Dasar2 Good Governance

7/28/2019 Dasar2 Good Governance

1/33

Dasar2Kepemerintahan Yang

Baik

Saturday, September 28, 13


2/33

! !

! ! ! ! !

!

Sumber:!UNDP!!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Indeks'Persepsi'Korupsi

2.0

2.8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Indeks'Persepsi'Korupsi 2 .0 2 .2 2 .4 2 .3 2 .6 2 .82 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9



3/33

! !!

GRAFIK!PERBANDINGAN!!

PERKARA!MASUK!DENGAN!SISA!PERKARA!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2005,7468

2006,7825

2007,9516

2008,11338

2004,20314

2005,15975

2006,12025

2007,10827

2008,8280

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah Perkara yg Masuk Sisa Perkara Belum Putus



4/33

!

! !!

JUMLAH!ANGKATAN!KERJA,!BEKERJA,!DAN!PENGANGGURAN!TERBUKA!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! $ $ ! ! !

9.86%

11.24%

10.28%

9.11%

8.39%7.87%

0

15

30

45

60

75

90

105

120

Jumlah(Juta

orang)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

TPT(%

)

Angkatan Kerja 103.97 105.86 106.39 109.94 111.95 113.83

Bekerja 93.72 93.96 95.46 99.93 102.55 104.87

Pengangguran Terbuk a 10.25 11.9 10.93 10.01 9.39 8.96

TPT(%) 9.86% 11.24% 10.28% 9.11% 8.39% 7.87%

2004 2005 2006 2007 2008 2009



5/33

!! !!

PERKEMBANGAN!PRODUKSI!PANGAN!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

0

20

40

60

80

(

jutat

on)

2005 54.2 12.5 0.8084 2.2 1.8 6.9

2006 54.6 11.6 0.7476 2.3 2.1 7.5

2007 57.1 13.3 0.5925 2.6 2.1 8.2

2008 60.3 16.3 0.7765 2.8 2.1 8.7

2009*) 62.6 17 0.9245 2.9 2.2 10.5

Padi (GKG) Jagung Kedelai Tebu Daging Perikanan

*) Perkiraan



6/33

AKUNTABEL

TRANSPARAN

RESPONSIF

SETARA

INKLUSIF

EFEKTIF

EFISIEN

PATUH PADA

HUKUM

PARTISIPATIF

ORIENTASIKONSENSUS

HARAPAN



7/33

TIDAK

AKUNTABEL

TERTUTUP

TIDAKRESPON

TIDAKSETARA

TIDAKEKSLUSIF

TIDAKEFEKTIF

BOROS

MELANGGAR

HUKUM

TIDAKPARTISIPATIF

ORIENTASIKEPENTINGAN

FAKTA?



8/33

Sejarah



9/33Saturday, September 28, 13


10/33

Hutang Indonesia(Harian Merdeka 7 Juni 2009)

Rp.1667 T(Januari 2009)

atauRp.

1.667.000.000.000.000

Rp. 7.000.000/jiwaSaturday, September 28, 13


11/33

Hutang Indonesia(METRO TV 30 Maret 2010)

Rp.2000 T

atauRp.

2.000.000.000.000.000

Rp. 8 s/d 9 JT-an/Saturday, September 28, 13


12/33

1. Pemerintah harus membuat Undang-Undang Bank Indonesia yang otonom.

Article V Section 1, menyatakan bahwa IMF hanya

berhubungan dengan bank sentral (atau institusisejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negaraanggota.

Article IV Section 2, menyatakan bahwa sebagaianggota IMF harus mengikuti aturan IMF dalam hal

nilai tukar uangnya, termasuk didalamnya laranganmenggunakan emas sebagai patokan nilai tukar.



13/33

Article IV Section 3.a., menyatakan bahwa IMFmemiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneteryang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasikepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF.

Article VIII Section 5, menyatakan bahwa sebagaianggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksiemas, export import emas, neraca perdaganganinternasional dan hal-hal detil lainnya.



14/33

2. Pemerintah harus membuat perubahanUndang-Undang yang mencabut batasankepemilikan asing pada bank-bank yang

sudah go public.3. Pemerintah harus melakukan merger

empat bank pemerintah menjadi satu dan

mendorong satu lagi bank pemerintahuntuk go public.



15/33

4. Pemerintah Indonesia harus secarabertahap menurunkan tarif pajak untukproduk pertanian non-pangan dari luar

sampai akhirnya tercapai maksimum pajak10 %.

5. Pemerintah harus menurunkan tarif bahankimia, baja, metal dan alat-alat perikanansampai dikisaran 5%-10%.



16/33

6. Pemerintah harus menurunkan pajakekspor untuk kayu gelondongan, kayugergajian, rotan dan mineral maksimum

pada angka 30%.7. Pemerintah harus mencabut larangan

ekspor minyak sawit dan bolehmenggantinya dengan pajak ekspormaksimum 40 %.



17/33

8. Pemerintah harus menambah saham yangdilepas ke publik dari Badan Usaha MilikNegara, minimal hal ini harus dilakukan

untuk perusahaan yang bergerak ditelekomunikasi domestik maupuninternasional.

9. Pemerintah harus mencabut larangan

investor asing masuk dalam bisnis ritel danpenjualan skala besar.



18/33

Sejarah

Bretton Wood Agreement pada tahun 1944.Emas dijadikan standar nilai uang.

Lahirnya IMF & Bank Dunia

Kebijakan Presiden Richard Nixon pada tahun 1971.

Pemisahan standar uang terhadap emas.IMF dan Bank Dunia adalah perpanjangan tangan

Federal Reserves dan bank-bank sentral Eropa lainnya.

IMF dan Bank Dunia meminta bank-bank sentral diseluruh dunia untuk mengganti uang mereka menjadi

mata uang fiat. Kesepakatan RI - IMF



19/33

lunasi hutangnya.

berani memutuskan untuk bangkit dari dirisendiri dari ketergantungan pihak luar.

mulai menempatkan diri menjadi produsen.

mencintai produk dalam negeri.

level kita: menjalankan tugas sesuai tupoksi,tidak takut untuk menolak. berani atau

tidak?



20/33

John Perkins, The Confession of EconomicHitman, Pinguin 2009.

Memberi pinjaman --> menjajah -->neokolonialisme.

Jangan Bubarkan KPK.



21/33

wirausahawan.

2 jt ---> 20%

250 jt --->


22/33

Budaya? Mengapa harus pakai dasi? Batik?

Reward????

Otonomi Daerah, otonomi khusus -->apakah tantang good governance.

Perda --> tradisi/budaya.



23/33

Pesanan sponsor, dampak kecil dari

otoda...power besar pd bupati/walikota.

Sangat berhubungan dg good governance.apakah di daerah pemekaran ini dapat

menerapkan good gov?

Good Gov..tujuannya adalah memecahbelah??

Sulitnya kontrol kepada daerah?

Lawan GG?



24/33

Siapa yg menciptakan GG?

GG ---> otonomi daerah?

GG --> negara konsumen?

GG ---> tidak pro rakyat, GG hanyalahjargon? pengalihan opini publik?

GG ---> semua konsep bagus, tergantungsiapa yg melihat.



25/33

Sebagai topeng tidak melaksanakan konsepGG.

Otonomi. Mengurusi dari lahir.

Konsep pemekaran adalah memperpendekbirokrasi.

Pemekaran membebani keuangan negera --> dana pelayanan publik berkurang.

Batasan pemekaran?



26/33

Negara dikondisikan menjadi konsumen. GG hanyalah konsep. Trial & Error.

Karena GG hanyalah konsep, maka kitaharus kritis terhadap konsep tersebut.

GG hanya merugikan negara yg

menerapkannya sementara menguntungkanyang menawarkan konsep ini.



27/33

GG, menghambat inovasi?

GG, menghambat menjadi produsen? tetapmenjadi konsumen.

Produsen vs konsumen.



28/33

Reinventing Government:How Entepreneurial Spirit is

Transforming the Public Sector

David Osborne & Ted Gaebler (1992)



29/33

KATALIS

MILIK RAKYAT

KOMPETITIF

DIGERAKKAN

VISI/MISI

ORIENTASIHASIL

ANTISIPATIF

DE-SENTRALISASI

ORIENTASI

PASAR

WIRAUSAHA

ORIENTASIPELANGGAN

HARAPAN



30/33

Ekonomi Pancasila... ekonomi kerakyatan.

Identitas/ jati diri bangsa Indonesia.

Kontribusi terhadap masyarakat?



31/33

Reinventing government

Pemerintahan katalis: mengarahkanketimbang mengayuh.

Pemerintahan milik rakyat: memberiwewenang ketimbang melayani.

Pemerintahan yg kompetitif:

menyuntikkan persaingan ke dalam

pemberian pelayanan.



32/33

Pemerintahan yg digerakkan olehmisi: mengubah organisasi yg digerakkan

oleh peraturan. Pemerintahan yg berorientasi pada

hasil: membiayai hasil bukan masukan.

Pemerintahan yg berorientasipelanggan: memenuhi kebutuhanpelanggan bukan birokrasi.



33/33

Pemerintahan wirausaha: menghasilkanketimbang membelanjakan.

Pemerintahan antisipatif: mencegahdaripada mengobati.

Pemerintahan desentralisasi: dari

hirarki menuju partisipasi dan tim kerja.

Pemerintahan berorientasi pasar:mendongkrak perubahan melalui pasar.

Date post:	14-Apr-2018
Category:	Documents
Upload:	ery-arifullah
View:	228 times
Download:	0 times

Dasar2 Good Governance

Documents