Chapter III-V(3)

8/19/2019 Chapter III-V(3)

1/42

63

BAB III

BENTUK PELAKSANAAN GADAI KONVENSIONAL DI PT.PEGADAIAN

CABANG GAHARU MEDAN DAN PELAKSANAAN GADAI SYARIAH DI

PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN

A. Pelaksanaan Gadai Konvensional Di PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan

1. Bentuk Kegiatan Usaha PT. Pegadaian

Dalam Prakteknya PT.Pegadaian ini memiliki bentuk-bentuk usaha sebagai

berikut :121

a. Bisnis inti, yang terdiri dari :

1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman), yakni pinjaman berdasarkan hukum gadai

dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pegadaian KCA ini

bertujuan membantu pemerintah dalam bidang perekonomian untuk membantu

masyarakat guna menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan

pinjaman tidak wajar lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.50.000 s/d

Rp.200.000.000 (lima puluh ribu rupiah s/d dua ratus juta rupiah) dengan

pengenaan sewa modal maksimum 1,15% per 15 hari. Adapun tarif sewa modal

bervariatif, yakni sesuai dengan besarnya nilai uang pinjaman yang tertera dalam

SE.7/UI.1.00211/2008. Misal Jika pinjaman berkisar 20-150 ribu maka sewa

modal 0,75 %, jika 151-500 ribu maka sewa modal 1,20 %, jika pinjaman 505

ribu-20 juta maka sewa modal 1,30%, jika pinjaman 20 juta-200 juta maka sewa

modal 1%.122

121Pegadaian, Laporan Tahunan 2012,Op.Cit ,hal.39.122 Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk

63

Universitas Sumatera Utara


2/42

64

2. Pegadaian rahn, yakni produk jasa gadai yang berlandaskan pada pinsip-prinsip

syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pegadaian rahn ini

bertujuan meningkatkan dan menguatkan perekonomian dengan sistem syariat

Islam. Rahin (pemberi gadai) hanya dikenakan biaya ijarah (jasa simpan). Gadai

syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu pada saat akad

baru/akad perpanjangan.

Penggolongan marhun bih dalam gadai syariah ditentukan sesuai dengan

besarnya pinjaman, yaitu Golongan A 20.000-150.000 dengan biaya administrasi

1.000, Golongan B 151.000- 500.000 dengan biaya administrasi 5.000, golongan

C 501.000-1.000.000 dengan biaya administrasi 8.000, Golongan D 1.005.000 -

5.000.000 dengan biaya administrasi 16.000, Golongan E 5.010.000-10.000.000

dengan biaya administrasi 25.000, Golongan F 10.050.000-20.000.000 dengan

biaya administrasi 40.000, Golongan G 20.100.000-50.000.000 dengan biaya

administrasi 50.000, Golongan H 50.100.000-200.000.000 dengan biaya

administrasi 60.000.123

Adapun tarif ijarah yang dikenakan kepada nasabah dapat dilihat melalui

rumus berikut :

Tarif Ijarah = Taksiran x tarif Rp (per10 hari)

Rp.10.000

Jika marhun berupa emas maka tarif ijarah 80, jika barang elektronik dan alat

rumah tangga maka tarif ijarah 85, jika kenderaan bermotor maka tarif ijarah95.

124Misal si A menggadaikan emas dengan taksiran 2.000.000, maka tarif

Perum P egadaian,2009, hal.50.123 Ibid , hal.98-100.124 Ibid,hal.97-98.



3/42

65

yang dikenakan kepada si A adalah 2.000.000 x 80 = 16.000 (per10 hari)Rp.10.000

b. Bisnis non inti, yang terdiri dari :

1. Pegadaian Jasa Taksiran, yakni bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin

mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian dan batu

permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis.

Adapun tarif jasa taksiran yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan dan

dapat dilihat dari rumus berikut :125

a. Logam emas.

1.25% x berat barang (gram) x karatase / 24 x HPS emas.

b. Logam selain emas.

Rp.500 x berat barang (gram.)

c. Berlian.

Dihitungberdasarkan jumlah total ukuran keseluruhan berlian (karat)

dengan rincian yakni ukuran 0.01 s/d 0,20 karat = Rp.10.000, ukuran 0,21

s/d 0,50 karat = Rp.50.000, ukuran 0,51 s/d1,00 karat = Rp.100.000,

ukuran 1,01 s/d 1,50 karat = Rp. 200.000, ukuran diatas 1,50 karat = Rp.

300.000. Batu mulia Rp.25.000 perbutir batu mulia. Misal : Seorang

nasabah meminta pelayanan jasa taksiran dengan barang sebagai berikut: 1

gelang listring ditaksir emas 20 karat, berat 15 gram, mata 20 berlian

dengan rincian 10 butir berlian @ 0,02 karat, 6 butir berlian @ 0,05 karat,4

125 Ibid, hal.57-59.



4/42

66

butir berlian @ 0, 10 karat. Maka perhitungan jasa taksiran adalah (HPS

pada hari itu Rp.150.000) :

Emas (perkiraan berat bersih emas setelah dipotong mata berlian kira-kira

14,5 gram) = 1,25% x 14,5gr x 20/24 x Rp.150.000 =Rp.22.656 =

Rp.22.600 (dibulatkan kebawah)

Berlian = 10 x 0,02 = 0,20 karat + 6 x 0,05 = 0,30 karat + 4 x 0,10 = 0,40

karat = total 0,90 karat. Maka biaya yang dikenakan untuk berlian adalah

Rp.100.000

Jadi total biaya = Rp.22.600 + Rp.100.000= Rp.122.600

2. Pegadaian Jasa Titipan, yakni pemberian pelayanan kepada masyarakat yang

ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki terutama

bagi orang-orang yang akan pergi meningalkan rumah dalam waktu lama,

misalnya ibadah haji, pergi keluar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.

Tarif jasa titipan yang dikenakan kepada nasabah berupa logam adi (baik

perhiasan maupun lantakan) per 100 gram dan dokumen, surat berharga

(sertifikat tanah/bangunan, ijasah, BPKB, dll) sebesar 20.000 perbulan.

Sedangkan barang-barang berharga lainnya (seperti benda-benda pusaka,

keris, batu giok, dll) perunit 10.000 perbulan. Kenderaan roda dua (sepeda

motor, scooter, dll) 15.000 per 10 hari dan kenderaan roda empat (mobil, van,

sedan, dll) 30.000 per 10 hari.126

3. Pegadaian Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia, yakni merupakan pemberian

126 Ibid , hal.61-62



5/42

67

pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan

usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia. Perolehan kredit dengan cara

menyerahkan Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) sebagai agunan

dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan. Kredit Kreasi ini mensyaratkan

bahwa nasabah haruslah membawa bukti usaha yakni berupa foto kopi surat

keterangan usaha dari instansi yang berwenang atau SIUP/TDP, fotokopi

KTP, KK, rekening listrik /PBB, mengisi formulir permohonan kredit dengan

melampirkan data dan alamat usaha, kinerja usaha (uraian administrasi usaha,

neraca dan laba rugi, serta mau dikunjungi/disurvei usahanya tersebut, dan

menyerahkan hak kepemilikan jaminan (asli BPKB kenderaan bermotor,

STNK, cek fisik dari Samsat).

4. Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai, yakni merupakan

pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka

pengembangan usaha) atas dasar gadai. Kredit Krasida ini juga mensyaratkan

hal yang sama kepada nasabah sebagaimana yang terdapat didalam kreasi.

5. Pegadaian Kresna atau Kredit Serba Guna, yakni merupakan pemberian

pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif

atau konsumtif.

6. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah), yakni memberikan pinjaman /

talangan dana cepat kepada petani pada saat panen raya dengan jaminan

Gabah Kering Giling (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan

modal budi daya.



6/42

68

7. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat), yakni ditujukan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk

pembangunan rumah baru dan renovasi.

8. Pegadaian Krista, yakni ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang

kecil/ tukang sayur/ pedagang kaki lima) yang tergabung dalam kelompok

yang membutuhkan dana bagi usahanya.

9. Pegadaian Persewaan Gedung, yakni bentuk layanan yang diberikan kepada

masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan

acara pernikahan, reuni, meeting , seminar dan lain-lain.

10. Jasa Lelang, yakni PT Pegadaian memiliki satu anak perusahaan yang

bernama PT.Balai Lelang Artha Gasia dengan kepemilikan saham 99,99 %

milik PT.Pegadaian (persero) dan 0,01% milik Drs.Deddy Kusdedi, MM.

PT.Balai Lelang Artha Gasia bergerak dibidang jasa lelang dengan maksud

menyelenggarakan penjualan dimuka umum secara lelang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010 kegiatan operasional PT.Balai

Lelang Artha Gasia Dibekukan.

11. Pegadaian Investa, yakni merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam

jangka waktu tertentu diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk

saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

12. Pegadaian Kucica (Kiriman Uang Cara Cepat Aman), yakni bentuk layanan

kepada masyarakat untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri.



7/42

69

Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union. Nasabah

dalam hal ini diwajibkan untuk membawa identitas diri dan mengetahui 5 hal

yakni nama pengirim, nama penerima, jumlah uang, asal uang dan nomor

MCTN ( Money Control Transfer Number ) yang didapat dari sipengirim.

13. Pegadaian Mulia atau Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi, yakni

penjualan emas oleh perseroan kepada masyarakat secara tunai ataupun

angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian Mulia ini merupakan

persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan

nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-

biaya yang disepakati.

14. Pegadaian Arrum ( Arrahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), yakni skema pinjaman

berprinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan

pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan

berupa BPKP kenderaan sehingga fisik kenderaan tetap berada ditangan

nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

15. Pegadaian Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum), yakni layanan

pemberian pinjaman bagi pegawai/karyawan suatu instansi/lembaga yang

berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Calon

nasabah adalah pegawai dari suatu instansi/ lembaga yang telah memiliki

kerjasama dengan PT.Pegdaian (persero) dan memiliki masa kerja minimal 2

tahun dan pada saat jatuh tempo masih memiliki masa kerja 1 tahun.

16. Pegadaian Amanah ( Murabahah Untuk Kepemilkan Kenderaan Bermotor),



8/42

70

yakni pemberian pinjaman guna kepemilikan kenderaan bermotor kepada para

pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya

penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek,

surat kuasa pemotongan gaji.

c. Layanan Tambahan, yang terdiri dari :

1. Pegadaian G-LAB, yakni unit pelayan jasa taksiran logam mulia, batu

permata, serta batu-batuan berharga lainnya dengan sertifikasi khusus yang

bertujuan menunjang kegiatan usaha PT.Pegadaian (persero), dalam rangka

mencapai visi dan misi perusahaan. Layanan ini tersedia di Kantor Pusat

PT.Pegadaian (persero).

2. Pegadaian 24, yakni unit layanan berupa galeri emas yang menyediakan

kebutuhan produk mulia dan produk lainnya yang terkait dengan perdagangan

dan produksi emas. Layanan ini tersedia di Kantor pusat PT.Pegadaian

(persero).

3. MPO ( Multi Payment Online), yakni merupakan salah satu bisnis usaha lain

yang bekerjasama dengan pihak koperasi nusantara untuk melayani kebutuhan

masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain di

Kantor cabang dan unitnya.

Dari beberapa bentuk usaha pegadaian tersebut, yang paling banyak diminati

masyarakat adalah KCA, Rahn, dan Pegadaian Mulia.127

127 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak

Donny Herwindo, SE, pada tanggal 26 Agustus 2013.



9/42

71

2. Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan

Pada umumnya didalam praktek Pegadaian barang-barang yang dapat

dijadikan sebagai jaminan adalah barang-barang atau benda yang bergerak, yang

terdiri dari barang-barang perhiasan, seperti : emas, perak, platina, intan, berlian,

mutiara, jam/arloji, batu-batu mulia. Barang-barang kenderaan, seperti : sepeda,

sepeda motor, mobil, becak motor. Barang-barang elektronik, seperti : televisi,

kulkas, radio, tape recorder , video, DVD, komputer, kamera, mesin tik elektrik,

kompor / oven listrik. Barang-barang mesin, seperti : mesin jahit, mesin motor kapal.

Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti : barang tekstil, permadani, barang

pecah belah. Barang-barang yang dianggap mempunyai nilai lainnya, seperti barang-

barang pusaka (keris, badik, rencong, dll) yang bernilai sejarah. Surat-surat berharga

(saham), SK pegawai.

Akan tetapi di dalam pelaksanaannya barang-barang yang dapat dijadikan

sebagai jaminan tersebut berbeda-beda pada tiap-tiap Kantor Pegadaian, hal ini

tergantung kepada Kantor Pegadaian masing-masing atau tergantung pada geografis

wilayahnya, misalnya : pada Kantor Pegadaian didaerah Pulau Jawa masih menerima

barang-barang pusaka yang dinilai antik seperti keris, akan tetapi yang diambil adalah

jika keris tersebut memiliki ornamen atau aksesoris yang berbahan perhiasan seperti

emas, intan, berlian, permata,dan batu mulia lainnya. Pada daerah Pedalaman

Sumatera masih menerima kain tekstil seperti ulos dan songket yang masih memiliki



10/42

72

nilai tinggi.

Pegadaian dalam prakteknya berhak untuk menolak barang-barang yang akan

dijadikan sebagai jaminan yang terdiri dari barang milik negara, seperti pakaian

dinas, perlengkapan TNI/Polri. Barang berbahaya, seperti senjata tajam dan senjata

api. Hewan dan tanaman yang masih hidup. Makanan yang mudah rusak dan busuk

serta baunya mempengaruhi benda lain, seperti makanan, minuman, tembakau, obat-

obatan. Benda yang harganya tidak dapat ditaksir oleh juru taksir. Benda yang masih

dalam keadaan sewa beli. Benda-benda yang masih dalam titipan (konsinyasi). Benda

yang tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya. Benda-benda yang bermasalah.

Pakaian jadi. Barang-barang yang dilarang peredarannya, seperti shabu, heroin, pil

ekstasi, ganja, amphetamin, dan narkotika sejenis lainnya. Benda-benda yang amat

besar tidak dapat disimpan dalam Pegadaian. Benda-benda yang memerlukan izin jika

dikuasai dan dipindahkan dari satu tempat ketempat lain. Benda-benda yang mudah

terbakar, seperti : korek api, mancis, mercon/petasan, bensin, minyak tanah, tabung

gas.128

3. Prosedur/Mekanisme Pemberian Gadai

Prosedur/mekanisme pemberian gadai pada Kantor Pegadaian sangatlah

sederhana, mudah dan cepat. Hal inilah yang membedakan lembaga Pegadaian

dengan lembaga keuangan perbankan. Adapun prosedur/mekanisme pemberian gadai

adalah sebagai berikut :

128 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak




11/42

73

1. Nasabah atau pemberi gadai datang langsung ke Kantor Pegadaian dan

menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan kartu tanda

pengenal (KTP,SIM,Paspor) atau surat kuasa jika ia mewakili orang lain yang

tidak bisa datang sendiri untuk melakukan transaksi gadai ke loket penaksiran.

2. Bagian administrasi akan menerima permohonan kredit sesuai jenis kredit yang

diajukan dan menyerahkan barang jaminan ke penaksir. Penaksir kemudian

memeriksa dan meneliti barang jaminan untuk mengetahui kualitas barang yang

dijadikan sebagai jaminan dan berdasarkan hasil taksiran tersebut penaksir

menentukan besarnya jumlah uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah,

dan kemudian menyerahkan lembar bukti hasil pemeriksaan/penetapan jumlah

uang pinjaman/lembar penyimpanan barang kepada kasir.

3. Kasir mengeluarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang dibuat rangkap 2 (asli untuk

nasabah, dan turunannya untuk pertinggal administrasi Pegadaian) dan

mneyerahkan SBK beserta uang pinjaman kepada nasabah.

Selanjutnya untuk prosedur / mekanisme pelunasan gadai adalah sebagai

berikut :

1. Nasabah datang ke Kantor Pegadaian dan tidak boleh diwakili atau dikuasakan

kepada orang lain, kemudian nasabah langsung menuju loket kasir dengan

menyerahkan SBK (Surat Bukti Kredit) dan melunasi pembayaran uang

pinjaman beserta bunga (sewa modal ) kepada petugas kasir.

2. Kasir memeriksa SBK dan menghitung sewa modal yang harus dibayar, setelah

nasabah membayar pelunasan uang pinjaman berikut bunganya maka kasir



12/42

74

memerintahkan petugas penyimpan untuk mengambil barang jaminan. Setelah

memperlihatkan dan memastikan barang jaminan tidak tertukar atau berkurang

kepada nasabah, maka kasir memberikan tanda lunas pada SBK (Surat Bukti

Kredit) yang ditanda tangani terlebih dahulu oleh nasabah, dan memberikan struk

pelunasan gadai kepada nasabah.

3. Barang gadai diserahkan kepada nasabah.

4. Jangka Waktu Pemberian Gadai

Jangka waktu dalam pemberian gadai oleh PT.Pegadaian beraneka ragam,

tergantung pada jenis kredit apa yang diajukan. Adapun jangka waktu yang diberikan


a. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman) memberikan jangka waktu maksimal 120

hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang yakni selama 1 bulan (30 hari ), 2 bulan

(60 hari), 3 bulan (90 hari) dan 4 bulan (120 hari).

b. Pegadaian Rahn memberikan jangka waktu maksimal 120 hari (4 bulan) dan

dapat diperpanjang yakni selama 1 bulan (30 hari ), 2 bulan (60 hari), 3 bulan (90

hari) dan 4 bulan (120 hari).

c. Pegadaian Jasa Titipan memberikan jangka waktu 2 minggu dan maksimal 1

tahun dan dapat diperpanjang.

d. Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) memberikan jangka waktu 12 bulan,

18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan .

e. Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) memberikan jangka waktu

12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.



13/42

75

f. Pegadaian Kresna (Kredit Serba Guna) memberikan jangka waktu 12 bulan, 24

bulan, 36 bulan ,48 bulan, 60 bulan.

g. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah), memberikan jangka waktu

maksimal 120 hari (4 bulan).

h. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat), memberikan jangka waktu 12

bulan dan 24 bulan.

i. Pegadaian Krista memberikan jangka waktu maksimal 24 bulan.

j. Pegadaian Investa, memberikan jangka waktu maksimal 90 hari kalender (3

bulan), dan dapat diperpanjang.

k. Pegadaian Mulia, memberikan jangka waktu 3 bulan , 6 bulan , 12 bulan , 18

bulan dan 24 bulan.

l. Pegadaian Arrum (Arrahn Untuk Usaha Mikro/Kecil), memberikan jangka waktu

12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

m. Pegadaian Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) memberikan jangka waktu

maksimal waktu 12 bulan.

n. Pegadaian Amanah (Murabahah Untuk Kepemilkan Kenderaan Bermotor) jangka

waktu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

5. Eksekusi Gadai

Eksekusi gadai merupakan salah satu upaya129

yang dilakukan pemegang

gadai guna melunasi hutang pemberi gadai, yakni dengan cara melalui lelang.

129 Upaya lain dalam pelunasan gadai yakni ulang gadai, minta tambah, mencicil dan tebus

sebagian.



14/42

76

Tanggal jatuh tempo dan tangal pelelangan barang gadai berbeda antar nasabah, hal

ini disesuaikan dengan tanggal nasabah melakukan gadai, jika setelah lewat jangka

waktu 120 hari tetapi nasabah tidak melakukan pelunasan ataupun melakukan ulang

gadai, maka 4 hari setelah lewat tempo barang gadai sudah dapat dieksekusi.

Misalnya : si A melakukan transaksi gadai pada tanggal 23 Agustus 2013, tanggal

jatuh tempo yakni 20 Desember 2013, jika nasabah tidak melunasi hutang atau tidak

melakukan ulang gadai maka pada tanggal 24 Desember barang jaminan sudah dapat

dilelang oleh perusahaan.

Eksekusi gadai dengan cara lelang ini diatur dalam Pasal 1155 ayat 1

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :” Apabila oleh para pihak tidak telah

diperjanjikan lain maka siberpiutang adalah berhak jika siberutang atau

pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,

atau jika telah ditentukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual

barang-barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat

serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan

penjualan tersebut .”

Di dalam prakteknya sebelum lelang dilaksanakan perusahaan terlebih dahulu

menghubungi nasabah sebelum tanggal jatuh tempo baik melalui surat ataupun

telepon, jika telah jatuh tempo maka perusahaan melakukan lelang sesuai tanggal

yang telah ditetapkan . Jika ternyata pada tanggal yang diajukan tidak bisa

dilaksanakan lelang maka tanggal tersebut diundur dengan memberitahukan kepada

kanwil daerah dan mengumumkan tanggal lelang melalui media cetak dan elektronik,

pengumuman dipapan pengumuman kantor cabang, pemberitahuan langsung oleh

petugas loket dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan dinas

penerangan setempat (minimum 15 hari sebelum pelaksanaan). Sebelum lelang



15/42

77

dilakukan maka tim pelaksana lelang130 melakukan pengeluaran barang jaminan

minimal 5 hari sebelum tanggal lelang dengan membuat berita acara penyerahan

barang jaminan dari pemegang gudang dan penyimpan barang kepada tim pelaksana.

Tim pelaksana menaksir ulang barang gadai untuk menentukan apakah barang yang

digadai cocok dengan SBK (Surat Bukti Kredit) atau berbeda dengan taksiran yang

besar jumlahnya, atau taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama sehingga

kemungkinan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Setelah diperiksa kemudian

tim pelaksana memasukkannya kedalam lemari kaca agar dapat dilihat oleh publik.

Terhadap barang-barang gadai yang dilelang maka penawarannya dilakukan

dengan penawaran tertinggi yang disetujui oleh tim pelaksana lelang dan dicatat

dalam daftar rincian penjualan lelang.Terhadap barang-barang yang telah laku maka

pembayarannya harus dibayar tunai oleh pembeli ditambah biaya ongkos lelang

sebesar 9 % dan dana sosial 0,7 % dari harga lakunya barang lelang yang dibayar

setelah lelang ditutup. Setelah pelaksanaan lelang tim pelaksana lelang membuat

Berita Acara Lelang dan menyerahkan uang hasil lelang kepada kasir, dan mencatat

barang yang tidak laku ke dalam register barang sisa lelang.

Terhadap barang-barang sisa lelang ini perusahaan melakukan upaya sebagai

berikut:

1. Penjualan dibawah tangan.

a. Terhadap barang sisa lelang berupa emas dijual sebesar harga pembelian x

130 Tim pelaksana lelang ini terdiri dari satu orang ketua (Pimpinan Cabang atau pegawai yang

ditunjuk), dan dua orang anggota yang bertugas sebagai petugas administrasi.



16/42

78

109,7 % untuk jangka waktu kurang dari 30 hari. Untuk jangka waktu lebih

dari 30 hari s/d 60 hari, maka dijual sebesar harga pembelian x 105 % .

b. Terhadap barang sisa lelang berupa non emas maka dijual dalam tempo 30

hari, jika tidak laku juga maka dapat dilakukan penurunan harga jual kepada

kanwil daerah yang bersangkutan. Hasil penjualan tersebut baik selisih lebih

atau kurang dibukukan sebagai laba / rugi perusahaan.

2. Dimutasikan antar cabang perusahaan Pegadaian, yang diyakini dapat terjual

dengan cepat.

Terhadap kelebihan hasil penjualan maka nasbah berhak untuk menerima sisanya

maksimal 1 tahun setelah tanggal lelang. Dan jika tidak terdapat kelebihan maka

pada SBK dibubuhi cap “sudah dijual dan tidak ada kelebihan”. SBK ini

kemudian diambil dan disimpan oleh pegawai, dan pegawai membubuhi kata

“nihil” dan paraf pada buku penjualan lelang.

6. Penyelesaian Sengketa

Pada proses perjanjian gadai di perusahaan Pegadaian jika terjadi sengketa

antara pemberi gadai dengan pemegang gadai maka upaya penyelesaiannya dapat

dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah sistem

penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Sengketa yang

terjadi melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian

melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, sedangkan jalur non litigasi adalah sistem penyelesaian



17/42

79

sengketa diluar lembaga peradilan. Jalur non litigasi ini meliputi bentuk Alternatif

Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase131

.

Akan tetapi sebelum menempuh kedua jalur tersebut diatas di dalam

prakteknya perusahaan Pegadaian dalam menghadapi sengketa dengan nasabah maka

perusahaan akan terlebih dahulu melakukan negoisasi atau pembicaraan secara

kekeluargaan sebelum dilakukan pelelangan. Adapun bentuk negoisasi tersebut

yakni:132

a. Rescheduling/ penjadualan utang kembali dengan kesepakatan.

Rescheduling merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Pegadaian

guna menyelamatkan asset yang diberikan kepada debitor sebagai jaminan.

Cara ini dilakukan apabila ternyata debitor tidak mampu untuk memenuhi

kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun biaya

pemeliharaan barang jaminan berdasarkaan penelitian dan penghitungan

account office terhadap sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Penjadualan

ulang ini dapat berupa memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang

131 Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi

(Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.ADR ini antara lain dapat berupa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK ini lahir

sebagai upaya mengakomodir persoalan perdata yang ada di pengadilan dibidang konsumen guna

menampung sengketa konsumen yang jika dilakukan pada peradilan umum akan membutuhkan proses

dan waktu yang cukup lama. BPSK ini merupakan pengadilan khusus konsumen yang diharapkan

dapat menjawab tuntutan masyarakat guna penyelesaian sengketa konsumen dengan cepat, sederhana

dan murah. Sedangkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa, atau dengan kata lain arbitrase merupakan suatu lembaga swasta sebagai pihak ketiga

guna menyelesaikan suatu sengketa.132 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan, Bapak




18/42

80

jangka waktu angsuran, dan menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang

mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.

b. Kapitalisasi bunga yakni bunga gadai dijadikan sebagai utang pokok, oleh

karenanya nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi

nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.

c. Rekstrukturisasi yakni suatu upaya preventif yang dilakukan apabila kredit

masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan

pembayaran angsuran pokok/bunga. Restrukturisasi ini dapat berbentuk

perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit.

Jika ternyata proses musyawarah secara kekeluargaan ini menempuh jalan

buntu atau tidak menemukan titik temu barulah dilakukan proses melalui jalur non

litigasi dan litigasi.

B. Pelaksanaan Gadai Syariah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi

Medan

1. Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan

Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada Pegadaian Syariah

pada operasionalnya yakni barang-barang perhiasan, seperti : emas, perak, platina,

intan, berlian, mutiara, jam/arloji, batu-batu mulia. Barang-barang kenderaan, seperti:

sepeda, sepeda motor, mobil, becak motor. Barang-barang elektronik, seperti: televisi,

kulkas, radio, tape recorder , video, DVD, komputer, kulkas, kamera, mesin tik

elektrik, kompor / oven listrik. Barang-barang mesin, seperti : mesin jahit, mesin

motor kapal.Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti : barang tekstil,



19/42

81

permadani, barang pecah belah. Barang-barang yang dianggap mempunyai nilai

lainnya, seperti barang-barang pusaka (keris, badik, rencong,dll) yang bernilai

sejarah. Surat-surat berharga (saham), SK pegawai.

Akan tetapi dalam implementasinya tidak semua barang tersebut diatas dapat

dijadikan sebagai jaminan hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan tempat

penyimpanan, adanya peminimalan resiko, adanya ketentuan UU yang memberikan

larangan terhadap barang-barang tertentu, adanya perawatan yang mahal dan khusus

terhadap barang-barang tertentu.133

2. Prosedur/Mekanisme Pemberian Gadai Syariah

Secara garis besar tak ada yang berbeda dalam prosedur /mekanisme

pemberian gadai syariah dengan gadai konvensional,134

hanya saja perbedaannya

terletak pada istilah dan pengenaan biaya administrasi. Adapun prosedur/mekanisme

pemberian gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

1. Rahin datang ke Kantor PT.Pegadaian Syariah dengan membawa tanda pengenal

yakni KTP /SIM/Pasport dan marhun . Jika rahin dikuasakan kepada orang lain

maka rahin harus menyertakan KTP asli si pemberi kuasa dan surat kuasanya.

Kemudian rahin menyerahkan marhun kepada murtahin serta mengisi formulir

yang telah disediakan.

133 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi

Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.134 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi

Medan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.



20/42

82

2. Murtahin memeriksa marhun dan melakukan taksiran atas marhun serta

menetapkan jumlah marhun bih yang bisa dipinjam oleh rahin.

3. Jika rahin setuju dengan jumlah taksiran marhun bih yang bisa dipinjam maka

murtahin melakukan pemberesan administrasi dengan mencetak Surat Bukti

Rahn (SBR) yang kemudian ditandatangani oleh rahin.

4. Rahin membayar dimuka uang administrasi dan memperoleh marhun bih.

Jika dibandingkan dengan gadai konvensional jelas terlihat perbedaannya

yakni bahwa biaya administrasi pada gadai konvensional digabungkan dengan

bunga/sewa modal dan dibayar pada saat pelunasan gadai, sedangkan pada gadai

syariah dikenakan biaya administrasi yang dibayar didepan pada saat melakukan

akad.

Apabila telah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tetapi rahin ingin melunasi

hutangnya maka rahin haruslah datang sendiri ke Kantor Pagadaian Syariah tempat

dimana ia menggadaikan barang miliknya, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak

ketiga atau orang lain. Secara umum prosedur/mekanisme pelunasan gadai syariah


1. Rahin datang ke Pegadaian tempat dimana ia menggadaikan barangnya dengan

membawa kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport) dan SBR (Surat Bukti Rahn)

dan langsung menuju keloket kasir (murtahin).

2. Petugas (murtahin )memeriksa SBR (Surat Bukti Rahn) dan menghitung biaya

ijarah yang dikenakan kepada Rahin, setelah rahin membayar pelunasan uang

pinjaman (marhun bih) berikut ijarahnya maka murtahin memerintahkan



21/42

83

petugas penyimpan untuk mengambil marhun .Setelah memperlihatkan dan

memastikan marhun tidak tertukar atau berkurang kepada rahin, maka murtahin

memberikan tanda lunas pada SBR (Surat Bukti Rahn) yang ditanda tangani

terlebih dahulu oleh rahin, dan memberikan struk pelunasan rahn kepada rahin.

3. Marhun diserahkan kepada rahin.

3. Jangka Waktu Pemberian Gadai Syariah

Berdasarkan beberapa literatur yang ada, secara teori dalam hukum Islam

tidak ada yang secara jelas mengatur mengenai jangka waktu pemberian gadai

syariah. Dalam hukum Islam jangka waktu gadai syariah ditentukan oleh kesepakatan

kedua belah pihak. Para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan syarat ataupun

hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian gadainya sepanjang tidak bertentangan

dengan hakikat akad itu sendiri. 135 Berbeda halnya dengan operasional gadai syariah

yang terdapat pada PT. Pegadaian, penentuan jangka waktu telah diatur dalam suatu

klausula baku yang terdapat pada SBR (Surat Bukti Rahn). Jangka waktu yang

ditentukan dilakukan secara sepihak yakni oleh PT.Pegadaian Syariah selaku

murtahin. Hal ini dikarenakan PT.Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan berupa

Standard Operasional Perusahaan (SOP).136

Adapun jangka waktu yang diberikan

kepada rahin adalah maksimal 4 bulan sejak dilakukannya perjanjian gadai syariah

dan dapat diperpanjang selama 2 bulan dengan syarat rahin mau membayar biaya

administrasi dan ujrah dan dikenakan akad baru. Sedangkan implementasi biaya

135 Adrian Sutedi, Op.Cit , hal. 134.136 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi




22/42

84

ijarah dihitung persepuluh hari. Jadi walaupun rahin membayar hutangnya sebelum

jatuh tempo dan atau misalnya rahin mengembalikan pinjaman pada hari ke 7 maka

ijarahnya tetap dihitung penuh menjadi 10 hari, karena dalam kebijakan

PT.Pegadaian Syariah 1 hari = 10 hari.137

Jika dibandingkan dengan gadai konvensional maka jelas terlihat perbedaan

mengenai penghitungan biaya ijarah ini, dimana pada gadai konvensional dikenal

dengan sebutan sewa modal/ bunga dan perhitungannya yakni per 15 hari.

4. Eksekusi Gadai Syariah

Eksekusi gadai syariah adalah upaya yang dilakukan oleh murtahin sebagai

upaya untuk pengembalian uang pinjaman berserta biaya ijarah yang tidak dilunasi

sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum eksekusi dilangsungkan maka

murtahin diwajibkan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tulisan

maupun lisan minimal 5 hari sebelum eksekusi dilakukan.

Dalam eksekusi gadai syariah ini PT.Pegadaian Syariah selaku murtahin

berpedoman pada HR.Abu Daud, Annasai, Ibnu Majah138

dan Fatwa DSN

137Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi


138Lihat buku Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit , hal.100.HR Abu Daud , Annasai dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa : “ Rasullullah SAW didatangi

seorang sahabat dari kaum Anshor yang meminta sedekah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya

: “apakah dirumahmu terdapat suatu barang ?”, sahabat tersebut menjawab bahwa ia memiliki

sebuah kain usang yang digunakan sebagai selimut dan alas tidur dan sebuah cangkir besar yang

digunakan untuk minum. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengambil kedua barang tersebut.

Ketika sahabat menyerahkan barang tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengambilnya dan

kemudian menawarkan dan bertanya kepada para sahabat lainnya : “siapakah yang berminat

membeli kedua barang ini ? “ lalu seorang sahabat menawar kedua barang tersebut seharga satu

dirham. Kemudian Rasulullah SAW meningkatkan penawarannya dan bertanya kembali kepada para sahabat : “siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham ? “ lalu sahabat lainnya

berkata : “ saya membelinya dengan harga dua dirham”, maka kemudian Rasulullah SAW



23/42

85

No.25/DSN-MUI/2002.139

5. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah dapat

dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi sebelum melakukan

proses hukum baik melalui jalur litigasi atau non litigasi maka PT.Pegadaian Syariah

terlebih dahulu melakukan perdamaian /shulhu, hal ini dikenal dengan sebutan

tafawud dan taufiq (perundingan dan penyesuaian) yakni berupa :

a. Rescheduling/ penjadualan utang kembali dengan kesepakatan.

Rescheduling ini dilakukan jika rahin tidak mampu untuk memenuhi kewajiban

dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun biaya pemeliharaan

barang jaminan berdasarkaan penelitian dan penghitungan account office

terhadap sebagian atau seluruh kewajiban rahin. Penjadualan ulang ini dilakukan

dalam bentuk memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka

waktu angsuran, dan menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang

mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.

menyerahkan kedua barang tersebut kepadanya dan memberikan uang dua dirham hasil lelang tadikepada sahabat Anshar tersebut.”

Sedangkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 mengenai penjualan

marhun menyebutkan bahwa:

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi

melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan

penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.139 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi




24/42

86

b. Kapitalisasi ujrah yakni rahin tidak membayar/ dibebaskan dari ujrah yang

dikenakan tetapi utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.

c. Rekstrukturisasi yakni dilakukan apabila kredit masih tergolong lancar namun

diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok dan ujrah.

Restrukturisasi ini dapat berbentuk perpanjangan jangka waktu kredit dan

penambahan fasilitas kredit.140

Setelah proses musyawarah secara kekeluargaan ini menempuh jalan buntu

atau tidak menemukan titik temu barulah dilakukan proses melalui jalur non litigasi

dan litigasi141

. Jalur non litigasi adalah jalur yang ditempuh diluar pengadilan yakni

berupa ADR ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase. Di Indonesia konsep

ADR ( Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase ini tertuang dalam UU Nomor

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar

hukum penyelesaian di luar pengadilan ini tercantum Pada Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor

14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman142

, Pasal 1851

KUHPerdata143

, Pasal 1855 KUHPerdata144

, Pasal 1858 KUHPerdata145

, Pasal 6146

140 Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi


141Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia BudiMedan, Ibu Hj.Semi, SE, pada tanggal 10 September 2013.

142 Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

ini berbunyi : “ Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan

ditetapkan dengan undang-undang ”.143 Pasal 1851 KUHPerdata berbunyi : “ Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri atau

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini

tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.”144 Pasal 1855 KUHPerdata berbunyi : “ Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-

perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam

perkaraan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-



25/42

87

UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.147

ADR ( Alternative Dispute Resolution) dapat dilakukan dengan bentuk

konsultasi148

, negosiasi149

, konsiliasi150

, mediasi151

dan penilaian ahli.152

satunya dari apa yang dituliskan."145 Pasal 1858 KUHPerdata berbunyi : “ Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak

suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian

itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak

dirugikan.”146 Pasal 6 UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian

Sengketa berbunyi :

a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian

secara litigasi di Pengadilan Negeri.

b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu

kesepakatan tertulis.

c. Dalam suatu sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat

diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui seseorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang ahli mediator.

d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan

seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata

sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat

menghubungi sebuah Lembaga Abitrase atau Lembaga Penyelesaian Sengketa untuk menujuk

seorang mediator.

e. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.

f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan , dalam waktu paling lama 30 hari (tiga

puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua

pihak yang terkait.

g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat

para pihak untuk dilaksanakan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana yang dimaksusd dalam ayat 1 sampai ayat 6 tidak

tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha

penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Adhoc.147 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan

Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.438-440.148 Konsultasi menurut Black’s Law Dictionary ialah aktivitas konsultasi atau perundingan

seperti klien dengan penasehat hukumnya.149 Negosiasi (perundingan) adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan

(kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan

memberikan kelonggaran. Jika terjadi kesepakatan dalam negosiasi ini maka hasil kesepakatan



26/42

88

Selain menempuh jalan non litigasi berupa ADR, biasanya PT.Pegadaian

Syariah menempuh jalan melalui Lembaga Arbitrase (Tahkim). Lembaga Arbitrase

ini dikenal dengan sebutan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

BASYARNAS ini merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen,

dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. BASYARNAS

ini memiliki payung hukum yakni UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24

Desember 2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional, Fatwa-Fatwa DSN

MUI.153

BASYARNAS ini memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut :

tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah

penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftarannya.150 Konsiliasi (pemufakatan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha

mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan

perselisihan. Konsiliasi ini juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari

terhitung setelah penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak pendaftarannya.151 Mediasi ialah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan

menghadirkan pihak ketiga yakni mediator sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang

bersengketa. Dalam hal ini mediator merupakan orang yang bersifat netral yang mengontrol negosiasi

dan sebagai fasilitator antara kedua belah pihak yang bersengketa Jika ditilik pada Pasal 1 butir 7

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) maka mediasi diartikan sebagai suatu cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.152 Penilaian Ahli adalah seseorang yang ditunjuk sebagai mediator yang memiliki keahlian

khusus dibidangnya guna memberikan pendapat atau penilaian ahli. Penilaian Ahli ini di dalam UU

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa termaktub dalam

Pasal 52 yang menyatakan bahwa ” Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu

perjanjian.”153 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Fatwa

DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Agama, Op.Cit , hal.467.

Fatwa-Fatwa DSN MUI ini antara lain yakni fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Saham, Fatwa

DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Isthisna’ , Fatwa DSN MUI Nomor

07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000Tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Alqardh, Fatwa

DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana



27/42

89

1. Menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat sengketa muamalat (perdata) yang

timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sebagainya, yang

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh

pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis dalam perjanjian

yang menyebutkan adanya klausul arbitrase yakni BASYARNAS.

2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya

suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.154

Jalur Litigasi ditempuh sebagai upaya akhir bagi penyelesain sengketa antara

kedua belah pihak yang bertikai, apabila setelah jalur musyawarah dan jalur alternatif

penyelesaian sengketa dan arbitrase yang telah ditempuh tidak menemui titik temu.

Jalur Litigasi yang dipergunakan dalam sengketa ekonomi syariah ini adalah

Pengadilan Agama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Pasal 49 UU tersebut

menetapkan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi

syariah. Dalam Penjelasannya UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud

Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Rahn, Fatwa DSN MUI Nomor

26/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Rahn Emas, Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Al Ijarah Almuntahiyah Bi Al Tamlik , Fatwa DSN MUI Nomor 37/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pasar

Uang Antarnak Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-Fatwa DSN MUI ini memuat ketentuan mengenai

arbitrase yakni yang berbunyi : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

154 Ibid, hal.468.



28/42

90

ekonomi syariah disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi

syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana

pensiun, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang

tumbuh dan berkembang di Indonesia.155

Jika dibandingkan dengan gadai konvensional maka terlihat perbedaan

kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa gadai baik melalui jalur

litigasi maupun non litigasi, dimana kewenangan gadai konvensional pada jalur

litigasi adalah Pengadilan Negeri sedangkan gadai syariah melalui Pengadilan

Agama. Sedangkan penyelesaian sengketa gadai melalui jalur non litigasi dapat

dilakukan melalui BAN (Badan Arbitrase Nasional), dan pada gadai syariah

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang

didalamnya terdapat para ahli dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

155 Ibid , hal.472.



29/42

91

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN LAHIRNYA SISTEM

PEGADAIAN SYARIAH

Manusia adalah makhluk sosial ( zoon politicon),156

sehingga antara manusia

yang satu dan yang lainnya saling bersosialisasi dan atau membutuhkan satu sama

lainnya. Begitu pula halnya dibidang perekonomian, manusia sebagai makhluk

ekonomi saling membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan

ekonominya. Seperti halnya dengan PT.Pegadaian yang menyalurkan dana pinjaman

kepada masyarakat guna membantu perekonomian rakyat memerlukan partisipasi

masyarakat dalam implementasinya. Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat ini

adalah dengan melakukan pinjaman pada PT.Pegadaian Syariah yang menawarkan

pinjaman dana dengan prinsip syariah. Partisipasi masyarakat ini terlihat dari

banyaknya jumlah nasabah/rahin, besarnya nilai hutang/marhun bih dan jumlah

barang gadai / marhun setiap harinya. Jumlah masyarakat yang melakukan transaksi

gadai Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari bulan Januari s/d

Agustus 2013 rata-rata mencapai 30 s/d 33 orang perhari dan 760 orang perbulannya,

dengan rata-rata jumlah marhun bih mencapai Rp.4.718.202.857 perbulannya.157

Secara terperinci jumlah masyarakat yang melakukan transaksi gadai dari bulan

Januari 2013 s/d Agustus 2013 pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

dapat dilihat pada tabel berikut :

156 Chainur Arrasjid, Pengantar Ilmu Hukum, (Medan : Yani Corporation), hal.1.157 Hasil data rahin dan marhun bih dari bulan Januari s/d Agustus 2013 yang telah diolah

oleh peneliti pada saat melakukan penelitian pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

91



30/42

92

Tabel 1.

JUMLAH R A H I N , M A R H U N DAN M A R H U N B I H PADA PT.PEGADAIAN

SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN

No BULAN RAH I N M ARH U N M ARH U N BIH

1 Januari 773 773 4.780.110.000

2 Februari 734 734 4.275.370.000

3 Maret 758 758 3.817.200.000

4 April 759 759 8.809.890.000

5 Mei 845 845 4.540.250.0006 Juni 728 728 3.560.900.000

7 Juli 727 727 3.243.700.000

8 Agustus 723 723 2.990.735.000

Total 6047 6047 36.018.155.000

Rata-Rata 760 760 4.718.202.857

Sumber : PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan (Data Diolah)

A. Partisipasi Masyarakat Muslim Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia

Budi Medan

Dari sampel 133 orang penduduk muslim yang berpartisipasi melakukan gadai

syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, tercatat terdiri dari 70

orang pria dengan persentase 52,63% dan 63 orang wanita (47,37%). Dari 133 orang

sampel tersebut diketahui bahwa motivasi untuk melakukan gadai adalah karena

faktor kebutuhan ekonomi berjumlah 43,61 % (58 orang), investasi 45,11 % (60

orang), dan lain-lain 11,28 % (15 orang). Adapun penduduk muslim dari sampel

tersebut yang faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai berjumlah

72,93 % (97 orang), sedangkan yang tidak faham/tidak mengerti bagaimana prosedur

untuk melakukan gadai berjumlah 24,06 % (32 orang), dan yang mengerti sedikit



31/42

93

mengenai prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 3,01 % (4 orang). Selain itu

penduduk muslim dari sampel tersebut yang pernah mendengar gadai syariah

berjumlah 77,44 % (103 orang), sedangkan yang tidak pernah mendengar gadai

syariah berjumlah 22,56 % (30 orang). Adapun Penduduk Muslim dari sampel

tersebut yang pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 58,65 % (78 orang)

dan yang tidak pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 41,35 % (55 orang).

Dari hasil sampel tersebut diketahui pula bahwa penduduk muslim yang

berpartisipasi melakukan gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia

Budi Medan yang tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional

berjumlah 82,70 % (110 orang), sedangkan yang tidak tahu/tidak mengerti perbedaan

antara gadai syariah dan konvensional berjumlah 17,30% (23 orang).

Dari hasil penelitian tersebut dapatlah dikatakan bahwa sedikit banyaknya

penduduk muslim yang berpartisipasi melakukan transaksi gadai syariah ini telah

memahami bagaimana perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional

walaupun tidak secara mendetail hingga ke dasar hukumnya.158

Secara Terperinci hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

158 Hasil Quisioner yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di

PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



32/42

94

Tabel 2.

PARTISIPASI MASYARAKAT MUSLIM PADA PT.PEGADAIAN SYARIAH

CABANG SETIA BUDI MEDAN

No

Keterangan

Jumlah

Responden Persentase

1 Orang beragama Islam/Muslim 133 100

a.Pria 70 52,63

b.Wanita 63 47,37

2 Motivasi melakukan gadai

a.Kebutuhan ekonomi 58 43,61 b.investasi 60 45,11

c.lain-lain 15 11,28

3 Faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai

a. Ya 97 72,93

b.Tidak 32 24,06

c.Mengerti sedikit 4 3,01

4 Pernah mendengar gadai syariah

a.Ya 103 77,44

b.Tidak 30 22,56

5 Pernah mendengar gadai konvensionala.Ya 78 58,65

b.Tidak 55 41,35

6 Tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional

a.Ya 110 82,70

b.Tidak 23 17,30

Sumber : Hasil Quisioner Yang Telah Diolah

B. Partisipasi Masyarakat Non Muslim Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang

Setia Budi Medan

Dari sampel 67 orang penduduk non muslim yang berpartisipasi melakukan

gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan, tercatat terdiri

dari 36 orang pria dengan persentase 53,73% dan 31 orang wanita (46,27%). Dari 67

orang sampel tersebut diketahui bahwa motivasi untuk melakukan gadai adalah



33/42

95

karena faktor kebutuhan ekonomi berjumlah 9,25 % (33 orang), investasi 44,78 %

(30 orang), dan lain-lain 5,97 % (4 orang). Adapun penduduk non muslim dari

sampel tersebut yang faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai

berjumlah 53,73% (36 orang), sedangkan yang tidak faham/tidak mengerti

bagaimana prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 35,82% (24 orang), dan yang

mengerti sedikit mengenai prosedur untuk melakukan gadai berjumlah 10,45% (7

orang). Selain itu penduduk non muslim dari sampel tersebut yang pernah mendengar

gadai syariah berjumlah 58,20% (39 orang), sedangkan yang tidak pernah mendengar

gadai syariah berjumlah 41,80% (28 orang). Adapun penduduk non muslim dari

sampel tersebut yang pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 34,33 % (23

orang) dan yang tidak pernah mendengar gadai konvensional berjumlah 65,67 % (44

orang). Dari hasil sampel tersebut diketahui pula bahwa penduduk non muslim yang

berpartisipasi melakukan gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang setia Budi

Medan yang tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional

berjumlah 64,18 % (43 orang), sedangkan yang tidak tahu/tidak mengerti perbedaan

antara gadai syariah dan konvensional berjumlah 35,82 % (24 orang).159

Dari hasil penelitian tersebut dapatlah dikatakan bahwa sedikit banyaknya

penduduk non muslim yang berpartisipasi melakukan transaksi gadai syariah ini telah

memahami bagaimana perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional

walaupun tidak secara mendetail hingga ke dasar hukumnya. Secara terperinci hal

159 Hasil Quisioner yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di

PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



34/42

96

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

PARTISIPASI MASYARAKAT NON MUSLIM PADA

PT.PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN

N

o Keterangan

Jumlah

Responden Persentase

1 Orang beragama non muslim 67 100

a.Pria 36 53,73 b.Wanita 31 46,27

2 Motivasi melakukan gadai

a.Kebutuhan ekonomi 33 49,25

b.Investasi 30 44,78

c.Lain-lain 4 5,97

3 Faham/mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan gadai

a. Ya 36 53,73

b.Tidak 24 35,82

c.Mengerti sedikit 7 10,45

4 Pernah mendengar gadai syariaha.Ya 39 58,20

b.Tidak 28 41,80

5 Pernah mendengar gadai konvensional

a.Ya 23 34,33

b.Tidak 44 65,67

6 Tahu/mengerti perbedaan antara gadai syariah dan konvensional

a.Ya 43 64,18

b.Tidak 24 35,82

Sumber : Hasil Quisioner Yang Telah Diolah

C. Analisa Hukum

Dengan berpartisipasinya masyarakat baik muslim dan non muslim dalam

transaksi gadai syariah menunjukkan bahwa saat ini sudah timbul kesadaran hukum

masyarakat dalam hal gadai.Artinya yakni bahwa masyarakat baik muslim dan non

muslim menyadari bahwa transaksi gadai yang dilakukan pada PT.Pegadaian



35/42

97

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dan

nyaman bagi masyarakat bila dibandingkan dengan meminjam kepada rentenir/lintah

darat maupun pegadaian swasta lainnya. Selain itu ditinjau dari aspek kelembagaan

segala peraturan pegadaian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang

Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000

Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Pegadaian tidak bertentangan dengan ajaran

Islam/syariah, bahkan hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya fatwa

DewanSyariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan

dalam menjalankan pratek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa

No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni

2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai), kendatipun

gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara

khusus di Indonesia.

Bagi masyarakat muslim melaksanakan transaksi gadai dengan prinsip syariah

merupakan kesadaran hukum dalam masyarakat yang timbul untuk menegakkan

prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, sedangkan

bagi non muslim melaksanakan gadai syariah kendati tidak diatur dalam agamanya

dan walaupun kurang memaahami secara detail aturan-aturan didalam gadai syariah

tersebut akan tetapi bagi mereka transaksi gadai syariah dirasakan lebih



36/42

98

menguntungkan bila dibandingkan dengan gadai konvensional, karena gadai syariah

secara tekhnis memberikan biaya ijarah yang ringan.Adapun dasar hukum bagi non

muslim diperkenankan mengikuti prinsip ini tersirat dalam Q.S : Albaqarah : 256

yang artinya :” Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang

ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa tidak

ada paksaan bagi non muslim untuk mengikuti ajaran yang dianut oleh orang muslim,

hal ini dikarenakan Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian.160

Kendati dari aspek legalitas dan kelembagaan pegadaian telah memiliki aturan

hukum, akan tetapi dalam pelaksanaan atau prakteknya baik pada pegadaian syariah

maupun pegadaian konvensional belumlah sempurna. Hal ini terlihat pada

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki lembaga pegadaian tersebut.Adapun

kelebihan yang dimiliki oleh PT.Pegadaian adalah sebagai berikut :161

1. Persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana sehingga nasabah dapat

memperoleh dana dengan singkat.

2. Proses pencairan dana yang cukup singkat yakni ± 15menit.

3. Tidak membutuhkan rekening seperti tabungan, deposito dan giro.

160 M. Quraish Shihab, Tafsir Almishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,volume

1( Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal.668-669.161 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Cabang

Gaharu Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



37/42

99

4. Objek jaminan beraneka ragam.

5. Besarnya angsuran ringan.

6. Jumlah bunga yang diberikan dibebankan atas dasar sisa pinjaman/menurun.

7. Dapat diperpanjang walaupun hutang pokok belum dilunasi, yakni dengan

membayar bunga terlebih dahulu jika telah lewat tempo.

8. Nasabah diberikan keringanan yakni dibebaskan dari bunga dalam waktu 2

minggu setelah jatuh tempo dan sebelum lelang dilakukan.

9. Terdapat dikota-kota besar maupun kecil bahkan sampai ke pedesaan.

Sedangkan kelemahan/kekurangan dari PT.Pegadaian ini adalah sebagai

berikut :162

1. Memiliki bunga dan tarif jasa simpan yang cukup tinggi.

2. Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih mahal dari Pegadaian

Syariah.

3. Kelebihan uang/sisa hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi

keuntungan dan milik Pegadaian.

4. Jumlah pinjaman kredit terbatas.

5. Peruntukan/tujuan penggunaan dana oleh nasabah tidak diketahui/tidak

dipersoalkan oleh Pegadaian.

6. PT.Pegadaian tidak mempersoalkan darimana barang jaminan yang digadaikan

tersebut berasal jika nilainya sedikit, hal ini dikarenakan pihak Pegadaian

162 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Cabang

Gaharu Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



38/42

100

mengacu pada prinsip itikad baik nasabah dan adanya prisip droit de suites, yakni

barang gadai merupakan hak milik seseorang, oleh karenanya barang tersebut

selalu mengikuti kepada siapapun objek atau barang-barang itu berada. Misalnya:

Dalam permohonan pengajuan gadai, barang jaminan seperti emas ketika

diserahkan kepada PT.Pegadaian tidak dilengkapi surat emas, padahal mungkin

saja barang tersebut bukan milik penggadai atau hasil curian.

Seperti halnya dengan Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga

memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari PT.Pegadaian Syariah

adalah sebagai berikut :163

1. Memberikan rasa ketentraman atau kedamaian hati dan jiwa bagi nasabah karena

berdasarkan pada prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba.

2. Menggunakan sistem bagi hasil, sehingga terdapat simbiosis mutualisme atau

saling menguntungkan antara nasabah dan pihak Pegadaian.

3. Tidak terdapat unsur riba sebagaimana halnya pada Pegadaian Kovensional.

4. Tarif jasa simpan murah.

5. Biaya administrasi yang rendah.

6. Persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana sehingga nasabah dapat

memperoleh dana dengan singkat yakni ± 15 menit.

7. Peruntukan/tujuan penggunaan dana oleh nasabah diketahui oleh pihak

Pegadaian.

163 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah

Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



39/42

101

8. Dapat diperpanjang dengan menggunakan akad baru serta membayar bea

administrasi dan ijarah.

9. Memiliki payung hukum yang diperkuat oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)

dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional.

10. Jangka waktu jasa simpan lebih singkat yakni per 10 hari jika dibandingkan

dengan Pegadaian konvensional.

Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari PT.Pegadaian Syariah adalah sebagai

berikut :164

1. Jumlah pinjaman kredit terbatas.

2. Tidak semua karyawannya memahami secara detail tentang konsep hukum dan

operasional gadai syariah.

3. Belum bisa berdiri sebagai lembaga yang independent dan mandiri yang terpisah

dari Pegadaian Konvensional, sehingga masih bertumpu pada gadai konvensional.

4. Belum disyahkannya materi hukum dalam bentuk UU maupun Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah sebagai acuan bagi masyarakat sebagai nasabah dan

PT.Pegadaian Syariah sebagai acuan dalam operasionalisasi dan pemecahan

masalah jika terjadi sengketa.

5. Belum adanya mekanisme syariah tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam

lelang, sehingga dalam lelang Pegadaian Syariah masih bertumpu atau mengacu

pada lelang konvensional.

164 Hasil pengamatan/analisa peneliti pada saat melakukan penelitian di PT.Pegadaian Syariah

Cabang Setia Budi Medan dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2013.



40/42

102

6. Belum semua masyarakat memahami sistem dan konsep Pegadaian Syariah.

7. PT.Pegadaian Syariah tidak mengetahui darimana asal barang jaminan yang

digadaikan bila nilainya sedikit, hal ini dikarenakan pihak Pegadaian selalu

berasumsi positif terhadap nasabah, yakni bahwa semua nasabah Pegadaian

adalah orang yang jujur dan berprinsip pada asas droit de suites, yakni barang

gadai merupakan hak milik seseorang, oleh karenanya barang tersebut selalu

mengikuti kepada siapapun objek atau barang-barang itu berada. Padahal bisa jadi

barang yang digadaikan tersebut bukanlah milik penggadai atau merupakan hasil

curian. Misalnya pada saat penggadai melakukan permohonan dan menyerahkan

barang gadai sebagai jaminan seperti emas, barang jaminan tersebut tidak disertai

dengan surat keterangan kwitansi atau surat emasnya.



41/42

103

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Gadai konvensional dengan gadai syariah memiliki perbedaan dari segi prinsip

dan sumber hukum.Gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan

hukum perdata. Gadai syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam.

Sumber hukum dari gadai konvensional termaktub dalam Buku II, BAB XX,

Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata. Sumber Hukum Gadai Syariah Termaktub

dalam Alqur’an, Hadits, Ijtihad Ulama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No.25 dan 26 tentang rahn dan rahn emas.

2. Bentuk pelaksanaan gadai konvensional di PT.Pegadaian Cabang Gaharu Medan

dan Gadai Syariah di PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi terdiri dari bisnis

inti, non inti dan tambahan. Prosedur melakukan gadai konvensional dan gadai

syariah adalah sama yakni nasabah cukup membawa barang jaminan dan kartu

identitas diri ke PT.Pegadaian maupun PT.Pegadaian Syariah, kemudian mengisi

formulir yang telah disediakan, jika nasabah sepakat dengan jumlah taksiran dari

barang gadaian dan jumlah uang yang dapat dipinjam maka petugas

PT.Pegadaian atau PT.Pegadaian Syariah segera melakukan proses administrasi

dan pencairan dana. Jika terjadi sengketa pada PT.Pegadaian dan PT.Pegadaian

Syariah terlebih dahulu dilakukan pendekatan secara persuasif, dan jika tidak

menemukan titik temu penyelesaian sengketa gadai dilakukan dengan langkah

103



42/42

104

litigasi dan non litigasi.

3. Partisipasi masyarakat dengan lahirnya sistem Pegadaian Syariah cukup

menggembirakan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang

melakukan transaksi gadai syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia

Budi Medan yang rata-rata 30 s/d 33 orang perhari, dan rata-rata 760 orang

perbulannya baik muslim dan non muslim, dengan rata-rata jumlah Marhun bih

mencapai Rp.4.718.202.857 perbulannya. Selain itu partisipasi masyarakat baik

muslim maupun non muslim pada PT.Pegadaian Syariah ini juga terlihat dari

antusias para nasabah yang cukup tinggi dalam memahami prosedur dan

perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintah, organisasi

masyarakat, akademisi, alim ulama, dll segera mendesak pemerintah untuk

mensyahkan Rancangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga bangsa

Indonesia memiliki acuan dan kepastian hukum yang lebih kuat lagi di bidang

ekonomi syariah.

2. Diharapkan kepada pihak pegadaian untuk terus meningkatkan pelayanannya dan

berusaha untuk terus meminimalisir kekurangan-kekurangannya, sehingga

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang disajikan oleh PT.Pegadaian.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar benar-benar memahami konsep maupun

prosedur gadai konvensional dan gadai syariah, agar tidak merasa bingung atau

terkecoh dengan penawaran yang diberikan oleh pihak Pegadaian.

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	mochammad-wisnu-nugroho
View:	216 times
Download:	0 times

Chapter III-V(3)

Documents