Gede Windu Laskara,ST.,MT.1)- Identifikasi Stakeholder dan ...

Gede Windu Laskara,ST.,MT.1)- Identifikasi Stakeholder dan Peranannya dalam Pelestarian Kawasan 1

2

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAN PERANANNYADALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN PELESTARIAN KAWASAN

Studi Kasus : Kawasan Keraton di Cirebon – Jawa barat

Gede Windu Laskara,ST.,MT.1)

1)Universitas [email protected]

ABSTRACT

The role of multiple stakeholders is crucial in efforts to conserve the urban heritage. InCirebon city there are four different palace - the most palace in one city in Indonesia- thatneed conservation efforts to preserve the relics of the palace, while maintaining the potentialof Cirebon city as a city of heritage. The current preservation efforts palace in Cirebon regionexperienced several problems: 1) the economy; 2) regulation; 3) integration; and 4)appreciation. The problem occurs because of a lack of conservation stakeholder role inCirebon, also cooperation among stakeholders in resolving the problems. Through thestakeholder analysis method, known to government (institutional roles) and the palace(normative role) is the key stakeholders, NGOs and investors as an advocate for conservationefforts palace area in Cirebon. Identification of stakeholders and their role in determiningconservation efforts needs to be done by the stakeholders, that are a priority action(immediate) and advice.Keywords: preservation, stakeholders, stakeholder analysis, the issue of preservation,Cirebon.

ABSTRAK

Peranan beberapa stakeholder (pemangku) sangat krusial dalam upaya pelestariankawasan. Di Kota Cirebon terdapat empat keraton berbeda -jumlah keraton terbanyak dalamsatu kota di Indonesia- sehingga perlu upaya pelestarian untuk menjaga peninggalan keraton,sekaligus menjaga potensi kota Cirebon sebagai kota pusaka. Saat ini upaya pelestariankawasan keraton di Cirebon mengalami beberapa permasalahan yaitu 1)ekonomi; 2)regulasi;3)integrasi; dan 4)apresiasi. Permasalahan tersebut terjadi akibat belum optimalnya perananstakeholder pelestarian di Cirebon, juga kerjasama antar stakeholder dalam menyelesaikanpersoalan pelestarian tersebut. Melalui metode analisis stakeholder diketahui pemerintah(peran institusional) dan keraton (peran normatif) merupakan stakeholder kunci, LSM daninvestor sebagai penyokong upaya pelestarian kawasan keraton di Cirebon. Identifikasistakeholder dan peranannya dilakukan dalam menentukan upaya pelestarian yang perludilakukan oleh stakeholder yang sifatnya prioritas (segera dilakukan) dan anjuran.

Kata kunci: pelestarian, pemangku, analisis pemangku, masalah pelestarian, Cirebon.


PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah dan kebudayaan Cirebon tergambar dari keberadaan empatkeraton -Cirebon merupakan kota dengan jumlah keraton terbanyak di Indonesia-yang masih bertahan hingga saat ini yaitu, keraton Kasepuhan, Kanoman,Keprabonan, dan Kacirebonan. Cirebon juga merupakan pertemuan budaya antaraSunda dan Jawa, memiliki kekayaan benda cagar budaya sebagai salah satubagian pusaka budaya (culture heritage). Didukung keberadaan pelabuhan Cirebonyang sangat terkenal pada masa kerajaan menyebabkan tingginya aktifitasperdagangan antar etnis yang mendorong percampuran budaya di Cirebon.Akibatnya, keraton di Cirebon tumbuh dengan nafas agama Islam, namundipengaruhi juga oleh kebudayaan Cina (Budha) dan Hindu (Denny, 2006).

Cirebon memiliki 56 bangunan cagar budaya, dan 17 kawasan sebagai situspeninggalan budaya –sebagian besar berada pada kawasan keraton (SK WalikotaCirebon No.19 Th. 2001). Keraton dan peninggalan cagar budaya dapat menjadipotensi besar untuk diarahkan sebagai kota pusaka (herritage), namun kenyataanyaCirebon lebih dikenal sebagai kota penghasil udang dengan menitik beratkanaktivitas perdagangan jasa (RTRW Cirebon 2011-2031), melupakan potensinya.Tidak optimalnya upaya pelestarian fisik dan kebudayaan keraton, menyebabkanpudarnya karakter Cirebon sebagai kota pusaka. Keraton kini hanya dipandanghanya sebagai simbol adat dan budaya oleh masyarakat setempat (Denny, 2006).

Terhambatnya upaya pelestarian di kawasan keraton di Cirebon, merupakandampak dari persoalan yang dihadapai oleh pemangku pelestarian kawasan.Pemangku memiliki tanggung jawab dan peranan masing-masing dalam pelestarian,dengan demikian, maka dalam penelitian ini dilakukan 1)diidentifikasi persoalanpelestarian kawasan keraton di Cirebon; 2)identifikasi pemangku kunci pelestariandi Cirebon; 3)peranan tiap pemangku dalam menyelesaikan persoalan pelestarianyang sifatnya krusial/prioritas dan anjuran.

REALITAS PELESTARIAN KAWASAN KERATON DI CIREBON

Pelestarian/konservasi adalah kegiatan pelestarian/perlindungan warisan budayadalam kegiatan yang lebih dinamis dan arti lebih luas, yang sering kali menyangkutkegiatan restorasi, rehabilitasi, preservasi, rekonstruksi, dan demolisi (Marto-kusumo,2005). Pelestarian dalam konteks lingkungan binaan (kawasan / perkotaan)antara lain (Bappeda Surakarta, 1987) a)arsitektur (mikro dan makro); b)lingkunganbersejarah; c)taman/ruang terbuka; d)artefak. Menurut Budihardjo (1991:22), secaraumum manfaat dari pelestarian antara lain adalah: 1)Memperkaya pengalamanvisual, kontinuitas, memberi kaitan dengan masa lalu; 2)Kelestarian mewariskanarsitektur, menyediakan catatan historis tentang masa lalu; 3)Kelestarian lingkunganlama adalah salah satu aset komersial dalam kegiatan wisata internasional;4)Belajar dari warisan-warisan tersebut dan menghargainya sebagaimana yangdilakukan pendahulunya. Tindakan pelestarian kerap kali berbenturan dengankepentingan lain, khususnya dalam kegiatan pembangunan (James Mastron,1982).

4

Warisan budaya dalam konteks lingkungan binaan di Cirebon antara lain: a)arsitektur mikro dan makro : keraton dan unit bangunannya; b)lingkungan berseja-rah : kampong etnis dan kompleks Gua Sunyaragi – taman dan petirtan Keraton;c)taman/ruang terbuka : alun-alun keraton; d)artefak : perlengkapan keraton.

Pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia no. 11 Tahun 2010 pada Pasal 95disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugasmelakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.Semenjak berdirinya NKRI, seluruh otoritas yang dimiliki keraton terhadapmasyarakat beralih kepada pemerintah. Kewajiban pajak dari rakyat untuk keratonyang berlaku saat jalam kerajaan sudah dihapuskan. Banyak tanah yang dimilikioleh keraton dari jaman kerajaan, terutama yang tidak memiliki surat sertifikat,diambil alih dan dikelola oleh negara (Wawancara dengan Prabu AriefNatadiningrat-Sultan Kasepuhan, Maret 2012). Akibat berkurangnya sumberpendapatan finansial bagi keraton menjadi penyebab utama terbatasnya upayapelestarian. Terjadi konflik perebutan lahan seluas 337 hektar antara pemerintahdan keraton. Pihak keraton tidak setuju lahannya dikuasai, langkah-langkahnegosiasi tidak juga menyelesaikan persoalan tersebut, akibatnya terjadilah gapantar stakeholder, hingga keraton hendak menggugat pemkot Cirebon (HarianPikiran Rakyat, 3 Maret 2010). Gap ini menyebabkan upaya pelestarian keratontidak berjalan optimal, hingga terbentuk LSM “Kendi Pertula” sebagai mediatorkedua stakeholder tersebut.

Pada UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 22 telahdisebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan kompensasi dan insentif dalampelestarian. Di Cirebon, untuk bangunan yang masih digunakan, biaya peme-liharaan dan perawatan ditanggung pemiliknya, sedangkan untuk bangunan yangtidak digunakan, sebagian dana akan ditanggung pemerintah (Adin Imalludin, 2006– Kepala Seksi Bina Nilai Tradisional, Disbud). Dengan kata lain pembebanan biayasebagian besar ditanggung oleh keraton dalam upaya pelestariannya, karenakeraton dihuni oleh ahli warisnya. Upaya pelestarian dan revitalisasi kawasansangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam menentukan kebijakan daninisiatif politiknya (political will) (Kamil, 2008). Dibutuhkan insiatif Pemerintah untukmembuat regulasi yang mendukung pelestarian baik dari segi pendanaan (subsidipenuh) dan pengurangan pajak bumi bangunan. Inisiatif politik dengan regulasi inidapat dituangkan dalam SK Walikota atau arahan strategis pengembangan kota.

Secara umum, program pelestarian arsitektur dan kawasan mempunyai beberapafaktor penghambat, antara lain yaitu (Retno Hastianji, 2010): 1)Minimnya anggaranyang Pemerintah Daerah; 2)Kurangnya minat investor swasta konservasi danrevitalisasi BCB, dianggap sulit dimodifikasi, besarnya pajak dan rumitnya birokrasi;3) Kurangnya kesadaran akan rasa memiliki dan melindungi, baik para pemilik,pemerintah, investor maupun masyarakat; 4) Belum maksimalnya aplikasi kebijakanPemerintah, minim peran serta masyarakat; 5) Lemahnya pengamanan danpenindakan oleh aparat hukum dalam perlindungan BCB, yaitu dengan adanyatindakan kriminal, seperti pencurian, pemalsuan dan vandalisme (pengrusakan,pencoretan, dan lain-lain).


Tabel 1. Permasalahan dan Persoalan Pelestarian Kawasan Keraton di CirebonSumber: Analisis Pribadi, 2013

PERMASALAHAN PERSOALAN

1

EKONOMI:Sumber pendanaan

untuk upayapelestarian belum

mencukupi

a. Dana yang dianggarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaansebagian besar digunakan untuk kegiatan promosi pariwisatadan pagelaran pertunjukan rutin.

b. Terdapat sangat banyak objek BCB di Cirebon (56 situs)c. Minim bantuan pendanaan dari pihak asing/swasta.d. Potensi Keraton sebagai komoditi pariwisata kurang

dimaksimalkan.

2

REGULASI :Arahan strategis

dan regulasipelestarian belumberjalan optimal

a. Pemahaman konsep tata kota yang keliru dan tidakkonsisten, cenderung fokus pada pembangunan baru.

e. Belum ada regulasi win-win solution antara investorpariwisata dan keraton. Keraton menolak unit bangunandalam keraton digunakan fungsi komersial.

b. Lambatnya arahan strategis kota dalam konteks pelestarianakibat keterbatasan dana yang dimiliki. Dibutuhkan banyakdana penelitian/riset untuk menghasilkan regulasi yang tepat.

3

INTEGRASI :Minim afiliasi dankoordinasi antar

pemangku(stakeholder)

a. Anggapan pemerintah bahwa keraton adalah properti milikpribadi, sehingga pemerintah sulit berkoordinasi untukmemberdayakan aset keraton.

b. Konflik/gap pemerintah dan keraton terkait hak milik lahan.c. Pemahaman berbeda tentang tujuan pelestarian, dan

keterbatasan lingkup kerja.d. Gap antar keraton, LSM sebagai mediator keraton dan

pemerintah, tidak efektif dalam koordinasi antar pemangku.

4

APRESIASI :Degradasi

apresiasi, objekpelestarian

(keraton) hanyadianggap sebagai

simbol budaya.

a. Tanah disekitar kawasan keraton mulai terdesak fungsipermukiman rakyat, sehingga terkesan keraton “dipagari”oleh bangunan permukiman.

b. Minim peran serta masyarakat dalam pelestarian, pemaham-an keraton adalah properti pribadi dan objek wisata upayapelestarian adalah tanggung jawab keraton dan pemerintah

c. Tuntutan pada zaman modern, sehingga mulai meninggalkantatanan sosial dan sejarah keraton bagi Cirebon. Anggapan‘kuno’ jika berorientasi pada masa lalu/tradisi budaya

Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, bahwa sumber permasalahanpelestarian di Cirebon ada yaitu, 1)ekonomi, 2)regulasi, 3)integrasi, dan 4)apresiasi.Dapat dilihat pada tabel 1. Ada beberapa pemangku yang terkait denganpermasalahan-permasalahan tersebut.. Identifikasi pemangku pelestarian akandibahas pada bagian selanjutnya.

Gambar 1. Persoalan pelestarian : BCB di Keraton yang tidak terurus (berlumut)Sumber: Windu Laskara, 2012

6

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER PELESTARIAN DI CIREBON

Pemangku (stakeholder) adalah aktor/institusi yang bisa/mampu mempengaruhiproses pencapaian hasil dan tujuan program, atau pihak-pihak yang terkenadampak dari implementasi program (World Bank, 1998:66).

Terdapat beberapa pemangku (stakeholder) yang telibat dalam suatu upayapelestarian (Rojas, 2007) diantaranya adalah 1)Government (pihak pemerintahsebagai pemeran utama dalam pemegang kebijakan); 2)Private Philanthropy (pihakswasta / investor); 3)Cultural Elite (para intelektual yang berperan dalammempromosikan kawasan atau objek pelestarian); 4)Local Community (masyarakatlokal yang memiliki kepentingan dalam pelestarian); serta 5)Tour Operators (pihakyang membantu dalam mempromosikan kawasan atau objek pelestarian).Berangkat dari teori tersebut maka peneliti mengidentifikasi pemangku kepentingandan peranannya terkait dengan upaya pelestarian kawasan di Kota Cirebon, yaitu :

a. Government : PemerintahSeperti tertuang dalam SK Walikota Cirebon No. 19/2001 terkait upayapelestarian kawasan di Cirebon pemangku dalam pemerintah antara lain DinasPekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral yang memilikiperanan dalam bidang perawatan dan pemeliharaan benda-benda fisik BCB.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam menggalisegala bentuk warisan kebudayaan kota Cirebon serta upaya promosipariwisata. dan Dinas Pendidikan berperan dalam sosialisasi (memperkenalandan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan kotaCirebon).

b. Cultural Elite : KeratonDi Cirebon terdapat empat keraton, namun secara kedudukan dan pengaruhnyahanya tiga keratonyang kuat yaitu, Keraton Kasepuhan dengan Sultan Pra. AriefNatadiningrat; Keraton Kanoman dengan Sultan Muhammad Emirrudin; danKeraton Kacirebonan dengan Sultan Pra. Abdul Gani Natadiningrat; dan satu lagikeraton Keprabon. Keraton memiliki peranan dalam kekuatan normatif, kekuatansejarah dan kebudayaan karena mereka adalah pemangku adat dankebudayaan Kota Cirebon sejak zaman kerajaan hingga saat ini. Secara sosialkemasyarakatan mereka adalah golongan yang sangat dihormati karenadianggap cikal bakal berdirinya kota Cirebon.

c. Local Community : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga non-pemerintah yangmemiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian warisan kebudayaankota Cirebon. Lembaga itu adalah BPPI (Badan Pelestarian Pusaka Indonesia)dan Komunitas Pelestarian Pusaka Cirebon yaitu Kendi Pertula.

d. Private : Investor PariwisataPemangku yang merupakan pihak swasta yang berdiri pada sektor pariwisata.Pemangku yang berusaha menggunakan dan memanfaatkan potensi kotaCirebon sebagai komoditi dalam menarik wisatawan. Biasanya investor iniberupa penguasaha pariwisata dan travel agent.


e. MasyarakatMasyarakat umum dalam hal ini adalah penduduk kota Cirebon. Masyarakat baiksecara langsung maupun tidak langsung memiliki ikatan dan tautan terhadapsejarah perkembangan kota Cirebon.

Dilakukan analisis pemetaan stakeholder untuk mengetahui stakeholder kunci,dilakukan dengan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam upayapelestarian kawasan keraton di Cirebon.

Tabel 2. Identifikasi kepentingan pemangku pelestarian di Cirebon

StakeholderTingkatKepen-tingan

TingkatPenga-

ruhKepentingan Keterangan

Pemerintah 4 5

a. Menjaga danmelestarikanpeninggalan warisanbudaya daerah

TingkatKepentingan

dalamPelestarian:

1: Tidak Penting2. Sedikit Penting

3. Penting4. Sangat Penting

5. Kritikal

PengaruhStakeholder:

1.TidakBerpengaruh

2. SedikitBerpengaruh

3. Berpengaruh4. Signifikan

5.SangatBerpengaruh

Keraton 5 5

a. Meneruskan danmenjaga keberlang-sungan adat tradisipeninggalan leluhur

LSM 3 3

a. Menyalurkan informasidan pentingnya adattradisi dan budaya kotakepada masyarakat

Investor 3 2

a. Menggunakan potensipeninggalan budaya /sejarah Cirebon sebagaikomoditi dagang

Masyarakat 2 3

a. Mengenal sejarah kotab. Kenyamanan &

keindahan citra/karakterkota sejarah dan budaya

c. Perbaikan perekonomian

Tabel 3. Pemetaan Pemangku (Stakeholder Mapping) Pelestarian di Cirebon

Dari pemetaan pemangku kepentingan diatas dapat diketahui bahwa pemangkukunci dari upaya pelestarian di Cirebon adalah pemerintah kota Cirebon dankeraton-keraton di Cirebon. Peranan dan tindakan pemangku kunci dalammenyelesaikan persoalan merupakan prioritas dalam pelestarian, sedangkantindakan pemangku sifatnya anjuran.

Tingkat KepentinganTingkatPengaruh 1 2 3 4 5

12 Investor3 Masyarakat LSM45 Pemerintah Keraton

=Stakeholder

Kunci

8

Tabel 4. Peran Pemangku dalam Menyelesaikan Persoalan Pelestarian KawasanPersoalan

*analisis tabel 1Peran Pemangku

Pemerintah Keraton LSM Investor MasyarakatEKONOMI

Dana angga-ransebagian besardigunakan untukkegiatanpromosipariwisata

Subsidi silangangaran, untukmenutupikekurangan

Melakukankegiatan usahakreatifberbasiskankebudayaansebagai devisa

-

Bantuan kepa-dapemerintahberupa CSR,agar menda-patinsentif aturanyang lebihfleksibel

-

Banyak objekBCB di Cirebon(56 situs)

Melakukanpenerapan skalaprioritas sesuaidengan tingkaturgensinya

Mengumpul-kandata kese-jarahan, skalaprioritas dantingkatketerkaitanyaterhadap budayaasli Cirebon

Melakukanpendataan danmendalami nilai-nilai yangterkandungsebagai bahanrekomendasikelaspelestarianya

Mengambil alihsalah satu situsBCB dalam halpemeliharaan,dengan insentifhakpemanfaatan

MelakukanupayakepedulianswadayamasyarakatdalammemeliharaBCB secararutin

Minim bantuanpendanaan daripihakasing/swastakarena aturanyang ketat

Sesuai UU,pemerintah dapatmemberi insentif(regulasi/kemudahan) padainvestor yangmembantupelestarian

Bersifat lebihfleksibel danterbuka padabudaya baruakibat kegiatanpariwisata

Mendalamibatasan-batasanbudaya/tradisiyang dapatberubah atautidak sesuaituntutan zaman

Bersifat lebihfleksibel danmemahami nilaibudaya dan adatistiadat setempat

-

Potensi Keratonkurang dimaksi-malkan untukmenghasilkandevisa

Melakukanpublikasi danpromosi potensikeraton padabidang pariwisata.Mengedepankankeraton sebagaiicon kota

Menyediakanareal disekitarkeraton yangdapat diguna-kansebagai arealkomer-sial/dagang – tanpamerusak tatananruang keraton

Melakukanpendataan danmempelajaripotensi yangdimiliki keratonsebagaiobjek/hal yangditawarkankepadawisatawan

Mengajukanusulan komersialberbasiskanpelestarian padakeraton danpemerintahdengan tujuanshare profit

Menjaga nilaiadat danbudaya.Menjagakondisi kotaagar selalukondusif dannyaman untukdikunjungi

REGULASI

Pemahamankonsep tata kotamodern yangkeliru,cenderung fokuspadapembangunanbaru

Melakukanperbandinganterhadap kotadengan tipikalsama namun bisamengembangkankeratonya, misal-nya Jogya / Ubud

Memaparkankonsep /filosofitata kawasankeraton seba-gaikonsep dasarpenata-an kotaCirebon

Memberimasukan danpemahamankepadapemerintah dankeraton berupahasil studibanding kota lain

- -

Belum adaregulasi win-winsolution antarainvestorpariwisata dankeraton.komersial.

Membuat regulasiyang memproteksipemanfaatan BCB,bagian-bagianyang bisadigunakan ataudirubah

Meyediakanlahan didalamkeraton yangdapat diguna-kanfungsi komersial(wujud ba-ngunan sesuairegulasi)

Menjebatanikeraton daninvestor.

Membuatkanspesifikasi jelasterkaitkebutuhaninvestor yangsifatnyamengikat dandapatdisesuaikan

Lambatnyaregulasi akibatketerbatasandana.Dibutuhkanbanyak danadalampenelitian/riset

Melakukankerjasama dengankota yang memilikikeraton (tipikalsama) dankerjasama dengantenaga akademisi

Mengajukan hal-hal yang harusditeliti dandiperhatikandalam membuatregulasi

Melakukan risetyang bisadigunakanpedomansebagai regulasi

Kerjasamabantuan dananamun adainsentif beruparegulasi yangmendukunginvestor dalampemanfaatanBCB

Menekanpemerintahuntuk segeramenyelesaikanregulasimelaluikegiatan orasidamai

EKO

NO

MI

REG

ULA

SI


INTEGRASI

Anggapanpemerintahbahwa keratonadalah propertimilik pribadi

Sesuai UU, bahwaPeme-rintah wajibikut melindungi danmemberdaya-kanya BCBbersamastakeholder kunci

Menumbuhkankesadaran walauproperti pribadisecara turuntemurun, namunKeraton butuhpemerintahharus membukadiri

Bertindaksebagai mediatorataskesalahpahamanyang sudahterjadi. Bahwasemua memilikitujuan baik

-

Konflikpemerintah dankeraton terkaitperebutanpenguasaan/hakmilik lahan.

Memilah lahanmana saja yangharus dikuasaipemerintah, ataupengelolaanyadiserakan padakeraton.Pengurangan PBB

Menetapkanlahan yangdibutuhkankeraton terkaitnilai adat budayadan kebutuhankegiatanpelestarian adat

Mengkaji secaranetral untukmengetahuilahan mana yangsifatnya krusialdalam tatananbudaya keraton

Pemahamanyang berbedatentang tujuanpelestarian, danketerbatasanlingkup kerja

Menggangappelestarian sebagaikepentinganbersama rakyatCirebon.

Menyadarikeraton tak bisalestari tanpabantuan luarsehingga haruslebih fleksibel

Menjadi mediatoratara keduabelah pihak

- -

Gap internalkeratondan/ataudenganpemerintah

Bersikap netral danmemposisikan dirisebagai mediatoruntuk mencairkangap

Melupakanpermasalahan/konflik kerajaanmasa lalu demikepentinganpelestarian

Bersikap netraldanmemposisikandiri sebagaimediator untukmencairkan gap

Bersikap netraldanmemposisikandiri sebagaimediator untukmencairkan gap

Bersikap netraldan memposi-sikan dirisebagaimediator untukmencairkangap

APRESIASI

Tanah disekitarkawasankeraton mulaiterdesak fungsipermukimanrakyat,

Membuat regulasiyang jelas dalammelindungi danmemanfaatkanareal sekitarkeraton. GSB &intensitas sekitarkeraton

Menunjukanbatasan yangsebenarnyadimiliki keratondan melindungitanah milikkeraton (tidakdijual). Selfprotection

Melakukanpenyuluhanterhadapmasyarakatuntuk menjagaestetika sekitarkeraton

-

Menghormatikeratonsebagaisejarahbudayasehinggaharus dijaga

keraton adalahproperti pribadidan objekwisata, upayapelestarianadalah tang-gung jawabkeraton danpemerintah

Sosialisasi sejarahkeraton dan signifi-kansinya peles-tariannya terhadapkota Cirebon.Menumbuhkanrasa memiliki

Memberdayakanmasyarakatdisekitar keratondalam aktivitasekonomi danpariwisatakeraton

Sosialisasisejarah keratondan signifi-kansinya peles-tariannyaterhadap kotaCirebon

Memberdayakanmasyarakatsekitar sebagaipekerja dalambidangpariwisatabudaya,

Menumbuhkanrasa memilikikarena kera-ton signifikansecara seja-rah dan eko-nomi wisata

Melupakantradisi danbudaya Cirebon

Insentif dankompensasi bagiyang mendalamitradisi budaya

Mengembang-kan tradisibudaya denganbasis teknologi

tradisi danbudaya bukalahpenghambatnamun jatidiri

Memberipemahamanbahwa tradisidan budayamemiliki nilai jualyang tinggi,dengandilengkapi kotalain sebagaipembanding

-

PRIORITAS DIANJURKAN

Dari tabel diatas dapat dikategorikan menjadi 2 tindakan yang sifatnya prioritas dananjuran. Kategori prioritas maksudnya tindakan yang harus segera dilakukan/dalamjangka pendek. Kategori dianjurkan maksudnya tindakan yang sebaiknya dilakukanjika kategori prioritas sudah terlaksana/jangka menengah. Tindakan yang bersifatprioritas adalah tindakan yang diperankan oleh pemangku kunci (pemerintah dankeraton).

INTEG

RA

SIA

PRESIA

SI

10

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan utama dalam upaya pelestarian di Cirebon ada 4 faktor yaitu :ekonomi, regulasi, integrasi, dan apresiasi. Upaya penyelesaian masalah tesebuttidak bisa diperankan secara parsial oleh satu pemangku saja, dibutuhkan afiliasidan koordinasi yang baik antara tiap pemangku. Dibutuhkan kerjasama antarapemerintah, keraton, investor, LSM, dan masyarakat dalam memberdayakankeraton dan seluruh peninggalanya. Rekomendasi bagi pemangku kepentingandalam menyelesaikan persoalan pelestarian di kota Cirebon yang sifatnya prioritas,antara lain :

Pemerintah : Pentingnya Konsistensi Arahan/ Regulasi Pelestarian

Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-2031 disebutkan rencanapengembangan kota menitik-beratkan pada aktivitas perdagangan jasa dan pusatkegiatan regional dan nasional. Pada pemaparan 9 poin kebijakan arahan strategispenataan ruang dalam RTRW, tidak ada arahan strategis terkait upaya pelestarianbenda/situs cagar budaya. Regulasi dan arahan strategis terkait pelestarian tidakmenjadi prioritas dan cenderung diabaikan, padahal potensi Cirebon ada padawarisan budayanya. Akibatnya, upaya pelestarian di Cirebon menjadi kehilanganarah dan pengembangan yang dilakukan cenderung tidak tepat sasaran. Regulasidan arahan dari pemerintah tersebut seharusnya dinyatakan dengan jelas padaarahan kota yang bersifat konsisten agar unit-unit pelaksana dan pemangkupelestarian lainya dapat melaksanakannya dengan jelas. Pada arahan strategis kotaCirebon1 disebutkan bahwa program pengembangan kota jangka panjang (20 tahunkedepan) hanya fokus pada pembangunan infrastruktur baru, seperti pembangunanPelabuhan Internasional Cirebon, Cirebon Outer Ring Road (CORR), dan jalan tol.Begitu pula pada program pengembangan jangka menengah (10 tahun kedepan)hanya fokus pada pengembangan fasilitas perdangangan seperti pembangunanmall dan pusat perbelanjaan. Jikapun ada yang berkaitan, hanya mengarahkanfungsi Keraton sebagai fungsi pariwisata. Padahal tindakan pelestariannya jauhlebih diperlukan, karena kegiatan pariwisata di Keraton tidak akan sukses jika upayapelestarianya terhambat.

Pemerintah sebagai pemegang kekuatan institusional seharusnya mampu memberiarahan yang jelas dalam upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya diCirebon. Menjadikan warisan tersebut sebagai potensi yang harus dipelihara dandikembangkan. Melestarikan warisan tersebut akan sendirinya memberikan manfaatekonomi, karena saat ini adat dan budaya merupakan komoditi pariwisatainternasional. Manfaat lainnya adalah peningkatan nilai properti, peningkatan padapenjualan ritel dan sewa komersil, dan peningkatan pada penerima pajak sertapendapatan dari sektor pariwisata. Mengembangkan potensi dan menjaganyadengan regulasi yang tepat.

1 Materi Presentasi RTRW Kota Cirebon 2011-2031 tentang Program Pengembangan Kota Cirebon


Keraton : Pentingnya Fleksibelitas dan Keterbukaan Keraton

Terbentuknya NKRI menyebabkan segala otoritas keraton berpindah kepadapemerintah,sayangnya sifat kaku masih terasa pada keraton. Seringkali hal-halterkait persetujuan kerjasama dengan pihak swasta batal karena keraton kurangfleksibel. Suatu waktu pernah pihak swasta menyanggupi untuk memelihara salahsatu keraton, dengan syarat diberikan hak guna dan renovasi kecil pada salah-satubangunan dengan tujuan pariwisata. Namun perjanjian tersebut batal karenakeraton dan pemerintah tidak menyanggupi permintaan tersebut, dengan alasanotentisitas (Hanafiah, 2006). Akibatnya, untuk menutupi kebutuhan pemeliharaandan pelestarian keraton mulai mengusahakan usaha-usaha mendatangkanpemasukan secara mandiri, seperti mengadakan paket wisata keraton.

Kerja sama dengan antara keraton pihak swasta seharusnya dapat menguntungkandua belah pihak, dengan dijaga oleh regulasi perundangan yang jelas dalampemanfaatan properti keraton, agar tidak merubah secara substansial. Keratonharus mampu menentukan tatanan fisik mana yang boleh dan mana yang tidakboleh mengalami perubahan. Pihak investor juga dapat mengeluarkan spesifikasikebutuhan minimal untuk bisnisnya. Investor tidak akan menuntut banyak jikamagnet wisatawan tinggi menuju keraton.

Pentingnya Integrasi antar Pemangku Kepentingan

Permasalahan upaya koordinasi yang terhambat masalah gap internal keraton.Diungkapkan oleh ketua komunitas Kendi Pertula, Mustaqiem Asteja, persoalan gapini seringkali muncul karena adanya rasa gengsi maupun konflik antara keratonyang telah terjadi sejak zaman kerajaan dulu. Walaupun gap ini tidak frontal, namuntetap terasa dan menghambat koordinasi, karena sebenarnya sebelum melakukanpelestarian eksternal, secara internal keraton harus harmonis.

Daftar PustakaBappeda Surakarta,1987. Penelitian Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno

Bersejarah di Surakarta. Semarang. Penerbit Universitas Diponogoro.Budihardjo, Eko (1991), Arsitektur dan Kota di Indonesia, Alumni 1991, Bandung.Denny, Olivia (2006), Keraton Cirebon : Pengaruh dan Peranannya di Masyarakat

Cirebon Saat ini, BandungHanafiah, Moch (Kepala Dinas Pariwisara dan Kebudayaan Kota Cirebon), 2006.

Nasib Gedung Kuno – Peran Serta Masyarakat Masih Sangat Kurang.(http://www.arsitekturindis.com/?p=289), diakses tanggal 5 Mei 2012

Iskandar (1996), Problem Pelestarian Warisan Budaya, Jakarta.’Kamil, Ridwan, 2008. Strategi Revitalisasi Kota-kota Asia dalam konteks persaingan

Global.(http://ridwankamil.wordpress.com/2008/09/27/strategi-revitalisasi-kota-kota-asia-dalam-konteks-persaingan-global /) diakses tanggal 5 Mei 2012

Martokusumo, W. 2005. Diktat Kuliah Konservasi Lingkungan Perkotaan, RK-6012.Bandung. Penerbit ITB.

Retno Hastianji (2010), Permasalahan dan Solusi Pelestarian Kota Lama Kalimas.Surabaya.

12

Rojas, E., 2007, The Conservation and Development of the Urban Heritage : a Taskfor All Social Actors

Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 19 Tahun 2001 tentang Perlindungan danPerlestarian Benda Cagar Budaya kota Cirebon

The World Bank. 2008. Public-Private Partnership Units. World Bank. Washington,D.C.

Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya______, 2011. Per Maret 2011, Kunjungan Wisata Ke Keraton Cirebon 3000 orang.(http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/per-maret-2011-kunjungan-wisata-ke-keraton-cirebon-3-000-orang) diakses tanggal 5 Mei 2012______.2010. Keraton Ancam Gugat Pemkot Cirebon. (http://www.pikiran-rakyat.com/node/108366/Keraton-ancam-gugat-pemkot-Cirebon), diakses tanggal27 Mei 2012


14


16

Date post:	15-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

Gede Windu Laskara,ST.,MT.1)- Identifikasi Stakeholder dan ...

Documents