1

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) BASIN WATER RESOURCES MANAGEMENT (BWRM) – WISMP

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP) BASIN WATER RESOURCES MANAGEMENT (BWRM) – WISMP

MODUL ON THE JOB TRAINING HIDROLOGI RIM

BWRM WISMP Part A 2009.Provinsi Jawa Tengah & DIY

File C: \ BWRM\ Dinamika Muara Pantai OJT. Ppt

DINAMIKA MUARA DAN PANTAIDINAMIKA MUARA DAN PANTAI

Good Governance In Water Resources Management.1. Kelestarian;2. Keseimbangan;3. Kemanfaatan umum;4. Keterpaduan dan Keserasian; 5. Keadilan; 6. Kemandirian; dan 7. Transparansi dan Akuntabilitas.

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT, KREATIF DAN INOVATIF.

1. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (SDA)2. PENDAYAGUNAAN SDA ( PENATAGUNAAN, PENYEDIAAN,

PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN, dan PENGUSAHAAN)3. PENGENDALIAN dan PENANGGULANGAN DAYA RUSAK AIR4. SISTEM INFORMASI DATA SDA : KETERSEDIAAN, KETERBUKAAN

& SENYATANYA (HIDROLOGI, TELEMETRY, dsb.) 5. PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT,

DUNIA USAHA & PEMERINTAH ( KELEMBAGAAN : P3A, GP3A TKPSDA, DEWAN SDA , ATAU WADAH KOORDINASI LAINNYA)

Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan untuk se-besar2 Kemakmuran Rakyat

GARIS BESAR PEMBAGIAN

WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDA(UU 7/2004)

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KAB/KOTA

Pengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai:

- Lintas Provinsi

- Lintas Negara

- Strategis Nasional

Pasal 14

Pengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai:

- Lintas Kabupaten/

Kota

Pasal 15

Pengelolaan SDA yang terletak pada Wil. Sungai:

- dalam Kabupaten/

Kota.

Pasal 16

Sebagian WEWENANG Pemerintah (Pusat) dalam pengelolaan SDA dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dg peraturan per-UU-an. (Pasal 18)

PENGELOLAAN SATUAN WILAYAH PANTAI MENGIKUTI WILAYAH SUNGAI

Di Jawa Tengah terdapat 128 Daerah Aliran Sungai (DAS) terkelompok dalam 10 Wilayah Sungai (WS)

UU No. 7 / 2004 Ttg SDA , PP No 42 / 2008 Ttg Pengelolaan SDA, juncto Per Men PU. NO. 11A / 2006.

3 WS Strategis Nasional, Dikelola Pusat : (1) WS. Pemali Comal, (2) Jratunseluna, (3) Serayu Bogowonto.

4 WS Lintas Prov Pusat : (1) Cimanuk Cisanggarung, (2) Citanduy, (3) Progo Opak Serang, (4) B Solo.

1 WS. Lintas Kabupaten , Dikelola Provinsi Jawa Tengah : (1) WS. Bodri Kuto.

2 WS. Kabupaten Dikelola Kab. Jepara : (1) WS. Wiso Gelis, (2) WS. Karimunjawa.

LAUT

LEPAS

UU No. 26 Tahun 2007 Ttg Penataan Ruang PP No. 38 Tahun 2007 Ttg Pembagian Tugas Pemerintahan. PP No. 42 Tahun 2008 Ttg Pengelolaan Sumber Daya Air - DAS dalam 1 Kab / Kota Kewenangan oleh Kab / Kota ybs - DAS Lintas Kab / Kota Kewenangan Pengelolaan oleh Provinsi - DAS Strategis Nasional dan atau Lintas Provinsi Kewenangan Pengelolaan oleh Pusat

PENGELOLAAN TATA RUANG BERBASIS DAS.

KAWASAN LINDUNG 30% DAS PERKEBUNAN

KONSERVASI KABUPATEN B

KABUPATEN C PERMUKIMAN BANDARA

PERKEBUNAN PETERNAKAN WADUK IRIGASI AIR BAKU INDUSTRI PLTA KOTA AIRIGASI

INDUSTRI

Aplikasi Semua Sektor Harus Menyesuaikan Bentuk Geomorphologi dan gaya Gravitasi al. KONSERVASI Kawasan Lindung lokasi WADUK di Hulu. Irigasi dan Air Baku untuk Pemukiman di Hilir

PENGENDALIAN BANJIR

PERIKANAN PARIWISATA

REK

LAM

ASI

SATU

AN W

ILAYAH P

ANTA

I

WATER FACTORY AREA

PROTECTED AREA Everlasting

protected area Conservation forest,

protected forest, and equivalent

Forest village, agroforest

Forest reboization (GRLK, GNRHL, GNKPA)

Tight control for villas and settlement development

Role of community: forest village community, community forestry

Straightening of law

FROM: WATER RESOURCES MANAGEMENT SOBIRIN, DUDI S ABDURACHIM at all 2007

WATER OUTLET AREA

SUPPORTED AREA Villagers capacity

building Agroforest eboization

(GRLK, GNKPA) Revitalization of

lakes, rivers, hidraulic structures

Agro and Eco-tourism Highland city: Urban

forestry

WATER USER AREA

CIVILIZED AREA Everlasting rice fields Lowland city: Green

City Reboization (GRLK,

GNKPA) Urban drainage,

Polder, Zero Waste (3R)

River border planning

Environmental friendly industries

ESTUARY AREA

COASTAL PROTECTED AREA

Coastal border planning

Mangrove and coastal forest

Coral reef

WATER RESOURCES MANAGEMENT.

.....

t0

t1

t2

t3

UPSTREAM

MIDDLESTREAM

DOWNSTREAM

20

00

m u

sl

. ..

t4COAST

LAW 41/1999 FORESTRYLAW 7/2004 WATER RESOURCESLAW 32/2004 AUTONOMYLAW 24/2007 DISASTER MNGMTLAW 26/2007 SPATIAL PLANNING

• COMMUNITY BASED• PARTNERSHIP

ONE RIVER BASIN ONE COMPREHENSIVE VIEW ONE SHARED VISION ONE OVERALL PLANNING ONE INTEGRATED MANAGEMENT

DINAMIKA MUARA DAN PANTAI

KONSEP PENGELOLAAN PANTAI Di Jawa Tengah terdapat 128 Daerah Aliran

Sungai (DAS) terkelompok dalam 10 Wilayah Sungai (WS) PENGELOLAAN SATUAN WILAYAH PANTAI MENGIKUTI WILAYAH SUNGAI

Legal Aspek : - UU No. 7 / 2004 Ttg SDA , - PP No 42 / 2008 Ttg Pengelolaan SDA, juncto : - Per Men PU. NO. 11A / 2006.

3 WS Strategis Nasional, Dikelola Pusat : (1) WS. Pemali Comal, (2) Jratunseluna, (3) Serayu Bogowonto. 4 WS Lintas Prov Dikelola Pusat : (1) Cimanuk Cisanggarung, (2) Citanduy, (3) Progo Opak Serang, (4) Bengawan Solo. 1 WS. Lintas Kabupaten , Dikelola Provinsi Jawa

Tengah : (1) WS. Bodri Kuto. 2 WS. Kabupaten Dikelola Kab. Jepara : (1) WS.

Wiso Gelis, (2) WS. Karimunjawa.

PENGELOLAAN DINAMIKA MUARA DAN PANTAI MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN & PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Program Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai.

1. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Di WS Cisanggarung Kab. Brebes. 2. BBWS Pemali Juana di WS Pemali Comal : Kab. Tegal, Pemalang, Pekalongan Polder Program JBIC IP-534 Revitalisasi Pendaratan Ikan di Muara Banjir Kanal Barat K. Semarang di WS Serang Lusi Juana : Kab Demak dan Rembang / Sarang. 3. BBWS Serayu Opak : Kab. Kebumen, Purworejo 4. BBWS Citanduy : Kab. Cilacap, Segara Anakan. 5. BBWS Citanduy : Pembuatan Polder dan Reklamasi hasil Disposal Pengerukan Segara Anakan. 6. Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah di WS Kuto Bodri Kab. Batang, Kendal & Kota Semarang.

9

BRACKISH AREA

PAYAU ASINBRACKISH LINE

AIR TAWAR

C. PROGRAM PEMANFAATAN AIR LAUT DI DARAT Amanat UU No. 7 / 2004 Ttg SDA, pasal 2. Pemanfaatan Air Laut Di Darat Untuk Mengurangi Beban Penyediaan Air Tawar Dalam Suatu DAS, Khususnya Di Bagian Brackish Area Diairi Dengan Air Laut Untuk Acquaculture Ataupun Ladang Garam

FASILITASI KEGIATAN PSDA :-Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Di Kab Kendal Demak & Pati-Pembangunan Jaringan Kanal Ladang Garam di Kab Rembang-Pengadaan Sabuk Pantai Vegetatif & Revetment Penahan Abrasi

D. PROGRAM KEGIATAN PENGAMANAN PANTAI• Kerusakan yang terjadi di

pantai umumnya bersifat kronis, berupa perubahan lambat laun atas morphologi pantai, dengan 2 kondisi yang merupakan kontroversi yaitu abrasi yang menyebabkan berkurangnya lahan di wilayah pesisir akibat erosi pantai oleh arus dan gelombang, dan akresi berupa penambahan atau pertumbuhan lahan pesisir akibat proses sedimentasi.

• Sedangkan Kerusakan yang bersifat akut terjadi mendadak, akibat bencana alam seperti Badai dan bencana Tsunami.

11

12

PELINDUNG PANTAI ALAMIAH

VEGETASI BATUAN PASIR DANGKAL

KARANG / BATUAN BARRIERE REEF SAND DUNE

13

E. KEGIATAN SURVEY INVESTIGASI DAN DESAINStudy Identifikasi Bentuk Tipikal Profil Pantai

KAWASAN PANTAI

Investigasi Ketinggian dan Kedalaman Pantura dan Pansela

14

KAWASAN PANTAI

15

Investigasi Proses Perubahan Morphologi PantaiAntara Lain Identifikasi Arus Sejajar Pantai

Identifikasi Resistensi Geologi Batuan Dasar mempengaruhi proses Pembentukan Teluk dan Headland

16

Identifikasi Proses Perubahan Tebing Pantai

17

18

IDENTIFIKASI TYPICAL BENTUKAN PANTAI

SEGARA ANAKAN

NUSA KAMBANGAN

TELUK PACITAN

19

Contoh Kendala Pengelolaan Segara Anakan Akibat Kerusakan DAS Citanduy Hulu

20

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LAGUNA SEGARA ANAKAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNAGI CITANDUY CIWULAN

NUSAWULUH CIKUJANG

SEGARA ANAKAN NOVEMBER 2006

S. CITANDUY

NUSAKAMBANGAN

S. C I M E N E N G

CONTOH IDENTIFIKASI KERUSAKAN PANTAI DI SARANG REMBANG

(1) Gelombang– Gelombang Pendek

(akibat Angin)– Gelombang Panjang

(Kemungkinan bisa Alun Pasang Surut dan Tsunami akibat Gempa > 6,5 SR )

21

(2) Arus LautPasang Surut (Tidal Current)Angin (Wind Induced Current)Perbedaan Densitas (Density Induced Current)CoriolisPerbedaan Temperatur

SEBELUM SESUDAH

• Pengamanan Pantai Berbasis Masyarakat, adalah pengelolaan pantai dengan membina Partisipasi Masyarakat, yang sangat dominant untuk mengaplikasikan konsep pengamanan pantai secara natural disesuaikan dengan kondisi pantai, bisa dilakukan dengan mudah, ramah lingkungan, murah dan berkelanjutan, dengan melestarikan pelindung alamiah yang sudah ada di wilayah setempat.

• Pelindung pantai secara alamiah sebenarnya sudah ada berupa : Karang barrierre reef, Sand dune, Hamparan pasir dangkal serta Vegetasi bakau yang berfungsi sebagai peredam gelombang

• Bila pelindung alamiah tersebut tidak ada, maka untuk melindungi pantai terhadap bencana dapat dilakukan dengan cara Artificial atau buatan, baik dengan membuat bangunan pengaman pantai, maupun cara-cara lainnya, dengan desain partisipatip yang disiapkan dengan melibatkan peran serta masyarakat pula.

22

F. PEMBINAAN PENGAMANAN PANTAI BERBASIS MASYARAKAT

G. PROGRAM PENGURANGAN RESIKO BENCANALANDASAN GLOBAL PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) • RESOLUSI PBB NO. 46 / 182 TH 1991 TTG PENGUATAN KOORDINASI BANTUAN

KEMANUSIAAN PBB DALAM HAL BENCANA.

LANDASAN NASIONAL• UU NO. 23 / 1997 TTG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP• UU NO. 41 / 1999 TTG KEHUTANAN• UU NO. 3 / 2002 TTG PERTAHANAN NEGARA• UU NO. 7 / 2004 TTG SUMBER DAYA AIR• PER PRES NO. 7 / 2005 TTG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH• UU NO. 13 / 2005 TTG ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA 2006, KEGIATAN

PENGURANGAN RESIKO BENCANA, DIARAHKAN PADA : (1). PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN PRAKIRAAN IKLIM. (2). PENYUSUNAN TATA RUANG DAN ZONASI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM TERMASUK KAWASAN RAWAN BENCANA DI PESISIR DAN LAUT (3). PENGEMBANGAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN SISTEM DETEKSI DINI. • PER PRES NO. 19 / 2006 TTG. RKP TA 2007 ; PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 2007

DENGAN SASARAN : (1). TETAP TERLAKSANANYA UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA (2). DAPAT DILAKSANAKANNYA KEGIATAN TANGGAP DARURAT.

23

24

MENGURANGI RESIKO BENCANA DI PANTAI Penanganan bencana mengacu pada UU No 7/ 2004 Ttg SDA Pasal 51

ayat (1) langkah Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan

ayat (3) diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat

Pasal 53 ayat (2) Pencegahan diutamakan pada kegiatan Non Fisik

PENANGGULANGAN

PEMULIHAN

PENCEGAHANSISTEM

PENGAMANAN PANTAI

STRUKTURAL

& NON

STRUKTURAL

DARURAT

REHABILITASI KERUSAKAN

PEMULIHAN FUNGSI PRASARANA

DIKEMAS MELIBATKAN MASYARAKAT

25

H. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

PENDUKUNG PERENCANAAN PANTAI

1. Analisis Peta Topografi dan Bathimetri

Laut Jawa- 15

- 12,5

- 10

- 7,5

- 5 - 2,5

Data Pendukung : Bathimetry, Angin, Arus, Pasang dan Gelombang Laut :

• Gelombang laut yang dimaksud diakibatkan oleh angin yang bertiup dari arah laut.

• Gesekan antara udara yang bergerak dan air laut menyebabkan terbentuknya gelombang.

• Maka pada danau/ bendungan yang cukup luas sering dijumpai gelombang/riak-riak air.

• Gelombang di laut dalam umumnya bergerak sesuai dengan arah angin

• Tinggi & perioda gelombang bergantung pada kecepatan angin, durasi angin bertiup dan panjang daerah pembentukan gelombang akan meningkat bila terjadi anomali cuaca

• Data data tersebut diperlukan untuk pembinaan perencanaan Pengelolaan Pantai Berbasis Masyarakat sesuai kondisi lokal.

26

27

2. Pengelolaan Data Hidrologi

Analisis Angin

Wind rose

Data angin yang dipergunakan merupakan data sekunder yang bisa diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Di Stasiun terdekat

ContohPemantauan Arah Angin Bandara Ahmad Yani 5 Tahun ( 1999 – 2003)

28KABUPATEN KOTA HARUS MENGETAHUI POS HIDROLOGI DIWILAYAHNYA

29

PETA POS KLIMATOLOGI JAWA TENGAH

KABUPATEN KOTA HARUS MENGETAHUI POS KLIMATOLOGI DIWILAYAHNYA

30

Kondisi Suhu Muka Laut di Samudera Pasifik Ekuator saat El Nino

Kondisi Suhu Muka Laut di Samudera Pasifik Ekuator saat La Nina

BENCANA KEKERINGAN

BENCANA BANJIR

DATA SEKUNDER HIDROLOGI BMKG INDIKATOR ANOMALI CUACA

31

Besarnya tinggi dan periode gelombang yang terjadi dihitung al. berdasarkan data angin minimal selama 5 tahun misal dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

3. Analisis Gelombang

waverose

Wave Rose menggambarkan tingkat keseringan (%) arah

gelombang dalam setahun, dan Wind Rose menggambarkan

tingkat keseringan (%) arah angin dalam setahun.

32

SEBAGIAN BESAR GELOMBANG LAUT DIBANGKITKAN OLEH ANGIN33

Penyebab BencanaTinggi & Perioda Gelombang Laut

ANGIN

BADAI & GEMPAMATAHARI

BULAN

34

5. Data Sekunder Hidrologi

Analisis Arus

Distribusi pola arus pada kedalaman 0,6 d Distribusi pola arus pada kedalaman 0,8 d

35

Peta Arus - Indonesian Through Flow (ITF)

Pengelolaan Data Hidrologi Pemantauan Pasang Surut

• Pengaruh gaya tarik bulan dan matahari• Posisi benda-benda angkasa yang

bergerak disekitar bumi menyebabkan perubahan muka air diberbagai kawasan dimuka bumi

• Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya tarik menarik benda-benda angkasa

• Waktu pergerakan benda-benda angkasa sudah dapat dianggap tetap (teratur) sehingga gerakan air pasang dan surut juga tetap

36

37

Contoh Analisis Pasang Surut di Pantai Semarang

Pasang surut di kawasan perairan Semarang

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Waktu (jam)

Ele

vasi (m

ete

r)

Datum 0.00 MSL LamaUS Army Map 1944

Datum 0.00 MSL BaruBPPT 2006

LAND SUBSIDENCE DISLOCATION ( 1944 – 2006 Probable = 1.43 M )

INVESTIGASI BPPT 2004 - 2006

38

Gelombang Laut : Refraksi Difraksi

39

REFRAKSI : PERUBAHAN ARAH RAMBAT DAN TINGGI GELOMBANG AKIBAT PENGARUH KEDALAMAN DASAR LAUT.

DIFRAKSI :TRANSMISI ENERGI GELOMBANG KE ARAH LATERAL DARI ARAH DATANG GELOMBANG, AKIBAT BERTEMU DENGAN SUATU STRUKTUR

Gelombang Laut : Refraksi & Difraksi

Transformasi Gelombang Laut • Arah rambatan dan tinggi

gelombang akan berubah bila gelombang bergerak ke perairan dangkal (fenomena refraksi).

• Arah rambat dan tinggi gelombang juga berubah bila bertemu dengan struktur/benda masif

• Merupakan faktor penting yang menentukan bentuk geometri dan komposisi pantai

• Faktor yang menentukan dalam perancangan bangunan/struktur laut atau pantai

40

I. Strategi Penanggulangan1. Tidak dilakukan

penanggulangan• Bila kerusakan pantai tidak

menimbulkan dampak besar secara sosial, ekonomi & lingkungan

• Penanggulangan tidak ekonomis• Bentuk pantai yang “seimbang”dapat

diperkirakan

2. Mempertahankan garis pantaiDaerah pantai yang cukup menguntungkan secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan

3. Mengembalikan garis pantaiMundurnya garis pantai menyebabkan berkurangnya pemanfaatan pantai (daerah wisata)

41

42

REKONDISI FISIK PANTAI DENGAN VEGETASI BIBIT BAKAU

IMPROVEMENT FISIK PANTAI DENGAN SIPIL TEKNIS KRIB

BIBIT BAKAU

KRIB SERIES

K. CONTOH PENGELOLAAN NON FISIK

43

PEMULIHAN FUNGSI RUANG UU No 26 / 2007 TTG PENATAAN RUANG• PERINGATAN TERTULIS• PENGHENTIAN KEGIATAN SEMENTARA• PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM• PENUTUPAN LOKASI• PENCABUTAN IZIN• PEMBATALAN IZIN• PEMBONGKARAN BANGUNAN• PEMULIHAN FUNGSI RUANG

SANGSI PELANGGARAN MENURUT UUPR No. 26 / 2007SANGSI PELANGGARAN MENURUT UUPR No. 26 / 2007

44

Mulai Berlaku Sejak Diundangkan Tgl 26 April 2007UUPR No.26 / 2007 BAB XI Pasal 69Ayat 1 : Mereka yang melanggar / tidak mentaati Fungsi Ruang, Pidana Kurungan

3 (Tiga) tahun dan Denda paling banyak Rp 500 juta.Ayat 2 : Mereka tersebut pada ayat 1, menimbulkan kerusakan & Kerugian

Harta Benda, Pidana Kurungan 8 (Delapan) tahun dan Denda paling banyak Rp 1,5 Milyard.

Ayat 3 : Mereka tersebut pada ayat 1, menimbulkan Korban Kematian orang lain, Pidana Kurungan 15 (Lima belas) tahun dan Denda paling banyak Rp 5 Milyard

UUPR No.26 / 2007 BAB XI Pasal 73Ayat 1 : Pejabat Pemerintah yg menerbitkan izin tidak sesuai fungsi Tata Ruang, Pidana Kurungan 5 (Lima) tahun dan Denda paling banyak Rp 500 juta.

SABUK HIJAU PANTAI 100 M

TIDAK BOLEH ADA BANGUNAN

J. PencegahanPemerintah melalui Peraturan

Daerah dll.didukung penegakan peraturan

(law enforcement)• Sosialisasi dan peningkatan

pengetahuan masyarakat, pengelola, dan pengembang kawasan pantai tentang fenomena pantai

• Larangan penambangan pasir, batu, kerikil pada lokasi yang berbahaya

• Larangan penebangan bakau• Larangan pengambilan karang

45

• Sesuai UU NO. 23 / 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU NO. 41 / 1999 Ttg Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 1991 Tentang Sungai yang sebagian pasal pasalnya diadopsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda) Nomor 11 tahun 2004 Tentang Garis Sempadan.

• Ditetapkan Sabuk Hijau “green belt” Pantai minimal sejauh 100 m dari garis pasang tertinggi.

• Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Ttg Penataan Ruang, 30% wilayah harus difungsikan sebagai Hutan selain Ruang Terbuka Hijau, daerah produksi oksigen yang juga berfungsi sebagai buffer, yang dapat mematahkan energi gelombang seandainya terjadi Tsunami.

46

SABUK HIJAU PANTAISABUK HIJAU PANTAI

Rehabilitasi Pengembalian pantai pada

kondisi awal sebelum terjadi kerusakan

Pada pantai berpasir, dilakukan pengisian pasir

Pada pantai berbakau dilakukan penanam bakau (perlu dilindungi sebelum bakau cukup kuat)

Pada pantai berkarang, dilakukan penanaman karang (perlu keahlian khusus, ahli biologi laut dan lingkungan)

47

48

Methode Sipil Teknis Breakwater pemecah

gelombang diaplikasikan bila diamati abrasi garis pantai mundur ke arah darat.

Groyne / Krib diaplikasikan pada abrasi gelombang erosi akibat ketidak seimbangan transpor sedimen sejajar pantai.

GROYNE / KRIB

49CONTOH APLIKASI DILAPANGAN

Penanggulangan Artificial Sipil Teknis

• Penanggulangan pantai harus dilakukan secara komprehensif

• Cara penanggulangan dengan intervensi teknis bangunan sipil atau usaha vegetatip non-sipil

• Perlu memperhitungkan dampak terhadap kawasan pantai lain yang tanpa perlindungan

50

SEA WALL

REVETMENT

KRIB

BREAK WATER

K. KELEMBAGAAN Kegiatan Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai upaya Pengamanan Pantai Berbasis Masyarakat dikemas dalam 5 program kegiatan :

a. Public Awareness Campaign berupa Sosialisasi Pelatihan bagi aparat dan tokoh masyarakat pantai untuk peduli lingkungan

• Tidak merusak terumbu karang untuk bahan bangunan.• Tidak menangkap ikan dengan bom ikan• Tidak membuang limbah secara asal• Tidak mendiami kawasan Sabuk Pantai• Merawat mengembangkan tidak merusak tanaman Bakau

b. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat, misalnya pembangunan Krib yang bersifat multi guna : sebagai penahan gelombang, abrasi sedimentasi dan lokasi sandar perahu nelayan.

c. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat

d. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat e. Bantuan dana stimulan sebagai modal usaha bergulir.

51

52

CONTOH : PELAKSANAAN SIPIL TEKNIS KRIB MUARA K. PLUMBON DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT