A New Paradigm of State Asset Management · Milik Negara (BMN) dengan penganggaran. Meningkatkan...

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT - THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A New Paradigm of State Asset Management

2012LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT

A New Paradigm of State Asset Management

LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT 2012

Daftar IsiTable of Content

Piagam dan PenghargaanAwards

Nilai-nilai OrganisasiOur Values

Visi, Misi dan Strategi DJKNOur Vision, Missions and Strategies

Pengantar Direktur JenderalDirector General’s Forewords

Kalender Peristiwa Penting 2012Event Highlights 2012

Organisasi DJKNThe Organization

Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Negara

Developments in State Asset Management

Perkembangan PenilaianDevelopments in Valuation

DAFTAR ISITABLE OF CONTENT

iii

i

v

viii

xii

xviii

002

020

070

Perkembangan Pengurusan Piutang NegaraDevelopments in State Claims Management

Perkembangan Pelayanan LelangDevelopments in Auction

Perkembangan Teknologi Informasi dan KomunikasiDevelopments in Information and Communication Technology

Peraturan Perundangan dan Penanganan PerkaraRegulation and Litigation

Perkembangan InternalInternal Development

Peluang dan Tantangan 2013Challenges and Opportunities 2013

Daftar Kanwil dan KPKNL DJKNOur Offices

Laporan Keuangan DJKN 2012 AuditedFinancial Report DJKN 2012 Audited

086

108

124

150

166

194

204

214

CITRA PELAYANAN PRIMA / EXCELLENT SERVICE AWARD

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram pada tahun 2008

In 2008, KPKNL (State Asset and Auction Service Office) Mataram received Citra Pelayanan Prima award from the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reforms.

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2010

In 2010, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Palembang for public service improvement. The service office ranked as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance

MUSEUM REKOR INDONESIA / INDONESIAN RECORDS MUSEUM

Pada tahun 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian BMN di 22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan

In 2010 DJKN received an award from the Indonesian Records Museum (MURI) as The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in 22,619 Working Units within 2 Years 8 Months.

KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai Pemenang Keempat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2009

In 2009, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Serang for public service improvement. The service office stood as the fourth winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

PIAGAM DAN PENGHARGAANAWARDS

SURVEI OPINI STAKEHOLDER KEMENTERIAN KEUANGAN SURVEY ON THE OPINION OF THE MINISTRY OF FINANCE’S STAKEHOLDER

Hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,92

The survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) in 2011 showed that DJKN gaining satisfaction index 3.93, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of Finance in bringing satisfaction to their service users.

SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPKKPK’S PUBLIC SECTOR INTEGRITY SURVEY

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menduduki peringkat ketiga dari hasil survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,51

With a score of 7.51, State Asset and Auction Sevice Office (KPKNL) ranked third in the 2011’s Indonesia public sector integrity survey conducted by Corruption Eradiction Commision (KPK)

LOMBA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN MODEL SERVICE OFFICE

Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2011

In 2011, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Denpasar for public service improvement. The service office stood as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.

SURVEI OPINI PENGGUNA LAYANAN / SURVEY ON USER’S OPINION

Pada tahun 2012, hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,99

In 2012, the survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) showed that DJKN gaining satisfaction index of 3.99, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of finance in bringing satisfaction to their service users.

INTEGRITASBerpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik

dan prinsip- prinsip moral

INTEGRITYWe think, speak, behave, and act

properly and uphold the code of ethics and moral

principles.

PROFESIONALISMEBekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh

tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

PROFESSIONALISMWe work thoroughly and accurately

on the basis of best competence with full commitment and

responsibility.

SINERGIMembangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan

berkualitas.

SYNERGYWe build a productive internal

collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce

useful and quality works.

NILAI-NILAI ORGANISASIOUR VALUES

PELAYANANMemberikan layanan yang

memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan

sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman

SERVICEWe provide services that meet the satisfaction of stakholders and we do it wholeheartedly, transparently,

immediately, accurately and securely.KESEMPURNAAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk

menjadi dan memberikan yang terbaik.

EXCELLENCEWe always make improvements

in all areas to be and to give the best.

Andi

Sap

utra

- KP

KNL

Serp

ong

- Sah

aja

Penj

ual B

unga

Wahyu Gunawan - KPKNL Lhokseumawe - Kerja Sama

VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKNOUR VISION, MISSIONS, AND STRATEGIES

“Talent wins games, but

teamwork and intelligence wins championships”

- Michael Jordan -

VISI

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara

dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

MISI

1.

2.

3.

4.

5.

STRATEGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi

pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan

negara

Mengamankan kekayaan negara secara fisik,

administrasi, dan hukum

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan

dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen

jual-beli yang mampu mengakomodasi kepentingan

masyarakat.

Menyusun dan menyempurnakan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan

kekayaan negara, penilaian kekayaan negara,

pengurusan piutang negara, dan lelang.

Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara,

dan lelang dengan akurat dan akuntabel.

Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik

secara administrasi, fisik, dan tertib hukum.

Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang

Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan

kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang

negara, dan lelang.

Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.

Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

VISION

To be a professional and accountable institution in charge

of managing state asset, state claims, and auctions, for

the greatest interest of the people.

MISSIONS

1.

2.

3.

4.

5.

OUR STRATEGIES

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

Optimizing government revenue, advancing efficiency

in the government expenditure, and improving

effectiveness of state asset management

Safeguarding physical, administrative, and legal

aspect of state asset

Conducting state asset valuation to convey a value

which is fair and dependable as a reference for

various purposes of valuation

Managing state claims in effective, efficient,

transparent, and accountable manner

Upholding auction in effective, efficient, transparent,

accountable, fair, and competitive manner as a trade

instrument that accommodates the public’s interest.

Developing and refining regulations in the field of

management of state asset, state assets valuation,

state claims, and auction service.

Administering state assets, state claims, and auction

in an accurate and accountable way.

Putting more effort in safeguarding the physical,

administrative, and legal aspect of state asset.

Integrating the planning of State-Owned Asset (BMN)

need with the budgeting.

Improving the quality of the service in fields of

state asset management, valuation, state claims

management, and auctions.

Optimizing the management of state assets, including

the idle assets, and handling state claims.

Raising the recovery deriving from the state budget

expenditure non-tax revenues.

ixLaporan Tahunan | Annual Report

8.

9.

10.

8.

9.

10.

Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan

dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan

negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan

lelang.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja

pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara,


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

dan Pengelolaan Anggaran.

Lifting up awareness and partnerships with

stakeholders in field of state asset management,

valuation, state claims management, and auctions.

Enhancing the monitoring and performance

evaluation for state assets management, state claims

management, and auctions.

Improving the quality of human resources,

organization, Information and Communication

Technology, and Budget Management.

x Laporan Tahunan | Annual Report

PENGANTARDIREKTUR JENDERAL

DIRECTOR-GENERAL’S FOREWORDS

“Great leaders don’t tell you what to do...

they show you how its done”

- Anonymous -

Mengusung mandat yang berat sebagai unit organisasi

yang mengelola kekayaan negara, Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) tak henti melakukan pelbagai

upaya untuk membenahi manajemen kekayaan negara

di samping terus melaksanakan pengurusan piutang

negara dan pelayanan lelang.

Kami menyadari, kesuksesan pelaksanaan mandat

itu harus dicapai dengan diiringi upaya penguatan

sistem kelembagaan dan struktur organisasi. Oleh

karena itu, DJKN mengusulkan penataan organisasi,

baik di lingkungan Kantor Pusat maupun di instansi

vertikal DJKN. Penataan organisasi ini difokuskan pada

penambahan fungsi kepatuhan internal pada Kantor

Wilayah DJKN dan KPKNL, sebuah langkah yang sejalan

dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

tanggal 6 November 2012.

Lembar-lembar selanjutnya dari Laporan Tahunan ini

akan memberikan gambaran mengenai perkembangan

pelaksanaan tugas DJKN, lengkap dengan pelbagai

kendala, tantangan, dan solusi yang telah kami lakukan,

khususnya sepanjang tahun 2012.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian

Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara,

DJKN melakukan pelbagai kegiatan untuk mewujudkan

penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib,

akuntabel, dan transparan. Ini merupakan tantangan

yang berat mengingat nilai Barang Milik Negara (BMN)

dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan.

Itu berarti, ruang lingkup, tanggung jawab serta

permasalahan yang harus dihadapi DJKN pun semakin

kompleks.

Di tahun 2012, tugas DJKN di bidang pengelolaan

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), mencakup banyak

bidang, meliputi KND pada BUMN, kepemilikan minoritas,

Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI),

Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Ini juga tentu

bukan tugas yang mudah, mengingat pengelolaan KND,

yang meliputi penyertaan modal negara, pendirian

Carrying a heavy mandate as an organizational unit that

manages state asset, the Directorate-General of State

Asset Management (DJKN) is bound to perform various

efforts to refine the management of state asset in

addition to carrying out the management of state claims

and auction.

We are mindful that to be able to succeed in achieving

the mandated goal, our efforts must be coupled with

a strong institutional system and organizational

structure. Hence, DJKN proposed a reorganization

applicable to its Central Office and vertical institutions.

This reorganization was focused on the addition of

an internal compliance function at the regional office

and service offices, a course of action that was also in

line with the Regulation of the Minister of Finance No.

170/PMK.01/2012 dated November 6th, 2012 on the

Organization and Administration of Vertical Institutions

of Directorate-General of State Asset Management.

Further pages of this Annual Report will provide you

with an overview of the progress of DJKN’s task, coming

complete with various obstacles, challenges, and the

solutions that we have worked out, especially during the

year 2012.

To carry out the duties and functions of the Ministry of

Finance in the field of management of state assets, DJKN

performs various activities to achieve a well-arranged,

accountable, and transparent management of state

assets. This is a significant challenge given the value of

State-Owned Asset (BMN) is soaring significantly from

year to year. In other words, the scope, responsibilities

and problems that must be faced by DJKN are expanding

as well.

In 2012, the DJKN’s task in the management of Separated

State Asset (KND), covered broad areas, including KND

on SOEs, minority ownerships, International Financial

Institutions/Organization, Other Legal Entity, Indonesian

Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of Indonesia

(BI), and others. It was certainly not an easy line of

work. KND management, which comprises the state

capital participation, the establishment of state-owned

xiiiLaporan Tahunan | Annual Report

BUMN, restrukturisasi/revitalisasi BUMN, privatisasi,

penatausahaan, hingga perencanaan investasi,

memerlukan penanganan dan keahlian tersendiri.

Tahun 2012 layak dipandang sebagai tonggak penting

bagi DJKN. Betapa tidak, pemerintah telah menetapkan

DJKN sebagai PPA-BUN Investasi Pemerintah, sebuah

keputusan yang mengundang implikasi besar terhadap

tugas dan fungsi DJKN, yaitu bertambahnya kewenangan

DJKN dalam melakukan perencanaan anggaran investasi

pemerintah. Dari sisi lain, bertambahnya kewenangan itu

bisa juga dipandang sebagai lecutan bagi DJKN untuk

sebaik mungkin membina hubungan dan koordinasi

dengan pelbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan

anggaran investasi pemerintah.

Selain mengelola Barang Milik Negara dan Kekayaan

Negara Dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam

pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Jumlah

dan nilai KNL ini juga sangat besar, sehingga memerlukan

sumber daya dan upaya yang besar pula untuk

mengelolanya. Semua kekayaan negara yang berasal dari

hibah/sumbangan atau sejenisnya, dan semua kekayaan

negara yang bersumber dari pelaksanaan kontrak/

perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan undang-

undang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk

dalam kategori KNL yang dikelola DJKN.

Sepanjang tahun 2012, DJKN terus meningkatkan

kinerjanya di bidang penilaian dengan melakukan,

antara lain, inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian

dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan

penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah

Negara. Berbagai kendala, semisal belum seimbangnya

sebaran penilai DJKN di Kanwil dan di KPKNL hingga

terbatasnya sarana pendukung penilaian, masih harus

terus kami atasi. Namun itu tak menghentikan tekad

DJKN untuk mengembangkan model harga tanah yang

diharapkan bisa menjadi benchmark bagi penilai. Untuk

itu, tahun 2012 ini, kami menyusun dan mengembangkan

database penilaian, dengan menyempurnakan enam

database yang sudah disusun sejak tahun 2010, dan

menambah satu database baru yaitu database Mineral.

enterprises, restructuring/revitalization, privatization,

administration, investment planning, calls for a certain

kind of handling and expertise.

The year 2012 was an important milestone for DJKN. It’s

the year when the government designated DJKN as PPA-

BUN for Government Investment, a decision that arouses

profound implications on the duties and functions

of DJKN, namely increasing DJKN’s authority in the

government investment budget planning. On the other

hand, this heightened authority could also be viewed as

a prod for DJKN to forge the best possible relationship

and coordination with various parties involved in the

preparation of the government investment budget.

In addition to managing the State-Owned Asset and

Separated State Asset, DJKN also plays a key role in

the management of Other State Asset (KNL) which—

due to its vast number and value—also takes a great

resource and effort to manage it. All assets stemming

from state grants/donations or the like, as well as all

state assets deriving from implementation of a contract/

agreement, acquisition under the provisions of the law,

and acquisition based on court decisions that have

permanent legal force, constitute Other State Asset to be

managed by DJKN.

Throughout the same year, DJKN continued to improve

its performance in the field of valuation such as by

performing an inventory and valuation of BMN, valuation

for asset transfer and asset utilization, and valuation

for the preparation of BMN as underlying asset of State

Sharia Bonds. Various constraints remained for us to

cope with, such as the unbalance distribution of DJKN’s

valuers in regional offices and service offices, and the

limited means of support for valuation. However, that did

not interrupt DJKN’s determination to develop a model

of land prices that is expected to be a benchmark for

valuation. In this very year, we compiled and developed

valuation database, by refining six databases that had

been compiled since 2010, and by adding one new

database, namely mineral database.

xiv Laporan Tahunan | Annual Report

Besarnya Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS)

yang berhasil dipungut mencapai Rp1.125,35 miliar atau

13,67% persen di atas target yang sebesar Rp990 miliar.

Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang

Negara (BIAD PPN) juga meningkat tajam menjadi

sebesar Rp96,35 miliar, lebih dari dua kali lipat dari

targetnya yang sebesar Rp44,65 miliar.

Pelayanan lelang—lepas dari pelbagai macam

kendalanya yang terurai dalam laporan tahunan ini—juga

terus menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Pokok lelang tahun 2012 telah meningkat hingga 2,16

kali dibandingkan dengan pokok lelang 2008. Bea Lelang

yang diperoleh pun meningkat hingga 2,31 kali jika

dibandingkan dengan Bea Lelang yang diperoleh di tahun

2008. Tentu pencapaian ini juga tak lepas dari upaya

DJKN c.q. Direktorat Lelang dalam melakukan perbaikan

yang berkesinambungan demi mengikuti perkembangan

kebutuhan masyarakat.

Dukungan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

terus kami optimalkan. Kami telah mengembangkan,

antara lain, submodul Early Warning System yang

memonitor dan menganalisis penanaman modal

negara. Kami juga mengintegrasikan belasan submodul,

di samping terus melakukan inovasi lain untuk

penatausahaan lelang, pengelolaan kekayaan Negara

dan pengurusan piutang negara.

Untuk terus menyelaraskan diri dengan dinamika

masyarakat dan mengakomodasi aspek-aspek lain

seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian

hukum, DJKN secara berkesinambungan juga terus

merevisi dan menerbitkan regulasi baru (harmonisasi

peraturan) di bidang pengelolaan kekayaan negara,

pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Intensitas DJKN dalam berhubungan dengan publik

memang akan terus membuat lembaga ini berhadapan

dengan masalah hukum terkait dengan pelayanannya

terhadap masyarakat. Tak heran bila penanganan

perkara di pengadilan terus meningkat setiap tahun.

Namun, melalui upaya pergeseran pola pemberian

bantuan hukum dari yang bersifat represif (litigasi di

The amount of Settled State Claims (PNDS) successfully

collected in the year 2012 reached Rp1,125.35 billion, or

13.67% above the target of Rp990 billion. Administration

Fees of State Claims Management also rose sharply to

Rp96.35 billion, more than twice the amount of the

targeted Rp44.65 billion.

Auction—despite various kinds of hindrance discussed

further in this report—also continued to show an

encouraging progress. Auction price in 2012 has increased

2.16 times compared with that of 2008. Auction fees

also saw 231% increase from that of 2008. Of course,

this achievement could not be separated from DJKN c.q.

Directorate of Auction’s efforts in conducting continuous

improvement to stay abreast of the development of

people’s needs.

We augmented the support from the State Asset

Management Information System. We have developed

submodules of Early Warning System, which monitors

and analyzes the state investment, among others. We

also integrated dozens of submodules, in addition to

continuing to innovate every aspects of management of

state asset, state claims, as well as auction.

To keep aligned with the dynamics of the people and

to accommodate other aspects such as human rights,

justice, and rule of law, DJKN also revised and published

new regulations (regulatory harmonization) regarding

the management of state assets, state claims, and

auction service.

DJKN’s high intensity in dealing with the public puts

this institution in risk of being challenged with legal

issues related to its service to the public. No wonder,

the number of cases being handled in court persists

from year to year. However, through efforts of shifting

the provision of legal aid, from previously repressive

legal aid (litigation in court) to a preventive one (advice/

xvLaporan Tahunan | Annual Report

pengadilan) hingga yang bersifat preventif (nasihat/

pendapat hukum), kami berharap jumlah perkara akan

terus berkurang dari masa ke masa.

Demikianlah, apa yang menjadi tema laporan kali ini,

yaitu “A New Paradigm of State Asset Management”

juga menjadi jiwa seluruh unit DJKN dalam bekerja

mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertata,

cepat, dan berkekuatan hukum.

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas

segala petunjuk dan ridha-Nya sehingga pelaksanaan

tugas DJKN di tahun 2012 dapat berjalan dengan

baik. Saya sampaikan terima kasih kepada semua

pemangku kepentingan DJKN atas kepercayaan dan

dukungan mereka sepanjang tahun 2012. Terima kasih

dan apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada

segenap pegawai DJKN dan berbagai pihak yang telah

mendukung DJKN dalam melaksanakan amanah negara

ini.

Harapan saya, catatan kinerja yang tersaji melalui

laporan tahunan ini dapat menjadi pendorong tiap

personel DJKN untuk tetap bekerja dengan penuh

semangat dan dedikasi dalam menyongsong peluang

dan tantangan di tahun 2013.

legal opinion), we expect the number of such cases will

eventually decrease over time.

Lastly, what has become the theme of this report, that is

“A New Paradigm of State Asset Management”, has also

become the spirit of the whole units of DJKN in realizing

a management of state assets that is well-arranged,

expeditious, and legally enforceable.

I offer my gratitude to Allah SWT for all His guidance and

consent so that DJKN’s duties in 2012 can be accomplished

properly. I would like to thank all stakeholders of DJKN for

their trust and support throughout 2012. My thanks and

high appreciation also go to all staff of DJKN and those

who have supported DJKN in carrying out the mandate

of the country.

I hope the performance reports presented through this

annual report will serve as a motivating factor that drives

each personnel of DJKN to remain to work with full spirit

and dedication in looking beyond the opportunities and

challenges in the year 2013.

Dr. Hadiyanto SH, LL.M., CITP

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Director-General of State Asset Management

xvi Laporan Tahunan | Annual Report

KALENDER PERISTIWA PENTING 2012

EVENT HIGHLIGHTS 2012

Yoni Ardianto - Dit BMN - Stasiun Tegal

KALENDER PERISTIWA PENTING 2012

EVENT HIGHLIGHTS 2012

“You must live in the present,

launch yourself on every wave,

find your eternity in each

moment”

- Henry David Thoreau

-

2 Februari 2012Pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara/Daerah Discussion on Bill on State/Regional Claims Management

Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan jajarannya menghadiri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di DPR RI.The Minister of Finance, the Director-General of State Asset Management and staff attended the discussion of the Bill on State/Regional Claims Management at the House of Representatives building.

10 Februari 2012Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik / Top Performing Regional Offices

Dirjen Kekayaan Negara menyerahkan penghargaan kepada kantor wilayah berkinerja terbaik dalam acara Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 9 - 10 Februari 2012 di Kantor Pusat DJKN. The Director-General of State Asset Management presented awards to the best performing regional offices on the sidelines of Limited Working Meeting on 9 to 10 February 2012 at the DJKN’s Central Office.

16 Januari 2012Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II DJKN menjadi Ketua PUPNEchelon II Officials Sworn-in as Heads of PUPN

Pasca-Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengambil sumpah para pejabat Eselon II untuk menjadi Ketua PUPN. Pengambilan sumpah bertempat di ruang serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

After being inaugurated as Echelon II Officials of DJKN, the officials were sworn-in by the Director-General of State Asset Management to become the Heads of PUPN. The swearing-in ceremony took place in the 5th floor of Prawiranegara Syafrudin Building.

JANUARI / JANUARY

FEBRUARI / FEBRUARY

16-24 April 2012DTU Orientasi Pegawai DJKNTechnical General Training for Prospective Employees

Dalam upaya untuk membangkitkan jiwa disiplin bagi para calon pegawai DJKN, maka DJKN bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan DiklatTeknis Umum Orientasi Pegawai Baru DJKN Tahun Anggaran 2012 untuk calon pegawai baru yang berasal dari lulusan STAN.

In an attempt to evoke a spirit of discipline for its prospective employees who freshly graduated from STAN (State College of Accountancy), DJKN in collaboration with the Education and Training Agency for State Asset Management and Fiscal Balance held an orientation program for the new recruits.

8 Maret 2012 Kerja Sama Kemenkeu – POLRIIn Collaboration with National Police Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ruang lingkupnya antara lain mengenai kerja sama sosialisasi peraturan, kebijakan, dan kewenangan tugas dan fungsi, pengamanan penerimaan dan aset negara, penegakan hukum, tindak lanjut pemeriksaan pegawai dan kerja sama pemanggilan, permintaan keterangan dan pengumpulan bukti.

The Ministry of Finance and the Indonesian National Police are committed to working together in performing their duties and functions. This cooperation outlined in the memorandum of understanding the scope of which includes cooperation in dissemination of laws, regulations, policies, duties and functions of the two parties; safeguards to state assets revenues, law enforcement, follow-up on the employee examinations, summons, notice to appear, and evidence gathering.

APRIL / APRIL

MARET / MARCH

25-27 Mei 2012Rapat Kerja Pembinaan PUPNWorking Meeting on PUPN Coaching

Bertempat di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah, DJKN mengadakan Rapat Kerja Pembinaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang yang diikuti oleh Ketua PUPN Cabang seluruh Indonesia.

At Grand Candi Hotel, Semarang, Central Java, DJKN held a working meeting on the Enhancement of Branch Committee of State Claims Management. All of Heads of the Branch Committee across the country attended the meeting.

MEI / MAY

JUNI / JUNE13 Juni 2012 Penandatanganan BAST BMN Berupa Barang Rampasan Dari Kejaksaan Agung ke KPPN Jakarta ISigning of the Handover of BMN from Attorney General

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Suryanto menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke KPPN Jakarta I

The Director of State Asset Management and Information Systems Suryanto signed the handover of State Asset from the Attorney General of the Republic of Indonesia. to KPPN Jakarta I

21 Juni 2012Pengambilan Sumpah Jabatan PNS DJKNCivil Servants of DJKN Took their Oath

Sekretariat DJKN mengadakan acara pengambilan sumpah jabatan 33 pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pusat DJKN.

As many as 33 civil servants of DJKN took their oath. This event was organized by Secretariat of Directorate-General of State Asset Management.

2 Agustus 2012Buka Puasa Bersama keluarga besar DJKNMass Fast-Breaking with Big Family of DJKN

Dalam menjalin tali silaturrahmi antar pejabat dan pegawai di lingkungan DJKN, DJKN mengadakan siraman rohani dalam acara buka bersama 1433 H di kantor pusat DJKN.

To fasten the bond of brotherhood among its officials and employees, DJKN held a mass fast-breaking and religious preaching at its Central Office.

18 Juli 2012 Lelang Barang Gratifikasi KPKGrafts Auction

Kementerian Keuangan c.q. DJKN melalui KPKNL Jakarta V mengadakan penjualan lelang BMN yang berasal dari barang gratifikasi KPK, di Gedung AA Maramis I Kementerian Keuangan.

The Ministry of Finance c.q. DJKN through KPKNL Jakarta V held an auction of state-owned asset originating from grafts seized by KPK, at the AA Maramis I Building, the Ministry of Finance.

AGUSTUS / AUGUST

JULI / JULY

2 Oktober 2012Kesepakatan Bersama tentang Pensertifikatan Tanah antara Kemenkeu dan BPNMOU on Land Sertification

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menandatangani kesepakatan bersama tentang penyertifikatan tanah yang berlaku selama lima tahun di Aula Mezzanie Gedung Juanda I, Jakarta Pusat.

At Juanda I Building, Jakarta, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo and the Head of National Land Agency (BPN ) Hendarman Supandji signed an MoU regarding land certification which will legally binding for the period of five years.

11 - 12 September 2012Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah demi mewujudkan LKPP Tahun 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diadakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo.

To enhance the quality of public financial management indicated by unqualified opinion (WTP) on LKPP 2012, the Ministry of Finance held a National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting 2012. The event was opened by Vice President Boediono and Minister of Finance Agus DW Martowardojo.

SEPTEMBER / SEPTEMBER

OKTOBER / OCTOBER

OKTOBER / OCTOBER

NOVEMBER / NOVEMBER

10 Oktober 2012 Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMDSeminar of Claims Settlement on State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises

Direktur Jenderal Kekayaan Negara menjadi narasumber dalam Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

At Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, the Director-General of State Asset Management spoke as a source-person at the seminar on state claims settlement for SOEs and Regional-Owned Enterprises in the context of Bill on State and Regional Claims Management.

1 November 2012Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga (K/L)Reflection and Appreciation on BMN Management in Ministries/Agencies

Dalam acara yang baru pertama kali digelar tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berkesempatan memberikan penghargaan kepada K/L yang berhasil mengelola BMN dengan baik. Penghargaan diberikan berdasarkan tingkat utilisasi BMN, tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan realisasi Inventarisasi dan Penilaian BMN. Selain itu, penghargaan diberikan kepada K/L yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan BMN yang progresif dan signifikan dalam bentuk Continous Improvement Awards,”

In this never-before-event, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo took the opportunity to award Ministries/Agencies which had successfully managed the BMN. The award-winners were chosen after taking into account the stages of BMN utilization, BMN reporting compliance rates, and the realization of BMN Inventory-Taking and Valuation. In addition, the Continuous Improvement Awards was presented to the Ministries/Agencies that demonstrated a significant and progressive increase in the quality and performance of BMN management.

NOVEMBER / NOVEMBER

NOVEMBER / NOVEMBER

7 November 2012Kunjungan Queensland University of Technology (QUT)A visit from Queensland University of Technology (QUT)

Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima kunjungan dari Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan QUT dan penjajakan kemungkinan kerja sama antara QUT dengan DJKN.

The Director-General of State Asset Management received a visit from Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts, who made his visit for introducing the QUT and for assessing the possibility of collaboration between QUT and DJKN.

22 November 2012Peresmian IDCC DJKN /IDCC DJKN INAUGURATION

Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggunting pita peresmian Information Desk & Call Center (IDCC) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. IDCC terletak di lantai 9 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

The Director-General of State Asset Management cut the ribbon on the opening ceremony of Information Desk and Call Center (IDCC) of Directorate-General of State Asset Management. IDCC is located on the 9th floor of Syafrudin Prawiranegara Building.

DESEMBER / DECEMBER1-2 DesemberRakernas DJKN Tahun 2012 National Working Meeting 2012

Rapat Kerja Nasional DJKN kali ini di selenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta dengan mengambil tema “Kita Wujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berkualitas, Akuntabel, dan Transparan Dalam Rangka Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPP Tahun 2012”.

With the Theme “Let’s Realize a Quality, Accountable, and Transparent State Asset Management Towards Unqualified Opinion (WTP) on LKPP 2012”, the National Working Meeting was held at Arya Duta Hotel, Jakarta.

Studi banding dalam rangka penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Departemen Keuangan, Amerika Serikat tanggal 14 s.d. 21 April 2012

Comparative study in formulating Bill of state Claims and Regional Claims Management in the Department of The Treasury, United States of America on April, 14-21, 2012

Pertemuan di ruang Small Bussines Administration Departemen Keuangan, Amerika Serikat dalam rangka kunjungan studi banding untuk penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah

Held at Small Business Administration Room, Department of the Treasury, United States of America, DJKN conducted a comparative study in formulating Bill of State Claims and Regional Claims Management

“The achievements

of an organization

are the results of the combined

effort of each individual”

- Vince Lombardi -

ORGANISASI DJKNTHE ORGANIZATION

STRUKTUR ORGANISASI DJKN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DJKN

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

DIRECTORATE OF STATE OWNED ASSET

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIRECTORATE OF SEPARATED STATE ASSET

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN

NEGARA LAIN-LAINDIRECTORATE OF STATE CLAIMS

AND OTHER STATE ASSET

KANTOR WILAYAHREGIONAL OFFICE (17)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG (70)STATE ASSET MANAGEMENT

AND AUCTION SERVICE OFFICE (70)

TENAGA PENGKAJI OPTIMALISASI KEKAYAAN

NEGARASENIOR ADVISOR FOR STATE

ASSET OPTIMIZATION

TENAGA PENGKAJI HARMONISASI

KEBIJAKANSENIOR ADVISOR FOR POLICY

HARMONIZATION

TENAGA PENGKAJI RESTRUKTURISASI,

PRIVATISASI DAN EFEKTIVITAS KEKAYAAN

NEGARA DIPISAHKANSENIOR ADVISOR FOR

RESTRUCTURING, PRIVATIZATION AND EFFECTIVENESS OF SEPARATED

STATE ASSET

003Laporan Tahunan | Annual Report

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIRECTORATE-GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SECRETARIAT OF DIRECTORATE-GENERAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN

KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASIDIRECTORATE OF STATE

ASSET MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM

DIREKTORAT PENILAIANDIRECTORATE OF VALUATION

DIREKTORAT LELANGDIRECTORATE OF AUCTION

DIREKTORAT HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT

DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS & PUBLIC RELATIONS

004 Laporan Tahunan | Annual Report

ORGANISASI DJKN

DJKN memiliki cakupan core business yang sangat luas,

kompleks dan beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang

negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyeleng-

garakan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1.

2.

3.

4.

5.

Organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jenderal sebagai

pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan)

unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh)

Direktorat Teknis.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Ke-

kayaan Negara berdasarkan hasil reorganisasi DJKN

terdiri dari:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara,

piutang negara, dan lelang;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara,

piutang negara, dan lelang;

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Barang Milik Negara;

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara

Lain-lain;

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem

Informasi;

Direktorat Penilaian;

Direktorat Lelang;

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

THE ORGANIZATION

DJKN’s core business scope is indeed broad, complex,

and diverse. Based on the Ministry of Finance Regulation

No. 184/PMK.01/2010 on the Organization and

Administration of the Ministry of Finance, DJKN bears the

task to formulate and implement policies and technical

standardization in the field of state assets, state claims,

and auctions.

And in carrying out the above tasks, DJKN holds a very

strategic functions, namely:

1.

2.

3.

4.

5.

DJKN is composed of the Director-General as the head of

the echelon I unit which oversees eight units of echelon II,

namely one Secretariat and seven Technical Directorates.

Currently, the organizational structure of DJKN com-

prises:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Preparing the policy formulation in the field of state

asset, state claims and auction;

Executing the policies in the field of state asset, state

claims and auction;

Formulating the standards, norms, and criteria in the

field of state asset, state claims and auction;

Providing technical guidance and evaluation in the

field of state asset, state claims and auction;

Maintaining the administration of the Directorate-

General.

Secretariat of Directorate-General;

Directorate of State-Owned Asset;

Directorate of Separated State Asset;

Directorate of State Claims and Other State Asset;

Directorate of State Asset Management and

Information System;

Directorate of Valuation;

Directorate of Auction;

Directorate of Legal Affairs and Public Relation.


Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi

kantor pusat DJKN, perlu didukung dengan penguatan

sistem kelembagaan dan struktur organisasi yang

memadai. Untuk itu, DJKN kembali mengusulkan

penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat.

Penataan organisasi di lingkungan kantor pusat

DJKN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

pelaksanaan tugas, beban tugas, potensi yang dihadapi,

serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian setiap

pelaksanaan tugas. Usulan penataan organisasi kantor

pusat telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJKN

didukung oleh kantor vertikal di daerah. Dalam rangka

penguatan kelembagaan dan mendukung pelaksanaan

tugas di instansi vertikal, maka dilakukan penataan

organisasi di lingkungan instansi vertikal DJKN. Penataan

Organisasi di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

tanggal 6 November 2012. Penataan Organisasi tersebut

difokuskan pada penambahan fungsi kepatuhan Internal

pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL.

Pada Kantor Wilayah DJKN, penataan organisasi dilakukan

dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal, Hukum,

dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi dihapuskan dan

kegiatan verifikasi dilakukan oleh bidang terkait. Selain

itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas, dilaksanakan penggabungan seksi pada masing-

masing Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan

Bidang Lelang yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2

(dua) seksi. Penataan Organisasi pada KPKNL dilakukan

dengan menambah 1 (satu) seksi yaitu Seksi Kepatuhan

Internal. Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum

berlaku efektif pada tahun 2012 dan akan berlaku efektif

apabila peraturan turunannya sudah ditetapkan.

The enhancement of the organizational effectiveness

and the improvement of performance of the DJKN’s

Central Office, need to be adequately supported by

strengthening the institutional system and organizational

structure. To that end, again, DJKN proposed an

organizational restructuring within the Central Office.

The organizational restructuring in the Central Office

environment was done by considering the conditions of

task execution, workload, potential challenges, as well as

the evaluation of the effectiveness of the completion of

each task. The organizational restructuring proposal has

been submitted to the Secretariat General of the Ministry

of Finance.

In carrying out its duties and functions, DJKN is

supported by vertical units across the country. To boost

the institutional strengthening and the performance of

vertical units, an alignment of vertical structure within the

DJKN was then conducted. This organizational alignment

within the vertical units of DJKN was set down by the

Minister of Finance’s Regulation No. 170/PMK.01/2012

on the Organization and Administration of Vertical Units

of the Directorate-General of State Asset Management

dated November 6, 2012 which focuses on the addition

of the internal compliance function within the Regional

Offices and Service Offices (KPKNL).

At the Regional Offices, organizational arrangement

was done by forming an Internal Compliance, Legal,

and Information Division (KIHI). Verification section

was abolished and verification activities carried out by

the relevant division. In addition, for the efficiency and

effectiveness of the task implementation, a merger of

sections within the Valuation Division, State Claims

Division, and Auction Division was carried out, resulting

into two sections in each divisions from the original three

sections. Meanwhile, the organizational arrangement

in KPKNLs was performed by adding 1 (one) section,

namely Internal Compliance Section. The Regulation of

the Minister of Finance, however, is not yet effective in

2012 but will be so after the derivative rules have been

defined.


Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012

terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan

85 (delapan puluh lima) KPKNL.

Dari 85 KPKNL yang ada, sampai saat ini yang beroperasi

efektif adalah 70 KPKNL. Sementara untuk 15 (lima belas)

kantor pelayanan lainnya yang belum beroperasi, saat ini

dalam proses analisis urgensi dan beban kerja dengan

mempertimbangkan kebutuhan stakeholder di wilayah

kantor pelayanan yang akan dibuka dan ketersediaan

anggaran untuk pembukaan kantor baru.

Tenaga Pengkaji

Dinamika gejolak ekonomi seperti krisis global merupakan

satu faktor yang memengaruhi kondisi di lapangan

terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara,

dan lelang. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara

baik kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan

negara lain-lain, piutang negara, serta lelang seringkali

dihadapkan pada masalah hukum. Hal ini memunculkan

tantangan baru bagi DJKN dalam mengemban fungsi

pengaturan dan pengawasannya. Salah satu upaya

untuk merespons tantangan-tantangan tersebut adalah

dengan membentuk 3 (tiga) jabatan senior di lingkungan

DJKN terhitung sejak 25 Januari 2010, yang terdiri

dari Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Tenaga

Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, dan Tenaga

Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas

Kekayaan Negara Dipisahkan.

Ketiga Tenaga Pengkaji tersebut secara struktural

langsung berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Namun

demikian, dalam melaksanakan tugasnya, ketiganya

tetap harus melakukan koordinasi dengan unit-

unit kerja terkait lainnya di lingkungan DJKN sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/

PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian

Keuangan.

1.

According to the Minister of Finance’s Regulation No.

170/PMK.01/2012, the vertical unit of DJKN consists of

17 (seventeen) regional offices (Kanwil) and 85 (eighty-

five) service offices (KPKNL).

Currently, 70 out of 85 existing service offices have been

fully operated. The remaining 15 (fifteen) service offices

would be operational depending on the result of the

process of urgency and workload analysis which taking

into account the needs of stakeholders in the respective

region as well as the budget to establish a new office.

Senior Advisors

The global economic turmoil brings about conditions

that affects the management of state assets, state

claims, and auctions. The management of state assets

or separated assets and other state assets, state claims,

and the auction are often faced with legal problems.

This poses new challenges for DJKN in carrying out its

functions to regulate and supervise. Thus, from January

25, 2010 onward, the government came up with the

establishment of three new senior position within DJKN.

They are Senior Advisor for Policy Harmonization, Senior

Advisor for State Asset Optimization and Senior Advisor

for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of

Separated State Asset.

The three Senior Advisors are directly under and

responsible to the Director-General of State Assets

Management. However, in carrying out their duties, all

three still shall be required to coordinate with other

related working units within the DJKN in accordance

with the Ministry of Finance’s Regulation (PMK) Number

19/PMK.01/2010 regarding the Senior Advisors of the

Directorate-General of State Asset Management.

1.

Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (TP-HK),

bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun

rekomendasi peraturan perundang-undangan dan

Senior Advisor for Policy Harmonization (TP-HK)

has the task of reviewing, assessing, and providing

recommendations in the field of legislation and other

policies and handling of state assets, state claims,

and auctions.


In undertaking those duties and functions, the TP-HK

carries out the following activities:

a.

b.

c.

During the year 2012, TP-HK participated in the

process of preparing a draft legislation to deliver

feedback or suggestions, either in his position as a

member of the team as well as due to the disposition

of the Director-General or the request of the technical

directorate. The drafts are as follows:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

kebijakan lainnya serta penanganan hukum kekayaan

negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, TP-

HK melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

c.

Selama tahun 2012, TP-HK ikut berpartisipasi dalam

proses penyusunan beberapa rancangan peraturan

perundang-undangan dengan memberikan

tanggapan atau masukan, baik dalam posisinya

sebagai anggota tim maupun dikarenakan adanya

disposisi dari Direktur Jenderal atau permintaan

dari direktorat teknis. Adapun rancangan peraturan

perundang-undangan dimaksud, yaitu:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau

bahan masukan berdasarkan disposisi Dirjen

Kekayaan Negara maupun permintaan direktorat

teknis;

memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau

bahan masukan berdasarkan inisiatif sendiri;

menyampaikan laporan atas kegiatan yang diikuti

berdasarkan penugasan Dirjen Kekayaan Negara.

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan

Piutang Daerah;

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;

RUU tentang Penilai;

RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan;

RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

providing assessment, research paper,

recommendation, or disposition of material

inputs by the Director General of State Assets and

request technical directorate;

providing assessment, research paper,

recommendation, or an input based on their own

initiative;

delivering a report on the activities pursued by the

assignment of Director General of State Assets.

Bill on State and Regional State Claims

Management;

Bill on Management of State Asset;

Bill on Valuation;

Bill on Defense and Security Industry;

Bill on the Amendment to Law No. 20 of 1997 on

State Revenue;

Draft of the Minister of Finance’s Regulation

(RPMK) on Auction Implementation Guidelines;

RPMK on Principles in Recognizing Service User

Palo

mes

- K

PKN

L Ba

tam

- A

nak

Indo

nesi

a


2.

h.

i.

In addition to providing feedback or inputs on some

of the drafts, TP-HK also contributes to the process

of drafting memorandum of understanding (MoU)

between DJKN with other agencies, such as the

Attorney and the Police.

Apart from above-mentioned, TP-HK is designated

and assigned by Director-General to serve as the Chief

of DJKN Reforms and Institutional Transformation

Team. TP-HK also joined as a member of Preparation

of Forestry Holding SOE Team, and as an interviewer

for BPPK’s SPIRIT 2012‘s postgraduate (S2/S3)

scholarship selection.

As related to the DJKN in general, TP-HK has provided

contribution to and/or reviews on the crowning of

KPKNL Teladan 2012 (modern service offices), DJKN’s

organizational Arrangement, implementation of the

DJKN’s Quality Assurance and Bureaucratic Reforms,

and human resources development plans, such as

capacity building and tailor-made training. Also,

along with the Directorate of BMN, TP-HK actively

joined in the discussion with the Government

Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership

(GPF-AIP) regarding the cooperation in the field of

asset management. TP-HK also set up “Strategic

Asset Management” discussion forum, inviting

DJKN’s employees with S2 and S3 background.

Senior Advisor for State Asset Optimization (TP-

OKN) has the task of reviewing and assessing and

making recommendations in the field of state asset

optimization.

2.

g.

h.

i.

Di samping memberikan tanggapan atau masukan

atas beberapa rancangan peraturan perundang-

undangan, TP-HK juga ikut berkontribusi dalam proses

penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of

Understanding/MoU) antara DJKN dengan instansi

lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian RI.

Selain itu, TP-HK ditunjuk dan ditugaskan oleh

pimpinan DJKN menjadi Ketua Tim Reformasi Birokrasi

dan Transformasi Kelembagaan DJKN. TP-HK juga

turut bergabung sebagai Anggota Tim Persiapan

Pembentukan Holding BUMN Kehutanan dan sebagai

pewawancara seleksi beasiswa pascasarjana (S2/S3)

SPIRIT Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPPK.

Adapun terkait dengan organisasi DJKN secara

umum, TP-HK telah memberikan masukan dan/

atau reviu atas rencana penetapan KPKNL Teladan

2012, penataan organisasi DJKN, pelaksanaan

Quality Assurance atas Reformasi Birokrasi DJKN,

dan rencana pengembangan SDM, seperti capacity

building dan tailor-made training. Kemudian bersama

Direktorat BMN, TP-HK aktif bergabung dalam

pembahasan dengan Government Partnership Fund

–Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) dalam

rangka kerja sama di bidang asset management. TP-

HK juga mengadakan forum diskusi “Strategic Asset

Management” bersama pegawai-pegawai DJKN yang

berlatar belakang S2 dan S3.

Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara

(TP-OKN), bertugas menelaah dan mengkaji serta

menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi

kekayaan negara.

RPMK tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

RPMK tentang Penataan Organisasi di Lingkungan

DJKN;

Rancangan Perdirjen tentang Pelimpahan

Sebagian Wewenang Dirjen Kekayaan Negara

kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk

dan Atas Nama Dirjen Kekayaan Negara

Menandatangani Penerbitan Surat Tugas

Perjalanan Dinas;

(“know your customers”);

RPMK on DJKN’s Organizational Arrangement;

Draft of Director-General’s Regulation (Perdirjen)

concerning the transfer of part of the Director-

General’s authority from the Director-General

to Officials at the DJKN to and on behalf of the

Director-General sign the assignment letter for

official travels;


During the year 2012, TP-OKN has provided input,

study, research paper, and report on the assignments

given by the Director-General, among others:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Besides, TP-OKN also delivered feedback on some

drafts of legislation at the request of the technical

directorates, namely:

a.

b.

c.

In performing duties related to the field of optimization

of state assets, TP-OKN provided feedback or review

on his own initiative, namely:

a.

b.

Selama tahun 2012, TP-OKN telah memberikan

masukan, kajian, telaahan, dan laporan terhadap

penugasan yang diberikan berdasarkan disposisi

Dirjen, antara lain:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Selain itu, TP-OKN juga menyampaikan masukan

terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-

undangan atas permintaan direktorat teknis, yaitu:

a.

b.

c.

Dalam melaksanakan tugasnya yang terkait bidang

optimalisasi kekayaan negara, TP-OKN memberikan

masukan atau kajian atas inisiatif sendiri, yaitu:

a.

b.

Laporan terkait Misi Program Compact, Millenium

Challenge Corporation (MCC) Amerika;

Tanggapan terhadap Risalah Sidang Kabinet

Paripurna tanggal 3 Januari 2012;

Laporan Stakeholders’ Meeting-Lembaga

Administrasi Negara terkait reformasi Business

Process melalui strategi Integrated Research on

Governance (IR-Gov);

Laporan Rapat Persiapan Paviliun Indonesia pada

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio +20;

Laporan Rapat Underwater Cultural Heritage

(Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO);

Laporan Rakernas Pendanaan Penanggulangan

Kemiskinan PNPM Mandiri;

Laporan Hasil FGD Pemaparan Hasil Studi

Reformasi Institusi Keuangan Publik di Indonesia;

Tanggapan terhadap The World Bank Group

Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia

(draft);

International Seminar on Financial Stability;

“Financial Stability through Effective Crisis

Management and Inter-Agency Coordination”, di

Nusa Dua-Bali.

Masukan terhadap Materi Pelimpahan Wewenang

Menteri Keuangan kepada Para Pejabat di

Lingkungan Kementerian Keuangan;

Masukan terhadap Konsep Keputusan Dirjen KN

tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK; dan

Masukan atas Draf dan Naskah Akademis RUU

PKN.

Upaya merintis hubungan dengan World Bank-

Resident Staff Indonesia;

Masukan terhadap draft Country Partnership

Strategy (CPS) for Indonesia (2013 s.d. 2015); dan

Report on the mission of US’s Compact,

Millennium Challenge Corporation (MCC Program;

Response to the minutes of the Plenary Session

of the Cabinet, January 3, 2012;

Reports on the Institute of Public Administration’s

Stakeholders’ Meeting concerning business

process through Integrated Research on

Governance (IR-Gov);

Report on the preparatory meeting for Indonesian

pavilion in the Rio+20 Summit;

Report on Underwater Cultural Heritage Meeting

(Indonesian National Commission for UNESCO);

Report on the National Meeting on Poverty

Alleviation Funding through PNPM Mandiri;

Report of FGD on Exposure of the Study of Public

Financial Institutions Reform in Indonesia;

The response to The World Bank Group Country

Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (draft);

International Seminar on Financial Stability

“Financial Stability through Effective Crisis

Management and Inter-Agency Coordination”, in

Nusa Dua, Bali.

Inputs concerning the delegation of authority

from the Ministry of Finance to the Officials in the

Ministry;

Contribution in the concept of the Director-

General’s Decree concerning the establishment

of Steering Committee of Information and

Communication Technology, and

Input on draft and academic paper of Bill on State

Assets Management.

Pioneering the relations with the World Bank’s

Indonesia Resident Staff;

Input on the draft of Country Partnership Strategy

(CPS) for Indonesia (2013 till 2015), and


Analisis Kinerja Keuangan BUMN Kehutanan

untuk periode 2007 s.d. 2014.

PT Nindya Karya;

PT Waskita Karya;

PT PPA.

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan

Piutang Daerah;

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;

RUU tentang Penilai;

Draf RPMK tentang Penyusutan BMN berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

3.

Analysis of Financial Performance of Forestry

SOEs for the period 2007 to 2014.

PT Nindya Karya;

PT Waskita Karya;

PT PPA.

Draft of Law on the Management of State and

Regional Claims

Draft of Law on the Management of State Asset

Draft of Law on Valuation

Draft of RPMK on the Deprecation of BMN in

the form of Fixed Asset Managed by Central

Government’s Entities.

3.

c.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan

Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (TP-

RPEKND) secara garis besar memiliki tugas menelaah

dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang

restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan

negara dipisahkan dengan tujuan tersusunnya

rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi,

dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan yang

tepat, cepat, dan profesional di lingkungan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara.

Pada tahun 2012, TP-RPEKND telah memberikan

kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan

dalam berbagai hal di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara khususnya di bidang kekayaan

negara yang dipisahkan yaitu masukan tentang BP

Batam dan PT Survey Udara Penas.

Selain itu, terlibat juga dalam rapat pembahasan

terkait program restrukturisasi dan privatisasi BUMN,

antara lain:

a.

b.

c.

TP-RPEKND juga terlibat dalam pembahasan

beberapa peraturan, antara lain:

a.

b.

c.

d.

Berdasarkan disposisi dari Direktur Jenderal Kekayaan

Negara, TP-RPEKND juga mengikuti rapat dan dengar

pendapat sebanyak tiga kali selama tahun 2012.

c.

Senior Advisor for Restructuring, Privatization,

and Effectiveness of Separated State Asset (TP-

RPEKND) has the task to review and assess and

make recommendations in the field of restructuring,

privatization, and the effectiveness of separated

state asset with the aim of drafting right, timely,

and professional recommendations in the field of

restructuring, privatization, and the effectiveness of

separated state asset.

In 2012, TP-RPEKND has provided assessment,

research paper, recommendation, or inputs in various

matters related to the Directorate-General of State

Asset Management particularly in the areas of

Separated State Asset such as inputs related to BP

Batam and PT Survey Udara Penas.

In addition, TP-RPEKND was also involved in

the discussion related to the restructuring and

privatization program of, among others:

a.

b.

c.

TP-RPEKND also took part in the discussion of several

draft of law (bill) and regulations, among others:

a.

b.

c.

d.

Throughout 2012, on the disposition of the Director

General of State Assets, TP-RPEKND also attended

three meetings and hearings.


PROFIL DIREKTUR JENDERAL, SEKRETARIS, DIREKTUR DAN TENAGA PENGKAJI THE DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS AND SENIOR ADVISORS

01. Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP

02. Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M

03. Drs. Dedi Syarif Usman, AK., M.A.

04. Arif Baharudin, S.E., MBA

05. Soepomo, S.H., LL.M

06. Suryanto, S.E

07. Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc

08. Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum

09. Tavianto Noegroho, S.H, MH

10. Dr. Bambang S. Marsoem

11. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA

12. Teguh Wiyono, S.H., MBA

0102

0304

0506

07

08

09

1012

11

Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 27 Oktober 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas

Padjajaran tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum

dari Universitas Padjajaran tahun 2012.

DR. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP served as the Director-General of DJKN since October 27, 2006. He graduated

from Faculty of Law, Padjadjaran University in 1986 and obtained his Master Degree from Harvard Law School,

Cambridge, USA in 1993. In 2012, he received a Doctoral Degree in Law from Padjadjaran University.

Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang pada tahun 1998

dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia Semarang pada tahun 2000.

Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M took office as Secretary of DJKN since March 18, 2011. He holds a Bachelor of Social Science from the University of 17 Agustus 1945, Semarang, in 1998 and obtained a Master degree in Management from

STIE Mitra Indonesia Semarang in 2000.

Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara DJKN sejak 12

Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan pada tahun 1991 dan

memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari University Of Colorado at Denver, USA pada tahun 1998.

Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. has been assigned the position of Director of State-Owned Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Economics,

University of Parahyangan in 1991 and obtained a Master of Arts in Economics from the University of Colorado at

Denver, USA, in 1998.

Arif Baharudin, S.E., MBA mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Denver University, USA pada

tahun 1998.

Arif Baharudin, S.E., MBA began his term as the Director of Separated State Asset since March 18, 2011. He graduated from Faculty of Economics,

Brawijaya University in 1991 and obtained his MBA from Denver University, USA, in 1998.

Soepomo, S.H., LL.M mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Master of Law dari Tulane University, New Orleans, USA

pada tahun 1992.

Soepomo, S.H., LLM started his terms as Director of State Claims and Other State Asset since March 18, 2011. He

graduated from the Faculty of Law Diponegoro University in 1983 and acquired his Master Degree in Law from Tulane

University, New Orleans, USA in 1992.

Suryanto, S.E mulai menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN sejak 12 Januari

2012. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Suryanto, S.E assumed his term as the Director of State Assets Management and Information Systems since January 12, 2012. He graduated from Faculty of Economics, University

of Indonesia in 1990.

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari UPN Veteran Surabaya pada tahun 1989dan memperoleh gelar Master of

Accountancy dari Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA pada tahun 1998.

Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc started his terms as the Director of Valuation since Maret 18, 2011. He earned a Bachelor degree in Accounting from UPN Veteran Surabaya in 1989 and obtained his Master of Accountancy from Case

Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA in 1998.

Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum mulai menjabat sebagai Direktur Lelang DJKN sejak 12 Januari 2012.

Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 1990, Magister

Humaniora dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari

Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007

Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum began serving as Director of Auction since January 12, 2012. She graduated

from the Faculty of Law, University of Padjadjaran in 1990, obtained her Master of Humanities from the

University of Sumatera Utara in 2002, and acquired a Doctorate in Jurisprudence from the University Sumatera

Utara in 2007.

Tavianto Noegroho, S.H, M.H mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak 12 Januari 2012.

Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister

Hukum dari Universitas Gajah Mada.

Tavianto Noegroho, S.H. began serving as Director of Legal Affairs and Public Relation since January 12, 2012. He

graduated from Faculty of Law, Diponegoro University in 1990 and obtained this Magister of Law from University of

Gajah Mada.

Dr. Bambang S. Marsoem mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara sejak 7 Mei 2010.

Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, Master of Arts dari Duke

University, Durham, North Carolina, USA, pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari North Carolina

State University, USA pada tahun 2000.

Dr. Bambang S. Marsoem started serving as Senior Advisor for State Asset Optimization since May 7, 2010. He graduated

from The Faculty of Economics from University of Gadjah Mada in 1979, obtained Master of Arts from the University

of Duke, Durham, North Carolina, USA in 1987, and acquired a Doctorate degree of Philosophy from North Carolina State

University, USA, in 2000.

Teguh Wiyono, S.H., MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan

alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Master of Business

Administration dari College of Insurance, New York, USA pada tahun 1989.

Teguh Wiyono, S.H., MBA began serving as the Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Law, University of Gadjah Mada in 1980 and obtained his Masters of Business Administration from

the College of Insurance, New York, USA, in 1989.

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas

Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Detroit, Michigan, USA pada

tahun 1994.

Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA has been appointed as Senior Advisor for State Asset Optimization

since January 12. She graduated from the Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural Institute in 1987 and

earned a Master of Business Administration (MBA) from University of Detroit, Michigan, USA in 1994.

Andi Al Hakim - KPKNL Serpong - Bumi Itu Bulat

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

DEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENT

“Management is doing things

right, leadership is doing the

right things”

- Peter Drucker -

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi

Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan

negara, DJKN mengemban tugas untuk mewujudkan

penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib,

akuntabel, dan transparan. Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan

salah satu payung hukum dalam menghadapi tantangan

dalam pengelolaan barang milik negara yang semakin

kompleks, serta dalam rangka menciptakan pengelolaan

barang milik negara yang lebih baik.

BARANG MILIK NEGARA (BMN)Nilai barang milik negara dari tahun ke tahun selalu

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini

mengindikasikan bahwa ruang lingkup, tanggung

jawab serta permasalahan yang dihadapi pun semakin

kompleks. Dalam rangka menatausahakan BMN, DJKN

melakukan beberapa kegiatan di tahun 2012, diantaranya.

A.

As an organization performing the duties and functions

of the Ministry of Finance in the field of management of

state assets, DJKN bears the assignment of reorganizing

the management of state assets, which for decades have

not been managed optimally. The Government Regulation

No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional

Asset (BMN/D) as the implementing regulations of Law

No. 17 of 2003 on State Finances and of Law Number 1 of

2004 on State Treasury, is one of the legal umbrellas in

creating a finer management of the increasingly complex

state asset.

STATE-OWNED ASSET (BMN)The value of State-Owned Asset from year to year has

always been experiencing a significant increase. This

indicates that the scope, responsibilities, and problems

related to it will grow even more complex. In order to

manage this, in 2012, DJKN has conducted the following

activities.

A.Identifikasi BMN yang dapat disertifikatkanSertifikasi BMN merupakan salah satu bentuk

pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Dalam

rangka mengimplementasikan Peraturan Bersama

Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun

2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara

Berupa Tanah, maka pada tahun 2012 ini Direktorat

BMN c.q. DJKN melakukan kegiatan identifikasi

bidang tanah yang dapat disertifikatkan.

Identifikasi merupakan proses pemetaan BMN berupa

bidang tanah yang belum bersertifikat untuk diajukan

kepada BPN guna proses sertifikasi. Pemetaan tanah

dilakukan berdasarkan lokasi, luas tanah, batas-

batas, nilai BMN, dan nama pemilik tanah.

Dari hasil kompilasi data identifikasi bidang tanah

yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2012

melalui data Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) diperoleh

data identifikasi BMN berupa tanah sebanyak 26.674

Identification of Certifiable BMNBMN Certification is a form of protection for BMN in

the form of lands. To implement a joint regulation

between the Minister of Finance’s Regulation No.

186/PMK.06/2009 and the Head of National Land

Agency (BPN)’s Regulation Number 24 of 2009 on

Certification for State Assets in the form of Lands, in

20112 DJKN has identified areas of land that have not

been certified.

Identification is the process of mapping the BMN in

the forms of lands that have not been certified and

file them for certification process. Land mapping is

carried out by location, land size, land borders, the

value of BMN, and the name of the land owner.

As of December 31, 2012, based on the result of

data compilation and land identification precessed

through SIMANTAP (Management Information

System Application for Government Land Data),

revealed that were 26,674 track of lands consisting


of 15,168 certified lands and 11,506 lands that have

not been certified.

To follow up on the results of identification and

data collection, a search targeted at lands eligible

for 2013 certification program was conducted. Some

of the main indicators in prioritizing the lands for

certification are as follows:1.

2.

3.

4.

Based on the priority indicators and budgeting

processes of the RAPBN 2013 (State Budget Draft),

the target of land certification in 2013 is as follows:

bidang tanah yang terdiri atas 15.168 bidang tanah

yang telah bersertifikat dan 11.506 bidang tanah

belum bersertifikat.

Guna menindaklanjuti hasil identifikasi dan pendataan

BMN berupa tanah, dilakukan penelusuran terhadap

bidang tanah yang dapat dijadikan target Sertifikasi

tahun 2013. Beberapa indikator utama penentuan

prioritas target sertifikasi adalah sebagai berikut:1.

2.

3.

4.

Berdasarkan indikator prioritas tersebut dan proses

penganggaran RAPBN Tahun 2013, diperoleh hasil

penelusuran rencana target pelaksanaan Sertifikasi

bidang tanah tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:

luas tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar;tanah tidak dalam sengketa;tanah dalam penguasaan Kementerian/Lembaga;untuk menghindari potensi persinggungan

dengan tanah kehutanan dan tanah pertanian,

dilakukan pengecualian untuk tanah yang berada

di provinsi Kalimantan Tengah.

The acreage is or less than one hectare;The land is not in dispute;The land is under control of a Ministry/Agency;To avoid potential intersection with forest land

and agricultural land, an exception was made

for lands located in the province of Central

Kalimantan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DKI Jakarta

Jawa Barat

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Jambi

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Banten

Gorontalo

Maluku Utara

JUMLAH

20

200

200

200

270

50

100

150

60

90

50

85

85

95

50

250

45

2000

754.000

754.000

1.194.000

1.194.000

1.194.000

959.000

959.000

1.459.000

1.459.000

1.459.000

754.000

1.459.000

1.634.000

1.634.000

754.000

959.000

1.634.000

15.080.000

150.800.000

238.800.000

238.800.000

322.380.000

47.950.000

95.900.000

218.850.000

87.540.000

131.310.000

37.700.000

124.015.000

138.890.000

155.230.000

37.700.000

239.750.000

73.530.000

2.354.225.000

Provinsi / Province VolumeHarga Satuan /

Unit PriceAnggaran /

BudgetNO.


B.B. Identification and Mapping of Troubled BMNThe mapping and evaluation of troubled-BMN was a

follow-up on the BPK’s audit findings on the Central

Government’s Financial Statements (LKPP) 2009.

The audit findings stated that there were BMN in

the Ministries/Agencies having a problem in four

categories of issue. In addition, there were BMN as

the result of the inventory-taking and valuation (IP)

from 2007 to 2009.

The purpose of the BMN mapping and assessment

in the form of lands and/or buildings in 2012 was to

resume the data collection activities which had been

done for troubled lands and/or buildings since 2010.

As of October 31, 2012, there were 31 Ministries/

Agencies in which the BMN mapping and assessment

have not been done.

The mapping and assessment activities are also

conducted to improve the sustainability of BMN

system and governance in Ministries/Agencies in

the entire territory of the Republic of Indonesia. In

this way, the existence of BMN managed in each

Ministry/Agency can be utilized effectively, used

optimally, and protected to the fullest, creating order

in terms of law aspect, administrative aspect, and

physical aspect.

To address the mapping of troubled BMN, the

following activities were carried out in 2012:a.

Identifikasi dan Pemetaan BMN BermasalahKegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa

tanah dan bangunan bermasalah dilatarbelakangi

dengan adanya temuan audit interim Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Tahun Anggaran (TA) 2009 atas BMN pada K/L yang

diidentifikasi masih bermasalah dengan 4 kategori

permasalahan BMN ditambah dari data hasil kegiatan

inventarisasi dan penilaian BMN (IP) dari tahun 2007

sampai dengan 2009.

Maksud dari kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN

berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah tahun

2012 adalah meneruskan kegiatan pengumpulan data

BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah

yang telah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011,

dikarenakan masih terdapat 31 K/L yang belum

dilakukan pemetaan dan pengkajian sampai dengan

tanggal 31 Oktober 2012.

Kegiatan pemetaan dan pengkajian juga dilakukan

dalam rangka menyempurnakan sistem dan tata

kelola BMN secara berkesinambungan pada K/L agar

dapat menaungi eksistensi BMN yang terdapat pada

setiap K/L di seluruh wilayah Republik Indonesia

sehingga BMN dimaksud dapat didayagunakan secara

efektif, dimanfaatkan secara optimal, dan terlindungi

secara maksimal, serta tercipta tertib hukum, tertib

administrasi dan tertib fisik.

Dalam rangka pemetaan BMN bermasalah, kegiatan

yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai berikut:a. Rapat Pembahasan Pemetaan dan Pengkajian

BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Bermasalah TA 2012 dengan 31 K/L pada tanggal

10 Juli 2012 dengan agenda utama yaitu :1)

2)

melakukan konfirmasi atas kronologis

permasalahan BMN berupa Tanah dan/atau

Bangunan yang disampaikan K/L; dan

konfirmasi tindak lanjut yang akan dilakukan

K/L atau konfirmasi atas progress tindak

lanjut yang telah dilakukan K/L.

Meeting with 31 Ministries/Agencies on July 10,

2012, to discus the mapping and assessment of

BMN in the form of troubled land and/or building

fiscal year 2012, with the main agenda :1)

2)

confirming the chronological problems

delivered by the Ministries/Agencies

concerning BMN in the form of land and/or

buildings, and

confirming both the follow-up measure to be

taken and the progress of the follow-up that

has been made by the Ministries/Agencies.


b.

c.

d.

Jumlah BMN bermasalah yang berhasil diidentifikasi

dalam kegiatan pemetaan BMN bermasalah mulai

tahun 2010 s.d. 2012 disajikan pada tabel di bawah.

b.

c.

d.

The total of troubled BMN identified in the mapping

of troubled BMN from 2010 to 2012 is presented in

the table below.

Mengingat banyaknya sengketa dan terhambatnya

proses Sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional,

maka pada kegiatan pembahasan dengan

K/L, DJKN mengundang narasumber yaitu M.

Fatan Fahir, S.H. Kepala Seksi Konflik Antara

Pemerintah Daerah pada Subdirektorat Konflik

Lembaga Direktorat Konflik Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional. Pada kesempatan tersebut

narasumber menyampaikan materi mengenai

mekanisme penanganan kasus pertanahan,

pencegahan sengketa/konflik pertanahan, dan

upaya penanganan sengketa/konflik.

Sampling peninjauan fisik atas tanah dan/atau

bangunan bermasalah pada beberapa Kanwil

DJKN untuk memperoleh data BMN tanah dan/

atau bangunan bermasalah yang lebih akurat dan

handal. Sampling peninjauan fisik dilakukan pada

3 lokasi wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL,

yaitu Kanwil II Medan, Kanwil XIII Samarinda, dan

Kanwil XIV Denpasar.

Penyusunan Laporan Pemetaan BMN Bermasalah

telah selesai dilaksanakan dan disampaikan

kepada pihak terkait. Laporan ini memuat semua

kegiatan pemetaan BMN bermasalah yang telah

dilaksanakan beserta dengan hasilnya termasuk

rekapitulasi permasalahan, tindak lanjut, dan

rekomendasi penyelesaian atas permasalahan

yang dijumpai.

Certification process at the National Land Agency

is often disturbed by a number of disputes and

barriers. Thus, DJKN invited M. Fatan Fahir, S.H

to speak as a source-person. The speaker who

was the Head of Local Government Conflict

Division, Sub-directorate of Institutional Conflict,

Directorate of Land Conflict, the National Land

Agency, on the occasion delivered material

regarding the mechanisms of land conflict

handling, the prevention of disputes/conflict

over lands, and efforts to address land disputes/

conflicts.

Sampling of physical inspection of the troubled

land and/or buildings on several DJKN’s regional

offices to obtain a more accurate and reliable

data on lands and/or buildings. The sampling

was carried out in three working area of DJKN’s

regional offices and service offices, namely

Regional Office II Medan, Regional Office XIII

Samarinda, and Regional Office XIV Denpasar.

Completing and delivering the report on the

mapping of troubled BMN to the relevant parties.

This report includes all activities related to the

mapping of trouble BMN along with the results

including recapitulation of the problem, follow-

up, and recommendations.

1

2

3

4

Tidak sesuai tugas dan fungsi

Not in Accordance with Duty and Function

Tidak ada bukti kepemilikan

No Proof of Ownership

Sengketa

In Dispute

Tidak sesuai ketentuan

Illegal

Jumlah/Total

60

222

52

11

345

87

565

58

51

761

3

316

272

17

608

Kriteria BMN BermasalahTroubled BMN

Pendataan K/LEntities Data 2010



Jumlah Bidang Tanah dan/atau BangunanAmount of Lands and Buildings

NO.


Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa:a.

b.

c.

We can conclude, based on the data presented above,

that:a.

b.

c.

dari 3 (tiga) tahun pemetaan dan pengkajian yang

dilakukan, permasalahan yang paling banyak

adalah tidak adanya bukti kepemilikan. Dari tabel

di atas, terlihat bahwa pada T.A. 2010 terdapat

222, pada T.A. 2011 terdapat 565, dan pada T.A.

2012 terdapat 316 jumlah bidang tanah dan/atau

bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan

permasalahan lainnya;untuk K/L yang dipetakan pada tahun 2012

cenderung K/L selaku Pengguna Barang (UAPB,

UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB) telah lebih

tertib dalam pelaksanaan penetapan status

penggunaan, pengalihan status penggunaan

(dengan jumlah K/L dan satker yang hampir sama

dari tahun 2010 s.d. tahun 2012, penggunaan

BMN yang tidak sesuai tugas dan fungsi hanya

3 bidang) ;untuk K/L yang dipetakan di tahun 2012,

terdapat kecenderungan banyak sengketa

atas BMN (272 kasus). Pada saat pembahasan

dengan K/L diketahui sebagian besar sengketa

tersebut disebabkan oleh kurangnya dokumen

kepemilikan BMN dan belum tegasnya Pengguna

Barang dalam menerapkan peraturan mengenai

pengelolaan BMN, sehingga terjadi banyak klaim

dari pihak lain.

The lack of proof of ownership remained the main

problem during the three years of mapping and

assessment. From the table above, it appears

that in 2010 there were 222 with no proof of

ownership, 565 in 2011, and 316 in 2012. This

figure is much higher than other issues:Ministries/Agencies mapped in 2012 which mostly

Asset Users (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, and

UAKPB) tend to have been more orderly in the

determination of the status of use, transfer of status

of use (with the number of Ministries/Agencies and

working units are about the same from year 2010

to 2012, the use of BMN not in conformity with its

duties and functions was only covering three tracks

of land):In the Ministries/Agencies mapped in 2012, the

disputes over BMN tend to rise (272 cases). At

the time of the discussion with the K/L, it was

revealed that most disputes were caused by

a lack of ownership documents and the lack of

resoluteness of BMN Users in implementing BMN

Management, resulting in many claims from

other parties.

Iwan

Vic

tor -

KPK

NL

Kend

ari

- Ke

puas

an P

elan

ggan

Pel

ayan

an


Dari ketiga simpulan tersebut di atas, DJKN

merekomendasikan:a.

b.

c.

Berdasarkan simpulan dan rekomendasi di atas, perlu

dilakukan tindak lanjut oleh DJKN seperti:a.

b.

Based on the above three conclusions, DJKN

recommended:a.

b.

c.

Based on the conclusions and recommendations

above, there should be follow-ups by DJKN, such as:a.

b.

untuk BMN berupa tanah yang belum

bersertifikat dan/atau belum memiliki bukti

dokumen kepemilikan agar K/L mengajukan

permohonan sertifikat atas seluruh tanah yang

digunakan atau dikuasainya dengan berpedoman

kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan

Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN

RI) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persetipikatan

Barang Milik Negara Berupa Tanah. K/L juga

diharapkan melakukan koordinasi dengan BPN

RI dan DJKN atas penyelesaian sertifikat yang

masih dalam proses pengajuan. Sedangkan untuk

penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan, K/L

diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah

daerah setempat;untuk K/L yang penggunaan BMN-nya telah

sesuai dengan tugas dan fungsi, agar tetap

berkoordinasi dengan Pengelola Barang (DJKN,

Kanwil DJKN, dan KPKNL setempat);untuk BMN yang berada dalam sengketa agar K/L

lebih memperhatikan upaya dalam melengkapi

BMN dan dengan dokumen kepemilikan

dan menyelesaikan sengketa BMN dengan

mengacu pada KMK Nomor 271/KMK.06/2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut

Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pasa

Kementerian/Lembaga upaya antara lain

pendekatan persuasif maupun upaya hukum

yang melibatkan Pengelola Barang, selain itu K/L

juga diharapkan lebih meningkatkan upaya dalam

pengamanan BMN.

berkoordinasi dengan instansi terkait (sebagai

contoh BPN atau pemerintah daerah) yang

mengeluarkan dokumen hukum terkait ;terus memantau proses sertifikasi yang dilakukan

K/L dengan menggunakan aplikasi SIMANTAP.

regarding BMN in the form of lands that have

not been certified and/or having no proof of

ownership documents, it was recommended that

the Ministries/Agencies apply for a certificate for

all the lands used or managed by referring to the

joint regulation of the Minister of Finance Number

186/PMK.06/2009 and the Head of National

Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN

RI) No.24 of 2009 on the Certification of BMN

in the Form of Lands. The Ministries/Agencies

were also expected to coordinate with BPN RI

and DJKN during the process of certification. As

for the maters related to IMB (Building Permit),

Ministries/Agencies were expected to coordinate

with the local government;regarding Ministries/Agencies whose BMN

use has been in compliance with its tasks and

functions, it was recommended that they remain

in close coordination with the Asset Manager

(DJKN, DJKN’s Regional Office, DJKN’s Service

Office);regarding BMN in dispute, the Ministries/

Agencies were urge to pay more attention

to BMN management by referring to KMK

Nomor 271/KMK.06/2011 on the Guideline for

the Implementation of Follow-ups on BMN

Arrangement Result in the Ministries/Agencies

as well as by completing ownership documents

and resolving the disputes through persuasion

or legal action involving the Asset Manager. In

addition, Ministries/Agencies were also expected

to further increase their efforts in securing the

BMN.

coordinating with relevant agencies (for example

BPN or local government) issuing the related legal

documents;continuing to monitor the certification process

conducted by Ministries/Agencies through

SIMANTAP applications.


Rekonsiliasi Data BMNDalam rangka menyusun Laporan Barang Milik

Negara, DJKN (selaku Pengelola Barang) setiap

semester dan tahunan melakukan rekonsiliasi/

pemutakhiran data BMN baik dengan Pengguna

Barang maupun dengan Pengelola Anggaran.

Rekonsiliasi BMN dilakukan dengan tujuan agar

Laporan BMN yang disusun dapat menyajikan data

yang akurat dan dapat diandalkan. Rekonsiliasi data

BMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna

Barang dilakukan secara berjenjang berikut ini.

1.

2.

3.

Selain itu, juga dilaksanakan rekonsiliasi data BMN

antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan

DJPB selaku Pengelola Anggaran secara berjenjang

sebagai berikut.

1.

2.

3.

Pada tahun 2012, DJKN melakukan rekonsiliasi/

pemutakhiran data BMN, antara lain:1.

BMN Data ReconciliationTo prepare the Report of State-Owned Asset, every

six months and every year, DJKN (as the Asset

Manager) undertake reconciliation/updating on

the BMN data both with Asset Users and Budget

Managers. The reconciliation is aimed at preparing

an accurate and reliable BMN report. The BMN data

reconciliation between the Asset Manager and Asset

Users is carried in the following stages.

1.

2.

3.

Apart from that, BMN data reconciliation between

DJKN as the Asset Manager and the DJPB as Budget

Manager is also conducted in stages as follows.

1.

2.

3.

In 2012, DJKN has carried out reconciliation and

updating BMN data which, among others, include:1.

Rekonsiliasi BMN antara KPKNL dengan Satuan

Kerja/Kuasa Pengguna Barang.

Rekonsiliasi BMN antara Kanwil DJKN dengan

Kanwil Kementerian/Lembaga.

Rekonsiliasi BMN antara DJKN c.q. Direktorat

BMN dengan Pengguna Barang.

Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan

KPPN.

Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN

dengan Kanwil DJPB.

Rekonsiliasi data BMN antara Direktorat BMN

dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan.

Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011

untuk 26 K/L yang diminta melaksanakan

percepatan penyelesaian Laporan Barang

Pengguna yaitu Kementerian Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Riset

dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga

Sandi Negara, Kementerian Pembangunan

Nasional/Bappenas, Arsip Nasional RI, Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan

BMN reconciliation between KPKNL and Working

Unit/Asset User.

BMN reconciliation between DJKN’s Regional

Office and the Regional Office of the Ministries/

Agencies.

BMN reconciliation between DJKN c.q. Directorate

of State-Owned Asset and Asset Users.

BMN data reconciliation between KPKNL and

Treasury Office.

BMN data reconciliation between DJKN’s Regional

Office and the DJPB’s Regional Office.

BMN data reconciliation between Directorate

of State-Owned Asset and the Directorate of

Accounting and Financial Reporting.

Second Semester and Annual Reconciliation of

2011 with 26 Ministries/Agencies required to carry

out accelerated completion of Asset Users Report

namely Coordinating Ministry for People’s Welfare,

Ministry of Research and Technology, Ministry of

the Women Empowerment and Child Protection,

the State Cryptography Institute, Ministry of

National Development Planning/Bappenas,

National Archives, the National Agency for

Placement and Protection of Indonesian Workers,

Ministry of State Apparatus Empowerment and

Reforms, National Security Council, National


2.

3.

2.

3.

Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan

Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah

Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, Badan Tenaga Nuklir Nasional,

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,

Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas

Tenaga Nuklir, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yusidial,

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian

Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM,

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, Dan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL

dengan Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja

dan antara Direktorat BMN dengan Pengguna

Barang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 25

Januari 2012.

Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011

untuk 60 K/L nonpercepatan dilaksanakan secara

berjenjang yang meliputi:a.

b.

c.

Rekonsiliasi Semester I T.A. 2012 untuk 88 K/L

dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut.

a.

b.

c.

Security Agency, the Indonesian Investment

Coordinating Board, the National Commission on

Human Rights, the Constitutional Court, Financial

Transaction Reports and Analysis Center, National

Nuclear Energy Agency, the National Aeronautics

and Space Agency, the National Standardization

Agency, Nuclear Power Regulatory Agency,

Corruption Eradication Commission, Regional

Representatives Council, Judicial Commission, the

People’s Consultative Assembly, the Coordinating

Ministry for Political, Legal, and Human Rights,

Ministry of Coordination Economic Affairs,

Government Procurement Policy Board, and

Business Competition Supervisory Commission.


Authorized Asset Users/Working Units and

between Directorate of State-Owned Asset took

place on January 24 to January 25, 2012.

Second Semester and Annual Reconciliation

of 2011 with 60 Ministries/Agencies of non-

accelerated report implemented in phases

covering:a.

b.

c.

First Half of 2012 Reconciliation with 88

Ministries/Agencies implemented in stages as

follows.

a.

b.

c.

Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan

Satker dilaksanakan pada awal Januari s.d. 17

Januari 2012.


dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 23

s.d. 29 Februari 2012.

Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q.

Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L

dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari

2012.

Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan

Satker dilaksanakan pada awal Juli sampai

dengan 7 Juli 2012.


dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 12

s.d. 15 Juli 2012.

Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q.

Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L

dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2012.


Working Units conducted at the beginning of

January until January 17, 2012.

BMN data reconciliation between the DJKN’s

Regional Office and the Ministries/Agencies’

Regional Office held on January 23 to February

29, 2012.

BMN data reconciliation between DJKN c.q.

The Directorate of State-Owned Asset and

Asset Users held on 20 to 22 February 2012.


Working Units conducted in early July to July

7, 2012.

BMN data reconciliation between the DJKN’s

Regional Office and the Ministries/Agencies’

Regional Office held on 12 till July 15, 2012.

BMN data reconciliation between DJKN c.q.

The Directorate of State-Owned Asset and

Asset Users held on 23 to July 25, 2012.


D.

Selain rekonsiliasi antara Pengelola Barang dengan

Pengguna Barang tersebut, DJKN juga melaksanakan

rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dalam rangka penyusunan LKPP.

Rekonsiliasi tahunan tahun 2011 dilaksanakan

pada tanggal 22 Februari 2012 untuk program

percepatan dan tanggal 12 Maret 2012 untuk

program nonpercepatan, sedangkan rekonsiliasi

semester I tahun 2012 dilaksanakan pada 13 Agustus

2012. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2011

(Audited), Laporan Barang Pengguna 2011 (Audited),

Laporan BMN Tahun 2011 (Audited), dan LKPP Tahun

2011 (Audited) dilaksanakan rekonsiliasi tiga pihak

antara Kementerian Keuangan (selaku Pengelola

Anggaran dan Pengelola Barang), Kementerian/

Lembaga, dan BPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 8 s.d. 9 Maret 2012 untuk 26 K/L yang ikut

program percepatan penyusunan dan penyampaian

laporan dan tanggal 18 s.d.19 April 2012 bagi 49 K/L

yang menyusun laporan secara reguler. Pertemuan

ini dilakukan guna membahas temuan-temuan

yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan atas

laporan keuangan K/L yang dilakukan oleh BPK dan

memastikan bahwa koreksi audit yang berpengaruh

terhadap nilai BMN dapat ditindaklanjuti secara

tepat.

Penyusunan LBMNDJKN melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN

berupa penyusunan Laporan Barang Milik Negara

(LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan Laporan

Barang Pengguna (LBP) dari K/L. Dalam rangka

penyusunan LBMN tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi

antara DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku

Pengguna Barang serta antara DJKN c.q. Direktorat

BMN selaku penyusun LBMN dan DJPB c.q. Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku penyusun

LKPP.

D.

In addition to reconciliation between the Asset

Manager and Asset Users, DJKN also performs

BMN data reconciliation with the Directorate of

Accounting and Financial Reporting of Directorate-

General of Treasury in order to prepare LKPP (Central

Government’s Financial Statement). The annual

reconciliation in 2011 was held on February 22, 2012

for the acceleration program and on March 12, 2012

for non-accelerated program, whereas first half of

2012 reconciliation was held on August 13, 2012.

In preparing LKKL (Ministries/Agencies’ Financial

Statement) 2011 (Audited), Asset User Report 2011

(Audited), BMN Reports 2011 (Audited) and LKPP 2011

(Audited), a three-party reconciliation between the

Ministry of Finance (as Asset Manager and Budget

Manager), the Ministries/Agencies, and the BPK

was held. The event was conducted on December

8 to March 9, 2012 for 26 Ministries/Agencies in

the accelerated program and on 18 to 19 April 2012

for 49 Ministries/Agencies preparing report on

a regular basis. This meeting was to discuss the

BPK’s audit findings in the LKLL and to ensure that

the corrections that affect the value of BMN can be

followed up appropriately.

LBMN PreparationDJKN carries out the administration of BMN which

among other includes the preparation of State-Owned

Asset Report (LBMN) which based on the Asset User

Reports within the Ministries/Agencies. This requires

data reconciliation between DJKN as Asset Manager

and Ministries/Agencies as Asset User and DJKN c.q.

Directorate of State-Owned Asset as LMBN preparer

and the DJPB c.q. Directorate of Accounting and

Financial Reporting as LKPP preparer.

Pada tahun anggaran 2012 ini, terdapat 2

(dua) lembaga baru yang juga melaksanakan

rekonsiliasi data BMN yaitu Sekretariat

Kabinet dan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme.

In fiscal year 2012, there were two new

institutions also carried out the data

reconciliation. They were Cabinet Secretariat

and the National Agency for Counterterrorism.


Adapun tujuan dilakukan rekonsiliasi/pemutakhiran

data adalah agar Laporan BMN yang disusun dapat

menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan.

Pada Tahun Anggaran 2012, DJKN berhasil menyusun

3 Laporan BMN secara tepat waktu, yaitu :a.

b.

c.

The data reconciliation/updating is aimed at

delivering an accurate and reliable BMN Report.

In Fiscal Year 2012, DJKN has managed to timely put

together three BMN reports, namely :a.

b.

c.

Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Unaudited).

Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN

per 31 Desember 2011 yang belum dilakukan

audit oleh BPK yang merupakan kompilasi

dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan ini

juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan

mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per

Kementerian/Lembaga, serta catatan penting

atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu

tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas

Laporan BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011

(Unaudited) sebesar Rp1.752.956.155.852.800,00.

Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Audited).

Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN

per 31 Desember 2011 yang telah dilakukan

audit oleh BPK yang merupakan kompilasi nilai

BMN dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan

ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan

mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per

Kementerian/Lembaga dan catatan penting atas

BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun

yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011 (Audited)

sebesar Rp1.694.574.945.549.620,00.

Laporan BMN Semester I TA 2012. Laporan BMN

ini menyajikan data nilai BMN per 30 Juni 2012

yang merupakan kompilasi dari 87 Kementerian/

Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan

mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN

selama semester I tahun 2011 per Kementerian/

Lembaga, dan catatan penting atas BMN yang

terjadi dalam kurun waktu satu semester yang

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

BMN. Nilai BMN Per 30 Juni 2012 sebesar

Rp1.726.330.754.450.580,00. Nilai BMN per 30

Juni 2011 berdasarkan perkiraan neraca dapat

digambarkan sebagai berikut.

BMN Annual Report 2011 (Unaudited). This report

presents BMN value as of December 31, 2011

which have not been audited by the BPK which

is a compilation of 87 Ministries/Agencies. The

report also comes with plus-minus mutations of

BMN value during 2011 by Ministry/Agency. It

also presents important notes on BMN during the

year which also disclosed in the Notes to BMN

Report. The BMN value as of December 31, 2011

(Unaudited) was Rp1,752,956,155,852,800,00.

BMN Annual Report 2011 (Audited). This report

presents BMN value as of December 31, 2011

which have been audited by the BPK which is a

compilation of 87 Ministries/Agencies. The report

also comes with plus-minus mutations of BMN

value during 2011 by Ministry/Agency. It also

presents important notes on BMN during the year

which also disclosed in the Notes to BMN Report.

The BMN value as of December 31, 2011 (Audited)

Rp1,694,574,945,549,620.00.

BMN Report of First Half 2012. This report

presents BMN value as of June 30, 2012 which is a

compilation of 87 Ministries/Agencies. The report

also comes with plus-minus mutations of BMN

value during the first half of 2012 by Ministry/

Agency. It also presents important notes on BMN

during the year which also disclosed in the Notes

to BMN Report. The BMN value as of June 30,

2012 amounted to Rp1,726,330,754,450,580,00.

And the BMN value per June 30, 2011 based on

the estimated balance sheet can be described as

follows.


Komposisi BMN per 30 Juni 2012 / Composition of BMN as of June 30, 2012

0,01%

0.72%

0.73%

3.58%4.70%

20.25%

8.87%

11.21%

48.04%

1.89% Persediaan

InventoryTanah

LandPeralatan & Mesin

Equipment & MachineryGedung & Bangunan

BuildingsJalan, Irigasi dan Jaringan /

Road, Irrigation & NetworkAset Tetap Lainnya

Other Fixed AssetsKonstruksi Dalam Pengerjaan

Construction In ProgressKemitraan Dengan Pihak Ketiga

Partnership with third partiesAset Tak Berwujud

Intangible AssetsAset Tetap Yang Diberhentikan Dari

Penggunaan Operasional Pemerintah

Fixed assets removed from the operational use of government

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

PersediaanInventory

Aset Tak BerwujudIntangible Assets

Aset Tetap Yang Diberhentikan Dari...Fixed assets removed from...

Kemitraan Dengan Pihak KetigaPartnership with third parties

Konstruksi Dalam PengerjaanConstruction In Progress

TanahLand

Gedung & BangunanBuildings

Aset Tetap LainnyaOther Fixed Assets

Jalan, Irigasi& JaringanRoad, Irrigation & Network

Peralatan & MesinEquipment &Machinery

Nilai BMN per 30 Juni 2012 / BMN Value as of June 30, 2012


KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah kekayaan

negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber keuangan negara

lainnya yang sah untuk dijadikan penyertaan modal negara

pada perusahaan negara/badan hukum lainnya/lembaga

internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan

di mana pengelolaan dan perlakuan KND tersebut

mengikuti mekanisme korporasi pada masing-masing

bentuk penempatan KND.

Ruang lingkup KND yang dikelola pada tahun 2012

terdiri dari KND pada BUMN, kepemilikan minoritas,

Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI),

Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Sebagian besar

KND merupakan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.

Secara umum pengelolaan KND meliputi penyertaan

modal negara, pendirian BUMN, restrukturisasi/

revitalisasi BUMN, privatisasi, penatausahaan,

perencanaan Investasi dan tugas lain yang terkait secara

tidak langsung dengan KND.

A.

SEPARATED STATE ASSETS (KND)Separated State Assets (KND) are state assets derive from

the state budget and/or other state financial sources to be

made state capital investment in state-owned enterprises

or other legal entities and international institutions. The

management and the treatment of KND then bow to the

corporate mechanism on each form of KND placement.

The scope of the KND managed in 2012 consisted of

KND on SOEs, minority ownership, International Financial

Organization/Institutions (OKI/LKI), Other Legal Entity,

Indonesian Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of

Indonesia (BI), and others. Most of the KND is in the

form of State Capital Investment in SOEs. In general, the

management of KND include state capital participation, the

establishment of state-owned enterprises, restructuring/

revitalization, privatization, administration, investment

planning and other tasks that are not directly related to

the KND.

A.Penyertaan Modal Negara (PMN)Selama tahun 2012, PMN yang dilakukan diberikan

kepada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional

(LKI), dan Badan Hukum Lainnya. PMN pada BUMN

dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur

permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. PMN

pada BUMN tersebut berupa fresh money, Bantuan

Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

(BPYBDS) dan Barang Milik Negara. PMN dalam

bentuk fresh money diberikan kepada BUMN dengan

nilai dasar Rp5,17 triliun. PMN tersebut dilakukan

untuk mendukung percepatan pembangunan

infrastruktur, penjaminan pemberian kredit usaha

rakyat, dan restrukturisasi BUMN strategis.

Penambahan PMN dalam bentuk BPYBDS dilakukan

sejalan dengan upaya penyelesaian BPYBDS di

beberapa BUMN. Sedangkan Pengalihan BMN

merupakan PMN dalam rangka pendirian BUMN

di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan di

Indonesia. Nilai PMN yang berasal dari penetapan

BPYBDS pada tahun 2012 adalah sebesar Rp7,47

PMN in SOEs

During 2012, the PMN was channeled to SOEs,

International Financial Institutions (IFIs), and Other

Legal Entities. PMN at SOEs performed to improve

the capital structure and capacity building. The PMN

was in the form of fresh money, Undefined Status of

Government Assistance (BPYBDS), and State-Owned

Asset. The base value of PMN in the form of fresh

money given to SOEs was Rp 5.17 trillion which was

done to support the accelerated development of

infrastructure, small business loan guarantee, and

strategic restructuring of state-owned enterprises.

The addition of PMN in the form BPYBDS done in line

with the settlement BPYBDS in some SOEs. Meanwhile,

the transfer of BMN was for the establishment of

state-owned enterprises in the field of Air Navigation

Services in Indonesia. The PMN values derived from

BPYBDS establishment in 2012 was Rp 7.47 trillion,

which was given to fourteen SOEs and the transfer of


B.

C.

B.

C.

triliun yang diberikan kepada 14 (empat belas) BUMN

dan pengalihan BMN senilai Rp97,95 miliar kepada

PERUM di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan.

PMN pada LKI dilakukan sebagai tanda keikutsertaan

Indonesia sebagai anggota yang diharapkan dapat

memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan

nasional. Selama tahun 2012 telah dilakukan PMN

kepada 5 LKI dengan nilai sebesar Rp469 miliar.

Pendirian BUMNDalam rangka pemberian pelayanan navigasi

penerbangan di wilayah udara Indonesia telah dibentuk

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

(PERUM LPPNPI) sebagai perwujudan tanggung

jawab pemerintah dalam menyelenggarakan

pelayanan navigasi penerbangan. PERUM LPPNPI

mengutamakan keselamatan penerbangan, tidak

berorientasi kepada keuntungan, secara finansial

dapat mandiri, dan biaya yang ditarik dari pengguna

dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan

operasional pendirian. Perum LPPNPI didasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012

tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Indonesia.

Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (RR) BUMNDalam Master Plan BUMN dijelaskan bahwa

arah kebijakan utama pembinaan BUMN adalah

restrukturisasi, revitalisasi, dan profitisasi BUMN

secara bertahap dan berkesinambungan. Guna

penguatan peran BUMN di era perekonomian global

dengan tuntutan kompetisi tinggi, pemerintah

melaksanakan kebijakan penguatan BUMN sebagai

suatu langkah nyata yang terangkum dalam Program

Restrukturisasi dan Revitalisasi bagi BUMN yang

mengalami kondisi sulit, terutama bagi BUMN

yang memiliki posisi strategis melaksanakan fungsi

pelayanan kepada masyarakat.

BMN worth Rp97.95 billion to PERUM in the field of

Air Navigation Services.

PMN on IFI done as a sign of Indonesia’s participation

as a member of which is expected to provide

maximum benefits to the national interest. During

2012 PMN to five IFIs has been done with a value of

Rp469 billion.

SOE EstablishmentTo realize the government’s responsibility in

conducting flight navigation services in the airspace

of Indonesia, the government has established Perum

LPPNPI (State Enterprise for Aviation Navigation

Services in Indonesia). PERUM LPPNPI will prioritize

flight safety, operated with nonprofit-oriented yet

financially self-reliant. Funds drawn from the service

users is to be used for investment and operational

improvements. The establishment of this enterprise

was based on Government Regulation No. 77 of 2012

on State Enterprise for Aviation Navigation Services

in Indonesia.

SOEs Restructuring/Revitalization (RR)Described in the Master Plan of SOE that the main

policy direction of SOE is towards restructuring,

revitalization, and profitization of SOEs gradually

and continuously. To strengthen the role of state

enterprises in the era of the global economy with

the demands of high competition, the government

implemented a policy of strengthening the SOEs

as concrete steps summarized in the Restructuring

and Revitalization Program for SOEs in difficult

conditions, especially for state-owned enterprises

having a strategic position to carry out the functions

of the public service agency.


Fast is fine, but accuracy is everything.

- Wyatt Earp -Komunitas Fotografi DJKN

Sebagai pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan

revitalisasi BUMN, telah dibentuk Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi

dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan

Pengelola Aset (PER-01/2009) yang kemudian

diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012

(PER-05/2012).

Restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dilaksanakan

berdasarkan penugasan Menteri Negara BUMN kepada

PT PPA. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di

mana restrukturisasi dan revitalisasi dilaksanakan

dengan mekanisme pembahasan hasil uji tuntas (due

dilligence) PT PPA oleh Komite Restrukturisasi dan/

atau Revitalisasi BUMN, mekanisme restrukturisasi

dan revitalisasi tahun 2012 telah diubah melalui

PER-05/2012 tersebut. Berdasarkan PER-05/2012,

tidak lagi dibentuk Komite Restrukturisasi dan/atau

Revitalisasi sehingga pembahasan hasil uji tuntas PT

PPA yang dilaksanakan oleh Komite Restrukturisasi

dan Revitalisasi tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya

dilakukan mekanisme Pembahasan Bersama antara

wakil-wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian

Keuangan dan Instansi lain yang terkait.

Guna mendukung pelaksanaan Program

Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, Menteri

Keuangan membentuk Tim Restrukturisasi dan

Revitalisasi BUMN dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 486/KM.1/2012 tanggal 4 Mei

2012 yang keanggotaannya melibatkan DJKN c.q

Direktorat KND, BKF, dan Biro Hukum Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan.

Pada awal periode tahun 2012, terdapat 17

(tujuh belas) BUMN yang masuk dalam program

Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN yang ditangani

oleh PT PPA. Jumlah BUMN yang masuk dalam

program tersebut tidak berubah sejak tahun 2011,

namun status tahap penanganan 17 (tujuh belas)

BUMN tersebut mengalami peningkatan.

As a guideline for the implementation of restructuring

and revitalization, a regulation was imposed. The

Minister of State-Owned Enterprises’ Regulation

number PER-01/MBU/2009 concerning the

Guidelines for SOEs Revitalization and Restructuring

by PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PER-

01/2009) as amended by the Minister of State-

Owned Enterprises’ Regulation Number: PER-05/

MBU/2012 (PER-05/2012).

SOEs Restructuring and revitalization is executed by

PT PAA under the assignment of the Minister of State

Owned Enterprises. Unlike previous years, in which

the restructuring and revitalization conducted through

discussion on the results of PT PPA’s due diligence by

the SOE Restructuring/Revitalization Committee, the

restructuring and revitalization mechanism in 2012 has

been amended through the regulation stated above.

PER-05/2012 has removed the need to form the

committee that the discussion of the results of the due

diligence is no longer necessary. Instead, a mechanism

of joint discussion between the representatives of the

Ministry of SOEs, Ministry of Finance and other relevant

agencies is set up.

To support the implementation of SOE Restructuring

and Revitalization Program, The Minister of Finance,

through The Minister of Finance’s Decree No. 486/

KM.1/2012 dated May 4, 2012 has established SOE

Restructuring and Revitalization Team, whose

membership involves DJKN, BKF (Fiscal Policy Agency),

and the Legal Bureau of the Secretariat-General of the

Ministry of Finance.

In the early period of 2012, there were seventeen

SOEs included in Restructuring and Revitalization

program handled by PT PPA. The number of the SOEs

included remained the same since 2011, however, the

status of their handling has increased.


Dalam perkembangannya, hingga akhir tahun

2012, terjadi perkembangan status penanganan

Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT

PPA. Dari 20 (dua puluh) BUMN yang telah masuk

program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN,

status tahapan penanganan Restrukturisasi dan

Revitalisasi BUMN adalah 7 (tujuh) BUMN pada

tahap pelaksanaan dan monitoring, 2 (dua) BUMN

proses pengalihan saham ke PT PPA, 2 (dua) BUMN

penanganan sebagai Bussiness Assisstance, 1 (satu)

BUMN sebagai Technical Assistance, 1 (satu) BUMN

selesai penanganan, 1 (satu) BUMN penugasan baru

dan 6 (enam) BUMN tidak masuk lagi dalam program

Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN karena ada

penanganan oleh pihak lain.

Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi dan

Revitalisasi, beberapa BUMN telah mendapat

penanganan pendanaan berupa pinjaman ataupun

setoran modal dari PT PPA dengan menggunakan

alokasi dana RR yang dikelola oleh PT PPA sebagai

Until the end of 2012, the status of the handling

of SOE Restructuring and Revitalization by PT PPA

had been developing. Of 20 SOEs included in the

Restructuring and Revitalization Program, seven

state-owned enterprises were on the implementation

and monitoring stages, two in the stage of share

transfer to PT PPA, two handled through business

assistance, one handled through technical assistance,

one was completed, one given a new assignment,

and six SOEs no longer included in the Revitalization

and Restructuring Program due to being handled by

other party.

In the implementation of the Restructuring and

Revitalization Program, some SOEs have received

treatment in the form of loans or capital funding

from PT PPA using allocated RR funds managed by

PT PPA as follows:

1

2

3

4

PT MNA

PT DI

PT PAL

PT Waskita Karya

Surat Menteri Keuangan

No. S-478/ MK.06/2008

PP No. 59/2011


No. S-426/MK.06/2011


No. S-653/MK.06/ 2009


No. S-432/MK.06/2009

300.000.000.000

561.000.000.000

675.000.000.000

432.420.000.000

475.000.000.000

299.670.000.000

675.000.000.000

170.700.000.000

475.000.000.000

Pinjaman dari dana

RR/Loan from RR

Funds

Tambahan PMN cash

dari APBN/Cash

Transfer from State

Budget

Pinjaman dari dana

RR/Loan from RR

Funds

Pinjaman dari dana

RR /Loan from RR

Funds

Tambahan modal

dari dana RR/Capital

Loan from RR Funds

BUMN/SOEDasar PersetujuanApproval

Nilai (Rp)Value

Telah Dicairkan BUMNDisbursed by SOE

KeteranganRemarksNO.


D.

berikut:

Pengkajian Program Tahunan Privatisasi 2012Privatisasi adalah penjualan saham Persero/

Perseroan Terbatas, baik sebagian maupun

seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,

serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Privatisasi merupakan program Pemerintah yang

pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2009.

Dalam proses privatisasi, tugas dan kewenangan

Menteri Keuangan meliputi:a.

b.

c.

d.

Dalam membantu tugas Menteri Keuangan dalam

pengambilan keputusan privatisasi, DJKN setiap

tahun melakukan pengkajian terhadap usulan

privatisasi BUMN/Perseroan Terbatas dari Menteri

Negara BUMN serta mengoordinasikan hal-hal terkait

privatisasi BUMN dan Perseroan Terbatas.

D. Study on the Annual Privatization Program 2012Privatization is the sale of shares of Limited/

Limited Company, either in part or in whole, to any

other party to improve the performance and value

of companies, to increase the benefits to the state

and society, as well as to broaden share ownership

to the people. Privatization is a government

program the implementation of which refers to the

Government’s Regulation No. 33 of 2005 as amended

by Government’s Regulation No. 59 of 2009.

In the privatization process, duties and authority of

the Minister of Finance include:a.

b.

c.

d.

In assisting the Minister of Finance in the privatization

decision, DJKN each year conducts an assessment

for privatization of SOEs/Limited Liability Company

proposed by the Minister of SOE and coordinates

matters related to the privatization of SOEs and

limited liability companies.

Memberikan rekomendasi atas Program Tahunan

Privatisasi yang diusulkan Menteri Negara BUMN; Sebagai anggota Komite Privatisasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Presiden; mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah

terkait Privatisasi;menerima pelaporan setoran hasil privatisasi

dari penjamin pelaksana emisi atau penasihat

keuangan.

Providing recommendations on the Annual

Privatization Program proposed by the Minister

of SOEs;Becoming the member of PrivatizationCommittee

established through Presidential Decree;Filing a draft of government’s regulation related

to privatization;Receiving reports submitted by underwriter or

financial advisor regarding the cash generated

from the privatization.


5

6

PT Iglas

PT IKI


No. S-621/ MK.06/2010


No. S-415/ MK.06/2012

106.760.000.000

191.380.000.000

89.080.000.000

15.980.000.000

Pinjaman dari dana

RR/Loan from RR

Funds

Pinjaman dari dana

RR/Loan from RR

Funds

BUMN/SOEDasar PersetujuanApproval

Nilai (RpValue

Telah Dicairkan BUMNDisbursed by SOE

KeteranganRemarksNO.

Kegiatan yang dilakukan oleh DJKN pada tahun 2012,

meliputi:a.

b.

c.

d.

e.

Activities undertaken by DJKN in 2012 covered the

following:a.

b.

c.

d.

e.

melakukan kajian atas usulan Program Tahunan

Privatisasi 2012 yang disampaikan Kementerian

BUMN yang terdiri atas rencana privatisasi PT

Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri

Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas

(Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT

Kimia Farma (Persero) Tbk., dan mengusulkan

tanggapan atas usulan privatisasi tersebut

kepada Menteri Keuangan. Terhadap hasil kajian

tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan

rekomendasi atas Program Tahunan Privatisasi

2012;menyiapkan pembahasan mengenai posisi

Kementerian Keuangan atas rencana privatisasi

2012 dalam Komite Privatisasi. Arahan Komite

Privatisasi diterbitkan dengan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-

06/M.EKON/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;menyiapkan kajian rencana privatisasi PT Semen

Baturaja (Persero) sebagai pelengkap pengajuan

Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai

penjualan saham PT Semen Baturaja (Persero)

dan melakukan harmonisasi RPP bersama

Kementerian Hukum dan HAM;melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR

mengenai privatisasi PT Cambrics Primissima

(Persero), PT Sarana Karya (Persero), dan PT

Kertas Padalarang (Persero) dengan hasil pada

prinsipnya DPR menyetujui rencana privatisasi

ketiga BUMN tersebut;Pembahasan dengan Komisi XI DPR mengenai

privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) dengan

kesimpulan belum dapat disetujui dan akan

dibahas kembali pada awal tahun 2013.

reviewing the proposed annual privatization

program 2012 proposed by the Ministry of SOEs

which composed of privatization plan of PT

Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri

Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas

(Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Kimia

Farma (Persero) Tbk., and proposed the response

to the privatization proposal to the Minister of

Finance. In response, the Minister of Finance

has issued recommendations on the Annual

Privatization Program 2012;

Preparing a discussion about the position of the

Ministry of Finance over the privatization plan in

2012 in the Privatization Committee. Directives for

the Privatization Committee has been formulated

in the Coordinating Minister for Economic

Affairs’s Decree No. KEP-06/M.EKON/01/2012

dated January 31, 2012;Preparing a study on the privatization plan of PT

Semen Baturaja (Persero) as a complement to

the proposal of draft of government regulation

(RPP) on the sale of shares of PT Semen Baturaja

(Persero) and conducting RPP Harmonization

with the Ministry of Justice and Human Rights;Holding a discussion with Commission XI of

the House of Representatives on October 24,

2012 regarding the privatization PT Cambrics

Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero),

and PT Kertas Padalarang (Persero) in which the

House of Representatives, in principle, approved

the plan of privatization of the three state-owned

enterprises;Conducting a discussion with the Commission

XI of the House of Representative on December

13, 2012 regarding the privatization of PT Semen

Baturaja (Persero). The House could not yet give

a green light and the matter would be discussed

again at the beginning of 2013.


E. Perencanaan Investasi PemerintahDengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara

Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum

Negara, DJKN mulai berperan sebagai perencana

anggaran investasi pemerintah. Walaupun PMK ini

dikoordinasikan dan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal

Anggaran, DJKN sepanjang tahun 2012 secara aktif

terlibat dalam penyusunan PMK ini, baik pada batang

tubuhnya, dan modul yang menjadi lampiran PMK ini.

Berdasarkan PMK Nomor 247/PMK.02/2012 DJKN

telah ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna

Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-

BUN) untuk lingkup investasi pemerintah yang

bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan

awal investasi pemerintah melalui pembahasan

dengan semua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Investasi Pemerintah, yang kemudian disusun dalam

bentuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum

Negara (RDP-BUN), dan selanjutnya disampaikan

kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Penetapan DJKN sebagai PPA-BUN Investasi

Pemerintah memberikan implikasi yang sangat

besar terkait tugas dan fungsi DJKN, karena DJKN

akan mempunyai kewenangan yang besar dalam

melakukan perencanaan anggaran investasi

pemerintah. Besarnya ruang lingkup investasi

pemerintah, yaitu antara lain dana bergulir,

Penyertaan Modal Negara kepada BUMN, Organisasi/

Lembaga Keuangan Internasional dan investasi yang

dikelola PIP akan melibatkan banyak pihak dalam

rangka penyusunan anggaran investasi pemerintah

setiap tahunnya.

Besarnya cakupan perencanaan anggaran yang

disusun oleh DJKN tergambar dalam tabel berikut ini:

E. Government Investment PlanningThe enactment of the Minister of Finance’s

Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on

Procedures for Planning, Allocation Determination,

and the Legalization of State Budget Implementation

Document by State Treasurer, has started DJKN’s

role as the government investment budget planner.

Although PMK was coordinated and initiated by the

Directorate-General of Budget, DJKN during 2012

was actively involved in the preparation of this PMK,

both on the body of the PMK and on the modules

appended to it.

PMK Number 247/PMK.02/2012 has designated

DJKN as Assistant Budget User of State General

Treasurer (PPA-BUN) for the scope of government

investment that is responsible for the initial planning

of government investment through discussions

with all Budget User Authority (KPA) concerning

Government Investment, which is then compiled in

the form of Expenditure Plan of General Treasury

Fund (RDP-BUN), to be submitted to the Directorate-

General of Budget.

The designation of DJKN as PPA-BUN on Government

Investment poses an enormous implications on the

DJKN’s duties and functions since DJKN will then

have greater autonomy in the planning of public

investment budget. The magnitude of the scope of

government investment, which includes a revolving

fund, the PMN in SOEs and International Financial

Institutions/Organization, and investment managed

by PIP will involve many stakeholders in preparing

the government’s annual investment budget.

The scope of coverage of budgets planning drafted by

DJKN illustrated in the following table:


F.F.

Kewenangan selaku PPA-BUN menjadikan DJKN

sebagai unit pengelola investasi secara penuh karena

akan bertanggung jawab atas investasi pemerintah

dari hulu ke hilir, yang sebelumnya hanya sebagai

unit yang melakukan penatausahaan dan perumusan

kebijakan terkait pelaporan investasi pemerintah

sesuai PMK O5/2011 tentang Sistem Akuntansi

Investasi Pemerintah.

Pelaporan Investasi Pemerintah

Sebagai pelaksanaan PMK Nomor 190/PMK.05/2011

tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

(SAIP), pada tahun 2012 DJKN telah melakukan

penatausahaan dan pelaporan semua investasi

jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah.

Selain melakukan pelaporan, DJKN juga mempunyai

kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka pelaporan investasi pemerintah.

Fungsi pelaporan dan pelaksanaan investasi

pemerintah merupakan fungsi dan kewenangan

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 190/

PMK.05/2011 tersebut, DJKN telah ditunjuk oleh

Menteri Keuangan untuk menjalankan sebagian

fungsi Bendahara Umum Negara, yang terkait

DJKN’s authority as PPA-BUN makes DJKN a full

investment manager with a full responsibility for all

aspects of the government’s investment. Early on, in

accordance with the Minister of Finance’s Regulation

PMK.05/2011 on Government Investment Accounting

System, DJKN had been assigned as a unit that

performs policy administration and formulation

related to government’s investment reporting.

Government’s Investment Reporting

As the implementation of the PMK No. 190/

PMK.05/2011 on Government’s Investment

Accounting System (SAIP), in 2012 DJKN have

undertaken the administration and reporting of all

long-term investments held by the government. In

addition to reporting, DJKN also holds the authority to

establish policies related to government’s investment

reporting.

Reporting and implementation of government’s

investment is a function and authority of the Minister

of Finance as State Treasurer. With the enactment

of the PMK No. 190/PMK.05/2011, DJKN has been

appointed by the Minister of Finance to carry out

some functions of State Treasurer, which is related

to government investment reporting. When referring

Investasi reguler

Regular investment

PMN BUMN

PMN in SOEs

PMN kepada LKI

PMN in International

Financial Institution

PMN Lainnya/Other PMN

Dana Bergulir

Revolving funds

Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional

National Education

Development Fund

Jumlah/Total

Rp1,85 T

Rp9,38 T

Rp0,72 T

Rp0,36 T

Rp8,8 T

Rp2,62 T

Rp23,73 T

Rp3,61 T

Rp6,04 T

-

-

Rp3,27 T

Rp1,0 T

Rp13,92 T

Rp6,0 T

Rp4,5 T

Rp0,5 T

Rp1,38 T

Rp4,83 T

Rp5,0 T

Rp22,21 T

Rp3,3 T

Rp8,0 T

Rp0,5 T

Rp0,38 T

Rp7,04 T

Rp7,0 T

Rp26,22 T

2010 2011 2012 2013Jenis/Type


to the Financial Statements BA 999.03 of 2011, the

value of the investment under the DJKN’s authority

was Rp773 trillion, over 25% of the total assets on the

LKPP 2011. The long-term investment under DJKN’s

authority are as follows:1.

2.

3.

4.

5.

6.

During the year 2012, in implementing SAIP, DJKN

have done the following:1.

2.

3.

4.

5.

6.

pelaporan investasi pemerintah. Jika mengacu pada

Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, nilai

investasi yang menjadi kewenangan DJKN adalah

sebesar Rp773 triliun, atas sebesar 25% dari total

aset pada LKPP Tahun 2011. Secara rinci, investasi

jangka panjang yang menjadi kewenangan DJKN

tersebut adalah sebagai berikut:1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dalam melaksanakan SAIP selama tahun 2012, DJKN

telah melakukan hal-hal sebagai berikut:1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non-

BUMN;Penyertaan Modal Negara pada Lembaga

Keuangan Internasional;Penyertaan Modal Negara pada Badan Lainnya,

misal Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin

Simpanan;Investasi reguler pemerintah;Investasi dana bergulir;Investasi-investasi jangka panjang yang dimiliki

oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

menyusun Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun

2011, yang memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari

BPK RI;melakukan penyusunan Laporan Keuangan BA

999.03 Semester I Tahun 2012;melakukan koordinasi dan pembinaan kepada

semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

BA 999.03;berperan aktif dengan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan untuk membahas revisi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/

PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi

Pemerintah;melakukan penyempurnaan Standard Operating

Procedure (SOP) pelaksanaan SAIP pada DJKN;melakukan tindak lanjut atas semua temuan dan

rekomendasi BPK RI serta hasil reviu Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan.

State Capital Investment in SOEs and non-SOEs;State Capital in International Financial Institutions;State Capital Investment on Other Agency, for

example, Bank of Indonesia and the Indonesian

Deposit Insurance Corporation;Regular government investment;Revolving fund investments;Long-term investments held by the Public Service

Agency.

preparing the Financial Statements of BA 999.03

of 2011, which gained the unqualified opinion

with explanation paragraph from BPK RI;undertaking the preparation of Financial

Statements of BA 999.03 of the first semester of

2012;conducting coordination and providing guidance

to all Accounting Unit of BA 999.03 Authorized

Budget User;actively meeting with the Directorate-General of

Treasury to discuss the revision of the Minister

of Finance’s Regulation No. 190/PMK.05/2011 on

Government’s Investment Accounting System;improving the Standard Operating Procedure

(SOP) for SAIP implementation at DJKN;following-up on all BPK’s audit findings and

recommendations as well as on the review of

Inspectorate-General of the Ministry of Finance.


G.G. Perkembangan Pengambilalihan Aset Eks Proyek Asahan/PT Inalum Oleh Pemerintah RIPemerintah Indonesia bekerja sama dengan 12

investor Jepang yang tergabung dalam konsorsium

Nippon Asahan Alumunium (NAA). Sebagaimana

tertuang dalam Master Agreement (MA), telah

bersepakat bahawa dalam jangka waktu 30 tahun

akan menggunakan potensi hidrolistrik sungai

Asahan sebagai pembangkit listrik guna menyokong

pengembangan pabrik peleburan aluminium di Kuala

Tanjung, yang kemudian dikenal sebagai Indonesia

Asahan Aluminium (PT Inalum). Pabrik peleburan

aluminium tersebut mulai beroperasi tahun 1983

dengan menggunakan listrik dari PLTA Sigura-gura

yang berdaya 292,8 MW dan PLTA Tangga dengan

daya 324,4 MW.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap untuk

mengakhiri kerjasama dengan NAA yang akan

berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Keputusan

Pemerintah Indonesia tersebut, sesuai dengan

ketentuan dalam Master Agreement, membawa

konsekuensi kewajiban pembayaran kompensasi

atas pengalihan aset eks Proyek Asahan/PT Inalum

kepada investor Jepang. Pengambilalihan PT Inalum

tersebut berdasarkan pertimbangan: 1.

2.

3.

4.

The Development of Acquisition of Assets of Ex-Asahan Project/PT Inalum By the GovernmentAsahan project is a collaboration between the

Government of Indonesia with 12 Japanese investors

who are members of the Nippon Asahan Aluminum

(NAA) consortium for potential use of Asahan river

as hydroelectric power plant in supporting the

development of the aluminum smelter in Kuala

Tanjung, later known as PT Indonesia Asahan

Aluminium (PT Inalum). The plant started being

operative 1983, using electricity supplied by hydro

power plant named PLTA Siguragura and PLTA

Tangga, capable of producing 292.8 MW and 324.4

MW respectively. The cooperation agreement is set

forth in the Master Agreement (MA) for a period of

30 years working together.

The Indonesian government has taken the stance

to end the cooperation with the NAA by October

31, 2013. As set forth in the Master Agreement, this

decision bears the consequence to the government,

that is the government is obliged to pay an amount

of compensation for transfer of assets of ex-Asahan

Project to the Japanese investors. The Inalum

takeover was based on the following considerations:

1.

2.

3.

4.

Industri aluminium memiliki prospek dan

profitabilitas yang baik; PT Inalum merupakan satu-satunya di Asia

Tenggara dan memiliki fasilitas yang lengkap

seperti PLTA, pabrik karbon, pabrik reduksi, pabrik

penuangan, pelabuhan dan fasilitas penunjang

lainnya;Industri aluminium dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri;komitmen Pemerintah menuju integrasi

industrialisasi Indonesia antara industri hilir

(automotive, structural, home appliances,

electricity) dan industry hulu (pengolahan bauksit

menjadi alumina dan pengolahan aluminium ingot

menjadi aluminium alloy). Saat ini PT Inalum tidak

melakukan proses alloying untuk menghasilkan

aluminium alloy bahan baku industri hil.

Aluminum industry has good prospects and

profitability;PT Inalum is the only one in Southeast Asia

equipped with complete facilities such as

hydropower, carbon plant, reduction plant,

casting plant, port and other facilities;Aluminum industry can be used to meet domestic

demand;

Government’s commitment to the integration of

Indonesia industrialization between downstream

industries (automotive, structural, home

appliances, electricity) and downstream industry

(processing of bauxite into alumina and aluminum

processing into aluminum alloy ingot). Currently,

PT Inalum doesn’t undertake alloying process

to produce aluminum alloy, a raw material for

downstream industry.


H.H.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun

2010 tanggal 1 Desember 2010, Direktur Jenderal

Kekayaan Negara ditunjuk sebagai anggota

Tim Negosiasi Proyek Asahan dengan Menteri

Perindustrian sebagai Ketua Tim Negosiasi.

Selanjutnya, Menteri Perindustrian menunjuk

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai

Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT Inalum.

Sebagai Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT

Inalum, Direktur KND bertanggung jawab dalam

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk

pengambilalihan PT Inalum dan melakukan kajian

serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan

dalam pengambilalihan PT Inalum, antara lain

menentukan besarnya nilai kompensasi, pengelolaan

PT Inalum pasca tahun 2013, penyelesaian masalah

karyawan, dan persediaan PT Inalum.

Proses perundingan dengan NAA memakan waktu

cukup panjang, yang dilakukan melalui pertemuan

informal maupun formal, baik di Jakarta maupun di

Jepang. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam

mempersiapkan proses peralihan agar berjalan

dengan lancar, melalui koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, pembahasan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat guna penyediaan dana pengambilalihan

dalam APBN, menghimpun pendapat ahli hukum dan

ahli akuntansi dalam suatu focus group discussion,

maupun berdialog langsung dengan manajemen

dan karyawan PT Inalum yang dipimpin sendiri

oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, termasuk

kunjungan langsung ke lokasi pabrik peleburan dan

pembangkit listrik (PLTA Sigura-gura dan PLTA

Tangga).

Perkembangan Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)Berdasarkan Pasal 24 Angka 3 Kontrak Karya PT

Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) diatur bahwa

saham PT NNT yang dimiliki oleh asing harus

ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan dengan

prioritas pertama kepada Pemerintah dan kedua

(jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui

Based on Presidential Decree No. 27 Year 2010 dated

December 1, 2010, the Director General of State

Asset Managemen is appointed as a member of the

Asahan Project Negotiation Team with the Minister

of Industry as Chairman of the Negotiating Team.

Furthermore, the Minister of Industry appointed

Director of Separated Asset (KND) as Chairman of the

Technical Team of the Takeover of PT Inalum.

As Chairman of the Technical Team, The Director

of KND is responsible for preparing the materials

needed for the takeover of Inalum and for conducting

studies and formulating the steps necessary in the

takeover, among others, determining the value of

compensation, the management Inalum after 2013,

the settlement of employee issues, and the handling

of Inalum’s inventory.

The negotiation process with the NAA takes quite

long. A number of formal and informal meetings

both in Jakarta and in Japan, have been held. Various

efforts have also been made in preparing for the

transition to proceed smoothly, including creating a

better coordination with relevant parties, discussing

with the House of Representatives to fund the

takeover through the state budget, obtaining opinion

from legal experts and accounting experts in a focus

group discussion, as well as conducting in-person

dialogue with the management and employees of

Inalum which led by the Director-General, including

visits to the location of smelters and power plants

(PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga).

The development of the Purchase of 7% of Divestment Shares of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)Article 24, Item 3 on the Cooperation Contract of PT

Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) stipulated that

PT NTT’s shares owned by foreign investors should

be offered for sale or issued, first to the Government

and secondly (if the Government does not accept or


Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common

occasions and make them great. Weak men wait for opportunities, strong men

make them.

- Orison Swett Marden -

Komunitas Fotografi DJKN

penawaran dalam 30 hari sejak tanggal penawaran)

kepada warga negara Indonesia atau perusahaan

Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara

Indonesia, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia

minimal 51% pada tahun 2010.

Namun divestasi tahun 2006 sampai dengan tahun

2008 tidak berjalan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat

4. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Pemerintah RI

mengajukan gugatan kepada arbitrase internasional

agar PT NNT segera melaksanakan divestasi saham

sesuai jumlah yang harus didivestasikan pada tahun

2006 dan 2007 yaitu sebesar 10%. Proses arbitrase

diputus pada Maret 2009 dan dimenangkan oleh

Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu,

Pemerintah menyerahkan hak untuk membeli 14%

saham divestasi PT NNT tahun 2008 dan 2009

kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian,

sampai dengan tahun 2009, kewajiban PT NNT untuk

mendivestasi saham sebesar 24% telah dilaksanakan

oleh PT NNT. Pembelian saham divestasi tersebut

dilakukan oleh Pemda NTB melalui PT Multi Daerah

Bersaing, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia

mencapai 44%.

Pada Tahun 2010, PT NNT masih mempunyai

kewajiban melakukan divestasi terakhir sebesar

7% saham yang dimiliki asing. Menteri Keuangan

memutuskan hak utama (first right of refusal)

Pemerintah tersebut perlu dilaksanakan secara

langsung oleh negara melalui suatu satuan kerja

Pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum yaitu Pusat Investasi

Pemerintah (PIP), yang tugas utamanya melakukan

investasi untuk Pemerintah. Namun, hingga kini

proses divestasi tersebut masih belum tuntas.

Berkenaan dengan divestasi 7% saham PT NNT tahun

2010 tersebut, DJKN turut berperan:1.

2.

approve the offer within 30 days from the date of the

offer) to Indonesian citizens or Indonesian company

controlled by Indonesian nationals, so the Indonesian

participants’ ownership reaches at least 51% by 2010.

However, the 2006 to 2008 divestment did not run

according to the provisions of Article 24, paragraph

4. Therefore, in 2008, the Indonesian Government

had appealed to international arbitration so that

NNT immediately implement appropriate amounts

to be divested in 2006 and 2007 which is 10%. The

arbitration proceedings was terminated in March

2009 and was won by the Indonesian Government.

Accordingly, the Government handed over the right

to buy 14% stake in PT NNT in 2008 and 2009 to

the Regional Government. Thus, until 2009, PT NNT’s

obligation to divest 24% stake was carried out by PT

NNT. The purchase of the shares was done by NTB

government through PT Multi Daerah Bersaing, so

the ownership of Indonesian participants reached

44%.

By 2010, PT NNT still had an obligation to conduct

its last divestment of 7% of shares owned by foreign

investors. The Minister of Finance decided that the

government’s primary right (first right of refusal)

needed to be carried out directly by the state through

a government working unit that carries out the

financial management of the Public Service Agency,

namely Government Investment Center (PIP), the

main task of which is to undertake the investment

for the sake of the government. Until now, the

divestment process is still underway.

With respect to the divestitures of 7% stake in PT

NNT in 2010, DJKN has played roles in:1.

2.

melakukan penelitian atas kebijakan Pemerintah

terhadap divestasi saham PT NNT tahun 2010;bersama dengan PIP dan konsultan, melakukan

negosiasi term & condition dalam Sale and

conducting research on government policy on the

divestment;

along with PIP and consultants, negotiating the

terms and condition in the Sale and Purchase


I.I.

3.

4.

DJKN bersama Biro Bantuan Hukum dan PIP serta

para pakar hukum dan akademisi selalu berkoordinasi

untuk menyusun strategi dalam memenangkan

SKLN tersebut. Namun, pada tanggal 31 Juli 2012,

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa

“pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa

Tenggara oleh Pemerintah menggunakan dana APBN

perlu mendapat persetujuan DPR RI”. Terhadap

putusan tersebut, Pemerintah akan taat hukum dan

siap melaksanakan putusan MK.

Terkait dengan SPA, sampai dengan jangka waktu

yang ditentukan yaitu selama 6 (enam) bulan,

persyaratan efektif SPA belum terpenuhi. Oleh

karenanya, PIP dan pihak pemegang saham asing PT

NNT telah menandatangani perpanjangan SPA pada

tanggal 3 November 2011. PIP dan Nusa Tenggara

Partnership BV sepakat memperpanjang jangka

waktu pemenuhan syarat-syarat efektif perjanjian

jual-beli tersebut sampai dengan 31 Januari 2013.

DJKN turut berperan aktif dalam proses negosiasi

perpanjangan SPA dan akan terus berupaya agar hak

Pemerintah untuk membeli 7% divestasi saham PT

NNT tidak terlepas.

Status Kepemilikan PLTP Sarulla dan Pengalihan Kepemilikan AsetBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara

(PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan

3.

4.

DJKN along with the Bureau of Legal Assistance

and the PIP as well as legal experts and academics

always coordinates to draw up a strategy to win the

SKLN. However, on July 31, 2012, the Constitutional

Court (MK) ruled that “the purchase of a 7% stake

in PT Newmont Nusa Tenggara divestment by the

government using the state funds requires the

approval of the House of Representatives”. The

government has no choice but to abide by the

decision of the Court.

Meanwhile, up to the specified period of six months,

the effective SPA requirements have not been met.

Therefore, the PIP and the foreign shareholders of

PT NNT has signed an SPA extension on November

3, 2011. The PIP and Nusa Tenggara Partnership BV

agreed to extend the period of fulfillment of the terms

of the purchase agreement until January 31, 2013.

DJKN took an active role in the process of negotiating

the extension of the SPA and will continue to strive

for securing the right of the Government to buy a 7%

stake in PT NNT divestment.

Ownership Status of PLTP Sarulla and Transfer of Asset OwnershipBased on Government Regulation No. 31 of 2003

regarding the Shifting of Type of Business Entity

of Pertamina from State-Owned Enterprise into a

Limited Liability Company (Persero) and the Minister

Purchase Agreement (SPA) termasuk nilai saham

PT NNT;menyampaikan permintaan perpanjangan time

limit SPA dengan PT NNT karena term & condition

SPA belum disepakati dengan PT NNT;bersama dengan Biro Bantuan Hukum dan PIP

mendampingi Menteri Keuangan dalam proses

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

di Mahkamah Konstitusi, dan berupaya mencari

alternatif-alternatif lain pasca putusan Mahkamah

Konstitusi agar hak utama Pemerintah terhadap

7% saham divestasi PT NNT tidak terlepas.

Agreement (SPA) including the value of the

shares of PT NNT;submitting request for extension of SPA’s time

limit since PT NTT had not agreed to the SPA’s

terms and condition;along with the Bureau of Legal Assistance and

PIP accompanying the Minister of Finance in the

Authority Dispute among State Agencies (SKLN) in

the Constitutional Court, and trying to find other

alternatives after the Constitutional Court ruling

that the Government’s prerogative 7% stake in PT

NNT shall remain intact.


(Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

408/KMK.02/2003 tentang Penetapan Modal

Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA,

seluruh aset yang tertanam pada PERTAMINA

menjadi modal awal PT PERTAMINA Persero, dan

untuk itu dilakukan penghitungan dan ditetapkan

oleh Menteri Keuangan. Perhitungan aset yang

tertanam pada PERTAMINA didasarkan pada aset

yang tercatat pada neraca penutup PERTAMINA, yang

di dalamnya termasuk aset panas bumi yang berasal

dari own operations PERTAMINA. Aset panas bumi

yang berasal dari JOC tidak tercatat pada neraca

penutup PERTAMINA dan pada saat penyusunan

neraca awal tidak diputuskan untuk menjadi aset

PT PERTAMINA (Persero) sehingga tidak ditetapkan

dalam neraca awal. Dalam Joint Operation Contract

Sarulla disebutkan bahwa aset tersebut merupakan

milik PERTAMINA, namun tidak tercatat dalam neraca

PERTAMINA, karena belum ada secara fisik.

Guna menentukan status kepemilikan PLTP Panas

Bumi, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan

yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian

Keuangan, Kementerian BUMN, Jamdatun, UKP 4, PT

PERTAMINA (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara

(Persero), PT PERTAMINA Geothermal Energy, dan

konsultan hukum. Sejak bulan September 2011, DJKN

dilibatkan dalam proses pembahasan kepemilikan

aset panas bumi. Progres pembahasan selalu

dilaporkan oleh DJKN kepada Menteri Keuangan

untuk menyampaikan informasi terkini mengenai

perkembangan permasalahan Sarulla.

Penentuan aset panas bumi diperlukan tidak hanya

untuk menentukan status PLTP Panas Bumi namun

juga diperlukan dalam penjaminan aset oleh Sarulla

Operation Limited (kontraktor Sarulla) sehingga

proyek PLTP Sarulla dapat dilaksanakan. Penjaminan

aset milik SOL diperlukan untuk memenuhi

persyaratan project financing dari lenders. Namun

Joint Operation Contract Sarulla secara tegas

menyatakan bahwa seluruh aset merupakan milik

PERTAMINA.

of Finance’s Decree No. 408/KMK.02/2003 on

Stipulation of the Capital of PT Pertamina (Persero),

the whole assets that are embedded in Pertamina

become a start up capital of PT Pertamina (Persero)

the calculation of which conducted and determined

by the Minister of Finance. The calculations of

assets embedded in Pertamina was based on the

assets recorded on the closing balance sheet, which

includes geothermal assets derived from Pertamina’s

own operations. Geothermal asset derived from JOC

was not recorded on the closing balance sheet and

was not adjudged to be the assets of PT Pertamina

(Persero) so it was not specified in the initial balance.

In Sarulla Joint Operation Contract, it was mentioned

that the asset is owned by Pertamina, but since this

asset has no physical basis, it was not recorded in the

balance sheet.

In order to determine the ownership status of

PLTP Panas Bumi, a series of discussion were

held, involving the Ministry of Energy and Mineral

Resources, Ministry of Finance, Ministry of SOEs,

Jamdatun, UKP 4, PT Pertamina (Persero), PT PLN

(Persero), PT Pertamina Geothermal Energy. Since

September 2011, DJKN involved in the discussion of

geothermal asset ownership. The progress of the

discussion is always reported by DJKN to the Minister

of Finance to present the latest information on the

development Sarulla’s issues.

The determination of geothermal assets is needed

not only to determine the status of PLTP Panas Bumu

but also to ensure the asset guarantee by Sarulla

Operation Limited (SOL) so that the PLTP Sarulla

project can be implemented. SOL asset guarantee is

required to meet the requirement of project financing

from lenders. However Sarulla’s Joint Operation

Contract expressly states that all assets are owned

by Pertamina.


J.J.

Upaya penyelesaian permasalahan kepemilikan aset

geothermal termasuk aset PLTP Sarulla mengerucut

pada penyusunan draft Peraturan Bersama Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan

dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

(SKB) yang merupakan amanat Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan

Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun tujuan

penerbitan Peraturan Bersama adalah:a.

b.

c.

Meskipun draf Peraturan Bersama telah diparaf

oleh masing-masing pejabat Eselon I yang terkait,

sampai dengan awal 2013 masih dilakukan proses

pembahasan antarinstansi pemerintah terutama

permasalahan mengenai aspek perpajakan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Eks PERTAMINA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2003, PERTAMINA telah dialihkan bentuknya

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan

sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor

23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca

Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT

PERTAMINA Per 17 September 2003, telah ditetapkan

aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan

modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh

Negara kepada PT PERTAMINA (Persero).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang

Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA Sebagai

Barang Milik Negara, telah ditetapkan aset eks

Efforts to resolve the problem of ownership of

geothermal assets including assets of PLTP Sarulla

converge into the preparation of draft of Joint

Regulation (SKB) of the Minister of Energy and

Mineral Resources, Ministry of Finance, and the

Minister for State Owned Enterprises as mandated by

Article 12 of Government Regulation No. 31 of 2003

regarding the Shifting of Type of Business Entity

of Pertamina from State-Owned Enterprise into a

Limited Liability Company (Persero). The purpose of

the Joint Regulation are:a.

b.

c.

Although the draft of the SKB has been initialed by

each echelon officials concerned, until the early 2013,

the discussion among government agencies was still

underway, especially regarding taxation issues.

Implementation of Management of Ex-Pertamina’s AssetsBased on Government Regulation No. 31 of 2003,

the Pertamina has shifted form a Limited Liability

Company (Persero). And based on the Ministry of

Finance’s Decree No. 23/KMK.06/2008 concerning

the Determination of Opening Balance Sheet of PT

Pertamina (Persero) as of September 17, 2003, it

has been established that assets, liabilities, equity,

including the capital authorized and issued and fully

paid by the State to PT Pertamina (Persero).

Furthermore, based on the Ministry of Finance No. 92/

KMK.06/2008 concerning the Status Determination

ex-Pertamina’s assets as State-Owned Asset, it

has been determined the ex-Pertamina’s assets

mengatur semua aset panas bumi yang berasal

dari JOC;memberikan status yang jelas atas aset-aset

yang dihasilkan dari panas bumi (yang dalam hal

ini ditetapkan sebagai aset PERTAMINA);memberi peluang agar aset yang dihasilkan PLTP

berupa pembangkit dapat dialihkan/diagunkan

sehingga proyek Sarulla dapat dioperasikan.

To manage all geothermal assets derived from

JOC;To provide a definite status of the assets

generated from geothermal energy (which in this

case defined as Pertamina’s assets);To provide opportunities for the assets of PLPP

in the form of geothermal power plants can be

transferred/pledged so Sarulla project can be

operated.


PERTAMINA yang tidak dalam penyertaan modal

Negara pada PT PERTAMINA (vide KMK 23/

KMK.06/2008), yaitu berupa 10 (sepuluh) aset berupa

tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola

oleh LNG Arun dan LNG Badak, dan aset eks kontrak

kerja sama yang dipergunakan oleh PERTAMINA EP

sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan

Pengelola Barang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang aset

eks PERTAMINA, DJKN melakukan inventarisasi dan

penilaian atas aset-aset eks PERTAMINA sehingga

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh

Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan dan

kebijakan terkait dengan permasalahan pengelolaan

BMN serta penyusunan Laporan Keuangan

Bendahara Umum Sistem Akuntansi Transaksi

Khusus sebagaimana diamanatkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 tanggal

23 Desember 2011.

Tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas dan

fungsi Menteri Keuangan terkait permasalahan

penetapan status dan pengamanan BMN aset eks-

PERTAMINA diharapkan dapat meningkatkan dan

mengamankan pendapatan negara khususnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari

sewa dan penjualan BMN eks-PERTAMINA.

Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset eks-

PERTAMINA adalah sebagai berikut:a.

not include in the state capital participation in PT

Pertamina (vide 23/KMK.06/2008 KMK) comprised

of 10 (ten) assets such as lands and buildings, plant

assets managed by LNG Arun and LNG Badak, and

assets of ex-Contract of Work used by Pertamina

EP as the State-Owned Asset under control of Asset

User.

In the framework of the implementation of the tasks

and functions of the Minister of Finance as Asset

Manager of ex-Pertamina’s Asset, DJKN conducted

an inventory-taking and valuation of the assets so

they can be used as consideration by the Minister of

Finance in the decision-making and policy-related

issues in particular regarding the management

of State-Owned Asset as well as the preparation

of the Financial Statements of State Treasurer of

Special Transaction Accounting System as mandated

by the Minister of Finance’s Regulation No. 234/

PMK.05/2011 dated December 23, 2011.

The optimization of the performance of duties and

functions of the Minister of Finance related to the

determination of status and security issues ex-

Pertamina’s assets is expected to increase and

secure the country income in particular Tax Revenues

derived from the lease and sale of State-Owned Asset

deriving from ex-Pertamina’s asset.

Results of the Inventory-Taking and Valuation of the

ex-Pertamina’s assets are as follows:a.

Jalan Agus Salim 108 & 108A Jakarta Pusat

Jalan Surabaya 60 & 60 Pav Jakarta Pusat

Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan

Jalan Tarogong, Jakarta Selatan

Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat

35.037.558.000

36.505.456.000

14.490.489.000

1.233.433.545.000

15.379.053.000

1

2

3

4

5

Lokasi Aset/Asset LocationNo Nilai Wajar/Fair Value (Rp)

6

7

Jalan Dipati Ukur No 31 Bandung

Jalan Jatibarang IV Jakarta Timur

2.991.056.000

1.284.185.000*)

Aset Berupa Tanah dan Bangunan Lands and Buildings


b. b.

Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola

Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero)

sebagai pengelola sementara atas sepuluh aset

berupa tanah dan bangunan. Untuk aset yang

berlokasi di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat telah

ditetapkan peruntukannya kepada Kementerian

Keuangan dan Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta

Selatan pada Kementerian ESDM.

Aktiva Kilang LNG Arun dan LNG Badak

Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian LNG

Arun dan LNG Badak oleh DJKN sebagai berikut:

For groups of such assets, the Asset Manager has

appointed PT Pertamina (Persero) as the interim

asset manager of the ten lands and buildings.

As for asset located at Jalan Tanjung 34, Central

Jakarta, it has been assigned to the Ministry of

Finance, while asset located at Jalan Brawijaya

VIII/30 to the Ministry of Energy and Mineral

Resources.

Assets of LNG Arun and LNG Badak

Based on the result of Inventory-Taking and

Valuation of LNG Arun and LNG Badak by DJKN,

the following data obtained:

Lokasi/LocationAset/AssetNo Nilai/Value

1

2

Aktiva LNG Arun / Assets of LNG Arun

Aktiva LNG Badak / Assets of LNG Badak

Blang Lancang, Lhokseumawe, NAD

Bontang, Kalimantan Timur

11.029.729.944.488

16.302.447.401.562


Catatan: *) masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru.**) Proses identifikasi lokasi aset karena minimnya dokumen pendukung yang ada dan masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru.

Note: *) still using PT Ujatek Baru value.**) The process of identifying the location of an asset due to lack of supporting documents exist and are still using PT Ujatek Baru value.

Lokasi Aset/Asset LocationNo Nilai Wajar/Fair Value (Rp)

8

9

10

Sawangan Depok Jawa Barat

Jalan Abdul Muis 68 Jakarta Pusat

Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan

22.465.100.000**)

265.899.043.000

77.191.137.000

Roch

mah

- D

IT P

NKN

L -

Sine

rgi

c.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh DJKN:1.

2.

3.

4.

5.

c.

Efforts that have been made by DJKN:1.

2.

3.

4.

5.

Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola

Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero)

sebagai penanggung jawab sementara atas

kegiatan operasional aktiva kilang LNG sampai

dengan ditetapkannya peruntukan atas aset

tersebut secara definitif oleh Menteri Keuangan.

Aset eks-Kontrak Kerja Sama yang digunakan

oleh PERTAMINA EP

Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset

eks Kontrak kerja sama yang digunakan oleh

PERTAMINA EP sebagai berikut:

menyusun Modul Inventarisasi dan Penilaian atas

aset yang digunakan PT PERTAMINA EP dengan

melibatkan Kementerian ESDM, PT PERTAMINA,

dan PT PERTAMINA EP;melakukan inventarisasi atas aset eks

PERTAMINA dengan melibatkan 13 Kanwil DJKN,

PT PERTAMINA, dan PT PERTAMINA EP;berkoordinasi dengan Biro Bantuan Hukum,

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

dan PT PERTAMINA dalam penyelesaian perkara

pembatalan SHGB No. 263/Kuningan Barat;melakukan pengelolaan BMN atas aset eks

PERTAMINA;pemantauan atas setoran penerimaan negara

atas pengelolaan aset eks PERTAMINA, yaitu

setoran Jakarta International School (JIS), setoran

hasil lelang aset di PERTAMINA EP Cirebon, dan

setoran hasil lelang aset di LNG Badak;

For groups of such assets, the Asset Manager

has appointed PT Pertamina (Persero) as interim

in charge of the operations of LNG assets up to

the definite enactment of the asset use by the

Minister of Finance.

Assets of ex-Cooperation Contract used by

PERTAMINA EP

The results of Inventory Taking and Valuation

of assets of Ex-Cooperation Contract used by

Pertamina EP are as follows:

Preparing Inventory and Valuation Module on

the assets used by PT Pertamina EP, involving

the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT

Pertamina, and PT Pertamina EP;conducting an inventory-taking of the assets of

ex-Pertamina, involving 13 regional offices of

DJKN, PT Pertamina, and PT Pertamina EP;coordinating with the Bureau of Legal Assistance,

the Secretariat-General of the Ministry of Finance

and PT Pertamina in the settlement of the

cancellation of SHGB (Rights to Build) No.263/

Kuningan Barat.

conducting the management of BMN deriving

from asset of ex-Pertamina;monitoring on payment of asset management

revenues over ex-Pertamina’s asset, namely

revenues from Jakarta International School (JIS),

auction result of Pertamina EP Cirebon’s assets,


Tanah/Land

Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan/Construction Housing & Welfare

Konstruksi dan Fasilitas Pelengkap/Construction Utilities & Auxiliaries

Produksi Pengeboran/Drilling Production

Fasilitas Produksi/Production Facilities

Perabot dan Peralatan Kantor/Furniture & Office Equipment

Truk Besar dan Trailer/Heavy Trucks & Trailers

Truk Kecil dan Traktor/Light Trucks & Tractor Units

Mobil/Automobiles

Jumlah/Total

2.416.567.379.972

2.380.901.187.546

1.296.348.000

7.885.170.937

6.309.315.327.275

770.995.092.309

5.962.844.342

8.240.478.849

2.675.137.730

11.903.838.966.960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deskripsi Aset/DescriptionNo Nilai Wajar (Rp)/Fair Value

K. K.

6.

7.

Penanganan Penyelesaian Aset-Aset Eks IJJDFLatar belakang penanganan aset-aset eks The

Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF)

oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah

adanya transformasi kelembagaan unit-unit eselon I

Kementerian Keuangan pada tahun 2004 dan 2006

khususnya mengenai tugas dan fungsi pengelolaan

kekayaan negara yang sebelumnya dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dan selanjutnya diambil

alih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

IJJDF dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk

mencapai pembangunan ekonomi Irian Jaya dan

mengadakan persiapan/perlengkapan untuk tujuan-

tujuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut

dengan kegiatan antara lain: (i) penyelidikan/

perumusan dan pelaksanaan proyek yang

menghasilkan pendapatan yang dapat membantu

pembangunan ekonomi Irian Jaya, (ii) penanaman

modal dalam proyek-proyek tersebut, (iii) penyediaan

jasa-jasa nasihat teknis, latihan dan perluasan, (iv)

kerja sama dengan badan perencanaan daerah.

Di tahun 1997, IJJDF dilikuidasi dengan Keputusan

Menteri Keuangan (KMK) Nomor 292/KMK.01/1997

dan telah dibentuk Tim Likuidasi. Sehubungan dengan

reorganisasi Kementerian Keuangan, penanganan

aset eks IJJDF oleh Tim Likuidasi terhenti. Berdasarkan

dokumen laporan kegiatan Tim Likuidasi (IJJDF)

terakhir yang tersedia per-Desember 2002, diperoleh

informasi bahwa terkait aset-aset eks IJJDF, Tim

Likuidasi telah menyelesaikan sebagai berikut (i)

6.

7.`

Handling of Settlement of Assets of Ex-IJJDFThe handling assets of ex-IJJDF (The Irian Jaya Joint

Development Foundation) by DJKN was started

since the institutional transformation within the

echelon units of the Ministry of Finance in 2004

and 2006, particularly in the duties and functions of

the management of state assets, such that assets

that were previously handled by the Directorate-

General of the Budget and the Directorate-General of

Treasury is now handled by the Directorate General

of State Asset Management.

IJJDF was formed with the sole purpose of achieving

economic development in Irian Jaya and of preparing

instruments related to the purposes such as: (i)

investigation/formulation and implementation

of income-generating projects that can help the

economic development of Irian Jaya, (ii) investment

in such projects, (iii) the provision of services

of technical advice, training and extension, (iv)

cooperation with regional planning agencies.

In 1997, IJJDF was liquidated by the Minister of

Finance’s Decree (KMK) No. 292/KMK.01/1997. A

Liquidation Team was then formed. In connection

with the reorganization of the Ministry of Finance,

the management of IJJDF’s assets by the Liquidation

Team discontinued. According to the latest report of

the Liquidation Team (dated December 2002), the

Team has completed the following: (i) an inventory

list of assets, (ii) sale of some assets and subsidiaries


menyelenggarakan sosialisasi mengenai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/

PMK.05/2011 mengenai Sistem Akuntansi

Transaksi Khusus;menyusun Laporan Keuangan Sistem Akuntansi

Transaksi Khusus Aset Eks PERTAMINA yang akan

dikonsolidasikan ke dalam Laporan Bendahara

Umum Negara untuk Semester I, Semester II, dan

Tahunan.

and auction result of LNG Badak;holding a discussions on the Finance Minister’s

Regulation No. 234/PMK.05/2011 concerning

Special Transaction Accounting System;preparing the Financial Statements of Accounting

Systems of Special Transactions of Ex-

Pertamina’s Asset which will be consolidated

into the State General Treasurer Semiannual and

Annual Reports.

inventarisasi daftar aset; (ii) penjualan sebagian aset

IJJDF dan anak perusahaan; (iii) penggunaan hasil

penjualan aset IJJDF dan anak perusahaan untuk

pembayaran utang kepada pihak ketiga, pembiayaan

kegiatan operasional Tim Likuidasi, dan pembayaran

pajak terutang.

Untuk mendapatkan kejelasan status aset eks IJJDF

ini, Kantor Pusat DJKN telah menugaskan Kanwil XVII

DJKN Jayapura untuk melakukan penelitian lebih

lanjut terkait status aset eks IJJDF dan diperoleh hasil

bahwa aset eks IJJDF yang saat ini masih atas nama

IJJDF sebanyak 41 aset. Hanya 21 bidang tanah yang

didukung dengan bukti kepemilikan berupa surat

pelepasan hak adat sebanyak 18 bidang tanah (luas

±7.200 ha) dan berupa sertifikat sebanyak 3 bidang

tanah (luas ±0,95 ha).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 UU Nomor

16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 ,

pelaksanaan penyerahan sisa hasil likuidasi kepada

yayasan lain atau badan hukum lain cukup sulit

dilakukan dalam pelaksanaannya mengingat status

aset-aset eks IJJDF tidak semuanya free and clear.

Dengan demikian, pilihan penyerahan kepada negara

menjadi opsi yang paling relevan (vide Pasal 68

ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

IJJDF (iii) the use of result of the sale of IJJDF and its

subsidiary’s assets for the payment of debts to third

parties, for the financing of operational activities of the

Liquidation Team, and for the payment of taxes owed.

To obtain the exact status of assets of ex-IJJDF,

DJKN’s Central Office has assigned Regional Office

XVII Jayapura to conduct further research on the

status of the assets from which revealed that there

were as many as 41 assets owned by IJJDF. Yet,

only 21 tracks of land that are supported with proof

of ownership in the form of 18 letters certifying

the release of customary lands (± 7,200 ha) and 3

certificates of rights on land (± 0.95 ha).

As stipulated in Article 68 of Law No. 16 of 2001 on

the Foundation, as amended by Act No. 28 of 2004,

the delivery of the remaining assets of the liquidation

to another foundation or other legal entity is quite

difficult to implement in practice given the status of

the assets of the ex-JJDF was not all free and clear.

Thus, submitting them to the government left as the

most relevant option (Article 68 paragraph (3) of Law

No. 16 Year 2001 on the Foundation, as amended by

Act No. 28 of 2004). The handling of assets of ex-

Fakh

ry -

Dit

. Pen

ilaia

n -

Men

coco

kkan

Dat

a O

bjek

Pen

ilaia

n


L.L.

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28

Tahun 2004). Opsi penyelesaian aset eks IJJDF dapat

dilakukan dengan cara:a.

b.

c.

Berdasarkan hasil due diligence atas permasalahan

dimaksud telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan

(vide ND-358/KN/2012 tanggal 5 November 2012)

dengan rekomendasi penyelesaian aset eks IJJDF ini

dikoordinasikan bersama dalam sebuah Tim ad hoc

yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.

Penyerahan PT Aldevco Kepada NegaraPT Aldevco merupakan perusahaan swasta yang

didirikan oleh AR Soehoed bersama Paul Samadiono

Samadikun dan Leon Harun Iskandar Sumantri

berdasarkan arahan Presiden Soeharto pada

tahun 1988 dan pada saat pendirian dinyatakan

sebagai milik Negara oleh para pendirinya tersebut.

Tujuan pendirian PT Aldevco adalah untuk

mengelola penjualan aluminium jatah Indonesia

serta mengembangkan industri aluminium yang

berpangkal dari PT Inalum.

Pada Tahun 1999, AR Soehoed melaporkan kepada

Presiden Habibie terkait PT Aldevco, namun

penyerahan PT Aldevco belum dapat terlaksana.

Pada tahun 2005, AR Soehoed menyampaikan

permasalahan PT Aldevco kepada Presiden SBY,

dan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara

menugaskan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk mengoordinasikan pembahasan

dan tindak lanjut penyelesaian masalah PT Aldevco.

Setelah dilakukan audit posisi keuangan oleh PT

Aldevco dan hasil audit menunjukan bahwa kekayaan

PT Aldevco lebih besar dari pada kewajibannya, maka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Badan Pembina Proyek Asahan menyetujui

IJJDF can be done through several options:a.

b.

c.

Based on the results of due diligence on this issue,

a report has been submitted to the Minister of

Finance (ND-358/KN/2012 date November 5, 2012).

The report was accompanied by a recommendation

that the handling of the asset of ex-IJJDF shall be

coordinated together in an ad hoc team formed by

the Minister of Finance.

Handover of PT Aldevco to the StatePT Aldevco is a private company established by AR

Soehoed with Paul Samadiono Samadikun and Leon

Aaron Alexander SUMANTRI under the direction of

President Suharto in 1988 and at the time of the

establishment it was declared by its founders as

state-owned enterprise. The purpose of establishing

PT Aldevco was to manage the sale of allotted-to-

Indonesia aluminum and to develop the aluminum

industry which stems from Inalum.

In 1999, AR Soehoed reported to President Habibie on

the Asahan Authority including PT Aldevco. Yet, the

handover of PT Aldevco could not be accomplished. In

2005, AR Soehoed conveyed his concerns to President

SBY, and the President through the Secretary of

State commissioned the Coordinating Ministry for

Economic Affairs to coordinate follow-up discussions

and problem solving of PT Aldevco.

An audit on PT Aldevco’s financial position then

conducted, and the result showed that the PT

Aldevco’s asset was greater than its liability. The

Coordinating Minister for Economic Affairs as

Chairman of the Board of Trustees of Asahan Project


dimantapkan statusnya hukumnya sebagai

Barang Milik Negara;dimantapkan statusnya hukumnya sebagai

Barang Milik Daerah; atau

dijual lelang melalui Kantor Vertikal DJKN.

establishing its legal status as the State-Owned

Asset;establishing its legal status as a Regional-Owned

Asset, or

Auctioning them through DJKN’s Vertical Office.

OTHER STATE ASSET (KNL)In addition to managing State-Owned Asset (BMN)

and Separated State Asset (KND), DJKN also plays an

important role in the management of Other State Asset

(KNL). This type of asset is tremendous in terms of both

number and value. Other State Assets (KNL) may derive

from grants/donations or similar, from the execution

of the contract/agreement. They may also be obtained

approved the handover of PT Aldevco and asked

the Ministry of Finance to follow up the process

according to applicable regulations. Following up

on the agreement, PT Aldevco has conducted the

General Meeting of Shareholders on December 23,

2009, which approved the submission of PT Aldevco

to the government.

During the year 2012, efforts have been undertaken

by the Ministry of Finance c.q. Directorate-General of

State Asset Management for the proper handover of PT

Aldevco include:1.

2.

3.

4.

5.

Coordinating with the Attorney General, the

Coordinating Ministry for Economic Affairs

and the Ministry of SOEs as a follow-up on the

meeting between the Minister of Finance and

the Attorney General regarding the position of

Attorney General as State Attorney in accordance

with Law No. 16 of 2004 on the Attorney.

Holding a meeting between the Director-General

of State Asset Management and AR Soehoed

which resulted in an agreement that the handover

was to be carried out through grants of shares of

PT Aldevco.

Discussing the draft of grant agreement with the

Attorney General, the Coordinating Ministry for

Economic Affairs and the Ministry of SOEs.

Delivering the draft of grants agreement to AR

Soehoed.

Coordinating with the Attorney General and

the Coordinating Ministry for Economic Affairs

to obtained the conclusion of AR Soehoed’s

response regarding the draft of grant agreement.

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN (KNL)Selain mengelola barang milik negara dan kekayaan

Negara dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam

pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain. Kekayaan

Negara Lain-lain ini mempunyai jumlah dan nilai yang

sangat besar. Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) berasal

dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan

kontrak/perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan

menerima penyerahan PT Aldevco dan meminta

Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti

proses penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti persetujuan tersebut, PT Aldevco

telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) pada tanggal 23 Desember 2009 yang

menyetujui menyerahkan PT Aldevco kepada Negara.

Selama tahun 2012 ini, upaya yang telah dilakukan

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal

kekayaan Negara untuk terlaksananya penyerahan PT

Aldevco meliputi:1.

2.

3.

4.

5.


Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

dan Kementerian BUMN sebagai tindak lanjut

pertemuan Menteri Keuangan dan Kejaksaan

Agung terkait dengan kedudukan Kejaksaan

Agung selaku Jaksa Pengacara Negara sesuai

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan.

Melaksanakan pertemuan antara Direktur

Jenderal Kekayaan Negara dan AR Soehoed yang

menghasilkan kesepakatan bahwa penyerahan

dilakukan melalui hibah saham PT Aldevco.

Membahas draf perjanjian hibah dengan

Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN.

Menyampaikan draf perjanjian hibah kepada AR

Soehoed.

Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan

Agung dan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian untuk mendapatkan kesimpulan

terkait tanggapan AR. Soehoed atas draf

perjanjian hibah yang telah disampaikan.

Assets derived from Production Sharing Contract (PSC)a.

under the provisions of the law, or based on court

decisions with a permanent legal force.

Details of the KNL managed by DJKN during the year

2012 are as follows:1.

Oil and Gas

Based on Government Regulation No. 35 of 2004

on Upstream Oil and Gas, all goods and equipment

directly used in the upstream contractor purchased

by a contractor shall become a state asset the

management of which is under the government and

managed by the Executive Agency for Upstream Oil

and Gas (BP Migas).

In the Production Sharing Contract (PSC)

between the Government and the contractors

of Production Sharing Contract (KKKS), the

government (BP Migas) obtains the goods/assets

purchased or used directly in the upstream oil

and gas and receives a profit-sharing from result

of the oil lifting. Operating expenses incurred in

the execution of the PSC are compensated with

the result of the oil lifting before the they are

split by the government and PSC contractor with

the condition that the government had obtained

enough results through a mechanism that allows

contractors to bail out the operating expenses

to be reimbursed later. This reimbursement is

referred to as Cost Recovery.

Under Article 9 of Regulation of the Minister of

Finance No. 245/PMK.05/2012 on Guidelines

for Accounting and Reporting of State Assets

Originated from KKKS, the assets acquired up to

2011 are classified as follows:1)

Aset KKKS Migas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan

yang secara langsung digunakan dalam kegiatan

usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/

kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan

oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak

dan Gas Bumi (SKKMIGAS/dahulu: BPMIGAS).

Dalam Production Sharing Contract (PSC) antara

Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama

(KKKS) Migas, Pemerintah (SKKMIGAS) mendapatkan

barang/aset yang dibeli atau digunakan secara

langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan

gas bumi serta mendapatkan bagi hasil dari hasil

lifting minyak. Biaya operasi yang timbul dalam

pelaksanaan kontrak PSC diganti dari hasil lifting

minyak sebelum dibagi hasil antara Pemerintah

dengan KKKS dengan syarat Pemerintah telah

memperoleh hasil yang cukup dengan mekanisme

kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi)

nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut baru

kemudian akan diberi penggantian. Penggantian

biaya dimaksud disebut sebagai Cost Recovery.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa

Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS,

aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2010

diklasifikasikan sebagai berikut:1)

assets that have not been handed over, nor

been inventoried and valued, are not recorded

in the balance sheet; they are disclosed in

Notes to Financial Statements (CaLK) instead;

undang-undang, dan perolehan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

Rincian KNL yang dikelola DJKN sepanjang tahun 2012

adalah berikut ini.

1. Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)a.

aset yang belum diserahkan dan belum

dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset

ini tidak dicatat dalam neraca, namun


2)

3)

4)

Rincian aset KKKS yang disajikan pada Neraca

LKBUN Semester I Tahun 2012 adalah sebagai

berikut:1)

2)`

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK);aset yang belum diserahkan, namun sudah

dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini

dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya;aset yang diperoleh sejak tahun 2011

namun masih dalam penguasaan oleh pihak

KKKS,dicatat dalam neraca sebagai aset

lainnya;aset yang telah diserahkan ke Pemerintah

yang sudah dilakukan inventarisasi dan atau

penilaian, dilakukan reklasifikasi dari Aset

Lainnya menjadi Persediaan atau Aset Tetap.

Aset Tanah per 30 Juni 2012 sebesar

Rp14.362.284.169.984.

Nilai aset tanah ini tidak mengalami

perubahan dengan nilai aset tanah yang

dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2011

(Audited).

Aset Non Tanah per 30 Juni 2012 sebesar

Rp136.530.498.102.369.

Nilai aset non tanah ini (Rp136.530.498.102.369)

mengalami perubahan dengan nilai aset

non tanah yang dilaporkan dalam Neraca

LKBUN Tahun 2011 (Rp136.146.696.126.232)

dikarenakan adanya penambahan sebesar

Rp383.801.976.137 yang berasal dari :a)

assets that have not been handed over,

but have been inventoried and valued, are

recorded in the balance sheet as other asset;assets acquired since 2011 but still in control

of the KKKS, are recorded in the balance sheet

as other asset;assets that have been submitted to the

Government that have been inventoried and or

valued, are to be reclassified from other assets

into inventory or fixed assets.

Land assets as of 30 June 2012 was

Rp14,362,284,169,984.

The value of the land asset did not shifted

from the value of land assets reported in the

Balance Sheet of LKPP 2011 (Audited).

Non-land assets as of 30 June 2012 was

Rp136,530,498,102,369.

The value of non-land assets

(Rp136,530,498,102,369) has shifted from

the value reported in the Balance Sheet of

LKBUN 2011 (Rp136,146,696,126,232) due to

the addition amounting to Rp383.801.976.137

which derived from:a)

update nilai wajar aset yang sebelumnya

bernilai wajar Rp0,00, menjadi sebesar

Rp343.239.638.701.

The fair value of assets has been updated

to Rp343.239.638.701 from the original

Rp0,00,.


Details of the KKKS assets presented on the on

balance sheet of LKBUN of first half of 2012 are

as follows:1)

2)

2)

3)

4)

Aset Tanah/ Land assets

Aset Non Tanah/ Non-Land Assets

Jumlah/Total

Rp14.362.284.169.984

Rp136.146.696.126.232

dari 74 KKKS

Rp150.508.980.296.216

Rp14.362.284.169.984

Rp136.530.498.102.369

dari 74 KKKS

Rp150.892.782.272.353

1

2

Jenis Aset / Type of asset

31 Desember/December 2011 (Audited)

No 30 Juni / June 2012 (Unaudited)

b)

Tidak semua hasil inventarisasi dan penilaian

aset KKKS disajikan dalam Neraca LKBUN

Semester I Tahun 2012. Selain aset yang

disajikan dalam Neraca LKBUN Semester I Tahun

2012, aset selebihnya diungkapkan dalam CaLK

LKBUN Semester I Tahun 2012, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

b)

Not all the results of the inventory and

valuation of KKKS assets were presented in

LKBUN’s balance sheet of first semester of

2012. In addition to the assets shown in the

LKBUN’s balance sheet of first semester of

2012, the remaining assets were disclosed in

Notes to LKBUN of first semester of 2012, as

follows:1)

2)

3)

4)

4 KKKS 2.418 item 129,917,657 343.239.638.701

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets

Nilai Perolehan (USD)

Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

koreksi kesalahan klasifikasi line number

sebesar Rp40.562.337.436.

Aset sumur yang tidak digunakan

Aset Subsequent Expenditure

Aset Kondisi Rusak Berat

Aset yang dalam proses penghapusan

Corrected false classification of line

number amounted to Rp40,562,337,436.

Unused wells assets

Subsequent Expenditure Asset

Severely Damaged Asset

Assets in the Process of Disposal

1 KKKS 56 item 11,300,451 40.562.337.436

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

19 KKKS 623 item 196,828,310 1.184.222.605.157

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

34 KKKS 13,842 item 7,620,834,470 45.633.303.864.172

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

52 KKKS 21,655 item 688,026,664 1.317.561.506.522

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value


1 KKKS 19 item 100,227 927.406.395

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

Dedi Widia Hananto - Kanwil I Banda Aceh - Diskusi

Discussion is an exchange of knowledge, an argument is an

exchange of ignorance.

- Robert Quillen -

5) 5)Aset Non Tanah yang dilaporkan dengan

nilai Rp0 (nol Rupiah).

a)

b)

Non-land assets reported to be worth

Rp.0.

a)

b)

Pada CaLK LKBUN Tahun 2011,

sejumlah 3.866 aset dengan nilai

wajar nol rupiah yang dikeluarkan dari

neraca.

Setelah 3.866 aset tersebut diverifikasi,

pada CaLK LKBUN Semester I Tahun

2012 ini diberikan catatan sebagai

berikut:(1)

(2)

(3)

In the Notes to the LKBUN 2011, a total

of 3,866 assets with a fair value of zero

rupiah, were removed from the balance

sheet.

After these 3,866 assets were verified,

to the Notes of LKBUN of first semester

of 2012 the following lines were added:

(1)

(2)

(3)

Sejumlah 150 aset dengan

nilai wajar nol Rupiah masih

dikeluarkan dari Neraca dan akan

diverifikasi kembali pada Semester

II Tahun 2012 ini.

Sejumlah 748 item aset terkoreksi

dikarenakan aset tersebut

dipindahkan dari BA-01 ke BA-02.

Sejumlah 2.968 item berhasil

dikoreksi dengan nilai wajar

Rp357.605.677.921.

(a)

A total of 150 assets with a fair

value of zero rupiah are still

excluded from the balance sheet

and will be verified back to the

second half of 2012.

A number of 748 items of assets

were corrected due to being

transferred from the BA-01 to the

BA-02.

A number of 2,968 items

successfully corrected with a fair

value Rp357,605,677,921.

(a)

18 KKKS 3866 item

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets

7 KKKS 150 item

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets

sejumlah 2.418 item yang


Rp343.239.638.701 dicatat

pada Neraca LKBUN Semester I

Tahun 2012.

as many as 2,418 items with a

fair value of Rp343,239,638,701

were corrected and recorded

on the LKBUN’s balance sheet

of first semester of 2012.

4 KKKS 2418 item 129,917,657 343.239.638.701

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value


6)

7)

6)

7)

Assets acquired after 2010

There was asset acquisition in 2010

valued at USD1,483,332,165 not included

in the Balance Sheet.

Assets with a negative fair value

There were 209 items of asset with

a negative fair value which became a

correction to the acquisition value of

the asset with a negative correction of

USD24,019,980.

Initially, there were 217 items of assets with

a negative fair value of USD24,860,419, but

was later reduced to 8 items that fall into

the category of subsequent expenditure

with an acquisition value of USD840,439.

Aset perolehan diatas Tahun 2010

Terdapat aset perolehan tahun 2010

senilai USD1,483,332,165 belum

dimasukkan dalam Neraca.

Aset dengan nilai wajar negatif

Terdapat aset dengan nilai wajar negatif

sejumlah 209 item. Aset tersebut

merupakan koreksi atas nilai perolehan

aset dengan koreksi negatif sebesar

USD24,019,980.

Pada awalnya, terdapat aset dengan nilai

wajar negatif sejumlah 217 item dengan

nilai sebesar USD24,860,419, namun

kemudian dikurangi dengan 8 item

yang masuk dalam kategori subsequent

expenditure dengan nilai perolehan

USD840,439.

(b) (b)Sejumlah 550 item yang


Rp14.362.965.838 dicatat

dalam CaLK LKBUN Semester

I Tahun 2012 karena termasuk

dalam sumur yang sudah

tidak digunakan, subsequent

expenditure, dan aset rusak

berat.

A total of corrected 550

items with a fair value of

Rp14,362,965,838 were recorded

in the Notes to LKBUN of first

semester of 2012 since they

were considered as unused

wells, subsequent expenditure,

and severely damaged asset.

3 KKKS 550 item 70,831,692 14.362.965.838

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Nilai Wajar (Rp)

Fair Value

52 KKKS 1,483,332,165

Jumlah KKKS

Number of KKKS


Acquisition value

4 KKKS 209 item (24,019,980)

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value


KKKS Assets in the Central Government’s

Financial Statements

Aset KKKS pada neraca LKPP

Assets with a negative fair value that

have been recorded in the subsequent

expenditure are as follows:

The value of assets that have been

previously reported in the Notes to LKBUN

2011 experienced no change.

There are assets with acquisition value

of USD2,339,179,601 that have not been

found/not yet being Inventoried and

Valued. The value of KKKS asset presented

in the balance sheet and in the Notes to

the Financial Statement excluded the VAT.

Aset dengan nilai wajar negatif yang telah

dicatat pada aset subsequent expenditure

adalah sebagai berikut:

Pencatatan ini tidak mengalami perubahan

dari nilai sebelumnya yang dilaporkan

dalam CaLK LKBUN Tahun 2011.

Masih terdapat aset yang belum

ditemukan/belum di IP dengan nilai

perolehan sebesar USD2,339,179,601. Nilai

aset KKKS yang disajikan dalam neraca

dan CaLK tidak memperhitungkan PPN.

2KKKS 8 item (840,439)

Jumlah KKKS

Number of KKKS

Jumlah Aset

Number of Assets


Acquisition value

Asset/Assets

Aset Lain-Lain

Other Asset

Jumlah Aset/Total

Asset

Ekuitas/Equity

Ekuitas Dana

Investasi

Diinvestasikan

pada aset lainnya

Invested in other

assets

Jumlah Ekuitas/

Total Equity

Rp68.224.330.326.991

Rp68.224.330.326.991

Rp68.224.330.326.991

Rp68.224.330.326.991

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.508.980.296.216

Rp150.892.782.272.353

Rp150.892.782.272.353

Rp150.892.782.272.353

Rp150.892.782.272.353

UraianCommentary

31 Des/Dec 2010(Audited)



30 Juni/June 2012 (LKBUN Unaudited)


Details of KKKS Assets

Development of KKKS and PKP2B Asset

Management

Rincian Aset KKKS

Perkembangan Pengelolaan Aset KKKS dan PKP2B

Ahm

ad R

ozi -

Kan

tor

Pusa

t DJ

KN -

Lad

y Bu

g

Aset Lain-Lain/

Other Assets

Aset Tanah/

Lands Asset

Aset Non Tanah/

Nonland Assets

Jumlah/Total

Rp13.786.901.149.851

Rp0

Rp13.786.901.149.851

Rp13.788.358.699.984

Rp54.435.971.627.007

Rp68.224.330.326.991

Rp14.362.284.169.984

Rp136.146.696.126.232

Rp150.508.980.296.216

Rp14.362.284.169.984

Rp136.146.696.126.232

Rp150.508.980.296.216

Uraian/Commentary

s/d 31 Des 2009 s/d 31 Des 2010 s/d 31 Des 2011s/d 30 Juni 2012

(LKBUN Unaudited)

1

2

3

4

1

11

0

11

17

14

3

0

0

5

22

2

20

29

25

4

1

1

2

11

1

10

47

43

4

0

0

8

14

1

13

76

73

3

0

0

Penetapan Status

Penggunaan

(Status determinaton)

Penghapusan/Disposal

Sebab-sebab lain/

other cause

Pemusnahan/Disposal

Pemindahtanganan

Asset Transfer

Penjualan/Sales

Hibah/Donation

Pemanfaatan/

Asset Utilization

Pinjam Pakai/

Lend-Use

119,056,837.50

17,336,701,814.47

-

17,336,701,814.47

160,574,390,400.00

19,864,835,400.00

140,709,555,000.00

-

-

474,040,058.00

31,265,597,866.79

2,735,355,193.92

28,530,242,672.87

98,966,225,640.19

49,556,233,300.00

49,409,992,340.19

8,551,403,000.00

8,551,403,000.00

636,029,764.67

4,306,300,861.18

1,307,732,430.00

2,998,568,431.18

69,780,677,687.81

36,085,314,327.00

33,695,363,360.81

-

-

11.311.590.976,22

20.758.602.561,21

1.735.448.459

19.023.154.102,21

425.448.543.377,89

425.161.896.190,89

286.647.187,00

-

-

Uraian/Commentary

2009 2010 2011 2012

Nilai Perolehan/ Nilai Wajar

Acquisation Value/Fair Value







JmlTotal

JmlTotal

JmlTotal

JmlTotal

NO.


2.2.

Terhadap hasil inventarisasi dan penilaian aset

KKKS yang diungkapkan dalam CaLK LKBUN

Semester I Tahun 2012, Pemerintah masih

melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan

bukti yang memadai dan akan diselesaikan awal

tahun 2013. Apabila memenuhi kriteria untuk

dicatat sebagai aset, maka akan dilaporkan

kembali ke dalam Neraca LKBUN dan LKPP tahun

2012.

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan

pengelolaan ABMA/C adalah:a.

b.

c.

Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan

peraturan adalah sebagai berikut.

(a)

As for the results of the inventory taking and

valuation of assets disclosed in Notes to LKBUN

of First Half of 2011, the government has been

re-verifying and collecting the adequate evidence

which will be completed early in 2013. Once they

meet the criteria to be recorded as assets, they

will be reported back to the Balance Sheet of

LKBUN and LKPP 2012.

Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C)Activities that have been conducted relating to the

management of ABMA/C:a.

b.

c.

Obstacles encountered during the preparation of

regulations were as follows.

(a)

revisi atau perubahan Peraturan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen KN)

Nomor PER-01/KN.06/2010 tentang

Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMAC. Revisi

peraturan di bidang Aset Bekas Milik Asing/

Cina (ABMA/C) telah diselesaikan dengan

diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal

Kekayaan Negara Nomor: PER-04/KN/2012

tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset

Bekas Milik Asing/Cina yang ditetapkan pada

tanggal 25 Juli 2012; penyusunan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 240/PMK.06/2012 tentang

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara

Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan

Dan Cukai, yang ditetapkan pada tanggal 26

Desember 2012; penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN

Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. Peraturan

Menteri Keuangan tersebut pada saat ini

telah berada di Direktur Jenderal Kekayaan

Negara, untuk kemudian disampaikan kepada

Menteri Keuangan untuk ditetapkan

Adanya beberapa materi dalam peraturan

yang masih memerlukan masukan dan

konfirmasi dari pihak luar (selain DJKN),

sehingga memerlukan waktu pembahasan

yang cukup panjang.

Revising Perdirjen (Director-General’s

Regulation) Number PER-01/KN.06/2010 on

Technical Guidelines for ABMA/C Settlement.

The revision of regulations in the field of ex-

Foreign/Chinese-Owned Asset (ABMA/C)

has been completed with the issuance of the

Director-General of State Asset Management’s

Regulation Number: PER-04/KN/2012 on

Technical Guidelines for the Settlement of ex-

Foreign/Chinese-Owned Assets on July 25,

2012;Preparing the Minister of Finance’s Regulation

(PMK) No. 240/PMK.06/2012 on Procedures

for Management of State Asset Originating

from Asset of Ex-Customs and Excise, which

was set forth on December 26, 2012;Preparing the PMK on BMN Management

Originating from Other Assets. The Minister

of Finance’s Regulation currently has been

prepared to be submitted to the Minister of

Finance.

There some materials in the regulations still

require input and confirmation from other

parties (other than DJKN), so it takes quite a

long discussion.


(b) The preparation of KMK on BMN Management

Originating from Other Assets, scheduled to be

completed in 2013, but the initial discussion

has been held in 2012.

a.

b.

c.

Qualified Policy Studies

A total of four studies that have been

undertaken in 2012, namely:(a)

(b)

(c)

(d)

An Optimal Management of Other State

Asset

In order to optimally manage Other State

Asset, two databases established in 2012,

namely:(a)

(b)

Effectively Monitoring and Evaluation of

Other State Asset reporting

Monitoring and evaluation activities in

the form of coaching/providing technical

guidance include the following:(a)

(b) Penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN

Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, dijadwalkan

untuk diselesaikan pada tahun 2013, sehingga

pada tahun 2012 masih berupa pembahasan

awal.

a.

b.

c.

The study of criminal payment of

compensation.

The study of right to manage state-

owned assets or potential state asset.

The study of the management of state-

owned asset deriving from the assets of

ex-customs and excise.

Studies on the settlement of ex-

Foreign/Chinese-Owned Assets.

Kajian Kebijakan yang Berkualitas

Kajian yang telah disusun pada Tahun 2012

sebanyak 4 (empat) buah, yaitu:(a)

(b)

(c)

(d)

Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain

Yang Optimal

Dalam rangka pengelolaan kekayaan

negara lain-lain yang optimal telah disusun

database pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua)

buah, yaitu:(a)

(b)

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Kekayaan Negara Lain-Lain yang efektif

Kegiatan monitoring dan evaluasi berupa

pembinaan/pemberian bimbingan teknis

sebagai berikut:(a)

Kajian mengenai pidana tambahan

uang pengganti.

Kajian mengenai hak pengelolaan

sebagai Barang Milik Negara atau

Kekayaan Negara Potensial.

Kajian mengenai pengelolaan barang

yang menjadi milik negara yang berasal

dari aset eks kepabeanan dan cukai.

Kajian atas permasalahan penyelesaian

Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Database Aset Bekas Milik Asing/Cina

Database BMN yang Berasal Dari Aset

Eks Kepabeanan dan Cukai.

Pembinaan/pemberian bimbingan

teknis penyelesaian Aset Bekas Milik

Asing/Cina dilaksanakan di 16 lokasi

yang melibatkan 17 Kantor Wilayah di

lingkungan DJKN pada bulan September

s/d Oktober 2012. 16 lokasi tersebut

adalah:1)

2)

3)

Database of Ex-Foreign/Chinese-

Owned Asset.

Database of BMN Originating from ex-

Customs and Excise’s Asset.

Assets conducted in 16 areas involving

17 regional offices during September

through October 2012:1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Jakarta, 30 August 2012;Banda Aceh, 6 September 2012;Samarinda, 6 September 2012;

Jakarta, 30 August 2012;Banda Aceh, 6 September 2012;Samarinda, 6 September 2012;Semarang, 7 September 2012;Palembang, 12 September 2012;Pekanbaru, 26 September 2012;Surabaya, 13 September 2012;


Ex-IBRA assets, assets of ex-PT PPA, and assets of ex-BDLThe handling that has been done by DJKN

includes:1)

2)

3)

4)

3. 3.Aset eks BPPN, aset eks PT PPA, dan aset eks-BDLPengelolaan yang dilakukan oleh DJKN antara

lain:

1)

2)

3)

pembuatan kajian mengenai rencana konversi

surat utang pemerintah;Pembahasan revisi KMK No.213/

KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas

Dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan

Penyelesaian tugas-Tugas Tim Pemberesan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah,

Dan Penjaminan Pemerintah Terhadap

Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan

Rakyat Serta Penugasan Kepada Unit-Unit

Terkait Di Lingkungan Departemen Keuangan,

pengelolaan dan pengamanan data arsip eks

BPPN;tindak lanjut penanganan Aset eks BDL Dana

Penjaminan Pemerintah;

conducting study on government debt

conversion plan;discussing the revision of the KMK No.213/

KMK.01/2008 on the termination and

dissolution of the Indonesian Bank

Restructuring Agency Settlement Team,

Government Guarantee Implementation Unit,

Government Guarantee for Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) and assignment for related units

within the Ministry of Finance; and managing

and securing the data of ex-IBRA;following-up on the management of assets

of ex-BDL (ex-Government Guarantee on

Commercial Banks Obligations);providing inputs/feedback on the Bill on

Property and Heritage Agency;

(b)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Pembinaan/pemberian bimbingan

pengelolaan BMN yang berasal dari

aset eks kepabeanan dan cukai

dilaksanakan di Jakarta sebanyak 2

(dua) kali yang melibatkan 17 Kantor

Wilayah dan 70 KPKNL di lingkungan

DJKN yang dilaksanakan pada tanggal

23 Februari 2012 dan 4 Desember 2012.

Semarang, 7 September 2012;Palembang, 12 September 2012;Pekanbaru, 26 September 2012;Surabaya, 13 September 2012;Makassar, 13 September 2012;Jayapura, 13 September 2012;Bandar Lampung, 20

September 2012;Bandung, 4 October 2012;Medan, 4 October 2012;Pontianak, 10 October 2012;Banjarmasin, 11 October 2012;Denpasar, 18 October 2012;Manado, 18 October 2012.

(b)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Coaching/mentoring on the

management of BMN deriving from

assets of ex-customs and excise held

two times in Jakarta involving 17

regional offices and 70 service offices

on February 23, 2012 and December 4,

2012.

Makassar, 13 September 2012;Jayapura, 13 September 2012;Bandar Lampung, 20

September 2012;Bandung, 4 October 2012;Medan, 4 October 2012;Pontianak, 10 October 2012;Banjarmasin, 11 October 2012;Denpasar, 18 October 2012;Manado, 18 October 2012.


5)

6)

7)

delivering the government’s response

to questions posed in the House of

Representatives plenary session concerning

the Government’s Statement Regarding the

Principles of Bill on Responsibility of State

Budget 2011 implementation;Preparing and improving SOP for the

management of ex-IBRA asset, asset ex-PT

PPA, and ex-BDL assets by KPKNL;Providing legal opinions on issues related to

Other State Asset.

4)

5)

6)

7)

memberikan masukan/tanggapan atas draf

RUU tentang Balai Harta Peninggalan; memberikan tanggapan atas pertanyaan

DPR pada Rapat Paripurna DPR RI tentang

Penyampaian Keterangan Pemerintah

Mengenai Pokok-Pokok RUU tentang

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN

TA 2011;penyusunan dan perbaikan SOP KPKNL terkait

pengelolaan aset eks BPPN, aset eks-PT PPA

dan aset eks BDL;memberikan pendapat hukum/legal opinion

atas permasalahan terkait bidang tugas KNL.


Anticipate the difficult by managing the easy.

- Lao Tzu -

Andi Saputra - KPKNL Serpong - Bunga dan Bromo

PERKEMBANGAN PENILAIAN DEVELOPMENTS IN VALUATION

Nofiansyah - Dit. PNKNL - Pulau Lengkuas

PERKEMBANGAN PENILAIAN DEVELOPMENTS IN VALUATION

I learned the value of

hard work by working

hard.

- Margaret Mead -


A. Capaian Kinerja PenilaianSelama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang

penilaian yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya

inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian dalam

rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan

penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah

Negara.

1. Inventarisasi dan Penilaian BMN

Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyelesaikan

Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 884

satker/subsatker/satpor/subsatpor. Tingkat

penyelesaian sampai dengan akhir Desember

2012 yaitu telah dilaksanakan penilaian pada 857

Satker atau 98.08% dari target yang ditetapkan

sebanyak 884, penyampaian BA IP sebesar

90.45%, dan penyampaian BA Rekonsiliasi

sebesar 75.54%.

Satker dimaksud terdapat pada 8 (delapan) K/L

yang merupakan temuan BPK atas LKPP Tahun

2011 yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan

Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum

(PU), Kementerian Pertahanan, Kementerian

Perhubungan, Badan Intelijen Negara dan Badan

POM.

Direktorat Penilaian telah melaksanakan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan IP tindak

lanjut temuan BPK, antara lain:

a. Pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak

lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011.

Temuan BPK yang terkait dengan penilaian

antara lain:

1)

2)

Aset Tetap pada 10 K/L dengan nilai

perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP;

Aset Tetap berupa jalan nasional pada

Kementerian Pekerjaan Umum senilai

Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini

kewajarannya karena belum selesai

dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai.

A. Achievement in Valuation PerformanceDuring 2012, DJKN’s performance achievements in the

field of valuation encompassed BMN Inventory Taking

and Valuation, valuation for the purpose of asset

utilization and asset transfer, and the preparation of

BMN as underlying asset for State Sharia Bonds.

1. Inventory Taking and Valuation of State-Owned

Asset

In 2012, DJKN successfully completed the

Inventory Taking and Valuation (IP) in 884

working units/sub-working units/pioneer units/

sub-pioneer units. By the end of December

2012, IP has been carried out on 857 working

units which constitutes 98.08% of the targeted

884. Meanwhile the delivery of BA IP (Minutes

of Inventory Taking) reached a rate of 90.45%,

and the delivery of BA Reconciliation (Minutes of

Reconciliation) reached a rate of 75.54%.

These working units are the eight Ministries/

Agencies which included in the BPK’s Audit

Finding in 2011. They were the Ministry of

Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of

Agriculture, the Ministry of National Education,

the Ministry of Public Works, the Ministry of

Defense, the Ministry of Transportation, the

National Intelligence Agency and the National

Agency of Drugs and Foods Control.

The Directorate of Valuation has carried out

monitoring and evaluation of the implementation

of Inventory Taking as the follow-up measure on

the BPK’s audit finding, among others:

a. The implementation of Inventory Taking on

fixed assets as a follow up on BPK’s audit

finding on LKPP 2011. The findings related to

valuation include:

1)

2)

There were fixed assets at 10 Ministries/

Agencies with acquisition value of Rp4.13

trillion the Inventory Taking and Valuation

of which has not been done;

The value of fixed assets in the form of

national roads which was registered worth

Rp109,06 trillion in the Ministry of Public


8 K/L yang telah dilakukan IP pada tahun 2012

terlihat pada tabel sebagai berikut:

b.

Terkait dengan temuan tersebut, Direktorat

Penilaian telah menindaklanjutinya dengan :

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan IP BMN yang berasal dari

KKKS sebagai tindak lanjut temuan BPK

atas LKKL tahun 2011. Terdapat 4.536 aset

Berkoordinasi dengan masing-masing

K/L terkait data satker dan data BMN

yang dinyatakan belum dilakukan IP;

Berkoordinasi dengan Kementerian PU

terkait data tanah jalan nasional yang

belum dilakukan IP;

Melakukan pemetaan permasalahan dan

target untuk setiap wilayah kerja KPKNL/

Kanwil;

Melaksanakan penilaian atas temuan BPK

tersebut.

Shown in the following table are eight Ministries/

Agencies the IP of which have been done in 2012:

b.

Perceiving these, the Directorate of Valuation

undertook the following:

1)

2)

3)

4)

The implementation IP BMN was a follow

up on BPK’s audit finding on the LKKL 2011.

There were 4,536 assets recorded with a fair

value of zero rupiah and 209 assets with a

Works, is considered unreliable since the

Inventory Taking and Valuation on it has

not been completed.

The coordination with each Ministry/

Agency whose working units and BMN

have not been inventoried and valued;

The coordination with the Ministry of

Public Works related the national road the

IP of which has not done;

The mapping of problems and targets

for each working area of Service Office/

Regional Office;

Undertaking the valuation.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kementerian Pekerjaan Umum

The Ministry of Public Works

Kementerian Kelautan dan Perikanan

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

The Ministry of National Education and Culture

Kementerian Pertanian

The Ministry of Agriculture

Kementerian Pertahanan

The Ministry of Defense

Kementerian Perhubungan

The Ministry of Transportation

Badan Intelijen Negara

State Intelligence Agency

Badan Pengawas Obat dan Makanan

National Agency of Drug and Food

Total

170

343

4

167

192

4

1

3

884

170

316

4

167

192

4

1

3

857

429,344,040,706

241,774,485,529,764

63,977,178,751

408,716,625,070

20,302,393,791,513

202,743,004,074

1,312,649,699,680

353,852,263,920

264,848,162,133,478

Kementerian Negara/LembagaMinistry/Agency

Jumlah SatkerNumber of Working Units

Jumlah Satker SelesaiCompleted Working Units

Nilai WajarFair Value

NO.

Settlement of subsequent

expenditures asset worth Rp44.35

trillion;

Settlement of problems related to

severely damaged assets worth Rp1.31

trillion;

Discussions on the action plan of

working group on Inventory-Taking

and Valuation of BMN deriving from

KKKS Asset.

negative fair value. The IP has not include the

assets of Contract of Work and assets that

have not been found. Results from the IP of

KKKS Asset in the form of spending after the

acquisition date (subsequent expenditure) on

34 KKKS worth Rp44,35 trillion can neither be

identified nor separated as capitalizable or

non-capitalizable. Moreover, the government

has not differentiated the valuation of KKKS

assets in the form of scrap from severely

damaged asset.

Follow-ups on these findings are:

1)

2)

3)

Holding a kick-off meeting and discussion

on the work plan and time frame on May

28, 2012 in BP Migas, involving DJKN, BPK,

Ministry of Energy, and BP Migas;

Holding a Working Group on Inventory-

Taking and Valuation meeting on June

11, 2012 at DJKN, involving DJKN, BPK,

Ministry of Energy, and BP Migas, bringing

about the following agenda:

-

-

-

Preparing the Technical Bulletin on the

Valuation of State-Owned Asset on

Production Sharing Contract No. BTP-


yang dicatat dengan nilai wajar nol dan 209

aset dengan nilai wajar negatif, IP tersebut

belum mencakup aset-aset Contract of

Work dan aset-aset yang belum ditemukan.

Hasil IP aset yang berasal dari KKKS berupa

pengeluaran setelah tanggal perolehan

(subsequent expenditure) pada 34 KKKS

senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan

dipisahkan antara yang dapat dan tidak dapat

dikapitalisasi. Selain itu, pemerintah belum

membedakan penilaian atas aset KKKS yang

berupa scrap dengan aset yang kondisinya

rusak berat.

Tindak lanjut atas temuan tersebut adalah :

1)

2)

3)

Telah dilaksanakan kick off meeting dan

pembahasan rencana kerja dan tata waktu

pada tanggal 28 Mei 2012 di BP Migas

yang melibatkan DJKN, BPKP, Kementerian

ESDM, dan BP Migas;

Telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja

Inventarisasi dan Penilaian pada tanggal

11 Juni 2012 di DJKN yang melibatkan

DJKN, BPKP, Kementerian ESDM, dan BP

Migas dengan agenda:

-

-

-

Penyusunan Buletin Teknis Penilaian

Barang Milik Negara pada Kontraktor

Penyelesaian permasalahan aset

subsequent expenditures senilai

Rp44.35 triliun;

Penyelesaian permasalahan aset

rusak berat senilai Rp1,31 triliyun;

Pembahasan action plan kelompok

kerja IP BMN KKKS.

“Selama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang penilaian

yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya inventarisasi

dan penilaian BMN, penilaian dalam rangka pemanfaatan dan

pemindahtanganan, dan penyiapan BMN sebagai aset Surat

Berharga Syariah Negara.”

2. 2.Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan

Sepanjang tahun 2012, Penilai DJKN telah

menyelesaikan 964 permohonan penilaian dalam

rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan telah

dilaksanakan 299 kali penilaian dengan opini nilai

wajar senilai Rp8,557 miliar, sedangkan untuk

pemindahtanganan telah dilaksanakan 665 kali

penilaian dengan opini nilai wajar senilai Rp2,757

miliar. Selain itu, Penilai DJKN juga melaksanakan

penilaian atas proposal pemanfaatan dengan

skema Kerja Sama Pemanfaatan maupun Bangun

Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Rincian

data hasil penilaian di Kantor Pusat dan tujuh

belas Kantor Wilayah adalah sebagaimana terlihat

pada tabel berikut.

Pelaksanaan IP Aset eks Pertamina

Aset eks Pertamina sebesar Rp16.452.698,76

juta belum dilakukan IP. Tindak lanjut

Direktorat Penilaian adalah pembekalan

dan koordinasi persiapan pelaksanaan dan

penyusunan Buletin Teknis Penilaian Barang

Milik Negara Eks Pertamina Nomor BTP-01/

KN.6/2012 tanggal 7 Juni 2012.

Valuation for Utilization and Transfer of BMN

Throughout the year 2012, the DJKN’s Valuers at

the Head Office have conducted 964 valuation

requests in the course of determining asset

utilization and asset transfer. As for asset

transfers, DJKN has conducted 299 valuation with

a fair value worth Rp8.557 billion and Rp426,8

billion. And in terms of asset utilization, DJKN

has conducted 665 valuations with a fair value

worth Rp2.757 billion. In addition to presenting

the value of BMN, DJKN’s valuers also conducted

the assessment on utilization proposals under

the scheme of Utilization Cooperation and Build-

Operate-Transfer. Details of the valuation at the

Central Office and seventeen Regional Office are

shown in the following table.

Implementation of Inventory Taking of

Ex-Pertamina’s Asset

The Inventory Taking and Valuation of Ex-

Pertamina’s asset worth Rp16,452,698.76

million has not been carried out. To follow-up

on this matter, the Directorate of Valuation has

conducted the preparation and coordination

for the Technical Bulletin on Valuation of BMN

deriving from ex-Pertamina’s Asset Number

BTP-01/KN.6/2012 dated June 7, 2012.

“During 2012, DJKN’s performance achievements in the

field of valuation encompassed BMN Inventory Taking and

Valuation, valuation for the purpose of asset utilization and

asset transfer, and the preparation of BMN as underlying

asset for State Sharia Bonds.”


02/KN.6/2012 dated July 10, 2012. The

completion rate of Inventory-Taking and

Valuation of BMN deriving from KKKS as of

December 28, 2012 was 82%.

c.

Kontrak Kerja Sama Nomor BTP-02/

KN.6/2012 tanggal 10 Juli 2012. Tingkat

penyelesaian IP BMN yang berasal dari

KKKS per-28 Desember 2012 yaitu 82%.

c.


3. 3.

Pada tabel di atas, terlihat frekuensi tertinggi

penilaian dalam rangka pemanfaatan dan

pemindahtanganan tertinggi berada di Kantor

Wilayah XIV Denpasar, diikuti oleh Kanwil XII

Banjarmasin dan Kanwil XVII Jayapura. Namun

dari sisi besaran opini nilai wajar, penilai Kantor

Pusat DJKN menyajikan opini nilai wajar yang

terbesar. Hal tersebut terjadi karena aset yang

memiliki nilai besar, penilaiannya merupakan

kewenangan penilai di Kantor Pusat.

Penyiapan BMN sebagai Aset Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN)

Sejak pertama kali diterbitkannya SBSN pada

tahun 2008, DJKN telah mengimplementasikan

Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri

Keuangan No. 04/PMK.08/2008 Tentang

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara

According to the table above, the highest

frequency of valuation in the course of asset

utilization and asset transfer is held by the

Regional Office XIV Denpasar, followed by the

Regional Office XII Banjarmasin and the Regional

Office XVII Jayapura. But in terms of the amount

of the fair value opinions, the Central Offices’

valuers present the largest value. No wonder,

since the valuation for high values assets shall be

conducted by valuers at the Central Office.

Preparation of BMN as the Underlying Asset of

State Sharia Bond (SBSN)

Since the SBSN’s first issuance in 2008, DJKN

has implemented the Law Number No.19 of 2008

concerning State Sharia Bonds and the Minister

of Finance’s Regulation No. 04/PMK.08/2008 on

the Management of SBSN’s Asset deriving from

BMN in which DJKN is assigned to prepare the

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wilayah IX

Wilayah X

Wilayah XI

Wilayah XII

Wilayah XIII

Wilayah XIV

Wilayah XV

Wilayah XVI

Wilayah XVII

73

13

56

48

50

108

35

33

84

6

9

0

88

7

49

6

23

12

79

22

56

136

57

157

41

56

96

729,099,000

328,425,000

1,972,854,000

410,120,000

493,595,000

8,030,966,000

601,157,000

1,267,481,000

810,552,000

71,205

9,453,940,492

0

3,825,287,600

152,449,072,535

369,503,403

71,470,000

14,196,187,000

41,687,735,232

729,170,205

9,782,365,492

1,972,854,000

4,235,407,600

152,942,667,535

8,400,469,403

672,627,000

15,463,668,000

42,498,287,232

Sumber: Laporan dari Kantor Wilayah, diolah oleh Direktorat PenilaianSource: Prepared by the Directorate of Valuation based on the Report of the Regional Offices

Rekapitulasi Pelaksanaan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Recapitulation of Valuation for Utilization and Transfer of BMN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pusat

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

Wilayah V

Wilayah VI

Wilayah VII

Wilayah VIII

23

9

20

N/A

32

5

12

63

1

27

8

4

N/A

16

14

1

26

3

50

17

24

N/A

48

19

13

89

4

2,737,532,016,000

884,343,000

17,295,073

379,214,646.100

2,886,593,000

9,600,000

309,499,000

1,217,222,000

53,317,000

7,995,821,637,956

2,854,542,000

15,476,863

2.,230,355,788.100

1,590,762,800

4,499,158,447

265,935,521,000

52,361,582,054

12,712,663,000

10,733,353,653,956

3,738,885,000

32,771,936

2,609,570,434.200

4,477,355,800

4,508,758,447

266,245,020,000

53,578,804,054

12,765,980,000

KantorOffice

Pemindahtanganan/Utilization

Nilai/Value (Rp) Nilai/Value (Rp) Nilai/Value (Rp)FrekFreq

FrekFreq

FrekFreq

Pemanfaatan/Asset Transfer Total

NO.

1

2

3

S-1600/KN/2012

9 Juli/July 2012

S-1646/KN/2012

19 Juli/July 2012

S-22/KN/2013

7 Januari/

January 2013

Penyampaian Usulan DNA SBSN dalam rangka Penerbitan

Surat Berharga Syariah Negara

Proposed Delivery in Order to Release The DNA SBSN

State Sharia Securities

Penyampaian Aset SBSN Yang Telah Jatuh Tempo dan

Dapat Diajukan Kembali

Delivery Assets That are Due SBSN and Gets Asked Back

Penyampaian Tambahan Usulan DNA dalam rangka

Penerbitan SBSN Tahun 2013

Proposed Addition of DNA Delivery in Order to Release

SBSN Year 2013

Rp6.401.615.371.761,00

Rp492.691.799.509,00

Rp14.277.324.864.847,00

Surat/Letter Perihal/About Nilai Usulan DNAValue of DNA Proposal

No.


yang Berasal dari Barang Milik Negara, di mana

DJKN ditugaskan untuk menyiapkan BMN sebagai

underlying asset SBSN dengan Skema Ijarah.

Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyampaikan

usulan Daftar Nominasi Aset SBSN yang berasal dari

BMN senilai Rp21.171.632.036.117,00 terdiri dari

BMN tanah senilai Rp14.396.361.929.937,80 dan

BMN bangunan senilai Rp6.775.270.106.543,78.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah dihimpun,

realisasi penyampaian data DNA SBSN yang telah

disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Utang sebesar Rp21.171.632.036.117,00, dengan

rincian sebagai berikut.

BMN as the underlying asset of SBSN under ijarah

scheme.

In 2012, DJKN successfully submitted List of

Nominated SBSN Assets from BMN worth

Rp21,171,632,036,117 consisting of lands worth

Rp14,396,361,929,93.80 and buildings worth

Rp6,775,270,106,543.78.tvBased on the collected

recapitulation, the actual List of Nominated SBSN

Assets submitted to the Director-General of Debt

Management was Rp21,171,632,036,117.00, with

the following details.

Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012

List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012

GBKUsulan I/Proposal I

K/LUsulan II/Proposal II

Bangunan / Buildings

Tanah / Land

Rp Triliun

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2008 2009 2009 2010 2011 2012

B. Research, Development, and Valuers AdvancementWith the increasing complexity of the task of DJKN’s

valuers, in 2011, DJKN has carried out various

activities to support the valuation profession so

that all assignments and valuation requests can

be conducted excellently, and at the same time

to enhance the quality and reliability of both the

valuers and their valuation results. The focus of the

activities is to strengthen the three pillars supporting

the DJKN’s valuers, namely regulation and valuation

standards, improvement of valuers’ quality, and the

valuation database and information technology.

1.

B. Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan PenilaiDengan semakin kompleksnya tugas Penilai DJKN,

pada tahun 2012, DJKN telah melakukan berbagai

kegiatan untuk menopang profesi Penilai sehingga

semua penugasan dan permohonan penilaian

dapat dilaksanakan dengan baik dan pada saat

yang bersamaan kualitas Penilai dan hasil penilaian

menjadi semakin andal. Fokus kegiatan adalah

memperkuat tiga pilar penopang profesi Penilai

DJKN yaitu standar dan peraturan bidang penilaian,

peningkatan kualitas Penilai, dan database penilaian

dan teknologi informasi.

1.


Standar dan Peraturan Bidang Penilaian

RUU di bidang Penilaian telah masuk ke dalam

Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) DPR

RI tahun 2010-2014 dengan nama RUU tentang

Penilai. Selanjutnya, untuk mendukung target

pembahasan legislasi Prioritas I di DPR, pada

tahun 2012 Panitia Penyusunan RUU tentang

Penilai telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1) Semiloka RUU tentang Penilai dilaksanakan

dalam rangka menjaring masukan guna

penyempurnaan materi pengaturan dalam

RUU tentang Penilai dan mendapatkan

gambaran komprehensif mengenai

pengaturan profesi penilai serta praktik

penilaian yang dilakukan. Pada tahun 2012

dilaksanakan 3 (tiga) Semiloka pada perguruan

tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

Standards and Valuation Regulation

Draft of Law on Valuation has been included in the

National Legislation Program (Prolegnas) 2010-

2014 at the House of Representative under the

name of Bill on Valuation. Furthermore, to support

the target of Priority I legislation discussion in the

House, in 2011 the Committee on the Preparation

of the Draft of Law on Valuation has conducted

several activities, namely:

1) Workshop on Bill on Valuation was conducted

to solicit inputs for improving the material

arrangements in the Bill on Valuation and to

get a comprehensive overview of the valuation

profession and of the valuation practice. In

2012, three workshops with the following

details were conducted:

2008

2009

2010

2011

2012

Total

11.99

27.73

22.72

22.66

27.22

14.39

126.72

6.38

0.77

4.57

20.39

6.16

6.78

45.05

18.37

28.50

27.30

43.05

33.38

21.17

171.77

Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance

Komplek Gelora Bung Karno/Bung Karno Stadium

37 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies




Tahun/Year Keterangan/Annotation

Nilai/Value (Rp Triliun)

Tanah/Land Bangunan/Building Jumlah/Total

Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012

List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012

2) 2)Pembahasan dengan Panitia

Antarkementerian

Pada Tahun 2012 dilaksanakan pembahasan

intensif di tingkat antar Kementerian (Panitia

Antar Kementerian) dengan melibatkan

Sekretariat Negara, Kementerian Hukum

dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, dan

Internal Kementerian Keuangan antara lain

Sekretariat Jenderal cq. Pusat Pembinaan

Akuntan dan Jasa Penilai Publik dan Biro

Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJKN.

Adapun Rapat tersebut selama tahun 2012

dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali.

Untuk kegiatan harmonisasi telah dilakukan

pada tahun 2011 dengan melibatkan

Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan

untuk mengharmonisasi RUU tentang Penilai

dengan peraturan perundangan yang lain

untuk menghindari adanya tumpang tindih

pengaturan atas profesi penilai. Harmonisasi

dengan Kementerian Hukum dan HAM

Discussions with the Inter-Ministry Committee

In 2012, intense discussions between

Ministries (Inter-Ministry Committee) were

conducted, involving the Ministry State

Secretary, Ministry of Law and Human Rights,

National Land Agency, and the Ministry of

Finance itself which comprised, among others,

Secretary General c.q. Center for Development

of Valuation Services and Public Accountant,

and Legal Bureau; Directorate-General of

Taxation, Bapepam-LK, and DJKN. As many

as eight such discussions were carried out in

2012.

This harmonization was done by incorporating

the Ministry of Justice and Human Rights in

order to harmonize the Bill on Valuers with

other laws and regulations in order to avoid

an overlap in regulating valuation profession.

Harmonization with the Ministry of Justice

and Human Rights held three times. And the

material has been presented two times to the

1

2

3

16 Maret/March 2012

8 Juni/June 2012

23 November/November 2012

FEB MEP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

FH MM Universitas Padjajaran, Bandung

Hotel Mercure, Makassar dengan akademisi

Universitas Hasanuddin, Makassar

No Tempat/PlaceTanggal/Date

Rya

n Ti

arno

- K

PKN

L Lh

okse

umaw

e -

Peni

laia

n Pe

rtam

ina


3) 3)


dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Materi

RUU tentang Penilai telah dipresentasikan 2

(dua) kali dihadapan Menteri Keuangan, yaitu

tanggal 7 September dan 21 Oktober 2011.

Permohonan harmonisasi atas draft RUU

tentang Penilai dimaksud secara resmi

disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada

Menteri Hukum dan HAM melalui surat

nomor: S- 720/MK.06/2011 tanggal 17

November 2011. Harmonisasi di Kementerian

Hukum dan HAM selesai dilakukan dan telah

disampaikan secara resmi kepada Menteri

Keuangan melalui surat Nomor: PPE.PP.02-

03-1932 tanggal 30 November 2011 tentang

Penyampaian hasil pengharmonisasian,

pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU

tentang Penilai.

RUU tentang Penilai belum masuk dalam

Prolegnas prioritas tahun 2012, namun

berdasarkan surat dari Setjen Kemenkeu

kepada Kepala BPHN nomor S-387/SJ/2012

tanggal 20 Februari 2012 RUU tentang Penilai

diusulkan menjadi RUU prioritas tambahan

tahun 2012.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Baleg

DPR RI, dari Kementerian Keuangan yang

masuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas tahun

2013 antara lain RUU tentang Perubahan

Harga Rupiah, RUU tentang Perubahan

atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

sedangkan untuk RUU tentang Penilai belum

masuk RUU Prolegnas Prioritas tahun 2013.

Narasumber

Dalam beberapa rapat internal dan

konsinyering yang dilaksanakan, turut

mengundang narasumber dari berbagai pihak

Minister of Finance, that were on September

7 and October 21, 2011.

The Ministry of Finance has officially presented

the application for the harmonization of bill

to the Ministry of Justice and Human Rights

through a letter number: S-720/MK.06/2011

dated November 17, 2011. The harmonization

phase in the Ministry of Justice and Human

Rights has been completed and formally

presented to the Minister of Finance through

a letter Number: PPE.PP.02-03-1932 dated

November 30, 2011 regarding the submission

of the results of harmonizing, rounding up,

and firming of the conception of the Bill on

Valuers.

The Bill on Valuers has not been included in

the Prolegnas 2012’s priorities, but according

to a letter from the Secretary-General of the

Ministry of Finance to the Head of BPHN

Number S-387/SJ/2012 dated February 20,

2012, tthe Bill on Valuers has been proposed

to be included as additional priorities in 2012.

Based on the results of the discussion

with Legislation Body of the House of

Representatives, the Ministry of Finance have

successfully put among others, the following

bill into the Priority List of Legislation 2013

the Bill on Amendments Rupiah Price, the Bill

on Amendments to Law No. 33 of 2004 on the

Fiscal Balance between Central and Regional

Government, and the Bill on Third Amendment

to Law No. 23 of 1999 concerning Bank of

Indonesia. Meanwhile, the Bill on Valuation

has not made it into the priority list.

Sourcepersons

For some internal meetings and focus group

discussion, also invited were speakers from

various background such as practitioners/

Pekanbaru

Medan

Palembang

Jakarta

Bandung

Semarang

Surabaya

Banjarmasin

Manado

Denpasar

Makassar

Jakarta-Dit. Penilaian

Palembang

Makassar

Bandung

Cepu

Jakarta

PT Timah Tbk., Provinsi Bangka Belitung

Taman Nasional Berbak, Propinsi Jambi.

Quality Assurance Penilai

Quality Assurance on Valuer

Workshop Penilaian Properti Dasar

Workshop on Basic Property

Valuation

Workshop Penilaian SDA

Workshop on Natural Resource

Valuation

Workshop Penilaian Migas

Workshop on Gas and Oil Valuation

Workshop Metodologi Survei dan

Riset Pasar

Workshop on Survey Methodologi

and Market Research

Uji Penilaian SDA

Sampling of Natural Resources

Valuation

32

53

26

48

72

47

40

76

33

30

40

8

29

28

30

25

25

14

13

23-25 Mei 2012

6-8 Juni 2012

20-22 Juni 2012

27-29 Juni 2012

11-13 Juli 2012

25-27 Juli 2012

1-3 Agustus 2012

19-21 September 2012

19-21 September 2012

3-5 Oktober 2012

21-23 November 2012

21 Desember 2012

7-11 Februari 2012

18-22 Juni 2012

3-7 September 2012

23-28 Mei 2012

3-5 April 2012

7 Februari-2 maret 2012

9-13 April 2012

Jenis/Type Lokasi/Location Jadwal/Schedule Peserta/Participants

Pelaksanaan Workshop dan Uji Penilaian tahun 2012 / Workshop and Valuation Test 2012

seperti praktisi/akademisi di antaranya Drs.

Karsono Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H.,

A.A. Oka Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar,

M.Sc., FRICS, SCV, Dr. Sopon Pornchokchai

(Director of Thai Real Estate Business School

Thailand), Dato’ Abdullah Thalith bin Md.

Tani (Director General of The Valuation and

Property Service Department Ministry of

Finance Malaysia), akademisi dari Universitas

Padjadjaran Bandung dan Masyarakat Profesi

Penilai Indonesia (MAPPI).

academics including Drs. Karsono

Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H., A.A. Oka

Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar, M.Sc., FRICS,

SCV, Dr. Sopon Pornchokchai (Director of

Thai Real Estate Business School Thailand),

Dato’ Abdullah Thalith bin Md. Tani (Director

General of The Valuation and Property Service

Department Ministry of Finance Malaysia),

academics from University of Padjadjaran,

and Indonesian Society of Appraisers (MAPPI).


2.


Peningkatan Kualitas Penilai

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penilai,

pada tahun 2012 DJKN telah diselenggarakan

pembinaan internal dalam rangka capacity

building seperti Workshop Penilaian SDA,

Workshop Penilaian Properti, Asistensi/Bantuan

Teknis pada Kanwil/KPKNL, Uji Penilaian Sumber

Daya Alam.

2. Quality Improvement for Valuers

To improve the quality of valuers, in 2012 DJKN has

organized internal coaching and capacity building

such as Workshop on Natural Resource Valuation,

Workshop on Property Valuation, Assistance/

Technical Assistance to Regional Offices/Service

Offices, and Natural Resources Valuation Test.

15 – 17 Februari/February

23 – 25 Februari/February

9 – 14 April/April

5 – 11 Juni/June

25 – 29 Juni/June

20 – 22 November/November

27 – 29 November/November

12 Desember/December

KPKNL Bandung

Kanwil XII Pontianak

KPKNL Serang

KPKNL Makasar

Kanwil IX Semarang

KPKNL Palangkaraya

KPKNL Serang

KPKNL Ambon

1

2

3

4

5

6

7

8

Penilaian KSP TNI AU Husein Sastranegara Bandung/

Air Force KSP assessment Bandung Husein Sastranegara

Capacity Building :1. Penilaian Properti / Property Valuation

2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business

Penilaian Taman Nasional Ujung Kulon

Assessment Ujung Kulon National Park

Penilaian Taman Nasional Bantimurung

Assessment Bantimurung National Park

Capacity Building :1. Penilaian Properti / Property Valuation

2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business

Penilaian Ganti Rugi Tanaman / Crop Compensation Assessment

Hasil Rehabilitasi / Rehabilitation results

Penilaian Hutan Produksi Sobang, Pandeglang, Serang

Assessment of Production Forest Sobang, Pandeglang, Serang

Penilaian KSP TNI AL Asistensi dilaksanakan di Kantor Pusat

KSP assessment carried out at the Navy Headquarters Assistance

Pelaksanaan Asistensi Penilaian DJKN tahun 2012

Valuation Assistance in 2012

Jenis/Type Keterangan/AnnotationJadwal/Schedule

Wah

yu D

wi P

rase

tya

- KP

KNL

Jaka

rta

2

Di G

udan

g Be

rkas

3.3.

Kendala dan PemecahanUntuk mencapai target yang telah ditetapkan, banyak

kendala yang dialami oleh Penilai pada KPKNL, Kanwil

maupun Kantor Pusat. Kendala tersebut meliputi:

1.

C.` C. Obstacles and Solutions

In achieving the set targets, valuers at Service Offices,

Regional Offices, and Central Office are faced with

many constraints:

1.

Database Penilaian dan Teknologi Informasi

Database Penilaian yang disusun selama tahun

2012 merupakan pengembangan dari database

yang sudah disusun sejak tahun 2010. Adapun

database yang terbentuk pada tahun 2012

terdiri dari 7 (tujuh) database. Database yang

dimutakhirkan sebanyak 6 jenis database yaitu

database aset tanah, aset bangunan, aset

kendaraan, aset yang disewakan, aset mesin, dan

database SDA dan database baru dibentuk pada

tahun 2012 adalah database Mineral.

Selain itu, ke depannya database penilaian

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu

sumber data dalam penyusunan model harga

tanah, yang dapat menjadi benchmark bagi penilai

dalam mencari data pembanding dan rentang

nilai yang terbentuk dalam suatu kawasan. Model

harga tanah ini diharapkan akan menjadi cikal

bakal harga dasar tanah secara nasional.

Sebaran Penilai DJKN

Sebaran penilai DJKN yang belum seimbang

dengan beban kerja pada masing-masing Kanwil

dan KPKNL, kesulitan teknis dalam pelaksanaan

penilaian properti khusus dan SDA, penilaian

dalam rangka pemanfaatan, peraturan penilaian

BMD yang belum memadai dan penyediaan

sarana pendukung penilaian.

Berdasarkan data di bawah dapat disimpulkan

bahwa Penilai yang menduduki jabatan

struktural, mulai dari eselon II sampai dengan

eselon IV berjumlah 541 orang atau sekitar

43% dari total Penilai DJKN yang diangkat oleh

Menteri Keuangan. Kondisi ini tentunya, cukup

berpengaruh terhadap kinerja penilaian secara

keseluruhan, mengingat objek penilaian yang

Database on Valuation and Information

Technology

Valuation Database prepared for the year 2012

was the advancement of database built in 2010.

The 2012’s database consists of seven databases,

namely six updated databases comprising

databases of lands, buildings, vehicles, leased

assets, machines, and natural resources. As for

database of mineral, it has been established in

2012.

Aside from that, it is expected that the valuation

database can in the future be used as a source of

data in the creation of land prices model, which

in turn can also be used as benchmarking tools

for valuers in finding comparable data and the

range of values formed in an area. This model is

expected to be the forerunner of the basic price

of lands nationwide.

The distribution DJKN’s valuers.

The distribution of DJKN’s valuers, which has not

been in a good balance with the workload at each

Regional Office and Service Office, poses a major

obstacle to the Directorate of Valuation.

We can conclude, based on the above data, that

the valuers holding structural positions, ranging

from echelon II to echelon IV totaled 541 people, or

about 39% of the total DJKN’ valuers appointed

by the Minister of Finance. This condition, of

course, affects the overall valuation performance,

given the objects and the purpose of valuation

are quite complex and diverse. Viewed from their


2.2.


cukup kompleks dan tujuan penilaian yang

beragam. Jika ditinjau dari sisi pendidikan dan

usia Penilai, kondisi Penilai DJKN cukup ideal

untuk dapat melakukan pekerjaan secara optimal.

Kesulitan Teknis Penilaian

Objek Penilaian yang semakin beragam dan

kompleks, membutuhkan pengetahuan yang

memadai bagi Penilai untuk dapat menghasilkan

Nilai yang reliable. Penilaian SDA, penilaian BMN

dalam rangka pemanfaatan (sewa, KSP, BOT/

BTO) memerlukan pemahaman yang memadai

dari Penilai atas karakteristik Objek Penilaian.

Masalah lain yang dihadapi adalah belum semua

Penilai memiliki pengetahuan yang merata

atas objek-objek yang mempunyai karakteristik

yang khusus seperti properti khusus, SDA dan

kelayakan usaha atas pemanfaatan BMN.

Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kantor

Pusat untuk memberikan pedoman dan petunjuk

teknis atas permasalahan Penilaian dimaksud.

Selain itu, mekanisme bantuan teknis Penilaian

dari Kanwil kepada KPKNL atau dari Kantor

Pusat kepada Kanwil juga merupakan salah satu

solusi untuk mengatasi masalah kesulitan teknis

penilaian, sekaligus momentum knowledge

sharing di antara para Penilai.

education and age profile, however, the DJKN’s

valuers are in a good shape to work optimally.

Technical Difficulty in Valuation

The more diverse and complex the valuation

objects are, the more in need is the adequate

knowledge for valuers to produce reliable

values. The valuations of natural resources and

the valuation of BMN in the course of asset

utilization (rent, KSP, BOT/BTO) require a

satisfactory understanding of the characteristics

of the valuation object. And here is another

problem not all the valuers possess the common

knowledge on objects with special characteristics

such as property, natural resources, and business

feasibility of the use of BMN.

Various efforts have been undertaken by the

DJKN’s Central Office to provide guideline and

technical guidance on this. Technical assistance

on valuation from the regional office to service

offices, or from the central office to regional office

may become a solution to overcome the technical

difficulties. This can also be seen as a momentum

of knowledge sharing among the valuers.

Komposisi Penilai DJKN

The Composition of DJKN’s Valuers

Pendidikan / Education

S3 : 2

S2 : 209

S1 : 644

Usia / Age

< 30 tahun : 166

30 - 39 thn : 727

40 - 49 thn : 210

1258 Penilai / Values

Jabatan / Job

Eselon II : 15

Eselon III : 103

Eselon IV : 423

Pelaksana : 717

3. 3.Sarana Pendukung Penilaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian

diperlukan berbagai sarana baik berupa

peraturan dan berbagai instrumen pendukung

termasuk sarana fisik. Terkait dengan peraturan

dibidang penilaian telah disusun peraturan

baru dan penyempurnaan peraturan yang telah

ada. Dukungan sarana telah dilakukan melalui

penyediaan sarana fisik berupa alat bantu

penilaian seperti GPS, kamera, dan laptop telah

didistribusikan kepada Kanwil dan KPKNL.

Sedangkan pada KPKNL teladan telah dilengkapi

dengan sarana penyimpanan laporan penilaian

yang memadai, sehingga arsip penilaian dapat

dijaga dan digunakan pada saat diperlukan.

Supporting Facility

Supporting facility, either in the form of rules

and instruments as well as various supporting

infrastructure are necessary in the implementation

of valuation tasks. As for regulation in the field

of valuation, new regulations as well as revisions

have been fromulated. Physical infrastructure in

the form of valuation tools such as GPS, cameras

and laptops have been distributed to Regional

Offices and Service Offices. Modern Offices of

KPKNL even have been equipped with adequate

storage facilities, so that their valuation archives

can be kept and used whenever required.

Kom

unit

as F

oto

DJKN


Dedy Widia Hananto - Kanwil I Banda Aceh - Menyiangi

PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS MANAGEMENT

“Management is all about

managing in the short term, while

developing the plans for the long

term”

- Jack Welch -


Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan

negara yang menurut undang-undang pengelolaannya

diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pengertian

piutang negara dapat ditemukan pada dua Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

Piutang negara menurut Undang-Undang Nomor 49

Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai utang kepada

negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar

kepada negara atau badan-badan yang baik secara

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara

berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa

pun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang negara

didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar

kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah

Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya

yang sah.

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Menteri

Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)

berwenang melakukan penagihan piutang negara,

menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

negara serta menyajikan informasi keuangan negara.

Namun menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran

penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang

tersebut.

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan

untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Bila

upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak

dimungkinkan lagi, sehingga piutang negara/daerah

tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,

maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang pengurusan piutang negara, yaitu Undang-

Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (PUPN).

According to law, State Claims is a part of state asset

the management of which is under the Minister of

Finance. The definition of state claims can be found

in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of

Act Number 49 of 1960 concerning Committee of State

Claims Management (PUPN) and Law Number 1 of 2004

concerning State Treasury.

Act Number 49 of 1960 regulates that state claims are

debt owed to state or an amount of money which is based

on regulations, agreements, or other cause whatsoever,

due to be paid to state or agencies controlled directly

or indirectly by the government. Meanwhile, according

to Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury,

state claims is an amount of money must be paid to

Central Government and/or Central Government’s rights

which can be valued in monetary terms as a result of

agreements or regulations, or other legal causes.

In implementing the law, the Minister of Finance as the

State General Treasurer (BUN) is authorized to collect the

claims, establish a system of accounting and financial

reporting, as well as to present information on state

finances. However, that Minister of Finance’s authority

doesn’t undermine other ministers/head of government

agencies’ role in managing state claims.

The state/regional claims management is directed

toward maximization of the level of claims collected.

Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will

be managed according to the existing law on state claims

management, namely Government Regulation in Lieu of

Act Number 49 of 1960 mentioned above.

PUPN adalah organisasi yang bersifat interdepartemental

yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri

Keuangan. Anggota PUPN Pusat beranggotakan wakil

dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan wakil dari

Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar

di seluruh Indonesia beranggotakan wakil dari unsur-

unsur Kementerian Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN),

Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan

Tinggi. Adapun tugas administrasi keseharian PUPN

dilaksanakan oleh DJKN.

Pengurusan piutang negara melalui PUPN/DJKN

diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dibandingkan

apabila pengurusan ditempuh melalui lembaga peradilan

yang relatif memerlukan waktu lama (melalui pengadilan

tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan

kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan

efektif, subjek yang melakukan pengurusan piutang

negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas

diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah

parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan

keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap.

Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan

Piutang Negara

Tingginya outstanding nilai BKPN aktif yang diurus oleh

PUPN/DJKN serta transformasi kelembagaan terkait

bidang piutang negara yang sudah dimulai oleh DJKN

menuntut adanya upaya ekstra untuk mempercepat

penyelesaian pengurusan piutang negara. Sejak tahun

2010 telah ditetapkan bahwa program percepatan

penyelesaian tersebut dilakukan terhadap outstanding

BKPN aktif per-Juli 2010 dengan jangka waktu sampai

dengan akhir tahun 2014. Outstanding BKPN aktif per Juli

2010 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2014

adalah sebanyak 158.508 BKPN, dengan rincian sebagai

berikut:

Untuk mewujudkan tujuan program percepatan

penyelesaian tersebut, telah disusun suatu road map

The Committee of State Claims (PUPN) is an

interdepartmental organization whose members are

named by the Minister of Finance. Assuming the

membership of PUPN are representatives of Ministry

of Finance, Attorney General, and Indonesian Police.

Meanwhile, members of the committee’s branches

spreading all over the nation, come from elements of

the Finance Ministry (DJKN’s service offices and regional

offices), Regional Government, Regional Police, and

District Attorney. The PUPN’s daily administrative tasks

are performed by DJKN.

Through PUPN/DJKN, the state claims management

is expected to be undertaken in more efficient and

effective way than in court system which has a number

of steps and takes a relatively a long time—first level

(state court), second level (appeal), and judicial review.

And in favor of the quick and effective process of state

claims management, the Act equips the Committee of

State Claims with parate eksekusi, meaning an authority

to issue decrees the legal power of which is equal to that

of judge’s decree.

Road Map for Accelerating Settlement of State Claims

Management

The height of the value of outstanding active BKPN

(case files) managed by PUPN/DJKN and institutional

transformation related to state claims that has been

started by DJKN call for an extra effort to speed up

the settlement of state claims. Since 2010, it has been

determined that the acceleration of the settlement of

active BKPN as of July 2010 which amounted to 158,508

case files would be concluded by the end of 2014. Details

of the active case files to be completed are listed below:

A roadmap to which DJKN shall refer in attaining the goal

of the acceleration program has been set out. The road



BUMN/D Perbankan State/regional-owned banks

BUMN/D Non Perbankan State/regional-owned nonbanking companies

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah State/regional Agencies

Lembaga Negara State Institutions

Jumlah Total

90.185

48.524

19.673

126

158.508

20.405.584,59

1.178.739,42

40.820.976,51

9.239,94

62.414.540,46

1

2

3

4

Penyerah Piutang Creditors

Outstanding

BKPN Case Files

Nilai (Rp juta) Values (in Rupiah)

No.

Outstanding BKPN Aktif Per Juli 2010

Active Case Files as of July 2010

Outstanding BKPN (berdasarkan berkas)

Outstanding Case Files

Grafik 1

Grafik 2

90,185

19,673126

48,524

BUMN Perbankan

State/regional-owned banks

BUMN Non Perbankan

State/regional-owned nonbanking companies

Instansi Pemerintah

State/regional Agencies

Lembaga Negara

State Institutions

BUMN Perbankan

State/regional-owned banks

BUMN Non Perbankan

State/regional-owned nonbanking companies

Instansi Pemerintah

State/regional Agencies

Lembaga Negara

State Institutions

Outstanding Nilai BKPN (dalam triliun rupiah)

Outstanding Values (in Rupiah)

0,01

40,82

1,18

20,41

yang menjadi acuan bagi DJKN. Road map Percepatan

Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun

2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area

of improvement masing-masing unit Eselon I di

Kementerian Keuangan khususnya DJKN, yang ditetapkan

pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan Tahun

2010 – 2014.

Program Aksi di dalam road map percepatan penyelesaian

pengurusan piutang negara terdiri dari 10 program aksi

yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN, Kantor

Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama. Dengan program aksi tersebut

diharapkan outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 yang

diurus oleh PUPN/DJKN dapat diselesaikan pada tahun

2014. Program aksi di dalam road map tersebut yang

menjadi tugas dan tanggung jawab KPKNL dan Kanwil

DJKN dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Kekayaan Negara Nomor SE-01/ KN/2011 tanggal 28

Januari 2011 tentang Road Map Percepatan Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara. Rincian 10 Program Aksi

dalam Road Map tersebut adalah sebagai berikut:

map, which spans from 2010 to 2014, has been adjusted

to the area of improvement of each echelon unit in the

Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the

Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.

The Action Program on the road map for accelerating the

settlement state claims is made up of 10 action programs

carried out by the DJKN’s Central Office, Regional Offices,

and Service Offices (KPKNL) either individually or jointly.

With the action program, it is expected that the active

BKPN as of July 2010 managed by PUPN/DJKN can be

completed in 2014. The action program in the road map,

which is part of duties and responsibilities of the service

offices and regional offices of DJKN, is set forth in Circular

of the Director-General of State Asset Management No.

SE-01/KN/2011 dated January 28, 2011 on Road Map for

Accelerating the Settlement of State Claims. Details of

the Action Program in the Road Map are as follow:


1.1.


Action program conducted by KPKNL, namely :

a. Action Program 1, Case Files (BKPNs) arrangement,

as follows:

1)

2)

3)

Program aksi yang dilakukan oleh KPKNL, yaitu:

a. Program Aksi 1, Penertiban BKPN, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Stock Opname BKPN.

Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan

ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember

2010.

Pemetaan BKPN berdasarkan umur piutang

sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang

Negara (SP3N) diterbitkan, tahap pengurusan,

dan berdasarkan prioritas penyelesaian.

Kegiatan ini sudah diselesaikan dan

dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir

Desember 2010. Namun demikian, sepanjang

kegiatan pengisian/input database Program

Aplikasi SIMPLe belum selesai, maka KPKNL

harus tetap mengirimkan rekap data BKPN

berdasarkan umur piutang sejak SP3N

diterbitkan dan tahap pengurusan per-

tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Selain itu,

sebagai bahan perencanaan dan monitoring

pencapaian target PNDS dan PSBDT, KPKNL

setiap tahun membuat data BKPN yang

menjadi prioritas penyelesaian pada tahun

yang bersangkutan.

Melakukan Pencarian BKPN yang tidak

ditemukan, dengan cara:

a)

b)

c)

Case Files Inventory-Taking.

This activity has been completed and reported

to the Central Office by the end of December

2010.

Mapping the case files by their period which is

counted since the issuance of SP3N (Acceptance

Letter of State Claims Management), the stage

of the state claims management, and the

settlement priority.

This activity has been completed and reported

to the Central Office in late December 2010.

However, the SIMPLe Application Program had

not been completed at times when activities

of the updating the database was being

conducted, hence the service offices must

continue reporting the summary of BKPN data

based on the age of state claims since SP3N, the

stage of state claims management as of June

30 and December 31. In addition, as a planning

and monitoring material for target achievement

of PNDS and PSBDT, every year the service

offices must set out which case files shall be

resolved during the year.

Finding missing Case Files (BKPNs), by means

of:

a)

b)

c)

d)

meneliti keberadaan BKPN, baik yang

terdapat di gudang KPKNL maupun Kanwil

DJKN;

meneliti kembali Berita Acara Serah

Terima BKPN pada saat pemekaran Kantor

Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

(KP3N) menjadi Kantor Pelayanan Piutang

dan Lelang Negara (KP2LN), dan KP2LN

menjadi KPKNL sehingga dapat ditelusuri

riwayat perpindahan BKPN;

melakukan rekonsiliasi data BKPN dengan

penyerah piutang, atau mendatangi secara

langsung, sehingga didapat kesamaan data

BKPN antara penyerah piutang dengan

KPKNL;

Examining the existence BKPN, located

both in the warehouse of the Regional

Offices or Service Offices;

Re-examining the Record of BKPN

Handover when the service offices

transformed from KP3N into KP2LN which

later transformed into KPKNL, to trace the

transfer of the case files;

Performing data reconciliation with the

creditors, or in-person meeting, to synch

case files data kept by the creditors and

KPKNL;

Following-up the case files recap by

summoning the debtors. And in case they

b.

c.

d.

b.

c.

d.

Action Program 2, Completing the establishment

of database on management of State Claims on

SIMPLe Application Program.

The action program was performed by recording

data on the management of state claims into

the SIMPle Application Program database. This

activity was completed in late February 2011.

Action Program 3, Revalidation of outstanding

state claims managed by the PUPN/DJKN.

The program was carried out by recalculating the

value of the state claims according to the case

files data after the stock-taking. This activity was

completed in late February 2011.

Action Program 4, Estimation of the State Claims

collection rate, which was done through:

1)

2)

Program Aksi 2, Penyelesaian Pembentukan

Database Pengurusan Piutang Negara pada

Program Aplikasi SIMPLe.

Program aksi ini dilakukan dengan cara perekaman

(entry) data pengurusan piutang negara pada

database Program Aplikasi SIMPLe. Kegiatan ini

sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.

Program Aksi 3, Validasi Ulang Outstanding

Piutang Negara Yang Diurus PUPN/DJKN.

Program ini dilakukan dengan cara menghitung

ulang nilai piutang negara sesuai dokumen yang

ada pada BKPN setelah dilakukan stock opname

BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir

Februari 2011.

Program Aksi 4, Estimasi Tingkat Ketertagihan

Piutang, yang dilakukan dengan cara:

1)

2)

e)

Completing data entry for state claims

collateral into SIMPLe Application Program,

which was accomplished in March 2011.

Updating data on collateral and its value to

support the state claims collection rate. This

shall be done every time data related to

collateral are changed.

Once the data on collaterals and their

estimated value can be collected, it is

expected that it would be easier for DJKN to

obtain information about the estimated value

of collectible state claims. This in turn will

d)

e)

Penyelesaian perekaman (entry) data barang

jaminan piutang negara pada Program

Aplikasi SIMPLe, yang sudah diselesaikan

pada Maret 2011.

Pemutakhiran (up dating) data barang

jaminan dan nilai barang jaminan yang dapat

mendukung tingkat ketertagihan piutang,

yang harus dilakukan setiap ada mutasi data

terkait barang jaminan.

Bila data barang jaminan berikut perkiraan

nilainya dapat terkumpul, diharapkan DJKN

akan lebih mudah mendapatkan informasi

atas dasar data rekapitulasi BKPN,

melakukan pemanggilan kepada

debitor dan selanjutnya apabila debitor

memenuhi panggilan dapat diminta untuk

menandatangani akta pengakuan utang

yang baru;

apabila diperlukan, dapat mengundang

eks. pejabat atau pegawai yang dahulu

pernah terlibat dalam proses pengurusan

piutang negara sebagai narasumber

dalam proses pencarian BKPN. Kegiatan

ini sudah diselesaikan pada akhir Februari

2011.

appear, they may be required to sign a new

deed of debt acknowledgment;

Inviting, when necessary, ex-officers or

employees who had once been involved

in the management of state claims as the

source persons in the search of missing

BKPNs. This activity was completed in late

February 2011.



Good character is not formed in a week or a month. It is

created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop

good character.

- Heraclitus -

Andi Saputra - KPKNL Serpong - Anak-anak Aceh

2.

3.

2.

3.

e.

Kanwil DJKN bertugas mengawasi pelaksanaan

program aksi percepatan penyelesaian pengurusan

piutang negara oleh KPKNL.

Program aksi yang dilakukan Kanwil DJKN dan KPKNL

adalah Program Aksi 9, Intensifikasi Pelaksanaan

Kewenangan Pemberian Keringanan Penyelesaian

Utang Debitor, yang dilaksanakan dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

Program Aksi 10, Intensifikasi Pelaksanaan

Proses/Tahap Pengurusan, Intensifikasi Asset/

Debtor Tracing.

Kegiatan yang dilakukan KPKNL sepanjang

waktu sampai selesainya program percepatan

penyelesaian pengurusan piutang negara, antara

lain:

1)

2)

Program aksi ini merupakan inti dari road map

percepatan penyelesaian pengurusan piutang

negara yang menjadi program DJKN sampai

tahun 2014 nanti.

Pemberitahuan kepada para debitor tentang

kesempatan untuk menyelesaikan utang

masing-masing dengan mendapatkan insentif

berupa keringanan.

Percepatan penyelesaian kajian atas permohonan

keringanan penyelesaian utang.

mengenai perkiraan nilai piutang negara

yang mungkin tertagih. Kondisi tersebut

memudahkan DJKN dalam membuat

perencanaan dan penyusunan prioritas

kegiatan serta pengawasan dan pengendalian

dalam implementasi atas perencanaan

tersebut.

Meningkatkan tahap pengurusan piutang

negara untuk semua BKPN sampai dengan

optimal (PSBDT).

Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka

asset/debtor tracing sebelum terbit PSBDT.

e.

DJKN Regional Office oversees the implementation

of the action program for State Claims Settlement

Acceleration executed by KPKNL.

Action program performed by the regional office and

service office is Action Program 9, Intensification of

implementation of the authority on granting the debt

relief, which was implemented through the following

activities:

a.

b.

Action Program 10, Intensifying the process/

stages of state claims management and asset/

debtor tracing.

The following activities undertaken by KPKNL

perpetually until the completion of Acceleration

of the Settlement of State Claims Management,

among other:

1)

2)

This action program is the heart of DJKN’s

Roadmap for State Claims Settlement Acceleration

2010-2014.

Putting the debtors on notice related the

opportunity to resolve their debt through

incentives in the form of debt relief.

Accelerating the completion of the study of debt

relief proposal.

The purpose of this action program is to give an

expedite the DJKN in planning and prioritizing

activities as well as monitoring and controlling

of the implementation of those plans.

Improving the management of state claims for

all case files (BKPN) up to their optimal stage

(PSBDT).

Conducting the asset/debtor tracing before

issuing PSBDT.



4.

5.

4.

5.

Program Aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN

adalah sebagai berikut:

a.

b.

Program aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN,

Kanwil DJKN, dan KPKNL baik secara bersama-sama

maupun pada masing-masing tingkatan:

a.

Program Actions carried out by DJKN Central Office

are as follow:

a.

b.

Action program conducted by DJKN’s Central Office,

Regional Offices, and Service Offices either jointly or

individually on each level:

Maksud dari program aksi ini adalah memberikan

kesempatan kepada para penanggung utang

(debitor) yang memenuhi syarat tertentu

untuk segera menyelesaikan utangnya dengan

mendapatkan insentif berupa keringanan, baik

keringanan jumlah utang, keringanan jangka

waktu penyelesaian utang, maupun kombinasi

dari keduanya. Diharapkan, insentif berupa

keringanan tersebut dapat menjadi pemicu

banyak penanggung utang (debitor) untuk

menyelesaikan utangnya kepada negara.

Program Aksi 5, Penyusunan Peraturan yang

Memungkinkan Penyederhanaan Proses/Tahap

Pengurusan Piutang Negara, yang dirumuskan

dalam RUU tentang Pengurusan Piutang Negara

dan Piutang Daerah. RUU tersebut dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah

satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas di

DPR pada tahun 2011. Diharapkan RUU tersebut

selesai dibahas di DPR dan dapat diundangkan

pada tahun 2012.

Program Aksi 10, Intensifikasi Pembinaan Kepada

Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL

Program Aksi 6, Capacity Building bagi Jurusita,

Pemeriksa dan Pengelola (analis) BKPN.

opportunity to the eligible debtors to immediately

settle their debts through incentives in the form

of relief, both in term of the amount of debt and

settlement period, or even the combination of

both. It is hoped that such incentives will trigger

many guarantors or debtors to settle their debt.

Action Program 5, Simplification of procedures

for the management of State Claims, which was

outlined in the Draft of Law on the Management

of State and Regional Claims. The bill in was

included in the National Legislation Program

(Prolegnas) and has become one of the priority bill

to be discussed in the House of Representatives

in 2011. It is expected that bill will be thoroughly

discussed in House and be enacted in 2012.

Action Program 10, Intensification guidance to

the Regional Offices and Service Offices

Action Program 6, Capacity building for the

confiscators, assessors, case analysts.

Pembahasan RUU Pengurusan

Piutang Negara dan Piutang Daerah

dengan Komisi XI DPR RI

Discussion of Bill of State Claims

and Regional Claims Management

with The House of Representatives

Commission XI

Selain program aksi di atas, terdapat beberapa upaya

lain yang dapat mempercepat penyelesaian pengurusan

piutang negara, yaitu:

1)

2)

3)

b.

kerja sama dengan penyerah piutang untuk

memasarkan barang jaminan;

kerja sama dengan BPN dalam rangka penelusuran/

pencarian barang jaminan berupa tanah yang belum/

tidak ditemukan pada waktu penyitaan, serta untuk

mencari jalan keluar terhadap penjualan melalui lelang

atas tanah yang masa berlaku hak kepemilikannya

telah habis.

kerja sama dengan DJP, Kementerian Hukum dan

HAM, serta stakeholder DJKN lainnya, khususnya

dalam pencarian informasi dan dokumen yang

dapat memberikan bukti kepada PUPN/DJKN dalam

mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian hasil

pengurusan piutang negara.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan para petugas yang

menjadi tulang punggung dalam pengurusan

piutang negara (jurusita, pemeriksa, dan

pengelola (analis) BKPN). Kegiatan yang dilakukan

adalah melaksanakan rapat kerja pembinaan yang

juga menghadirkan narasumber dari Direktorat

Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Negeri, dan

Badan Pertanahan Nasional yang memberikan

sharing pengalaman terkait tugas kejurusitaan,

serta pengetahuan hukum pertanahan yang

terkait dengan penyitaan. Selain itu, diadakan

juga kegiatan workshop penelusuran aset

dan debitor (asset and debtor tracing) dengan

narasumber yang berasal dari instansi yang

secara intensif melakukan kegiatan penelusuran

aset dan orang seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), DJP, Bareskrim POLRI, dan PPATK.

Program Aksi 7, Koordinasi dengan penyerah

piutang khususnya BUMN/D agar menarik

pengurusan piutang negara dari PUPN/DJKN,

baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam

rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme

korporasi.

In addition to the above courses of action, there are

several other efforts to expedite the completion of the

state claims management, namely:

1)

2)

3)

a.

b.

cooperation with the creditors to market the

collateral;

cooperation with the BPN in order to seek collateral

such as lands that have not been found at the time

of confiscation, and to find a way to conduct a sale

through auction for lands with ownership rights that is

no longer valid.

Cooperation with the DJP, the Ministry of Justice

and Human Rights, as well as other stakeholders,

especially in search of information and documents

that may provide evidence to PUPN/DJKN in

accelerating and optimizing the achievement of state

claims management.

This activity was intended to improve the

knowledge and skills of the personnel which

are the backbone of the management of state

claims (confiscators, inspectors, case file analyst).

The activities undertaken included carrying out

working meetings inviting source-persons from

the Directorate-General of Taxes, the District

Court, and the National Land Agency to share

their insight and job-related experience in the

field of confiscation and the related land law.

In addition, there was also a workshop on asset

and debtor tracing with speakers from agencies

intensively conducting asset-tracing activities

such as the Corruption Eradication Commission

(KPK), Directorate-General of Taxes (DJP), the

National Police Criminal Investigation Directorate

(Bareskrim), and Indonesian Financial Transaction

Reports and Analysis Center (PPATK).

Action Program 7, Coordination with the creditor

especially State/Region-Owned Enterprises,

appealing to them to withdraw the management

of state claims from the PUPN/DJKN, either

through restructuring mechanism or through

corporate mechanisms.


Program penyelesaian Road Map tersebut dilaksanakan

secara optimal dan dengan penuh tanggung jawab

oleh Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan khususnya

oleh KPKNL. Data pencapaian target Road Map DJKN

berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan sampai dengan

triwulan III tahun 2012, tersaji dalam grafik di bawah ini.

Sementara itu, pencapaian target atas masing-masing

Kanwil tersaji dalam tabel di bawah ini:


The Head Office, Regional Offices, and especially the

Service Offices of DJKN have optimally and dutifully

attained the Road Map completion program. Data

pertaining the completion target of the Road Map, based

on the summary of monthly reports until the third quarter

of 2012, presented in the chart below.

Meanwhile, the target of each Regional Office is

presented in the table below:

56,93%

151,94%

44,33%

49,60%

49,24%

107,44%

94,98%

150,21%

96,27%

73,76%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kanwil I DJKN Banda Aceh

Kanwil II DJKN Medan

Kanwil III DJKN Pekanbaru

Kanwil IV DJKN Palembang

Kanwil V DJKN B. Lampung

Kanwil VI DJKN Serang

Kanwil VII DJKN Jakarta

Kanwil VIII DJKN Bandung

Kanwil IX DJKN Semarang

Kanwil X DJKN Surabaya

2.864

3.093

2.407

2.591

1.451

2.155

14.656

8.163

5.147

4.259

1157

3335

757

912

507

1643

9878

8701

3516

2229

Kanwil/ Regional OfficeTarget s.d. / Target as of

Des 2012Realisasi s.d. / Realization as of

Sept 2012NO.

Realisasi Target Road Map Per Kanwil s.d. Triwulan III 2012

Realization of Road Map Target By Regional Office as of Third Quarter 2012

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

103,51%

2011 2012s.d triwulan I/

as of 1st quarter

Target Kumulatif/Cumulative Targets

Realisasi/Realization

23,147

23,959

24,647

28,059

32,647

36,172

40,647

40,938

2012s.d triwulan II/

as of 2nd quarter

2012s.d triwulan III/

as of 3rd quarter

113,84%

110,80%100,72%

Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan III 2012

Realization of Road Map Target as of Third Quarter 2012

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 berdampak

atas dihentikannya tahap pengurusan atas Berkas

Piutang Negara yang berasal dari BUMN/BUMD. Hal ini

menyebabkan pencapaian target di Triwulan IV 2012

secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2012 hanya

sebesar 84,93%.

%Kanwil/ Regional OfficeTarget s.d. / Target as of

Des 2012Realisasi s.d. / Realization as of

Sept 2012NO.

11

12

13

14

15

16

17

Kanwil XI DJKN Pontianak

Kanwil XII DJKN Banjarmasin

Kanwil XIII DJKN Samarinda

Kanwil XIV DJKN Denpasar

Kanwil XV DJKN Makassar

Kanwil XVI DJKN Manado

Kanwil XVII DJKN Jayapura

Jumlah Total

1.066

786

562

1.760

2.980

2.775

567

57.282

425

496

437

2335

2427

1488

695

40.938

56,19%

88,93%

109,58%

186,97%

114,77%

75,57%

172,74%

100,72%

Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 dated

17 September 2012 requires that DJKN discontinue

the management of State Claims deriving from

state/regional-owned enterprises. This leads to the

achievement of state claims management in the fourth

quarter of 2012, and cumulatively through the end of

2012, only reached 84.93% of the target.


2011 2012201220122012s.d triwulan Is.d Dess .d triwulan II s.d triwulan III s.d triwulan IV

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

103,51%

23,147

23,959

24,647

28,059

32,647

36,172

40,647

40,938

57,282

48,649

113,84%

110,80%

100,72%

84,93%


as of 3rd quarter

2012s.d triwulan IV/as of 4th quarter


as of 3rd quarter


as of 3rd quarter

2011s.d Desember/

December

Target Kumulatif/Cumulative Targets

Realisasi/Realization

Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan IV 2012

Realization of Road Map Target as of Fourth Quarter 2012

Overseas Travel Bans

In addition to performing the functions of formulating

policy and standardization, DJKN also serves the function

of preparing the review on the execution, renewal, and

revocation of overseas travel bans. Following are the

Minister of Finance’s Decrees on Overseas Travels Ban in

2011 and 2012:

1.

2.

3.

Seven Minister of Finance’s Decrees on overseas

travel bans.

The number of Minister’s Decree concerning the

extension of overseas travel ban I and II reached 25.

Number of Minister’s Decree concerning the

revocation of overseas travel bans was 8


Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik

Indonesia

Selain menyelenggarakan fungsi perumusan

kebijakan dan standardisasi, DJKN juga mempunyai

fungsi penyiapan bahan telaahan usul penetapan,

perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian

ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa

pencegahan bepergian keluar wilayah RI. Dibandingkan

dengan tahun 2011, penerbitan Surat Keputusan Menteri

Keuangan terkait dengan pencegahan dalam tahun 2012

lebih sedikit, dengan rincian sebagai berikut :

1.

2.

3.

Pencegahan/Travel Ban

Pencegahan/Travel Ban

23

7

14.251.258.324.619,90

95.961.130.644,05

275.930,82

-

-

-

2011

2012

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree

Nilai Hutang/Outstanding Debt

(Rp)


(USD)


(JPY)

Perpanjangan/Renewal

Perpanjangan/Renewal

19

25

396.478.211.890,13

11.758.123.693.870,60

-

278.430,82

-

-

2011

2012

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree


(Rp)


(USD)


(JPY)

Pencabutan/Revocation

Pencabutan/Revocation

1

8

129.508.526.947,72

96.355.442.163,42

280.930,82

278.430,82

-

-

2011

2012

TahunYear

JenisType

Jumlah SKNumber of

Decree


(Rp)


(USD)


(JPY)

SK Menteri tentang Pencegahan sebanyak 7 KMK

SK Menteri tentang Perpanjangan I dan II sebanyak

25 KMK

SK Menteri tentang Pencabutan Pencegahan 8 KMK

“Road map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara

Tahun 2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area of

improvement masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan

khususnya DJKN, yang ditetapkan pada Position Paper Arah

Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014.”

The Performance of Management of the State Claims in 2012The result of management of state claims undertaken by

PUPN/ DJKN during the year 2012 can be described as

follows.

1. Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either

paid in full or in installments. Cases withdrawn by

creditors in the event of restructuring, PSBDT (claims

temporary can not be collected), KPR-BTN (housing

credit) recovery also fall into this category.

As of December 2012, PNDS successfully collected

amounted to Rp1,125,35 billion, exceeding the year’s

target of Rp990 billion by 13.67 %.

The above graph shows that since 2009 the value of

PNDS has increased significantly. Actual PNDS was

obtained from the execution (auction of collateral)

and non-execution (installment/repayment of

debt, debt restructuring, and the disbursement

Capaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2012Hasil pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan

oleh PUPN/DJKN selama tahun 2012 dapat diuraikan

sebagai berikut.

1. Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

merupakan jumlah Piutang Negara yang dapat

diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang

berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT),

Penarikan, Pengembalian KPR-BTN, Angsuran/

Penarikan/Lunas PSBDT, dan Lunas.

Sampai dengan Desember 2012, PNDS yang berhasil

dipungut adalah sebesar Rp1.125,35 miliar. Jika

dibandingkan dengan target sebesar Rp990 miliar,

maka realisasi tahun 2012 telah melampaui target

dengan persentase pencapaiannya 113,67%.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun

2009 nilai PNDS mengalami peningkatan yang

cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut diperoleh

dari eksekusi PNDS mengalami peningkatan

yang cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut


“The road map, which spans from 2010 to 2014, has been

adjusted to the area of improvement of each echelon unit in

the Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the

Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.”

2008

2009

2010

2011

2012

704.551,14

1.065.445,59

770.000,00

820.000,00

990.000,00

829.654,56

597.388,94

816.214,00

833.440,53

1.125.349,36

TahunYear

PNDS

Target/Target Realisasi/Realization

Realisasi Pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan

Settled State Claims Realization 2008-2012

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

2.

PNDS and BIAD target in 2012 can be achieved due to the

following:a.


diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan)

maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan

hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun

pencairan barang jaminan) sebagaimana data yang

disampaikan oleh Kanwil selama tahun 2012.

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD

PPN)

Sampai dengan Desember 2012, BIAD PPN yang

berhasil dipungut adalah sebesar Rp96,35 miliar. Jika

dibandingkan dengan target sebesar Rp44,65 miliar,

maka realisasi tahun 2012 ini melampaui target

dengan persentase pencapaiannya sebesar 215,79%.

Kantor Pusat senantiasa melakukan monitoring

dan evaluasi kepada KPKNL melalui Kanwil untuk

mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan

dalam pengurusan Piutang Negara. Upaya-upaya

yang disarankan kepada KPKNL adalah dengan

melakukan pencegahan ke luar wilayah RI dan

melakukan debtor tracing serta asset tracing. Debtor

tracing dan asset tracing adalah kegiatan yang

dilakukan oleh KPKNL untuk mencari/memeriksa

debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau

mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki

debitur.

Adanya penarikan berkas oleh Penyerah Piutang

dalam rangka restrukturisasi hutang.

or redemption of collaterals). These figures were

submitted by the Regional Office for the year 2012.

Administration Fees of State Claims Management

(BIAD PPN)

As of December 2012, BIAD PPN successfully collected

amounted to Rp96.35 billion, or a 215.79% of the

targeted Rp44.65 billion.

The Central Office continually monitored and evaluated

Service Offices through Regional Offices to optimize

efforts in the management of state claims. Service

Offices were advised to impose travel bans and to

conduct asset and debtor tracing. Debtor tracing

and asset tracing are activities performed by KPKNL

to search/inspect the debtors whose existence are

not known or to seek assets/property owned by the

debtors.

A number of cases were withdrawn by the creditors

in the course of debt restructuring.

2008

2009

2010

2011

2012

42.269,00

61.550,00

67.750,00

47.000,00

44.649,35

61.473,06

46.834,35

70.260,00

74.461,05

96.355,71

TahunYear

BIAD

Target Realisasi

Realisasi Pencapaian Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)

Realization of Administration Fees of State Claims Management 2008-2012

(Dalam Jutaan Rupiah/In Million Rupiah)

2.

Target PNDS dan Biad tahun 2012 dapat tercapai karena

beberapa hal sebagai berikut:a.

b.

Penghapusan Piutang Negara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2006, yang menyatakan Piutang Negara/Daerah

dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak.

Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul

penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan

Negara. Instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus

melakukan penatausahaan/pembukuan Piutang Negara

yang dikelola sebagaimana mestinya.

Usul penghapusan kepada Menteri Keuangan hanya

dapat diajukan setelah pengurusan Piutang Negara oleh

PUPN dilakukan secara optimal. Piutang Negara yang

diurus PUPN tersebut dinyatakan optimal apabila telah

diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat

Ditagih (PSBDT). Penghapusan secara bersyarat belum

menghapus hak tagih negara/daerah kepada Penanggung

Hutang, penghapusan ini baru sebatas menghapuskan

Piutang Negara dari pembukuan yang dilakukan oleh

instansi pemerintah. Sedangkan penghapusan Piutang

Negara secara mutlak (menghapuskan hak tagih dan

pembukuan) dapat diajukan paling cepat setelah lewat

waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan

Piutang Negara secara bersyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005

telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk

menetapkan keputusan penghapusan Piutang Negara

secara bersyarat yaitu:

a.

b.

c.

Written-Off State Claims

Government Regulation Number 14 of 2005 concerning

the State Claims Write-off Procedures as amanded by

Goverment Regulation Number 33 of 2006 stipulated that

state/regional claims can be written-off conditionally or

unconditionally.

The write-off of state claims is begun when a Minister/

Head of Agency submits a letter to Minister of Finance,

through the Director-General of State Asset Management,

requesting for the write-off of state claims. After the

write-off, however, the ministry/agency is still required

to keep a record or administration of the state claims.

A request for write-off can only be submitted after

Committee of State Claims issues a letter stating that the

claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign

that the management of state claim has been conducted

optimally. A conditional write-off does not remove the

state/regional government’s right to collect the debt.

An unconditional write-off can only be requested after

a period of two years has elapsed from the date of its

conditional write-off.

Government Regulation Number 14 of 2005 regulates the

amount of debt and the level of authority under which a

conditional write-off is:

a.

b.

c.

b.

Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per-

penanggung hutang;

Presiden untuk jumlah lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah) per penanggung hutang; dan

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah) per-penanggung hutang.

Up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per debtor,

the conditional write-off is under the Minister of

Finance’s authority;

Between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp

100,000,000,000 (a hundred billion) per debtor is

under the President’s authority; and

More than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred

billion) per debtor is under the President with the

agreement from the House of Representative’s (DPR)

authority.


In case the state claims are valued in foreign currency, the

monetary value of state claims to be written off pursuant

to above conditions is calculated using the average BI

rate on three days before the date of the Minister/Head

of agency’s request.

Minister of Finance’s Regulation Number 31/

PMK.06/2005 regarding the write-off procedure of

State/Regional Claims and State/Regional Enterprise

Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may

submit a write-off proposal with attached list of debtors

and their copy of PSBDT, including the following details

of;

a.

b.

As for unconditional write-off, the proposal must be

submitted two years after the conditional write-off

approval, and it must be equipped with information on the

debtor and letter from relevant officers stating that debtor

is unable to pay his/her debt.

Until 2012, DJKN has received 14 requests for conditional

write-off submitted by the Ministry of Forestry. Five of the

14 requests have been approved through the Ministry of

Finance’s Decrees, two requests were approved but will not

effective until the debtors meet the write-off requirement,

while the remaining seven are put on hold until the Ministry

of Forestry meet the requirement. Details of conditional

write-off during 2012 are presented below in the table.

Dalam hal Piutang Negara dinyatakan dalam satuan

mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara

bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai Piutang

Negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang

berlaku pada tiga hari sebelum tanggal surat pengajuan

usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/

PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/ Daerah,

pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat

dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan

surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan;

a.

b.

Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan Piutang

Negara secara mutlak dapat dilakukan setelah lewat waktu

dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat

dengan menyampaikan daftar nominatif Penanggung

Hutang, surat penetapan penghapusan secara bersyarat,

dan surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa

Penanggung Hutang tidak dapat/mampu menyelesaikan

sisa kewajibannya karena alasan yang sah.

Sampai dengan tahun 2012, DJKN telah menerima 14 surat

permohonan penghapusan piutang negara bersyarat dari

Kementerian Kehutanan, namun dari 14 surat permohonan

tersebut, 5 telah selesai diterbitkan Surat Keputusan (SK)

dari Menteri Keuangan, 2 sudah diterbitkan SK namun

masih terdapat Penanggung Hutang (PH) yang belum

memenuhi syarat, sedangkan 7 lainnya masih diperlukan

kelengkapan persyaratan kepada Kementerian Kehutanan.

Daftar rincian penghapusan piutang negara bersyarat

dapat dilihat pada tabel berikut.


daftar nominatif Penanggung Hutang; dan

lembar surat PSBDT masing-masing Penanggung

Hutang;

Debtor’s ability to pay

The availability and condition of the collateral and/or

other relevant information.

Great dancers are not great because of their

technique, they are great because of their

passion.

- Martha Graham -

Fajri Andari - Sekretariat DJKN - Performa Maksimal Demi Recehan


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sekjen Kemhut

S.604/Menhut-II/Keu/10

tgl. 12-11-2010

Sekjen Kemhut


tgl. 10-11-2010

Sekjen Kemhut


tgl. 26-8-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 26-8-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 19-5-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 23-5-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 30-11-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 9-12-2011

Sekjen Kemhut


tgl. 16-4-2012

Rp807.276.922,45

USD.660.967.84

Rp100.945.439,11

USD.47,905.35

Rp961.763.400,96

USD.15,208.74

(30 PH)

Rp14.345.678.908,54

USD.654.402.58

Rp8.586.741,00

USD.17,555.89

Rp7.440.699.589,86

USD.1.153.685,35

Rp88.262.015,16

USD.37,787.20

(Nilai 15 PH)

Rp496.901.971,94

USD.165,729.70

Rp28.605.806,28

USD.1,969.69

-

No. 209/KMK.06/2011

Tgl. 23 Juni 2011

No. 176/KMK.06/2011

Tgl.13 Juni 2011

-

-

-

No. 191/KMK.06/2012

Tgl.5 Juni 2012

No.189/KMK.06/2012

Tgl.5 Juni 2012

No.291/KMK.06/2012

Tgl.23 Agustus 2012

Masih memerlukan

penelusuran utk

mengetahui keberadaan &

kemampuan PH

Selesai

30 PH memenuhi syarat

(selesai)

1 PH blm memenuhi syarat

Minta kelengkapan ke

Sekjen Kemhut dengan

surat No.S-1/KN.4/2012

tgl. 3 Januari 2012

Minta kelengkapan

ke Sekjen Kemhut

dengan surat No.S-175/

KN.4/2011 tgl 27 Juli 2011

Minta kelengkapan ke

Sekjen Kemhut dengan

suratNo.S-175/KN.4/2011

tgl 27 Juli 2011

15 PH memenuhi syarat

(selesai)

3 PH dimintakan

kelengkapan ke Sekjen

Kemhut dengan surat No.

S-584/ KN.4/2012

tgl 16-1-2012

Selesai

Selesai

Nilai usulan penghapusan piutang

Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ

Yang belum / kurang kelengkapan

Asal Surat,No, & Tanggal

NO.

Penghapusan Piutang Negara bersyarat /

Conditional Write-Off Per-Desember 2012

Penghapusan Piutang Negara bersyarat /

Conditional Write-Off Per-Desember 2012


10

11

12

13

14

Sekjen Kemhut


tgl. 19-8-2012

Sekjen Kemhut


tgl. 5-6-2012

Sekjen Kemhut


tgl. 21-5-2012

Sekjen Kemhut


tgl. 14-3-2012

Sekjen Kemhut

S.1057/II-Keu/2012

tgl. 18-12-2012

Rp94.172.877,77

USD.125,688.08

Rp5.855.863,40

USD.47,905.35

Rp67.810.992

USD.736.48

(Nilai 8 PH)

Rp283.027.553,00

Rp143.982.308,00

USD.97,559.30

Rp2.401.999.492,00

USD.639,849.89

No. 190/KMK.06/2012

Tgl. 5 Juni 2012

ND-280/KN/2012

Tgl. 29 Agustus 2012

ND-277/KN/2012

Tgl. 28 Agustus 2012

No. 348/KMK.06/2012

Tgl. 22 Oktober 2012

-

Selesai

Ke Menkeu

2 PPH minta kelengkapan

ke KPKNL Makassar

No.S-585/KN.4/12

tanggal 7 Agustus 2012

Selesai

Masih perlu dilakukan

penelitian atas

kelengkapan persyaratan

Nilai usulan penghapusan piutang

Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ

Yang belum / kurang kelengkapan

Asal Surat,No, & Tanggal

NO.

Wiji Yudhiharso - KPKNL Gorontalo - The Bidders

PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANG

DEVELOPMENTS IN AUCTION

“Think globally, act locally.”

- Akio Morita -

co-founder of Sony


Lelang merupakan bentuk penjualan barang secara

terbuka untuk umum dengan penawaran harga

secara tertulis dan/atau lisan yang dilakukan semakin

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi

yang didahului dengan pengumuman lelang. Transaksi

penjualan barang melalui lelang memiliki beberapa

keunggulan, antara lain:

1.

2.

3.

4.

Guna menampung tuntutan masyarakat yang semakin

dinamis, dalam perkembangannya lelang tidak hanya

menjalankan perannya sebagai media transaksi jual-beli

barang, namun berkembang dan memiliki fungsi strategis

yang dipisahkan menjadi fungsi publik dan fungsi privat.

Ketika lelang digunakan sebagai bentuk sarana untuk

mendukung penegakan hukum (law enforcement), maka

hal tersebut merupakan fungsi publik dari pelaksanaan

lelang. Sedangkan, fungsi privat terwujud pada saat

lelang digunakan oleh perorangan ataupun badan hukum

swasta. Dengan demikian, lelang juga mempunyai andil

dalam memperlancar arus lalu lintas perekonomian

negara. Selain kedua fungsi tersebut, lelang juga

memiliki fungsi budgeter, karena dalam pelaksanaan

lelang, negara mendapatkan penerimaan berupa bea

lelang, PPh dan BPHTB.

A.

Auction is a public sale of goods with increased or

decreased bid, written or orally, to reach the highest price

with auction advertisement/ announcement prior to the

auction. This method of sale has several advantages,

among others:

1.

2.

3.

4.

In its development, to accommodate the demands of an

increasingly dynamic society, not only did action exercise

its role as medium for transactions of goods, it also

developed and played a strategic function which can be

separated into public functions and private functions.

When auction is used as a means to support a form

of law enforcement, then it serves its public function.

Meanwhile, its private function is realized when auction

is used by individuals or private legal entities, proving

that auction also contributes to the smooth flow of

state economy. In addition to these two functions, the

auction also has a budgetary function, as we know,

auction generates state income in the form of auction

fee, income tax, and BPHTB (duties on transfer of land/

building rights).

A.

objektif, lelang dilakukan di hadapan umum dan peserta

memiliki hak dan kewajiban yang jelas;

kompetitif, lelang dilakukan di hadapan umum yang

diharapkan dapat menciptakan atmosfer persaingan

yang ketat sehingga dapat terbentuk harga yang

kompetitif;

built in control, lelang dilakukan di bawah pengawasan

umum; dan

autentik, terdapatnya risalah lelang sebagai bukti

autentik terhadap transaksi jual-beli melalui lelang.

Perkembangan LelangPerkembangan pelaksanaan lelang dalam kurun

waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan.

Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok

lelang dan bea lelang selama tahun 2008 hingga

2012 terus menunjukkan tren meningkat. Realisasi

pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun

2008.

Objective, performed in public with each participant

has the same rights and obligations;

Competitive, performed in public, attended by at

least one bidder, to whom the auctioneer will offer

the auctioned goods by increasing or decreasing the

price;

Built in controls, the auction is done under public

observation; and

Authentic, by providing auction deeds for an authentic

sales document..

Auction and Its AdvancementAuction has been enjoying an encouraging growth

for the last five years, in which the value recorded

by auction price and auction fee during the period of

2008 to 2012 has shown an increasing trend.

Berdasarkan grafik ini, pencapaian pokok lelang

terlihat memiliki tren yang meningkat pula. Pokok

lelang yang terjadi pada tahun 2012 meningkat

hingga 2,16 kali dibandingkan dengan pokok

lelang yang terjadi pada tahun 2008. Selama

tahun 2012, pencapaian hasil pelaksanaan lelang

berupa pokok lelang secara keseluruhan sangat

memuaskan. Pencapaian yang amat memuaskan

ini dapat kita lihat rinciannya pada tabel berikut.

The realization of the auction price had been

exhibiting an increasing trend. Auction price

in 2012 was 2.16 times higher compared to the

auction price in 2008. During the year 2012, the

result of auction in term of overall auction price

was remarkable. We can see the details of this

very satisfying result in the following table.

Pencapaian Pokok Lelang Tahun / Realization of Auction Price 2008-2012

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

02008 2009 2010 2011 2012

4.297.612

5.150.988

6.796.8067.489.300

9.277.123

Target dan Realisasi Pokok Lelang Per-Kanwil Tahun 2012

Target and Realization of Auction Price by Regional Office 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kanwil I Banda Aceh

Kanwil II Medan

Kanwil III Pekanbaru

Kanwil IV Palembang

Kanwil V Bandar Lampung

Kanwil VI Serang

Kanwil VII Jakarta

Kanwil VIII Bandung

Kanwil IX Semarang

6,160,000,000

166,616,062,342

169,237,219,149

81,094,360,477

45,861,713,497

187,107,169,314

2,005,362,037,802

504,275,336,389

331,089,188,343

13,578,213,450

234,168,243,750

244,048,982,124

335,607,167,648

107,013,589,877

655,001,960,566

3,772,000,199,496

1,329,752,802,794

707,414,149,650

220.43%

140.54%

144.21%

413.85%

233.34%

350.07%

188.10%

263.70%

213.66%

Kantor WilayahRegional Office Target

RealisasiRealization

% Pencapaian Achivement

NO.

10

11

12

13

14

15

16

17

Kanwil X Surabaya

Kanwi XI Pontianak

Kanwil XII Banjarmasin

Kanwil XIII Samarinda

Kanwil XIV Denpasar

Kanwil XV Makassar

Kanwil XVI Manado

Kanwil XVII Jayapura

Jumlah/Total

481,966,624,447

13,172,942,263

88,056,832,210

94,483,592,642

132,623,503,813

82,480,892,608

64,598,146,261

22,731,946,471

4,476,917,568,028

901,543,404,053

53,666,608,900

166,847,188,450

263,620,350,129

91,272,353,289

220,916,969,030

158,500,530,368

22,170,443,100

9,277,123,156,674

187.06%

407.40%

189.48%

279.01%

68.82%

267.84%

245.36%

97.53%

207.22%



Dari tabel dapat kita lihat Kanwil IV Palembang

memperoleh capaian tertinggi, yaitu 413.85%.

Namun, dari segi nilai, Kanwil yang berhasil

memperoleh pokok lelang tertinggi adalah

Kanwil VII DJKN Jakarta yaitu sebesar lebih dari

Rp3,77 triliun atau sebesar 188,10% dari target.

Sedangkan persentase tingkat capaian terendah

ada pada Kanwil XIV Denpasar, yaitu sebesar

68,82%. Secara keseluruhan tingkat capaian

hasil pokok lelang adalah sebesar 207,22%.

Selain itu, pemungutan penerimaan negara

dalam bentuk PNBP berupa Bea Lelang sebagai

pelaksanaan fungsi budgeter dari lelang juga

mengalami peningkatan yang cukup signifikan

selama periode tahun 2008-2012. Hal ini dapat

dilihat pada grafik di bawah ini.

Regional Office IV Palembang obtained the highest

achievement, which was 413.85%. However, in

terms of value, it was Regional Office VII Jakarta

that achieved the highest auction price with more

than Rp3.77 trillion or equal to 188.10% of the

target. And the lowest-achiever was Regional

XIV Denpasar, which reached merely 68.82% of

the target. Meanwhile, the overall achievement

level of the auction price results amounted to

207.22%.

In addition, non-tax state revenue in the form

of auction fee as an implementation auctions’s

budgetary functions also experienced a significant

increase during the period 2008-2012. This can

be seen in the chart below.

2008 2009 2010 2011 2012

57.35166.258

83.836

102.800

132.755

Pencapaian Bea Lelang Tahun / Achievement in Auction Fee 2008-2012

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

“Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang

dan bea lelang selama tahun 2008 hingga 2012 terus

menunjukkan tren meningkat.”

Dalam grafik menunjukkan tren yang meningkat

atas pencapaian Bea Lelang. Bea Lelang yang

diperoleh pada tahun 2012 meningkat hingga 2,31

kali jika dibandingkan dengan Bea Lelang yang

diperoleh pada tahun 2008. Rincian Bea Lelang

per-Kanwil Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

The following graph shows the trend of rising

attainment of Auction Fee. Auction Fee earned

in 2012 increased 2.31 times compared to that of

then previous year. The details of Auction Fee by

Regional Office inn the year 2012 can be seen in

the chart below.

Target dan Realisasi Bea Lelang Per-Kanwil Tahun 2012

Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kanwil I Banda Aceh

Kanwil II Medan


Kanwil IV Palembang


Kanwil VI Serang

Kanwil VII Jakarta

Kanwil VIII Bandung

Kanwil IX Semarang

Kanwil X Surabaya

Kanwi XI Pontianak



Kanwil XIV Denpasar

Kanwil XV Makassar

Kanwil XVI Manado


TOTAL

120,004,316

1,666,160,623

1,692,372,191

810,943,605

458,617,135

1,871,071,693

12,056,428,421

7,087,186,795

4,093,753,602

6,302,906,300

104,640,309

522,974,548

672,284,998

2,239,140,288

1,039,621,185

810,952,832

277,117,159

41,826,176,000

514,222,627

5,921,523,920

3,414,207,184

2,594,508,785

1,881,985,618

10,766,886,483

33,614,910,685

27,124,252,913

13,508,408,980

12,167,505,098

1,131,681,960

2,660,566,856

3,642,519,146

2,512,843,371

5,916,195,367

4,383,885,210

999,043,957

132,755,148,160

428.50%

355.40%

201.74%

319.94%

410.36%

575.44%

278.81%

382.72%

329.98%

193.05%

1081.50%

508.74%

541.81%

112.22%

569.07%

540.58%

360.51%

317.40%

Kantor WilayahRegional Office

Target RealisasiRealization

% PencapaianAchivement

NO.

“The value recorded by auction price and auction fee during

the period of 2008 to 2012 has shown an increasing trend. “



Tahun 2012, PNBP dari bea lelang dengan target

sebesar Rp41,826,176,000,00 dapat terealisasi

sebesar Rp132.755.148.160,00 atau sebesar

317,40%. Dari segi frekuensi lelang, pencapaian

realisasi frekuensi lelang untuk tahun 2012 adalah

sebanyak 38.392 kali, atau sebesar 174,51% dari

target sebanyak 22.000 kali.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui

bahwa pencapaian frekuensi lelang menunjukkan

tren semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada

pelaksanaan lelang tahun 2012 meningkat hingga

2,5 kali jika dibandingkan dengan pelaksanaan

lelang pada tahun 2008. Sedangkan capaian

realisasi frekuensi lelang per-Kanwil pada tahun

2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

In 2012, the realization of non-tax revenues from

Auction Fee reaches Rp132.755.148.160,00, a

317.40% of the targeted Rp41,826,176,000,00. In

terms of auctions frequency, a number of 38.392

auctions were held during 2012, or 174.51% of the

targeted 22,000 times.

There was a rising trend in the frequency of auction

which can be seen from the number of auction held

in 2012 which increased by 2.5 times compared with

that in 2008. The achievements of the realization

of the auction frequency by Regional Office in 2012

can be seen in the table below.

Target dan Realisasi Frekuensi Lelang Per-Kanwil Tahun 2012

Target and Realization of Auction Frequency by Regional Office 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kanwil I Banda Aceh

Kanwil II Medan


Kanwil IV Palembang


Kanwil VI Serang

Kanwil VII Jakarta

Kanwil VIII Bandung

Kanwil IX Semarang

Kanwil X Surabaya

245

997

1.273

649

674

1.901

1.600

3.329

3.388

3.169

578

1.972

2.169

1.344

1.048

1.366

2.200

6.218

6.696

6.556

235,92

197,79

170,38

207.09

155,49

71,86

137,50

186,78

197,64

206,88

Kantor WilayahRegional Office

Target RealisasiRealization

% Pencapaian Achivement

NO.

2008 2009 2010 2011 2012

15,346

20,668

27,595

35,68038,39240.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

0

Pencapaian Frekuensi Pelaksanaan Lelang

Achievement in Auction Frequency 2008 - 2012

B.B. Pencapaian Hasil Lelang

Pencapaian hasil lelang berupa frekuensi pelaksanaan

lelang, pokok lelang, dan bea lelang untuk tahun 2012

(termasuk lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat

Lelang Kelas II), disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa

hasil lelang (termasuk hasil lelang yang dilaksanakan

oleh Pejabat Lelang Kelas II), telah melampaui target

yang ditetapkan. Prestasi atas perolehan hasil lelang

tersebut dapat tercapai karena beberapa success

factor berikut ini:

1.

Auction ResultsThe results of the auction held during the year 2012

in the form of auction frequency, auction price, and

auction fee (including auctions conducted by thte

Class II Auctioneer), are presented below in the table:

From the table above we notice that the auction

results (including the results of auctions conducted

by the Class II Auctioneer), have exceeded the target

set. This achievement was possible due to the

following success factors:

1.

11

12

13

14

15

16

17

Kanwi XI Pontianak



Kanwil XIV Denpasar

Kanwil XV Makassar

Kanwil XVI Manado


TOTAL

459

697

634

1.106

946

768

165

22.000

450

1.137

937

1.159

2.528

1.688

346

38.392

98,04

163,13

147,79

104,79

267,23

219,79

209,70

174,51

Kantor Wilayah Target Realisasi % Pencapaian NO.

Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi lelang

yang dilakukan oleh Direktorat Lelang, Kanwil

DJKN maupun KPKNL kepada Kementerian

Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/

BUMD, Perbankan, maupun masyarakat dan

stakeholders lainnya secara intensif dan

berkesinambungan.

Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan

selama tahun 2012, meliputi kunjungan langsung,

iklan layanan masyarakat, auction on clinic,

penyuluhan, seminar dan workshop, serta

kegiatan lainnya. Upaya penggalian potensi

lelang yang dilakukan secara intensif dan

The intensive and continuous auction potency

assessment targeting the Ministries/Agencies,

auction service users, as well as community and

other stakeholders, which was conducted by the

Directorate of Auction, Regional Offices, and

Service Offices.

The efforts include improving the quality of

auction services, visits, public service ads, auction

on clinic, counseling, seminars and workshops,

and other activities. These efforts generated a

maximum result in the form of positive growth of

the trend in auction results realization.

Frekuensi lelang

Pokok lelang

Bea lelang

1

2

3

22.000 frekuensi

4.476.917.568.028

41.826.176.000

38.392 frekuensi

9.277.123.156.674

132.755.148.158

175%

207%

317%

UraianCommentary

No. TargetRealisasi

RealizationPersentasePercentage

Pencapaian Hasil Lelang Tahun 2012

Auction Results Year 2012


C.C.


2.

3.

4.

Perkembangan Kinerja Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas IIBalai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II merupakan

pihak yang turut memberikan sumbangsih dalam

mengembangkan lelang sebagai transaksi jual

beli yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Balai

There were some auctions which sold items at

very high prices.

Monitoring and evaluation of auction service.

These activities were conducted by the Central

Office and the Regional Offices in order to

support continuous improvement. Monitoring

was performed either directly (through the

review of the auction) or indirectly (through an

appeal, censure, instruction, and reporting on

the implementation of the auction). Meanwhile,

the evaluation carried out in a sustainable

manner by accommodating input gained during

the dissemination of auction policy before being

accommodated to become auction provision.

Optimal effort by the Directorate of Auction to

improve the performance of Class I Auctioneers,

Class II Auctioneers, DJKN’s employees, and

auction houses through capacity building,

seminars, and workshops in the field of auction.

2.

3.

4.

The Performance of Auction Houses and Class II AuctioneerAuction Houses and Class II Auctioneers are parties

that contribute to the advancement of auction as a

medium transactions on which the public can rely.

Auction Houses participate in providing pre and

berkesinambungan tersebut memberikan hasil

yang maksimal berupa pertumbuhan positif atas

tren realisasi hasil lelang.

Terdapat beberapa obyek lelang yang laku

dilelang dengan harga yang sangat tinggi (lelang

booming).

Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang

dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kanwil atas

pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka

menunjang continuous improvement.

Kegiatan monitoring dilakukan baik secara

langsung (melalui peninjauan pelaksanaan

lelang) maupun secara tidak langsung (melalui

himbauan, teguran, petunjuk, dan pelaporan

atas pelaksanaan lelang). Sedangkan, kegiatan

evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan

menampung masukan melalui sosialisasi ataupun

diseminasi kebijakan lelang yang diakomodasi ke

dalam ketentuan lelang.

Upaya yang optimal dari DJKN cq. Direktorat

Lelang untuk meningkatkan kualitas kinerja

Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas

II, pegawai DJKN, dan Balai Lelang melalui

penyelenggaraan capacity building, seminar dan

workshop di bidang lelang.

Pray

udi U

tom

o -

KPKN

L M

akas

sar

- Iro

nic

after auction services to both seller or buyers. The

development of auction house performance in the

past five years are presented in the following graph.

The graph exhibits that in the past five years, auction

exercised a positive performance, demonstrated

by the achievement of the auction frequency of

2.9 times compared to 2008. Similarly, within the

last five year, the development of the frequency of

auctions conducted by the Class II Auctioneers—a

private auctioneers authorized to carry out non-

execution voluntary auctions—was also encouraging,

as presented in the following graph.

The frequency of the auction conducted by the Class

II Auctioneers continues to increase. This trend can

not be separated from the monitoring and evaluation

Lelang turut serta dalam memberikan jasa pralelang

dan pascalelang kepada penjual dan/atau pembeli

lelang. Perkembangan kinerja Balai Lelang dalam

kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam

grafik berikut ini.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Balai Lelang

menunjukkan performa yang positif, ditunjukkan

dengan pencapaian frekuensi lelang sebesar 2,9

kali dibandingkan tahun 2008. Sementara itu,

perkembangan frekuensi lelang yang dilaksanakan

oleh Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan

Pejabat Lelang Swasta yang diberi wewenang untuk

melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela dalam

kurun waktu lima tahun terakhir, disajikan dalam

grafik berikut ini.

Berdasarkan grafik di atas, frekuensi pelaksanaan

lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II

terus mengalami kenaikan. Performa positif hasil

1200

1000

800

600

400

200

02008 2009 2010 2011 2012

357

610

912 9021024

Tren Frekuensi Lelang atas Permohonan Balai Lelang

Trend in Auction Frequency Requested by Auction Houses 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

252368

440482

543

Tren Frekuensi Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II

Trend in Auction Frequency Conducted by Class II Auctioneers 2008 - 2012

600

500

400

300

200

100

0


D. D.

effort conducted by the Directorate Auction in

conjunction with the regional offices over the Auction

Houses and Class II Auctioneers.

Continuous Improvement within the Directorate of AuctionIn an effort to improve its performance and its service

to the people, DJKN through the Directorate of Auction

continuously performs the following strategic steps.

1.

lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas

II tersebut tidak lepas dari upaya-upaya monitoring

dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang

bersama dengan Kanwil.

Continuous Improvement pada DJKN c.q. Direktorat LelangSebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, DJKN

c.q. Direktorat Lelang secara berkesinambungan

melakukan beberapa langkah strategis berikut ini.

1. Penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi

peraturan di bidang lelang.

Seiring dengan semakin dinamisnya kebutuhan

masyarakat, Direktorat Lelang secara

berkesinambungan berusaha untuk mengikuti

perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap

pelaksanaan lelang, salah satunya melalui

penyusunan peraturan. Pada tahun 2012,

Direktorat Lelang telah menyelesaikan beberapa

rumusan peraturan, antara lain:

a)

b)

Preparation, improvement, and harmonization of

regulations in the field of auction.

Along with the dynamic needs of the community,

the Directorate of Auction continuously strives to

make efforts to keep up with public demand for

the auction, one of them through the drafting of

regulations. In 2012 , the Directorate of Auction

has completed several formulations of auction

regulation, among others:

a)

b)

c)

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor PER-02/KN/2012 tanggal 19 Maret

2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah

Lelang oleh KPKNL;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Nomor PER-03/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012

tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang

oleh Pejabat Lelang Kelas II;


Regulation Number PER-02/KN/2012 dated

March 19, 2012 on the Issuance of the Auction

Minutes Excerpt by KPKNL;



June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes

Excerpt by Class II Auctioneer;

Draft of RPMK on Implementation of “Know

your Customer” Principle for Auction House;

Peningkatan Soft Competence Penyelenggara Lelang melalui Pelaksanaan Capacity Building

Organizing capacity building for Auctioneers and Auction Houses to raise soft competence


2.

d)

e)

Organizing capacity building for Class I and

Class II Auctioneers and Auction Houses to raise

the auctioneers’ soft competence in providing

optimum services to their service users:

a.

2.

c)

d)

e)

Guna meningkatkan soft competence

penyelenggara lelang dalam memberikan

performa pelayanan lelang yang optimal,

Direktorat Lelang telah menyelenggarakan

kegiatan capacity building bagi:

a.

Draft RPMK on Class II Auctioneer; and

Draft RPMK on Auction House.

Class I Auctioneer.

In these activities, the Directorate of Auctions

invited competent resource-persons from,

among others, the National Land Agency,

Draf RPMK tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang;

Draf RPMK tentang Pejabat Lelang Kelas II;

dan

Draf RPMK tentang Balai Lelang.

Pejabat Lelang Kelas I.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,

Direktorat Lelang menghadirkan narasumber-

narasumber yang kompeten di bidangnya,

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lelang / Auction Policy Dissemination

Seleksi Wawancara dan Suasana Ujian Tertulis Pejabat Lelang kelas II

The Interview and Written Exam during Class II Auctioneer Selection


3.

4.


b.

Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah

melaksanakan tes penerimaan Pejabat Lelang

Kelas II. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya

pemerataan distribusi Pejabat Lelang Kelas II,

karena terdapat beberapa wilayah kerja yang

masih membutuhkan penambahan Pejabat

Lelang Kelas II seiring dengan tingginya potensi

lelang sukarela pada wilayah kerja tersebut.

Dengan adanya pemerataan distribusi Pejabat

Lelang Kelas II tersebut, diharapkan mampu

meningkatkan perolehan hasil lelang sukarela.

Pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai

bentuk marketing atas pelayanan lelang, guna

mewujudkan sales means auction. Kegiatan

dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan

auction on clinic di beberapa event pameran di

antara lain berasal dari Badan Pertanahan

Nasional, Kepolisian RI, mantan Hakim Agung

(Ahli kepailitan), PPATK, KPK, Vrije Universiteit

Amsterdam, dan Direktorat Teknis lainnya di

lingkungan DJKN.

Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang.

Dalam kegiatan tersebut, DJKN c.q. Direktorat

Lelang memberikan sosialisasi kebijakan

lelang dan penghargaan kepada 5 besar

Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang

memiliki kinerja terbaik.

3.

4.

b.

In 2012, the Directorate of Auction conducted a

recruitment tests for Class II Auctioneer. This was

undertaken in an effort equitable distribution of

Class II Auctioneers, since there are still some

areas in need of more auctioneers along with the

high potential of voluntary auction in the areas.

Equitable distribution of Class II Officers Auction

is expected to boost the result of voluntary

auction results.

Some activities were held as a form of marketing

for the auction service, promoting “sales means

auction”. They were auction on a clinic in various

exhibition events in Jakarta as well as public

the National Police, Supreme Court (former

judge, a bankruptcy expert), PPATK, KPK, Vrije

Universiteit Amsterdam, and other Technical

DIrectorate in the DJKN.

Class II Auctioneers and Auction Houses

In these activities, DJKN c.q. Directorate

of Auctions delivered auction policy

dissemination and presented award to the

top five Class II Auctioneers and the Auction

Houses with the best performance.

Penggalian Potensi Lelang melalui Kegiatan Auction on Clinic

Auction on Clinic In search of Potential Auction

5.

Jakarta, serta melalui penayangan iklan layanan

masyarakat tentang lelang melalui baliho, media

cetak, maupun media elektronik.

Pelaksanaan program pembaharuan di bidang

lelang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas

layanan, Direktorat Lelang melaksanakan

program pembaharuan di bidang lelang yang

meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

a.

b.

c.

d.

service ads about the auction through billboards,

print media, and electronic media.

Implementing innovations in the field of auction:

a.

b.

c.

d.

Risalah Lelang / Security Paper

Styling, menghadirkan ciri khas bagi Pejabat

Lelang.

Securing, meningkatkan kualitas layanan dari

sisi keamanan risalah lelang.

Simplifying, menyederhanakan business

process maupun output atas pelaksanaan

lelang, seperti penyederhanaan muatan

risalah lelang, laporan lelang, serta Standard

Operating Procedure (SOP) layanan unggulan

di bidang lelang.

Reporting and monitoring, penatausahaan

laporan lelang dengan sistem otomasi.


5.

Styling, It is carried out by strengthening the

character of auctioneers.

Securing, Improving auction service by

securing the Auction Minutes.

Simplifying, is done through auction Minutes

simplification in terms of content and

wording, simplification of the types of reports

auction, and simplification of SOP for service

excellence in the field of auction.

Reporting and monitoring, administering the

auction reports with automation system to

facilitate reporting and to assist in the process

of target auction forecasting.


Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah

menyelesaikan beberapa program pembaharuan

di bidang lelang tersebut. Terkait dengan

program Styling, Direktorat Lelang telah

mendistribusikan atribut-atribut khusus kepada

seluruh Pejabat Lelang Kelas I. Sedangkan terkait

dengan program securing, Direktorat Lelang telah

mengimplementasikan penggunaan security

paper dalam pencetakan kutipan risalah lelang,

baik terhadap lelang yang dilaksanakan oleh

Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang

Kelas II. Hal tersebut diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-

02/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah

Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang, serta Nomor Per-03/KN/2012

tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh

Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Sementara itu, program simplifying telah

dilaksanakan oleh Direktorat Lelang seiring dengan

penggunaan security paper dalam pencetakan

kutipan risalah lelang. Action plan pada periode

berikutnya direncanakan bahwa simplifikasi tidak

hanya dilakukan terhadap kutipan risalah lelang,

namun juga terhadap minuta risalah lelang guna

tercapainya pelaksanaan lelang yang lebih efisiensi.

Terkait dengan pembaharuan lelang melalui

program reporting and monitoring, Direktorat

Lelang bekerja sama dengan Direktorat PKNSI

telah menyusun aplikasi penatausahaan lelang

guna mewujudkan sistem pelaporan lelang

berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini, aplikasi penatausahaan lelang tersebut

telah siap untuk digunakan. Adapun action

plan pada periode berikutnya, Direktorat Lelang

akan melaksanakan performance test pada

beberapa KPKNL guna menguji keandalan dan

menyempurnakan aplikasi dimaksud.

In 2012, the Directorate of Auction has completed

a innovation program in the field of auction. As

for styling program, the Directorate of Auction

has distributed special attributes to the entire

Class I Auctioneer. In relation to securing program,

Directorate of Auction has implemented the use of

security paper in printing auction minutes excerpt

at auction conducted either by the Class I or Class

II Auctioneer. These are stipulated in the Director-

General of State Asset Management’s Regulation

No. Per-02/KN/2012 on the Issuance of the

Auction Minutes Excerpt by KPKNL and in the



June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes

Excerpt by Class II Auctioneer.

At the same time, simplifying program has been

implemented by the Directorate of Auction along

with the use of security paper in printing auction

minute excerpt. For the next action plan, and in

order to achieve greater auction efficiency, it is

determined that simplification is not only made to

the auction minutes excerpt, but also to the auction

minute.

As for auction innovation through reporting and

monitoring program, in collaboration with the

Directorate of State Asset Management and

Information System (PKNSI), the Directorate of

Auction has developed application software in

order to realize information and communication-

based auction reporting system. Currently, the

auction administration application is ready for

use. Next, the Directorate of Auctions will conduct

a performance test at service offices and will

enhance the reliability of the application.

Hope is a waking dream.

- Aristotle -

Yoni Ardianto - Dit BMN - Suatu Pagi di Banyumas

Prayudi Utomo - KPKNL Makassar - Anjungan Barombong

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DEVELOPMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

“One machine can do the

work of fifty ordinary men. No

machine can do the work of one

extraordinary man”

- Elbert Hubbard -


Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan

lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-

cita yang panjang untuk dicapai. Perlu banyak langkah

strategis untuk dapat mempercepat tercapainya cita-

cita tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus

dihasilkan DJKN adalah membangun teknologi informasi

yang dapat membantu otomatisasi pengelolaan

kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan

pelayanan lelang.

Dalam membangun teknologi informasi tersebut DJKN

telah menyusun tahapan pengembangan TIK jangka

panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tahap pembuatan Cetak Biru TIK DJKN, pembangunan

Infrastruktur TIK dan pembangunan sistem tahap I

telah selesai dilaksanakan dan menjadi dasar langkah

pengembangan infrastruktur dan sistem aplikasi

untuk tahap selanjutnya. Pada Pembangunan Sistem

Tahap II dan Layanan TIK dilaksanakan pembangunan

sistem aplikasi pengelolaan kekayaan Negara dan

penyempurnaan aplikasi-aplikasi penatausahaan

kekayaan Negara, pengurusan piutang dan pelayanan

lelang.

Khusus pada tahun 2012 dengan tema, “A New Paradigm

of State Asset Management”, DJKN berupaya untuk

mempercepat terwujudnya paradigma pengelolaan aset

Negara yang tertata, cepat, dan berkekuatan hukum

dengan membangun Sistem Informasi Manajemen

Becoming a professional manager of state asset, state

claims, and auction that is working for the greatest

benefit of the people is a goal that takes it so long

to achieve. Many strategic steps should be taken to

accelerate the achievement of the goal. And building

information technology is one of the strategic steps that

DJKN must take. Technology helps the management of

state asset, state claims and auction services in a way

that it creates automated system.

In building the information technology, DJKN has set a

long-term planning for information and communication

technology (ICT) development with the following details:

The first stage, blueprint and system development on

which the next step of infrastructure and application

systems to be built, has been accomplished by DJKN. In

stage II, System Development Phase II and Development

of ICT, DJKN undertook the establishment of application

system for state asset management and improvement of

application for state claims and auction management.

This year, themed with “A New Paradigm of State Asset

Management”, DJKN sought to accelerate the realization

of new paradigm of state asset management that is finely-

administered, expeditious, and legally enforceable. This

was done by establishing the State Assets Management

2008

2008 - 2010

2008 - 2010

2010 - 2013

2014

Pembuatan Cetak Biru TIK DJKN

Making ICT Blueprint DJKN

Pembangunan Infrastruktur TIK

ICT Infrastructure Development

Pembangunan Sistem Tahap I

Phase I Development System

Pembangunan Sistem Tahap II dan Layanan TIK

Phase II Development System and ICT Services

Sistem Integrasi

Integration System

1

2

3

4

5

Uraian/CommentaryNo. Waktu/Time

Aset Negara dalam rangka membantu Kementerian

dan Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan aset,

membangun submodul Early Warning System dalam

rangka memonitor dan menganalisis penanaman

modal negara dalam BUMN, mengintegrasikan belasan

submodul Kekayaan Negara Lain-lain dalam satu Modul

Kekayaan Negara, membangun Aplikasi Penatausahaan

Lelang dalam rangka memperbaiki dan mempercepat

pelayanan lelang kepada stakeholder DJKN, serta

menyempurnakan Sistem Informasi Geografis sebagai

tools yang mendukung pengelolaan kekayaan Negara

dan pengurusan piutang.

MODUL KNL

Information System in order to help Ministries and

Agencies in implementing state asset management,

creating submodule on Early Warning System in order to

monitor and analyze the state capital investment in state-

owned enterprises, integrating dozens of submodules on

Other State Asset (KNL) into a single Module on State

Assets Management, developing Application Software

for Auction Administration to improve and to speed

up auction service to DJKN’s stakeholders, as well as

improving Geographic Information Systems as a tool

that supports the management of State Asset and State

Claims.

KNL ModuleOther State Asset (KNL) managed by DJKN consists of

assets originating from Production Sharing Contract

(KKKS), KKKS in the form of lands, KKKS in the form of

Scrap, Coal Mining Agreement (PKP2B), Asset Confiscated

by Attorney General Office, asset confiscated by

Corruption Eradication Commission (KPK), grafts, Asset

of Ex- Customs and Excise, Ex-Foreign/Chinese-Owned

Assets (ABMAC) and Shipwrecks and Sunken Treasures

(BMKT), asset of Ex-BDL (liquidated banks), Asset Ex-PT

Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Asset of Ex-Indonesian

Bank Restructuring Agency (IBRA), Potential Assets, and

Asset of ex-International Donor Agencies.

In 2009, DJKN had built three modules on KNL to

accommodate all these assets, but as they were

fragmented and scattered, they were hard to manage. To

that end, in 2012, DJKN implemented the integration of

all submodules into one Other State Asset Module.

Jenis pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang

dikelola oleh DJKN terdiri dari aset-aset yang dihasilkan

dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), KKKS Berupa

Tanah, Aset Scrap KKKS, Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B), Rampasan Kejaksaan,

Rampasan KPK dan Gratifikasi, Aset Eks Kepabeanan dan

Cukai, Aset Bekas Milik Asing Cina (ABMAC) dan Barang

Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Eks Bank Dalam

Likuidasi (BDL), Aset Eks PT. Perusahaan Pengelola Aset

(PPA), Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN), Aset Potensial dan Aset Eks-Lembaga Donor

Internasional.

Pada tahun 2009, telah dibangun tiga Modul KNL untuk

menampung seluruh aset-aset tersebut, namun karena

terpisah-pisah sehingga sulit dalam pengelolaan. Untuk

itu pada tahun 2012 dilaksanakan pengintegrasian

seluruh submodul ke dalam satu Modul Kekayaan Negara

Lain-Lain.

Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan

BUMN serta memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN.

Modul KNL is an application used to administer state-owned enterprises financial statements

and to provide financial analysis and prediction.



Selain pengintegrasian seluruh submodul, dilaksanakan

pula perbaikan terhadap submodul KNL yang telah

diimplementasikan terlebih dahulu agar dapat

mengakomodasi kondisi saat ini, membentuk database

baru yang akan dibutuhkan terkait kegiatan KNL,

menyesuaikan aplikasi yang ada dengan proses bisnis

terbaru sesuai peraturan dan ketentuan terkini dan

memperbaharui fitur aplikasi yang ada sesuai dengan

kebutuhan.

Di antara feature yang sangat penting yang ditambahkan

dalam aplikasi yaitu feature import data ke dalam Modul

KNL, pengusulan pengelolaan, penyiapan bahan-bahan

untuk rekonsiliasi dan monitoring pengelolaan Kekayaan

Negara Lain-lain.

Modul Kekayaan Negara lain-Lain akan di gunakan oleh

user dari Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah dan KPKNL

dengan database terpusat dengan aplikasi berbasis web.

EARLY WARNING SYSTEMPenatausahaan investasi pemerintah atau Penyertaan

Modal Negara (PMN) selama ini direkam dalam Modul

KND yang telah dibangun pada tahun 2009. Dalam modul

tersebut hanya direkam database keuangan BUMN,

belum mencakup analisis dari seluruh laporan keuangan

yang diterima.

Untuk tahun 2012 dilaksanakan pemeliharaan dan

pengembangan Modul Kekayaan Negara Dipisahkan

untuk menambah kemampuan aplikasi terkait analisis

In addition to integrating all submodules, DJKN also

improved the submodules on KNL that had been

implemented earlier so that they accommodate current

conditions. DJKN also built a new database to be

needed for KNL-related activity, customized the existing

applications with the latest applicable rules and business

processes, and updated the application features as

needed.

Among the very important features added to the existing

applications were data import feature which imports data

into KNL Module, management proposal, and materials

preparation for reconciliation and monitoring of KNL

management. KNL Module serve the users at DJKN’s

Central Office, Regional Offices, and Service Offices with

a centralized database and web-based application.

EARLY WARNING SYSTEMAdministration of government investment or State

Capital Investment (PMN) has been recorded in the KND

module that was built in 2009. However, the module only

records the SOE’s financial database, and yet to include

an analysis of the financial statements it received.

In 2012, DJKN carried out the maintenance and

development of Module on Separated State Asset to

increase the applications’s capability in analyzing

financial statements, printing a more comprehensive

Modul KNL

Modul KNL terdiri lebih dari 10 submodul kekayaan negara lain-lain dengan berbagai raw data yang

berbeda dan memerlukan pengelolaan khusus untuk masing-masing submodul.

KNL module consists of more than 10 submodules on Other State Asset (KNL) with a variety of raw data

which require specialized handling for each of the submodules.

laporan keuangan, pencetakan laporan-laporan yang

lebih lengkap, serta submodul informasi peringatan

dini (early warning system/EWS). Dengan demikian,

penggunaan aplikasi dapat secara optimal dalam rangka

mendukung fungsi pengendalian, pembinaan serta

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan

aset KND.

Submodul EWS akan menggunakan data historis laporan

keuangan pada Modul KND serta mempertimbangkan

asumsi dan risiko sehingga dapat membantu proses

analisis kinerja keuangan dan menyusun proyeksi

keuangan BUMN. Dari hasil analisis keuangan tersebut

maka akan diketahui BUMN yang perlu mendapat

perhatian khusus serta mencegah adanya penurunan

kinerja keuangan (financial distress).

Modul ini mulai diimplemetasikan pada akhir tahun

2012 lalu dan telah mulai digunakan untuk memprediksi

laporan keuangan BUMN untuk 5 tahun ke depan berikut

grafiknya.

report. Submodules on early warning system were also

incorporated. This enables the applications to optimally

support the supervision of KND management.

EWS Submodule will use historical financial statements

data on KND Module, taking into account the assumptions

and risks, so that it helps the financial performance

analysis and the preparation of SOE’s financial projections.

The results of the financial analysis will enable users to

evaluate which state-owned enterprises need of special

attention as well as to prevent a financial distress.

This module was started to be implemented in late 2012

and has been used to predict SOEs’ financial statements

for the next 5 years, along with related graphs.

Modul KNL

Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan BUMN serta

memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN.Modul KNL is an application used to administer state-owned enterprises financial statements and to provide

financial analysis and prediction.Salah satu screenshot Modul KND yang menampilkan komparasi rasio BUMN dengan rencana tahunan mereka.One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.

*

*

SIMAN merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempercepat proses pelayanan pengelolaan

kekayaan Negara dari pengguna barang ke pengelola barang.

SIMAN is an application built to speed up the process of delivering state asset management

services from asset users to asset manager.


Riza Cahyo - Kanwil Jayapura - Ekspedisi Jalan Trans Papua

Strength and growth come only through

continuous effort and struggle.

- Napoleon Hill -

S I M A NSejak berdirinya DJKN hingga akhir tahun 2011 belum

terdapat fasilitas yang mengotomasi pelayanan

pengelolaan kekayaan Negara, sehingga Kementerian

dan Lembaga masih menggunakan cara manual dalam

meminta pelayanan pengelolaan kekayaan Negara. Untuk

mempercepat pelayanan pengelolaan kekayaan Negara

serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen aset baik

dari sisi Pengelola Aset (DJKN) dan dari sisi Pengguna

Aset (Kementerian/Lembaga), Direktorat PKNSI berupaya

membangun Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

(SIMAN) yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan

pengelolaan kekayaan negara.

SIMAN pada prinsipnya memberikan fasilitas analisis

perencanaan barang milik Negara dan usulan

pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan dan

penetapan status dengan melampirkan dokumen-

dokumen langsung ke aplikasi secara online maupun

offline.

Dengan adanya SIMAN ini diharapkan dapat mengubah

paradigma Penatausahaan dan Pengelolaan Aset

(asset administration) menjadi Manajemen Aset (asset

management) setelah kemudahan dalam proses

pengelolaan kekayaan negara dapat diterapkan.

S I M A NSince DJKN’s establishment until the end of 2011, the

government had yet to have facilities that automate the

service of State Assets management, so that Ministries

and Agencies used manual method for requesting

service in the field of state asset management. To

accelerate the service of state asset management as

well as to implement the function of asset management

undertakes by both Asset Manager (DJKN) and Assets

Users (Ministries/Agencies), the Directorate of PKNSI

tried to build the State Asset Management Information

System (SIMAN) which is expected to accelerate the

service of state asset management.

SIMAN, in principle, provides analysis of State-Owned

Asset planning, asset utilization, asset disposal, asset

transfer, and asset status determination by attaching

documents directly into the applications through online

or offline media.

SIMAN is expected to change the paradigm of asset

administration into paradigm of asset management

after this enhancement in the process of of state asset

management being applied.


Tampilan Login untuk masuk ke dalam aplikasi SIMAN versi Online.

One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.

In addition to the main facility, there are other facilities

used to support the completeness of information which

is not obtainable through SIMAK application, namely the

“Master Data Menu” feature. Through this menu, users

can deliver a more complete and detailed information

related to their asset such as asset documents either in

the form of text or uploaded files, location of assets which

connected to GIS application, asset construction, rooms,

history of building users, valuation history, maintenance

history, history of use and asset transfer.

Another feature that has been provided is related to the

analysis that can be used by asset users to assist them in

calculating whether it is more profitable to buy or lease

assets, to use their own assets or to lease them, to use

their own asset or hand them over to asset manager, and

various other types of analysis.

This system is expected to be one of a comprehensive

and integrated tools for information management and

DJKN’s service in the field of asset management.

As of 2012, SIMAN has been equipped with facility for

management of lands, buildings, and houses, as well as

for recording an underlying asset. Facility for other form

of assets is to be built in 2013.


Selain fasilitas utama tersebut, terdapat fasilitas lain yang

digunakan untuk mendukung kelengkapan informasi

yang tidak mungkin diperoleh melalui Aplikasi SIMAK,

yaitu dengan feature Menu Data Master. Pada menu

ini pengguna barang dapat menyampaikan informasi

lebih lengkap dan rinci terkait dengan aset yang mereka

miliki seperti dokumen aset baik berupa teks maupun

upload file, lokasi aset yang terhubung dengan aplikasi

GIS, konstruksi, ruangan yang tersedia, riwayat pemakai

bangunan, riwayat penilaian, riwayat pemeliharaan,

riwayat pemanfaatan dan riwayat pemindahtanganan

aset.

Feature lain yang telah disediakan adalah terkait analisis

yang dapat digunakan oleh pengguna barang dalam

rangka membantu mereka dalam melakukan perhitungan

apakah lebih menguntungkan membeli asset atau

sewa, menggunakan sendiri asset atau disewakan,

menggunakan asset atau diserahkan kepada pengelola,

dan berbagai jenis analisis lainnya.

Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu tools

yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengelolaan

informasi dan pelayanan DJKN terkait manajemen aset.

Untuk pembangunan SIMAN tahun 2012 baru terdapat

fasilitas pengelolaan asset terkait Tanah, Bangunan dan

Rumah Negara serta pencatatan underlying asset. Untuk

aset selanjutnya akan dibangun pada tahun 2013.

SMARt-DJKN direncanakan menjadi aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi lain yang

digunakan oleh DJKN, sehingga di masa yang akan datang hanya ada beberapa aplikasi di level KPKNL,

KANWIL dan Kantor Pusat.SMARt-DJKN planned to incorporate some of the

applications used by DJKN, so that in the future there will only be a few applications in KPKNLs, Regional

Offices and Central Offices.

SMARt

Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada Pengguna

Barang yang diikuti oleh seluruh K/L dan Pengelola

Barang yang dilaksanakan di beberapa Kantor Wilayah

untuk seluruh KPKNL di lingkungan DJKN.

SMARt Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt-DJKN)

merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk

perekaman data surat/permohonan, perekaman

proses tindaklanjut dan pembuatan laporan aktivitas

perkantoran sehari-hari. Aplikasi SMARt-DJKN dibangun

berbasis dekstop dan database terpusat. Aplikasi ini

terintegrasi dengan Aplikasi Penatausahaan Lelang,

Aplikasi Rekonsiliasi BMN dan SIMAN. Tujuan utama

dibangunannya Aplikasi SMARt-DJKN, adalah :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

This application has been disseminated to Asset Users

involving all Ministries/Agencies, in some regional offices

for the entire service offices of DJKN.

SMARtRoutine Activity Monitoring System (SMART-DJKN) is an

application to record letters/requests, follow-ups, and to

prepare day-to-day report on office activities. SMART-DJKN

is a desktop-based centralized-database which integrated

with applications for auction administration

and application for BMN and SIMAN Reconciliation.

SMART-DJKN was built for the following objectives :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Untuk merekam kegiatan yang berkaitan dengan

aktivitas perkantoran, seperti merekam surat surat/

permohonan, pending matters, tugas-tugas terjadwal

dan agenda kegiatan.

Untuk merekam proses tindaklanjut dari surat/

permohonan yang masuk ke DJKN, dapat digunakan

untuk pengecekan dokumen usulan dan untuk

mencetak surat keputusan yang berkaitan dengan

pengelolaan BMN.

Untuk memudahkan pencarian, pelacakan dan

penelurusan surat atau dokumen, disposisi, status

dan keberadaan dokumen.

Memudahkan monitoring jumlah, surat masuk

dan keluar dan surat-surat keputusan yang telah

diterbitkan oleh DJKN.

Memenuhi kebutuhan pencetakan Laporan

operasional & manajerial dibidang Kesekretariatan,

Penatausahaan dan atau Pengelolaan BMN serta

Penatausahaan Lelang.

Mengontrol proses penyelesaian surat/permohonan,

pending matters, tugas-tugas terjadwal dan agenda

kegiatan.

Memonitoring penyelesaian pekerjaan yang

dilaksanakan oleh semua pegawai dan menghitung

beban kerja setiap pegawai.

To record activities related to office activities, such

as recording letters/requests, pending matters,

scheduled tasks, and agenda.

To record the follow up on the letters/requests

submitted to DJKN, to check the proposed documents,

and to print a decree related to BMN management.

To facilitate the search, to track status and

whereabouts of letters, documents, and dispositions.

To facilitate the monitoring of total number of ingoing

and outgoing letters and decrees issued by DJKN.

To meet the printing needs of operational and

managerial reports in the field of secretarial, BMN

administration and management, and auction

administration.

To control the process of finalizing letters/requests,

pending matters, scheduled tasks, and agenda.

To monitor the completion of the task performed by

all employees and calculate each employee workload.



Aplikasi SMARt-DJKN rencananya akan digunakan oleh

kantor Pusat DJKN dan seluruh kantor operasional DJKN

pada akhir 2013. Saat ini SMARt-DJKN sedang dalam

tahap ujicoba secara pararel run di Direktorat PKNSI.

MONASAplikasi Monitoring Nasional Piutang Negara (Monas PN)

adalah aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan

pengurusan Piutang Negara yang mencakup beberapa

modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data,

BKPN Online, Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap

Pengurusan, Informasi Angsuran, Prestasi User, Prestasi

KPKNL.

Aplikasi ini dibangun berbasis web untuk memudahkan

pengguna mengakses aplikasi tanpa melakukan instalasi

terlebih dahulu. Akses pada aplikasi ini dilakukan melalui

web browser seperti Mozilla, Chrome, atau Internet

SMART-DJKN application is to be used by the central

office and all DJKN’s operative offices by the end of 2013.

Currently, SMART-DJKN which is being tested in parallel

run by the Directorate of PKNSI

MONASMonas is an application to support the activities and

supervision of the State Claims Management which

incorporates several information modules, among others

are: Monitoring Data Cleansing, Online BKPN, BKPN

Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management,

and Installments Information, Users Achievement, and

Service Offices Achievement.

This is a web-based application, meaning users can

access the applications without having to perform

installation beforehand. Access on this application done

through web browser such as Mozilla, Chrome, or Internet

Monas merupakan aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan pengurusan Piutang Negara

yang mencakup beberapa modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data, BKPN Online,

Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap Pengurusan, Informasi Angsuran.

Monas is an application to support the activities and supervision of the State Claims

Management which incorporates information modules of Monitoring Data Cleansing, Online

BKPN, BKPN Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management, and Installments Information.

Layar Pembuka MONAS

Openinng Page of MONAS

Tampilan Data

How MONAS displays data

Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut SIG-KN pada

awalnya didesain dengan tujuan untuk menampilkan / memperlihatkan aset BMN secara

geografis pada penampang permukaan bumi, sehingga keberadaan aset dapat diketahui

secara fisik yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan BMN.

State Asset Geographic Information System (SIGKN) application was originally designed

to demonstrate State-Owned Asset (BMN) geographically in cross-section surface of the

earth, so that the existence of the BMN physical assets can be used for the benefit of BMN

management.

Explorer with IP address http://10.242.151.46/monas.

All of Service Office and Regional Offices, and Directorate

of PNKNL can utilize this realtime data information to

monitor the progress of cleansing of anomaly data found

on Service Office’s database.

In addition to main menus, namely “BKPN Online” and

“BKPN Roadmap”, Monas PN has also been equipped

with menu “Stage of Management per Case File” which

facilitates Service Offices in handing back the case files

to, especially, SOEs as debtors.

“Collateral” menu provides general information and

the value of collateral per case file. “Installment” menu

informs amount of installment paid by debtors. “User

Achievement” menu shows activities carried out by

employee who perform data cleansing, and “Service

Office Achievement” menu is list of KPKNLs completed

the cleansing data activities on the SIMPLE database.

Monas PN has been equipped with data retrieval facility

in the form of excel files, which is expected to bring

ease to users in performing State Claims analysis and

calculations.

Explorer dengan alamat IP http://10.242.151.46/

monas.

KPKNL, Kanwil di lingkungan DJKN, dan Direktorat

PNKNL dapat memanfaatkan informasi data pengurusan

secara realtime termasuk monitoring kemajuan kegiatan

cleansing data-data anomali yang ditemukan pada

database di KPKNL.

Selain menu utama yaitu BKPN Online dan Roadmap

BKPN, Monas PN juga telah dilengkapi dengan menu

pengelompokan Tahap Pengurusan per BKPN yang

memudahkan KPKNL dalam menyelesaikan kegiatan

pengurusan pengembalian data BKPN terutama dari

Penyerah Piutang BUMN.

Menu Barang Jaminan memuat informasi umum dan

nilai dari barang jaminan per BKPN serta menu Angsuran

yang menginformasikan jumlah angsuran yang telah

dibayarkan oleh debitur. Menu Prestasi User adalah

informasi ranking untuk mengetahui kegiatan yang

dilakukan oleh pegawai yang melakukan cleansing

data, dan menu Prestasi KPKNL adalah daftar KPKNL

yang telah menyelesaikan kegiatan cleansing data pada

database SIMPLE.

Monas PN telah dilengkapi fasilitas pengambilan

data dalam bentuk file excel, yang diharapkan dapat

memudahkan pengguna dalam melakukan analisis dan

perhitungan terkait pengurusan Piutang Negara.



G I S

Administrasi dan penatausahaan Barang Milik /

Kekayaan Negara yang baik merupakan salah satu modal

dasar sangat penting bagi perencanaan, pengadaan,

pemeliharaan dan perhitungan aset untuk menjadi “base

line asset” demi terlaksananya pengembangan yang

berkelanjutan.

Kualitas pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

kinerja pemerintahan dalam optimalisasi pengelolaan

Barang Milik / Kekayaan Negara yang tersebar di wilayah

Republik Indonesia yang harus didata dan disusun ke

dalam database agar menjadi informasi yang bermanfaat

dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara.

Posisi-posisi aset juga perlu ditentukan letak geometri

peta bumi sebagai visual map letak/posisi aset. Ini akan

sulit dilakukan tanpa dukungan perangkat komputasi

yang dapat menyimpan dan memproses data lokasi

Barang Milik / Kekayaan Negara, serta memberikan

informasi secara cepat dan akurat.

Latar belakang dikembangkannya aplikasi Sistem

Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIG-KN) adalah

karena banyak Aset/Kekayaan Negara yang tersebar di

seluruh wilayah, tanah negara yang luas, terbatasnya

jumlah pegawai, pendataan yang masih konvensional,

kebutuhan keputusan dan laporan yang cepat dan akurat.

G I S

Administration and the management State-Owned Asset

is one of most important elements in asset planning, asset

procurement, asset maintenance, and asset calculations

for creating a “base line asset” for the implementation of

sustainable improvement.

The quality of State Asset Management will affect public

perceptions of government performance in optimizing the

management of state assets. State Assets spread all over

the country are supposed to be recorded and compiled

into a database in order to be a useful information and

to meet the principles of accountability and transparency

in the management of State Asset/State-Owned Asset.

Location of assets should be clearly indicated on the visual

map. It would be difficult to realize without the support

of computing devices that can store and process data on

the location of State Asset/State-Owned Asset, and then

present the information quickly and accurately.

State Asset Geographic Information System (SIGKN) is

developed to assist the management of State Assets which

scattered throughout the country, covering extensive

regions. At the same time, DJKN is faced with limited

number of employees, conventional data collection, and the

need of quick yet accurate reporting and decision.

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pointing lokasi BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, agar lokasi & status BMN

dapat termonitor dengan baik.An application that is used to provide State-Owned

Asset location, enabling DJKN to better monitor location and status of State-Owned Asset used by

Ministries/Agencies.

G I S

Dengan dikembangkannya aplikasi SIG-KN, diharapkan

akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui letak/

posisi kekayaan negara dengan menggunakan peta

vektor dan citra satelit, mengetahui informasi kondisi

kekayaan negara, melakukan identifikasi dan analisis

kekayaan negara, serta mempercepat proses membuat

keputusan.

Data yang akan diolah pada aplikasi SIG-KN merupakan

data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis

dan merupakan lokasi yang memiliki koordinat tertentu,

sehingga aplikasi SIG-KN dapat menggambarkan lokasi,

kondisi, tren, pola dan permodelan dari aset BMN yang

dimiliki.

SIG-KN yang ada saat ini memiliki fungsi utama untuk

menambahkan, mencari, dan menampilkan lokasi tanah

dan bangunan berikut foto-foto yang terkait. Adapun

atribut data tanah dan bangunan yang digunakan, berasal

dari aplikasi lain. Proses sinkronisasi data antaraplikasi

yang terkait perlu ditambahkan ke dalam SIG-KN untuk

menciptakan sebuah database tanah dan bangunan

yang terintegrasi. Secara umum aplikasi tersebut telah

memiliki fitur dasar yang digunakan untuk mengelola

data spasial tanah dan bangunan.

Aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan tidak hanya

di lingkungan DJKN. User dari luar DJKN dan bahkan

dari satker lain diharapkan juga dapat menggunakan

aplikasi SIG-KN ini untuk mengelola BMN yang ada di

With SIG-KN-applications currently built and with the

help of vector map and satellite imagery, it is expected

that it would be easier and faster for users to determine

the location/position of a state asset, to monitor the

information on condition of the state asset, to identify

and analyze the state asset, and to speed up the

decision-making.

SIG-KN application processes only spatial data, that are

geographically oriented with certain coordinates. As a result,

SIG-KN application demonstrate locations, conditions,

trends, patterns, and model of a State-Owned Asset.

The current main functions of SIG-KN is to add, search, and

display the location of lands and buildings along with their

pictures. The attributes of lands and buildings, however, are

derived from other applications. Synchronizing data across

related applications need to be appended to the SIG-KN

to create an integrated database of lands and buildings.

In general, this application has the basic features that can

be used to manage the spatial data of lands and buildings.

This application is designed to be used not only in the

environment of DJKN, even Working Units from outside

of DJKN are also expected to get the benefit of SIG-KN

application for their BMN management. Hence, the aim


of expanding the use of this application and the aim

of distributing the responsibility to manage the State-

Owned Asset, particularly in spatial data registration of

BMN, can be achieved.

APeLTo carry out the task of supervision and guidance, the

Directorate of Auction requires auction performance

reports of all Regional Offices and Service Offices. These

reports are prepared by service offices and compiled by

the Central Office and Regional Offices manually using

the spreadsheet program available.

The problem is, this method requires a longer time to

present a national report on auction. It also comes with

a higher risk of error rate. Thus, it becomes necessary for

DJKN to build Auction Administration Application (APEL)

to be operated online across Service Offices, Regional

Office and Central Office. It is expected that the efficiency

of reporting and coaching, as well as the presentation of

auction performance data in real time can be realized.

APeL is a desktop-based application with a centralized

database, meaning the access is done through an

application of each computer on KPKNL which connected

to the database server in the central office of DJKN.

ICT Infrastructure Support1.

lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk memperluas

pemanfaatan aplikasi dan mendistribusikan tanggung

jawab pengelolaan BMN, khususnya dalam pendaftaran

BMN secara spasial.

APeLUntuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan,

Direktorat Lelang memerlukan laporan kinerja lelang dari

seluruh Kantor Wilayah dan KPKNL. Laporan lelang yang

dibuat oleh KPKNL dan dikompilasi oleh Kantor Pusat dan

Kantor Wilayah secara manual menggunakan program

pengolah angka yang ada.

Permasalahan yang sering muncul adalah penyajian

laporan lelang secara nasional kepada pimpinan

memerlukan waktu yang lebih lama dan risiko tingkat

kesalahan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dibangun

Aplikasi Penatausahaan Lelang (APeL) yang pada

saatnya nanti dapat dioperasikan secara online antara

KPKNL, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN. Dengan

demikian, diharapkan efisiensi pelaporan dan pembinaan

serta pelaporan data kinerja lelang secara real time

dapat tercapai.

APeL merupakan aplikasi berbasis desktop yang memiliki

basis data terpusat. Sehingga akses aplikasi dilakukan

melalui masing-masing komputer pada KPKNL yang

terhubung ke server basis data di Kantor Pusat DJKN.

Dukungan Infrastruktur TIK1. Integrasi Perangkat TIK

Memenuhi amanat KMK Nomor 129/KMK.01/2012

tanggal 30 April 2012 tentang Integrasi Perangkat

TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, perangkat

server DJKN yang diintegrasikan ke Data Center (DC)

Kementerian Keuangan adalah sebanyak 35 (tiga

puluh lima) buah, dengan rincian 33 (tiga puluh

tiga) adalah server dan 2 (dua) buah storage. Ruang

server DJKN akan diisi oleh server development dan

server e-learning untuk simulasi aplikasi yang akan

digunakan stakeholder (Unit DJKN, KL dll) secara on-

line.

Integration of ICT Tools

Fulfilling the mandate of KMK No.129/KMK.01/2012

dated 30 April 2012 on Integration of ICT tools in

the Ministry of Finance, the total of DJKN server

integrated into Data Center (DC) of the Ministry of

Finance was 35 (thirty five), consisting of thirty

three servers and two storages. The server room at

the DJKN will be filled with development server and

e-learning server for online simulation application

used by DJKN’s stakeholders.


2.

3.

Network and Infrastructure Maintenance

In 2012, DJKN has undertaken the maintenance of ICT

networks and infrastructure both at Central Office

and at vertical units, with the purpose of:

a.

b.

c.

This activity in 2012 encompassed 48 working units,

comprising DJKN’s Central Office, and 47 service

offices.

Responded ICT issues

DJKN c.q. Directorate of PKNSI keeps a helpdesk

application which is used to;

a.

b.

c.

d.

In 2012, as many as 297 issues were registered into

the helpdesk, and all of which has been responded.

2.

3.

Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur

Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan

pemeliharaan jaringan dan infrastrukur TIK baik

pada Kantor Pusat DJKN maupun unit vertikal DJKN.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

a.

b.

c.

Unit kerja atau lokasi yang dituju dari kegiatan pada

tahun 2012 adalah sebanyak 48 unit, yang terdiri

dari Kantor Pusat DJKN dan 47 (empat puluh tujuh)

KPKNL.

Permasalahan TIK yang Direspons

DJKN c.q. Direktorat PKNSI mempunyai aplikasi

helpdesk yang digunakan untuk;

a.

b.

c.

d.

Pada tahun 2012 permasalahan TIK yang masuk ke

dalam helpdesk TIK DJKN adalah sebanyak 297 (dua

Memelihara infrastruktur jaringan agar dapat

terjaga keberlangsungan operasional perangkat

jaringan yang memiliki availability tinggi,

serviceability dan reliability;

Melakukan perbaikan atas kerusakan dengan

mengikuti standar penanganan perbaikan;

Membuat dokumen teknis serta sistem operasi

dan prosedur (SOP) maintenance dan pemulihan

sistem dalam bentuk hard copy maupun soft copy

Pencatatan terhadap permasalahan TIK;

Eskalasi dan penyelesaian permasalahan TIK;

Database knowledge permasalahan TIK; dan

Pembuatan laporan.

Maintaining a network infrastructure to guard the

sustainability of the network devices that have

high availability, serviceability and reliability;

Repairing the damages by consulting with the

standard troubleshooting procedure;

Creating technical documents as well as operating

systems and procedures (SOP) for maintenance

and system restoration in the form of hardcopy

and soft-copy.

Record ICT issues;

Escalate ICT problem-solving;

Maintain database knowledge of ICT issues; and

Prepare reports.


4.

5.

4.

5.


ratus sembilan puluh tujuh) kasus dan seluruhnya

sudah direspon. Adapun rincian dari permasalahan

tersebut adalah sebagai berikut:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Pengadaan Perangkat Keras, Lunak dan Jaringan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan

kekayaan negara dan mendukung ketersediaan

layanan baik software maupun hardware, pada tahun

2012 pengadaan perangkat keras, lunak dan jaringan

yang dilaksanakan adalah:

a.

b.

c.

d.

e.

Kebijakan TIK

Untuk tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) buah

standardisasi di bidang TIK dan 3 (tiga) buah draf

standardisasi di bidang TIK. Adapun standardisasi

yang telah ditetapkan yaitu:

a.

b.

c.

The details of the issues are as follows:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Procurement of Hardware, Software, and

Networking Tools

To support the management of state assets and the

availability of services both in terms of software and

hardware, in 2012, DJKN has conducted the following

procurements:

a.

b.

c.

d.

e.

ICT Policy

In 2012, three sets of standardization were established

and three drafts of standardization in the field of ICT

were formulated. The standardizations that had been

established:

a.

b.

c.

Permasalahan terkait user account dan email

sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus;

Permasalahan terkait jaringan sebanyak 95

(sembilan puluh lima) kasus;

Permasalahan terkait hardware TIK sebanyak 34

(tiga puluh empat) kasus;

Permasalahan terkait software/database

sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus;

Permasalahan terkait database sebanyak 26 (dua

puluh enam) kasus;

Permasalahan terkait aplikasi DJKN sebanyak 19

(sembilan belas) kasus;

Permasalahan terkait rekonsiliasi sebanyak 1

(satu) kasus;

Permasalahan terkait umum TIK sebanyak 13

(tiga belas) kasus.

Pengadaan network maintenance;

Pengadaan ATS server SUN;

Pengadaan Smartnet Cisco DJKN;

Pemeliharaan perangkat Video Conference

(VICON) KP DJKN ;

Perpanjangan lisensi software

Struktur Tim Keamanan Informasi;

Standardisasi Personal Computer dan laptop; dan

Standardisasi Pengelolaan dan Pengoperasian

Perangkat TIK.

88 issues of user accounts and e-mail;

95 issues of network;

34 issues of ICT hardware;

21 issued of software/database;

26 issues of database;

19 issues of DJKN application;

One issue of reconciliation;

13 common issues related to ICT.

Procurement of network maintenance;

Procurement of ATS server SUN;

Procurement of Smartnet Cisco DJKN;

Maintenance of Video Conference (VICON) tools

at Central Office;

Renewal of software license

The Structure of Information Security Team;

Standardization of Personal Computer and

laptops; and

Standardization of Management and Operation of

ICT devices.

To err is human, and to blame it on a computer

is even more so.

- Robert Orben -



b.

c.

Sedangkan draf standardisasi untuk tahun 2012,

yaitu:

a.

b.

c.

Selain pembuatan standardisasi di bidang TIK, DJKN

juga memberikan tanggapan/masukan terhadap draf

Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK)

dan draf Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal

(RK Setjen). Adapun RKMK yang diberikan tanggapan

yaitu:

a.

b.

Sedangkan RK Setjen yang diberikan tanggapan

yaitu:

a.

b.

Telah disusun 3 (tiga) rancangan SOP untuk KPKNL

yang berkaitan dengan bidang TIK, yaitu :

a.

Standardisasi Pengelolaan komunikasi dan

operasional;

Standardisasi Pengelolaan aset informasi; dan

Standardisasi Pengelolaan gangguan keamanan

informasi

RKMK tentang penggunaan nama domain di

lingkungan Kementerian Keuangan; dan

RKMK tentang arah pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi di lingkungan


RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan

kebijakan dan standar manajemen proyek

teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan

Kementerian Keuangan; dan

RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan

kebijakan dan standar siklus pengembangan

sistem informasi di lingkungan Kementerian

Keuangan.

SOP Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan

Komunikasi Data

SOP Pemeriksaan Rutin infrastruktur TIK pada

Ruang Server KPKNL

SOP Pemeriksaan Gangguan TIK

And the drafts of standardization were:

a.

b.

c.

In addition to formulating standardization in the field

of ICT, DJKN also provided feedback/ inputs on the

Draft of Minister of Finance’s Decree (RKMK) and

the Draft of Secretary-General’s Decree (RK Setjen).

RKMKs to which responses were given, namely:

a.

b.

While RK Setjen to which responses were given,

namely:

a.

b.

DJKN had also set forth three drafts of SOP in the

field of ICT for KPKNL, namely :

a.

b.

c.

Standardization of communications and

operations management;

Standardization of management of information

assets; and

Standardization of management of information

security risk

RKMK on the use of domain names in the Ministry

of Finance; and

RKMK on the direction of development of

information and communication technologies in

the Ministry of Finance.

RK Setjen on technical regulations on policy

implementation and management standards for

information technology and communications

project in the Ministry of Finance; and

RK Setjen on technical regulations concerning

policy implementation and standards for

information systems development cycles in the


SOP for Management Information Systems and

Data Communications Networks

SOP for Routine ICT Infrastructure Inspection in

the Server Room of KPKNL

SOP for ICT Trouble Examination

6.

7.

6.

7.


Pengembangan SDM TIK

Kegiatan pengembangan SDM TIK DJKN pada tahun

2012 terbagi menjadi

a.

b.

Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Kegiatan Pengolahan Data dan Layanan Informasi

pada tahun 2012 terdiri dari:

a.

b.

c.

Human Resource Development in the field of ICT

Human resources development activities in 2012 can

be grouped into

a.

b.

Data Processing and Information Service

Data Processing and Information Services in 2012

consisted of the following events:

a.

b.

c.

Diklat/Pelatihan untuk PIC TIK di KPKNL dan

Kanwil

-

-

Diklat/Pelatihan untuk pegawai teknis TIK di Dit.

PKNSI

-

-

Kegiatan pemeliharaan DBMS (Database

Management System) telah dilakukan pada

semua server yang berada di KPKNL, Kanwil serta

data center Kantor Pusat untuk aplikasi:

•

•

•

•

•

•

Kegiatan Layanan Informasi dilakukan berupa:

•

•

•

Kegiatan penyelesaian gangguan pada DBMS

server KPKNL, Kanwil dan data center Kantor

Pusat yang dilakukan secara remote maupun ke

lokasi gangguan.

DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula

sebanyak 2 angkatan

DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Madya

sebanyak 2 angkatan

Pelatihan yang diselenggarakan oleh DJKN

sebanyak 2 frekuensi

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusintek

sebanyak 18 frekuensi

Modul KN dengan frekuensi sebanyak 24 kali;

Modul KNL dengan frekuensi sebanyak 24 kali;

Simple dengan frekuensi sebanyak 24 kali;

GIS dengan frekuensi sebanyak 24 kali;

Website DJKN dengan frekuensi sebanyak 24

kali;

Kiosk dengan frekuensi sebanyak 24 kali.

Layanan Informasi SOP layanan unggulan

sesuai dengan KEP-128/KN/2011;

Permintaan data dari Direktorat Piutang Negara

dan Kekayaan Negara Lain-lain;

Permintaan data dari KPKNL dan Kanwil DJKN.

Training for PIC of ICT at Service Office and

Regional Office

-

-

Training for ICT technical employee at Directorate

of PKNSI

-

-

Maintenance of DBMS (Database Management

System) for all servers in Service Offices, Regional

Offices and data center of the Central Office.

This maintenance was related to the following

applications:

•

•

•

•

•

•

Information service activities:

•

•

•

Troubleshooting activities for DBMS server at

KPKNL, Regional Office, and for data center at

Central Office, conducted remotely as well as on

site.

DTSS Supervisor TIK DJKN for beginner, two

generations

DTSS Supervisor TIK DJKN intermediate level,

two generations

Two trainings held by DJKN

Eighteen training held by Pusintek

KN module, 24 times;

KNL module, 24 times;

SIMPle, 24 times;

GIS, 24 times;

DJKN website, 24 times;

Kiosk, 24 times.

Information Services on SOP for services

excellence in accordance with KEP-128/

KN/2011;

Data request from the Directorate of State

Claims and Other State Asset;

Data request from Service Office and Regional

Office.


LAYANAN KEHUMASANDi era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat

Indonesia serta stakeholders Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) menjadi lebih kritis dan sangat

menuntut adanya transparansi dalam informasi yang

disediakan dan diminta oleh mereka. Masyarakat dan

stakeholders menginginkan agar seluruh informasi

tentang DJKN dan layanannya dapat diperoleh dengan

murah, cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut sejalan

dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik serta PP Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan adanya PMK 184/PMK.01/2010 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

di bawah DJKN wajib memberikan layanan informasi

berupa Information Desk dan Call Center (IDCC). Selain

itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

juga mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan

layanan call center di unit masing-masing.

Selain itu, diangkatnya Direktur Hukum dan Hubungan

Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi

Dokumentasi di lingkungan DJKN dengan ditetapkannya

Ram

ang

Dja

mal

udin

- K

PKN

L Go

ront

alo

- Te

tap

Saba

r M

elay

ani

PUBLIC RELATION SERVICEIn the era of information, the people and the stakeholders

of DJKN grow more critical and very demanding when it

comes to transparency in the information provided to

and requested by them. The public and the stakeholders

wish that the entire information about DJKN and its

services could be obtained efficiently, quickly, precisely,

and accurately. This is in line with the mandate of Law

No. 14 of 2008 on Public Information Transparency and

Government Regulation No. 61 on The Implementation of

Law No. 14 of 2008.

With the PMK 184/PMK.01/2010 of 2010 on the

Organization and Administration of the Ministry of

Finance, Directorate of Legal and Public Relations of

DJKN is required to provide information services in the

form of Information Desk and Call Center. In addition, law

No. 25 of 2009 on Public Service also requires each public

agency to provide call center services in each units.

In addition, the appointment of Director of Legal and

Public Affairs as Acting Manager of Information and

Documentation in the DJKN through the Minister of

Finance Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer

for Information and Documentation Management and

Coordinating Officer for Information and Documentation

in the Ministry of Finance, has brought more demand for

society excellent service on information presented by

DJKN c.q. Directorate of Legal and Public Relations.

Aside from IDCC and PPID, DJKN also carries out other

public relations activities such as covering DJKN activity,

coaching at vertical offices, publishing Media KN,

managing Website Content, Library Services, and also

workshops for external parties through “DJKN Goes to

Campus”.

INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)As mandated by PMK 184/PMK.01/2010, on December

22, 2012, DJKN officially launched information services

to the public under the name Information Desk and

Call Center DJKN (IDCC DJKN). For the initial phase,

IDCC was devoted to serve DJKN’s internal request for

information, namely information requested by Central

Office, Regional Offices, and Service Office. But with the

inevitable demand from stakeholders and the public for

information services, IDCC has also been made available

for access by external parties.

Up to the end of December 2012, a total of 119 issues

has been resolved through IDCC-DJKN, a relatively small

number. Yet with times, IDCC-DJKN will be widely known

by public and external stakeholders, resulting in a rise in

number of access most likely in 2013. In addition, with

the plan for the provision of unique telephone number

which can be accessed at local rates, IDCC will be easier

and cheaper to be accessed by the information seekers.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan,

semakin menuntut DJKN c.q. Direktorat Hukum dan

Hubungan Masyarakat untuk memberikan pelayanan

prima dalam penyajian informasi.

Disamping IDCC dan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID), DJKN juga melaksanakan

kegiatan kehumasan lainnya. Peliputan kegiatan DJKN,

Penyuluhan kepada Kantor Vertikal, Penerbitan Media

Kekayaan Negara (Media KN), Pengelolaan Konten

Website, Layanan Perpustakaan dan juga workshop

untuk pihak eksternal melalui kegiatan DJKN Goes to

Campus.

INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)Sesuai dengan amanat dalam PMK 184/PMK.01/2010,

tentang organisasi dan tata kerja Menkeu, DJKN secara

resmi meluncurkan layanan informasi untuk masyarakat

dengan nama Information Desk dan Call Center DJKN

(IDCC DJKN). IDCC untuk tahap awal dikhususkan untuk

melayani permohonan informasi dari pihak internal DJKN,

yakni Kantor Pusat DJKN, Kanwil dan KPKNL. Namun

dengan tak terbendungnya keinginan stakeholder dan

masyarakat untuk pelayanan informasi, IDCC juga sudah

banyak di akses oleh pihak eksternal DJKN.

Sampai dengan akhir Desember 2012, permasalahan

yang telah diselesaikan melalui IDCC DJKN berjumlah 119

permasalahan. Hal tersebut masih relatif kecil, namun

mengingat sampai saat ini IDCC DJKN belum diketahui

secara luas di masyarakat maupun stakeholders

eksternal, maka kemungkinan besar di tahun 2013,

jumlah tersebut akan meningkat tajam. Selain itu, dengan

adanya rencana untuk penyediaan nomor telepon cantik

dengan tarif lokal, IDCC akan lebih mudah dan murah

untuk di akses oleh para pemohon informasi.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat di angkat

sebagai PPID DJKN berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Keuangan.

Seorang PPID bertanggung jawab untuk melakukan

penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,

pelayanan dan pengamanan informasi. Dalam

menjalankan tanggung jawab tersebut, PPID harus

menyusun prosedur operasional, melakukan klasifikasi

informasi dengan terlebih dahulu melakukan uji

konsekuensi terhadap informasi tersebut, menyusun

daftar informasi publik, melakukan pelayanan informasi

dan menjadi koordinator seluruh unit di DJKN dalam

memberikan layanan informasi dan mengumpulkan

informasi.

Pada tahun 2012, PPID telah menyusun prosedur

operasional untuk kegiatannya dan telah dibahas di

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain

itu, PPID juga telah berkoordinasi dengan Direktorat

Teknis, Sekretaris Ditjen, Kanwil DJKN dan KPKNL untuk

menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi

yang dikecualikan.

Saat ini, seluruh daftar tersebut telah diajukan kepada

Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk terlebih

dahulu disetujui kemudian ditetapkan oleh PPID.

Selain itu PPID juga telah memberikan surat ketetapan

penolakan informasi terhadap 3 permohonan informasi,

dikarenakan informasi yang dimintakan, setelah

dilakukan uji konsekuensi, masuk ke dalam informasi

yang dikecualikan.

PENYULUHANDirektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, melalui

Subdit Hubungan Masyarakat di tahun 2012 memiliki

agenda penting berupa kegiatan penyuluhan yang

menitikberatkan pada pengenalan kegiatan kehumasan

kepada Kanwil DJKN dan KPKNL serta sosialisasi petunjuk

OFFICER FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT (PPID)The Ministry of Finance through Minister of Finance

Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer for

Information and Documentation Management and

Coordinating Officer for Information and Documentation

in the Ministry of Finance, has assigned Director of Legal

and Public Relations as PPID.

A PPID is responsible for the supply, storage,

documentation, service, and security of information. In

carrying these responsibilities, a PPID should develop

operational procedures, classify the information after

conducting consequences test, compile a list of public

information, coordinate the entire units in DJKN in

providing information services and gathering information.

In 2012, PPID has developed operational procedures

which has also been discussed in the Secretariat-General

of the Ministry of Finance. PPID has also coordinated with

technical directorates, Secretariat of Directorate General,

Regional Offices and Service Office to develop a list of

public information and the list of exempt information.

Currently, the entire list has been submitted to the

Director General of State Asset Management for approval

before being signed by the PPID. In addition, PPID has

also issued three letters of refusal of information

requests, because the information requested, after the

test of consequences, fell into the category of exempt

information.

DISSEMINATION OF INFORMATIONDirectorate of Legal and Public Relations, through Sub-

Directorate of Public Relations, conducted important

agenda, namely dissemination of information which

focused on introducing the public relations activities

to the Regional Office and service offices and providing

technical assistance and dissemination of legal aid

instructions. As of the end of November 2012, the

Directorate of Legal and Public Relations has conducted

these agenda in 15 locations, more than targeted 11

locations.

COVERAGE OF DJKN’S ACTIVITIESJournalism in government agencies generally intended

to publicize or promote the agency’s policies and their

results. It presents regular information on working

program, regulations, and policies, to counter the

negative news. Therefore, DJKN c.q. Directorate of Legal

and Public Relations publishes DJKN’s activities, mainly

that of Central Office, in all over the country to inform the

public on the measures taken by DJKN to a certain issue.

The coverage is always updated and publicized on the

website (www.djkn.depkeu.go.id) or Media Kekayaan

Negara, one of DJKN’s official media in providing reliable

information to stakeholders

MEDIA KEKAYAAN NEGARAMedia Kekayaan Negara (Media KN) serves as a means

of publication and dissemination of information related

to DJKN’s policies, programs, and activities of for

stakeholders. During the year 2012, Media KN Media

has published four editions. They were No. 8/Tahun

III/2012 with the theme “Main Pillars That Sustain

Valuer’s Profession”, Number 9/III/2012 with the theme

“Roadmap of Strategic Assets Management”, No. 10/

Tahun III/2012 with the theme “Government Investment

Management”, and Number 11/Tahun III/2012 with the

theme “DJKN Performance Management.”

teknis pendampingan bantuan hukum. Sampai dengan

akhir November 2012, Direktorat Hukum dan Hubungan

Masyarakat telah melakukan kegiatan penyuluhan di 15

lokasi dari rencana awal diadakan di 11 lokasi.

PELIPUTAN KEGIATAN DJKNJurnalistme di instansi pemerintah secara umum

bertujuan untuk memublikasikan atau mempromosikan

kebijakan-kebijakan organisasi dan hasil-hasilnya. Ia

memberi informasi secara teratur tentang sosialisasi

program kerja dan peraturan-peraturan, kebijakan,

meng-counter berita-berita negatif. Oleh karena

itu, DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas selalu

memberitakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan

Kantor Pusat DJKN baik di dalam maupun di luar kota

untuk memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai kebijakan yang diambil oleh DJKN terhadap

suatu hal tertentu.

Peliputan kegiatan tersebut selalu di-update dan

dipublikasikan melalu media website (www.djkn.depkeu.

go.id) ataupun Media Kekayaan Negara sebagai salah

satu media resmi DJKN dalam memberikan informasi

yang valid kepada pemangku kepentingan.

MEDIA KEKAYAAN NEGARAMedia Kekayaan Negara berfungsi sebagai sarana

publikasi dan penyebaran informasi terkait kebijakan,

program, dan kegiatan-kegiatan DJKN bagi pemangku

kepentingan DJKN. Selama tahun 2012, Media KN telah

diterbitkan sebanyak 4 Edisi, yaitu Edisi 8/Tahun III/2012

dengan tema Pilar Utama Penopang Profesi Penilai,

Edisi 9/Tahun III/2012 dengan tema Roadmap Strategic

Assets Management, Edisi 10/Tahun III/2012 dengan

tema Pengelolaan Investasi Pemerintah, dan Edisi 11/

Tahun III/2012 dengan tema Pengelolaan Kinerja DJKN.



Media KN, selain didistribusikan kepada internal dan

eksternal DJKN, antara lain Menteri Keuangan, Unit

Eselon I pada Kementerian Keuangan, Kementerian/

Lembaga, BUMN, Rektor Universitas Negeri, pengelola

perpustakaan pada Univesitas Negeri, beberapa Pimpinan

Redaksi media massa, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang.

WEBSITE DJKNWebsite DJKN berfungsi sebagai sarana menyebarluaskan

informasi kepada publik secara akurat, cepat, tepat,

efektif, dan efisien mengenai kebijakan, peraturan, dan

kegiatan-kegiatan DJKN baik di kantor pusat maupun

kantor vertikal. Untuk menjalankan fungsinya, website

DJKN harus dikelola dengan baik.

Selama tahun 2012, jumlah konten website DJKN yang

dikelola menyentuh angka 962, jauh melebihi target yang

ditetapkan sebanyak 230. Konten yang dikelola berupa

informasi lelang, peraturan, mutasi, beasiswa, dan berita

dari hasil liputan maupun kontribusi dari kantor daerah.

PERPUSTAKAAN DJKNPerpustakaan DJKN berfungsi memberikan pelayanan

informasi terkait dengan sumber referensi pelaksanaan

kegiatan di DJKN dan informasi lain untuk memperluas

wawasan dan pengetahuan para pegawai DJKN, juga

sebagai sarana rekreasi bagi pegawai DJKN.

Sebelum Oktober 2010, pengelolaan layanan

Perpustakaan DJKN berada pada Sekretariat DJKN. Setelah

terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK-

01/2010, pengelolaan perpustakaan DJKN berada pada

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, di bawah

Sub Direktorat Hubungan Masyarakat. Setelah tidak

membuka layanan sejak Oktober 2010, Perpustakaan

DJKN yang bertempat di lantai 7 Gedung Syafrudin

Prawiranegara II ini dibuka kembali pada Desember 2012.

Media KN is distributed to both internal and external

parties of DJKN such as all echelon I units at the Ministry

of Finance, Ministries/Agencies, SOEs, the rectors of the

State University, librarian, chief editors, auction houses,

and auctioneers.

DJKN’s Official WebsiteDJKN’s website serves as a means of disseminating

information to the public in an accurate, rapid, precise,

effective, and efficient way concerning policies,

regulations, and DJKN’s activities at both central office

and its vertical offices. To perform this functions, the

website must be properly managed.

During the year 2012, the total of website content

managed by DJKN covering, among others, auctions,

regulations, employee rotation, scholarships, and

regional news reached 962, far exceeding the target of

230.

DJKN’S LIBRARYDJKN library provides information services which could

be a reference for DJKN activities and other information

to expand the horizons and knowledge of DJKN’s

employees. It also serves as a means of recreation for

DJKN’s employees.

Before October 2010, the library services is under the

management of Secretariat of DJKN. After the issuance

of the Minister of Finance’s Regulation No 184/PMK-

01/2010, the management was then transferred to the

Directorate of Legal and Public Relations, directly under

the Sub-Directorate of Public Relations. DJKN library

which is located at 7th floor of Syafrudin Prawiranegara

II Building was reopened in December 2012, after ceasing

its services since October 2010.

Dedy Widia Hananto - Kanwil I Banda.Aceh - Masjid Raya Baiturrahman

There are three methods to gaining wisdom. The

first is reflection, which is the highest. The second is

limitation, which is the easiest. The third is experience, which

is the bitterest.

- Confucius -

Nanang Anshari - KPKNL Makassar - Tukang Gerobak

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA

“Do not pray for easy

lives. Pray to be stronger

men”

- John F. Kennedy -

REGULATION AND LITIGATION

The world and the people dwelling in it continue changing

with an increasing dynamic. Problems, solutions, and new

ideas also evolve complexly and diversely, accompanying

the change. We at DJKN recognize and keep abreast of

that dynamics, particularly related to the tasks in the

field of state asset, state claims, and auction service

management. That is why DJKN continuously proposes

revisions on regulations while drafting new regulations

regarding our scope of work. We need to harmonize, revise

as well as set out new rules to make them more adapted

to the aspects of human rights, principles of justice, legal

certainty, the restoration of state rights, the principle

of transparency and accountability. Improved quality

of service in the legal field is always done continuously

by organizing training in court proceedings, conducting

court advocacy training in regional offices, monitoring

the progress report on the cases and classifying them

before eventually conducting a review of the regulations

in the management of state assets, valuation, auction,

and state claims.

REGULATIONUp to December 2012, DJKN has issued a total of 35

revisions and new regulations (including those which

have been enforced), which include :

a.

b.

18 drafts of the Minister of Finance’s Regulation

(RPMK) with 11 of them have been given the status of

PMK/KMK and the remaining seven drafts has been

submitted to the Minister of Finance. They were,

among others:

1)

2)

3)

4)

17 Director-General’s Regulation which have been

stipulated, among other:

1)

Dunia dan masyarakat di dalamnya terus berubah

dengan semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasan-

gagasan baru juga berkembang dengan kian kompleks

dan beragam, mengiringi perubahan itu. Menyadari

dinamika itu, terutama yang terkait dengan tugas DJKN

di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan

piutang negara, dan pelayanan lelang, DJKN secara

berkesinambungan telah melakukan beberapa revisi

dan penerbitan regulasi baru (harmonisasi peraturan)

di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan

piutang negara dan pelayanan lelang. Revisi dan

penerbitan baru itu dibutuhkan terutama untuk

lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas

keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara,

asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam setiap

tugas DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara,

pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

PERATURAN PERUNDANGANSampai dengan Desember 2012, total revisi dan peraturan

baru yang telah diterbitkan DJKN mencapai sebanyak

35 peraturan (termasuk yang telah ditetapkan), yang

meliputi :

a.

b.


18 RPMK/RKMK telah diselesaikan (11 telah

ditetapkan dengan PMK/KMK dan 7 RPMK/RKMK

telah disampaikan ke Menteri Keuangan untuk

ditetapkan), antara lain:

1)

2)

3)

4)

17 Perdirjen/Kepdirjen yang telah ditetapkan, antara

lain:

1)

8 Peraturan Menteri Keuangan (PMK): 4 PMK

bidang BMN, 3 PMK bidang PN dan KNL & 1 PMK

bidang Penilaian;

6 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan

(RPMK): 2 RPMK bidang KND, 1 RPMK bidang PN

dan KNL, 3 RPMK bidang Lelang,

3 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bidang

BMN;

1 Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

(RKMK) bidang BMN.

10 Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen): 2

Perdirjen bidang Sekretariat, 1 Perdirjen bidang

8 Minister of Finance’s Regulations (PMK): four in

the field of BMN, three in the field of PN and KNL,

and one in the field of Valuation;

6 drafts of Minister of Finance’s Regulation

(RPMK): two in the field of KND, one in the field of

PN and KNL, three in the field of Auction,

3 Minister of Finance’s Decrees (KMK) in the field

BMN;

1 Draft of the Minister of Finance’s Decree (RKMK)

in the field of BMN.

10 Director-General’s Regulations (Perdirjen): two in

the filed of secretariat, one in the field of BMN, two

PENANGANAN PERKARAPerkembangan penanganan perkara sampai dengan

Triwulan IV Tahun 2012 di lingkungan DJKN berdasarkan

laporan dari masing-masing KPKNL dan Kanwil seluruh

Indonesia, sebagai berikut:

A.

CASE HANDLINGBased on the report submitted by DJKN’s service

office and regional offices throughout the country,

accumulatively the total of cases handled by DJKN in

2012 can be presented as follows:

A.

2)

Jumlah PerkaraJumlah perkara yang ditangani oleh DJKN sampai

dengan triwulan IV Tahun 2012 secara kumulatif

berjumlah 3.036 perkara. Atas perkara tersebut,

jumlah perkara yang telah diselesaikan baik karena

damai, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum

tetap (in kracht van gewijsde) sebanyak 541 perkara.

Dengan demikian jumlah perkara yang aktif ditangani

sebanyak 2.495 perkara, yang terdiri dari :

1.

2.

2)

Total CasesCumulatively, the number of cases handled by DJKN

until the fourth quarter of 2012 totaled 3,036 cases.

Of that figure, the number of cases that have been

settled reached as many as 541 cases. Thus the

number of active cases handled amounting to 2,495

cases, consisting of :

1.

2.

BMN, 2 Perdirjen bidang PN dan KNL, 2 Perdirjen

bidang Lelang; 3 Perdirjen bidang Penilaian;

7 Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen): 6

Kepdirjen bidang Sekretariat, 1 Kepdirjen bidang

KND;

Perkara perdata sebanyak 2.294 perkara;

Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 201

perkara.

concerning PN and KNL, two concerning auction;

and three in the field of valuation;

7 Director-General’s Decrees (Kepdirjen): 6

concerning secretariat, one in the field of KND;

2,294 of Civil Cases;

201 of State Administrative cases.

1

2

3

4

5

6

Pengelolaan BMN

State-Owned Assest

Pengelolaan KND

Separated State

Assets

PN dan KNL

State Claims and

Other State Asset

Penilaian

Valuation

Lelang

Auction

Kesekretariatan

Secretariat

Jumlah/Total

4

3

1

8

3

3

2

1

3

6

1

1

1

2

3

2

2

10

1

6

7

Bidang/ Area

PMK/Minister of Finance’s Regulation

KMK/Minister of Finance’s Decree

RPMK/Draft of PMK

RKMK/Draft of KMK

Perdirjen /Director-General’s Regulation

Kepdirjen/ Director-General’s Decree

NO.


B.B.


Berdasarkan tabel di atas, 5 Kanwil dengan jumlah

perkara terbanyak adalah Kanwil Semarang, Surabaya,

Jakarta, Bandung, dan Medan, sedangkan 5 Kanwil

dengan jumlah perkara paling sedikit adalah Kanwil

Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung, Palembang,

dan Samarinda.

Perkara AktifJumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL

dan Kanwil secara keseluruhan sebanyak 2.495

perkara, dengan posisi sebagai berikut:

1.

Shown in the table above, regional offices in

Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan were

the five regional offices with the largest number

of cases. Meanwhile, five regional offices with the

lowest number of cases were the Regional Office of

Pontianak, Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung,

Palembang, and Samarinda.

Active Cases The total number of active cases handled by Regional

Offices and Service Offices was 2,495, with the detail

position as follows:

1.Perkara Perdata

Jumlah perkara perdata sebanyak 2.294

perkara dengan posisi perkara tingkat pertama

di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 1.209

perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi

(PT) sebanyak 530 perkara, tingkat kasasi di

Civil Cases

The total number of civil cases handled by DJKN

was 2,294, consisting of 1,209 cases at Court (PN),

530 at High Court (PT), 503 at Supreme Court, and

52 cases in Judicial Review (PK) level as reflected

in the following diagram :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kantor Pusat Djkn

Kanwil Banda Aceh

Kanwil Medan

Kanwil Pekan Baru

Kanwilpalembang

Kanwil Bandar Lampung

Kanwil Serang

Kanwil Jakarta

Kanwil Bandung

Kanwil Semarang

Kanwil Surabaya

Kanwil Pontianak

Kanwil Banjarmasin

Kanwil Samarinda

Kanwil Denpasar

Kanwil Makasar

Kanwil Manado

Kanwil Jaya Pura

Jumlah/Total

5

81

266

50

23

16

43

335

293

505

367

12

24

28

81

57

98

10

2294

5

82

282

53

24

19

45

399

321

513

434

15

26

28

81

58

100

10

2945

0

1

16

3

1

3

2

64

28

8

67

3

2

0

0

1

2

0

201

Kantor/Office

Jenis Pengadilan/Type of Court

PTUN/State Administrative Court

Peradilan Umum/Public Court

Jumlah/TotalNO.

Posisi Aktif Penanganan Perkara Perdata dan TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012

Active Civil and State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012

2. 2.

Mahkamah Agung (MA) sebanyak 503 perkara,

dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 52

perkara. Sebagaimana tergambar pada diagram

berikut :

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah

perkara perdata tertinggi terdapat di tingkat

pertama di PN yaitu 1.209 perkara (52,70%) dan

terendah terdapat di tingkat PK yaitu 52 perkara

(2,26%).

Perkara TUN

Jumlah perkara TUN sebanyak 201 perkara,

dengan posisi perkara tingkat pertama di

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebanyak

69 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi

As displayed in the diagram, the highest number

of civil cases was that of the first level of Court

(1,209 cases, 52,70%), whereas the lowest was

of the Judicial Review level (52 cases, 52.70%).

State Administrative Cases

The total number of state administrative was 201,

consisting of 69 cases at State Administrative

Court, 43 cases at the level of appeal in the High

Court of the State Administration (PTTUN), 76

Posisi Aktif Perkara Perdata s.d. Triwulan IV Tahun 2012

Civil Cases as of Forth Quarter of 20122500

2000

1500

1000

500

0PN PT MA PK JUMLAH

1,209

530 503

52

2,294


Pray

udi U

tom

o -

KPKN

L M

akas

sar

- Se

nyum

an

C. C.Perkara SelesaiPerkara yang sudah diselesaikan, baik karena

perdamaian, gugur, dicabut, maupun berkekuatan

hukum tetap (in kracht van gewijsde) selama

Tahun 2012 sampai dengan laporan perkembangan

penanganan perkara Triwulan IV Tahun 2012

sebanyak 541 perkara. Perkara selesai berdasarkan

laporan triwulanan yang telah dikirimkan oleh

KPKNL/Kanwil sebagaimana tergambar dalam tabel

berikut:

Settled CasesThe total number of settled cases, that is the numbers

of cases upon which permanent legal power has been

imposed (inkracht van gewijsde), was 541:


Tata Usaha Negara (PTTUN) sebanyak 43 perkara,

tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak

76 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK)

sebanyak 13 perkara. Sebagaimana tergambar

dalam diagram berikut:

Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah

perkara TUN tertinggi terdapat di tingkat kasasi

di MA yaitu 76 perkara (37,81%) dan terendah

terdapat di tingkat PK yaitu 13 perkara (6,46%).

cases at Supreme Court (MA), and 13 cases in

Judicial Review as illustrated in the following

graph:

As displayed in the diagram, the highest number

of State Administrative cases was that of the third

level (Supreme Court) with 76 cases (37.81%),

whereas the lowest was that of the Judicial

Review level (13 cases, 6.46%).

Posisi Aktif Perkara TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012

State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012250

200

150

100

50

0PN PT MA PK JUMLAH

69

43

76

13

201

D. D.Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2007 s.d Triwulan IV 2012Perbandingan jumlah perkara Tahun 2007 s.d

Triwulan IV 2012 dapat dibandingkan sebagai berikut:

1.

Number of Cases 2007-2012The number of cases for the period of the fourth

quarter of 2007–2012 can be compared as follows:

1.

Perkara Perdata / Civil Cases


Perkara perdata Civil Cases

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

Kanwil Banda Aceh

Kanwil Medan

Kanwil Pekan Baru

Kanwilpalembang

Kanwil Bandar Lampung

Kanwil Serang

Kanwil Jakarta

Kanwil Bandung

Kanwil Semarang

Kanwil Surabaya

Kanwil Pontianak

Kanwil Banjarmasin

Kanwil Samarinda

Kanwil Denpasar

Kanwil Makasar

Kanwil Manado

Kanwil Jaya Pura

Jumlah/Total

4

7

1

0

1

10

2

202

11

24

30

0

6

0

14

5

8

11

332

3

0

5

5

1

1

0

3

0

15

9

1

1

0

5

5

0

0

51

6

2

7

1

8

0

0

9

0

26

0

0

0

0

4

6

7

0

70

3+4+5+5

9

14

15

10

16

4

225

15

85

57

1

9

0

27

19

24

11

541

5

0

1

9

0

5

2

11

4

20

18

0

2

0

4

3

9

0

88

Unit Operasional/Operational Units

Selesai Triwu I/1st Quarter

Selesai Triwu II/2nd Quarter

Selesai Triwu III/3rd Quarter

Selesai Triwu IV/4th Quarter

Selesai s.d Triwu IV/

Finish as of 4th Quarter

NO.

The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream and how you handle disappointment along the

way.

- Robert Kiyosaki -


E.E.

2.

Jenis Pokok PerkaraJenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk

mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut:

2.

Type of CasesThe complaints in the lawsuit can be grouped as

follow:

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara

perdata s.d Triwulan IV Tahun 2012 sebanyak

2.294 perkara, jumlah tersebut meningkat

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,

peningkatan ini disebabkan banyaknya perkara

baru.

Perkara TUN

Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara

TUN sebanyak 201 perkara, jumlah tersebut naik

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

We could see from the diagram above, the

number of civil cases until the fourth quarter of

fiscal year 2012 was 2,294. The increase in new

cases makes that number higher compared to the

fourth quarter of the previous year.

State Administrative Cases

As you notice, the number of state administrative

cases was 201, up from that of the fourth quarter

in the previous year

1

2

3

4

5

6

7

BMN

Kepegawaian

KNL

Lelang Aset Eks PPA

Lelang Aset Eks BDL

Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang Eksekusi HT

0

0

2

2

0

6

67

4

0

10

17

14

26

1269

0.16%

0.00%

0.48%

0.76%

0.56%

1.28%

53.55%

4

0

12

19

14

32

1336

Bidang Tugas/Field Assignment



TUN/State Administrative

Jumlah/Total %NO.

Jenis Pokok Perkara Peradilan Umum dan TUN s.d Triwulan IV 2012

Type of Civil Cases as of The Fourth Quarter 2012

Perkara Tata Usaha NegaraState Administrative Cases As Of Fourth Quarter Of 2012


F.

G.

H.

F.

G.

H.


We could see, objection to security right auction was

the type of civil complaints most widely used as a basis

of a lawsuit, namely 1,336 cases or 53.55%, followed

by 403 cases of cancellation of the execution auction

(16.15%), and 327 cases regarding state claims

management (13.11%). The cases against auction are

generally used to get a provisional verdict that delays

the auction, whereas other complaints are used to

obtain the court’s decision ordering the cancellation

of auctions that have been held.

Issuance of Special Power of Attorney (SKU)In 2012, as many as 614 of SKUs were issued by the

Director-General of State Asset Management on

behalf of the Minister of Finance and the Director

General of State Asset Management as the Head of

the State Claims Committee (PUPN).

Providing Guidance to DJKN’s Officers/employees in Criminal CasesDJKN provided as many as 19 assistance to officials/

employees summoned by authorities.

Providing Legal Aid and Legal OpinionDJKN has provided 73 legal assistance related to the

court proceedings including filing an answer, making

counterclaims, offering of proof, making closing

argument, and preparing counter appeals. Moreover,

DJKN also delivered 103 opinions relating to the

management of state assets, valuation, state claims,

and auction service.

Berdasarkan tabel di atas, jenis pokok perkara

yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah

perkara terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak

tanggungan 53,55% (1.336 perkara), lelang eksekusi

PUPN 16,15% (403 perkara), dan pengurusan piutang

negara 13,11% (327 perkara). Perkara mengenai

lelang eksekusi hak tanggungan pada umumnya

digunakan untuk mendapat putusan provisionil/sela

yang menunda pelaksanaan lelang maupun untuk

memperoleh putusan pembatalan atas lelang yang

telah dilaksanakan.

Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU)Jumlah SKU yang telah diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan

dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah

sebanyak 614 SKU.

Melakukan Pendampingan Pejabat/pegawai DJKN dalam Perkara PidanaPendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang

dipanggil oleh aparat berwenang telah dilakukan

sebanyak 19 pendampingan.

Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum dan Pendapat HukumPermohonan bantuan hukum terkait pelaksanaan

sidang perkara, pembuatan jawaban, duplik,

pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori

banding, memori/kontra memori kasasi, memori/

kontra memori peninjauan kembali sebanyak 73

bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum

Bidang Tugas/Field Assignment



TUN/State Administrative

Jumlah/Total %NO.

8

9

10

11

12

Lelang Eksekusi PN

Lelang Aset Eks BPPN

Lelang Rampasan Kejaksaan

Lelang Eksekusi PUPN

Pengurusan Piutang Negara

JUMLAH

304

11

18

368

253

2294

15

0

0

35

74

201

319

11

18

403

327

2495

12.79%

0.44%

0.72%

16.15%

13.11%

100.00%

I.

J.

I.

J.

Providing Legal Analysis and The Case ConferenceDJKN has provided 73 legal analysis related to the

management of state asset, valuation, auction, and

state claims as well as conducting as many as 47

conference cases.

Signing of Memorandum of Understanding (MoU)Signing of Memorandum of Understanding (MoU)

is intended to further enhance the coordination

and cooperation for the realization of synergies in

achieving the tasks and functions of each relevant

unit, without disregarding the provisions of the

existing legislation. This signing is a derivative of the

MoU between the National Police and the Minister

of Finance and the MoU between the Minister of

Finance and the Attorney General.

a. The signing of MoU between DJKN and the

National Police, held on Thursday, March 8, 2012

at the Mezzanine Hall, Juanda I Building, Jakarta:

1)

2)

yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara,

penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 103

pendapat.

Pemberian Analisis Hukum dan Pelaksanaan Gelar PerkaraPemberian analisis hukum yang terkait dengan

pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang

negara dan lelang sebanyak 73 analisis. Pelaksanaan

gelar perkara yang telah dilakukan terkait dengan

kasus hukum sebanyak 47 kali.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)Penandatanganan Memorandum of Understanding

(MoU)/nota kesepahaman bersama tersebut

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasi

dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam

pencapaian tugas dan fungsi masing-masing unit

terkait, tetapi tetap menghormati ketentuan peraturan

perundang-undangan yang ada. Penandatanganan

ini merupakan turunan dari Kesepahaman Bersama

antara Menkeu dengan Kepolisian RI dan Menkeu

dengan Jaksa Agung.

a. MoU antara DJKN dengan Kepolisian RI,

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret

2012 di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I

Kementerian keuangan, Jakarta, antara lain:

1)

2)

Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan

Kepala Badan Reserse Kriminal difokuskan

pada optimalisasi pengurusan piutang negara.

Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi

pemanfaatan data dan informasi obligor eks-

kelolaan Kepolisian dalam rangka Pengurusan

Piutang Negara, bantuan operasional teknis

dan taktis dalam rangka pencarian debitor/

obligor (debtor tracing), bantuan operasional

teknis dan taktis dalam rangka penelusuran

harta kekayaan debitor (asset tracing).

Kesepahaman Bersama antara DJKN

dengan Kepala Badan Pemelihara

Keamanan difokuskan pada pengamanan

di bidang pengelolaan kekayaan negara,


MoU between DJKN and the Head of National

Police Criminal Investigation Directorate is

focused on optimizing the management of

the state claims. The scope of this agreement

includes the use of data and information

related to obligors the state claims of which

previously managed by the Police, technical and

tactical operational assistance in debtor tracing,

technical and tactical operational assistance in

asset tracing.

MoU between DJKN and the National Police

Security Maintenance Agency (Baharkam)

is focused on securing the country in the

field of asset management, state claims

management, and auctions. The scope of this

agreement includes assistance/protection in

carrying out confiscation, valuation, inspection

of the collateral or other assets, and auctions;


b.

3)

MoU antara DJKN dengan Kejaksaan RI,

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012

di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Kementerian

keuangan, Jakarta, antara lain:

1)

b.


Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi

Pendampingan/pengamanan untuk

melaksanakan tugas kejurusitaan, penilaian,

pemeriksaan barang jaminan atau harta

kekayaan lain, dan lelang; pengamanan

Barang Milik Negara, barang jaminan dan/

atau barang yang hasil pencairannya

digunakan untuk melunasi kewajiban kepada

Negara.


Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana

difokuskan pada pengelolaan Barang Milik

Negara. Cakupan kesepakatan bersama

ini meliputi penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan dan penghapusan Barang

Milik Negara.


Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

difokuskan pada pengelolaan Barang Milik

Negara (BMN) mengingat Jaksa Agung

Muda Bidang Pembinaan menjadi unit yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN di

lingkungan Kejaksaan. Cakupan Kesepahaman

Bersama ini meliputi percepatan penertiban

pengelolaan BMN, percepatan penyelesaian

pengurusan barang rampasan negara, dan

percepatan penyelesaian pengurusan piutang

negara.

3)

MoU between DJKN and the Attorney General,

held on Thursday, April 5, 2012 at the Mezzanine

Hall, Juanda I Building, Jakarta:

1)

2)

securing of State-Owned Asset, and securing

collateral and or asset the sale of which to be

used to settle state claims.

MoU between DJKN and Assistant to Chief of

National Police on Infrastructure is focused

on management of State-Owned Asset. This

agreement covers the use, utilization, transfer

and the disposal of State-Owned Asset.

MoU between DJKN and Deputy-Attorney

General for Development Affairs is focused

on the management of State-Owned Asset

(BMN) given the Attorney General is the unit

within the Attorney General responsible for

the management of BMN in the Attorney

General Office. This MoU covers acceleration

of BMN arrangement and management,

acceleration of BMN management in the form

of confiscated goods, and acceleration of

state claims management.

MoU between DJKN and Deputy Attorney

General for Intelligence in the form of co-

“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/nota

kesepahaman bersama tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan

koordinasi dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam pencapaian

tugas dan fungsi masing-masing unit terkait, tetapi tetap menghormati

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.”

To optimize the implementation of those MoUs, a

Communication and Coordination Team was established

at the level of central office and regional office of the

DJKN, National Police, and the Attorney General.

Capacity Building Workshop on Case Management for 2012In order to improve the competence of its human

resources, in 2012 the Directorate of Legal Affairs and

Public Relation held a capacity building workshop,

inviting speakers to share their knowledge with case

handlers both at the Directorate of Legal Affairs

and Public Relation and at other related technical

directorate, among other:

a.

3)

Capacity building for case handling, held on

December 6-8, 2012 at Picasso Room of Ibis

Hotel, with invited speakers include:

“Signing of Memorandum of Understanding (MoU) is intended

to further enhance the coordination and cooperation for the

realization of synergies in achieving the tasks and functions of

each relevant unit, without disregarding the provisions of the

existing legislation.”

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kesepahaman

Bersama ini, dibentuk Tim Koordinasi dan Komunikasi

baik di tingkat pusat maupun daerah antara DJKN

dengan Kepolisian RI dan DJKN dengan Kejaksaan RI.

Pelaksanaan Capacity Building dan Workshop Penanganan Perkara Tahun 2012Guna meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan

penanganan perkara, Direktorat Hukum dan Humas

pada Tahun 2012 telah mengadakan workshop maupun

capacity building dengan mengundang narasumber

untuk memberikan masukan pengetahuan bagi para

penangan perkara yang berada di lingkungan DJKN

maupun Direktorat Teknis terkait, antara lain:

a.

2)

3)

Capacity building penangan perkara yang

diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2012 di

Ruang Rapat Picasso Hotel Ibis Arcadia, dengan

mengundang narasumber antara lain:

Kesepahaman Bersama DJKN dengan

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berupa

koordinasi dalam rangka pencegahan tindak

pidana guna mendukung penegakan hukum

baik preventif maupun represif di bidang

pengelolaan kekayaan negara, pengurusan

piutang negara dan lelang.

Kesepahaman Bersama DJKN dengan Jaksa

Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara berupa bantuan hukum, pertimbangan

hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang

perdata dan tata usaha negara.

ordination in order to prevent crime to support

law enforcement both through preventive

and repressive measures in the field of

management state assets, state claims, and

auctions.

MoU between DJKN and Deputy Attorney

General for Civil Law and State Administration

Law in the form of legal aid, legal opinion and

other legal acts related to the handling of civil

cases and state administrative cases.


K. K.


b.

c.

b.

c.

1)

2)

3)

Workshop teknik pendampingan dugaan tindak

pidana yang diselenggarakan pada tanggal 18-20

September 2012 di Ruang Rapat Strata Hotel Alila,

dengan mengundang narasumber antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Capacity building penangan perkara yang

diselenggarakan pada tanggal 3-5 Desember 2012

di Ruang Rapat Titanium Hotel Golden Boutique,

dengan mengundang narasumber antara lain:

1)

2)

Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Timur;

Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit

5 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;

DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M.,

pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara

dan praktisi hukum;

Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, terakhir menjabat

sebagai Kapolda Denpasar yang saat ini sebagai

legal advisor Bank Danamon;


pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara

dan praktisi hukum;

Elijana, S.H., M.H., pengajar/dosen di

Universitas Tarumanegara dan perumus UU

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan

Kepailitan;

Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum.,

L.L.M, Dosen dan Dekan di Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada;

Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Timur.

Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notaris

dan Dosen Hukum Agraria di Universitas

Trisakti);

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen

Hukum Administrasi Negara dan Hukum

Keuangan Publik di Universitas Indonesia).

1)

2)

3)

Workshop on coaching techniques for alleged

offense was held on 18-20 September 2012 in

Strata Meeting Room, Alila Hotel, with invited

speakers include:

1)

2)

3)

4)

5)

Capacity building on case handling, held on

3-5 December 2012 in Titanium Meeting Room,

Golden Boutique Hotel, invited speakers include:

1)

2)

Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta

District Attorney Office;

Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit

5 Dit Reskrimum, Jakarta Metro City Police;


lecturer at the Tarumanegara University and

legal practitioner;

Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, former Denpasar

Chief Police, legal advisor to Bank Danamon;

DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., lecturer

at the Tarumanegara University and legal

practitioner;

Elijana, S.H., M.H., lecturer at the Tarumanegara

University and legal drfater of Law Nomor 37

Tahun 2004 on PKPU and Bankruptcy;

Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum.,

L.L.M, lecturer, Dean of the Faculty of Law at

the Gadjah Mada University;

Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta

District Attorney Office;

Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notary

and Legal Lecturer at the Trisakti University);

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

(Lecturer in State Administration Law, and

Public Finance Law at the University of

Indonesia).

G. G. Conclusion1.

2.

3.

4.

5.

The Directorate of Legal Affairs and Public Relation

consistently conduct the settlement and the

safeguards of harmonization of regulations and find

sinergy with other units.

From year to year, there is an increasing trend

of case handling. This makes it necessary to

shift the pattern of provision of legal aid from

repressive way(litigation in court) to preventive

one (advice/legal opinion), so that the number of

cases is expected to decrease in the future.

Cases are scattered in all regional offices and

service offices, making it necessary for DJKN to

coordinate and strengthen its Human Resources

in case handling on a regular basis.

To prevent the occurrence of criminal cases

affecting employees, it is necessary for all

employee to apply the integrity pact and the

values of Ministry of Finance.

Cases to be handled grow increasingly complex

and vast. DJKN needs to enhance its human

resources through, among others, focus group

discussion inviting speakers who are experts

in their field, in-house training, workshops/

dissemination/coaching in case handling.

Kesimpulan1.

2.

3.

4.

5.

Direktorat Hukum dan Humas senantiasa

menyelesaikan dan mengawal harmonisasi

peraturan dan perundangan secara profesional

dan bersinergi dengan unit lainnya.

Tren penanganan perkara menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga

diperlukan upaya pergeseran pola pemberian

bantuan hukum dari yang bersifat represif

(litigasi di pengadilan) ke yang bersifat preventif

(nasihat/pendapat hukum), sehingga diharapkan

ke depan jumlah perkara dapat menurun.

Pola penyebaran perkara meliputi seluruh kanwil

dan KPKNL, sehingga perlu dilakukan koordinasi

dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi

penanganan perkara secara reguler di lingkungan

DJKN.

Untuk mencegah terjadinya kasus pidana yang

menimpa pegawai, kiranya perlu diterapkan

pakta integritas dan nilai-nilai kementerian

keuangan pada pegawai dalam menjalankan

setiap tugasnya.

Perkara yang ditangani semakin kompleks

dan banyak, sehingga perlu peningkatan SDM,

antara lain dengan cara focus group discussion

(FGD), dengan mengundang narasumber yang

ahli di bidangnya, in house training, workshop/

sosialisasi/penyuluhan penanganan perkara

dalam setiap event DJKN.


PERKEMBANGAN INTERNALINTERNAL DEVELOPMENT

Erik Susanto - Muli-muli - Lampung

PERKEMBANGAN INTERNALINTERNAL DEVELOPMENT

“Coming together is

a beginning, keeping together

is progress, working together

is success”

- Henry Ford -


Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Keuangan, DJKN terus bertekad untuk

melakukan penataan organisasi, penyempurnaan

proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber

daya manusia. Berbagai upaya terus dilakukan,

diantaranya dengan melanjutkan modernisasi KPKNL di

lingkungan DJKN. Selain itu, DJKN secara berkelanjutan

juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program

reformasi birokrasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh

unit vertikal di lingkungan DJKN. Adapun kegiatan yang

telah dilakukan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1.

In line with the Bureaucratic Reform Program in the

Ministry of Finance, DJKN is constantly determined to

carry on with the reform which consists of three main

programs, namely refining its organization, streamlining

business process, and enhancing its human resource

management. Various efforts continue to be made,

such as modernizing its service offices. In addition to

this, DJKN also organizes information dissemination on

Bureaucratic Reform Program, involving participants

from all its vertical units. Presented here are activities

that have been carried out in 2012.

1.Penataan OrganisasiPada tahun 2012, penataan organisasi di lingkungan

DJKN dilakukan di tingkat pusat dan vertikal DJKN.

Dengan semakin beragam dan kompleksnya cakupan

core business DJKN, maka perlu didukung penguatan

secara kelembagaan dan struktur organisasi yang

memadai. Untuk itu, DJKN mengusulkan penataan

organisasi di lingkungan Kantor Pusat yang

difokuskan pada penambahan unit eselon II, eselon

III, eselon IV, dan perubahan nomenklatur serta

penajaman tugas dan fungsi.

Proses pembahasan penataan organisasi Kantor

Pusat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

pelaksanaan tugas, beban tugas dan potensi yang

dihadapi, serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian

setiap pelaksanaan tugas. Hasil pembahasan

secara lengkap dituangkan dalam naskah akademis

penataan organisasi DJKN. Konsep naskah akademis

dan usulan rumusan PMK penataan organisasi

pada Kantor Pusat DJKN telah diajukan kepada Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal


Penataan organisasi di lingkungan instansi

vertikal DJKN ditetapkan melalui PMK Nomor 170/

PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara. Penataan organisasi

ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan

Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan

Refining OrganizationBearing an increasingly diverse and complex scope

of core business makes it necessary for DJKN

to adequately strengthen its institutional and

organizational structure at the level of Central Office

and its vertical offices. To that end, DJKN proposed

organizational arrangement in environment of Central

Office that is focused on adding units of echelon II,

III, and IV. The nomenclature was also changed and

adapted to the refined duties and functions.

The discussion of organizational restructuring for

Central Office was done by taking into account

the condition of duties performance, potential

workload, and evaluation on the effectiveness of

each job completion. The complete result of the

discussion was outlined in the academic paper on

DJKN organizational restructuring. The draft of the

academic paper along with proposed draft of PMK on

organizational restructuring for DJKN’s Central Office

has been submitted to the Bureau of Organization

and Administration of the Secretariat-General of the


Organizational restructuring for the vertical offices

of DJKN has been stipulated by PMK No.170/

PMK.01/2012 dated 6 November 2012 on the

Organization and Administration of Vertical

Institutions of Directorate-General of State Asset

Management. The restructuring was carried out by

adding internal compliance function at the Regional

KPKNL. Pada Kanwil, penataan organisasi dilakukan

dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal,

Hukum dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi

dihapuskan dan kegiatan verifikasi dilakukan oleh

masing-masing bidang. Selain itu, dalam rangka

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, dilakukan

penggabungan seksi pada masing-masing Bidang

Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Lelang

yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2 (dua) seksi.

Penataan organisasi pada KPKNL dilakukan dengan

menambah 1 (seksi) yaitu Seksi Kepatuhan Internal.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PMK Nomor

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, DJKN telah menyusun konsep uraian jabatan

struktural dan pelaksana di lingkungan instansi

vertikal DJKN. Konsep tersebut telah disampaikan

kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan.

Sebagai pedoman bagi pelaksana dalam

melaksanakan tugas, telah disusun Uraian Jabatan

Pelaksana Kantor Pusat DJKN yang ditetapkan

melalui KMK Nomor 942/KM.1/2012 tanggal 5

September 2012. Uraian jabatan ini merupakan tindak

lanjut ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan. Jumlah uraian jabatan yang ditetapkan

sebanyak 1.273 uraian jabatan.

Sedangkan untuk instansi vertikal DJKN, telah

ditetapkan uraian jabatan pelaksana instansi vertikal

DJKN melalui KMK Nomor 1473/KM.1/2012 tanggal

Offices and Service Offices (KPKNL). At the Regional

Office, the organizational restructuring was done

by establishing a division of Internal Compliance,

Law and Information (KIHI). The Verification was

abolished, and its function was performed by

each division. Moreover, to ensure the efficiency

and effectiveness of their task, three sections at

each Valuation Division, State Claims Division, and

Auction Division were merged into only two sections.

Meanwhile, organizational restructuring at the level

of service offices was carried out by adding one

section, namely Internal Compliance Section.

As a follow-up to the enactment of PMK No. 170/

PMK.01/2012 on the Organization and Administration

of Vertical Institutions of Directorate-General of State

Asset Management, DJKN has developed the concept

of structural and description in the vertical units of

DJKN. The concept was presented to the Secretary-

General of the Ministry of Finance to be set out in a

Minister of Finance’s Decree.

And to provide guidance for staff and employee in

performing their task, a set of Position Description for

Personnel at the Central Office has been established

through KMK 942/KM.1/2012 dated September 5,

2012. This position description is a follow-up on the

enactment of PMK No.184/PMK.01/2010 concerning

the Organization and Administration of the Ministry of

Finance. As many as 1,273 position descriptions have

been formulated.

As for the vertical units of DJKN, the Ministry of

Finance through Minister of FInance’s Decree No.

1473/KM.1/2012 dated December 20, 2012 regarding

Penataan organisasi ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan KPKNL.

The restructuring was carried out by adding internal compliance function at the Regional Offices and Service Offices (KPKNL).


2.2.


20 Desember 2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana

di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN. Jumlah uraian

jabatan yang ditetapkan sebanyak 276 uraian jabatan

yang terdiri dari 191 uraian jabatan pelaksana Kantor

Wilayah DJKN dan 85 uraian jabatan pelaksana

KPKNL.

Penyempurnaan Proses BisnisPenyempurnaan proses bisnis difokuskan dan

diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik.

DJKN sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian

Keuangan berusaha mengubah citra dari proses

yang cenderung tertutup dan kurang memberi

kepastian menuju proses yang pasti pada setiap

tahapannya. Sehingga publik mendapat kepastian

mengenai waktu, persyaratan administrasi, dan

yang paling penting adalah kepastian mengenai

biaya yang harus dibayarkan. Untuk merealisasikan

hal tersebut, jajaran DJKN telah memiliki SOP

yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis

keluaran pekerjaan secara komprehensif, analisis

dan evaluasi jabatan dan beban kerja untuk

memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah

pejabat yang dibutuhkan. Namun demikian, jajaran

DJKN senantiasa melakukan perbaikan proses bisnis

agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan

memenuhi kebutuhan stakeholder.

the Position Description for Personnel at Vertical

Units of DJKN has defined as many as 276 position

descriptions consisting of 191 positions descriptions

at Regional Offices and 85 positions descriptions at

service offices.

Streamlining The Business ProcessBusiness process refinement was focused and directed

on the improvement of public services. DJKN as an

echelon I unit in the Ministry of Finance attempted

to depart from its image of “inclined to be closed”

and uncertain process into the image of ensuring the

certainty at every stage. Hence, the public may be sure

about time of delivery, administrative requirements,

and most importantly, about the costs that must be

paid. To realize this vision, DJKN has established a

detailed SOP which can comprehensively describe

any type of job outputs analysis and evaluation of

the position and the workload to absorb information

on the time and number of officers needed.

Jim

my

Iraw

an -

Dit

.KN

D -

Jua

ra G

erak

Jal

an In

dah

Pada tahun 2012, kegiatan penyempurnaan proses

bisnis yang dilaksanakan oleh DJKN antara lain:

1)

2)

In 2012, business process improvement activities

conducted by, among others DJKN:

1)

2)

Reviewing Standard Operating Procedures (SOP)

In order to implement business process

improvement in environmental DJKN continuously,

one of the activities carried out are review of the

SOP established. As time developed, of course,

there are changes to the regulations on which the

SOP based. Thus, adjustments were required. The

review was undertaken to SOP for DJKN’s Central

Office, Regional Offices, and Service Offices.

The total of SOP successfully reviewed during the

year 2012 amounted to 421. This review covered

the legal basis for the adjustments and the

adjustments to the flow of business processes.

Establishing Standard Operating Procedures

(SOP)

In addition to review of SOP, throughout the

year 2012, DJKN formulated new SOPs as a

result of the analysis of the existing technical

regulations and new SOP to follow up on the

recommendation of the examiner of functional

apparatus. Here are SOP formulated as a follow up

on the recommendations of examiner functional

apparatus:

a.

b.

c.

d.

Those four SOPs have been stipulated in the

Director General of State Asset Management’s

Decree Number KEP-106/KN/2012 and Number

KEP-104/KN/2012.

Reviu Standar Operating Procedures (SOP)

Dalam rangka melaksanakan penyempurnaan

proses bisnis di lingkungan DJKN secara kontinyu,

salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah reviu

terhadap SOP-SOP yang telah ditetapkan. Karena

dengan adanya perkembangan waktu tentunya

terdapat perubahan terhadap ketentuan/

peraturan yang mendasari SOP dimaksud,

sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Kegiatan reviu tersebut dilaksanakan terhadap

SOP Kantor Pusat DJKN, SOP Kanwil DJKN maupun

SOP KPKNL.

Total SOP yang berhasil direviu selama tahun 2012

berjumlah 421 SOP. Reviu yang dilakukan berupa

penyesuaian terhadap dasar hukum SOP maupun

penyesuaian terhadap alur proses bisnisnya.

Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)

Selain reviu SOP, kegiatan penyempurnaan

proses bisnis yang dilaksanakan sepanjang

tahun 2012 yaitu penyusunan SOP baru sebagai

hasil analisis atas peraturan-peraturan teknis

yang ada maupun penyusunan SOP baru sebagai

tindak lanjut atas rekomendasi aparat pemeriksa

fungsional. Sebagai contoh SOP yang disusun

sebagai tindak lanjut atas rekomendasi aparat

pemeriksa fungsional yaitu:

a.

b.

c.

d.

Keempat SOP tersebut telah ditetapkan dalam

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

nomor KEP-104/KN/2012 dan KEP-106/

KN/2012.

SOP Tindak Lanjut atas Masukan Terhadap

Peraturan di Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang

Negara, dan Lelang yang Tidak Aplikatif;

SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak

Untuk Kendaraan Dinas Berkondisi Baik;

SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak

Untuk Kendaraan Dinas yang telah Dihentikan

Status Penggunaannya;

SOP Penarikan Uang Dari Bank Rekening

Bendahara Pengeluaran.

SOP on the follow-up on the input for

inapplicable regulations in the field of state

asset, valuation, state claims management,

valuation, and auction;

SOP for distribution of fuel coupon for official

state vehicles in good condition;

SOP for distribution of fuel coupon for official

state vehicles the use status of which has

been terminated;

SOP for cash withdrawal from spending

treasurer’s bank account.


3)

4)

3)

4)

Total konsep SOP baru yang disusun sepanjang

tahun 2012 adalah sejumlah 114 SOP, di mana

seluruh SOP tersebut telah mendapatkan

penelitian sekaligus persetujuan dari Sekretaris

Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk ditetapkan

menjadi SOP DJKN.

Monitoring dan Evaluasi SOP

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,

kegiatan monitoring dan evaluasi SOP dilakukan

secara mandiri dan difokuskan pada SOP

reguler DJKN. Adapun tujuan kegiatan tersebut

adalah untuk: (1) memperoleh opini pegawai

di lingkungan Kanwil dan KPKNL terhadap SOP

DJKN yang selama ini diterapkan; (2) melakukan

pemantauan terhadap penerapan SOP reguler

pada Kanwil dan KPKNL; dan (3) memperoleh

bahan masukan dalam rangka perbaikan dan

penyempurnaan SOP Kanwil dan KPKNL.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan

dengan menggunakan metode: (1) survei opini

kepada pegawai di lingkungan Kanwil dan

KPKNL; (2) pengumpulan data dan dokumen hasil

pelaksanaan pekerjaan; dan (3) diskusi bersama

pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil dan

KPKNL. Kegiatan monitoring dan evaluasi SOP

tersebut dilaksanakan terhadap 3 Kanwil dan 4

KPKNL yaitu:

a.

b.

c.

d.

Analisis Beban Kerja (ABK)

Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik

manajemen yang dilakukan secara sistematis

untuk memperoleh informasi mengenai tingkat

efektivitas dan efisiensi kerja organisasi

berdasarkan volume kerja. Tujuan pengukuran/

Total draft of SOP formulated throughout the

year 2012 was 114 SOP. And all the SOPs have

been reviewed and approved by the Secretariat-

General of the Ministry of Finance c.q. Head of the

Bureau of Organization and Management.

SOP on Monitoring and Evaluation

Unlike in previous years, the monitoring and

evaluation activities this year were performed

independently, focusing on regular SOP. The

purpose of these activities are: (1) to obtain

the staff’s opinion on the SOP for Regional

Offices that had been applied, (2) to monitor the

implementation of regular SOP within the Regional

Office and Central Office, and (3) to gather inputs

for the improvement and refinement of the SOPs.

Monitoring and evaluation activities were carried

out by using the following method: (1) opinion

surveys to employees of the Regional Office and

Service Office, (2) collecting data and documents

containing the results of task implementation,

and (3) discussions with officials and staff at the

Regional Office and Service Office.

The monitoring and evaluation were conducted

on three Regional Office and four Service Offices:

a.

b.

c.

d.

Workload Analysis

Workload analysis is a management technique

that is done systematically to obtain information

on the effectiveness and efficiency of the

organization based on the volume of work. The

purpose of this type of analysis is to obtain

Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Banda

Aceh;

Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya;

Kanwil XV DJKN Makassar dan KPKNL

Makassar;

KPKNL Mataram.

Regional Office I Banda Aceh and KPKNL

Banda Aceh;

Regional Office X Surabaya and KPKNL

Surabaya;

Regional Office XV Makassar and KPKN

Makassar;

KPKNL Mataram.


Great things are done by a series of small things brought

together.

- Vincent Van Gogh -



analisis beban kerja adalah untuk memperoleh

informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja

unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta

pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan

kualitas aparatur negara. Ruang lingkup

pengukuran beban kerja meliputi beban kerja

seluruh produk yang dihasilkan oleh unit

organisasi eselon I.

Manfaat dari hasil ABK diharapkan dapat menjadi

bahan untuk melakukan analisis lanjutan

terhadap hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengumpulan dan pengolahan data ABK telah

dilaksanakan di lingkungan DJKN sejak tahun

2008, di mana untuk tahun 2008 s.d. 2010

dilaksanakan secara uji petik di beberapa

unit kerja. Sedangkan untuk tahun 2011 dan

2012 pengumpulan dan pengolahan data ABK

telah dilaksanakan secara populasi terhadap

seluruh unit kerja di lingkungan DJKN dengan

menggunakan basis data beban kerja tahun 2011.

Pengumpulan dan pengolahan data ABK tersebut

dilaksanakan dengan mengacu pada PMK

Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman

information on the efficiency and performance of

the unit or organizational units or position holders

and as well as their utilization in order to improve

the quality of the state apparatus. The scope of

workload analysis includes the measurement of

workload of all the outputs produced by echelon

I units.

It is expected that the results of the workload

analysis bring beneficial effect on the

implementation of analysis of the following

matters:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Data collection and data processing has been

carried out since 2008, where for the period of

2008 to 2010 sampling tests were conducted

in several units. As for 2011 and 2012, the data

collection and data processing have been carried

out in all working units using 2011’s workload

database. The workload analysis was carried out

with reference to the PMK No. 140/PMK.01/2006

on Guidelines for Workload Analysis in the


penataan /penyempurnaan struktur

organisasi;

penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi

kerja unit;

bahan penyempurnaan sistem dan prosedur

kerja;

sarana peningkatan kinerja kelembagaan;

penyusunan standar beban kerja jabatan/

kelembagaan, penyusunan Daftar Susunan

Pegawai (DSP) atau bahan penetapan

eselonisasi jabatan struktural;

menyusun rencana kebutuhan pegawai secara

riil sesuai dengan beban kerja organisasi;

program mutasi pegawai dari unit yang

berkelebihan ke unit yang kekurangan;

program promosi pegawai;

reward and punishment terhadap unit atau

pejabat;

bahan penyempurnaan program diklat.

restructuring or organizational refinement;

performance appraisal for positions and units;

material improvement of work systems and

procedures;

means of improving institutional performance;

workload standardization for positions/

institutions, preparation of employee

structure (DSP) or the determination of

echelon structure;

employees-need planning in accordance with

the organization’s workload;

employee rotation;

employee promotion programs;

reward and punishment to the unit or officials;

material for training program improvement.

3. 3.

5)

Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPada awal tahun 2012, Menteri Keuangan memberikan

arahan agar dilaksanakan quality assurance atas

pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal

tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya

quality assurance atas pelaksanaan reformasi

birokrasi (QA RB) Kementerian Keuangan oleh BPKP.

5)

Bureaucratic Reform Quality Assurance (QA RB)Early in 2012, the Minister of Finance directed that

all echelon I unit in the Ministry of Finance undertake

a quality assurance (QA) for the implementation of

bureaucratic reform (RB)—before the same activity

applied to them by QA RB Team from BPKP (Finance

and Development Supervisory Agency). The Minister

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan

Departemen Keuangan.

Survei Opini Pengguna Layanan DJKN

Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan bekerja

sama dengan IPB melakukan survei opini kepuasan

pengguna layanan termasuk pengguna layanan

DJKN di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Medan,

Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam

dengan fokus survei pada layanan unggulan yang

dimiliki DJKN. Survei ini bertujuan untuk melihat

tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang

telah diberikan dan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap pelayanan yang masih dinilai

kurang oleh pelanggan.

Unsur-unsur yang diteliti dalam survei opini

tersebut adalah informasi persyaratan, kesesuaian

prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian

pembayaran, pengenaan sanksi, keterampilan

petugas, sikap petugas, akses terhadap kantor

pelayanan, dan lingkungan pendukung.

Skor yang diperoleh DJKN pada survei opini

kepuasan pengguna layanan mengalami kenaikan

dibandingkan pada tahun 2011 yaitu dari 3,92

menjadi 3,99 pada tahun 2012. Berdasarkan hasil

survei tersebut, prioritas peningkatan kinerja

dari layanan DJKN adalah “waktu penyelesaian

layanan”, “akses terhadap kantor layanan”, dan

“kesesuaian prosedur”. Sehingga perbaikan dapat

diprioritaskan pada ketiga unsur layanan yang

menjadi indikator penilaian tersebut.

Survey on Users’ Opinion

In 2012, the Ministry of Finance in cooperation

with IPB conducted survey on users’ satisfaction

which covered service users in six cities, namely

Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar,

and Batam, focusing on service excellence

provided by DJKN. This survey was aimed at

finding out the level of customer satisfaction over

the service and at making improvements to the

services considered unsatisfactory by users.

The elements examined in the opinion surveys

are requirements information, compliance

procedures, delivery time, payment conformity,

sanctions, employees’ skills, employees’ attitudes,

access to the service office, and supporting

environment.

Scores obtained DJKN opinion on service user

satisfaction surveys has increased compared to

that of 2011, that was from 3.92 to 3.99. Based on

the result of survey, DJKN should have prioritized

its attempt to cut service delivery time, to ease

the access to the service office, and to comply

with the procedures.



of Finance has instructed the Inspectorate-General to

guard the implementation of QA RB in the Ministry of

Finance .

QA RB were applied on eight areas of change which

were the focus of bureaucratic reform program

in the Ministry of Finance. Parameters used in

the QA RB are set out in the Ministry of State

Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform

No. 53 of 2011 on Guidelines for Quality Assurance

and Guidelines for Monitoring and Evaluation of

Bureaucratic Reform.

QA RB was performed by analyzing the documents

of bureaucratic reforms at every echelon unit and

by running a survey on a proportion employees at

echelon I units and on stakeholders to support the

objectivity of the assessment results.

The schedule of QA RB conducted by Inspectorate-

General of Ministry of Finance was as follows:

1.

2.

3.

The QA RB Team of Inspectorate-General of Minister

of Finance gave DJKN a final QA RB index of 92.14,

slightly exceeding the target set by the Minister

of Finance to all echelon I units in the Ministry of

Finance which was 92.

Menteri Keuangan menginstruksikan Inspektorat

Jenderal untuk bertindak sebagai pengawal dalam

pelaksanaan QA RB di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Pelaksanaan QA RB dilaksanakan terhadap 8 area

perubahan yang menjadi fokus program reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. QA

RB dilaksanakan dengan menggunakan parameter-

parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi.

Metode QA RB berupa analisis terhadap dokumen-

dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap

unit eselon I serta survei terhadap beberapa pegawai

unit eselon I secara proporsional dan terhadap

stakeholder untuk mendukung obyektivitas hasil

penilaian.

Adapun jadwal program QA RB Itjen Kemenkeu

terhadap DJKN sebagai berikut:

1.

2.

3.

Berdasakan penilaian Tim Itjen Kemenkeu, DJKN

mendapatkan hasil akhir indeks nilai QA RB sebesar

92,14. Indeks nilai tersebut telah melewati target yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada seluruh

unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

sebesar 92.`

Penilaian QA RB awal : April s.d. Mei 2012

Monitoring perbaikan gap indeks QA RB : Juni s.d.

Oktober 2012

Penilaian QA RB akhir : November s.d. Desember

2012

QA RB early assessment : April to May 2012

Monitoring of RB gap-fixing : June to October

2012

QA RB final assessment : November to December

2012

Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan.

In 2012, DJKN again inaugurated 15 (fifteen) service offices as KPKNL Teladan.

4. Service Office ModernizationTo enhance the quality of its services users, DJKN

continued to modernize its service offices by building

modern service office (KPKNL Teladan). In 2012, DJKN

again inaugurated 15 (fifteen) service offices as

KPKNL Teladan. These fifteen modern offices were

established by the Director-General of State Asset

Management’s Decree Number KEP-103/KN/2012

dated August 3, 2012 on the Establishment of the

Modern Service Office of State Asset Management

and Auction 2012. They were:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Thus until 2012, a total of 46 (forty six) KPKNL Teladan

or 65.7% of total existing service offices (70 KPKNLs)

have been officially established. To ensure the goal of

the establishment of modern service office—that is

to build a good image and a high public trust—DJKN

has also implemented monitoring and evaluation

on the activities of KPKNL Teladans. In 2012, the

monitoring and evaluation was carried out on five

modern offices, namely:

1.

2.

3.

4.

5.

4. Modernisasi Kantor PelayananDalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada

pengguna jasa, DJKN terus melakukan modernisasi

kantor pelayanan dengan membentuk KPKNL Teladan.

Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima

belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan. Pembentukan

KPKNL Teladan 2012 ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-

103/KN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang

Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Teladan Tahun 2012. KPKNL Teladan

tersebut meliputi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dengan demikian sampai dengan tahun 2012, telah

ditetapkan sebanyak 46 (empat puluh enam) KPKNL

Teladan atau sebesar 65,7% dari jumlah KPKNL yang

ada (70 KPKNL). Guna memastikan pencapaian tujuan

pembentukan KPKNL Teladan yaitu terciptanya kantor

yang memiliki citra baik dan kepercayaan publik yang

tinggi, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi KPKNL Teladan. Kegiatan tersebut dilakukan

pada 5 (lima) KPKNL Teladan di Lingkungan DJKN

yaitu:

1.

2.

3.

4.

5.

KPKNL Padang;

KPKNL Bengkulu;

KPKNL Metro;

KPKNL Purwakarta;

KPKNL Cirebon;

KPKNL Tegal;

KPKNL Pekalongan;

KPKNL Madiun;

KPKNL Sidoarjo;

KPKNL Palangkaraya;

KPKNL Kupang;

KPKNL Singaraja;

KPKNL Gorontalo;

KPKNL Palu;

KPKNL Sorong.

KPKNL Purwokerto;

KPKNL Kendari;

KPKNL Yogyakarta;

KPKNL Pekanbaru;

KPKNL Palembang.

KPKNL Padang;

KPKNL Bengkulu;

KPKNL Metro;

KPKNL Purwakarta;

KPKNL Cirebon;

KPKNL Tegal;

KPKNL Pekalongan;

KPKNL Madiun;

KPKNL Sidoarjo;

KPKNL Palangkaraya;

KPKNL Kupang;

KPKNL Singaraja;

KPKNL Gorontalo;

KPKNL Palu;

KPKNL Sorong.

KPKNL Purwokerto;

KPKNL Kendari;

KPKNL Yogyakarta;

KPKNL Pekanbaru;

KPKNL Palembang.


5. 5.


Kegiatan monitoring dan evaluasi KPKNL Teladan

yang dilakukan meliputi sandar fasilitas KPKNL

Teladan, pelayanan pada front office, pelaksanaan

SOP KPKNL Teladan dan pemanfaatan aplikasi

pendukung.

Peningkatan Manajemen SDM1)

2)

3)

4)

The monitoring and evaluation covered the standard

of facilities, front office service, SOP implementation,

and the use of supporting applications.

HR Management Improvement

1)

2)

3)

4)

Peningkatan Disiplin Pegawai

Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai di

Lingkungan DJKN, telah dilaksanakan penegakan

hukuman disiplin terhadap 51 orang pegawai

dengan rincian 11 pegawai mendapat hukuman

berat, 7 pegawai mendapat hukuman sedang dan

35 pegawai mendapat hukuman ringan, serta 1

orang pegawai yang dikenakan sanksi kode etik.

Pengembangan Assessment Center

Kegiatan Assesment yang telah dilaksanakan

selama tahun 2012 antara lain:

a.

b.

c.

Penyusunan Pola Mutasi

Dalam rangka menjamin objektivitas dan

transparansi dalam perpindahan jabatan karir

bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJKN,

telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Nomor PER-8/KN/2012 Tentang Pola Mutasi

Jabatan Karier Di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian)

Terus dilakukan updating data pegawai (nama,

NIP, tempat lahir, gol/pangkat, unit kerja,

pendidikan, diklat), e-dossier dan terus melakukan

pengembangan SIMPEG, salah satunya dengan

mengintegrasikan SIMPEG dengan DMS (Data

Management System).

Tightening Employees Discipline

In the course of improving employee discipline,

DJKN has imposed the enforcement of disciplinary

punishment on 51 employees consisting 11

employees heavily sanctioned, seven employees

moderately sanctioned, and 35 employees lightly

sanctioned.

Development of Assessment Center

The development of assessment center has been

conducted through, among others:

a.

b.

c.

Formulating Job Rotation Patterns

To ensure objectivity and transparency in the job

rotation for civil servants in the DJKN, the job

rotation patterns in the DJKN has been defined by

The Director-General of STate Asset Management

Number PER-8/KN/2012 on Job Rotation

Pattern in the Directorate-General of State Asset

Management.

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian)

Continued updating employee data (name,

employee ID, place of birth, rank/position,

work unit, education, training), e-dossier, and

integrating SIMPEG with DMS (Data Management

System).

Menyelenggarakan Assessment bekerja sama

dengan Biro SDM terhadap 52 pejabat eselon

III;

Menyelenggarakan Assessment untuk eselon

IV sebanyak 142 orang;

Menyelenggarakan Assessment Pelaksana

sebanyak 180 orang (10 batch)

Assessment center in collaboration with the

Bureau of Human Resources to 52 echelon III

officials;

Assessment Center for 142 Echelon IV Officials;

Assessment center for as many as 180

employees (10 batch ).

6. 6.

5)

Risk ManagementActivities that have been carried out in implementing

DJKN Risk Management during 2012 are as follows:

a.

5)

Manajemen RisikoKegiatan yang telah dilakukan terkait penerapan

manajemen risiko di lingkungan DJKN selama tahun

2012 adalah sebagai berikut:

a.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

(diklat)

Penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan

pada tahun 2012 antara lain:

a.

b.

c.

d.

e.

Penyusunan Profil Risiko Semester I dan II Tahun

2012

Sebagaimana diamanatkan dalam PMK

Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen

Keuangan, setiap UPR harus menyusun profil

risiko unit masing-masing pada tiap semester.

Untuk itu, Kantor Pusat DJKN bertugas untuk

mengoordinasikan dan memantau penyusunan

profil risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR).

Sebagai hasilnya, semua UPR di lingkungan DJKN

Education and Training

Education and training carried out in 2012 were,

among others:

a.

b.

c.

d.

e.

Formulation of Risk Profile Semester I and II 2012

As mandated by the PMK No. 191/PMK.09/2008

on the Application of Risk Management within

the Ministry of Finance, each Risk Owner Unit

(UPR) should prepare a risk profile for each

semester. The Central Office coordinates and

monitors the preparation of the risk profile in

each Unit Owner Risk (UPR ). As a result, all of the

UPR in the neighborhood DJKN has undertaken

the preparation of the risk profile in the first half

and the second half of 2012.

Melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi

bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk

eselon III sebanyak 4 orang dan diklat berbasis

kompetensi untuk eselon IV 105 orang (50

orang secara swakelola DJKN);

Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tk. III

bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk

23 pejabat eselon III dan Diklat Kepemimpinan

Tk. IV untuk pejabat eselon IV sebanyak 79

orang;

Melaksanakan Diklat Teknis Substantif

bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK untuk

1.503 orang;

Melaksanakan Diklat Internal DJKN secara

swakelola untuk 1.445 orang;

Memberikan kesempatan kepada pegawai

untuk mengikuti program short course baik

yang berasal dari internal DJKN/Kementerian

Keuangan, instansi pemerintah lainnya

maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk

tahun 2012 pegawai yang mengikuti program

short course tentang E-Goverment melalui

Maastricht School of Management - Belanda

sebanyak 1 orang.

Competency-based education and training in

cooperation with the PPSDM Training Center

for four echelon III officials and 105 echelon

IV officials (training for 50 of them were self-

managed by DJKN);

In collaboration with the PPSDM Training

Center, Level III Leadership Training for 23

echelon III officials and Level IV Leadership

Training for 79 echelon IV officials;

Substantive Technical Training for 1,503

participants in collaboration with KNPK

Training Center;

Self-managed internal training for 1.445

employees.

Providing opportunity for employees to

follow the short course program organized

internally at DJKN/Ministry of Finance or

other government agencies as well as foreign

agencies. In 2012, one employee took the short

course program on E-Government through

the Maastricht School of Management, The

Netherlands.



b.

c.

b.

c.

telah melaksanakan penyusunan profil risiko

pada semester I dan semester II tahun 2012.

Monitoring Penanganan Risiko Semester I dan II

Tahun 2012

Untuk menjaga agar rencana penanganan

risiko yang telah disusun dapat dilaksanakan

dengan baik, maka setiap pertengahan semester

dilaksanakan monitoring penanganan risiko.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara meminta

hasil sementara penanganan risiko yang telah

diselesaikan kepada seluruh UPR di lingkungan

DJKN. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana

efektivitas dan efisiensi rencana penanganan

risiko yang telah diselesaikan.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor

191/PMK.09/2008, setiap unit eselon I wajib

memenuhi struktur manajemen risiko dengan

membentuk Komite Manajemen Risiko, menunjuk

Ketua Manajemen Risiko, serta adanya UPR.

Untuk tahun 2012, DJKN telah membentuk Komite

Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan

yaitu (1) Ketua Komite : Direktur Jenderal Kekayaan

Negara; (2) Anggota : Sekretaris DJKN sekaligus

merangkap sebagai Ketua Manajemen Risiko

Monitoring Risk Management Semester I and II in

2012

To ensure that risk management plans that have

been developed can be properly implemented, the

implementation of risk management is monitored

each mid-semester. This activity is carried out by

way of requesting the tentative results of risks

handling that have been completed from entire

UPR. By means of it, DJKN will see how effectively

and efficiently risk management plans that have

been undertaken.

Risk Management Committee Meeting

As mandated by the PMK No. 191/

PMK.09/2008, each echelon I unit must meet

the risk management structure by forming a

Risk Management Committee, appointing the

Head of Risk Management, and determining a

UPR. For 2012, DJKN has established the Risk

Management Committee the membership of

which comprised (1) the Head of the Committee:

Director-General of State Asset Management,

(2) Members: Secretary of Directorate-General

Shar

tika

ND

- K

ND

2 -

Kom

odo

d.

e.

d.

e.

DJKN; dan (3) Anggota ; Direktur Pengelolaan

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap

penerapan manajemen risiko di lingkungan

DJKN, maka pada tahun 31 Juli 2012 telah

diselenggarakan Rapat Komite Manajemen

Risiko DJKN. Rapat dihadiri oleh Direktur Jenderal

Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, dan para

Direktur beserta staf terkait. Agenda rapat yaitu

membahas monitoring penerapan manajemen

risiko dan penanganan risiko di lingkungan DJKN

serta membahas risiko-risiko kunci di lingkungan

DJKN untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen

Risiko Semester I dan II Tahun 2012

Sesuai amanat PMK Nomor 191/PMK.09/2008,

setiap unit eselon I harus melaporkan paparan

risiko unit masing-masing kepada Menteri

Keuangan pada tiap akhir semester. DJKN telah

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Manajemen

Risiko DJKN Semester I Tahun 2012 kepada

Menteri Keuangan pada tanggal 3 Agustus 2012.

Materi yang terdapat dalam laporan tersebut

merupakan hasil pembahasan monitoring

penerapan manajemen risiko dan penanganan

risiko di lingkungan DJKN pada Rapat Komite

Manajemen Risiko tanggal 31 Juli 2012. Laporan

tersebut memuat dashboard risiko kunci DJKN,

pemetaan kategori dan level risiko yang ada di

DJKN, rekapitulasi penanganan risiko DJKN serta

kebijakan penanganan risiko di masa mendatang.

Untuk laporan pelaksanaan manajemen risiko

DJKN semester II tahun 2012 telah disusun dan

disampaikan kepada Menteri Keuangan pada

akhir Desember 2012.

Rapat Pembahasan Risiko Kunci Bersama Wakil

Menteri Keuangan II

Agenda rapat pembahasan risiko kunci bersama

Wakil Menteri Keuangan II merupakan tindak

of State Asset Management who also serves

as the Head of DJKN Risk Management, and (3)

Member: Director of State Asset Management

and Information System.

To supervise the implementation of risk

management, the Risk Management Committee

held a meeting on July 31, 2012 which was

attended by the Director-General of State Asset

Management, Secretary of Directorate-General

of State Asset Management, and the related

Directors and their staff. Discussed in the meeting

were the monitoring of risk management and the

key risks to be reported to the Minister of Finance.

Preparation of the Report on the Implementation

of Risk Management Semester I and II 2012

As stipulated by PMK No. 191/PMK.09/2008,

each echelon I unit shall report the risk exposure

of their unit to the Minister of Finance at the end

of each semester. DJKN has delivered the Report

on the Implementation of DJKN Risk Management

for First Half of 2012 to the Ministry of Finance by

August 3, 2012.

The report contained the result of the Risk

Management Committee’s discussion at the

meeting held on July 31, 2012, which brought up the

monitoring of risk management implementation

in DJKN. In addition, the report includes the

dashboard of DJKN key risks, the mapping

of categories and risk levels, recapitulation

DJKN risk management, and risk management

policies in the future. Meanwhile the report on

the implementation of risk management for

the second half of 2012 has been prepared and

submitted to the Minister of Finance by the end

of December 2012.

Meeting on Key Risks with the Second Deputy

Minister of Finance

The meeting was actually a follow-up on the

Minister of Finance’s directives for Report on


7.7.


`

f.`

Manajemen Kinerja

Kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja yang

telah dilaksanakan selama tahun 2012 meliputi:

a.

f.

Performance Management Planning and performance management activities

implemented during 2012 include:

a.

lanjut dari arahan Menteri Keuangan terhadap

Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko

DJKN Semester I Tahun 2012. Rapat tersebut

diselenggarakan pada tanggal 18 September

2012. Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan

II, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris

DJKN, dan para Direktur di lingkungan DJKN

beserta staf terkait.

Pada rapat dibahas mengenai risiko-risiko kunci

di lingkungan DJKN yang perlu diwaspadai beserta

action plan yang diperlukan untuk menanganinya.

Penilaian Proses Manajemen Risiko

Pada tahun 2012 DJKN bekerja sama dengan Tim

dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

(Itjen Kemenkeu) melakukan penilaian atas

proses manajemen risiko yang telah diterapkan

oleh UPR di lingkungan DJKN. Kegiatan

tersebut dilaksanakan untuk mengetahui

tingkat kematangan (maturity level) penerapan

manajemen risiko pada UPR di lingkungan DJKN.

Kegiatan ini dilakukan secara sampling terhadap

beberapa UPR di lingkungan DJKN yaitu Kanwil II

DJKN Medan, Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil

XVII DJKN Jayapura dan seluruh UPR di lingkungan

Kantor Pusat DJKN.

Penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2012

Berdasarkan KMK Nomor: KMK-454/KMK.01/2011

tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengelolaan

Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,

batas waktu untuk pelaksanaan kontrak kinerja

s.d. Kemenkeu-Five (pelaksana) adalah tanggal

31 Maret tahun berjalan. Pelaksanaan kontrak

kinerja tahun 2012 di lingkungan DJKN telah

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1)

2)

the Implementation of DJKN Risk Management

first semester of 2012. The meeting which

was attended by the Second Deputy Minister

of Finance, Director-General of State Asset

Management, Secretary of DJKN, and related

Directors and staff, took place on 18 September

2012.

The meeting highlighted the key risks to watch

over along with action plan required.

Assessment of Risk Management Process

In 2012, DJKN in collaboration with a team from

the Inspectorate-General of the Ministry of

Finance assessed the risk management process

that has been implemented by the UPR in the


Aimed at observing the maturity level of risk

management implementation, this activity was

carried out through sampling test on some of

UPRs in the Directorate-General of State Asset

Management, namely Regional Office II Medan,

Regional Office IX Semarang, Regional Office XVI

Jayapura, and all UPRs in the Central Office.

Signing of Contract of Performance in 2012

KMK Number: KMK-454/KMK.01/2011 dated

December 30, 2011 on Performance Management

in the Ministry of Finance stated that the deadline

for the implementation of performance contracts

up to Kemenkeu-Five was March 31 of the current

year. The contracts of performance implemented

during 2012 were as follows:

1)

2)

Kontrak Kinerja Kemenkeu One telah

dilaksanakan pada tgl 8 Februari 2012;

Kontrak Kinerja Kemenkeu Two untuk 28

pejabat eselon II telah dilaksanakan pada tgl

10 Februari 2012;

Contract of Performance Kemenkeu-One was

held at the Ministry of Finance, February 8,

2012;

Contract of Performance Kemenkeu-One for

28 Echelon II Officials, February 10, 2012;

b.

c.

d.

3)

KPI Template Preparation for Kemenkeu-Two

Through Kemenke-Five at Vertical Units

KPI (Key Performance Indicator) template for

Kemenkeu-Two up to Kemenkeu-Five 2012,

which was based on the duties and functions, job

descriptions, SOP, and contract of performance

from the previous year, has been prepared. This

template will serve as both guidance as well

as materials for the signing of the contract of

performance for vertical units.

Preparation of Performance Management

Regulations

To follow up on the mandate of KMK Number: KMK-

454/KMK.01/2011 on Performance Management

in the Ministry of Finance particularly in dictums

eight and nine, DJKN has formulated technical

guidelines on performance management as

stipulated in the Director-General of State Asset

Management Number: KEP-80/KN/2012 dated

June 27, 2012.

Discussion on the Report on Kemenkeu-One

Performance.

This discussion was held every quarter at the

invitation of Pushaka, bringing up evaluation of

the performance of Kemenkeu-One, progress of

strategic initiatives, progress of follow-up steps

to the Minister of Finance’s directives during the

Working Meeting held on February 18 and 20,

2012, as well as progress of thematic pending

matters. In 2012, as many as four discussions

were held:

1)

2)

b.

c.

d.

3)

Penyusunan Template IKU Kemenkeu-Two s.d.

Kemenkeu-Five Unit Vertikal

Sebagai panduan sekaligus bahan untuk

penandatanganan kontrak kinerja unit vertikal,

telah disusun template IKU Kemenkeu-Two s.d.

Kemenkeu-Five tahun 2012. Template IKU disusun

berdasarkan tugas dan fungsi, uraian jabatan,

SOP, dan kontrak kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kinerja

Sebagai tindak lanjut dari amanat KMK Nomor

: KMK-454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan

Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

khususnya diktum kedelapan dan kesembilan,

telah disusun petunjuk teknis pengelolaan kinerja

di lingkungan DJKN sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan

Negara Nomor : KEP-80/KN/2012 tanggal 27

Juni 2012.

Pembahasan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-

One.

Pembahasan dilaksanakan setiap triwulan

berdasarkan undangan dari Pushaka. Agenda

pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja

Kemenkeu-One, progress pencapaian insiatif

strategis, progress tindak lanjut arahan Menteri

Keuangan hasil Rapat Kerja Kementerian

Keuangan tanggal 18 dan 20 Februari 2012,

serta progress pending matters tematik. Pada

tahun 2012 telah dilaksanakan 4 (empat) kali

pembahasan, dengan rincian:

1)

2)


Kontrak Kinerja Kemenkeu Three s.d.

Kemenkeu Five pada Kantor Pusat, Kanwil,

dan KPKNL telah dilaksanakan s.d. 31 Maret

2012.

Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One

Periode triwulan IV tahun 2011 dilaksanakan

pada tanggal 18-20 Januari 2012


Periode triwulan I tahun 2012 dilaksanakan

Contract of Performance Kemenkeu-Tree up

to Kemenkeu-Five, March 31, 2012.

Discussion of performance achievements of

Kemenkeu-One Fourth Quarter of 2011, held

on 18-20 January 2012.


Kemenkeu-One First Quarter 2012, held on 11-

13 April 2012


e.

f.

e.

f.

3)

4)

Untuk pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-

One periode triwulan IV tahun 2012, Pushaka

mengagendakan pada tanggal 15-18 Januari

2013. Selain pembahasan triwulan yang rutin

dilaksanakan bersama dengan Pushaka,

pada tanggal 28-29 Juni 2012 dilaksanakan

pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One dan

Kemenkeu-Two dengan mengundang pengelola

kinerja unit eselon II di lingkungan DJKN.

Reviu kontrak kinerja tahun 2012

Reviu kontrak kinerja dilaksanakan dengan tujuan

untuk memperoleh tanggapan/masukan atas

pelaksanaan kontrak kinerja meliputi:

1)

2)

3)

Reviu dilaksanakan dalam bentuk asistensi yang

dilakukan oleh perwakilan dari Pushaka Setjen,

perwakilan dari Sekretariat Ditjen dan perwakilan

dari unit yang direviu (dari unit eselon IV s.d.

pelaksana). Selain melaksanakan reviu kontrak

kinerja, juga dilaksanakan survei Strategy

Focused Organization (SFO) untuk mengevaluasi

implementasi pengelolaan kinerja berbasis

balanced scorecard yang telah diterapkan oleh

Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. Pada

pada tanggal 11-13 April 2012


Periode triwulan II tahun 2012 dilaksanakan

pada tanggal 16-19 Juli 2012


Periode triwulan III tahun 2012 dilaksanakan

pada tanggal 16-18 Oktober 2012

Kesesuaian IKU dengan visi, misi, tugas,

fungsi, uraian jabatan dan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh setiap pejabat/pegawai;

Proses penurunan (cascading) dan penyalarasan

(alignment) IKU s.d. level Kemenkeu-Five

(Pelaksana);

Reviu IKU yang telah ditetapkan, meliputi

dukungan IKU terhadap pencapaian sasaran

strategis beserta kualitas IKU yang diukur.

3)

4)

Pushaka has set that discussion of performance

achievements of Kemenkeu-One fourth quarter

of 2012, would be held on 15-18 January 2013.

In addition to the regular quarterly discussions

conducted with Pushaka, on 28-29 June 2012,

a series of meeting involving performance

managers of echelon II units in the Ministry of

Finance were held, discussing the performance

achievement of Kemenkeu-One and Kemenkeu-

Two.

Review of contract of performance 2012

Review of contact of performance was carried

out to obtain feedback and inputs on the

implementation of the contract. This includes:

1)

2)

3)

This review was carried out in the form of

assistance provided by representatives of

Pushaka of Secretary-General, representatives

of the Secretariat of Directorate-General, and

representatives from the units reviewed. In

addition to carrying out review of contract of

performance, DJKN also conducted Strategy

Focused Organization (SFO) survey to evaluate

the implementation of the balanced scorecard-

based performance management which has been


Kemenkeu-One second quarter of 2012, held

on 16-19 July 2012


Kemenkeu-One third quarter of 2012, held on

16-18 October 2012

KPI conformity with the vision, mission,

tasks, functions, job descriptions and work

performed by each official or employee:

IKU cascading and alignment up to Kemenkeu-

Five level (pelaksana):

Review of predefined KPI, which included

KPI support for achievement of strategic

objectives along, and the quality of KPI

reviewed.

g. g.

tahun 2012 terdapat 6 unit yang dilaksanakan

reviu dan SFO, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sosialisasi Pengelolaan Kinerja

Dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai

mengenai pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan

7 (tujuh) kali sosialisasi pengelolaan kinerja, yaitu:

1)

2)

3)

implemented in the Ministry of Finance since

2007. In 2012, there were 6 units on which review

and SFO survey conducted:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dissemination of Performance Management

To increase employee understanding of the

performance management, seven disseminations

of performance management were conducted,

namely:

1)

2)

3)

Sum

arno

- K

PKN

L Pa

lu -

Men

gang

kat

Embe

r


Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil II

Medan pada tanggal 5-8 Juni 2012;

Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL

Palembang pada tanggal 5-8 Juni 2012;

Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat

BMN pada tanggal 2-3 Juli 2012;

Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat

PN-KNL pada tanggal 4-5 Juli 2012;

Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil III

DJKN Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus

2012;

Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL

Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus 2012.

Sosialisasi tahap I pada tanggal 4-7 September

2012 di Bandung;

Sosialisasi tahap II pada tanggal 11-14

September 2012 di Pangkal Pinang;

Sosialisasi tahap III pada tanggal 18-21

September 2012 di Batam;

Review of contract of performance and SFO

on Regional Office II Medan, 5-8 June 2012;


on KPKNL Palembang, 5-8 June 2012;


on Directorate of State-Owned Asset, 2-3

July 2012;


on Directorate of State Claims and Other State

Asset, 4-5 July 2012;

Review of contract of performance and SFOon

Regional Office III Pekanbaru, 1-3 August

2012;


on KPKNL Pekanbaru, 1-3 August 2012.

Dissemination phase I on 4-7 September 2012

in Bandung;

Dissemination phase II on 11-14 September

2012 in Pangkal Pinang;

Dissemination phase III on 18-21 September

2012 in Batam;

The value of a man should be seen in what he gives and not in what he

is able to receive.

- Albert Einstein -

Andi Al Hakim - KPKNL Serpong - Menjual Hasil Kebun ke Pasar

4)

5)

6)

7)

Materi yang disampaikan meliputi Keputusan

Dirjen Nomor : 80/KN/2012 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJKN

dan pengenalan aplikasi kinerja e-performance

sekaligus otomasi IKU melalui aplikasi.

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara

bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi teknis

di bidang Kepegawaian.

Otomasi IKU melalui aplikasi pengelolaan kinerja

Sebagai tindak lanjut dari amanat Surat Edaran

Menteri Keuangan nomor : SE-21/MK/2012

tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2012 di

Lingkungan Kementerian Keuangan, telah

dilaksanakan otomasi IKU melalui aplikasi

pengelolaan kinerja berbasis internet dengan

alamat http://e-performance.depkeu.go.id.

Secara garis besar terdapat enam tahapan

otomasi IKU meliputi:

1)

2)

3)

4)

4)

5)

6)

7)

Material presented in the dissemination was

made up of Director-General of State Asset

Management’s Decree Number : 80/KN/2012

on Technical Guidelines for Performance

Management and e-performance introduction,

and automation of KPI through an application.

This dissemination conducted simultaneously

with the technical dissemination in the field of

personnel management.

KPI Automation through Performance

Management Applications

As a follow up to the mandate of the Ministry of

Finance’s Circular number : SE-21/MK/2012 dated

August 9, 2012 regarding the Implementation of

Performance Assessment First Semester 2012

in the Ministry of Finance, an automation of KPI

was applied through Internet-based performance

management applications. With a web browser,

users can just click this address: http://e-

performance.depkeu.go.id.

Broadly speaking, there are six stages of KPI

automation:

1)

2)

3)


Dissemination phase IV on 25-28 September

2012 in Balikpapan;

Dissemination phase V on 2-5 October 2012

in Mataram;

Dissemination phase VI on December 9 to 12

October 2012 in Makassar;

Dissemination phase VII on 16-19 October

2012 in Jakarta.

Registration, registering all employees who

will use the application;

Update profile, updating employee data

(name, employee ID, organizational unit,

position, rank, date of birth, employee’s

superior, and e-mail addresses);

Performance management data input,

recording data on performance management

in the form organizational performance

management data and employee performance

management data;

Sosialisasi tahap IV pada tanggal 25-28

September 2012 di Balikpapan;

Sosialisasi tahap V pada tanggal 2-5 Oktober

2012 di Mataram;

Sosialisasi tahap VI pada tanggal 9-12 Oktober

2012 di Makassar;

Sosialisasi tahap VII pada tanggal 16-19

Oktober 2012 di Jakarta.

Registrasi, berupa pendaftaran seluruh

pegawai yang akan menggunakan aplikasi;

Update profil berupa update data pegawai

berupa nama, NIP, unit organisasi, jabatan,

golongan, tanggal lahir, atasan, dan alamat

e-mail;

Input data pengelola kinerja berupa input data

pengelola kinerja organisasi dan pengelola

kinerja pegawai;

Set parameter unit berupa pengaturan bobot

perspektif, bobot IKU dan bobot Nilai Kinerja

Pegawai;

8. 8.


h.

Penerapan Pengendalian InternalDJKN terus berupaya meningkatkan penerapan

pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan KMK Nomor

152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan

Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian

Keuangan.

Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010, pelaksanaan

fungsi kepatuhan internal di lingkungan DJKN

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan

Internal, Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara,

sedangkan untuk mengakomodasi fungsi kepatuhan

internal di tingkat vertikal telah ditetapkan PMK

Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, di mana fungsi kepatuhan internal di tingkat

Kantor Wilayah dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan

Internal, Hukum, dan Informasi, dan di tingkat KPKNL

dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal.

h.

Internal Control ImplementationDJKN continues to improve the implementation of

internal control in each of its tasks and functions as

stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008

concerning the Government Internal Control System

and KMK No.152/KMK.09/2011 on Improving the

Implementation of Internal Control in the Ministry of

Finance.

In accordance with PMK No.184/PMK.01/2010, the

implementation of internal compliance function

within the DJKN is carried out by Organization and

Internal Compliance Division of the Secretariat of


Meanwhile, to accommodate the internal compliance

function at the vertical units, the Minister of

Finance through PMK No. 170/PMK.01/2012 on

the Organization and Administration of Vertical

Institutions in the Directorate-General of State Asset

Management has set down that internal compliance

function at the level of regional offices shall be

conducted by the Division of Internal Compliance,

Legal, and Information, while at the level service

office, it is to be conducted by Internal Compliance

Section.

5)

6)

Penyusunan usulan IKU Tahun 2013

Pada tanggal 19-23 November 2012 dilaksanakan

pembahasan usulan IKU Kemenkeu-One 2013

dengan peserta pembahasan adalah perwakilan

dari unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat,

perwakilan dari Kanwil VII DJKN Jakarta, dan

perwakilan dari KPKNL Jakarta I-V. Selanjutnya,

hasil pembahasan tersebut dibahas kembali

dalam Rapat Pimpinan tanggal 21 Desember 2012.

4)

5)

6)

Preparing Draft of IKU 2013

Inviting representatives from Echelon II units in

the Central Office, representatives from Regional

Office VII Jakarta, and representatives from KPKNL

Jakarta I–V, from November 19 to 23, 2012, DJKN

discussed the draft of KPI for Kemenkeu One 2013.

The result of this discussion was rediscussed in

Leaders Meeting December 21, 2012.

Input kontrak kinerja berupa input sasaran

strategis, IKU, target dan manual IKU; dan

penilaian capaian kinerja pegawai dan

penilaian perilaku pegawai.

Unit parameter setting, consisting of the

weight of perspective formulation, weight of

KPI, weight of employee performance value;

Inputting contract of performance, which

includes strategic objectives, KPI, KPI targets

and manuals, and

performance appraisal on the employee

performance and employee behavior.

Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan monitoring

dan evaluasi (monev) pemantauan pengendalian

intern, dengan fokus utama kegiatan meliputi: (1)

sosialisasi pemantauan pengendalian utama, (2)

internalisasi gerakan anti korupsi, dan (3) pengujian

penerapan pengendalian utama yang dilakukan pada

unit vertikal tingkat kantor wilayah. Kegiatan tersebut

juga dilaksanakan di KPKNL Bekasi sebagai perwakilan

unit vertikal tingkat KPKNL. Di samping kegiatan

sosialisasi/internalisasi dan pengujian pengendalian

utama di KPKNL Bekasi, juga dilaksanakan uji coba

matriks perangkat pemantauan pengendalian utama

tahun 2012. Adapun kantor wilayah yang telah

dilakukan monev pemantauan dan pengendalian

utama sepanjang tahun 2012 meliputi :

Throughout the year 2012, DJKN has carried out

internal control monitoring and evaluation focusing

on the following three activities: (1) dissemination

of key control monitoring, (2) internalization of

anticorruption movement, and (3) assessing the

application of key control carried out within the

vertical unit at the level of regional office. This activity

was also conducted in KPKNL Bekasi as representative

vertical unit at the level of service office. In addition

to the dissemination/internalization and key control

testing in KPKNL Bekasi, a test of matrix of key

control monitoring was also carried out in 2012.

Following are the regional offices in which internal

control monitoring and evaluation has been carried

out in 2012:


Rya

n Ti

arno

- K

PKN

L Lh

okse

umaw

e -

Sha

llow

tail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kanwil IX Semarang

Kanwil IV Palembang

Kanwil XIV Denpasar

KPNL Bekasi

Kanwil II Medan

Kanwil VI Bandung


Kanwil XVI Manado

Kanwil I Banda Aceh

12 - 14 September/September 2012



10 - 12 Oktober/October 2012

17 - 19 Oktober/October 2012

23 -25 Oktober/October 2012

31 Oktober/October - 2 November/November 2012

05 - 08 November/November 2012

12 - 14 November/November 2012

UnitRegional Office/Service Office

WAKTUTIME

NO.

9.

10.

9.

10.

Penanganan Pengaduan MasyarakatPengaduan masyarakat, ditinjau dari sumber

pengaduan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1)

Aplikasi Whistleblowing System (WISE), (2) Surat

biasa/elektronik, dan (3) Tromol Pos 5000.

1)

2)

3)

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Sepanjang tahun 2012, DJKN telah melakukan tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas

Fungsional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan (Itjen).

Aplikasi Whistleblowing System (WiSe), yaitu

aplikasi yang dijadikan media kepada internal

Kementerian Keuangan maupun masyarakat

umum untuk mengajukan pengaduan terkait

berbagai permasalahan baik pelanggaran disiplin

pegawai negeri sipil (PNS) maupun pelanggaran

pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan,

termasuk di antaranya DJKN. Sepanjang tahun

2012 terdapat 12 (dua belas) pengaduan terkait

tugas dan fungsi DJKN yang disampaikan melalui

aplikasi WiSe.

Surat biasa/elektronik, yaitu media yang lazim

digunakan para pihak untuk menyampaikan berbagai

keluhan terhadap tindakan pelanggaran dan

kelemahan pelayanan di lingkungan DJKN. Dalam

hal terdapat satu pengaduan yang disampaikan

melalui surat biasa/elektronik serta disampaikan

juga melalui WiSe, maka pengelompokan

pengaduan tersebut akan dimasukkan sebagai

kategori pengaduan WiSe. Adapun outstanding

pengaduan masyarakat melalui surat biasa/

elektronik sebanyak 18 (delapan belas) pengaduan.

Tromol Pos 5000, yaitu media pengaduan

masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Sesuai surat IBI-Inspektorat

Jenderal Nomor SR-59/IJ.900/1/2012 tanggal 10

Desember 2012, terdapat outstanding pengaduan

melalui Tromol Pos 5000 sebanyak 13 (tiga belas)

pengaduan sejak tahun 2001 s.d. 2009.

Public Complaints Handling

Based on their source, public complaints are divided

into three categories, namely: (1) Whistleblowing

System (WiSe) application, (2) regular/electronic mail,

and (3) Mailbox 5000 (complaint center mailbox).

1)

2)

3)

Follow-Up On Functional Supervisory Agencies’ ReportsThroughout 2012, DJKN conducted follow-up on

reports delivered by Functional Supervisor Officers

from Supreme Audit Agency (BPK), Financial and

Development Supervisory Agency (BPKP), and

Inspectorate-General of the Ministry of Finance.

Whistleblowing Application System (WiSe) is an

application used as a medium for Ministry of

Finance’s internal employees and general public

to lodge complaints concerning violations of civil

servants discipline and violation of service in the

Ministry of Finance, including DJKN. Throughout

2012, a total of 12 complaints related to DJKN’s

duties and functions were filed through the

application.

Regular/electronic mail, are commonly used to

submit complaints against violations and service

weaknesses within the DJKN. In the event of

a complaint submitted both through regular/

electronic mail and through WiSe, the complaint will

be included and categorized as a WiSe complaint.

The outstanding complaints filed through regular/

electronic mail stood at 18.

Mailbox 5000, is a complaint center mailbox

managed by the Ministry of State Apparatus

Empowerment and Bureaucratic Reform. According

to Inspector of Investigation of the Inspector-

General’s letter Number: SR-59/IJ.900/1/2012

dated December 10, 2012, the total of outstanding

complaints submitted through this complaint center

from 2001 until 2009 was 13.


1)

2)

3)

Follow-up on BPK’s audit findings on LKBUN 2011

DJKN undertook follow-up on significant findings

influencing audit opinion on LKPP and LKBUN

2011. As a result, the BPK gave a qualified

opinion (WDP) for LKPP and LKBUN 2011, and an

unqualified opinion with explanation (WTP-DPP)

for Government Investment Financial Report 2011

(BA.999.03).

Follow-up on BPKP’s audit findings

Together with Secretariat of Inspectorate-

General and BPKP, DJKN throughout the year

2012 conducted discussions and finalization of

outstanding of BPKP’s audit findings 2000, 2003,

and 2004 that still appeared on BPKP’s database.

Each inspection object was examined, and as

a result, the total of outstanding BPKP’s audit

findings trimmed down to 5 from the original 45.

Inspectorate-General of the Ministry of Finance

The scope of inspection report of the

Inspectorate-General of the Ministry of Finance

covered the span of three periods, namely (i)

LHP-Itjen (Inspectorate-General’s Inspection

Report) pre-2011, LHP-Itjen 2011, and LHP-Itjen

2012. As of December 31, 2012, a total of 44 of 157

DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

DJKN continues to improve the implementation of internal control in each of its tasks and functions as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the

Government Internal Control System.

1)

2)

3)

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP

dan LKBUN Tahun 2011

DJKN telah menindaklanjuti temuan yang

signifikan dan mempengaruhi opini BPK atas

LKPP dan LKBUN Tahun 2011. Dari hasil tindak

lanjut tersebut, BPK memberikan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan

LKBUN Tahun 2011. Sedangkan Laporan Keuangan

Investasi Pemerintah pada BA.999.03 Tahun 2011

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian-

Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPKP

Sepanjang tahun 2012, DJKN bersama-sama

dengan Sekretariat Itjen, dan BPKP telah

melakukan pembahasan dan penuntasan atas

outstanding hasil pemeriksaan BPKP tahun 2000,

2003, dan 2004 yang masih muncul pada database

BPKP. Adapun jumlah outstanding temuan BPKP

yaitu sebanyak 45 temuan, setelah pembahasan

dan penuntasan pada masing-masing obyek

pemeriksaan (obrik), jumlah outstanding temuan

BPKP menjadi 5 temuan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

(Itjen)

Lingkup laporan hasil pemeriksaan Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan dibagi menjadi

3 (tiga) bagian yaitu (i) LHP-Itjen sebelum

Tahun 2011, LHP-Itjen Tahun 2011, dan LHP-Itjen

Tahun 2012. Pada 31 Desember 2012, DJKN telah


menyelesaikan penuntasan atas 44 (empat puluh

empat) outstanding LHP Itjen sebelum Tahun

2012, yang semula terdiri dari 157 butir temuan

(per-31 Desember 2011). Selain itu, pada tahun

2012 telah disusun pemetaan temuan Inspektorat

Jenderal dengan pendekatan tingkat kesulitan

penuntasan temuan dan membagi temuan

menjadi tiga kelas, yaitu temuan kategori berat,

sedang, dan ringan.

outstanding of LHP-Itjen has been resolved. Apart

from that, in 2012 DJKN has prepared a mapping

of Inspectorate-General’s findings based on their

level of difficulty and split those findings into

three classes—heavy, moderate, and light.


Am I not destroying my enemies when I make friends

of them?

- Abraham Lincoln -


PELUANG DAN TANTANGAN 2013OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 2013

Slamet Trijendra_KPKNL Singkawang_Ciaaaatttt_Sinergi

PELUANG DAN TANTANGAN 2013OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 2013

“Strong beliefs win strong

men, and then make them

stronger”

- Richard Bach -

Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk

mengelola kekayaan negara, DJKN telah melakukan

berbagai upaya yang maksimal untuk membenahi

manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib

administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi

terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang

optimal. Selain mengelola kekayaan negara, DJKN

juga melaksanakan pengurusan piutang negara serta

memberikan pelayanan lelang.

Perjalanan DJKN dalam melaksanakan mandat

pengelolaan kekayaan negara di tengah gejolak ekonomi

global maupun nasional, telah membuat organisasi ini

berdiri dengan segala peluangnya, sekaligus berhadapan

dengan tantangan yang tidak ringan.

PELUANG

Salah satu lingkup pengelolaan barang milik negara

adalah pengamanan dan pemeliharaan barang milik

negara. Pengamanan barang milik negara mencakup

pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan

pengamanan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal

32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, salah

satu bentuk pengamanan hukum dalam pengelolaan

barang milik negara adalah kegiatan melengkapi bukti

status kepemilikan barang.

Selanjutnya, telah pula diterbitkan Peraturan Bersama

Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun

2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara

berupa Tanah.

Bukti kepemilikan juga menjadi salah satu indikator

baiknya pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Dalam paragraf 21 Pernyataan Nomor 7 Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Cash Towards Accrual (CTA) dan

paragraf 19 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual, dinyatakan bahwa saat pengakuan aset

akan dapat lebih diandalkan apabila terdapat bukti

bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/

atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat

tanah dan bukti kepemilikan. Tentu saja ini merupakan

peluang besar bagi DJKN yang berindak atas nama

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk

melakukan identifikasi dan pendataan untuk mendukung

As an organizational unit mandated to manage the

state asset, DJKN has made various maximum efforts

to enhance the management of state asset towards the

realization of three dimensional order, administrative

order, legal order, and physical order, so that the

management of state asset can be undertaken optimally.

In addition to managing state asset, DJKN also carries

out the management of state claims as well as providing

auction service.

DJKN’s journey in carrying out the mandate of managing

the state asset in the midst of global and national

economic turmoil, has posed this organization in the mid

of all opportunities and challenges.

OPPORTUNITIES

One of the scopes of state owned asset management

is the safeguarding and maintenance of the asset.

Safeguarding of state-owned asset covers three aspects

of safeguard administrative, physical, and legal. Article

32 of Government Regulation No. 6 of 2006 stipulates

that one of the forms of legal safeguards in the

management of state-owned asset is completing the

proof of ownership status.

Furthermore, joint regulations of the Minister of Finance

and the Head of National Lands Agency relating to

certification of state owned asset in the form of lands

have also been issued. They were the Minister of

Finance’s Regulation Number 186/PMK.06/2009 and

the Head of National Land Agency’s Regulation Number

24 of 2009.

Proof of ownership also serves as an important

indicator in determining whether state-owned asset

management has been properly undertaken. Paragraph

21 of CTA (Cash Toward Accrual)-Based Government

Accounting Standards No. 7 and paragraph 19 of Accrual-

Based Government Accounting Standards stipulate

that recognition of assets will be more reliable once

accompanied by evidence showing a legal transfer of

ownership and/or control, such as land certificates

and other proof of ownership. This, of course, is a great

opportunity for DJKN on behalf of the Minister of Finance

as the Asset Manager to identify and collect data to


pelaksanaan sertifikasi barang milik negara berupa tanah

yang berada di Kementerian/Lembaga.

Pada perkembangannya sesuai PMK Nomor 247/

PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan,

Penetapan alokasi, Pengesahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum Negara, tugas dan fungsi

DJKN di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan semakin

luas dengan ditetapkannya DJKN selaku PPA BUN

Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran

999.03). Perkembangan tugas tersebut memberi peluang

bagi DJKN Cq. Dit. KND untuk berperan aktif dalam

pengambilan kebijakan investasi pemerintah mulai dari

proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban

Investasi Pemerintah. Tugas melaksanakan proses

perencanaan untuk kebutuhan Investasi Pemerintah

RAPBN tahun Anggaran 2014 akan dimulai tahun 2013.

Terkait kedudukan Menteri Keuangan selaku Ultimate

Shareholder BUMN, DJKN memiliki peluang untuk ikut

serta memberikan masukan dalam menentukan arah

kebijakan dalam rangka pendirian dan pengusulan

penambahan dan pengurangan penyertaan modal

negara dan perubahan bentuk badan hukum BUMN.

Selain itu, DJKN terlibat langsung dalam mengoordinasi

penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN

dan Perseroan Terbatas lainnya. Proses penatausahaan

tersebut dari waktu ke waktu terus diupayakan untuk

disempurnakan, hal ini memberikan peluang bagi DJKN

Wah

yu G

unaw

an -

KPK

NL

Lhok

sem

awe

- G

ulun

g Ja

la

support the certification of state owned asset in the form

of lands within the Ministries/Agencies.

In terms of its tasks and functions, DJKN from this

year on experienced a challenging development. The

Minister of Finance through PMK No. 247/PMK.02/2012

on Procedures for Planning, Allocation Determination,

and the Legalization of State Budget Implementation

Document by State Treasurer, has designated DJKN as PPA

BUN (Assistant Budget User of State General Treasurer)

for the scope of government investment (BA 999.03).

This regulation requires that DJKN c.q. Directorate

of Separated State play an active role in formulating

government investment policy whose process ranges

from planning and preparing accountability reports

on Government Investment. This task of carrying out

planning for the government investment needs in State

Budget 2014 will begin in 2013.

Since the Minister of Finance has now taken the place

of the Ultimate Shareholder of SOEs, DJKN also has

the opportunity to participate and to provide input in

determining the policy direction for the establishment of

new SOEs, for proposing the addition and subtraction of

government capital participation, and for transformation

of legal entity of SOEs. Aside from that, DJKN must

also directly involve in coordinating the administration

of the State Capital Investment in SOEs and other

Limited Companies whose administration process has

to be refined continuously. It means DJKN is required to


untuk memberikan data yang ter-update, valid, dan

menyajikan gambaran kondisi atau kinerja BUMN dan

Perseroan Terbatas lainnya sebagai pertimbangan

pengambil keputusan, maupun bahan pengkajian dalam

rangka pengambilan keputusan.

Dukungan terhadap eksistensi Penilai Pemerintah

semakin kuat terbukti dengan terus terjaganya

kepercayaan pemangku kepentingan. Pemberian otoritas

yang lebih besar pada DJKN c.q. Direktorat Penilaian

diharapkan dapat mentransformasi posisi Direktorat

Penilaian dari fungsi melayani penilaian yang hanya

sebatas pada Barang Milik Negara menjadi melayani

penilaian untuk semua kepentingan negara. Adanya

political will dari lembaga maupun orang yang berwenang

untuk mengembangkan DJKN akan menjadi dorongan

yang kuat dalam menciptakan penilai pemerintah yang

profesional, berintegritas, berdaya saing nasional dan

internasional dalam sebuah lembaga yang kuat dan

dipercaya oleh publik.

Jaringan akademik yang dimiliki oleh Direktorat

Penilaian seperti INSPEN-Malaysia, Appraisal Institute

Australia, dan beberapa universitas yang melakukan

penelitian terkait dengan bidang penilaian aset adalah

sebuah peluang untuk mengembangkan metodologi

yang tepat dan mempromosikan peran dan tugas DJKN

pada dunia internasional. Jaringan ini penting untuk

mendukung penelitian dan pengembangan metodologi

yang akan menjadi tumpuan para Penilai Pemerintah

dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, jaringan

“Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam

mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good

governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan pemerintah

dalam mengamankan kekayaan negara dari sisi pengelolaan

aset negara.”

provide the most updated and valid data in presenting

an overview of performance of SOEs and other Limited

Companies that is useful for decision-makers.

Support for the existence of Government Valuers is getting

stronger, as evidenced by stakeholders’ continued trust.

Entrusted with greater authority, DJKN c.q. Directorate

of Valuation is expected to transform its function from

merely valuing State-Owned Asset to valuing any state

asset for the sake of the country. The political will of

institutions and individuals authorized to develop DJKN

will become a strong push within the government in

creating valuers that are professional, of great integrity,

nationally and internationally competitive, and working

in a strong and trusted agency.

Engaged in academic network such as INSPEN-Malaysia,

Appraisal Institute Australia, and several universities that

conduct research in the field of asset assessment, DJKN

has what it takes to develop appropriate methodologies

and to promote the role and task of DJKN to the

international world. Apart from providing support for

research and development of methodologies that will

become the foundation of the Government Valuer to

carry out their duties, this network will allow government

valuers in Indonesia to carry on exchanging ideas and


profesi di seluruh dunia akan memudahkan para penilai

pemerintah di Indonesia untuk terus bertukar pikiran

dan bergabung dalam diskusi-diskusi terkait dengan

tantangan yang ada di bidang penilaian aset.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan

piutang negara, sejalan dengan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan

Piutang Daerah. Hal ini memberikan peluang kepada

DJKN untuk mengurus piutang K/L yang masih banyak

belum diserahkan kepada PUPN.

Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam

mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

(good governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan

pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara dari

sisi pengelolaan aset negara. Berdasarkan Pasal 48 UU

Nomor 1 Tahun 2004, penjualan BMN/D prinsipnya

dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-

hal tertentu yang pengaturan lebih lanjutnya diatur

dalam peraturan pemerintah sebagaimana rantai

siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset

management cycle).

Peluang DJKN yang lain di bidang pelayanan lelang

terbuka bersama adanya Pejabat Lelang Kelas II.

Keberadaan mereka diharapkan dapat meningkatkan

PNBP dari sektor lelang noneksekusi sukarela berupa bea

lelang. Selain itu, DJKN juga berpeluang melelang aset

yang menjadi jaminan dalam kredit perbankan.

“Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/Regional-

Owned Asset are done principally through auction, except

in certain cases the regulation of which stipulated by the

government as part of state/regional asset management cycle.”

thoughts with their counterparts regarding challenges in

the field of asset valuation.

The decision of the Constitutional Court (MK) has ruled

that claims deriving from SOEs are not deemed as state

claims. This, apart from being in line with the Bill on the

Management of State and Regional Claims, gives DJKN

the opportunity to handle state claims that have yet to

be submitted to DJKN.

Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/

Regional-Owned Asset are done principally through

auction, except in certain cases the regulation of which

stipulated by the government as part of state/regional

asset management cycle. This is where auctions play

an important role in supporting the principles of good

governance: they fulfill the needs of the government in

securing state asset in terms of management of state

asset.

DJKN’s other opportunities in the areas of auction service

may derive from the existence of Class II Auctioneers.

Their presence is expected to increase non-tax revenues

from voluntary non-execution auctions in the form of

auction fee. In addition, it is only through DJKN that

auctions of collateral assets in bank lending shall be

conducted.


TANTANGAN

Dalam mengelola barang milik negara, tantangan yang

dihadapi dalam penyertifikatan barang milik negara

berupa tanah antara lain belum diperoleh data yang

valid tentang sebaran bidang tanah yang memenuhi

syarat untuk disertifikatkan (free and clear) maupun

yang belum memenuhi syarat, seperti tanah yang

bersengketa, jumlah bidang tanah yang sangat banyak,

diindikasikan mencapai 92.000 bidang tanah, terdapat

bidang tanah yang statusnya dalam sengketa sehingga

dibutuhkan waktu dan upaya penyelesaian agar bidang

tanah tersebut memenuhi kualifikasi clear and clean

untuk dapat disertifikatkan.

Tantangan yang dihadapi dalam menangani pengelolaan

kekayaan negara dipisahkan adalah ketika BUMN

memiliki permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda

sehingga diperlukan penanganan yang berbeda-beda

pula. Untuk itu diperlukan kejelian dalam penelitian

dan pemilihan opsi-opsi yang paling optimal bagi

penatausahaan BUMN terkait. Diantara BUMN-BUMN

yang ditangani oleh DJKN, masih terdapat BUMN dengan

kondisi keuangan yang memprihatinkan (mengalami

financial distress) sehingga memerlukan upaya-upaya

penyehatan guna keberlangsungan kinerja perusahaan

terkait. Mengingat pola kinerja BUMN yang menganut

CHALLENGES

In the management of state asset, DJKN is faced with

challenges in certifying state asset in the form of land, as

the valid data on the distribution of lands eligible to be

certified (free and clear) are hard to obtained. Meanwhile

the total of non-certifiable track of lands reached as

many as 92,000, covering a vast area of lands, with many

of them still in disputes, causing any effort to turn them

clear and clean to take a long time.

Challenges in dealing with the management of separated

state assets come as each SOE facing their own problems

and conditions which in turns demanding different

handling. A foresight in research and selecting options is

a necessity in ensuring an optimum SOEs administration.

Among SOEs handled by DJKN, a number of SOEs are

experiencing financial distress, calling for restructuring

efforts to enable them to sustain. Since all SOEs embrace

a corporate mechanisms, the decision-making process

on issues related to SOEs needs to be done promptly

to cope with the rhythm of the SOEs without hindering

their performance. Moreover, the absence of specialized


Ahm

ad R

ozi -

Kan

tor

Pusa

t -

Mal

u-m

alu

pada mekanisme korporasi, maka proses pengambilan

keputusan terhadap permasalahan terkait BUMN perlu

dilakukan dalam waktu yang cepat guna mengimbangi

ritme usaha BUMN tersebut dan tidak menghambat

proses kinerja BUMN terkait. Selain itu, tidak adanya

tenaga ahli khusus yang bertugas melakukan penelaahan

maupun kajian atas laporan keuangan maupun business

plan BUMN, mengakibatkan pegawai di DJKN dituntut

memiliki kemampuan finansial dalam melakukan kajian

dan menyusun telaahan atas Laporan Keuangan dan

Business Plan yang disampaikan oleh BUMN.

Harapan dari para pemangku kepentingan dan

masyarakat luas terhadap penilai pemerintah merupakan

tantangan yang harus terus siasati dengan strategi

yang tepat. Ketidakpercayaan mereka merupakan

ancaman bagi kelangsungan penilai pemerintah, karena

mereka dapat melakukan gugatan baik secara individu

maupun organisasi karena tidak profesionalnya penilai

pemerintah. Adanya ukuran kinerja yang transparan dan

akuntabel pada setiap organisasi kian memudahkan

masyarakat untuk menilai kinerja organisasi. Demikian

juga dengan DJKN c.q. Direktorat Penilaian. Sebagai

organisasi publik, DJKN dituntut untuk memenuhi standar

kinerja minimal kepada publik. Dengan terpenuhinya

Standar Kinerja Minimal, DJKN akan terus diapresiasi

oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dan

demikian juga sebaliknya.

Sebagian besar piutang K/L tidak didukung oleh barang

jaminan merupakan tantangan tersendiri bagi DJKN

untuk lebih fokus dan giat dalam mencari informasi

harta kekayaan lain milik debitor (asset tracing). Hal ini

sesuai dengan program aksi percepatan penyelesaian

pengurusan piutang negara yang menjadi program DJKN

sampai tahun 2014.

Tantangan di bidang pelayanan lelang antara lain terdapat

pihak-pihak tertentu yaitu peserta lelang yang memiliki

kemampuan modal mengambil keuntungan dalam lelang

untuk kepentingannya sendiri dengan cara melarang

peserta lelang serius ikut lelang kendala pembeli lelang

dalam menguasai obyek yang dibeli melalui lelang

karena wewenang untuk pengosongan obyek lelang

experts assigned to conduct the review of SOEs’ financial

statements and business plan, has compelled DJKN’s

employees to possess an ability to conduct a study and

review on the Financial Statements and Business Plans

submitted by SOEs.

The high expectations of the stakeholders and the public

on the government valuers is a challenge that must

be addressed continually with a proper strategy. Their

lack of trust is a threat to the continuity of government

valuers, as they may file a lawsuit against valuers both as

individuals or as institutions concerning unprofessional

conducts of government valuers. A transparent and

accountable performance standard at each organization

allows public to easily assess the performance of an

organization. DJKN c.q. Directorate of Valuation as a

public organization, is required to meet the minimum

performance standards to remain to be appreciated by

stakeholders and general public.

Most of state claims are not backed by collateral, meaning

a challenge for DJKN to put an active information seeking

(asset tracing) in focus. This focus is also consistent with

the program of accelerated completion of state claims

which constitutes DJKN’s program until 2014.

In the field of auction service, DJKN is challenged, among

others, by certain bidders using abundance capital to

take advantage of auctions for their own benefit by

preventing serious bidders joined the auction. Public are

also reluctant to join the auction since it is the court, and

not DJKN, that holds the authority to evict illegal dwellers.

There are still court decisions that cancel auctions, leading


ada pada pengadilan terdapat putusan pengadilan yang

membatalkan lelang (risalah lelang) yang menyebabkan

kurang terlindunginya pembeli lelang secara hukum

sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membeli

melalui lelang yaitu terdapat aturan di bidang pertanahan

yang mewajibkan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT)

di setiap pelaksanaan lelang, hal ini membebani pihak

penjual dalam hal SKT tidak terbit yang berakibat lelang

tidak dapat dilaksanakan masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui keberadaan Pejabat Lelang Kelas II

yang dapat melaksanakan lelang sukarela. Tantangan

yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah minat

masyarakat untuk menjual barang milik perseorangan

melalui lelang masih rendah.

Di bidang pelayanan lelang, pelaksanaan lelang sering

terkendala adanya gugatan/perkara baik yang bertujuan

untuk menunda lelang atau menuntut pembatalan lelang

yang telah dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan para

peserta lelang saling bersekongkol dalam melakukan

penawaran yang dapat mengakibatkan harga yang

terbentuk menjadi kurang optimal.

Tantangan DJKN dalam mengatasi kendala yang dihadapi

di lapangan adalah menciptakan peraturan yang up to

date demi melindungi masyarakat pengguna layanan

lelang dengan sebaik-baiknya.

to less legal protection for auction buyers, and thus

reducing the public interest to place a bid. Also, there is

a regulation that makes SKT (Land Registration Letter) a

mandatory for each auction, resulting in auctions can not

be performed unless the SKT has been published. There

are many people still have no idea of the whereabouts

of Class II Auctioneers who conduct voluntary auctions.

Last but not least, DJKN is still experiencing a low public

interest to sell their personal property through auction.

Meanwhile, auction service is often hindered by lawsuit

aimed either to postpone the auction or to demand the

cancellation of auction that has been done. In addition,

there is still a possibility for bidders to conspire with each

other that may result in less than optimal auction prices.

In the long run, DJKN’s challenges in overcoming

obstacles encountered in the field of auction is to create

rules that are up to date in order to protect the public as

auction service users.


Hope is like the sun, which, as we journey toward it, casts

the shadow of our burden behind us.

- Samuel Smiles -

Dimas Gita Firmansyah - Humas Kantor Pusat - Berkibarlah Merah Putihku

Wahyu Dwi Prasetya - KPKNL Jakarta - Hormat Grak

DAFTAR KANWIL DAN KPKNL DJKN

OUR OFFICES

Wilayah / Area Alamat / AddressNO.

Jl. Tengku Chik Ditiro

Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001

Jl. Tengku Chik Ditiro

Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001

Jl. Darussalam No. 3

Kota Lhokseumawe - 24312

Jl. P. Diponegoro No. 30 a

Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152

Jl. P. Diponegoro No. 30 a

Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152

Jl. Sisingamangaraja No. 79

Pematang Siantar - 21147

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47

Kisaran - 21224

Jl. Kenanga No. 99

Padangsidempuan - 22725

Jl. Pepaya No. 77 (Kantor BPKP Lama)

Pekanbaru

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79

(Gedung KPPN Lantai 2), Padang

Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 3

Bukittinggi - 26116

Jl. Jend. Sudirman No. 24

Simpang Tiga, Kotak Pos 1081, Pekanbaru -28128

Jl. Engku Putri (depan Gedung Pusat Informasi Haji)

Batam Center - Batam

Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 (d/h Ombak)

Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai - 28824

Jl. Kapt. A. Rivai No. 4

Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135

Jl. Arif Rahman Hakim No. 9

Telanaipura (X.PBB), Jambi

Jl. Kapt. A. Rivai No. 4

Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135

Jl. Serma Jamis No. 65

Pasar Baru, Lahat - 31411

Jl. Yos Sudarso No. 4

Pangkal Pinang

Jl. Raden Intan No. 121, Teluk Betung

Bandar Lampung

Jl. Museum No. 2, Padang Harapan

Bengkulu - 38225,Kotak Pos 1005

1

2

3

4

5

Kanwil I DJKN Banda Aceh

KPKNL Banda Aceh

KPKNL Lhokseumawe

Kanwil II DJKN Medan

KPKNL Medan

KPKNL Pematang Siantar

KPKNL Kisaran

KPKNL Padangsidempuan

Kanwil III DJKN Pekanbaru

KPKNL Padang

KPKNL Bukittinggi

KPKNL Pekanbaru

KPKNL Batam

KPKNL Dumai

Kanwil IV DJKN Palembang

KPKNL Jambi

KPKNL Palembang

KPKNL Lahat

KPKNL Pangkal Pinang

Kanwil V DJKN Bandar Lampung

KPKNL Bengkulu


KPKNL Padang

KPKNL Batam

KPKNL Palangkaraya

KPKNL Bengkulu

KPKNL Madiun


KPKNL Pekalongan

KPKNL Yogyakarta

KPKNL Surakarta

KPKNL Bandung


KPKNL Bandar Lampung

KPKNL Metro

Kanwil VI DJKN Serang

KPKNL Serang

KPKNL Tangerang

KPKNL Serpong


KPKNL Jakarta I

KPKNL Jakarta II

KPKNL Jakarta III

KPKNL Jakarta IV

KPKNL Jakarta V

Kanwil VIII DJKN Bandung

KPKNL Bandung

KPKNL Bekasi

KPKNL Bogor

KPKNL Purwakarta

KPKNL Tasikmalaya

KPKNL Cirebon

Kanwil IX DJKN Semarang

KPKNL Semarang

KPKNL Surakarta

KPKNL Pekalongan

KPKNL Tegal

KPKNL Yogyakarta

KPKNL Purwokerto

Jl. Basuki Rahmat No. 12

Bandar Lampung

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Mero

Jl. Diponegoro No. 9 - 11

Serang - 42112

Jl. Raya Serang - Cilegon Km. 3

Legog, Serang - 42162

Jl. Daan Mogot Km. 21 Blok B.17

(Komplek Daan Mogot Permai - Arcadia

Batu Ceper) - Tangerang

Komplek Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53

Jl. Pahlawan Seribu - Bumi Serpong Damai

Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410






Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung

Gedung Keuangan Negara, Bandung - 40261

Jl. Ambon No. 1, Bandung - 40115

Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi - 17113

Jl. Veteran No. 45, Bogor - 16113

Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta - 41119

Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya - 46125

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48

Cirebon - 451122

Jl. Imam Bonjol No. 1 d, Semarang

Gedung Keuangan Negara, Semarang - 50142

Jl. Imam Bonjol No. 1 D

Gedung Keuangan Negara II Lt. 3, Semarang - 50142

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta - 57136

Jl. Sriwijaya No. 1, Pekalongan - 51119

Jl. KS. Tubun No. 12, Tegal - 52124

Jl. Kusuma Negara No. 11

Gedung B, Gedung Keuangan Negara

Yogyakarta - 55166

Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto - 53141

6

7

8

9



KPKNL Singaraja

KPKNL Mataram

KPKNL Palopo

KPKNL Jember

Jl. Dinoyo No. 111, Surabaya

Gedung Keuangan Negara II Lt. 8, Surabaya - 60265

Jl. Indrapura No. 5

Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Surabaya - 60175

Jl. Erlangga No. 161

Sidoarjo, Jawa Timur - 61214

Jl. S. Supriyadi No. 157, Malang

Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Jember - 68117

Jl. Stadion No. 104

Pamekasan, Jawa Timur - 69323

Jl. Serayu Timur No. 141, Madiun - 63133

Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak - 78116

Jl. Alianyang No. 88, Singkawang,

Kalimantan Barat - 79123

Jl. Ahmad Yani, Km. 29,5

Banjarbaru, Kailmantan Selatan - 70721

Jl. G. Obos Km. 1 No. 19, Palangkaraya - 73111

Jl. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun - 74114

Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin - 70249

Jl. M. Yamin No. 4, Samarinda - 75123

Jl. Ahmad Yani No. 68

Gedung Keuangan Negara Lt. 1, Balikpapan - 76113

Jl. Yos Sudarso No. 157, Samarinda

Jl. Diponegoro No. 188, Tarakan, Kalimantan Timur - 77114

Jl. DI. Panjaitan No. 4, Bontang, Kalimantan Timur - 75311

Jl. Dr. Kusumaatmaja

Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar - 80235

Jl. Udayana No. 10

Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Singaraja

Jl. Pendidikan No. 24, Mataram - 83125

Jl. Soekarno Hatta No. 177, Kota Bima - 84115

Jl. Frans Seda

Gedung Keuangan Negara Lt. 4, Kupang - NTT - 85228

Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4

Gedung Keuangan Negara Lt. 2

Makassar - 90232, Kotak Pos 1280

Jl. Chalik No. 10, Pare Pare - 91113

Jl. Andi Kambo No. 55, Palopo - 91921

Jl. I Made Sabara No. 6, Kendari - 93114

Kanwil X DJKN Surabaya

KPKNL Surabaya

KPKNL Sidoarjo

KPKNL Malang

KPKNL Jember

KPKNL Pamekasan

KPKNL Madiun


KPKNL Pontianak

KPKNL Singkawang

Kanwil XII DJKN Banjarmasin

KPKNL Palangkaraya

KPKNL Pangkalan Bun

KPKNL Banjarmasin

Kanwil XIII DJKN Samarinda

KPKNL Balikpapan

KPKNL Samarinda

KPKNL Tarakan

KPKNL Bontang

Kanwil XIV DJKN Denpasar

KPKNL Denpasar

KPKNL Singaraja

KPKNL Mataram

KPKNL Bima

KPKNL Kupang

Kanwil XV DJKN Makassar

KPKNL Makassar

KPKNL Pare Pare

KPKNL Palopo

KPKNL Kendari


10

11

12

13

14

15


Jl. Bethesda No. 6, Manado

Jl. Bethesda No. 6

Gedung Keuangan negara Lt. 4, Manado - 95113

Jl. Raden Saleh No. 7, Gorontalo - 96128

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55, Palu - Sulawesi Tengah

Jl. Raya Patimura No. 18

Jl. Pasific Permai

Gedung Indoprima Lt. 5, Jayapura - 99111

Gedung Keuangan Negara Lt. 5

Ambon - 97124, Kotak Pos 1023

Gedung Indoprima Lantai 6

Ruko Pasifik Permai, Jayapura - 99111

Jl. Basuki Rahmat Km. 7

Gedung Keuangan Negara, Sorong - 98414

Jl. Majapahit No. 1, Biak

Kanwil XVI DJKN Manado

KPKNL Manado

KPKNL Gorontalo

KPKNL Palu

KPKNL Ternate

Kanwil XVII DJKN Jayapura

KPKNL Ambon

KPKNL Jayapura

KPKNL Sorong

KPKNL Biak


16

17


KPKNL Purwakarta

KPKNL Sidoarjo KPKNL Cirebon

KPKNL Tegal

KPKNL Metro

KPKNL Gorontalo

KPKNL Palu

KPKNL Ternate

KPKNL Sorong

Andi Saputra - KPKNL Serpong - STANset

LAPORAN KEUANGAN DJKN 2012 AUDITED

FINANCIAL REPORT DJKN 2012 AUDITED





Berdiri Kiri - Kanan/ Standing Left to Right : Sena Mahesa Wicaksana, I Ketut Candra Purna, Bram Yunianto, Taufiq Istianto, M. Irfi Naofal, Teddy Suhartadi

Duduk Kiri - Kanan/ Sitting Left to Right : E. Suhendi, Marya Mujayani, Dewi Sartika Siagian, Sri Wahyuni, Ety Widayati, Anton Wibisono

Special Thanks to Komunitas Fotografi DJKN (KF DJKN)

We would like to thank the team for their contribution, commitment,

and efforts to this annual report

Tim PenyusunThe Team

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GEDUNG SYAFRUDINPRAWIRANEGARAJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710

TEL : (021) 3810162FAX : (021) 3847742

http://www.djkn.depkeu.go.id

Date post:	27-Mar-2019
Category:	Documents
Upload:	truongkien
View:	215 times
Download:	0 times

A New Paradigm of State Asset Management · Milik Negara (BMN) dengan penganggaran. Meningkatkan...

Documents