1
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KABUPATEN BANTUL
(Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Bantul YOGYAKARTA)
Penulis:
Nina Yulianasari, SE.M.Sc
Abstract
According Bantul Regency Regulation No. 08 Year 2010, Regional Tax is
mandatory contribution to the region that are owed by the individual or entity that is
enforceable under the law, by not getting rewarded directly and used for regional
purposes for the greatest welfare of the people. This research is descriptive
quantitative. The research object in Bantul.
Effectiveness of Non Metallic Minerals Tax and rocks in Bantul can be
considered to be very effective. It can be seen from the achievement of the targets set
each year with an average effectiveness of 184.68% per year. Tax contributions
nonmetallic minerals and rocks to the total tax revenue in Bantul area in 2008 to 2011
was an average of 2.76% per year. While the contribution of tax non-metallic
minerals and rocks to the total revenue is the average of 0.52% per year.
Keywords: Local Taxes, tax effectiveness.
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah
yang didapat dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah
diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam
merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar suatu daerah
propinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau pendapatan dapat dilakukan
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil atau dipungut dari pajak
dan retribusi.
2
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010,
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 508,85 km2 dengan topografi
sebagai dataran rendah dan lebih dari separonya adalah daerah perbukitan di
bagian barat dan pada bagian selatan adalah daerah dengan keadaan alamnya yang
berpasir dan sedikit berlagun. Selain itu Kabupaten Bantul juga mempunyai
keunggulan di sektor pertanian dan sumber daya alamnya. Bahan tambang yang
ada meliputi pasir/kerikil, tanah liat, batu putih/batu gamping, kalsit, breksi, batu
apung, mangaan, andesit, tras, bentonit, dan pasir besi.
Melihat melimpahnya potensi pertambangan bahan galian mineral bukan
logam dan batuan di Kabupaten Bantul maka sebenarnya dari sektor ini
diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari
yang selama ini dicapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak. Kebanyakan dari mereka hanya melakukan
penambangan tanpa melaksanakan kewajiban perpajakan. Potensi β potensi yang
ada di Kabupaten Bantul seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk menambah
sumber penerimaan yang diterima oleh daerah.
Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil
judul yaitu: βEFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BANTULβ.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah
mengenai:
1. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Kabupaten Bantul selama 4 (empat) tahun terakhir?
3
2. Berapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Bantul?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
C. Landasan Teori
1. Definisi pajak
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, SH. Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum. (Mardiasmo, 2006).
2. Pajak Daerah
Adapun jenis-jenis Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 2, jenis pajak daerah
terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.
3. Dasar Hukum Pajak Daerah
1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
3. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
5. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
4
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pengertian Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber
alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
2. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 4, yang dimaksud
sebagai Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi
atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan di
wilayah Kabupaten Bantul.
Sedangkan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: batu
kapur, batu apung, batu hitam, batu putih, batu pecah, pasir dan batu, bentonit,
granit, kalsit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah urug, tanah serap (fullers
earth), tanah liat dan tras. Serta kegiatan pengolahan mineral bukan logam
dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang
dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat
pengambilan.
Dalam Peraturan Bupati Bantul No.52 Tahun 2010 pada pasal 3 ayat 3
menyebutkan, dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah:
a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan
5
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon dan penanaman
pipa air atau gas.
b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak
dimanfaatkan secara komersial.
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak
a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Nilai jual dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis
mineral bukan logam dan batuan. Berikut ini adalah tabel harga standar
untuk setiap objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
Harga Standar Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
No Objek Pajak Harga/ π¦π
1 Batu kapur Rp 8.000.00
2 Batu apung Rp15.000.00
3 Batu hitam Rp 6.000.00
4 Batu putih Rp 6.000.00
5 Batu pecah Rp 6.000.00
6 Pasir dan batu Rp 6.000.00
7 Bentonit Rp15.000.00
8 Granit Rp12.000.00
9 Kalsit Rp12.000.00
10 Pasir dan kerikil Rp 6.000.00
11 Tanah urug Rp 5.000.00
6
b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan
oleh pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul No.08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah adalah
sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
c. Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar
pengenaan pajak, dengan rumus sebagai sebagai berikut :
Pajak terutang = Volume x Harga Standar x 25 %
4. Wilayah Pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di
wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian bukan
logam dan batuan.
5. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Berdasarkan PERBUP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 9
menyebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu
bulan takwim. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
6. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
12 Pasir kuarsa Rp 6.000.00
13 Tanah serap Rp 6.000.00
14 Tanah liat Rp13.000.00
15 Tras Rp 5.000.00
7
Mengenai tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan
batuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
sesuai dengan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2010 adalah pemungutan
pajak tidak boleh diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar
sendiri pajak yang terutang atau berdasarkan surat ketetapan pajak. Untuk
wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Kepala Dinas dibayar menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis atau
nota perhitungan. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memenuhi
kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar (SKPDKB) atau dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT).
7. Efektifitas dan Kontribusi
Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga
dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan
dan prosedur dari organisasi.
Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan
suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan
(Mardiasmo,2006). Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak
adalah sebagai berikut:
Efektifitas = ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ
π‘πππππ‘ ππππππππππ πππππ x 100%
Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa
efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar
rasio maka semakin efektif.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 690.900.327 Tahun 1996, penentuan tingkat efektivitas
digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut (Yuni Mariana, 2005):
8
a. Hasil perbandingan >100% : Sangat Efektif.
b. Hasil perbandingan >80%-100% : Efektif.
c. Hasil perbandingan <80% : Tidak Efektif.
Sedangkan untuk dapat menghitung kontribusi penerimaan pajak
mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli
Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Kontribusi terhadap Pajak Daerah = ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ
π‘ππ‘ππ ππππππππππ πππππ πππππβ x100%
Kontribusi terhadap PAD = ππππππ ππ π ππππππππππ πππππ
π‘ππ‘ππ ππ΄π· x 100%
D. Metodelogi Penelitian
Sifat Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena hanya
menggambarkan keadaan objek penelitian atau masalah yang ada dalam
penelitian. Menurut Sugiono (2007) Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian
dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitaf secara
deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. Sesuai dengan namanya
deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah di
rekam melaui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsiya. Hasil
pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka β angka
sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh
siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.
E. Analisis dan Hasil
1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul sebagai suatu daerah otonomi, harus dapat menggali
sumber-sumber keuangan secara optimal agar dapat menjalankan pemerintahan
9
dan melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Salah satu sumber
keuangan di Kabupaten Bantul adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan PAD Kabupaten Bantul selama 4
(empat) tahun terakhir.
2. Pajak Daerah Kabupaten Bantul
Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya
adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air
tanah, pajak sarang burung wallet dan pajak BPHTB. Kontribusi masing-masing
pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2010-2013
Pendapatan
Asli Daerah
2010 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
Pajak Daerah 12.070.898.864 17,15 14.108.451.479 15,91 16.541.249.955 20,26 35.068.591.777 27,21
Retribusi
Daerah 37.169.638.611 52,81 58.205.951.445 65,63 15.978.422.097 19,57 17.798.603.458 13,81
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
3.449.914.968 4,90 7.512.838.195 8,47 7.424.932.058 9,09 7.290.930.554 5,66
Lain-lain PAD
yang Sah 17.697.075.383 25,14 8.864.121.572 9,99 41.702.235.183 51,08 68.741.960.385 53,33
Total PAD 70.387.527.826 100 88.691.362.691 100 81.646.839.293 100 128.900.086.174 100
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
10
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan setiap tahunnya
masing-masing penerimaan pendapatan pajak mengalami kenaikkan, kecuali pada
pajak mineral bukan logam dan batuan yang setiap tahunnya tidak selalu naik. Pada
tahun 2013 masuk 3 (tiga) pungutan pajak baru yaitu pajak air tanah, pajak sarang
burung wallet dan BPHTB yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan
pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 meningkat dua kali lipat
dari tahun sebelumnya.
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2010 sampai dengan 2013
Pajak
Daerah
2010 2011 2012 2013
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
P. Hotel 37.455.000 0,31 48.340.000 0,34 91.689.000 0,55 131.241.900 0,37
P. Restoran 149.261.025 1,24 188.874.430 1,34 393.816.400 2,38 1.522.413.345 4,34
P. Hiburan 77.380.700 0,64 91.851.050 0,65 149.914.202 0,91 222.246.988 0,63
P. Reklame 415.753.000 3,44 1.244.917.012 8,82 1.928.535.601 11,66 2.078.745.604 5,93
P. Penerangan
Jalan
10.834.709.060 89,76 12.138.890.000 86,04 13.523.963.363 81,76 14.830.420.831 42,29
P. MBLB 543.959.061 4,51 378.934.486 2,69 428.649.389 2,59 445.485.716 1,27
P. Parkir 12.381.000 0,10 16.644.500 0,12 24.682.000 0,15 30.675.000 0,09
P. Air Tanah - - - - - - 128.349.465 0,37
P. Sarang
Burung
Wallet - - - - - -
2.050.000 0,01
BPHTB - - - - - - 15.676.962.927 44,70
Total Pajak
Daerah 12.070.898.846 100 14.108.451.478 100 16.541.249.955 100 35.068.591.776 100
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
11
3. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan
batuan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah yaitu dengan
menggunakan analisis rasio. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan besarnya
kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan
pendapatan asli daerah:
Data Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013
Tahun
Pajak MBLB Pajak Daerah PAD Kontribusi Pajak
MBLB
(Rp) (Rp) (Rp) Pajak
Daerah (%)
PAD
(%)
2010 543.959.061 12.070.898.864 70.387.527.826 4,51 0,77
2011 378.934.486 14.108.451.479 88.691.362.690 2,69 0,43
2012 428.649.389 16.541.249.955 81.646.839.293 2,59 0,53
2013 445.485.716 35.068.591.777 128.900.086.173 1,27 0,35
Rata-rata Kontribusi Pajak MBLB 2,76 0,52
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
4. Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
a. Target Pajak
Cara menentukan target pajak di Kabupaten Bantul yaitu
berdasarkan pada prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melihat dari rata-rata
penerimaan pajak daerah pada periode sebelumnya.
12
Prediksi tersebut juga melihat dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang merujuk pada kegiatan pembangunan fisik
infrastruktur daerah Kabupaten Bantul. Target dapat ditetapkan naik dari
tahun sebelumnya atau minimal sama dengan tahun sebelumnya
tergantung dari prediksi yang telah dilakukan. Berikut ini disajikan tabel
data target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bantul
selama 4 (empat) ahun terakhir:
b. Efektivitas Pajak
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pemungutan pajak mineral bukan
logam dan batuan merupakan perbandingan antara hasil pungutan pajak
terhadap target. Yang dimaksud dengan hasil pungutan adalah realisasi
dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Semakin besar
realisasi penerimaan pajak yang didapat dari target yang telah ditetapkan
Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten
Bantul
Tahun 2010-2013
Tahun Target (Rp)
2010 150,000,000
2011 300,000,000
2012 350,000,000
2013 350,000,000
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
13
berarti pungutan pajak tersebut adalah sangat efektif. Efektivitas pajak
mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Bantul
Tahun 2010-2013
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektifitas (%) Keterangan
2010 150.000.000 543.959.061 362,64 Sangat Efektif
2011 300.000.000 378.934.486 126,31 Sangat Efektif
2012 350.000.000 428.649.389 122,47 Sangat Efektif
2013 350.000.000 445.485.716 127,28 Sangat Efektif
Rata-rata 184,68 Sangat Efektif
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul
5. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dengan adanya tiga system
tersebut dinilai sudah cukup baik. Namun tetap saja masih banyak kendala-kendala
yang ditemukan pada praktek di lapangan. Kendala tersebut merupakan faktor
penghambat bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam
dan batuan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh aparatur pajak antara
lain:
1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak. Bagi
sebagian besar wajib pajak, membayar pajak adalah suatu beban.
Padahal dengan membayar pajak kita juga dapat menikmati hasil
pembangunan untuk kepentingan umum walaupun dampak yang kita
rasakan tidak secara langsung.
14
2) Banyaknya para penambang liar atau penambang yang tidak berijin.
Sebagian besar penambang liar ini adalah masyarakat sekitar yang
bermukim di sekitar area pertambangan dan tidak ada tindakan yang
tegas dari pemerintah daerah untuk menertibkan para penambang liar
tersebut.
F. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul dapat
dinilai sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian dari target yang telah
ditetapkan setiap tahun dengan efektifitas rata-rata sebesar 184,68% per tahun.
2. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan
pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah
rata-rata sebesar 2,76% per tahun. Sedangkan kontribusi pajak mineral bukan
logam dan batuan terhadap total Pendapatan Asli Daerah adalah rata-rata
sebesar 0,52% per tahun.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, masih
terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan
pajak tersebut. Kendala tersebut antara lain banyaknya para penambang liar
yang tidak berijin dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dinilai
masih rendah.
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa
saran yang diharapkan mampu untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerinta Kabupaten Bantul dalam mengambil kebijakan maupun untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan
batuan, yaitu sebagai berikut:
15
1. Untuk dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak,
hendaknya DPPKAD melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat
serta selalu memberikan informasi terbaru mengenai peraturan-peraturan
tentang pemugutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Harus lebih meningkatkan kinerja agar penerimaan pendapatan pajak mineral
bukan logam dan batuan naik sehingga kontribusinya terhadap pajak daerah
maupun pendapatan asli daerah menjadi lebih besar dari tahun-tahun
sebelumnya.
3. Disamping upaya meningkatkan pendapatan pajak mineral bukan logam dan
batuan, pemerintah daerah juga harus melakukan upaya untuk memperbaharui
lokasi yang rusak akibat dari kegiatan penambangan mineral bukan logam dan
batuan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Devas, Nick.al., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta:
Universitas Indonesia.
Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
Mardiasmo, 2006, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
Munawir, H.S., 1997, Perpajakan, Yogyakarta: Liberty.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
16
Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Waluyo, 2006, Perpajakan, Edisi Satu, Jakarta: Salemba Empat.
Yuni Mariana, 2005, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, Skripsi