H06ama

8/16/2019 H06ama

1/120

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA

DI PROPINSI JAWA BARAT PERIODE SEBELUM

DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH

OLEH

ANGGI MAHARDINI

H14102048

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKUTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

8/16/2019 H06ama

2/120

RINGKASAN

ANGGI MAHARDINI. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi

Jawa Barat Periode Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah (dibimbing oleh

DEWI ULFAH WARDHANI).

Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi

kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari

waktu ke waktu. Selama kurun waktu 1994-1997 Propinsi Jawa Barat merupakan

propinsi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB) Indonesia diantara propinsi lain di Pulau Jawa (BPS,

1998).Keberhasilan Propinsi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan ekonomi

kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Masing masing kabupaten/kota yang

berada di Jawa Barat memberikan kontribusi yang berbeda satu sama lain

berdasarkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada dan karakteristik

perekonomian setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada awal pemekaran wilayah

yang terjadi di Propinsi Jawa Barat khususnya ketika lepasnya kabupaten/kota

yang membentuk Propinsi Banten mengakibatkan penurunan kinerja

perekonomian Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat periode

sebelum pemekaran wilayah tahun 1995-1997, (2) menganalisis pertumbuhan

ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat periode setelah pemekaran

wilayah tahun 2000-2004, (3) membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten

dan kota di Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Penelitian ini dibagi kedalam dua kurun waktu yaitu periode 1995-1997

sebelum terjadinya pemekaran dan 2000-2004 setelah pemekaran wilayah. Untuk

melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat

baik secara total maupun sektoral dan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota

dianalisis menggunakan analisis Shift Share dengan menggunakan software

Microsoft Excel 2003.

Hasil penelitian menunjukkan selama dua periode penelitian selama kurun

waktu 1995-2004 pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat mengalami

peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB total pada periode sebelum pemekaran

,sebesar 0,15 mengalami peningkatan menjadi 0,20 pada periode setelah pemekaran wilayah. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari kontribusi sektoral di

Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah kontribusi terbesar

sebelum pemekaran wilayah dimiliki sektor industri, setelah pemekaran wilayah

dimiliki oleh sektor utilitas. Pertumbuhan sektor primer merupakan yang paling

kecil selama dua periode penelitian. Kabupaten dan kota yang secara konsisten

tumbuh progresif pada dua periode ini adalah Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten

8/16/2019 H06ama

3/120

Purwakarta tidak tumbuh progresif selama dua periode penelitian. Kota hasil

pemekaran yang sudah dapat tumbuh progresif pada periode 2000-2004 adalah

Kota Depok dan Kota Bekasi. Kota Banjar, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi

pada periode 2000-2004 daerah ini belum mampu tumbuh progresif dibandingkandaerah lain di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Purwakarta

memiliki pertumbuhan paling lambat. Kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi

perhatian pemerintah agar dapat memacu pertumbuhan ekonominya. Penelitian

selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian di Propinsi Banten untuk

mengetahui bagaimana kinerja perekonomiannya setelah lepas dari Propinsi Jawa

Barat.

8/16/2019 H06ama

4/120

8/16/2019 H06ama

5/120

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Anggi Mahardini

Nomor Registrasi Pokok : H14102048

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di

Propinsi Jawa Barat Periode Sebelum dan

Sesudah Pemekaran Wilayah

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Ir. Dewi Ulfah W, M.Si.

NIP. 131 878 914

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Dr. Ir.Rina Oktaviani, M.S.

NIP. 131 846 872

Tanggal Kelulusan:

8/16/2019 H06ama

6/120

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2006

Anggi Mahardini

H14102048

8/16/2019 H06ama

7/120

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul

skripsi ini adalah “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi

Jawa Barat Periode Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah”.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dari keberhasilan

pembangunan suatu wilayah. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan topik ini, khususnya di Propinsi Jawa Barat. Disamping hal

tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelarSarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak akan pernah terbayar oleh

apapun kepada keluarga penulis, yaitu Deddy Sastra (Papa), Yeyet Kurniasih

(Mama), Citra Reynantra (Kakak), Angga Mahardika (Adik) yang tidak pernah

berhenti untuk berdoa, memotivasi secara moril, memfasilitasi dan selalu

memberikan dorongan semangat dan kesabaran yang tiada henti untuk penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama

kepada Ibu Ir Dewi Ulfah W, M.Si, yang telah memberikan bimbingan baik secara

teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat

diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu

Sahara, SP, M.Si, yang telah menguji hasil penelitian saya ini. Semua saran dan

kritikan beliau sangat penting dalam penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis

juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alla Asmara, S.Pt, M.Si, terutama

atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala

kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung

jawab penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima

kasih untuk semua dorongan semangat dan kasih sayang kalian, thanks god I

8/16/2019 H06ama

8/120

found you all. Special thanks to Ferry Rachman, terima kasih untuk semangat, doa

dan cintanya. Untuk teman-teman penulis khususnya di Departemen Ilmu

Ekonomi Angkatan 39 dan 38, senang rasanya pernah menjadi bagian dari kalian.

Serta teman-teman FEM Ilmu Ekonomi dan Manajemen dan fakultas lain di IPB

yang telah memberi warna selama empat tahun ini. Semoga karya ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Agustus 2006

Anggi Mahardini

H14102048

8/16/2019 H06ama

9/120

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anggi Mahardini lahir pada tanggal 22 September 1983

di Banjar, sebuah kota yang berada di Propinsi Jawa Barat. Penulis merupakan

anak tengah dari tiga bersaudara, dari pasangan Deddy Sastra dan Yeyet

Kurniasih. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis

menamatkan sekolah dasar pada SDN 10 Banjar, kemudian melanjutkan ke SLTP

Negeri 1 Banjar dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis

diterima di SMUN 1 Banjar dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 penulis meninggalkan kota tercinta untuk melanjutkan

studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi

pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan

mengembangkan pola pikir, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang

berguna bagi pembangunan Kota Banjar tercinta. Penulis masuk IPB melalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswi Program

Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan

Manajemen. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi mahasiswa

yaitu Hipotesa.

8/16/2019 H06ama

10/120

vii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….... xi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ............................................................................. 5

1.3. Tujuan Penelitian ….………………………………………………..... 81.4. Manfaat Penelitian ….………………………………………………... 8

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ………………………………………….... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka …………………………………………………….. 9

2.1.1. Pengertian dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi ....................... 9

2.1.2. Indikator Ekonomi Untuk Mengetahui

Pertumbuhan Wilayah............................................................. .... 11

2.1.3. Pemekaran Wilayah .................................................................... 13

2.2. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 15

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................... 18

2.4. Kerangka Pemikiran Operasional ........................................................... 21

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 26

3.2. Sumber dan Jenis Data ......................................................................... 26

3.3. Metode Analisis Data ........................................................................... 26

3.3.1. Analisis Laju Pertumbuhan PDRB ............................................ 293.3.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ............................... 31

3.3.3. Analisis Profil Pertumbuhan Wilayah ........................................ 33

3.4. Konsep dan Definisi Data .................................................................... 35

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Geografi ………………………………………………………............ 38

8/16/2019 H06ama

11/120

viii

4.2. Topografi…….......…………………………………………………… 39

4.3. Populasi ……………………………………………………………… 39

4.4. Perekonomian………………………………………………………… 40

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat

Periode 1995-1997 (Sebelum Pemekaran Wilayah) ............................. 41

5.1.1. Komponen Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat ................ 41

5.1.2. Komponen Pertumbuhan Sektoral Propinsi Jawa Barat ............. 43

5.1.3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat ..................................... 51

5.1.4. Profil Pertumbuhan Wilayah ...................................................... 58


Periode 2000-2004 (Setelah Pemekaran Wilayah) ............................... 64







Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah …….................................. 85






VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ........................................................................................... 95

6.2. Saran ..................................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 98

LAMPIRAN ………………………………………………………….................100

8/16/2019 H06ama

12/120

ix

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1.1.

PDRB Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1994-2003....................................... 2

4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 1993-2004 …………....... 40

5.1. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat

Periode 1995-1997 ……....................…....................................………..... 42

5.2. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat

Periode 1995-1997...................................................................................... 44

5.3. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan

Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 1995-1997…………….... 475.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi

Jawa Barat Periode 1995-1997 …………………………………………... 52


Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 1995-1997 ………….. 56

5.6. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 ................................................. 59


Tahun 1999-2000........................................................................................ 64


Periode 2000-2004 …………….....................………................................. 66

5.9. Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 .....................…………………… 67

5.10. Urutan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan

Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 2000-2004 ……………... 70

5.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 ….....................…………….... 75


Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Periode 2000-2004 ..…...…… 77

5.13. Pergeseran Bersih Kabupaten dan Kotadi Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 ................................................ 80

5.14. Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat Periode

1995-1997 dan 2000-2004 .......................................................................... 85

5.15. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat

Periode 1995-1997 dan 2000-2004 ............................................................. 87

8/16/2019 H06ama

13/120

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

2.1. Model Analisis Shift Share ......................................................................... 20

2.2. Kerangka Pemikiran Operasional ............................................................... 25

3.1. Profil Pertumbuhan PDRB ......................................................................... 34

5.1. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada

kurun waktu 1995-1997…......…………………………………………… 63

5.2. Profil Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat pada

kurun waktu 2000-2004 ………………………………………………..... 84

8/16/2019 H06ama

14/120

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 1995

dan Tahun 1997 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta Rupiah) …..101

2.

PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Pada Tahun 2000

dan Tahun 2004Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (juta Rupiah) ..….102

3. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997 ………………………………....103

4. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997……………………………........104

5. Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional Kabupaten/Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004…………………………………105

6. Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Kabupaten/Kota

di Propinsi Jawa Barat Periode 2000-2004 …………………………………106

8/16/2019 H06ama

15/120

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep dinamis yang

merupakan aktifitas usaha tanpa akhir untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur. Sebagai sebuah konsep yang dinamis, maka pembangunan nasional atau

daerah mengandung pengertian perubahan secara terus-menerus pada setiap aspek

kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan

taraf hidup manusia dan masyarakat suatu negara secara relatif, sehingga tercapai

suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah tingkat

pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses

bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Proses perkembangan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dimana

dapat terjadi penurunan atau kenaikan, namun secara umum menunjukkan

kecenderungan untuk naik.

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah di

suatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional.

Untuk mengukur kinerja perekonomian Propinsi Jawa Barat terhadap

perekonomian Indonesia maka dapat dilihat dari berapa besar kontribusi

PDRBnya dibandingkan Propinsi lain di Indonesia. Selama kurun waktu 1994-

1997 Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memberikan kontribusi

8/16/2019 H06ama

16/120

2

terbesar diantara propinsi lain di Pulau Jawa. Pertumbuhan kontribusi PDRB Jawa

Barat selama kurun waktu 1994-1997 sebesar Rp 12.721,10 milyar (Tabel 1.1).

Merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Jawa Barat bila mengingat kontribusinya

lebih besar dari DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia.

Tabel 1.1. PDRB Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1994-2003 Atas Dasar Harga

Konstan 1993.

PDRB

(milyar rupiah) No Tahun

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah

1 1994 55.505,27 57.823,11 52.727,48 36.345,91

2 1995 60.648,69 62.491,17 57.040,50 38.969,65

3 1996 66.164,80 68.243,53 61.752,47 41.862,20

4 1997 69.543,45 71.568,94 64.346,96 43.129,84

5 1998 57.380,52 58.847,84 53976,38 37.852,30

6 1999 57.215,22 53.442,34 55058,97 39.394,51

7 2000 59.694,42 55.660,21 56856,82 40.941,67

8 2001 61.865,97 57.824,84 58750,18 42.305,18

9 2002 64.259,08 60.096,78 60754,06 43.759,54

10 2003 66.745,56 63.179,49 62.765,93 45.867,65

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat (1994-2004).

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi PDRB Jawa Barat mengalami

penurunan akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Tahun 1998

merupakan puncak krisis moneter dan ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia.

Krisis tersebut berdampak buruk bagi perekonomian di hampir seluruh wilayah di

Indonesia termasuk di Propinsi Jawa Barat. PDRB Propinsi Jawa Barat turun

(kontraksi) dengan sangat tinggi yaitu sebesar 17,71 persen. Kondisi ini tentu saja

berdampak buruk bagi roda perekonomian Jawa Barat, baik secara global maupun

per sektor perekonomian (BPS, 1999).

8/16/2019 H06ama

17/120

3

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999-2003 pertumbuhan PDRB Jawa

Barat menurun. Puncaknya terjadi ketika lepasnya Banten menjadi Propinsi

Banten pada pemekaran wilayah tahun 2000. Lepasnya Banten menyebabkan

penurunan kinerja perekonomian Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Propinsi Banten

merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memberikan kontribusi yang

besar terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Barat khususnya dalam menunjang

sektor utilitas dan sektor jasa di Propinsi Jawa Barat (BPS, 1999). Setelah

mengalami penurunan kinerja perekonomian pada saat terjadinya pemekaran

wilayah, Propinsi Jawa Barat mampu memulihkan kembali keadaan

perekonomiannya. Pada kurun waktu setelah terjadinya pemekaran wilayah yaitu

tahun 2000-2003 PDRB Jawa Barat menunjukkan peningkatan sebesar Rp

7.519,28 milyar walaupun hanya menempatkan Propinsi Jawa Barat sebagai

Propinsi kedua dengan kontribusi terhadap PDB nasional terbesar (Tabel 1.1).

Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi

kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Melihat laju pertumbuhan

ekonomi Jawa Barat yang cukup signifikan, dari 4,50 persen pada tahun 2003

menjadi 5,08 persen pada 2004 (di atas target pemerintah Jawa Barat sebesar 4,62

persen), menjadi catatan tersendiri akan prestasi dan keberhasilan Pemerintah

Jawa Barat dalam mengemban dan melaksanakan visinya sebagai propinsi termaju

di Indonesia dan mitra terdepan ibu kota negara tahun 2010. Kalau rata-rata laju

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sebesar 1 persen saja dari tahun sebelumnya,

Jawa Barat akan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional.

Sama halnya ketika lima tahun sebelum tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Jawa

8/16/2019 H06ama

18/120

4

Barat mencapai rata-rata 8,95 persen, yang berarti di atas pertumbuhan ekonomi

nasional. Tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau empat tahun yang akan

datang Jawa Barat merupakan propinsi termaju di Indonesia (Jawa Barat Dalam

Angka 2004/2005).

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, laju

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2004 sebesar 5,08 persen dan laju

pertumbuhan tanpa migas sebesar 5,94 persen. Dari sembilan sektor yang ada

pada PDRB, delapan sektor menghasilkan pertumbuhan yang positif. Sektor yang

menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor jasa,

bangunan/konstruksi dan pengangkutan dan komunikasi, yang besarnya di atas

dua digit. Kenaikan tersebut masing-masing 16,75 persen, 10,31 persen dan 10,20

persen. Dilanjutkan oleh kenaikan yang lebih kecil terletak pada sektor listrik, gas

dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, industri pengolahan,

keuangan, persewaan dan jasa. Kenaikan tersebut masing-masing 8,65 persen,

6,63 persen, 5,98 persen, dan 2,69 persen. Yang terakhir adalah sektor

pertambangan dan penggalian dengan angka kenaikan negatif 3,71 persen. (Jawa

Barat Dalam Angka 2004/2005)

Keberhasilan Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi yang menghasilkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lepas dari peranan kabupaten dan kota di

Propinsi Jawa Barat. Masing-masing kabupaten dan kota memberikan kontribusi

yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yang meningkat dari tahun ke tahun

ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota yang juga pesat.

8/16/2019 H06ama

19/120

5

Propinsi Jawa Barat pada tahun 1995 memiliki 20 kabupaten dan 5 kota. Setelah

terjadinya Pemekaran Wilayah pada tahun 1999 maka Propinsi Jawa Barat terdiri

dari : 16 kabupaten dan 9 kota.

Kinerja perekonomian Jawa Barat sangat tergantung oleh kinerja

perekonomian kabupaten/kota di Jawa Barat. Masing-masing kabupaten/kota yang

terdapat di Jawa Barat tersebut memiliki karakteristik perekonomian yang

berbeda-beda. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memberikan kontribusi

yang besar terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat, dan ada juga yang

memberikan kontribusi sangat kecil. Kinerja perekonomian kabupaten/kota di

Jawa Barat sangat ditentukan oleh pertumbuhan sektor-sektor perekonomian

pendukungnya. Perbedaan karakteristik pertumbuhan sektor-sektor perekonomian

masing-masing kabupaten/kota disebabkan perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)

dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diolah oleh setiap kabupaten/kota

di Jawa Barat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk mengukur

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut penulis akan

menganalisa pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota selama kurun sebelum

pemekaran wilayah dan sesudah pemekaran wilayah di Propinsi Jawa Barat.

1.2.

Perumusan Masalah

Setiap wilayah dalam pembangunan ekonomi nasional dilihat peranan dan

kepentingan untuk masing-masing wilayah serta dilihat juga peranan wilayah

tersebut terhadap wilayah lain dengan tidak melupakan peranannya terhadap

8/16/2019 H06ama

20/120

6

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Propinsi

Jawa Barat sebagai suatu bagian dari Negara Indonesia dalam pembangunannya

juga tidak lepas dari pengaruh kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa

Barat.

Secara struktural peranan sektor ekonomi dilihat dari sumbangan masing-

masing sektor ekonomi dalam membentuk total PDRB setiap kabupaten/kota dan

dapat pula digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan potensi

masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan mengetahui struktur dan

potensi ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Barat diharapkan kabupaten/kota

dapat mengevaluasi serta menggali potensi SDA dan SDM yang dimilikinya agar

dapat memacu pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang optimal. Dengan

terpacunya setiap kabupaten/kota untuk mengolah SDA dan SDM yang tersedia

diharapkan dapat terlihat potensi sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah

agar dapat dijadikan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB total

kabupaten/kota yang pada akhirnya menunjang pembentukan PDRB total Jawa

Barat.

Pembentukan PDRB Propinsi Jawa Barat disumbang oleh 16 kabupaten

dan 9 kota yang ada saat ini. Pertumbuhan dan kontribusi masing-masing

kabupaten dan kota terhadap perekonomian Propinsi Jawa Barat berbeda satu

sama lain. Beberapa kabupaten/kota menjadi daerah yang memberikan kontribusi

yang dominan terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat dan kabupaten/kota

lainnya sebagai daerah dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Jawa

Barat terkecil. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan faktor-faktor ekonomi

8/16/2019 H06ama

21/120

7

maupun non ekonomi yang menunjang pertumbuhan ekonomi masing-masing

kabupaten dan kota yang ada. Perbedaan karakteristik perekonomian setiap

kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa Barat menentukan kemempuan

pertumbuhan ekonominya yang berbeda satu sama lainnya.

Perubahan kontribusi terhadap pembentukan total PDRB Jawa Barat dari

setiap kabupaten/kota yang ada terjadi pada saat pemekaran wilayah di Propinsi

Jawa Barat. Lepasnya kabupaten/kota yang memisahkan diri dan membentuk

Propinsi Banten berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Propinsi Jawa Barat.

Pemekaran wilayah bukan hanya berdampak terhadap kinerja perekonomian Jawa

Barat, tetapi secara langsung berdampak terhadap beberapa kabupaten/kota yang

mengalami pemekaran. Lepasnya beberapa daerah dari pemerintahan induknya

yang membentuk pemerintahan sendiri mengakibatkan terjadinya perubahan

dalam kontribusi terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat dari setiap

kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat dari sebelum terjadinya

pemekaran wilayah dan setelah terjadinya pemekaran wilayah.

Berdasarkan keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan

dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat

sebelum pemekaran wilayah (tahun 1995-1997) ?

2.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat

setelah pemekaran wilayah (tahun 2000-2004) ?

3.

Bagaimana perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di

Propinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah?

8/16/2019 H06ama

22/120

8

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1.

Menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat sebelum terjadinya pemekaran wilayah tahun 1995-1997.

2. Menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat setelah terjadinya pemekaran wilayah tahun 2000-2004.

3. Membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Jawa

Barat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1.

Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai penerapan terhadap pemahaman

teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka,

informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan

untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat

dan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Periode penelitian terbagi dua yaitu

tahun 1995-1997 yaitu sebelum pemekaran wilayah di Jawa Barat dan tahun

2000-2004 yaitu setelah terjadinya pemekaran wilayah di Jawa Barat.

8/16/2019 H06ama

23/120

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Barat didasarkan

pada pedoman yang telah ditetapkan dalam GBHN atau lebih dikenal dengan

istilah trilogi pembangunan yang masing-masing adalah :

1). Pemerataan pendapatan

2). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

3). Stabilitas

Dari ketiga trilogi pembangunan yang lebih sesuai dengan pembahasan

dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa

diartikan sebagai peningkatan dalam kegiatan perekonomian pada suatu tahun

tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi

merupakan tujuan dari suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas

ekonomi dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan (Darojat, 2004).

Sadono Sukirno (1985) menyimpulkan istilah dari pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1.

Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat

pertumbuhan GDP pada 1 tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan

penduduk.

2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat diikuti oleh

perbaikan dan modernisasi dalam struktur ekonominya yang umumnya masih

8/16/2019 H06ama

24/120

8/16/2019 H06ama

25/120

11

2.1.2. Indikator Ekonomi Untuk Melihat Pertumbuhan Wilayah

BPS (2003) menjelaskan bahwa salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah

data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan

jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua

macam harga, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap

tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada

satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah

dipengaruhi oleh besarnya sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dan

macamnya, jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah,

letak geografis, serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung

pendapatan regional, seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai

sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu wilayah dihitung tanpa

memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Penghitungan PDRB dapat

dilakukan dengan beberapa pendekatan penghitungan, diantaranya :

1). Pendekatan Produksi

8/16/2019 H06ama

26/120

12

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 9 sektor,

yaitu : (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3)

sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor

konstruksi/bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor

pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

2). Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang

turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu

setahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah,

bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3.

Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1)

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari

keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok;

(3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor nettto (yaitu ekspor

dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun.

PDRB dari suatu daerah/wilayah lebih menunjukkan pada besaran

produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh

penduduk di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian PDRB merupakan

8/16/2019 H06ama

27/120

13

data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan

dengan data-data yang lainnya. Pada penelitian ini, data PDRB inilah yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi

Jawa Barat, data yang digunakan yaitu data PDRB atas dasar harga konstan tahun

1993 dari masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Jawa Barat.

2.1.3. Pemekaran Wilayah

Dalam pasal 4 ayat (3) UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

disebutkan, "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah

atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi

dua daerah atau lebih". Pembentukan suatu daerah harus memenuhi syarat

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (vide pasal 5 ayat (1)).

Syarat administrasi untuk propinsi meliputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah

provinsi, persetujuan propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi menteri

dalam negeri. Yang akan mengalami hambatan ketika wacana itu muncul dari

bawah adalah syarat persetujuan dari DPRD atau gubernur propinsi induk serta

pemerintah pusat. Syarat teknis meliputi dasar pembentukan terdiri dari faktor

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,

kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang me-

mungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik untuk pembentukan

provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan

prasarana pemerintahan.

8/16/2019 H06ama

28/120

14

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001,

telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah propinsi di Indonesia untuk

mengembangkan sendiri potensi daerah (faktor endowment) yang dimilikinya.

Selama ini pengembangan potensi daerah telah diarahkan pada 9 sektor ekonomi,

yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Bangunan, Angkutan,

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Lembaga Keuangan dan Jasa Perbankan, serta

Jasa-Jasa (Wikipedia Indonesia, 2006).

Pada periode sebelum pemekaran wilayah Propinsi Jawa Barat memiliki

25 kabupaten/kota yang terdiri dari 20 kabupaten dan 5 kota. Pemekaran wilayah

di Propinsi Jawa Barat diawali lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Propinsi

Banten maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi

ditetapkan menjadi Propinsi Banten. Propinsi Banten terbentuk dari

kabupaten/kota yang melepaskan pemerintahannya dari Propinsi Jawa Barat

dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Pemekaran wilayah yang terjadi dengan lahirnya Propinsi Banten

kemudian diikuti oleh pemekaran beberapa kabupaten di Jawa Barat. Pemekaran

beberapa kabupaten yang terjadi diantaranya Kota Tasikmalaya pemekaran dari

Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok pemekaran dari Kabupaten Bogor, Kota

Banjar pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi pemekaran dari

Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi pemekaran dari Kabupaten Bandung. Setelah

terjadinya pemekaran wilayah, Propinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 kabupaten dan

8/16/2019 H06ama

29/120

15

9 kota, dengan membawahi 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan (BPS,

2002).

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Darojat (2004) yang berjudul ”Analisis Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Propinsi Jawa

Barat Periode 1980-2002” yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

ini untuk mengetahui korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap

pertumbuhan kesempatan kerja yang mampu diciptakan dalam proses

pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan

bahwa ternyata pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesempatan

kerja memberikan kontribusi yang cukup kuat atau signifikan. Hubungan Linier

yang ditunjukkan dari hasil analisis tentang pengaruh laju pertumbuhan ekonomi

terhadap perkembangan yang cukup besar bagi penyerapan tenaga kerja untuk

kondisi di Propinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi perkembangan yang cukup

besar bagi penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor ekonomi khususnya sektor

industri dan pertanian dimana besarnya kontribusi pengaruhnya pada sektor

pertanian adalah 82,78 persen, sektor industri 43,64 persen. Dilihat dari

kontribusinya maka tingkat produktivitas dominan dipegang oleh sektor pertanian.

Irawan (1994) menganalisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan

Antar Wilayah di Propinsi Jawa Barat Tahun 1986-1990 dengan menggunakan

analisis Shift Share menyimpulkan bahwa sektor pertanian ternyata memegang

peranan penting dalam pertumbuhan di beberapa wilayah Dati II Jawa Barat.

8/16/2019 H06ama

30/120

16

Beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor

pertanian ini yaitu Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,

Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Subang, Purwakarta, dan

Karawang. Sementara itu di beberapa daerah lainnya seperti Bogor, Bandung,

Bekasi, Tangerang, Serang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon pertumbuhan

ekonominya dipengaruhi oleh sektor indusri dan jasa. Kota Sukabumi dan Kota

Bogor bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan Kabupaten

Indramayu perekonomiannya didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Setiawan (2004) menganalisis tentang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

dan Kota di Propinsi Sumatera Utara Periode 1993-2002 dengan menggunakan

analisis Shift Share terhadap PDRB Propinsi Sumatera Utara memperlihatkan

adanya peningkatan perekonomian Propinsi Sumatera Utara pada kurun waktu

1993-1997. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Propinsi Sumatera Utara yang tumbuh

sebesar 38 persen. Analisis komponen pertumbuhan memperlihatkan bahwa pada

kurun waktu 1993-1997 untuk komponen pertumbuhan nasional Kota Medan

merupakan darah yang mempunyai pertumbuhan nasional yang paling besar,

sedangkan yang paling kecil adalah Kota Sibolga. Hal ini berarti pada periode

1993-1997 Kota Medan merupakan daerah yang memberikan kontribusi paling

besar dalam pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laju

pertumbuhan sektor ekonomi yang paling cepat adalah Kota Pematang Siantar dan

yang paling lambat adalah Kabupaten Langkat. Daerah yang mempunyai daya

saing yang paling baik adalah Kota Sibolga dan yang paling buruk adalah

Kabupaten Langkat. Dilihat dari pertumbuhan wilayah, maka wilayah yang

8/16/2019 H06ama

31/120

8/16/2019 H06ama

32/120

18

dengan penelitian Irawan (1994) yaitu hanya menganalisis pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi atau pertumbuhan wilayah dalam satu kurun waktu tertentu.

Penelitian Dodi Darojat (2004) terletak pada alat analisis yang digunakan,

sedangkan untuk penelitian Doni Setiawan (2004) yaitu perbedaan pada objek

penelitian dan kurun waktunya. Penelitian ini menggunakan Propinsi Jawa Barat

sebagai objeknya, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan pertumbuhan wilayah

dianalisis pada dua kurun waktu, yaitu sebelum adanya pemekaran wilayah

periode 1995-1997 dan periode setelah adanya pemekaran wilayah yaitu periode

2000-2004.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Analisis Shift Share

Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all pada

tahun 1960. Pada awalnya, analisis Shift Share digunakan untuk

mengidentifikasikan sumber pertumbuhan ekonomi wilayah di Amerika Serikat.

Selain itu, analisis Shift Share dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi

pertumbuhan sektor-sektor/wilayah yang lamban di Indonesia dan Amerika

Serikat. Manfaat lain dari analisis Shift Share dapat menduga dampak kebijakan

wilayah ketenagakerjaan.

Analisis Shift Share merupakan suatu analisis mengenai perubahan

berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada

dua titik waktu di suatu wilayah. Analisis Shift Share memiliki tiga kegunaan,

yaitu untuk melihat perkembangan : (1) sektor perekonomian di suatu wilayah

8/16/2019 H06ama

33/120

19

terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas, (2) sektor-sektor

perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, dan

(3) suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat

membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan

perkembangan wilayah. Dengan demikian, dapat ditunjukkan adanya Shift

(pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu

memperoleh kemajuan sesuai kedudukannya dalam perekonomian nasional.

Selain itu, analisis Shift Share juga dapat digunakan untuk

membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah

dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya dan

mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan tersebut. Bila

penyimpangannya bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi

dalam wilayah tersebut memiliki keunggulan kompetitif.

Analisis Shift Share menunjukkan bahwa perubahan sektor i pada wilayah

j dipengaruhi oleh tiga komponen pertumbuhan wilayah. Ketiga komponen

pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah Komponen Pertumbuhan Regional

(PR), Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Komponen Pertumbuhan

Pangsa Wilayah (PPW). Berdasarkan tiga komponen pertumbuhan wilayah

tersebut dapat ditentukan dan diidentifikasikan perkembangan suatu sektor

ekonomi pada suatu wilayah. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka dapat dikatakan

bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk kedalam kelompok

progresif (maju). Sementara itu, PP + PPW ≤ 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan

sektor ke i pada wilayah ke j tergolong pertumbuhannya lamban.

8/16/2019 H06ama

34/120

20

Secara skematik model analisis Shift Share disajikan sebagai berikut :

Sumber : Budiharsono, 2001.

Gambar 2.1. Model Analisis Shift Share

Kemampuan teknik analisis Shift Share untuk memberikan dua indikator

positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor

yang berkembang secara nasional dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian

wilayah telah berkembang lebih cepat dari rata-rata nasional untuk sektor-sektor

itu, tidaklah lepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan dari analisis

Shift Share adalah :

1.

Analisis Shift Share tidak lebih dari pada suatu teknik pengukuran atau

prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi

komponen-komponen. Persamaaan Shift Share hanyalah identity equation dan

tidak mempunyai implikasi-implikasi keprilakuan. Metode Shift Share tidak

untuk menjelaskan mengapa, misalnya, pengaruh keunggulan kompetitif

Komponen Pertumbuhan Regional

Komponen

Pertumbuhan Pangsa

Wilayah

Komponen

Pertumbuhan

Proporsional

Wilayah ke j

(sektor ke i)

Maju

PP + PPW > 0Wilayah ke j

(sektor ke i)

Lamban

PP + PPW < 0

8/16/2019 H06ama

35/120

21

adalah positif dibeberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode

Shift Share merupakan teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem

penghitungan semata dan tidak analitik.

2.

Komponen pertumbuhan regional secara implisit mengemukakan bahwa laju

pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju regional tanpa

memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.

3.

Kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) berkaitan dengan hal-

hal yang sama seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan

teknologi dan perubahan lokasi, sehingga tidak dapat berkembang dengan

baik.

4.

Teknik analisis Shift Share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua

barang dijual secara nasional, padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu

wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan wilayah-

wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama, sehingga tidak

mempengaruhi permintaan agregat.

2.4. Kerangka Pemikiran Operasional

Pembangunan di berbagai daerah dapat diukur dengan mengamati

beberapa indikator baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dengan

menyajikan berbagai data tersebut diharapkan dapat membandingkan kemajuan

yang telah dicapai dan tingkat kesejahteraan masyarakat oleh masing-masing

daerah di Indonesia (BPS, 2004).

8/16/2019 H06ama

36/120

22

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan barang dan jasa

dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi serta

peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan

terjadi apabila pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdasarkan harga konstan

lebih besar dari pertumbuhan penduduk.

Kondisi perekonomian suatu wilayah selain dipengaruhi oleh kondisi

demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas,

juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinah

daerah. Karakteristik dan potensi sektor-sektor perekonomian dan wilayah di

Propinsi Jawa Barat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

perkembangan propinsi ini. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang cepat pada

gilirannya akan berdampak pada cepatnya pertumbuhan wilayah, begitu pula

sebaliknya. Sebagai sebuah propinsi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat

juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota

yang ada.

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah di Propinsi Jawa Barat yaitu

berdirinya Propinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat dan pembentukan

beberapa daerah kota di Jawa Barat. Untuk mengetahui dampak pemekaran

wilayah terhadap perekonomian Propinsi Jawa Barat maka dilakukan analisis

yang terbagi menjadi dua periode yaitu sebelum pemekaran wilayah pada tahun

1995-1997 dan setelah pemekaran wilayah tahun 2000-2004. Periode sebelum

pemekaran wilayah yang diambil kurun waktu 1995-1997 karena pada tahun

1998-1999 terjadi krisis moneter yang membuat perekonomian seluruh daerah di

8/16/2019 H06ama

37/120

23

Indonesia menurun drastis. Keadaan amat langka ini tidak dimasukkan dalam

analisis karena dapat menyebabkan gambaran yang terlalu menyimpang dari

kondisi rataan normal atau disebut juga keadaan pencilan (outlier). Analisis

periode setelah pemekaran wilayah dimulai pada tahun 2000-2004. Untuk

mengetahui dampak pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Propinsi Jawa Barat maka dilakukan analisis Shift Share.

Langkah-Langkah Analisis Shift Share

1. Menentukan PDRB total dan PDRB sektoral berdasarkan harga konstan 1993

Propinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya

menentukan kurun waktu penelitian, sebelum pemekaran wilayah tahun awal

analisis yaitu tahun 1995 dan tahun akhir analisis yaitu tahun 1997. Setelah

pemekaran wilayah tahun awal analisis yaitu tahun 2000 dan tahun akhir

analisis yaitu tahun 2004.

2.

Sektor ekonomi yang dianalisis terbagi menjadi empat kelompok yaitu sektor

primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan

penggalian; sektor industri terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor

utilitas yang terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih ditambah sektor

pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa yang terdiri dari sektor bangunan

ditambah sektor perdagangan, hotel dan restoran ditambah sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan serta ditambah sektor jasa-jasa.

3. Menghitung perubahan PDRB dari sektor primer, sektor industri, sektor

utilitas dan sektor jasa di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

8/16/2019 H06ama

38/120

24

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui kabupaten dan kota

mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB total Propinsi

Jawa Barat serta dapat diketahui pula kabupaten dan kota yang memilki

pertumbuhan cepat atau lambat, sehingga dapat diketahui daya saing masing-

masing kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil analisis dapat digunakan

dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang tepat di Propinsi Jawa

Barat. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam Gambar

2.2.

8/16/2019 H06ama

39/120

25

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Operasional.

Kondisi Perekonomian

Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten dan Kota di

Propinsi Jawa Barat

Sebelum pemekaran

Tahun 1995-1997

Setelah pemekaran

(Berdirinya Propinsi Banten lepas dari

Propinsi Jawa Barat)

Tahun 2000-2004

Data PDRB

Kabupaten dan Kota

Menurut Lapangan Usaha

Analisis Shift Share

Perbedaan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten dan Kota

Perencanaan Pembangunan Daerah

Propinsi Jawa Barat

8/16/2019 H06ama

40/120

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat dengan pertimbangan

bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memberikan kontribusi

besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia selain itu Propinsi

Jawa Barat dicanangkan sebagai propinsi termaju di Indonesia. Pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai

dengan Juni 2006.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

data PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat dari tahun 1995-2004. Data

tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Barat, serta data sekunder yang

mendukung lainnya.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan alat analisis Shift Share untuk

mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika

dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah bertumbuh

cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana

8/16/2019 H06ama

41/120

27

perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, apakah

bertumbuh cepat atau lambat.

Secara matematik komponen pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai

berikut :

Propinsi Jawa Barat dengan m kabupaten/kota ( j = 1,2,3...m) dan n sektor

ekonomi (i = 1,2,3...n), maka perubahan tersebut pada tahun awal analisis dan

tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total pada tahun dasar

analisis dan tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total di Propinsi Jawa Barat pada

tahun awal analisis

∑∑= =

=n

i j

m

i j

YijY .. (3.1)

dimana :

Y.. = PDRB total di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah).

Yij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat pada

tahun awal analisis (juta rupiah).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total di Propinsi Jawa Barat pada

tahun akhir analisis

∑∑= =

=n

i j

m

i j

ijY Y '..' (3.2)

8/16/2019 H06ama

42/120

28

dimana :

Y’.. = PDRB total di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah)

Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis :

∑==m

i jYijYi (3.3)

dimana :

Yi. = PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis

(juta rupiah).



4.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ke i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun akhir analisis :

∑=

=m

i j

ijY iY '' (3.4)

dimana :

Y’i. = PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis

(juta rupiah).

Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

8/16/2019 H06ama

43/120

29

3.3.1

Analisis Laju Pertumbuhan PDRB

Analisis PDRB digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB

sektor ke i di kabupaten/kota ke j dan perubahan PDRB dari sektor ke i di

Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis maupun tahun akhir analisis.

Analisa terbagi atas r i, r w, R i dan R a.

1. Nilai R a

Nilai R a menunjukkan selisih antara PDRB total Propinsi Jawa Barat

pada tahun akhir analisis dengan PDRB total Propinsi Jawa Barat pada tahun

awal analisis dibagi PDRB total Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis.

Nilai R a dapat dirumuskan sebagai berkut :

..

....'

Y

Y Y Ra

−= (3.5)

dimana :

Y’.. = PDRB di Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

Y.. = PDRB di Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis (juta rupiah).

2. Nilai R i

R i menunjukkan selisih antara PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun akhir analisis dengan PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis dibagi PDRB dari sektor i di Propinsi Jawa

Barat pada tahun awal analisis. Nilai R i dapat dirumuskan sebagai berikut :

.

..'

Yi

YiiY Ri

−= (3.6)

8/16/2019 H06ama

44/120

30

dimana :

Y’.. = PDRB sektoral Propinsi Jawa Barat pada tahun akhir analisis (juta

rupiah).

Y.. = PDRB sektoral Propinsi Jawa Barat pada tahun awal analisis (juta

rupiah).

3. Nilai r w

Nilai r w menunjukkan selisih antara PDRB total kabupaten/kota ke j

pada tahun akhir analisis dengan PDRB total kabupaten/kota ke j pada tahun

awal analisis dibagi PDRB total kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis.

Nilai r w dapat dirumuskan sebagai berikut :

jY

jY jY rw

*

*'*−

= (3.7)

dimana :

Y’*

j = PDRB kabupaten/kota ke j pada tahun akhir analisis (juta rupiah).

Y* j = PDRB kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis (juta rupiah).

4. Nilai r i

Nilai r i menunjukkan selisih antara PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun akhir analisis dengan PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis dibagi PDRB dari sektor i di

kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis. Nilai r i dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Yij

YijijY ri

−=

' (3.8)

8/16/2019 H06ama

45/120

31

dimana:



Y’ij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j di Propinsi Jawa Barat pada

tahun akhir analisis (juta rupiah).

3.3.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah

Analisis komponen pertumbuhan wilayah digunakan untuk

mengidentifikasi perubahan produksi suatu wilayah pada tahun awal dengan

tahun akhir analisis. Komponen pertumbuhan wilayah terdiri dari Komponen

Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

(PPW).

1.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

Komponen pertumbuhan proporsional (PP) tumbuh karena perbedaan

sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan

mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan

keragaman pasar.

Dirumuskan sebagai berikut :

PPij = (R i – R a)Yij (3.9)

dimana :

PPij = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i di kabupaten/kota

ke j (juta rupiah).

8/16/2019 H06ama

46/120

32

Yij = PDRB sektor i di kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis

(juta rupiah).

(R i –R a) = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan proporsional (persen).

Apabila :

PPij < 0, menunjukkan bahwa sektor i di kabupaten/kota ke j

pertumbuhannya lambat.

PPij > 0, menunjukkan bahwa sektor i di kabupaten/kota ke j

pertumbuhannya cepat.

2.

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) timbul karena

peningkatan atau penurunan PDRB dalam suatu wilayah dibandingkan denagn

wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan

dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar,

dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi

regional pada wilayah tersebut.

Dirumuskan sebagai berikut :

PPWij = (r i - R i)Yij (3.10)

dimana :

PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i di

kabupaten/kota j (juta rupiah).

Yij = PDRB dari sektor i di kabupaten/kota ke j pada tahun awal analisis

(juta rupiah).

8/16/2019 H06ama

47/120

33

(r i-R i) = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan oleh komponen

pertumbuhan pangsa wilayah (persen).

Apabila :

PPWij < 0, berarti sektor i di kabupaten/kota ke j tidak dapat bersaing

dengan baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

PPWij > 0, berarti sektor i di kabupaten/kota ke j dapat bersaing dengan

baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

3.3.3. Analisis Profil Pertumbuhan Wilayah

Apabila komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah

dijumlahkan, maka akan diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan

untuk mengidentifikasikan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah apakah

tumbuh maju (progresif) atau tidak maju pada suatu kurun waktu tertentu.

Pergeseran bersih (PB) suatu wilayah dirumuskan sebagai berikut :

PB j = PP j + PPW j (3.11)

dimana :

PB j = Pergeseran bersih di kabupaten/kota ke j.

PP j = Komponen pertumbuhan proporsional di kabupaten/kota ke j.

PPW j = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah di kabupaten/kota ke j.

Apabila :

PB j > 0, maka pertumbuhan kabupaten/kota tersebut termasuk kedalam

wilayah progresif.

PB j < 0, maka pertumbuhan kabupaten/kota tersebut tidak progresif.

8/16/2019 H06ama

48/120

8/16/2019 H06ama

49/120

35

b. Kuadran II menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah

tersebut pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor pada

wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya tidak baik.

c.

Kuadran III menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang

bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang

kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan

bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang lambat pertumbuhannya.

d. Kuadran IV menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi pada wilayah

tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing sektor-sektor

pada wilayah tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

e. Garis 450 merupakan garis pemisah yang menunjukkan wilayah yang

berada diatas garis tersebut merupakan wilayah yang progresif (maju),

sedangkan wilayah di bawah garis merupakan daerah yang pertumbuhannya

tidak progresif.

3.4. Konsep dan Definisi Data

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penghitungan PDRB pada penelitian ini menggunakan penghitungan

dengan pendekatan produksi dimana PDRB merupakan jumlah nilai tambah

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka

waku tertentu, misalnya dalam satu tahun. Sektor-sektor tersebut meliputi

sembilan sektor (lapangan usaha): (1) pertanian; (2) pertambangan dan

penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5)

8/16/2019 H06ama

50/120

36

konstruksi/bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan

dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

suatu tahun tertentu (misalnya tahun dasar 1993) merupakan nilai produk atau

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun

tertentu tersebut (misalnya tahun dasar 1993).

Data PDRB yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah PDRB Atas

Dasar Harga Konstan Tahun1993 menurut lapangan usaha. Data-data PDRB

yng dibutuhkan adalah data PDRB Propinsi Jawa Barat menurut

kabupaten/kota tahun 1995-2004. Analisis yang dilakukan akan dibagi menjadi

dua periode waktu dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah di Propinsi Jawa

Barat, yaitu :

(1). Periode 1995-1997 dimana pada periode ini belum terjadi pemekaran

wilayah di Propinsi Jawa Barat. Tahun 1995 menjadi tahun awal analisis

sedangkan tahun 1997 menjadi tahun akhir analisis.

(2). Periode 2000-2004 dimana pada periode ini telah terjadi pemekaran

wilayah di Propinsi Jawa Barat. Tahun 2000 menjadi tahun awal analisis

sedangkan tahun 2004 menjadi tahun akhir analisis.

2. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat

bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Sektor (lapangan usaha)

unggulan merupakan sektor yang menjadi prioritas utama untuk terus

ditingkatkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

8/16/2019 H06ama

51/120

37

3. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah kesatuan dari unit-unit produksi yang dihasilkan

oleh suatu wilayah tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang ada di Propinsi Jawa

Barat terdiri atas sembilan sektor, yaitu : (1) sektor pertanian; (2) sektor

pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik,

gas dan air bersih; (5) sektor konstruksi/bangunan; (6) sektor perdagangan,

hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.. Untuk

mengelompokkannya dalam mempermudah analisis maka kesembilan sektor

tersebut dapat dikelompokkan menjadi Sektor Primer, Sektor Sekunder dan

Sektor Tersier (BPS 2003). Dalam penelitian ini sektor industri pengolahan

menjadi sektor tersendiri, sehingga pembagiannya menjadi empat kelompok

sebagai berikut:

1.

Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian ditambah sektor

pertambangan dan penggalian.

2. Sektor industri yang terdiri dari sektor industri pengolahan.

3.

Sektor utilitas yang terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih ditambah

sektor pengangkutan dan komunikasi.

4. Sektor jasa yang terdiri dari sektor bangunan ditambah sektor perdagangan,

hotel dan restoran ditambah sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan serta ditambah sektor jasa-jasa.

8/16/2019 H06ama

52/120

8/16/2019 H06ama

53/120

39

daerah dataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit

pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan tengah (BPS, 2004).

4.2. Topografi

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari kepulauan gunung api

(aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga

ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan

curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut,

wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100-1.500 m di atas

permukaan laut, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 m di atas

permukaan laut, dan wilayah aliran sungai (BPS, 2004).

Lahan di Jawa Barat cukup subur karena mengandung endapan vulkanis

serta banyaknya aliran sungai. Tidak mengherankan jika sebagian besar

digunakan untuk lahan pertanian, dan Jawa Barat ditetapkan sebagai lumbung

pangan nasional (BPS, 2004).

4.3. Populasi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 jumlah penduduk

Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 35,72 juta jiwa. Pada tahun 2002

meningkat menjadi 36,9 juta jiwa. Penduduk terbanyak ada di kabupaten Bandung

yaitu 4,3 juta diikuti oleh Kabupaten Bogor 3,6 juta jiwa, sedangkan Kota

Sukabumi memiliki penduduk paling sedikit sebanyak 0,26 juta jiwa. Kepadatan

penduduk di tahun 2002 mencapai 3.012 jiwa per Km². Sedangkan laju

8/16/2019 H06ama

54/120

40

pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1990-2000 mencapai angka 2,17 persen

(BPS, 2004).

4.4. Perekonomian

Perekonomian Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang dapat dilihat dari

laju perekonomiannya yang terus meningkat sampai tahun 1996. Mulai tahun

1997 seiring terjadinya krisis perekonomian Jawa Barat menunjukkan

perlambatan, bahkan pada tahun 1998 pertumbuhannya lebih parah dari Indonesia

(-13,13 persen) yaitu mencapai (-17,17 persen). Pada tahun 2000 perekonomian

mulai membaik, namun tahun 2001 kembali menurun. Seiring dengan suasana

yang cukup kondusif pada tingkat nasional maupun regional pada tahun 2004,

perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 5,08 persen lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan tahun 2003.

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 1993-2004.

Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

1993 6,89

1994 7,20

1995 8,07

1996 9,21

1997 4,87

1998 -17,7

1999 2,08

2000 4,15

2001 3,89

2002 3,932003 4,38

2004 5,08Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1993-2004).

8/16/2019 H06ama

55/120

V. HASIL DAN PEMBAHASAN


Periode 1995-1997 (Sebelum Pemekaran Wilayah)

Keragaman laju pertumbuhan ekonomi sektoral di Jawa Barat selama

periode tahun 1995-1997 telah mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi

Jawa Barat secara keseluruhan. Hal ini tidak lepas dari kontribusi sektor-sektor

perekonomian dari masing-masing kabupaten dan kota yang ada. Pada periode

1995-1997 yaitu sebelum terjadinya pemekaran wilayah terdapat 25 kabupaten

dan kota yang terdiri dari 20 kabupaten diantaranya: Pandeglang, Lebak, Bogor,

Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon,

Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi,

Tangerang, Serang; dan 5 kota yaitu: Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon,

Tangerang.

5.1.1. Komponen Pertumbuhan PDRB Total Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yang dilihat dari peningkatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang cukup berarti yang menempatkan Propinsi Jawa Barat menjadi

propinsi yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar terhadap perekonomian

nasional di Pulau Jawa.

PDRB total Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun, pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat periode 1995-1997 dapat

dilihat pada Tabel 5.1. Dari tahun 1995 sampai 1996 terjadi peningkatan sebesar

8/16/2019 H06ama

56/120

8/16/2019 H06ama

57/120

43

5.1). Nilai R a Propinsi Jawa Barat sebesar 0,15 atau 15 persen menunjukkan

bahwa selama kurun waktu 1995-1997 terjadi peningkatan laju pertumbuhan

PDRB total Propinsi Jawa Barat.

5.1.2. Komponen Pertumbuhan Sektoral Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan PDRB total suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Begitu juga dengan Propinsi

Jawa Barat yang pembentukan PDRB totalnya disumbang oleh sektor-sektor

perekonomian yang ada. Berdasarkan Tabel 5.2 pertumbuhan yang paling

mencolok terjadi pada sektor industri yaitu sebesar 0,26 atau 26 persen (Tabel

5.2). Selain menghasilkan laju pertumbuhan yang cepat, sektor industri juga

memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB total Jawa Barat.

Peningkatan sektor industri dari tahun ke tahun didukung oleh peningkatan yang

stabil dari subsektor penunjang sektor industri. Propinsi Jawa Barat memiliki

beberapa wilayah yang diandalkan dalam sektor industri pengolahan dintaranya

wilayah Tangerang dan Kabupaten Bandung dalam industri pengolahan non migas

dan Kabupaten Indramayu dalam industri pengolahan migas.

Pertumbuhan sektor utilitas menempati posisi kedua dengan nilai sebesar

0,16 atau 16 persen (Tabel 5.2). Selain menghasilkan laju pertumbuhan yang

cepat, sektor utilitas juga memberikan sumbangan yang besar terhadap

pembentukan PDRB total Jawa Barat. Peningkatan sektor utilitas dari tahun ke

tahun didukung oleh peningkatan yang stabil dari subsektor penunjang sektor

utilitas. Peningkatan yang terjadi pada subsektor komunikasi dan transportasi

8/16/2019 H06ama

58/120

44

selama periode 1995-1997 ini dikarenakan pada periode ini terjadi peningkatan

penggunaan komunikasi seiring dengan berkembangnya telepon seluler untuk

menunjang komunikasi (BPS, 1997).

Tabel 5.2. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Propinsi Jawa Barat Periode 1995-1997.

PDRB

(juta rupiah)Tahun

Sektor Primer Sektor Industri Sektor Utilitas Sektor Jasa

1995 12.815.304 20.810.291 4.959.109 23.906.461

1996 12.930.078 24 113 084 5.478.024 25.722.353

1997 12.299.543 26 310 843 5.768.203 27.190.354

∆ PDRB -515.673 5.500.545 809.087 3.283.890

Nilai Ri -0,04 0,26 0,16 0,14Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah.

Keterangan :

Sektor Primer = Pertanian + PertambanganSektor Industri = Industri Pengolahan

Sektor Utilitas = Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor Jasa = Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran

+ Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasaR i = ∆ PDRB 1997-1995/PDRB 1995

Laju pertumbuhan sektor jasa selama periode 1995-1997 yaitu sebesar -

0,14 atau 14 persen (Tabel 5.2). Peningkatan kontribusi sektor jasa terbesar

selama periode 1995-1997 terjadi merupakan dampak positif dari semakin

berkembangnya subsektor perdagangan dan pariwisata di beberapa wilayah di

Propipinsi Jawa Barat yang kontribusinya sangat besar terhadap peningkatan

sektor jasa Propinsi Jawa Barat.

Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa peranan sektor primer cenderung semakin

kecil terhadap pembentukan PDRB total Jawa Barat yaitu sebesar -0,04 atau -4

persen. Hal ini dikarenakan peranan sektor pertanian yang semakin menurun

setiap tahunnya. Penurunan produksi pertanian disebabkan karena dampak dari

kemarau panjang yang melanda Jawa Barat sepanjang tahun 1997. Semakin

8/16/2019 H06ama

59/120

45

berkurangnya lahan pertanian dan terjadinya transformasi ke sektor industri

menyebabkan semakin lemahnya pertumbuhan sektor pertanian. Sektor

pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan yang agak mencolok

karena turunnya produksi minyak bumi pada tahun 1995 sebesar 4,91 persen,

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1996 namun kembali turun pada

tahun 1997 (BPS, 1997). Penurunan ini disebabkan oleh karena sektor

pertambangan dan penggalian sangat tergantung pada produksi minyak dan gas

bumi, sehingga kenaikan dan penurunan yang sedikit dari komoditi ini sangat

berpengaruh terhadap sumbangan yang diberikan sektor tersebut terhadap

pembentukan total PDRB Jawa Barat secara keseluruhan.

Pertumbuhan PDRB total Propinsi Jawa Barat ditunjang oleh pertumbuhan

sektor-sektor ekonominya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan PDRB total

ditentukan oleh cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor ekonominya. Pada

periode 1995-1997, pertumbuhan sektor ekonomi yang cepat terjadi pada sektor

industri dan sektor utilitas dengan laju pertumbuhan (R i) berturut-turut sebesar

0,26 dan 0,16 (Tabel 5.2). Sektor utilitas dan sektor industri pada periode 1995-

1997 tumbuh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan PDRB total Propinsi

Jawa Barat sebesar 0,15 (Tabel 5.1). Besarnya laju pertumbuhan sektor industri

dan sektor utilitas menunjukkan bahwa pada periode 1995-1997 pertumbuhan

PDRB total Jawa Barat sangat ditunjang oleh kontribusi kedua sektor tersebut.

Laju pertumbuhan sektor jasa pada periode 1995-1997 belum cepat bila

dibandingkan laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat. Sektor primer pada

periode 1995-1997 tumbuh lambat dengan laju pertumbuhan negatif yaitu sebesar

8/16/2019 H06ama

60/120

46

-0,04 (Tabel 5.2). Penurunan kontribusi sektor primer terhadap pembentukan

PDRB total Jawa Barat dikarenakan semakin menurunnya produktivitas sektor

pertanian di Jawa Barat pada periode 1995-1997.

Pembentukan PDRB total Jawa Barat ditunjang oleh kontribusi PDRB

total setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Semakin besar kontribusi PDRB

total setiap kabupaten dan kota maka semakin besar pula PDRB total Propinsi

Jawa Barat. Besarnya kontribusi PDRB total kabupaten dan kota ditentukan oleh

besar kecilnya kontribusi sektor-sektor ekonomi pendukungnya. Demikian halnya

dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Barat ditunjang oleh

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi setiap kabupaten dan kotanya.

Untuk mengetahui cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor ekonomi

kabupaten dan kota dibandingkan dengan pertumbuhan sektoral Jawa Barat maka

digunakan komponen Pertumbuhan Proporsional (PP). Komponen Pertumbuhan

Proporsional (PP) kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat pada kurun waktu

1995-1999 disajikan pada (Lampiran 3). Nilai komponen PP diperoleh dengan

perhitungan menggunakan nilai laju pertumbuhan PDRB total Jawa Barat (R a)

dan laju pertumbuhan sektoral Jawa Barat (R i) yang diproporsikan terhadap

PDRB per sektor di setiap kabupaten dan kota. Untuk mempermudah mengetahui

kabupaten dan kota yang tumbuh cepat atau lambat secara sektoral dapat dilihat

pada Tabel 5.3. Pada Tabel 5.3 terlihat urutan tingkat pertumbuhan sektoral

kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 1995-1997 dari yang tumbuh paling

cepat sampai tumbuh paling lambat.

8/16/2019 H06ama

61/120

47

Tabel 5.3. Urutan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan

Komponen Pertumbuhan Proporsional Periode 1995-1997.

PP p PPm Ppu PPs No

(−) (+) (+) (−)

1 Indramayu Bandung Kota Tangerang Kota Bandung

2 Bogor Bekasi Kota Bandung Bandung

3 Bandung Serang Bandung Bogor

4 Sukabumi Bogor Tangerang Kota Tangerang

5 Garut Kota Tangerang Serang Bekasi

6 Cianjur Tangerang Bogor Garut

7 Ciamis Kota Bandung Bekasi Tasikmalaya

8 Subang Karawang Karawang Serang9 Tasikmalaya Cirebon Kota Cirebon Karawang

10 Tangerang Kota Bogor Kota Bogor Ciamis

11 Karawang Purwakarta Ciamis Cirebon

12 Serang Tasikmalaya Cirebon Tangerang

13 Pandeglang Sukabumi Cianjur Cianjur

14 Bekasi Sumedang Sukabumi Sukabumi

15 Cirebon Majalengka Indramayu Subang

16 Sumedang Ciamis Tasikmalaya Indramayu

17 Lebak Garut Garut Kota Bogor

18 Majalengka Indramayu Purwakarta Kota Cirebon

19 Kuningan Subang Kota Sukabumi Sumedang

20 Purwakarta Cianjur Majalengka Lebak

21 Kota Sukabumi Pandeglang Pandeglang Majalengka

22 Kota Tangerang Lebak Kuningan Kuningan

23 Kota Bandung Kuningan Sumedang Purwakarta

24 Kota Cirebon Kota Cirebon Lebak Pandeglang

25 Kota Bogor Kota Sukabumi Subang Kota SukabumiSumber: BPS Propinsi Jawa Barat (1995-1997), diolah.

Keterangan :

(+) : nilai pertumbuhan proporsional positif(−) : nilai pertumbuhan proporsional negatifPP p : Pertumbuhan Proporsional Sektor Primer (Pertanian + Pertambangan)

PPm : Pertumbuhan Proporsional Sektor Industri (Industri Pengolahan)PPu : Pertumbuhan Proporsional Sektor Utilitas (Listrik, gas dan air bersih + Pengangkutan dan Komunikasi)

PPs : Pertumbuhan Proporsional Sektor Jasa (Bangunan + Perdagangan, Hotel dan Restoran+ Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan + Jasa-jasa)

8/16/2019 H06ama

62/120

48

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat urutan kabupaten dan kota dilihat dari cepat

atau lambatnya pertumbuhan sektor sektor ekonominya. Sektor ekonomi yang

bernilai negatif menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut tumbuh lambat pada

periode 1995-1997. Sebaliknya, sektor ekonomi yang bernilai positif

menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi di kabupaten dan kota tersebut

cepat. Cepat atau lambatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi setiap kabupaten

dan kota menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan sektoral Jawa Barat.

Sektor ekonomi yang tumbuh cepat pada periode 1995-1997 adalah sektor

industri dan sektor utilitas. Hal ini terlihat dari nilai komponen pertumbuhan

proporsionalnya yang positif (Lampiran 3). Cepatnya sektor industri dan sektor

utilitas kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan

sektor ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri dan

sektor utilitas di Propinsi Jawa Barat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan

PDRBnya. Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan sektoral dengan PDRB

Jawa Barat untuk sektor industri dan sektor utilitas bernilai positif. Sehingga nilai

komponen PP sektor industri dan sektor utilitas setiap kabupaten/kota bernilai

positif (Lampiran 3 ).

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki

pertumbuhan sektor industri paling cepat dibandingkan daerah lain pada periode

1995-1999. Cepatnya pertumbuhan sektor industri Kabupaten Bandung didukung

oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB totalnya.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra industri terbesar di Jawa Barat.

Subsektor industri pengolahan minyak dan gas maupun non minyak dan gas di

8/16/2019 H06ama

63/120

49

Kabupaten Bandung tumbuh sebesar Rp 401.875,53 juta pada periode 1995-1997

(Lampiran 3). Kabupaten Bandung memiliki industri pengolahan migas yang

didukung oleh aktifnya sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten

Bandung. Sementara untuk industri pengolahan non migas didukung oleh

banyaknya pabrik-pabrik industri pengolahan yang terdapat di Kabupaten

Bandung yang meningkatkan pendapatan PDRB sektoral yang berasal dari

industri pengolahan.

Kota Tangerang pada periode 1995-1997 merupakan daerah yang

pertumbuhan sektor utilitas paling cepat diantara daerah yang lain di Jawa Barat

(Tabel 5.3). Peningkatan pertumbuhan ini dikarenakan pada periode 1995-1997

Kota Tangerang merupakan sentra industri terbesar di Jawa Barat dimana

pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang terutama didorong oleh kegiatan industri

dimana hampir semua industri besar terdapat di Kota Tangerang. Peranan kegiatan

industri tersebut mendorong peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan

Kota Tangerang. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Tangerang

mendorong semakin dibutuhkan sarana dan prasarana yang memudahkan

mengakses Kota Tangerang. Hal tersebut mendorong meningkatnya sektor

pengangkutan pendukung kegiatan perdagangan di Kota Tangerang yang diikuti

peningkatan penggunaan listrik dari tahun ke tahun untuk kebutuhan industri.

Peningkatan kinerja sektor utilitas di Kota Tangerang pada periode 1995-1997

menempatkan Kota Tangerang sebagai daerah dengan pertumbuhan sektor utilitas

paling cepat.

8/16/2019 H06ama

64/120

50

Sektor ekonomi yang tumbuh lambat pada periode 1995-1997 adalah

sektor primer dan sektor jasa. Hal ini terlihat dari nilai komponen pertumbuhan

proporsionalnya yang negatif (Lampiran 3). Lambatnya sektor primer dan sektor

jasa kabupaten/kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor

ekonomi tersebut di Propinsi Jawa Barat. Pertumbuhan sektor primer dan sektor

jasa di Propinsi Jawa Barat lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDRB total.

Hal ini menyebabkan nilai selisih pertumbuhan sektoral dengan PDRB total

Propinsi Jawa Barat untuk sektor primer dan sektor utilitas bernilai negatif,

sehingga nilai komponen PP sektor industri dan sektor utilitas setiap

kabupaten/kota bernilai negatif (Lampiran 3). Negatifnya nilai komponen PP

hanya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tersebut lambat tanpa

dipengaruhi besar atau tidaknya kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan

PDRB total.

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Indramayu merupakan

daerah dengan pertumbuhan sektor primer p

Date post:	05-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	herysp
View:	213 times
Download:	0 times

H06ama

Documents