HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

transcript

DISUSUN OLEH : AHMADNI

Hubungan Antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

HUBUNGAN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH

DAERAH

AHMADNI

STAF AHLI BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2016

Hubungan Antara

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan

Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan

makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini

dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca

dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, serta pelaksanaan urusan

pemerintahan. Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi

makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

“Tak ada gading yang tak retak”, begitupun makalah ini, saya menyadari bahwa

masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, makalah ini saya akui masih jauh dari

sempurna, karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang dan terbatas. Oleh kerena itu

saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat

konstruktif untuk kesempurnaan makalah ini dengan harapan untuk perbaikan kualitas

makalah ini ke depannya.

Manggar, 18 Mei 2016

AHMADNI

Hubungan Antara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................................... 3

1.2. RUMUSAN MASALAH ....................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN

2.1. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ................................... 5

2.1.1 Urusan Kewenangan ................................................................................................. 7

2.1.2 Keuangan Daerah ...................................................................................................... 9

2.1.3 Pelayanan Umum .................................................................................................... 12

2.1.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya ................................. 12

2.2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAERAH . 13

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN ..................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 18

Hubungan Antara

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hubungan antara pusat dan daerah selalu menjadi sasaran menarik untuk

ditelaah. Setelah bedirinya Negara Indonesia urusan pemerintah pusat dan daerah selalu

berubah-ubah. Ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang Tentang Pemerintahan

Daerah. Untuk mencapai tujuan Negara di Bidang Kesejahteraan Rakyat perlu

dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjalin

kinerja yang baik. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyaraka, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan/kekhususan

suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, potensi

dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam

kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sekarang adalah

Pemerintahan daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka untuk

memenuhi target APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah)

Sistem Pemerintahan Otonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri dalam

menjalankan urusan rumah tanganya. Pemerintahan Daerah memerlukan alat-alat

perlengkapannya sendiri sebagai pegawai/pejabat–pejabat daerah dan bukan

pegawai/pejabat pusat. Memberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga

sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk

merealisir itu, daerah memerlukan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan

yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar

di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal –hal

tersebut diatas.

Hubungan Antara

Tujuan dari penulisan makalah yang berjudul Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah

dalam pengelolaan lingkungan, adalah “memberikan penjelasan tentang kewenangan

Pemerintah Pusat dan daerah serta dampaknya yang lansung dan tidak langsung dirasakan

oleh masyarakat.

Tujuan khusus dari penulisan makalah ini adalah memberikan masukan dan

informasi kepada pembaca tentang bagaimana kewenangan dan dampak dari kewenangan

yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah.

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil judul; “HUBUNGAN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH’’;

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah;

1.2.2 Bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan

oleh Gubernur di era otonomi daerah;

Hubungan Antara

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Oleh

karena itu sebagai Negara kesatuan ini dibentuklah Pemerintahan Negara Indonesia

sebagai Pemerintah Nasional. Dan Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas perbantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Manfaat Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan

pemberian otonomi seluas-luasnya untuk daerah adalah:

a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta msyarakat;

b. Mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan keistimewaan/ kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman

daerah.

c. Bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan

masyarakatnya.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi sorotan menarik

untuk ditelaah. Setelah berdirinya Republik Indonesia dan dibentuknya pemerintahan

pusat dan daerah, tak selalu hubungan yang terjalin penuh keharmonisan. Ada kalanya

terjadi beberapa “perselisihan”. Baik sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan pada era

reformasi ini. Pada dasarnya, guna mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyat,

perlu adanya hubungan harmonis dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat dan

daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang

sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan. Perbincangan

tentang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah senantiasa selalu menjadi

perdebatan panjang dinegara manapun di dunia ini, baik pada negara-negara yang telah

maju seperti Amerika Serikat dan Inggris apalagi bagi negara yang baru berkembang

Hubungan Antara

dan sedang berusaha mencari bentuk dan bereksprimen tentang bentuk hubungan yang

serasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti Republik Indonesia ini.

Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat

dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan

negara. Dengan adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stakeholder

yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana

seharusnya. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang

dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah

pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan

aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah.

2. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena

dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab

negara

3. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan

kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan

pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut.

Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah.

Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan

kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih

tinggi

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan dengan pemerintah pusat, hubungan tersebut diantaranya meliputi;

- Hubungan Wewenang;

- Keuangan;

- Pelayanan Umum;

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

Hubungan Antara

2.1.1 Hubungan Kewenangan

Urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan

pusat dikenal sebagai istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan

pemerintahan KONKUREN.

2.1.1.1. Urusan Pemerintahan Kerukunan terdiri :

A. Urusan pemerintahan wajib meliputi :

A.1 Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. PK dan tata ruang;

d. Perumahan dan kawasan pemukiman;

e. Tramtibum dan Linmas;

f. Sosial.

B.1 Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

atau macam-macam pelayanan dasar :

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. Pangan;

d. Pertanahan;

e. Lingkungan hidup;

f. Admini Dukcapil;

g. PMD;

h. Pengendalian PDDK dan KB;

i. Perhubungan;

j. Kominfo;

k. Koperasi atau usaha kecil menengah;

l. Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olahraga;

n. Static;

o. Persandian;

p. Kebudayaan;

q. Perpustakaan;

r. Arsip.

Hubungan Antara

Selanjutnya pembagian urusan pemerintahan kerukunan

antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun

urusan pemerintahan sama, tetapi ada perbedaan yaitu nampak dari

skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Begitu juga

walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai

urusan pemerintahan masing-masing sifatnya tidak hierarki, tetapi

tetap terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaannya karena mengacu

pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat

oleh Pemerintah Pusat.

B. Urusan pemerintahan pilihan meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;

2. Pariwisata;

3. Pertanian;

4. Kehutanan;

5. Energi dan sumber daya mineral;

6. Perdagangan;

7. Perindustrian; dan

8. Transmigrasi.

Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan kerukunan antara

Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/ Kota

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta

kepentingan strategis nasional.

2.1.1.2. Urusan Pemerintahan Absolut, meliputi;

a. Politik dan Negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneker dan Fiskal Nasional;

f. Agama.

Disamping urusan pemerintahan absolute dan urusan pemerintahan

kerukunan, dikenal hanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan

Hubungan Antara

umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, yang

meliputi;

a. Terkait pemeliharaan ideolosi pancasila;

b. Undang Undang Dasar Negeri RI Tahun 1945;

c. Bhinneka Tunggal Ika;

d. Menjalin hubungan yang serasi berdasarkan Suku, Agama Ras dan antar

golongan sebagai pihak kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. Memfasilitasi kehidupan demokrasi.

2.1.2 Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah akan terlaksana secara

optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian sumber

keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan

yang diserahkan kepada daerah (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan

pemerintahan daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang

kurang mencukupi khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan

dasar, maka pemerintahan pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk

membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun pada tahun- tahun

anggaran berikutnya.

Pendapatan daerah sesuai Pasal 5 Ayat 2 Undang Undang Nomor 33

Tahun 2014 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Dana perimbangan;

c. Lain-lain pendapatan.

Hubungan Antara

Pembiayaan menurut Pasal 5 Ayat 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun

2014 bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

b. Penerimaan pinjaman daerah;

c. Dana cadangan daerah;

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah. Apabila belanja diperkirakan lebih besar dari pada pendapatan,

maka sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit diperoleh dari

penggunaan SILPA, PINJAMAN DAERAH, DANA CADANGAN, dan HASIL

PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH yang DIPISAHKAN.

Sumber dana dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerinyah

bersumber dari:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah, adalah urusan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

dipaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi daerah adalah pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, adalah pendapatan asli

daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan, adalah hasil

penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/

Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Hubungan Antara

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

APBN, yang terdiri:

a. Dana Bagi Hasil (DBH); Sistem Transfer Dana dari

b. Dana Alokasi Umum (DAM); Pemerintah dan merupakan satu

c. Dana Alokasi Khusus (DAK; kesatuan yang utuh

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam

mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimbangan

sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk

mengurangi kesenjangan pemerintahan antar daerah.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi

misalkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Mengatur Tentang :

a. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan;

b. Bagi Hasil Penerimaan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri;

c. Bagi Hasil Penerimaan PPH Pasal 21;

d. Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan Panas Bumi;

e. Bagi Hasil Penerimaan Dana Reboisasi.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi

daerah. DAU suatu daerah yang ditentukan oleh besar kecilnya cetak fiskal

(fiskal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan

potensi daerah. Artinya DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi

kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil.

Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar

akan memperoleh alokasi DAK relative besar.

DAK bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus

daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana

Hubungan Antara

pelayanan dasar masyarakat yang belum memcapai standar tertentu atau untuk

mendorong percepatan pembangunan daerah.

Lain-lain Pendapatan selain Hibah adalah dana darurat kepada daerah

karena bencana social nasional dan/ atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat

ditanggulangi dengan dana APBD. Selain itu pemerintah dapat memberikan

dana darurat pada daerah yang mengalami krisis Solvabilitas, yaitu daerah

yang mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Hal ini bentuk

menghindari penurunan pelayanan kepada masyarakat setempat, sehingga

pemerintah dapat memberikan dana darurat kepada daerah setelah terlebih

dahulu terkonsultasi dengan DPD.

2.1.3 Pelayanan Umum

Pelaksanaan dari pelayanan umum/ publik yang disediakan oleh peerintah

daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mendorong terciptanya daya

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

mensejahterakan masyarakat, maka peningkatan pelayanan publik perlu

dioptimalkan. Untuk itu setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat

pelayanan publik sehingga masyarakat didaerah akan mengetahui jenis pelayanan

publik yang disediakan. Begitu juga cara mendapatkan aksesnya serta kejelasan

dalam prosedur, dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut, serta

adanya keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan

standar yang telah ditentukan.

2.1.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

Pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan bahwa pembagian pengelolaan hutan, laut,

energi sumber daya mineral sebagai berikut

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan (pilihan) bidang kehutanan, kelautan

serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah Provinsi;

b. Bidang kehutanan yang pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/ Kota

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;

Hubungan Antara

c. Bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan

minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan

pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten / Kota menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;

d. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola Sumber daya alam dilaut

meliputi:

Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar

minyak dan gas bumi;

Pengaturan administrative;

Pengaturan tata ruang;

Ikut serta dalam memelihara keamanan dilaut;

Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

e. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola Sumber daya alam dilaut

paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan / atau

kearah perairan kepulauan;

f. Apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang dari 24 mil, maka

kewenangan untuk mengelola Sumber daya alam dilaut dibagi sama jarak

atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah

Provinsi tersebut. Ketentuan pembagian pengelolaan laut berdasarkan jarak

tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil;

g. Daerah Provinsi berciri kepulauan mendapat penegasan dari Pemerintah Pusat

untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat dibidang kelautan

berdasarkan asas tugas pembantuan dimana Pemerintah Pusat menyusun

perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang

berciri Kepulauan Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan

diluar DAU dan DAK.

2.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita / Negara RI menganut rasa

DEKONSENTRASI, DESENTRALISASI dan TUGAS PEMBANTUAN. Pelaksanaan

asas desentralisasi dijalankan secara utuh oleh Daerah Kabupaten/ Kota. Hal tersebut

dimaksudkan untuk memberkan kesempatan keleluasaan kepada daerah otonom dalam

Hubungan Antara

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab

menurut Prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah ditekankan pada prinsip demokrasi keadilan,

pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah, serta partisipasi masyarakat prinsip tersebut telah membuka peluang dan

kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan

kewenangannya secara mandiri, nyata dan tanggungjawab dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan serta pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat dan daya saing masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan Sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan

secara Implisit, maka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah

merupakan bagian Internal dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintahan dan /

atau Gubernur wakil pemerintah didaerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah. Daalm rangka pembinaan oleh Pemerintah Pusat,

Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah NON Kementerian melakukan pembinaan

sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh

Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan Provinsi, serta Gubernur

untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten/ Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraanPemerintahan Daerah adalah proses kegiatan

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang

dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan, utamanya terhadap Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepada Daerah

(PERKADA).

Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepada daerah,

pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), yaitu terhadap

rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD,

dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu di Evaluasi oleh

Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap

Hubungan Antara

Raperda Kabupaten/ Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-

hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

b. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar yang dimaksud angka 1

(satu), yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/ Kota untuk memperoleh

klarifikasi. Selanjutnya terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai

mekanisme yang berlaku.

Untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat

menerapkan sanksi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, apabila ditemukan

adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut.

Sanksi dimaksud dapat berupa:

- Penataan kembali suatu daerah otonom;

- Pembatalan pengangkatan pejabat;

- Penanggukan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah, baik berupa

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Ketentuan lain yang ditetapkan

daerah;

- Dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pembinaan dan Pengawasan Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga

sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab

kepada Presiden memiliki tugas dan wewenang ;

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /

b. Koordinasi penyelenggara urusan pemerintah didaerah Provinsi dan Kabupaten /

c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan

didaerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Hubungan Antara

Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Pasal 373 sampai Pasal 380 Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang secara operasional diatur dalam Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Hubungan Antara

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

A. Terciptanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berkewajiban membuat

Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi

Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang diserahkan ke

Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

B. Efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, maka

Presiden sebagai penanggungjawab akhir Pemerintahan secara keseluruhan

melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama

Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah

Kabupaten/Kota agar melakukan otonominya dalam koridor NSPK yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hubungan Antara

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Keuangan.

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Documents