DICHOTOMY OF LEGAL RESEARCH(RESTORE THE PURE OF LEGAL

RESEARCH)

MATA KULIAH : FILOSOPHY OF ISLAMIAH SAINSDOSEN : DR. H. MUCHTAR LAMO, S.E., M.Si.KELAS : MH.07

KELOMPOK III :SYAHIDUSSYAHAR DEDDY MIZWAR MUH. IBNU FAJAR RAHIMA.M. ROZAK JIMMY ANDJAR M. FADLY ABD. RAHMANHASRUL KAHARUDDIN WALID ZAINUDDIN ANDI IMRAN PARASSAARMANSYAH ROHMI WAHYUNI RASYID POLUMOLO

“HATIKU MEMBEKU LAYAKNYA JALAN-JALAN HUKUM YANG TELAH TERKRISTALISASI OLEH DINGINNYA

HEMBUSAN ANGIN SOSIOLOGI HUKUM.”(MUH. IBNU FAJAR RAHIM, S.H.)

“Lex mea in tortor vitae venti gelidi ex congelatus”“My heart froze as the law that freezes due to the cold

winds of social”

REFLEKSI HUKUM SEBAGAI ILMU

HUKUM ADALAH USAHA-USAHA MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP BERKEHIDUPAN YANG TELAH DITENTUKAN ADANYA. SUATU KONSEP DIKATAKAN SEBAGAI ILMU APABILA MEMILIKI OBJEK. OBJEK DARI HUKUM ADALAH ATURAN YANG BERDASARKAN NORMA, DIMANA NORMA MERUPAKAN EMANASI DARI ASAS (PRINSIP BERKEHIDUPAN) YANG TELAH DITENTUKAN ADANYA.

Sumber : Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jurnal : Menghipnosis Dunia Koruptor, 2013 :1

REFLEKSI TERMINOLOGI LEGAL SCIENCE

Dilihat dari segi etimologis kata legal dalam bahasa Inggris berasal dari kata lex. Di dalam bahasa inggris kata law mempunyai dua pengertian : Pertama, merupakan sekumpulan preskripsi, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. dalam bahasa latin disebut ius, dalam bahasa Perancis disebut droit, dalam bahasa Belanda recht, dalam bahasa Jerman juga disebut recht dan dalam bahasa Indonesia “hukum.”Kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. dalam bahasa latin disebut lex, bahasa Perancis loi, bahasa Belanda wet, bahasa Jerman gesetz dan bahasa Indonesia undang-undang.

Kata law dalam bahasa Inggris ternyata bersal dari kata lagu, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja Anglo-saxon yang telah dikodifikasikan. Lagu ternyata berada dalam garis lex dan bukan ius. Jika kita mengikuti pendapat ini, istilah legal science akan bermakna ilmu tentang aturan perundang-undangan.

Sumber : Acmad Ali. Meguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), 2009 : 25-27.

KONKLUSI

Berangkat dari asal muasal terminology hukum tersebut sama sekali tidak ada yang mengaitkan hukum itu sebagai “gejala-gejala sosial” maka terpatahkanlah pendapat jika kita mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah bagian dari ilmu sosial.

COMPARATIF STUDY BETWEEN : THE PURE OF LEGAL RESEARCH

& SOCIO-LEGAL RESEARCH

Pada bagian ini kami mengajak anda untuk menelaah konsep penelitian hukum dan konsep penelitian socio-legal, sembari menyelami diferensiasinya

Sumber : Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

SOCIO LEGAL RESEARCH

KARAKTERISTIK PENELITIAN SOSIAL

SOCIO-LEGAL RSEARCH

HUKUM

GEJALA SOSIAL

1. EFEKTIFITAS ATURAN HUKUM, 2. KEPATUHAN TERHADAP ATURAN

HUKUM, 3. IMPLEMENTASI ATURAN HUKUM, 4. PENGARUH ATURAN HUKUM

TERHADAP MASALAH SOSIAL TERTENTU ATAU SEBALIKNYA,

5. PENGARUH MASALAH SOSIAL TERTENTU TERHADAP ATURAN HUKUM

ORIENTASI PENELITIAN :

OBJEK

PENEMPATAN

1. APAKAH KETENTUAN TERTENTU EFEKTIF DI SUATU DAERAH TERTENTU?2. APAKAH KETENTUAN TERTENTU EFEKTIF UNTUK SELURUH INDONESIA?3. FAKTOR-FAKTOR NON-HUKUM APAKAH YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA

KETENTUAN-KETENTUAN SUATU UNDANG-UNDANG?4. APAKAH PERANAN LEMBAGA TERTENTU EFEKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM?

1. UU TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WAKATOBI;

2. UU YAYASAN TIDAK MENGUBAH EKSISTENSI YAYASAN-YAYASAN PENGELOLA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA;

3. FAKTOR KEKURANGSIAPAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENYEBABKAN BANYAKNYA UNDANG-UNDANG DIMINTAKAN PENGUJIAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI;

4. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI EFEKTIF DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA.

HIPOTESIS

MASALAH

DATA

TK PENGUMPULAN DATA

ANALISIS DATA

HASIL

PROSEDUR PENELITIAN SOCIO-LEGAL

DATASAMPLING SECARA RANDOM, PURPOSIVE, STRAFIED RANDOM SAMPLING, TANPA SAMPEL BERGANTUNG SIFAT POPULASI YANG DITELITIWAWANCARA, OBSERVASI, KUISIONER, DSB.

METODE STATISTIK (KUANTITATIF(, KUALITATIF

MENOLAK ATAU MENERIMA HIPOTESIS

KONKLUSI

DALAM PENELITIAN SOCIO-LEGAL, HUKUM DITEMPATKAN SEBAGAI VARIABEL TERIKAT DAN FAKTOR-FAKTOR NON-HUKUM YANG MEMPENGARUHI HUKUM DIPANDANG SEBAGAI VARIABEL BEBAS.

SEHINGGA MENURUT PETER MAHMUD MARZUKI, PROSEDUR PENELITIAN SOCIO-LEGAL YANG TIDAK KURANG SEBENARNYA MERUPAKAN PENELITIAN SOSIAL DAN BUKAN PENELITIAN HUKUM.

THE PURE OF LEGAL RESEARCH

TERLEBIH DAHULU KAMI AKAN MEMAPARKAN PENJELASAN SUB SUB SISTEM DALAM PENELITIAN HUKUM

KARAKTERISITIK PENELITIAN HUKUM

Penelitian Untuk Keperluan PraktisiPada penelitian untuk keperluan praktik, praktisi melakukan penelitian guna menopang argumentasi masing-masing. Kuasa penggugat melakukan penelitian dalam rangka memperkuat dalil dalil dalam gugatannya. Hal yang sama dilakukan oleh kuasa tergugat dalam kerangka mematahkan dalil-dalil penggugat. Bahkan mungkin juga bahan hukum yang digunakan juga sama tetapi untuk maksud yang sebaliknya. Jaksa juga melakukan penelitian dalam kerangka mempertajam dan memperkuat argumentasi dakwaanya. Hakimpun melakukan penelitian dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atas pokok perkara (ratio decidendi) bagi putusannya. Dengan demikian, posisi praktisi hukum tidak netral dalam penelitian untuk keperluan praktik. Hakim yang berpihak kepada yang berperkarapun juga tidak dalam posisinetral karena ia kana memenangkan pihak yang secara hukum mampu membuktikan proposisinya dengan argumentasi yang kuat. Untuk sampai pada putusan demikian ia tentuanya melakukan penelitian dengan bahan-bahan hukum bahkan bilaman ia pandang perlu sebagai tambahan juga menggunakan bahan non-hukum.

Penelitian Untuk Keperluan AkademisiPada penelitian untuk keperluan akademis, peneliti bersifat netral. Bahkan putusan hakim pun bilaman perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian, yaitu dalam peneitian yang bersifat case study atau yang menggunakan case approach. Karya akademis berupa makalah (term paper), skripsi, makalah dalam seminar akademik, tesis, artikel di jurnal hukum dan disertasi. Tulisan populer di surat kabar atau majalah meskipun mungkin mengandung penelitian tidak dapat dimasukkan sebagai karya akademis.

Pada hari Jumat legi Riswanto memasang water treatment di pabrik tahu klien. klien membeli water treatment tersebut karena ditawari oleh salesman bernama Yongki. Yongki meminta izin untuk mendemonstrasikan alat itu di perusahaan klien. klien kabulkan dan ternyata kemudian klien tertarik, lalu minta alamat perusahannya. klien dikasih alamat dan klien pesan. Setelah itu Yongki telepon klien bahwa akan memasang pada hari Jumat. klien sebenarnya keberatan karena Jumat pertama bulan lalu itu Jumat Legi. Tetapi Yongkimengatakan bahwa waktu itu waktu yang tepat karena dia akan ke Kediri untuk memasang di perusahaan lain jadi lebih baik sekalian. Itu sebabnya pada hari itu lalu alat itu dipasang. Yang memasang bukan Yongki walaupun yang mengantarkan adalah dia. Kata Yongki, dirinya bukan orang yang ditugasi memasang alat, ia hanya seorang salesman. Tukang pasang adalah orang lain. klien menurut saja. Pada waktu memasang alat itu, Riswanto mengatakan kepada klien bahwa dirinya bukan orang dari perusahaan Yongki bekerja tetapi selalu dipakai perusahaan itu untuk memasang water treatment. Ia juga mendapat bayaran setiap kali melakukan pemasangan. Sudah lima tahun ia selalu dipakai oleh perusahaan itu dan katanya tidak pernah terjadi apa-apa. Sekarang, belum sebulan penuh alat itu saya oakai tekah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sya sudah tidak enak ketika alat itu dipasang pada Hari Jumat Legi. klien sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh leluhur nya bahwa tidak boleh melakukan suatu hal penting pada hari Jumat Legi tetapi Yongki mendesaknya dan klien setuju. Oleh karena klien melanggar larangan leluhur atas desakan Yongki itulah saya sangat dirugikan. Pertama, saya rugi telah beli alat itu. Kedua, semua saluran air sudah dihubungkan denga alat itu sehingga saya rugi tidak bisa produksi tahu selama beberapa hari. Ketida, pada waktu hari pertama kejadian, saya diklaim para pengecer karena tidak memasok tahun kepad a mereka. Keempat, pengecer telah pindah ke peruahaan lain sehingga saya kehilangan pelanggan dan ini secara bisnis yang paling berat. Waktu Yongki saya lapori kejadian itu, ia datang bersama teman-temannya dan memeriksa alat itu. Katanya, alat itu tidak rusak, tetapi pemasangannya yang salah dan ia akan berhubungan denga Riswanto. Tetapi sampai sekarang Riswanto tidak muncul dan begitu juga Yongki. Sekarang, apa yang harus saya lakukan dan bagaiman melakukannya saya tidak tahu, sehingga saya datang ke kantor ini.

CONTOH FAKTA HUKUM (DOMAIN PENELITIAN HUKUM PRAKTIS)

ISU HUKUM(Mengidenfitakasi Fakta

Hukum, Mengeliminir Hal-Hal yang tidak relevan dan

Menetapkan Isu Hukum

Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian bukan hukum. Peneliti-termasuk grounded research-diawali dengan merumuskan masalah. Maslaah timbul karena adanya dua propsisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karena menduduki posisi yang sentral, salah dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawban atas isu tersebut dan selanjtnya salah pula dalam melahirkan argumnetasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut.

Untuk dapat menentukan isu hukum, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Tidak mungkin seseorang yang bukan ahli hukum mampu mengangkat isu hukum.Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) lapisan hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu, di dalam penelitian hkum dalam tataran dogmatik hukum, sesuatu menjadi isu hukum apabila di dalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Untuk penelitian dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum Sedangkan untuk penelitian dalam tataran filosofis, isu hukum harus menyangkut asas-asas hukum.

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCHIDENTIFIKASI FAKTA HUKUM,

MENGELIMINIR HAL-HAL YANG TIDAK RELEVAN DAN MENETAPKAN ISU HUKUM

ISU HUKUM DALAM DOGMATIK HUKUM, TEORI HUKUM, FILSAFAT HUKUM

Di dalam menelaah kasus (yg menjadi objek) tersebut, ahli hukum harus dapat milah-milah mana fakta yang relevan dan yang tidak relevan. Fakta yang relevan adalah (a) pengusaha tahu itu membeli water treatment dari perusahaan tempat salesman Yongki bekerja; (b) Yongki adlah seorang salesman; (c) Riswanto bukan karyawan perusahaan yang menjual water treatment; (d) yang menunjuk Riswanto untuk memasang water treatment adalah Yongki salesmen perusahaan water treatment; (e) terjadi kesalahan pemasangan water treatment; (f) pengusaha tahu tidak dapat melakukan kegiatan produksi karena water treatment sudah dihubungkan dengan semua saluran. Sedangkan hal-hal yang tidak relevan adalah hari Jumat Legi dan amanat para leluhur. Dari fakta yang ada, ahli hukum akan dapat memilah-milah lagi mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang bukan fakta hukum. Hal ini untuk menentukan posita dan menetapkan petitum dalam pengajuan gugatan. Fakta hukum yang ada pada kasus tersebut adalah (a) adanya jual beli antara pengusaha tahu dan perusahaan yang memproduksi water treatment; (b) adanya pekerjaan pemasangan water treatment oleh orang yang bukan dari peruahaan water treatment oleh orang yang bukan dari perusahaan water treatment oleh orang dari perusahaan water treatment; © adanya wanprestasi; (d) adanya kerugian karena wanprestasi.Berdasarkan fakta hukum itu isu hukum yang timbul adalah (1) apakah di dalam perjanjian jual beli antara penjual water treatment dengan klien dituangkan klausul mengenai garansi (warranty) dan jika ya, apakah bentuk garansi itu?; (2) mengingat menurut salesman tidak ada kerusakan melainkan salah pemasangan apakah hal itu masuk ke dalam garansi?; (3) apakah bentuk hubungan hukum antara Riswanto dan penjual water treatment?; (4) apakah penjual water treatment bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh klien?

PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM

BAHAN HUKUM PRIMERMERUPAKAN BAHAN HUKUM YANG BERSIFAT AUTORITATIF, ARTINYA MEMPUNYAI OTORITAS. BAHAN-BAHAN HUKUM PRIMER TERDIRI DARI PERUNDANG-UNDANGAN, CATATAN-CATATAN RESMI ATAU RISALAH DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM.

BAHAN HUKUM SEKUNDERMERUPAKAN SEMUA PUBLIKASI TENTANG HUUM YANG BUKAN MERUPAKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI. PUBLIKASI TENTANG HUKUM MELIPUTI BUKU-BUKU TEKS, KAMUS-KAMUS HUKUM, JURNAL-JURNAL HUKUM DAN KOMENTAR ATAS PUTUSAN PENGADILAN.

BAHAN HUKUM NON-HUKUMPENELITIAN HUKUM JUGA DAPAT EMNGGUNAKAN BAHAN-BAHAN NON-HUKUM APABILA DIPANDANG PERLU. BAHAN-BAHAN NON-HUKUM DAPAT BERUPA BUKU-BUKU MENGENAI ILMU POLITIK, EKONOMI, SOSIOLOGI, FILSAFAT, KEBUDAYAAN ATAUPUN LAPORAN-LAPORAN PENELITIAN NON-HUKUM DAN JURNAL-JURNAL NON-HUKUM SEPANJANG MEMPUNYAI RELEVANSI DENGAN TOPIK PENELITIAN. PERLU DIKEMUKAKAN DI SINI BAHWA JANGAN SAMPAI BAHAN-BAHAN NON-HUKUM MENJADI SANGAT DOMINAN SEHINGGA PENELITIAN TERSEBUT KEHILANGAN ARTINYA SEBAGAI PENELITIAN HUKUM. HAL INI SERINGTERJADI PADA MEREKA YANG MELAKUKAN PENELITIAN EMPIRIK YANG TANPA DISADARI TERJEREMBAM KE DALAM PENELITIAN SOSIAL. AKIBATNYA, TEMUAN-TEMUAN YANG TERJADI TIDAK MEMPUNYAI MAKNA HUKUM. TESIS DAN REKOMENDASI PUN LALU BUKAN REKOMENDASI HUKUM , MELAINKAN REKOMENDASI DALAM RUANG LINGKUP SOSIAL. SEKALI LAGI DITEKANKAN BAHWA BAHAN-BAHAN NON-HUKUM MERUPAKAN PELENGKAP, BUKAN YANG UTAMA.

WAWANCARA, DIALOG, KESAKSIAN AHLI HUKUM DI PENGADILAN, SEMINAR, CERAMAH DAN KULIAHKESEMUANYA TERMASUK DALAM BAHAN SEKUNDER APABILA DINYATAKAN SECARA TERTULIS.

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCH

PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM

BAHAN HUKUM PRIMER, BAHAN HUKUM SEKUNDER, BAHAN NON-HUKUM

Bahan-bahan yang diperlukan untuk menjawab isu yang telah ditetapkan tersebut, peneliti perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia. Ketentuan mengenai hal itu terdapat di dalam Buku III BW karena kasus itu tidak dapat dilepaskan di dalam Buku III BW mengenai perikatan.UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenpun dapat dijadikan sebagai bahan hukum.Selain itu bahan hukum yang relevan juga adalah Niew Burgelijk Wetboek (NWB) dari Belanda.Peneliti juga dapat mengambil putusan-putusan hakim dengan kasus yang sama misalanya merujuk pada putusan kasus Earl v St. Louis University (1994). Tulisan Nieuwenhui berjudul Het Verbitennissen Recht.

PENELAAHAN ATAS ISU HUKUM YANG DIAJUKAN

Pendekatan undang-undang (statute approach)Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi pebelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan memepelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filososfi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasusPendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberap kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut Hukum Pidana, Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.

Pendekatan HistorisPendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkap filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Isu mengenai advokat sebagai officium nobile dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat, misalnya perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut.

Pendekatan KomparatifPendekatan ini dilakukan dengan membandingkan udang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberap negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofis dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan natara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

Pendekatan KonseptualPendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam memabngun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCH

PENELAAH ATAS ISU HUKUM YANG DIAJUKAN

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KASUS, HISTORIS, PERBANDINGAN, KONSEPTUAL

Dalam kerangka menjawab isu hukum seperti dalam Baba ini, yaitu maslah pemasangan water treatment, peneliti perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai hal itu terdapat di dalam Buku III BW karena kasus tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum perkjanjian yang termuat di dalam Buku III BW mengenai perikatan. Oleh karena itulah sangat dianjurkan kalau peneliti mempelajari serial Asser tersebut bagian Verbintenissen Rech (hukum perikatan). Atau setidak-tidaknya tulisan Nieuwenhuis yang berjudul Het Verbintennissen Recht. Dari rujukan tersebut peneliti akan mendapatkan dasar ontologis dan ratio legis ketentuan yang tedapat pad aBuku III BW Indonesia tersebut. Akan tetapi apabila ditelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamBW, dapat dipastikan peneliti tidak akan menemukan hubungan antara produsen dan pemasangan water treatment karena hal itu berada di luar BW. Di dalam kasus itu jelas tidak ada perjanjian tertulis antara pemasngan water treatment, yaitu Riswanto dengan pengusaha tahu, si sklien. Oleh karena itulah dapat dipastikan bahwa BW saja tidak mampu menjawab isu tersebut.Apabila dilihat dari sudut pandang BW, perjanjian antara pengusaha dan produsen water treatment adlah perjanjian jual-beli. Sedangkan antara produsen alat tersebut dengan tukang pasang alat itu tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk perjanjian bahkan salesman yang bernama Yongky hanya memberikan rujukan bahkan untuk menggunakan Riswanto. Dengan demikian, sebenarnya telah terjadi perjanjian tidak tertulis antara pengusaha tahu dengan tukang pasang water treatment. Akan tetapi mungkinkah konsep demikian tertuang di dalam BW?

Mengingat Belanda telah mempunyai Niuw Burgelijk Wetboek (NBW) ada baiknya kalau peneliti dalam membangun argumnetasinya mengenai adanya tanggung gugat produsen water treatment dalam kasus tersebut peneliti merujuk kepada NBW yang tidak lain daripada updating dari BW. Dari NBW yang mengandung komnetar dari salah seorang yang ikut menyiapkannya, yaitu Hartkamp, peneliti akan memperoleh dasar ontologis NBW dan ratio legis adanya ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan yang terdapat pada Buku III BW Indonesia yang saat ini masih dipakai. Pakah hal ini akan diterima oleh hakim terserah kepada hakim. Akan tetapi setidak-tidaknya, kuasa penggugat telah melakukan interpreatasiterhadap kebekuan yang ada. Hal ini merupakan salah satu makna dari penelitian hukum.Dalam hal bahan hukum yang berupa peraturan perundang-udangan terbatas, peneliti yang dalam kasus ini praktisi hukum perlu merujuk kepada klausul-klausul perjanjian jual beli water treatment antara produsen alat tersebut denga si klien yaitu pengusaha tahu. Di dalam perjanjian tersebut sudah barang tentu terdapat klausul megnenai “garansi” atau aklau dalam bahasa Inggris biasa disebut warranty. Dengan adanya klausul ini, pembeli alat itu, yaitu pengusaha tahu dapat saja mendalilkan bahwa produsen alat itu telah melakukan wanprestasi. Hanya saja yang jadi maslaah apakah benar alat itu cacat atau megnadung cacat tersembunyi sehingga produsen melakukan wanprestasi. Mengingat di dalam kasus tersebut ternyata bahwa alatnya tidak rusak tetapi salah pemasangan, proposisi untuk menyatakan bahwa produsen telah melakukan wanprestasi tidak dapat diterima. Oleh karena itulah dalam kasus ini, pengacara yang menangani kasus tersebut perlu merujuk ke UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini dapat juga ditelaah pandangan-pandangan yang telah berkembang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Apabila pengacara tersebut merujuk kepda pandangan-pandangan tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh praktisi hukum itu bukan sekadar pendekatan perundang-undangan, melainkan juga pendekatan konseptual. Selanjutnya untuk memperkokoh argumentasinya bahwa produsen water treatment telah melakukan wanprestasi, pengacara tesrebut perlu juga menelaah kasus yang pernah terjadi di negara-negara lain yang dapat membangun hubugan antara produsen alat itu dan tukang pasangkya sebagai apparent agency. Untuk hjal ini dapat dirujuk kasus Earl v St. Louis University (1994).

MENARIK KESIMPULAN YANG MENJAWAB ISU HUKUM

PENGGUNAAN LOGIKA DALAM PENELITIAN HUKUM

Menurut Philipus M. Hadjon, merumuskan fakta (langkah induktif) merupakan langkah pertama dalam penagan an perkara. Sehingga berdasarkan hal tesebut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah induktif tersebut bukan hanya berlaku untuk penanganan perkara di pengadilan, melainkan untuk setiap pemecahan isus hukum.Di samping metode induksi, metode yang lazim digunakan di dalam penalaran hkum adalah metode deduksi. Sebagaimana yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudianditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi, Philiphus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam argumentasi hkum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tesebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi. Bersasarkan apa yang dikemukakan oleh Hadjon tersebut, dapat diajukan contoh :

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain bersalah karena pembunuhan selama-lamanya lima belas tahun penjara (Pasal 338 UU No. 14 Tahun 1976 Tentang Hukum Pidana (KUHP))Edwin telah terbukti secara sengaja menghilangkan nyawa Hartono.

Edwin bersalah melakukan pembunuhan.

Premis mayor

Premis minor

Konklusi

PENGGUNAAN PENGALAMAN (LAW IN ACTION) DALAM PENELITIAN HUKUM

Law in acrtion yang dimaksud tidak lain adalah putusan pengadilan. Ia McLeod mengemukakan bahwa di belakang formulasi penalaran yudisial (hakim) secara eksplisit, terdapa sikap hakim secara implisit. Oleh McLeod sikap implisit tersebut disebut inarticulate major premise atau premis mayor yang tidak dinyatakan secara eskplisist. Salah satu contoh yang terhdap ungkapan McLeod perihal adanya premis mayor yang dinyatakan secara eksplisit adalah putusan Mahkamah Aung RI No. 500/K/Sip/1071. Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat berkembang berdasarkan pengalaman, yaitu dari putusan pengadilan ke putusan pengadilan lainnya dalam perkara serupa. Dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang diucapkan ada tanggal 11 Agustus 1971 atas kasus Soenarti alias Liem Giok Nio v Gunarto alias Bhe Tjiaw Hok yang mengabulkan gugatan cerai atas dasar onheelbare tweespalt, yaitu perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan antara suami instri yang sebenarnya menurut Pasal 209 BW (berlaku juga bagi golongan Timur asing Tionghoa) bukan merupakan dasar untuk perceraian. Di dalam penanganan perkaran hukum adat, bukan tidak mungkin para hakim di dalam mindset-nya sering membangun inastriculate major premise. Putusan yang didasarkan atas penalaran tersebut dapat digunakan sebagai yurisprudensi. Di sinilah makana pengalaman di dalam penelitian hukum.

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCH

MENARIK KESIMPULAN YANG MENJAWAB ISU HUKUM

PENGGUNAAN LOGIKA, PENGALAMAN DALAM HUKUM

Untuk contoh kasus pertama telah diajukan empat isu hukum, yaitu (1) apakah di dalam perjanjian jual beli antara penjual water treatment dengan klien dituangkan klausul mengenal garansi (warranty) dan jika ya, apakah bentuk garansi itu?; (2) mengingat menurut salesman tidak ada kerusakan melainkan salah pemasangan apakah hal itumasuk ke dalam garansi?; (3) apakah bentuk hubungan hukum antara Riswanto dan pejual water treatment?; (4) apakah penjual water treatment bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh klien?Dalam menjawab isu pertama, penelti yang dalam hal ini lawyear dalam kedudukannya sebagai kuasa penggugat, setelah menelaah ketentuan-ketentuan BW terutama Pasal 1320, 1337, dan 1338, perlu menengok ke kalusul-klausul perjanjian tersebut untuk mencari adakah klausul tentang garansi (warranty) dan apa bentuk garansi tersebut. Jawaban atas isu tersebut tidak dapat diperoleh dari bahan hukum promer saja baik berupa undang-undang maupun putusan pengadilan. Dalam mencari pemecahan atas isu tesebut, perlu diacu bahan hukum sekunder. Dari literatur hukum inilah dapat diperoleh jawaban atas isu tersebut. Bahkan untuk yang tidak ada klausul garansi pun, bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum dapat menjawabnya. Di dalam alam pikir civil law, di dalam setiap perjanjian selalu terdapat apa yang disebut bestendige gebruike beding (b.g.b), yaitu suatu kalusul yang harus dianggap ada meskipun tidak secara eksplisit tertuang yang harus dianggap ada meskipun tidak secara eksplisit tertuang di dalam perjanjian. Berdasarkan bahan hukum sekunder inilah kemudian peneliti sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya garansi itu harus disediakan olehprodusen baik tertuang atau tidak di dalam kontrak. Hanya saja apabila memang terdapat klausul mengenai garansi, pada umunya garansi itu bersifat paling banter mengganti denga barang yang baru. Hal yang sama juga harus dianggap sebagai b.g.b. jika tidak jelas-jelas tertuang di dalam perjanjian. Masalah yang dihapai sekarang bukanlah barang itu rusak yang harus diperbaiki, diganti suku cadangnya atau diganti denga barang yang baru. Oleh karena itu peneliti harus berani mengambil kesimpulan bahwa adanya kalusul garansi sekalipun tidak dapat diterapkan untuk isu ini, karena dalam kasus ini barang tersebut tidak rusak.

Jika demikian, peneliti harus lebih jauh mencari rujukan megnenai makna garansi dalam transaksi jual beli barang. Di dalam literatur hukum dibahasa makna garansi dalam suatu perjanjian jual beli terutama peralatan elektronik dan teknologi. Dari kajian yang dilakukan oleh penelitia, peneliti akan menemukan bahwa garansi yang disediakan penjual sebenarnya merupakan suatu jamina bahwa pembeli akan dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan fungsinya. Jika barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merupakan kewajiban penjual untuk meng-garansinya. Ini merupakan suatu esensi dari adanya garansi. Berdasarkan pemikiran hasil penelusuran bahan hukumsekunder terebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjual harus melakukan pemasangan sebcara benar alat yang dijualnya. Kesalahan pemasangan, dengan demikian, merupakan sesuatu dalam cakupan garansi. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas isu kedua.Lalu jika isu kedua telah terjawab dan denga demikian isu keempat pun juga terjawab, yaitu produsen water treatment bertanggung jawab atas kerugian materiil yang diderita pengusaha tahu sehingga tidak perlu melakukan telaah isi ketiga? Sebenarnya jawaban atas isu kedua bukan merupaka suatu jawaban atas pertanyaan apakah produsen water treatment beratanggung gugat atas kerugian materiilyang diderita pengusaha tahu. Jawaban isu kedua adalah tentang garansi. Isu ketiga, yaitu ada tidaknya hubungan hukum antara pihak produsen dengan tukang pasang alat itu merupakan penetu dari isu keempat. Jika kuasa penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum, hal itu akan menjadi dasar untuk menaytakan bahwa produsen water treatment bertanggung gugat atas kerugian materiil yang diderita pengusaha tahu.Bahan hukum primer yang berupa peraturan-perundang-undangan maupun putusan pengadilan mengenai hal itu sulit diperoleh. Dari bahan hukum sekunder dapat diperoleh diantaranya kasus Earl v St. Louis University (1994). Berdasarkan kajian bahan hukum sekunder ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tukang pasang water treatment itu merupakan apparent agent produsen alat tersebut. Oleh karena itulah ia bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh pengusaha tahu.

MEMBERIKAN PRESKRIPSI

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut. Baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut. Berpegang kepada karateristik Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum haru dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun ukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumnetasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

PRESKRIPSI DAS SOLLEN (SEHARUSNYA)

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCH

Preskripsi yang diajukan untuk contoh kasus water treatment adalah (1) hakim seyogyianya memandang bahwa garansi haruslah selalu ada di dalam setiap perjanjian baik secara eksplisit maupun implisit; (2) hakim seyogianya memandang bahwa makna dari garansi adalah keamanan pembeli dalam menfungsikan produk yang dibeli; (3) haki harus menyatakan adanya hubungan hukum antara produsen water treatment dengan tukang pasangnya sekalipun tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh mereka; (4) hakim harus menyatakan bahwa produsen water treatment bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh pengusaha tahu. Semua preskripsi tersebut didasarkan kesimpulan yang telah diambil.

IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM, MENGELIMINIR HAL-HAL YANG TIDAK RELEVAN DAN MENETAPKAN ISU HUKUM

PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM

PENELAAH ATAS ISU HUKUM YANG DIAJUKAN

MENARIK KESIMPULAN YANG MENJAWAB ISU HUKUM

PRESKRIPSI

ISU HUKUM DALAM DOGMATIK HUKUM, TEORI HUKUM, FILSAFAT HUKUM

BAHAN HUKUM PRIMER, BAHAN HUKUM SEKUNDER, BAHAN NON-HUKUM

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KASUS, HISTORIS, PERBANDINGAN, KONSEPTUAL

PENGGUNAAN LOGIKA, PENGALAMAN DALAM HUKUM

DAS SOLLEN (SEHARUSNYA)

THE PROSEDURE OF THE PURE OF LEGAL RESEARCH

DIFERENSIASI THE PURE OF LEGAL RESEARCH & SOCIO-

LEGAL RESEARCHPERBEDAAN PENELITIAN HUKUM PENELITIAN SOSIAL-

HUKUM

VARIABEL KONSEP

HUKUM SEBAGAI VARIBEL BEBAS DAN NON-HUKUM SEBAGAI VARIABEL TERIKAT

NON-HUKUM (SOSIAL) SEBAGAI VARIABEL BEBAS DAN HUKUM SEBAGAI VARIABEL TERIKAT

OBJEK HUKUM SEBAGAI SISTEM NILAI DAN HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL

HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL

HASIL RESEARCH

PRESKRIPTIF DAN TERAPAN

PERILAKU DAN EFEKTIFITAS

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

LIHAT BAGAN THE PROSEDUR OF THE PURE OF LEGAL RESEACRH

LIHAT BAGAN PROSEDUR PENELITIAN SOCIO-LEGAL

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2009. Meguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta : Kencana.

Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2013. Jurnal : Menghipnosis Dunia Koruptor.

 Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2013. Jurnal : Study Komparatif :

Diskresi & Kebijakan.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

PM HADJONIlmu Hukum itu adalah “Sui

Generis”(ilmu jenis sendiri)

TERIMA KASIH