi anggaran % 95 100 SMK Negeri 2 Malang
Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 2 Malang
01:01:55 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 2 Malang
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
2,243,000,000
SMK Negeri 2 Malang
-528-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1010107 SMK Negeri 4 Malang
677,538,100
SMK Negeri 4 Malang
01:01:56 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 4
Malang
Persentase kelulusan siswa % 100 100
474,616,100
SMK Negeri 4 Malang
Persentase indikator program
yang tercapai
% 95 100 SMK Negeri 4 Malang
Persentase realisasi anggaran % 100 98 SMK Negeri 4 Malang
Indeks profesionalitas ASN % 90 90 SMK Negeri 4 Malang
01:01:57 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 4 Malang
Persentase kenaikan
pendapatan unit produksi dan
jasa
% 0 5
202,922,000
SMK Negeri 4 Malang
1010108 SMK Negeri 11 Malang
907,300,700
SMK Negeri 11
Malang
01:01:58 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 11
Malang
Persentase kelulusan siswa % 100 100
544,450,700
SMK Negeri 11
Malang
Persentase indikator program
yang tercapai
% 95 100 SMK Negeri 11
Malang
Persentase realisasi anggaran % 70.73 100 SMK Negeri 11
Malang
Indeks profesionalitas ASN % 82 82 SMK Negeri 11
Malang
01:01:59 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 11 Malang
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
362,850,000
SMK Negeri 11
Malang
1010109 SMK Negeri 1 Singosari
Malang
890,285,900
SMK Negeri 1
Singosari Malang
-529-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.60 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Singosari Malang
Persentase kelulusan siswa % 100 100
455,285,900
SMK Negeri 1
Singosari Malang
Persentase indikator program
yang tercapai
% 85 90 SMK Negeri 1
Singosari Malang
Persentase realisasi anggaran % 85 90 SMK Negeri 1
Singosari Malang
Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1
Singosari Malang
1.01.61 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Singosari Malang
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 5 5
435,000,000
SMK Negeri 1
Singosari Malang
1010110 SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
1,024,699,000
SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
1.01.62 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Panji Situbondo
Persentase indikator program
yang tercapai
% 87 100
364,599,000
SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
Persentase realisasi anggaran % 84 100 SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
Indeks profesionalitas ASN % 80 85 SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
1.01.63 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Panji Situbondo
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
660,100,000
SMK Negeri 1 Panji
Situbondo
1010111 SMK Negeri 1 Kalipuro
Banyuwangi
1,152,131,700
SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
-530-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.64 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
Persentase kelulusan siswa % 100 100
602,131,700
SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 100 SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
Persentase realisasi anggaran % 75 100 SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
1.01.65 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Kalipuro
Banyuwangi
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 3 5
550,000,000
SMK Negeri 1
Kalipuro Banyuwangi
1010112 SMK Negeri 2 Bondowoso
1,053,094,800
SMK Negeri 2
Bondowoso
1.01.66 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 2
Bondowoso
Persentase kelulusan siswa % 100 100
569,634,800
SMK Negeri 2
Bondowoso
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100 SMK Negeri 2
Bondowoso
Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 2
Bondowoso
Indeks profesionalitas ASN % 80 80 SMK Negeri 2
Bondowoso
1.01.67 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 2 Bondowoso
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
483,460,000
SMK Negeri 2
Bondowoso
1010113 SMK Negeri 5 Jember
1,293,889,700
SMK Negeri 5 Jember
-531-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.01.71 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 5
Jember
Persentase kelulusan siswa % 100 100
755,889,700
SMK Negeri 5 Jember
Persentase indikator program
yang tercapai
% 84 100 SMK Negeri 5 Jember
Persentase realisasi anggaran % 86 100 SMK Negeri 5 Jember
Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 5 Jember
1.01.72 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 5 Jember
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5.5
538,000,000
SMK Negeri 5 Jember
1010114 SMK Negeri 3 Madiun
975,778,500
SMK Negeri 3 Madiun
1.01.73 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 3
Madiun
Persentase kelulusan siswa % 100 100
512,573,500
SMK Negeri 3 Madiun
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100 SMK Negeri 3 Madiun
Persentase realisasi anggaran % 89 90 SMK Negeri 3 Madiun
Indeks profesionalitas ASN % 82 83 SMK Negeri 3 Madiun
1.01.74 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 3 Madiun
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
463,205,000
SMK Negeri 3 Madiun
1010115 SMK Negeri 1 Pacitan
492,281,500
SMK Negeri 1 Pacitan
1.01.75 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Pacitan
Persentase kelulusan siswa % 100 100
42,281,500
SMK Negeri 1 Pacitan
-532-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 80 SMK Negeri 1 Pacitan
Persentase realisasi anggaran % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan
Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1 Pacitan
1.01.76 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Pacitan
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
450,000,000
SMK Negeri 1 Pacitan
1010116 SMK Negeri 2 Pasuruan
684,907,100
SMK Negeri 2
Pasuruan
1.01.77 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 2
Pasuruan
Persentase kelulusan siswa % 100 100
596,977,100
SMK Negeri 2
Pasuruan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100 SMK Negeri 2
Pasuruan
Persentase realisasi anggaran % 100 100 SMK Negeri 2
Pasuruan
Indeks profesionalitas ASN % 80 80 SMK Negeri 2
Pasuruan
1.01.78 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 2 Pasuruan
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
87,930,000
SMK Negeri 2
Pasuruan
1010117 SMK Negeri 3 Boyolangu
Tulungagung
831,060,900
SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
1.01.79 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 3
Boyolangu Tulungagung
Persentase kelulusan siswa % 100 100
735,330,900
SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
-533-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase indikator program
yang tercapai
% 90 91 SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
Persentase realisasi anggaran % 90 91 SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
Indeks profesionalitas ASN % 79 82 SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
1.01.80 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 3 Boyolangu
Tulungagung
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
95,730,000
SMK Negeri 3
Boyolangu
Tulungagung
1010118 SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
1,313,330,050
SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
1.01.81 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Glagah Banyuwangi
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 93
880,793,050
SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
Persentase kelulusan siswa % 100 100 SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
Persentase realisasi anggaran % 0 75 SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
Indeks profesionalitas ASN % 0 85 SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
1.01.82 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Glagah Banyuwangi
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
432,537,000
SMK Negeri 1 Glagah
Banyuwangi
-534-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1010119 SMK Negeri 1 Tegalampel
Bondowoso
738,949,600
SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
1.01.83 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Tegalampel Bondowoso
Persentase kelulusan siswa % 100 100
498,843,600
SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100 SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
Persentase realisasi anggaran % 85 85 SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
Indeks profesionalitas ASN % 80 81 SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
1.01.84 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Tegalampel
Bondowoso
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
240,106,000
SMK Negeri 1
Tegalampel
Bondowoso
1010120 SMK Negeri 1 Jenangan
Ponorogo
898,419,700
SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
1.01.85 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
Persentase kelulusan siswa % 100 100
779,200,000
SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
Persentase indikator program
yang tercapai
% 90 100 SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
Persentase realisasi anggaran % 85 100 SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
-535-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN % 85 85 SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
1.01.86 Program Pelayanan
Pendidikan (BLUD) SMK
Negeri 1 Jenangan Ponorogo
Persentase Kenaikan
Pendapatan Unit Produksi
dan Jasa
% 0 5
119,219,700
SMK Negeri 1
Jenangan Ponorogo
Kesehatan Dinas Kesehatan
1020101 Dinas Kesehatan
97,643,553,300
Dinas Kesehatan
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 85.71 86
23,368,553,300
Dinas Kesehatan
Persentase realisasi anggaran % 92.09 92.2 Dinas Kesehatan
Indeks profesionalitas ASN 86.5 Dinas Kesehatan
1.02.15 Program Penguatan
Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu per
100.000 kelahiran hidup
% 91.45 89.92
6,525,000,000
Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting % 32.81 28 Dinas Kesehatan
Persentase Desa Sehat % 48.04 56.46 Dinas Kesehatan
1.02.16 Program Pelayanan Gizi
Masyarakat
% peningkatan pelayanan gizi
pada kelompok rawan gizi
secara paripurna
% 10 15
1,800,000,000
Dinas Kesehatan
1.02.17 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase kab/kota dengan
cakupan deteksi dini kasus
baru penyakit sesuai target
% 8 44
9,500,000,000
Dinas Kesehatan
Persentase kab/kota dengan
keberhasilan tatalaksana
penyakit sesuai target
% 42 71 Dinas Kesehatan
Persentase KLB skala provinsi
yang ditangani sesuai standar
% 100 100 Dinas Kesehatan
-536-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.02.18 Program Pembinaan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan
Persentase FKTP yang
terakreditasi
% 22.31 35
47,575,000,000
Dinas Kesehatan
Persentase RS terakreditasi % 83.42 87 Dinas Kesehatan
Persentase penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan atau
berpotensi bencana skala
provinsi yang dilayani
% 100 100 Dinas Kesehatan
1.02.19 Program Pengelolaan Sumber
Daya Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan dengan tenaga
kesehatan sesuai standar
% 55 60
6,325,000,000
Dinas Kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota
dengan ketersediaan obat dan
vaksin
% 90 92 Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan dengan alkes
sesuai standar
% 60 65 Dinas Kesehatan
1.02.20 Program Peningkatan
Pemanfaatan Bahan Alam
dan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Persentase kepuasan
pengunjung ke UPT Lab
Herbal Materia Medica, Batu
% 0 87
2,550,000,000
Dinas Kesehatan
1020102 Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
70,728,723,100
Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
01:02:21 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Karsa Husada
Batu
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 83
5,179,000,100
Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
-537-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 84.42 85 Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
Persentase realisasi anggaran % 89.46 90 Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 85.26 90 Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
Indeks profesionalitas ASN % 0 94.29 Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
01:02:22 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Karsa
Husada Batu
Persentase Pencapaian
Standart Pelayanan Minimal
(SPM)
% 74.73 83
65,549,723,000
Rumah Sakit Umum
Karsa Husada Batu
1020103 Rumah Sakit Paru Jember
31,354,434,600
Rumah Sakit Paru
Jember
01:02:23 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Paru Jember
Persentase kasus
Tuberkulosis yang diobati dan
sembuh dalam program DOTS
persen 91 95
2,569,434,600
Rumah Sakit Paru
Jember
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 76 Rumah Sakit Paru
Jember
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
persen 82.25 90 Rumah Sakit Paru
Jember
Persentase realisasi anggaran % 84.78 81 Rumah Sakit Paru
Jember
Indeks profesionalitas ASN % 0 90.41 Rumah Sakit Paru
Jember
-538-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:02:24 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Paru Jember
Persentase pencapaian
indikator pelayanan RS
persen 90
28,785,000,000
Rumah Sakit Paru
Jember
1020104 Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
14,286,901,600
Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
01:02:25 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Paru Dungus Madiun
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
3,286,901,600
Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
Persentase kasus
Tuberkulosis yang diobati dan
sembuh dalam program DOTS
% 83 85 Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 85 85.5 Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
Persentase realisasi anggaran % 92.99 99 Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
01:02:26 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
Persentase pencapaian
indikator Pelayanan RS
% 82.5 85
11,000,000,000
Rumah Sakit Paru
Dungus Madiun
1020105 Rumah Sakit Kusta Kediri
9,634,031,300
Rumah Sakit Kusta
Kediri
01:02:27 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Kusta Kediri
Persentase indikator program
yang tercapai
% 70 80
2,634,031,300
Rumah Sakit Kusta
Kediri
-539-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase realisasi anggaran % 90.04 100 Rumah Sakit Kusta
Kediri
Indeks profesionalitas ASN % 70 80 Rumah Sakit Kusta
Kediri
Persentase cakupan
penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat
% 5 5 Rumah Sakit Kusta
Kediri
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 57 65 Rumah Sakit Kusta
Kediri
01:02:28 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Kusta Kediri
Persentase pencapaian
indikator Pelayanan RS
% 68 72
7,000,000,000
Rumah Sakit Kusta
Kediri
1020106 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
45,890,308,500
Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
01:02:29 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto
Persentase cakupan
penemuan kasus baru kusta
tanpa cacat
% 37.93 25
2,981,923,500
Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
Persentase indikator program
yang tercapai
% 71.4 77 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
Persentase realisasi anggaran % 82.17 91 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
-540-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 89.01 92 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
Indeks profesionalitas ASN % 82 86 Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
01:02:30 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Usaha Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
Persentase pencapaian
indikator pelayanan RS
% 71.4 80
42,908,385,000
Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah
Mojokerto
1020107 Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa Timur
48,880,782,400
Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
01:02:31 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Mata Masyarakat Jawa
Timur
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
3,943,157,400
Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
Persentase kasus kelainan
mata yang tertangani secara
paripurna
% 60 87 Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
Persentase realisasi anggaran % 90.62 100 Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 95 100 Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
-541-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN % 65 83 Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
01:02:32 Program Peningkatan
Pelayanan Badan layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa Timur
Cost Recovery Rate (CRR) % 95.6 100
44,937,625,000
Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa
Timur
1020108 Rumah Sakit Paru Surabaya
26,879,316,400
Rumah Sakit Paru
Surabaya
01:02:33 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Paru Surabaya
Persentase kasus
Tuberkulosis yang diobati dan
sembuh dalam program DOTS
% 70.52 75
1,879,316,400
Rumah Sakit Paru
Surabaya
Persentase indikator program
yang tercapai
% 50 57 Rumah Sakit Paru
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 91.14 93 Rumah Sakit Paru
Surabaya
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 90 100 Rumah Sakit Paru
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 79 81 Rumah Sakit Paru
Surabaya
01:02:34 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Paru Surabaya
Persentase pencapaian
indikator Pelayanan RS
% 66.7 83
25,000,000,000
Rumah Sakit Paru
Surabaya
1020109 Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer Pamekasan
27,427,034,200
Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
-542-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:02:35 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
% 0 80
3,643,034,200
Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 75 80 Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Persentase realisasi anggaran % 93 94 Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 3.23 3.25 Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Indeks profesionalitas ASN % 0 73 Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
01:02:36 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer Pamekasan
Persentase Pencapaian
Standart Pelayanan Minimal
(SPM)
% 0 70
23,784,000,000
Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
1020110 Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
11,096,482,700
Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
01:02:37 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Paru Manguharjo
Madiun
Persentase kasus
Tuberkulosis yang diobati dan
sembuh dalam program DOTS
persen 90 90
5,096,482,700
Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Persentase indikator program
yang tercapai
persen 100 100 Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
-543-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase pemenuhan
sarana prasarana peralatan di
rumah sakit
persen 80 81 Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Persentase realisasi anggaran persen 84 86 Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Indeks profesionalitas ASN % 80 80 Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
01:02:38 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
Persentase pencapaian
indikator pelayanan RS
persen 90 90
6,000,000,000
Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
1020113 UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
17,630,193,400
UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
01:02:39 Program Pengelolaan
Pelatihan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang
mempunyai sertifikat
Pelatihan
% 100 100
1,630,193,400
UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
Persentase indikator program
yang tercapai
% 77 76 UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
Persentase realisasi anggaran % 82 90 UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
-544-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase pemenuhan
sarana prasarana Pelatihan
Kesehatan
% 100 100 UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
Indeks profesionalitas ASN % 0 84.28 UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
01:02:40 Program Peningkatan
Pelayanan Badan layanan
Umum Daerah (BLUD) UPT
Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 90 85
16,000,000,000
UPT Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
1020200 Rumah Sakit Umum Dr.
Soetomo Surabaya
1,110,794,997,200
Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 91
11,503,108,000
Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 82.88 86 Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 87.41 80 Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
01:02:41 Program peningkatan mutu
pelayanan kesehatan Rumah
Sakit Umum Dr. Soetomo
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 77.97 79
11,512,799,200
Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
-545-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:02:42 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Dr.
Soetomo Surabaya
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 85.42 88
1,087,779,090,000
Rumah Sakit Umum
Dr. Soetomo
Surabaya
1020300 Rumah Sakit Umum Dr.
Saiful Anwar Malang
657,717,872,400
Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
2,319,872,400
Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
Persentase realisasi anggaran % 99 99 Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
Indeks profesionalitas ASN % 0 91.4 Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
01:02:43 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Dr. Saiful Anwar
Malang
Indek Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 84.9 86
-
Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
01:02:44 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Dr.
Saiful Anwar Malang
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 87.42 88.67
655,398,000,000
Rumah Sakit Umum
Dr. Saiful Anwar
Malang
1020400 Rumah Sakit Umum Dr.
Soedono Madiun
204,790,223,800
Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
-546-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
7,140,223,800
Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
Persentase realisasi anggaran % 92.27 93.25 Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
Indeks profesionalitas ASN % 95.96 96.25 Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
01:02:45 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Umum Dr. Soedono
Madiun
Indek Kepuasan Masyarakat
(IKM)
% 85 87.5
1,000,000,000
Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
01:02:46 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Dr.
Soedono Madiun
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 80.45 81
196,650,000,000
Rumah Sakit Umum
Dr. Soedono Madiun
1020500 Rumah Sakit Haji Surabaya
185,635,511,200
Rumah Sakit Haji
Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
7,905,882,200
Rumah Sakit Haji
Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 92.54 93.25 Rumah Sakit Haji
Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 86.87 87.25 Rumah Sakit Haji
Surabaya
01:02:47 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Haji Surabaya
Indeks Kepuasan Masyarakat % 80.49 83
1,246,000,000
Rumah Sakit Haji
Surabaya
1.02.48 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 77.74 78.5
176,483,629,000
Rumah Sakit Haji
Surabaya
-547-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Haji Surabaya
1020600 Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
45,394,204,600
Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
1.02.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 33.33 80
8,594,204,600
Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
Persentase realisasi anggaran % 94.3 91 Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
Indeks profesionalitas ASN % 83.1 83.2 Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
01:02:49 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Jiwa Menur Surabaya
Indeks Kepuasan Masyarakat % 78.9 81
150,000,000
Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
Persentase pasien pasung
terlayani
% 100 100 Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
01:02:50 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya
Persentase indikator Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
yang mencapai target
% 84.81 86
36,650,000,000
Rumah Sakit Jiwa
Menur Surabaya
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1030100 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga
768,589,122,300
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 93 95
31,970,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase realisasi anggaran % 87.56 89.5 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-548-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN % 86.59 91 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.15 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
Prosentase Gedung / Kantor
yang layak dan memadai
% 73.24 74.18
43,449,953,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.16 PROGRAM PENGELOLAAN
PERALATAN BERAT DAN
JEMBATAN BAILEY
Prosentase ketersediaan
sarana peralatan berat dan
jembatan bailey yang layak
operasi
% 72.57 75
6,850,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.17 PROGRAM PENGATURAN
DAN PENGENDALIAN JALAN
DAN JEMBATAN
Jumlah dokumen kajian
pengembangan jaringan jalan,
studi kelayakan dan dokumen
lingkungan
Dokumen 2 2
11,275,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Jumlah dokumen laporan
kinerja jalan dan jembatan
Dokumen 3 3 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.18 PROGRAM PEMENUHAN
KUALITAS PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang
Direalisasikan
Dokumen 6 6
25,196,976,950
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan
Dokumen 26 26 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.19 PROGRAM PEMBINAAN,
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN
REKONSTRUKSI JALAN DAN
JEMBATAN SERTA
FASILITASI PENGADAAN
LAHAN
Persentase hasil pelaksanaan
pembangunan / rekonstruksi
jalan dan jembatan yang tepat
waktu, tepat mutu dan tepat
biaya
% 100 100
12,643,700,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-549-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.03.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
Persentase pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan
jembatan yang tepat waktu,
tepat mutu dan tepat biaya
% 100 100
7,255,000,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.21 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ
SURABAYA
Persentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Surabaya
% 97.14 93.43
46,210,970,500
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Surabaya
% 75.5 77.15 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Surabaya
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.22 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ
MOJOKERTO
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Mojokerto
% 93.63 94.47
49,274,692,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Mojokerto
% 70.5 73.09 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Mojokerto
% 76.07 79.03 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-550-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Mojokerto
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.23 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ
BOJONEGORO
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Bojonegoro
% 92.29 92.44
72,410,101,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Bojonegoro
% 63.42 70.04 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Bojonegoro
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.24 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ MADIUN
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Madiun
% 95.77 91.72
49,048,188,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Madiun
% 90.47 93.52 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Madiun
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.25 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ PACITAN
Persentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Pacitan
% 91.1 90.6
50,703,931,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-551-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Pacitan
% 68.82 70.87 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Pacitan
% 14.08 19.09 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Pacitan
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.26 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ KEDIRI
Persentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Kediri
% 90.21 92.4
63,431,475,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Kediri
% 52.92 53.29 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Kediri
% 31.51 37.94 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Kediri
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.27 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ MALANG
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Malang
% 90.18 91.78
55,563,897,500
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-552-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Malang
% 61.6 64.65 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Malang
% 51.76 87.7 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Malang
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.28 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ
PROBOLINGGO
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Probolinggo
% 87.94 89.44
31,144,458,500
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Probolinggo
% 56.04 57.3 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Probolinggo
% 36.62 37.87 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Probolinggo
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.29 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ JEMBER
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Jember
% 91.1 90.37
76,378,210,350
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-553-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Jember
% 51.14 51.04 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Jember
% 5.29 11.9 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Jember
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.30 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
WILAYAH UPT PJJ
BANYUWANGI
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Banyuwangi
% 90.09 92.48
57,714,633,500
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di wilayah UPT PJJ
Banyuwangi
% 44.9 48.48 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase penanganan akses
jalan menuju kawasan
potensial di Wilayah UPT PJJ
Banyuwangi
% 0 5.64 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Banyuwangi
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.31 PROGRAM PENANGANAN
JALAN DAN JEMBATAN
Presentase jalan provinsi
dalam kondisi mantap di
wilayah UPT PJJ Pamekasan
% 84.92 86.29
53,372,715,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
-554-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
WILAYAH UPT PJJ
PAMEKASAN
Persentase jalan provinsi yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan di Wilayah UPT PJJ
Pamekasan
% 40.35 43.26 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Persentase laporan yang tepat
waktu di Wilayah UPT PJJ
Pamekasan
% 100 100 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1.03.32 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN DAN
PENGUJIAN LABORATORIUM
BAHAN JALAN DAN
JEMBATAN
Persentase kepuasan
pelayanan dan pengujian
laboratorium
% 100 100
24,695,220,000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
1030200 Dinas Pekerjaan Umum
Sumberdaya Air
110,171,808,000
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
9,608,016,000
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase realisasi anggaran % 93.5 93.5 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Indeks profesionalitas ASN 55.85 56.2 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
-555-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.03.58 Program Pengendalian Daya
Rusak Air
Indeks Teknis Sungai % 0.86 0.72
19,033,539,580
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.59 Program Pengendalian Daya
Rusak Air di UPT PSDA
Persentase penurunan
Jumlah desa yang terdampak
kerugian Akiat Kejadian
Banjir pada Wilayah Kerja
UPT PSDA WS Sampean Setail
% 2.1 2.5
11,269,559,820
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase penurunan
Jumlah desa yang terdampak
kerugian Akiat Kejadian
Banjir pada Wilayah Kerja
UPT PSDA WS Bondoyudo
baru
% 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase penurunan
Jumlah desa yang terdampak
kerugian Akiat Kejadian
Banjir pada Wilayah Kerja
UPT PSDA WS Welang
Pekalen
% 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase penurunan
Jumlah desa yang terdampak
kerugian Akiat Kejadian
Banjir pada Wilayah Kerja
UPT PSDA WS Kepulauan
Madura
% 2.1 2.5 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.80 Program Operasi,
Pemeliharaan dan
Persentase Jumlah Sungai
yng disurvei pada wilayah
% 7.5 9.4
5,275,392,909
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
-556-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Rehabilitasi Sungai, Waduk
dan Pantai UPT PSDA
Kerja UPT PSDA WS Sampean
Setail
Persentase Jumlah Sungai
yng disurvei pada wilayah
Kerja UPT PSDA WS
Bondoyudo Baru
% 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jumlah Sungai
yng disurvei pada wilayah
Kerja UPT PSDA WS Welang
Pekalen
% 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jumlah Sungai
yng disurvei pada wilayah
Kerja UPT PSDA WS
Kepulauan Madura
% 7.5 9.4 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.82 Program Pemanfaatan dan
Perlindungan Sumber Daya
Air
Persentase Aset yang
Diamankan/Dikendalikan
% 89 91
4,756,988,000
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.83 Program Pengelolaan
Jaringan Hidrologi dan
Pemanfaatan Sumber Daya
Air di UPT PSDA
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Brantas
% 84 88
9,807,076,784
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Bengawan Solo
% 84 88 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
% 84 88 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
-557-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Sampean Setail
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Bondoyudo
Baru
% 84 88 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Welang
Pekalen
% 84 88 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase kegiatan
pemantauan data dan
konservasi pada wilayah Kerja
UPT PSDA WS Kepepulauan
Madura
% 84 88 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.84 Program Hidrologi,
Pemantauan Kualitas Air dan
Sistem Informasi Sumber
Daya Air
Kinerja Layanan Data dan
Informasi SDA
% 79 82
2,606,378,661
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.85 Program Penatagunaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Air
Persentase Kegiatan Kaji
Ulang Sektor Irigasi dan
Sungai
% 5 5
8,650,580,340
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1.03.86 Program Operasi,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Indeks Kinerja Sistem Irigasi % 64.7 64.73
3,858,057,642
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
-558-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.03.87 Program Operasi,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
UPT PSDA
Persentase Jaringan irigasi
dalam Kondisi Baik pada
Wilayah Kerja UPT PSDA WS
Brantas
% 68.7 68.75
35,306,218,264
Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik pada
wilayah kerja UPT PSDA WS
Bengawan Solo
% 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jringan Irigasi
dalam Kondisi Baik Pada
Wilayah Kerja UPT PSDA WS
Sampean Setail
% 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi baik pada
Wilayah Kerja UPT. PSDA
Bondoyudo Baru
% 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jaringan irigasi
dalam kondisi baik pada
wilayah kerja UPT PSDA
Welang Pekalen
% 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
Persentase Jaringan irigasi
dalam kondisi baik pada
wilayah kerja UPT PSDA WS
Kepulauan Madura
% 68.7 68.75 Dinas Pekerjaan
Umum Sumberdaya
Air
1030300
Dinas Perumahan Rakyat,
kawasan permukiman dan
Cipta Karya
203,073,102,300
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
-559-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
Persen 50 60
10,918,102,300
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Persentase realisasi anggaran Persen 87.37 90 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Indeks profesionalitas ASN 89.48 89.86 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
01:03:33 Program Pembinaan,
Pembangunan,
Pengembangan dan Penataan
Bangunan
Persentase Penyelenggaraan
Penataan Bangunan Gedung
dan Lingkungan
Persen 100 100
82,200,000,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
01:03:34 Program Penataan Ruang Indeks Kepuasan Layanan
Informasi Tata Ruang
Persen 55 60
8,165,954,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Persentase Penyelesaian
Evaluasi Teknis Rencana
Tata Ruang Kabupaten/Kota
Persen 75 85 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Persentase Ijin Pemanfaatan
Ruang yang telah dilakukan
Monitoring dan Evaluasi
Persen 72 75 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
-560-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
01:03:35 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Sanitasi
Persentase cakupan
pelayanan akses air minum
Persen 75.2 79.47
52,800,000,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Persentase cakupan
pelayanan akses sanitasi
Persen 68.84 74.23 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
01:03:36 Program Pengembangan
Informasi Teknologi dan
Layanan Perumahan
Permukiman
Indeks Kepuasan Pengguna
Informasi Teknologi dan
Layanan Perumahan dan
Permukiman
Persen 78 81
8,200,000,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
01:04:37 Program Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Persentase penanganan
kawasan permukiman kumuh
Persen 77.12 81.64
39,955,000,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Jumlah backlog kepemilikan
rumah
Unit 1368701 1E+06 Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
1.10.21 Program Pertanahan Persentase dokumen
inventarisasi data pertanahan
yang telah tersusun
Persen 0 20
834,046,000
Dinas Perumahan
Rakyat, kawasan
permukiman dan
Cipta Karya
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong
Praja
1050100 Satuan Polisi Pamong Praja
18,057,431,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
-561-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.05.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 15
10,882,431,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
Persentase realisasi anggaran % 0 18 Satuan Polisi Pamong
Praja
Indeks profesionalitas ASN % 0 17 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.15 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Persentase Tindakan Preventif % 0 5
2,750,000,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.19 Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Persentase Anggota Satlinmas
dan masyarakat yang terlatih
% 0 5
1,250,000,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.21 Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan
Penegakkan Peraturan
Daerah
Persentase penurunan
pelanggaran Perda
% 0 5
2,025,000,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.22 Program Pengembangan dan
Pelatihan Sumber Daya
Aparatur
Persentase Tingkat
Pemahaman Anggota Satpol
PP setelah mengikuti
Pelatihan
% 0 5
1,150,000,000
Satuan Polisi Pamong
Praja
Sosial Dinas Sosial
1060100 Dinas Sosial
186,319,974,000
Dinas Sosial
1.06.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 100
21,394,791,770
Dinas Sosial
Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Sosial
Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Dinas Sosial
-562-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.15 Program Pemberdayaan
Sosial
"% Keluarga Fakir miskin
yang meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan
dasarnya dan meningkat
keberfungsian sosialnya"
% 0 100
7,200,000,000
Dinas Sosial
1.06.19 Program Pengembangan dan
Pelatihan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial melalui
UPT Peningkatan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Malang
"Persentase PSKS yang
menerima program
pengembangan dan pelatihan
melalui Unit Pelaksanaan
Teknis"
% 100 100
2,044,294,820
Dinas Sosial
1.06.21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
"% PSKS yang mendapatkan
pembinaan dan aktif dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
% 100 100
8,850,000,000
Dinas Sosial
1.06.36 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
% PMKS anak lanjut usia,
penyandang ketunaan dan
kelompok marjinal lainnya
penerima manfaat program
pelayanan dan rehabilitasi
sosial yang meningkat
kemampuan dalam
menjalankan fungsi sosialnya
% 0 100
10,270,000,000
Dinas Sosial
-563-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.38 Program Penanggulangan
Bencana Berbasis
Masyarakat
"Persentase PMKS penerima
manfaat program
Penanggulangan Bencana
Berbasis Masyarakat yang
meningkat kemampuannya
dalam memenuhi kebutuhan
dasar minimalnya dan
meningkat keberfungsian
sosialnya"
% 0 100
7,760,160,000
Dinas Sosial
1.06.44 Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
"% PMKS penerima Program
Perlindungan dan Jaminan
Sosial yang meningkat
kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan
dasarnya dan meningkat
fungsi sosialnya"
% 0 100
18,100,000,000
Dinas Sosial
1.06.45 Program Pengembangan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
"Persentase PMKS penerima
manfaat program
pengembangan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
meningkat kemampuannya
dalam memenuhi kebutuhan
dasar dan kemampuan fungsi
sosialnya"
% 0 100
4,900,000,000
Dinas Sosial
-564-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.47 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Balita Sidoarjo
"Persentase PMKS Balita
Terlantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,698,877,000
Dinas Sosial
1.06.49 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Anak
Trenggalek
"Persentase PMKS Anak
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,973,736,360
Dinas Sosial
1.06.50 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Anak
Situbondo
"Persentase PMKS Anak
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,623,968,200
Dinas Sosial
1.06.51 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Anak
Sumenep
"Persentase PMKS Anak
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,404,135,200
Dinas Sosial
-565-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.52 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Asuhan Anak Nganjuk
"Persentase PMKS Anak
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
5,779,707,280
Dinas Sosial
1.06.53 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan Pelayanan
Sosial Petirahan Anak Batu
"Persentase PMKS anak
terlantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelayanan Teknis"
% 100 100
2,876,485,320
Dinas Sosial
1.06.54 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Bina Remaja Jombang
"Persentase PMKS anak
terlantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelayanan Teknis"
% 100 100
3,393,822,240
Dinas Sosial
1.06.55 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Bina Remaja Blitar
"Persentase PMKS anak
terlantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelayanan Teknis"
% 100 100
2,977,717,160
Dinas Sosial
-566-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.56 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Pelayanan Sosial Tresna
Werdha Pasuruan
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,383,267,560
Dinas Sosial
1.06.57 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha Blitar
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,710,708,520
Dinas Sosial
1.06.58 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha
Jombang
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,899,175,400
Dinas Sosial
1.06.59 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha
Magetan
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,208,165,150
Dinas Sosial
-567-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.60 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Daksa Pasuruan
"Persentase PMKS Disabilitas
Tubuh penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
2,814,731,660
Dinas Sosial
1.06.61 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Grahita Tuban
"Persentase PMKS Disabilitas
Intelektual penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelayanan Teknis"
% 100 100
2,634,230,480
Dinas Sosial
1.06.62 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Rungu Wicara Pasuruan
"% PMKS Disabilitas Rungu
Wicara penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
2,800,018,320
Dinas Sosial
1.06.63 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Laras
Pasuruan
"Persentase PMKS Disabilitas
Mental penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
5,522,824,680
Dinas Sosial
-568-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.64 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Laras
Kediri
"Persentase PMKS Disabilitas
Mental penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,503,953,940
Dinas Sosial
1.06.65 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Karya Pasuruan
"Persentase PMKS
Gelandangan Pengemis
penerima manfaat Program
Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar
dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,033,303,120
Dinas Sosial
1.06.66 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui Balai
Pelayanan Sosial PMKS
Sidoarjo
"Persentase PMKS Jalanan
Hasil Rasia penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,676,147,520
Dinas Sosial
1.06.67 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Karya Madiun
"Persentase PMKS
Gelandangan Pengemis
penerima manfaat Program
Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar
dan meningkat fungsi
% 100 100
3,318,183,280
Dinas Sosial
-569-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
1.06.68 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Lara
Kronis Tuban
"Persentase PMKS penerima
manfaat Program
Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar
dan meningkat fungsi
sosialnya."
% 100 100
2,960,789,120
Dinas Sosial
1.06.69 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina
Karya Wanita Kediri
"Persentase PMKS penerima
manfaat Program
Kesejahteraan Sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasar
dan meningkat fungsi
sosialnya."
% 100 100
3,195,050,160
Dinas Sosial
1.06.70 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT
Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Marsudi
Putra Surabaya
"Persentase PMKS Anak
Berhadapan Hukum dan
Anak Nakal penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
3,813,341,480
Dinas Sosial
-570-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.71 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Bina Remaja
Bojonegoro
"Persentase PMKS anak
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,524,836,240
Dinas Sosial
1.06.72 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Bina Remaja
Pamekasan
"Persentase PMKS Remaja
Terlantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,352,810,200
Dinas Sosial
1.06.73 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha Jember
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
4,881,495,400
Dinas Sosial
1.06.74 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha
Banyuwangi
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
2,708,581,240
Dinas Sosial
-571-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.06.75 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS melalui UPT Pelayanan
Sosial Tresna Werdha
Bondowoso
"Persentase PMKS Lanjut Usia
Telantar penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
2,725,208,320
Dinas Sosial
1.06.77 Program Kesejahteraan Sosial
PMKS Melalui UPT
Rehabilitasi Sosial Bina Netra
Malang
"Persentase PMKS Disabilitas
Netra penerima manfaat
Program Kesejahteraan Sosial
yang terpenuhi kebutuhan
dasar dan meningkat fungsi
sosialnya Melalui Unit
Pelaksana Teknis"
% 100 100
2,405,456,860
Dinas Sosial
1070100 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
113,871,396,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.15 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
% lulusan pelatihan yang
memiliki kompetensi
% 0 70
4,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
% tingkat produktivitas
tenaga kerja
% 0 76 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.17 Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Prosentase pencari Kerja yang
ditempatkan
% 68.78 67.25
5,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.19 Program Pelayanan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Jumlah penempatan PMI
Jawa Timur
Orang 0 40000
3,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Indeks kepuasan konsumen
atas layanan LTSA Jatim
% 0 77 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
-572-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.07.23 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Singosari Malang
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 96.46 63
4,300,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.25 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Jember
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 68.97 63
3,850,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.27 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Pasuruan
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 92.84 63
3,450,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.29 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Mojokerto
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 49.66 63
3,300,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.31 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Jombang
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 94.7 63
3,050,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.33 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 71.8 63
3,300,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
-573-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
UPT Balai Latihan Kerja
Tuban
1.07.35 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Nganjuk
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 52.68 63
3,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.37 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Surabaya
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 71.05 63
4,400,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.39 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Sumenep
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 47.16 63
3,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.41 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Situbondo
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 70.19 63
3,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.43 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Kediri
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 63.52 63
3,300,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
-574-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.07.45 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Tulungagung
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 65.52 63
3,100,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.47 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Madiun
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 60.94 63
3,050,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.49 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Ponorogo
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 0 63
3,050,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.51 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Bojonegoro
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 61.43 63
3,050,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.55 Program Pengembangan
Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial
Proses Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial Yang Diselesaikan
Melalui Perjanjian Bersama
(PB)
% 31.66 58
5,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.56 Program Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
% perusahaan yang dilakukan
pembinaan, pemeriksaan dan
pengujian Ketenagakerjaan
% 0 50
5,000,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
-575-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.07.57 Program Pengembangan
Mutu Laboraturium,
Pengujian Pemeriksaan,
Pengkajian Teknis dan
Pelatihan di Bidang hiperkes
dan Keselamatan Kerja
% perusahaan yang diuji
lingkungan dan dilakukan
pemeriksaan kesehatan
% 85 90
4,500,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
% pelatihan di bidang
Hyperkes yang dilakukan
% 0 90 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 90
27,371,396,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Persentase realisasi anggaran % 0 95 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Indeks profesionalitas ASN % 0 81.25 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.21 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja di UPT Balai
Latihan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja di
Surabaya
% Peningkatan Produktivitas
Perusahaan
% 0 70
2,750,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
% Peningkatan Produktivitas
Wirausaha
% 0 70 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1.07.53 Program Peningkatan
Kompetensi Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja di
UPT Balai Latihan Kerja
Wonojati
% lulusan pelatihan yang
memiliki keterampilan/
kompetensi yang
ditempatkan
% 71.52 63
3,800,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
-576-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.08.59 Program Transmigrasi % Transmigrasi yang berhasil
meningkatkan kesejahteraan
ekonomi & sosialnya.
% 70 68.5
3,250,000,000
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1080100
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Kependudukan
20,818,232,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.08.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 100
8,862,374,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Persentase realisasi anggaran % 94.59 95.25 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Indeks profesionalitas ASN % 79 80 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.08.15 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase perempuan yg
menjadi anggota partai politik
% 15 16
1,950,000,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Rasio KDRT % 62.32 52 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
-577-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan
% 52.06 52.08 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.08.16 Program Peningkatan
Perlindungan dan tumbuh
kembang anak
Persentase Forum Anak yang
Aktif di Kab/Kota
% 75 80
3,360,000,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.08.26 Program Penguatan
Pengarustamaan Gender
Persentase kelembagaan
daerah yang responsif gender
% 77 77
2,890,000,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.14.19 Program Kependudukan
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Persentase Kab/Kota yang
CPR nya lebih besar sama
dengan 80 %
persen 36.84 50
1,900,000,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
1.12.15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Persentase kepemilikan
dokumen kependudukan e-
KTP
Persen 99.98 100
1,855,858,000
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
-578-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Persentase kepemilikan
dokumen kependudukan Akte
Kelahiran
Persen 89.02 92 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Persentase kepemilikan
dokumen kependudukan Akte
Kematian
Persen 53.23 60 Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
dan Kependudukan
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
1110100 Dinas Lingkungan Hidup
38,944,985,900
Dinas Lingkungan
Hidup
1.11.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 85 87
10,445,715,667
Dinas Lingkungan
Hidup
Persentase realisasi anggaran % 80.9 82 Dinas Lingkungan
Hidup
Indeks profesionalitas ASN % 84 86 Dinas Lingkungan
Hidup
1.11.16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
Terpublikasinya data hasil
pemantauan kualitas air
badan air tiap bulan
kali 2 12
5,143,905,896
Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah Kabupaten/Kota yang
meningkat kualitas udaranya
kabupaten/kota 1 1 Dinas Lingkungan
Hidup
Luas lahan kritis yang
dikonservasi/rehabilitasi
ha 2 10 Dinas Lingkungan
Hidup
-579-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.11.33 Program Penataan
Lingkungan dan
Perlindungan Sumber Daya
Alam
Jumlah dokumen lingkungan
(Amdal, UKL/UPL, SPPL) yang
dinilai dan diverifikasi sesuai
peraturan
dokumen 52 65
10,672,187,427
Dinas Lingkungan
Hidup
Persentase dokumen
perencanaan kabupaten/kota
yang dilengkapi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
% 50 60 Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan aksi adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim
kab/kota 13 15 Dinas Lingkungan
Hidup
1.11.34 Program Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3
Persentase limbah B3 yang
dikelola
% 62.9 63
3,958,159,900
Dinas Lingkungan
Hidup
Persentase Sampah yang
dikelola
% 90 96 Dinas Lingkungan
Hidup
1.11.35 Program Penaatan Hukum
dan Pengembangan Kapasitas
Lingkungan Hidup
Jumlah pelaku
usaha/kegiatan yang diawasi
usaha/kegiatan 185 210
4,359,737,100
Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah penghargaan bidang
lingkungan hidup
(Adiwiyata;kalpataru)
penghargaan 105 105 Dinas Lingkungan
Hidup
persentase Penanganan
pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
% 88.89 92 Dinas Lingkungan
Hidup
1.11.36 Program Pengembangan
Laboratorium Lingkungan
PAD atau Retribusi Daerah Milyar 1.8 1.8
4,365,279,910
Dinas Lingkungan
Hidup
-580-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks Kepuasan
Masyarakat/Pelanggan (IKM)
terhadap pelayanan uji
kualitas lingkungan hidup
% 75.75 77 Dinas Lingkungan
Hidup
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
-
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1130100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
50,037,122,000
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.13.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 85 85
14,101,442,408
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Persentase realisasi anggaran % 95 92 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Indeks profesionalitas ASN persen 88 88 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.13.15 Program Peningkatan Usaha
Ekonomi Desa/Kelurahan
Persentase Lembaga Ekonomi
Desa/kelurahan yang
berkembang dan maju
persen 413 8
19,015,554,183
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.13.16 Program Peningkatan
kapasitas lembaga
kemasyarakatan desa/kel.
Persentase lembaga
kemasyarakatan
desa/kelurahan dan lembaga
adat yang aktif
persen 27.5 31.62
7,049,277,444
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.13.17 Program Peningkatan
kapasitas pemerintahan desa
Persentase desa cepat
berkembang di Jawa Timur
persen 6 12
6,166,257,193
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.13.18 Program Peningkatan
kerjasama desa
Persentase kerjasama desa,
sarpras dan TTG yang
difasilitasi di Jatim
persen 0 18.95
3,704,590,772
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Perhubungan Dinas Perhubungan
1150100 Dinas Perhubungan
388,657,872,400
Dinas Perhubungan
-581-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.15.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
15,054,746,895
Dinas Perhubungan
Persentase realisasi anggaran % 95 95 Dinas Perhubungan
Indeks profesionalitas ASN % 100 100 Dinas Perhubungan
1.15.19 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase Pemenuhan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
dibandingkan kebutuhan
% 61.65 49.42
38,105,829,326
Dinas Perhubungan
1.15.23 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Transportasi Laut
Prosentase terpenuhinya
Sarana Prasarana
Transportasi Laut (%)
% 54 44
77,064,990,300
Dinas Perhubungan
1.15.30 Program Manajemen dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Kegiatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan UPT
Dinas Perhubungan
% 80 75
9,125,117,000
Dinas Perhubungan
1.15.31 Program Perencanaan,
Monitoring dan Evaluasi
Sektor Transportasi
Prosentase pemenuhan
Dokumen Perencanaan,
Monitoring dan Evaluasi
Sektor Perhubungan
% 13.47 36
26,503,438,000
Dinas Perhubungan
1.15.32 Program Pelayanan Angkutan
Jalan
Ratio jumlah seat AKDP
perseribu penduduk
% 8 8
14,210,000,000
Dinas Perhubungan
1.15.33 Program Kelaikan Teknik
Kendaraan
jumlah kecelakaan akibat
faktor sarana (kendaraan)
kejadian 50000 50
1,900,700,000
Dinas Perhubungan
1.15.34 Program Keselamatan
Angkutan Kereta Api
Prosentase Tingkat fatalitas
kecelakaan di perlintasan
sebidang KA DI Jawa Timur
% 60 60
37,651,232,000
Dinas Perhubungan
1.15.35 Program Keselamatan
Angkutan Jalan
Prosentase tingkat
pelanggaran angkutan umum
% 9 9
12,106,000,000
Dinas Perhubungan
-582-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.15.36 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Angkutan Jalan
Rata rata Prosentase
Pemenuhan Sarana Prasarana
Angkutan Jalan Terhadap
Standar Pelayanan
% 44.2 46
62,817,857,067
Dinas Perhubungan
1.15.37 Program Manajemen Dan
Rekayasa Lalu Lintas
Prosentase kab/kota
mendapatkan predikat WTN
% 81.57 92.11
3,974,692,539
Dinas Perhubungan
1.15.38 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan
Prosentase terpenuhinya
Sarana Prasarana
Transportasi ASDP (%)
% 85 75
67,508,361,566
Dinas Perhubungan
1.15.39 Program Pelayanan Angkutan
Pelayaran
Prosentase Peserta Mudik
Balik Gratis Kapal Laut
Terakomodasi
% 10 10
7,852,477,473
Dinas Perhubungan
1.15.40 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Keterpaduan
Multimoda
Prosentase terpenuhinya
sarana prasarana
keterpaduan multimoda (%)
% 45 55
11,033,926,312
Dinas Perhubungan
1.15.41 Program kelembagaan sarana
Prasarana Keterpaduan
Multimoda
Prosentase pertumbuhan
penumpang di Bandara
Abdulrahman Saleh Malang
% 5 5
3,748,503,922
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1160100 Dinas Komunikasi dan
Informatika
37,076,779,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.16.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 77
14,497,037,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Persentase realisasi anggaran % 94.57 94.5 Dinas Komunikasi
dan Informatika
-583-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN % 83.33 86 Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.16.15 Program Pengelolaan
Informasi Publik
Persentase PD Pemprov Jatim
dan Kab/kota yang Telah
Mengimplementasikan UU 14
tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
% 0 65
5,479,742,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.16.16 Program Pengelolaan
Komunikasi Publik
Persentase Lembaga Publik
yang aktif dalam pengelolaan
komunikasi Publik
% 0 100
2,700,000,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.16.17 Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika
Persentase Aplikasi yang
Memenuhi Standar Teknis
Pembangunan Aplikasi
% 0 50
1,881,152,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.16.18 Program Pengelolaan
Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Persentase Perangkat Daerah
yang terlayani infrastruktur
TIK
% 0 80
10,000,000,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Statistik
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.20.15 Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
Persentase data statistik
sektoral yang tersedia
% 0 60
1,700,000,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Persandian
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1.21.15 Program Penyelenggaraan
Pengamanan Informasi
Pemerintah
Persentase Aplikasi yang
Diamankan
% 0 30
818,848,000
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
-584-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1170100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
58,541,970,300
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
11,041,715,000
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Persentase realisasi anggaran % 96.85 100 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Indeks profesionalitas ASN % 85.78 87.78 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.15 Program Penguatan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi dan
UKM
Persentase Koperasi
Berkinerja Baik
Persen 70.58 70.7
9,120,000,000
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.16 Program Penguatan
Pemasaran Produk Koperasi
UKM
Pertumbuhan omset K-UKM
yang difasilitasi pemasaran
persen 3 3
9,975,000,000
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.31 Program Penguatan Akses
Pembiayaan Koperasi UKM
Persentase K-UKM yang
berhasil mengakses
pembiayaan
persen 4.5 5
7,321,570,000
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.32 Program Penguatan Produksi
dan Restrukturisasi Usaha
Persentase peningkatan
produksi Koperasi dan UKM
yang dibina
Persen 2 2
13,110,000,000
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.17.35 Program Penguatan
Kapasitas SDM Koperasi
UKM
Persentase SDM K-UKM yang
Bersertifikat
persen 93 95
7,973,685,300
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
-585-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Penanaman Modal
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1180100
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
38,419,992,558
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 75 75
18,389,992,558
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Indeks profesionalitas ASN % 86.23 86.23 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.15 Program layanan perizinan
pembangunan dan
perekonomian
Persentase layanan perizinan
pembangunana dan
perekonomian yang tepat
waktu sesuai SOP
% 93 85
1,500,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.16 Program pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal
Persentase Perusahaan
PMA/PMDN Atas
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
% 34.93 70
2,250,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.17 Program Pengelolaan data
dan sistem informasi
penanaman modal
Persentase data dan sistem
informasi penanaman modal
yang dapat diakses
% 6 100
2,500,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.18 Program Perencanaan dan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Persentase Prospectus Bisnis
Yang Dimanfaatkan
% 1 100
4,780,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
-586-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
1.18.19 Program promosi penanaman
modal
Persentase Calon Penanam
Modal Yang Berminat
% 49.11 70
6,500,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.20 Program layanan perizinan
kesejahteraan rakyat dan
lingkungan hidup
Persentase layanan perizinan
kesejahteraan rakyat dan
lingkungan hidup yang tepat
waktu sesuai SOP
% 85 85
1,500,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1.18.21 Program pengaduan,
penyuluhan dan pelaporan
layanan
Persentase pengaduan
layanan perizinan yang
ditindaklanjuti
% 100 100
1,000,000,000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1190100 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
22,332,699,080
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1.19.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 95
6,786,078,469
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase realisasi anggaran % 0 94 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Indeks profesionalitas ASN % 0 86.32 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1.19.16 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Persentase Kader
kepemimpinan
% 0.32 0.35
3,236,841,447
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase pemuda potensi
mandiri
% 0 0.28 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase wirausaha muda
pemula
% 0 0.23 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1.19.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan pembinaan atlet
muda
% 0 3.7
8,723,465,549
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
-587-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase pemasyarakatan
olahraga
% 0 15.67 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase olahragawan
olahraga khusus yang
berprestasi
% 0 3.43 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1.19.31 Program Pengembangan
Kemitraan Pemuda dan
Olahraga
Persentase kemitraan
Kepemudaan dan olahraga
% 4 5
1,808,125,717
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase Pemuda Kreatif
berprestasi
% 4 5 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase sarana dan
prasarana Pemuda dan
Olahraga yang layak fungsi
% 10 20 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1.19.32 Program Pengembangan
Manajemen Pemuda dan
Olahraga
Persentase organisasi pemuda
dan olahraga yang aktif
% 80 85
1,778,187,897
Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Persentase tenaga
kepemudaan dan olahraga
yang kompeten
% 18 20 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Cakupan pelatih yang
bersertifikat
% 16.5 20 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
1220100 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
87,606,635,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 95
31,906,635,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Persentase realisasi anggaran % 98.27 95 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
-588-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN % 100 87 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.15 Program Pengelolaan
Kekayaan Cagar Budaya Dan
Sejarah Lokal
Presentase peningkatan
pemeringkatan cagar budaya
persen 2 2
4,600,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.16 Program Pemberdayaan
Lembaga Seni
Persentase peserta
pembelajaran di lembaga seni
% 20 20
5,000,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Persentase Peningkatan Seni
Budaya Unggulan
% 0 5
7,000,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.22 Program Pengembangan
Taman Budaya
Presentase peningkatan
intensitas pagelaran seni
budaya
% 68 2
7,000,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.23 Program Pengembangan
laboratorium dan pelatihan
Kesenian
Presentase peningkatan
kesenian yang terreaktualisasi
% 4 4
7,500,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Presentase Pelaku Seni yang
terlatih
% 5 5 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.24 Program pengelolaan
Museum
Presentase peningkatan
komunitas museum
persen 5 5
4,000,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Persentase Peningkatan
kualitas koleksi
buah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1.22.25 Program Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif
Presentase peningkatan seni
pertunjukan di Wilwatikta
% 20 20
3,500,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pariwisata
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2.02.15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Presentase peningkatan
cakupan pemasaran dalam
negeri
% 0 10
7,000,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
-589-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase peningkatan
cakupan pemasaran luar
negeri
% 0 10 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2.02.16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Prosentase Peningkatan Daya
Tarik Wisata (DTW)
% 1 1
5,500,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
2.02.22 Program Pengembangan
Industri Pariwisata
Prosentase Pertumbuhan
Usaha Pariwisata
% 1 1
4,600,000,000
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
1230100 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
15,290,968,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.23.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 98
9,103,836,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase realisasi anggaran % 97.5 97 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Indeks profesionalitas ASN % 86.35 86.55 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.23.21 Program Penyelenggaraan
Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan
Terakreditasi
Perpustakaan 63 75
1,703,337,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah Pustakawan yang
Bersertifikasi
Orang 43 75 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah Penetapan Angka
Kredit Pustakawan
orang 34 40 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase Kerjasama
perpustakaan yang
ditandatangani
% 100 100 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.23.22 Program Pengembangan dan
Pelestarian Bahan
Perpustakaan
Jumlah Koleksi Bahan
Perpustakaan
item 12997 6000
1,200,000,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
-590-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase Hasil Karya Cetak
Karya Rekam (KCKR) yang
diterima
% 214 52 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.23.23 Program Peningkatan Mutu
Layanan Perpustakaan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Layanan Perpustakaan
% 81.55 84.15
938,695,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Kearsipan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.24.15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Jumlah Perangkat Daerah
yang Tertib Arsip
PD 14 21
950,000,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah SDM Pengelola
Kearsipan di Provinsi Jawa
Timur
Orang 360 400 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah Lembaga Kearsipan
Daerah (LKD) yang tertib arsip
LKD 7 12 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.24.16 Program Pengembangan
Penyelenggaraan Kearsipan
Jumlah Peraturan Kearsipan
yang ditetapkan
peraturan 9 4
545,100,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Persentase kerjasama
kearsipan yang
ditandatangani
% 100 100 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.24.17 Program
Perlindungan,Penyelamatan,
pengolahan dan
pendayagunaan kearsipan
Persentase arsip yang dpt
diakses publik
Berkas 25 30
850,000,000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2010100 Dinas Kelautan dan
Perikanan
411,341,037,400
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 80
34,005,457,200
Dinas Kelautan dan
Perikanan
-591-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase realisasi anggaran % 96.17 92 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Indeks profesionalitas ASN % 85.16 85.6 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.15 Program Perikanan Budidaya
(SDGs)
Persentase peningkatan
produksi perikanan budidaya
% 2.28 2
49,516,371,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.16 Program Perikanan Tangkap
(SDGs)
Persentase peningkatan
produksi perikanan tangkap
(%)
% 1.14 1.5
176,971,748,800
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase pertumbuhan Nilai
tukar Nelayan (NTN)
% 5.13 1 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.17 Program Pengolahan dan
Pemasaran Produk Kelautan
dan Perikanan
Persentase peningkatan
produk olahan UPI yang
bersertifikat
% 36 5
30,423,033,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.18 Program Pengendalian dan
pengawasan kelautan, pesisir
dan pulau-pulau kecil
Persentase penanganan kasus
IUU Fishing
% 100 25
33,759,179,400
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
pemanfaatan ruang pesisir
dan laut sesuai zonasi
% 0 5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
produksi garam rakyat
% 117.95 3 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.19 Program Pengujian Mutu dan
Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan di
UPT Pengujian Mutu dan
Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan
Surabaya
Persentase Peningkatan
Pengguna Layanan Pengujian
Mutu dan Pengembangan
Produk Kelautan dan
Perikanan
% 100 100
8,822,243,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
-592-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.01.20 Program Pengujian Mutu dan
Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan di
UPT Pengujian Mutu dan
Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan
Banyuwangi
Persentase Peningkatan
Pengguna Layanan Pengujian
Mutu dan Pengembangan
Produk Kelautan dan
Perikanan
% 100 100
7,446,970,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.21 Program Pelayanan Budidaya
Air Payau dan Laut
Persentase peningkatan
produksi benih ikan air payau
dan laut
% 102.59 5
17,593,940,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.22 Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
Persentase peningkatan
penggunaan layanan
laboratorium kesehatan ikan
dan lingkungan
% 3 3
4,076,364,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.23 Pelatihan Teknis Kelautan,
Perikanan, Pesisir dan Pulau
- Pulau Kecil
Persentase peningkatan
kapasitas SDM Non Aparatur
Perikanan
% 88 90
5,876,364,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.24 Konservasi dan Verifikasi
Perizinan Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Malang
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi mangrove
% 0 2
5,664,546,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi terumbu
karang
% 0 3 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
verifikasi periizinan unit
usaha
% 25.8 3 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.25 Konservasi dan Verifikasi
Perizinan Cabang Dinas
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi mangrove
% 7.83 2.5
5,635,152,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
-593-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Kelautan dan Perikanan
Situbondo
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi terumbu
karang
% 16.47 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
verifikasi perizinan unit usaha
% 0 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.26 Konservasi dan Verifikasi
Perizinan Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Blitar
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi mangrove
% 159.75 2.5
4,055,758,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi terumbu
karang
% 0 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
verifikasi perizinan unit usaha
% 50 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.27 Konservasi dan Verifikasi
Perizinan Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Tuban
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi mangrove
% 208.44 2.5
4,605,758,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
luasan rehabilitasi terumbu
karang
% 0 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Persentase peningkatan
verifikasi perizinan unit usaha
% 103.8 2.5 Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.28 Pelayanan Pelabuhan
Perikanan di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Muncar
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 100 70
6,855,758,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
-594-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.01.29 Pelayanan Pelabuhan
Perikanan di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Puger
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 0 20
3,076,364,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.30 Pelayanan Pelabuhan
Perikanan di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Popoh
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 83 70
3,413,455,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.31 Pelayanan Pelabuhan
Perikanan di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Bulu
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 0 60
5,876,364,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2.01.32 Pelayanan Pelabuhan
Perikanan di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai
Pasongsongan
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 0 20
3,666,212,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2010101
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Mayangan
9,879,767,400
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Mayangan
2.01.33 Program Pelayanan
Pelabuhan Perikanan di UPT
Pelabuhan Perikanan Pantai
Mayangan
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 69.8 70
7,379,767,400
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Mayangan
2.01.34 Program Penunjang
Pelayanan UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Mayangan
(BLUD)
Persentase peningkatan
pendapatan pelabuhan
perikanan pantai
% 54 5
2,500,000,000
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Mayangan
-595-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2010102
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Tamperan
5,811,423,100
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Tamperan
2.01.37 Program Pelayanan
Pelabuhan Perikanan di UPT
Pelabuhan Perikanan Pantai
Tamperan
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 80 60
5,096,832,100
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Tamperan
2.01.38 Program Penunjang
Pelayanan UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Tamperan
(BLUD)
Persentase peningkatan
pendapatan pelabuhan
perikanan pantai
% 4.03 22.93
714,591,000
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Tamperan
2010103
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Pondokdadap
5,632,091,800
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Pondokdadap
2.01.35 Program Pelayanan
Pelabuhan Perikanan di UPT
Pelabuhan Perikanan Pantai
Pondokdadap
Persentase penerbitan
administrasi kesyahbandaran
kapal perikanan
% 134 82
4,882,091,800
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Pondokdadap
-596-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.01.36 Program Penunjang
Pelayanan UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai
Pondokdadap (BLUD)
Persentase peningkatan
pendapatan pelabuhan
perikanan pantai
% 4 4
750,000,000
UPT Pelabuhan dan
Pengelolaan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Pondokdadap
1090100 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
94,168,464,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
02:03:01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
30,440,229,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Persentase realisasi anggaran % 100 100 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Indeks profesionalitas ASN % 0 85.47 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.16 Program prasana dan sarana
pertanian
Persentase pertumbuhan IP % 7.5 0.01
13,500,000,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.17 Program produksi dan nilai
tambah tanaman pangan
Persentase Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
% 0 2
17,650,000,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.18 Program produksi dan nilai
tambah tanaman
hortikultura
Prosentase Peningkatan
Produksi Tanaman
Hortikultura
% 44 1
7,600,000,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.19 Program penguatan
perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura
Persentase penurunan
potensi kehilangan produksi
akibat Organisme Pengganggu
Tumbuhan
% 0 2.75
3,420,475,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.20 Program Pelayanan
Pengawasan dan Sertifikasi
Persentase Peningkatan Benih
bersertifikat
% 13 1.25
3,695,210,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
-597-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2.03.21 Program Penguatan
Kapasitas SDM Non Aparatur
Pertanian
Persentase Peningkatan
Kapasitas SDM Non Aparatur
Pertanian
% 0 7
3,804,475,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
2.03.22 Program Pelayanan
Pengawasan dan Sertifikasi
Hasil Pertanian
Persentase Peningkatan
Produk Pangan Segar Asal
Tumbuhan
Tersertifikasi/Terdaftar
% 0 5
3,058,075,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
1.09.15 Program ketahanan pangan
masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
% 89.7 87
11,000,000,000
Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Ketersediaan Pangan beras,
jagung, kedelai
ton 6002140 6246.5 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Stabilisasi Harga Pangan
Pokok
% 0 8 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
1090101 UPT Pengembangan Benih
Padi
24,541,039,900
UPT Pengembangan
Benih Padi
2.03.29 Program Pemasaran dan
Pengembangan Benih Padi
dan Palawija serta
Ketatausahaan
Persentase peningkatan
jumlah Benih Padi dan
palawija bersertifikat terjual
% 0 2.66
11,228,231,900
UPT Pengembangan
Benih Padi
2.03.30 Program Pengelolaan dan
Penangkaran Benih Padi dan
Palawija (BLUD)
Persentase Peningkatan
Produksi Benih Padi dan
Palawija
% 0 1.75
13,312,808,000
UPT Pengembangan
Benih Padi
1090103 UPT Pengembangan Benih
Hortikultura
4,474,954,800
UPT Pengembangan
Benih Hortikultura
-598-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.03.31 Pengelolaan dan
Penangkaran Benih
Hortikultura
Persentase Peningkatan
Jumlah Produksi Benih
Hortikultura
% 0 10
4,097,887,250
UPT Pengembangan
Benih Hortikultura
2.03.32 Pemasaran dan
Pengembangan Komoditas
Hortikultura (BLUD)
Persentase Peningkatan
Jumlah Benih Hortikultura
Bersertifikat Terjual
% 0 70
377,067,550
UPT Pengembangan
Benih Hortikultura
1090104
UPT Pengembangan
Agribisnis Tanaman Pangan
dan Hortikultura
5,293,450,000
UPT Pengembangan
Agribisnis Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2.03.33 Program Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Persentase Peningkatan
Produksi dan produktivitas
% 1 1.5
4,553,235,000
UPT Pengembangan
Agribisnis Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2.03.34 Program Penunjang Kegiatan
Fungsional UPT (BLUD)
Persentase Peningkatan
Pendapatan Pengembangan
Agribisnis
% 0 1
740,215,000
UPT Pengembangan
Agribisnis Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2030100 Dinas Perkebunan
56,051,360,900
Dinas Perkebunan
2.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 100
9,079,429,900
Dinas Perkebunan
Persentase realisasi anggaran % 0 100 Dinas Perkebunan
Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Dinas Perkebunan
2.03.15 Program Penguatan Produksi
Tanaman Semusim
Perkebunan
Persentase peningkatan
produksi tanaman semusim
perkebunan
% 0 5
9,424,272,000
Dinas Perkebunan
-599-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
02:03:23 Program Penguatan Produksi
Tanaman Tahunan
Perkebunan
Persentase peningkatan
produksi tanaman tahunan
perkebunan
% 0 1
16,007,534,000
Dinas Perkebunan
02:03:24 Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
Persentase peningkatan
produk perkebunan terjual
% 0 5
8,442,000,000
Dinas Perkebunan
02:03:25 Program Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Perkebunan
Persentase Peningkatan Benih
Bersertifikat
% 0 5
3,338,717,000
Dinas Perkebunan
2.03.53 Program Perlindungan
Tanaman perkebunan
Rata-rata Persentase
pengamanan potensi
kehilangan produksi tanaman
perkebunan
% 0 5
3,314,580,000
Dinas Perkebunan
2.03.77 Program Pengembangan dan
produksi Benih Tanaman
Perkebunan
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Benih Tanaman
Perkebunan
Persen 0 1.2
6,444,828,000
Dinas Perkebunan
2030200 Dinas Peternakan
52,185,534,000
Dinas Peternakan
2.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 115.12 95
15,505,534,000
Dinas Peternakan
Persentase realisasi anggaran % 92.19 95 Dinas Peternakan
Indeks profesionalitas ASN % 84.53 85 Dinas Peternakan
2.03.39 Program Optimalisasi
Perbibitan, Pakan, dan
Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan
Produksi Daging
% 20.39 2.5
7,400,000,000
Dinas Peternakan
Persentase Peningkatan
Produksi Telur
% 4.16 2.2 Dinas Peternakan
2.03.42 Program pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan
Persentase Peningkatan
Usaha Agribisnis Peternakan
% 50 5
3,500,000,000
Dinas Peternakan
2.03.63 Program Penjaminan
Kesehatan Hewan
Persentase peningkatan
status kesehatan hewan
% 77 78
3,500,000,000
Dinas Peternakan
-600-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.03.64 Program Peningkatan Produk
Hewan Standar KESMAVET
Persentase peningkatan unit
usaha produk hewan yang
memenuhi standard ASUH
% 5 5
3,350,000,000
Dinas Peternakan
Persentase Penurunan
Pemotongan Sapi Betina
Produktif di RPH
% 20 20 Dinas Peternakan
2.03.65 Program Pembibitan Ayam
Buras di UPT PT dan HMT
Magetan
Persentase peningkatan
produksi bibit ayam buras
% 5 5
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.66 Program Pembibitan Itik
Mojosari di UPT PT dan HMT
Kediri
Persentase peningkatan
produksi bibit itik Mojosari
% 0 2.5
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.67 Program Pembibitan Ternak
Domba Sapudi di UPT PT dan
HMT Jember
Persentase peningkatan
produksi bibit Domba Sapudi
% 10 10
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.68 Program Pembibitan Ternak
Kambing di UPT PT dan HMT
Malang
Persentase peningkatan
produksi bibit Kambing
% 10 10
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.69 Program Pembibitan Ternak
Sapi Perah di UPT PT dan
HMT Batu
Persentase peningkatan
produksi bibit Sapi Perah
% 20 20
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.70 Program Pembibitan Ternak
Sapi PO di UPT PT dan HMT
Tuban
Persentase peningkatan
produksi bibit sapi PO
% 0 20
1,750,000,000
Dinas Peternakan
2.03.71 Program Pembibitan Ternak
Sapi Madura Dan Pelayanan
Kesehatan Hewan
Persentase peningkatan
produksi sapi madura
% 10 10
2,000,000,000
Dinas Peternakan
-601-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase Peningkatan
Pengguna Layanan
Laboratorium Kesehatan
Hewan Madura
% 5 5 Dinas Peternakan
2.03.72 Program Peningkatan
kelahiran ternak hasil
Inseminasi Buatan (IB)
Persentase peningkatan
kelahiran ternak hasil
Inseminasi Buatan (IB)
% 36.71 4
1,830,000,000
Dinas Peternakan
2.03.73 Program Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Hewan Malang
Persentase Peningkatan
Pengguna Layanan
Laboratorium Kesehatan
Malang
% 2 2
1,500,000,000
Dinas Peternakan
2.03.74 Program Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Hewan Tuban
Persentase Peningkatan
Pengguna Layanan
Laboratorium Kesehatan
Hewan
% 5 5
1,500,000,000
Dinas Peternakan
2.03.75 Program Peningkatan
Agribisnis Persusuan
Presentase peningkatan
produksi susu
% 3.63 2.5
1,600,000,000
Dinas Peternakan
2040100 Dinas Kehutanan
71,551,288,000
Dinas Kehutanan
2.04.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 81.25 80
11,051,288,000
Dinas Kehutanan
Persentase realisasi anggaran % 92.83 90 Dinas Kehutanan
Indeks profesionalitas ASN indeks 0.82 0.84 Dinas Kehutanan
2.04.15 Program Tata kelola Hutan
Produksi Lestari
Persentase peningkatan
produksi hasil hutan
% 2 2
2,200,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.16 Program Pelayanan
Penataausahaan Hasil Hutan
Persentase peningkatan unit
usaha tertib penatausahaan
hasil hutan
% 5.07 10
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
-602-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.04.17 Program Tata Hutan dan
Pemantauan Kawasan Hutan
Persentase kemantapan
kawasan hutan
% 58 62
2,200,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.18 Program Konservasi Sumber
Daya Hutan dan Ekosistem
Persentase Penurunan
Gangguan Hutan
% 46.01 2
2,200,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.20 Program Pemanfaatan Potensi
Perbenihan Tanaman Hutan
Persentase peningkatan bibit
tanaman hutan tersertifikasi
% 7.73 5
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.21 Program Tata Kelola Kawasan
Tahura Raden Soerjo
Persentase nilai efektifitas
pengelolaan kawasan
konservasi Tahura Raden
Soerjo dengan metode MEET
% 72 74
6,600,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.22 Program Tata Kelola DAS dan
Perhutanan Sosial
Persentase penurunan luas
lahan kritis
% 0.25 0.27
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.23 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Pacitan
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.08 0.08
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.24 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Madiun
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.17 0.44
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.25 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Trenggalek
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.41 0.24
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.26 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Malang
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.75 0.13
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.27 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Nganjuk
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.49 0.6
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.28 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Bojonegoro
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.32 1.02
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.29 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Lumajang
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.21 0.38
3,850,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.30 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Jember
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.49 0.51
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
-603-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.04.31 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Banyuwangi
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.47 0.48
3,300,000,000
Dinas Kehutanan
2.04.32 Program Tata Kelola Hutan
CDK Wilayah Sumenep
Persentase luas areal
rehabilitasi
% 0.47 0.23
4,400,000,000
Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2050100 Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
35,213,025,500
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2.05.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 80
8,413,025,500
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Persentase realisasi anggaran % 90 90 Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Indeks profesionalitas ASN % 60 62 Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2.05.15 Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
Persentase peningkatan
Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang teraliri listrik
% 0.44 44.2
13,750,000,000
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2.05.16 Program Pengelolaan Energi Persentase Peningkatan
Kapasitas Energi Baru
Terbarukan yang terbangun
% 0.07 20.42
5,500,000,000
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2.05.17 Program Pengelolaan
Pertambangan
Persentase Pengusahaan
Pertambangan yang taat
aturan
% 81 83
2,300,000,000
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
Luas Area Penambangan
Tanpa Izin yang mendapatkan
pembinaan
Ha 0 100 Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2.05.18 Program Pengelolaan
Kegeologian dan Air Tanah
Persentase Pengusahaan Air
Tanah yang taat aturan
% 90 92
3,500,000,000
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
-604-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.05.19 Program Pengelolaan UPT
Pengujian Energi dan Sumber
Daya Mineral
Persentase Peningkatan
pengguna jasa masyarakat
yang terlayani
% 16.7 10
1,750,000,000
Dinas Energi dan
Sumberdaya Mineral
2070100 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
75,567,427,700
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Perdagangan
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.15 Program Peningkatan Ekspor
dan Pengendalian Impor
Net-ekspor nonmigas Milyar US$ 0 2.92
10,804,261,125
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.16 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Net ekspor perdagangan
dalam negeri
Trilliun Rupiah 208.15 130
10,335,286,944
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.17 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (wilayah kerja
UPT Perlindungan Konsumen
Surabaya)
Persentase jumlah temuan
dalam pengawasan barang
beredar, jasa dan tertib niaga
% 3.22 10
1,930,582,487
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.18 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (wilayah kerja
UPT Perlindungan Konsumen
Malang)
Persentase jumlah temuan
dalam pengawasan barang
beredar, jasa dan tertib niaga
% 3.7 10
1,803,685,367
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.19 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (wilayah kerja
UPT Perlindungan Konsumen
Jember)
Persentase jumlah temuan
dalam pengawasan barang
beredar, jasa dan tertib niaga
% 3.34 10
1,803,685,367
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
-605-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.06.20 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (wilayah kerja
UPT Perlindungan Konsumen
Bojonegoro)
Persentase jumlah temuan
dalam pengawasan barang
beredar, jasa dan tertib niaga
% 4.34 10
1,803,685,367
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.21 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (wilayah kerja
UPT Perlindungan Konsumen
Kediri)
Persentase jumlah temuan
dalam pengawasan barang
beredar, jasa dan tertib niaga
% 4.04 10
1,878,283,511
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.22 Program Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang UPT
PSMB-LT Surabaya
Pertumbuhan sertifikasi mutu
produk di UPT PSMB - LT
Surabaya
% 10.9 1
2,840,245,074
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.06.23 Program Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang UPT
PSMB-LT Jember
Pertumbuhan sertifikasi mutu
produk pada UPT PSMB-LT
Jember
% 10.9 1
2,950,862,992
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 88.5
6,802,960,638
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Persentase realisasi anggaran % 0 88.5 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Indeks profesionalitas ASN 0 0 88.5 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.15 Program Pengembangan
Industri Agro
Nilai produksi industri agro Trilliun Rupiah 190.4 191
3,489,297,696
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.16 Program Pengembangan
Industri Non Agro
Nilai produksi industri non
agro
Trilliun Rupiah 27.14 28
4,423,974,880
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.17 Program Pengembangan
Industri dan Perdagangan
Jumlah Rumusan Rancangan
Kebijakan
Dokumen 10 10
2,134,830,652
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
-606-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
2.07.18 Program Peningkatan
Pelayanan Teknis Industri
Kayu dan Produk Kayu
Persentase Peningkatan
Pelayanan Teknis Industri
Kayu dan Produk Kayu
% 0.05 2
3,261,985,569
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.19 Program Peningkatan
Pelayanan Teknis pada UPTI
Kulit dan Produk Kulit
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri Kulit dan Produk
Kulit
% 0.59 2
3,778,283,198
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.20 Program Peningkatan
Pelayanan Teknis pada UPTI
Logam dan Perekayasaan
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri Logam dan
Perekayasaan
% 0.17 2
3,261,985,569
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.21 Program Peningkatan
Pelayanan Teknis pada UPTI
Makanan Minuman dan
Kemasan
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri makanan minuman
dan kemasan
% 2
3,139,998,566
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.23 Program Pembinaan
Standarisasi dan Desain
Produk Industri pada UPT
PMPI dan TK Surabaya
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri di UPT PMPI dan TK
Surabaya
% 0.41 2
3,084,525,776
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.24 Program Pembinaan
Standarisasi dan Desain
Produk Industri pada UPT
PMPI dan TK Malang
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri di UPT PMPI dan TK
Malang
% 0.29 2
3,879,838,880
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Perindustrian
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2.07.22 Program Pembinaan
Pelayanan Teknis pada UPTI
Aneka Industri dan Kerajinan
Persentase Peningkatan
Pelayanan Jasa Teknis
Industri di UPTI Aneka
Industri dan Kerajinan
% 0 2
2,159,168,043
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
-607-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Kesekretariatan Daerah
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
3030101
Biro Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
18,703,044,000
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0
1,022,234,000
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Persentase realisasi anggaran % Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Indeks profesionalitas ASN % Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
3.03.15 Program Pengembangan
Otonomi Daerah, Aparatur
Pemerintah Daerah dan
Fasilitasi Keanggotaan DPRD
di Provinsi Jawa Timur
Prosentase Rumusan
Rekomendasi dan Kebijakan
Otonomi Daerah, Aparatur
Pemerintah Daerah dan
Fasilitasi Keanggotaan DPRD
di Provinsi Jawa Timur
prosentase 0 100
5,397,000,000
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
3.03.16 Program Peningkatan
Layanan Administrasi
Pemerintahan Desa
Prosentase Rumusan
Rekomendasi dan Kebijakan
Layanan Administrasi
pemerintahan desa
prosentase 0 100
4,496,500,000
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
3.03.17 Program Peyelenggaraan
Administrasi Kewilayahan
dan Pemerintahan
Prosentase Rumusan
Rekomendasi dan Kebijakan
penyelenggaraan administrasi
prosentase 0 100
7,787,310,000
Biro Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
-608-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
kewilayahan dan
pemerintahan yang dihasilkan
3030102 Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
60,000,000,000
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 90 93
5,793,420,640
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase realisasi anggaran % 90 93 Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
Indeks profesionalitas ASN % 80 85 Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3.03.32 Program Layanan
Administrasi Bidang Mental
Kerohanian
Persentase rumusan
kebijakan di bidang mental
kerohanian yang
ditindaklanjuti
% 80 85
7,147,856,504
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3.03.33 Program layanan
administrasi bidang
Pendidikan, Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata
Persentase rumusan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan, Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata yang
ditindaklanjuti
% 80 85
9,354,954,584
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3.03.34 Program layanan
administrasi Bidang Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Persentase rumusan
kebijakan di bidang tenaga
kerja, transmigrasi,
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang
ditindaklanjuti
% 80 85
15,487,341,803
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
-609-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.03.35 Program layanan
administrasi bidang sosial,
kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana
Persentase rumusan
kebijakan di bidang sosial,
kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga
berencanan yang
ditindaklanjuti
% 80 85
5,809,771,416
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3.03.37 Program dukungan layanan
administrasi bantuan hibah
dan bantuan sosial
Persentase rekomendasi
permohonan bantuan hibah
yang ditindaklanjuti
% 90 93
16,406,655,053
Biro Administrasi
Kesejahteraan Sosial
3030103 Biro Hukum
12,810,279,159
Biro Hukum
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 73 76
1,961,255,377
Biro Hukum
Persentase realisasi anggaran % 93 93 Biro Hukum
Indeks profesionalitas ASN Persen 84.11 84.51 Biro Hukum
03:03:22 Program Pembentukan
produk Hukum Provinsi
Persentase Rancangan Produk
Hukum Provinsi Jawa Timur
yang disusun tepat waktu
Persen 85 85
2,468,375,250
Biro Hukum
03:03:23 Program Pembinaan dan
Pengawasan Kebijakan
Kabupaten / Kota
Persentase Rancangan Hasil
Evaluasi dan Fasilitasi
terhadap Produk Hukum
Kabupaten/Kota yang
disusun tepat waktu
Persen 100 100
2,193,259,415
Biro Hukum
03:03:24 Program Bantuan Hukum
dan Pemajuan HAM
Persentase Perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap
Persen 40 40
3,832,296,856
Biro Hukum
Persentase Rancangan Saran
/ Pertimbangan Hukum yang
disusun sesuai SOP
Persen 85 85 Biro Hukum
-610-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase Predikat
Implementasi Aksi HAM
Provinsi yang mendapat nilai
"MEMUASKAN"
Persen 100 100 Biro Hukum
03:03:25 Program Penyuluhan,
Dokumentasi dan Informasi
Hukum
Persentase Produk Hukum
Provinsi yang diupload tepat
waktu di Website JDIH
Provinsi
Persen 85 85
2,355,092,261
Biro Hukum
Persentase Usulan Desa /
Kelurahan Sadar Hukum
Persen 0 85 Biro Hukum
3030104 Biro Administrasi
Perekonomian
42,735,019,000
Biro Administrasi
Perekonomian
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 0
12,730,529,607
Biro Administrasi
Perekonomian
Persentase realisasi anggaran % 0 0 Biro Administrasi
Perekonomian
Indeks profesionalitas ASN % 0 0 Biro Administrasi
Perekonomian
03:03:26 Program Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
Presentase Rumusan
Kebijakan di bidang Cukai
% 0 0
3,109,969,531
Biro Administrasi
Perekonomian
03:03:27 Program Analisis Makro
Ekonomi, Sarana
Perekonomian, Perindustrian
dan Perdagangan
Presentase Rumusan
Kebijakan Analisis Makro
Ekonomi, Sarana
Perekonomian, Perindustrian
dan Perdagangan
% 0 0
16,200,392,766
Biro Administrasi
Perekonomian
03:03:28 Program Pembinaan BUMD
dan investasi Daerah
Presentase Rumusan
Kebijakan pembinaan BUMD
dan investasi daerah
% 0 0
3,353,390,967
Biro Administrasi
Perekonomian
-611-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.03.97 Program Koperasi, Ekonomi
Kreatif dan sumberdaya Alam
Presentase Rumusan
Kebijakan koperasi, ekonomi
kreatif dan sumber daya alam
% 0 0
7,340,736,129
Biro Administrasi
Perekonomian
3030106 Biro Administrasi
Pembangunan
12,585,773,743
Biro Administrasi
Pembangunan
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Nilai evaluasi implementasi
SAKIP Biro Administrasi
Pembangunan
% 81 82
2,092,687,500
Biro Administrasi
Pembangunan
Persentase Indikator Program
yang Tercapai
% 100 100 Biro Administrasi
Pembangunan
Persentase Realisasi Anggaran % 95 96 Biro Administrasi
Pembangunan
Indeks Profesionalitas ASN % 88 88 Biro Administrasi
Pembangunan
3.03.19 Program Sinkronisasi
Infrastruktur Bidang Sumber
Daya Air, Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Bina Konstruksi
Jumlah rumusan kebijakan dokumen 0 8
3,019,897,743
Biro Administrasi
Pembangunan
3.03.20 Program Sinkronisasi
Infrastruktur proyek
strategis, kerjasama
pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU),
kebinamargaan dan
perhubungan
Jumlah rumusan kebijakan Rumusan
kebijakan
3 10
3,908,400,000
Biro Administrasi
Pembangunan
3.03.21 Program Penyusunan
Kebijakan dan Pengendalian
Administrasi Pembangunan
Jumlah rumusan kebijakan dokumen 10 9
3,564,788,500
Biro Administrasi
Pembangunan
-612-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3030107 Biro Organisasi
11,685,048,860
Biro Organisasi
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 80
1,984,321,430
Biro Organisasi
Persentase realisasi anggaran % 90 90 Biro Organisasi
Indeks profesionalitas ASN % 66 67 Biro Organisasi
3.03.73 Program Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Jumlah perangkat daerah
Kabupaten/Kota yang
dievaluasi kelembagaannya
perangkat
daerah
Kab/Kota
76 114
2,284,518,792
Biro Organisasi
Jumlah perangkat daerah
Provinsi yang ditata
kelembagaannya
perangkat
daerah prov
21 47 Biro Organisasi
Jumlah perangkat daerah
provinsi yang menggunakan
Anjab dan ABK sebagai dasar
penataan pegawai
perangkat
daerah
5 11 Biro Organisasi
3.03.77 Program Penataan
Ketalaksanaan dan
Pelayanan Publik
Jumlah Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur yang
menerapkan ketatalaksanaan
pemerintahan
PD 55 55
3,714,333,620
Biro Organisasi
Jumlah kabupaten/ kota
yang menerapkan
ketatalaksanaan
pemerintahan
kab/kota 38 38 Biro Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur yang
menerapkan standarisasi
pelayanan publik
PD 18 26 Biro Organisasi
-613-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Jumlah kabupaten/ kota
yang menerapkan
standarisasi pelayanan publik
kab/ kota 38 38 Biro Organisasi
3.03.96 Program Pengembangan
Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah kabupaten/ kota
dengan predikat AKIP minimal
BB
kab/ kota 0 29
3,701,875,018
Biro Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur dengan
predikat AKIP minimal A
PD 0 55 Biro Organisasi
Persentase unit kerja provinsi
dan kabupaten/ kota yang
telah menerapkan budaya
kerja
% 0 100 Biro Organisasi
Persentase ASN Sekretariat
Daerah Prov. Jatim yang puas
terhadap pelayanan
kepegawaian
% 0 80 Biro Organisasi
3030108 Biro Umum
131,672,400,000
Biro Umum
3.03.02 Program Peningkatan
Pelayanan Kerumahtanggaan
IKM dibidang
Kerumahtanggaan
IKM 82.25 83.5
110,122,956,000
Biro Umum
3.03.03 Program layanan
Administrasi Keuangan Setda
IKM Dibidang Administrasi
Keuangan Setda
IKM 82.3 83.5
19,744,000,000
Biro Umum
03:03:31 Program Pelayanan Umum,
Pengelolaan Surat Ekspedisi
dan Arsip
IKM Di Bidang Arsip dan
Ekspedisi
IKM 82.36 83.5
1,805,444,000
Biro Umum
3030109 Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol
34,407,302,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
-614-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 80
2,163,302,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
Persentase realisasi anggaran % 96.06 90 Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
Indeks profesionalitas ASN % 80 89 Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
3.03.43 Program Peningkatan
Kualitas Ketersediaan
Informasi
Persentase Berita Media
Massa dan Isu Publik
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang dianalisis dan
disebarluaskan
% 100 100
5,860,000,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
3.03.44 Program Peningkatan
Kualitas Penyebarluasan
Informasi dan Dokumentasi
Persentase Tersebarluasnya
Informasi kepada Masyarakat
% 0 100
11,000,000,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
3.03.45 Program Peningkatan
Kuantitas dan Kualitas
Administrasi Kerjasama
Persentase Kesepakatan dan
Perjanjian Kerjasama yang
terdokumentasikan
% 100 100
5,160,000,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
3.03.87 Program Peningkatan
Pelayanan Keprotokolan
Persentase Layanan
Keprotokolan
% 100 100
10,224,000,000
Biro Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
3030110 Biro Barang dan Jasa
15,635,398,800
Biro Barang dan Jasa
3.03.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 100
4,635,398,800
Biro Barang dan Jasa
Persentase realisasi anggaran % 0 100 Biro Barang dan Jasa
Indeks profesionalitas ASN % 0 100 Biro Barang dan Jasa
-615-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
03:03:49 Program Pembinaan
Pengadaaan Barang/Jasa
Persentase UKPBJ di Jawa
Timur yang memenuhi level
kematangan minimal 3
% 0
3,480,000,000
Biro Barang dan Jasa
03:03:50 Program pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik
Presentase penggunaan SPSE
terhadap belanja pengadaan
% 0 100
3,590,000,000
Biro Barang dan Jasa
03:03:51 Program pengelolaan dan
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa
Persentase pelayanan
pemilihan penyedia
barang/jasa yang tepat waktu
sesuai SOP
% 0 100
3,930,000,000
Biro Barang dan Jasa
Kesekretariatan DPRD Sekretariat DPRD
3040100 Sekretariat DPRD
295,510,264,600
Sekretariat DPRD
3.04.04 Program Pendukung Layanan
Administrasi Umum
Kesekretariatan DPRD
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap layanan
administrasi umum
kesekretariatan DPRD
% 81.32 81
41,417,960,793
Sekretariat DPRD
3.04.05 Program Pendukung Layanan
Administrasi Keuangan
Kesekretariatan DPRD
Prosentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang disusun
tepat waktu
% 100 81
14,843,718,503
Sekretariat DPRD
3.04.16 Program Layanan
Persidangan
Indeks kepuasan DPRD
terhadap layanan persidangan
% 80.18 81
135,945,370,807
Sekretariat DPRD
3.04.17 Program Layanan
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
Indeks kepuasan DPRD
terhadap layanan
penyusunan perundang-
undangan
% 77.77 81
103,303,214,497
Sekretariat DPRD
Pengawasan Inspektorat
-616-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3050100 Inspektorat
31,878,618,000
Inspektorat
3.05.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 90 77
7,047,965,000
Inspektorat
Persentase realisasi anggaran % 95 90 Inspektorat
Indeks profesionalitas ASN % 83 77 Inspektorat
3.05.15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Persentase Kerugian Daerah persen 78 50
15,699,410,000
Inspektorat
3.05.16 Program Reviu Dokumen
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelaksanaan Reviu kali 8 18
767,550,000
Inspektorat
3.05.20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
persen 80.67 76
3,682,498,000
Inspektorat
3.05.21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase Aparatur
Pengawasan yang Mengikuti
Diklat/ PKS
persen 100 100
986,820,000
Inspektorat
3.05.79 Program Pencegahan Korupsi Persentase Pelaksanaan
Kegiatan Pencegahan Korupsi
persen 100 100
3,694,375,000
Inspektorat
Perencanaan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3060100 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
86,307,460,300
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
-617-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.06.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 75 76
36,657,713,800
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase realisasi anggaran % 94 90 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Indeks profesionalitas ASN % 85.5 85.87 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3.06.15 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang
tercapai
% 74 76
8,880,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3.06.16 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Dan
Sumberdaya Alam
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra
Bidang Ekonomi dan
Sumberdaya Alam yang
tercapai
% 74 76
7,250,000,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3.06.17 Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
dan Kewilayahan
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang tercapai
% 74 76
13,420,193,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3.06.18 Program Pengendalian,
Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan
perencanaan perangkat
daerah
% 80 80
12,628,382,500
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
-618-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Persentase ketersediaan data
perencanaan pembangunan
% 84 85 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3.06.19 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase indikator program
perangkat daerah mitra
Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi Dan
Pelaporan Pembangunan
Daerah yang tercapai
% 74 76
7,471,171,000
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Keuangan
Badan Pendapatan
Daerah
3070100 Badan Pendapatan Daerah
188,776,326,750
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase realisasi anggaran % 95.27 100
113,334,401,446
Badan Pendapatan
Daerah
Indeks profesionalitas ASN % 87.47 Badan Pendapatan
Daerah
3.07.09 Program Perencanaan
Anggaran dan Pelaporan
Perangkat Daerah
Persentase Indikator Program
Perangkat Daerah yang
Tercapai
% 100 100
1,046,188,508
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.15 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Surabaya
Timur
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Surabaya Timur
Milyar Rupiah 2967 3047
2,377,672,588
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.16 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Surabaya Selatan
Milyar Rupiah 2939 3008
2,050,673,968
Badan Pendapatan
Daerah
-619-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Daerah UPT PPD Surabaya
Selatan
3.07.17 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Surabaya
Utara
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Surabaya Utara
Milyar Rupiah 683 663
2,467,141,300
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.18 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Surabaya
Barat
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Surabaya Barat
Milyar Rupiah 678 664
1,935,628,810
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.19 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Mojokerto
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Mojokerto
Milyar Rupiah 362 348
2,184,457,161
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.20 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Sidoarjo
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Sidoarjo
Milyar Rupiah 1004 983
3,175,502,257
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.21 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Bojonegoro
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Bojonegoro
Milyar Rupiah 205 193
1,615,535,327
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.22 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Jombang
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Jombang
Milyar Rupiah 256 245
1,799,169,500
Badan Pendapatan
Daerah
-620-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.07.23 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Gresik
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Gresik
Milyar Rupiah 426 408
1,922,382,524
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.24 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Lamongan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Lamongan
Milyar Rupiah 229 218
1,359,406,772
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.25 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Nganjuk
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Nganjuk
Milyar Rupiah 198 191
1,504,619,355
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.26 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Tuban
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Tuban
Milyar Rupiah 218 216
1,516,030,838
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.27 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Malang Kota
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Malang Kota
Milyar Rupiah 486 476
1,673,702,134
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.28 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Malang
Selatan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Malang Selatan
Milyar Rupiah 288 281
1,608,832,988
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.29 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Malang Utara dan
Batu Kota
Milyar Rupiah 311 301
1,908,288,725
Badan Pendapatan
Daerah
-621-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Daerah UPT PPD Malang
Utara dan Batu Kota
3.07.30 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Blitar
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Blitar
Milyar Rupiah 316 318
1,868,522,382
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.31 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Pasuruan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Pasuruan
Milyar Rupiah 350 343
2,235,951,939
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.32 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Banyuwangi
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Banyuwangi
Milyar Rupiah 353 344
1,953,532,814
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.33 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Jember
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Jember
Milyar Rupiah 339 336
2,345,812,125
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.34 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Probolinggo
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Probolinggo
Milyar Rupiah 222 208
2,159,278,914
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.35 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Lumajang
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Lumajang
Milyar Rupiah 144 139
1,320,079,106
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.36 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Situbondo
Milyar Rupiah 85 79
1,359,674,984
Badan Pendapatan
Daerah
-622-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Situbondo
3.07.37 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Bondowoso
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Bondowoso
Milyar Rupiah 80 74
1,321,664,894
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.38 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Kediri
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Kediri
Milyar Rupiah 466 467
2,487,316,821
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.39 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Madiun
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Madiun
Milyar Rupiah 229 229
2,013,129,026
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.40 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Ponorogo
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Ponorogo
Milyar Rupiah 180 174
1,542,942,777
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.41 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD
Tulungagung
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Tulungagung
Milyar Rupiah 285 284
1,214,883,841
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.42 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Magetan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Magetan
Milyar Rupiah 139 137
1,568,212,183
Badan Pendapatan
Daerah
-623-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.07.43 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Ngawi
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Ngawi
Milyar Rupiah 138 137
1,651,378,503
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.44 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Trenggalek
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Trenggalek
Milyar Rupiah 112 111
1,403,485,313
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.45 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Pacitan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Pacitan
Milyar Rupiah 62 61
1,356,571,955
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.46 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Pamekasan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Pamekasan
Milyar Rupiah 99 91
1,351,813,200
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.47 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Bangkalan
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Bangkalan
Milyar Rupiah 97 87
1,313,160,277
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.48 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Sampang
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Sampang
Milyar Rupiah 58 52
1,032,786,974
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.49 Program Operasional
Pemungutan dan Pelayanan
Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah UPT PPD Sumenep
Jumlah Penerimaan PAD di
UPT PPD Sumenep
Milyar Rupiah 84 77
1,286,406,758
Badan Pendapatan
Daerah
-624-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.07.51 Program Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
Target Pendapatan Asli
Daerah
Milyar Rupiah 15104 15003
1,303,928,500
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.52 Program Pengelolaan Pajak
Daerah
Jumlah Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah
Milyar Rupiah 15060 14980
2,661,586,950
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.53 Program Pengelolaan
Retribusi Daerah, Bagi Hasil
dan Lain-Lain Pendapatan
Jumlah Realisasi Penerimaan
Retribusi Daerah & Lain-Lain
Pendapatan
Milyar Rupiah 27.7 23.3
1,060,757,860
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.54 Program Pengembangan
Pelayanan Pajak Daerah
Persentase Layanan yang
Bersertifikat
% 91 93
2,111,974,367
Badan Pendapatan
Daerah
3.07.55 Program Pengendalian
Operasional, Administrasi
Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase Penurunan
Temuan SPI
% 5.3 5
2,155,896,126
Badan Pendapatan
Daerah
Persentase tindak lanjut hasil
pemeriksaan eksternal dan
internal pengawasan
% 100 100 Badan Pendapatan
Daerah
3.07.56 Program Pengembangan
Sistem Teknologi Informasi
Pendapatan
Service Level Agreement (SLA) % 37 95
3,215,943,960
Badan Pendapatan
Daerah
3070200 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (SKPD)
72,556,299,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
3.07.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
persen 100 76
29,918,861,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
Persentase realisasi anggaran persen 92.72 90 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
-625-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Indeks profesionalitas ASN persen 86.35 86.35 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
03:07:57 Program Penyusunan APBD
dan PAPBD Provinsi Jawa
Timur
Jumlah Dokumen Rancangan
Perda tentang APBD dan
PAPBD serta Rancangan
Pergub tentang Penjabaran
APBD dan PAPBD
Dokumen 4 4
7,839,989,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
03:07:58 Program Pengendalian Kas
dan Penatausahaan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen SPD, SP2D
(Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ,
dan SKPP serta Laporan
Posisi Kas, Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas, dan Laporan Aliran Kas
Dokumen 10 508
6,202,020,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
03:07:59 Program Penyusunan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Jawa Timur
Jumlah Dokumen Raperda
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Rapergub tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Dokumen 2 2
7,870,033,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
3.07.60 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Persentase Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang
terlayani
persen 1325 100
8,689,197,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
3.07.61 Program Pengelolaan Aset
Daerah
Jumlah laporan barang milik
daerah
dokumen 1 1
7,189,317,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
-626-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.07.62 Program Pembinaan dan
Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Kab./Kota
Jumlah Draft Keputusan
Gubernur tentang hasil
evaluasi atas rancangan perda
tentang APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kab/kota
se Jatim
dokumen 114 114
4,846,882,000
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
Kepegawaian
Badan Kepegawaian
Daerah
3080100 Badan Kepegawaian Daerah
21,814,216,000
Badan Kepegawaian
Daerah
3.08.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 94.8 95
10,996,694,000
Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase realisasi anggaran % 92.81 93 Badan Kepegawaian
Daerah
Indeks profesionalitas ASN % 91.57 88 Badan Kepegawaian
Daerah
3.08.15 Program Penataan Aparatur
Sipil Negara (ASN)
Persentase pengisian jabatan
struktural oleh Tim Kinerja
ASN (Baperjakat)
persen 100 100
2,392,522,000
Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase penyelesaian SK
Jabatan Fungsional
persen 96.6 97 Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase penyelesaian SK
Pangkat Pegawai
persen 98 98.5 Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase penyelesaian SK
Perpindahan Pegawai
persen 97 98 Badan Kepegawaian
Daerah
3.08.16 Program Pembinaan Disiplin,
Kesejahteraan, Penilaian
Kinerja dan Perlindungan
Persentase pemenuhan
realisasi kinerja ASN
Persen 95 100
4,025,000,000
Badan Kepegawaian
Daerah
-627-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Hukum Aparatur Sipil Negara
(ASN)
Persentase tingkat kehadiran
pegawai ASN per bulan
Persen 98 100 Badan Kepegawaian
Daerah
3.08.54 Program Perencanaan,
Pengolahan Sistem Informasi
Data dan Pengadaan
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Persentase data kepegawaian
yang lengkap
Persentase 96 99
2,275,000,000
Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase formasi jabatan
yang sesuai dengan
kebutuhan
Persentase 98 98.2 Badan Kepegawaian
Daerah
3.08.55 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Persentase pegawai yang
mengikuti Assesment
Persentase 65 30
2,125,000,000
Badan Kepegawaian
Daerah
Persentase pegawai yang
mengikuti Ujian Kedinasan
dan lulus
Persentase 90 92 Badan Kepegawaian
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3090100 Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
97,065,705,000
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3.09.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
26,804,000,000
Badan
Pengembangan
-628-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Sumber Daya
Manusia
Persentase realisasi anggaran % 85 85 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Indeks profesionalitas ASN % 85 85 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3.09.21 Program pelatihan
kepemimpinan PNS dan
Pelatihan Dasar CPNS
persentase alumni pelatihan
kepemimpinan PNS dan
pelatihan dasar CPNS
% 90 92
25,490,000,000
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3.09.22 Program pelatihan urusan
pemerintahan Daerah SDM
Aparatur
Persentase alumni pelatihan
urusan pemerintahan daerah
SDM aparatur
% 80 81
17,266,000,000
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3.09.23 Program pelatihan jabatan
fungsional dan sosial kultural
SDM Aparatur
persentase alumni pelatihan
jabatan fungsional dan sosial
kultural SDM aparatur
% 79.5 80.5
9,040,705,000
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
3.09.25 Program manajemen
pengajaran dan sertifikasi
kompetensi
Persentase alumni yang
menerapkan sebagian besar
hasil pelatihan ditempat
kerjanya
% 0 80.5
18,465,000,000
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Persentase WI yang
memperoleh hasil evaluasi
dengan kualifikasi
% 0 81.5 Badan
Pengembangan
-629-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
memuaskan dan sangat
memuaskan
Sumber Daya
Manusia
Persentase dokumen
teknologiinformasi yang
tersusun
% 0 100 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Persentase alumni uji
sertfikasi yang memperoleh
sertifikat uji kompetensi
% 0 91 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Penelitian dan
Pengembangan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
3100100 Badan Penelitian dan
Pengembangan
18,738,484,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
3.10.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
7,670,484,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Persentase realisasi anggaran % 94.73 95 Badan Penelitian dan
Pengembangan
Indeks profesionalitas ASN % 87 87.2 Badan Penelitian dan
Pengembangan
3.10.77 Program Penelitian
Pemerintahan dan
Kemasyarakatan
Persentase hasil penelitian
pemerintahan dan
kemasyarakatan yang
dimanfaatkan oleh
stakeholder
Persen 73 77
2,500,000,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
-630-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.10.78 Program Penelitian Ekonomi,
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Persentase hasil penelitian
ekonomi, sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang
dimanfaatkan oleh
stakeholders
Persen 73 77
2,500,000,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
3.10.80 Program Pengembangan Hasil
Penelitian dan Teknologi
Terapan
Persentase hasil
pengembangan dan teknologi
terapan yang dimanfaatkan
oleh stakeholders
Persen 73 77
3,100,000,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
3.10.81 Program Pengembangan
Kemitraan dan Inovasi
Daerah
Persentase pengembangan
kemitraan dan inovasi daerah
yang dimanfaatkan oleh
stakeholders
% 62.5 77
2,968,000,000
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Koordinasi Pelaksanaan
Urusan
Badan Penghubung
Daerah Provinsi
3110100 Badan Penghubung Daerah
Provinsi
61,906,865,000
Badan Penghubung
Daerah Provinsi
3.11.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
25,553,930,000
Badan Penghubung
Daerah Provinsi
Persentase realisasi anggaran % 100 100 Badan Penghubung
Daerah Provinsi
Indeks profesionalitas ASN % 81 82 Badan Penghubung
Daerah Provinsi
3.11.15 Program Pelayanan Badan
Penghubung Daerah
Hasil SKM/IKM (Indekx
Kepuasaan Masyarakat)
Prosentase 100 90
36,352,935,000
Badan Penghubung
Daerah Provinsi
Wawasan Bangsa
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3120100 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
16,867,515,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
-631-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.12.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 80 80
6,088,497,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Persentase realisasi anggaran % 94.24 95 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Indeks profesionalitas ASN % 87.21 87.8 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.12.15 Program Pemantapan
Integrasi Bangsa
Jumlah Kelembagaan yang
melaksanakan Pemantapan
Integrasi Bangsa
lembaga 63 67
3,200,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.12.16 Program Peningkatan
Kewaspadaan Daerah
Jumlah Kejadian terkait
Konflik Sosial
kejadian 40 38
3,000,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Jumlah laporan Deteksi dini
dan cegah dini terhadap
konflik sosial
laporan 11 11 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.12.17 Program Penguatan
Hubungan Antar Lembaga
Persentase Peningkatan
Ormas/LSM yang berperan
aktif
persen 12.8 13.5
2,329,018,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Jumlah Partai Politik yang
melakukan kegiatan
kaderisasi
Partai Politik 0 11 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.12.18 Program Pengembangan
Etika dan Budaya Politik
Persentase peran serta
Pemilih Pemula dalam
Pengembangan Etika dan
Budaya Politik
persen 0.033 0.041
2,250,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Jumlah kejadian terkait
politik
kejadian 22 26 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Penanggulangan Bencana
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
-632-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3130100 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
65,472,575,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
3.13.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 100 100
19,650,000,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Persentase realisasi anggaran % 96.63 95 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Indeks profesionalitas ASN % 43 71.7 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
3.13.15 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen
penanggulangan bencana
yang disusun
Dokumen 1 1
18,850,000,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
3.13.16 Program Kedaruratan dan
Logistik Penanggulangan
Bencana
Jumlah desa/kelurahan
terdampak bencana yang
ditangani
Desa/Kel. 100 100
17,350,000,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
3.13.17 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
Persentase pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana
% 100 100
9,622,575,000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Wilayah
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3140100 Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan
6,500,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
-633-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pembangunan Provinsi Jawa
Timur I Madiun
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 100
4,225,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
Persentase realisasi anggaran % 0 96 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.15 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan East Java
Super Corridor (EJSC)
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan EJSC
% 0 70
350,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
-634-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.14.21 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
% 0 100
450,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.22 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Ekonomi
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Ekonomi yang
ditindaklanjuti
% 0 100
450,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.23 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Kemasyarakatan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
% 0 100
450,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.24 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang Sarana dan
Prasarana yang
ditindaklanjuti
% 0 100
450,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3.14.97 Program Pengembangan Data
dan Informasi
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
% 0 66
125,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
-635-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Provinsi Jawa Timur
I Madiun
3140200
Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa
Timur II Bojonegoro
6,500,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 96
4,145,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
Persentase realisasi anggaran % 0 96 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
Indeks profesionalitas ASN % 0 96 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.15 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan EJSC
% 0 50
750,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
-636-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Penyelenggaraan East Java
Super Corridor (EJSC)
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.21 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
% 0 0
450,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.22 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Ekonomi
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Ekonomi yang
ditindaklanjuti
% 0 0
360,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.23 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Kemasyarakatan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
% 0 0
360,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3.14.24 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang Sarana dan
Prasarana yang
ditindaklanjuti
% 0 0
360,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
-637-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.14.97 Program pengembangan Data
Informasi
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
% 0 80
75,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
II Bojonegoro
3140300
Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa
Timur III Malang
6,500,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 65 70
4,420,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
Persentase realisasi anggaran % 92.9 93 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
Indeks profesionalitas ASN % 87.8 88 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
-638-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.15 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan East Java
Super Corridor (EJSC)
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan EJSC
% 0 2.5
300,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.21 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
% 95 96
420,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.22 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Ekonomi
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Ekonomi yang
ditindaklanjuti
% 95 96
420,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.23 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Kemasyarakatan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
% 95 96
420,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.24 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang Sarana dan
Sarana yang ditindaklanjuti
% 95 96
420,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
-639-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3.14.97 Program pengembangan Data
Informasi
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
% 65 70
100,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
III Malang
3140400
Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa
Timur IV Pamekasan
6,500,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 80
3,555,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
Persentase realisasi anggaran % 0 95 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
Indeks profesionalitas ASN % 0 87.4 Badan Koordinasi
Wilayah
-640-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.15 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan East Java
Super Corridor (EJSC)
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan EJSC
% 0 20
525,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.21 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
% 0
375,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.22 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Ekonomi
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Ekonomi yang
ditindaklanjuti
% 0 96
395,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.23 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Kemasyarakatan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
% 0 96
1,240,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
-641-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
3.14.24 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang Sarana dan
Prasarana yang
ditindaklanjuti
% 0 96
300,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3.14.97 Program Pengembangan Data
dan Informasi
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten
% 0 85
110,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
IV Pamekasan
3140500
Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa
Timur V Jember
6,500,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator program
yang tercapai
% 0 67
3,445,520,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
Persentase realisasi anggaran % 0 91 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
-642-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Provinsi Jawa Timur
V Jember
Indeks profesionalitas ASN % 0 75 Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.15 Program Koordinasi,Fasilitasi
dan Monev Penyelenggaraan
East Java Super Corridor
(EJSC)
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan EJSC
% 0 2.51
579,480,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.21 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
% 0 96
600,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.22 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Ekonomi
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Ekonomi yang
ditindaklanjuti
% 0 96
600,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.23 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan
% 0 96
600,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
-643-
No
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) Satuan
Kondisi
Awal
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan Satuan Kerja
Penanggungjawab 2020
Target Rp.
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.24 Program Koordinasi,
Fasilitasi dan Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Sarana dan
Prasarana
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pembangunan Sarana dan
Prasarana yang
ditindaklanjuti
% 0 96
600,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
3.14.97 Program Pengembangan Data
dan Informasi
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
% 0 50
75,000,000
Badan Koordinasi
Wilayah
Pemerintahan dan
Pembangunan
Provinsi Jawa Timur
V Jember
-644-
BAB VIII
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, suatu
perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut
seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
BUMD sebagai institusi memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan
badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:
a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b. Badan usaha dimiliki oleh:
1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
BUMD juga memiliki aktivitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya.
Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
c. Pengelolaan BUMD memedomani dua regulasi, yaitu regulasi yang terkait
dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha sebagai sektor
privat.
-645-
Berdasarkan karakteristik diatas, seluruh pemangku kepentingan
diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen
pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut,
maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut
dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya
serta dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan
BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
Pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2026,
kebijakan BUMD diarahkan pada penanganan dan pemulihan perekonomian
akibat dampak Pandemi Covid-19, antara lain mendukung aktivitas usaha
mikro, kecil, dan menengah, mendukung ketersediaan bahan pokok,
penyediaan air bersih, penyediaan kawasan industri untuk melakukan usaha,
serta pengelolaan Participating Interest (PI) pada beberapa Wilayah Kerja (WK)
Minyak dan Gas. Selain itu, BUMD juga telah memberikan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020, salah satu BUMD yaitu PT
Jatim Graha Utama (JGU), BUMD milik Pemprov Jatim ini melayani pembelian
sembako secara online murah dan dikirimkan langsung kepada masyarakat
terdampak Pandemi Covid-19 melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia. Ke
depan, kebijakan penyertaan modal pada BUMD akan disesuaikan dengan
peran BUMD dalam mendukung Visi Misi Pembangunan dan kemampuan
fiscal daerah.
8.1 Profil BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki modal pada 10 (sepuluh)
perusahaan, yaitu 7 (tujuh) perusahaan dengan kepemilikan diatas 51% dan 3
(tiga) perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 51%. Sebagaimana telah
disampaikan diatas, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD
-646-
apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51 % modalnya
dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka saat
ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan
dengan kepemilikan minoritas, dengan klasifikasi sebagai berikut:
A. Perusahaan berorientasi profit dalam jangka menengah atau 1 sampai 5
tahun, yaitu:
1. PT. Bank Jatim
a. Bergerak di bidang perbankan;
b. Didirikan dengan Akta Notaris Anwar Mahajudin, Nomor 91 Tanggal
17 Agustus 1961. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank
Pembangunan Daerah yang mengatur bahwa Bank Pembangunan
Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah, maka ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976
tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Seiring dengan
perkembangan perekonomian dan dalam rangka memperkuat
permodalan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur;
c. Pada tanggal 12 Juli 2012, PT. Bank Jatim telah melakukan Initial
Public Offering (IPO), dan sahamnya secara resmi telah tercatat di
Bursa Efek Indonesia;
d. Permodalan; dan
Modal dasar : Rp. 9.000.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 1.919.228.412.000,00
Kepemilikan Modal :
Saham Seri A : 51,25% Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
28,43% Pemerintah Daerah lain
-647-
Saham Seri B : 20,32% Komisaris, Direksi,
Masyarakat
e. Jaringan kantor
Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 41 kantor cabang
konvensional, termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki
7 cabang syariah, serta 160 kantor cabang pembantu konvensional,
9 kantor cabang pembantu syariah, 207 kantor kas, 203 payment
point, 8 payment point syariah, dan 191 kantor layanan syariah.
2. PT. BPR Jatim
a. Bergerak di bidang perbankan;
b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000
tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat
Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur, serta akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor
72 Tanggal 21 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Kosidi
Wirjohardjo, SH dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-15080
HT.01.01 TH 2001 tanggal 5 Desember 2001;
c. Permodalan; dan
Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 360.380.300.000,00
Kepemilikan Modal :
86,49% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
0,28% DPP Bank Jatim
13,23% Pemerintah Daerah lain
d. Jaringan kantor
Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 32 kantor cabang
konvensional, serta 112 kantor kas, 32 mobil kas keliling, 3
payment point, dan 35 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar
di seluruh wilayah Jawa Timur.
-648-
3. PT. Panca Wira Usaha Jatim
a. Bergerak di bidang aneka usaha;
b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima)
Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah
Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan
Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur, dan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5
Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk
Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari
Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira
Usaha Jawa Timur;
c. Permodalan; dan
Modal dasar : Rp. 250.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 145.935.058.500,00
Kepemilikan Modal :
99,99% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
0,01% Koperasi Karyawan PT. PWU
d. Anak perusahaan:
1) PT. Kasa Husada;
Bergerak di bidang produksi alat kesehatan
2) PT. Karet Ngagel Surabaya;
Bergerak di bidang produksi karet industri
3) PT. Loka Refractories Wira Jatim;
Bergerak di bidang produksi batu tahan api dan semen tahan
api
4) PT. Carma Wira Jatim;
Bergerak di bidang pengolahan/penyamakan kulit
5) PT. Moyakasri Wira Jatim;
Bergerak di bidang produksi es batu, sirup, dan Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK)
6) PT. Puri Panca Puji Bangun;
Bergerak di bidang jasa percetakan
7) PT. Industrial Estate Wira Jatim;
-649-
Bergerak di bidang jasa pergudangan dan industri
8) PT. Gedung Expo Wira Jatim; dan
Bergerak di bidang jasa pengelolaan (sewa) gedung expo
9) PT. Bekizar
Bergerak di bidang pengelolaan perhotelan
4. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
a. Bergerak di bidang usaha pengelolaan/pengembangan kawasan
industri beserta sarana-sarana penunjangnya;
b. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 166 Tanggal 28 Februari 1974
yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Latief, SH, yang kemudian
diubah dengan Akta Nomor 2 Tanggal 1 Agustus 1974 oleh notaris
yang sama, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/341/18
Tanggal 17 September 1974;
c. Permodalan; dan
Modal dasar : Rp. 800.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 200.000.000.000,00
Kepemilikan modal :
50% Pemerintah Pusat
25% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
25% Pemerintah Kota Surabaya
d. Anak Perusahaan : PT. Sier Puspa Utama (bergerak di bidang
kontraktor dan supplier)
5. PT. Askrida
a. Bergerak dibidang asuransi;
b. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 2 Desember 1989
yang dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan surat keputusan Nomor C2.11682.HT.01.01 tanggal 30
Desember 1989. PT. Askrida memperoleh ijin usaha dalam bidang
asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia
melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Kep.192/KM.13/1990 tanggal 14 Maret 1990;
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 400.000.000.000,00
-650-
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 9.420.000.000,00
Kepemilikan modal :
3,14% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
37,62% Pemerintah Daerah lain
59,24% Pihak lain (Bank Pembangunan Daerah dan Yayasan
Dana Pensiun)
d. Jaringan kantor
Per tanggal 31 Desember 2018 memiliki 1 kantor pusat, 28 kantor
cabang, serta 13 kantor pemasar yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
B. Perusahaan yang berorientasi jangka panjang atau investasi jangka
panjang diatas 5 tahun, yaitu:
1. PT. Petrogas Jatim Utama
a. Bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, energi dan
pertambangan, logistik dan jasa, serta kepelabuhanan;
b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas
Jatim Utama, serta Akta No. 02 tanggal 01 Agustus 2006 dari
Notaris Kosidi Wirjoharjo, S.H. dan disahkan berdasarkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No W10-00111 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 September
2006;
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 1.500.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 453.809.468.000,00
Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
d. Anak perusahaan:
1) PT. Petrogas Jatim Utama Cendana
Mengelola PI 2,24% WK Cepu
2) PT. Petrogas Pantai Madura
Mengelola PI 10% WK Madura Offshore
-651-
3) PT. Petrogas Wira Jatim
Bergerak di bidang usaha pangkalan logistik onshore dan
offshore, konsultan (completion, reservoir, production, asset
management)
4) PT. Delta Artha Bahari Nusantara
Bergerak di bidang usaha pengelolaan tangki timbun dan
pelabuhan Curah Cair Gresik
5) PT. Petrogas Jatim Sumekar
Mengelola PI 10% WK Kangean
6) PT. Petrogas Jatim Sampang Energi
Mengelola PI 10% WK Ketapang
7) PT. Jatim Energi Services
Bergerak di bidang usaha logistik dan jasa
2. PT. Jatim Graha Utama
a. Bergerak di bidang usaha pembangunan, pengembangan,
pengadaan dan jasa properti, serta bidang usaha konstruksi, jasa,
perdagangan umum, industri, dan pertanian/holtikultura.
b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14
Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dan
Akta No. 10 tanggal 24 Nopember 2006 oleh Notaris Kosidi
Wirjoharjo,SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum
HAM RI No. W.10-00233.01.01-TH 2007 tanggal 15 Februari 2007.
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 950.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 785.674.114.000,00
Kepemilikan Modal :
99,98% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
0,02% KPRI Setwilda Tk. I Jatim
d. Anak perusahaan:
1) PT. Puspa Agro
Bergerak di bidang usaha perdagangan besar hasil pertanian
dan hewan hidup lainnya
2) PT. Jatim Prasaran Utama
Bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa.
C. Perusahaan yang mengemban misi sosial dan menyediakan pelayanan
publik, sekaligus membantu tugas pemerintah dalam memberikan
-652-
pelayanan dasar kepada publik dan menggerakkan perekonomian lokal,
yaitu:
1. PT. Jatim Krida Utama (PT. JKU)
a. Bergerak di bidang jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja.
b. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 149 tanggal 22 Desember
1979 dengan nama PT. Surabaya Yudha Pratama yang dibuat oleh
Notaris Sutjipto, SH. Pada tanggal 16 Juni 2004 perusahaan
merubah nama menjadi PT. Jatim Krida Utama sesuai dengan Akta
No. 30 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida,
SH. Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 25 April 2014 dibuat
dihadapan Notaris Wachid Hasyim,SH dan telah mendapat
pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-
AHA.01.10-24328.
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 7.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 1.800.000.000,00
Kepemilikan Modal :
46,27% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5,14% PT. Binajasa Abdikarya
48,59% PT. Bina Kerja Sejahtera
2. PT. Jamkrida Jatim
a. Bergerak di bidang usaha penjaminan kredit daerah;
b. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah Provinsi Jawa Timur dan Akta Notaris Untung
Darnosoewirjo Nomor 48 Tanggal 17 Nopember 2009 yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Surat Keputusan Nomor AHU-58956.AH.01.01 tanggal 3 Desember
2009;
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 600.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 179.500.000.000,00
Kepemilikan Modal :
99,72% Pemerintah Provinsi Jawa Timur
0,28% KPRI Setwilda Tk. I Jatim
-653-
3. PD. Air Bersih Jatim (PDAB)
a. Bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih, ikut serta dalam
pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri
PIER Pasuruan, SPAM Regional Mojokerto – Lamongan
(Mojolamong), dan SPAM Umbulan.
b. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 2 Tahun 1987 juncto Nomor 12 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan
Daerah Air Bersih Jawa Timur.
c. Permodalan:
Modal dasar : Rp. 500.000.000.000,00
Modal disetor Pemprov. Jatim : Rp. 70.000.000.000,00
Kepemilikan Modal : 100% Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
8.2 Kinerja BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
8.2.1 Kinerja Keuangan
Secara umum, kinerja keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa
Timur selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
a. Total Aset
Tabel Error! No text of specified style in document..1
Total Aset BUMD Tahun Buku 2015 – 2019 (dalam Milyar Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim 42.803,63 43.032,95 51.518,68 62.689,12 76.715,29
2 PT. BPR Jatim 2.195,10 2.195,64 2.377,38 2.418,14 2.565,63
3 PT. Jamkrida Jatim 219,14 228,78 230,77 226,42 241.01
4 PT. Jatim Grha Utama 775,41 777,89 782,13 821,46 834,83
5 PD. Air Bersih 37,44 39,54 42,01 98,65 162,49
6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.460,65 1.831,87 1.762,43 1.589,86 1.483,60
7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 401,51 385,73 399,37 424,01 422,36
8 PT. Askrida 2.075,17 2.313,05 2.703,27 2.978,85 3.040,66
9 PT. SIER 562,15 655,26 804,86 875,63 949,01
10 PT. Jatim Krida Utama 6,82 6,82 6,58 6,58 6,67
Sumber : Biro Perekonomian
-654-
b. Total Ekuitas
Tabel Error! No text of specified style in document..2
Total Ekuitas BUMD Tahun Buku 2015 – 2019
(dalam Milyar Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim 6.295,46 7.209,57 7.816,07 8.471,94 9.185,65
2 PT. BPR Jatim 456,18 471,64 487,02 506,09 495,92
3 PT. Jamkrida Jatim 192,96 197,48 199,96 192,73 196,20
4 PT. Jatim Grha Utama 771,86 774,83 778,22 819,37 822,77
5 PD. Air Bersih 29,34 31,18 33,09 90,12 147,37
6 PT. Petrogas Jatim Utama 269,66 602,30 580,26 639,70 825,88
7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 174,01 189,48 203,31 204,42 201,55
8 PT. Askrida 576,54 689,34 814,88 903,19 878,03
9 PT. SIER 477,09 564,68 666,03 773,65 854,18
10 PT. Jatim Krida Utama 1,63 1,63 1,30 1,30 1,20
Sumber : Biro Perekonomian
c. Total Pendapatan Usaha
Tabel Error! No text of specified style in document..3
Total Pendapatan Usaha BUMD Tahun Buku 2015 – 2019
(dalam Milyar Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim 5.042,81 5.254,13 5.260,86 5.614,06 6.313,00
2 PT. BPR Jatim 339,74 331,41 330,41 322,52 342,45
3 PT. Jamkrida Jatim 28,45 37,62 30,46 33,08 38,45
4 PT. Jatim Grha Utama 19,84 20,06 20,84 17,94 23,36
5 PD. Air Bersih 15,20 18,56 20,28 22,45 23,94
6 PT. Petrogas Jatim Utama 301,77 726,47 1.716,21 2.048,28 2.111,18
7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 131,85 127,87 147,41 200,65 248,33
8 PT. Askrida 1.831,26 2.126,13 2.530,12 3.153,01 2.695,02
9 PT. SIER 337,37 350,59 434,08 758,90 681,92
10 PT. Jatim Krida Utama 0,51 0,51 1,27 1,27 1,11
Sumber : Biro Perekonomian
d. Total Laba Bersih
Tabel Error! No text of specified style in document..4
Total Laba Bersih BUMD Tahun Buku 2015 – 2019
(dalam Milyar Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim 884,50 1.028,22 1.159,37 1.260,31 1.376,51
-655-
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
2 PT. BPR Jatim 24,46 27,32 34,49 38,14 17,17
3 PT. Jamkrida Jatim 4,02 5,12 3,13 (6,53) 4.22
4 PT. Jatim Grha Utama 6,27 5,96 6,39 6,65 6,89
5 PD. Air Bersih 3,74 3,76 3,78 4,12 4,60
6 PT. Petrogas Jatim Utama (37,63) 70,34 54,61 118,38 211,31
7 PT. Panca Wira Usaha Jatim 1,02 2,68 12,71 12,34 6,92
8 PT. Askrida 182,09 199,70 167,74 178,00 70,10
9 PT. SIER 95,25 116,06 139,70 161,66 135,30
10 PT. Jatim Krida Utama (0,06) (0,06) (0,01) (0,01) (0111)
Sumber : Biro Perekonomian
e. Setoran Dividen (PAD)
Tabel Error! No text of specified style in document..5
Setoran Dividen (PAD) BUMD Tahun Buku 2015 – 2019
(dalam Jutaan Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim 321.355,61 330.107,29 335.020,51 338.551,89 350.144,03
2 PT. BPR Jatim 9.597,78 11.471,08 12.202,94 13.690,37 15.503,39
3 PT. Jamkrida Jatim 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00
4 PT. Jatim Grha Utama 2.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00
5 PD. Air Bersih 1.921,94 1.909,36 1.915,64 1.927,73 2.103,44
6 PT. Petrogas Jatim Utama 1.674,43 5.150,00 5.500,00 7.200,00 10.000,00
7 PT. Panca Wira Usaha
Jatim 3.834,04 1.800,00 3.989,00 3.989,00 4.319,58
8 PT. Askrida 2.773,79 3.144,83 3.292,16 3.002,70 13.540 84
9 PT. SIER 7.765,76 7.143,44 8.704,37 12.223,53 0,00
10 PT. Jatim Krida Utama - - - - -
Sumber : Biro Perekonomian
8.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal
Selama tahun buku 2014 – 2018, penyertaan modal Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kepada BUMD adalah sebagai berikut:
Tabel Error! No text of specified style in document..6
Penyertaan Modal Kepada BUMD Tahun Buku 2015 – 2019
(dalam Jutaan Rupiah)
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 PT. Bank Jatim - - - - -
2 PT. BPR Jatim 200.000,00 - - - -
3 PT. Jamkrida Jatim 25.000,00 - - - -
-656-
No. BUMD Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
4 PT. Jatim Grha Utama - - - - -
5 PD. Air Bersih - - - 55.000,00 55.000,00
6 PT. Petrogas Jatim Utama - 253.634,47 - - -
7
PT. Panca Wira Usaha
Jatim - - - - -
8 PT. Askrida - - - 3.170,00 0,00
9 PT. SIER - - - - -
10 PT. Jatim Krida Utama - - - - -
Sumber : Biro Perekonomian
8.2.3 Rasio Keuangan BUMD Untuk Lima Tahun Ke Depan
Berikut adalah proyeksi penyertaan modal BUMD berdasarkan modal
yang sudah disetor selama kurun waktu 2019 – 2023 sebagai berikut :
Tabel Error! No text of specified style in document..7
Proyeksi Modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor
selama kurun waktu 2019 – 2023
(Dalam Ribuan Rupiah)
No
. Nama BUMD
Modal
Dasar
Modal
Yang
Sudah
Disetor
Kekurang
an Modal
Dasar
Kekurangan Modal Dasar / Per Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 = 3 - 4 6 7 8 9 10
1. Perusahaan
Daerah Air Bersih
500.000.
000
70.000.0
00
430.000.0
00
178.222.
000
62.944.5
00
62.944.5
00
62.944.5
00
62.944.
500
2. PT. Bank Jatim,
Tbk
9.000.00
0.000
1.919.22
8.412
7.080.771
.588 -
200.000.
000
325.000.
000
3.277.88
5.794
3.277.8
85.794
3. PT. BPR UMKM 500.000.
000
360.380.
300
139.619.7
00 -
34.904.9
25
34.904.9
25
34.904.9
25
34.904.
925
4. PT. Panca Wira
Usaha
250.000.
000
145.935.
058,5
104.064.9
42 -
26.016.2
35,
375
26.016.2
35,
375
26.016.2
35,
375
26.016.
235,
375
5. PT. Jatim Grha
Utama
950.000.
000
785.674.
114
164.325.8
86 -
41.081.4
71,5
41.081.4
71,5
41.081.4
71,5
41.081.
471,5
6. PT. Petrogas Jatim
Utama
1.500.00
0.000
453.809.
468
1.046.190
.532 -
261.547.
633
261.547.
633
261.547.
633
261.547
.633
7. PT. Jamkrida 600.000.
000
179.500.
000
420.500.0
00
150.000.
000
67.625.0
00
67.625.0
00
67.625.0
00
67.625.
000
JUMLAH 3.300.00
0.000
3.914.52
7.352,5
9.385.472
.647,5
328.222.
000
694.119.
764,
875
819.119.
764,
875
3.772.00
5.558,
875
3.772.0
05.558,
875
8.3 Isu Strategis BUMD
a. Penguatan struktur BUMD;
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dan 3 perusahaan
dengan kepemilikian minoritas yang tersebar pada berbagai bidang
usaha yaitu perbankan, asuransi, penjaminan kredit, migas dan
-657-
kepelabuhanan, properti, penyediaan kawasan industri, penyediaan air
bersih, penyaluran tenaga kerja, dan aneka usaha. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana
melakukan pengelompokan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
agar menjadi BUMD yang profesional, kuat, tangguh dan efisien.
b. Keterbatasan sumber permodalan;
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat
dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun
pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi
permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada
penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan
lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara
mandiri mencari sumber pendanaan lain.
c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD
masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja
BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam
menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi
jumlah setoran dividen mereka kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
d. Optimalisasi aset BUMD;
Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima
penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng).
Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian
dari penyertaan inbreng tersebut masih bermasalah secara hukum,
sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset.
Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan,
namun justru menjadi beban bagi BUMD.
e. Regulasi pengurusan BUMD; dan
Regulasi yang ada saat ini dipandang masih belum memadai sebagai
pedoman bagi BUMD untuk melaksanakan pengelolaan dan
pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik.
f. Inovasi bisnis
Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi
terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta
perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi
-658-
lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi
bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan
berkembang diantara para pesaing lain.
8.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
8.4.1 Strategi Umum
1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur
permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;
Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses
konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan,
SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan
melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses
restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan
melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan,
SDM, dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur telah melakukan proses seleksi terhadap calon Komisaris,
Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Kedepan, proses seleksi ini
diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Provinsi
juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan
melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP
dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun
tahunan.
Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung
dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat
meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam
pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. Pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah memiliki regulasi terkait pengelolaan dan pengawasan
BUMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD,
serta peraturan-peraturan pelaksananya menyebabkan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud menjadi tidak relevan
lagi untuk diterapkan, sehingga dipandang perlu untuk segera dicabut
dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.
-659-
2. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD;
Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM
yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan
kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain dalam rangka
memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan,
nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang
saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian,
kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan
kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu
dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan
dan merawat kepercayaan tersebut.
3. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha;
Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas
bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan
fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima)
tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis
untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat
membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi
merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang
dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan
juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di
pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu
langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD
di pasar. Ekspansi dan diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan
berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada core business-nya.
Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang
dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam core
business.
Salah satu upaya ekspansi dan diversifikasi BUMD juga bisa
dilakukan melalui pembentukan BUMD baru sebagai salah satu
respon Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan
karakteristik, kondisi, potensi serta kebutuhan daerah (permasalahan
pangan, penanganan limbah, kebutuhan farmasi daerah, urgensi
keuangan Syariah serta isu-isu serta permasalahan daerah lainnya)
-660-
dengan tetap mengacu kepada mekanisme pembentukan sesuai
aturan yang berlaku.
4. Menerapkan prinsip-prinsip GCG;
Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk
mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu,
penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan,
sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai
sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat.
Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan
meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG
tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan.
Terkait dengan hal tersebut diatas, langkah yang akan dilakukan
dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD,
melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan
BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen,
dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan
benchmark kelembagaan BUMD, baik di dalam maupun luar negeri,
serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain,
baik sesama BUMD maupun non BUMD.
5. Memperluas sumber permodalan BUMD;
Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan
cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-
langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain
dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan
permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi
pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan
permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk
melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan
kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.
Sebagai upaya perluasan sumber permodalan juga dimungkinkan
adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam struktur
kepemilikan saham BUMD Provinsi Jawa Timur, dengan syarat
kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total
kepemilikan saham BUMD, mengacu kepada hasil RUPS serta tetap
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD;
-661-
Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan
meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas.
Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan
meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem
dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan benchmarking
BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan Key
Performance Indicator (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta
menyusun regulasi yang pro BUMD.
7. Reinventing BUMD; dan
Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung study
kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset anak
perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD.
Dimungkinkan pula dilakukan perubahan bentuk kelembagaan seperti
PDAB menjadi PT atau meningkat menjadi holding company.
8. Pengaturan Kepemilikan Sahan oleh Kabupaten/Kota
Keikutsertaan Kab Kota dalam struktur kepemilikan saham
BUMD merupakan bagian dari strategi perluasan sumber permodalan
BUMD. Kepesertaan Kabupaten/Kota dalam kepemilikan saham
BUMD Provinsi Jatim sangat dimungkinkan dengan syarat
kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total
kepemilikan saham BUMD. Keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam
kepemilikan saham BUMD juga mengacu kepada hasil RUPS BUMD
serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait
kepemilikan saham.
8.4.2 Pengembangan BUMD
1. Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2019);
Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk
pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan
bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan,
pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis,
serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD.
Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan
kapasitas SDM BUMD;
-662-
b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi
kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan
pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;
c. Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan
dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;
d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan
menggunakan manajemen aset yang handal;
e. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka
meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
f. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada
prinsip-prinsip GCG;
g. Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip-
prinsip GCG; dan
h. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan
penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang
saling menguntungkan.
2. Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2020);
Pengembangan BUMD pada tahun 2020 diarahkan untuk
melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan Perangkat
Daerah (PD), BUMD dengan BUMN, dan BUMD dengan perusahaan
swasta.
Strategi yang akan dilakukan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. BUMD sebagai penstimulus pemulihan perekonomian di Jawa
Timur akibat dampak Pandemi Covid-19 (Program Lumbung Pangan
oleh BUMD PT. Jatim Graha Utama).
b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan
dan pendidikan;
c. Peningkatan sinergitas dalam rangka kesiapan menuju format
restrukturisasi kelembagaan BUMD;
d. Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk
mendukung sinergitas dan kerjasama antar BUMD;
e. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi
informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan
berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan non
BUMD;
f. Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan
kinerja keuangan BUMD;
-663-
g. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan
identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kerjasama;
h. Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan berlandaskan prinsip
GCG; dan
i. Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan
kerjasama yang saling menguntungkan.
3. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2021);
Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk
melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD. Strategi
yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penguatan Peran BUMD untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan
reformasi Kesehatan berkelanjutan.
b. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan
terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi
bisnis;
c. Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan
BUMD;
d. Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam
rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD;
e. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis
teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang
modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka
ekspansi bisnis BUMD;
f. Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka
meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
g. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi
dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;
h. Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus
perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yang
memenuhi prinsip-prinsip GCG; dan
i. Ekpansi bisnis BUMD melalui kerjasama/business linkage yang
saling menguntungkan.
4. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2022); dan
Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk
melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi
-664-
sehingga BUMD dapat tumbuh berkelanjutan. Pada tahun tersebut,
strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan
kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur,
assessment dan pemagangan;
b. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyiapan
kelembagaan BUMD untuk dilakukan restrukturisasi;
c. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk
mendukung kerjasama antar BUMD;
d. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan
berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan
yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;
e. Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka
meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu
determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan;
f. Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent;
g. Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD untuk
menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG;
h. Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kerjasama/business
linkage yang saling menguntungkan.
5. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2023)
Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk menjadi
BUMD yang berketahanan, baik dalam aspek keuangan, kepengurusan,
SDM, maupun operasional. Strategi yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut:
a. Terciptanya SDM BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
untuk mendukung BUMD yang berketahanan;
b. Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang
dibutuhkan dalam konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD
berketahanan;
c. Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk membantu
kerjasama BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan;
d. Implementasi pola pengelolaan aset yang berkelanjutan dan
berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk
mewujudkan aset BUMD yang lebih bermanfaat;
-665-
e. Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka
menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan
berkualitas dan berketahanan;
f. Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif dalam
rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih
prudent;
g. Implementasi perjanjian kerjasama BUMD secara profesional dan
proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD; dan
h. Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling
menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan.
Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai
akibat dari tuntutan dinamika pembangungan memerlukan
pembentukan BUMD Baru maka :
• Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu
pangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain
sebagainya);
• Mengacu karakteristik dan potensi daerah;
• Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
• Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi
dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi
BUMD atau produk BUMD di pasar.
-666-
BAB IX
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
9.1 Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah merupakan
suatu alat untuk mengukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi
Jawa Timur periode 2019-2024. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
reformasi birokrasi yang bagus diharapkan akan terus berlangsung dalam
proses pembangunan di Jawa Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.
Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang
tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi
tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan
tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping
hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur
diupayakan mampu menjaga kepedulian terhadap sesama dan kepedulian
terhadap ligkungan serta keselarasan, kualitas dan kelestarian
lingkungan hidup.
Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD
Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 mengalami perubahan karena
dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada
tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pembaruan metode
perhitungan pada beberapa Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian
Indikator Kinerja Utama dan target selama lima tahun ke depan disajikan
dalam Tabel 9.1.
-667-
Tabel Error! No text of specified style in document..1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
No Indikator Kinerja
Utama
Realisasi Kondisi
Target
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024
1 Pertumbuhan
Ekonomi 5,52 -2,39
Awal
5,51-5,53
5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67
Perubahan
0,96 - 2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18
2 Indeks Theil 0,3179 0,3077
Awal 0,4673-
0,4592
0,4593 – 0,4512
0,4513 – 0,4432
0,4433 – 0,4352
0,4353 – 0,4272
0,4273 – 0,4191
Perubahan
0,30485 - 0,30985
0,31541 - 0,32041
0,32040-0,31463
0,31462-0,30162
0.30161-0,29590
3 Persentase
Penduduk Miskin 10,2 11,46
Awal 10,84-
10,42
10,41-10,20
10,19-9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44
Perubahan
11,48 - 10,18
11,17 - 10,77
10,76-10,47
10,46-10,27
10,26-9,87
4 Indeks Gini 0,364 0,364
Awal 0,3705 – 0,3695
0,3694 – 0,3689
0,3688 – 0,3683
0,3682 – 0,3677
0,3676 – 0,3671
0,3670 – 0,3665
Perubahan
0,3943 - 0,3913
0,3912 - 0,3780
0,3682 – 0,3677
0,3676 – 0,3671
0,3670 – 0,3665
5
Indeks
Pembangunan Gender
90,91 91,07
Awal 90,79 - 90,80
90,81 -
90,82
90,83 -
90,84
90,85 -
90,86
90,87 -
90,88
90,89 –
90,90
Perubaha
n
90,89 -
90,95
90,93 -
90.99
90,85 -
90,86
90,87 -
90,88
90,89 -
90,90
6
Indeks
Pembangunan Manusia
71,5 71,71
Awal 71,09-71,57
71,58 -
72,07
72,08 -
72,57
72,58 -
73,07
73,08 -
73,57
73,58 -
74,07
Perubaha
n
71,53 -
72,23
72,13 -
72,83
72,58 -
73,07
73,08 -
73,57
73,58 -
74,07
7 3,82 5,84 Awal 3,80- 3,78 3,77- 3,75 3,74- 3,71 3,70- 3,68 3,67-3,64
-668-
No Indikator Kinerja
Utama
Realisasi Kondisi
Target
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka
Perubaha
n
3,83 -
3,81 4,06 - 4,02 5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99
8 Indeks Reformasi Birokrasi
73,83 76,38
Awal 73,01-76,01
76,02-80,01
80,02-81,01
81,02-82,01
82,02-83,01
83,02-84,01
Perubahan
73,75-76,25
75,25-77,75
77,76-78,71
78,72-79,67
79,68-80,63
9 Indeks Kesalehan
Sosial 63,26 63,50
Awal 62,53-
62,62
62,63-62,72
62,73-62,82
62,83-62,92
62,93-63,02
63,03-63,12
Perubahan
62,98 - 63,52
63,53 - 63,78
63.79-63.88
63,89-63,97
63,98-64,06
10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
67,10 67,70
Awal 66,37-
66,73
66,74-67,10
67,11-67,47
67,48-67,84
67,85-68,21
68,22-68,58
Perubahan
67,00-67,11
64,30 -64,35
64,35 - 64,39
64,39 - 64,43
64,43-64,48
11 Indeks Risiko Bencana
137,88 126,42
Awal 152,7-151,7
151,7 - 150,7
150,7 - 149,7
149,7 - 148,7
148,7 - 147,7
147,7 - 146,7
Perubahan
150,5-149,5
125,42-124,42
123,42-122,42
121,42-120,42
119,42-118,42
Ket. a) : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020
-669-
9.2 Indikator Kinerja Daerah
Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam
penyelengaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan
kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal
ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir periode RPJMD dapat dicapai.
lndikator Kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya
dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang
telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu Indikator
Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome)
terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah
program dan kegiatan prioritas ditetapkan.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode
2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya
berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran
keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang
mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja
dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi
dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur
periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek
-670-
kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 11 indikator dan aspek
pelayanan umum yang terdiri dari 35 indikator. Aspek kesejahteraan
masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator
gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi
sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan
atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
seperti layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar,
layanan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.
Seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama, Target Indikator
Kinerja Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur
periode 2019-2024 mengalami perubahan karena dampak pandemi
Covid-19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada tatanan ekonomi,
sosial, dan budaya masyarakat. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi menyebabkan pembaruan metode perhitungan pada
beberapa Indikator Kinerja Utama. Berikut adalah Capaian Indikator
Kinerja Daerah dan target selama lima tahun ke depan sebagaimana
disajikan dalam Tabel 9.2.
-671-
Tabel Error! No text of specified style in document..2
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1 Pertumbuhan
Ekonomi 5,5 5,52 -2,39
Awal 5,51-
5,53
5,54-5,55 5,56-5,58 5,59-5,61 5,62-5,64 5,65-5,67 5,65-5,67
Perubahan 0,96 -
2,66 2,26-3,96 3,42-5,12 3,45-5,15 3,48-5,18 3,48-5,18
1.2 Indeks Theil 0,4753 0,3179 0,3077
Awal 0,4673-
0,4592
0,4593 – 0,4512
0,4513 – 0,4432
0,4433 – 0,4352
0,4353 – 0,4272
0,4273 – 0,4191
0,4273 – 0,4191
Perubahan 0,30485 -
0,30985
0,31541 -
0,32041
0,32040-
0,31463
0,31462-
0,30162
0.30161-
0,29590
0.30161-
0,29590
1.3 Persentase Penduduk
Miskin 10,85 10,2 11,46
Awal 10,84-
10,42
10,41-
10,20
10,19-
9,77 9,76-9,34 9,33-8,91 8,90-8,44 8,90-8,44
Perubahan 11,48-
10,18
11,17-
10,77
10,76-
10,47
10,46-
10,27
10,26-
9,87 10,26-9,87
1.4 Indeks Gini 0,371 0,364 0,364
Awal 0,3705 –
0,3695
0,3694 –
0,3689
0,3688 –
0,3683
0,3682 –
0,3677
0,3676 –
0,3671
0,3670 –
0,3665
0,3670 –
0,3665
Perubahan 0,3943 -
0,3913
0,3912 -
0,3780
0,3682 –
0,3677
0,3676 –
0,3671
0,3670 –
0,3665
0,3670 –
0,3665
1.5 Indeks Pembangunan
Gender 90,77 90,91 91,07
Awal 90,79 -
90,80
90,81 -
90,82
90,83 -
90,84
90,85 -
90,86
90,87 -
90,88
90,89 –
90,90
90,89 –
90,90
Perubahan 90,89 -
90,95
90,93 -
90.99
90,85 -
90,86
90,87 -
90,88
90,89 -
90,90
90,89 -
90,90
1.6 Indeks Pembangunan
Manusia 70,77 71,5 71,71
Awal 71,09-
71,57
71,58 -
72,07
72,08 -
72,57
72,58-
73,07
73,08-
73,57
73,58-
74,07 73,58-74,07
Perubahan 71,53 -
72,23
72,13 -
72,83
72,58-
73,07
73,08-
73,57
73,58-
74,07 73,58-74,07
1.7 3,91 3,82 5,84 Awal 3,83 -
3,81
3,80-
3,78
3,77-
3,75
3,74-
3,71
3,70-
3,68 3,67-3,64 3,67-3,64
-672-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Persentase Tingkat Pengangguran
Terbuka
Perubahan 4,06 - 4,02
5,02-4,82 4,81-4,61 4,60-4,20 4,19-3,99 4,19-3,99
1.8 Indeks Reformasi
Birokrasi 72,81 73,83 76,38
Awal 73,01-
76,01
76,02-
80,01
80,02-
81,01
81,02-
82,01
82,02-
83,01
83,02-
84,01 83,02-84,01
Perubahan 73,75-
76,25
75,25-
77,75
77,76-
78,71
78,72-
79,67
79,68-
80,63 79,68-80,63
1.9 Indeks Kesalehan
Sosial 62,52 63,26 63,50
Awal 62,53-
62,62
62,63-
62,72
62,73-
62,82
62,83-
62,92
62,93-
63,02
63,03-
63,12 63,03-63,12
Perubahan 62,98 -
63,52
63,53 -
63,78
63.79-
63.88
63,89-
63,97
63,98-
64,06 63,98-64,06
1.10 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup 66,36 67,10 67,70
Awal 66,37-
66,73
66,74-
67,10
67,11-
67,47
67,48-
67,84
67,85-
68,21
68,22-
68,58 68,22-68,58
Perubahan 67,00-67,11
64,30 -64,35
64,35 - 64,39
64,39 - 64,43
64,43-64,48
64,43-64,48
1.11 Indeks Risiko
Bencana 152,40 137,88 126,42
Awal 152,7-
151,7
151,7 -
150,7
150,7 -
149,7
149,7 -
148,7
148,7 -
147,7
147,7 -
146,7
147,7 -
146,7
Perubahan 150,5-
149,5
125,42-
124,42
123,42-
122,42
121,42-
120,42
119,42-
118,42
119,42-
118,42
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar
1.1. Pendidikan
1.1.1 Indeks Pendidikan 0,610 0,619 0,626 Awal
0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68
Perubahan 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67
1.1.2
Tingkat Partisipasi
Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam
69,92 70,01 71,04
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 71,67 72,37 73,08 73,78 73,78
-673-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Pendidikan Menengah
(*)
1.2. Kesehatan
1.2.1 Indeks Kesehatan 0,784 0,787 0,789 Awal
0,785 0,786 0,788 0,789 0,79 0,791 0,791
Perubahan 0,786 0,789 0,79 0,791 0,792 0,792
1.2.2
Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi
Bencana (*)
- - 100
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 100 100 100 100 100
1.2.3
Persentase Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (*)
- - 100
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 100 100 100 100 100
1.2.4 Angka Kematian Ibu (*) 91,45 89,81 98,39 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 97,42 96,42 95,42 94,42 94,42
1.2.5 Prevalensi Stunting (*) 32,7 26,9 26,9 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 21,1 18,4 16,0 14,0 14,0
1.2.6 Treatment Succes Rate Tubercolosis (*)
90 90 88,9 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 90 91 92 93 93
1.2.7 Treatment Coverage Tubercolosis (*)
50 66 44,7
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 90 95 95 95 95
1.2.8 Jumlah
Kabupaten/Kota yang 37 38 38
Awal -
- - - - - -
Perubahan - 38 38 38 38 38
-674-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Mencapai Eliminasi
Malaria (*)
1.2.9
API (Annual Parasite Incidence) Malaria
(per mil) (*)
0,012 0,02 0,01
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1 Indeks Konektivitas 0,686 0,713 0,758
Awal
0,695
0,699 0,704 0,723 0,73 0,735 0,735
Perubahan 0,699 0,704 0,848 0,848 0,848 0,848
1.3.2
Persentase Jaringan
Irigasi dalam kondisi
baik
68,70 69,15 68,79
Awal
68,75
68,8 68,85 68,9 68,95 69 69
Perubahan 68,8 68,85 68,9 68,95 69 69
1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1
Persentase Capaian
Infrastruktur Dasar
Perumahan dan
Permukiman yang Layak Huni
76,3 79,59 81,54
Awal
76,08
78,44 80,81 83,17 85,53 87,89 87,89
Perubahan 78,44 80,81 83,56 86,85 90,15 90,15
1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1.5.1 Persentase Perkembangan
Kejadian Poleksosbud
67,77 80,42 74,83
Awal
67
66 66 65 64 63 63
Perubahan 66 74,0 72,5 70,5 67,5 67,5
1.5.2
Persentase
meningkatnya
ketentraman dan
ketertiban umum
serta perlindungan masyrakat (*)
- - -
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0
1.5.3 Indeks Kapasitas Bencana
0,49 0,54 0,57 Awal
0,52 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,66
Perubahan 0,59 0,58-0,59 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65
-675-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
1.6. Sosial
1.6.1 Persentase PMKS yg
Mandiri 1,19 1,20 1,26
Awal 1,2
1,26 1,28 1,3 1,32 1,34 1,34
Perubahan 1,26 0,90-1,06 1,3 1,32 1,34 1,34
2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar
2.1 Ketenagakerjaan
2.1.1 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja 69,56 69,61 70,33
Awal 69,86
70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34
Perubahan 67,2 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34
2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.1 Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) 69,71 73,04 73,03
Awal 70,17
70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17
Perubahan 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17
2.2.2 Indeks Perlindungan
Anak (IPA) (*) 67,93 71,80 71,80
Awal -
- - - - - -
Perubahan - 71,80 71,81 71,82 71,83 71,83
2.3 Pangan
2.3.1 Ketersediaan Beras
(Ton) (*) 6.002.140 5.503.726 5.618.101
Awal -
- - - - - -
Perubahan - 5.623.719 5.629.343 5.634.972 5.640.607 5.991.087
2.3.2 Skor Pola pangan
Harapan (*) 85,0 92,5 91,2
Awal -
- - - - - -
Perubahan - 88,8 89,9 90,0 91,1 91,1
2.4 Pertanahan
2.4.1
Persentase kasus
sengketa yang
termediasi (**)
- - - Awal
- - - - - - -
Perubahan - - 50 60 80 80
2.5 Lingkungan Hidup
2.5.1 Indeks Kualitas Air 52,96 56,13 56,13 Awal
52,97 53,95 54,93 55,91 56,89 57,87 57,87
Perubahan 56,1 48,50 48,56 48,61 48,66 48,66
-676-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
2.5.2 Indeks Kualitas Udara 83,5 83,32 84,59 Awal
83,51 83,71 83,91 84,11 84,31 84,51 84,51
Perubahan 85,23 83,32 83,38 83,44 83,50 83,50
2.5.3 Indeks Kualitas
Lahan 63,56 63,16 63,72
Awal 63,57
63,61 63,65 63,69 63,73 63,77 63,77
Perubahan 63 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (*)
- - - Awal
- - - - - - -
Perubahan - 60,95 60,96 60,97 60,98 60,98
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.6.1
Prosentase Data
Penduduk yang
Akurat (*)
- 99,47 99,95 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 98,50 99,00 99,50 100 100
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.7.1 Persentase Penduduk
Miskin Perdesaan 15,21 14,16 15,16
Awal 14,57
13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37
Perubahan 15,01 14,64 12,65 12,01 11,37 11,37
2.7.2 Persentase Desa tertinggal dan sangat
tertinggal (***)
21,46 4,687 0,013
Awal
20,16
18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66
Perubahan 18,86 - - - - 18,86
2.7.3 Persentase Desa
Mandiri (*) 0,89 2,21 4,3
Awal -
- - - - - -
Perubahan - 6,41 8,51 10,61 12,71 12,71
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1
Angka Prevalensi
Kontrasepsi Modern/
Modern Contraceptive (mCPR) (*)
- - 65,24
Awal
- - - - - - -
Perubahan - 65,66 66,08 66,50 67,04 67,04
2.9 Perhubungan
2.9.1 Indeks Aksesibilitas 51,80 51,90 51,27 Awal 51,8 52,98 54,16 55,3 56,51 57,83 57,83
-677-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Perubahan 52,98 52,03 74,41 75,45 75,65 75,65
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.1
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)
2,92 3,10 3,40
Awal
3.00
3,2 3,4 3,6 3,8 4 4
Perubahan 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1
Persentase
Pertumbuhan PDRB
KUMKM Jawa Timur
5,50 5,78 -3,50
Awal
5,501
5,503 5,505 5,506 5,507 5,508 5,508
Perubahan 2,00 -
2,50 1 1,5 2,5 3,5 3,5
2.12 Penanaman Modal
2.12.1
Nilai Realisasi
Penanaman Modal
(trilyun Rp.)
155 58,45 78,3
Awal
157
160 165 170 175 180 180
Perubahan 110 67 70 72 75 75
2.13 Kepemudaan dan Olahraga
2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda (*)
53,17 52,50 53,00 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 54,44 55,23 56,02 56,80 56,80
2.14 Statistik
2.14.1
Persentase Release
Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu (*)
- 70 0,37
Awal
- - - - - - -
Perubahan - 40 45 50 55 55
2.15 Persandian
2.15.1
Persentase Informasi
Persandian yang Diamankan (*)
27,5 35,0 35,4
Awal
- - - - - - -
Perubahan - 40 45 50 55 55
2.16 Kebudayaan
2.16.1 2 10,58 8,78 Awal 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5
-678-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Persentase Peningkatan Cagar
Budaya yang
Dilestarikan
Perubahan 2,96 2,21 2,30 2,40 2,50 2,50
2.16.2
Persentase
Peningkatan Seni
Budaya yang
Dilestarikan (***)
5 5,3 5,99
Awal
5,2
5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,2
Perubahan -93,6 - - - - -93,6
2.16.3
Persentase Objek Pemajuan
Kebudayaan yang
Dikembangkan (*)
5,65 5,45 7,92
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 5,99 6,54 7,09 7,63 7,63
2.17 Perpusatakaan
2.17.1 Indeks Kegemaran Membaca Mesyarakat (*)
36,69 62,65 63,65 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 64,00 64,50 65,00 65,50 65,50
2.18 Kearsipan
2.18.1
Indeks
Penyelenggaraan
Kearsipan (*)
88,18 76,70 81,42
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 81,50 81,75 82,00 82,25 82,25
3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Persentase
Pertumbuhan PDRB
ADHK Kategori
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan (***)
-2,13 1,18 0,94
Awal
-1,35
-0,6 0,15 0,9 1,65 2,5 2,5
Perubahan -0,77 – (-
0,43) - - - -
-0,77 – (-
0,43)
3.1 Pariwisata
3.1.1 Pertumbuhan PDRB
Pariwisata 6,83 6,92 -9,60
Awal
6,9
6,95 7 7,04 7,08 7,13 7,13
Perubahan -5,32 3,94 – 4,5 6 6,6 7 7
-679-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
3.2 Kelautan dan Perikanan
3.2.1
Pertumbuhan PDRB
Sub Kategori
Perikanan (*)
-0,86 -0,20 -0,69
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 2,50 2,53 2,55 2,58 2,58
3.3 Pertanian
3.3.1
Pertumbuhan PDRB
Sub Kategori
Tanaman Pangan (*)
-4,10 -1,26 1,02
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3.3.2
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori
Tanaman
Hortikultura (*)
-2,62 2,66 5,90
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3.4 Kehutanan
3.4.1
PDRB ADHB Sub
Kategori Kehutanan
dan Penenbangan
Kayu (Milyar Rupiah)
(*)
9.814,4
10.530,5
10.040,3
Awal
-
- - - - - -
Perubahan -
10.040
10.040
10.240
10.444
10.444
3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5.1
Persentase Pertumbuhan PDRB
Kategori
Pertambangan &
Penggalian
2,38 1,47 -4,18
Awal
2,5
2,65 2,8 2,95 3,1 3,25 3,25
Perubahan 1,85-2,15 2,45-4,15 2,58-4,28 2,71-4,41 2,84-4,54 2,84-4,54
3.5.2 Persentase Rasio
Elektrifikasi 94,64 99,29 102,57
Awal
95,8
97 100 100 100 100 100
Perubahan 99,9 100 100 100 100 100
3.5.3 Persentase Bauran
Energi Terbarukan (*) 4,7 4,9 7,0
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 8,0 9,5 11,0 11,5 11,5
3.6 Perdagangan
-680-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
3.6.1
Persentase Pertumbuhan PDRB
Kategori Perdagangan
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
6,29 6,01 -5,74
Awal
6,34
6,39 6,44 6,49 6,54 6,59 6,59
Perubahan -0,21 -
2,91 3,90-5,60 3,95-5,65 4,01-5,71 4,07-5,77 4,07-5,77
3.6.2
Persentase Barang
Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan
Perundang-undangan
(*)
- 96,68 95,36
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 95 95 95 95 95
3.7 Perindustrian
3.7.1
Persentase
Pertumbuhan PDRB
Kategori Industri
Pengolahan
7,55 6,85 -2,06
Awal
7,63
7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03
Perubahan 0,80 - 3,90
1,71-3,41 3,83-5,53 3,88-5,58 3,93-5,63 3,93-5,63
3.8 Transmigrasi
3.8.1
Persentase
Transmigran yang berhasil
meningkatkan
kesejahteraan
ekonominya (*)
- - -
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 70 70 70 70 70
4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan
4.1 Perencanaan Pembangunan
4.1.1
Persentase Capaian
Keselarasan
Dokumen
Perencanaan (*)
100 100 94,36
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 100 100 100 100 100
4.2 Keuangan
4.2.1 58,04 57,77 56,75 Awal 56 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 58,50
-681-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Persentase PAD terhadap Total
Pendapatan
Perubahan 55,80 53,74 57,50 58,00 58,50 58,50
4.2.2 Opini BPK WTP WTP WTP Awal
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Perubahan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
4.3 Kepegawaian
4.3.1 Indeks Profesionalitas
ASN 88,05 82,00 85,00
Awal 88
90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00
Perubahan 90,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40
4.4 Pendidikan dan Pelatihan
4.4.1
Presentase peserta pelatihan yang
memperoleh
sertifikasi kompetensi
dengan skor evaluasi
minimal 70 (*)
- - 99,99
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4
4.5 Penelitian dan Pengembangan
4.5.1 Predikat Inovasi
Daerah (*)
Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
Sangat
Inovatif
4.6 Kesatuan Bangsa dan Politik
4.6.1
Indeks Aspek
Lembaga Demokrasi
(*)
76,57 75,97 80,55 Awal
- - - - - - -
Perubahan - 81,0 81,5 82,0 82,5 82,5
4.8 Penghubung
4.8.1
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan
Penghubung (*)
- - 90,96
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 92 92 92 92 92
-682-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
4.11.7
Persentase Rekomendasi Hasil
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan yang
Ditindaklanjuti (*)
95 98,26 100,27
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 97 98 99 100 100
4.9 Pengawasan
4.9.1
Indeks Integritas
Pemerintah Prov.
Jatim
74,96 76,42 76,10 Awal
76,2 77 78 79 80 81 81
Perubahan 77 76 76 77 77 77
4.10 Sekretariat Dewan
4.10.1
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat
DPRD (*)
80,69 80,79 81,05
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 82 83 84 85 85
4.11 Kesekretariatan Daerah
4.11.1 Nilai SAKIP 81,70 81,71 82,38 Awal
85,7 90,01 90,51 91,51 92,51 93,01 93,01
Perubahan 90,01 87,7 91,51 92,51 93,01 93,01
4.11.2 Status LPPD Sangat
Tinggi - -
Awal Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Perubahan Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
4.11.3
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Provinsi Jawa Timur
83,24 83,32 84,02 Awal
83,5 84 84,5 85 86 86,05 86,05
Perubahan 84 84 85 86 86,05 86,05
4.11.4 Indeks Kepedulian
Sosial 68,12 74,28 74,40
Awal 68,14
68,16 68,18 68,2 68,22 68,24 68,24
Perubahan 74,45 76,98 68,2 68,22 68,24 68,24
4.11.5 100 100 100 Awal - - - - - - -
-683-
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal Thn.
2018
Realisasi Kondisi
Target Akhir
2019 2020 2019 2020a 2021 2022 2023 2024 Periode
Persentase Produk Hukum yang tidak
Bertentangan dengan
Peraturan Perundang -
undangan yang lebih
tinggi, Kesusilaan dan
Kepentingan Umum (*)
Perubahan - 100 100 100 100 100
4.11.6 Jumlah Kebiajkan Lingkup Bidang
Perekonomian (*)
- - -
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - 11 11 11 11 11
4.11.7
Persentase kepatuhan
dalam pelaksanaan
kebijakan (**)
100 100 100
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - - 100 100 100 100
4.11.8
Persentase
kesesuaian jadwal
tender dengan jadwal
tender yang ditetapkan dalam
RUP (**)
- - -
Awal
-
- - - - - -
Perubahan - - 15 30 45 45
Keterangan: a : Perubahan target sudah tertuang dalam RKPD Prov. Jatim tahun 2021 dan RKPD-P Prov. Jatim tahun 2020
(*) : IKD baru yang dimulai tahun 2021
(**) : IKD baru yang dimulai tahun 2022
(***) : IKD lama yang berakhir tahun 2020
-684-
BAB X
PENUTUP
10.1 Pedoman Transisi
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur menjadi panduan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan pembangunan yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah
pengesahan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, maka
secara hirarkis RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah menyesuaikan
dengan perubahan tersebut yang secara substansi menguatkan pencapaian
pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024.
Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur Khofifah
Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Terkait dengan hal tersebut
diperlukan pedoman untuk Dokumen transisi guna menjembatani kekosongan
dokumen perencanaan pada tahun 2025 yang harus disusun ditahun 2023.
Program-program pada tahun 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan
aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat
Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 tetap
mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
10.2 Kaidah Pelaksanaan
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur merupakan
panduan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemangku kepentingan
lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2024. Maka
dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan
inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target
yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi
Jawa Timur, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah
tentang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur
kepada masyarakat;
2. Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang
mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan
tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Tahun 2019-
2024 Provinsi Jawa Timur;
-685-
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target -
target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan
program Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan
berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa
Timur;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.
6. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur;
7. Perubahan Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja
tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan
kegiatan;
8. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi
Jawa Timur untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur;
9. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur harus dilakukan melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan
Musrenbang Provinsi;
10. RKPD Provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat
Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan
pendekatan berbasis kinerja;
11. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Jawa
Timur merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
-686-
12. Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat
peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, dan
melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Pemerintah
Provinsi dan masyarakat sipil;
13. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai
hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah
daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema
kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership),
melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku
usaha daerah yang tersebar diberbagai daerah di jawa Timur, dan
Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga
Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga
Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
14. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah Perubahan RPJMD
ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perubahan
RPJMD ini;
15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang pada saat itu
belum memiliki RPJMD, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Permendagri
86 tahun 2017 ditentukan berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi
Jawa Timur Tahun 2026-2045.
16. Terkait dengan Pasal 15 di atas, maka Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa
Timur tahun 2026-2045 harus dilakukan sebelum periodisasinya habis.
17. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan dapat menghambat
pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah
kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali
dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur
untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses
pelaksanaannya.