ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus ...

25

___________________Korespondensi penulis:Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian BogorKampus IPB Darmaga Bogor, Jl. Raya Darmaga, Bogor, Jawa Barat 16680

Alternatif Kebijakan Pengelolaan Perikanan……di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Ihsan., et al)

ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus)DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN

ALTERNATIVE MANAGEMENT OF SWIMMING CRABS FISHING(Portunus pelagicus) IN THE WATERS OF PANGKEP DISTRICT WATERS

SOUTH SULAWESI

Ihsan1, Eko Sri Wiyono2, Sugeng Hari Wisudo2 dan John Haluan2

1 Mahasiswa Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor2 Dosen Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor

Teregistrasi I tanggal: 08 April 2014; Diterima setelah perbaikan tanggal: 20 April 2015;Disetujui terbit tanggal: 24 April 2015

E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untukmencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakanpengelolaan perikanan rajungan. diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintahdaerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatankepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperolehdari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion.Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis digunakan dengan A’WOTmengaplikasikan Program Expert Choice 2000. Hasil analisis menunjukan bahwa pengelolaanperikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan danancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan danmasyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaanperikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaanmasih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutanprioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaanmata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c)Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) Restocking rajungan; e) Pengelolaanperikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.

KATA KUNCI: Pengelolaan, perikanan, rajungan, Kabupaten Pangkep

ABSTRACT

The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achievesuistainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternativemanagement policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate thecrab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands inPangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the fieldobservations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection ofsecondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data fromcollector. Data were analyzed using A’WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The resultsof the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunityto address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria wererelative interest crab fishermen and management of high society, high target of local governmentin the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementationof institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear wasbecame Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a)Development of alternative livelihoods, b ) Law enforcement and institutional capacity building; c)Use of environmentally friendly fishing gear ; d ) Restocking of crab; e ) Crab fisheries managementbased on zonation and f ) crab aquaculture development

KEYWORDS: Management, blue swimming crabs, Pangkep District

J. Kebijak.Perikan.Ind.Vol.7 No.1 Mei 2015:

26

PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya alam hayati pesisir dan lauttermasuk rajungan belum banyak dimanfaatkan dandikelola secara optimal. Wilayah perairan. MenurutUndang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31tahun 2004 tentang perikanan bahwa sumberdaya ikanadalah potensi semua jenis ikan termasuk rajungan.Kekayaan yang besar tersebut merupakan modalutama untuk membangun daerah serta untukmeningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanmasyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya rajungan (Portunuspelagicus) selama ini belum mengikuti kaedahpemanfaatan yang bertanggung jawab dimana masihdilakukan dengan cara merusak lingkungan sepertipenggunaan alat tangkap trawl. Kondisi inibertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapanikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia. Berbagai gejala yang muncul sepertipenurunan jumlah hasil tangkapan setiap tahunnyawalaupun ada penambahan upaya penangkapan(effort)dan ukuran rajungan yang tertangkap semakinkecil tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan lobster (Panulirusspp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunuspelagicus spp.) >10 cm (diatas sepuluh centimeter).Dengan pengelolaan sumberdaya rajungan yang benardiharapkan dapat mendukung keberlanjutansumberdaya rajungan dan pertumbuhan ekonomimasyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,oleh karena itu masyarakat nelayan hendaknyamemanfaatkan sumberdaya secara bijaksana danberkeadilan.

Pengelolaan rajungan secara bijaksana danmengurangi penangkapan secara destruktif dapatmemberikan kepastian usaha penangkapan secaraberkelanjutan (Firman, 2008). Semua itu dapat dicapaidengan adanya perubahan yang dilakukan olehpemerintah melalui suatu kebijakan pengelolaan yangtepat dengan seluruh stakeholder dapat mematuhikebijakan tersebut.

Kaleka (2006) mengatakan bahwa secara umumkebijakan dibedakan atas tiga tingkatan yaknikebijakan umum diantaranya adalah mengacu padabentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden,kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yangdibentuk berupa peraturan-peraturan pemerintah

maupun daerah dan kebijakan teknis, adalahkebijakan operasional yang dibawahi oleh kebijakanpelaksanaan. Setiap kebijakan akan memiliki muatandan tekanan yang berbeda. Kebijakan umum misalnyalebih menekankan pada isu strategi dan sedikit unsurteknis. Kebijakan teknis lebih menekankan padaunsur teknis dan isu strategisnya sedikit. Berbedadengan kebijakan pelaksanaan yang lebih melihatpada perimbangan antara teknis dan isu strategis.Selanjutnya Weimer & Vining (1998) dalam Kaleka,(2006) mengatakan produk dari analisis kebijakanadalah saran (advice) yang berorentasi padapengguna yang berkaitan dengan keputusankeputusan publik berdasarkan nilai-nilai sosial.Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan sebagaiproses sintesa informasi, termasuk hasil-hasilpenelitian untuk menghasilkan suatu rekomendasiopsi disain kebijakan publik. Agar sumberdayaperikanan dapat dikelola dengan dengan baik danpemanfaatannya pun optimal maka perlu dilakukandengan membentuk suatu kebijakan yang rasional,dengan instrumen-instrumen konvensional yang seringdigunakan diantaranya adalah pajak baik pajakterhadap input maupun output perikanan, pembatasanentri (limited entry) maupun kuota.

Pemanfaatan sumberdaya rajungan di KabupatenPangkep telah berlangsung cukup lama dan telahmenunjukkan adanya gejala gangguan terhadappotensi sumberdaya rajungan. (Baskoro, 2011)menjelaskan masalah perikanan tangkap adalahturunnya hasil tangkapan karena eksploitasiberlebihan. Dengan kondisi yang demikian, makapemerintah perlu mengambil langkah-langkahalternatif kebijakan pengelolaan yang tepat dalambentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya rajungandi perairan Kabupaten Pangkep.Berdasarkan haltersebut diatas maka perubahan kebijakanpengelolaan perikanan rajungan adalah merupakansuatu solusi untuk mencapai sistem pengelolaansumberdaya rajungan yang berkeadilan danberkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untukmendapatkan alternatif kebijakan pengelolaanperikanan tangkap rajungan, sehingga dapatdigunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintahdalam mengatur pemanfaatan sumberdaya rajungansecara optimal dan berkelanjutan.

BAGAIMANA PENELITIAN DILAKUKAN?

Penelitian ini dilaksanakan di satu wilayahkecamatan pesisir dan dua kecamatan pulau-pulaukecil wilayah Kabupaten Pangkep, meliputiKecamatan Mandale, Sigeri, Ma’rang, Labakkang,Bungoro, Pangkajene, Liukang Tupabbiring danLiukang Tupabbiring Utara pada Desember 2012 - Juni

25-36

27

2013. Bahan yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari: daftar kuisioner,peta lokasi, alat tulismenulis, kamera digital dan perekam suara serta formisian pengamatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui metodesurvei lapang terkait keragaan lokasi dan melakukanwawancara kepada dua kategori responden yaknifacilitator dan participating dan pengambilan data-datalainnya dari instansi terkait. Pengertian facilitatoradalah peneliti dan akademisi yang memiliki latarbelakang ilmiah, yang bertindak sebagai respondendengan berlandaskan pada pengamatan yang terjadidi lapangan. Participating adalah responden yangterpilih dari berbagai unsur yang memahami denganbaik permasalahan yang dibahasserta mewakiliseluruh komponen yang diteliti. Disamping itudilakukan combined data dari kategori respondenfacilitator dan participating. Pengertian combined yangdimaksudkan dalam hal ini adalah kombinasi antarahasil data responden facilitator dengan participatinguntuk mendapatkan nilai rata-rata sebagai salah saturesponden. Kriteria kategori responden participatingadalah memahami permasalahan yang diteliti; pelakuperikanan rajungan (nelayan penangkap, pengumpuldan pengolah daging); unsur pemerintah (DinasKelautan dan Perikanan dan Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur lembaganon pemerintah seperti Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) yang terlibat dalam pemberdayaannelayan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primerdan data sekunder. Pemilihan responden dilakukandengan cara Purposive sampling adalah teknikpengambilan sampel yang diambil secara sengaja,dengan pertimbangan tertentu bahwa respondenadalah pelaku memahami dengan baik terkait denganpersoalan yang diteliti antara lain: pemerintah, swasta,masyarakat dan nelayan yang dapat memberikaninformasi secara akurat, pengambil kebijakan dansebagai pelaku.

Metode analisis data yang digunakan untukmengidentif ikasi prioritas pilihan kebijakanpengelolaan perikanan rajungan adalahA’WOT yaitugabungan antara metode SWOT dengan AHP(Analytical Hierarchy Process). Analisis kebijakanpengelolaan perikanan rajungan dilakukan denganpendekatan analisis A’WOT, yaitu analisis SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)yang diintegrasikan kedalam Analisis HierarchyProses (AHP) (Budiharsono, 2001; (Soeselisa, 2006).Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan dari padaintegrasi ini adalah untuk meningkatkan basisinformasi kuantitatif dari proses-proses perencanaanstrategis. SWOT memberikan kerangka dasar untukpembentukan suatu analisis keputusan sementara

AHP membantu dalam membuat SWOT lebih analitikdan melakukan analisis sehingga strategi-strategialternatif keputusan dapat diprioritaskan.

Tahapan metodeA’WOT adalah: (1) Mengidentifikasikekuatan,kelemahan,peluangdanancamanpengelolaanperikanan rajungan secara berkelanjutan di KabupatenPangkep dengan metode SWOT; dan (2) MelakukanAnalyticHierarchyProcess (AHP).Dalam analisisA’WOTini,dilakukandenganmenggunakanProgramExpertChoice2000.Selanjutnyanilai-nilaiyangdigunakandalamanalisisprogrammengacukriteriaskalakepentingan,berdasarkan(Saaty,1993); (Soeselisa, 2006).

KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTOR ANALISISSWOT

Untuk melakukan identifikasi faktor-faktorSWOTdalam pengelolaan perikanan rajunganmengacu pada hasil verifikasi data di lapangan,dengan melakukan survey dan wawancara denganorang-orang yang terkait dengan pengelolaanperikanan rajungan, antara lain Dinas Kelautan danPerikanan, BAPPEDA, tokoh masyarakat, nelayan,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan parapeneliti dari perguruan tinggi setempat. Hasilidentifikasi dari faktor-faktor komponen SWOTdisajikan pada Tabel 1.

PRIORITAS KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTORSWOT

Hasil analisis A’WOT, dengan kategori respondenfacilitator, participating dan combined maka yangmenjadi prioritas komponen SWOT dalamhubungannya dengan pengelolaan perikanan rajungandi perairan Kabupaten Pangkep, sebagai prioritasrelatif secara berturut-turut adalah (1) kekuatan (S);(2) peluang (O); (3) kelemahan (W) dan (4) ancaman(T).

Metode SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan,kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaanperikanan rajungan secara berkelanjutan di KabupatenPangkep dengan metode SWOT; dan melakukanAnalytic Hierarchy Process (AHP). Dalam analisisA’WOT ini, nilai-nilai bobot diperoleh denganmenggunakan Program Expert Choice 2000. Hasilanalisis menunjukan bahwa pengelolaan perikananrajungan, mengandalkan pada kekuatan dan peluanguntuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akanterjadi. Secara rinci hasil analisis A’WOT untukkomponen-komponen SWOT dalam pengelolaanperikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep,kedua kategori responden tersebut masing-masingdisajikan pada Tabel 2.



28

Tabel 1. Komponen dan faktor SWOT pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan KabupatenPangkep

Table 1. Component and factor of SWOT for swimming crab fishery management in Pangkep waters

Kekuatan atau Strength ( S) Kelemahan atau Weaknesses (W)

Adanya pengetahuan dan keterampilanpengelolaan rajungan

Minat nelayan dan masyarakatpengelolaan rajungan tinggi

Masih tersedia potensi rajungan Dukungan Pemda pengelolaan rajungan

tinggi Ada kesepakatan pengelolaan daerah

penangkapan

Kordinasi dan implementasi masih rendah Pengawasan belum efektif dan efisien Dukungan modal usaha rendah Belum ada aturan secara formal Kualitas SDM masih rendah Ketergantungan pada rajungan tinggi Pemahaman nelayan kelestarian rendah

Peluang atau Opportunities (O) Ancaman atau Threats (T)

Target pengelolaan rajungan tinggi Dukungan stakeholder besar Perbaikan lingkungan perairan Industri rumah tangga semakin banyak Rajungan bernilai ekonomis penting Pemasaran baik dan lancar Permintaan daging rajungan tinggi

Jumlah alat tangkap semakin meningkat Tertangkap fase zoea-rajungan muda Sebagian rajungan tertangkap bertelur Intensitas penangkapan tinggi Mengabaikan daya dukung lingkungan Alat tangkap tidak selektif Tertangkap rajungan muda

Sumber: diolah berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara di Kab. Pangkep, tahun 2013

Tabel 2. Prioritas komponen SWOT berdasarkan analisis A’WOT dalam pengelolaan perikanan tangkaprajungan

Table 2. Component priority of SWOT based on A’WOT analysis in crab fishery management

Komponen/

Component SWOT

Responden

Facilitator Combined Participating

BobotPrioritas

RelatifBobot

Prioritas

RelatifBobot

Prioritas

Relatif

Kekuatan (S) 0,447 P1 0,481 P1 0,407 P1

Kelemahan (W) 0,203 P3 0,182 P3 0,173 P3

Peluang (O) 0,251 P2 0,259 P2 0,285 P2

Ancaman (T) 0,099 P4 0,079 P4 0,135 P4

Sumber: Hasil analisis SWOT, tahun 2013

Hasil analisis pada kriteria komponen kekuatan/strength (S) menunjukkan bahwa untuk kategoriresponden facilitator menempatkan prioritas relatifpertama adalah keinginan nelayan dan masyarakatdalam pemanfaatan rajungan cukup tinggi. Hal initerlihat dengan semakin meningkatnya jumlah nelayanpenangkap dan pengolah daging rajungan (industripengolah rajungan) setiap tahunnya. Untuk kategoriresponden combined dan participating menempatkan

prioritas relatif pertama adalah adanya pengetahuandan keterampilan dalam pemanfaatan rajungan. Padaumumnya program Coral Reef Rehabilitation andManagement Program (COREMAP) I dan II beberapatahun lalu di Kabupaten Pangkep meningkatkanpengetahuan dan keterampilan nelayan. Kekuatanlainnya tersedia potensi lestari sebesar 1.084,066 ton/tahun (Ihsan et al., 2014). Indeks musimpenangkapan rajungan, dengan puncak musim pada

25-36

29

bulan juni dan september setiap tahun (Ihsan, et al.,2014).

Kriteria komponen peluang/opportunities (O)ditetapkan prioritas relatif untuk kategori respondenfacilitator, participating dan combined denganmenetapkan target Pemerintah Daerah (PEMDA)dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi sebagaipeluang. Rajungan merupakan salah satu komoditiandalan di Kabupaten Pangkep, oleh karena ituPEMDA mengharapkan peningkatan pendapatan dantaraf hidup nelayan termasuk peningkatan pendapatanasli daerah (PAD) dari pengelolaan perikananrajungan.

Faktor-faktor komponen kelemahan/weaknesses(W) ditetapkan prioritas relatif untukkategori responden facilitator, participating dancombined berdasarkan prioritas relatif tersebutresponden berpandangan bahwa kelemahan yangterjadi adalah koordinasi dan implementasi

kelembagaan masih rendah. Kelembagaan yangterkait dalam pengelolaan telah terbentuk sesuaikebutuhan demikian juga peraturan-peraturan daerah(PERDA) telah banyak ditetapkan, tetapi masihditemukan banyak permasalahan-permasalahan dilapanganseperti penggunaan alat tangkap yang tidakramah lingkungan. (Adam et al., 2006) mengatakanalat tangkap mini trawl merupakan salah satu alattangkap rajungan di perairan Kabupaten Pengkep. Halini terjadi karena hukum belum ditegakan dengan baik.Faktor-faktor komponen ancaman/threats (T)ditetapkan prioritas relatif untuk kategori respondenfacilitator, participating dan combined yakni jumlahalat tangkap rajungan yang beroperasi semakinmeningkat, menjadi suatu ancaman. Secarakeseluruhan komponen ancaman tersebut, akanmemberikan dampak negatif dalam pengelolaanperikanan rajungan di Kabupaten Pangkep.Selengkapnya nilai-nilai bobot dan prioritas relatifberdasarkan analisis A’WOT disajikan pada Tabel 3berikut ini:

Tabel 3. Hasil analisis A’WOT terhadap nilai bobot prioritas dari faktor-faktor komponen SWOTTable 3. Result analysis of A’WOT base on weighted priority of SWOT factor component

Komponen/Component SWOT

Responden


BobotPrioritasRelatif



Kekuatan (L: 0,376) (L:0,481) (L: 0,488)Adanya pengetahuandan keterampilanpemanfaatan rajungan

0,226 P3 0,345 P1 0,355 P1

Minat nelayan danmasyarakat pengelolaanrajungan tinggi

0,267 P1 0,251 P2 0,249 P2

Masih tersedia potensirajungan

0,233 P2 0,178 P3 0,174 P3

Dukungan PEMDApengelolaan rajungantinggi

0,123 P4 0,108 P4 0,107 P4

Ada kesepakatanpengelolaan daerahpenangkapan

0,095 P5 0,072 P5 0,070 P5

Kelemahan (L:0,438) (L:0,182 ) (L: 0,179)Kordinasi danimplementasi masihrendah

0,268 P1 0,315 P1 0,316 P1

Pengawasan belumefektif dan efisien

0,235 P2 0,237 P2 0,237 P2

Dukungan modal usaharendah

0,201 P3 0,167 P3 0,166 P3

Belum ada aturansecara formal

0,082 P5 0,118 P4 0,121 P4

Kualitas SDM masihrendah

0,101 P4 0,075 P5 0,074 P5

Ketergantungan padarajungan tinggi

0,046 P7 0,051 P6 0,051 P6

Pemahaman nelayankelestarian rendah

0,067 P6 0,036 P7 0,034 P7



30

Tabel 3. LanjutanTable 3. Continuation

Komponen/Component

SWOT

Responden





Peluang (L:0,128 ) (L:0,259 (L;0,257)Target pengelolaanrajungan tinggi

0,279 P1 0,288 P1 0,287 P1

Dukungan stakeholderbesar

0,238 P2 0,220 P2 0,218 P2

Permintaan dagingrajungan tinggi

0,144 P3 0,165 P3 0,167 P3

Perbaikan lingkunganperairan

0,086 P5 0,118 P4 0,121 P4

Industri rumah tanggasemakin banyak

0,099 P4 0,076 P5 0,075 P5

Rajungan bernilaiekonomis penting

0,081 P6 0,057 P6 0,056 P6

Pemasaran baik danlancar

0,040 P7 0,044 P7 0,045 P7

Ancaman (L: 0,058 ) (L;0,079) (L;0,077)Jumlah alat tangkapsemakin meningkat

0,303 P1 0,328 P1 0,331 P1

Tertangkap fase zoea-rajungan muda

0,265 P2 0,251 P2 0,254 P2

Sebagian rajungantertangkap bertelur

0,154 P3 0,160 P3 0,159 P3

Intensitaspenangkapan tinggi

0,138 P4 0,107 P4 0,104 P4

Mengabaikan dayadukung lingkungan

0,063 P5 0,072 P5 0,072 P5

Alat tangkap tidakselektif

0,046 P6 0,046 P6 0,045 P6

Tertangkap rajunganmuda

0,031 P7 0,035 P7 0,035 P7

Sumber: Hasil analisis A’WOT, Tahun 2013

RUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKANPENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Dari hasil analisis dan indentifikasi faktor-faktorkomponen SWOT maka disusun suatu rumusanalternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungandi perairan Kabupaten Pangkep. (Rangkuti, 2002)mengatakan bahwa penyusunan rumusan alternatifkebijakan pengelolaan sumberdaya hayatimenggunakan pendekatan strategi strength-opportunit ies (SO), strength-threats (ST),weaknesses-opportunities (WO) dan weaknesses-threats (WT). Pendekatan didasarkan pada logikayang memaksimalkan kekuatan (strength) danpeluang (opportunities), namun secara bersamaandapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) danancaman (threats).

Hasil analisis dari rumusan tersebut terpilihalternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkaprajungan di perairan Kabupaten Pangkep sebagaiberikut: a) Penegakan hukum; b) Restokingsumberdaya rajungan; c) Pengelolaan perikanantangkap rajungan berbasis zonasi; d) Penggunaan alattangkap yang ramah lingkungan; e) Pengembanganbudidaya rajungan; dan f) Penciptaan matapencaharian alternatif.

PRIORITAS ALTERNATIF KEBIJAKANPENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Hasil analisis A’WOT untuk kategori responden(facilitator; combined dan participating) dari rumusanalternatif kebijakan yang terpilih menempatkanprioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanantangkap rajungan yang paling utama adalah:1)

25-36

31

Penciptaan mata pencaharian alternatif baginelayan;2) Penegakan hukum; 3) Penggunaan alattangkap yang ramah lingkungan; 4) Melakukanrestoking sumberdaya rajungan; 5) Pengelolaanperikanan tangkap rajungan berbasis zonasi; 6)

Pengembangan budidaya rajungan. Keenam alternatifkebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan diperairan Kabupaten Pangkep, selengkapnya disajikanpada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan KabupatenPangkep

Table 4. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters

Alternatifkebijakan/Policy

alternative

RespondenFacilitator Combined Participating

Bobot % PR Bobot % PR Bobot % PRPenciptaan matapencaharianalternatif baginelayan

0,281 28,1 P1 0,371 37,1 P1 0,315 31,5 P1

Penegakan hukumdan peningkatankapasitaskelembagaan

0,258 25,8 P2 0,255 25,5 P2 0,246 24,6 P2

Penggunaan alattangkap yangramah lingkungan

0,175 17,5 P3 0,166 16,6 P3 0,172 17,2 P3

Restokingsumberdayarajungan

0,145 14,5 P4 0,104 10,4 P4 0,140 14,0 P4

Pengelolaanperikanan tangkaprajungan berbasiszonasi

0,108 10,8 P5 0,063 6,3 P5 0,094 9,4 P5

Pengembanganbudidaya rajungan

0,033 3,3 P8 0,028 4,2 P8 0,033 3,3 P8

Sumber: Hasil analisis SWOT, 2013 PR: Prioritas relatif

Gambar 1.Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep.Figure 1. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters.

Keterangan:Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan (PMPAN); Penegakan hukum dan peningkatan kapasitaskelembagaan (PHPKK); Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (PATRL); Restoking (RST) sumberdayarajungan; Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi (PPTRBZ) dan Pengembangan budidayarajungan (PBR).



32

Uraian alternatif kebijakan pengelolaan perikanantangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkepadalah: 1) Penciptaan mata pencaharianalternatif bagi nelayan. Mata pencaharianalternative (MPA) merupakan suatu usaha baru yangdikembangkan dalam rangka mengurangi tekananterhadap sumberdaya sekaligus untuk meningkatkanpendapatan masyarakat (KP3K-DKP-RI,2007).Usaha alternatif tersebut memanfaatkan waktuluang nelayan dan keluarganya, menjadikan usahaalternatif sebagai mata pencaharian pokok; 2)Penegakan hukum. Alasan klasik yang disampaikanoleh nelayan, jika tertangkap saat melakukanpelanggaran di laut adalah “tidak tahu” bahwa yangdilakukan adalah dilarang. Pelanggaran hukum yangterkait pemanfaatan secara destruktive dilakukan olehnelayan tidak tersentuh dengan baik oleh hukum,akibatnya terjadi kerusakan sumberdaya perairan.Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum,yaitu sulitnya menjangkau tempat kejadian perkara(TKP) karena keterbatasan sarana dan prasaranayang dimiliki aparatur penegakan hukum dan laporandari masyarakat masih sulit dibuktikan. Untukmengurangi hambatan tersebut maka hal yang palingutama dilakukan adalah penyediaan kapal dan biayaoperasionalnya; 3) Penggunaan alat tangkap yangramah lingkungan. Hasil inventarisasi terhadap alattangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkepditemukan beberapa alat tangkap yang tidak ramahlingkungan. (Purbayanto et al., 2010) mengatakanbahwa penggunaan setiap jenis teknologipenangkapan ikan mulai dari yang sederhana hinggamodern sedikit atau banyak memberikan dampaknegatif terhadap sumberdaya ikan dan lingkunganperairan. (Ihsan et al., 2012) mengatakan bahwa alattangkap rajungan ramah lingkungan yang dapatdioperasikan di perairan Kabupaten Pangkep adalahgillnet dan bubu; 4) Melakukan restokingsumberdaya rajungan. Restoking adalah salah satuupaya yang dilakukan untuk mendukung lajurekruitmen suatu spesies di perairan. Intervensi inidimaksudkan untuk mempertahankan stabilitasrajungan, agar supaya ketersediaan potensi rajungandiperairan tetap stabil. Kebijakan restoking dapatdilakukan pada bulan Desember-Maret setiap tahundimana pada saat itu intensitas penangkapan nelayanrendah, menyebabkan bibit rajungan hasil restokingtidak terganggu, karena kondisi cuaca tidakmemungkinkan nelayan untuk melakukanpenangkapan; 5) Pengelolaan perikanan tangkaprajungan berbasis zonasi. Zonasi adalah suatubentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melaluipenetapan batas-batas fungsional sesuai denganpotensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-

proses ekologis yang berlangsung sebagai satukesatuan dalam ekosistem pesisir (KKP-KP3K-RI,2010).Pengelolaan perikanan tangkap rajunganberbasis zonasi, didalamnya terbentuk zonapenangkapan dan zona konservasi. Zona konservasiadalah zona zoea, megalopa dan rajungan muda, agarterhindar dari kegiatan penangkapan dan zonapenangkapan adalah zona rajungan dewasa yangmerupakan zona daerah penangkapan rajungan, yangdisesuaikan dengan jumlah alat tangkap rajunganyang beroperasi di Kabupaten Pangkep; 6)Pengembangan budidaya rajungan. Kebijakanyang dapat dilakukan oleh pemerintah untukmemenuhi permintaan pasar adalah budidayarajungan. Pengembangan budidaya rajungan mampumembuka kembali rantai ekonomi di masyarakat,sekaligus alternatif komoditi yang dapat dibudidayakan pada lahan tambak, selain udang danikan bandeng. Dalam budidaya rajungan dibutuhkanlahan tambak yang cukup luas dan benih rajunganyang cukup banyak. (Effendy et al., 2005) mengatakanbahwa pemanfaatan tambak-tambak untuk budidayarajungan yang tentunya berdasarkan analisiskesesuaian lahan bagi kultivan serta penggunaanbackyard atau hatchery untuk produksi benihmerupakan salah satu upaya revitalisasi. Pada sisilain, kebutuhan larva rajungan yang cukup tinggiterhadap artemia diharapkan akan mampu mendorongusaha budidaya artemia di tambak garam.Pengembangan budidaya rajungan diharapkanmampu menyediakan bahan baku, menyerap tenagakerja serta meningkatan pendapatan masyarakat.Proyeksi penurunan persentase tingkat masyarakatmiskin juga merupakan hal yang sangat diharapkandari kegiatan budidaya rajungan. Pada akhirnya,usaha budidaya tersebut dapat memberikan kontribusipada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sertapeningkatan nilai ekspor non migas.

KEBIJAKAN, TUJUAN, PROGRAM DANPELAKSANAAN PENGELOLAAN PERIKANANRAJUNGAN

Untuk mewujudkan pengelolaan perikananrajungan di perairan Kabupaten Pangkep, beberapaalternatif kebijakan yang dapat dilakukan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Untuk mewujudkankebijakan tersebut maka diperlukan adanya tujuandan program-program yang jelas. Pada tabel berikutini disajikan kebijakan, tujuan, program dan pelaksanadalam pengelolaan perikanan tangkap rajungan diperairan Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 5berikut ini.

25-36

33

Tabel5

.K

ebija

kan,t

uju

an,p

rogra

mdan

pela

ksana

pengelo

laan

perikanan

raju

ngan

dip

era

iran

Kabupate

nP

angke

pTa

ble

5.

Polic

y,obje

ctiv

es,

pro

gra

mand

imple

mentin

gfo

rfis

heries

managem

enti

nP

angke

pD

istr

ictw

ate

rs



34

Tabel5

.Lanju

tan

Ta

ble

5.

Contin

ued

25-36

35

Hasil analisis integrasi faktor-faktor komponenSWOT terhadap pengelolaan perikanan rajungan diperairan Kabupaten Pangkep, mengandalkan padakekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahandan ancaman yang akan terjadi, melalui kebijakanalternatif antara lain: penciptaan mata pencaharianalternatif; penegakan hukum dan peningkatankapasitas kelembagaan; penggunaan alat tangkapyang ramah lingkungan; Restoking sumber dayarajungan; pengelolaan perikanan tangkap rajunganberbasis zonasi dan pengembangan budidayarajungan. Seluruh kebijakan alternatif yang ditetapkandiwujudkan dalam berbagai program kerja sesuaitujuan yang ingin dicapai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Permasalahan dan ancaman yang terjadi dalampengelolaan perikanan rajungan dapat diatasidengan mengandalkan pada kekuatan dan peluangyang dimiliki seperti masih tersedianya potensirajungan dan dukungan stakeholder masih cukupbesar.

2. Hasil analisis A’WOT ketiga kategori respondenmemiliki pandangan bahwa prioritas relatif utamakekuatan terletakpada minat nelayan danpemanfaatan rajungan tinggi sementara respondenlainnya menganggap bahwa adanya pengetahuandan keterampilan pemanfaatan rajungan. Untukprioritas relatif utama pada kelemahan ada padakordinasi dan implementasi masih rendah.Selanjutnya untuk peluang semua respondenberpandangan bahwa target PEMDA dalampengelolaan rajungan cukup tinggi. Semuaresponden menganggap bahwa prioritas relatifutama dari ancaman adalah jumlah alat tangkapuntuk penangkapan rajungan semakin meningkatsetiap tahunnya.

3. Untuk mewujudkan pengelolaan perikananrajungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, makaalternatif pengembangan kebijakan yang dapatdirekomendasikan antara lain: 1) Penciptaan matapencaharian alternatif; 2) Penegakan hukum; 3)Restokingsumberdaya rajungan; 4) Penggunaanalat tangkap yang ramah lingkungan; 5)Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasidan 6) Pengembangan budidaya rajungan.

PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan salah satu bagian daridisertasi penulis yang berjudul Pemanfaatansumberdaya rajungan di perairan Kabupaten PangkepSulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasihkepada semua pihak atas segala bantuan dan

kerjasamanya

DAFTAR PUSTAKA

Adam, I. Jaya & M.F. Sondita. 2006. Model NumerikDifusi Populasi Rajungan (Portunus pelagicus) diperairan Selat Makassar. Jurnal Ilmu-ilmu Perairandan Perikanan Indonesia. 13(2): 83-88.

Baskoro, M.S, 2011. Pengembangan PerikananTangkap Berkelanjutan melalui programPengayaan Stok Ikan. Orasi Ilmiah. Guru BesarFakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.Auditorium Sumardi Sastrakusumah FPIK-InstitutPertanian Bogor 19 November 2011. PT PenerbitIPB Press. 92 hal.

Budiharsono, S. 2001. Analisis Prioritas, AlokasiAnggaran, Monitoring dan Evaluasi ProyekPembangunan. Penerbit Pradnya Paramita.Jakarta. 159 hal.

Effendy, S., Faidar., Sudirman & E, Nurcahyono.2005. Perbaikan Teknik Pemeliharaan Larva PadaProduksi Massal Benih Rajungan Portunuspelagicus. Makalah Pertemuan Teknis Lintas UPTPusat Budidaya Air Payau dan Laut, di ImperialAryaduta Makassar. Balai Budidaya Air PayauTakalar. 24 hal.

Firman, 2008. Model Bioekonomi pengelolaansumberdaya Rajungan di Kabupaten PangkepProvinsi Sulawesi Selatan. Tesis. ProgramPascasarjana Institut Pertanian Bogor. 82 hal.

Ihsan, E.S Wiyono, S.H Wisudo & J. Haluan. 2014.A Study of Biological Potential and Sustainabilityof Swimming Crab Population in the Waters ofPangkep Regency South Sulawesi Province.International Journal of Sciences: Basic andApplied Research (IJSBAR). 2014. 16(1): 351-363.

Ihsan, E.S Wiyono, ES. S.H Wisudo & J. Haluan.2014. Pola Musim dan Daerah PenangkapanRajungan (Portunus pelagicus) di PerairanKabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. JurnalMarine Fisheries. November 2014. 5 (2): 191-198.

Ihsan, M. Saenong M., & A. Boceng. 2012.Determinasi Usaha Perikanan Tangkap Rajungandi Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.Jurnal Lutjanus. 18 (2): 28-38.

[KKP-KP3K-RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan,Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2010. Ketentuan MengenaiPenyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan



36

25-36

Pulau-Pulau Kecil (RZW P3-K) Provinsi/Kabupaten. Jakarta. 110 hal.

[KP3K-KKP-RI] 2007. Pedoman Umum PengelolaanBerbasis Masyarakat (COREMAP II). Diterbitkanoleh Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang Phase II Coral Reef Rehabilitation andManagement Project Phase II (COREMAP II)Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Departemen Kelautan dan Perikanan.139 hal.

Kaleka, D.M.W., 2006. Analisis PengembanganArmada Perikanan Tangkap di Perairan KabupatenKupang Nusa Tenggara Timur. Disertasi. SekolahPascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 116hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 TentangLarangan Penggunaan Alat Penangkapan IkanPukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets)di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia. Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 31. 10 hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 TentangPenangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus Pelagicusspp.). Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 7. 5 hal.

Purbayanto. A., M.R. Riyanto, & A.D.P. Fitri, 2010.Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan pada Perikanantangkap. Cetakan Pertama, Juni 2010. PTPenerbit IPB Press. Bogor. 208 hal.

Rangkuti F. 2002. Analisis SWOT Teknik MembedahKasus Bisnis. Reorientasi Konsep PerencanaanStrategis Untuk Menghadapi Abad 21. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 188 hal.

Soselisa A. 2006. Kajian Pengelolaan SumberdayaPesisir dan Laut Gugusan Pulau-pulau Padaido,Distrik Padaido, Kabupaten Biak Nomfor, Papua.Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor. 248hal.

Saaty T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi ParaPemimpin (Proses Hirarki Analitik untukPengambilan Keputusan dalam SituasiKompleks). (Terjemahan) PT. Pustaka BinamanPressindo. Jakarta. 270 hal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan. Diundangkandi Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 154. 53 hal.

Date post:	20-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus ...

Documents